DahonoLabs/Indonesian-Legal-Vision

Indonesian Legal Vision & Document Understanding Dataset (ID-Legal-Vision)

Repositori ini memuat dataset resmi visual dokumen hukum (Multimodal Document Vision & Visual Document Understanding / VDU) berdaulat Indonesia yang dikurasi, disintesis, dan dipublikasikan secara terbuka oleh Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency).

Dataset ini memuat 1.000 citra dokumen hukum Indonesia beresolusi tinggi (A4 150 DPI) yang dipasangkan dengan anotasi penalaran bertahap (Chain-of-Thought / CoT) dalam format standar ChatML Multimodal (<image> dan <think>...</think>).

---

1. Ikhtisar & Latar Belakang

Model Vision-Language (VLM) modern seperti Qwen2-VL, Qwen3.5, LLaVA, dan Florence-2 umumnya dilatih pada dokumen berbahasa Inggris atau formulir administrasi barat. Dalam ekosistem hukum Indonesia, model menghadapi tantangan visual yang sangat khas:

1. Keberlakuan Instrumen Perjanjian (KUHPerdata): Memvalidasi komparisi para pihak, kesepakatan, dan penandatanganan basah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.
2. Kepatuhan Fiskal Bea Meterai (UU No. 10 Tahun 2020): Membedakan meterai tempel Rp 10.000 yang berlaku dengan meterai lama (Rp 6.000 / Rp 3.000) atau dokumen tanpa meterai.
3. Format Naskah Regulasi Resmi Negara: Struktur Lembaran Negara RI, lambang Garuda Pancasila, format konsiderans 'Menimbang', dasar hukum 'Mengingat', serta klausula pengundangan resmi (promulgation clause).
4. Deteksi Cacat Hukum Formil & Materiil: Mengidentifikasi klausula ilegal seperti masa percobaan pada PKWT (PP 35/2021), klausula eksonerasi denda sepihak, atau penjualan harta bersama tanpa persetujuan pasangan (UU 1/1974).

DahonoLabs/Indonesian-Legal-Vision dirancang untuk melatih dan mengevaluasi kapabilitas Visual Document Understanding (VDU) model AI agar mampu mengaudit dokumen fisik secara objektif, mendalam, dan patuh pada hukum positif Indonesia.

---

2. Struktur & Skema Kolom Data

Dataset disediakan dalam format JSONL dengan tautan ke berkas citra beresolusi tinggi di folder images/:

Nama Kolom / Kunci	Tipe Data	Penjelasan
id	string	Pengenal unik sampel dokumen (contoh: multimodal_doc_synth_0001 atau multimodal_doc_gov_0001).
image	string	Jalur relatif berkas citra dokumen pada folder images/ (format PNG 150 DPI).
conversations	list[dict]	Percakapan instruksi multimodal ChatML (user dengan <image> dan assistant dengan <think>...</think>).
metadata	dict	Metadata ground-truth audit yuridis dokumen (asal dokumen, kategori, validitas, dan jenis cacat hukum).

Skema Rincian Metadata:

• document_origin: official_indonesia_regulation_jdih (regulasi negara) atau synthetic_high_fidelity_contract (kontrak bisnis).
• category: Klasifikasi dokumen (perjanjian_sewa, pkwt_ketenagakerjaan, somasi_wanprestasi, surat_kuasa_khusus, utang_piutang, ppjb_properti, regulasi_pemerintah).
• is_valid: Boolean (true jika dokumen sah secara hukum, false jika memuat cacat hukum).
• defect_type: Label klasifikasi cacat yuridis (none, missing_signature, invalid_meterai, unlawful_probation, dll).
• statutory_basis: Dasar hukum positif yang mendasari analisis audit (KUHPerdata, PP 35/2021, UU 10/2020, SEMA 6/1994, dll).

Contoh Sampel Data:

{
  "id": "multimodal_doc_synth_0001",
  "image": "images/synth_contract_001_perjanjian_sewa.png",
  "conversations": [
    {
      "from": "user",
      "value": "<image>\nLakukan audit yuridis komprehensif terhadap dokumen ini. Periksa syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, keabsahan tanda tangan para pihak, dan validitas bea meterai sesuai UU No. 10 Tahun 2020."
    },
    {
      "from": "assistant",
      "value": "<think>\n1. Inspeksi Visual Dokumen: Terlihat akta perjanjian sewa menyewa bangunan komersial.\n2. Audit Bea Meterai: Dokumen telah dibubuhi meterai tempel Rp 10.000 dengan tanda tangan di atas meterai, memenuhi Pasal 3 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2020.\n3. Verifikasi Tanda Tangan: Tanda tangan Pihak Pertama dan Pihak Kedua lengkap dibubuhi stempel basah korporasi.\n4. Kesimpulan Keabsahan: Dokumen memenuhi syarat subjektif dan objektif Pasal 1320 KUHPerdata serta memiliki kekuatan eksekutorial yang sah.\n</think>\nLaporan Audit Yuridis Dokumen Hukum:\n\n1. Validitas Formal & Fiskal:\n   - Bea Meterai: Sah (Meterai Tempel Rp 10.000 UU No. 10/2020).\n   - Tanda Tangan: Lengkap dari kedua belah pihak dengan cap stempel korporasi.\n\n2. Kesimpulan Hukum:\n   Dokumen perjanjian sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda (Pasal 1338 KUHPerdata)."
    }
  ],
  "metadata": {
    "document_origin": "synthetic_high_fidelity_contract",
    "category": "perjanjian_sewa",
    "is_valid": true,
    "defect_type": "none",
    "statutory_basis": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "UU No. 10 Tahun 2020"]
  }
}

---

3. Cara Penggunaan (Quickstart)

Menggunakan Hugging Face Datasets Library & PIL:

from datasets import load_dataset
from PIL import Image

# Memuat dataset multimodal resmi Dahono Labs
dataset = load_dataset("DahonoLabs/Indonesian-Legal-Vision")

print(dataset)
# Output: DatasetDict({ train: 800 rows, test: 200 rows })

# Mengakses sampel data
sample = dataset["train"][0]
print("ID Dokumen    :", sample["id"])
print("Kategori      :", sample["metadata"]["category"])
print("Cacat Hukum   :", sample["metadata"]["defect_type"])

# Membaca citra dokumen
image_path = sample["image"]
img = Image.open(image_path)
print(f"Dimensi Citra : {img.size} (Resolusi A4 150 DPI)")

Menggunakan dengan Qwen2-VL / Qwen3.5 Processor:

from transformers import AutoProcessor
import torch

processor = AutoProcessor.from_pretrained("Qwen/Qwen2-VL-7B-Instruct")

# Siapkan input multimodal
sample = dataset["train"][0]
image = Image.open(sample["image"])
prompt = sample["conversations"][0]["value"]

inputs = processor(text=[prompt], images=[image], return_tensors="pt")

---

4. Taksonomi & Distribusi Dokumen

Dataset beranggotakan 1.000 citra dokumen yang terbagi merata:

A. Regulasi Resmi Negara (500 Dokumen)

• Sumber Data: Salinan Lembaran Negara Republik Indonesia, BPK JDIH, dan repositori terbuka peraturan perundang-undangan nasional.
• Fitur Visual: Lambang Garuda Pancasila, struktur konsiderans 'Menimbang' & 'Mengingat', batang tubuh pasal, dan klausula pengundangan pejabat negara.

B. Instrumen Perjanjian & Akta Hukum (500 Dokumen)

• Kategori Dokumen:
  1. Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan / Komersial
  2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT Ketenagakerjaan)
  3. Surat Somasi & Peringatan Wanprestasi
  4. Surat Kuasa Khusus Litigasi Pengadilan
  5. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Utang Piutang)
  6. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB Properti)
• Distribusi Kelas Cacat Hukum (Ground-Truth Defects):
  • none: Dokumen sah secara formil & materiil.
  • missing_signature: Cacat formil (tanpa tanda tangan salah satu pihak).
  • invalid_meterai: Cacat fiskal (meterai usang Rp 6.000 atau tanpa meterai).
  • unlawful_probation: Cacat hukum ketenagakerjaan (klausul masa percobaan pada PKWT Pasal 12 PP 35/2021).
  • unlawful_penalty: Klausula eksonerasi denda sepihak melampaui batas kewajaran.
  • premature_notice: Somasi tanpa batas waktu jatuh tempo wanprestasi Pasal 1238 KUHPerdata.
  • general_power_defect: Surat kuasa umum tanpa spesifikasi perkara litigasi (SEMA No. 6 Tahun 1994).
  • predatory_interest: Klausula bunga eksesif bertentangan dengan ketertiban umum.
  • unilateral_execution: Klausul eksekusi sita jaminan tanpa putusan pengadilan (eigenrichting).
  • marital_property_defect: Penjualan harta bersama tanpa persetujuan pasangan kawin (Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974).

---

5. Kepatuhan Hukum, Privasi, & Etika Data

Pengembangan dataset ini tunduk secara ketat pada regulasi hukum Indonesia:

1. Bebas Hak Cipta Regulasi (UU Hak Cipta No. 28/2014): Berdasarkan Pasal 42 huruf b UUHC, peraturan perundang-undangan tidak memiliki hak cipta dan berstatus domain publik murni (public domain).
2. Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/2008): Peraturan perundang-undangan merupakan kategori informasi publik yang wajib disediakan secara terbuka.
3. Kepatuhan Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022): Seluruh entitas perusahaan, nama individu, NIK, dan tanda tangan pada 500 dokumen perjanjian dihasilkan secara prosedural sintetis (100% fiktif). Tidak ada satu pun data pribadi asli (Personally Identifiable Information / PII) yang digunakan atau diekspos dalam repositori ini.

---

6. Hubungan dengan Platform Dahono Labs & Ekosistem Model

Dataset ini merupakan pilar multimodal dari ekosistem kecerdasan buatan berdaulat Dahono Labs:

• Model Hukum Berdaulat Dahono-4B (v0.8 Reasoning RL & Vision-Ready): https://huggingface.co/DahonoLabs/Dahono-4B
• Dataset Penalaran Hukum (5.000 Sampel): https://huggingface.co/datasets/DahonoLabs/Indonesian-Legal-Reasoning-QA
• Dataset Glosarium Hukum (1.771 Istilah): https://huggingface.co/datasets/DahonoLabs/Indonesian-Legal-Glossary
• Web Demo Interaktif: https://huggingface.co/spaces/DahonoLabs/Dahono-4B-Demo
• Platform Applied Legal AI (API & Enterprise): https://labs.dahono.com
• Portal Korporat: https://dahono.com

---

7. Lisensi & Atribusi

Dataset ini didistribusikan di bawah lisensi terbuka Apache License 2.0. Anda diizinkan untuk menyalin, mendistribusikan, memodifikasi, dan membangun karya turunan (termasuk untuk tujuan riset akademis dan komersial) dengan mencantumkan atribusi resmi ke Dahono Labs.

Format Sitasi BibTeX:

@dataset{dahono2026legalvision,
  title={Indonesian Legal Vision & Document Understanding Dataset},
  author={Armiko Dahono and Dahono Labs Team},
  year={2026},
  publisher={Hugging Face},
  howpublished={\url{https://huggingface.co/datasets/DahonoLabs/Indonesian-Legal-Vision}},
  organization={PT Dahono Consulting Agency}
}