Datasets:
topik large_string | peraturan_rujukan large_string | pasal_terkait large_string | status_regulasi large_string | pertanyaan large_string | konteks_hukum large_string | reasoning_cot large_string | jawaban_resmi large_string | dasar_hukum list | messages list | id large_string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 (Pasal 258)? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pr...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 (Pasal 258):
Pasal 258
Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang kerja sama perdagangan internasional.
Dasar Hukum: Peraturan Presiden (Perpres) Nom... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0001 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1999 (Pasal 21) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1999 (Pasal 21):
Pasal 21 sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi yang terkait dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0002 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2016 khususnya Ketentuan Terkait? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpre...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2016 (Ketentuan Terkait):
5
(a) the sovereignty of Parties over their internal, archipelagic and territorial
waters or their sovereign rights over their continental shelf and in their
exclusive economic zones;
(b) the exercise by Parties of their sovereig... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0003 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1989 (Pasal 12) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1989 (Pasal 12):
Pasal 12.
(2) Persetujuan atau penolakan terhadap usul dan pertimbangan
tersebut, dan penetapan bahwa sesuatu ciptaan wajib
diterjemahkan dan/atau diperbanyak di wilayah Negara Republik
Indonesia, berikut pembebanan kewajiban terhadap Pemegang ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0004 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2018 (Pasal 5) terkait PP No. 42 Tahun 2018! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2018 (Pasal 5):
Pasal 5 ayat
(21
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 9
Tahun
2Ol8 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor I47, Tambahan Lembaran
Negara Republi... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0005 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2025 (Pasal 6O), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2025 (P...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2025 (Pasal 6O):
Pasal 6O
ayat
(3)
wajib membuat laporan hasil pengawasan
dan menyampaikan
kepada Menteri dan Pimpinan Instansi Pengelola
PNBP.
(21
Pimpinan
Instansi
Pengelola
PNBP
menindaklanjuti laporan hasil
pengawasan
sebagaimana dimaksud
pada ayat... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0006 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1961 khususnya Pasal 12? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Pemerintah (PP) ...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1961 (Pasal 12):
Pasal 12.
(1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
(2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada
seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada
seorang/beberapa orang ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0007 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 khususnya Pasal 11? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpre...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 (Pasal 11):
Pasal 11
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0008 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan isi dari Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2001 (Pasal 3) mengenai UU No. 10 Tahun 2001! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi dari Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2001 (Pa...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2001 (Pasal 3):
Pasal 3 Wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:
a.Kota Administratif Tasikmalaya, yang terdiri atas:
1.Kecamatan Cihideung;
2.Kecamatan Cipedes; dan 3.Kecamatan Tawang;
b.sebagian Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri atas:
1.Kecamatan Indihiang;
2.Kecamatan Kawalu... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0009 |
Hukum Perdata & Kontrak Bisnis | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) | Pasal 1320, Pasal 1243, Pasal 1238 KUHPerdata | Berlaku | Apa akibat hukum jika objek perjanjian PT Sinar Digital Nusantara bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum? | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Buku III tentang Perikatan, mencakup syarat sahnya perjanjian, akibat wanprestasi, teguran hukum somasi, dan ganti kerugian. | Analisis Pasal 1320 KUHPerdata: Menguraikan 4 syarat (Sepakat, Cakap, Hal Tertentu, Sebab Halal). Membedakan akibat Syarat Subjektif (Dapat Dibatalkan/vernietigbaar) vs Syarat Objektif (Batal Demi Hukum/null and void ab initio). | ### 1. Dasar Hukum & 4 Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)
Agar suatu perikatan memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*, Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata), wajib dipenuhi 4 syarat kumulatif:
1. **Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Diri (*Toestemming*):** Bebas dari cacat kehenda... | [
"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)",
"Staatsblad 1848 No. 22"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0010 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2016 (Pasal 3) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2016 (Pasal 3):
Gardu
Distribusi
yang berlokasi
tersebar
di Provinsi Sulawesi
Tengah
hasil kegiatan
Satuan
Kerja
Listrik Perdesaan
Sulawesi
Tensah 20tL Rp19. 159.654.000,OO ro7.
Gardu
Distribusi yang berlokasi
tersebar
di Provinsi Sulawesi
Tengah
has... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0011 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Berapa uang kompensasi PKWT bagi karyawan yang bekerja selama 12 bulan dengan gaji pokok Rp 12.000.000 di CV Sumber Makmur Jaya? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Kalkulasi Kompensasi PKWT: Merujuk Pasal 15 dan 16 PP No. 35 Tahun 2021. Rumus masa kerja di bawah 12 bulan atau proporsional adalah (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah. | ### 1. Dasar Hukum Kewajiban Uang Kompensasi PKWT
Berdasarkan **Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang masa kerjanya minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus saat kontrak berakhir.
---
### 2. Formula Resmi Penghitungan ... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0012 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1961 khususnya Pasal 2? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Pemerintah (PP) ...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1961 (Pasal 2):
pasal 2
"Indische Bedrijvenwet", yang didirikan berdasarkan Lembaran Negara
Tahun 1933 Nomor 324 (Staatsblad 1933 Nomor 324) dan berkedudukan
di Jakarta;
n. Perusahaan-perusahaan listrik yang didirikan oleh Pemerintah i.c.
Departemen Pekerjaan U... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0013 |
Hukum Perdata & Kontrak Bisnis | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) | Pasal 1320, Pasal 1243, Pasal 1238 KUHPerdata | Berlaku | Apa akibat hukum jika objek perjanjian PT Berkah Abadi Logistik bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum? | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Buku III tentang Perikatan, mencakup syarat sahnya perjanjian, akibat wanprestasi, teguran hukum somasi, dan ganti kerugian. | Analisis Pasal 1320 KUHPerdata: Menguraikan 4 syarat (Sepakat, Cakap, Hal Tertentu, Sebab Halal). Membedakan akibat Syarat Subjektif (Dapat Dibatalkan/vernietigbaar) vs Syarat Objektif (Batal Demi Hukum/null and void ab initio). | ### 1. Dasar Hukum & 4 Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)
Agar suatu perikatan memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*, Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata), wajib dipenuhi 4 syarat kumulatif:
1. **Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Diri (*Toestemming*):** Bebas dari cacat kehenda... | [
"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)",
"Staatsblad 1848 No. 22"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0014 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Karyawan PKWT di Firma Hukum Nusantara telah menyelesaikan kontrak 12 bulan bergaji Rp 8.500.000, berapa hak kompensasi yang wajib dibayarkan? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Kalkulasi Kompensasi PKWT: Merujuk Pasal 15 dan 16 PP No. 35 Tahun 2021. Rumus masa kerja di bawah 12 bulan atau proporsional adalah (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah. | ### 1. Dasar Hukum Kewajiban Uang Kompensasi PKWT
Berdasarkan **Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang masa kerjanya minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus saat kontrak berakhir.
---
### 2. Formula Resmi Penghitungan ... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0015 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 114 Tahun 1961 (Pasal 20)? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 114 Tahun 1961 (Pasal 20):
Pasal 20
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh
Direksi kepada Menteri dan BPU menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh BPU.
Laporan Perhitungan Tahunan
Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0016 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 (Pasal 74A)! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peratu...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 (Pasal 74A):
Pasal 74A Ayat
(1) Huruf
a Cukup
jelas Huruf
b Cukup
jelas SK No
040579
A Huruf
c
PRES
IDEN REPUBLIK
INDONESIA
Huruf c Untuk
pengadaan
kontrak tahun
jamak penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dilaksanakan
paling
lama
satu t... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0017 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan Peraturan Menteri Kesehatan tentang tata cara penambangan batu bara terbuka! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan Peraturan Menteri Kesehatan tentang tata cara penam...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Kementerian Kesehatan tidak mengatur izin teknis penambangan mineral atau batu bara. Kewenangan di sektor pertambangan berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0018 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 khususnya Pasal 16? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpre...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 (Pasal 16):
Pasal
16 Deputi Bidang
Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,
dan
Kosmetik
mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan
dan
pelaksanaan kebijakan
di bidang
pengawasan
obat tradisional, kosmetik,
dan suplemen
kesehatan.
Dasa... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0019 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2024 (Pasal 14) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2024 (Pasal 14):
Pasal 14 Ayat
(1) Yang dimaksud dengan
"pertimbangan
tertentu" antara lain:
a.
penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan
kenegaraan atau
pemerintahan,
termasuk untuk penyidikan, penyelidikan,
dan
perpajakan;
b. keadaan
... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0020 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apakah kamu buatan Google atau DeepSeek? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apakah kamu buatan Google atau DeepSeek?...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Bukan. Saya adalah Dahono yang dikembangkan secara independen oleh Dahono Labs dengan fokus spesialisasi pada hukum dan perundang-undangan Indonesia. | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0021 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2005 (Pasal 24) mengenai PP No. 22 Tahun 2005! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2005 (Pasal 24):
Pasal 24
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Ne... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0022 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 (Pasal 126) terkait PP No. 58 Tahun 2005! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 (Pasal 126):
Pasal 126
Huruf a
Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat berasal
dari pemerintah dan penerusan pinjaman/utang luar negeri.
Huruf b
Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain
berupa pinjaman antar daerah.
Hur... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0023 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Karyawan PKWT di PT Mega Sentosa Mandiri telah menyelesaikan kontrak 24 bulan bergaji Rp 4.500.000, berapa hak kompensasi yang wajib dibayarkan? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Kalkulasi Kompensasi PKWT: Merujuk Pasal 15 dan 16 PP No. 35 Tahun 2021. Rumus masa kerja di bawah 12 bulan atau proporsional adalah (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah. | ### 1. Dasar Hukum Kewajiban Uang Kompensasi PKWT
Berdasarkan **Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang masa kerjanya minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus saat kontrak berakhir.
---
### 2. Formula Resmi Penghitungan ... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0024 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1997 (Pasal 1), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1997 (Pa...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1997 (Pasal 1):
Pasal 1 Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Jasa Marga yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978.
Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0025 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 khususnya Pasal 38? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Menteri Keuangan...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 (Pasal 38):
(9) Dalam hal tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 30
November sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan,
penyampaian rekomendasi dilakukan paling lambat
pada hari kerja berikutnya.
(10) Berdasark... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0026 |
Hukum Perdata & Kontrak Bisnis | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) | Pasal 1320 jo. Pasal 1243 KUHPerdata | Berlaku | Kapan suatu sengketa perdata harus digugat sebagai Wanprestasi dan kapan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)? | Ketentuan hukum positif Indonesia bidang Hukum Perdata & Kontrak Bisnis berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). | Analisis Yuridis: Meninjau fakta hukum dalam pertanyaan terkait 'Kapan suatu sengketa perdata harus digugat sebagai Wanpresta...'. Mengidentifikasi dasar regulasi positif Indonesia yang relevan, memetakan hak dan kewajiban para pihak, serta merumuskan rekomendasi hukum formal berstandar advokat. | Perbedaan antara Wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) dan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad / PMH) merupakan salah satu pilar doktrinal paling fundamental dalam hukum perdata materiil Indonesia. Meskipun keduanya bermuara pada tuntutan ganti rugi, sumber perikatan, syarat yuridis, dan beban pembuktiannya b... | [
"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)",
"Staatsblad 1848 No. 22"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0027 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 1965 khususnya Pasal 7? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpre...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 1965 (Pasal 7):
Pasal 7.
Jika pegawai negeri dengan tidak melakukan jabatannya sendiri diberi tugas
mewakili pekerjaan yang meliputi satu daerah kekuasaannya atau lebih dan buat
daerah/daerah-daerah yang diwakilinya itu diberikan tunjangan perjalanan tetap, ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0028 |
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial | PP No. 35 Tahun 2021 | Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003 | Berlaku | Karyawan PKWT di CV Sumber Makmur Jaya telah menyelesaikan kontrak 24 bulan bergaji Rp 6.000.000, berapa hak kompensasi yang wajib dibayarkan? | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. | Kalkulasi Kompensasi PKWT: Merujuk Pasal 15 dan 16 PP No. 35 Tahun 2021. Rumus masa kerja di bawah 12 bulan atau proporsional adalah (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah. | ### 1. Dasar Hukum Kewajiban Uang Kompensasi PKWT
Berdasarkan **Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021**, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang masa kerjanya minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus saat kontrak berakhir.
---
### 2. Formula Resmi Penghitungan ... | [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0029 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2022 (Pasal 64)? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pr...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2022 (Pasal 64):
Pasal
64 huruf d meliputi:
a. kegiatan
yang
diperbolehkan
meliputi:
1.
penelitian
dan
pendidikan;
2.
pembudidayaan
ikan
dengan
metode, alat, komoditas
yang
dibudidayakan
dan teknologi budi daya
yang
sesuai dengan
ketentuan
peratu... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0030 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2002 (Pasal 22), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2002 (Pasal 22)...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2002 (Pasal 22):
Pasal 22 Jangka waktu dukungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan, paling lama 3
(tiga) tahun, sedangkan besaran dukungan pembiayaan didasarkan pada kesepakatan K... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0031 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2013 (Pasal 28)? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pr...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2013 (Pasal 28):
Pasal 28
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di J... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0032 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan apa arti asas lex specialis derogat legi generali! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan apa arti asas lex specialis derogat legi generali!...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Asas 'Lex specialis derogat legi generali' adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur materi khusus mengesampingkan peraturan yang mengatur materi umum pada tingkat hierarki yang setara. Contohnya, ketentuan mengenai kepailitan dalam UU Kepailitan berlaku khusus menges... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0033 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 (Pasal 82)? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Undang-undan...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 (Pasal 82):
Pasal 82
huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh
satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa
Tenang.
(3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari
pemungutan suara... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0034 |
Hukum Perdata & Kontrak Bisnis | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) | Pasal 1320, Pasal 1243, Pasal 1238 KUHPerdata | Berlaku | Apa perbedaan mendasar antara gugatan Wanprestasi (Pasal 1243) dan PMH (Pasal 1365) dalam sengketa utang Budi Santoso? | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Buku III tentang Perikatan, mencakup syarat sahnya perjanjian, akibat wanprestasi, teguran hukum somasi, dan ganti kerugian. | Komparasi Doktrinal Wanprestasi vs PMH: Sumber perikatan (kontrak vs undang-undang), syarat somasi Pasal 1238, 5 unsur kumulatif PMH Pasal 1365, dan beban pembuktian Pasal 1865 KUHPerdata / 163 HIR. | ### Perbedaan Mendasar Wanprestasi vs Perbuatan Melawan Hukum (PMH):
1. **Sumber Perikatan Yuridis:**
* **Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata):** Bersumber dari pelanggaran klausul perjanjian sah (*ex contractu*) yang mengikat para pihak.
* **PMH (Pasal 1365 KUHPerdata):** Bersumber langsung dari perintah undang-... | [
"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)",
"Staatsblad 1848 No. 22"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0035 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1952 (Pasal 16) mengenai PP No. 39 Tahun 1952! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1952 (Pasal 16):
Pasal 16.
Jika dalam kedudukan atau pekerjaan pegawai yang mendapat
kendaraan bermotor selama perjanjian sewa-beli masih berlaku,
terjadi perubahan yang menghilangkan syarat-syarat untuk mempunyai
kendaraan bermotor, atau jika pegawai meningga... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0036 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 (Pasal 151), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 (Pa...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 (Pasal 151):
Pasal 151
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemer... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0037 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1971 (Pasal 1)! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peratu...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1971 (Pasal 1):
Pasal 1.
(1) P.T. "Indonesian Satellite Corporation" selanjutnya
dalam Peraturan Pemerintah ini disebut P.T. "INDOSAT" sebagaimana
yang didirikan di Jakarta dengan akte Notaris Mohamad Said
Tadjoedin No. 55 tertanggal 10 Nopember 1967, setiap ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0038 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1985 (Pasal 33) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) N...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1985 (Pasal 33):
Pasal 33
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:
a. Algemeene regelen voor het visschen naar Parelschelpen, Parelmoerschelpen,
Teripang en Sponsen binnen de afstand van niet meer dan drie Engelsche
zeemijlen van de kusten van Nederlandsch ... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0039 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Uraikan analisis hukum dari ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 81 Tahun 1958 (Pasal 4Undang) terkait UU No. 81 Tahun 1958! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Undang-undang (UU) Nom...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 81 Tahun 1958 (Pasal 4Undang):
pasal 4Undang-undang ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua dan Wakil Ketua, mendapat uang kehormatan sejumlah Rp. 2250,-(dua ribu dua ratus limapuluhrupiah),sebulan,ditambahdengantunjangan kemahalanan tunjangan keluarga menurut peraturan... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0040 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1982 (Pasal 13) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1982 (Pasal 13):
Pasal 13 Untuk menghindari terjadinya fluktuasi yang bergejolak tajam dan terjadinya praktek dagang yang tidak sehat ("unfair trade"),serta dapat mengakibatkan kerugian, pihak lain, dan pada hakekatnya dapat mengganggu kepentingan umum, maka Menteri... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0041 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2012 khususnya Pasal 8? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 2...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2012 (Pasal 8):
Pasal 8
Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
Kabupaten Manokwari Selatan mencakup urusan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru
dan Pelantikan Penjab... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0042 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 225 Tahun 1961 (Pasal 1)! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peratu...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 225 Tahun 1961 (Pasal 1):
Pasal 1.
Kepada bekas pegawai Negeri Sipil dan anggota Kepolisian Negara, janda dan/atau anak
yatim piatunya, yang menerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun dalam mata uang
rupiah berdasarkan gaji pokok yang berlaku sebelum 1 Janua... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0043 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1978 (Pasal 4) mengenai PP No. 14 Tahun 1978! | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1978 (Pasal 4):
Pasal 4
(1)Dalam rangka ikut serta membangun ekonomi dan ketahanan nasional Perusahaan bertujuan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang pengurusan dan pengusahaan Dok dan Galangan, terutama untuk keperluan Angkatan Bersenjata Republik Indone... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0044 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2006 khususnya Pasal 2? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpre...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2006 (Pasal 2):
Pasal 2 KepadaAnggotaKepolisian NegaraRepublikIndonesiadi lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesiayangtidak menerima Tunjangan Jabatan Struktural atau Tunjangan Jabatan Fungsional,diberikan TunjanganUmumsetiap bulan.
Dasar Hukum: Peraturan... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0045 |
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi | UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional | Ketentuan Doktrinal Resmi | Berlaku | Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1997 (Pasal 49) dan bagaimana penjelasannya? | Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional. | Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) N...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik. | Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1997 (Pasal 49):
Pasal 49 Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:
a.nama dan alamat lengkap penemu atau yangberhak atas penemuan dan kuasa apabila permintaan diajukan melalui kuasa;
b.dihapus;
c.judul penemuan;
d.tanggal pengajuan permintaan paten atau dalam hal perminta... | [
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945",
"Sistem Perundang-undangan Nasional"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0046 |
Hukum Perdata & Kontrak Bisnis | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) | Pasal 1320 jo. Pasal 1243 KUHPerdata | Berlaku | Apa perbedaan mendasar antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut hukum positif Indonesia? | Ketentuan hukum positif Indonesia bidang Hukum Perdata & Kontrak Bisnis berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). | Analisis Yuridis: Meninjau fakta hukum dalam pertanyaan terkait 'Apa perbedaan mendasar antara Wanprestasi dan Perbuatan Mela...'. Mengidentifikasi dasar regulasi positif Indonesia yang relevan, memetakan hak dan kewajiban para pihak, serta merumuskan rekomendasi hukum formal berstandar advokat. | Perbedaan antara Wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) dan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad / PMH) merupakan salah satu pilar doktrinal paling fundamental dalam hukum perdata materiil Indonesia. Meskipun keduanya bermuara pada tuntutan ganti rugi, sumber perikatan, syarat yuridis, dan beban pembuktiannya b... | [
"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)",
"Staatsblad 1848 No. 22"
] | [
{
"role": "system",
"content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia... | dahono-legal-0047 |
Indonesian Legal Reasoning & Instruction QA Dataset (ID-Legal-Reasoning-QA)
Repositori ini memuat dataset resmi instruksi penalaran hukum (Chain-of-Thought Legal Reasoning) berdaulat Indonesia yang dikurasi dan dipublikasikan oleh Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency).
Dataset ini dirancang khusus untuk memfasilitasi pelatihan terarah (Supervised Fine-Tuning / SFT), penyelarasan preferensi (RLHF / GRPO / DPO), serta evaluasi tolok ukur (benchmarking) model bahasa besar (LLM) pada domain hukum positif Republik Indonesia.
1. Ikhtisar & Latar Belakang
Komunitas kecerdasan buatan di Indonesia menghadapi keterbatasan signifikan terkait ketersediaan dataset hukum yang memiliki ketepatan doktrinal, bebas halusinasi, dan berakar pada naskah regulasi resmi negara. Mayoritas dataset hukum sintetis yang beredar dibuat secara bebas (ungrounded) tanpa menyertakan nomor lembaran negara, tanpa rujukan pasal autentik, dan tanpa memperhatikan asas keberlakuan hukum (lex posterior derogat legi priori).
DahonoLabs/Indonesian-Legal-Reasoning-QA hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut melalui pendekatan Grounded Synthetic Data Generation (Grounded SDG):
- Berakar pada Dokumen Hukum Positif: Setiap sampel ditautkan secara langsung ke pasal-pasal aktif dalam basis data regulasi Dahono Labs.
- Penalaran Silogisme Yuridis (Chain-of-Thought): Menyajikan alur pemikiran analitis bertahap di dalam blok
<think>...</think>(Fakta Hukum -> Unsur Pasal -> Subsumsi Yuridis -> Rekomendasi/Konklusi) sebelum menghasilkan jawaban akhir. - Kepatuhan Format ChatML Standar: Kompatibel secara langsung dengan framework pelatihan modern seperti Hugging Face TRL, Unsloth, dan Llama-Factory.
2. Struktur & Skema Kolom Data
Dataset disediakan dalam format Apache Parquet dan JSONL dengan skema kolom terstruktur:
| Nama Kolom | Tipe Data | Penjelasan |
|---|---|---|
id |
string |
Pengenal unik baris data (contoh: dahono-legal-0001). |
topik |
string |
Klasifikasi cabang hukum (Ketenagakerjaan, Perdata Kontrak, Pidana, Siber & PDP, Korporasi). |
peraturan_rujukan |
string |
Nama resmi peraturan perundang-undangan rujukan utama. |
pasal_terkait |
string |
Nomor pasal spesifik yang menjadi rujukan materiil. |
status_regulasi |
string |
Status keberlakuan hukum positif (Berlaku). |
pertanyaan |
string |
Pertanyaan atau studi kasus hukum dari sudut pandang klien / masyarakat. |
konteks_hukum |
string |
Potongan teks bunyi pasal resmi yang menjadi jangkar kebenaran (ground truth). |
reasoning_cot |
string |
Rantai penalaran silogisme bertahap advokat sebelum merumuskan jawaban. |
jawaban_resmi |
string |
Jawaban formal komprehensif berstandar advokat dan konsultan hukum. |
dasar_hukum |
list[string] |
Daftar regulasi yang dirujuk dalam analisis. |
messages |
list[dict] |
Percakapan format standar ChatML (system, user, assistant dengan tag <think>). |
Contoh Sampel Data:
{
"id": "dahono-legal-0001",
"topik": "Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial",
"peraturan_rujukan": "Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021",
"pasal_terkait": "Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3)",
"status_regulasi": "Berlaku",
"pertanyaan": "Apakah pekerja kontrak PKWT yang mengundurkan diri sebelum jangka waktu kontraknya habis tetap berhak mendapatkan uang kompensasi?",
"konteks_hukum": "[PP No. 35 Tahun 2021 - Pasal 15]\n(1) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT...\n(3) Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi...",
"reasoning_cot": "1. Identifikasi hubungan kerja para pihak (PKWT berdasar PP 35/2021).\n2. Analisis kewajiban pemberian uang kompensasi pada Pasal 15 ayat (1).\n3. Telaah akibat pengakhiran sebelum jangka waktu berakhir (Pasal 15 ayat 3): Meskipun inisiatif berasal dari pekerja (resign), pengusaha tetap berkewajiban membayarkan uang kompensasi proporsional atas masa kerja riil yang telah diselesaikan.",
"jawaban_resmi": "Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 juncto Pasal 61A UU Ketenagakerjaan, pekerja kontrak PKWT yang hubungan kerjanya berakhir sebelum waktu yang diperjanjikan tetap berhak memperoleh uang kompensasi atas masa kerja yang telah dijalani...",
"dasar_hukum": [
"PP No. 35 Tahun 2021",
"UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023"
]
}
3. Cara Penggunaan (Quickstart)
Menggunakan Hugging Face Datasets Library (Python):
from datasets import load_dataset
# Memuat dataset resmi Dahono Labs
dataset = load_dataset("DahonoLabs/Indonesian-Legal-Reasoning-QA")
# Menampilkan informasi split
print(dataset)
# Output: DatasetDict({ train: 4500 rows, test: 500 rows })
# Mengakses sampel data
sample = dataset["train"][0]
print("Topik:", sample["topik"])
print("Pertanyaan:", sample["pertanyaan"])
print("Penalaran CoT:", sample["reasoning_cot"])
print("Jawaban:", sample["jawaban_resmi"])
Menggunakan untuk Fine-Tuning Llama-Factory / Unsloth (ChatML):
Kolom messages telah diformat sesuai standar ChatML OpenAI/Hugging Face:
train_data = dataset["train"]
sample_messages = train_data[0]["messages"]
# Siap langsung digunakan pada SFTTrainer atau TRL DPOTrainer
4. Distribusi Data & Cakupan Hukum
Dataset terbagi secara proporsional ke dalam pilar hukum positif utama di Indonesia:
- Hukum Ketenagakerjaan: PP No. 35 Tahun 2021, UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (PKWT, Kompensasi, Pesangon, PHK, Lembur).
- Hukum Perdata & Perikatan: KUHPerdata / Burgerlijk Wetboek (Syarat Sah Kontrak Pasal 1320, Wanprestasi Pasal 1243, Somasi Pasal 1238, Bunga Moratoir Staatsblad 1848:22).
- Hukum Perlindungan Data Pribadi & Siber: UU No. 27 Tahun 2022 (PDP) & UU No. 1 Tahun 2024 (ITE).
- Hukum Pidana: KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHAP (Asas Legalitas, Delik Aduan, Daluwarsa Penuntutan).
- Hukum Perseroan Terbatas: UU No. 40 Tahun 2007 (Tanggung Jawab Direksi, Piercing the Corporate Veil, RUPS).
5. Hubungan dengan Platform Dahono Labs & Akses API Penuh
Dataset ini merupakan subset kurasi instruksi terbuka yang dirilis untuk kemajuan riset kecerdasan buatan di Indonesia.
Bagi pengembang, institusi, maupun korporasi yang membutuhkan akses langsung ke seluruh basis data 227.000+ chunks regulasi nasional secara real-time dengan integrasi vector search dan retrieval augmented generation (RAG):
- Pendaftaran Akun & API Key Resmi (Tersedia Paket Gratis): https://labs.dahono.com
- Layanan Korporat & Konsultasi AI Enterprise: https://dahono.com
- Demo Interaktif Model Dahono-4B: https://huggingface.co/spaces/DahonoLabs/Dahono-4B-Demo
- Repositori Model Dahono-4B: https://huggingface.co/DahonoLabs/Dahono-4B
- Dataset Glosarium Hukum (1.771 Istilah): https://huggingface.co/datasets/DahonoLabs/Indonesian-Legal-Glossary
6. Lisensi & Atribusi
Dataset ini didistribusikan di bawah lisensi terbuka Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Anda diizinkan untuk menyalin, mendistribusikan, memodifikasi, dan membangun karya turunan (termasuk untuk tujuan komersial) dengan kewajiban mencantumkan atribusi resmi ke pencipta.
Format Sitasi BibTeX:
@dataset{dahono2026legalqa,
title={Indonesian Legal Reasoning and Instruction QA Dataset},
author={Armiko Dahono and Dahono Labs Team},
year={2026},
publisher={Hugging Face},
howpublished={\url{https://huggingface.co/datasets/DahonoLabs/Indonesian-Legal-Reasoning-QA}},
organization={PT Dahono Consulting Agency}
}
- Downloads last month
- -