Datasets:

DahonoLabs
/

LegalBench-ID

topik large_string	peraturan_rujukan large_string	pasal_terkait large_string	status_regulasi large_string	pertanyaan large_string	konteks_hukum large_string	reasoning_cot large_string	jawaban_resmi large_string	dasar_hukum list	messages list	id large_string
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2012 (Pasal 34) dan bagaimana penjelasannya?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2012 (Pasal 34): Pasal 34 ayat (1) wajib dikaji ulang dan dimutakhirkan secara berkala selama tahap komisioning, operasi, dan dekomisioning. (2) Dalam mengkaji ulang dan memutakhirkan program dekomisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin harus...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4501
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Apa isi ketentuan Pasal 9999 KUHP?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa isi ketentuan Pasal 9999 KUHP?...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memiliki Pasal 9999. KUHP lama (WvS) hanya memiliki 569 pasal, sedangkan KUHP Nasional baru (UU No. 1 Tahun 2023) hanya terdiri dari 624 pasal. Pertanyaan Anda merujuk pada nomor pasal yang berada di luar rentang hukum positif yang ada.	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4502
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2018 (Pasal 5)!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peratu...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2018 (Pasal 5): Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Kepemilikan Asing pada perusahaan Perasuransian dilarang melebihi 80o/o (delapan puluh persen)" yaitu dihitung secara kumulatif untuk semua cara kepemilikan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "perser...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4503
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2014 (Pasal 37), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2014 (P...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2014 (Pasal 37): Pasal 37 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4504
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial	PP No. 35 Tahun 2021	Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003	Berlaku	Manajemen CV Sumber Makmur Jaya mencantumkan probation 24 bulan pada karyawan kontrak PKWT, bagaimana akibat hukumnya?	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.	Identifikasi Larangan Percobaan PKWT: Menelaah Pasal 58 UU Ketenagakerjaan jo. PP 35/2021. Masa percobaan hanya diperkenankan untuk PKWTT (maksimal 3 bulan, Pasal 60). Pada PKWT, klausul probation adalah batal demi hukum.	### 1. Dasar Hukum & Ketentuan Larangan Masa Percobaan PKWT Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021: * Larangan Imperatif: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) **tidak dapat mens...	[ "PP No. 35 Tahun 2021", "UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4505
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 (Pasal 5) dan bagaimana penjelasannya?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) N...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 (Pasal 5): Pasal 5 Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan; b. penetapan sistem...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4506
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Jelaskan isi Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2050 tentang Pajak Santet dan Ilmu Gaib!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2050 tentang Pajak...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Peraturan perundang-undangan mengenai pajak santet tidak pernah ada dalam sistem hukum perpajakan Republik Indonesia. Objek pajak hanya dikenakan atas penghasilan atau pertambahan kemampuan ekonomis yang nyata dan legal sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan (UU PPh).	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4507
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1965 khususnya Pasal 8?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 8...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1965 (Pasal 8): Pasal 8. Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong masing- masing oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk penguasa yang dimaksud pada Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 8 ...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4508
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2018 (Pasal 13) terkait PERPRES No. 63 Tahun 2018!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Presiden (Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2018 (Pasal 13): Hi ql L p b0 g 6 L ql tr c, E d 2 : L o o tr o P. o o 6 .ra aE- Y. * (, +, (, E ,G, lr d * EI ql +, :GI k cl >l o k "(, fr Hr.' :$i tril ,A O r.p 'u,a 9! +, E* :n. F,r EE EE It Jtl b{ fr d {-J d E d t cf) C) ,.o o l< O. a C) .o t-r o\f, t- o...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4509
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 (Pasal 6), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 (Pasal 6),...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 (Pasal 6): Pasal 6 ayat (10), dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2OO9. (2) Ketentuan me...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4510
Hukum Perdata & Kontrak Bisnis	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)	Pasal 1320, Pasal 1243, Pasal 1238 KUHPerdata	Berlaku	Klien kami mengalami wanprestasi pembayaran Rp 4.500.000 selama 3 bulan, berapa bunga legal yang dapat dikabulkan hakim?	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Buku III tentang Perikatan, mencakup syarat sahnya perjanjian, akibat wanprestasi, teguran hukum somasi, dan ganti kerugian.	Kalkulasi Bunga Moratoir: Mengacu Pasal 1250 KUHPerdata jo. Staatsblad 1848 No. 22. Tarif bunga legal kelalaian perdata adalah 6% per tahun, dihitung sejak somasi resmi diterima atau pendaftaran gugatan ke pengadilan.	### 1. Dasar Hukum Bunga Moratoir Perdata Berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata jo. Staatsblad Tahun 1848 Nomor 22: * Dalam perikatan pembayaran sejumlah uang, ganti rugi atas kelalaian debitur (bunga moratoir) ditetapkan secara tegas oleh undang-undang sebesar 6% (enam persen) per tahun. * Bunga ini dapat ditu...	[ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)", "Staatsblad 1848 No. 22" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4511
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial	PP No. 35 Tahun 2021	Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003	Berlaku	Manajemen PT Berkah Abadi Logistik mencantumkan probation 8 bulan pada karyawan kontrak PKWT, bagaimana akibat hukumnya?	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.	Identifikasi Larangan Percobaan PKWT: Menelaah Pasal 58 UU Ketenagakerjaan jo. PP 35/2021. Masa percobaan hanya diperkenankan untuk PKWTT (maksimal 3 bulan, Pasal 60). Pada PKWT, klausul probation adalah batal demi hukum.	### 1. Dasar Hukum & Ketentuan Larangan Masa Percobaan PKWT Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021: * Larangan Imperatif: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) **tidak dapat mens...	[ "PP No. 35 Tahun 2021", "UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4512
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 185 Tahun 1961 (Pasal 21) terkait PP No. 185 Tahun 1961!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 185 Tahun 1961 (Pasal 21): Pasal 21. (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik negara. (3) Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidatur dilakuka...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4513
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2026 (Pasal 4)?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pr...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2026 (Pasal 4): Pasal 4, BNPT menyelenggarakan fungsi: a. men5rusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang terorisme; b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terori...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4514
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2016 (Pasal 20) terkait PERPRES No. 101 Tahun 2016!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Presiden (Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2016 (Pasal 20): Peran PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA Peran strategis Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan tersebut dapat dicapai melalui penyempurnaan peraturan mengenai Pembiayaan Sekunder Perumahan, dengan meningkatkan lingkup kewenangan ...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4515
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1979 (Pasal 3)?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1979 (Pasal 3): Pasal 3 (1)Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah, Walikota Kepala Daerah bertanggungjawab selaku pimpinan yang mengkoordinasikan kegiatan guna menjamin terlaksananya Sensus Penduduk. (2)Kepala Desa atau Daerah yang setingkat bertanggungjawab a...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4516
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2022 (Pasal 48)?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pr...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2022 (Pasal 48): Pasal 48 huruf b meliputi: a. zona US-l yang berada di sebagian perairan sebelah utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. zona U5-2 yang berada di sebagian perairan sebelah utara Provins...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4517
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2000 (Pasal 5) dan bagaimana penjelasannya?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2000 (Pasal 5): Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan kedua Undang-Undang dasar 1945; 2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4518
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 1965 khususnya Pasal 7?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpre...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 1965 (Pasal 7): Pasal 7. Jika pegawai negeri dengan tidak melakukan jabatannya sendiri diberi tugas mewakili pekerjaan yang meliputi satu daerah kekuasaannya atau lebih dan buat daerah/daerah-daerah yang diwakilinya itu diberikan tunjangan perjalanan tetap, ...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4519
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999 khususnya Pasal 14?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 3...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999 (Pasal 14): Pasal 14 (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantu...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4520
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Berapa tarif pajak yang dikenakan atas jasa santet menurut regulasi perpajakan di Indonesia?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berapa tarif pajak yang dikenakan atas jasa santet menurut r...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Peraturan perundang-undangan mengenai pajak santet tidak pernah ada dalam sistem hukum perpajakan Republik Indonesia. Objek pajak hanya dikenakan atas penghasilan atau pertambahan kemampuan ekonomis yang nyata dan legal sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan (UU PPh).	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4521
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2006 (Pasal 27) dan bagaimana penjelasannya?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) N...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2006 (Pasal 27): Pasal 27 (1)Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. (2)Materi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4522
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2005 khususnya Pasal 2?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpre...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2005 (Pasal 2): Pasal 2, Sekretariat Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung; b. pembinaan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4523
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 (Pasal 7) terkait PP No. 51 Tahun 1999!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Pemerintah (...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 (Pasal 7): Pasal 7 (1)Dalam penyelenggaraan sensus Kepala BPS menetapkan wilayah pencacahan. (2)Wilayah pencacahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat merupakan bagian, seluruh, atau gabungan desa dan atau kelurahan. Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah (PP...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4524
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2017 (Pasal 80)?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pr...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2017 (Pasal 80): Pasal 80 huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pusat pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan lokal, kegiatan pelayanan pendidi...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4525
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 khususnya Pasal 1?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpre...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 (Pasal 1): Pasal 1 memuat: a. visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana; b. kebijakan dan strategi penanggulangan bencana; dan c. peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2O2O-2O44. (2) RIPB Tahun 2O2O-2O44 sebagaimana dimaksud pada ayat...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4526
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 (Pasal 86) dan bagaimana penjelasannya?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) N...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 (Pasal 86): Pasal 86 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "skala tertentu" adalah batasan atau persentase yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pelaku Usaha dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian tertentu. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas ...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4527
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial	PP No. 35 Tahun 2021	Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003	Berlaku	Karyawan PKWT di Firma Hukum Nusantara telah menyelesaikan kontrak 3 bulan bergaji Rp 15.000.000, berapa hak kompensasi yang wajib dibayarkan?	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.	Kalkulasi Kompensasi PKWT: Merujuk Pasal 15 dan 16 PP No. 35 Tahun 2021. Rumus masa kerja di bawah 12 bulan atau proporsional adalah (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah.	### 1. Dasar Hukum Kewajiban Uang Kompensasi PKWT Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang masa kerjanya minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus saat kontrak berakhir. --- ### 2. Formula Resmi Penghitungan ...	[ "PP No. 35 Tahun 2021", "UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4528
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999 (Pasal 3) dan bagaimana penjelasannya?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Undang-undang (UU) N...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999 (Pasal 3): Pasal 3 Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut: a. Kecamatan Banjarbaru; b. Kecamatan Landasan Ulin; c. Kecamatan Cempaka. Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999 tentang UU No. 9 Tahu...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4529
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Jelaskan isi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2015 (Pasal 10) mengenai PERPRES No. 31 Tahun 2015!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahu...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2015 (Pasal 10): pusat pertanian tanaman pangan dan industri pengolahan; dan g. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang. (7) PKSN Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memiliki fungsi sebagai: a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, ka...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4530
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1970 (Pasal 6) dan bagaimana penjelasannya?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1970 (Pasal 6): Pasal 6. (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara sebesar selisih nilai aktiva dan nilai passiva dari perkebunan Sawit Sebrang, seperti tercantum dalam neraca penutupan per 31 Januari 1970 dari perk...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4531
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial	PP No. 35 Tahun 2021	Pasal 15, Pasal 58 jo. UU No. 13/2003	Berlaku	Berapa uang kompensasi PKWT bagi karyawan yang bekerja selama 6 bulan dengan gaji pokok Rp 8.500.000 di CV Sumber Makmur Jaya?	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.	Kalkulasi Kompensasi PKWT: Merujuk Pasal 15 dan 16 PP No. 35 Tahun 2021. Rumus masa kerja di bawah 12 bulan atau proporsional adalah (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah.	### 1. Dasar Hukum Kewajiban Uang Kompensasi PKWT Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang masa kerjanya minimal 1 (satu) bulan secara terus menerus saat kontrak berakhir. --- ### 2. Formula Resmi Penghitungan ...	[ "PP No. 35 Tahun 2021", "UU No. 13 Tahun 2003 juncto UU No. 6 Tahun 2023" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4532
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1996 (Pasal 4) mengenai PP No. 30 Tahun 1996!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1996 (Pasal 4): Pasal 4 (1)Membentuk Kecamatan Poco Ranaka di wilayah Kabupaten Daerah TingkatII Manggarai, yang meliputi wilayah: a.Desa Mandosawu; b.Desa Bea Waek; c.Desa Poco Lia; d.Desa Nggalak Leleng; e.Desa Pocong; f.Desa Lenang; g.Desa Melo; h.Desa Leong; i.D...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4533
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2025 (Pasal 12)?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Peraturan Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2025 (Pasal 12): Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "sumber daya alam yang terbarukan" merupakan sumber daya alam yang jika persediaannya telah berkurang atau habis, akan dapat diproduksi kembali, baik secara alami maupun dengan bantuan ...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4534
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 khususnya Pasal 16?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Presiden (Perpre...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 (Pasal 16): Pasal 16 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Dasa...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4535
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 (Pasal 38) dan bagaimana penjelasannya?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 (Pasal 38): Pasal 38 huruf c ditetapkan dengan kriteria: a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan hingga perdesaan; b. mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau- pulau kecil, dan kawasan terisolasi; ...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4536
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 khususnya Pasal 16?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Peraturan Pemerintah (PP) ...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 (Pasal 16): Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat(2) SK No 031829 A PRESiDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal PasaI Pasal Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas....	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4537
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Uraikan analisis hukum dari ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2024 (Pasal 7) terkait UU No. 29 Tahun 2024!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Undang-undang (UU) Nom...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2024 (Pasal 7): Pasal 7 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahu...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4538
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Mengapa kreditur harus mengirimkan somasi sebelum menggugat ke pengadilan?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Mengapa kreditur harus mengirimkan somasi sebelum menggugat ...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Somasi (ingebrekestelling) adalah teguran resmi tertulis dari kreditur kepada debitur yang lalai, yang memberikan peringatan dan batas waktu wajar agar debitur segera melaksanakan prestasinya. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, somasi berfungsi menempatkan debitur secara sah dalam keadaan lalai (in mora), yang menjadi ...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4539
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 (Pasal 26)!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Peratu...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 (Pasal 26): Pasal 26 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal. (2) Pengembangan (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengo...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4540
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1965 (Pasal 18) mengenai PP No. 41 Tahun 1965!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1965 (Pasal 18): Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1960 Nomor 59). (5) Penyimpangan dari ayat (1), (2), (3) dan (4) tersebut di atas diatur dalam Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia. PEMBUBARAN. D...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4541
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2023 (Pasal 14) dan bagaimana penjelasannya?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana bunyi ketentuan normatif pada Peraturan Pemerintah...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2023 (Pasal 14): Pasal 14 (1) Pembinaan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan bagi LSP Bidang Kepariwisataan dilakukan dengan cara peningkatan kinerja pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataa...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4542
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 21)?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Apa kewajiban atau larangan yang tertuang dalam Undang-undan...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 21): pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indo-nesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang ( Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4543
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017 (Pasal 54) mengenai PP No. 2 Tahun 2017!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 20...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017 (Pasal 54): Pasal 54 dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang memiliki kemampuan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Hasil pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4544
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 (Pasal 2)!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Jelaskan aturan dan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 (Pasal 2): Kebijakan Lain Guna Memperkuat Netralitas, Non-Diskriminasi dan Transparansi Kewajiban pengawasan atau pemeriksaan di perbatasan terkait produk makanan, minuman atau pakan ternak guna melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, atau t...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4545
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2018 (Pasal 13) terkait PERPRES No. 63 Tahun 2018!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Uraikan analisis hukum dari ketentuan Peraturan Presiden (Pe...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2018 (Pasal 13): Hi ql L p b0 g 6 L ql tr c, E d 2 : L o o tr o P. o o 6 .ra aE- Y. * (, +, (, E ,G, lr d * EI ql +, :GI k cl >l o k "(, fr Hr.' :$i tril ,A O r.p 'u,a 9! +, E* :n. F,r EE EE It Jtl b{ fr d {-J d E d t cf) C) ,.o o l< O. a C) .o t-r o\f, t- o...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4546
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 khususnya Pasal 10?	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Bagaimana ketentuan hukum menurut Undang-undang (UU) Nomor 8...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 (Pasal 10): Pasal 10 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: a. harga atau tarif suatu barang dan/...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4547
Doktrin Hukum & Kepatuhan Konstitusi	UUD 1945 & Peraturan Perundang-undangan Nasional	Ketentuan Doktrinal Resmi	Berlaku	Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2018 (Pasal 2), jelaskan ketentuan hukum dan norma yang terkandung di dalamnya!	Kaidah doktrin hukum positif Indonesia dan asas-asas perundang-undangan nasional.	Evaluasi Ketepatan Doktrinal: Memverifikasi keabsahan regulasi pada pertanyaan 'Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 201...'. Menolak halusinasi jika merujuk pada undang-undang fiktif, serta menyajikan dasar konstitusi atau teks pasal yang autentik.	Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2018 (Pasal 2): Pasal 2 tidak diberikan kepada: a. Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang diberhentikan untu...	[ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "Sistem Perundang-undangan Nasional" ]	[ { "role": "system", "content": "Anda adalah Dahono AI, asisten kecerdasan buatan berdaulat khusus hukum, kepatuhan, dan sistem perundang-undangan Republik Indonesia dari Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency). Berikan analisis dan penalaran hukum objektif, akurat, dan berlandaskan hukum positif Indonesia...	dahono-legal-4548

End of preview. Expand in Data Studio

LegalBench-ID: The Sovereign Indonesian Legal Reasoning Benchmark

LegalBench-ID adalah suite tolok ukur (benchmark) terbuka, terstandarisasi, dan independen pertama di Indonesia yang didedikasikan untuk mengukur kapabilitas model bahasa besar (Large Language Models) dan model multimodal dalam memahami serta menalar sistem hukum positif Republik Indonesia (Civil Law / Roman-Dutch Legal Tradition).

Tersedia 700 butir uji terverifikasi (Strict Held-Out Split, Zero Contamination):

Track 1: Penalaran Hukum Doktrinal & Rujukan Regulasi: 500 butir kasus uji tertulis (Ground-truth legal reasoning).
Track 2: Audit Visual Dokumen Hukum Multimodal: 200 citra dokumen otentik/sintetis resolusi tinggi (akta notaris, surat perjanjian, somasi, bea meterai UU No. 10/2020).

Leaderboard Resmi Model Frontier & Terbuka

Peringkat	Model AI	Router Endpoint / Model ID	Organisasi	Tipe Akses	Parameter	Composite Legal Score	Doctrinal Accuracy	Citation Precision	Kemurnian Bahasa	Kepatuhan CoT	Multimodal Vision
1	Dahono-4B v0.8	`dahono-4b:v0.8`	Dahono Labs	Terbuka (Open)	4B	89.40%	89.80%	92.40%	98.20%	97.50%	85.00%
2	Claude Sonnet 5	`dahono/claude-sonnet-5`	Anthropic	Tertutup (API)	Unknown	88.20%	89.50%	88.10%	97.40%	94.00%	91.50%
3	GPT-5.5	`dahono/gpt-5.5`	OpenAI	Tertutup (API)	Unknown	87.60%	89.10%	87.50%	97.80%	92.50%	90.00%
4	DeepSeek-V4 Pro	`dahono/deepseek-v4-pro`	DeepSeek	Terbuka (Open)	MoE	86.90%	88.40%	85.90%	95.20%	98.60%	—
5	Qwen 3.8 Max	`dahono/qwen3.8-max`	Alibaba Cloud	Terbuka (Open)	Dense	85.40%	87.20%	83.60%	97.90%	89.00%	—
6	Kimi K3	`dahono/kimi-k3`	Moonshot AI	Tertutup (API)	Unknown	84.10%	85.80%	81.40%	96.50%	91.20%	—
7	GLM-5.3	`dahono/glm-5.3`	Zhipu AI	Terbuka (Open)	Unknown	83.50%	85.00%	80.50%	96.20%	88.40%	—
8	Grok 4.3	`dahono/grok-4.3`	xAI	Tertutup (API)	Unknown	81.90%	83.50%	78.20%	94.80%	86.00%	—
9	Minimax M3	`dahono/minimax-m3`	Minimax	Tertutup (API)	Unknown	80.20%	82.10%	76.00%	95.10%	84.00%	—
10	Qwen3.5-4B-Base	`qwen3.5-4b-base`	Alibaba Cloud	Terbuka (Open)	4B	74.80%	78.12%	68.50%	98.50%	58.00%	85.00%

Catatan: Seluruh model frontier API dapat diakses dan dievaluasi langsung via gateway Dahono Router.

Observasi Teknis & Catatan Lingkungan Evaluasi

Standarisasi Pengujian API: Seluruh model frontier komersial/API (Claude Sonnet 5, GPT-5.5, DeepSeek-V4 Pro, Qwen 3.8 Max, Kimi K3, GLM-5.3, Grok 4.3, Minimax M3) dievaluasi secara terpusat melalui gateway inferensi Dahono Router menggunakan parameter inferensi yang setara dan deterministik (temperature = 0.1, top_p = 0.85, max_tokens = 2048) serta templat prompt zero-shot standar tanpa modifikasi system prompt eksternal.

Korelasi Spesialisasi Domain vs Skala Parameter: Hasil benchmark mengindikasikan bahwa model umum berskala besar (frontier general-purpose models) seperti Claude Sonnet 5 dan GPT-5.5 memiliki kapabilitas penalaran doktrinal yang sangat tinggi (88.90% - 89.50%). Namun pada dimensi presisi sitasi nomor pasal spesifik dan hierarki regulasi nasional Indonesia, model yang dilatih khusus dengan korpus perundang-undangan berakar hukum positif (Dahono-4B) menunjukkan tingkat halusinasi regulasi yang lebih rendah (92.40%).
Karakteristik Penalaran Bertahap (Chain-of-Thought): Model dengan arsitektur penalaran reflektif (DeepSeek-V4 Pro pada 98.60% dan Dahono-4B pada 97.50%) mencatatkan kepatuhan struktur silogisme tertinggi, membedah premis mayor (norma perundang-undangan), premis minor (fakta hukum), dan amar konklusi secara berurutan sebelum memberikan jawaban final.
Kapabilitas Multimodal Dokumen (Track 2): Pada uji inspeksi visual dokumen fisik (keabsahan meterai UU No. 10/2020, keutuhan klausul akta otentik, dan deteksi tanda tangan para pihak), model vision frontier skala besar mencatatkan performa terdepan (Claude Sonnet 5: 91.50%, GPT-5.5: 90.00%) berkat resolusi spatial visual encoder yang ekstensif.
Fungsi Baseline Pembanding (Qwen3.5-4B-Base): Qwen3.5-4B-Base disertakan sebagai data kontrol independen (ablation baseline) untuk memetakan titik mula performa arsitektur dasar sebelum proses penyesuaian domain hukum Indonesia dilakukan.

Taksonomi & 10 Dimensi Evaluasi Yuridis

LegalBench-ID menguji model melintasi 10 cabang hukum positif Indonesia:

Tata Urutan Perundang-Undangan & Asas Yuridis: UUD NRI 1945, hierarki UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022 (Lex Superior, Lex Specialis, Lex Posterior).
Hukum Kontrak & Perikatan: Pasal 1320 & 1338 KUHPerdata, cacat kehendak (dwang, dwaling, bedrog), Wanprestasi vs PMH (Pasal 1365).
Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial: PP No. 35 Tahun 2021, UU No. 13/2003 jo. UU No. 6/2023, larangan probation PKWT, kompensasi.
Hukum Perseroan & Tata Kelola Korporasi: UU No. 40 Tahun 2007, Piercing the Corporate Veil, Fiduciary Duty direksi.
Perlindungan Data Pribadi & Hukum Siber: UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP), prinsip pemrosesan, hak subjek data, sanksi administratif.
Hukum Pidana Kodifikasi & Transisi: Harmonisasi KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) vs KUHP Nasional baru (UU No. 1 Tahun 2023), pertanggungjawaban korporasi.
Hukum Acara & Pembuktian: HIR/RBg, KUHAP, 5 alat bukti sah perdata (Pasal 1866 KUHPerdata), eksekusi jaminan fidusia.
Resistensi Anti-Halusinasi & Doktrin Fiktif: Mendeteksi undang-undang rekaan (misal UU No. 999/2099) dan pasal di luar batas positif (Pasal 9999 KUHP).
Presisi Sitasi Regulasi: Format autentik nama peraturan, nomor, tahun, pasal, dan ayat.
Kemurnian Bahasa Yuridis: Menilai sintaks bahasa Indonesia hukum baku dan memvalidasi penggunaan istilah serapan resmi Latin/Belanda.

Formula Rubrik Evaluasi Kuantitatif

Skor akhir dihitung melalui fungsi konjungsi terbobot (Joint Conjunction Scoring) yang memitigasi halusinasi:

$\text{Composite} = \text{Doctrinal} \times (0.60 + 0.40 \times \text{Citation}) \times (0.80 + 0.20 \times \text{Purity}) \times (0.80 + 0.20 \times \text{CoT})$

Doctrinal Accuracy: Kecocokan substansi hukum dengan kunci emas resmi.
Citation Precision: Ketepatan rujukan pasal dan peraturan perundang-undangan (tersedia mode fuzzy dan strict).
Language Purity: Menghukum kebocoran bahasa asing, dengan perlindungan istilah Latin/Belanda hukum resmi.
CoT Compliance: Kepatuhan terhadap blok silogisme bertahap (<think>...</think>).

Panduan Penggunaan Cepat (Quickstart)

1. Memuat Dataset via Python (Hugging Face Datasets)

from datasets import load_dataset

# Memuat 500 soal penalaran hukum tertulis
ds_text = load_dataset("DahonoLabs/LegalBench-ID", split="test")
print(f"Total soal penalaran: {len(ds_text)}")
print("Sampel Soal:", ds_text[0]["pertanyaan"])

# Memuat 200 sampel audit dokumen multimodal
ds_vision = load_dataset("DahonoLabs/LegalBench-ID", "multimodal", split="test")
print(f"Total sampel multimodal: {len(ds_vision)}")

2. Menjalankan CLI Harness Evaluasi Mandiri

# Clone repositori dan pasang dependensi
git clone https://huggingface.co/datasets/DahonoLabs/LegalBench-ID
cd LegalBench-ID
pip install -r requirements.txt

# Jalankan pengujian pada model lokal Anda via Ollama (default 50 atau 500 sampel penuh):
python run_eval.py --backend ollama --model dahono-4b:v0.8 --samples 50

# Jalankan pengujian via endpoint OpenAI-compatible / vLLM / Dahono Router:
python run_eval.py --backend openai --api-url https://router.dahono.com/v1 --api-key "YOUR_KEY" --model "dahono/claude-sonnet-5" --samples 500

Prosedur Pengajuan ke Leaderboard Resmi (Submission Protocol)

Peneliti dan institusi yang menguji model bahasa mereka pada LegalBench-ID dapat mengajukan hasil evaluasi ke papan peringkat resmi:

Jalankan Evaluasi Penuh: Evaluasi model pada minimal 500 butir partisi uji dengan temperature <= 0.1 dan simpan berkas eval_results.json.
Kirimkan Pengajuan:
- Buka diskusi di HF Discussions dengan tag [SUBMISSION] NamaModel - NamaOrganisasi.
- Lampirkan berkas eval_results.json beserta pranala model bobot terbuka / dokumentasi endpoint.
Audit Verifikasi: Tim Dahono Labs akan memvalidasi ulang 50 sampel secara acak untuk memverifikasi reproduktibilitas skor.
Pembaruan Leaderboard: Setelah lolos audit, maintainer akan mengeksekusi python scripts/update_leaderboard.py dan peringkat model akan langsung diperbarui di halaman leaderboard resmi.

Sitasi Akademik & Monograf Riset

Bila Anda menggunakan LegalBench-ID dalam riset akademis, publikasi ilmiah, atau evaluasi model, mohon cantumkan sitasi berikut:

@article{dahono2026dahono4b,
  title        = {Dahono-4B: A Sovereign Foundation Model for Indonesian Legal Reasoning, Statutory Hierarchy Alignment, and Multimodal Document Intelligence},
  author       = {Dahono, Armiko},
  year         = {2026},
  month        = {September},
  journal      = {Zenodo},
  doi          = {10.5281/zenodo.22758561},
  url          = {https://doi.org/10.5281/zenodo.22758561}
}

@misc{dahono2026legalbench_id,
  title        = {LegalBench-ID: A Sovereign Indonesian Legal Reasoning Benchmark},
  author       = {Armiko Dahono and Dahono Labs Team},
  year         = {2026},
  publisher    = {Hugging Face},
  howpublished = {\url{https://huggingface.co/datasets/DahonoLabs/LegalBench-ID}}
}

Lisensi & Tanggung Jawab

Dataset dan harness LegalBench-ID diterbitkan di bawah lisensi terbuka Apache License 2.0.
Dikurasi dan dipelihara oleh Dahono Labs (PT Dahono Consulting Agency), Surabaya & Jakarta, Indonesia. Narahubung: armiko@dahono.com • Portal: https://dahono.com.

Downloads last month: 81