text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
beri. menetapkamemutuskan: peraturan bupati tentang pedoman alokasi dana des. bupati adalah bupati kutai timur, yang selanjutnya disingkat addyang bersangkutan menurut asas keadilan. nilai, dan kesediaan data daerah. variabel independen utama merupakanadalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa,,babi,dan: dan pemberian barang yang secara teknis mendukung pelaksanaan pemerintahan desa:usat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga vang tidak mengikat.efere.dan belanja tak terduga. pembiayaan kayaan desa yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman desasetelah . s5)gambariniini, diupayakaniniefere.pb(l),ancangandan bukti atas penyetoran ppn p kas negara dan bukti atas penyetoran pajak daerah kas daerah. bab ixdan verifikasi tim pengawas kecamatan, serta lampiran ..,. keputusan bpd tentang persetujuan pemdes apb desa tahun bersangkutan, surat persetujuan bpd pencairan add tahap pertama::: daftar specimen tanda tangan pt pkd pengelola barang, aset dan kekayaan desabertanggungjawab kepala desa kades) tahun anggaran sebelumnya dengan dihampiri rekomendasi bpd:pertama:.an: akuntansi penerimaan alokasi dana desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa:: bku dan bukti setor pajak (apabila ada):pertimbangan teknis tim verifikasi add kecamatan: surat. surat persetujuan camat atas pencairan alokasi dana desa tahap kedua, dan rka add, dpa add dan akb add tahun bersangkutan. bab penghitungan dan penetapan alokasi dana desa (s) add bersumber dari apbd dari pos belanja bantuan keuangan kabupaten. rumus penentuan besarnya alokasi dana desa yang dipergunakan berdasarkan azini, adalah ditentukan dan ditetapkan oleh kabupaten. nilai bobot desa dx) adalah nilai desa yangyang ditentukan kabupaten kutai timur untuk menentukan nilai bobot desa meliputi: keterjangkauan desa, dan kemiskinan. variabel . variabel independen tambahan meliputi: jumlah penduduk: luas wilayah: dan jumlah unit komunitas desa dusunan rumusan sebagai berikut: rumus alokasi dana desa (x) pemerataan dan keadilan: add# add keterangan: add adddx ( add y add) keterangan: add add alokasi dana desa proporsional untuk desa nilai bobot desa untuk desa total alokasi dana desa total alokasi dana desa minimal add desa rumus. rumus untuk menentukan bobot desa vi1x kv2x a3kv3xi# tank keterangan: nilai bobot desa untuk desa alta2ta3#. tan keterangan: al, a2, ,an angka bobot variabel pertama, kedua, hingga ke n kalau ditambah harus berjumlah1 (satu) v12 kv1 .x keterangan: kvi1, .x nilai koefisien variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk desa v12 (l) add berikan kepada desa dalam wilayah administrasi kabupaten kutai timur. penetapan besaran add untuk masing masing desa ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab xii. bab xii pengelolaan dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa bagian kesatukeudes kutim sistem informasi manajemen keuangan desa). fasilitasi pemanfaatan simkeuiaya pemberdayaan masyarakat digunakan untuk: biaya. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil: pernyataan modal usaha masyarakat melalui bum desa: biaya untuk pengadaan ketahanan pangan: perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna: perbaikan kesehatan dan pendidikan: pengembangan sosial budaya: dan sebagainya yang dianggap penting penggunaan add untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan laporan akhir dari penmelalui tim fasilitasi tingkat kabupatencc. pengadaan. pengadaan barang jasa diitulanja bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial,: dtermasuk didalamnya bahan material untuk mendukung kegiatan swakelola,jawab teknis yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan pekerjaan: dapat dibantu oleh personil yang barang jasa sebagaimana dimaksud huruf ini:. s5)perubahan ruang lingkup pekerjaan meliputi:angka dan angka penyedia barang jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada tpk,ngawasan, pembayaran, pelaporan, dan serah terima pengawasan pelaksanaan pengadaan barang jasa desa diawasi oleh bupati yang didelegasikan kepada camat dan masyarakat setempat, pembayaran pembayaran ,danxiii pembinaan dan pengawasan bagian kesatuwilayah kabupaten, dan dinas pekerjaan umum. tugas ketua sekretaris kecamatan. kepala seksi kesejahteraan sosial kasual keuangan staf kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan tugas tim pengawas verifikasi add kecamatan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut::: dan: pengawasan fungsional dilakukan oleh inspektorat wilayah: menetapkan rtrw kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan: menetapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan daerah:: penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien:dan mendorong peran lembaga keuangan dan perban kan untuk menjamin kemudahan berusaha dan beri: pengembangan sdm: danpada dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa rkpsariran noor lampiran ii: peraturan bupati kutai timur nomor tahun tentang pedoman alokasi dana desa kabupaten kutai timur.eco desa: kecamatan alokasi dana desa tahun anggaran . nomor pada hari ini tanggal bulan tahun kabupaten kutai timur, yang bertanda .: dengan besaran sebagai berikut: untuk biaya pemberdayaan masyarakat adalah sebesar rp. dan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa adalah sebesar bab il sebagai berikut: tahap pertama sebesar 40y6 dan tahap kedua sebesar dari total add yang diterima masing masing desa:tahun tentang pedoman alokasi dana desa add) kabupaten kutai timur: dan apabila sampai jangka waktu tanggal desembergtahun tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa add) kabupaten kutai timur3 (tiga) dan setiap lengkapnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. pihak kedua pihak pertama kepala desa sekretaris daerah kabupaten kutai timur materai saksi saksi ketua bpd camat kepala bagian keuangan sekretariat daerah nip. ketua bpd kepala desa materai materaiseed.corona tahun coc. oleh bendahara desabertanggung jawab atas penggunaan dan penyusunan spj add tahap tahun. saya menyatakan bahwa surat pertanggungjawaban spj) add tahap desa kecamatan tahun dibuat desa dan dibuat oleh bendahara desa.diatas adalah benar saya yang membuat dan membelanjakannya sesuai dengan rencana belanja desa dalam dokumen apb desa tahun rka dpa add tahun dan akb add tahunyang membuat pernyataan bendahara desa materai dan( ) tahun anggaran yang dibuat bendahara desa. dengan perincian nilai pertanggungjawaban spj)add sebagai berikut: nilai spj add tahap. (.) sebesar: rp. perincian belanja spj add tahap. adalah: spj belanja langsung: rp. spj belanja tidak langsung: rp. adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut:: surat pertanggungjawaban spj) add tahap.: dan semua belanja desa dari spj tahap . ( .) tahun anggaran)tahun( sekretaris desa materai nip apb desa anggaran pendapatan dan belanja desa desa kecamatan .ooooooo tahun anggaran . kode uraian tahun tahun ket. rekening sebelumnya| berjalan pendapatan pendapatan asli daerah hasil usaha desa ll. dst hasil pengelolaan kekayaan desa tanah kas desa: (") l12.l.i tanah desa dst pasar desa pasar hewan tambatan perahu bangunan desa perlengkapan ikan yang dikelola desa lain i dan desa lainnya bantuan keuangan pemerintah dst bantuan keuangan pemerintah provinsi dst desa kepala desa catatan (")ku buku kas umum desa . kecamatan. tahun anggaran . kode penerimaan pengeluaran tgl rekening uraian rp.) rp.) jumlah jumlah bulan tanggal rp. jumlah sampai dengan bulan lalu tanggal rp. jumlah semua s.d bulan tanggal rp. sisa kas rp. pada hari ini tanggal oleh kami didapat dalam kas rp. terdiri dari tunai said bank surat berharga desa . mengetahui bendahara desa kepada desa cara pengisian kolom diisi dengan nomor urutpenerimaan kas atau pengeluaran kas kolom2 diisi dengan tanggal kolom5 diisi denganjumlah rupiahpenerimaan kas kolom6 diisi denganjumlah rupiahpengeluaran kassetor nomor sts bukti jumlah urut penerimaan penerimakepala desa cara pengisian kolom diisi dengan nomor urut kolom2 diisi dengan nomor bku penerimaan kolom diisi dengan tanggalpenyetoran sts buktipenerimaan lainnya kolom diisi dengan nomor sts bukti penerimaan lainnya kolom5 diisi denganjumlah rupiah setoran sts bukti penerimaan lainnyanomor bku tanggal nomor sts bukti jumlah urut pengeluaran pengeluaran pengeluartp. kepala desa cara pengisian kolom diisi dengan nomor urut kolom2 diisi dengan nomor bku pengeluaran kolom diisi dengan tanggalpengeluaran spp buktipengeluaran lainnya kolom4 diisi dengan nomor spp bukti pengeluaran lainnya kolom5 diisi denganjumlah rupiah pengeluaran spp bukti pengeluaran lainnya buku kas harian pembantu buku kas harian pembantu cara pengisian desa kecamatan tahun anggaran penerimaan pengeluaran urut tgl uraian rp) rp3) jumlah jumlah desa . bendahara desa kolom1 diisi dengan nomor urutpenerimaan ataupengeluaran kaspengeluaran kolom2 diisi dengan tanggalpenerimaan ataupengeluaran kaspengeluaran kolom diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas kolom4 diisi denganjumlah rupiah penerimaan kas kolom5 diisi denganjumiah rupiah pengeluaran kas kolom6 diisi dengan saldo buku kas bendahara rincian anggaran pendapatan alokasi dana desa pemerintah kabupaten kutai timur rencana kerja dan anggaran formulir rka desa tahun anggaran . kecamatan kecamatan desa desa rincian anggaran pendapatan alokasi danarencana kerja dan anggaran desarincian anggaran belanja menurut program per kegiatantanda nama nip jabatan. formulir rka desadan kebudayaan masyarakattrekod ing uraian harga jumlah volume satuan satuan total desa mengetahui koordinator, kepadjadi jumlah tahun rp.) jumlah tahun rp.) 30xmenurut program per kegiatan desa rincian anggaran belanja kod rincian perhitungan uraian jumlah rekening harga volume satuan satuan total desa januari . mengetahui koordinator, kepala desa sekretaris desa nip,anggaran kas belanja pemerintah kabupaten kutai timur anggaran kas belanja formulir tahun anggaran ., dan penyediaan operasional pemerintah desa lokasi kegiatan desa sumber dana add desa tahap kode rekening uraian anggaran tahun ini iii belanja belanja langsung belanja tidak langsung jumlah. kecamatan kecamatan desa desa rincian kas pendapatan desa tahap kode rekening uraian anggaran tahun ini xii jumlah pendapatan: desa januari . disetujui, mengetahui koordinator, bpd desa kepala desa sekretaris desa nip, nip. nip. anggaran kas pengeluaran pembiayaan pemerintah kabupaten kutai timur anggaran kas pengeluaran pembiayaan formulir tahun anggaran . kecamatan kecamatan desa desa rincian kas pengeluaran pembiayaan desa tahap kode rekening uraian anggaran tahun ini iihiiiiiiv jumlah pembiayaokumen pelaksanaan anggaran pemerintah kabupaten kutai timur formulir dokumen pelaksanaan anggaran dpa desa tahun anggaran . kecamatan kecamatan desa desa rincian kas anggaran pendapatan desa tahap kode rekening uraian anggaran tahun ini jumlah pendapat rencana pendapatan keterangan bertahap tanggal pembahasan keterangan catatan pembahasan tahap1 :. tahap :. tahap iii :. tahap :. jumlah :. bertahap tahap jumlah rencana pendapatan tahap :. tahap iii tahap tanggal pembahasan keterangan keterangan catatan pembahasan xu. bupati kutai timur, iran noor lia pemerintah kabupaten kutai timur formulir dpa desa dokumen pelaksanaan anggaran!kode rekening uraian harga jumlah volume satuan satuan totalpemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, salah satu caranya adalah perlu adanya sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu dibuat sebuah aplikasi marketplacorder marketplace pengadaan barang jasdalam hal ini yang dimaksud dengan ukpga adalah bagian pengadaan barang jasa sekretariat daerah kabupaten tanah lautsistem order semua instansi lingkup pemerintah kabupaten tanah laut yang selanjutnya disingkat sosialita adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan atau jasa lainnya yang diakses melalui alamat https: sosialita.tanahlautkab.go.id mkm adalah usaha mikro kecil dan menengah yang berada kabupaten tanah laut.jasa. pengguna lainnya adalah para pihak lainnya yang berkaitan dalam penyelenggaraan sosialita misalnya pengembang aplikasi, administrator, verifikator, dan lain laifasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa lainnya dengan anggaran yang bersumber dari apbd apbn sampai dengan rp50. (lima puluh juta rupiah) dan anggaran yang bersumber dari apb des, blue, dan bumi dengan batasan nilai serta tata cara pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan terkait yang berlaku dengan menggunakan aplikasi sosialita. peraturan bupati ini bertujuan untuk, dan akuntabel. peraturan bupati ini bertujuan untuk mendorong dan mengoptimalkan peran serta umkm dalam pengadaan barang jasa lingkup pemerintah daerah. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini untuk pengadaan barang jasa wilayah kabupaten tanah laut yang meliputi penyelenggaraan sosialita, dan pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi penyelenggaraan sosialita. bab iii penyelenggaraan sosialita bagian kesatu pelaku pelaku sosialita antara lain sekretaris daerah selaku penanggung jawab, kepala ukpga selaku koordinator pelaksana, ukpga selaku pelaksana, penyedia selaku penyedia barang jasa, skpd selaku pengguna barang jasa, dan pengguna lainnya. tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan hurufdua hak akses pengguna aplikasi sosialita mendapatkan hak akses dari administrator verifikator untuk dapat mengakses aplikasi sosialita. pengguna aplikasi sosialita yang telah memiliki hak akses sebagaimana dimaksud pada dapat mengakses aplikasi sosialita secara real time. hak akses yang diberikan kepada penggunatiga tata cara penggunaan aplikasi sosialita tata cara penggunaanempat bentuk kontrak bentuk kontrak yang dicetak dari aplikasi sosialita berupa nota dan atau akuntansi diakui sebagai bentuk kontrak yang sah. bab pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi unit kerja pengadaan barang jasasosialita sesuai dengan ketentuan yangb ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini, seluruh skpd lingkup pemerintah kabupaten tanah laut, pemerintah desa, blue dan bumi dapat memanfaatkan aplikasi sosialita secara optimal dalam belanja barang dan atau jasa lainnya. hal hal yang belum termuat dalam peraturan inibijakan akuntanpenyempurnaan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual lingkungan pemerintah provinsi banten, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa substansi materi yang telah diatur dalam peraturan gubernur nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah provinsi bantensistem. beberapa ketentuan dalam lampirandiubah sebagai berikut ketentuan bab viii akuntansi belanja huruf akuntansi belanja: pengakuan dan pengukuran, angka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dan laporan keuangan sudah diterbitkan periode berikutnya. apabila diterima pada periode berikutnya dan laporan keuangan belum diterbitkan koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. ketentuan bab xvii akuntansi aset tetap huruf penyusutan, angka dan angka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut penyusutan dihitung dengan pendekatan bulanan. contoh jika suatu aset diperoleh tanggal (satu) oktober maka beban penyusutan pada tanggal desember dihitung (tiga) bulan. perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan cara sebagai berikut: harga perolehan beban penyusutan per bulan .x umur ekonomis akumulasi penyusutan beban penyusutan per bulan jumlah bulan sejak bulan perolehan sampai dengan bulan pelaporan. misalnya aset tetap gedung tanggal perolehan adalah april harga perolehan milyar dan umur ekonomis tahun. maka beban penyusutan per bulan dan akumulasi penyusutan per desember adalah milyar beban penyusutan per bulan x tahun akumulasi penyusutan bulan ketentuan bab xix akuntansi dana cadangan dan aset lainnya huruf pengukuran aset tidak berwujud, angka dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut amortisasi dilakukan untuk atb, waralaba franchise), hak cipta copyright), dan hak paten amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan nilai amortisasi sesuai dengan masa manfaat dan jenis aset tidak berwujud sebagai berikut software) komputerkajian yang mempunyai nilai manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, atb yang mempunyai nilai sejarah budaya) tidak boleh diamortisanas gubernur sulawesi tengah peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tahun tentang retribusi jasa usah. daerah. gubernur adalah gubernur sulawesi tengah. bab xivengan ketentuan: memperlihatkan dan atau meminjamkan.ketentuan peraturan perundang undangan. bab xvii penyidikperaturan pelaksanaan atas peraturan daerah provinsi sulawesi tengah mengenai dan retribusi penjualan produksi usaha daerahtengah nomor tahun tentang retribusi penjualan produksi usaha daertempat penginapan pesanggrahan vilapasar grosir dan atau pertokoanujian mutu hasil perikelolaan jembatan timbangizin usaha jasa angkutan laut dan kepelabuhlayanan pelabuhan kapal pada pelabuhan regional provinsi sulawesi tengmakaian kekayaan daerah lembaran daerah provinsi sulawesi tengah tahun nomor sekretpam nomor tahun tentang retribusi jasa usaha umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannyaupaya untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah penyediaan sumber sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil retribusi daerah dengan memanfaatkan aset daerah. selama ini pungutan daerah provinsi sulawesi tengah yang bersumber dari retribusi daerah masih berdasarksudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penataan dengan menetapkan peraturan daerah yang baru sebagai peraturan daerah pengganti. salah satu penggolongan retribusi yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah retribusi jasa usaha, yakni pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. undang undang tersebut mengatur (sebelas) jenis retribusi yang tergolong dalam retribusi jasa usaha, namun sesuai kewenangan provinsi dan yang ada objeknya disediakan oleh pemerintah daerah maka dalam peraturan daerah ini hanya mengaturtugas dan fungsi koordinasi pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah atau nama lain. cukup jelas tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi tengah nomorlampiran peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tahun tentang retribusi jasa usaha retribusi pemakaian kekayaan daerah sae laboratorium uji mutu barang upt pengujian dan kakao per sertifikasi mutu rumput laut per barang dinas cengkeh per koperasi ( umkm, kopra per perintah kopi per minyak nilam per cpo per biji mente per vanili per rotan poles per kayu rimba olahan per kayu hitam ebony) olahan per karet per pengujian pemeriksaan lapangan mutu sertifikasi upt pengawasan benih mutu dan pertanian tanaman pangan. sertifikasi komoditi padi benih pertanian pemeriksaan lapangan areal sertifikasi benih per tanaman pangan pengujian benih laboratorium per dan hortikultura pengujian ulang cek mutu benih per sampel pengujian benih untuk pengujian khusus per sampel komoditi jagung berlari bebas komposit)jagung hibrida pemeriksaan lapangan areal sertifikasi benih per pengujian benih laboratorium per pengujian ulang per sampel pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus per sampel komoditi kedelaiuntuk keperluan pengujian khusus per sampe) komoditi kacang tanahkacang hijautanda daftar pedagang dan penyalur benih produsen pedagang penyalur pt, cv, bumn, koperasi, dll) fer produsen perorangan pedagang seorang pengujian mutu dan sertifikat benih hortikultura komoditi buah buahan determinasi pohon induk buah buahan per pohoncangkok anakan per batang komoditi sayuran umbian benih dalam bentuk umbian pemeriksaan lapangan areal sertifikasi benih per pengujian benih laboraturium fer pemeriksaan umbi gudang per kemas komoditi sayuran buah potong dalam bentuk umbian kacang kacangan pemeriksaan lapangan fer pengujian benih per sayuran buah pemeriksaan lapangan per pengujian benih per pengujian khusus bakteri per contoh benih sayuran daun pemeriksaan lapangan per pengujian benih per contoh benih komoditi perkebunan upt. pengawasan karet mutu dan sertifikasi pemeriksaan lapangan kebun entries per pohon benih perkebunan pemeriksaan lapangan kebun induk bpt per pohon dinas perkebunan pengujian benih laboratorium per butir pengujian benih ulang per sampel pengujian benih khusus fer sampel kelapa sawit. pemeriksaan lapangan kebun benihfi.mente pemeriksaan lapangan kebun entries per pohon pemeriksaan lapangan kebun induk bftj . ladaebu pemeriksaan lapangan per pengujian benih kebun per lot boss pengujian benih ulang per sampel penelitian benih khusus per sampel tembakau pemeriksaan lapangan per pengujian benih kebun perentries per pengujian benih kebun per pengujian benih ulang per sampel pengujian benih khusus per sampel jarak pemeriksaan lapanganbenih per pohon pengujian benih laboratorium per sampel pengujian benih ulang per sampel tanaman naungaempon empon pengujian lapangan benih per pengujian benih kebun per tunasngujian lapangan pembibitan kelapa sawit per bibit batang pengujian lapangan pembibitan kakao per bibit batang pengujian lapangan pembibitan kopi per bibit batang pengujingujian lapangan pembibitan jambu mete per bibit batang pengujian lapangan pembibitan lada per bibit batang pengujian lapangan pembibitan tembakau per bibit batang pengujian lapangan pembibitan the cit per bibit batang pengujian lapangan pembibitan kakao per entries pengujian lapangan pembibitan nilam per bibit batang pengujian lapangan pembibitan vanili per bibit batang pengujian lapangan pembibitan kakao biji per biji pemeriksaan kesehatan hewan upt veteriner laboratorium kesehatan hewan tipe dinas peternakan pemeriksaan parasit darah unggas dengan cara ulas darah per sampel dan kesehatan pemeriksaan parasit darah unggas cara identifikasi cacing per sampel hewan cc. pemeriksaan bedah bangkai hewan ternak kecil dan unggas per ekor pemeriksaan bedah kepala hewan ternak per ekor pemeriksaan parasit darah unggas ternak hewan besar dan kecil dengan cara ulas darah per sampel pemeriksaan parasit darah gastrointestinal pada ternak hewan besaran kecil per sampel pemeriksaan parasit ternak hewan besar dan kecil untuk identifikasi cacing. per sampel pemusnahan limbah sampel per sampel suntikan vitamin obat per dosis uji pulchrum per serum uji elisa.: hewan kecil dan besar per sampel unggas per serum uji biologi per sampel pemeriksaan serum jaringan pada hewan kecil besar per sampel dengan fat fluorescent antibody techague) klinik hewan vaksinasi rabies terhadap ternak hewan besar dan kecil per dosis antigen rbt rose bengal test) fer sampel cc. kasasi anjing per ekor potong ekor anjing per ekor memandikan anjing per ekor kasasi kucing per. ekor potong kuku kucing per ekor pemeriksaan kesehatan ternak besar sapi, kerbau, kuda) per ekor pemeriksaan kesehatan hewan kesayangan per ekor anjing, kucing, dan kera) j . pemeriksaan kesehatan ternak kecil kambing, domba, babi) per ekor pemeriksaan kesehatan ternak unggas per ekor pemeriksaan audit) peternakan per1 kali kunjungan unit usaha disinfeksi penyemprotan desinfektan) kali laboratorium kesehatan masyarakat veteriner pemeriksaan sampel daging fisik titik kimiawi titik cemaran mikroba uji fisik per sampel tpc per sampel coli per sampel koliform per sampel salmonella per sampel staphylococcus dan enterococcus per sampel fungisida per sampel kapang per sampel pengujian pemeriksaan mutu dan sertifikasi bibit ternak .& inseminasi semen cair sapi bull per ekor inseminasi semen beku sapi brahman per ekor pengawasan peredaran ternak bibit ayam doc, dod, ras per ekor pengawasan peredaran ternak bibit kambing domba per ekor bibit ternak sapi kerbau per ekor peredaran ayam buras itik lokal. per ekor (pemeriksaan laboratorium ternak produksi dinas peternakan hasil ternak (lalulintas ternak) dan kesehatan ternak besar hewan sapi per ekor kerbau per ekor kuda per ekor ternak kecil kambing per ekor domba per ekor babi per ekor bibit ternak dod per ekor doc per ekor d00 per ekor kulit sapi kerbau per kambing domba per babi per tanduk sapi per kerbau per rusa per telur ayam per itik per puyuh per manna pemeriksaan kualitas daging beku daging ayam beku per daging sapi beku per daging kambing beku per daging babi beku per pemeriksaan laboratorium pakan konsentrat dinas peternakan ayam petelur dan kesehatan anak ayam ras petelur layer stater) perper pembesaran pig grover) per penggemukan pig finisher) per |pemeriksaan laboratorium pakan komplit pakan jadi dinas peternakan ayam petelur dan kesehatan anak ayam ras petelur layer stater) per kg,fer pembesaran pig grover) fer penggemukan pig finisher) per pemeriksaan laboratorium bahan baku pakan dinas peternakan jagung giling per dan kesehatan dedak bekatul per hewan pemeriksaan agregat upt abrasi per uji laboratorium gradasi agregat kasar per uji pengujian bahan gradasi agregat halus per uji dinas rank tania aman uno per uji berat isi agregat kasar per uji kak berat isi agregat halus per uji kadar lumpur per uji kadar bahan organik per uji sounders agregat kasar per uji sounders agregat halus per uji sand equivalent per uji kelekatan agregat per uji impact test per uji keputihan per uji mix design per uji modifikasi mix per uji pemeriksaan tanah upt kadar air tanah per uji laboratorium berat jenis tanah per uji pengujian bahan rttemberg limit teruji dinas analisa saringan per uji pemadatan standar per uji pemadatan modified per uji cbr laboratorium per uji mikrometer per uji shrinkage limit per uji unconfirmed per uji konsolidasi per uji berat isi tanah per uji kuat geser langsung per uji permeabilitas constant head) per uji permeabilitas pulling head) per uji triad! uu) per uji trial cu) per uji |pemeriksaan air upt air per uji laboratorium zat padat tersuspensi per uji pengujian bahan zat padat terlarut per uji dinas zat padat total per uji alkalinity per uji ability per uji bikarbonat per uji hidroksida per uji oksigen terlarut per uji sulfat per uji kalsium per uji magnesium per uji klorida per uji arsen per uji fenol per uji kobalt per uji deterjen per uji silika per uji nitrogen organik per uji amonium per uji klorin bebas per uji nitrit per uji nitrat per uji fluorida per uji ortafosfat per uji minyak dan lemak per uji kebutuhan oksigen biokimia per uji permanganat per uji sulfit per uji bakteri per uji tani per uji pemeriksaan kapur kadar air per uji laboratorium kehalusan per uji pengujian bahan ketetapan bentuk per uji dinas keteguhan aduk per uji bobot isi per uji pemesan aspal upt aspal keras laboratorium penetrasi per uji pengujian bahan titik lembut per uji dinas aktivitas per uji kelarutan dalam chi3 per uji penetrasi setelah kehilangan berat per uji kehilangan berat per uji titik nyala per uji berat) jenis per uji aspal cair penetrasi per uji aktivitas per uji kelarutan dalam chi3 per uji titik nyala peru berat jenis per uji kadar dir per uji pelekatan per uji penyulingan per uji usogsras per uji aspal buton ekstraksi per uji tanya dalam chris per uji aspal emulsi penetrasi per uji aktivitas per uji kelarutan dalam chi3 per uji pelekatan terhadap batuan kering per uji pelekatan terhadap batuan basah per uji penyulingan teruji viskositas teruji pengendapan kestabilan) per uji campuran semen per uji j . klasifikasi per uji muatan listrik per uji mampu aspal kadar air campuran per uji ekstraksi campuran per uji berat isi campuran per uji berat jenis campuran per uji perencanaan campuran per uji oeamresan semen upt konsistensi per uji laboratorium pengikatan awal per uji pengujian bahan kuat tekan mortar per uji dinas berat jenis per uji kehalusan per uji kadar ail per uji ketetapan bentuk per uji bobot per uji bagian yang tak larut dalam hci per uji aan dar sem per uji so4 per uji hilang pijar per uji benda uji upt kuat tekan per uji laboratorium kuat tarik per uji pengujian bahan dinas kuat lentur per uji kuat tekan dengan hammer test per uji pengambilan contoh upt aspal keras per uji laboratorium aspal cair per uji pengujian bahan air per uji dinas agregat per uji beton segar per uji |(pemeriksaan lapangan upt pemboran tangan per uji m laboratorium core drill per uji pengujian bahan spt per uji dinas pemboran mesin tanah per uji m pemboran mesin berbatu per uji m grolistrik per uji penyandian per uji m seismic per uji ventes per uji sumur uji per uji sand cone per uji dcp per uji cbr lapangan per uji plat bearing per uji bengkelman beam per uji thbeodolut per uji ultra sonic per uji waters per uji penyewaan alat dan sarana olahraga upt pwi kendaraan alat alat berat upt pjw asphalt prayer perhari jam) dinas asphalt prayer perhari jam) fork lift ton perhari jam) flat ber truck perhari jam) loader wheel perhari jam) crane wheel perhari jam) motor grader kimetsu perhari jam) motor grader koterpilar perhari jam) road roller perhari jam) type roller perhari jam) tandem roller perhari jam) violating roller perhari jam) wheel crane grove perhari jam) browser crane perhari jam| whale crane nissan tangani tl.200e perhari jam) truck attachment nissan cka perhari jam) truck attachment mitsubishi 517f perhari jam) truck attachment isuzu tinh perhari jami dump truck perhari jam) drilling vig tone perhari jam) uu. beby role perhari jam) sampel perhari jam) peralatan bengkel maan par rea sera dak sea mesin las listrik per upt mesin las karbit per pelatihan kerja alat press per ton ukm pkk) mesin peralatan otomotif per jam asinan dinas pertanian sewa hand traktor per unit bermukim tanam peralatan bengkel per unit bermukim tanam cc. pembersih gabah per unit bermukim tanam pemutih beras per unit bermukim tanam corn seller per unit bermukim tanam power three per unit bermukim tanam penggilingan padi per unit bermukim tanam kulivator per unit bermukim tanam mesin bubut per unit bermukim tanam pemanfaatan laboratorium untuk penelitian balitbang pemula bulan mahasiswa bulan mahasiswa bulan mahasiswa bulan sewa tanah kabupaten poso per m? bulan yox nop kabupaten morowali per m? bulan thn kabupaten parigi moutong per m? bulan kabupaten donggala per m? bulan kabupaten banggai per m? bulan kabupaten banggai kepulauan per m2 bulan kabupaten tolitoli per m? bulan kabupaten buol per m? bulan kabupaten tojo una una per m? bulan kota palu per m? bulan kabupaten sigi per m? bulan pemakaian bangunan gedung ruang pertemuan ruang garuda per hari kpud ruang cendrawasih per hari kpud kelas kapasitas s d orang) per hari upt pelukis dinkes kelas dan kapasitas orang) per hari upt pelukis dinkes aula auditorium kapasitas s d per hari orang) per hari upt pelukis dinkes auditorium non per hari upt musium sulteng disbudpar aula auditorium per jam upt diklat pertanian ruang makan per hari kpud ruang pertemuan per hari dinas koperasi, umkm, perintah gedung asrama haji per hari asrama haji gedung pertemuan non per hari asrama haji bangunan kantor per m2 tahun asrama haji gedung teater tertutup per hari upt taman budaya sulteng dis budparda aula pertemuan per hari dinas nakertrans aula pertemuan hss.) per orang utd taman budaya asrama per hari upt pelukis dinas cc.,,yi,,m pasaiperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan atau menggunakan memakai atau memanfaatkharga satuan dan jangkkalahkan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. oo. aula pertemuan b per orang utd taman budaya asrama per hari upt files dinas.rf(sewa rumah dinas pemda golongan type type type70 type100 type20 permanen per bulan semi permanen per bulan g00, darurat per bulan golongan iii type type type type type20 permanen per bulan semi permanen per bulan darurat per bulan 'perpustakaan dan museum perpustakaan turun anggota perpustakaan tahun badan perpustakaan, denda peminjaman buku buku hari arsip dokumentasi pengunjung museum pengunjung per orangan dewasa upt museum daerah anak anak dinas kebudayaan turis asing dan pariwisata pengunjung rombongan dewasa anak anak wisata kpop pengunjung karcis masuk) sda anak anak per orang dewasa per orang akomodasi per kamar hari baruga per hari (laboratorium perikanan upt laboratorium pengujian fisika perikanan fifth per contoh dinas kelautan dan stabilitas kaleng per contoh perikanan pengujian organoleptik per contoh pengujian mikrobiologi total plate count aerob) per contoh total plate count (anaerob) per contoh koliform per contoh eschericia coli per contoh salmonella per contoh embrio cholerae per contoh embrio cholerae per contoh embrio parahaemolyticus per contoh staphylococcus aereus per contoh nigella per contoh clostridium per contoh kapang per contoh pengujian kimia protein per contoh lemak per contoh abu per contoh air per contoh garam per contoh tri methyl amine tma) per contoh mercury hg) per contoh histamin per contoh anti biotik berjenis per contoh free fatty acid ffa) per contoh borgx per contoh karbohidrat per contoh lain lain per contoh suhu per contoh bod per contoh alkalinitas per contoh nitrit per contoh salinitas per contoh mikroorganisme per contoh cnp sulawesi tengah. lampiran peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tahun tentang retribusi jasa usaha haa retribusi pelayanan kepelabuhanan apem terbuai (pelayanan pelabuhan kapal pada upt penimbangan pelabuhan regional penyeberangan kapal barang pelabuhan laut labuh per gt kunjungan dishubkominfo tambat per gt etal kapal penumpang labuh per gt kunjungan tambat per gt etal kapal perikanan labuh per gt kunjungan tambat per gt etal kapal barang, kapal penumpang dan kapal per unit, kapal tongkang beserta kapal menariknya dan per unit jenis kapal lainnya menggunakan pelabuhan khusus oleh orang pribadi atau badan usaha swasta dihitung per sekali kunjungan. kapal angkutan laut luar negeri asing) per gt kunjungan pungut sebesar (retribusi pelayanan barang jasa dermaga barang antar pulau per ten barang, pupuk dan barang bulog lainnya) barang lainnya per ton jasa penumpukan gudang tertutup per ton m3 hari lapangan penumpukan per ton m3 hari (retribusi pelayanan terminal penumpang pengantar penjemput per orang sekali masuk (retribusi tanda masuk orang dan kendaraan areal pelabuhan tanda masuk orang tanda masuk harian per orang sekali masuk bh. tanda masuk tetap per bulan per orang per tahun per orang tanda masuk kendaraan trailer, truk gandeng end. sekali masuk truck besar end. sekali masuk co. pick up, mobil bus, sedan, dan jeep end. sekali masuk sepeda motor end, sekali masuk gerobak dan dokar end. sekali masuk tanda masuk tetap trailer, truk gandeng sopir nenek) fer bulan end, sekali masuk per tahun end, sekali masuk truk besar per bulan end. sekali masuk per tahun end. sekali masuk sepeda motor per bulan end. sekali masuk per tahun end. sekali masuk (pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan upt penimbangan penyeberangan pelabuhan laut penyeberangan jasa sandar dishubkominfo dermaga beton jembatan bergeraktanda masuk pelabuhan terminal penumpang pengantar dan penjemput per orang sekali masuk tanda masuk bulanan karyawan perusahaan pelabuhan per bulanillvii per unit sekali masuk jasa pemanfaatan dermagabarang muatan diatas kendaraan fer unit sekali masuk jasa timbang kendaraan kendaraan golongan iii fvii per unit sekali timbang jasa penumpukan barang per ton per hari sewa tanah dan bangunan pada fasilitas pelabuhan sewa tanah untuk toko, warung dan sejenisnya per per tahun untuk perkantoran per per tahun untuk reklame per per tahun sewa tanah untuk kantor perusahaan penyeberangan per per tahun untuk kantor lainnya per per tahun untuk warung kantin dan sejenisnya per per tahun jasa lainnya: jasa labuh per gt hari jasa tambat pinggiran per gt hari jasa rambu navigasi per gt hari jasa air tawar total dari pembayaran dam jasa listrik total dari pembayaran pln retribusi pelayanan kepelabuhanan perikanan upt pelabuhan pas harian (sekali masuk) perikanan orang per orang dinas kelautan sepeda, becak dan gerobak perikanan sepeda motor dan roda tiga per kendaraan mobil penumpang, angkutan umum dan per kendaraan pas masuk berlangganan orang per orang sepeda, becak dan gerobak per kendaraan sepeda motor dan roda tiga per kendaraan mobil penumpang, angkutan umum dan mobil pribadi. per kendaraan bus dan truck per kendaraan f . truck gandeng, trailer dan container per kendaraan jasa pengambilan air bersih air tawar bersih melalui pipa per liter tbjpdam #6xtpdam) air laut bersih perm3 jasa tambat labuh kapal ukuran tambat kapal perikanan per meter panjang kapal teman tambat kapal non perikanan semua per meter panjang ukuran kapal etal labuh kapal perikanan per meter panjang kapal etal labuh kapal non perikanan semua per meter panjang ukuran kapal etal ukuran s.d kapal berukuran per kapal etat kapal berukuran s.d per kapal etal kapal berukuran s.d per kapalfetmal tarif khusus kapal yang sedang rusak, menunggu per kapal etal musim cuaca baik, menunggu perbaikan dan perawatan sebelum naik dock. kapal bertambah berlabuh diatas batas per kapal etal maksimum etal) kapal penelitian, kapal latih dan kapal pemerintah. per kapal etal kapal patrol, pengawasan dan bea cukai per kapal etal jasa penggunaan fasilitas pelabuhan upt pelabuhan perikanan perikanan mess nelayan anon per orang hari dinas kelautan balai pertemuan nelayan dan perikanan gudang penyimpanan ikan per m2 bulan kios penjualan per unit hari keranjang !kan per hari peti penampungan ikan per hari gedung bahan dan alat perikanan per m2 bulan aula ruang rapat per hari digital camera per unit hari komputer note book per unit jam komputer per unit jam lcd projector per unit hari laser printer per unit hari genset (generator) kva jam kendaraan bermesin roda (kaisar) per unitfhari mesin las listrik per unit hari mesin bubut per unit paket book per unit hari kunci kunci per set hari kendaraan bermesin roda kaisar) per unit hari (lapangan penjemuran jaring atau ikan: 'pelayanan toilet mck bar per orang bak per orang mandi per orang (bongkar muat kendaraan truck truck bertangkai per kendaraan sekali bongkar muat pick per kendaraan sekali bongkar muat gerobak kendaraan roda dua per kendaraan sekali bongkar muat pembalap jasa pengadaan dan jasa sewa cool room balok per cool room fer kg hari (jasa masuk dan air bersih dari luar pelabuhan balok per balok air tawar bersih perm3 jasa tanah dan lahan lapangan ruangan lapangan terbuka tidak beratap per m2 hari sewa tanah toko, warung, kantin dan sejenisnya per m2 tahun kantor, gudang dan bangunan lainnya per m2 tahun untuk reklame per m2 tahun gubernur tengah, long gola lampiran iii peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tahun tentang retribusi jasa usaha pop retribusi penjualan produksi usaha daerah besar pena bibit tanaman pertanian bibit tanaman holtikultura bibit durian berpohon dinas pertanian bibit rambutan berpohon bibit mangga berpohon bibit jeruk bebas penyakit berpohon bibit lengkung berpohon bibit alpukat berpohon bibit nangka berpohon bibit benih tanaman pangan padi per kedelai perk jagung per komposit per hybrida per kacang tanah per kg polong kacang jjo per ubi kayu per stek ubi jalar per stek ternak upt pembibitan sapi ternak, pada sapi bali dinas peternakan jantan a d tahun per ekor kesehatan betina bulan s d tahun per ekor hewan sapi ongole jantan s d tahun per ekor betina bulan s d tahun per ekor sapi peranakan ongole cros lokal s d tahun per ekor bin sf d tahun per ekor kambing jantan sj d bulan per ekor betina sj d bulan per ekor kambing jantan sjd bulan per ekor betina sjd bulan per ekor domba jantan umur s d bulan per ekor betina umur sjd bulan per ekor ayam buras s d bulan per ekor ayam petelur afkir lebih dari bulan per ekor ayam pedaging s d bulan per ekor itik s d bulan per ekor perikanan upt perbenihan benih ikan mas ekor perikanan ekor dinas kelautan ekor perikanan ekor benih ikan nila ekor ekor ekor benih udang benar) windu pl ekor pl ekor pl ekor tonjolan ekor nautilus ekor naar ear ikan nila konsumsi ekor udang konsumsi udang windu) ekor ekor ekor ekor ikan bandeng konsumsi ekor ekor benih ikan kerapu ekor ekor ekor benih ikan lele 3cm ekor ekor ekor ekor ikan lele konsumsi ekor ikan koi 3cm ekor 5cm ekor ekor ekor ekor ekor calon induk ikan mas ikan nila ikan gurame ikan lele ikan koi ekor (bibit tanaman perkebunan kelapa dalam menggunakan polybag per pohon dinas perkebunan tanpa polybag per pohon kelapa hibrida per pohon kakao per pohon jambu mente per pohon kopi per pohon lada per pohon vanili per pohon kemiri per pohon bibit benih tanaman hortikultura bbh didera benih mangga dinas pertanian per pohon per pohon benih nangka per pohon benih jeruk per pohon per pohon benih sukun per pohon per pohon pisang per pohon mata entri jeruk per pohon anggrek hasil kultur jaringan botol pohon) dendrobium spesies pembotol hibrida pembotol ascosenda spesies pembotol hibrida pembotol phaleonopsis o antan pembotol botolhibrida per pohon remaja lebih darid00. hibrida per pohon bbh palolo benih durian per pohon per pohon benih rambutan per pohon bh. fer pohon bbh napu benih kentang per per it. benih wortel per bbh siswi, andere dan dolar padi per per cc. per jagung per per kedelai per per g0. kacang tanah per per kacang hijau per per guserauas rs1 tengah, aman utan seat tete long djawggola mro hui mn, see bulan) bintan gies per pohon br. per pohon spesies per pekan hibrida fer pohon phaleocnopsis spesies per pohon hibrida per tahun hb. remaja lebih dari bulan) dendrobium spesies per pohon. hibrida per pohon ascosenda spesies per pohon dibawa per pohon phaleonopsis spesies per pohon hibrida . per pohan bbh palolo benih durian per pohon per pohon benih rambutan per pohon per pohon b,00d.0d bbh napu benih kentang per per benih wortel per pbh siswi, andere jan lago padi per per per jagung per hb. per kedelai per per kacang tanah per per kacang hijau per per an. gubernur tengah,makaian kekayaan daerah dipungut daerahfasilitas tempat pelelangan yangfrekuensitetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemelihara: tempat pelelangan ikan sebesar , per m2 bulan: dan jasa fasilitas tempat pelelangan ikan sebesar per keranjang, per termos, dan per gabus. bagian kelima wilayah pemungutan retribusi retribusi pemakaian tempat pelelangan dipungut daerah. bab retribusi pelayanan pelabuhanmeliputi orang pribadi atau badan, luas, harga satuan dan jangka waktu pelayanan kepelabuhanankepelabuhananyanan kepelabuhanlayanan pelabuhan dipungut daerahdaerah diukur berdasarkan jenis, kriteria dan harga satuan penjualan produksi daerahnjualan produksi usahanjualan usaha daerah dipungutasaiterutangretribusi terutang diatur dengan peraturan gubernur. bab viii penagihan retribusi penagihan retribusi didahului dengan surat teguran. surat teguran sebagaimana dimaksud pada berisi jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. surat teguran sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. tata cara penagih: d |
walikota padang panjangadministrasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam luar daerah propinsi dan luar negeri, perlu dilakukan perubahanbelanja bahan bakar kendaraan dinas (untuk kendaraan roda bangunan pekanbaru |bumi asia pangeran pembelahan pelalawan rengat o3sss| isiakindrapura 3g6| sopan a98| sibolga 39e| panyabungan isubihun ssa| gunung tua sipirok sag| perjalanan dinas luar negeri |. negara |. jumlah. lo. ||. coba cos coc god jasiatenggara filipina singapura malaysia thailand myanmar sulla0os vietnam |. brunei darussalam kamboja timor leste jasiapasirtk fiji jasiaselatan iran jasiatimu po000. hongkong jasiatengah lo. kazakhstan asia barat po00001 pst. emirat arab kesultanan oman |ar rika rat | senegal jafrikatimur mozambique |ar rise lata afrika selatan jafrikautara libya leropatimu ukraina |eropasetatan | serbia |eropautaa | kerajaan inggris roda rat swiss amerikaselatan argentina venezuela brazil chile columbia peru il. suriname |. ekuador amerikautara kanada jamerikatengah mexico kuba panama ket. transportasi dari bandara asal bandara tujuan dibayarkan rill cost, dibayarkan diluar besaran angka diatas klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sbb golongan walikota, wakil walikota golongan pns eselon ii, pimpinan anggota dprd golongan pns gol. iklan gol. iv: golongan pns lainnya non pnsatalan tugas perjalanan dinas jabatan nomordan spt nomor . tanggal . atas nama nama nip jabatan unit organisasi lembaga, biaya transport berupa . dan biaya .penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban dpa opd tidak dapat dikembalikan resund (sebagai seluruhnya) sebesar rp. . sehingga dibebankan pada dpa opd nomor . tanggal . opdaftar pengeluaran riilpenginapan dan biaya transportasi dengan rincian sebagai berikumengetahui menyetujui pengguna anggaran yang membuat pernyataan kuasa pengguna anggaran nama nama nip. nip. walikota padang panjang, dto hendri artis peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2015lembaran daerah kota padang panjang nomor tahun diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyiwalikota ini, biaya transpor termasuk transit dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan walikota ini dan dalam hal bukti ril tidak didapatkan, maka pelaksana perjalanan dinas membuat surat pernyataan atas pengeluaran tersebut dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran iv, biaya taksi transpor lokal dari kantor bandara bim pulang pergi dan dari bandara tujuan tempat tujuan perjalanan dinas dibayarkan secara lumpur dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan walikota ini biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi mengacu kepada standar satuan harga tahun anggaran berkenaan sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan walikota ini yang merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiranbahan bakar minyak dibayarkan sesuai dengan bukti pembelian. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ketentuan dalamiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: apabila perjalanan dinas dilakukan dengan kendaraan dinas diberikan bahan bakar minyak dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan walikota ini dan dibebankan pada dpa opd berkenaan. ketentuan dalam lampiran6g lampiran peraturan walikota padang panjang nomor tahun tanggal juliperjalanan dinas dalam daerah propinsi uang harian perjalanan dinas dalam daerah propinsi kecuali mentawai wol wangsa. ungaran felamsaray fstarnsaorm ssp inops sopir ambulans rumah sake uang harian perjalanan khusus mentawai melo urutan tan rian pejabat eselon ii iv, staf gol. iv, pejabat fungsional gol ' ) | uang representasi: hari janggotabp penginapan (nilai maksimal, dibayarkan rill cost) manga malam bebamsarem safsarnsaor sopir ambulans rumah sak belanja bahan bakar kendaraan dinas (untuk kendaraan roda ta kabupatentujuan ) |sararckm) oo ) |smpp) |padangpariaman (lb.agung) | doalpayarumun s2| a58 isotop loslpariaman sel oas |sorotatsaritama |oslpaoang s|was.storia rusuk) m|pasamancts.shaping) 1s|sotokseuatan arolabuh) | dharmasraya (sei.darah) a78| |pasaman barat (simpangampek) perjalanan dinas luar daerah propinsi uang harian no| uraian uangharian pejabat eselon.dan anggota dprd pejabat eselon iv,v, staf gol. iv, pejabat fungsional gol ' ) | staf gol fungsional dan non uang representasi: sea tea hari anggota dprd dan eselon! transportasi (nilai maksimal, dibayarkan rill cost) perjalanan udara laut api bus dinas kelas eksekutif kenyataan mada anggota dprd kenyataan iv pns golongan iv, pns ila kenyataan golongan iii, dan non pns transportasi lokal taksi transportasi lokal taksi dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut apabila perjalanan dari kota padang panjang bandara internasional minangkabau dan atau sebaliknya tidakasi lokal sumatera barat ditambah dua kali transport lokal daerah tujuan apabila perjalanan dari kota padang panjang bandara internasional minangkabau dan atau sebaliknya lokal daerah tujuan apabila perjalanan dinas seluruhnya menggunakan kendaraan dinas fasilitas dinas, maka transportasi lokal tidak dibayarkan mma lawan sman kepulauan riau ok |sumatera barat 0x tampung bengkulu r09000 (area penginapan (nilai maksimal, dibayarkan rill cost) negara dprd ii anggota ion iii only gol dan dprd golongan golongan non pns aceh iia pantai senna net enya nata pin nabi men pon iain dengna spasi sapaan nanda akira enter aa dan sapaan inn senna ban dana nama beneran jep et. poo sumatera geo maaf map benang nada npm aan nan banana unp iya denda air nan tan pan apn senna hebat endapan nan can nanga apn benda maan aaa senna epa epa ina poin apa nan apron haid ann eni esa town tan diana tunong ads enam inn inap inap senna nbsp nita nan pan anang apn hewan apa esa senapan kelana kepang men prodi harapan nina penuaan ina nun epa ded rani han nanang kanan eni nen enna ton denngnnnnan apn hanya spasi depan inap aan pen benar nnn indah pan hpa ane pan pendapa nan aman benar dag dana dana nada nan epa nan pelan dan dan han epanann ann dpp nata epa ina pen dan ann dana pena pan dan adp inn kenangan hand torsi ananda ana pan aang menpan hampa inap pena pelan ant dan maan inn dipan eni nip nina dan inap dan dpn apn nan joe dea ivan epa nina niat ada nia nan dana yna dana pad ann nur naa penataan inn mpn end end denda satuan biaya sewa kendaraan khusus walikota wakil walikota (nilai maksimal, dibayarkan rill cost) provinsi roda roda bus roda bus sedang besar rp. hari) rp. hari) rp. hari) |kepulauan riau |sumatera bart |tampung bengkulu |
peraturan walikota kota bontang nomor taifun tentang perubahan atas peraturan walikota bontang nomor taifmenimbang kota bontang walikota bontang.merubah tugas pokok, fungsi dan uraian tugaswalikota bontang memutus(ketentuanberita daerah tahun nomor diubahh2 o15 walikota bontang, vt adi darma diundangkan bontang pada tanggal juli2 sekretaris daerah kota bontang berita daerah kota bontang tahun nomor !d? 6bq s,l .,h d;t?t: ,ifl '^a ia; iai s'o *:)al idl 6l) aa; l;l !ho v* .j .'.) .os (t) 3rx ez, :.< tre o(j ;\,r x:i 'lo tari< *'n d;.r qon .6e{e qfc )zt t tls idola" ,,:i : l rll lql rt^ lll .6l bll aal iil fai t'a e:z tri *!l >al 6rl all il;l al;l ?,;, r:l ql *l;l al:l ;lil a6l6l sol frl tali; eog ior 9ts :ql c.! f.i ui( i; |
peraturan walikota kota bontang nomor tahun tentang perubahan atas peraturan iiialikota bontang nomor taifun tentang pelayanan terpadu satu pintu walikota bontang, menimbang bahwa dalam rangka penerapan penyelenggaraan perizinan kepada pelaku usaha yang perizinannya diproses secara terpadu dan bersamaan, maka perlu merubah sop pengajuan permohonan rznlayanan terpadu satu pintunegara pendayagunaan aparatur negara nomor per m.pan tentang pedoman umum pelayanan publikpelayanan terpadu satu pintu beberapa ketentuan dalam peraturan walikota bontang nomor tahun tentang pelayanan terpadu satu pintu berita daerah kota bontang tahun nomor diubah sebagai berikut: lampiran iii. diubah tercantum dalam lampiran lampiran iii. diubah tercantum dalam lampiran sehingga berbunyi sebagaimana peraturan ini. sehingga berbunyi sebagaimanol5 walikota bonsai|g, diundangkan bontang pada tanggal ttl2 sekretaris daerah kota bontang sy ira.'i'di berita daerah kota bontang tahun nomor ia7o .ct dr!l6ttl ru* 6ls6op t;^ br; .{, aco ,:: !!d ds6oj idl eo. .o: f2o f.ox frl eha ^od !.ot! .dq '3d;k =qr : r *(, ; ! *\o \oo (!.r oo\ .do . ) *tttt0z;;.; k:rf ::." :tj elliott9sfu)\o .,. fba a"' r5c ;dn ^o: 'tu eel;a uii al\.= o o'? d'd ,rl t" oli li if:!."::: ". l'rrilrrl l':. or'll fl'.{ ''j \., {t. u,' t:; ii irl frl f,. ,ao iuo ' 2lu;,^ 5x:< in4 !i=ra fiq ras t"=i:s nea zt r. tdr ic*;e 'l i .'|' :otot dcc th99 ts'iee 9l9l is" l"n efi c v oli g.e al' {,x t t tlt? _+tl l_l 'l tt; llp t.\ t !op eii .;; t9: dib jin oqf eee ss=s jj:o i"{aa '"o ete! *c:: e{!i y9!g alz ()z h2otr fth free o.c 7ae !"' ^i:; f!5i: or d^o:n 9ild 5e33 .rao^;d ":*"o; do+ qai t!; ai; v)o li f.z(z rrl fze c.l fi2 rrl uaa r'c\i cl ed= ff'] c.r a(qn :f0 trz i.ril,: t:l1:l '.i,,r .i,. ,;:.j:;::::ri::: :,, rii'i::n;rr: . i .:i :ir r:i.ril:r:lii:i :ll:$: al1 _:: :i:!: !:,::j :::;:: ,., rt.t :.i;i:i:::f: "fr .:: .at)::aa:a:i ,r., rii' l:'jjt:ii:t.l i,itr:.i;.:.:,.::.: t,, vg tra a:f ,!5e !<v 6vra 9qt99 at5 e,{ t igi[| 9e oleh s.l ;d, 6c:t !rd 'rl riv xbd) eqb a.i |
peraturan walikota bontang nomor taifunwalikota bontang, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan nomor menteri pertanian permintaan sr. 11l2 ol4 dontang2t:. undang undang nomor tahun oo9);20tt: peraturan menteri pertanian nomor 40l permintaan ot.l4 olah2 oo7 tentang rekomendasi pemupukan dan pada padi sawah spesifik lokal; peraturan menteri keuangan nomor o pmk. 2o1o; peraturan menteri pertanian nomor syarat dan 43l permintaan sr. tentang tatacara pendaftaran pupuk organik; peraturan menteri pertanian nomor 70l2o13 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian; memutus(an: menetapkan peraturan walikotahmt), dandibidang pupuk sesuai ketentuan peraturan near rnten'b jenis pupuk bersubsidi pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk organik yang diproduksi pelaksana subsidi pupuk. pupuk an organik dan dan atau diadakan oleh pupuk an organik sebagaimana dimaksud pada terdiri atas urea. sp dan npk. bab tikanan kelautan dan pertanian kota bontang kepada dinas provinsi. kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan angka rekapitulasi dkk yang disusun oleh kepala dinas perikanan, kelautan dan pertanian kota bontang.dan lampiranota bontang lebih lanjut ditetapkan oleh kepala dinas perikanan, kelautan dan pertanian kota bontang. apabila alokasi; (s)ota bontangoo, per pupukpupuk sp 50kg pupuk okgmantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh pelaksana subsidi pupukkepala dinas perikanan kelautan dan pertanian kota bontang dan kepala dinas pertanian provinsi. (l) pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh komisi pengawas pupuk dan pestisida kpop) kota bontang. komisi pengawas pupuk dan pestisida kpop) kota bontang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh. komisi pengawas pupuk dan pestisida kpop) kota bontang,er adi darma diundangkan bontang pada tanggal januari ol5 sekretaris daerah kota bontang itn )( l f syair. "'udin berita daerah kota bontang tahun nomor ttz(. ssy 0qb xr +ll 'r,i ttp iip ^.b t ii < iur z6i t]t will5 f'f perl e'n g'!! uto f'x'tof\t f'n't (,| t\) >.:. .:i.ir.,.' '.:,,,f,,,, .z:,:,. .:::.:):: c,[]'rrr'l l:,::: >il:::.:r: \ r''\ zzz l it zzz t>tt >*t gl$ (,) (tr trt (|\l fr t,t(. tf; n)r ex; fi^ f'! tto z't gif',z i l too (rl "i]"ir' nt, (^) do4a _i.ij. .'. c,j t\l (.) (,' n.) cn|\.)co(n ",ia1 l_1. fns ir' brt ',o tepi ile ll.l ''l fl'. |
peraturan walikota kota bontang nomor 40tahun2 ol5 tentang perubaiia.it atas peraturan.it walikota bontang nomor taifun tentang perubahan tarif retribusi jasa usia pelayanan kepelabuhanan day retribusi penjualan produksi usia walikota bontang, menimbang bahwa sehubungan adanya kekeliruan dalam perubahan tarif retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhanan, maka:: menetapkan peraturan trialikota tentang perubahan atas peraturan walikota bontang nomor taiiuii tentang perubahan tarif retribusi jasa usia pelayanan kepelabuhanan dan retribusi penjualan produksi usia merubah lampiran berita daerah kota bontang2oll walikota bontang, adi darma diundangkan bontang pada tanggal juli ol5 sekretaris daerah kota bontang berita daerah kota bontang tahun 2oi5 nomor himpunan peraturan walikota lintang nomor 'tahun ol5 tanggal juli2015 tentang peri ai! atau peraturan| wai,kota olt alih our bry2q!4f e[i alap rumah all tari. retrieval aaa us.i pelayaiiaii kipelaaue.akibat dan retribusi penjual.iw prodi' usia daerah iasa tabuh kapal dalam negeri per gt kunjungan dalam kelipatan hari rp. kapal dalam negeri per gt kunjungan dalam kelipatan hari us5 jasa pemajuan kapal dalam seri tarif pokok per per pergerakan rp. tarif tambahan per per pergerakan uss kapal luar negeri tarif pokok per gerakan per gt gerakan per gt gerakan h## tarif tambahan per gt gerakan jasa penundaan untuk kapal angkutan taut perairan white pandu kapal dalam negeri d rarr tetap per kapal ditunda per lam rp. |antvaflabel per gt kapal yang ditunda jam kapal luar negeri s d tarif tetap per kapal ditunda per jam rp. tarif variabel per gt kapal yang ditunda jam jasa sandar kapal dalam negeri s d tarif tetap per kapal yang sandar per jam rp. per gt kapal yang ditundaram rp. kapal luar negeri s d tarif tetap per kepayang sandar per jam rp. per kapal yang ditunda jam jasa penumpukan pelabuhan peti kemas contained ukuran kosong per unit per hari rp. isi per unit per hari rp. ukuran kosong per unit per hari r0. isi per unit per hari rp. pas kendaraan kendaran roda tonton) per unit sekali masuk rp. per unit per tahun rp. kendaraan roda teler per unit sekali masuk rp. per unit oer tahun ro. per unit sekali masuk ro. per unit der tahun ro. truk sedang per unit sekali masuk per unit oer tahun ro. colt dan sejenisnya per unit sekali masuk rp. per unit per tahun rp. sepeda motor per unit sekali masuk rp. per l,nit per tahun rp. gerobak per unit sekali masuk per limit oer tahun ro. pas penumpang kapal penumpang dan pengantar per orang sekali masuk rp. sewa tempat penitipan barang per orang sekali masuk barang curah hari palet ro barang drum hari palet ro barang gox hari palet barang palet hari palet ruang air kecil per sekali masuk orang rp. buanpairbesar per sekali' masuk orang oan manda per sekali masuk orang rp. o0, walikota bontang, <=2l adi darma |
peraturan walikota kota bontang nomor taifun walikota bontang, menimbang bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap susunan organisasi dan pokja dewan ketahanan pangan yang telah ditetapkanmbentukan dewan ketahanan p12 nomor tari.walikota bontang memutuskan: menetapkan peraturan walikota. beberapa ketentuan dalam peraturan walikota tahun oo9 tentang pembentukan pangan berita daerah kota bontang tahun diubah sebagai berikut: bontang nomor dewan ketahanan oo9 nomor ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: susunan ketua; ketua organisasi dewan ketahanan pangan terdiri dari: sekretaris merangkap anggota; anggota; dan sekretariat dewan. susunan dan personil dewan ketahanan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pangan ini. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan dibentuk pokja teknis sebagai berikut: pokja ketersediaan dan keragaman produk pangan; pokja pengendalian kerawanan pangan dan distribusi pangan; pokja keamanan pangan. tugas pokok pokja ketersediaan dan keragaman produk pangan sebagaimana dimaksud huruf adalah sebagai berikut: melakukan kajian ketersedian dankeragaman produk pangan; menyusun sistem dan prosedur pemetaan produk dan ketersediaan pangan strategi nabati dan hewani; men5rusun bahan bahan untuk analis ketersediaan pangan berdasarkan neraca bahan makanan nbm) dan pola pangan harapan pph); melakukan pemetaan sentra sentra produksi pangan local; melakukan kaj ian untuk pengembangan diversifikasi pangan yang berbasis gizi seimbang; melakukan kajian untuk pengembangan teknologi pangan local. tugas pokok pokja pengendalian kerawanan pangan dan distribusi pangan sebagaimana dimaksud huruf adalah sebagai berikut: melakukan penyusunan sistem informasi cadangan pangan; mengembangkan dan memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat; melakukan kajian sistem dan distribusi pangan; melakukan kajian sistem dan evaluasi harga pangan; melakukan monitoring evaluasi pengembangan distribusi pangan; melakukan pen1susunan sistem penanggulangan kerawanan pangan; melakukan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. tugas pokok pokja keamanan pangan sebagaimana dimaksud huruf adalah sebagai berikut: melakukan pembinaan, pelatihan mutu dan keamanan pangan; melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan; melakukan penjaminan mutu dan keamanan pangan. pokjasusunan dan personil poi(ja sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturanadi darma (s) diundangkan bontang pada tanggal agustusketua ketua harian sekretaris merangkap anggota anggota sekretariat dewan sekretaris peraturan walikota bontang tahun agustus ol5 perubahan kedua atas peraturan walikota bontang nomor tasiun 2oo9 tentang pembentukan dewan ketahanan pangan kota bintang susunan personalia dewan ketahanan pangan kota bontang walikota bontang wakil walikota bontang kepala kantor ketahanan pangan kepala badan perencanaan pembangunan daerah kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kepala dinas perikanan, kelautan dan pertanian kepala dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah kepala dinas kesehatan kepala dinas sosial dan tenaga kerja kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kepala dinas pekerjaan umum kepala satuan polisi pamong praja kepala badan penanggulangan bencana daerah kepala badan pusat statistik kepala kantor pemberdayaan masyarakat kepala kantor pertanahan nasional kota bontang kepala bagian sosial dan ekonomi setda kepala stasiun karantina pertanian kelas wilayah kerja bontang kepala stasiun karantina ikan bontang kasubbag tata usaha kantor ketahanan pangan) unsur dinas perikanan, kelautan dan pertanian unsur bagian sosial dan ekonomi sekretariat daerah walikota bonsai{g, ai'i dara lampiran nomor tanggal tentang peraturan walikota bontang tahun agustus perubahan kedua atas peraturan walikota bontang nomor tahun 2oo9 tentang pembentukan dewan ketahanan pangan kota bontang susunan kelompok kerja dewan ketahanan pangan kota bontang kelompokkerja ketersediaan dan keragaman produk pangan ketua kabid pertanian, kehutanan dan perkebunan dinas perikanan kelautan dan pertanian) anggota kabid pengairan dinas pekerjaan umum) kabid peternakan dinas perikanan, kelautan dan pertanian) kabid perikanan tangkap dan budidaya dinas perikanan, kelautan dan pertanimberdayaan perempuan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana) kasi produksi badan pusat statistik) kasual sosial bagian sosial dan ekonomi sekretariat daerah) kasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura dinas perikanan kelautan dan pertanian) kasi ketersediaan dan keragaman produk pangan kantor ketahanan pangan) kasi gizi dinas kesehatan) kelompok kerja pengendalian kerawanan pangan dan distribusi pangan ketua kabid perdagangan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah) anggota kabid sosial budaya badan perencanaan pembangunan daerah) kabid bina usaha dinas perikanan kelautan dan pertanian) kabid bina marga dinas pekerjaan umum) kabid perhubungan laut dinas perhubungan, komunikasi dan informatika) kabid sosial dinas sosial dan tenaga kerja) kabid pengendalian kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga berencana badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana) kasual ekonomi bagian sosial dan ekonomi sekretariat daerah) kasi penanggulangan kemiskinan kantor pemberdayaan masyarakat) kasi distribusi) kasi pengendalian kerawanan pangan dan distribusi pangan kantor ketahanan pangan) unsur badan penanggulangan bencana unsur yayasan lembaga konsumen indonesia cabang kota bontang iii. kelompok kerja keamanan pangan ketua kabid pengembangan sumber daya kesehatan dinas kesehatan) anggota kabid kesehatan masyarakat dinas kesehatnegakan perundang undangan daerah satpol pp) kasi kesehatan hewan dinas perikanan, kelautan dan pertanian) kasi kependudukan kepala upt. pasar kasi keamanan pangan kantor ketahanan pangan unsur yayasan lembaga konsumen indonesia cabang kota bontang unsur karantina pertanian kelas bontang unsur satuan kerja karantina akan bontang walikota bintang, adi darmaifun tentang rencana ezu pemerintah daerah kota bontang menimbang tahun walikota bontang. bahwa sehubungan dengan perubahan serta saldo lebih tahun sebelumnya, maka perlu merubah peraturan yang telah ditetapkan;51. daerah kota bontang tahun nomor peraturan daerah kota bontang nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kota bontang tahun lembaran daerah kota bontang tahun nomor b); peraturan daerah kota bontang nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kota bontang tahun o12 2o3o lembaran daerah kota bontang tahunrencana kerja pemerintah daerah kota bontang tahun 2ol4 beberapa ketentuan dalam peraturan walikota bontang nomor tahun o13 tentang rencana kerja pemerintah daerah kota bontang tahun berita daerah kota bontang tahun nomor diubah sebagai berikut lampiran bab iii diubah, sehingga berbunyi sebagaimana lampiran peraturan walikota ini. t2. peraturan menteri dalam negeri tentang pelaksanaan peraturan tahun tentang tahapan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; peraturan daerah kota bontang tentang rencana pembangunan rpm) kota bontang tahun nomor tahun pemerintah nomor tata cara, penyusunan, pelaksanaan rencana nomor tahun jangka panjang daerah oo5 2o25 lembaran beberapa ketentuan dalamerita daerah kota bontang tahun o14 nomor diubah sebagai berikut: lampiran bab iii diubah sehingga sebagaimana lampiran peraturan walikota ini. berbunyi lampiran bab\ r . =,a ._a adi darma diundangkan bontang pada tanggal juli sekretaris daerah kota bontanglingkungan tentang pai{akan dinas tenaga non pns kota bontang pemerintah walikota bontang, menimbang bahwa dalam rangka penyesuaian warna pakaian tenaga non pns dengan pakaian pegawai negeri sipil, maka perlu merubah warnaketentuan huruf dan bontang nomor tahun pns lingkungan pemerintah bontang tahun nomor huruf peraturan walikota tentang pakaian dinas tenaga non kota bontang berita daerah kota diubah sebagai ikut;lintas; hari selasa dan rabu: warna khaki hari kamis: batik bontang; dan hari jumat: batikberita daerah kota bontang tahun nomor ytr rajin lampiran nomor tanggal tentang peraturan walikota bontang tahun o15keterangan: lidah bahu papan nama saku baju kancing baju lat pinggang saku celana depan kerah baju nama pemkot bontang lambang kota bontang tanda pengenal sambungan bahu saku celana belakang pdh wanita keterangan: papan nama kancing balu kerah baju nama pemkot bontang lambang kota bontang tanda pengenal saku depan flu belakang pdh wanita berjilbab keterangan: papan nama kancing baju jilbab kerah rebah nama pemkot bontang lambang kota bontang tanda pengenal saku depan flu belakang pdh wanita hamil keterangan: papan nama kancing baju flu kerah rebah nama pemkot bontang lambang kota bontang walikota bontang, adi darius lampiran nomor tanggal tentang peraturan walikota bontang 'tahunpdh motif batik bontang wanita pdh motif batik bontang wanita berjilbab pdh motif batik bontang wanita hamil walikota bontang, f .' . r ai)i darinya lampiran iii nomor tanggal tentang peraturan walikota bontang tahun oktober perubahan atas peraturan{ffi nama pemerintah kota bontang. 6cm lambang kotabontang. papan nama. 2cm 8cm depan pemerintah kota bontang tenaga non pns nama skpd foto 4x4, tandapengenal qrr catatan warna dasar pas foto dan badge putih walikota bontang, u alih,' bei akan nama jabatan alamat kantor pimpinan sapi) nama pangkat nip |
menimbang mengingat peraturan walikota bontang nomor 50tahun2015ontangn7.perubahan tahun anggaran lembaran daerah kota bontang tahun nomor memutuskan zz, menetapkan peraturan walikota pertanggungjawaban tentang penjabaran peiiiksanaan anggaran terdiri dari: .r80. .23t, .53t, pendapatan dan belandsahda bantuan sosial jumlah pendapatan rp. rp. rp. rp. rp. belanda bagi hasil belanda bantuan keuangan belanja tak terduga jumlah belanja langsung belanja pegawai belanja barang dan fasa belanja modal jumlaha31 rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. .t73. rp. .,r4 ini. peraturan walikotaoktober walikota bontang adt darma diundangkan bontang pada tanggal oktober sekretaris daerah kota bontang lembam daerah kota bontang tahun nomor |
peraturan walikota bontang nomor tahun 2oi5 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur lingkungan pemerintah kota bontang walikota bontlingkungan pemerintah kota bontangusunan standar operasional prosedur sop)kmemutuskan: menetapkan peraturan pei{susunan lingkungan walikota tentang pedoman standar operasional prosedur pemerintah kota bontang domain pen'11s11tttt standar operasional prosedur lingkungan pemerintah kota bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. pedoman penyusunan standar operasional prosedur lingkungan pemerintah kota bontang sebagaimana dimaksud dalam merupakan pedoman bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah kota bontang dalam menyusun standar operasional prosedur. peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang pengundangan peraturan dalam berita daerah mengetahuinya, walikota ini dengan memerintahkan penempatannya ditetapkan bontang pada tanggal november o15peraturan walikota bontang tahun november pedoman penyusunan standar operasional prosedur lingkungan pemerintah kota bontangdan pola pikir (mind set dan budaya kerja (culture sefsatu diantaranya adalah penataan yang diarahkan untuk melakukan peningkatan kinerja instansi pemerintah agar efektif dan efisien. salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk pen5susunan dan implementasi standar operasional prosedur sop) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. sehubungan ha1 tersebut, maka pemerintah kota bontang memandang perlu menetapkan pedoman penyusunan standar operasional prosedur sop) lingkungan pemerintah kota bontang. maksud dan tujuan maksud dan tujuan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi setiap unit organisasi lingkungan pemerintah kota bontang dalam membantu setiap skpd unit kerja dalam penyusunan sopmeningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. pengertiadalah serangkaian tertulis yang dibeukan oleh pemerintah kota bontang. manfaat sebagai standarisasi cara yang esiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas danmemberikan informasi kualifikasie(customer's needs sehingga dapat memberikan kepuasan kepadapenggunaruang lingkup pedoman ini meliputi jenis, format, tahapan, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengembangan serta pelaporan sop. bab jei{is, format dan tahapan sop jenis adapun jenis jenis sop yang ada dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kegiatan meliputi. format sop dibuat dalam bentuk tabel, tertulis dan diagram alur. format penyusunan sop halaman judul pemerintah daerah skpd standar operasional prosedur top) pelayanan administrasi surat masuk dan surat keluar informasi prosedur yang akan distandarkan identitas instansi judul standar operasional prosedur dari identifikasi kebutuhan satuan perangkat daerah nomor standar operasional prosedur tg1 pembuatan tg1 revisi tgl pengesahan f)iyah lan oleh pengesahan diisi dengan tanggal mulai berlaku (s) disahkan oleh diisi dengan jabatan yang berkompeten vansteratur rvan distandarkavang distandarkan pera.ikatan perlengkapan diisi dengan pen alasan mengenai peralatan dan perlengkapan dibutuhkan daftar yang peringatan diisi dengan penjelasan mengenai kemungkinan kemungkinan resiko yang akarta ]uraian prosedur cara pengisian uraian prosedur pelaksana mutu baku ket pelaksana pelaksana pelaksana persyaratan kelengkapan waktu out putvan bersangkutan. pelaksana diisi dengan pelaksana kegiatan yang ber angkutan, mulai dari jabatan tertinggi sampai dengan jabatan terendah (fungsional umum stafsimbol yang digunakan dalam sop hanya terdiri dari simbol kapsul terminator [ffi]] ;ffi$]]$ untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir; simbol kotak process{ ffiifili j$fisil untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi; simbol belah ketupat decision'( untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan; simbol anak panah panah arrow (,,1r)untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan) simbol segilima page connector f*f )untuk mendeskripsikan hubungan antar simboiyang berbeda ffi i "t; tahapan persiapan membentuk tim dan kelengkapannya. tim terdiri dari tim kota dan tim skpd; a). tim kota terdiri dari ketua kepala bagian organisasi sekretaris sekretaris yang ditunjuk oleh sekda anggota: para sekretaris skpd b). tim skpd terdiri dari ketua sekretaris anggota tugas tim terdiri dari a). tim kota melaksanakan dan mengkoordinasikan semua tahapan penyusunan sop men'sun rencana pelaksanaan dan sosialisasi kegiatan penyusunan sop pada skpd b). tim skpd melaksanakan pen5susunan rancangan sop melakukan identifikasi kebutuhan sop mengumpulkan data dan informasi melakukan analisis prosedur melakukan koordinasi penurunan sop mengkoordinasikan uji coba sop melakukan sosialisasi sop. mengawal pelaksanaan sop melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sop melakukan fasilitas pengkajian ulang dan penyempurnaan penyempurnaan sop melaporkan hasil hasil pengembangan sop kelengkapan tim meliputi fasilitasi yang dibutuhkan tim, yaitu agar tim dapat bekerja dengan baik, seperti: pembiayaan sarana dan prasarana dan kebutuhan lainnya komitmen pimpinan untuk mendukung kerja tim memberikan pelatihan bagi anggota timperllcontoh format identifikasi kebutuhan sop tugas fungsi uraian tugas kegiatan out put aspek kegiatan judul sop (s) analisis kebutuhan sop hal halcontoh format nama dan kode nomor standar operasional prosedur judul sop nomorngesahan sop merupakan tindakan pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang. sop lingkungan skpd ditetapkan oleh kepala skpd dan disahkan oleh walikot rab iii monitoring dan evaluasi, pengawasan, pengembangan dan pelaporan monitoring dan evaluasi sop: kepala skpd wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sop monitoringevaluasisersan ikut oleh bagian organisasi. pengawasan dan pengembangan atasan langsung secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan sop hasil pengawasan pelaksanaan sop dilaporkan kepada kepala skpd setiap triwulanpelaporan setiap hasil penyusunan sop pada skpd unit kerja dilaporkan kepada walikota melalui bagian organisasi sekretariat daerah kota bontang sebagai unit kerja yang berwenang melakukan evaluasi sop lingkungan pemerintah daerah. walikota bontang, ef adi darma |
peraturan walikota bontang nomor taifun tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah walikota bontang, menimbang bahwa dalam rangka memberikan pedoman ketatausahaan pengelolaan keuangan daerah dengan berbasis akrual, perlu m'mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; bahwa untuk melaksanakan maksud huruf perlu ditetapkan peraturan walikota bontang tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuk,maimemutuskan: peraturan walikota tentang sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah dan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah tercantum dalam lampiran peraturan ini; lampiran sebagaimana dimaksud pada angka merupakwalikota bontang nomor tahun ol2sai{g, adi darma diundangkan bontang pada tanggal november o15 sekretaris daerah kota bontang berita daerah kota bontang tahun 2oi5 nomor |
peraturan trialikota kota bontang nomor taifun walikota bontang. menimbang bahwa sehubungan adanya perubahan persyaratan dan masa berlakunya izin pembuangan limbah cairata cara pemberian izin pembuangan limbah cairlro59o1o tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. beberapa ketentuan dalam peraturan walikota bontang nomor tahun tentang tata cara pemberian izin pembuangan limbah cair berita daerah kota bontang tahun o05 nomor diubah sebagai berikut: ketentuan dan diubah dan menambah (satu) baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: permohon. permohonan izin sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: mengisi formulir permohonan izin; peta lokasi yang menghubungkan limbah cair dengan tempat pengambilan air; gambar konstruksi instalasi pengolahan air limbah ipar) dan saluran pembuangan limbah; d.lintang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan; dokumen amdal, ukl upl, atau dokumen lain yang dipersamakan; surat pernyataan tidak akan membuang limbah cair golongan bahan berbahaya dan beracun surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit air pembuangan limbah cair; surat pernyataan bersedia membuang limbah cair sesuai dengan saran teknis dari skpd teknis; surat pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan ketentuan baku mutu limbah cair ya.ng telah ditetapkan; surat pernyataan kesanggupan untuk mengirim hasil pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah kota sekurang kurangnya (satu) kali sebulan; surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair dalam tanah: dan kajian dampak pembuangan air limbah; format permohonan izin dan persyaratan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran peraturan ini. ketentuan dan dibuat sehingga berbunyi sebagai berikut: izin pembuangan limbah cair berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun dan dapat diperpanjang; permohonan perang g, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: surat permohonan; fotokopi izin pembuangan limbah cair yang masih berlaku; kajian dapat pembuangan air limbnovember walikota bontang, :+2oi5 nomor lampiran nomor tanggal tentang peraturan walikota bontang tahun november tata cara pemberian izin pembuangan limbah cair format formulir permohonan izin telp fax.lformulir permohonan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah sumber air ii. format persyaratan perpanjangan ]zinntt, jenis produk nama dagang kapasitas ter datang kapasitas produksi senjatanya jumlah satuan jumlah satuan dst. total proses produksi hezu dan waktu kegiatan usaha jumlah gelombang kerja (shift) per hari . shift jumlah tenaga kerja . orang jumlah jam kerja produksi jam hari hari, truman bulan tahun hari tahun data air sdiatas pengambilan keterangan nama izin nomor pemberi izin tanggal berlaku izin usaha sup) lain mendirikan bangunan mb) lain undang undang gangguan lain lndai. ukuupl injak air baku jelaskan jumlah intake yang digunakan untuk pengambilan air baku dan sebutkan kreasi serta koordinat sesuai dengan tabel bawah ini: nomor nama intake koordinat sumber air baku lintang busur derajat menit detik derajat menit detik penggunaan air fasilitas penggunaan air (m' bulan) air yang recycle (m' bulan) proses produksi utilitas domestik lainnya total iv. data air lima]ah lampirkan lay out industri keseluruhan dan lfutsal llat kontinyu (terus menerus) atau bersilat batch (tidak dihasilkan secara lurus menerus, hanya dibuang pada waktu tertentu saja). sumber air limbah volume (mr hari; karakteristik air keterangan proses produksi utilitas domestikparameter satuan minimum maksimum rata rata fisik temperatur tds ln'pjl tss ms l kimia salinitas psu besi fe) eil mangan mn) mg barium ba) mxl tembaga cu) ll, eil seng zn) mg at. krom heksavalen cr"') krom total cr) kadmium cd) msl raksa hg) timbal pb) mr status sn) jj,ejl arsen (ds) ijj,cjl selenium se) c l nikel ni) kobalt co) j.pjl sulfida lil.pjl fluorida mr l klorin bebas clr) j'ejl amonia bebas me l nitrat no3 n) n,sjl nitrit no2 n) ma l bod mc l z). cod cell fenol rr, eil minyak nabati eil minyak mineral n]. eilaordil'at intermiten atau musiman, dengan mengisi tabel berikut: nama saluran pembuangan sumber limbah frekuensi aliran hari pcr minggu lan p0r tahun debit total volume rata ra bulanan maksimum harian bulanan maksimum harian jangka waktu pembuangan limbah dari tg1. b1. thn. sampai dengan t91. b1n. 1hn. titik mts tpembuangan lintang bujur kedalaman (m) sumber air penerima derajat menit detik derajat menit detik istilah jumlah air limbah yang dibuang. jika jumlah titik pembuangan lebih dari lsumber limbah deskripsi pengolahan arr limbah nama proses kegiatan debit raja rata vl. leruntukan laut jarak dari titik pembuangan air limbah (m) keterangan\ull) terhadap peruntukan atas. vii, kaj ian pembuangan air mts jelaskan dan lengkapi informasi liparameter satuan lokasi iii fisika kecerahan kekeruhan ntu tss myl temperatur lapisan minyak kimia salinitas psu oksigen terlarut do) m!tl bod nj.pji amonia total nh1 n) myl fosfat oa ms l nitrat or ms l sianida cn) mp l sulfida h.s) mc l pah poliaromatik hidrokarbon) p l senyawa fenol total pcb total folklor fenil) ell surfaktan (deterjen) mdl minyak dan lemak mlt pestisida rdl tbt (tribute tin) f9l logam terlarut raksa hs) myl kromium heksavalen "') tyl arsen as) ms. kadmium cd) mgl tembaga cu) mc l timbal pb) mdl sang zn) p l nikel ni) ay' biologi colilbrm (total)' mpn l(x) patogen scl l( plankton scl rnloclirnpahan, dominasi, diversity.as, distribusi ruang waktu, pertumbuhan dan reproduksi, iickuc.hioakumulasi atau persistcnsi dari air limbah yang dibuang; penentuan zonaokt)list0krelviiibawah]lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi. walikota bontang, < _ _ . ._. adi darma |
peraturan walikota bontang nomor 55tahun2015 tentang tata cara dan tahapan pengenaan sanksi administrasi bangunan gedung walikota bontang. menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah kota bontang nomor tahun o1l tentang bangunan gedung, perlu menetapkan peraturan walikota bontang tentang tata cara dan tahapan pengenaan sanksi administrasi;.tar'.bangunan gedung lembaran daerah kota bontang tahun 201l nomor3); peraturan daerah kota bontang nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayahapan pengenaan bangunan gedung. tentang tata cara dan sanksi administrasi bab ketel{tuan umum dalam peraturan walikota ini dimaksud dengantim penertiban adalah tim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan penertiban bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang undang kegiatan budaya maupun kegiatan khususruang dan sesuai peruntukannya. bab sanksi administrasi bagian kesatu umum setiap pemilik dan atau pengguna bangunan gedung yang tidak memiliki imb atau mendirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan imb dikenakan sanksi administrasi. sanksi administrasi terhadap bangunan gedung yang tidak memiliki imb sebagaimana dimaksud pada meliputi: peringatan tertulis; dan perintah pembongkaran bangunan gedung. sanksi administrasi terhadap bangunan gedung yang didirikan tidak sesuai dengan imb sebagaimana dimaksud pada meliputipencabutan sertifikat baik fungsi bangunan gedung; atau perintah pembongkaran bangunan gedung. bagian kedua tata cara dan tahapan pengenaan sanksi administrasi terhadap bangunan gedung yang tidak memiliki imb pemilik dan atau pengguna bangunan gedung yang mendirikan bangunan tidak memiliki imb diberikan peringatan tertulis secara berturut turut sebanyak (tiga) kali;japabila teguran tertulis sebanyak (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada tidak diindahkan, maka akan dilakukan pembongkaran bangunan gedung yang disertai dengan surat pembongkaran bangunan gedung yang dikeluarkan oleh walikota. pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim pembongkaran yang ditetapkan dengan keputusan walikota bontang. bagian ketiga tata cara dan tahapan pengenaan sanksi administrasi terhadap bangunan gedung yang tidak sesuai dengan imb pemilik dan atau pengguna bangunan gedung yang mendirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan imb:yampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh pemilik dan atau pengguna bangunan gedung. apabila pemilik dan atau pengguna bangunan gedung tidak bersedia menandatangani tanda terima, maka dibuatkan berita acara penolakan yang diketahui dan ditindaklanjuti oleh (dua) orang saksi. apabila pemilik dan atau pengguna bangunan gedung tidak berada ditempat, maka dalam jangka waktu (dua) hari kerja secara berturut turut, maka surat peringatan diserahkan kepada ketua setempat dan dibuatkan tanda terima. pemilik dan atau pengguna bangunan gedung yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam diberikan sanksi sebagai berikut:atau pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf diberikan untuk jangka waktu masing masing (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu peringatan tertulis ketiga berakhir. apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada pemilik dan atau pengguna bangunan gedung tetap tidak mengindahkan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam dikeluarkan perintah pembongkaran bangunan gedung. perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pemilik dan atau pengguna bangunan gedung atau pemerintah daerah. pemilik dan atau pengguna bangunan gedung diberikan tenggang waktu (tujuh) hari kerja untuk melaksanakan perintah pembongkaran. apabila tenggang waktu (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada tidak dilaksanakan pembongkaran, maka pemerintah daerah melaksanakan pembongkaran bangunan gedung oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan walikota bontang. biaya pembongkaran bangunan gedung diberikan kepala pemilik dan atau pengguna bangunan gedungbontang nomor tahun 2oi5 tentang petunjuk pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok menimbang mengingat walikota bontang. bahwa dengan diundangkannya peraturan daerah kota bontang nomor tahun ol2 tentang kawasan tanpa asap rokok, perlu diatur petunjuk pelaksanaannyatunjuk pelaksanaan kawasan tanpa asap rokokli12o11 tentang pedoman kawasan tanpa rokok. peraturan daerah kota bontang nomor tahun tentang kawasan tanpa asap rokok lembaran daerah kota bontang tahun nomor menetapkan memutuskan: peraturan walikota tentang petunjuk pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok bab ketentuan umumontang. pimpinan atau penanggungditempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok dan kawasan terbatas merokok, baik milik pemerintah maupun swasta. merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok. kawasan tanpa asap rokok adalah tempat atau area meliputi kawasan dilarang merokok dan terbatas merokok. kawasan dilarang merokok adalah tempat atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi tentang rokok dan atau digunakan untuk metelahempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pekerja aan. tempat khusus merokok adalah tempat atau area yang dipergunakan untuk kegiatan menghisap rokok pada kawasan terbatas merokok. gugus tugas adalah satuan tugas penegak peraturan yang terdiri dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah yang ditunjuk oleh kepala daerah. bab maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk dalam penyelengaraan kawasan tanpa asapb iii ruang lingkup ruang lingkup petunjuk pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok meliputi: penetapan kawasan terbatas merokok; bentuk atau desain tempat khusus merokok dan tata cara pemasangan tanda petunjuk larangan merokok; tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat; dan tata cara penegakan kawasan tanpa asap rokok. bab pendeta,part kawasan terbatas merokok kawasan terbatas merokok meliputi: tempat umum; tempat kerja; sarana olahraga; dan tempat lain yang ditentukan. tempat umum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pasar; tempat wisata; tempat hiburan; hotel; restoran rumah makan; supermarket mall; terminal angkutan umum; pelabuhan; bandara; dan tempat umum lainnya. tempat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun tni dan polri; perkantoran swasta; industri; pabrik; bengkel; dan tempat kerja lainnya. sarana olahraga sebagaimana huruf meliputi dimaksud pada gedung olahraga; lapangan sepak bola; lapangan futsal; lapangan tenis; gedung olahraga bulu tangkis; dan sarana olahraga lainnya. tempat lain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab bentukatau desain tempat khusus merokok dan tata cara semasa.tiga tanda petunjuk larangan merokok bagian kesatu bentuk atau desain tempat khusus merokok tempat khusus merokok hanya dibuat pada kawasan terbatas merokok. pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan terbatas merokok wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok. tempat khusus merokok dapat berupa tempat tertutup dan terbuka. tempat khusus merokok tertutup sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan sebagai berikut terpisah dari ruangan area yang dinyatakan dilarang merokok; dilengkapi alat penghisap udara; memiliki sirkulasi udara yang memadai; terdapat informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; jauh dari tempat lalu lintas orang; jauh dari pintu masuk dan keluar; dilengkapi sabak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan dilengkapi cerobong asap. tempat khusus merokok pada ruangan terbuka sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan sebagai berikut terpisah secara fisik dan terletak diluar gedung; jauh dari pintu masuk dan keluar; terdapat tanda petunjuk tempat khusus merokok; dan terdapat informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan. bentuk atau desain tempat khusus merokok disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan pimpinan dan atau penanggungjawab kawasan wajib membuat tanda petunjuk peringatan larangan merokok. tanda petunjuk larangan merokok pasang pada lokasi yang dapat mudah dilihat semua pengunjung. tanda petunjuk minimal memuat informasi sebagai berikut larangan untuk merokok dan sanksi sesuai perda tahun arah tempat khusus yang disediakan untuk merokok pada kawasan terbatas merokok; dan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan. bagian kedua tata cara pemasangan tanda petunjuk larangan merokok tanda petunjuklarangan merokok yang bertuliskan anda memasuki kawasan dilarang merokok". pada setiap kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbatas merokok wajib menempatkan tanda petunjuk larangan merokok yang bertuliskan anda memasuki kawasan terbatas asap rokok'. pada setiap ruangan kawasan tanpa asap rokok wajib menempatkan tanda petunjuk larangan merokok dengan ukuran minimal cm. pada setiap angkutan umum wajib menempatkan tanda petunjuk larangan merokok dengan ukuran minimal cm. pada setiap pintu masuk tempat tempat umum dan tempat kerja yang dinyatakan sebagai kawasan terbatas merokok wajib menempatkan tanda petunjuk larangan merokok dengan ukuran minimal cm. pimpinan dan atau penanggungjawab kawaspenghentian sementara kegiatan; dan atau pencabutan izin. peringatperingatan tertulis diabaikan maka dilakukperingatyang membidangi kesehatan. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh walikota. bab tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat masyarakat berperan serta dalam mewujudkan kawasan f^ ^ ^ ^^ pokok. la.rr pd. peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui: pengawasan pada kawasan dilarang dan terbatas merokok; pemberian bimbingan penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; menjaga dan memelihara kualitas udara yang bersih dan sehat terbebas dari asap rokok; dan memberikan informasi laporan tentang pelanggaran kepada pemilik penanggung jawab sarana dan aparat penegak hukum. bab \rii tata cara penegakan kawasan tanpa asap rokok penegakan kawasan tanpa asap rokok dilaksanakan oleh satuan tugas. satuan tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari satuan kerja perangkat daerah terkait yang dikoordinir oleh satuan polisi pamong praja. (s) (l) satuan tugas sebagaimana dimaksud pada (l) ditetapkan oleh walikota. penegakan kawasan tanpa asap rokok dilakukan dengan cara sebagai berikut razia berkala pada kawasan tanpa asap rokok; pemberianperingatan; pencabutan izin dan atau penutupan sarana; dan penjatuhan sanksi pidana. razia sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan meninjau lokasi langsung pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok. objek razia adalah perokok, penjual rokok, sarana dan lingkungan sekitar kawasan tanpa asap rokok. pemberian peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada individu dan atau pimpinan penanggungjawab kawasan. peringatan sebagaimana dimaksud pada diberikan secara bertahap berdasarkan peraturan walikota ini. penjatuhan sanksi pencabutan izin dan atau penutupan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setelah melalui tahapan pemberian peringatan. penjatuhan sanksi pencabutan izin dan atau penutupan sarana dilakukan apabila penanggung jawab sarana telah memperoleh peringatan tertulis sebanyak (dua) kali dan tidak ada perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangbab viii ditutup peraturan walikota ini l:,, l^ ^l ^ u.r llr lr4rr br\arr. mulai berlaku pada tanggalpada tanggal sekretaris bontang november daerah kota bontang berita daerah kota bontang tahun nomor |
neilakukannya perubahan tarif dan adanya penambahan objek retribusi pada retribusi pertokoan, yakni pada space petak toko pasar modern amuntai, maka guna legalisasi atas pemungutan objek retribusi tersebut, perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pertokoan, bahwa perda tentang perubahan kedua atas retribusi pertokoan ini telah dievaluasi sebagaimana hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur kalimantan selatan nomor kum tanggal februari tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pertokoperda kab. hsu tahun nomor ttg perubahan kedua atas retribusi pertoko. tarif retribusi pertokoan pada pasar modern amuntai sebagaimana ditetapkan dalam lampirnomor tahun tentang retribusi pertokoan lembaran daerah kabupaten hulu sungai utara tahun nomor diubah dengan rinciab. hsu tahun nomor ttg perubahan kedua atas retribusi pertokoan peraturan daerahlinan sesuai aslinya kepala hukum, ya. penyok an syahrini, perizinan angkat nip. perda kab. hsu tahun nomor ttg perubahan kedua atas retribusi pertokoan lampiran peraturan daerah kab. hulu sungai utara nomor tahun tanggal maret struktur dan besaran tarif retribusi pertokoan space luas satuan tarif total petak petak per per besaran tarif (m2) bulan m2x satuan tarifluasan per bulan lantai space sesuai rp. luas rp. perda kab. hsu tahun nomor ttg perubahan kedua atas retribusi pertokoan space luas satuan tarif total petak petak per per besaran tarif bulan satuan tarif lantai iii space sesuai rp. luas rp.petak amuntai gedung petak sesuai rp. luas rp. dan (bersifat luasan per hari halaman insidentil) pasar modern amuntai keterangan: untuk objek retribusi pada pasar modern amuntai eks plaza amuntai tarif retribusi petak toko space tidak termasuk biaya listrik dan air, biaya listrik dan air ditanggung oleh penyewa, setiap penyewa yang menempati space lapak dihitung berdasarkan luas space atau luas lapak yang dipakai dan ditetapkan sesuai perjanjian sewa menyewa, perubahan tarif retribusi dapat dilakukan, sepanjang penetapannya mengacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. bupati hulu sungai utara, cap ttd abdul wahid perda kab. hsu tahun nomor ttg perubahan kedua atas retribusi pertoko, sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karna tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah lakukan mengenai hukum semenjak montesguieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karna keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendirperlukan dalam kehidupan masyarakat. bahwa pemohon melalui surat permohonan tanggal februari telah daftarkan kepada kepaniteraan pengadilan negeri menggali dengan register perkara nomor pid. pra pn. mgl sehinggayang menyatakan bahwa seluruh tersangka yang melarikan diri sehingga masuk kedalam daftar pencarian orang dpo), dilarang mengajukan upaya praperadilan. ketentuan ini berlaku untuk seluruh tersangka dpo baik yang dinyatakan oleh kepolisian, kejaksaan ataupun kpk. berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisis bahwatersebut untuk menjamin tegaknya keadilan hak asasi manusiaena yang menjadi subjek maupun objek perkara yang dilaporkan oleh pelapor adalah keliru dalam mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan dari aparat penegak hukum, tentunya sudah memiliki alasan alasan atau dalil dalil yang kuat dari pihak pemohon dan permohonan praperadilandasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan nomor putusan pid. pra pn. mgl) terhadap tersangka tindak pidana yang masuk dalam daftar pencarian orang dpo) pertimbangan hakim adalah hal hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. dalam menentukan tercapainya suatu putusan yang mengandung keadilan, kepastian hukum serta kebermanfaatan bagi pihak yang bersangkutan diperlukan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan praperadilan. oleh karena itu pertimbangan hakim keadilan progresif volume nomor maret perlu dilakukan secara baik, cermat dan teliti dalam menentukan atau memeriksa suatu perkara sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. dalam menjatuhkan putusan, hakim melakukannya berdasarkan teori ataupun hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. hal ini dikarenakan keputusan hakim sangat penting dalam mencapai kepastian hukum, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang keputusannya menjadi tolak ukur untuk tercapainya kepastian hukum tersebut.(ex aeguoet bono) dan mengandung kepastian hukum, di "ny" selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal hal sebagai berikut: pokok persoalan dan hal hal yang diakui atau dalil dalil tidak disangkal. adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta hal hal yang terbukti dalam persidangan. adanya semua bagian dari petit penggugat harus dipertimbangkan diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan." berdasarkan hasil wawancara dengan bapak donny s.h. selaku hakim pengadilan negeri menggali, beliau menerangkan sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal hal penting dalam suatu persidangan. didalam putusan perkara nomor: pid. pra pn. mgl, disebutkan beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusnya. dalam hal menjatuhkan putusan praperadilan menurutnya hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan mukti auto. praktek perkara perdata pada pengadilan agama. pustaka pelajar, yogyakarta, hlm. pia hlm. ibid. hlm. keadilan progresif volume nomor maret fakta fakta dalam persidangan adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut menimbang, bahwa terhadap syarat subjek dan objek majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan dari surat edaran mahkamah agung nomor tahun tentang larangan pengaju, yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan praperadilan, dan dalam persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat panggilan dan dan merupakan surat panggilan terhadap pemohon masing masing tertanggal februari dan februari dan telah diterima oleh saksi saudi selaku kepala kampung bawang tirto mulyo tertanggal februari dan februari akan tetapi pemohon tidak datang untuk menemui memohon. berdasarkan keterangan saksi arie putra setiawan menerangkan bahwa yang mengantar surat panggilan tersebut namun tidak bertemu dengan pemohon, akan tapi bertemu dengan ibu pemohon bernama amini, selanjutnya ibu pemohon mengatakan kepada saksi arie putra setiawan bahwa tidak mengetahui keberadaan pemohon, kemudian pada saat itu ibu pemohon tidak bersedia menerima surat panggilan tersebut sehingga diteruskan kepada saksi saudi selaku kepala kampung agar menyerahkan surat panggilan tersebut kepada pemohon, selanjutnya saksi saudi pergi kerumah pemohon akan tetapi pemohon tidak berada ditempat sehingga saksi saudi menyerahkan surat panggilan tersebut kepada ibu pemohon dan diterima sendiri oleh ibu pemohon, selanjutnya saksi arie putra setiawan juga mengantarkan surat panggilan yang kedua kepada pemohon namun pemohon tidak berada dirumahnya dan hanya bertemu dengan istri pemohon. bahwa oleh karena pemohon telah dipanggil sebanyak (dua) berdasarkan bukti, secara berturut turut namun tidak pernah hadir, selanjutnya memohon mengeluarkan bukti surat perintah membawa tersangka, dengan alasan demi kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana tertanggal maret selanjutnya saksi saudi mengeluarkan surat keterangan dar pemerintah kabupaten tulang bawang kecamatan banjar baru kampung bawang tirto mulyo nomor btm bb ii1 tertanggal maret dalam bukti surat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon kurang lebih dua puluh hari tidak ada kediamannya, selanjutnya memohon menerbitkan surat daftar pencarian orang dpo) nomor dpo bareskrim, tertanggal maret kepada pemohon. bahwa dalam surat edaran mahkamah agung nomor tahuaftar pencarian orang dpo)keadilan progresif volume nomor maret berwenang, sehingga permohonan praperadilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dalam surat edaran mahkamah agung nomor tahun pada poin pertama hanya menyebutkan bahwa "dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang dpo) maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan", kemudian pada poin keduhakimbahwa berdasarkan semua. karenapokemudian pada poin kedua jugberdasarkan uraian diatas hakim tetapiii. penutup berdasarkan pada pembahasan dan uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. proses penyidikansuatu tekanan dari pihak manapun. kemudian dapat kitaagar dapat menjamin tegaknya keadilan hamserta permohonan praperadilan yangkeadilan progresif volume nomor maret nomor tahun sema ini membatasi kewenangan hakim memutus perkara praperadilan. hakim akan kehilangan independennya memutus perkara ini. padahal, itu telah dijamin undang undang kekuasaan kehakiman bahwa independensi hakim tidak bisa intervensi dari pihak manapun termasuk mahkamah agung itu sendiri menyangkut putusan. bila status tersangka berstatus dpo oleh kepolisian, berarti sudah melalui proses beberapa pemanggilan, tetapi tetap tidak hadir. namun, jika ini melarikan diri atau dpo, bagaimana parameter dari melarikan diri itu, seperti apa belum dijelaskan dalam sema tersebut. hal tersebut dapat menjadi perdebatan dan perbedaan persepsi terhadap arti dan kapan melarikan diri itu dilakukan. dalam hal ini sema larangan tersangka berstatus dpo mengajukan praperadilan, tidak dapat mengalahkan berlakunya undang undang. karena itu, seharusnya aturan larangan praperadilan ini dituangkan dalam rancangan undang undang kitab undang undang hukum acara pidana ruu kurap). berdasarkanurat edaran mahkamah agung sema) nomor: tahun kemudia(niet vanklijke vierklaard). setelah menarik simpulan seperti uraikan atas, maka penulis memberikan saran saran sebagai berikut: untuk menghindari terjadinya permohonan praperadilan dari masyarakat, kepolisian, khususnya aparat penyidikan harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan kurap yang mengatur praperadilan agar lebih berpihak kepada para pencari keadilan. kemudian perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap surat edaran mahkamah agung sema) nomor: tahun karna sema tersebut yang memiliki unsur mencederai keadilan, karna seseorang yang ingin mengajukan praperadilan untuk mencari keadilan terhadap proses hukum, akan tetapi terbatas oleh sema ini. maka perlu jelas. keadilan progresif volume nomor maret iv. daftar pustaka.. mulai dan bara nawawi. bunga rampai hukum pidana. alumni. bandung.. much. faisal salam. hukum acara pidana dalam teori praktek, mandar maju, bandung. mulai. kapita semesta sistem peradilan pidana, universitas diponegoro, semarang. mukti auto. praktek perkara perdata pada pengadilan agama. pustaka pelajar, yogyakarta. ratna nurul aliah. praperadilan dan ruang lingkupnya. akademika pressing. jakartaperaturan perundang undangan kitab undang undang hukum pidana kitab undang undang hukum acara pidanai, tahun sumber lain agus raharjo. profesionalisme polisi dalam penangkapan hukum. jurnal dinamika hukum. volume nomornomorutusan hakim terhadap tersangka dalam status daftar pencarian orang (dpo) pasca melakukan pra peradilan studi putusan perkara nomor: pid. pra pn. mgl): within the framework holding justice, legal certainty and the rights suspects, lawmakers create new institution, namely the arterial institution. institutions for the protection suspects' rights and dignity, the protection suspects gets unauthorized behavior acts without reason based the law. pre trial the authority the district court examine and decide the legality, whether not the arrest legitimate whether the investigation terminated the termination the prosecution request compensation repair the suspect assistance. then the criminal suspect included the people's search list dpo) the case filing arterial petition has been carried out the supreme court circular letter sema) number concerning, arterial for suspects who bring themselves are the status the people's search list hereafter referred dpo). keywords: arterial, malfunction, list people search, judge determination pendahuluandengan ketentuan tersebut makaisi lain juga, negara hukum yang demokratis tercermin dengan terselenggaranya peradilan yang bebas dan tidak memihak.' praperadilan indonesia merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan, hlm. keadilan progresif volume nomor maret diajukan pengadilan. sebagaimana telah diatur dalam angka kitab undang undang hukum acara pidana kurap). dasar terwujudnya praperadilan menurut pedoman pelaksanaan kurap adalah sebagai berikut, mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengaturan pengaturan dari hak hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang atur dalam undang undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak hak asasi tersangka diadakan lembaga yang dinamakan praperadilan. pembicaraan mengenai proses penegakan hukum dalam menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. perumusan pemikiran pembuat undang undang hukum yang tuangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu jalankan, sedangkan hukum yang baik bentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara) kepentingan individu dan kepentingan pribadi. praperadilan sebagai lembaga yang lahir bersamaan dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang kitap undang undang hukum acara pidana kurap). praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri dan terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan angka jo. kurap dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri untuk praperadilan. lembaga praperadilan bukan merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat martabat, kemampuan kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. lembaga praperadilan juga merupakan lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana. dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. penangkapan dapat dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan. kemudian dalam penetapan tersangka termasuk objek praperadilan, namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan. dalam perkembangan praktek hukum bermunculan pengajuan permohonan praperadilan dari pihak pihak yang merasa dirugikan atas penetapan dirinya menjadi tersangka oleh penyidik. pada kesempatan ini timbul problematika hukum, beberapa diantaranya pemohon tersebut oleh penyidik ratna nurul aliah. praperadilan dan ruang lingkupnya. akademika pressing. jakarta, hlm. ibid, hlm. keadilan progresif volume nomor maret dimasukkan dalam daftar pencarian orang dpo), dikarenakan acap kali tidak menghadiri panggilan dari penyelidik, sehingga statusnya dapat ditingkatkan menjadi tersangka, dan atau menghilang ketika status penyelidikannya ditingkatkan menjadi seorang tersangka. dengan adanya kecenderungan upaya para tersangka untuk menghindari peradilan, kemudian mahkamah agung mengeluarkan surat edaran mahkamah agung sema) nomor tahun yang dikeluarkan pada tanggal maret tentang,yang selanjutnya sebut dpo). bahwa memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status dpo. mahkamah agung memberikan petunjuk, dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status dpo. maka tidak dapat diajukan permohonan oleh penasehat hukum atau keluarganya, jika permohonan tetap ajukan oleh penasehat hukum atau keluarganya maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima, kemudian terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. salah satu yang terjadi dalam perkara praperadilan yang diputus pengadilan negeri menggali nomor: pid. pra pn. mgl. tentang tindak pidana perusakan barang sebagaimana dimaksud dalam atau kuh pidana berdasarkan laporan polisi nomor: lp iv polda lampung res tuba yang dilakukan oleh terlahir mulyono keep bin suwardi yang bekerja sebagai wiraswasta dan berkependudukan kampung bawang tirto mulyo kecamatan banjar baru kabupaten tulang bawang. kemudian dilaporkan kepolisian polres tulang bawang oleh muslim bakar pelapor. bahwa pada tanggal februari pemohon melalui surat permohonan telah mengajukan permohonan praperadilan yang telah daftarkan kepaniteraan pengadilan negeri menggali. selanjutnya dimuka persidangan hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa pemohon agar menghadirkan pemohon dimuka persidangan, akan tetapi kuasa pemohon setelah diberikan waktu yang cukup ternyata tidak sanggup untuk menghadirkan pemohon, selanjutnya hakim menghubungkan pertimbangan tersebut dengan surat edaran mahkamah agung sema) nomor tahun yang dikeluarkan pada tanggal maret maka cukup beralasan bagi hakim praperadilan yang menangani perkara ini menyatakan bahwa permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima (niet vanklijke vierklaard) dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya nihil. ii. pembahasan proses penyidikan tindak pidana perusakan barang oleh polres menggali untuk membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana itu, hukum pidana dan segala pengaturannya diatur dalam kitab undang undang hukum pidana serta kitab undang undang hukum acara pidana. menurut roshan salehitu rowspan saleh, dikatakan simons dalam sofyan keadilan progresif volume nomor maret sastrawidjaaj bahwa strafbaar feat itu adalah kelakuan (handling) yang diancam dengan pidana, yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab . dalam hal ini kepolisian merupakan lembaga dalam sub system spp sistem peradilan pidana) yang mempunyai kedudukan pertama dan utama, tugas polisi dalam rangkaian spp adalah melakukan penyidikan yang berkunjung pada dihasilkannya berita acara pemeriksaan bap). dalam penyidikan ini polisi menggali keterangan dan mengumpulkan bukti kepada tersangka." berdasarkan uraian atas tindakan penyidikan penekanan diletakan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan pelakunya. berdasarkan hasil penelitian kepolisian polres tulang bawang, menurut bapak sandy galih,. sh.,sik selaku penyidik polres tulang bawang beliau menerangkan angka kurap, bahwa penyidik itu polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil ppn) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan. sedangu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan kerangkanya. sesuai dengan angka kurap tersebut, tugas pokok penyidik yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti bukti agar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. berdasarkan adanya perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam maka tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana formil. sedangkan untuk terwujudnya perbuatan seperti merusak dan menghancurkan diperlukan adanya akibat rusaknya atau hancurnya benda, maka sesungguhnya tindak pidana ini tidak dicantumkan.h1m. agus raharjo. profesionalisme polisi dalam penangkapan hukum. jurnal dinamika hukum. volume nomor, hlm. keadilan progresif volume nomor maret secara tegas dalam rumusan seperti halnya penipuan dan pemerasan, tetapi akibat ini sudah terkandung secara terselubung didalam unsur perbuatan. untuk tindak pidana yang dirumuskan dengan cara mencantumkan unsur tingkah lakunya secara tegas, yang disamping itu juga mencantumkan unsur akibatnya baik secara tegas maupun secara terselubung maka dapat disebut sebagai tindak pidana formil materil. untuk menunjang tugas pokok penyidik agar dapat berjalan dengan lancar penyidik diberi wewenang untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam kurap yang berbunyi, dan penyitaan.setelah memanggil sesorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi kemudian sejak tanggal mei mulyono tetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana perusakan barang sebagaimana maksud dalam kuh pidana yang berisi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan penghancuran atau perusakan barang sehingga seseorang merasa rujukan akibat perbuatan perusakan hingga benda itu tidak dapat digunakan kembali terhadap sesuatu benda. tindak pidana perusakan barang dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp) diancam dengan hukuman paling lama (dua) tahun (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak epat ribu lima ratus rupiah. ada beberapa unsur yang dipenuhi dalam tindak pidana penghancuran atau perusakan barang yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. unsur objektif menghancurkan, merupakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi. menghilangkan barang. seluruhnya atau kepunyaan orang lain unsur subjektif dengan sengaja dan melawan hukum. mulai dan bara nawawi. bunga rampai hukum pidana. alumni. bandung. hlm. keadilan progresif volume nomor maret selanjutnya dalam perkara ini telah sesuai dengan unsur serta hasil penyidikan atas nama tersangka mulyono md. kep yang mana proses penyidikan telah (lengkap). atas dasar undang undang guna memenuhi kewajibannya, penyidik melakukan pemanggilan kepada tersangka namun tersangka tidak dapat temui, kemudian setelah dilakukan pemanggilan (dua) kali namun tidak untuk memenuhi panggilan penyidik. bahwa mengingat tidak diketahui keberadaan tersangka prinsipal yang sudah (dua puluh) hari meninggalkan rumah, penyidik menerbitkan status daftar pencarian orang dpo) yang menerangkan bahwa an. mulyono telah meninggalkan rumah lebih kurang (dua puluh) hari tidak dapat temui., larangan status daftar pencarian orang mengajukan praperadilan, bahwa penyidikan dilakukan secara independen tanpa intervensi, tidak ada dasar hukum adanya proses praperadilan menunda kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan hukum. dalam hal melakukan penyidikan, selaku penyidik telah melakukan penyidikan dalam pemeriksaan terlahir telah sesuai dengan standart operasional prosedur sop) dan menurut beliausama halnya dengan yang diutarakan oleh adi wibowo anggota kepolisian selaku penyidik pembantu, menerangkan bahwa penyidikan atau yang biasa disebut pengusutan sudah sesuai dengan menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana yaitu bapak muslim bakar serta penasehat hukumnya. kemudian melakukan tindakan pertama tempat kejadian dengan melihat kerusakan yang terjadi. melakukan pemeriksaan dan memanggil orang untuk didengar untuk diperiksa sebagai tersangka yaitu bapak mulyono serta saksi dalam perkara ini yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. hal ini merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan atau merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan, oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan. perbuatan mendidik atau mengusut merupakan usaha atau tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul, hlm, keadilan progresif volume nomor maret terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu, serta siapa yang terlibat dalam perbuatan itu. dalam kata lain, penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. berdasarkan uraian diatas,dapat mengajukan praperadilan. untuk menjamin tegaknya keadilan ham, sistem hukum telah atur dalam kurap untuk menyediakan praperadilan bagi korban salah tangkap, salah tahan, salah tuntut, untuk membela hak haknya dan menuntut ganti kerugian, serta rehabilitasi yang berikan oleh negara, dalam mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan dari aparat penegak hukum kepada praperadilan, tentunya harus memiliki alasan alasan yang kuat dari pihak yang memohon. agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen. dengan adanya lembaga praperadilan, kurap telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana"! sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. sistem peradilan pidana spp) berasal dari kata yaitu sistem dan peradilan pidana .much. faisal salam. hukum acara pidana dalam teori praktek, mandar maju, bandung, hlmhlm. keadilan progresif volume nomor mare" berdasarkan hasil wawancara bersama bapak dr. bambang hartono s.h.,m. hum selaku kuasa hukum pada kantor hukum biro konsultasi dan bantuan hukum universitas bandar lampung bkb ubl), beliau menjelaskan bahwa alasan dan dalil permohonan praperadilan bahwa tidak sahnya penangkapan tersangka oleh memohon,maka tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. pemohon keberatan dalam penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan telah melakukan tindak pidana perusakan baranguatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain sebagaimana dimaksud dalam kuhp oleh memohon kepada pemohon. tindakan memohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka yang tidak pasarkan pada materi perkara tidak benar dan tidak tepat sebagai alat bukti yang sah, bahwa hal ini diperkuat oleh putusan pengadilan negeri menggali perkara perdata yang amar putusan dari perkara tersebut adalah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima yang dalam pertimbangan hakim menyatakan menimbang, setelah majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak penggugat, penggugat mengetahui lokasi tanah sengketa, namun tidak tegas mengetahui batas batas objek sengketa bahwa atas putusan pengadilan negri menggali tersebut perkara ini berlanjut upaya banding pengadilan tinggi dan kasasi mahkamah agung. pada pokoknya objek sengketa tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi non eksekutable karna objek yang dipersengketakan oleh pihak pemohon nyatanya tidak jelas (eror object) dan tidak dapat jalankan serta tidak dapat dijadikan non eksekutable (tanah yang akan eksekusi tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam amar putusan) sesuai dengan berita acara eksekusi. jika kita kaji dan bandingkan antara objek sengketa dalam gugatan perdata nomor: pdt. g. pn. mgl pdt pt. tjk pdt tersebut dengan objek perkara dalam laporan polisi nomor: lp iv polda lampung res tuba adalah dengan menggunakan objek perkara yang letaknya sama sehingga dalam hal ini seharusnya pihak memohon tidak menjalankan perkara ini tahap yang lebih lanjut dikarenakan adanya kesalahan pada objek sengketa yang laporkan oleh pelapor muslim bakar (error object) sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi denan nomor perkara puu sii dan peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan dalam dan maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. mulai. kapita semesta sistem peradilan pidana, universitas diponegoro, semarang. hlm. keadilan progresif volume nomor maret |
salinan walikota sibolga provinsi sumatera utaradengan rahmat tuhan yang maha esa walikota sibolga, menimbang aa. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja camat dan lurah yang lebih maksimal perlu dilakukan evaluasi yang merupakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja camat dan lurah oleh pemerintah kota sibolga yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistem informasi penilaian kecamatan dan kelurahan menggunakan aplikasi yang berbasis web yang dioperasikanvinsi sumatera utara, memutuskan:sibolga. pemerintah. pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kota sibolga. walikota adalah walikota sibolga. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota sibolkecamatan dilingkungan pemerintah kota sibolga merupakan bagian wilayah dari daerah kota sibolgselaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. evaluasi kinerja camat adalah proses penilaian kinerja camat yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi. evaluasi kinerja lurah adalah proses penilaian kinerja lurah yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi. peninjauan lapangan adalah penilaian yang dilakukan secara langsung dilapangan lokasi kecamatan dan atau kelurahan yang dinilai. sistem informasi penilaian kecamatan dan kelurahan adalah merupakan aplikasi sistem informasi elektronik berbasis web yang dioperasikan secara online. bab maksud dan tujuan evaluasi kinerja camat dan lurah dimaksudkan, adalah sebagai pedoman penilaian kinerja camat dan lurah dalam kegiatan kewilayahan dan hubungan kemasyarakatan, dan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kepada camat dan lurah oleh pemerintah kota sibolga. evaluasi kinerja camat dan lurah mempunyai tujuan untuk: menyediakan bahan rekomendasi dalam pembinaan dan pengembangan karier camat dan lurah bagi pimpinan. memotivasi camat dan lurah dalam melaksanakan pelayanan yang prima kepada masyarakat pada khususnya, dan pelaksanaan tugas tugasnya secara umum. pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah walikota bab iii. bab iii objek evaluasi objek evaluasi kinerja camat adalah camat lingkungan pemerintah kota sibolga. objek evaluasi kinerja lurah adalah lurah lingkungan pemerintah kota sibolga. bab instrumen evaluasi evaluasi kinerja camat dan lurah dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa aplikasi yang dinamakan sistem informasi penilaian kecamatan dan kelurahan sip k2). variabel penilaian kecamatnilai kelurahan dengan bobot nilai point, penilaian masyarakat dengan bobot nilai point. variabel penilaian kelurahpenilaian masyarakat dengan bobot nilai point. variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada dan penyebarannyamekanisme evaluasi evaluasi kinerja camat dan lurah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan walikota. tim sebagaimana dimaksud pada bertugas memverifikasi, mengolah, mengingat data dari masing masing kecamatan dan kelurahan yang selanjutnya melakukan peninjauan lapangan. data sebagaimana dimaksud pada adalah data kinerja camat dan lurah setiap bulannya sesuai dengan format yang diterapkan. rekapitulasi penilaian dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh tim untuk selanjutnya dilaporkan kepada walikota sebagai bahan evaluasi, dan dihembuskan kepada masing masing camat dan lurah. penilaian untuk evaluasi dilakukan setiap semester, hasilnya dituangkan dalam rapat camat dan lurah. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada merupakan bahan rekomendasi kepada walikota. petunjuk teknis tentang sip k2 diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. bab penghargaan dan sanksi bagi camat dan lurah yang memperoleh nilai tertinggi dalam evaluasi kinerja diberikan penghargaan dan hadiah sesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan dana. bagi camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada yang memperoleh nilai terendah dalam evaluasi kinerjanya diberikan sanksi berupa hukuman ringan peringatan tertulis atau jabatannya dievaluasi dan yang diputuskan oleh tim bersama walikotaevaluasi kinerja camat dan lurah se kota sibolga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. anuari walikota sibolga, dto. syari hutauruk diundangkan sibolga pada tanggal februari(an (la krn awriantxatagalung, s.h. e961109 lampiran. lampiranvariabel penilaian kinerja camat dan lurah lingkungan pemerintah kota sibolga variabel (ro mosormian pimewst oo ip1kato kualitas pelayanan publik ketersediaan standar pelayanan ketertiban ketersediaan informasi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan penggunaan informasi fasilitas internet teknologi it) media sosial pemberdayaan pembinaan sosialisasi pelatihan perlombaan masyarakat masyarakat senam pertemuan lainnya. point) fasilitasi kegiatan pertemuan perlombaan dii pkk, lpm dan karang taruna partisipasi masyarakat keikutsertaan masyarakat menghadiri acara pemerintah tk, kelurahan kecamatan kota swadaya masyarakat upaya lainnya koordinasi dibidang keagamaan pendidikan kesehatan kepemudaan olahraga kesetaraan gender dll kesejahteraan kemasyarakatan kegiatan sosial kemasyarakatan sosial kegiatan lurah menghadiri acara point) hajatan kegiatan lurah mel arga yang meninggal dunia fasilitasi penyaluran bantuan penyiapan data penerima bantuan penyaluran bantuan koordinasi penyaluran bantuan ketentraman dan poskamling pos jaga tempat) ketertiban kegiatan poskamling point jadwal petugas poskamling peralatan dan perlengkapan poskamling buku jaga laporan poskamling upaya lainnya dalam fasilitasi penyelesaian rangka transit permasalahan warga koordinasi masalah kamtibmas kerjasama dengan aparat kebersihan dan kebersihan lingkungan hidup koordinasi kerjasama dalam point) rangka kebersihan himbauan untuk warga terkait pubs lingkungan hidup upaya lainnya dalam rangka melestarikan lingkungan hidup upaya lainnya dalam rangka melestarikan lingkungan hidup profesionalisme inovasi langkah pembaruan dalam lingkup sumber daya pelayanan, pemberdayaan kecamatan masyarakat, kesejahteraan sosial, point) transit, kebersihan dan lingkungan kelurahan hidup point) kreatifitas kegiatan yang menunjukkan sisi kreatifitas untuk menambah nilai manfaat pembinaan pegawai rapat staf out bond, family gathering punishment menghadiri acara pemerintahan pembinaan kelurahan rapat staf, sosialisasi, pelatihan, penilaian dan lain lain nilai kelurahan pencapaian nilai rata point) khusus rata kelurahan untuk kecamatan) masyarakat kecamatan tanggapan point) kelurahan walikota sibolga, dto. syari hutauruk |
tambahan lembaran negara r.i penyelenggarakembangan industri perusahaan pembiayaan saat ini semakin kompleks dan bersifat dinamis. pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal industri perusahaan pembiayaan berpotensi menyebabkan peningkatan risiko yang dihadapi perusahaan pembiayaan dan dapat menimbulkan permasalahan pada perusahaan pembiayaan. untuk memperkuat pengaturan aspek prudential pada perusahaan pembiayaan, diperlukan permodalan yang mencukupi untuk menyerap risiko yang timbul dari aktivitas penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. selain itu, praktik yang mengarah pada financial engineering perlu diantisipasi sehingga kapasitas permodalan perusahaan pembiayaan dapat mencerminkan kemampuan yang sesungguhnya untuk dapat menyerap risiko maupun dalam rangka memperluas kapasitas usahanyaii. demi angka cukup jelas. pengecualian diberikan jika penyertaan langsung dilakukan untuk tujuan: investasi jangka panjang, bukan untuk jual beli, bukan untuk manajemen arus kas, dan atau pengembangan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. angka cukup jelas. cukup jelas. |
lembaran negara republik indonesia pemeliharaan dokumepemeliharaan dokumen oleh lembaga kliring dan penjaminan lembaga kliring dan penjaminakai jasa lembaga kliring dan penjaminan, catatan atas kliring transaksi bursa dan pembukuan dana jaminan lembaga kliring dan penjaminan, cc. penyelenggaraan kliring dan penjaminan transaksi bursa, dan pengelolaan administrasi dan manajemen lembaga kliring dan penjaminkliring dan penjaminan, dan catatan kegiatan pemakai jasa lembaga kliring dan penjaminjumlah dan jenis efek yang kliring, catatan mengenai hak untuk menerima dan kewajiban menyerahkan efek dan uang, dan daftar nama pemakai jasa lembaga kliring dan penjaminan yang menyetor dana jaminan serta jumlah jaminan yang disetor. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit terdiri atas: daftar kliring efek harian dengan merinci nama efek yang kliring, harga, dan jumlah unit setiap efek, laporan mengenai penyelesaian transaksi bursa yang tidak tepat waktu atau gagal, cc. perubahan jam kliring lembaga kliring dan penjaminan, penghentian sementara kliring suatu efek, informasi bersifat rahasia yang menurut lembaga kliring dan penjamindan penyelesaian perselisihan antar pemakai jasa lembaga kliring dan penjaminjika adakliring dan penjamin&kliring dan penjaminkliring dan penjamin:janjian pinjaokok ketentuan perjanjian pinjaman subordinasiokok ketentuan perjanjian pinjaman subordinasi perusahaanokok ketentuan perjanjian pinjaman subordinasi perusahaan efek, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pokok ketentuan perjanjian pinjaman subordinasilancarokok ketentuan perjanjian pinjaman subordinasi perusahaan efek dalam rangka perhitungan kbd, perusahaan efek dapat menggunakan pinjaman subordinasi sebagai unsur pengurang total kewajiban dengan ketentuan perjanjian pinjaman subordinasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. perjanjian pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: pinjaman subordinasi diberikan dalam bentuk tunai atau dengan mengubah pinjaman yang ada menjadi pinjaman subordinasi dengan ketentuan maksud dan tujuan penggunaan pinjaman dimaksud sama dengan maksud dan tujuan penggunaan dana yang berasal dari modal melalui penerbitan saham, perjanjian pinjaman subordinasi tersebut wajib dibuat secara tertulis: cc. jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain dari pinjaman subordinasi baik sebagian atau seluruhnya dilarang kurang dari (satu) tahun, kecuali para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis mempercepat pembayaran pinjaman subordinasi dengan ketentuan perusahaan efek tetap memenuhi persyaratan besarnya kbddalam hal pembayaran pinjaman subordinasi pada saat jatuh tempo menyebabkan perusahaan efek tidak memenuhi persyaratan kbdtanggal jatuh tempo pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain pinjaman subordinasi secara otomatis diperpanjang sampai dengan saat perusahaan efek dapat melakukan pembayaran tanpa menyebabkan pelanggaran persyaratan kbd, perjanjian pinjaman subordinasi dapat memberikan pilihan penyelesaian sebagai berikut: penyelesaian secara tunai, penyelesaian melalui konversi atas pinjaman subordinasi baik sebagian maupun seluruhnya dalam saham perusahaan efek yang belum ditempatkan kepada pemberi pinjaman subordinasi, setiap saatdalam rangkamelalui konversi wajib mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham perusahaan efek, dan penyelesaian dengan cara pemegang saham tertentu menghibahkan saham perusahaan efek milik pemegang saham tersebut kepada perusahaan efek, kemudian saham tersebut dipergunakan oleh perusahaan efek untuk menyelesaikan pinjaman subordinasi baik sebagian maupun seluruhnya atas pilihan pemberi pinjaman subordinasiuntukwajib mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham perusahaan efek, kedudukan hak pemberi pinjaman subordinasi adalah lebih rendah daripada kedudukan hak pemberi pinjaman lain, ketentuan dalam perjanjian pinjaman subordinasi wajib menyatakan bahwa hak pemberi pinjaman subordinasi untuk menerima pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain wajib dilakukan setelah semua hak pemberi pinjaman lain untuk menerima pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain yang sudah jatuh tempo lebih dahulu atau bersamaan dengan pinjaman subordinasi termasuk hak kepemilikan manfaat atas rekening efek perusahaan efek tersebut telah dibayarkan, dan perusahaan efek dilarang menjadikan aset perusahaan yang termasuk dalam unsur perhitungan kbd, efek atau aset lain milik nasabah yang disimpan dalam kustodian perusahaan, atau aset perusahaan yang digunakan dalam administrasi rekening efek. & dalam menjalankan fungsinya, lembaga kliring dan penjaminan wajib membuat formulir standar yang dapat digunakan oleh perusahaan efek yang menjadi anggota lembaga kliring dan penjaminan. perusahaan efek yang bukan anggota lembaga kliring dan penjaminan dapat menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam perusahaan efek yang tidak menggunakan formulir standar perjanjian pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam dapat membuat. dalam hal perusahaan efek adalah anggota lembaga kliring dan penjaminan, perjanjian sebagaimana dimaksud dalam wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lembaga kliring dan penjaminan. formulir standar perjanjian subordinasi sebagaimana dimaksud dalam dan perjanjian pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam disertai pendapat hukum dari (dua) konsultan hukum yang terdaftar otoritas jasa keuangan dan wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan untuk mendapat persetujuan sebelum berlakokok pokok ketentuan perjanjian pinjaman sub koordinasi( nan tas keuangan ojk. perasuransianpelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal perusahaan perasuransian, cc. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal,strategis perusahaan perasuransian, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan perasuransian. bab rapat umum pemegang saham rups perusahaan perasuransian wajib diselenggarakan sesuai denganpihak yang berhak memperoleh manfaat,iii direksi perusahaanireksi harus warga negara indonesia.erusahaan wajib memiliki seorang direktur kepatuhan paling lambat (tiga) tahun sejak peraturan ojk ini diundangkan. direktur kepatuhan perusahaan sebagaimana dimaksud pada dilarang merangkap fungsi lain. dalam hal perusahaan belum memiliki direktur kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam maka perusahaan wajib menunjuk bidang usaha perasuransian dan ketentudirektur kepatuhan anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan. anggota direksiberdomisili indonesia: cc., dan kritisastikan pelaksanaan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik investasi, pegawai perusahaan, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada bawah direkselain direktur utamaatau yang setara,dan perusahaan asuransi syariahan perusahaan asuransi syariahharus warga negara indonesia. anggota dewan komisarismemiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha perusahaan yang relevan dengan jabatanny:ewan komisarislaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi, cc.ps dalam menggunakan anggota komite yang struktur organisasinya berada dips pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha yang samaewan komisaris perusahaan perasuransianps, dan atau pemegang saham atau yang setaraian perusahaan asuransi syariahdan perusahaan asuransi syariah lainnya, anggota dps, atau pemegang saham atau yang setara pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, dalam perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariahdibawah direksi pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tersebut dalam jangka waktu (enam) bulan terakhir, cc. memahami ketentuan peraturan perundang undangan bidang perasuransian dan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang terkait, memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariahberkewarganegaraan indonesia dewan komisarisdilarang merangkap jabatan sebagai anggota komisaris independen pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang memiliki bidang usaha yang samawajib memiliki dps. dpsps harus memenuhi kriteria sebagai berikut: telah mendapat persetujuan dari ojk, mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional, cc. mampu bertindak. pengangkatan dps sebagaimana dimaksud pada harus dinyatakan secara jelas dalam akta notaris. paling sedikit separuh dari jumlah anggota dps wajib berdomisili indonesiasis. dps wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada direksi agar kegiatan usahadalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana terbaru', dana tanah, dana perusahaan, maupun dana investasi peserta, produk asuransi syariah yang dipasarkan, dan praktik pemasaran produk asuransi syariah. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam dpstruktur organisasinya berada dibawah direksi. penggunaan bantuan daribagaimana dimaksud pada harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis oleh dps kepada direksi dan atau dewan komisaris. anggota dps berhak memperoleh informasi dari direksi mengenacara lengkap dan tepat waktu. anggota dps dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris padaama. anggota dps hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dps paling banyak pada (empat) lembaga jasa keuangan lainnya.ilarang mengangkat anggota dpbab pemegang saham pemegang saham atau yang setara padaatau yang setara padapadakepentingannya sebagai pemegang saham atau yang setara. pemegang saham atau yang setara padaatau yang setaraketentuan peraturan perundang undangan, dan memiliki reputasi yang baik ketentuan mengenai kriteria pemegang saham atau yang setaraatau yang setara dan atau perusahaan perasuransian yang mengajukan permohonan izin usaha. bab vii komite dan auditor eksternal direksi perusahaandan perusahaan asuransi jiwa, bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransiasuransi syariahcc.wajib membentuk: komite audit: dan komite pemantau risiko. salah seorang anggota komite pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariahsalah seorang anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pihak lain luar perusahaanselain komite sebagaimana dimaksud pada dewan komisaris perusahaan dapat membentuk komite lan guna menunjang pelaksanaan tugas dewan komisaris. komite audit sebagaimana dimaksud dalamdalam. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam surat edaran ojk.,viiperasuransi, kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perusahaan perasuransia, profil kekayaan dan kewajiban perusahaan, kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban perusahaanpaling tinggi alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi, batas paling tinggi proporsi kekayaan perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak, batas paling tinggiwajib melakukan: analisis terhadap risiko investasi yang terdiri ataswajib mengambil keputusan investasi secara profesional dan mengoptimalkan nilai perusahaketentuan. perusahaandapat melakukan alih dayawdalam huruf tidak sedang atau tidak pernah dikenai sanksi administratif oleh ojk dalam jangka waktu (lima) tahun terakhirketentuan peraturan perundang undangan bidang kesehatan keuangan perusahaan. perusahaanps perusahaanpsdmemberikan informasi terkait dengan pengelolaan investasi perusahaan kepada ojk.reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasurandireksi perusahaantata kelola teknologi informasi perusahaan perasuransian wajib menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektifperusahaan perasuransian wajib memiliki fungsi manajemen risiko untuk memantau penerapan manajemen risiko pada perasuransiaerasuransi perasuransisaat ini,dan pos tertentu lainnya, rencana permodalan, rencana investasi: rencana reasuransi,dan informasi lainnya. perusahaan wajib menyampaikan rencana korporasi dan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada kepada ojk paling lambat pada tanggal oktober xiii keterbukaan informasi perusahaan perasuransian wajib memberikan informasi kepada ojk secara lengkap, tepat waktu dan dengan cara yang efisien. perusahaanpenting, paling sedikit yaituperasuransian, dan perusahaan asuransi syariah memenuhi kewajiban sesuai dengan: bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan pialang asuransi mengevaluasi kebutuhan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan atau pihak yang memperoleh manfaat, bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan pialangperasuransianpegawai, pemegang polis, tertanggung, peserta, dan atau pemangku kepentingan lainnya. bab etika bisnis direksi, dewan komisaris, dps, dan pegawai, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. direksi, dewan komisaris, dps, dan pegawai perusahaan perasuransiapegawaiketentudan checklist penilaian sendiri (self assessment)atassusunanjkadalah hari liburvi untuk sebagian seluruh kegiatan usaha, atau cc.bab xiv ketentuan lain lain bagi perusahaan perasuransian yang merupakantata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransianperasuransiewan komisaris, dan dewan s1 bab ketentuan peralihan bagianggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam harus melakukan penyesuaian paling lama (tiga) tahun sejak peraturan ojk ini diundangkan. bab xxibagi perusahaan perasuransian berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan koperasiperseroan terbatas dan koperasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlakuusaha bersama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan pelaksanaanmeliputi pemegang polis, tertanggung, peserta, pihak yang berhak memperoleh manfaat, pemegang saham atau yang setara, pegawai, kreditur, penyedia jasa, dan atau pemerintah. rapat umum pemegang sahamperusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang atau yang setara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dps, dan ataubab penerapan tata kelola perusahaan yang baik perusahaan perasuransi perasuransiperasuransian,rasuransips sertaharus diwujudkan dalam: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan dps, |
nang tambahan lembaran negara r.itata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu pilar dalam membangun kondisi perekonomian yang sehat. penerapan tata kelola perusahaan yang baik berkaitan erat dengan kredibilitas perusahaan yang menjalankan serta iklim perekonomian suatu negara. pesatnya perkembangan industri perasuransian harus didukung dengan iklim yang kondusif. dalam rangka menunjang pencapaian iklim usaha yang kondusif serta persaingan usaha yang sehat maka penting bagi industri perasuransian untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh industri perasuransian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menangani risiko. apabila penerapan tata kelola perusahaan perasuransian dapat berjalan dengan baik, maka manajemen risiko juga akan berjalan dengan efektif. terdapat lima prinsip utama dalam tata kelola perusahaan yang baik, yaituiidalam melaksanakan prinsip tata kelola tersebut diatas, perusahaan perasuransian wajib berpedoman pada serangkaian ketentuan dan persyaratan dan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. pedoman tersebut telah tertuang. namun, dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang perasuransian, khususnya terkait amanat dalam maka diperlukan penyesuaian sekaligus penyempurnaan yang kemudian dicantumkan dalam peraturan okk ini. dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian perlu diperhatikan pula ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan ketentuan ini, antara lain ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perseroan terbatausahakan efekyang dimaksud dengan rencana bisnis (business plan)padadan, pasar modal, dan ketentuan lainnya. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf penerapan akuntabilitas (accountability) perusahaan yang termasuk pada jajaran bawah direksi dan dewan komisaris (komite komit(dua) orang. pengetahuan dan pengalaman dibidang pengelolaan risiko antara lain dibuktikan dengan memiliki: sertifikat pelatihan manajemen risiko, dan surat keterangan pengalaman bekerja bidang perasuranteknik asuransi meliputi fungsi aktuaria, pengembangan dan pemantauan produk, underwriting, dan klaimumum atau perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum dengan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang asuransi dengan perusahaan penilai kerugian asuransi, dan perusahaan asuransi umum dengan perusahaan asuransi umum syariahpaling sedikitpemenuhan (delapan puluh persen) pada rapat anggota dewan komisaris termasuk kehadiran melalui keputusan sirkuler (circular resoludewan pengawas syariah hanya (satu) orang maka dpsantara lain perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah lain, bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun. cukup jelas. yang dimaksud dengan rapat dpberbagai lokasi. kegilaporan tentang pengelolaan kantor perusahaan efek alamat. tanggal tempat bagian kegiatan pada masing masing lokasi total keterangan kegiatan (tanggal jasa kustodian pembukuan pesanan dan pemasaran lain lain pembukuan atau perdagangan penutupan) ya) jumlah" yat jumlah jumlah yat jumlah" yai jumlah" kantor wpp: wpp: wpp: wpp: wpp: wpp: pusat. alamat wpb: web: wee: wee: wpb: wpb: jalan, normiot, wmi: wmi wm: wmi: wmi: kata, kode pos) lain? lain? lain? lain? #j: lain? #): lain? sub intl: sub total: sub total sub intl sub total: total: (ja awal: alamat were: wpp: were: were: were: wpp: jalan, nomor, week: wee: wee: week: wee: wee: kota, kode pos) wmi: wmi wmi wmi: wmi: wmi: lau lain2 lain2 #") lain? lain laing tj: sub total: sub total: sub total: sub total: sub total: total: nama penanggung nama penanggung jawab: nama penanggung jawab nama penanggung jawab: nama penanggung jawab: jawab: kantor wpp: wpp: wpp: wpp: wpp: wpp: lain alamat, wpe ik: ek: week: week wake: wake: (jalan, nomor, wmi: wmi: wmi: wmi: wmi: wmi: kota, kode pas, lau lain2 lain2 #") lain? lain laing tj: telepon, faks. sub total: sub total: sub total: sub total: sub total: total: misil, internet) nama penanggung nama penanggung jawab: nama penanggung jawab: nama penanggung jawab: nama penanggung jawab: awal total my: ya, tidak. jika ya, harap disebutkan jumlah pegawai setiap bagian. pegawai yang tidak mempunyai izin protes seorang pegawai yang memiliki lebih dari (satu) izin wakil pernsshsan efek hanya dapat dicantumkan untuk gam) izin. total kelam pt. direktur,umroh santoso perundang undangan.:& ' keuangan ojk. pt. peleburan. penggabyaitugabungan usaha atau peleburan usaha hanya dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan ketentu: nama dan tempat kedudukan perusahaan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha, cc.::dan kesimpulan nilai, ringkasan laporan penilai mengenai pendapat kewajaran atas penggabungan usaha atau peleburan usaha::(l), utama::: |
nang tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pt. peleburan. penggab: rencana bisnis depan pasca penggabungan usaha atau peleburan usaha: manfaat dalam praktiknyasc)cc.diatasdiatasdiatas |
lembaran negara republik indonesia penyelesaian. subrekeningsubrekening efek padasubrekening efek padsubrekening efek padsubrekening efekrtisipan adalah perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. nasabah adalah pemegang rekening efek pada partisipan. nomor tunggal identitas pemodalpenyelesaian, pihak yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang undangengadministrasian rekening efek nasabah pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian partisipan yang wmengadministrasikan rekening efek nasabah atas efek yang disimpan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib: membuka subrekening efek atas nama setiap nasabah pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, mencatat rekening efek nasabah dalam subrekening efek, cc. memastikan saldo rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam pembukuan partisipan selalu sama dengan saldo rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam subrekening efek, dan memastikan identitas nasabah yang tercatat dalam pembukuan partisipan sama dengan identitas nasabah yang tercatat dalam subrekening efek. pembukaan subrekening efek sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib diikuti dengan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal untuk nasabah oleh partisipan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bagi nasabah yang belum memiliki.partisipan wajib menyampaikan nomor subrekening efek sebagaimana dimaksud dalam huruf dan nomor tunggal identitas pemodal untuk nasabah sebagaimana dimaksud pada kepada setiap nasabah yang bersangkutan. dalam rangka melaksanakan penyelesaian transaksi efek, lembaga kliring dan penjaminan dan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian dapat mewajibkan partisipan untuk membuka subrekening efek yang khusus dipergunakan untuk penempatan jaminan setiap nasabah. bab pemberian akses informasi pada subrekening efek partisipan wajib memberikan akses informasi kepada nasabahlembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib memberikan akses informasi kepada nasabah yang telah diberi akses oleh partisipan untuk mengakses subrekening efek milik nasabah lembaga penyimpanan dan penyelesaian. bab kontrak pembukaan rekening efek pada partisipan kontrak pembukaan rekening efek nasabah pada partisipan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan, serta memuat ketentuan mengenai: pemberian kuasa oleh nasabah kepada partisipan untuk membuka subrekening efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal untuk nasabah, kewajiban partisipan untuk melaksanakan kuasa pembukaan subrekening efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal untuk nasabah, dan hak nasabah untuk sewaktu waktu meminta laporan dan atau menguji kesesuaian antara saldo rekening efek nasabah dalam pembukuan partisipan dengan saldo efek nasabah dalam subrekening efek. kontrak pembukaan rekening efek partisipan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib memuat ketentuan tentang pembukaan subrekening efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal untuk nasabah. bab pembukaan rekening efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal dalam pembukaan subrekening efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal untuk nasabah, partisipan wajib menyampaikan data nasabah kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian paling sedikit memuat informasi: nama, tempat lahir pendirian, cc. tanggal lahir pendirian, nomor identitas, domisili, kewarganegaraan bagi nasabah orang perseorangan, tipe nasabah berupa orang perseorangan atau kelembagaan, dan jenis usaha, bagi nasabah kelembagaan. dalam pembukaan subrekening efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib: menyediakan sistem pengadministrasian subrekening efek yang memadai dan aman, mengadministrasikan secara terpisah setiap subrekening efek dan wajib tunduk pada peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan rekening efek, dan cc. menyampaikan laporan harian mengenai posisi subrekening efek kepada setiap partisipan. lembaga penyimpanan dan penyelesaian hanya bertanggung jawab kepada partisipan atas pengadministrasian subrekening efek lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan tidak bertanggung jawab kepada pihak lain termasuk nasabah. bab kewajiban lembaga penyimpanan dan penyelesaian lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib untuk melaksanakan hal sebagai berikut: melakukan pemeriksaan atau evaluasi berkala paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun atas pemenuhan penerapan pembukaan subrekening efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal untuk nasabah oleh partisipan, dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau evaluasi berkala atas pemenuhan penerapan sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan jika terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh partisipsub yelesaian. subrekeningsubrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian yaitu keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor kep bl tentang subii. demi cukup jelas.bpr. bars. ti. penyelenggaraan. standateknologi informasi bergerak dinamis mengikuti lingkungan bisnis dan kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa perbankan diperlukansecara efektif dan efisien, cc. bahwa penyelenggaraan teknologi informasi secara efektif dan efisien merupakan tanggung jawab manajemen dengan melibatkan seluruh jenjang organisasi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagai penggunadimaksud pada harus independen terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembukuan, dan atau audit intern. wewenang dan tanggung jawab satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit: membantu direksi dan dewan komisaris dalam penyelenggaraan teknologi informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, mendukung pengembangan dan atau pengadaan teknologi informasi, mendukung implementasi, operasional, dan pemeliharaan teknologi informasi, dan melakukan upaya penyelesaian permasalahan terkait operasional teknologi informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna teknologi informasi. bab kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi bpr dan bars wajib memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi. kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: wewenang dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan teknologi informasi, pengembangan dan pengadaan, cc.: audit intern teknologi informasi, dan kerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi. dalam rangka penyelenggaraan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam bpr dan bars wajib memiliki rencana pemulihan bencana yang teruji dan memadai. rencana pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada harus dapat dilaksanakan secara efektif agar operasional bpr dan bars tetap berjalan saat terjadi gangguan dan atau bencana yang signifikan pada sarana teknologi informasi yang digunakan. bpr dan bars wajib melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana untuk aplikasi inti perbankan, paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) tahun dengan melibatkan pengguna teknologi informasi. bpr dan bars wajib melakukan kaji ulang terhadap rencana pemulihan bencana secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) tahun dengan mempertimbangkan hasil uji coba sebagaimana dimaksud pada dalam melakukan pengembangan dan pengadaan sistem elektronik bpr dan bars(confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan availability), serta mendukung pencapaian tujuan bpr atau bars, antara lain meliputi: menetapkan dan menerapkan prosedur pengembangan dan pengadaan sistem elektronik secara konsisten, menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan dan pengadaan sistem elektronik, melakukan testing yang memadai pada saat pengembangan dan pengadaan sistem elektronik termasuk uji coba dengan melibatkan satuan kerja pengguna, untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya sistem elektronikpengadaan sistem elektronik yang dikembangkan dan pemeliharaannya, memiliki manajemen perubahan sistem elektronik, dan memastikan sistem elektronik bpr dan bars mampu menampilkan kembali informasi secara utuh. bab penyelenggaraan teknologi informasi bekerjasama dengan penyedia jasa bpr dan bars wajib memastikan bahwa penyedia jasa teknologi informasi bpr atau bars sebagaimana dimaksud dalam harus berbentuk badan hukum dan berkedudukan wilayah indonesia. dalam penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam bpr dan bars wajib: bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan teknologi informasi, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi, cc. memantau reputasi pihak penyedia jasa teknologi informasi dan kelangsungan penyediaan layanan kepada bpr atau bars, memilih pihak penyedia jasa teknologi informasi berdasarkan analisis manfaat dan biaya dengan melibatkan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan teknologi informasi, memberikan akses kepada otoritas jasa keuangan terhadap pangkalan data secara tepat waktu baik untuk data terkini maupun untuk data yang telah lalu, dan memastikan penyedia jasa teknologi informasi: memiliki tenaga ahli yang didukung dengan sertifikat keahlian auditor intern bpr dan bars, auditor eastern yang ditunjuk oleh bpr dan bars, dan otoritas jasa keuangan untukberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa yang diberikan, sebagai pihak terafiliasi, menjaga keamanan seluruh informasi termasuk rahasia bank dan data pribadi nasabah, melaporkan kepada bpr atau bars setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan atau mengganggu kelangsungan operasional bpr atau bars, menyediakan rencana pemulihan bencana yang teruji dan memadai, bersedia untuk menyepakati kemungkinan penghentian perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian (early termination) dalam hal perjanjian kerja sama tersebutdan memenuhi tingkat layanan sesuai dengan perjanjian tingkat layanan (service level agreement) antara bpr atau bars dan pihak penyedia jasa teknologi informasi. penyelenggaraan teknologi informasi bekerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam wajib didasarkan pada perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat pokok pokok perjanjian kerja sama, termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf bpr dan bars wajib memastikan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam dilarang melakukan pengalihan (subkontrak) sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars kepada pihak lain. bpr dan bars tetap wajib melakukan proses seleksi dan melakukan transaksi dengan (arm's length principle), termasuk dalam hal penyedia jasa teknologi informasi merupakan pihak terkait dengan bpr atau bars. ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan perjanjian kerja sama penyelenggaraan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. dalam hal kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalamotoritas jasa keuangan dapat meminta bpr atau bars untuk melakukan upaya perbaikan. bpr atau barspermintaan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada diterimabpr atau bars untuk melakukan upaya perbaikan. dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bpr atau bars tidak dapat melakukan upaya perbaikan, otoritas jasa keuangan dapat memerintahkan bpr atau barsdalam hal kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam telah direalisasikan, namun terdapat kondisi berupa: memburuknya kinerja penyelenggaraan teknologi informasi bpr dan bars yang disebabkan oleh penyedia jasa teknologi informasi yang dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha bpr atau bars: penyedia jasa teknologi informasi mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan involved, dalam proses menuju likuidasi, atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, cc. terdapat pelanggaran oleh penyedia jasa teknologi informasi terhadap kewajiban menjaga keamanan data dan informasi termasuk rahasia bank dan data pribadi nasabah, dan atau terdapat kondisi yang menyebabkan bpr atau bars tidak dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pengawasan oleh otoritas jasa keuangan, maka bpr dan barstiga) hari kerja sejak kondisi sebagaimana dimaksud pada diketahui oleh bpr atau bars, memutuskan tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan termasuk penghentian kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi apabila diperlukan, dan melaporkan kepada otoritas jasa keuangan mengenai keputusan tindak lanjut yang telah dan atau akan diambil, paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal bpr dan bars memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf bpr dan bars wajib melaporkan penghentian kerja sama kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak penghentian kerja sama dimaksud. bab pengamanan penyelenggaraan teknologi informasi, termasuk kerahasiaan data pribadi nasabah bpr dan bars wajib menerapkan upaya pengamanan yang diperlukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang berpotensi merugikan bpr, bars dan atau nasabahnya. dalam rangka menerapkan upaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada bpr dan bars wajib menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), ketersediaan availability), dan dapat ditelusurinya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang terkait dengan nasabah dan seluruh aktivitas bpr atau bars sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bpr dan bars wajib melakukan pengendalian otorisasi (authorization control) dalam penyelenggaraan teknologi informasi. dalam menyelenggarakan teknologi informasi, bpr dan bars wajib: menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan, d, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan, dan menjamin pengguna dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada nasabah pada saat perolehan data. bab vii fungsi audit intern penyelenggaraan teknologi informasi bpr dan bars wajib melaksanakan fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun sebagai bagian dari pelaksanaan audit intern atau dilaksanakan terpisah dari audit intern. dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada bpr dan bars wajib memastikan tersedianya jejak audit (audit trail) terhadaplaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh auditor eastern. ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab vii laporan bagian kesatu laporan rutin bpr dan bars wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan mengenai pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu penyampaian laporan pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada bagi bpr, mengacu pada jangka waktu penyampaian laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bpr, dan bagi bars, disampaikan paling lambat pada tanggal januari untuk audit yang dilaksanakan atas periode akhir tahun sebelumnya. dalam hal tanggal januari sebagaimana dimaksud pada huruf jatuh pada hari sabtu, minggu, atau hari libur nasional maka laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. bagian kedua laporan insidentil bpr dan bars wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan mengenai kondisi terkini penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars: paling lambat (satu) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, dan paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak teknologi informasi efektif beroperasi dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terlampaui dan terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan teknologi informasi, bpr dan bars wajib menyampaikan laporan kondisi terkini sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan. bpr dan bars wajib menyampaikan laporan realisasi kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak penyelenggaraan teknologi informasi bpri perbankan core banking system) adalah sistem elektronik berupa aplikasi untuk proses akhir seluruh transaksi perbankan yang terjadi sepanjang hari, termasuk pengisian data dalam pembukuan bpr dan bars, yang paling sedikit mencakup fungsi nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi dan pelaporandatabase)administrator pangkalan data atau bars oleh penyedia jasa teknologi informasi efektif beroperasi. bpr dan bars wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan mengenaipr atau bars. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan melalui surat elektronik (e mail) atau telepon paling lambat (satu) hari setelah kejadian kritis, penyalahgunaan dan atau kejahatan diketahui, yang diikuti dengan laporan tertulis paling lambat (tujuh) hari kerja sejak kejadian kritis, penyalahgunaan dan atau kejahatan diketahui, larangan pembukaan jaringan kantor, penghentian sementara sebagian kegiatan usaha bpr dan bars, dan atau pencantuman pengurus bpr atau bars bpr dan bars. bpr dan barsrp2. (dua juta rupiah). bpr dan bars dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada apabila otoritas jasa keuangan menerima laporan yang disampaikan oleh bpr atau bars dalam jangka waktu paling lambattidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan atau dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar rp5. (lima juta rupiah). bpr dan bars dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pada apabila otoritas jasa keuangan tidak menerima laporan dari bpr atau bars dalam jangka waktudikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan atau bab ketentuan peralihan bpr dan bars dengan modal inti paling sedikit dan atau bpr yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bars. bpr dan bars dengan modal inti kurang dari, dan atau bpr yang melakukan pengalihan izin usaha menjadi bars. bagi permohonan pendirian bpr atau bars yang belumharus memenuhi seluruh ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bagi permohonan pendirian bpr atau bars yang telahwajib memenuhi peraturan dalam dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini paling lambat (dua) tahun sejak tanggal izin usaha diterbitkan. bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bpr atau barsggunaan teknologi sistem informasi oleh bank, danyempurnaan teknologi sistem informasi bank dalam menghadapi tahuntabase administrator). rencana pemulihan bencana disaster recovery plan) adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah langkah memulihkan kembali akses data, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, agar bpr dan bars& bab ruang lingkup penyelenggaraan teknologi informasi bpr dan bars wajib menyelenggarakan teknologi informasi yang paling sedikit berupa: aplikasi inti perbankan dan pusat data bagi bpr atau bars yang memiliki modal inti kurang dari rp80. (delapan puluh miliar rupiah), atau aplikasi inti perbankan, pusat data dan pusat pemulihan bencana bagi bpr atau bars yang memiliki modal inti paling sedikit rp80. (delapan puluh miliar rupiah). bpr dan bars dapat menyelenggarakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada secara mandiri atau bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi. penyelenggaraan teknologi informasi bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars meliputi penyelenggaraan: aplikasi inti perbankan, pusat data, cc. pusat pemulihan bencana, dan atau penyelenggaraan teknologi informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bpr dan bars wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud dalam dan wilayah indonesia. pusat data wajib ditempatkan lokasi dengan karakteristik risiko yang berbeda dengan lokasi pusat pemulihan bencana. bpr dan bars yang menyelenggarakan secara mandiri teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam wajib: melakukan rekam cadang (back up) data aktivitas yang diproses menggunakan teknologi informasi, dan memiliki installer aplikasi inti perbankan yang digunakan bpr dan bars untuk melakukan install ulang. bpr dan bars yang melakukan kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi dengan penyedia jasa teknologi informasi, wajib memastikan bahwa penyedia jasa teknologi informasi melakukan rekam cadang data aktivitas dan memiliki installer aplikasi inti perbankan sebagaimana dimaksud pada data aktivitas bpr dan bars sebagaimana dimaksud pada dan wajib disimpan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai dokumen perusahaan. rekam cadang sebagaimana dimaksud pada huruf dan wajib dilakukan setiap akhir hari untuk seluruh data aktivitas bpr dan bars. bpr dan bars wajib memastikan aplikasi inti perbankan sebagaimana dimaksud dalam mampu: menerapkan ketentuan peraturan perundang undangan bagi bpr atau bars, melakukan pembukuan transaksi antar jaringan kantor: pada hari yang sama bagi bpr dan bars yang tidak menyediakan layanan perbankan elektronik (electronic banking) dan tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu automated teller machine atm): secara online dan real time bagi bpr dan bars yang menyediakan layanan perbankan elektronik dan atau melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu automated teller machine atm). menghasilkan data dan informasi yang digunakan dalam mendukung proses penyusunan laporan untuk kebutuhan intern dan eastern. mengonsolidasikan fungsi fungsi yang terdapat dalam aplikasi inti perbankan untuk mendukung penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. bpr dan bars harus memastikan aplikasi inti perbankan sebagaimana dimaksud dalam mampu mengimplementasikan profil nasabah secara terpadu single customer identification file). bpr dan bars dapat melakukan pengembangan dan pengadaan aplikasi inti perbankan: secara mandiri (in house), atau dengan cara membeli aplikasi inti perbankan yang dikembangkan oleh penyedia aplikasi inti perbankan. penyedia aplikasi inti perbankan sebagaimana dimaksud pada huruf harus: berbentuk badan hukum, memiliki sumber daya manusia yang kompeten bidang teknologi informasi, dan berkedudukan wilayah indonesia ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan dalam hal bpr dan bars telah memiliki aplikasi inti perbankan pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku dan melakukan kerja sama dengan penyedia aplikasi inti perbankan yang tidak berbentuk badan hukum untuk pengembangan atau pemeliharaan aplikasi inti perbankan dimaksud. pengembangan dan pengadaan aplikasi inti perbankan bpr atau bars dengan menggunakan penyedia aplikasi inti perbankan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis. ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bpr dan bars dilarang melakukan kegiatan penyediaan jasa teknologi informasi kepada pihak lain, kecuali terkait dengan produk dan layanan yang disediakan oleh bpr dan bars. dalam rangka penyelenggaraan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam bpr dan bars wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi dalam pembukuan bpr atau bars pada hari yang sama. bab iii wewenang dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan teknologi informasi bpr dan bars wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris terkait penyelenggaraan teknologi informasi. wewenang dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit: menetapkan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi bpr atau barsntau kecukupan kinerja penyelenggaraan teknologi informasi dan upaya peningkatannya, dan memastikan bahwa: teknologi informasi yang digunakan mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah bpr atau bars, terdapat kegiattersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (information security management system) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja penyelenggara dan pengguna teknologi informasi: dan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi diterapkan secara efektif. wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit meliputi: mengarahkan dan memantau rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi bpr atau bars yang bersifat mendasar, dan mengevaluasi pertanggungjawaban direksi terkait penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars. dalam rangka penyelenggaraan teknologi informasi secara efektif dan efisien, bpr dan bars wajib menunjuk satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan teknologi informasi. satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan teknologi informasi sebagaimana |
tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bpr. bars. ti. penyelenggaraan. standatandarii. umum peran teknologi informasi bagi industri perbankan, termasuk bpr dan bars, sangat penting serta tidak dapat dipisahkan dari operasional perbankan dalam melayani masyarakat pengguna jasa perbankan. penyelenggaraan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional bpr dan bars. penyelenggaraan teknologi informasi oleh bpr dan bars juga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan sistem informasi manajemen secara memadai, termasuk dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada otoritas. selain dampak positif tersebut, penyelenggaraan teknologi informasi oleh bpr dan bars juga mengandung potensi risiko yang dapat merugikan bank dan masyarakat pengguna jasa perbankan. oleh karena itu, bpr dan bars harus melaksanakan pengendalian dan pengamanan teknologi informasi untuk meminimalisasi segala potensi risiko yang muncul. perkembangan teknologi informasi industri perbankan bergerak dinamis mengikuti perubahan lingkungan bisnis bank dan kebutuhan nasabah terhadap produk dan layanan perbankan berbasis teknologi informasi. kondisi tersebut memicu perubahan pada pola penyelenggaraan teknologi informasi oleh bpr dan bars, baik yang diselenggarakan sendiri maupun bekerjasama dengan penyedia jasa penyelenggara teknologi informasi. dalam hal menggunakan penyedia jasa penyelenggara teknologi informasi, diperlukan kejelasan peran masing masing dalam rangka mencapai keberhasilan yang optimal dalam penyelenggaraan teknologi informasi. penyelenggaraan teknologi informasi oleh bpr dan bars yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengadaan, pengoperasian, serta pemeliharaan teknologi informasi merupakan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. oleh karena itu, direksi dan dewan komisaris harus memastikan bahwa penyelenggaraan teknologi informasi sejalan dengan pencapaian visi dan misi bpr dan bars yang bersangkutan. dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan teknologi informasi yang efektif dan efisien, pihak manajemen harus melibatkan seluruh jenjang organisasi bpr dan bars. ketentuan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi oleh bpr dan bars ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi bpr dan bars serta pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan teknologi informasi. kepatuhan bpr dan bars terhadap ketentuan ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan pemahaman yang memadai dari seluruh jenjang organisasi terhadap peran teknologi informasi dalam mendukung operasional bpr dan bars. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi adalah kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars secara berkesinambungan dan atau dalam periode tertentu. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan menjaga kerahasiaan adalah memastikan bahwa metode dan prosedur yang dimiliki dapat melindungi kerahasiaan data nasabah. yang dimaksud dengan menjaga integritas adalah memastikan bahwa metode dan prosedur yang dimiliki mampu melindungi data sehingga menjadi akurat, handal, konsisten, dan terbukti kebenarannya agar terhindar dari kesalahan, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan, dan perusakan data. yang dimaksud dengan menjaga ketersediaan adalah memastikan ketersediaan sistem secara berkesinambungan.pengendalian otorisasi adalah memastikan. seluruh arsip dan data yang bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh pihak yang telah memiliki otoritascukup jelas. termasuk dalam ketentuan peraturan perundang undangan antara lain peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bpr. cukup jelas. yang dimaksud dengan memastikan tersedianya jejak audit adalah memastikan tersedianya log transaksi dan memelihara log tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan retensi data bpr atau bars guna menjamin tersedianya jejak audit yang jelas sehingga dapat digunakan untuk membantu pembuktian dan penyelesaian perselisihan serta pendeteksian usaha penyusupan pada sistem elektronik. penggunaan auditor eastern untuk melaksanakan fungsi audit intern atas penyelenggaraan teknologi informasi tidak mengurangi tanggung jawab pimpinanselain itu, penggunaan auditor eastern harus mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas usaha bpr dan bars, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan terkait auditor eastern. cukup jelas. penyampaian laporan mengenai pelaksanaan fungsi audit intern penyelenggaraan teknologi informasi disampaikan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern atau disampaikan secara terpisah. cukup jelas. cukup jelas. cakupan laporan kondisi terkini penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars paling sedikit meliputi penjelasan mengenai teknologi informasi yang diselenggarakan, struktur organisasi yang menggambarkan penyelenggaraan teknologi informasi, dan kebijakan dan prosedur yang dimiliki terkait penyelenggaraan teknologi informasi. yang dimaksud dengan perubahan mendasar antara lain perubahyang dimaksud dengan efektif beroperasi adalah tahapan yang mana teknologi informasi telah diimplementasikan dan digunakan dalam kegiatan operasional bpr atau bars. cukup jelas. yang dimaksud dengan kejadian kritis antara lain kegagalan sistem yang serius, system down time, dan degradasi kinerja sistem yang mempengaruhi kinerja bpr dan bars dalam memberikan pelayanan kepadayelenggaraan teknologi informasi lainnya antara lain kerjasama switching. contoh: bpr atau bars yang bertindak sebagai penerbit kartu atm atau kartu debut akan melakukan kerja sama dengan perusahaan switching untuk bergabung dalam jaringan bersama atm. cukup jelas. yang dimaksud dengan karakteristik risiko antara lain huru hara dan bencana alam seperti gempa bumi, banjir. huruf yang dimaksud dengan rekam cadang adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer dalam media penyimpan elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada media penyimpan seperti harddisk, flashrekam cadang bertujuan untuk mengembalikan data apabilinstaller aplikasi inti perbankan yaitu perangkat lunak yang dapat install kembali apabila diperlukan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf termasuk dalam ketentuan peraturan perundang undangan bagi bpr dan bars antara lain ketentuan peraturan perundang undangan mengenaibatas maksimum penyaluran dana, standar akuntansi, dan pelaporan. huruf ketentuan mengenai layanan perbankan elektronik dan atau kegiatan sebagai penerbit kartu atm mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bpr berdasarkan modal inti bagi bpr, dan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai produk dan aktivitas bagi bars. huruf termasuk data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan untuk kebutuhan eastern adalah laporan yang disampaikan bpr dan bars kepada otoritas antara lain laporan bulanan, laporan batas maksimum pemberian kredit atau laporan batas maksimum penyaluran dana, laporan keuangan publikasi, dan rencana bisnis bpr dan bars serta laporan sistem informasi debitur sistem layanan informasi keuangan bagi bpr dan bars pelapor. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan profil nasabah secara terpadu adalah data profil nasabah yang meliputi seluruh rekening yang dimiliki oleh satu nasabah pada suatu bpr dan bars antara lain tabungan, deposito, dan kredit atau pembiayaan. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sumber daya manusia yang kompeten bidang teknologi informasi adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus bidang teknologi informasi sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat keahlian, surat keterangan pengalaman, dan atau ijazah pendidikan sesuai dengan keperluan penyelenggaraan teknologi informasi. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kegiatan penyediaan jasa teknologi informasi adalah penyediaan infrastruktur teknologi informasi dalam bentuk hardware, software, dan atau fasilitas pendukung teknologi informasi, antara lain pusat data, pusat pemulihan bencana, jaringan komunikasi, dan atau perangkat elektronik lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana oleh bpr dan bars. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengembangan teknologi informasiyang telah ada,pengadaan teknologi informasicukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan independen terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembukuan, dan atau audit intern adalah tidak menangani kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembukuan, dan atau audit interngangguan dan bencana sepertiyang dimaksud dengan dapat dilaksanakan secara efektif adalah operasional teknologi informasi dapat berjalan kembali segera setelah gangguan dan atau bencana terjadi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada nasabah. cukup jelas. kaji ulang terhadap rencana pemulihan bencana dilakukan terhadap seluruh atau sebagian aspek yang terkait antara lain dalam hal terdapat perubahan aplikasi inti perbankan yang signifikan, dan perubahan lokasi pusat data pusat pemulihanmerupakan informasi terkait dengan sistem yang tidak lagi digunakan dalam operasional bpr dan bars, proprietary system, maupun sistem yang masih digunakan dalam operasional bpr dan bars. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pemantauan terhadap reputasi pihak penyedia jasa teknologi informasi dapat dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber baik intern maupun eastern. huruf cukup jelas. huruf akses terhadap pangkalan data meliputi namun tidak terbatas pada penyediaan terminal, user id, dan sandi lewat (password) untuk melakukan query dan unduh data (download data). huruf angka cukup jelas. angka pengendalian teknologi informasi dimaksudkan untuk meyakini bahwa aplikasi inti perbankan, pusat data dan pusat pemulihan bencana yang digunakan oleh bpr dan bars memiliki pengendalian teknologi informasi yang memadai paling sedikit meliputi physical security dan logical security. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan menjaga keamanan seluruh informasi adalah menjaga keamanan data dan. informasi, sistem dan perangkat merupakan aset yang harus dijaga keamanannya oleh pihak penyedia jasa dengan cara dilindungi dari pihak yang tidak berkepentingan dan ancaman bahaya yang dapat mengganggu kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability). yang dimaksud dengan data pribadi nasabahka yang dimaksud dengan kejadian kritis adalah kegagalan sistem yang serius, system down time dan degradasi kinerja sistem yang memengaruhi kinerja bpr atau bars dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka pemenuhan tingkat layanan dilakukan guna memastikan penyelenggaraan teknologi informasi dapat mendukung bpr dan bars beroperasi sebagaimana mestinya. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan hubungan kerja sama secara wajar adalah kondisi dimana transaksi antar pihak bersifat independenkonflik kepentingan (conflict interest). yang dimaksud dengan pihak terkait dengan bpr atau bars adalah pihak terkaitpr atau batas maksimum penyaluran dana bars. cukup jelas. yang dimaksud dengan antara lain: kesulitan dalampihak penyedia jasa teknologi informasi digunakan sebagai media untuk melakukan rekayasa data bpr atau bars. cukup jelas. cukup jelas. |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
YAML Metadata
Warning:
empty or missing yaml metadata in repo card
(https://huggingface.co/docs/hub/datasets-cards)
Citation
If you use IndoGovBERT in your research or work, please cite the following paper:
BibTeX:
@article{riyadi2024indogovbert,
title={IndoGovBERT: A Domain-Specific Language Model for Processing Indonesian Government SDG Documents},
author={Riyadi, Agus and Kovacs, Mate and Serd{\"u}lt, Uwe and Kryssanov, Victor},
journal={Big Data and Cognitive Computing},
volume={8},
number={11},
pages={153},
year={2024},
publisher={Multidisciplinary Digital Publishing Institute},
doi = {10.3390/bdcc8110153}
}
APA:
Riyadi, A., Kovacs, M., Serdült, U., & Kryssanov, V. (2024). IndoGovBERT: A Domain-Specific Language Model for Processing Indonesian Government SDG Documents. Big Data and Cognitive Computing, 8(11), 153. https://doi.org/10.3390/bdcc8110153
- Downloads last month
- 7