Datasets:

just-108

/

C2

like 0

beri. menetapkamemutuskan: peraturan bupati tentang pedoman alokasi dana des. bupati adalah bupati kutai timur, yang selanjutnya disingkat addyang bersangkutan menurut asas keadilan. nilai, dan kesediaan data daerah. variabel independen utama merupakanadalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa,,babi,dan: dan pemberian barang yang secara teknis mendukung pelaksanaan pemerintahan desa:usat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga vang tidak mengikat.efere.dan belanja tak terduga. pembiayaan kayaan desa yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman desasetelah . s5)gambariniini, diupayakaniniefere.pb(l),ancangandan bukti atas penyetoran ppn p kas negara dan bukti atas penyetoran pajak daerah kas daerah. bab ixdan verifikasi tim pengawas kecamatan, serta lampiran ..,. keputusan bpd tentang persetujuan pemdes apb desa tahun bersangkutan, surat persetujuan bpd pencairan add tahap pertama::: daftar specimen tanda tangan pt pkd pengelola barang, aset dan kekayaan desabertanggungjawab kepala desa kades) tahun anggaran sebelumnya dengan dihampiri rekomendasi bpd:pertama:.an: akuntansi penerimaan alokasi dana desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa:: bku dan bukti setor pajak (apabila ada):pertimbangan teknis tim verifikasi add kecamatan: surat. surat persetujuan camat atas pencairan alokasi dana desa tahap kedua, dan rka add, dpa add dan akb add tahun bersangkutan. bab penghitungan dan penetapan alokasi dana desa (s) add bersumber dari apbd dari pos belanja bantuan keuangan kabupaten. rumus penentuan besarnya alokasi dana desa yang dipergunakan berdasarkan azini, adalah ditentukan dan ditetapkan oleh kabupaten. nilai bobot desa dx) adalah nilai desa yangyang ditentukan kabupaten kutai timur untuk menentukan nilai bobot desa meliputi: keterjangkauan desa, dan kemiskinan. variabel . variabel independen tambahan meliputi: jumlah penduduk: luas wilayah: dan jumlah unit komunitas desa dusunan rumusan sebagai berikut: rumus alokasi dana desa (x) pemerataan dan keadilan: add# add keterangan: add adddx ( add y add) keterangan: add add alokasi dana desa proporsional untuk desa nilai bobot desa untuk desa total alokasi dana desa total alokasi dana desa minimal add desa rumus. rumus untuk menentukan bobot desa vi1x kv2x a3kv3xi# tank keterangan: nilai bobot desa untuk desa alta2ta3#. tan keterangan: al, a2, ,an angka bobot variabel pertama, kedua, hingga ke n kalau ditambah harus berjumlah1 (satu) v12 kv1 .x keterangan: kvi1, .x nilai koefisien variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk desa v12 (l) add berikan kepada desa dalam wilayah administrasi kabupaten kutai timur. penetapan besaran add untuk masing masing desa ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab xii. bab xii pengelolaan dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa bagian kesatukeudes kutim sistem informasi manajemen keuangan desa). fasilitasi pemanfaatan simkeuiaya pemberdayaan masyarakat digunakan untuk: biaya. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil: pernyataan modal usaha masyarakat melalui bum desa: biaya untuk pengadaan ketahanan pangan: perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna: perbaikan kesehatan dan pendidikan: pengembangan sosial budaya: dan sebagainya yang dianggap penting penggunaan add untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan laporan akhir dari penmelalui tim fasilitasi tingkat kabupatencc. pengadaan. pengadaan barang jasa diitulanja bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial,: dtermasuk didalamnya bahan material untuk mendukung kegiatan swakelola,jawab teknis yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan pekerjaan: dapat dibantu oleh personil yang barang jasa sebagaimana dimaksud huruf ini:. s5)perubahan ruang lingkup pekerjaan meliputi:angka dan angka penyedia barang jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada tpk,ngawasan, pembayaran, pelaporan, dan serah terima pengawasan pelaksanaan pengadaan barang jasa desa diawasi oleh bupati yang didelegasikan kepada camat dan masyarakat setempat, pembayaran pembayaran ,danxiii pembinaan dan pengawasan bagian kesatuwilayah kabupaten, dan dinas pekerjaan umum. tugas ketua sekretaris kecamatan. kepala seksi kesejahteraan sosial kasual keuangan staf kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan tugas tim pengawas verifikasi add kecamatan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut::: dan: pengawasan fungsional dilakukan oleh inspektorat wilayah: menetapkan rtrw kabupaten yang serasi dan berwawasan lingkungan: menetapkan kemandirian pangan dan pengembangan komoditi unggulan daerah:: penegakan hukum dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan daerah yang dinamis dan efisien:dan mendorong peran lembaga keuangan dan perban kan untuk menjamin kemudahan berusaha dan beri: pengembangan sdm: danpada dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa rkpsariran noor lampiran ii: peraturan bupati kutai timur nomor tahun tentang pedoman alokasi dana desa kabupaten kutai timur.eco desa: kecamatan alokasi dana desa tahun anggaran . nomor pada hari ini tanggal bulan tahun kabupaten kutai timur, yang bertanda .: dengan besaran sebagai berikut: untuk biaya pemberdayaan masyarakat adalah sebesar rp. dan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa adalah sebesar bab il sebagai berikut: tahap pertama sebesar 40y6 dan tahap kedua sebesar dari total add yang diterima masing masing desa:tahun tentang pedoman alokasi dana desa add) kabupaten kutai timur: dan apabila sampai jangka waktu tanggal desembergtahun tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa add) kabupaten kutai timur3 (tiga) dan setiap lengkapnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. pihak kedua pihak pertama kepala desa sekretaris daerah kabupaten kutai timur materai saksi saksi ketua bpd camat kepala bagian keuangan sekretariat daerah nip. ketua bpd kepala desa materai materaiseed.corona tahun coc. oleh bendahara desabertanggung jawab atas penggunaan dan penyusunan spj add tahap tahun. saya menyatakan bahwa surat pertanggungjawaban spj) add tahap desa kecamatan tahun dibuat desa dan dibuat oleh bendahara desa.diatas adalah benar saya yang membuat dan membelanjakannya sesuai dengan rencana belanja desa dalam dokumen apb desa tahun rka dpa add tahun dan akb add tahunyang membuat pernyataan bendahara desa materai dan( ) tahun anggaran yang dibuat bendahara desa. dengan perincian nilai pertanggungjawaban spj)add sebagai berikut: nilai spj add tahap. (.) sebesar: rp. perincian belanja spj add tahap. adalah: spj belanja langsung: rp. spj belanja tidak langsung: rp. adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut:: surat pertanggungjawaban spj) add tahap.: dan semua belanja desa dari spj tahap . ( .) tahun anggaran)tahun( sekretaris desa materai nip apb desa anggaran pendapatan dan belanja desa desa kecamatan .ooooooo tahun anggaran . kode uraian tahun tahun ket. rekening sebelumnya| berjalan pendapatan pendapatan asli daerah hasil usaha desa ll. dst hasil pengelolaan kekayaan desa tanah kas desa: (") l12.l.i tanah desa dst pasar desa pasar hewan tambatan perahu bangunan desa perlengkapan ikan yang dikelola desa lain i dan desa lainnya bantuan keuangan pemerintah dst bantuan keuangan pemerintah provinsi dst desa kepala desa catatan (")ku buku kas umum desa . kecamatan. tahun anggaran . kode penerimaan pengeluaran tgl rekening uraian rp.) rp.) jumlah jumlah bulan tanggal rp. jumlah sampai dengan bulan lalu tanggal rp. jumlah semua s.d bulan tanggal rp. sisa kas rp. pada hari ini tanggal oleh kami didapat dalam kas rp. terdiri dari tunai said bank surat berharga desa . mengetahui bendahara desa kepada desa cara pengisian kolom diisi dengan nomor urutpenerimaan kas atau pengeluaran kas kolom2 diisi dengan tanggal kolom5 diisi denganjumlah rupiahpenerimaan kas kolom6 diisi denganjumlah rupiahpengeluaran kassetor nomor sts bukti jumlah urut penerimaan penerimakepala desa cara pengisian kolom diisi dengan nomor urut kolom2 diisi dengan nomor bku penerimaan kolom diisi dengan tanggalpenyetoran sts buktipenerimaan lainnya kolom diisi dengan nomor sts bukti penerimaan lainnya kolom5 diisi denganjumlah rupiah setoran sts bukti penerimaan lainnyanomor bku tanggal nomor sts bukti jumlah urut pengeluaran pengeluaran pengeluartp. kepala desa cara pengisian kolom diisi dengan nomor urut kolom2 diisi dengan nomor bku pengeluaran kolom diisi dengan tanggalpengeluaran spp buktipengeluaran lainnya kolom4 diisi dengan nomor spp bukti pengeluaran lainnya kolom5 diisi denganjumlah rupiah pengeluaran spp bukti pengeluaran lainnya buku kas harian pembantu buku kas harian pembantu cara pengisian desa kecamatan tahun anggaran penerimaan pengeluaran urut tgl uraian rp) rp3) jumlah jumlah desa . bendahara desa kolom1 diisi dengan nomor urutpenerimaan ataupengeluaran kaspengeluaran kolom2 diisi dengan tanggalpenerimaan ataupengeluaran kaspengeluaran kolom diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas kolom4 diisi denganjumlah rupiah penerimaan kas kolom5 diisi denganjumiah rupiah pengeluaran kas kolom6 diisi dengan saldo buku kas bendahara rincian anggaran pendapatan alokasi dana desa pemerintah kabupaten kutai timur rencana kerja dan anggaran formulir rka desa tahun anggaran . kecamatan kecamatan desa desa rincian anggaran pendapatan alokasi danarencana kerja dan anggaran desarincian anggaran belanja menurut program per kegiatantanda nama nip jabatan. formulir rka desadan kebudayaan masyarakattrekod ing uraian harga jumlah volume satuan satuan total desa mengetahui koordinator, kepadjadi jumlah tahun rp.) jumlah tahun rp.) 30xmenurut program per kegiatan desa rincian anggaran belanja kod rincian perhitungan uraian jumlah rekening harga volume satuan satuan total desa januari . mengetahui koordinator, kepala desa sekretaris desa nip,anggaran kas belanja pemerintah kabupaten kutai timur anggaran kas belanja formulir tahun anggaran ., dan penyediaan operasional pemerintah desa lokasi kegiatan desa sumber dana add desa tahap kode rekening uraian anggaran tahun ini iii belanja belanja langsung belanja tidak langsung jumlah. kecamatan kecamatan desa desa rincian kas pendapatan desa tahap kode rekening uraian anggaran tahun ini xii jumlah pendapatan: desa januari . disetujui, mengetahui koordinator, bpd desa kepala desa sekretaris desa nip, nip. nip. anggaran kas pengeluaran pembiayaan pemerintah kabupaten kutai timur anggaran kas pengeluaran pembiayaan formulir tahun anggaran . kecamatan kecamatan desa desa rincian kas pengeluaran pembiayaan desa tahap kode rekening uraian anggaran tahun ini iihiiiiiiv jumlah pembiayaokumen pelaksanaan anggaran pemerintah kabupaten kutai timur formulir dokumen pelaksanaan anggaran dpa desa tahun anggaran . kecamatan kecamatan desa desa rincian kas anggaran pendapatan desa tahap kode rekening uraian anggaran tahun ini jumlah pendapat rencana pendapatan keterangan bertahap tanggal pembahasan keterangan catatan pembahasan tahap1 :. tahap :. tahap iii :. tahap :. jumlah :. bertahap tahap jumlah rencana pendapatan tahap :. tahap iii tahap tanggal pembahasan keterangan keterangan catatan pembahasan xu. bupati kutai timur, iran noor lia pemerintah kabupaten kutai timur formulir dpa desa dokumen pelaksanaan anggaran!kode rekening uraian harga jumlah volume satuan satuan totalpemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, salah satu caranya adalah perlu adanya sebuah inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu dibuat sebuah aplikasi marketplacorder marketplace pengadaan barang jasdalam hal ini yang dimaksud dengan ukpga adalah bagian pengadaan barang jasa sekretariat daerah kabupaten tanah lautsistem order semua instansi lingkup pemerintah kabupaten tanah laut yang selanjutnya disingkat sosialita adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang dan atau jasa lainnya yang diakses melalui alamat https: sosialita.tanahlautkab.go.id mkm adalah usaha mikro kecil dan menengah yang berada kabupaten tanah laut.jasa. pengguna lainnya adalah para pihak lainnya yang berkaitan dalam penyelenggaraan sosialita misalnya pengembang aplikasi, administrator, verifikator, dan lain laifasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa lainnya dengan anggaran yang bersumber dari apbd apbn sampai dengan rp50. (lima puluh juta rupiah) dan anggaran yang bersumber dari apb des, blue, dan bumi dengan batasan nilai serta tata cara pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan terkait yang berlaku dengan menggunakan aplikasi sosialita. peraturan bupati ini bertujuan untuk, dan akuntabel. peraturan bupati ini bertujuan untuk mendorong dan mengoptimalkan peran serta umkm dalam pengadaan barang jasa lingkup pemerintah daerah. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini untuk pengadaan barang jasa wilayah kabupaten tanah laut yang meliputi penyelenggaraan sosialita, dan pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi penyelenggaraan sosialita. bab iii penyelenggaraan sosialita bagian kesatu pelaku pelaku sosialita antara lain sekretaris daerah selaku penanggung jawab, kepala ukpga selaku koordinator pelaksana, ukpga selaku pelaksana, penyedia selaku penyedia barang jasa, skpd selaku pengguna barang jasa, dan pengguna lainnya. tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan hurufdua hak akses pengguna aplikasi sosialita mendapatkan hak akses dari administrator verifikator untuk dapat mengakses aplikasi sosialita. pengguna aplikasi sosialita yang telah memiliki hak akses sebagaimana dimaksud pada dapat mengakses aplikasi sosialita secara real time. hak akses yang diberikan kepada penggunatiga tata cara penggunaan aplikasi sosialita tata cara penggunaanempat bentuk kontrak bentuk kontrak yang dicetak dari aplikasi sosialita berupa nota dan atau akuntansi diakui sebagai bentuk kontrak yang sah. bab pengembangan, pengelolaan, pembinaan, dan monitoring evaluasi unit kerja pengadaan barang jasasosialita sesuai dengan ketentuan yangb ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini, seluruh skpd lingkup pemerintah kabupaten tanah laut, pemerintah desa, blue dan bumi dapat memanfaatkan aplikasi sosialita secara optimal dalam belanja barang dan atau jasa lainnya. hal hal yang belum termuat dalam peraturan inibijakan akuntanpenyempurnaan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual lingkungan pemerintah provinsi banten, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa substansi materi yang telah diatur dalam peraturan gubernur nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah provinsi bantensistem. beberapa ketentuan dalam lampirandiubah sebagai berikut ketentuan bab viii akuntansi belanja huruf akuntansi belanja: pengakuan dan pengukuran, angka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dan laporan keuangan sudah diterbitkan periode berikutnya. apabila diterima pada periode berikutnya dan laporan keuangan belum diterbitkan koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. ketentuan bab xvii akuntansi aset tetap huruf penyusutan, angka dan angka diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut penyusutan dihitung dengan pendekatan bulanan. contoh jika suatu aset diperoleh tanggal (satu) oktober maka beban penyusutan pada tanggal desember dihitung (tiga) bulan. perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan cara sebagai berikut: harga perolehan beban penyusutan per bulan .x umur ekonomis akumulasi penyusutan beban penyusutan per bulan jumlah bulan sejak bulan perolehan sampai dengan bulan pelaporan. misalnya aset tetap gedung tanggal perolehan adalah april harga perolehan milyar dan umur ekonomis tahun. maka beban penyusutan per bulan dan akumulasi penyusutan per desember adalah milyar beban penyusutan per bulan x tahun akumulasi penyusutan bulan ketentuan bab xix akuntansi dana cadangan dan aset lainnya huruf pengukuran aset tidak berwujud, angka dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut amortisasi dilakukan untuk atb, waralaba franchise), hak cipta copyright), dan hak paten amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan nilai amortisasi sesuai dengan masa manfaat dan jenis aset tidak berwujud sebagai berikut software) komputerkajian yang mempunyai nilai manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, atb yang mempunyai nilai sejarah budaya) tidak boleh diamortisanas gubernur sulawesi tengah peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tahun tentang retribusi jasa usah. daerah. gubernur adalah gubernur sulawesi tengah. bab xivengan ketentuan: memperlihatkan dan atau meminjamkan.ketentuan peraturan perundang undangan. bab xvii penyidikperaturan pelaksanaan atas peraturan daerah provinsi sulawesi tengah mengenai dan retribusi penjualan produksi usaha daerahtengah nomor tahun tentang retribusi penjualan produksi usaha daertempat penginapan pesanggrahan vilapasar grosir dan atau pertokoanujian mutu hasil perikelolaan jembatan timbangizin usaha jasa angkutan laut dan kepelabuhlayanan pelabuhan kapal pada pelabuhan regional provinsi sulawesi tengmakaian kekayaan daerah lembaran daerah provinsi sulawesi tengah tahun nomor sekretpam nomor tahun tentang retribusi jasa usaha umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannyaupaya untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah penyediaan sumber sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil retribusi daerah dengan memanfaatkan aset daerah. selama ini pungutan daerah provinsi sulawesi tengah yang bersumber dari retribusi daerah masih berdasarksudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penataan dengan menetapkan peraturan daerah yang baru sebagai peraturan daerah pengganti. salah satu penggolongan retribusi yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah retribusi jasa usaha, yakni pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. undang undang tersebut mengatur (sebelas) jenis retribusi yang tergolong dalam retribusi jasa usaha, namun sesuai kewenangan provinsi dan yang ada objeknya disediakan oleh pemerintah daerah maka dalam peraturan daerah ini hanya mengaturtugas dan fungsi koordinasi pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah atau nama lain. cukup jelas tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi tengah nomorlampiran peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tahun tentang retribusi jasa usaha retribusi pemakaian kekayaan daerah sae laboratorium uji mutu barang upt pengujian dan kakao per sertifikasi mutu rumput laut per barang dinas cengkeh per koperasi ( umkm, kopra per perintah kopi per minyak nilam per cpo per biji mente per vanili per rotan poles per kayu rimba olahan per kayu hitam ebony) olahan per karet per pengujian pemeriksaan lapangan mutu sertifikasi upt pengawasan benih mutu dan pertanian tanaman pangan. sertifikasi komoditi padi benih pertanian pemeriksaan lapangan areal sertifikasi benih per tanaman pangan pengujian benih laboratorium per dan hortikultura pengujian ulang cek mutu benih per sampel pengujian benih untuk pengujian khusus per sampel komoditi jagung berlari bebas komposit)jagung hibrida pemeriksaan lapangan areal sertifikasi benih per pengujian benih laboratorium per pengujian ulang per sampel pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus per sampel komoditi kedelaiuntuk keperluan pengujian khusus per sampe) komoditi kacang tanahkacang hijautanda daftar pedagang dan penyalur benih produsen pedagang penyalur pt, cv, bumn, koperasi, dll) fer produsen perorangan pedagang seorang pengujian mutu dan sertifikat benih hortikultura komoditi buah buahan determinasi pohon induk buah buahan per pohoncangkok anakan per batang komoditi sayuran umbian benih dalam bentuk umbian pemeriksaan lapangan areal sertifikasi benih per pengujian benih laboraturium fer pemeriksaan umbi gudang per kemas komoditi sayuran buah potong dalam bentuk umbian kacang kacangan pemeriksaan lapangan fer pengujian benih per sayuran buah pemeriksaan lapangan per pengujian benih per pengujian khusus bakteri per contoh benih sayuran daun pemeriksaan lapangan per pengujian benih per contoh benih komoditi perkebunan upt. pengawasan karet mutu dan sertifikasi pemeriksaan lapangan kebun entries per pohon benih perkebunan pemeriksaan lapangan kebun induk bpt per pohon dinas perkebunan pengujian benih laboratorium per butir pengujian benih ulang per sampel pengujian benih khusus fer sampel kelapa sawit. pemeriksaan lapangan kebun benihfi.mente pemeriksaan lapangan kebun entries per pohon pemeriksaan lapangan kebun induk bftj . ladaebu pemeriksaan lapangan per pengujian benih kebun per lot boss pengujian benih ulang per sampel penelitian benih khusus per sampel tembakau pemeriksaan lapangan per pengujian benih kebun perentries per pengujian benih kebun per pengujian benih ulang per sampel pengujian benih khusus per sampel jarak pemeriksaan lapanganbenih per pohon pengujian benih laboratorium per sampel pengujian benih ulang per sampel tanaman naungaempon empon pengujian lapangan benih per pengujian benih kebun per tunasngujian lapangan pembibitan kelapa sawit per bibit batang pengujian lapangan pembibitan kakao per bibit batang pengujian lapangan pembibitan kopi per bibit batang pengujingujian lapangan pembibitan jambu mete per bibit batang pengujian lapangan pembibitan lada per bibit batang pengujian lapangan pembibitan tembakau per bibit batang pengujian lapangan pembibitan the cit per bibit batang pengujian lapangan pembibitan kakao per entries pengujian lapangan pembibitan nilam per bibit batang pengujian lapangan pembibitan vanili per bibit batang pengujian lapangan pembibitan kakao biji per biji pemeriksaan kesehatan hewan upt veteriner laboratorium kesehatan hewan tipe dinas peternakan pemeriksaan parasit darah unggas dengan cara ulas darah per sampel dan kesehatan pemeriksaan parasit darah unggas cara identifikasi cacing per sampel hewan cc. pemeriksaan bedah bangkai hewan ternak kecil dan unggas per ekor pemeriksaan bedah kepala hewan ternak per ekor pemeriksaan parasit darah unggas ternak hewan besar dan kecil dengan cara ulas darah per sampel pemeriksaan parasit darah gastrointestinal pada ternak hewan besaran kecil per sampel pemeriksaan parasit ternak hewan besar dan kecil untuk identifikasi cacing. per sampel pemusnahan limbah sampel per sampel suntikan vitamin obat per dosis uji pulchrum per serum uji elisa.: hewan kecil dan besar per sampel unggas per serum uji biologi per sampel pemeriksaan serum jaringan pada hewan kecil besar per sampel dengan fat fluorescent antibody techague) klinik hewan vaksinasi rabies terhadap ternak hewan besar dan kecil per dosis antigen rbt rose bengal test) fer sampel cc. kasasi anjing per ekor potong ekor anjing per ekor memandikan anjing per ekor kasasi kucing per. ekor potong kuku kucing per ekor pemeriksaan kesehatan ternak besar sapi, kerbau, kuda) per ekor pemeriksaan kesehatan hewan kesayangan per ekor anjing, kucing, dan kera) j . pemeriksaan kesehatan ternak kecil kambing, domba, babi) per ekor pemeriksaan kesehatan ternak unggas per ekor pemeriksaan audit) peternakan per1 kali kunjungan unit usaha disinfeksi penyemprotan desinfektan) kali laboratorium kesehatan masyarakat veteriner pemeriksaan sampel daging fisik titik kimiawi titik cemaran mikroba uji fisik per sampel tpc per sampel coli per sampel koliform per sampel salmonella per sampel staphylococcus dan enterococcus per sampel fungisida per sampel kapang per sampel pengujian pemeriksaan mutu dan sertifikasi bibit ternak .& inseminasi semen cair sapi bull per ekor inseminasi semen beku sapi brahman per ekor pengawasan peredaran ternak bibit ayam doc, dod, ras per ekor pengawasan peredaran ternak bibit kambing domba per ekor bibit ternak sapi kerbau per ekor peredaran ayam buras itik lokal. per ekor (pemeriksaan laboratorium ternak produksi dinas peternakan hasil ternak (lalulintas ternak) dan kesehatan ternak besar hewan sapi per ekor kerbau per ekor kuda per ekor ternak kecil kambing per ekor domba per ekor babi per ekor bibit ternak dod per ekor doc per ekor d00 per ekor kulit sapi kerbau per kambing domba per babi per tanduk sapi per kerbau per rusa per telur ayam per itik per puyuh per manna pemeriksaan kualitas daging beku daging ayam beku per daging sapi beku per daging kambing beku per daging babi beku per pemeriksaan laboratorium pakan konsentrat dinas peternakan ayam petelur dan kesehatan anak ayam ras petelur layer stater) perper pembesaran pig grover) per penggemukan pig finisher) per |pemeriksaan laboratorium pakan komplit pakan jadi dinas peternakan ayam petelur dan kesehatan anak ayam ras petelur layer stater) per kg,fer pembesaran pig grover) fer penggemukan pig finisher) per pemeriksaan laboratorium bahan baku pakan dinas peternakan jagung giling per dan kesehatan dedak bekatul per hewan pemeriksaan agregat upt abrasi per uji laboratorium gradasi agregat kasar per uji pengujian bahan gradasi agregat halus per uji dinas rank tania aman uno per uji berat isi agregat kasar per uji kak berat isi agregat halus per uji kadar lumpur per uji kadar bahan organik per uji sounders agregat kasar per uji sounders agregat halus per uji sand equivalent per uji kelekatan agregat per uji impact test per uji keputihan per uji mix design per uji modifikasi mix per uji pemeriksaan tanah upt kadar air tanah per uji laboratorium berat jenis tanah per uji pengujian bahan rttemberg limit teruji dinas analisa saringan per uji pemadatan standar per uji pemadatan modified per uji cbr laboratorium per uji mikrometer per uji shrinkage limit per uji unconfirmed per uji konsolidasi per uji berat isi tanah per uji kuat geser langsung per uji permeabilitas constant head) per uji permeabilitas pulling head) per uji triad! uu) per uji trial cu) per uji |pemeriksaan air upt air per uji laboratorium zat padat tersuspensi per uji pengujian bahan zat padat terlarut per uji dinas zat padat total per uji alkalinity per uji ability per uji bikarbonat per uji hidroksida per uji oksigen terlarut per uji sulfat per uji kalsium per uji magnesium per uji klorida per uji arsen per uji fenol per uji kobalt per uji deterjen per uji silika per uji nitrogen organik per uji amonium per uji klorin bebas per uji nitrit per uji nitrat per uji fluorida per uji ortafosfat per uji minyak dan lemak per uji kebutuhan oksigen biokimia per uji permanganat per uji sulfit per uji bakteri per uji tani per uji pemeriksaan kapur kadar air per uji laboratorium kehalusan per uji pengujian bahan ketetapan bentuk per uji dinas keteguhan aduk per uji bobot isi per uji pemesan aspal upt aspal keras laboratorium penetrasi per uji pengujian bahan titik lembut per uji dinas aktivitas per uji kelarutan dalam chi3 per uji penetrasi setelah kehilangan berat per uji kehilangan berat per uji titik nyala per uji berat) jenis per uji aspal cair penetrasi per uji aktivitas per uji kelarutan dalam chi3 per uji titik nyala peru berat jenis per uji kadar dir per uji pelekatan per uji penyulingan per uji usogsras per uji aspal buton ekstraksi per uji tanya dalam chris per uji aspal emulsi penetrasi per uji aktivitas per uji kelarutan dalam chi3 per uji pelekatan terhadap batuan kering per uji pelekatan terhadap batuan basah per uji penyulingan teruji viskositas teruji pengendapan kestabilan) per uji campuran semen per uji j . klasifikasi per uji muatan listrik per uji mampu aspal kadar air campuran per uji ekstraksi campuran per uji berat isi campuran per uji berat jenis campuran per uji perencanaan campuran per uji oeamresan semen upt konsistensi per uji laboratorium pengikatan awal per uji pengujian bahan kuat tekan mortar per uji dinas berat jenis per uji kehalusan per uji kadar ail per uji ketetapan bentuk per uji bobot per uji bagian yang tak larut dalam hci per uji aan dar sem per uji so4 per uji hilang pijar per uji benda uji upt kuat tekan per uji laboratorium kuat tarik per uji pengujian bahan dinas kuat lentur per uji kuat tekan dengan hammer test per uji pengambilan contoh upt aspal keras per uji laboratorium aspal cair per uji pengujian bahan air per uji dinas agregat per uji beton segar per uji |(pemeriksaan lapangan upt pemboran tangan per uji m laboratorium core drill per uji pengujian bahan spt per uji dinas pemboran mesin tanah per uji m pemboran mesin berbatu per uji m grolistrik per uji penyandian per uji m seismic per uji ventes per uji sumur uji per uji sand cone per uji dcp per uji cbr lapangan per uji plat bearing per uji bengkelman beam per uji thbeodolut per uji ultra sonic per uji waters per uji penyewaan alat dan sarana olahraga upt pwi kendaraan alat alat berat upt pjw asphalt prayer perhari jam) dinas asphalt prayer perhari jam) fork lift ton perhari jam) flat ber truck perhari jam) loader wheel perhari jam) crane wheel perhari jam) motor grader kimetsu perhari jam) motor grader koterpilar perhari jam) road roller perhari jam) type roller perhari jam) tandem roller perhari jam) violating roller perhari jam) wheel crane grove perhari jam) browser crane perhari jam| whale crane nissan tangani tl.200e perhari jam) truck attachment nissan cka perhari jam) truck attachment mitsubishi 517f perhari jam) truck attachment isuzu tinh perhari jami dump truck perhari jam) drilling vig tone perhari jam) uu. beby role perhari jam) sampel perhari jam) peralatan bengkel maan par rea sera dak sea mesin las listrik per upt mesin las karbit per pelatihan kerja alat press per ton ukm pkk) mesin peralatan otomotif per jam asinan dinas pertanian sewa hand traktor per unit bermukim tanam peralatan bengkel per unit bermukim tanam cc. pembersih gabah per unit bermukim tanam pemutih beras per unit bermukim tanam corn seller per unit bermukim tanam power three per unit bermukim tanam penggilingan padi per unit bermukim tanam kulivator per unit bermukim tanam mesin bubut per unit bermukim tanam pemanfaatan laboratorium untuk penelitian balitbang pemula bulan mahasiswa bulan mahasiswa bulan mahasiswa bulan sewa tanah kabupaten poso per m? bulan yox nop kabupaten morowali per m? bulan thn kabupaten parigi moutong per m? bulan kabupaten donggala per m? bulan kabupaten banggai per m? bulan kabupaten banggai kepulauan per m2 bulan kabupaten tolitoli per m? bulan kabupaten buol per m? bulan kabupaten tojo una una per m? bulan kota palu per m? bulan kabupaten sigi per m? bulan pemakaian bangunan gedung ruang pertemuan ruang garuda per hari kpud ruang cendrawasih per hari kpud kelas kapasitas s d orang) per hari upt pelukis dinkes kelas dan kapasitas orang) per hari upt pelukis dinkes aula auditorium kapasitas s d per hari orang) per hari upt pelukis dinkes auditorium non per hari upt musium sulteng disbudpar aula auditorium per jam upt diklat pertanian ruang makan per hari kpud ruang pertemuan per hari dinas koperasi, umkm, perintah gedung asrama haji per hari asrama haji gedung pertemuan non per hari asrama haji bangunan kantor per m2 tahun asrama haji gedung teater tertutup per hari upt taman budaya sulteng dis budparda aula pertemuan per hari dinas nakertrans aula pertemuan hss.) per orang utd taman budaya asrama per hari upt pelukis dinas cc.,,yi,,m pasaiperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan atau menggunakan memakai atau memanfaatkharga satuan dan jangkkalahkan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. oo. aula pertemuan b per orang utd taman budaya asrama per hari upt files dinas.rf(sewa rumah dinas pemda golongan type type type70 type100 type20 permanen per bulan semi permanen per bulan g00, darurat per bulan golongan iii type type type type type20 permanen per bulan semi permanen per bulan darurat per bulan 'perpustakaan dan museum perpustakaan turun anggota perpustakaan tahun badan perpustakaan, denda peminjaman buku buku hari arsip dokumentasi pengunjung museum pengunjung per orangan dewasa upt museum daerah anak anak dinas kebudayaan turis asing dan pariwisata pengunjung rombongan dewasa anak anak wisata kpop pengunjung karcis masuk) sda anak anak per orang dewasa per orang akomodasi per kamar hari baruga per hari (laboratorium perikanan upt laboratorium pengujian fisika perikanan fifth per contoh dinas kelautan dan stabilitas kaleng per contoh perikanan pengujian organoleptik per contoh pengujian mikrobiologi total plate count aerob) per contoh total plate count (anaerob) per contoh koliform per contoh eschericia coli per contoh salmonella per contoh embrio cholerae per contoh embrio cholerae per contoh embrio parahaemolyticus per contoh staphylococcus aereus per contoh nigella per contoh clostridium per contoh kapang per contoh pengujian kimia protein per contoh lemak per contoh abu per contoh air per contoh garam per contoh tri methyl amine tma) per contoh mercury hg) per contoh histamin per contoh anti biotik berjenis per contoh free fatty acid ffa) per contoh borgx per contoh karbohidrat per contoh lain lain per contoh suhu per contoh bod per contoh alkalinitas per contoh nitrit per contoh salinitas per contoh mikroorganisme per contoh cnp sulawesi tengah. lampiran peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tahun tentang retribusi jasa usaha haa retribusi pelayanan kepelabuhanan apem terbuai (pelayanan pelabuhan kapal pada upt penimbangan pelabuhan regional penyeberangan kapal barang pelabuhan laut labuh per gt kunjungan dishubkominfo tambat per gt etal kapal penumpang labuh per gt kunjungan tambat per gt etal kapal perikanan labuh per gt kunjungan tambat per gt etal kapal barang, kapal penumpang dan kapal per unit, kapal tongkang beserta kapal menariknya dan per unit jenis kapal lainnya menggunakan pelabuhan khusus oleh orang pribadi atau badan usaha swasta dihitung per sekali kunjungan. kapal angkutan laut luar negeri asing) per gt kunjungan pungut sebesar (retribusi pelayanan barang jasa dermaga barang antar pulau per ten barang, pupuk dan barang bulog lainnya) barang lainnya per ton jasa penumpukan gudang tertutup per ton m3 hari lapangan penumpukan per ton m3 hari (retribusi pelayanan terminal penumpang pengantar penjemput per orang sekali masuk (retribusi tanda masuk orang dan kendaraan areal pelabuhan tanda masuk orang tanda masuk harian per orang sekali masuk bh. tanda masuk tetap per bulan per orang per tahun per orang tanda masuk kendaraan trailer, truk gandeng end. sekali masuk truck besar end. sekali masuk co. pick up, mobil bus, sedan, dan jeep end. sekali masuk sepeda motor end, sekali masuk gerobak dan dokar end. sekali masuk tanda masuk tetap trailer, truk gandeng sopir nenek) fer bulan end, sekali masuk per tahun end, sekali masuk truk besar per bulan end. sekali masuk per tahun end. sekali masuk sepeda motor per bulan end. sekali masuk per tahun end. sekali masuk (pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan upt penimbangan penyeberangan pelabuhan laut penyeberangan jasa sandar dishubkominfo dermaga beton jembatan bergeraktanda masuk pelabuhan terminal penumpang pengantar dan penjemput per orang sekali masuk tanda masuk bulanan karyawan perusahaan pelabuhan per bulanillvii per unit sekali masuk jasa pemanfaatan dermagabarang muatan diatas kendaraan fer unit sekali masuk jasa timbang kendaraan kendaraan golongan iii fvii per unit sekali timbang jasa penumpukan barang per ton per hari sewa tanah dan bangunan pada fasilitas pelabuhan sewa tanah untuk toko, warung dan sejenisnya per per tahun untuk perkantoran per per tahun untuk reklame per per tahun sewa tanah untuk kantor perusahaan penyeberangan per per tahun untuk kantor lainnya per per tahun untuk warung kantin dan sejenisnya per per tahun jasa lainnya: jasa labuh per gt hari jasa tambat pinggiran per gt hari jasa rambu navigasi per gt hari jasa air tawar total dari pembayaran dam jasa listrik total dari pembayaran pln retribusi pelayanan kepelabuhanan perikanan upt pelabuhan pas harian (sekali masuk) perikanan orang per orang dinas kelautan sepeda, becak dan gerobak perikanan sepeda motor dan roda tiga per kendaraan mobil penumpang, angkutan umum dan per kendaraan pas masuk berlangganan orang per orang sepeda, becak dan gerobak per kendaraan sepeda motor dan roda tiga per kendaraan mobil penumpang, angkutan umum dan mobil pribadi. per kendaraan bus dan truck per kendaraan f . truck gandeng, trailer dan container per kendaraan jasa pengambilan air bersih air tawar bersih melalui pipa per liter tbjpdam #6xtpdam) air laut bersih perm3 jasa tambat labuh kapal ukuran tambat kapal perikanan per meter panjang kapal teman tambat kapal non perikanan semua per meter panjang ukuran kapal etal labuh kapal perikanan per meter panjang kapal etal labuh kapal non perikanan semua per meter panjang ukuran kapal etal ukuran s.d kapal berukuran per kapal etat kapal berukuran s.d per kapal etal kapal berukuran s.d per kapalfetmal tarif khusus kapal yang sedang rusak, menunggu per kapal etal musim cuaca baik, menunggu perbaikan dan perawatan sebelum naik dock. kapal bertambah berlabuh diatas batas per kapal etal maksimum etal) kapal penelitian, kapal latih dan kapal pemerintah. per kapal etal kapal patrol, pengawasan dan bea cukai per kapal etal jasa penggunaan fasilitas pelabuhan upt pelabuhan perikanan perikanan mess nelayan anon per orang hari dinas kelautan balai pertemuan nelayan dan perikanan gudang penyimpanan ikan per m2 bulan kios penjualan per unit hari keranjang !kan per hari peti penampungan ikan per hari gedung bahan dan alat perikanan per m2 bulan aula ruang rapat per hari digital camera per unit hari komputer note book per unit jam komputer per unit jam lcd projector per unit hari laser printer per unit hari genset (generator) kva jam kendaraan bermesin roda (kaisar) per unitfhari mesin las listrik per unit hari mesin bubut per unit paket book per unit hari kunci kunci per set hari kendaraan bermesin roda kaisar) per unit hari (lapangan penjemuran jaring atau ikan: 'pelayanan toilet mck bar per orang bak per orang mandi per orang (bongkar muat kendaraan truck truck bertangkai per kendaraan sekali bongkar muat pick per kendaraan sekali bongkar muat gerobak kendaraan roda dua per kendaraan sekali bongkar muat pembalap jasa pengadaan dan jasa sewa cool room balok per cool room fer kg hari (jasa masuk dan air bersih dari luar pelabuhan balok per balok air tawar bersih perm3 jasa tanah dan lahan lapangan ruangan lapangan terbuka tidak beratap per m2 hari sewa tanah toko, warung, kantin dan sejenisnya per m2 tahun kantor, gudang dan bangunan lainnya per m2 tahun untuk reklame per m2 tahun gubernur tengah, long gola lampiran iii peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tahun tentang retribusi jasa usaha pop retribusi penjualan produksi usaha daerah besar pena bibit tanaman pertanian bibit tanaman holtikultura bibit durian berpohon dinas pertanian bibit rambutan berpohon bibit mangga berpohon bibit jeruk bebas penyakit berpohon bibit lengkung berpohon bibit alpukat berpohon bibit nangka berpohon bibit benih tanaman pangan padi per kedelai perk jagung per komposit per hybrida per kacang tanah per kg polong kacang jjo per ubi kayu per stek ubi jalar per stek ternak upt pembibitan sapi ternak, pada sapi bali dinas peternakan jantan a d tahun per ekor kesehatan betina bulan s d tahun per ekor hewan sapi ongole jantan s d tahun per ekor betina bulan s d tahun per ekor sapi peranakan ongole cros lokal s d tahun per ekor bin sf d tahun per ekor kambing jantan sj d bulan per ekor betina sj d bulan per ekor kambing jantan sjd bulan per ekor betina sjd bulan per ekor domba jantan umur s d bulan per ekor betina umur sjd bulan per ekor ayam buras s d bulan per ekor ayam petelur afkir lebih dari bulan per ekor ayam pedaging s d bulan per ekor itik s d bulan per ekor perikanan upt perbenihan benih ikan mas ekor perikanan ekor dinas kelautan ekor perikanan ekor benih ikan nila ekor ekor ekor benih udang benar) windu pl ekor pl ekor pl ekor tonjolan ekor nautilus ekor naar ear ikan nila konsumsi ekor udang konsumsi udang windu) ekor ekor ekor ekor ikan bandeng konsumsi ekor ekor benih ikan kerapu ekor ekor ekor benih ikan lele 3cm ekor ekor ekor ekor ikan lele konsumsi ekor ikan koi 3cm ekor 5cm ekor ekor ekor ekor ekor calon induk ikan mas ikan nila ikan gurame ikan lele ikan koi ekor (bibit tanaman perkebunan kelapa dalam menggunakan polybag per pohon dinas perkebunan tanpa polybag per pohon kelapa hibrida per pohon kakao per pohon jambu mente per pohon kopi per pohon lada per pohon vanili per pohon kemiri per pohon bibit benih tanaman hortikultura bbh didera benih mangga dinas pertanian per pohon per pohon benih nangka per pohon benih jeruk per pohon per pohon benih sukun per pohon per pohon pisang per pohon mata entri jeruk per pohon anggrek hasil kultur jaringan botol pohon) dendrobium spesies pembotol hibrida pembotol ascosenda spesies pembotol hibrida pembotol phaleonopsis o antan pembotol botolhibrida per pohon remaja lebih darid00. hibrida per pohon bbh palolo benih durian per pohon per pohon benih rambutan per pohon bh. fer pohon bbh napu benih kentang per per it. benih wortel per bbh siswi, andere dan dolar padi per per cc. per jagung per per kedelai per per g0. kacang tanah per per kacang hijau per per guserauas rs1 tengah, aman utan seat tete long djawggola mro hui mn, see bulan) bintan gies per pohon br. per pohon spesies per pekan hibrida fer pohon phaleocnopsis spesies per pohon hibrida per tahun hb. remaja lebih dari bulan) dendrobium spesies per pohon. hibrida per pohon ascosenda spesies per pohon dibawa per pohon phaleonopsis spesies per pohon hibrida . per pohan bbh palolo benih durian per pohon per pohon benih rambutan per pohon per pohon b,00d.0d bbh napu benih kentang per per benih wortel per pbh siswi, andere jan lago padi per per per jagung per hb. per kedelai per per kacang tanah per per kacang hijau per per an. gubernur tengah,makaian kekayaan daerah dipungut daerahfasilitas tempat pelelangan yangfrekuensitetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemelihara: tempat pelelangan ikan sebesar , per m2 bulan: dan jasa fasilitas tempat pelelangan ikan sebesar per keranjang, per termos, dan per gabus. bagian kelima wilayah pemungutan retribusi retribusi pemakaian tempat pelelangan dipungut daerah. bab retribusi pelayanan pelabuhanmeliputi orang pribadi atau badan, luas, harga satuan dan jangka waktu pelayanan kepelabuhanankepelabuhananyanan kepelabuhanlayanan pelabuhan dipungut daerahdaerah diukur berdasarkan jenis, kriteria dan harga satuan penjualan produksi daerahnjualan produksi usahanjualan usaha daerah dipungutasaiterutangretribusi terutang diatur dengan peraturan gubernur. bab viii penagihan retribusi penagihan retribusi didahului dengan surat teguran. surat teguran sebagaimana dimaksud pada berisi jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. surat teguran sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. tata cara penagih: d

walikota padang panjangadministrasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam luar daerah propinsi dan luar negeri, perlu dilakukan perubahanbelanja bahan bakar kendaraan dinas (untuk kendaraan roda bangunan pekanbaru |bumi asia pangeran pembelahan pelalawan rengat o3sss| isiakindrapura 3g6| sopan a98| sibolga 39e| panyabungan isubihun ssa| gunung tua sipirok sag| perjalanan dinas luar negeri |. negara |. jumlah. lo. ||. coba cos coc god jasiatenggara filipina singapura malaysia thailand myanmar sulla0os vietnam |. brunei darussalam kamboja timor leste jasiapasirtk fiji jasiaselatan iran jasiatimu po000. hongkong jasiatengah lo. kazakhstan asia barat po00001 pst. emirat arab kesultanan oman |ar rika rat | senegal jafrikatimur mozambique |ar rise lata afrika selatan jafrikautara libya leropatimu ukraina |eropasetatan | serbia |eropautaa | kerajaan inggris roda rat swiss amerikaselatan argentina venezuela brazil chile columbia peru il. suriname |. ekuador amerikautara kanada jamerikatengah mexico kuba panama ket. transportasi dari bandara asal bandara tujuan dibayarkan rill cost, dibayarkan diluar besaran angka diatas klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sbb golongan walikota, wakil walikota golongan pns eselon ii, pimpinan anggota dprd golongan pns gol. iklan gol. iv: golongan pns lainnya non pnsatalan tugas perjalanan dinas jabatan nomordan spt nomor . tanggal . atas nama nama nip jabatan unit organisasi lembaga, biaya transport berupa . dan biaya .penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban dpa opd tidak dapat dikembalikan resund (sebagai seluruhnya) sebesar rp. . sehingga dibebankan pada dpa opd nomor . tanggal . opdaftar pengeluaran riilpenginapan dan biaya transportasi dengan rincian sebagai berikumengetahui menyetujui pengguna anggaran yang membuat pernyataan kuasa pengguna anggaran nama nama nip. nip. walikota padang panjang, dto hendri artis peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2015lembaran daerah kota padang panjang nomor tahun diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyiwalikota ini, biaya transpor termasuk transit dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan walikota ini dan dalam hal bukti ril tidak didapatkan, maka pelaksana perjalanan dinas membuat surat pernyataan atas pengeluaran tersebut dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran iv, biaya taksi transpor lokal dari kantor bandara bim pulang pergi dan dari bandara tujuan tempat tujuan perjalanan dinas dibayarkan secara lumpur dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan walikota ini biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas tertinggi mengacu kepada standar satuan harga tahun anggaran berkenaan sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan walikota ini yang merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiranbahan bakar minyak dibayarkan sesuai dengan bukti pembelian. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ketentuan dalamiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: apabila perjalanan dinas dilakukan dengan kendaraan dinas diberikan bahan bakar minyak dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan walikota ini dan dibebankan pada dpa opd berkenaan. ketentuan dalam lampiran6g lampiran peraturan walikota padang panjang nomor tahun tanggal juliperjalanan dinas dalam daerah propinsi uang harian perjalanan dinas dalam daerah propinsi kecuali mentawai wol wangsa. ungaran felamsaray fstarnsaorm ssp inops sopir ambulans rumah sake uang harian perjalanan khusus mentawai melo urutan tan rian pejabat eselon ii iv, staf gol. iv, pejabat fungsional gol ' ) | uang representasi: hari janggotabp penginapan (nilai maksimal, dibayarkan rill cost) manga malam bebamsarem safsarnsaor sopir ambulans rumah sak belanja bahan bakar kendaraan dinas (untuk kendaraan roda ta kabupatentujuan ) |sararckm) oo ) |smpp) |padangpariaman (lb.agung) | doalpayarumun s2| a58 isotop loslpariaman sel oas |sorotatsaritama |oslpaoang s|was.storia rusuk) m|pasamancts.shaping) 1s|sotokseuatan arolabuh) | dharmasraya (sei.darah) a78| |pasaman barat (simpangampek) perjalanan dinas luar daerah propinsi uang harian no| uraian uangharian pejabat eselon.dan anggota dprd pejabat eselon iv,v, staf gol. iv, pejabat fungsional gol ' ) | staf gol fungsional dan non uang representasi: sea tea hari anggota dprd dan eselon! transportasi (nilai maksimal, dibayarkan rill cost) perjalanan udara laut api bus dinas kelas eksekutif kenyataan mada anggota dprd kenyataan iv pns golongan iv, pns ila kenyataan golongan iii, dan non pns transportasi lokal taksi transportasi lokal taksi dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut apabila perjalanan dari kota padang panjang bandara internasional minangkabau dan atau sebaliknya tidakasi lokal sumatera barat ditambah dua kali transport lokal daerah tujuan apabila perjalanan dari kota padang panjang bandara internasional minangkabau dan atau sebaliknya lokal daerah tujuan apabila perjalanan dinas seluruhnya menggunakan kendaraan dinas fasilitas dinas, maka transportasi lokal tidak dibayarkan mma lawan sman kepulauan riau ok |sumatera barat 0x tampung bengkulu r09000 (area penginapan (nilai maksimal, dibayarkan rill cost) negara dprd ii anggota ion iii only gol dan dprd golongan golongan non pns aceh iia pantai senna net enya nata pin nabi men pon iain dengna spasi sapaan nanda akira enter aa dan sapaan inn senna ban dana nama beneran jep et. poo sumatera geo maaf map benang nada npm aan nan banana unp iya denda air nan tan pan apn senna hebat endapan nan can nanga apn benda maan aaa senna epa epa ina poin apa nan apron haid ann eni esa town tan diana tunong ads enam inn inap inap senna nbsp nita nan pan anang apn hewan apa esa senapan kelana kepang men prodi harapan nina penuaan ina nun epa ded rani han nanang kanan eni nen enna ton denngnnnnan apn hanya spasi depan inap aan pen benar nnn indah pan hpa ane pan pendapa nan aman benar dag dana dana nada nan epa nan pelan dan dan han epanann ann dpp nata epa ina pen dan ann dana pena pan dan adp inn kenangan hand torsi ananda ana pan aang menpan hampa inap pena pelan ant dan maan inn dipan eni nip nina dan inap dan dpn apn nan joe dea ivan epa nina niat ada nia nan dana yna dana pad ann nur naa penataan inn mpn end end denda satuan biaya sewa kendaraan khusus walikota wakil walikota (nilai maksimal, dibayarkan rill cost) provinsi roda roda bus roda bus sedang besar rp. hari) rp. hari) rp. hari) |kepulauan riau |sumatera bart |tampung bengkulu

peraturan walikota kota bontang nomor taifun tentang perubahan atas peraturan walikota bontang nomor taifmenimbang kota bontang walikota bontang.merubah tugas pokok, fungsi dan uraian tugaswalikota bontang memutus(ketentuanberita daerah tahun nomor diubahh2 o15 walikota bontang, vt adi darma diundangkan bontang pada tanggal juli2 sekretaris daerah kota bontang berita daerah kota bontang tahun nomor !d? 6bq s,l .,h d;t?t: ,ifl '^a ia; iai s'o *:)al idl 6l) aa; l;l !ho v* .j .'.) .os (t) 3rx ez, :.< tre o(j ;\,r x:i 'lo tari< *'n d;.r qon .6e{e qfc )zt t tls idola" ,,:i : l rll lql rt^ lll .6l bll aal iil fai t'a e:z tri *!l >al 6rl all il;l al;l ?,;, r:l ql *l;l al:l ;lil a6l6l sol frl tali; eog ior 9ts :ql c.! f.i ui( i;

peraturan walikota kota bontang nomor tahun tentang perubahan atas peraturan iiialikota bontang nomor taifun tentang pelayanan terpadu satu pintu walikota bontang, menimbang bahwa dalam rangka penerapan penyelenggaraan perizinan kepada pelaku usaha yang perizinannya diproses secara terpadu dan bersamaan, maka perlu merubah sop pengajuan permohonan rznlayanan terpadu satu pintunegara pendayagunaan aparatur negara nomor per m.pan tentang pedoman umum pelayanan publikpelayanan terpadu satu pintu beberapa ketentuan dalam peraturan walikota bontang nomor tahun tentang pelayanan terpadu satu pintu berita daerah kota bontang tahun nomor diubah sebagai berikut: lampiran iii. diubah tercantum dalam lampiran lampiran iii. diubah tercantum dalam lampiran sehingga berbunyi sebagaimana peraturan ini. sehingga berbunyi sebagaimanol5 walikota bonsai|g, diundangkan bontang pada tanggal ttl2 sekretaris daerah kota bontang sy ira.'i'di berita daerah kota bontang tahun nomor ia7o .ct dr!l6ttl ru* 6ls6op t;^ br; .{, aco ,:: !!d ds6oj idl eo. .o: f2o f.ox frl eha ^od !.ot! .dq '3d;k =qr : r *(, ; ! *\o \oo (!.r oo\ .do . ) *tttt0z;;.; k:rf ::." :tj elliott9sfu)\o .,. fba a"' r5c ;dn ^o: 'tu eel;a uii al\.= o o'? d'd ,rl t" oli li if:!."::: ". l'rrilrrl l':. or'll fl'.{ ''j \., {t. u,' t:; ii irl frl f,. ,ao iuo ' 2lu;,^ 5x:< in4 !i=ra fiq ras t"=i:s nea zt r. tdr ic*;e 'l i .'|' :otot dcc th99 ts'iee 9l9l is" l"n efi c v oli g.e al' {,x t t tlt? _+tl l_l 'l tt; llp t.\ t !op eii .;; t9: dib jin oqf eee ss=s jj:o i"{aa '"o ete! *c:: e{!i y9!g alz ()z h2otr fth free o.c 7ae !"' ^i:; f!5i: or d^o:n 9ild 5e33 .rao^;d ":*"o; do+ qai t!; ai; v)o li f.z(z rrl fze c.l fi2 rrl uaa r'c\i cl ed= ff'] c.r a(qn :f0 trz i.ril,: t:l1:l '.i,,r .i,. ,;:.j:;::::ri::: :,, rii'i::n;rr: . i .:i :ir r:i.ril:r:lii:i :ll:$: al1 _:: :i:!: !:,::j :::;:: ,., rt.t :.i;i:i:::f: "fr .:: .at)::aa:a:i ,r., rii' l:'jjt:ii:t.l i,itr:.i;.:.:,.::.: t,, vg tra a:f ,!5e !<v 6vra 9qt99 at5 e,{ t igi[| 9e oleh s.l ;d, 6c:t !rd 'rl riv xbd) eqb a.i

peraturan walikota bontang nomor taifunwalikota bontang, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan nomor menteri pertanian permintaan sr. 11l2 ol4 dontang2t:. undang undang nomor tahun oo9);20tt: peraturan menteri pertanian nomor 40l permintaan ot.l4 olah2 oo7 tentang rekomendasi pemupukan dan pada padi sawah spesifik lokal; peraturan menteri keuangan nomor o pmk. 2o1o; peraturan menteri pertanian nomor syarat dan 43l permintaan sr. tentang tatacara pendaftaran pupuk organik; peraturan menteri pertanian nomor 70l2o13 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian; memutus(an: menetapkan peraturan walikotahmt), dandibidang pupuk sesuai ketentuan peraturan near rnten'b jenis pupuk bersubsidi pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk organik yang diproduksi pelaksana subsidi pupuk. pupuk an organik dan dan atau diadakan oleh pupuk an organik sebagaimana dimaksud pada terdiri atas urea. sp dan npk. bab tikanan kelautan dan pertanian kota bontang kepada dinas provinsi. kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan angka rekapitulasi dkk yang disusun oleh kepala dinas perikanan, kelautan dan pertanian kota bontang.dan lampiranota bontang lebih lanjut ditetapkan oleh kepala dinas perikanan, kelautan dan pertanian kota bontang. apabila alokasi; (s)ota bontangoo, per pupukpupuk sp 50kg pupuk okgmantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh pelaksana subsidi pupukkepala dinas perikanan kelautan dan pertanian kota bontang dan kepala dinas pertanian provinsi. (l) pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh komisi pengawas pupuk dan pestisida kpop) kota bontang. komisi pengawas pupuk dan pestisida kpop) kota bontang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh. komisi pengawas pupuk dan pestisida kpop) kota bontang,er adi darma diundangkan bontang pada tanggal januari ol5 sekretaris daerah kota bontang itn )( l f syair. "'udin berita daerah kota bontang tahun nomor ttz(. ssy 0qb xr +ll 'r,i ttp iip ^.b t ii < iur z6i t]t will5 f'f perl e'n g'!! uto f'x'tof\t f'n't (,| t\) >.:. .:i.ir.,.' '.:,,,f,,,, .z:,:,. .:::.:):: c,[]'rrr'l l:,::: >il:::.:r: \ r''\ zzz l it zzz t>tt >*t gl$ (,) (tr trt (|\l fr t,t(. tf; n)r ex; fi^ f'! tto z't gif',z i l too (rl "i]"ir' nt, (^) do4a _i.ij. .'. c,j t\l (.) (,' n.) cn|\.)co(n ",ia1 l_1. fns ir' brt ',o tepi ile ll.l ''l fl'.

peraturan walikota kota bontang nomor 40tahun2 ol5 tentang perubaiia.it atas peraturan.it walikota bontang nomor taifun tentang perubahan tarif retribusi jasa usia pelayanan kepelabuhanan day retribusi penjualan produksi usia walikota bontang, menimbang bahwa sehubungan adanya kekeliruan dalam perubahan tarif retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhanan, maka:: menetapkan peraturan trialikota tentang perubahan atas peraturan walikota bontang nomor taiiuii tentang perubahan tarif retribusi jasa usia pelayanan kepelabuhanan dan retribusi penjualan produksi usia merubah lampiran berita daerah kota bontang2oll walikota bontang, adi darma diundangkan bontang pada tanggal juli ol5 sekretaris daerah kota bontang berita daerah kota bontang tahun 2oi5 nomor himpunan peraturan walikota lintang nomor 'tahun ol5 tanggal juli2015 tentang peri ai! atau peraturan| wai,kota olt alih our bry2q!4f e[i alap rumah all tari. retrieval aaa us.i pelayaiiaii kipelaaue.akibat dan retribusi penjual.iw prodi' usia daerah iasa tabuh kapal dalam negeri per gt kunjungan dalam kelipatan hari rp. kapal dalam negeri per gt kunjungan dalam kelipatan hari us5 jasa pemajuan kapal dalam seri tarif pokok per per pergerakan rp. tarif tambahan per per pergerakan uss kapal luar negeri tarif pokok per gerakan per gt gerakan per gt gerakan h## tarif tambahan per gt gerakan jasa penundaan untuk kapal angkutan taut perairan white pandu kapal dalam negeri d rarr tetap per kapal ditunda per lam rp. |antvaflabel per gt kapal yang ditunda jam kapal luar negeri s d tarif tetap per kapal ditunda per jam rp. tarif variabel per gt kapal yang ditunda jam jasa sandar kapal dalam negeri s d tarif tetap per kapal yang sandar per jam rp. per gt kapal yang ditundaram rp. kapal luar negeri s d tarif tetap per kepayang sandar per jam rp. per kapal yang ditunda jam jasa penumpukan pelabuhan peti kemas contained ukuran kosong per unit per hari rp. isi per unit per hari rp. ukuran kosong per unit per hari r0. isi per unit per hari rp. pas kendaraan kendaran roda tonton) per unit sekali masuk rp. per unit per tahun rp. kendaraan roda teler per unit sekali masuk rp. per unit oer tahun ro. per unit sekali masuk ro. per unit der tahun ro. truk sedang per unit sekali masuk per unit oer tahun ro. colt dan sejenisnya per unit sekali masuk rp. per unit per tahun rp. sepeda motor per unit sekali masuk rp. per l,nit per tahun rp. gerobak per unit sekali masuk per limit oer tahun ro. pas penumpang kapal penumpang dan pengantar per orang sekali masuk rp. sewa tempat penitipan barang per orang sekali masuk barang curah hari palet ro barang drum hari palet ro barang gox hari palet barang palet hari palet ruang air kecil per sekali masuk orang rp. buanpairbesar per sekali' masuk orang oan manda per sekali masuk orang rp. o0, walikota bontang, <=2l adi darma

peraturan walikota kota bontang nomor taifun walikota bontang, menimbang bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap susunan organisasi dan pokja dewan ketahanan pangan yang telah ditetapkanmbentukan dewan ketahanan p12 nomor tari.walikota bontang memutuskan: menetapkan peraturan walikota. beberapa ketentuan dalam peraturan walikota tahun oo9 tentang pembentukan pangan berita daerah kota bontang tahun diubah sebagai berikut: bontang nomor dewan ketahanan oo9 nomor ketentuan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: susunan ketua; ketua organisasi dewan ketahanan pangan terdiri dari: sekretaris merangkap anggota; anggota; dan sekretariat dewan. susunan dan personil dewan ketahanan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pangan ini. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan dibentuk pokja teknis sebagai berikut: pokja ketersediaan dan keragaman produk pangan; pokja pengendalian kerawanan pangan dan distribusi pangan; pokja keamanan pangan. tugas pokok pokja ketersediaan dan keragaman produk pangan sebagaimana dimaksud huruf adalah sebagai berikut: melakukan kajian ketersedian dankeragaman produk pangan; menyusun sistem dan prosedur pemetaan produk dan ketersediaan pangan strategi nabati dan hewani; men5rusun bahan bahan untuk analis ketersediaan pangan berdasarkan neraca bahan makanan nbm) dan pola pangan harapan pph); melakukan pemetaan sentra sentra produksi pangan local; melakukan kaj ian untuk pengembangan diversifikasi pangan yang berbasis gizi seimbang; melakukan kajian untuk pengembangan teknologi pangan local. tugas pokok pokja pengendalian kerawanan pangan dan distribusi pangan sebagaimana dimaksud huruf adalah sebagai berikut: melakukan penyusunan sistem informasi cadangan pangan; mengembangkan dan memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat; melakukan kajian sistem dan distribusi pangan; melakukan kajian sistem dan evaluasi harga pangan; melakukan monitoring evaluasi pengembangan distribusi pangan; melakukan pen1susunan sistem penanggulangan kerawanan pangan; melakukan penerapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. tugas pokok pokja keamanan pangan sebagaimana dimaksud huruf adalah sebagai berikut: melakukan pembinaan, pelatihan mutu dan keamanan pangan; melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan; melakukan penjaminan mutu dan keamanan pangan. pokjasusunan dan personil poi(ja sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturanadi darma (s) diundangkan bontang pada tanggal agustusketua ketua harian sekretaris merangkap anggota anggota sekretariat dewan sekretaris peraturan walikota bontang tahun agustus ol5 perubahan kedua atas peraturan walikota bontang nomor tasiun 2oo9 tentang pembentukan dewan ketahanan pangan kota bintang susunan personalia dewan ketahanan pangan kota bontang walikota bontang wakil walikota bontang kepala kantor ketahanan pangan kepala badan perencanaan pembangunan daerah kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kepala dinas perikanan, kelautan dan pertanian kepala dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah kepala dinas kesehatan kepala dinas sosial dan tenaga kerja kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kepala dinas pekerjaan umum kepala satuan polisi pamong praja kepala badan penanggulangan bencana daerah kepala badan pusat statistik kepala kantor pemberdayaan masyarakat kepala kantor pertanahan nasional kota bontang kepala bagian sosial dan ekonomi setda kepala stasiun karantina pertanian kelas wilayah kerja bontang kepala stasiun karantina ikan bontang kasubbag tata usaha kantor ketahanan pangan) unsur dinas perikanan, kelautan dan pertanian unsur bagian sosial dan ekonomi sekretariat daerah walikota bonsai{g, ai'i dara lampiran nomor tanggal tentang peraturan walikota bontang tahun agustus perubahan kedua atas peraturan walikota bontang nomor tahun 2oo9 tentang pembentukan dewan ketahanan pangan kota bontang susunan kelompok kerja dewan ketahanan pangan kota bontang kelompokkerja ketersediaan dan keragaman produk pangan ketua kabid pertanian, kehutanan dan perkebunan dinas perikanan kelautan dan pertanian) anggota kabid pengairan dinas pekerjaan umum) kabid peternakan dinas perikanan, kelautan dan pertanian) kabid perikanan tangkap dan budidaya dinas perikanan, kelautan dan pertanimberdayaan perempuan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana) kasi produksi badan pusat statistik) kasual sosial bagian sosial dan ekonomi sekretariat daerah) kasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura dinas perikanan kelautan dan pertanian) kasi ketersediaan dan keragaman produk pangan kantor ketahanan pangan) kasi gizi dinas kesehatan) kelompok kerja pengendalian kerawanan pangan dan distribusi pangan ketua kabid perdagangan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah) anggota kabid sosial budaya badan perencanaan pembangunan daerah) kabid bina usaha dinas perikanan kelautan dan pertanian) kabid bina marga dinas pekerjaan umum) kabid perhubungan laut dinas perhubungan, komunikasi dan informatika) kabid sosial dinas sosial dan tenaga kerja) kabid pengendalian kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga berencana badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana) kasual ekonomi bagian sosial dan ekonomi sekretariat daerah) kasi penanggulangan kemiskinan kantor pemberdayaan masyarakat) kasi distribusi) kasi pengendalian kerawanan pangan dan distribusi pangan kantor ketahanan pangan) unsur badan penanggulangan bencana unsur yayasan lembaga konsumen indonesia cabang kota bontang iii. kelompok kerja keamanan pangan ketua kabid pengembangan sumber daya kesehatan dinas kesehatan) anggota kabid kesehatan masyarakat dinas kesehatnegakan perundang undangan daerah satpol pp) kasi kesehatan hewan dinas perikanan, kelautan dan pertanian) kasi kependudukan kepala upt. pasar kasi keamanan pangan kantor ketahanan pangan unsur yayasan lembaga konsumen indonesia cabang kota bontang unsur karantina pertanian kelas bontang unsur satuan kerja karantina akan bontang walikota bintang, adi darmaifun tentang rencana ezu pemerintah daerah kota bontang menimbang tahun walikota bontang. bahwa sehubungan dengan perubahan serta saldo lebih tahun sebelumnya, maka perlu merubah peraturan yang telah ditetapkan;51. daerah kota bontang tahun nomor peraturan daerah kota bontang nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kota bontang tahun lembaran daerah kota bontang tahun nomor b); peraturan daerah kota bontang nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kota bontang tahun o12 2o3o lembaran daerah kota bontang tahunrencana kerja pemerintah daerah kota bontang tahun 2ol4 beberapa ketentuan dalam peraturan walikota bontang nomor tahun o13 tentang rencana kerja pemerintah daerah kota bontang tahun berita daerah kota bontang tahun nomor diubah sebagai berikut lampiran bab iii diubah, sehingga berbunyi sebagaimana lampiran peraturan walikota ini. t2. peraturan menteri dalam negeri tentang pelaksanaan peraturan tahun tentang tahapan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; peraturan daerah kota bontang tentang rencana pembangunan rpm) kota bontang tahun nomor tahun pemerintah nomor tata cara, penyusunan, pelaksanaan rencana nomor tahun jangka panjang daerah oo5 2o25 lembaran beberapa ketentuan dalamerita daerah kota bontang tahun o14 nomor diubah sebagai berikut: lampiran bab iii diubah sehingga sebagaimana lampiran peraturan walikota ini. berbunyi lampiran bab\ r . =,a ._a adi darma diundangkan bontang pada tanggal juli sekretaris daerah kota bontanglingkungan tentang pai{akan dinas tenaga non pns kota bontang pemerintah walikota bontang, menimbang bahwa dalam rangka penyesuaian warna pakaian tenaga non pns dengan pakaian pegawai negeri sipil, maka perlu merubah warnaketentuan huruf dan bontang nomor tahun pns lingkungan pemerintah bontang tahun nomor huruf peraturan walikota tentang pakaian dinas tenaga non kota bontang berita daerah kota diubah sebagai ikut;lintas; hari selasa dan rabu: warna khaki hari kamis: batik bontang; dan hari jumat: batikberita daerah kota bontang tahun nomor ytr rajin lampiran nomor tanggal tentang peraturan walikota bontang tahun o15keterangan: lidah bahu papan nama saku baju kancing baju lat pinggang saku celana depan kerah baju nama pemkot bontang lambang kota bontang tanda pengenal sambungan bahu saku celana belakang pdh wanita keterangan: papan nama kancing balu kerah baju nama pemkot bontang lambang kota bontang tanda pengenal saku depan flu belakang pdh wanita berjilbab keterangan: papan nama kancing baju jilbab kerah rebah nama pemkot bontang lambang kota bontang tanda pengenal saku depan flu belakang pdh wanita hamil keterangan: papan nama kancing baju flu kerah rebah nama pemkot bontang lambang kota bontang walikota bontang, adi darius lampiran nomor tanggal tentang peraturan walikota bontang 'tahunpdh motif batik bontang wanita pdh motif batik bontang wanita berjilbab pdh motif batik bontang wanita hamil walikota bontang, f .' . r ai)i darinya lampiran iii nomor tanggal tentang peraturan walikota bontang tahun oktober perubahan atas peraturan{ffi nama pemerintah kota bontang. 6cm lambang kotabontang. papan nama. 2cm 8cm depan pemerintah kota bontang tenaga non pns nama skpd foto 4x4, tandapengenal qrr catatan warna dasar pas foto dan badge putih walikota bontang, u alih,' bei akan nama jabatan alamat kantor pimpinan sapi) nama pangkat nip

menimbang mengingat peraturan walikota bontang nomor 50tahun2015ontangn7.perubahan tahun anggaran lembaran daerah kota bontang tahun nomor memutuskan zz, menetapkan peraturan walikota pertanggungjawaban tentang penjabaran peiiiksanaan anggaran terdiri dari: .r80. .23t, .53t, pendapatan dan belandsahda bantuan sosial jumlah pendapatan rp. rp. rp. rp. rp. belanda bagi hasil belanda bantuan keuangan belanja tak terduga jumlah belanja langsung belanja pegawai belanja barang dan fasa belanja modal jumlaha31 rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. .t73. rp. .,r4 ini. peraturan walikotaoktober walikota bontang adt darma diundangkan bontang pada tanggal oktober sekretaris daerah kota bontang lembam daerah kota bontang tahun nomor

peraturan walikota bontang nomor tahun 2oi5 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur lingkungan pemerintah kota bontang walikota bontlingkungan pemerintah kota bontangusunan standar operasional prosedur sop)kmemutuskan: menetapkan peraturan pei{susunan lingkungan walikota tentang pedoman standar operasional prosedur pemerintah kota bontang domain pen'11s11tttt standar operasional prosedur lingkungan pemerintah kota bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. pedoman penyusunan standar operasional prosedur lingkungan pemerintah kota bontang sebagaimana dimaksud dalam merupakan pedoman bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah kota bontang dalam menyusun standar operasional prosedur. peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang pengundangan peraturan dalam berita daerah mengetahuinya, walikota ini dengan memerintahkan penempatannya ditetapkan bontang pada tanggal november o15peraturan walikota bontang tahun november pedoman penyusunan standar operasional prosedur lingkungan pemerintah kota bontangdan pola pikir (mind set dan budaya kerja (culture sefsatu diantaranya adalah penataan yang diarahkan untuk melakukan peningkatan kinerja instansi pemerintah agar efektif dan efisien. salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk pen5susunan dan implementasi standar operasional prosedur sop) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah. sehubungan ha1 tersebut, maka pemerintah kota bontang memandang perlu menetapkan pedoman penyusunan standar operasional prosedur sop) lingkungan pemerintah kota bontang. maksud dan tujuan maksud dan tujuan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi setiap unit organisasi lingkungan pemerintah kota bontang dalam membantu setiap skpd unit kerja dalam penyusunan sopmeningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. pengertiadalah serangkaian tertulis yang dibeukan oleh pemerintah kota bontang. manfaat sebagai standarisasi cara yang esiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas danmemberikan informasi kualifikasie(customer's needs sehingga dapat memberikan kepuasan kepadapenggunaruang lingkup pedoman ini meliputi jenis, format, tahapan, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengembangan serta pelaporan sop. bab jei{is, format dan tahapan sop jenis adapun jenis jenis sop yang ada dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kegiatan meliputi. format sop dibuat dalam bentuk tabel, tertulis dan diagram alur. format penyusunan sop halaman judul pemerintah daerah skpd standar operasional prosedur top) pelayanan administrasi surat masuk dan surat keluar informasi prosedur yang akan distandarkan identitas instansi judul standar operasional prosedur dari identifikasi kebutuhan satuan perangkat daerah nomor standar operasional prosedur tg1 pembuatan tg1 revisi tgl pengesahan f)iyah lan oleh pengesahan diisi dengan tanggal mulai berlaku (s) disahkan oleh diisi dengan jabatan yang berkompeten vansteratur rvan distandarkavang distandarkan pera.ikatan perlengkapan diisi dengan pen alasan mengenai peralatan dan perlengkapan dibutuhkan daftar yang peringatan diisi dengan penjelasan mengenai kemungkinan kemungkinan resiko yang akarta ]uraian prosedur cara pengisian uraian prosedur pelaksana mutu baku ket pelaksana pelaksana pelaksana persyaratan kelengkapan waktu out putvan bersangkutan. pelaksana diisi dengan pelaksana kegiatan yang ber angkutan, mulai dari jabatan tertinggi sampai dengan jabatan terendah (fungsional umum stafsimbol yang digunakan dalam sop hanya terdiri dari simbol kapsul terminator [ffi]] ;ffi$]]$ untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir; simbol kotak process{ ffiifili j$fisil untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi; simbol belah ketupat decision'( untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan; simbol anak panah panah arrow (,,1r)untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan) simbol segilima page connector f*f )untuk mendeskripsikan hubungan antar simboiyang berbeda ffi i "t; tahapan persiapan membentuk tim dan kelengkapannya. tim terdiri dari tim kota dan tim skpd; a). tim kota terdiri dari ketua kepala bagian organisasi sekretaris sekretaris yang ditunjuk oleh sekda anggota: para sekretaris skpd b). tim skpd terdiri dari ketua sekretaris anggota tugas tim terdiri dari a). tim kota melaksanakan dan mengkoordinasikan semua tahapan penyusunan sop men'sun rencana pelaksanaan dan sosialisasi kegiatan penyusunan sop pada skpd b). tim skpd melaksanakan pen5susunan rancangan sop melakukan identifikasi kebutuhan sop mengumpulkan data dan informasi melakukan analisis prosedur melakukan koordinasi penurunan sop mengkoordinasikan uji coba sop melakukan sosialisasi sop. mengawal pelaksanaan sop melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sop melakukan fasilitas pengkajian ulang dan penyempurnaan penyempurnaan sop melaporkan hasil hasil pengembangan sop kelengkapan tim meliputi fasilitasi yang dibutuhkan tim, yaitu agar tim dapat bekerja dengan baik, seperti: pembiayaan sarana dan prasarana dan kebutuhan lainnya komitmen pimpinan untuk mendukung kerja tim memberikan pelatihan bagi anggota timperllcontoh format identifikasi kebutuhan sop tugas fungsi uraian tugas kegiatan out put aspek kegiatan judul sop (s) analisis kebutuhan sop hal halcontoh format nama dan kode nomor standar operasional prosedur judul sop nomorngesahan sop merupakan tindakan pengambilan keputusan oleh pejabat yang berwenang. sop lingkungan skpd ditetapkan oleh kepala skpd dan disahkan oleh walikot rab iii monitoring dan evaluasi, pengawasan, pengembangan dan pelaporan monitoring dan evaluasi sop: kepala skpd wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sop monitoringevaluasisersan ikut oleh bagian organisasi. pengawasan dan pengembangan atasan langsung secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan sop hasil pengawasan pelaksanaan sop dilaporkan kepada kepala skpd setiap triwulanpelaporan setiap hasil penyusunan sop pada skpd unit kerja dilaporkan kepada walikota melalui bagian organisasi sekretariat daerah kota bontang sebagai unit kerja yang berwenang melakukan evaluasi sop lingkungan pemerintah daerah. walikota bontang, ef adi darma

peraturan walikota bontang nomor taifun tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah walikota bontang, menimbang bahwa dalam rangka memberikan pedoman ketatausahaan pengelolaan keuangan daerah dengan berbasis akrual, perlu m'mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; bahwa untuk melaksanakan maksud huruf perlu ditetapkan peraturan walikota bontang tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuk,maimemutuskan: peraturan walikota tentang sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah dan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah tercantum dalam lampiran peraturan ini; lampiran sebagaimana dimaksud pada angka merupakwalikota bontang nomor tahun ol2sai{g, adi darma diundangkan bontang pada tanggal november o15 sekretaris daerah kota bontang berita daerah kota bontang tahun 2oi5 nomor

peraturan trialikota kota bontang nomor taifun walikota bontang. menimbang bahwa sehubungan adanya perubahan persyaratan dan masa berlakunya izin pembuangan limbah cairata cara pemberian izin pembuangan limbah cairlro59o1o tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. beberapa ketentuan dalam peraturan walikota bontang nomor tahun tentang tata cara pemberian izin pembuangan limbah cair berita daerah kota bontang tahun o05 nomor diubah sebagai berikut: ketentuan dan diubah dan menambah (satu) baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: permohon. permohonan izin sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: mengisi formulir permohonan izin; peta lokasi yang menghubungkan limbah cair dengan tempat pengambilan air; gambar konstruksi instalasi pengolahan air limbah ipar) dan saluran pembuangan limbah; d.lintang berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan; dokumen amdal, ukl upl, atau dokumen lain yang dipersamakan; surat pernyataan tidak akan membuang limbah cair golongan bahan berbahaya dan beracun surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit air pembuangan limbah cair; surat pernyataan bersedia membuang limbah cair sesuai dengan saran teknis dari skpd teknis; surat pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan ketentuan baku mutu limbah cair ya.ng telah ditetapkan; surat pernyataan kesanggupan untuk mengirim hasil pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah kota sekurang kurangnya (satu) kali sebulan; surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair dalam tanah: dan kajian dampak pembuangan air limbah; format permohonan izin dan persyaratan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran peraturan ini. ketentuan dan dibuat sehingga berbunyi sebagai berikut: izin pembuangan limbah cair berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun dan dapat diperpanjang; permohonan perang g, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: surat permohonan; fotokopi izin pembuangan limbah cair yang masih berlaku; kajian dapat pembuangan air limbnovember walikota bontang, :+2oi5 nomor lampiran nomor tanggal tentang peraturan walikota bontang tahun november tata cara pemberian izin pembuangan limbah cair format formulir permohonan izin telp fax.lformulir permohonan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah sumber air ii. format persyaratan perpanjangan ]zinntt, jenis produk nama dagang kapasitas ter datang kapasitas produksi senjatanya jumlah satuan jumlah satuan dst. total proses produksi hezu dan waktu kegiatan usaha jumlah gelombang kerja (shift) per hari . shift jumlah tenaga kerja . orang jumlah jam kerja produksi jam hari hari, truman bulan tahun hari tahun data air sdiatas pengambilan keterangan nama izin nomor pemberi izin tanggal berlaku izin usaha sup) lain mendirikan bangunan mb) lain undang undang gangguan lain lndai. ukuupl injak air baku jelaskan jumlah intake yang digunakan untuk pengambilan air baku dan sebutkan kreasi serta koordinat sesuai dengan tabel bawah ini: nomor nama intake koordinat sumber air baku lintang busur derajat menit detik derajat menit detik penggunaan air fasilitas penggunaan air (m' bulan) air yang recycle (m' bulan) proses produksi utilitas domestik lainnya total iv. data air lima]ah lampirkan lay out industri keseluruhan dan lfutsal llat kontinyu (terus menerus) atau bersilat batch (tidak dihasilkan secara lurus menerus, hanya dibuang pada waktu tertentu saja). sumber air limbah volume (mr hari; karakteristik air keterangan proses produksi utilitas domestikparameter satuan minimum maksimum rata rata fisik temperatur tds ln'pjl tss ms l kimia salinitas psu besi fe) eil mangan mn) mg barium ba) mxl tembaga cu) ll, eil seng zn) mg at. krom heksavalen cr"') krom total cr) kadmium cd) msl raksa hg) timbal pb) mr status sn) jj,ejl arsen (ds) ijj,cjl selenium se) c l nikel ni) kobalt co) j.pjl sulfida lil.pjl fluorida mr l klorin bebas clr) j'ejl amonia bebas me l nitrat no3 n) n,sjl nitrit no2 n) ma l bod mc l z). cod cell fenol rr, eil minyak nabati eil minyak mineral n]. eilaordil'at intermiten atau musiman, dengan mengisi tabel berikut: nama saluran pembuangan sumber limbah frekuensi aliran hari pcr minggu lan p0r tahun debit total volume rata ra bulanan maksimum harian bulanan maksimum harian jangka waktu pembuangan limbah dari tg1. b1. thn. sampai dengan t91. b1n. 1hn. titik mts tpembuangan lintang bujur kedalaman (m) sumber air penerima derajat menit detik derajat menit detik istilah jumlah air limbah yang dibuang. jika jumlah titik pembuangan lebih dari lsumber limbah deskripsi pengolahan arr limbah nama proses kegiatan debit raja rata vl. leruntukan laut jarak dari titik pembuangan air limbah (m) keterangan\ull) terhadap peruntukan atas. vii, kaj ian pembuangan air mts jelaskan dan lengkapi informasi liparameter satuan lokasi iii fisika kecerahan kekeruhan ntu tss myl temperatur lapisan minyak kimia salinitas psu oksigen terlarut do) m!tl bod nj.pji amonia total nh1 n) myl fosfat oa ms l nitrat or ms l sianida cn) mp l sulfida h.s) mc l pah poliaromatik hidrokarbon) p l senyawa fenol total pcb total folklor fenil) ell surfaktan (deterjen) mdl minyak dan lemak mlt pestisida rdl tbt (tribute tin) f9l logam terlarut raksa hs) myl kromium heksavalen "') tyl arsen as) ms. kadmium cd) mgl tembaga cu) mc l timbal pb) mdl sang zn) p l nikel ni) ay' biologi colilbrm (total)' mpn l(x) patogen scl l( plankton scl rnloclirnpahan, dominasi, diversity.as, distribusi ruang waktu, pertumbuhan dan reproduksi, iickuc.hioakumulasi atau persistcnsi dari air limbah yang dibuang; penentuan zonaokt)list0krelviiibawah]lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi. walikota bontang, < _ _ . ._. adi darma

peraturan walikota bontang nomor 55tahun2015 tentang tata cara dan tahapan pengenaan sanksi administrasi bangunan gedung walikota bontang. menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah kota bontang nomor tahun o1l tentang bangunan gedung, perlu menetapkan peraturan walikota bontang tentang tata cara dan tahapan pengenaan sanksi administrasi;.tar'.bangunan gedung lembaran daerah kota bontang tahun 201l nomor3); peraturan daerah kota bontang nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayahapan pengenaan bangunan gedung. tentang tata cara dan sanksi administrasi bab ketel{tuan umum dalam peraturan walikota ini dimaksud dengantim penertiban adalah tim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan penertiban bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang undang kegiatan budaya maupun kegiatan khususruang dan sesuai peruntukannya. bab sanksi administrasi bagian kesatu umum setiap pemilik dan atau pengguna bangunan gedung yang tidak memiliki imb atau mendirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan imb dikenakan sanksi administrasi. sanksi administrasi terhadap bangunan gedung yang tidak memiliki imb sebagaimana dimaksud pada meliputi: peringatan tertulis; dan perintah pembongkaran bangunan gedung. sanksi administrasi terhadap bangunan gedung yang didirikan tidak sesuai dengan imb sebagaimana dimaksud pada meliputipencabutan sertifikat baik fungsi bangunan gedung; atau perintah pembongkaran bangunan gedung. bagian kedua tata cara dan tahapan pengenaan sanksi administrasi terhadap bangunan gedung yang tidak memiliki imb pemilik dan atau pengguna bangunan gedung yang mendirikan bangunan tidak memiliki imb diberikan peringatan tertulis secara berturut turut sebanyak (tiga) kali;japabila teguran tertulis sebanyak (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada tidak diindahkan, maka akan dilakukan pembongkaran bangunan gedung yang disertai dengan surat pembongkaran bangunan gedung yang dikeluarkan oleh walikota. pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim pembongkaran yang ditetapkan dengan keputusan walikota bontang. bagian ketiga tata cara dan tahapan pengenaan sanksi administrasi terhadap bangunan gedung yang tidak sesuai dengan imb pemilik dan atau pengguna bangunan gedung yang mendirikan bangunan gedung tidak sesuai dengan imb:yampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh pemilik dan atau pengguna bangunan gedung. apabila pemilik dan atau pengguna bangunan gedung tidak bersedia menandatangani tanda terima, maka dibuatkan berita acara penolakan yang diketahui dan ditindaklanjuti oleh (dua) orang saksi. apabila pemilik dan atau pengguna bangunan gedung tidak berada ditempat, maka dalam jangka waktu (dua) hari kerja secara berturut turut, maka surat peringatan diserahkan kepada ketua setempat dan dibuatkan tanda terima. pemilik dan atau pengguna bangunan gedung yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam diberikan sanksi sebagai berikut:atau pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf diberikan untuk jangka waktu masing masing (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu peringatan tertulis ketiga berakhir. apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada pemilik dan atau pengguna bangunan gedung tetap tidak mengindahkan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam dikeluarkan perintah pembongkaran bangunan gedung. perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pemilik dan atau pengguna bangunan gedung atau pemerintah daerah. pemilik dan atau pengguna bangunan gedung diberikan tenggang waktu (tujuh) hari kerja untuk melaksanakan perintah pembongkaran. apabila tenggang waktu (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada tidak dilaksanakan pembongkaran, maka pemerintah daerah melaksanakan pembongkaran bangunan gedung oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan walikota bontang. biaya pembongkaran bangunan gedung diberikan kepala pemilik dan atau pengguna bangunan gedungbontang nomor tahun 2oi5 tentang petunjuk pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok menimbang mengingat walikota bontang. bahwa dengan diundangkannya peraturan daerah kota bontang nomor tahun ol2 tentang kawasan tanpa asap rokok, perlu diatur petunjuk pelaksanaannyatunjuk pelaksanaan kawasan tanpa asap rokokli12o11 tentang pedoman kawasan tanpa rokok. peraturan daerah kota bontang nomor tahun tentang kawasan tanpa asap rokok lembaran daerah kota bontang tahun nomor menetapkan memutuskan: peraturan walikota tentang petunjuk pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok bab ketentuan umumontang. pimpinan atau penanggungditempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok dan kawasan terbatas merokok, baik milik pemerintah maupun swasta. merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok. kawasan tanpa asap rokok adalah tempat atau area meliputi kawasan dilarang merokok dan terbatas merokok. kawasan dilarang merokok adalah tempat atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi tentang rokok dan atau digunakan untuk metelahempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pekerja aan. tempat khusus merokok adalah tempat atau area yang dipergunakan untuk kegiatan menghisap rokok pada kawasan terbatas merokok. gugus tugas adalah satuan tugas penegak peraturan yang terdiri dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah yang ditunjuk oleh kepala daerah. bab maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk dalam penyelengaraan kawasan tanpa asapb iii ruang lingkup ruang lingkup petunjuk pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok meliputi: penetapan kawasan terbatas merokok; bentuk atau desain tempat khusus merokok dan tata cara pemasangan tanda petunjuk larangan merokok; tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat; dan tata cara penegakan kawasan tanpa asap rokok. bab pendeta,part kawasan terbatas merokok kawasan terbatas merokok meliputi: tempat umum; tempat kerja; sarana olahraga; dan tempat lain yang ditentukan. tempat umum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pasar; tempat wisata; tempat hiburan; hotel; restoran rumah makan; supermarket mall; terminal angkutan umum; pelabuhan; bandara; dan tempat umum lainnya. tempat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun tni dan polri; perkantoran swasta; industri; pabrik; bengkel; dan tempat kerja lainnya. sarana olahraga sebagaimana huruf meliputi dimaksud pada gedung olahraga; lapangan sepak bola; lapangan futsal; lapangan tenis; gedung olahraga bulu tangkis; dan sarana olahraga lainnya. tempat lain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab bentukatau desain tempat khusus merokok dan tata cara semasa.tiga tanda petunjuk larangan merokok bagian kesatu bentuk atau desain tempat khusus merokok tempat khusus merokok hanya dibuat pada kawasan terbatas merokok. pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan terbatas merokok wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok. tempat khusus merokok dapat berupa tempat tertutup dan terbuka. tempat khusus merokok tertutup sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan sebagai berikut terpisah dari ruangan area yang dinyatakan dilarang merokok; dilengkapi alat penghisap udara; memiliki sirkulasi udara yang memadai; terdapat informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; jauh dari tempat lalu lintas orang; jauh dari pintu masuk dan keluar; dilengkapi sabak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan dilengkapi cerobong asap. tempat khusus merokok pada ruangan terbuka sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan sebagai berikut terpisah secara fisik dan terletak diluar gedung; jauh dari pintu masuk dan keluar; terdapat tanda petunjuk tempat khusus merokok; dan terdapat informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan. bentuk atau desain tempat khusus merokok disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan pimpinan dan atau penanggungjawab kawasan wajib membuat tanda petunjuk peringatan larangan merokok. tanda petunjuk larangan merokok pasang pada lokasi yang dapat mudah dilihat semua pengunjung. tanda petunjuk minimal memuat informasi sebagai berikut larangan untuk merokok dan sanksi sesuai perda tahun arah tempat khusus yang disediakan untuk merokok pada kawasan terbatas merokok; dan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan. bagian kedua tata cara pemasangan tanda petunjuk larangan merokok tanda petunjuklarangan merokok yang bertuliskan anda memasuki kawasan dilarang merokok". pada setiap kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan terbatas merokok wajib menempatkan tanda petunjuk larangan merokok yang bertuliskan anda memasuki kawasan terbatas asap rokok'. pada setiap ruangan kawasan tanpa asap rokok wajib menempatkan tanda petunjuk larangan merokok dengan ukuran minimal cm. pada setiap angkutan umum wajib menempatkan tanda petunjuk larangan merokok dengan ukuran minimal cm. pada setiap pintu masuk tempat tempat umum dan tempat kerja yang dinyatakan sebagai kawasan terbatas merokok wajib menempatkan tanda petunjuk larangan merokok dengan ukuran minimal cm. pimpinan dan atau penanggungjawab kawaspenghentian sementara kegiatan; dan atau pencabutan izin. peringatperingatan tertulis diabaikan maka dilakukperingatyang membidangi kesehatan. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh walikota. bab tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat masyarakat berperan serta dalam mewujudkan kawasan f^ ^ ^ ^^ pokok. la.rr pd. peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui: pengawasan pada kawasan dilarang dan terbatas merokok; pemberian bimbingan penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; menjaga dan memelihara kualitas udara yang bersih dan sehat terbebas dari asap rokok; dan memberikan informasi laporan tentang pelanggaran kepada pemilik penanggung jawab sarana dan aparat penegak hukum. bab \rii tata cara penegakan kawasan tanpa asap rokok penegakan kawasan tanpa asap rokok dilaksanakan oleh satuan tugas. satuan tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari satuan kerja perangkat daerah terkait yang dikoordinir oleh satuan polisi pamong praja. (s) (l) satuan tugas sebagaimana dimaksud pada (l) ditetapkan oleh walikota. penegakan kawasan tanpa asap rokok dilakukan dengan cara sebagai berikut razia berkala pada kawasan tanpa asap rokok; pemberianperingatan; pencabutan izin dan atau penutupan sarana; dan penjatuhan sanksi pidana. razia sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan meninjau lokasi langsung pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok. objek razia adalah perokok, penjual rokok, sarana dan lingkungan sekitar kawasan tanpa asap rokok. pemberian peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada individu dan atau pimpinan penanggungjawab kawasan. peringatan sebagaimana dimaksud pada diberikan secara bertahap berdasarkan peraturan walikota ini. penjatuhan sanksi pencabutan izin dan atau penutupan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setelah melalui tahapan pemberian peringatan. penjatuhan sanksi pencabutan izin dan atau penutupan sarana dilakukan apabila penanggung jawab sarana telah memperoleh peringatan tertulis sebanyak (dua) kali dan tidak ada perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangbab viii ditutup peraturan walikota ini l:,, l^ ^l ^ u.r llr lr4rr br\arr. mulai berlaku pada tanggalpada tanggal sekretaris bontang november daerah kota bontang berita daerah kota bontang tahun nomor

neilakukannya perubahan tarif dan adanya penambahan objek retribusi pada retribusi pertokoan, yakni pada space petak toko pasar modern amuntai, maka guna legalisasi atas pemungutan objek retribusi tersebut, perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pertokoan, bahwa perda tentang perubahan kedua atas retribusi pertokoan ini telah dievaluasi sebagaimana hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur kalimantan selatan nomor kum tanggal februari tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pertokoperda kab. hsu tahun nomor ttg perubahan kedua atas retribusi pertoko. tarif retribusi pertokoan pada pasar modern amuntai sebagaimana ditetapkan dalam lampirnomor tahun tentang retribusi pertokoan lembaran daerah kabupaten hulu sungai utara tahun nomor diubah dengan rinciab. hsu tahun nomor ttg perubahan kedua atas retribusi pertokoan peraturan daerahlinan sesuai aslinya kepala hukum, ya. penyok an syahrini, perizinan angkat nip. perda kab. hsu tahun nomor ttg perubahan kedua atas retribusi pertokoan lampiran peraturan daerah kab. hulu sungai utara nomor tahun tanggal maret struktur dan besaran tarif retribusi pertokoan space luas satuan tarif total petak petak per per besaran tarif (m2) bulan m2x satuan tarifluasan per bulan lantai space sesuai rp. luas rp. perda kab. hsu tahun nomor ttg perubahan kedua atas retribusi pertokoan space luas satuan tarif total petak petak per per besaran tarif bulan satuan tarif lantai iii space sesuai rp. luas rp.petak amuntai gedung petak sesuai rp. luas rp. dan (bersifat luasan per hari halaman insidentil) pasar modern amuntai keterangan: untuk objek retribusi pada pasar modern amuntai eks plaza amuntai tarif retribusi petak toko space tidak termasuk biaya listrik dan air, biaya listrik dan air ditanggung oleh penyewa, setiap penyewa yang menempati space lapak dihitung berdasarkan luas space atau luas lapak yang dipakai dan ditetapkan sesuai perjanjian sewa menyewa, perubahan tarif retribusi dapat dilakukan, sepanjang penetapannya mengacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. bupati hulu sungai utara, cap ttd abdul wahid perda kab. hsu tahun nomor ttg perubahan kedua atas retribusi pertoko, sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karna tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah lakukan mengenai hukum semenjak montesguieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karna keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendirperlukan dalam kehidupan masyarakat. bahwa pemohon melalui surat permohonan tanggal februari telah daftarkan kepada kepaniteraan pengadilan negeri menggali dengan register perkara nomor pid. pra pn. mgl sehinggayang menyatakan bahwa seluruh tersangka yang melarikan diri sehingga masuk kedalam daftar pencarian orang dpo), dilarang mengajukan upaya praperadilan. ketentuan ini berlaku untuk seluruh tersangka dpo baik yang dinyatakan oleh kepolisian, kejaksaan ataupun kpk. berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisis bahwatersebut untuk menjamin tegaknya keadilan hak asasi manusiaena yang menjadi subjek maupun objek perkara yang dilaporkan oleh pelapor adalah keliru dalam mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan dari aparat penegak hukum, tentunya sudah memiliki alasan alasan atau dalil dalil yang kuat dari pihak pemohon dan permohonan praperadilandasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan nomor putusan pid. pra pn. mgl) terhadap tersangka tindak pidana yang masuk dalam daftar pencarian orang dpo) pertimbangan hakim adalah hal hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. dalam menentukan tercapainya suatu putusan yang mengandung keadilan, kepastian hukum serta kebermanfaatan bagi pihak yang bersangkutan diperlukan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan praperadilan. oleh karena itu pertimbangan hakim keadilan progresif volume nomor maret perlu dilakukan secara baik, cermat dan teliti dalam menentukan atau memeriksa suatu perkara sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. dalam menjatuhkan putusan, hakim melakukannya berdasarkan teori ataupun hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. hal ini dikarenakan keputusan hakim sangat penting dalam mencapai kepastian hukum, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang keputusannya menjadi tolak ukur untuk tercapainya kepastian hukum tersebut.(ex aeguoet bono) dan mengandung kepastian hukum, di "ny" selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal hal sebagai berikut: pokok persoalan dan hal hal yang diakui atau dalil dalil tidak disangkal. adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta hal hal yang terbukti dalam persidangan. adanya semua bagian dari petit penggugat harus dipertimbangkan diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan." berdasarkan hasil wawancara dengan bapak donny s.h. selaku hakim pengadilan negeri menggali, beliau menerangkan sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal hal penting dalam suatu persidangan. didalam putusan perkara nomor: pid. pra pn. mgl, disebutkan beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusnya. dalam hal menjatuhkan putusan praperadilan menurutnya hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan mukti auto. praktek perkara perdata pada pengadilan agama. pustaka pelajar, yogyakarta, hlm. pia hlm. ibid. hlm. keadilan progresif volume nomor maret fakta fakta dalam persidangan adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut menimbang, bahwa terhadap syarat subjek dan objek majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan dari surat edaran mahkamah agung nomor tahun tentang larangan pengaju, yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan praperadilan, dan dalam persidangan pemohon telah mengajukan bukti surat panggilan dan dan merupakan surat panggilan terhadap pemohon masing masing tertanggal februari dan februari dan telah diterima oleh saksi saudi selaku kepala kampung bawang tirto mulyo tertanggal februari dan februari akan tetapi pemohon tidak datang untuk menemui memohon. berdasarkan keterangan saksi arie putra setiawan menerangkan bahwa yang mengantar surat panggilan tersebut namun tidak bertemu dengan pemohon, akan tapi bertemu dengan ibu pemohon bernama amini, selanjutnya ibu pemohon mengatakan kepada saksi arie putra setiawan bahwa tidak mengetahui keberadaan pemohon, kemudian pada saat itu ibu pemohon tidak bersedia menerima surat panggilan tersebut sehingga diteruskan kepada saksi saudi selaku kepala kampung agar menyerahkan surat panggilan tersebut kepada pemohon, selanjutnya saksi saudi pergi kerumah pemohon akan tetapi pemohon tidak berada ditempat sehingga saksi saudi menyerahkan surat panggilan tersebut kepada ibu pemohon dan diterima sendiri oleh ibu pemohon, selanjutnya saksi arie putra setiawan juga mengantarkan surat panggilan yang kedua kepada pemohon namun pemohon tidak berada dirumahnya dan hanya bertemu dengan istri pemohon. bahwa oleh karena pemohon telah dipanggil sebanyak (dua) berdasarkan bukti, secara berturut turut namun tidak pernah hadir, selanjutnya memohon mengeluarkan bukti surat perintah membawa tersangka, dengan alasan demi kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana tertanggal maret selanjutnya saksi saudi mengeluarkan surat keterangan dar pemerintah kabupaten tulang bawang kecamatan banjar baru kampung bawang tirto mulyo nomor btm bb ii1 tertanggal maret dalam bukti surat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon kurang lebih dua puluh hari tidak ada kediamannya, selanjutnya memohon menerbitkan surat daftar pencarian orang dpo) nomor dpo bareskrim, tertanggal maret kepada pemohon. bahwa dalam surat edaran mahkamah agung nomor tahuaftar pencarian orang dpo)keadilan progresif volume nomor maret berwenang, sehingga permohonan praperadilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dalam surat edaran mahkamah agung nomor tahun pada poin pertama hanya menyebutkan bahwa "dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang dpo) maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan", kemudian pada poin keduhakimbahwa berdasarkan semua. karenapokemudian pada poin kedua jugberdasarkan uraian diatas hakim tetapiii. penutup berdasarkan pada pembahasan dan uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. proses penyidikansuatu tekanan dari pihak manapun. kemudian dapat kitaagar dapat menjamin tegaknya keadilan hamserta permohonan praperadilan yangkeadilan progresif volume nomor maret nomor tahun sema ini membatasi kewenangan hakim memutus perkara praperadilan. hakim akan kehilangan independennya memutus perkara ini. padahal, itu telah dijamin undang undang kekuasaan kehakiman bahwa independensi hakim tidak bisa intervensi dari pihak manapun termasuk mahkamah agung itu sendiri menyangkut putusan. bila status tersangka berstatus dpo oleh kepolisian, berarti sudah melalui proses beberapa pemanggilan, tetapi tetap tidak hadir. namun, jika ini melarikan diri atau dpo, bagaimana parameter dari melarikan diri itu, seperti apa belum dijelaskan dalam sema tersebut. hal tersebut dapat menjadi perdebatan dan perbedaan persepsi terhadap arti dan kapan melarikan diri itu dilakukan. dalam hal ini sema larangan tersangka berstatus dpo mengajukan praperadilan, tidak dapat mengalahkan berlakunya undang undang. karena itu, seharusnya aturan larangan praperadilan ini dituangkan dalam rancangan undang undang kitab undang undang hukum acara pidana ruu kurap). berdasarkanurat edaran mahkamah agung sema) nomor: tahun kemudia(niet vanklijke vierklaard). setelah menarik simpulan seperti uraikan atas, maka penulis memberikan saran saran sebagai berikut: untuk menghindari terjadinya permohonan praperadilan dari masyarakat, kepolisian, khususnya aparat penyidikan harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan kurap yang mengatur praperadilan agar lebih berpihak kepada para pencari keadilan. kemudian perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap surat edaran mahkamah agung sema) nomor: tahun karna sema tersebut yang memiliki unsur mencederai keadilan, karna seseorang yang ingin mengajukan praperadilan untuk mencari keadilan terhadap proses hukum, akan tetapi terbatas oleh sema ini. maka perlu jelas. keadilan progresif volume nomor maret iv. daftar pustaka.. mulai dan bara nawawi. bunga rampai hukum pidana. alumni. bandung.. much. faisal salam. hukum acara pidana dalam teori praktek, mandar maju, bandung. mulai. kapita semesta sistem peradilan pidana, universitas diponegoro, semarang. mukti auto. praktek perkara perdata pada pengadilan agama. pustaka pelajar, yogyakarta. ratna nurul aliah. praperadilan dan ruang lingkupnya. akademika pressing. jakartaperaturan perundang undangan kitab undang undang hukum pidana kitab undang undang hukum acara pidanai, tahun sumber lain agus raharjo. profesionalisme polisi dalam penangkapan hukum. jurnal dinamika hukum. volume nomornomorutusan hakim terhadap tersangka dalam status daftar pencarian orang (dpo) pasca melakukan pra peradilan studi putusan perkara nomor: pid. pra pn. mgl): within the framework holding justice, legal certainty and the rights suspects, lawmakers create new institution, namely the arterial institution. institutions for the protection suspects' rights and dignity, the protection suspects gets unauthorized behavior acts without reason based the law. pre trial the authority the district court examine and decide the legality, whether not the arrest legitimate whether the investigation terminated the termination the prosecution request compensation repair the suspect assistance. then the criminal suspect included the people's search list dpo) the case filing arterial petition has been carried out the supreme court circular letter sema) number concerning, arterial for suspects who bring themselves are the status the people's search list hereafter referred dpo). keywords: arterial, malfunction, list people search, judge determination pendahuluandengan ketentuan tersebut makaisi lain juga, negara hukum yang demokratis tercermin dengan terselenggaranya peradilan yang bebas dan tidak memihak.' praperadilan indonesia merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, dan, hlm. keadilan progresif volume nomor maret diajukan pengadilan. sebagaimana telah diatur dalam angka kitab undang undang hukum acara pidana kurap). dasar terwujudnya praperadilan menurut pedoman pelaksanaan kurap adalah sebagai berikut, mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengaturan pengaturan dari hak hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang atur dalam undang undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak hak asasi tersangka diadakan lembaga yang dinamakan praperadilan. pembicaraan mengenai proses penegakan hukum dalam menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. perumusan pemikiran pembuat undang undang hukum yang tuangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu jalankan, sedangkan hukum yang baik bentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara) kepentingan individu dan kepentingan pribadi. praperadilan sebagai lembaga yang lahir bersamaan dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang kitap undang undang hukum acara pidana kurap). praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri dan terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan angka jo. kurap dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri untuk praperadilan. lembaga praperadilan bukan merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat martabat, kemampuan kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. lembaga praperadilan juga merupakan lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana. dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. penangkapan dapat dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan. kemudian dalam penetapan tersangka termasuk objek praperadilan, namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan. dalam perkembangan praktek hukum bermunculan pengajuan permohonan praperadilan dari pihak pihak yang merasa dirugikan atas penetapan dirinya menjadi tersangka oleh penyidik. pada kesempatan ini timbul problematika hukum, beberapa diantaranya pemohon tersebut oleh penyidik ratna nurul aliah. praperadilan dan ruang lingkupnya. akademika pressing. jakarta, hlm. ibid, hlm. keadilan progresif volume nomor maret dimasukkan dalam daftar pencarian orang dpo), dikarenakan acap kali tidak menghadiri panggilan dari penyelidik, sehingga statusnya dapat ditingkatkan menjadi tersangka, dan atau menghilang ketika status penyelidikannya ditingkatkan menjadi seorang tersangka. dengan adanya kecenderungan upaya para tersangka untuk menghindari peradilan, kemudian mahkamah agung mengeluarkan surat edaran mahkamah agung sema) nomor tahun yang dikeluarkan pada tanggal maret tentang,yang selanjutnya sebut dpo). bahwa memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status dpo. mahkamah agung memberikan petunjuk, dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status dpo. maka tidak dapat diajukan permohonan oleh penasehat hukum atau keluarganya, jika permohonan tetap ajukan oleh penasehat hukum atau keluarganya maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima, kemudian terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. salah satu yang terjadi dalam perkara praperadilan yang diputus pengadilan negeri menggali nomor: pid. pra pn. mgl. tentang tindak pidana perusakan barang sebagaimana dimaksud dalam atau kuh pidana berdasarkan laporan polisi nomor: lp iv polda lampung res tuba yang dilakukan oleh terlahir mulyono keep bin suwardi yang bekerja sebagai wiraswasta dan berkependudukan kampung bawang tirto mulyo kecamatan banjar baru kabupaten tulang bawang. kemudian dilaporkan kepolisian polres tulang bawang oleh muslim bakar pelapor. bahwa pada tanggal februari pemohon melalui surat permohonan telah mengajukan permohonan praperadilan yang telah daftarkan kepaniteraan pengadilan negeri menggali. selanjutnya dimuka persidangan hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa pemohon agar menghadirkan pemohon dimuka persidangan, akan tetapi kuasa pemohon setelah diberikan waktu yang cukup ternyata tidak sanggup untuk menghadirkan pemohon, selanjutnya hakim menghubungkan pertimbangan tersebut dengan surat edaran mahkamah agung sema) nomor tahun yang dikeluarkan pada tanggal maret maka cukup beralasan bagi hakim praperadilan yang menangani perkara ini menyatakan bahwa permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima (niet vanklijke vierklaard) dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya nihil. ii. pembahasan proses penyidikan tindak pidana perusakan barang oleh polres menggali untuk membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana itu, hukum pidana dan segala pengaturannya diatur dalam kitab undang undang hukum pidana serta kitab undang undang hukum acara pidana. menurut roshan salehitu rowspan saleh, dikatakan simons dalam sofyan keadilan progresif volume nomor maret sastrawidjaaj bahwa strafbaar feat itu adalah kelakuan (handling) yang diancam dengan pidana, yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab . dalam hal ini kepolisian merupakan lembaga dalam sub system spp sistem peradilan pidana) yang mempunyai kedudukan pertama dan utama, tugas polisi dalam rangkaian spp adalah melakukan penyidikan yang berkunjung pada dihasilkannya berita acara pemeriksaan bap). dalam penyidikan ini polisi menggali keterangan dan mengumpulkan bukti kepada tersangka." berdasarkan uraian atas tindakan penyidikan penekanan diletakan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan pelakunya. berdasarkan hasil penelitian kepolisian polres tulang bawang, menurut bapak sandy galih,. sh.,sik selaku penyidik polres tulang bawang beliau menerangkan angka kurap, bahwa penyidik itu polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil ppn) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan. sedangu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan kerangkanya. sesuai dengan angka kurap tersebut, tugas pokok penyidik yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti bukti agar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. berdasarkan adanya perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam maka tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana formil. sedangkan untuk terwujudnya perbuatan seperti merusak dan menghancurkan diperlukan adanya akibat rusaknya atau hancurnya benda, maka sesungguhnya tindak pidana ini tidak dicantumkan.h1m. agus raharjo. profesionalisme polisi dalam penangkapan hukum. jurnal dinamika hukum. volume nomor, hlm. keadilan progresif volume nomor maret secara tegas dalam rumusan seperti halnya penipuan dan pemerasan, tetapi akibat ini sudah terkandung secara terselubung didalam unsur perbuatan. untuk tindak pidana yang dirumuskan dengan cara mencantumkan unsur tingkah lakunya secara tegas, yang disamping itu juga mencantumkan unsur akibatnya baik secara tegas maupun secara terselubung maka dapat disebut sebagai tindak pidana formil materil. untuk menunjang tugas pokok penyidik agar dapat berjalan dengan lancar penyidik diberi wewenang untuk melaksanakan kewajibannya, seperti yang tercantum dalam kurap yang berbunyi, dan penyitaan.setelah memanggil sesorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi kemudian sejak tanggal mei mulyono tetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana perusakan barang sebagaimana maksud dalam kuh pidana yang berisi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan penghancuran atau perusakan barang sehingga seseorang merasa rujukan akibat perbuatan perusakan hingga benda itu tidak dapat digunakan kembali terhadap sesuatu benda. tindak pidana perusakan barang dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp) diancam dengan hukuman paling lama (dua) tahun (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak epat ribu lima ratus rupiah. ada beberapa unsur yang dipenuhi dalam tindak pidana penghancuran atau perusakan barang yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. unsur objektif menghancurkan, merupakan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi. menghilangkan barang. seluruhnya atau kepunyaan orang lain unsur subjektif dengan sengaja dan melawan hukum. mulai dan bara nawawi. bunga rampai hukum pidana. alumni. bandung. hlm. keadilan progresif volume nomor maret selanjutnya dalam perkara ini telah sesuai dengan unsur serta hasil penyidikan atas nama tersangka mulyono md. kep yang mana proses penyidikan telah (lengkap). atas dasar undang undang guna memenuhi kewajibannya, penyidik melakukan pemanggilan kepada tersangka namun tersangka tidak dapat temui, kemudian setelah dilakukan pemanggilan (dua) kali namun tidak untuk memenuhi panggilan penyidik. bahwa mengingat tidak diketahui keberadaan tersangka prinsipal yang sudah (dua puluh) hari meninggalkan rumah, penyidik menerbitkan status daftar pencarian orang dpo) yang menerangkan bahwa an. mulyono telah meninggalkan rumah lebih kurang (dua puluh) hari tidak dapat temui., larangan status daftar pencarian orang mengajukan praperadilan, bahwa penyidikan dilakukan secara independen tanpa intervensi, tidak ada dasar hukum adanya proses praperadilan menunda kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan hukum. dalam hal melakukan penyidikan, selaku penyidik telah melakukan penyidikan dalam pemeriksaan terlahir telah sesuai dengan standart operasional prosedur sop) dan menurut beliausama halnya dengan yang diutarakan oleh adi wibowo anggota kepolisian selaku penyidik pembantu, menerangkan bahwa penyidikan atau yang biasa disebut pengusutan sudah sesuai dengan menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana yaitu bapak muslim bakar serta penasehat hukumnya. kemudian melakukan tindakan pertama tempat kejadian dengan melihat kerusakan yang terjadi. melakukan pemeriksaan dan memanggil orang untuk didengar untuk diperiksa sebagai tersangka yaitu bapak mulyono serta saksi dalam perkara ini yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. hal ini merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan atau merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan, oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan. perbuatan mendidik atau mengusut merupakan usaha atau tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul, hlm, keadilan progresif volume nomor maret terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu, serta siapa yang terlibat dalam perbuatan itu. dalam kata lain, penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. berdasarkan uraian diatas,dapat mengajukan praperadilan. untuk menjamin tegaknya keadilan ham, sistem hukum telah atur dalam kurap untuk menyediakan praperadilan bagi korban salah tangkap, salah tahan, salah tuntut, untuk membela hak haknya dan menuntut ganti kerugian, serta rehabilitasi yang berikan oleh negara, dalam mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan dari aparat penegak hukum kepada praperadilan, tentunya harus memiliki alasan alasan yang kuat dari pihak yang memohon. agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen. dengan adanya lembaga praperadilan, kurap telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana"! sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. sistem peradilan pidana spp) berasal dari kata yaitu sistem dan peradilan pidana .much. faisal salam. hukum acara pidana dalam teori praktek, mandar maju, bandung, hlmhlm. keadilan progresif volume nomor mare" berdasarkan hasil wawancara bersama bapak dr. bambang hartono s.h.,m. hum selaku kuasa hukum pada kantor hukum biro konsultasi dan bantuan hukum universitas bandar lampung bkb ubl), beliau menjelaskan bahwa alasan dan dalil permohonan praperadilan bahwa tidak sahnya penangkapan tersangka oleh memohon,maka tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. pemohon keberatan dalam penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan telah melakukan tindak pidana perusakan baranguatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain sebagaimana dimaksud dalam kuhp oleh memohon kepada pemohon. tindakan memohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka yang tidak pasarkan pada materi perkara tidak benar dan tidak tepat sebagai alat bukti yang sah, bahwa hal ini diperkuat oleh putusan pengadilan negeri menggali perkara perdata yang amar putusan dari perkara tersebut adalah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima yang dalam pertimbangan hakim menyatakan menimbang, setelah majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak penggugat, penggugat mengetahui lokasi tanah sengketa, namun tidak tegas mengetahui batas batas objek sengketa bahwa atas putusan pengadilan negri menggali tersebut perkara ini berlanjut upaya banding pengadilan tinggi dan kasasi mahkamah agung. pada pokoknya objek sengketa tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi non eksekutable karna objek yang dipersengketakan oleh pihak pemohon nyatanya tidak jelas (eror object) dan tidak dapat jalankan serta tidak dapat dijadikan non eksekutable (tanah yang akan eksekusi tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam amar putusan) sesuai dengan berita acara eksekusi. jika kita kaji dan bandingkan antara objek sengketa dalam gugatan perdata nomor: pdt. g. pn. mgl pdt pt. tjk pdt tersebut dengan objek perkara dalam laporan polisi nomor: lp iv polda lampung res tuba adalah dengan menggunakan objek perkara yang letaknya sama sehingga dalam hal ini seharusnya pihak memohon tidak menjalankan perkara ini tahap yang lebih lanjut dikarenakan adanya kesalahan pada objek sengketa yang laporkan oleh pelapor muslim bakar (error object) sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi denan nomor perkara puu sii dan peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan dalam dan maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. mulai. kapita semesta sistem peradilan pidana, universitas diponegoro, semarang. hlm. keadilan progresif volume nomor maret

salinan walikota sibolga provinsi sumatera utaradengan rahmat tuhan yang maha esa walikota sibolga, menimbang aa. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja camat dan lurah yang lebih maksimal perlu dilakukan evaluasi yang merupakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja camat dan lurah oleh pemerintah kota sibolga yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistem informasi penilaian kecamatan dan kelurahan menggunakan aplikasi yang berbasis web yang dioperasikanvinsi sumatera utara, memutuskan:sibolga. pemerintah. pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kota sibolga. walikota adalah walikota sibolga. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota sibolkecamatan dilingkungan pemerintah kota sibolga merupakan bagian wilayah dari daerah kota sibolgselaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. evaluasi kinerja camat adalah proses penilaian kinerja camat yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi. evaluasi kinerja lurah adalah proses penilaian kinerja lurah yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi. peninjauan lapangan adalah penilaian yang dilakukan secara langsung dilapangan lokasi kecamatan dan atau kelurahan yang dinilai. sistem informasi penilaian kecamatan dan kelurahan adalah merupakan aplikasi sistem informasi elektronik berbasis web yang dioperasikan secara online. bab maksud dan tujuan evaluasi kinerja camat dan lurah dimaksudkan, adalah sebagai pedoman penilaian kinerja camat dan lurah dalam kegiatan kewilayahan dan hubungan kemasyarakatan, dan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kepada camat dan lurah oleh pemerintah kota sibolga. evaluasi kinerja camat dan lurah mempunyai tujuan untuk: menyediakan bahan rekomendasi dalam pembinaan dan pengembangan karier camat dan lurah bagi pimpinan. memotivasi camat dan lurah dalam melaksanakan pelayanan yang prima kepada masyarakat pada khususnya, dan pelaksanaan tugas tugasnya secara umum. pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah walikota bab iii. bab iii objek evaluasi objek evaluasi kinerja camat adalah camat lingkungan pemerintah kota sibolga. objek evaluasi kinerja lurah adalah lurah lingkungan pemerintah kota sibolga. bab instrumen evaluasi evaluasi kinerja camat dan lurah dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa aplikasi yang dinamakan sistem informasi penilaian kecamatan dan kelurahan sip k2). variabel penilaian kecamatnilai kelurahan dengan bobot nilai point, penilaian masyarakat dengan bobot nilai point. variabel penilaian kelurahpenilaian masyarakat dengan bobot nilai point. variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada dan penyebarannyamekanisme evaluasi evaluasi kinerja camat dan lurah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan walikota. tim sebagaimana dimaksud pada bertugas memverifikasi, mengolah, mengingat data dari masing masing kecamatan dan kelurahan yang selanjutnya melakukan peninjauan lapangan. data sebagaimana dimaksud pada adalah data kinerja camat dan lurah setiap bulannya sesuai dengan format yang diterapkan. rekapitulasi penilaian dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh tim untuk selanjutnya dilaporkan kepada walikota sebagai bahan evaluasi, dan dihembuskan kepada masing masing camat dan lurah. penilaian untuk evaluasi dilakukan setiap semester, hasilnya dituangkan dalam rapat camat dan lurah. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada merupakan bahan rekomendasi kepada walikota. petunjuk teknis tentang sip k2 diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. bab penghargaan dan sanksi bagi camat dan lurah yang memperoleh nilai tertinggi dalam evaluasi kinerja diberikan penghargaan dan hadiah sesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan dana. bagi camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada yang memperoleh nilai terendah dalam evaluasi kinerjanya diberikan sanksi berupa hukuman ringan peringatan tertulis atau jabatannya dievaluasi dan yang diputuskan oleh tim bersama walikotaevaluasi kinerja camat dan lurah se kota sibolga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. anuari walikota sibolga, dto. syari hutauruk diundangkan sibolga pada tanggal februari(an (la krn awriantxatagalung, s.h. e961109 lampiran. lampiranvariabel penilaian kinerja camat dan lurah lingkungan pemerintah kota sibolga variabel (ro mosormian pimewst oo ip1kato kualitas pelayanan publik ketersediaan standar pelayanan ketertiban ketersediaan informasi ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan penggunaan informasi fasilitas internet teknologi it) media sosial pemberdayaan pembinaan sosialisasi pelatihan perlombaan masyarakat masyarakat senam pertemuan lainnya. point) fasilitasi kegiatan pertemuan perlombaan dii pkk, lpm dan karang taruna partisipasi masyarakat keikutsertaan masyarakat menghadiri acara pemerintah tk, kelurahan kecamatan kota swadaya masyarakat upaya lainnya koordinasi dibidang keagamaan pendidikan kesehatan kepemudaan olahraga kesetaraan gender dll kesejahteraan kemasyarakatan kegiatan sosial kemasyarakatan sosial kegiatan lurah menghadiri acara point) hajatan kegiatan lurah mel arga yang meninggal dunia fasilitasi penyaluran bantuan penyiapan data penerima bantuan penyaluran bantuan koordinasi penyaluran bantuan ketentraman dan poskamling pos jaga tempat) ketertiban kegiatan poskamling point jadwal petugas poskamling peralatan dan perlengkapan poskamling buku jaga laporan poskamling upaya lainnya dalam fasilitasi penyelesaian rangka transit permasalahan warga koordinasi masalah kamtibmas kerjasama dengan aparat kebersihan dan kebersihan lingkungan hidup koordinasi kerjasama dalam point) rangka kebersihan himbauan untuk warga terkait pubs lingkungan hidup upaya lainnya dalam rangka melestarikan lingkungan hidup upaya lainnya dalam rangka melestarikan lingkungan hidup profesionalisme inovasi langkah pembaruan dalam lingkup sumber daya pelayanan, pemberdayaan kecamatan masyarakat, kesejahteraan sosial, point) transit, kebersihan dan lingkungan kelurahan hidup point) kreatifitas kegiatan yang menunjukkan sisi kreatifitas untuk menambah nilai manfaat pembinaan pegawai rapat staf out bond, family gathering punishment menghadiri acara pemerintahan pembinaan kelurahan rapat staf, sosialisasi, pelatihan, penilaian dan lain lain nilai kelurahan pencapaian nilai rata point) khusus rata kelurahan untuk kecamatan) masyarakat kecamatan tanggapan point) kelurahan walikota sibolga, dto. syari hutauruk

tambahan lembaran negara r.i penyelenggarakembangan industri perusahaan pembiayaan saat ini semakin kompleks dan bersifat dinamis. pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal industri perusahaan pembiayaan berpotensi menyebabkan peningkatan risiko yang dihadapi perusahaan pembiayaan dan dapat menimbulkan permasalahan pada perusahaan pembiayaan. untuk memperkuat pengaturan aspek prudential pada perusahaan pembiayaan, diperlukan permodalan yang mencukupi untuk menyerap risiko yang timbul dari aktivitas penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. selain itu, praktik yang mengarah pada financial engineering perlu diantisipasi sehingga kapasitas permodalan perusahaan pembiayaan dapat mencerminkan kemampuan yang sesungguhnya untuk dapat menyerap risiko maupun dalam rangka memperluas kapasitas usahanyaii. demi angka cukup jelas. pengecualian diberikan jika penyertaan langsung dilakukan untuk tujuan: investasi jangka panjang, bukan untuk jual beli, bukan untuk manajemen arus kas, dan atau pengembangan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. angka cukup jelas. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia pemeliharaan dokumepemeliharaan dokumen oleh lembaga kliring dan penjaminan lembaga kliring dan penjaminakai jasa lembaga kliring dan penjaminan, catatan atas kliring transaksi bursa dan pembukuan dana jaminan lembaga kliring dan penjaminan, cc. penyelenggaraan kliring dan penjaminan transaksi bursa, dan pengelolaan administrasi dan manajemen lembaga kliring dan penjaminkliring dan penjaminan, dan catatan kegiatan pemakai jasa lembaga kliring dan penjaminjumlah dan jenis efek yang kliring, catatan mengenai hak untuk menerima dan kewajiban menyerahkan efek dan uang, dan daftar nama pemakai jasa lembaga kliring dan penjaminan yang menyetor dana jaminan serta jumlah jaminan yang disetor. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit terdiri atas: daftar kliring efek harian dengan merinci nama efek yang kliring, harga, dan jumlah unit setiap efek, laporan mengenai penyelesaian transaksi bursa yang tidak tepat waktu atau gagal, cc. perubahan jam kliring lembaga kliring dan penjaminan, penghentian sementara kliring suatu efek, informasi bersifat rahasia yang menurut lembaga kliring dan penjamindan penyelesaian perselisihan antar pemakai jasa lembaga kliring dan penjaminjika adakliring dan penjamin&kliring dan penjaminkliring dan penjamin:janjian pinjaokok ketentuan perjanjian pinjaman subordinasiokok ketentuan perjanjian pinjaman subordinasi perusahaanokok ketentuan perjanjian pinjaman subordinasi perusahaan efek, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pokok ketentuan perjanjian pinjaman subordinasilancarokok ketentuan perjanjian pinjaman subordinasi perusahaan efek dalam rangka perhitungan kbd, perusahaan efek dapat menggunakan pinjaman subordinasi sebagai unsur pengurang total kewajiban dengan ketentuan perjanjian pinjaman subordinasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. perjanjian pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: pinjaman subordinasi diberikan dalam bentuk tunai atau dengan mengubah pinjaman yang ada menjadi pinjaman subordinasi dengan ketentuan maksud dan tujuan penggunaan pinjaman dimaksud sama dengan maksud dan tujuan penggunaan dana yang berasal dari modal melalui penerbitan saham, perjanjian pinjaman subordinasi tersebut wajib dibuat secara tertulis: cc. jatuh tempo pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain dari pinjaman subordinasi baik sebagian atau seluruhnya dilarang kurang dari (satu) tahun, kecuali para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis mempercepat pembayaran pinjaman subordinasi dengan ketentuan perusahaan efek tetap memenuhi persyaratan besarnya kbddalam hal pembayaran pinjaman subordinasi pada saat jatuh tempo menyebabkan perusahaan efek tidak memenuhi persyaratan kbdtanggal jatuh tempo pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain pinjaman subordinasi secara otomatis diperpanjang sampai dengan saat perusahaan efek dapat melakukan pembayaran tanpa menyebabkan pelanggaran persyaratan kbd, perjanjian pinjaman subordinasi dapat memberikan pilihan penyelesaian sebagai berikut: penyelesaian secara tunai, penyelesaian melalui konversi atas pinjaman subordinasi baik sebagian maupun seluruhnya dalam saham perusahaan efek yang belum ditempatkan kepada pemberi pinjaman subordinasi, setiap saatdalam rangkamelalui konversi wajib mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham perusahaan efek, dan penyelesaian dengan cara pemegang saham tertentu menghibahkan saham perusahaan efek milik pemegang saham tersebut kepada perusahaan efek, kemudian saham tersebut dipergunakan oleh perusahaan efek untuk menyelesaikan pinjaman subordinasi baik sebagian maupun seluruhnya atas pilihan pemberi pinjaman subordinasiuntukwajib mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham perusahaan efek, kedudukan hak pemberi pinjaman subordinasi adalah lebih rendah daripada kedudukan hak pemberi pinjaman lain, ketentuan dalam perjanjian pinjaman subordinasi wajib menyatakan bahwa hak pemberi pinjaman subordinasi untuk menerima pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain wajib dilakukan setelah semua hak pemberi pinjaman lain untuk menerima pembayaran pokok pinjaman, bunga, atau kompensasi lain yang sudah jatuh tempo lebih dahulu atau bersamaan dengan pinjaman subordinasi termasuk hak kepemilikan manfaat atas rekening efek perusahaan efek tersebut telah dibayarkan, dan perusahaan efek dilarang menjadikan aset perusahaan yang termasuk dalam unsur perhitungan kbd, efek atau aset lain milik nasabah yang disimpan dalam kustodian perusahaan, atau aset perusahaan yang digunakan dalam administrasi rekening efek. & dalam menjalankan fungsinya, lembaga kliring dan penjaminan wajib membuat formulir standar yang dapat digunakan oleh perusahaan efek yang menjadi anggota lembaga kliring dan penjaminan. perusahaan efek yang bukan anggota lembaga kliring dan penjaminan dapat menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam perusahaan efek yang tidak menggunakan formulir standar perjanjian pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam dapat membuat. dalam hal perusahaan efek adalah anggota lembaga kliring dan penjaminan, perjanjian sebagaimana dimaksud dalam wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lembaga kliring dan penjaminan. formulir standar perjanjian subordinasi sebagaimana dimaksud dalam dan perjanjian pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam disertai pendapat hukum dari (dua) konsultan hukum yang terdaftar otoritas jasa keuangan dan wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan untuk mendapat persetujuan sebelum berlakokok pokok ketentuan perjanjian pinjaman sub koordinasi( nan tas keuangan ojk. perasuransianpelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal perusahaan perasuransian, cc. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal,strategis perusahaan perasuransian, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan perasuransian. bab rapat umum pemegang saham rups perusahaan perasuransian wajib diselenggarakan sesuai denganpihak yang berhak memperoleh manfaat,iii direksi perusahaanireksi harus warga negara indonesia.erusahaan wajib memiliki seorang direktur kepatuhan paling lambat (tiga) tahun sejak peraturan ojk ini diundangkan. direktur kepatuhan perusahaan sebagaimana dimaksud pada dilarang merangkap fungsi lain. dalam hal perusahaan belum memiliki direktur kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam maka perusahaan wajib menunjuk bidang usaha perasuransian dan ketentudirektur kepatuhan anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan. anggota direksiberdomisili indonesia: cc., dan kritisastikan pelaksanaan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik investasi, pegawai perusahaan, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada bawah direkselain direktur utamaatau yang setara,dan perusahaan asuransi syariahan perusahaan asuransi syariahharus warga negara indonesia. anggota dewan komisarismemiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha perusahaan yang relevan dengan jabatanny:ewan komisarislaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi, cc.ps dalam menggunakan anggota komite yang struktur organisasinya berada dips pada perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha yang samaewan komisaris perusahaan perasuransianps, dan atau pemegang saham atau yang setaraian perusahaan asuransi syariahdan perusahaan asuransi syariah lainnya, anggota dps, atau pemegang saham atau yang setara pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, dalam perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariahdibawah direksi pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tersebut dalam jangka waktu (enam) bulan terakhir, cc. memahami ketentuan peraturan perundang undangan bidang perasuransian dan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang terkait, memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariahberkewarganegaraan indonesia dewan komisarisdilarang merangkap jabatan sebagai anggota komisaris independen pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang memiliki bidang usaha yang samawajib memiliki dps. dpsps harus memenuhi kriteria sebagai berikut: telah mendapat persetujuan dari ojk, mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional, cc. mampu bertindak. pengangkatan dps sebagaimana dimaksud pada harus dinyatakan secara jelas dalam akta notaris. paling sedikit separuh dari jumlah anggota dps wajib berdomisili indonesiasis. dps wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada direksi agar kegiatan usahadalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana terbaru', dana tanah, dana perusahaan, maupun dana investasi peserta, produk asuransi syariah yang dipasarkan, dan praktik pemasaran produk asuransi syariah. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam dpstruktur organisasinya berada dibawah direksi. penggunaan bantuan daribagaimana dimaksud pada harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis oleh dps kepada direksi dan atau dewan komisaris. anggota dps berhak memperoleh informasi dari direksi mengenacara lengkap dan tepat waktu. anggota dps dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris padaama. anggota dps hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dps paling banyak pada (empat) lembaga jasa keuangan lainnya.ilarang mengangkat anggota dpbab pemegang saham pemegang saham atau yang setara padaatau yang setara padapadakepentingannya sebagai pemegang saham atau yang setara. pemegang saham atau yang setara padaatau yang setaraketentuan peraturan perundang undangan, dan memiliki reputasi yang baik ketentuan mengenai kriteria pemegang saham atau yang setaraatau yang setara dan atau perusahaan perasuransian yang mengajukan permohonan izin usaha. bab vii komite dan auditor eksternal direksi perusahaandan perusahaan asuransi jiwa, bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransiasuransi syariahcc.wajib membentuk: komite audit: dan komite pemantau risiko. salah seorang anggota komite pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariahsalah seorang anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pihak lain luar perusahaanselain komite sebagaimana dimaksud pada dewan komisaris perusahaan dapat membentuk komite lan guna menunjang pelaksanaan tugas dewan komisaris. komite audit sebagaimana dimaksud dalamdalam. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam surat edaran ojk.,viiperasuransi, kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perusahaan perasuransia, profil kekayaan dan kewajiban perusahaan, kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban perusahaanpaling tinggi alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi, batas paling tinggi proporsi kekayaan perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu pihak, batas paling tinggiwajib melakukan: analisis terhadap risiko investasi yang terdiri ataswajib mengambil keputusan investasi secara profesional dan mengoptimalkan nilai perusahaketentuan. perusahaandapat melakukan alih dayawdalam huruf tidak sedang atau tidak pernah dikenai sanksi administratif oleh ojk dalam jangka waktu (lima) tahun terakhirketentuan peraturan perundang undangan bidang kesehatan keuangan perusahaan. perusahaanps perusahaanpsdmemberikan informasi terkait dengan pengelolaan investasi perusahaan kepada ojk.reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasurandireksi perusahaantata kelola teknologi informasi perusahaan perasuransian wajib menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektifperusahaan perasuransian wajib memiliki fungsi manajemen risiko untuk memantau penerapan manajemen risiko pada perasuransiaerasuransi perasuransisaat ini,dan pos tertentu lainnya, rencana permodalan, rencana investasi: rencana reasuransi,dan informasi lainnya. perusahaan wajib menyampaikan rencana korporasi dan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada kepada ojk paling lambat pada tanggal oktober xiii keterbukaan informasi perusahaan perasuransian wajib memberikan informasi kepada ojk secara lengkap, tepat waktu dan dengan cara yang efisien. perusahaanpenting, paling sedikit yaituperasuransian, dan perusahaan asuransi syariah memenuhi kewajiban sesuai dengan: bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan pialang asuransi mengevaluasi kebutuhan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan atau pihak yang memperoleh manfaat, bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan pialangperasuransianpegawai, pemegang polis, tertanggung, peserta, dan atau pemangku kepentingan lainnya. bab etika bisnis direksi, dewan komisaris, dps, dan pegawai, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. direksi, dewan komisaris, dps, dan pegawai perusahaan perasuransiapegawaiketentudan checklist penilaian sendiri (self assessment)atassusunanjkadalah hari liburvi untuk sebagian seluruh kegiatan usaha, atau cc.bab xiv ketentuan lain lain bagi perusahaan perasuransian yang merupakantata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransianperasuransiewan komisaris, dan dewan s1 bab ketentuan peralihan bagianggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam harus melakukan penyesuaian paling lama (tiga) tahun sejak peraturan ojk ini diundangkan. bab xxibagi perusahaan perasuransian berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan koperasiperseroan terbatas dan koperasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlakuusaha bersama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan pelaksanaanmeliputi pemegang polis, tertanggung, peserta, pihak yang berhak memperoleh manfaat, pemegang saham atau yang setara, pegawai, kreditur, penyedia jasa, dan atau pemerintah. rapat umum pemegang sahamperusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang atau yang setara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dps, dan ataubab penerapan tata kelola perusahaan yang baik perusahaan perasuransi perasuransiperasuransian,rasuransips sertaharus diwujudkan dalam: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan dps,

nang tambahan lembaran negara r.itata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu pilar dalam membangun kondisi perekonomian yang sehat. penerapan tata kelola perusahaan yang baik berkaitan erat dengan kredibilitas perusahaan yang menjalankan serta iklim perekonomian suatu negara. pesatnya perkembangan industri perasuransian harus didukung dengan iklim yang kondusif. dalam rangka menunjang pencapaian iklim usaha yang kondusif serta persaingan usaha yang sehat maka penting bagi industri perasuransian untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh industri perasuransian tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menangani risiko. apabila penerapan tata kelola perusahaan perasuransian dapat berjalan dengan baik, maka manajemen risiko juga akan berjalan dengan efektif. terdapat lima prinsip utama dalam tata kelola perusahaan yang baik, yaituiidalam melaksanakan prinsip tata kelola tersebut diatas, perusahaan perasuransian wajib berpedoman pada serangkaian ketentuan dan persyaratan dan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. pedoman tersebut telah tertuang. namun, dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang perasuransian, khususnya terkait amanat dalam maka diperlukan penyesuaian sekaligus penyempurnaan yang kemudian dicantumkan dalam peraturan okk ini. dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian perlu diperhatikan pula ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan ketentuan ini, antara lain ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perseroan terbatausahakan efekyang dimaksud dengan rencana bisnis (business plan)padadan, pasar modal, dan ketentuan lainnya. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf penerapan akuntabilitas (accountability) perusahaan yang termasuk pada jajaran bawah direksi dan dewan komisaris (komite komit(dua) orang. pengetahuan dan pengalaman dibidang pengelolaan risiko antara lain dibuktikan dengan memiliki: sertifikat pelatihan manajemen risiko, dan surat keterangan pengalaman bekerja bidang perasuranteknik asuransi meliputi fungsi aktuaria, pengembangan dan pemantauan produk, underwriting, dan klaimumum atau perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum dengan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang asuransi dengan perusahaan penilai kerugian asuransi, dan perusahaan asuransi umum dengan perusahaan asuransi umum syariahpaling sedikitpemenuhan (delapan puluh persen) pada rapat anggota dewan komisaris termasuk kehadiran melalui keputusan sirkuler (circular resoludewan pengawas syariah hanya (satu) orang maka dpsantara lain perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah lain, bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun. cukup jelas. yang dimaksud dengan rapat dpberbagai lokasi. kegilaporan tentang pengelolaan kantor perusahaan efek alamat. tanggal tempat bagian kegiatan pada masing masing lokasi total keterangan kegiatan (tanggal jasa kustodian pembukuan pesanan dan pemasaran lain lain pembukuan atau perdagangan penutupan) ya) jumlah" yat jumlah jumlah yat jumlah" yai jumlah" kantor wpp: wpp: wpp: wpp: wpp: wpp: pusat. alamat wpb: web: wee: wee: wpb: wpb: jalan, normiot, wmi: wmi wm: wmi: wmi: kata, kode pos) lain? lain? lain? lain? #j: lain? #): lain? sub intl: sub total: sub total sub intl sub total: total: (ja awal: alamat were: wpp: were: were: were: wpp: jalan, nomor, week: wee: wee: week: wee: wee: kota, kode pos) wmi: wmi wmi wmi: wmi: wmi: lau lain2 lain2 #") lain? lain laing tj: sub total: sub total: sub total: sub total: sub total: total: nama penanggung nama penanggung jawab: nama penanggung jawab nama penanggung jawab: nama penanggung jawab: jawab: kantor wpp: wpp: wpp: wpp: wpp: wpp: lain alamat, wpe ik: ek: week: week wake: wake: (jalan, nomor, wmi: wmi: wmi: wmi: wmi: wmi: kota, kode pas, lau lain2 lain2 #") lain? lain laing tj: telepon, faks. sub total: sub total: sub total: sub total: sub total: total: misil, internet) nama penanggung nama penanggung jawab: nama penanggung jawab: nama penanggung jawab: nama penanggung jawab: awal total my: ya, tidak. jika ya, harap disebutkan jumlah pegawai setiap bagian. pegawai yang tidak mempunyai izin protes seorang pegawai yang memiliki lebih dari (satu) izin wakil pernsshsan efek hanya dapat dicantumkan untuk gam) izin. total kelam pt. direktur,umroh santoso perundang undangan.:& ' keuangan ojk. pt. peleburan. penggabyaitugabungan usaha atau peleburan usaha hanya dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan ketentu: nama dan tempat kedudukan perusahaan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha, cc.::dan kesimpulan nilai, ringkasan laporan penilai mengenai pendapat kewajaran atas penggabungan usaha atau peleburan usaha::(l), utama:::

nang tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pt. peleburan. penggab: rencana bisnis depan pasca penggabungan usaha atau peleburan usaha: manfaat dalam praktiknyasc)cc.diatasdiatasdiatas

lembaran negara republik indonesia penyelesaian. subrekeningsubrekening efek padasubrekening efek padsubrekening efek padsubrekening efekrtisipan adalah perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. nasabah adalah pemegang rekening efek pada partisipan. nomor tunggal identitas pemodalpenyelesaian, pihak yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang undangengadministrasian rekening efek nasabah pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian partisipan yang wmengadministrasikan rekening efek nasabah atas efek yang disimpan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib: membuka subrekening efek atas nama setiap nasabah pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, mencatat rekening efek nasabah dalam subrekening efek, cc. memastikan saldo rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam pembukuan partisipan selalu sama dengan saldo rekening efek setiap nasabah yang tercatat dalam subrekening efek, dan memastikan identitas nasabah yang tercatat dalam pembukuan partisipan sama dengan identitas nasabah yang tercatat dalam subrekening efek. pembukaan subrekening efek sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib diikuti dengan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal untuk nasabah oleh partisipan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bagi nasabah yang belum memiliki.partisipan wajib menyampaikan nomor subrekening efek sebagaimana dimaksud dalam huruf dan nomor tunggal identitas pemodal untuk nasabah sebagaimana dimaksud pada kepada setiap nasabah yang bersangkutan. dalam rangka melaksanakan penyelesaian transaksi efek, lembaga kliring dan penjaminan dan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian dapat mewajibkan partisipan untuk membuka subrekening efek yang khusus dipergunakan untuk penempatan jaminan setiap nasabah. bab pemberian akses informasi pada subrekening efek partisipan wajib memberikan akses informasi kepada nasabahlembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib memberikan akses informasi kepada nasabah yang telah diberi akses oleh partisipan untuk mengakses subrekening efek milik nasabah lembaga penyimpanan dan penyelesaian. bab kontrak pembukaan rekening efek pada partisipan kontrak pembukaan rekening efek nasabah pada partisipan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan, serta memuat ketentuan mengenai: pemberian kuasa oleh nasabah kepada partisipan untuk membuka subrekening efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal untuk nasabah, kewajiban partisipan untuk melaksanakan kuasa pembukaan subrekening efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal untuk nasabah, dan hak nasabah untuk sewaktu waktu meminta laporan dan atau menguji kesesuaian antara saldo rekening efek nasabah dalam pembukuan partisipan dengan saldo efek nasabah dalam subrekening efek. kontrak pembukaan rekening efek partisipan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib memuat ketentuan tentang pembukaan subrekening efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal untuk nasabah. bab pembukaan rekening efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal dalam pembukaan subrekening efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal untuk nasabah, partisipan wajib menyampaikan data nasabah kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian paling sedikit memuat informasi: nama, tempat lahir pendirian, cc. tanggal lahir pendirian, nomor identitas, domisili, kewarganegaraan bagi nasabah orang perseorangan, tipe nasabah berupa orang perseorangan atau kelembagaan, dan jenis usaha, bagi nasabah kelembagaan. dalam pembukaan subrekening efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib: menyediakan sistem pengadministrasian subrekening efek yang memadai dan aman, mengadministrasikan secara terpisah setiap subrekening efek dan wajib tunduk pada peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan rekening efek, dan cc. menyampaikan laporan harian mengenai posisi subrekening efek kepada setiap partisipan. lembaga penyimpanan dan penyelesaian hanya bertanggung jawab kepada partisipan atas pengadministrasian subrekening efek lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan tidak bertanggung jawab kepada pihak lain termasuk nasabah. bab kewajiban lembaga penyimpanan dan penyelesaian lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib untuk melaksanakan hal sebagai berikut: melakukan pemeriksaan atau evaluasi berkala paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun atas pemenuhan penerapan pembukaan subrekening efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal untuk nasabah oleh partisipan, dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau evaluasi berkala atas pemenuhan penerapan sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan jika terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh partisipsub yelesaian. subrekeningsubrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian yaitu keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor kep bl tentang subii. demi cukup jelas.bpr. bars. ti. penyelenggaraan. standateknologi informasi bergerak dinamis mengikuti lingkungan bisnis dan kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa perbankan diperlukansecara efektif dan efisien, cc. bahwa penyelenggaraan teknologi informasi secara efektif dan efisien merupakan tanggung jawab manajemen dengan melibatkan seluruh jenjang organisasi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagai penggunadimaksud pada harus independen terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembukuan, dan atau audit intern. wewenang dan tanggung jawab satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit: membantu direksi dan dewan komisaris dalam penyelenggaraan teknologi informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, mendukung pengembangan dan atau pengadaan teknologi informasi, mendukung implementasi, operasional, dan pemeliharaan teknologi informasi, dan melakukan upaya penyelesaian permasalahan terkait operasional teknologi informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna teknologi informasi. bab kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi bpr dan bars wajib memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi. kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: wewenang dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan teknologi informasi, pengembangan dan pengadaan, cc.: audit intern teknologi informasi, dan kerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi. dalam rangka penyelenggaraan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam bpr dan bars wajib memiliki rencana pemulihan bencana yang teruji dan memadai. rencana pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada harus dapat dilaksanakan secara efektif agar operasional bpr dan bars tetap berjalan saat terjadi gangguan dan atau bencana yang signifikan pada sarana teknologi informasi yang digunakan. bpr dan bars wajib melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana untuk aplikasi inti perbankan, paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) tahun dengan melibatkan pengguna teknologi informasi. bpr dan bars wajib melakukan kaji ulang terhadap rencana pemulihan bencana secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) tahun dengan mempertimbangkan hasil uji coba sebagaimana dimaksud pada dalam melakukan pengembangan dan pengadaan sistem elektronik bpr dan bars(confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan availability), serta mendukung pencapaian tujuan bpr atau bars, antara lain meliputi: menetapkan dan menerapkan prosedur pengembangan dan pengadaan sistem elektronik secara konsisten, menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan dan pengadaan sistem elektronik, melakukan testing yang memadai pada saat pengembangan dan pengadaan sistem elektronik termasuk uji coba dengan melibatkan satuan kerja pengguna, untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya sistem elektronikpengadaan sistem elektronik yang dikembangkan dan pemeliharaannya, memiliki manajemen perubahan sistem elektronik, dan memastikan sistem elektronik bpr dan bars mampu menampilkan kembali informasi secara utuh. bab penyelenggaraan teknologi informasi bekerjasama dengan penyedia jasa bpr dan bars wajib memastikan bahwa penyedia jasa teknologi informasi bpr atau bars sebagaimana dimaksud dalam harus berbentuk badan hukum dan berkedudukan wilayah indonesia. dalam penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam bpr dan bars wajib: bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan teknologi informasi, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi, cc. memantau reputasi pihak penyedia jasa teknologi informasi dan kelangsungan penyediaan layanan kepada bpr atau bars, memilih pihak penyedia jasa teknologi informasi berdasarkan analisis manfaat dan biaya dengan melibatkan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan teknologi informasi, memberikan akses kepada otoritas jasa keuangan terhadap pangkalan data secara tepat waktu baik untuk data terkini maupun untuk data yang telah lalu, dan memastikan penyedia jasa teknologi informasi: memiliki tenaga ahli yang didukung dengan sertifikat keahlian auditor intern bpr dan bars, auditor eastern yang ditunjuk oleh bpr dan bars, dan otoritas jasa keuangan untukberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa yang diberikan, sebagai pihak terafiliasi, menjaga keamanan seluruh informasi termasuk rahasia bank dan data pribadi nasabah, melaporkan kepada bpr atau bars setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan atau mengganggu kelangsungan operasional bpr atau bars, menyediakan rencana pemulihan bencana yang teruji dan memadai, bersedia untuk menyepakati kemungkinan penghentian perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian (early termination) dalam hal perjanjian kerja sama tersebutdan memenuhi tingkat layanan sesuai dengan perjanjian tingkat layanan (service level agreement) antara bpr atau bars dan pihak penyedia jasa teknologi informasi. penyelenggaraan teknologi informasi bekerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam wajib didasarkan pada perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat pokok pokok perjanjian kerja sama, termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf bpr dan bars wajib memastikan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam dilarang melakukan pengalihan (subkontrak) sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars kepada pihak lain. bpr dan bars tetap wajib melakukan proses seleksi dan melakukan transaksi dengan (arm's length principle), termasuk dalam hal penyedia jasa teknologi informasi merupakan pihak terkait dengan bpr atau bars. ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan perjanjian kerja sama penyelenggaraan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. dalam hal kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalamotoritas jasa keuangan dapat meminta bpr atau bars untuk melakukan upaya perbaikan. bpr atau barspermintaan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada diterimabpr atau bars untuk melakukan upaya perbaikan. dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bpr atau bars tidak dapat melakukan upaya perbaikan, otoritas jasa keuangan dapat memerintahkan bpr atau barsdalam hal kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam telah direalisasikan, namun terdapat kondisi berupa: memburuknya kinerja penyelenggaraan teknologi informasi bpr dan bars yang disebabkan oleh penyedia jasa teknologi informasi yang dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha bpr atau bars: penyedia jasa teknologi informasi mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan involved, dalam proses menuju likuidasi, atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, cc. terdapat pelanggaran oleh penyedia jasa teknologi informasi terhadap kewajiban menjaga keamanan data dan informasi termasuk rahasia bank dan data pribadi nasabah, dan atau terdapat kondisi yang menyebabkan bpr atau bars tidak dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pengawasan oleh otoritas jasa keuangan, maka bpr dan barstiga) hari kerja sejak kondisi sebagaimana dimaksud pada diketahui oleh bpr atau bars, memutuskan tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan termasuk penghentian kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi apabila diperlukan, dan melaporkan kepada otoritas jasa keuangan mengenai keputusan tindak lanjut yang telah dan atau akan diambil, paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal bpr dan bars memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf bpr dan bars wajib melaporkan penghentian kerja sama kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak penghentian kerja sama dimaksud. bab pengamanan penyelenggaraan teknologi informasi, termasuk kerahasiaan data pribadi nasabah bpr dan bars wajib menerapkan upaya pengamanan yang diperlukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang berpotensi merugikan bpr, bars dan atau nasabahnya. dalam rangka menerapkan upaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada bpr dan bars wajib menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), ketersediaan availability), dan dapat ditelusurinya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang terkait dengan nasabah dan seluruh aktivitas bpr atau bars sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bpr dan bars wajib melakukan pengendalian otorisasi (authorization control) dalam penyelenggaraan teknologi informasi. dalam menyelenggarakan teknologi informasi, bpr dan bars wajib: menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan, d, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan, dan menjamin pengguna dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada nasabah pada saat perolehan data. bab vii fungsi audit intern penyelenggaraan teknologi informasi bpr dan bars wajib melaksanakan fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun sebagai bagian dari pelaksanaan audit intern atau dilaksanakan terpisah dari audit intern. dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada bpr dan bars wajib memastikan tersedianya jejak audit (audit trail) terhadaplaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh auditor eastern. ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab vii laporan bagian kesatu laporan rutin bpr dan bars wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan mengenai pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu penyampaian laporan pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada bagi bpr, mengacu pada jangka waktu penyampaian laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bpr, dan bagi bars, disampaikan paling lambat pada tanggal januari untuk audit yang dilaksanakan atas periode akhir tahun sebelumnya. dalam hal tanggal januari sebagaimana dimaksud pada huruf jatuh pada hari sabtu, minggu, atau hari libur nasional maka laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. bagian kedua laporan insidentil bpr dan bars wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan mengenai kondisi terkini penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars: paling lambat (satu) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, dan paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak teknologi informasi efektif beroperasi dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terlampaui dan terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan teknologi informasi, bpr dan bars wajib menyampaikan laporan kondisi terkini sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan. bpr dan bars wajib menyampaikan laporan realisasi kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak penyelenggaraan teknologi informasi bpri perbankan core banking system) adalah sistem elektronik berupa aplikasi untuk proses akhir seluruh transaksi perbankan yang terjadi sepanjang hari, termasuk pengisian data dalam pembukuan bpr dan bars, yang paling sedikit mencakup fungsi nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi dan pelaporandatabase)administrator pangkalan data atau bars oleh penyedia jasa teknologi informasi efektif beroperasi. bpr dan bars wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan mengenaipr atau bars. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan melalui surat elektronik (e mail) atau telepon paling lambat (satu) hari setelah kejadian kritis, penyalahgunaan dan atau kejahatan diketahui, yang diikuti dengan laporan tertulis paling lambat (tujuh) hari kerja sejak kejadian kritis, penyalahgunaan dan atau kejahatan diketahui, larangan pembukaan jaringan kantor, penghentian sementara sebagian kegiatan usaha bpr dan bars, dan atau pencantuman pengurus bpr atau bars bpr dan bars. bpr dan barsrp2. (dua juta rupiah). bpr dan bars dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada apabila otoritas jasa keuangan menerima laporan yang disampaikan oleh bpr atau bars dalam jangka waktu paling lambattidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan atau dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar rp5. (lima juta rupiah). bpr dan bars dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pada apabila otoritas jasa keuangan tidak menerima laporan dari bpr atau bars dalam jangka waktudikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan atau bab ketentuan peralihan bpr dan bars dengan modal inti paling sedikit dan atau bpr yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bars. bpr dan bars dengan modal inti kurang dari, dan atau bpr yang melakukan pengalihan izin usaha menjadi bars. bagi permohonan pendirian bpr atau bars yang belumharus memenuhi seluruh ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bagi permohonan pendirian bpr atau bars yang telahwajib memenuhi peraturan dalam dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini paling lambat (dua) tahun sejak tanggal izin usaha diterbitkan. bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bpr atau barsggunaan teknologi sistem informasi oleh bank, danyempurnaan teknologi sistem informasi bank dalam menghadapi tahuntabase administrator). rencana pemulihan bencana disaster recovery plan) adalah dokumen yang berisikan rencana dan langkah langkah memulihkan kembali akses data, perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, agar bpr dan bars& bab ruang lingkup penyelenggaraan teknologi informasi bpr dan bars wajib menyelenggarakan teknologi informasi yang paling sedikit berupa: aplikasi inti perbankan dan pusat data bagi bpr atau bars yang memiliki modal inti kurang dari rp80. (delapan puluh miliar rupiah), atau aplikasi inti perbankan, pusat data dan pusat pemulihan bencana bagi bpr atau bars yang memiliki modal inti paling sedikit rp80. (delapan puluh miliar rupiah). bpr dan bars dapat menyelenggarakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada secara mandiri atau bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi. penyelenggaraan teknologi informasi bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars meliputi penyelenggaraan: aplikasi inti perbankan, pusat data, cc. pusat pemulihan bencana, dan atau penyelenggaraan teknologi informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bpr dan bars wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud dalam dan wilayah indonesia. pusat data wajib ditempatkan lokasi dengan karakteristik risiko yang berbeda dengan lokasi pusat pemulihan bencana. bpr dan bars yang menyelenggarakan secara mandiri teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam wajib: melakukan rekam cadang (back up) data aktivitas yang diproses menggunakan teknologi informasi, dan memiliki installer aplikasi inti perbankan yang digunakan bpr dan bars untuk melakukan install ulang. bpr dan bars yang melakukan kerjasama penyelenggaraan teknologi informasi dengan penyedia jasa teknologi informasi, wajib memastikan bahwa penyedia jasa teknologi informasi melakukan rekam cadang data aktivitas dan memiliki installer aplikasi inti perbankan sebagaimana dimaksud pada data aktivitas bpr dan bars sebagaimana dimaksud pada dan wajib disimpan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai dokumen perusahaan. rekam cadang sebagaimana dimaksud pada huruf dan wajib dilakukan setiap akhir hari untuk seluruh data aktivitas bpr dan bars. bpr dan bars wajib memastikan aplikasi inti perbankan sebagaimana dimaksud dalam mampu: menerapkan ketentuan peraturan perundang undangan bagi bpr atau bars, melakukan pembukuan transaksi antar jaringan kantor: pada hari yang sama bagi bpr dan bars yang tidak menyediakan layanan perbankan elektronik (electronic banking) dan tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu automated teller machine atm): secara online dan real time bagi bpr dan bars yang menyediakan layanan perbankan elektronik dan atau melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu automated teller machine atm). menghasilkan data dan informasi yang digunakan dalam mendukung proses penyusunan laporan untuk kebutuhan intern dan eastern. mengonsolidasikan fungsi fungsi yang terdapat dalam aplikasi inti perbankan untuk mendukung penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. bpr dan bars harus memastikan aplikasi inti perbankan sebagaimana dimaksud dalam mampu mengimplementasikan profil nasabah secara terpadu single customer identification file). bpr dan bars dapat melakukan pengembangan dan pengadaan aplikasi inti perbankan: secara mandiri (in house), atau dengan cara membeli aplikasi inti perbankan yang dikembangkan oleh penyedia aplikasi inti perbankan. penyedia aplikasi inti perbankan sebagaimana dimaksud pada huruf harus: berbentuk badan hukum, memiliki sumber daya manusia yang kompeten bidang teknologi informasi, dan berkedudukan wilayah indonesia ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan dalam hal bpr dan bars telah memiliki aplikasi inti perbankan pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku dan melakukan kerja sama dengan penyedia aplikasi inti perbankan yang tidak berbentuk badan hukum untuk pengembangan atau pemeliharaan aplikasi inti perbankan dimaksud. pengembangan dan pengadaan aplikasi inti perbankan bpr atau bars dengan menggunakan penyedia aplikasi inti perbankan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis. ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bpr dan bars dilarang melakukan kegiatan penyediaan jasa teknologi informasi kepada pihak lain, kecuali terkait dengan produk dan layanan yang disediakan oleh bpr dan bars. dalam rangka penyelenggaraan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam bpr dan bars wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi dalam pembukuan bpr atau bars pada hari yang sama. bab iii wewenang dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan teknologi informasi bpr dan bars wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris terkait penyelenggaraan teknologi informasi. wewenang dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit: menetapkan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi bpr atau barsntau kecukupan kinerja penyelenggaraan teknologi informasi dan upaya peningkatannya, dan memastikan bahwa: teknologi informasi yang digunakan mendukung perkembangan usaha, pencapaian tujuan bisnis dan kelangsungan pelayanan terhadap nasabah bpr atau bars, terdapat kegiattersedianya sistem pengelolaan pengamanan informasi (information security management system) yang efektif dan dikomunikasikan kepada satuan kerja penyelenggara dan pengguna teknologi informasi: dan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi diterapkan secara efektif. wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit meliputi: mengarahkan dan memantau rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi bpr atau bars yang bersifat mendasar, dan mengevaluasi pertanggungjawaban direksi terkait penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars. dalam rangka penyelenggaraan teknologi informasi secara efektif dan efisien, bpr dan bars wajib menunjuk satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan teknologi informasi. satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan teknologi informasi sebagaimana

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bpr. bars. ti. penyelenggaraan. standatandarii. umum peran teknologi informasi bagi industri perbankan, termasuk bpr dan bars, sangat penting serta tidak dapat dipisahkan dari operasional perbankan dalam melayani masyarakat pengguna jasa perbankan. penyelenggaraan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional bpr dan bars. penyelenggaraan teknologi informasi oleh bpr dan bars juga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan sistem informasi manajemen secara memadai, termasuk dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada otoritas. selain dampak positif tersebut, penyelenggaraan teknologi informasi oleh bpr dan bars juga mengandung potensi risiko yang dapat merugikan bank dan masyarakat pengguna jasa perbankan. oleh karena itu, bpr dan bars harus melaksanakan pengendalian dan pengamanan teknologi informasi untuk meminimalisasi segala potensi risiko yang muncul. perkembangan teknologi informasi industri perbankan bergerak dinamis mengikuti perubahan lingkungan bisnis bank dan kebutuhan nasabah terhadap produk dan layanan perbankan berbasis teknologi informasi. kondisi tersebut memicu perubahan pada pola penyelenggaraan teknologi informasi oleh bpr dan bars, baik yang diselenggarakan sendiri maupun bekerjasama dengan penyedia jasa penyelenggara teknologi informasi. dalam hal menggunakan penyedia jasa penyelenggara teknologi informasi, diperlukan kejelasan peran masing masing dalam rangka mencapai keberhasilan yang optimal dalam penyelenggaraan teknologi informasi. penyelenggaraan teknologi informasi oleh bpr dan bars yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengadaan, pengoperasian, serta pemeliharaan teknologi informasi merupakan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. oleh karena itu, direksi dan dewan komisaris harus memastikan bahwa penyelenggaraan teknologi informasi sejalan dengan pencapaian visi dan misi bpr dan bars yang bersangkutan. dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan teknologi informasi yang efektif dan efisien, pihak manajemen harus melibatkan seluruh jenjang organisasi bpr dan bars. ketentuan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi oleh bpr dan bars ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi bpr dan bars serta pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan teknologi informasi. kepatuhan bpr dan bars terhadap ketentuan ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan pemahaman yang memadai dari seluruh jenjang organisasi terhadap peran teknologi informasi dalam mendukung operasional bpr dan bars. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi adalah kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars secara berkesinambungan dan atau dalam periode tertentu. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan menjaga kerahasiaan adalah memastikan bahwa metode dan prosedur yang dimiliki dapat melindungi kerahasiaan data nasabah. yang dimaksud dengan menjaga integritas adalah memastikan bahwa metode dan prosedur yang dimiliki mampu melindungi data sehingga menjadi akurat, handal, konsisten, dan terbukti kebenarannya agar terhindar dari kesalahan, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan, dan perusakan data. yang dimaksud dengan menjaga ketersediaan adalah memastikan ketersediaan sistem secara berkesinambungan.pengendalian otorisasi adalah memastikan. seluruh arsip dan data yang bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh pihak yang telah memiliki otoritascukup jelas. termasuk dalam ketentuan peraturan perundang undangan antara lain peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bpr. cukup jelas. yang dimaksud dengan memastikan tersedianya jejak audit adalah memastikan tersedianya log transaksi dan memelihara log tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan retensi data bpr atau bars guna menjamin tersedianya jejak audit yang jelas sehingga dapat digunakan untuk membantu pembuktian dan penyelesaian perselisihan serta pendeteksian usaha penyusupan pada sistem elektronik. penggunaan auditor eastern untuk melaksanakan fungsi audit intern atas penyelenggaraan teknologi informasi tidak mengurangi tanggung jawab pimpinanselain itu, penggunaan auditor eastern harus mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas usaha bpr dan bars, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan terkait auditor eastern. cukup jelas. penyampaian laporan mengenai pelaksanaan fungsi audit intern penyelenggaraan teknologi informasi disampaikan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern atau disampaikan secara terpisah. cukup jelas. cukup jelas. cakupan laporan kondisi terkini penyelenggaraan teknologi informasi bpr atau bars paling sedikit meliputi penjelasan mengenai teknologi informasi yang diselenggarakan, struktur organisasi yang menggambarkan penyelenggaraan teknologi informasi, dan kebijakan dan prosedur yang dimiliki terkait penyelenggaraan teknologi informasi. yang dimaksud dengan perubahan mendasar antara lain perubahyang dimaksud dengan efektif beroperasi adalah tahapan yang mana teknologi informasi telah diimplementasikan dan digunakan dalam kegiatan operasional bpr atau bars. cukup jelas. yang dimaksud dengan kejadian kritis antara lain kegagalan sistem yang serius, system down time, dan degradasi kinerja sistem yang mempengaruhi kinerja bpr dan bars dalam memberikan pelayanan kepadayelenggaraan teknologi informasi lainnya antara lain kerjasama switching. contoh: bpr atau bars yang bertindak sebagai penerbit kartu atm atau kartu debut akan melakukan kerja sama dengan perusahaan switching untuk bergabung dalam jaringan bersama atm. cukup jelas. yang dimaksud dengan karakteristik risiko antara lain huru hara dan bencana alam seperti gempa bumi, banjir. huruf yang dimaksud dengan rekam cadang adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer dalam media penyimpan elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada media penyimpan seperti harddisk, flashrekam cadang bertujuan untuk mengembalikan data apabilinstaller aplikasi inti perbankan yaitu perangkat lunak yang dapat install kembali apabila diperlukan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf termasuk dalam ketentuan peraturan perundang undangan bagi bpr dan bars antara lain ketentuan peraturan perundang undangan mengenaibatas maksimum penyaluran dana, standar akuntansi, dan pelaporan. huruf ketentuan mengenai layanan perbankan elektronik dan atau kegiatan sebagai penerbit kartu atm mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bpr berdasarkan modal inti bagi bpr, dan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai produk dan aktivitas bagi bars. huruf termasuk data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan untuk kebutuhan eastern adalah laporan yang disampaikan bpr dan bars kepada otoritas antara lain laporan bulanan, laporan batas maksimum pemberian kredit atau laporan batas maksimum penyaluran dana, laporan keuangan publikasi, dan rencana bisnis bpr dan bars serta laporan sistem informasi debitur sistem layanan informasi keuangan bagi bpr dan bars pelapor. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan profil nasabah secara terpadu adalah data profil nasabah yang meliputi seluruh rekening yang dimiliki oleh satu nasabah pada suatu bpr dan bars antara lain tabungan, deposito, dan kredit atau pembiayaan. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sumber daya manusia yang kompeten bidang teknologi informasi adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus bidang teknologi informasi sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat keahlian, surat keterangan pengalaman, dan atau ijazah pendidikan sesuai dengan keperluan penyelenggaraan teknologi informasi. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kegiatan penyediaan jasa teknologi informasi adalah penyediaan infrastruktur teknologi informasi dalam bentuk hardware, software, dan atau fasilitas pendukung teknologi informasi, antara lain pusat data, pusat pemulihan bencana, jaringan komunikasi, dan atau perangkat elektronik lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana oleh bpr dan bars. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengembangan teknologi informasiyang telah ada,pengadaan teknologi informasicukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan independen terhadap kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembukuan, dan atau audit intern adalah tidak menangani kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pembukuan, dan atau audit interngangguan dan bencana sepertiyang dimaksud dengan dapat dilaksanakan secara efektif adalah operasional teknologi informasi dapat berjalan kembali segera setelah gangguan dan atau bencana terjadi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada nasabah. cukup jelas. kaji ulang terhadap rencana pemulihan bencana dilakukan terhadap seluruh atau sebagian aspek yang terkait antara lain dalam hal terdapat perubahan aplikasi inti perbankan yang signifikan, dan perubahan lokasi pusat data pusat pemulihanmerupakan informasi terkait dengan sistem yang tidak lagi digunakan dalam operasional bpr dan bars, proprietary system, maupun sistem yang masih digunakan dalam operasional bpr dan bars. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pemantauan terhadap reputasi pihak penyedia jasa teknologi informasi dapat dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber baik intern maupun eastern. huruf cukup jelas. huruf akses terhadap pangkalan data meliputi namun tidak terbatas pada penyediaan terminal, user id, dan sandi lewat (password) untuk melakukan query dan unduh data (download data). huruf angka cukup jelas. angka pengendalian teknologi informasi dimaksudkan untuk meyakini bahwa aplikasi inti perbankan, pusat data dan pusat pemulihan bencana yang digunakan oleh bpr dan bars memiliki pengendalian teknologi informasi yang memadai paling sedikit meliputi physical security dan logical security. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan menjaga keamanan seluruh informasi adalah menjaga keamanan data dan. informasi, sistem dan perangkat merupakan aset yang harus dijaga keamanannya oleh pihak penyedia jasa dengan cara dilindungi dari pihak yang tidak berkepentingan dan ancaman bahaya yang dapat mengganggu kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability). yang dimaksud dengan data pribadi nasabahka yang dimaksud dengan kejadian kritis adalah kegagalan sistem yang serius, system down time dan degradasi kinerja sistem yang memengaruhi kinerja bpr atau bars dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka pemenuhan tingkat layanan dilakukan guna memastikan penyelenggaraan teknologi informasi dapat mendukung bpr dan bars beroperasi sebagaimana mestinya. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan hubungan kerja sama secara wajar adalah kondisi dimana transaksi antar pihak bersifat independenkonflik kepentingan (conflict interest). yang dimaksud dengan pihak terkait dengan bpr atau bars adalah pihak terkaitpr atau batas maksimum penyaluran dana bars. cukup jelas. yang dimaksud dengan antara lain: kesulitan dalampihak penyedia jasa teknologi informasi digunakan sebagai media untuk melakukan rekayasa data bpr atau bars. cukup jelas. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia tanggung jawabnggung jawab direksi atas laporannggung jawab direksi atas laporannggung jawab direksi atas laporan keuangan, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai tanggung jawab direksi atas laporan keuangnggung jawab direksi atas laporannggung jawab direksi atas laporan keuangsurat pernyataan direksi direksi emiten atau perusahaan publik wajib membuat surat pernyataan yang disusun sesuai dengan format surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas lapordalam wajib dilekatkan pada laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan sebagai pemenuhan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal. bab iii penandatanganan surat pernyataan direksi surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam wajib bermeterai cukup dan ditandatangani oleh direktur utama dan seorang direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. dalam hal direktur utama dan direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan sebagaimana dimaksud pada dijabat oleh (satu) orang, surat pernyataan ditandatangani oleh direktur utama. bab tanggung jawab direksi direksi emiten atau perusahaan publik secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam termasuk atas kerugian yang mungkin ditimbulkan. dalam hal laporan keuangan yang disampaikan telah diaudit atau ditelaah secara terbatas, tanggung jawab direksi atas pernyataan sebagaimana dimaksud dalam berlaku sampai dengan tanggal pendapat akuntan. dalam hal laporan keuangan interim yang disampaikan tidak diaudit, tanggung jawab direksi atas pernyataan sebagaimana dimaksud dalam berlaku sampai dengan tanggal disampaikannya surat pernyataan dimaksudnggung jawab direksi atas laporan keuangan, beserta peraturan nomor viii.g. yang merupakan laporannya, dicabut dan dinyatakan &surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan (periode.) kami yang bertanda tangan bawah ini: nama alamat kantor alamat domisili sesuai ktp atau kartu identitas lain nomor telepon jabatan nama alamat kantor alamat domisili sesuai ktp atau kartu identitas lain nomor telepon jabatan menyatakan bahwa: bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum standar akuntansi keuangan yang berlaku indonesia. semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar, dan laporan keuangan perusahaan. bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan. demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. kranatatateneteeeea, tg.) bin. thn. direktur . direktur . (nama dan tanda tangan) (nama dan tanda tangan) deurin hood, s.h. tempat tanggal lahir unpar, oktober pekerjaan wiraswasta alamat jalan ar. hakim rt rw tg. ayun sakit, bukit bestari, tanjung pinang. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada farhat abbas, s.h., m.h., rakhmat jaya, s.h., m.h., muh. burhanuddin, s.h., moh. laser arafat, s.h., kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum farhat abbas rekan' beralamat plaza besar lt. nomor jalan mampang prapatan, telepon fax jakarta selatan: selanjutnya disebut sebagai . ii. pemohon membaca permohonan dari pemohon: mendengar keterangan daripada pokoknya sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusi bahwa uudbertentangan dengan uud yakni menghilangkan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,membatasi hak setiap orang untuk dipilih dan memilih dan menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan melanggar prinsip demokrasi serta menunjukkan tidak adanya kepastian hukum karena menghilangkan hak untuk memperoleh kesempatan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah provinsi kepulauan riau periode tahun padahal hak konstitusional pemohon yang telah dijamin berdasarkbatasan terhadap warga negara untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat baik, dengan tetap melarangnya mengikuti pencalonan menjadi pejabat publik, adalah suatu penghukuman berlanjut tanpa batas yang sangat tidak adil (unlimited and unfair sentencing) adalah tidak adil dan tidak konstitusional menghukum seseorang dengan merampas hak politiknya dan haknya untuk berbakti masyarakat melalui pengabdiannya, karena pengabdian kepada masyarakat adalah suatu sifat alamiah yang tidak dapat dirampas oleh negara (being social creature inalienable right), apalagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung satu kali dalam lima tahun, sehingga pembatasan dalamelah mengalami hak konstitusional pemohon dengan perlakuan diskriminatif yang dijamin dan dilindungi dalam uud yangmenghilangkan hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan uudprinsip negara kedaulatan rakyat uud telah diakomodir berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret khusus untuk persyaratan sedangkanprinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum uud yang menganut asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas tidak diskriminatif, asas memperoleh kesempatan yang sama, asas keadilan dan asas proporsionalitasdanikaitkan dengan hak pemohon dan asas equality (persamaan hak muka hukum dan pemerintahan) sebagaimana diatur dalam uudyang",berlakuan ketentuan sebagaimana dimaksudl berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal mareud dan menghilangkan hak untuk dipilih untuk sementara selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman, sehingga tidak adil dan merugikan hak konstitusional karena pemohon mempunyai hak memilih sementara hak dipilih terganggu selama lima tahun, padahal pemohon sudah menjalani masa hukuman dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. bahwa pemohon merupakan warga negara indonesia yang diusung1 tanggal maret dengan terulangnya pemohon untuk ikut serta dalam semua tahapan pemilihan kepala daerah provinsi kepulauan riau tidak hanya merugikan kepentingan pemohon sebagai salah satu tokoh utama pendirian provinsi kepulauan riau, tetapi juga telah merugikan pasangan calon pemohon sebagai calon wakil gubernur, merugikan pula (sebelas) partai politik pendukung, merugikan tim sukses yang sudah terbentuk, merugikan simpatisan, merugikan para pemilih pemohon dan merugikan masyarakat sebagai wajib pilih yang mengharapkan pemohon dan pasangan calon pemohon ikut serta dalam pemilihan kepala daerah provinsi kepulauan riau periode tahun, merupakan bentuk hukuman yang lain. hal ini bertentangan dari tujuan pemidanaan dan bertentangan pula dengan ketentuan dalam pengaturan ham, undang undang nomor tahun dinyatakan bahwaketentuan ini dapat dianalogikan bahwa pemohon sudah dihukum oleh putusan pengadilan dan tetap pula harus dihukum selama lima tahun tidak dapat mengikuti pilkada yang berlangsung sekali dalam lima tahun. bahwa berdasarkan ketentuan uud ditegassalah satu implementasi dari norma uud adalah undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang men. bahwa pemohon telah dihukum selama (dua) tahun dan sudah menikmati udara bebas dari tanggal november sampai saat ini, jadi terhitung dari masa menjalani hukuman dan masa bebas sudah berlangsung (tujuh) tahun, (empat) bulan atau terhitung sejak terpidana selesai menjalani hukuman adalah (empat) tahun, (empat) bulan, berarti kurang (delapan) bulan dari persyaratan point berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret bahwa mahkamah konstitusi dapat bersikap arif, adil dan bijaksana dalam memperlakukan kasus pemohon urin hood) yang saat ini maju sebagai calon gubernur kepulauan riau dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas, asas persamaan (equality), asas kesempatan, asas keseimbangan, asas kepatutan untuk membuat penemuan hukum karena pemohon sebagai terpidana selesai menjalani hukuman sudah (empat) tahun, (empat) bulan, jadi kurang (delapan) bulan dari saat pendaftaran kpu provinsi kepulauan riau. bahwa kiranya mahkamah konstitusi dapat melakukan terobosan hukum dengan melakukan penafsiran yang sama sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang dibacakan hakim mahkamah konstitusi tanggal november yang menyatakan masa waktu menjabat kepala daerah yang kurang tahun dianggap bukan satu periode sedangkan sebaliknya apabila telah melewati tahun dianggap telah menjabat penuh satu periode. hal ini dapat dicermati dari pertimbangan mahkamah konstitusi terhadap pencalonan walikota bambang d.h untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon walikota surabaya periode menimbang masa jabatan pertama pihak terkait pertama drs. bambang dwi hartono) dihitung satu kali masa jabatan karena masa jabatan pertama lebih dari setengah masa jabatan, yaitu dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan . dalam halaman putusan tersebut dinyatakan,bahwa berdasarkan asas keadilan, proporsionalitas, asas keseimbangan, asas kepatutan dengan menggunakan analogi putusan mahkamah tersebut atas terhadap pencalonan kembali walikota surabaya bambang d.h untuk periode tahun maka syarat (lima) tahun sudah dianggap terpenuhi karena sudah dijalani pelepasan (empat) tahun, (empat) bulan ditambah masa tahanan (dua) tahun, sehingga akumulasi perhitungan sudah berlangsung (enam) tahun, (empat) bulan, sehingga pemohon berhak ikut serta dalam semua tahapan pemilihan kepala daerah provinsi kepulauan riau periode tahununtuk satu perbuatan hukum, pemohon harus menjalani dua bentuk hukuman yaitu hukuman berdasarkan keputusan badan peradilan dan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi yang memberi pembatasan bersyarasehingga dengan pemberlakuan syarat tersebut menghalangi pemohon ikut dalam proses pemilukada provinsi kepulauan riau periode tahun yang merupakan event politik sekali dalam lima tahunan:apalagi diberlakukan secara kumulatifdalam negara hukum berdasarkan uud pengakuan atas prinsip the rule law membawa konsekuensi bahwa negara melalui alat kekuasaan negara yang memiliki monopoli untuk memberikan dan melaksanakan sanksi pidana tidak bisa berbuat sewenang wenang dengan kekuasaannya melainkan harus senantiasa berpegang pada due process law, sehingga pengakuan dan penghormatan pada hak hak asasi manusia tidak dirampas (dikooptasi) seluruh hak hak asasi warga negara yang terpidana, bahwa dengan pembatasan secara bersyarat (conditional unconstitutional) yang dinamakan dalam yang diujisudah tidak proporsional lagi karena menghukum seorang mantan narapidana secara permanen dan berlanjut, terlebih lagi bagi jabatan yang dipilih (elected official) dalam pemilihan umum kepala daerah, dimana yang menentukan terpilih atau tidak terpilihnya pasangan calon ditentukan oleh rakyat sebagai pemilih. bahwa yang perlu diciptakan suatu sistem pemilihan umum yang demokratis dengan penentuan pilihan secara baik tanpa paksaan. bahwa pemohon telah didukungyang dikecewakan hak pilihnya dan merupakan bagian dari wajib pilih daerah pemilihan kepulauan riau, pengujian huruf undang undang nomor tahun bahwa berdasarkanbahwa berdasarkan ketentuan dalam undang undang tahun tentang hak asasi manusia, dit: bahwa(lex certa). adanya prinsip lex certa,putuskan mahkamah dapat dimohonkan lagi dengan alasan konstitusional yang berbeda. kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa dalam disrupakan figur utama pembentukan provinsi kepulauan riau sekarang mencalonkan diri dalam pemilihan gubernur kepulauan riau dantanggal maret dengan dukungan partaidijamin oleh uud dan dan bahwa mengingat potensi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimanamohon mengajukan pembatal berkenan untuk memeriksa dan mengadili seraya memutus dengan amar putusan sebagai berikut: dalam provisi: menetapkanerimakarenagikut sertakpada semua tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah provinsi kepulauan riau periode tahun dalam pokok permohonan: mengabulkan permohonan pemohon urin hood untuk seluruhnya, menguatkan putusan provisi yang telah dimohonkan, menyatakan huruf bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pid bukti fotokopi surat lepas dari departemen hukum dan ham republik indonesia kantor wilayah dki jakarta, lembaga pemasyarakatan klas cipinang, bukti fotokopi surat pencalonan dewan pimpinan daerah dewan pimpinan wilayah gabungan dewan pimpinan daerah partai politik yang mengajukan pasangan calon: bukti fotokopi:nimbang bahwa dalam polita permohonan angka sampai dengan angka pemohon mendalilkan: bahwa berdasarkan putusan mahkamah agung tanggal april nomor pid mari, pemohonserta mendapatkan remisi berdasarkan surat lepas tanggal november dari kepala lembaga pemasyarakatan klas cipinang, bahwa dengan selesainyamengikuti pemilihan gubernur provinsi kepulauan riau, bahwa pemoholembaga pemasyarakat merupakan bentuk hukuman yang lain: menimbang bahwa uraian polita sebagaimana tersebut pada paragraf atas, dipertegas kembali dalam rumusan petit pemohon pada angka sampai dengan yang pada pokoknya memoho : menimbang bahwa permohonan guo adalah sama dengan amar putusan mahkamah nomor puu vii tanggal maret yang memutus sebagai berikut: ... dan seterusnya: oleh karena petit permohonan guo adalah pengujian mengenai putusan mahkamah nomor puu vii tanggal maret makmenurut mahkamah, mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo, menimbang bahwa permohonan guo juga menguji konstitusionalitas norma huruf terhadap dan danmendalilkan sebagai perorangan warga negara indonesia, yang dibuktikan deng bukti da hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus haitu uud menimbang bahwa pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuny, karena tidak ada kepastian hukum, dan memohon agar guo dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menimbang bahwa setelah mempertimbangkan permohonan pemohon beserta alat alat bukti yang diajukan mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwketentuan tersebut berlaku bagi setiap warga negara indonesia yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dicabut hak pilihnya: bahwa secara universal peniadaan hak pilih hanya karena antara lain, faktor usia yang belum memenuhi ketentuan undang undang (dewasa), dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (possibility) karena telah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide putusan mahkamah nomor puu i tanggal februari bahwa dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal april terungkap fakta hukum berupa pengakuan dari pemohon yang menyatakan, menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf atas, menurut mahkamah, tidak terdapat kerugian konstitusional pemohon atas berlakunya huruf guo. oleh karena itu pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing): menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut atas, mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan guo danyang diajukan tidak lagi relevan untuk yang menyangkut pengujian putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret yang terkait kebangsaan, dan partai patriot. bahwa berdasarkan hal tersebut pemohon termasuk dalam kategori perorangan warga negara indonesia , sehingga memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian undang undang, bahwahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo sepanjang menyangkutmohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sepanjangseluruhmoh. mahfudrsyad sanusi, hartonorsyad sanusi ttd. ttd. hartono muhammad alim panitera pengganti ttd. ida ria tambunanaka pemohon sebagai warga negara menjadi terhalang,elah merugikan hak konstitusional pemohon yang merupakan figur sentral pembentukan provinsi kepulauan riau dengan dukungan dan dorongan masyarakat kepulauan riau untuk maju mencalonkan diri sebagai calon gubernur provinsi kepulauan riau periode tahun sehingga antara hak konstitusional yang dimiliki pemohon mempunyai hubungan sebab akibat dengan kerugian yang dialami pemohon danpengujian huruf undang undang nomorwalaupun diberlakukan secara bersyaraanhak konstitusional pemohon, merugikan pasangan calon pemohon, merugikan partai partai pendukung, merugikan para pemilih yang berharap pemohon beserta pasangan calon ikut serta dalam semua tahapan pemilihan kepala daerah provinsi kepulauan riau periodeyang amar putusannya:irmohonan dalam putusan nomor puu vii tersebut atas menggunakan dan uud sebagai batu uji sedangkan permohonan ini menggunakan dan dan uud sebagai batu uji., negara indonesia adalah negara hukum dan negaranya berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah istilah conditional constitutional pertama kali termuat dalam putusan perkara nomor puu perkara nomor puu iii tanggal juli mengenai pengujian undang undang nomor tahun tentang sumber daya air sda) halaman yang berbunyi, menimbang bahwa dengan adanya ketentuan tersebut atas,,, sehinggabahwa norma yang sudah dinyatakan conditional constitutional'di) berlaku

fmaybrat terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama jarak most: pemegang ktp: tempat tanggal lahir ayaman, februarijalan pulau kasim rt desa alabama, kecamatan sorong barat, kabupaten kota sorong, nama berimbas nau: pemegang ktp: tempat tanggal lahir kokpit, aprilkampung kokpit rt desa kokpit, kecamatan ayaman, kabupaten sorong, nama martinus yume, pemegang ktp: klg srg tempat tanggal lahir ayaman, maretbukit baru kld rt rw. kelurahan koalisi, distrik sorong, nama laskar jitu, pd: pemegang ktp: ams tempat tanggal lahir sorong, novemberkimono km. rt rw. il, kelurahan aims, distrik aims, nama willem. naa: pemegang ktp: tempat tanggal lahir serta, maret kewarganegaraan indonesia, jenis kelamin laki laki: agama kristen protestan, pekerjaan petani: alamat kampung hohoyar desa hohoyar, kecamatan ayaman utara, kabupaten sorong selatan. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari memberikan kuasa kepada roman rambe, s.h., halim everton rambe, s.h., ivan andri damanik, s.h., bader johan, s.h., m.h., gitu irianto, s.h., dan larry solar, s.h., indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih darigandari km2 dengan topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah yang berawa utara, dan sebelah timur dengan negara papua new guinea: pada tahun disahselanjutnya diajukan uji materil mahkamah konstitusi dianggap bertentangan dengan undang undang dasar republik indonesia tahun dan diputus dalam perkara nomor puu i tanggal november dengan kamarnya: mengadili menyatakan permohonan pemohon dikabulkan,: aspirasi masyarakat maybrat pada tanggal januari dalam acara open house tahun barums.: kemudian aspirasi keinginan masyarakat adat maybrat tersebut diatas juga dilanjutkan dengan pertemuan pertemuan antara lain: sekitar bulan september tahun,,r.i. pada tanggal maret jakarta: dpd r.i. pada tanggal mei jakarta: kemudian lahirlah dukungan masyarakat melalui acara musyawarah adat kebuktir.i. jakarta untuk selanjutnya diproses menjadi undang undang, selanjutnya ri., dpd ri. ditindaklanjuti oleh dpr. rimaka keluarlah amanat presiden republik indonesia diantaranya kabupaten maybrat dan tambrauw provinsi papua barat sesuai rancangan undang undang nomor tahun sesuai bukti:,sedangka,:( bukti,sifat' yang menyimpang dari tujuan aspirasi masyarakat adat maybrat,republik indonesia dan direktorat jenderal otonomi daerah departemen dalam negeri republik indonesia, selain alasan diatas perlu dilakukan musyawarah masyarakat adat maybrat untuk menghilangkan kesimpangsiuran informasi yang berkembang masa rakyat adat maybrat khususnya mengenai letak ibukota kabupaten maybrat yang bisa menimbulkan konflik, demonstrasi, dan kekacauan:disehinggabukti:republik indonesia bukti dan bukti buktisegitiga emas, sedangkarepublik indonesia dan telah diserahkan langsung secara adat menggunakan noken rl.i., ketua komisi dpr ri republik indonesia jakarta pada tanggal januarisedangka:bongkar, kediaman pribadi kepala distrik bakar, jalan raya palkeinginan masyarakat adat maybrat untuk memiliki daerah otonom baru dengan kesemuanya adalah para advokat, berkantor law firm rambe partner's jalan daan mogok nomor grogol jakarta barat, nomor telepon nomor facsimile: e mail baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama para pemohonri pemerintah: mendengar keterangan dari pihak terkait pemerintah daerah provinsi papua barat, pihak terkait dewan perwakilan rakyat daerah provinsi papua barat, dan pihak terkait pemerintah daerah kabupaten maybrat: membaca keterangan tertulis dari dewan perwakilan rakyat: memeriksa bukti bukti: mendengar keterangan ahli dan saksijumatmengenai kewenangan mahkamah konstitusi sesuai undang undang mahkamah konstitusi nomor tahun huruf maka para pemohon hendak mengujukti terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir d:i2)r.i. jakarta, menkopolhukam jakarta, menteri hukum dan ham jakarta, ketua komisi dpr r.i.keputusan keputusan mengenai kabupaten maybrat, provinsi papua ba, kabupaten sorong, in cast surat keputusan alimadaerah kabupaten sorong nomor dprd srg tentang perubahan kedua atas bukti in cast pusat pemerintahan ibukota kabupaten maybrat yang semula maybrat distrik artinya dipindahkan maybrat segitiga emas) antara kampung susuk, kampung kategori, kampung jitu, kampung kambuwifa, kampung kabupaten dan kampung esai sesuai dengan aspirasi masyarakat adat maybrat: surat bupati sorong nomor tanggal september perihal penyampaian daftar rekapitulasi data calon daerah otonom baru kabupaten maybrat yang berisi jumlah distrik, peta wilayah, penduduk, infrastruktur, sarana dan prasarana, monografi wilayah maybrat dan potensi sumber daya alam yang akan menunjang kelangsungan pemerintahan kabupaten maybrat, keputusan bupati sorong nomor tahun ter: keputusan pimpinan dewan perwakilan rakyat dprd) daerah provinsi papua nomor. pim dprd tanggal maret tentang persetujuan pemekaran pembentukan kabupaten maybrat in cast surat keputusan(lima)papua nomor kep dprdan kabupaten sorong selatan. bukti pada intinya menyebutkan kedudukan pusat pemerintahan ibukota maybrat maybrat, surat keputusan dprd kabupaten sorong: surat gubernur papua nomor set tertanggal april perihal usulan pembentukan kabupaten baru, surat gubernur papua nomor set tertanggal mei perihal dukungan pembiayaan bagi kabupaten baru provinsi papua: kedudukan ibukota kabupaten maybrat kumurkek ibukota distrik sifat bukti in cast surat tersebumaybrat dan surat tersebut cacat hukum sebab tidak melalui sidang paripurna dprd sorong selatan bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahuntempatkan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sorong selatan sejak dimekarkan: surat dprd kabupaten sorong selatan nomor pts imp dprd sor: sel tanggal maret mengenai usulan pemekaran pembentukan, in cast surat tersebut menyetujui ibukota kabupaten maybrat kumurkek padahal surat tersebut tidak sah cacat hukum karena tidak melalui sidang paripurna dprd. bukti surat bupatisurat keputusan ini bertentangan dengan aspirasi masyarakat maybrat karena menunjuk kumurkek sebagai ibukota kabupaten maybrat, sedangkan aspirasi masyarakat maybrat mayoritas menghendaki letak ibukota yang strategis atau tengah tengah yaitu kampung kategori distrik artinya utara dapat dibuktikan dengan hasil musyawarah badan perwakilan kampung baperkam). hal ini jelas jelas merupakan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan dari bupati sorong dan juga melakukan kebohongan publik terhadap masyarakat adat maybrat. bukti surat sekretariat daerah pemerintah kabupaten sorong selatan nomor bup ss tertanggal juni tentang pernyataan penyerahan daerah bawahan, yang menyatakan mendukung usulan kabupaten maybrat yang proses pengusulannya oleh pemerintah kabupaten sorong, mendukung pemekaran kabupaten maybrat dengan ibukota kumurkek, dengan daerah bawahan kabupaten maybrat dengan cakupan (enam) distrik, dan batas batas wilayah kabupaten maybrat bukti in cas mekark bukti in cast telah mengabaikan dan tidak memperhatiktanggal oktober perihal penetapan penyempurnaan daerah bawahan dan ibukota calon kabupaten maybrat (di kampung kumurkek) buktiadat maybrat yang ditunjukkan dengan demonstrasi dan pemasangan kantor bupati sorongsurat keputusan guo sudah sesuai hasil musyawarah baperkam yang menginginkan letak ibukota dan wilayah bawahan kampung kategori distrik artinya utara, keputusan dewan perwakilan rakyat dpr)keputusan guo sudah tepat sesuai aspirasi keinginan masyarakat adat maybrat yang menginginkan pemekaran kabupaten maybrat, berita acara kesepakatan antara bupati sorong selatan dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten sorong selatan nomor bss dan nomor imppengantar bupati sorong selatan nomor bss tertanggal november mengirimkan kepada bupati sorong berupa: surat keputusan bupatikeputusan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten, nota kesepakatan antara bupati sorong selatan dan pimpinan dprd kabupaten sorong selatan, hasil musyawarah baperkam dari (enam) distrik induk, data monografi distrik dari distrik induk dan ibukota calon kabupaten maybrat (di kampung kumurkek)maybrat yang ditunjukkan dengan demonstrasi dan pemasangan kantor bupati sorong: keputusan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) yang menetapkan kedudukan pusat pemerintahan untuk kabupaten maybrat yaitu kampung kategori distrik artinya utara wilayah kabupaten sorong selatan sesuai dengan aspirasi masyarakat adat maybrat mayoritas menginginkan ibukota kampung kategori distrik artinya utara, surat dprd daerah papua barat nomor dprd pb perihal pokok pokok pikiran yang ditujukan kepada dpr cg. ketua komisi dpr tertanggal november yang isinya dprd provinsi papua barat merekomendasikan kepada pemerintah dan dpr khususnya panitia kerja pemekaran komisi dpr agar mengambil keputusan yang arif dan bijaksana untuk menetapkan jumlah daerah cakupan calon kabupaten maybrat sesuai kesepakatan musyawarah adat dan loka karya, suku besar maybrat yang meliputi (sebelas) daerah bawahan serta memutuskan posisi ibukota pada titik tengah yakni distrik artinya utara sehingga mudah diakses oleh ketiga daerah. buktitelah menyetujuidengan ibukota kumurkek daerah bawahan calon kabupaten maybrat dengan cakupan (enam) distrik antara lain distrik sifat, distrik sifat timur, distrik sifat selatan, distrik sifat utara, distrik mare dan distrik ayaman utara serta batas wilayah kabupaten maybrat. keputusan ini cacat hukum karena utara dan keputusan gubernur papua barat tersebut juga beaten tangan dengan keputusan dprd provinsi papua barat yang menyetujui, mendukung aspirasi masyarakat adat maybrat sesuai musyawarah baperkam. karena keputusan gubernur papua barat secara langsung telah memecah belah kesatuan dan persatuan masyarakat adat maybrat dan mengadu domba antara sesama orang maybrat yang akhirnya menimbulkan konflik horizontal antara suku maybrat yang pro ibukota kampung kumurkek dan yang pro ibukota kampung kategori. buktianalisa hukum: i.bahwa dengan penetapan undang undang nomor tahun tentang letak ibukota kabupaten maybrat kampung kumurkek kenyataannya merupakampakkan pengotor matan terhadap hak asasi manusia ham) didalam undang undang dasar sehingga undang undang nomor tahun bertentangan denganhususnya masyarakat adat maybratpelanggaran ham, dan upaya penyelesaian masalah undang undang tersebut selama ini tidak .bahwa undang undang nomor tahun tentang letak ibukota kabupaten maybrat kumurkek adalah sangat tidak tepat sebab tidak terdapat fasilitas infrastruktur dasar untuk pemekaran wilayah seperti sarana dan prasarana umum untuk kepentingan pemekaran daerah sehingga bertentangan dengan tujuan pemekaran yaitu mengurangi rentang kendali proses pelayanan pemerintah kepada masyarakat, tidak tercipta tersedia lapangan kerja, tidak terciptanya kesejahteraan bagi kelangsungan hidup masyarakat maybrat sehingga bertentangan dengan amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun .bahwa undang undang nomor tahun ibukota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek distrik sifat "merupakan pengabaian hak hak dasar penduduk asli, beserta hak hak tradisional kelompok masyarakat maybrat yang masih hidup dan dihormati karena mengabaikan bertentangan aspirasi sebagian besar kelompok masyarakat maybrat. yang benar undang undang nomor tahun tentang letak ibukota kabupaten maybrat kumurkek seharusnya memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat maybrat dengan partisipasi ikut serta aktif kelompok masyarakat maybrat dalam merumuskan kebijakan daerah, senen maybrat dan pengakuan terhadap eksistensi kelompok masyarakat maybrat: bahwa undang undang nomor tahun tentang letak ibukota kabupaten maybrat kumurkek tidak layak karena faktor faktor baik kejam puan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain seperti:tidak mendukung, .bahwa undang undang nomor tahun tentang letak ibukota kabupaten maybrat kumurkek tidak sesuai dengan kondisi cakupan wilayah dan lokasi calon ibukota yang jauh. kemudian sarana dan prasarana pemerintahan yang minim sehingga daerah kabupaten maybrat tidak dapat tumbuh, tidak berkembang dan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal. kemudian tidak mampu menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat, tidak bisa membuka lapangan kerja yang baru sehingga kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud, bahwa undang undang nomor tahun tentang letak ibukota kabupaten maybrat kumurkek bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal november guo berdasarkan hal hal uraian atas dengan ini para pemohon minta untuk diputus dalam permohonan pengujian materil undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten maybrat provinsi papua barat, hal hal yang dimohonkan sebagai berikut: petit mengabulkan permohonan para pemohonpadsurat pernyataan dukungan dari para tokoh masyarakat etnis maybrat dan tamu kabupaten sorong, bukti fotokopi rancangan undang undang pembentukan kabupaten maybrat, bukti fotokopi dukungan usulan pemekaran kabupaten maybrat dari forum komunikasi kelurahan ayaman nomor tahunayaman utara bermare bertanggal oktober oktober danartinya nomor tahun tanggal agustus yang diserahkan kepada bupati kabupaten sorong selatan melalui surat nomor: timur, bukti fotokopi berkas musyawarah acara adat masyarakat dalam rangka penetapan ibukota kabupaten maybrat bertanggal januari bukti fotokopi surat panitia sidang adat masyarakat maybrat nomor pan sa tanggal januari yang ditujukselanjutnya peraturan mahkamah konstitusi nomor mk dan mengenai pedoman berbicara dalam pengajuan undang undang maka para pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap materi muatan dalamaiff' yang dianggap bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pada guo: legal standing uraian mengenai anggapan para pemohon tentang hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten maybrat: ketentuan undang undang nomor tahun juncto peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk tentang peraturan berbicara dalam pengujian undang undang, agar seseorang atau pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang undang dasar negara republik indonesia tahun maka pihak dimaksud haruslah menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya sebagai akibat diberlakukannya undang undang yang dimohonkan pengujian castasli maybrat yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah maybrat provinsi papua barat yaitu yang mendiami wilayah kepala burung yaitu antara kabupaten sorong, kabupaten manokwari, kabupaten sorong selatan, kabupaten teluk bintuni yang terdiri atas suku besar yaitu suku ayaman yang mendiami distrik ayaman, suku artinya yang mendiami distrik artinya, dan suku sifat yang mendiami distrik sifat, yang sejak dahulunya dikenal dengan sebutan atau ayaman, artinya, dan sifat yang selanjutnya disebut maybrat yang artinya satu suku, satu bahasa . serta dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara anggota masyarakat maybrat. yang mempunyai kepentingan sama mengenai keberatan terhadapkepada menteri dalam negeri cg. dirjen otda perihal pernyataan sikap politik: bukti fotokopi hasil musyawarah badan perwakilan kampung kampung se distrik ayaman, bukti fotokopi hasil musyawarah badan perwakilan kampung kampung se distrik artinya bertanggal januari bukti fotokopi hasil musyawarah badan perwakilan kampung kampung se distrik ayaman utara, bukti fotokopi hasil musyawarah badan perwakilan kampung pompa distrik sifat timur nomor tahun tanggal januari bukti fotokopi keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sorong nomor dprd srg tanggal april tentang perubahan kedua atas keputusan dewan perwakilan rakyat daerah: bukti fotokopi keputusan dewan perwakilan rakyat papua nomor kep dprselatan, bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat daerah papua barat nomor dprd pb xi1 tanggal november tentang pokok pokok pikiran, bukti fotokopi surat pemerintah kabupaten sorong selatan nomor tanggal januari perihal surat dukungan: bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sorong selatan nomor pts imp dprd korsel tanggal maret mengenai usulan pemekaran pembentukan, bukti fotokopi surat bupati kabupatenbukti fotokopi surat pernyataan penyerahan daerah bawahan pemerintah kabupaten sorong selatan nomor bup ss tanggal juni bukti fotokopibukti fotokopi: bukti fotokopi suratbukti fotokopi risalah rapat kerja komisi dpr dengan menteri dalam negeri, menteri hukum dan ham tanggal desember selain itu, para pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal agustus sebagai berikut: saksi drs. silat anton bahwa penjelasan ketua dprd provinsi papua barat sesuai dengan kesaksian saksi. baik dari segi antropologi, pendidikan, pemerintahan maupun pembangunan, itu memang bertitik tolak dari artinya yang disebut maybrat, bahwa saksi menghadiri pertemuan yang dilaksanakan sebelum pengesahan undang undang. dalam pertemuan tersebut ditetapkan ibu kota berada segitiga emas yaitu kampung kategori yang merupakan titik pertemuan antara sifat, artinya, dan ayaman: bahwa saksi pada dasarnya setuju dengan pemekaran sorong dengan maybrat, bahwa menurut saksi mayoritas masyarakat artinya dan ayaman tidak menerima ibu kota maybrat kumurkek karena yang meletakkan pembangunan pemerintahan pendidikan adalah dari artinya dan ayaman dan sarana prasarana yang lengkap terutama berada ayaman, bahwa jumlah penduduk dua kecamatan yaitu kecamatan artinya dan ayaman sejumlah ribu, bahwa saksi adalah tokoh masyarakat yang ikut dalam pembahasan ibu kota maybrat yaitu kampung kategori, termasuk pembahasan mengenai batas batas wilayah: bahwa dalam musyawarah tersebut semua sepakat untuk segitiga emas, sedangkan masyarakat dari sifat yang meminta kumurkek tidak hadir tetapi ada satu yang hadir dan ikut tanda tangan namun dianggap tidak mewakili, bahwa saksi hanya mendengar adanya surat yang ditandatangani oleh mantan bupati jhon kanan terkait dengan ibukota maybrat, saksi drs. dortheis fred kambuaya bahwa saksi lahir distrik atau kecamatan ayaman dengan jabatan terakhir sebagai sekretaris kota sorong, namun sekarang sudah pensiun: bahwa proses terbentuknya pemekaran kabupaten maybrat dimulai pada tahun dan penggagasnya adalah mantan bupati kabupaten sorong dr. jhon annee, s.h. si., gagasan tersebut disambut dan didukung sepenuhnya oleh segenap komponen masyarakat yang berasal dari etnis maybrat yang meliputi distrik yang dinamakan distrik ayaman, distrik artinya, dan distrik sifat, lazim dikenal dengan gagasan ini didukung dan prosesnya diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. dalam pengajuan rancangan undang undang kabupaten maybrat yang disahkan menjadi undang undang nomor tahun tidak disebutkan ibukota maybrat kumurkek, hanya menyebutkan maybrat. dalam lokakarya tahun yang juga diikuti saksi, ketua dprd papua barat, rektor universitas cendrawasih unten) menyepakati beberapa hal, antaranya: kalau ibukota berkedudukan distrik ayaman, kelurahan mefkajin terlalu jauh dan rentan kendali pemerintahan tidak efektif, kalau berkedudukan ibukota distrik artinya terlalu jauh juga dari segi rentang kendali dan kurang menguntungkan distrik yang lain. oleh karena itu semua sepakat baik dari tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala kepala desa, pemuda, tokoh intelektual, ketua dprd provinsi papua barat maupun rektor unten memilih satu titik tengah yang memungkinkan untuk akses dan pemerintahan dapat dengan mudah memberikan pelayanan kepada ketiga distrik yang ada, yaitu yang dikatakan segitiga emas, yang ada kampung fategome, bahwa setelah semua sudah sepakat dalam proses selanjutnya, yaitu persidangan dpr dalam tempo singkat berubah nama menjadi kumurkek. menurut pemerintah, perubahan tersebut merupakan kehendak masyarakat, bahwa pertimbangan dipilihnya segitiga emas karena masalah lingkungan, yaitu agar danau ayaman tidak tercemar karena merupakan sumber kehidupan protein ikan untuk masyarakat ayaman dan artinya. bahkan berdasarkan kajian ilmiah dari universitas indonesia dan universitas pajajaran merekomendasikan ibu kota berkedudukan titik tengah, segitu emas yang ada fategome, bahwa mengenai rekomendasi dari majelis rakyat papua mrp) dan dewan perwakilan daerah provinsi atau dprd papua, saksi hanya mendengar adanya rekomendasi pembentukan kabupaten maybrat yang beribukota segitiga emas, kategori tetapi tidak pernah membaca rekomendasi tersebut: bahwa suku atau etnis cuma satu saja yaitu etnis maybrat, hanya dikelompokkan menjadi tempat diam tempat tinggal yaitu distrik ayaman, distrik artinya, dan distrik sifat. ketika distrik tersebut merupakan satu kesatuan etnis sosial budaya yang tidak dapat dipisah pisahkan. penduduknya yang paling banyak terdapat distrik ayaman, kemudian distrik artinya. keduanya sudah ada sejak zaman penjajahan pemerintah belanda. sedangkan distrik sifat merupakan distrik yang setelah integrasi masuk pemerintah indonesia, bahwa distrik sifat pada waktu pemerintah belanda, pemerintahannya fuh tepi sungai komandan tetapi setelah terjadi pergolakan politik antara republik indonesia dengan pemerintah belanda mengenai perebutan papua atau irian barat maka terjadi kekhawatiran kalau fuh merupakan tempat yang mudah terjadi infiltrasi ataupun masuknya mata mata dari indonesia sehingga dipindahkan tanpa proses hukum atau surat keputusan kumurkek pada sedangkan distrik yang lain sudah dari sejak bahwa berdasarkan pengamatan saksi setelah terjadi pemekaran dan penetapan undang undang yang menetapkan bahwa kumurkek menjadi ibukota kabupaten maybrat maka terjadi konflik horizontal ketiga distrik tersebut, yaitu antara distrik ayaman dan artinya yang berhadapan dengan distrik sifat, bahwa seharusnya pemekaran memberikan kesejahteraan dan ketenangan. tetapi terjadi justru terbalik karena penentuan ibukota yang seolah olah ini kehendak pemerintah baik pusat maupun provinsi papua barat yang ingin memecah belah persatuan dan persatuan masyarakat, bahwa dalam satu musyawarah yang juga dihadiri oleh ketua dprd sudah ada kesepakatan untuk memilih satu titik segitiga emas fategome sebagai ibukota. tetapi tiba tiba kesepakatan itu saat saat akhir berubah dpr ri: bahwa sepengetahuan saksi hanya menyebutkan maybrat dan tidak menyebut nama lain. saksi berharap supaya dapat revisi sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. saksi sleman naa, sos., si. bahwa pada prinsipnya pemekaran kabupaten maybrat adalah atas aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada bapak bupati sorong yang pada waktu itu dijabat oleh bapak dr. jhon kanan, yaitu sekitar bulan januari dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk menghidupi kabupaten ini. pada tokoh masyarakat dan tokoh adat bertemu dengan bupati guna membicarakannya lagi. kemudian pada kembali aspirasi disampaikan kepada bupati sorong. oleh karena desakan desakan masyarakat dan tokoh adat, bupati sorong pada membuat surat kepada menteri dalam negeri, komisi dpr ri dan dpd ri supaya kabupaten maybrat dimekarkan menjadi kabupaten sendiri. selanjutnya sekitar bulan mei disusul dengan musyawarah adat yang menyatakan bahwa ibu kota kabupaten maybrat adalah daerah segitiga emas kategori dan untuk sementara pemerintahannya dilaksanakan ayaman. pemilihan ibu kota daerah segitiga emas merupakan titik tengah supaya masyarakat kumurkek dan ayaman tidak terlalu jauh untuk berurusan dengan pemerintah daerah. hal tersebut sesuai dengan rancangan undang undang akan tetapi setelah undang undang disahkan, ibu kota kabupaten maybrat berada kumurkek. terhadap hal tersebut masyarakat dan tokoh adat menemui saksi kemudian departemen dalam negeri dan bertemu dengan direktur jenderal otonomi daerah kemudian disarankan untuk membuat musyawarah baperkam. dari musyawarah baperkam yang terdiri dari kampung, kampung menyatakan ibukotanya ada segitiga emas dan yang kampung menyatakan kumurkek: bahwa kedudukan saksi adalah tokoh intelektual dari kabupaten maybrat yang mengikuti proses pemekaran kabupaten tersebut, bahwa alasan kampung tidak memilih kumurkek antaranya adalah: jarak yang jauh dekat jika ibukota berada kumurkek, fasilitasi dan efektifitas dari pada pelayanan barangkali juga terhambat karena fasilitas untuk menunjang berjalannya pemerintahan yang belum tersedia, bahwa sepengetahuan saksi, ibukota kumurkek sudah diresmikan bandara buaya akan tetapi pemerintahannya belum dilaksanakan kumurkek melainkan kabupaten induk yaitu sorong, saksi agustinus edward fate, hk. bahwa proses pemekaran kabupaten maybrat sejak bapak john piet kanan, s.h. sebagai bupati kabupaten sorong, bahwa pada awal usulan pemekaran, ada (kelompok), kelompok sipolosea mengusulkan pemekaran kabupaten rumanaraya bukan kabupaten mayat. selanjutnya dalam pembahasan dpr dikatakan bahwa dokumen awal ibu kota maybrat kumurkek. bahwa menurut saksi, dokumen awal dari john piet kanan yang mengusulkan ibu kota kabupaten maybrat maybrat. itu dituangkan dalam apres, undang undang kabupaten maybrat menyebutkan ibukota maybrat bukan kumurkek. kalau yang menunjukan ibu kota kumurkek adalah surat dinas biasa bukan surat keputusan bupati sorong. jadi apakah dasar hanja atau komisi dpr dan mendagri menentukan ibukota kabupaten maybrat kumur kek? seharusnya dasarnya dari surat keputusan bupati bukan dari surat dinas biasa. bahwa pada musyawarah badan perwakilan kampung baperkam) diadakan satu kali lokakarya. suara mayoritas menunjukkan bahwa ibu kota harus distrik artinya utara kampung kategori. demikian juga dengan dua kali baperkam lagi, satu kali tahun juga mayoritas menunjukkan bahwa ibukota harus terletak kategori, distrik artinya utara. pada musyawarah baperkam, suara mayoritas menunjukkan bahwa ibukota harus kampung kategori distrik artinya utara. inilah aspirasi dari masyarakat jangan sampai pemerintah pusat membuat konflik berkepanjangan karena melakukan suatu kejahatan korporasi yang yang berhubungan dengan administrasi. tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. suara baperkam menunjukkan ibu kota kategori, kenapa sampai dialihkan dalam undang undang kumurkek. bahwa dirinya mewakili distrik satu arfak mengikuti proses baparkasmus sampai mengadakan lokakarya aryamaru. ahli dr. jp. kanan, sh., si. bahwa pemekaran kabupaten maybrat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun jadi proses pemekaran kabupaten ini berdasarkan persyaratan teknis, administrasi, fisik, dan ditambah dengan kajian akademik. untuk kajian akademik dari universitas pajajaran dan juga dari universitas indonesia, dari data data yang diperoleh dari langkah langkah atas, dituangkan dalam peraturan peraturan yakni: surat keputusan dari ketua dprd kabupaten sorong nomor pts dprd srg yang menyebutkan nama kabupaten itu maybrat. kemudian tempat kedudukannya maybrat yaitu distrik artinya atau segitu emas: surat keputusan dprd sorong nomor dprd srg menyebutkan nama kabupaten itu maybrat dan tempat kedudukannya distrik artinya dalam segitiga emas, keputusan bupati sorong nomor tahun menyebutkan bahwa ibu kota itu maybrat. kemudian tempat kedudukan dalam disebutkan tempat kedudukan ibukota distrik artinya, keputusan bupati sorong nomor tahun juga menyebutkan secara khusus dictum pertama bahwa nama kabupatennya maybrat dan tempat kedudukannya artinya atau yang disebut dengan segitiga emas, surat gubernur papua nomor set tanggal april tidak menyebutkan tempat kedudukan tapi menyebutkan nama kabupatennya maybrat, surat gubernur nomor set tanggal mei tentang dukungan pembiayaan, nama kabupatennya tetap maybrat, surat bupati sorong nomor tentang ibukota kabupaten maybrat tanggal februari menyebutkan ibukota itu maybrat ini bupati sekarang, keputusan dari bupati sekarang, lalu ibukotanya itu distrik artinya utara, dalam hal ini segi tiga emas. dalam keputusan bupati sorong menegaskan bahwa nama kabupaten dan tempat kedudukan ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. itu penegasan bupati dalam surat keputusan bukan surat keputusan tapi surat biasa, surat bupati sorong nomor tertanggal maret yang isinya membatalkan dan mencabut surat bupati sorong nomor tertanggal februari yang menyebutkan nama kabupatennya maybrat ibukotanya itu kumurkek distrik sifat. ini merupakan surat biasa: kemudian juga ada telaahan staf yang dibuat oleh kelompok yang mengatasnamakan bupati sorong yang dibuat tanggal september yang menyebutkan ibukota kumurkek. itulah yang kemudian disebut keputusan. padahal yang terkait dengan pemekaran kabupaten maybrat adalah surat yang nomor tahun surat bupati sorong tanggal agustus nomor yang menetapkan ibukota maybrat dan tempat kedudukannya distrik artinya yaitu segitiga emas. jadi surat ini yang kemudian dikirimkan kepada kepada dewan perwakilan rakyat republik untuk meminta supaya proses pemekaran wilayah maybrat ini mejadi kabupaten tersendiri dan diproses melalui hak inisiatif dari dewan perwakilan rakyat republik indonesia: bahwa dalam musyawarah adapt masyarakat maybrat pada tahun disepakati untuk menetapkan maybrat itu nama kabupatennya kemudian tempat kedudukannya itu distrik artinya segi tiga emas itu, bahwa dprd dewan perwakilan rakyat papua) tanggal agustus melalui keputusan nomor menyebutkan maybrat itu nama kabupatennya dan berkedudukan maybrat segitiga emas atau artinya utara. secara jelas disebut ibukotanya yaitu artinya utara. demikian juga rekomendasi dari dpr provinsi papua tanggal agustus menyebutkan nama kabupatennya maybrat kemudian kedudukannya maybrat. kemudian surat keputusan dprd tanggal agustus nomor kep dprd yang juga menetapkan nama kabupatennya maybrat dan ibukotanya berkedudukan maybrat. selanjutnya surat keputusan dari dprd provinsi papua barat tanggal november nomor dprd pb x11 tentang pokok pokok pikiran dprd provinsi papua barat, menyebutkan ibukotanya maybrat dan tempat kedudukannya secara tegas disebutkan distrik artinya utara. kemudian yang berikutnya adalah surat biasa yang dikeluarkan oleh gubernur papua barat tanggal juni nomor gpp yang menyebutkan ibukota kabupaten ini berada pada maybrat sedangkan nama kabupatennya tetap maybrat. surat inilah yang menimbulkan konflik, padahal ini surat biasa bukan keputusan, bahwa kalau membaca data data hukum ini dari sejak pemekaran distrik distrik itu sampai dengan diusulkan, pemekaran diusulkan melalui hak inisiatif dpr bahkan sampai kepada presentasi saya kepada komisi itu dua kali kemudian kepada dprd juga satu kali itu semuanya menyebut nama kabupaten ini kabupaten maybrat dan ibukotanya itu maybrat. yang dimaksudkan maybrat ini adalah segi tiga emas itu atau distrik artinya utara yaitu kampung fatigomi. proses itu sampai badan tim verifikasi panitia legislasi komisi hanja, baik nama kabupaten maupun tempat kedudukannya tidak ada perubahan perubahan. sedangkan usulan dari kelompok masyarakat dari sifat adalah kabupaten rumanaraya. ahli yulian anton, sh., si. bahwa pada waktu selesai persidangan dpr, menteri dalam negeri menyatakan setelah hasil sidang ditetapkan dan disahkan, akan menyampaikan surat kepada bupati sorong dan bupati sorong selatan untuk memfasilitasi musyawarah baperkam terkait dengan penentuan ibu kota kabupaten maybrat,, bahwa masyarakat distrik ayaman dan artinya yang merupakan penduduk mayoritas tidak mau ibu kota ada kumurkek tetapi harus berada titik tengah. selain itu berharap sambil menunggu putusan mahkamah konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan berada sorong, bahwa samping secara proses yang menunjukan ibu kota harus berada artinya utara, juga. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pemerintah yang diwakili oleh andi mattalatta menteri hukum dan hak asasi manusia dan ariyanto menteri dalam negeri, memberi keterangj i11 bertanggal maret para pemohon yang menyatakan diri berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang diwakili oleh kepala kepala suku. kemudian berdasarkan penyampaian salinan perbaikan permohonan dari mahkamah konstitusi indonesia nomor mk( i11 bertanggal april para pemohon mengkoreksi memperbaiki kedudukannya dalam permohonan ini, yaitu sebagai perseorangan warga negara indonesiaantara lain belum dibangun jembatan yang menghubungkan daerah satu dengan lainnya, gedung gedung pemerintahan belum tersedia, letaknya jauh dari bandara, belum ada sarana komunikasi, belum ada bank dan masih sedikit sekolah dasar): bahwa menurut para pemohon, ketentuan guo telah menimbulkan kemacetan dan menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah menciptakan ketidak efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, dapat menimbulkan konflik horizontal sesama warga masyarakat, bahwa menurut para pemohon, undang undang guo, cast ketentuan yang dimohonkan untuk diuji,guna dibangun sarana dan prasarana pemerintahan kabupaten maybrat, singkatnya menurut para pemohon, ketentuan guo telah menghilangkan berkedudukan kumurkek distrik sifat': pemohon l, selaku kepala suku kelompok masyarakat distrik artinya: pemohon ll, selaku kepala suku kelompok masyarakat besar maybrat, pemohon lll, selaku kepala suku kelompok masyarakat distrik artinya utara, pemohon iv, selaku kepala suku kelompok masyarakat distrik ayaman, pemohon sebagai kepala kampung hohoyar, dan kepala kelompok masyarakat distrik ayaman utara: para pemohon menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan isi darertentangan dengan undang undang dasar guo,:: undang undang nomor tahun yang berbunyi, ibukota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek distrik aiff' mengakibatkan kemacetan dan menghambat kelancaran pemerintahan dan ketidak efektif pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. serta menimbulkan dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat atau tidak berkembang dengan baik sehingga menjadi konflik horizontal (perang suku) dan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat dan pada akhirnya hanyaada dan dipertahankan secara turun temurun, yang pada gilirannya ketentuan guokarenanya menurut para pemohon ketentuan guo bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan dianggap telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohohfokus, kabur,, karena ketidakjelasan demikian dapat menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri, yaitu sebagai berikut: jika para pemohon kedudukannya sebagai perseorangan warga negara indonesia, maka menurut pemerintah, para pemohon telah keliru dalam memahami secara komprehensif maksud dan tujuan pembentukan kabupaten maybrat provinsi papua barat, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun itu sendiri, karena pembentukan kabupaten maybrat merupakan perwujudan dari kehendak, keinginan danjika dalam praktiknya terdapat keberatan keberatan maka hal demikian merupakan dinamika kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. dengan perkataan lain ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) atau setidak tidaknya tidak terkait sama sekali dengan kedudukan hukum para pemohon dalam permohonan ini, jika para pemohon kedudukannya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, maka menurut pemerintah, para pemohon harus dapat membuktikan apakah benar: lebih lanjut mahkamah konstitusi telah memberikan pendapat (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi bahwa undang undang dasar negara republik indonesia tahun(empat)selain itu, sebagai tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud olehtusan mahkamah konstitusi nomor puu v dari uraian tersebut atas, pemerintah memohon agar para pemohon membuktikan terlebih dahulu, apakah benar para pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan syarat dan ketentuan atas, khususnya masyarakat hukum adat wilayah kabupaten maybrat provinsi papua barat, jika demikian halnya menurut pemerintah, yang terjadi adalah bukan masalah konstitusionalitas pemberlakuan undang undang yang dimohonkan untuk diuji, baik secara keseluruhan maupun sebagian, atau dengan perkataan lain bahwa keberatan keberatan para pemohon adalah berkaitan dengan masalah pelaksanaan (implementasi) yang berkaitan dengan ti'adakan tindakan administratif untuk menentukan pilihan yang dianggap paling cocok guna memilih salah satu daerah lokasi tertentu untuk dijadikan sebagai ibukota kabupaten maybrat provinsi papua barat, dan yang dijadikan pilihan adalah kumurkek distrik sifat sebagai ibukota kabupaten maybrat,.bentukan kabupaten maybrat provinsi papua barat. ii. rat. sehubungan dengan anggapan para pemohon yang menyatakanyatakan: ibu kota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek distrik sifat'. ketentuan tersebut atas oleh paraila dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"bahwa permohonan para pemohon tidak termasuk sengketa konstitusional (constitutional dispute) antarakaren(vide dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi).entukan pilihan kumurkek distrik sifat sebagai ibukota kabupaten maybrat provinsi papua barat, telah melalui berbagai pertimbangan dan masukan dari pihak pihak terkait pemerintah daerah maupun masyarakat setempat), karenanya menurut pemerintah adalah salah alamat dan tidak relevan apabila pemilihan penentuan ibukota kabupaten tersebut oleh para pemohon dipertentangkan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahunmemperhatikan point dan atas, menurut pemerintah yang semestinya dilakukan oleh para pemohon adalah ikut berpartisipasi secara aktif untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten induk untuk mempercepat proses pembangunan sarana dan prasarana, melengkapi alat alat pemerintahan agar roda perekonomian dapat tumbuh guna mewujudkan ketertiban masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan layanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. bahwajustru dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian untuk menentukan dimana letak ibukota kabupatenpenetapannya dilakukan menggunakan peraturan perundang undangan yang hirarkhinya bawah undang undang: dari penjelasan atas, pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci dalam permohonannya, apakah benar telah terjadi timbul kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para pemohon atas pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten maybrat provinsi papua barat, dan apakah benar ketentuan undang undang guo bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena dari seluruh uraian permohonannya para pemohon hanya mengutarakan seolah olah ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dapat menimbulkan hilangnya sebagian aspirasi masyarakat setempdan adanya kekhawatiran tidak terpenuhinya rasa keadilan serta tidak terciptanya tingkat kesejahteraan masyarakat. dengan perkataan lain, menurut pemerintah permohonan para pemohon sama sekali tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas pemberlakuan norma yang dimohonkan untuk diuji, karena pada hakikatnya yang dialami oleh para pemohon adalah adanya suatu keinginan agar ibukota kabupaten maybrat provinsi papua barat tidak berada kumurkek distrik sifat, tetapi daerah lain yang sesuai dengan keinginan para pemohon. karena itu sudah tepat dan sepatutnyalaha). selain hal hal tersebut atas, pemerintah dapat menyampaikan bahwa sampai saat ini penyelenggaraan pemerintahan maupun proses interaksi antar masyarakat kabupaten maybrat provinsi papua barat telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, seperti hal hal bawah ini: pejabat bupati dan sekretaris daerah setda) sebagai alat kelengkapan pemerintah daerah kabupaten maybrat provinsi papua barat sudah dilantik, pegawai negeri sipil png) sebagai aparatur pemerintah daerah guna melayani masyarakat telah dilimpahkan dari kabupaten sorong kabupaten induk) kabupaten maybrat: sedang dilakukan verifikasi penyerahan aset dari kabupaten sorong kabupaten induk) kabupaten maybrat, dana otonomi khusus otsus) sudah dialokasikan, telah dialokasikan (direalisasikan) dana infrastruktur sebesar miliar dari provinsi papua barat kabupaten maybrat: menimbulkan ketidak kesejahteraan, ketidak harmonisa warga masyarakat satu dengan yang lain, kesenjangan sosial daerah satu dengan lainnya, terhambatnya proses pelayanan publik, besarnya biaya transportasi dari dan lokasi kampung kumurkek yang pada akhirnya hanya menimbulkan konflik sehingga hak konstitusional para pemohon dalam hidup sejahtera lahir dan bathin sebagaimana undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak terpenuhi: undang undang nomor tahun ibukota kabupaten maybrat berke dudukan kumurkek distrik fifa?' tidak memenuhi rasa keadilan, dan tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta tidak menjunjung hak dasar kelompok masyarakat maybrat sebagaimana undang undang dasar negara republik indonesia tahun telah terabaikan, disahkannya kampung kumurkek sebagai ibukota kabupaten maybrat yangakibatnya menghilangkan hak hak dasar konstitusional kelompok masyarakat maybrat sesuai undang undang dasar republik indonesia tahun undang undang nomor tahun yaitu ibukota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek distrik sifat'di, undang undang nomor tahuntelah dilakukan kegiatan acara acara syukuran oleh masyarakat setempat (baik masyarakat yang berada kabupaten sorong maupun yang berada kabupaten maybrat) atas terbentuknya dan mulai berjalannya penyelenggaraan pemerintahan kabupaten maybrat: telah diselenggarakan upacara upacara hari besar nasional, misalnya upacara hari kemerdekaan negara republik indonesia, tanggal agustus berdasarkan hal hal tersebut atas, menurut pemerintah pemberlakumengajukanberbunyi sebagai berikut: ibukota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek distrik sifatbelum ada jembatan, gedunggedung pemerintahan, jauh dari bandara, belum ada sarana komunikasi, belum ada bank dan masih sedikit sekolah dasar). bahwa menurut para pemohon, ketentuan guo telah menimbulkan kemacetan dan menghambat kelancaran pemerintahan dan menciptakan ketidakefektifan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, menimbulkan konflik horizontal. bahwa menurut para pemohon, undang undang guo, cast ketentuan guountuk membangun gedung pemerintahan kabupaten maybrat. berdasarkan dalil dalil tersebut, para pemohon berpendapat tentangdpr berpendapat bahwa tidak ada hak konstitusional parambentukan kabupaten maybrat provinsi papua barat, dengan penjelasan sebagai berikut:. bahwa jika kedudukan para pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia, maka para pemohon telah keliru dalam memahami maksud dan tujuan pembentukan kabupaten maybrat yang diatur oleh undang undang guo, karena pembentukan kabupaten maybrat merupakan perwujudan dari kehendakapabila terdapat permasalahan permasalahan sebagaimana yang dikemukakan para pemohon, maka bukanlah persoalan konstitusionalitas, melainkan masalah penerapan kebijakan pemerintah daerah setempat. bahwa jika kedudukan para pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dalam permohonan guo para pemohon tidak menunjukkan dan membuktikan. bahwa mahkamah konstitusi telah memberikan pendapat (vide putusan nomor puu vi bahwa uudjuga sebagai tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud oleh uudu v bahwa dengan demikian dpr berpandanganil. pengujian materiil undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten maybrat provinsi papua barat. para pemohon berpendapat bahwaterhadap dalil para pemohon tersebut, dpr menyampaikan penjelasan sebagai berikut: bahwa ketentuan undang undang nomor tahun yang menentukan penunjukan suatu daerah menjadi ibukota kabupaten kota hasil pemekaran. provinsi papua barat, sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan hak konstitusional para pemohon yang dijamin dalam uud, berdasarkan dalil dalil tersebut diatas menurut dpr bahwa proseskarenanya ketentuan guo, dengan demikianalasan para pemohon melakukanbarat, diuraikan sebagai berikut: latar belakang historis pada tahun sejak masa penjajahan hindia belanda irian barat,ji,, batasan wilayah kekuasaan pemerintahan., arti nama maybratkarenanya permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaarddpr untuk seluruhnyapada pokoknya sebagai berikut: jimmy aji demiazijie ketua dprd papua barat) bahwa dprd papua barat melalui ketua komisi juga ikut dalam persoalan survey lokasi ibu kota,kota yang mudah diakses oleh seluruh daerah. pada pertemuan pertama menginginkan kumurkek kemudian dalam musyawarah berikutnya menginginkan titik tengah. oleh karena terjadi kebuntuan, pemerintah kabupaten sorong selatan memfasilitasi diselenggarakannya musyawarah baperkam dan hasilnya menginginkan titik atau lokasi ibukota yang mudah diakses oleh seluruh daerah sedangkan daerah tidak ada acara:da dirinya selaku ketua dprd papua barat menawarkan solusi ibu darubah undang undang, bahwa sebagaimana prinsip dasar hukum, yaitu adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, bagaimana mungkin ibukota kabupaten tidak memberi manfaat karena dipaksakan dan menimbulkan konflik berkepanjangan: bahwa distrik artinya mempunyai perumahan perumahan yang masing layak untuk dipakai sebagai fasilitas penunjang pelaksanaan pemerintahan: bahwa sudah ditemukan titik temu mengenai letak ibukota tanpa harus mengubah undang undang yaitu dengan cara pelaksanaan pembangunannya digeser titik tengah: bahwa kumurkek tidak memenuhi syarat untuk menjadi ibukota demikian juga dengan kategori tetapi kategori ada kelebihannya karena disekitarnya terdapat bangunan bangunan yang memungkinkan untuk bisa dipakai dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan sementara waktu, bahwa ide ibukota tetap kumurkek tetapi pembangunannya digeser titik tengah telah diketahui oleh masyarakat terutama suku sifat yang selama ini bersikeras mempertahankan ibukota kumurkek dan tidak ada tanggapan sehingga bisa dikatakan masyarakat setuju terhadap hal tersebut, bahwa permasalahannya pada anggaran yang disediakan oleh pemerintah provinsi, sony harsono direktur penataan daerah dan otonomi khusus depdagriundang undang tersebut merupakan usul inisiatif dpr dan pada saat pembahasan dirinya tidak mengikuti karena merupakan pejabat baru,kota tersebut diresmikan pada tanggal april drs. bernard sarden, mm. pejabat bupati kabupaten maybrat) sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh pemerintah dan para saksi memang selama ini pemerintahan sudah berjalan dan atas kesepakatan, kantor perwakilan berada kabupaten sorong untuk memperlancar pelayanan administrasi publik pemerintahan karena kumurkek belum berjalan secara efektif, bahwa atas dasar belum tersedianya layanan administrasi pemerintah dan kesepakatan bersama dengan kepala daerah induk yang dimekarkan yaitu bupati sorong disepakati untuk berkantor sementara sorong, samping juga menunggu putusan mahkamah konstitusi: bahwa secara fisik, ibukota artinya utara sangat representatif dari substansi suatu daerah otonom yaitu untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, bahwa secara jure wilayah maybrat berada kabupaten sorong sedangkan secara facto berada kabupaten sorong selatan, bahwa kalau yang dikatakan titik tengah artinya baik dari kategori maupun kumurkek jaraknya rata rata dan dapat ditempuh sekitar menit sehingga aksesnya dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat:. drs. idris iskandar alam asisten sekda papua barat) bahwa penyelesaian ibukota ini hendaknya dilakukan oleh departemen dalam negeri karena menyangkut tiga kabupaten, sedangkan dana otonomi khusus gubernur untuk daerah pemekaran ditetapkan oleh kabupaten inundang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten maybrat propinsi papu dan:nya telah menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai warga negara indonesia yang menganggap hak konstitusional yang diberikan olehsecara spesifik dan aktual, telah dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan yang berbunyi: ybu kota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek distrik sifatkategori yang dikenal dengan sebutan wilayah segitiga emaskam),fan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat,,,fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas pajajaran dengan pemerintah kabupaten sorong tahun antara lainkhususnya masyarakat adat maybrat karena mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik. upaya penyelesaian masalah undang undang tersebut selama ini tidak di: menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnyaempat orang saksi d, sebagai berikut: saksi silat anton menerangkan bahwa yang menjadi kesepakatan saksi menghendaki kampung kategori yang merupakan titik pertemuan antara sifat, ditanya dan ayaman merupakan tempat yang strategis menjadi ibukota: saksi dortheis feeds kambuaya menyatakan dalam rancangan undang undang nomor tahun tidak disebutkan ibukota maybrat kumurkek, tetapi segitiga emas karena merupakan titik tengah ketiga distrik, tidak ayaman atau ditanya karena bisa mencemari danau sumber penghasilan ikan untuk masyarakat, saksi sulaiman naa menyatakan bahwa jika ibukota kumurkek kasihan orang ayaman terlalu jauh begitu juga sebaliknya, karenanya ibukota ditaruh titik tengah. dalam musyawarah baperkam dari kampung, kampung menghendaki segitiga emas, sedangkan kampung menghendaki kumurkek,: saksi agustinus edward fate menyatakan bahwa dua kali musyawarah baperkam menunjukkan bahwa ibukota kabupaten maybrat adalah kampung kategori distrik artinya, ahli dr. john kanan, menyatakan bahwa berdasarkan surat keputusan dari ketua dprd kabupaten sorong nomor pts dprd srg menyebutkan bahwa nama kabupaten itu maybrat. kemudian tempat kedudukannya itu maybrat yaitu distrik artinya atau segitiga emas. surat keputusan bupati sorong tanggal februari menyebutkan bahwa ibukota maybrat adalah distrik artinya utara. akan tetapi surat keputusan bupati ini dicabut dengan surat keputusan bupati sorong nomor tanggal maret menyebutkan ibukota maybrat adalah kumurkek distrik sifat: ahli yulian anton, menyatakan. selain itu,, menimbang, bahwa dalam kerangka pengujian guo telah memberikan keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat yang pada pokoknya isinya sebagai berikut: permohonan tidak fokus, kabur dan tidak jelas (obscura libel) utamanya dalam memposisikan kedudukan hukumnya (legal standing) apakah sebagai perseorangan warga negara indonesia atau sebagai kesatuan masyarakat hukum adat: pemilihan kebijakan ibukota maybrat kumurkek distrik sifat merupakan pilihan kebijakan yang sudah tepat, pemohon tidak menunjukkan dan membuktikan(vide huruf mkj, dengan demikian dprini tidak terpdengan demikian maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima,sehingga ketentuan guo tidak bertentangan dengan uud menimbang, menurut keterangan pemerintah yang diwakili kuasanya andi mattalatta, menteri hukum dan hak asasi manusia dan ariyanto, menteri dalam negeri menyatakan bahwa, karena ketidakjelasan demikian dapat menimbulkan konsekuensi hukum sendiri. samping ituguo. kalaupun anggapan para pemohon tersebut benar adanya, dan permohonannya dikabulkan oleh mahkamah, justru dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian untuk menentukan dimana letak ibukotadilakukan menggunakan peraturan perundang undangan yang hirarkhinya bawah undang undang. berbagai keputusan dprd provinsi papua dan papua barat, surat keputusan gubernur papua barat, bupati sorong menunjukkan bahwa kumurkek diusulkan menjadi ibukota kabupaten maybrat (vide keterangan pemerintah tanggal agustus menurut pemerintah direktur penataan daerah dan otonomi khusus daerah otonom itu kabupaten maybrat) facto sudah ada, sudah berjalan dengan baik. pemerintah mohon kepada mahkamah agar permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara atas, yang pada pokoknya sebagai berikut: jimmy aji demiazijie ketua dprd papua barat) kota yang mudah diakses oleh seluruh daerah. setempat yang sangat berbeda dengan suku lain papua maupun indonesia pada umumnya: distrik ayaman adalah pusat pemerintahan yang membawahi ke sedangkadiatas air) dan ada monumen peringatan pemerintahan hindia belanda distrik ayaman: kampung kategori,republik indonesia tahun yaitu menjamin kesejahteraan seluruh rakyat indonesia,onomi daerah, selaku ketua dprd papua barat menawarkan solusi bahwa ibuonomi daerahngubah undang undang, bahwa ditemukannya solusi tanpa harus mengubah undang undang adalah dengan cara pelaksanaan pembangunannya digeser titik tengah: karena kumurkek tidak memenuhi syarat untuk menjadi ibukota, demikian juga dengan kategori tetapi kategori memiliki kelebihan karena disekitarnya terdapat bangunan bangunan yang memungkinkan untuk dapat dipakai dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan sementara waktu: bahwa ide ibu kota tetap kumurkek namun pembangunannya digeser titik tengah telah diketahui oleh masyarakat terutama suku sifat dan tidak ada tanggapan sehingga dapat dikatakan masyarakat setuju terhadap hal tersebut, sony harsono direktur penataan daerah dan otonomi khusus depdagri) kota tersebut diresmikan pada tanggal april drs. bernard sarden, mm. pejabat bupati maybrat) hal hal yang merupakan kondisi riil ibukota kabupaten maybrat kumurkek distrik sifat ialah adanya infrastruktur dasar jalan dan jembatan yang rata rata sudah menghubungkan semua distrik, perkantoran dan rumah dinas jabatan rata rata tersedia semua distrik, sdm aparatur yang cukup tersedia, partisipasi dan motivasi masyarakat yang cukup tinggi: hal hal yang bermasalah ialah, ibukota yang cukup jauh dari distrik artinya, ayaman, ayaman utara dan mare, sampai dengan km: pelayanan administrasi bagi masyarakat terlalu jauh, topografinya untuk pengembangan aktivitas olah raga, sektor jasa dan aktivitas ekonomi, permukiman, perumahan penduduk sangat spesifik dan terbatas, sehingga menyulitkan untuk menampung pegawai negeri sipil yang akan bekerja ibukota kabupaten, letak ibukota sesuai ini, sangat memicu konflik horisontal dan vertikal yang berkepanjangan, tidak sesuai dengan kebutuhan fundamentalnya, seperti kehadiran daerah otonom baru. upacara memperingati proklamasi kemerdekaan ke masyarakat mayoritas tetap memilih untuk melaksanakan upacara segitiga emas kabupaten maybrat kampung fran dan kategori: termasuk seluruh kegiatan lomba juga berpusat lokasi tersebut: ada beberapa kompensasi yang dibuat oleh kelompok masyarakat mayoritas adalah ada yang memperjuangkan lagi penambahan daerah otonom baru wilayah daerah otonom baru kabupaten maybrat, ada yang ingin tetap bergabung dengan kabupaten sorong selatan, ada yang menginginkan agar seluruh infrastruktur dasar pemerintahan harus dibangun daerah segitiga emas', sebagaimana yang dimaksudkan diatas, ada kelompok masyarakat yang bersikap apatis, malas tahu dan sebagaimana terhadap penyelenggaraan awal pemerintahan yang ada sekarang, bahkan ada yang selalu merongrong dan sebagainya,, drs. idris iskandar alam asisten sekda papua barat) bahwa penyelesaian ibukota maybrat hendaknya dilakukan oleh departemen dalam negeri karena menyangkut tiga kabupaten:, sedangkan dana otonomi khusus gubernur untuk daerah pemekaran ditetapkan oleh kabupaten induk, pendapat mahkamahsaksi saksi dan ahli, keterangan pemerintah, keterangan dewan perwakilan rakyat, dan keterangan para pihak terkait, mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa tujuan pemekaran daerah, bahwa penentuan ibukota kabupaten maybrat sudah melalui kajian ilmiah dan musyawarah masyarakat adat yang termasuk wilayah maybrat. wilayahnya meliputi distrik sifat, distrik sifat timur, distrik ayaman, distrik ayaman utara, distrik mare dan distrik artinya, bahwatelah pula mengingat surat forum kepala suku daerah pedalaman kepala burung provinsi papua tanggal desember yang menyatakan antara lain kedudukan pusat pemerintahan ibukota kabupaten maybrat kumurkek distrik sifat: bahwa menurutperubahan keputusan dprd kabupaten sorong nomor dprd tentang cakupan wilayah bawahan kabupaten maybrat propinsi papua barat, wilayah kabupaten maybrat diubah menjadi distrik sifat, distrik sifat timur, distrik sifat utara, distrik sifat selatan, dan distrik artinya utara dengan kedudukan ibukota kumurkek, distrik sifat, bahwa berdasarkan keputusan dprd propinsi papua nomor pim dprd tentang persetujuan pemekaran tanggal maret juga memutuskan kedudukan ibukota kabupaten pemekaran adalah kumurkek distrik sifat. demikian juga persetujuan gubernur papua barat nomor tahun tanggal desember dan gubernur nomor tahun tanggal januari juga menyebut kumurkek sebagai ibukota kabupaten maybrat, mencermati proses pembentukan kabupaten maybrat yang semula hanya meliputi (enam) distrik menjadi (sebelas) distrik, serta pertimbangan yang semula menetapkan ibukota kabupaten maybrat kategori (segitiga emas), kemudian berubah wilayahnya menjadi sebelas distrik dengan ibukota kumurkek distrik sifat atas dasar surat resmi surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan menjadikan kumurkek sebagai ibukota kabupaten maybrat, para pemohon mendalilkan bahwatelah dirugikan hak konstitusionalnya karena yang menyatakan bahwa ibukota kabupaten maybrat berkedudukan kumurkek distrik sifat, karena kumurkek sulit dijangkau, pelayanan pemerintahan tidak efektif, tidak memenuhi rasa keadilan, memecah ikatan persatuan, dan menyebabkan konflik kesukuan, oleh karenanya guo menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya tentang kerugian konstitusional yang dideritanya, para pemohon telah mengajukan saksi saksi dan ahli yang telah didengar keterangan dan pendapatnya pada sidang tanggal agustus yang pada pokoknya telah diuraikan pada paragraf atas, menimbang bahwa mahkamah berpendapat baik proses maupun substansi tersebut tidak terdapat persoalan konstitusionalitas baik proses pembentukannya maupun substansinya, menimbang bahwa para pemohon mendalilkan kerugian konstitusional para pemohon setelah diberlakukannya undang undang guo adalah letak kumurkek yang sulit dijangkau sehingga pelayanan pemerintahan tidak efektif, tidak dipenuhinya rasa keadilan, terpecahnya ikatan persatuan, dan timbulnya konflik kesukuan. terhadap dalil dalil para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa hal demikiauud khususnya karena para pemohon sesungguhnya tidak kehilangmenimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak pihak sebagaimana diuraikan tersebut atas serta bukti bukti yang diajukan oleh para pemohon dihubungkan dengan yang dimohonkan untuk diuji, ternyata tidak terdapat hal hal yang dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang merugikan hak konstitusional para pemohon sebagaimana yang didalilkan, yaitumenimbang bahwa kendatipun berdasarkan pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan atau sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama diakui untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang guo terhadap uud tetapi ternyata bahwa dalam kualifikasi demikian tidak ada satupun hak konstitusional para pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang undang guo, khususnya sebagaimana didalilkan, sehingga oleh karenanya mahkamah berpendapat, maka terhadap pokok permohonan para pemohon tidak perlu dipertimbangkan, menimbang bahwa terlepas dari tidak terpenuhinya kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, mahkamah menyarankan agar penentuan ibukota kabupaten maybrat dimusyawarahkan kembali oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten maybrat, bupati kepala daerah kabupaten maybrat, dan tokoh tokoh masyarakat setempat.oleh sebab itu, apabila pemerintahan kabupaten maybrat sudah berjalan, artinya fungsi fungsi dprd, bupati, dan instansi instansi sudah efektif berjalan, maka pemindahan ibukota kumurkek tempat lain dapat dilakukan sesuai dengan kehendak masyarakat yang dapat disalurkan melalui dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten maybrat dan bupati kepala daerah kabupaten maybratpara pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten maybrat, pokok permohonan para pemohon tidak perlu dipertimbangmpatakil mochtar, muhammad alim, hartono, maruarar siahaan, maria farida indrawi, dan arsyad sanusiakil mochtar muhammad alim ttd. ttd. hartono maruarar siahaan ttd. ttd. maria farida indrawi arsyad sanusi panitera pengganti, ttd. sholihin nasir kampung kategori adalah cikal bakal proses masuknya pemerintahan pertama maybrat dimulai dari kampunglnuruf: siap atu. ide, mratmawe. asmuruf, kajian.lek: seayah. jitu:, tegak dari kampung lama tegak: go gohsames dari kampung lama gohsames: mi irawan dari kampung lama irawan,:meme rintirepublik indonesia, pada tahun diterbitkanlah undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus papua. provinsi papua adalah provinsi irian jaya yang diberi otonomi khusus bagian dari wilayah negara kesatuan republikkomarudin, pekerjaan karyawan ketua umum federasi ikatan serikat buruh indonesia, beralamat kolang desa kolang masing kabupaten bogor. muhammad hafidz, pekerjaan wiraswasta sekretaris umum federasi ikatan serikat buruh indonesia, beralamat jalan kapuk kamal raya nomor kalideres jakarta barat. agung purnomo, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kp. polar cengkareng, jakarta barat. anggiani, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kp. polar cengkareng, anik, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. bambang pramono, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. basuki, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. bej, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat gg. masjid cengkareng, jakarta barat. cahyono, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. dyah eridani, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. djubaheti, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. dwi susanti, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. eni purwa, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat endah bt. johan, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk raya cengkareng, jakarta barat. enam, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. eni suhani, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. endah susanti, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kayu besar cengkareng, jakarta barat. eni mugiati, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. erina wati, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kamp. dapat saleh kademangan, jakarta utara. farida, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat gg. ampas, kapuk jakarta barat. faith, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. fatimah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kp. utan bahagia cengkareng, jakarta barat. ginarsih, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat pedongkelan cengkareng, jakarta barat. giyatmi, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. hi, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. heni pujiawati, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. hisumyati, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. lin jasmani, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. ika, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. ilham. pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat jalan pulo harapan indah jakarta barat. riyanto, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. inti nurjanah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat rawa gabus cengkareng, jakarta barat. iran, pekerjaan mantan buruh ii.kbahwamk. terbergabung dalam wadah federasi ikatan serikat buruh indonesia fisi) dan pengurus fisi, dengan tujuan memperjuangkan kepentingan buruh sebagaimana diperlihatkan dalam anggaran dasar fisi. pengakuan mahkamah konstitusi atas kedudukan hukum kepada organisasi profesiiii yangtuk mengajukan permohonan pengujian nomor tahun tentang apbn tahun anggaran dengan merujuk mempekerjakan merekakepailitan dan pkpu bertentangan dengan dan uukonstitusi yaknif.isb.isbnfisi disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan dalam fisi) mengadakan usaha usahadengan demikian, para pemohon dalam kedudukannya baik dalam kedudukan sebagai perseorangan maupunsebagaimana disyaratkan dalam ketentuan huruf junctokepailitan dan pkpu, khususnya dan ini akan sangat berpotensiara pemohon lah yang harus didahulukan, kepailitan dan pkpu(guo dinyatakanbahwa ketentuannya atas upah imbalanguopt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. jami, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. mini, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. jumat, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kebon jahe cengkareng, jakarta barat. kurniadi, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. kamariah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat jalan marga jaya cengkareng, jakarta barat. kasim, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat gg. ampera, kapuk jakarta barat. kasih, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. kurnia, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kebon jahe cengkareng, jakarta barat. lusinan, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kp. muk cengkareng, jakarta barat. layanan, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. hartono, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kebon jahe cengkareng, jakarta barat. munawar, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. marfungah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. mulyadi pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. mayat, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. merpati, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. misa, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat villa regency tng fd kabupaten tangerang. mimi rusmiyati, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. mardiyati, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. marina, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. mutiatun, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamatkepailitan dan pkpu hukum jaminan hak jaminan kebendaan menyatakan bahwa kedudukan hak kreditor dengan merujuk buku dua bab xix kuh perdata dan nomor tahun yang diubah oleh nomor tahun hak negara (pajak, biaya perkara, dan lain lain, sedangkan buruh dianggap sebagai kreditor preferenempat, setelah kreditor preferen dengan privilege khusus (pembelian barang yang belum dibayar, jasa tukang, dan lain lainpemegang gadai, jaminan didunia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atau kebendaan lainnya tersebutkepailitan dan pkpupadet pribadi komisaris dan direktur utama, berupa empat rumah dan satu rumah dan satu rumah toko ruko, yang kemudian, dilelang dan terjual oleh bni pada mei dan agustus tanpa serupa pun buruh menerima haknya atas upah imbalan yang layak, sebagaimana dijamin oleh konstitusi yaknikepailitan dan pkpusurat suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kotamadya jakarta barat nomor tertanggal februari dengan nomor bukti pencatatan nomor iii s.putusan pengadilan niaga nomor pailit pn.niaga. jkt.pst, tanggal agustusfederasi ikatan serikat buruh indonesia. i2. menimbang bahwa samping mengajukan bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan (dua) orang ahli bernama rizal ramli dan surya chandra yang telah memberi keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal agustuspemohon rizal ramli bahwa, latar belakang perubahan faillessement verordening berupa undang undang kepailitan adalah terjadimf yang disebut sebagai letter intent, bahwa kurang lebih seratusberfikir new liberal dalam ekonomi indonesia sekaligus tujuannya untuk mengamankan, melindungi kepentingan modal asing yang dilindungibahwa kalau media massa dikatakan bahwa imf memberikan bantuan lebih dari dua puluh milyar rupiah maka hal itu adalah pinjaman bukan bantuan: ii)dari kantong kiri (bentuk pinjaman imf), begitu selesai ditandatangani kantong kanan terlebih dahulu melakukan studi, melakukan due dil bank bank asing atau perusahaan perusahaan asing tersebut mengambil keuntungan yang menggambarkan agreement yang tidak adil ber pinjaman indonesia kepada imf tersebut tidak lain adalah upaya untuk menyelamatkan bank bank asing (dikenal sebagai moral hazard).yang merugikan ekonomi. dalam kepailitan dan pkpu, kreditor dibagi dalam beberapa kelompok, antara lain kreditor separatis. kreditor pemilik collateral atau secure leader. kemudian kelompok kreditor preferen, yaitu buruh, kreditor tanpa jaminan, dan yang terakhir adalah kreditor konsumen atau supplier. dalam, yang pertama adalah kelompok yang mempunyai hak administratif. yang kedua adalah statutory claim yaitu pajak, kewajiban pajak, sewa, upah dan benefit, upah dan tunjangan. jadi rantingnya untuk upah dan tunjangan karyawan itu masuk dalam nomor dua dari urutan kalau ada uang dari hasil likuidasi dari suatu perusahaan yang pailit. yang ketiga baru secure kreditor yaitu kreditor yang memiliki jaminan. yang empat, insecure kreditor yaitu kreditor yang tidak memiliki jaminan. yang kelima baru pemilik usaha atau pemilik pemegang saham. bahwa negara super kapitalis itu, upah buruh, dan kewajiban buruh prioritas cangkangnya nomor dua kemudian kreditor yang memiliki jaminan atau secure kreditor sebaliknya indonesia dalam kepailitan dan pkpu, hak dan kewajiban buruh dimasukan dalam kategori nomor dua setelah secure kreditor, bahwa kepailitan dan pkpu dirancang oleh konsultan konsultan asing yang dibayar dan diminta secara tidak langsung ditunjuk oleh imf untuk memberikan satu prioritas utama kepada secure kreditor. bahwa hal hal atas tidak adil dan juga tidak bijaksana,, negara harus dilindungi, investor pemilik modal harus dilindungi, dan buruh juga harus dilindungi.. sebagai contoh, kebijakan imf menutup sejumlah bank indonesia yang juga mempunyai dampak pada pengusaha pengusaha maupun buruh sedangkan yang kedua karena missmanagement pada tahun imf memaksa menutup sejumlah bank indonesia sehingga bank bank indonesia bangkrut, banyak perusahaan indonesia juga bangkrut. baik pengusaha indonesia sendiri maupun buruhnya hanya korban dari satu kebijakan imf yang tidak dipikirkan matang. yang kedua banyak kasus kasus kepailitan itu karena missmanagement. mengutipahli pemohon surya chandra bahwa terdapat benturan antara dua undang undang yaitu ketenagakerjaan dengan kepailitan dan pkpu, khususnya ketenagakerjaan dan kepailitan dan pkpu. dalam nomor tahun mengatakan hak buruh didahulukan ketika terjadi pailit sementara dalam kepailitan dan pkpu mengatakan kreditor separatislah yang menjadi yang pertama. bahwa ketenagakerjaan melindungi kepentingan buruh, sedangkan dalam.engadilan hubungan industrial dan melecehkan sistem hukum pengadilan hubungan industrial, bahwa hak buruh tidak bisa dikalahkan oleh pihak lain sekalipun perusahaan pailit maka buruh tidak kehilangan haknya khususnya upah selama proses kepailitan terjadi. sebagai contoh, amerika serikat an) ada senator turbin dari illinois berinisiatif mengusulkan suatu undang undang yang judulnya the protecting employees retairist and business bankruptcy act atauengan kurator belum ada sistem yang secara jelas mengatur. artinya perbedaan tentang besaran upah, yang dihitung dari saat pailit sampai kurator melakukan pemutusan hubungan kerja phk). dari mana kurator dapat melakukan phk terhadap buruh, hari setelah dinyatakan pailit, namun amanat kepailitan dan pkpu harus diselesaikan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. artinya upah wajib dibayar setelah ada putusan lembaga phi (vide ketenagakerjaan atau apakah via reno hakim pengawas| berarti kurator atau buruh mengajukan gugatan yang nantinya dinyatakan gugur demi hukum. bahwa belum ada sistem yang jelas dalam pengaturan mekanisme dalam penyelesaian sengketa antara buruh dengan kurator karena dalam terjadi benturan dengan kepailitan dan pkpu.agustus yangvi tertanggal juni para pemohon mengajukan permohonan pengujian kepailitan dan pkpu terhadap uud menunkepailitan dan pkpu, karena menurut para pemohon dapat menimbulkan hal hal sebagai berikut: bahwa penyelesaian perselisihan melalui jalur pengadilan hubungan industrial, dihapuskan oleh ketentuan kepailitan dan pkpu, karena selama berlangsung kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan piutang dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan harus dinyatakan gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitur. bahwa dengan diberlakukannya ketentuan dan kepailitan dan pkpu, maka pekerja buruh kedudukannya berada satu tingkat dipekerja!menurut para pemohon ketentuan dan kepailitan dan pkpu dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud dan karenanya pula dianggap merugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya il. tentang kedudukan hukum ,kapuk cengkareng, jakarta barat. wikiwati, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapukiyatul, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. muniarti, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat gg. masjidbahrain, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. mariah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. nuri, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. nur aliyah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat rawa bagus, kapuk cengkareng, jakarta barat. nur hasanah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. nyai yani, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. nurmanul hakim, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. seneng hayati, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kebon jahe cengkareng, jakarta barat. nurul aliyah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kp. kebon pasir teluk naga, kabupaten tangerang. nurdin, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kebon pasir teluk naga, kabupaten tangerang. gunung, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. nani, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. olah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. dihari, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. purwaningsih, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. punah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamatpailitan dan pkpsebagai ketua dan sekretaris dpp federasi ikatan serikat buruh indonesia atau seluruh buruh yang bekerja berbagai perusahaan seluruh indonesia (termasuk mantan buruh)?, pertanyaan selanjutnya adalah apakah para pemohon sudah tepat menyatakan dirinya telah mewakili komunitas buruh pekerja dan mantan buruh seluruh indonesia?, dan apakah para pemohon telah mendapatkan kuasa khusus dari para buruh pekerja?, karena menurut pemerintah indonesia terdapat beberapa (jumlahnya banyak) serikat buruh atau serikat pekerja, sehingga sangatlah tidak tepat dan mengada ada jika para pemohon menyatakan dirinya sebagai telah mewakili kepentingan buruh pekerja yang dianggap telah dirugikan atas pemberlakuan undang undang guo.ngargumentasikan dan atau menginstruksikan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikandan kepailitan dan pkpu, dianggap telah menimbulkan posisi buruh pekerja menjadi pihak yang dikesampingkan termarjinalkan, padahal menurut pemerintah ketentuan guo tidak (secara khusus) mengatur hubungan antara majikan (perusahaan) dan buruh, melainkan mengatur lalu lintas penyelesaian utang piutang antara kreditor dan debitur, agar dalam penyelesaiannya menjamin adanya prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil. pemerintah juga dapat menyampaikan bahwa penyelesaian hak pekerja buruh yang ter phk bila debitur dinyatakan pailit, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan (vide penjelasan kepailitan dan pkpu, dalam hal ini nomor tahun tentang ketenagakerjaan. begitu pula mengenai upah pekerja buruh yang menjadi haknya, maka sejak debitur dinyatakan pailit menjadi utang harta pailit, dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan dan peraturan perundang undangan yang berlaku (vide dan penjelasannya kepailitan dan pkpu, sehingga menurut pemerintah, dalam hal penyelesaian masalah ketenagakerjaan, jika perusahaan majikan (debitur) tempat pekerja buruh tersebut bekerja dinyatakan pailit, maka antara kepailitan dan pkpu dan tahun tentang ketenagakerjaan, bersifat saling mendukung dan saling melengkapi. sisi lain, apabila anggapan para pemohon tersebut benar adanya, yang menyatakan telah terjadi pertentangan, kontradiksi (disharmoni) antara undang undang yang satu dengan undang undang yang lain (antara kepailitan dan pkpu dan nomor tahun tentang ketenagakerjaan), maka hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan konstitusionalitas pemberlakuan suatu undang undang, dan hal demikian menjadi kewenangan pembuat undang undang dpr dan presiden) untuk melakukan pengharmonisasian dan atau melakukan perubahan melalui mekanisme legislative reviewpemberlakuan kepailitan dan pkpu, karena itu kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam permohonan pengujiebelum pemerintah menyampaikan penjelasan lebih lanjut atas permohonan pengujian guo, terlebih dahulu disampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa permohonan pengujian ketentuan ketentuan dan kepailitan dan pkpu pernah diajukan oleh sdr. komarudin dan muhammad hafidz pemohon nomor dan pada permohonan saat ini) sebagaimana registrasi pada kepaniteraan mahkamah konstitusi nomor puu vi bertanggal januari pada tanggal mei dengan putusan: permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard(dengan penjelasan tersebut, cukup jelas). pemerintah berpendapat|kepailitan dan pkpu,dan kepailitan dan pkpu, yang berbunyi.. menyatakanmenyatakan:". ketentuan atas oleh para pemohon dianggapterhadap ketentuan kepailitan dan pkpu, dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa ketentuan kepailitan dan pkpu dimaksudkan bertujuan dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditor (baik kreditor konsumen kreditor bersaing, kreditor separatis maupun kreditor preferen) dalam hubungan penyelesaian hutang piutang melalui kepailitan.(dalam hal ini perusahaan mana buruh itu bekerja)bundel pailit dari pada pembayaran kepada kreditor konsumen. bahwa berbeda halnya jika buruh tersebut melakukan gugatan diluar proses kepailitan (gugatan pengadilan negeri), maka buruh tersebut memposisikan dirinya sebagai kreditor konsumen kreditor bersaing, menurut pemerintah hal demikian menjadi pilihan risikonya. bahwa setelah debitur (perusahaan tempat buruh bekerja) dinyatakan pailit, tetapi dipihak lain terdapat tuntutan hukum dari pihak lain (misalnya tuntutan hukum dari buruh) tetap dapat dilaksanakan, maka menurut pemerintah hal tersebut dapat mengganggu sistem penyelesaian hdari uraian tersebut atas, menurut pemerintahketentuan uud dan tidak merugikan dan atau kewenangan konstitusional para pemohon. terhadap ketentuan dan kepailitan dan pkpu, dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa ketentuan kepailitan dan pkpu, pada dasarnya menentukan bahwa kreditor separatis () dapat melaksanahubungan antara buruh dan majikan). bahwa aset debitur pailit yang dijadikan (sebelum debitur dinyatakan pailit) kepada kreditor separatis tidak termasuk bunhaknyamaka dalam hal terjadi kepailitan tidak dapat melaksanakan sendiri hak haknya yakni dengan menjual langsung model pailit, tetapi hak haknya harus dilaksanakan oleh kurator. bahwa pemerintah perlu memberikan pandangan dalam masalah kepailitan ini, dimana terdapat pula hak mendahului negara atas utang pajak berdasarkan peraturan bidang perpajakan. dalam hal wajib pajak (perusahaan tempat para buruh bekerja) dinyatakan pailit maka kurator yang ditugasi untuk melakukan pemberian harta pailit dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit. keistimewaan tagihan negara atas utang pajak tersebut diatur pula pada kepailitan dan pkpu. bahwa dengan demikian menurut pemerintah (sebagaimana disebut pada huruf atas) ketentuan kepailitan dan pkpu, tidak ada kaitannya (relevansinya) atau tidak terdapat hubungan konstitusionalitas dengan ketentuan uud dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut: ketentuan kepailitan dan pkpu, merupakan penjabaran dari asas umum hukum jaminan yang merupakan hukum perorangan atau hukum kepercayaan, sedangkan ketentuan uud merupakan penjabaran dari hukum publik. dalam kuh perdata, hukum kepailitan, maupun hukum jaminan telah membedakan kreditor berdasarkan tingkatannya, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konsumen. adanya tingkatan kreditor tersebut menurut pemerintah tidaklah bersifat diskriminatif, tetapi justru telah memberikan hak kepada seseorang (kreditor) secara proposional dan adil. dalam hubungannya dengan kepailitan, apabila setiap kreditor (antara kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konsumen) diberikan hak yang sama untuk melakukan eksekusi padahal berkedudukan masing masing kreditor berbeda maka hal demikian dapat mewujudkan ketidakpastian hukum (rechtonzekerheid) dan menciptakan ketidakadilan. ditentukan bahwa hak eksekusi dari kreditor separatis menurut kepailitan dan pkpu, dibatasi oleh yaitu ditangguhkan untuk jangka waktu hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. bahwa ketentuan kepailitan dan pkpu, mengatur bahwa kreditor separatis harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat bulan setelah dimulainya keadaan insolens. ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan uud karena selain alasan alasan tersebut atas, juga ketentuan guo dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian utang piutang melalui kepailitan. dengan demikian menurut pemerintah ketentuan. bahwa ketentuan kepailitan dan pkpu, menentukan bahwa apabila hasil penjualan benda jaminan tidak mencukupi maka kreditor separatis dapat memperoleh tambahan atas kekurangan tersebut. dalam mengajukan tagihan atas kekurangan tersebut kepada kurator, maka peringkat kreditor separatis berubah menjadi kreditor konsumen yang mendapatkan bagian yang sama dengan kreditor konsumen lainnya menurut besar kecilnya piutang masing masing. ketentuan tersebut selaiebutkan,)". bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi buruh pekerja untuk menerima upahnya, telah diatur dalam ketentuan kepailitan dan pkpu, yang menentukan bahwa sejak tanggal pernyataan putusan pailit diucapkan, maka upah yang terutang sebelum maupun sesudah pernyataan pailit merupakan utang harta pailit. hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan nomor tahun tentang ketenagakerjaan, yangdari uraian tersebut atas, ketentuan ketentuan dan kepailitan dan pkpu, telah memberikan kepastian hukum dan telah memberikan hak kepada seseorang (kreditor) secara proporsional dan adil, juga ketentuan tersebut telah memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap kreditor termasuk buruh pekerja, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan uud sehingga ketentuan dan kepailitan dan pkpu, tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud dan karenanymberikan keterangan pada persidangan tanggal agustus dan telah pula cibubur ciracas, jakarta timur. puji lestari, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kebon jahe cengkareng, jakarta barat. paman, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. basini, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. rumah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat gondrong pondoh, kota tangerang. inilah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kebon jahe cengkareng, jakarta barat. ribut sugiana, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. resmi, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. rini jayanti, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. sugiyarni, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. suri, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. sugiana, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. silam, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kp. baru kembangan, jakarta barat. sugiarto, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. sutiyoso, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. suami, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kp. kalimat cengkareng, jakarta barat. sukarno, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat jalan kelinci raya cengkareng, jakarta barat. saudi, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. sampah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. hibah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. syuhada, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. siti junariah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, menyerahepailitan dan pkpu terhadap uud sebagai berikut: suatu tuntutan hukum pengadilandukepailitan dan pkpu, yaitu sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan dengan diberlakukannya kepailitan dan pkpu,,bahwa keberadaandidengan berlakunya ketentuan dan kepailitan dan pkpu, menurut para pemohon telah melanggar hak konstitusi dan hak asasi para pemohon, sehingga tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan keinginan para pendiri bangsa (founding mothers and fathers) bertentangan atau melanggar ketentuan danterhadap kedudukan hukum (legal standing) para pemohon guo, dpr perlu mempertanyakan terlebih dahulu adakah kerugian konstitusional para pemohon yang dirugikan dengan berlakunya dan kepailitan dan pkpu. hak konstitusional yang dimaksudkan oleh para pemohon secara garis besarnymkv yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya kepailitan dan pkpukepailitan dan pkpu, dengan penjelasan sebagai berikut:dalil dalil para pemohon guo, dpr berpendapat sebagai berikut: bahwa pembukaan uudahwa dpr bersama pemerintah mempunyai tugas untuk membuat undang undang yang merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hukum nasional, mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera berdasarkan konstitusi demi terwujudnya kerangka sistem hukum nasional yang antara lain dilakukan melalui pembentukan hukum baru yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. salah satu produk hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, perlindungan hukum yang berdasar pada keadilan dan kebenaran yang diperlukan saat ini adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. bahwa penjelasan kepailitan dan pkpu, menyebutkanberkaitan dengan hal tersebut atas, perlu dipertanyakan dan dibuktikan terlebih dahulu kepentingan para pemohon yang mengatasi namakan diri sebagai federasi ikatan serikat buruh indonesia (organisasi atau lembaga swadaya masyarakat), apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku? memang benar, dalam permohonannya para pemohon menyatakan bahwa federasi ikatan serikat buruh indonesiaanggal pebruari dengan nomor bukti pencatatan nomor ii s.p (vide undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh) jawab bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat . dalam pembentukannya, serikat pekerja serikat buruh dibentuk oleh pekerja buruh baik perusahaan maupun luar perusahaan. mengenai serikat pekerja serikat buruh luar perusahaan disebutkan dalam ketentuan angka undang undang tentang serikat pekerja serikat buruh yang berbunyi:buruh yang tidak bekerja perusahaan . dalam permohonannya, pemohon nomor status pekerjaannya adalah wiraswasta sekretaris umum federasi ikatan serikat buruh indonesia. menurut kamus bahasa indonesia, wiraswasta berarti jenis usaha berdikari atas dasar percaya pada diri sendiri (tanpa mengharapkan belas kasihan orang lain) . jadi wiraswasta adalah usaha dengan landasan berdiri atas kaki sendiri. dengan definisi sebagaimana tersebut atas maka wiraswasta tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja buruh, karena sesuai dengan ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh berbunyi. dengan demikian bahwa pemohon guo (in cast sebagai wiraswasta) tidak mempunyai kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam juncto putusan perkara nomor puu dan perkara nomor puu ii1 pemohon nomor dan nomor yang mengatasnamakan federasi ikatan serikat buruh indonesia, walaupun menurut penjelasannya sudah tercatat sebagai serikat pekerja kantor suku dinasti tenaga kerja dan transmigrasi kotamadya jakarta barat, tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum privat, sebagaimana diisyaratkan dalam mk, karena pencatatan tidak berfungsi sebagai pengesahan suatu perkumpulan sebagai badan hukum. untuk memperoleh kedudukan sebagai badan hukum suatu perkumpulan harus mendaftarkan direktorat perdata departemen hukum dan ham. oleh karena pemohon nomor dan nomor tidak memenuhi persyaratan legal standing karena bukan badan hukum privat. bahwa jika para pemohon merasa hak hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya kepailitan dan pkpu, maka hal ini perlu dipertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan?. apakah federasi ikatan serikat buruh indonesia itu sendiri, para pengurusnya, atau buruh (pekerja) dalam hal ini?. pertanyaan serupa juga berlaku bagi para pemohon perseorangan, karena status saudara agung purnomo dkk pemohon nomor s.d nomor yang menyatakan bahwa mereka semuanya adalah mantan buruh, maka secara esensial mereka tidak lagi memenuhi kriteria selakuguo, karena kedudukan para pemohon tidak lagi sebagai pekerja buruh sebagaimana ditentukan dalam juncto angka nomor tahun tentang ketenagakerjaan. oleh karena itu, para pemohon tidak lagi mempunyai posisi sebagai kreditor preferen. dengan demikian para pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian guo. dalam hal adanya kerugian sebagaimana diajukan oleh para pemohon dalam permohonan guo, disebutkan dalam kitab undang undang hukum perdata kuh perdata) pada yang berbunyi sebagai berikut: kuh perdata), barang barang yang menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya, hasil penjualan barang barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing masing kecuali bila diantara para kreditor itu ada alasan alasan sah untuk didahulukan . kuh perdata), hak untuk didahulukan diantara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai, dan pada hipotek . kuh perdata), hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang undang kepada seorang kredito . dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa pemegang gadai dan hipotek mempunyai hak lebih tinggi dari pada yang lainnya. oleh karena itu ketentuan dan kepailitan dan pkpu telah sejalan dengan kuh perdata. dalam permohonannya, para pemohon mengajukan pengujian mengenai perlindungan hak hak buruh. mengenai hal itu dapat ditegaskan bahwa hak hak buruh termasuk dalam rezim ketenagakerjaan yang tidak dapat dikaitkan dengan rezim kepailitan karena telah diatur dalam nomor tahun tentang ketenagakerjaan. dalam hal suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga maka hal ini termasuk wilayah rezim kepailitan, sehingga akibat hukum dari putusan pailit tersebut berlaku kepailitan dan pkpu. oleh karena itu harus dibedakan dan tidak dapat dicampuradukkan dalam memahami undang undang ketenagakerjaan (merupakan rezim ketenagakerjaan) dengan kepailitan dan pkpu (merupakan rezim kepailitan). dengan demikian sesungguhnya tidak ada kerugian yang dialami para pemohon dalam perkara guo. sehingga permohonan pemohon dalam hal ini telah keliru dalam melakukan pengujian kepailitan dan pkpu. berdasarkan hal hal tersebut, dpr memohonkepailitan dan pkpu. oleh karena itu,jakarta barat. sukarno, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. sarwanti, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. siti maryam, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. sri aningsih, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. suwardi, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat beralamat rusun cengkareng dahlia lt. nomor jakarta barat sugiyemparnonarsih, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat jalan gajah tunggal pasir jaya tangerang. mini, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. siti rahma, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. suksesi, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kebon jahe cengkareng, jakarta barat. sarinah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat rawa gabus, cengkareng, jakarta barat. suwardi, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat gg. ampera kapuk, cengkareng, jakarta barat. suami, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. sirip susanti, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kebon jahe cengkareng, jakarta barat. siti nuri, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat ps. dont cengkareng, jakarta barat. siti mariam, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. sumardi, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. siti aminah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. siti umayyah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat taman walet pasar kamis, kabupaten tangerang. siti sarah,kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangpada tanggal april telah ditetapkan suatuad juncto staatsblabidang perekonomian khususnya untuk penyelesaian utang piutang. bahwa keberadaan tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun yang kemudian menjadi undang undang nomor tahun tentang kepailitan dinilai sudah tidak sesuai lagi, maka sejalan dengan perkembangan bidang perekonomian diperlukan adanya suatu pengaturan tentang kepailitan dengan cakupan yang lebih luas lagi maka dibentuk suatu peraturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang baru dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yaitu lahirnya kepailitan dan pkpu.tersebut pada dasarbahwbahwa serta kewenangan lembaga negara. ketentuan perundangan yang berlaku, seperti yang. bahwa suatu perusahaan swasta (in cast debitur pailit ) maupun perusahaan bumn misalnya:emohon ) saja, tetapi juga merupakan hak yang dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum itu sendiri. bahwa semua perusahaan berbadan hukum juga memerlukan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan tetapi mencapai ratusan ribu. bahwa ketentuan dan kepailitan dan pkpu, tidak bertentangan dan justru sejalan dengan maksud dan tujuan dengkepailitan dan pkpuc attachment) yang pengurusan dan pembebasuh perdata. bahwa ketentuan dan kepailitan dan pkpu memberikan hak kepadaundang undang nomor tahun tentang jaminan didunia.bahwa persyaratan yang berlaku dalam menetapkan pailit sebagaimana diatur dalam kepailitan dan ailitan dan tidak mau atau pun tidak mampubahwa berdasarkan kepailitan dan pkpu menegaskan bahwa, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditu. nomor tahun tentang ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut. berdasarkan ketentuan atas, posisi pekerja adalah seperti kreditor, sehingga dengan demikian dalam kasus terjadinya kepailitan maka hak hak buruh pun sama dengan kreditor kreditor lainnya. dengan demikian pekerja maupun kreditor lainnya mempunyai hak yang sama dalam memperjuangkan hak hak mereka. dengan demikian secara konstitusional hak hak buruh tidak dirugikan berdasarkan kepailitan dan pkpu. namun permasalahannya, perlu diperjelas posisi pekerja sebagai kreditor dalam klasifikasi apakah sebagai kreditur preferen dengan privilege (hak istimewa prioritas), kreditor separatis (kreditor dengan memiliki jaminan), atau kreditor konsumen (kreditor pada umumnya. adanya hak hak yang diistimewakan tersebut pada dasarnya sesuai dengan sifat bintangnya sebagaimana yang telah diatur dalam kuh perdata. kuh perdata menetapkan bahwa segala kebendaan berutang (debitur) baik yang bergerak maupun yang tbunyi tersebut menurut prof. subjektif, s.h.,dalam bukunya yang berjudul jaminan jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum indonesia berarti bahwa semua kekayaan seorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu semua utangnya. inilah yang oleh hukum jerman dinamakan patung. kalau seorang mempunyai suatu utang, maka jaminannya adalah semua kekayaannya. kekayaan ini dapat disita dan dilelang dan dari hasil pelelangan ini dapat diambil suatu jumlah untuk membayar utangnya kepada editornya. terhadap seorang debitur yang tidak mempunyai sesuatu apapun, kreditor tidak akan dapat berbuat apa apa. seandainya berhasil memperoleh suatu putusan pengadilan yang menghukum debitur itu untuk membayar utangnya, putusan pengadilan itu tidak ada artinya karena tidak bisa dilaksanakan. kuh perdata menegaskan, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama sama bagi semua orang yang menentangnya padanya, pendapatan benda benda itu dibagi bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing masing, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan alasan yang sah untuk didahulukan . kata bersama sama bagi semua kreditor berarti bahwa semua kreditur kreditnya dijamin dengan semua benda debitur seperti yang disebutkan dalam kuh perdata, artinya semua kreditor dijamin dengan benda benda yang sama milik debitur. sini tersimpan adanya persamaan hak, persamaan kedudukan para kreditor terhadap seorang debitur. jadi atasnya semua kreditor dalam pembunuhannya bagiannya mempunyai kedudukan yang sama. selanjutnya dalam kuh perdata mengatur lebih lanjut adanya pembagian besaran masing masing dari kreditor sesuai pertimbangannya dengan menunjukkan bahwa atas asas persamaan antar kreditur bisa terjadi penyimpangan penyimpangan atas dasar adanya hak hak yang didahulukan. kuh perdata menegaskan bahwa ada kemungkinan undang undang memberikan kedudukan istimewa atau privilege atau preferensi kepada kreditor kreditor tertentu. kreditor kreditor tersebut didahulukan pembayarannya. dengan demikian dapat terjadi, bahwa apabila pendapatan penjualan harta benda debitur itu hanya cukup saja untuk membayar utang utangnya kepada para kreditor yang oleh undang undang diberikan kedudukan istimewa (preferensi) tersebut, maka kreditor kreditor lainnya sudah tidak menerima apa apa lagi. kuh perdata menjelaskan tentang siapa siapa yang oleh undang undang diberikan kedudukan istimewa itu, yaitu: orang orang berpulang yang mempunyai hak istimewa orang orang pemegang gadai orang orang pemegang hipotek. kuh perdata menyebutkan bahwanya lebih tinggi daripada orang berpulang lainnya, semata mata berdasarkan sifat bintangnya. gadai dan hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal hal dimana oleh undang undang ditentukan sebaliknya. berdasarkan kuh perdata kedudukan kreditor preferen berada dibawah kreditur separatis sepanjang undang undang tidak menentukan lain. satrio dalam bukunya hukum jaminan, hak jaminan kebendaan memberikan penjelasan mengenai kuh perdata, bahwa diantara hak hak yang didahulukan, gadai dan hipotek mempunyai kedudukan yang lebih tinggi terhadap hak istimewa privilege, artinya dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan barang barang debitur, atas barang barang mana diletakkan hak gadai dan hipotek sekarang termasuk hak tanggungan dan didunia dan ada kreditor lain yang mempunyai hak tagih istimewa pula atasnya, maka pemegang gadai, hipotek, hak tanggungan dan didunia, mengambil dulu baru sisanya sesudah diambil kreditor privilege selanjutnya untuk kreditor konsumen. dari apa yang disebutkan atas, bisa disimpulkan pula, bahwa hak yang didahulukan (hak preferen), yang berasal dari perjanjian (maksudnya yang adanya diperjanjikan), kedudukannya lebih unggul dari pada yang diberikan oleh undang undang. hak hak pekerja dalam perkara kepailitan sebagaimana yang dimaksud pada mengacu pada ketentuan nomor tahun pekerja menempati posisi sebagai kreditor preferen. hak preferen tersebut diberikan oleh undang undang. hak preferen yang timbul karena perjanjian (seperti adanya perjanjian dengan jaminan) kedudukannya lebih tinggi dari hak preferen sebagaimana yang diatur dalam kuh perdata. ketentuan penyelesaian perkara kepailitan dalam kepailitan dan pkpu, pada dasarnya telah menyelaraskan dengan ketentuan ketentuan kepailitan yang diatur dalam kuh perdata termasuk hak hak dan kedudukan kreditor. berdasarkan penjelasan atas, hak hak pekerja secara konstitusional dalam perkara kepailitan tidak ada yang dirugikan. ketentuan hak hak pekerja sebagaimana yang diatur dalam ketenagakerjaan, juga telah diakomodir dalam kepailitan dan pkpu dalam kaitannya dengan hak hak pekerja mana perusahaan tempat mereka bekerja terjadi pailit. dalam hal pengadilan telah menjatuhkan putusan pailit terhadap suatu perusahaan maka yang berlaku adalah wilayah hukum kepailitan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang sesuai dengan asas undang undang lex spesialis derogat lex generalis (termasuk) pengaturan mengenai hak hak buruh sebagai kreditor. bahwa setiap pekerja atau dalam hubungan kerja sebagaimana menurut ketentuan ketenagakerjaan disebut. bahwa memang benar semua orang bersamaan kedudukannya depan hukum, akan tetapi juga dengan catatan tidak semua orang bisa berbuat sekehendak hatinya kalau itu menyangkut kepentingan publik yang lebih luas lagi karena asas yang dianut dalam konstitusi adalah asas perlindungan orang banyak. apalagi kepentingan orang lain yang harus di saja, yang mana hal ini juga sesuaietap memiliki kekuatan hukum mengikat. i2merintah menyatakan pengujian konstitusional yang diajukan para pemohon tidak dapat diperiksa dan diputus lagi oleh mahkamah atas dasar bis idem, karena permohonan guo pernah diajukan oleh para pemohon dan telah diputus oleh mahkamah dengan putusan nomor puu vi tanggal mei terhadap pandangan pemerintah yang demikian, mahkamah berpendapat bahwa perkara ini tidak termasuk bis idem karena putusan nomor puu vi tanggal mei belum pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat jalan budi bakti kapuk cengkareng, jakarta barat. siti rodhiyah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. siti nurkhabibah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat muara baru cengkareng, jakarta barat. sunarimah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. syaharudin, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. sadari, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. cuti alamiah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. titik, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. tukul, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. tumpah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. timah, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. tati pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. ungu, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. umi narsis, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kp. pintu kapuk teluk kaga kabupaten tangerang. ubun, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. uum sumardi, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kebon jahe cengkareng, jakarta barat. kasturi, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat gg. masjid cengkareng, jakarta barat. dinasti, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kebon jahe cengkareng, jakarta barat. warning, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kebon jahe cengkareng, jakarta barat. pidato, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kebon jahe cengkareng, jakarta barat. bryanti, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kebon jahe cengkareng, jakarta barat. yanti memasuki pokok permohonan. oleh karena itu, tidak menghalangi mahkamah untuk menguji pokok permohonan guo, sehingga mahkamah tetapi3.5j menimbang bahwa sebagian para pemohon dalam perkara guo, masing masing sebelumnya juga adalah para pemohon dalam perkara nomor puu vi yang telah memohonkan pengujian dan kepailitan dan pkpu, yang telah diputus oleh mahkamah pada tanggal mei dalam perkara mana para pemohon telah diterima sebagainamun karena dipandang tidak bersungguh sungguh dalam pembuktian, permohonan para pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, i3. menimbang bahwa karena putusan mahkamah yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima dan belum memasuki substansi permohonan, dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf atas, maka tidak terdapat hambatan prosedural untuk diajukannya kembali permohonan pengujian atas materi undang undang yang sama hadapan mahkamah untuk diperiksa, diadili, dan diputus menyangkut substansi atau materi permohonannya. oleh karena itu, tanpa mempertimbangkan kembali dalil para pemohon sepanjang mengenai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang guo, mahkamah cukup hanya merujuk dan mengambil alih pertimbangan dalam putusan nomor puu vi tertanggal mei mengenai kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam permohonan ini, i3. menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum yang telah disebut ataspokok permohonan i3. menimbang bahwa berdasarkan polita dan petit permohonan para pemohon, yang diajukan sebagai masalah konstitusional dalam permohonan guo adalah pengujian ketentuan yang terdapat dalam dan kepailitan dan pkpu. ketentuan tersebut, menurut para pemohon, merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai buruh atau pekerja sehubungan dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan yang dinyatakan pailit. selain itu, keberadaan dan kepailitan dan pkpu tidak menjamin kepastian hukum yang adil bagi buruh, serta perlakuan yang sama hadapan hukum karena hanya memberi peluang, serta hak hak istimewa kepada kreditor pemegang gadai, jaminan, didunia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan ataskebendaan lainnya, yang akan menghapuskan jaminan perlindungan hukumi3.sampai dengan juga telah mengajukan ahli yang keteranganketerangan ahli rizal ramli bahwa, latar belakang perubahan faillessement verordening menjadi undang undang kepailitan adalah terjadinyanternational monetary fund imf) yang disebut sebagai letter intent, bahwa kurang lebihnew liberal dalam ekonomi indonesia sekaligus tujuannya untuk mengamankan dan melindungi kepentingan modal asingmedia massa dikatakan bahwa imf memberikan bantuan lebih dari dua puluh milyar rupiah, padahal itu adalah pinjaman bukan bantuan:kantong kiri (dalam bentuk pinjaman imf) yang begitu selesai ditandatangani dikeluarkan kembali dari kantong kanan untuk, terlebih dahulu melakukan studi atau due di, bank bank asing atau perusahaan perusahaan asing tersebut mengambil keuntungan dari letter intent tersebut yang menggambarkan agreement yang tidak adil dengan , pinjaman indonesia dari imf tersebut tidak lain adalah upaya untuk menyelamatkan bank bank asing (hal demikian dikenal sebagai moral hazard):dan merugikan ekonomi indonesia: dalam kepailitan dan pkpu, kreditor dibagi dalam beberapa kelompok, diantaranya: kreditor separatis, kreditor pemilik collateral atau secured leader, kelompok kreditor preferen, yaitu buruh: kreditor tanpa jaminan: dan yang terakhir adalah kreditor konsumen atau supplier, dalam undang undang. pertama, kelompok yang mempunyai hak administratif. kedua, statutory claim, yaitu kewajiban pajak, sewa, upah, benefit, serta tunjangan. jadi, rangking untuk upah dan tunjangan karyawan termasuk dalam nomor urut dua, kalau ada uang hasil likuidasi dari suatu perusahaan yang pailit. ketiga, secured kreditor, yaitu kreditor yang memiliki jaminan. keempat, secured kreditor yaitu kreditor yang tidak memiliki jaminan. kelima, pemilik usaha atau pemilik pemegang saham: bahwa negara super kapitalis amerika serikat), upah buruh dan kewajiban terhadap buruh menempati prioritas kedua, kemudian kreditor yang memiliki jaminan (secured kreditor). sebaliknya, dalam kepailitan dan pkpu, hak dan kewajiban terhadap buruh dimasukkan dalam kategori nomor dua setelah secured kreditor, bahwa kepailitan dan pkpu dirancang oleh konsultan konsultan asing yang dibayar dan ditunjuk oleh imf untuk memberikan satu prioritas utama kepada securedd kreditor, bahwa pengaturan dalam kepailitan dan pkpu tersebut tidak adil dan juga tidak bijaksana, serta. negara harus dilindungi, investor pemilik modal harus dilindungi, dan buruh juga harus dilindungi,, seperti kebijakan imf pada tahun yang mendorong pemerintah untuk menutup sejumlah bank indonesia yang juga mempunyai dampak pada pengusaha pengusaha maupun buruh: sedangkan faktor kedua adalah faktor internal yakni mismanagement.erdasarkan tersebut, maka semua pihak harus mendapat perlindungan. keterangan ahli surya chandra terdapat pertentangan antara dua undang undang, yaitu ketenagakerjaan dengan kepailitan dan pkpu, khususnya ketenagakerjaan dengan kepailitan dan pkpu. ketenagakerjaan menentukan bahwa hak buruh didahulukan ketika terjadi pailit, sementara kepailitan menentukan bahwa kreditor separatis lah yang lebih diutamakan: bahwa ketenagakerjaan melindungi kepentingan buruh, sedangkan:hi dan melecehkan sistem phi: bahwa hak buruh tidak dapat dikalahkan oleh pihak lain sekali. sebagai contoh, amerika serikat an), senator turbin dari illinois berinisiatif mengusulkan rancangan undang undang yang judulnya the protecting employees and retires business bankruptcy act atau rancanganan kurator belum ada sistem yang secara jelas mengatur. artinya, perbedaan tentang besaran upah, yang dihitung dari saat pailit sampai kurator melakukan pemberian model pailit bawah pengawasan hakim pengawas. darimana kurator dapat melakukan pemutusan hubungan kerja phk) terhadap buruh dalam jangka waktu hari setelah dinyatakan pailit, padahal amanat kepailitan dan pkpu menyatakan hal tersebut harus diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. artinya, apakah upah wajib dibayar setelah ada putusan lembaga phi (vide ketenagakerjaan) atau apakah melalui konvoi hakim pengawas yang berarti kurator atau buruh mengajukan gugatan yang nantinya dinyatakan gugur demi hukum, bahwa belum ada sistem yang jelas dalam pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa antara buruh dan kurator karena terjadi pertentangan antara dan kepailitan dan pkpu.ketentuan kepailitan dan pkpu:dikesampingkan. berdasarkan hal tersebut, maka: bahwa ketentuan kepailitan dan pkpu, dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditor (baik kreditor bersaing kreditor konsumen, kreditor separatis, maupun kreditor preferen) dalam hubungan penyelesaian utang piutang melalui kepailitan:berbeda halnya jika buruh tersebut melakukan gugatan luar proses kepailitan, maka buruh tersebut memposisikan dirinya sebagai kreditor konsumen kreditor bersaing, hal demikian menjadi pilihan risikonya, bahwa setelah debitur dinyatakan pailit, tetapi terdapat tuntutan hukum dari pihak lain, maka hal tersebut dapat mengganggu sistem penyelesaian bahwa dengan demikian,uud dan tidak merugikan hak konstitusional para pemohon, terhadap ketentuan dan nomor tahun tentang kepailitan dan pkpu: menentulayak dalam hubungan kerja, bahwa aset debitur pailit yang dijadikan kepada kreditor separatis tidak termasuk moyang dalam hal terjadi kepailitan tidak dapat melaksanakan sendiri hak haknya tetapi hak haknya harus dilaksanakan oleh kurator, bahwa terdapat pula hak mendahului negara atas utang pajak berdasarkan peraturan bidang perpajakan, bahwa dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit maka kurator dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit kepada pemegang saham atau kreditor lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak, sebagaimana diatur dalam undang undang guo. bahwa tidak terdapat hubungan konstitusionalitas antara kepailitan dan pkpu dan uud karena: ketentuan undang undang guo merupakan penjabaran dari asas umum hukum jaminan yang merupakan hukum kepercayaan, sedangkan ketentuan uud merupakan penjabaran dari hukum publik: dalam kuh perdata, hukum kepailitan maupun hukum jaminan yang membedakan kreditor berdasarkan tingkatannya tidaklah bersifat diskriminatif, tetapi justru telah memberikan hak kepada seseorang secara proporsional dan adil, apabila setiap kreditor diberikan hak yang sama untuk melakukan eksekusi padahal kedudukan masing masing berbeda maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan akan menciptakan ketidakadilan, ketentuan undang undang: ketentuan undang undang guo ditetapkaatakan, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama sama bagi semua orang yang mengulang, i3.uud pada dasarnya mengatur tentang asas persamaan hukum,, bahwa par, serta kewenangan lembaga negara. bahwaperaturan perundang undangan yang berlaku, seperti yang,uatu perusahaan swasta (in cast debitur pailit ) maupun perusahaan bumn, misalnyaara pemohon ) saja, tetapi juga merupakan hak yang dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum itu sendiri, bahwa semua perusahaan berbadan hukum juga memerlukan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,, tetapi mencapai ratusan ribu,, bahwa ketentuan dan kepailitan dan pkpu tidak bertentangan dan justru sejalan dengan maksud dan tuju, bahwa ketentuan dan kepailitan dan pkpu memberikan hak kepada kreditor pemegang gadai, jaminan,,susila, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat perum griya berkat insani blok raja tangerang. yasan anggiani, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. yuni ekawati, pekerjaan mantan buruh pt. sindo pratama, beralamat kapuk cengkareng, jakarta barat. untuk dan atas nama federasi ikatan serikat buruh indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada dr. andi muhammad amrun, s.h.,m.h., dan dewi tirani, s.h., pekerjaan advokat, yang memilih domisili pada muhammad amrun and partners map) law firm gedung pgri, jalan tanah abang iii nomor jakarta pusat. selanjutnya disebut sebagai .oee para pemohon: i1.ara pemohon, telah membaca kesimpulan tertulis dari para pemohon, duduk perkara i2. mengemukakan hal hal sebagai berikut:e faillissement verordening, peraturan undang undang nomor tahun tentang jaminan didunia, danpendapat mahkamah i3. menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para pemohonpemerintah dan keterangan dpr sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3. bahwa para pemohon telah mendalilkan ketentuan dan kepailitan dan pkpu bertentangan dengan dan uud bahwa ketentuan ketentuan dalam kepailitan dan pkpu yang dimohonkan untuk diuji, masing masing berbunyi sebagai berikutnya putusan pernyataan pailit terhadap debiturui3. menimbang dengan tujuan untuk dapat membayar semua tagihan kreditor secara adil, merata, dan seimbang, sehingga oleh karenany, dihentikan demi hukum dan tagihan kreditor yang demikian akan diproses secara bersama sama dengan penyelesaian tagihan kreditor lainnya: bahwa akan tetapi dalam proses penyelesaian yang demikian, diatur peringkat atau prioritas piutang yang harus dibayar terlebih dahulu, karena adanya kedudukan kreditor yang berbeda, yang diatur dalam undang undang terutama mengenai jaminan terhadap pinjaman yang diberikan kreditor terhadap seorang debitur, sehingga kreditor yang demikian sejak awal telah terlebih dahulu diperjanjikan untuk diselesaikan bagiannya secara terpisah (separate) dari harta debitur dengan hak untuk melakukan eksekusi terhadap harta yang menjadi jaminan pinjaman yang diberikan. karena jaminan yang demikianlah maka kreditor yang dijamin dengan hipotek, gadai, didunia, dan hak tanggungan dapat menjalankan haknya apabila debitur tidak membayar hutangnya secara terpisah dan seolah olah tidak terjadi kepailitan. demikian pun dalam urutan peringkat penyelesaian tagihan kreditor setelah selesainya kreditor separatis, mak sebagaimana ditentukanmenurut para pemohon, seharusnya hak hak buruh atau pekerja didahulukan berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yang berbunyifhburuh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.uud. menimbang dari argumen argumen yang diajukan para pemohon dan didukung oleh alat alat bukti tertulis dan keterangan para ahli, sesungguhnya yang menjadi permasalahan pokok adalah perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi yang terkait dengan pembayaran dalam kepailitan antara kreditor separatis dan buruh. bagi kreditor separatis, pembayaran dalam kepailitan dijamin penugasannya dengan hipotek, agunan, didunia, gadai, dan hak tanggungan. bagi buruh, selaku kreditor preferen khusus, kedudukannya berada bawah kreditor separatis, sehingga jikalau seluruh harta debitur telah dijadikan agunan dan dikuasai oleh para kreditor separatis, hal tersebut dapat berakibat buruh tidak memperoleh apapun, yang menurut para pemohon, bertentangan dengan perlindungan atas hak hak buruh yang telah dijamin dalam uud yaitu kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, karena buruh sebagai pekerja berhak untuk mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dari pekerjaan yang telah dilakukannya, yang mendukung haknya untuk hidup, memang tidak dapat disangkal bahwa kedudukan buruh atau pekerja dalam proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu unsur yang sangat vital dan mendasar, yang menggerakkan proses suatu potensi menjadi sesuatu yang konkrit, atau bahan mentah menjadi produk yang siap untuk dipasarkan dan dipergunakan oleh konsumen. unsur lain berupa modal, juga merupakan unsur yang esensial. tanpa modal tidak mungkin ada proses produksi termasuk lapangan kerja. buruh atau pekerja menurut konstitusi harus mendapat perlindungan hukum secara adil sebagaimana tercantum dalam uud menimbang bahwa masing masing unsur, yaitu modal dan tenaga kerja (capital and labour) memasuki organisasi dan proses produksi dalam perusahaan adalah berdasarkan pada kehendak bebas yang bersifat suka rela dari masing masing unsur yang dirumuskan dalam kesepakatan antara pemilik modal dan tenaga ataupun keahlian (skill), yang diikat dengan perjanjian, sebelum keterlibatan masing masing dalam proses produksi yang memperhitungkan dan mengelola risiko risiko yang mungkin terjadi bagi para pihak. motivasi, tujuan, dan kekuatan masing masing yang berbeda, mempengaruhi juga isi dari perikatan masing masing, sehingga secara alamiah unsur unsur produksioleh karenanya, mahkamah berpendapat bahwa meskipun kebijakan publik (public policy) perlindungan terhadap manusia, cast buruh atau pekerja dipandang lebih mengemuka dari pada perlindungan terhadap modal, akan tetapi suatu siklus yang terjadi secara alamiah dalam kehidupan ekonomi, menyebabkan pergeseran urutan prioritas sehingga keutamaan (hak didahulukan) kreditor separatis yang dijamin oleh hak tanggungan diturunkan tingkat yang lebih rendah, dengan sendirinya berakibat tidak adanya rangsangan atau motivasi yang cukup bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya karena tiadanya jaminan akan kembalinya modal dan pada gilirannya juga akan menyebabkan tidak terciptanya lapangan kerja yang diperlukan bagi pekerja. jaminan kepastian hukum secara sama dan berkeadilan bagi pekerja untuk memperoleh upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, yang diakui sebagai hak konstitusional para pekerja, harus diperlakukan secara proporsional. pengakuan tersebut tetap masihbahwa berbagai prinsip keadilan yang dikenal seperti egalitarianisme, perbedaan, berbasis sumber daya, dan kesejahteraan ekonomi masing masing adalah sebagai berikut: konsep keadilan egalitarianisme persamaan radikal, yang dalamnya mengandung prinsip bahwa setiap orang harus memiliki tingkat yang sama dalam kebutuhan barang dan jasa dan kebebasan individu dibatasi secara ketat: konsep keadilan yang berpangkal pada prinsip perbedaan dalamnya mengandung prinsip prinsip kekayaan yang lebih banyak dapat dihasilkan dalam sistem mana mereka yang lebih produktif memperoleh pendapatan lebih besar dan memaksimalkan posisi absolut mereka yang kurang beruntung. konsep keadilan tersebut diartikan bahwa setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas mungkin sesuai dengan sistem kebebasan serupa yang berlaku untuk orang lain. ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga: (i) kedua ketidaksamaan itu diharapkan dapat menguntungkan bagi setiap orang, dan (ii) ketidaksamaan itu melekat pada kedudukan dan fungsi fungsi yang terbuka bagi semua orang: konsep keadilan yang lain, yaitu berbasis sumber daya, yang dalamnya terkandung prinsip prinsip bahwa setiap orang harus menerima akibat akibat dari pilihannya. dalam prinsip ini dimaknai bahwa setiap orang yang memilih bekerja keras untuk memperoleh pendapatan lebih tidak dikehendaki untuk mensubsidi mereka yang malas dan karenanya kurang pendapatan: konsep keadilan yang berprinsip atau berbasis kesejahteraan, yang dalamnya mengandung prinsip prinsip yang berupaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, utilitarianisme, yakni the greatest happiness for the greatest numbers: konsep keadilan berbasis penghargaan (reward), yang dalamnya mengandung prinsip prinsip bahwa setiap orang diberi penghargaan atau upah berdasarkan kontribusi aktual usahanya, berupaya mengangkat standar hidup dengan membayar usaha dan capaian dan hanya diterapkan pada pekerja dewasa: bahwa terdapat prinsip prinsip keadilan ekonomi yang relevan dengan jiwa sistem ekonomi indonesia menurut uud yaitu: hakikatnya, sumber daya adalah milik tuhan yang maha esa, manusia adalah pemilik terbatas berdasarkan amanah tuhan, sumber daya dimiliki manusia secara kemitraan, bukan hak eksklusif, spesies lain memiliki hak serupa atasnya: ikhtiar atau usaha, manusia bebas menentukan pilihannya atas nasibnya sendiri, individu menerima apa yang menjadi haknya berdasarkan usaha, tanpa sepenuhnya memandang kontribusi ritualnya seperti keadilan distributif yang menekankan untuk memberikan kepada seseorang sesuai dengan jasanya, perbedaan perolehan dalam distribusi tidak selalu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan merupakan sesuatu yang alamiah serta dapat terjadi apabila memenuhi kriteria kriteria distribusi, diantaranya: (i) pertukaran: (ii) kebutuhan: (iii) kekuasaan: serta (iv) sistem sosial dan nilai etis. keadilan dalam pembagian hak antara para kreditor atas harta debitur pailit harus dilihat dari moralitas konstitusi dalam uud yang oleh mahkamah ditafsirkan sebagai amanat untuk melindungi segenap bangsa secara adil dan berperikemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa. sejalan dengan itu, atas dasar asas kekeluargaan yang tercantum dalam uud negara berhak untuk mengatur dan menjaga berbagai kepentingan ekonomi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pelaku ekonomi. keadilan akan terpenuhi apabila berbagai elemen yang berbeda kepentingannya dalam masyarakat dapat hidup dan berkembang secara harmonis, termasuk dalam hal ini kepentingan pemilik perusahaan, buruh, dan kreditor, karena masing masing elemen tidak dapat hidup sendiri sendiri, tetapi sebaliknya harus saling menopang: bahwa jika hak hak buruh termarginalisasi dalam kepailitan, maka negara harus segera menurunkannya melalui kebijakan atas dasar party superiority, yaitu kebijakan yang menguntungkan kepentingan satu pihak, tetapi tanpa mengorbankan kepentingan pihak lain. ketentuan ketentuan hukum yang berhubungan dengan hak hak buruh harus diperbaiki, misalnya bila terjadi kepailitan maka harus ada kepastian hukum yang merupakan jaminan terbakarnya hak hak buruh misalnya gaji buruh, karena mereka telah memberikan jasa dan keterampilannya dalam proses produksi. namun demikian, kebijakan ini, selanjutnya hal tersebut tidak diartikan menyamaratakan seluruh komponen piutang yang dasar hukumnya masing masing berbeda, yaitu undang undang dan perjanjian. kedudukan kreditor yang didasarkan pada jaminan (gadai, hipotek, didunia, dan tanggungan) sejak awal telah mengurangi hak debitur atas harta aset yang dijadikan jaminan, yang menyebabkan aset tidak dapat lagi dipandang sebagai hak milik penuh debitur, karena aset telah dibebani hipotek, didunia, hak tanggungan, dan gadai yang mengurangi keleluasaan debitur untuk bertindak terhadap objek jaminan sebagai pemilik semu (pseudo eigenaar), keadilan menuntut bahwa perjanjian demikian secara hukum dan moral mengikat dan harus dipatuhi, karena sesungguhnya akan menciptakan harmoni, kecuali apabila perjanjian demikian dibuat untuk dengan sengaja merugikan kreditor kreditor lainnya. mengingkari perjanjian yang demikian justru akan menimbulkan ketidakadilan, kesetaraan antara para kreditor yang berbeda, diartikan kreditor akan mendapat perlindungan hukum yang sama, sehingga keadilan distributif tidak dilihat dalam kesetaraan yang sama rata (flat equality), melainkan secara seimbang, sesuai dengan kesetaraan yang diperoleh melalui perjanjian perdata antara pihak dan dengan kesetaraan yang ditentukan oleh undang undang: bahwa dalam prinsip memperlakukan secara sama dalam satu hal tertentu, sama artinya dengan mensyaratkan adbandingkan. setelah satu aturan demiki. unsur modal dan buruh tidak dapat dikatakan sama, baik dilihat dari sifat, asal usul, dan peranannya: prinsip keadilan dalam uud yang menugaskan pada negara untuk melindungi segenap bangsa, termasuk bagi buruh dalam kepailitan, merupakan perintah untuk melakukan upaya menghilangkan ketidakadilan yang dapat terjadi melalui kebijakan publik dalam perundang undangan untuk meningkatkan jaminan perlindungan bagi buruh. menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan konstitusionalitas dan kepailitan dan pkpu, perlu dipertimbangkan beberapa hal khusus yang diajukan oleh ahli para pemohon, yaitu: bahwa negara yang ekonominya didasarkan pada kapitalisme dan liberalisme seperti yang dikenal amerika serikat, maka dalam proses kepailitan upah buruh diletakkan sebagai tagihan kreditor yang lebih tinggi dari kreditor dengan tagihan yang dijamin sebagai secured loan, dengan mana dalam hal kepailitan perusahaan, pembayaran upah buruh dilunasi terlebih dahulu dari kreditor separatis: amerika serikat ada undang undang yang memberi perlindungan pada pekerja dan pensiunan yang dikenal dengan nama protecting employees and retires bankruptcy act. i3. menimbang bahwa dari data yang diperoleh mahkamah, apa yang disebut ahli para pemohon tentang kedudukan tagihan buruh yang lebih diutamakan penugasannya daripada secured loan kreditor separatis, baik dari undang undang kepailitan maupun yurisprudensi amerika serikat, tidak ditemukan bukti bukti yang cukup untuk mendukung hal tersebut, sehingga pendapat ahli tersebut tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan tafsir comparative study dalam pengujian terhadap ketentuan kepailitan dan pkpu terhadap uud meskipun benar ada rancangan undang undang yang diprakarsai senator turbin, yang dikenal dengan the protecting employees and retires bankruptcy act, akan tetapi rancangan tersebut belum disahkan sebagai undang undang. rancangan undang undang tersebut memiliki dua tujuan, yaitu: (i) melindungi hak hak pekerja dan pensiunan ketika perusahaan mulai menggunakan proses kepailitan, dan (ii) mencegah perusahaan memanfaatkan kepailitan untuk mempengaruhi kesepakatan kerja kolektif collective bargaining agreements). meskipun tujuan dari rancangan undang undang tersebut berkehendak memperbaiki kedudukan buruh atau pekerja yang telah membaktikan dirinya kepada perusahaan untuk tidak diperlakukan sebagai orang luar dan memperoleh kedudukan yang lemah dalam pelunasan ketika proses kepailitan berlangsung, akan tetapi posisi maksimum yang diusulkan adalah hanya setara (on par) dengan kreditor separatis yang dijamin (secured loan). sistem dan mekanisme kepailitan amerika serikat berbeda dengan indonesia, yaitu kedudukan buruh yang hendak diperbaiki tersebut berlangsung ketika perusahaan hendak menyalahgunakan proses kepailitan yang dimohon dalam chapter (restrukturisasi), yang bermaksud untuk mengurangi komitmennya pada buruh dalam collective bargaining agreement pada saat perusahaan masih diperkenankan beroperasi dengan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi utang congress bill.xpd?bill s110 bahwa hal yang hampir sama juga dilakukan negara negara masyarakat uni eropa dengan usul bagi penyusunan pedoman yang dikenal sebagai council directive ojc. tentang perlindungan pekerja dalam perusahaan yang pailit social labour law docs implementation report insolvency. en.pdf.), yang mengakui adanya perlindungan yang tidak memadai terhadap pekerja ketika aset perusahaan yang pailit tidak mencukupi untuk memenuhi tagihan pekerja, dan proses penyelesaian kepailitan yang memakan waktu lama, sehingga dibutuhkan adanya suatu lembaga khusus guna menjamin tagihan pekerja, untuk memberikan perlindungan yang sama bagi pekerja seluruh masyarakat uni eropa. i3. menimbang bahwa menurut mahkamah penentuan peringkat penyelesaian atau pelunasan tagihan kredit dalam proses kepailitan yang bersumber dan diatur dalam berbagai produk perundang undangan baik dalam kitab undang undang hukum perdata kuh perdata), maupusepanjang mengenai kedudukan buruh atau pekerja, telah diperbaiki sedemikian rupa dalam kepailitan dan pkpu, sehingga upah buruh yang sebelumnya hanya termasuk urutan kreditor preferen keempat angka kuh perdata) yang berada dalam posisi bawah kreditor separatis, menjadi utang harta pailit bawah biaya kepailitan dan fee kurator berdasarkan kepailitan dan pkpu. dalam konteks demikian, maka ketenagakerjaan yang merumuskan bahwa upah buruh dalam proses kepailitan didahulukan, harus dibaca bahwa upah buruh tersebut didahulukan, akan tetapi bawah kreditor separatis yang dijamin dengan gadai, hipotek, didunia, hak tanggungan (secured loan), biaya kepailitan, dan fee kurator. dengan demikian, tidaklah terdapat pertentangan norma antara kepailitan dan pkpu dan ketenagakerjaan. menimbang bahwa memperhatikan perkembangan yang terjadi baik amerika serikat maupun uni eropa, diperlukan upaya perlindungan yang akan diberikan secara memadai kepada buruh atau pekerja untuk menghindari tagihan buruh menjadi nihil, karena habis untuk membayar kreditor dengan peringkat yang lebih tinggi (yang didahulukan). kebebasan berkontak dalam perjanjian kerja dan perikatan dalam usaha merupakan domain hukum privat, yang menghendaki keseimbangan dan keadilan dalam kedudukan antara pihak pihak. akan tetapi, hal tersebut tidak dapat diserahkan semata mata berdasarkan kebebasan berkontak antar pihak pihak, melainkan harus dilakukan dengan serangkaian perundang undangan sosial, yang menuntutsebut nomor tahun, lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor bukti kepailitan adalah suatu keadaan bagi harta pailittelah diundangkannya kepailitan dan pkpu,pernyataan kepailitan, sebagaimana dimaksud ketentuan kepailitan dan pkpu.ilot,kepailitan dan pkpu.ukticampur tangan negara seperti yang dikenal dalam peraturan perundang undangan jaminan sosial dengan ruang lingkup yang lebih luas, terutama bagi negara republik indonesia yang menganut paham negara kesejahteraan, mengingat pentingnya perlindungan bagi buruh atau pekerja, maka pembentuk undang undang harus bersungguh sungguh mengupayakan terbentuknya undang undang yang memberikan jaminan dan perlindungan yang lebih baik bagi buruh atau pekerja tersebut sesuai dengan tujuan bernegara dan prinsip negara kesejahteraan (welfare state dan welfare society) sebagaimana tercantum dalam pembukaan uud samping itu, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi dari berbagai peraturan perundang undangan yang terkait: menimbang bahwa berdasarkan pandangan hukum atas, dalam kaitannya satu sama lain, mahkamah memberi penilaian hukum bahwa dan kepailitan dan pkpu telah memberikan kepastian hukum, bahkan telah memberikan hak tagihan bagi kreditor secara adil, memberikan jaminan perlindungan setiap kreditor separatis, termasuk buruh atau pekerja sesuai dengan uud dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa alasan alasan dan dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan kepailitan dan pkpu tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum bagi buruh dalam pencarian keadilan sebagaimana dijamin oleh uud menurut mahkamah, undang undang guo bersifat imperatif yang mengharuskan kreditor termasuk buruh untuk tunduk pada pernyataan atau penetapan kurator bawah pengawasan hakim pengawas, bahwa menurut mahkamah, alasan hukum dan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa kepailitan dan pkpu bertentangan dengan uud tidak tepat menurut hukum dan atau tidak berdasar hukum karena kepailitan dan pkpu tetap memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang sama hadapan hukum kepada para pemohon yang tetap dapat menuntut haknya kepada kurator sebagaimana secara jelas disebutkan dalam dan kepailitan dan pkpu yang menyatakan,tanda terima dari kurator : bahwa sepanjang alasan hukum dan dalil para pemohon yang menyatakan buruh dipandang sebagai kreditor preferen dengan hak istimewa (privilege) karena mengambil pelunasan atas hasil penjualan seluruh harta kekayaan debitur berada bawah kedudukan hukum kreditor separatis, perlu dijelaskan bahwa dalam perkembangan perekonomian global indonesia cast perubahan dan perkembangan hukum ekonomi termasuk hukum kepailitan yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial belanda, mahkamah tidak menafikan sinyalemen adanya tekanan atau pengaruh dari badan badan dunia seperti international monetary fund imf) dan world bank sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli para pemohon rizal ramli dan surya chandra), bahwa alasan hukum para pemohon atas, perlu dipertanyakan apakah kedudukan hukum buruh yang notabene tidak secara tegas (ekspresi verbs) menyebut sebagai kreditor separatis maupun kreditor preferen dalam kepailitan dan pkpu, dan hanya dalam ketenagakerjaan, hak hak buruh dibayar lebih dahulu, tepat menurut hukum dipersamakan kedudukannya dengan pemegang hak separatis: bahwa menurut mahkamah, ketentuan kepailitan dan pkpu adalah dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan dan kepastian hukum secara proporsional dan adil bagi seluruh kreditor dalam kepailitan, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan uud bahwa terhadap lainnya yang didalilkan oleh para pemohon, yaitu dan kepailitan dan pkpu, yang dianggap bertentangan dengan uud menurut mahkamah, ketentuan ketentuan tersebut merupakan penjabaran asas asas dalam hukum perikatan cast hukum jaminan dalam hubungan hukum privat. dan kepailitan dan pkpu pada dasarnya menentukan bahwa kreditor separatis dapat melaksanakan haknya seolah olah tidak ada kepailitan. artinya, hak gadai, hipotek, didunia, dan hak tanggungan lainnya tidak termasuk model pailit yang akan dieksekusi. kreditor separatis berhak mengeksekusi sendiri barang barang jaminan yang ada dalam kekuasaannya. dalam hal masih terdapat kekurangan setelah eksekusi atas barang jaminan yang ada dalam kekuasaannya, kreditor separatis berhak atas model pailit sebagai kreditor konsumen, sebaliknya dalam hal terdapat kelebihan dari bintangnya maka kelebihan tersebut harus dimasukkan sebagai model pailit: bahwa pelaksanaan hak hak kreditor separatis guo tidaklah dapat dikatakan sebagai perlakuan yang tidak adil dan tidak layak dalam hubungan kerja (hubungan antara buruh dan pengusaha), karena dalam hubungan kerja dimaksud, buruh tidak kehilangan hak haknya dalam kepailitan dan buruh juga tidak kehilangan hak hak atau upahnya. dengan demikian, menurut mahkamah, dan kepailitan dan pkpu tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud bahwa apabila ternyata seluruh harta perusahaan habis untuk membayar kreditor separatis, sehingga upah buruh atau pekerja tidak terbayarkan, maka dibutuhkan campur tangan negara untuk mengatasi keadaan demikian melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret. i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan atas, mahkamah berpendapat, dan kepailitan dan pkpu tidak bertentangan dengan uud akan tetapi, faktor lemahnya perlindungan terhadap hak hak buruh atau pekerja dalam hal terjadinya kepailitan yang dapat mengakibatkan buruh atau pekerja tidak memperoleh apa apa karena aset debitur telah dijadikan jaminan bagi kreditor separatis memerlukan campur tangan negara. dengan demikian, yang harus dilakukan bukan dengan cara menyatakan dalam kepailitan dan pkpu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan uud dan kemudian memberikan kedudukan buruh sebagai kreditor yang setara dengan kreditor separatis dan atau menghilangkan status kreditor separatis, yang tentunya akan merugikan pihak kreditor separatis yang dijamin hak pelunasan bintangnya berdasarkan kepailitan dan pkpu, melainkan dengan menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara buruh dan debitur dalam ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak hak buruh atau pekerja terpenuhi pada saat debitur dinyatakan pailit: konklusi berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, mahkamah berkesimpulan: i4. bahwa dan kepailitan dan pkpu tidak bertentangan dengan dan uud i4. bahwa dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi kepailitan, pembentuk undang undang perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi undang undang yang terkait dengan pengaturan hak hak buruh: i4. bahwa, diperlukan adanya peranan negara dalam bentuk kebijakan konkret untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak hak pekerja atau buruh dalam hal terjadi kepailitantiga bulan oktober tahun dua ribu delapan, oleh delapan hakim konstitusi yaitu moh. mahfud md, selaku ketua merangkap anggota, maruarar siahaan, arsyad sanusi, ahmad nowiki, mukti fadjar, maria farida indrawi, h.m. akil mochtar, dan muhammad alimmaruarar siahaan h.m. arsyad sanusi ttd. ttd. ahmad nowiki abdul mukti fajar ttd. ttd. maria farida indrawi h.m. akil mochtar ttd. muhammad alim panitera pengganti, ttd. mahfudmk)kepailitan dan pkpumas mustarman bin harga pekerjaan kepala desa alamat kampung babakan rt. desa mekarwangi, ni: kecamatan cikal, kabupaten cianjur, jawa barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor p judicial review uu ri mk ri, bertanggal januari memberi kuasa kepada dr. young fernando, s.h., m.h., hantam, s.h., dan halim darmawan, s.h., m.h. para advokat pengacara yang berkedudukan apartemen robinson, tower lantai nomor jalan jembatan dua raya nomor kelurahan penjagalan, kecamatan penjaringan,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitunpendahuluan kewenangan mahkamah konstitusi.rdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god petikan putusan kasasi perkara nomor: pid. sus tertanggal mei pada pokoknya: menghukum terdakwa menjadi terpidana narapidana". surat ketua mahkamah agung nomor kma ivi, aterdapat asas hukum pidana, lex superior derogat legi inferior peraturan perundang undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang undangan tingkat lebih rendah. kecuali apabila substansi peraturan perundang undangan lebih tinggi mengatur hal hal yang oleh undang undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang undangan tingkat lebih rendah mewajibkan kepada para akademi dan praktisi hukum untuk memegang prinsip asas hukum pidana sebagai alat tafsir guna menegakan hukum. terdapat undang undang tentang mpr, dpr, dpd dan dprd. bahwa mahkamah agung maupun kejaksaan agung bukan lembaga pembentuk undang undang dan undang undang tidak dapat dikesampingkan mahkamah agung maupun kejaksaan agungmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god daerah pemilihan samarinda, kalimantanga bulan kemudian, yadatangi ketua panitera pengadilan negeri kelas khusus tipikor bandung bermaksud hendak menandatangani akta permohonan peninjauan kembali. namun ketua dan panitera bersama panitera muda pidana pengadilan negeri kelas i a khusus tipikor bandung melalui surat nomor .ui hn. 1x menyatakan bahwa, pengadilan tidak dapat menerima permohonan peninjauan kembali pemohon dikarenakan seluruh berkas perkara kasasi belum dikirim mahkamah agung pengadilan negeri kelas khusus tipikor bandung''. atas hal tersebut atas dan karena merasa dirugikan hak konstitusi pemohon maka pemohon pada tanggal oktober melakukan upaya. hukum melalui permohonan sidang pra peradilan pengadilan negeri kelas cianjur, jawa barat. selanjutnya pada tanggal oktober putusan pra peradilan perkara nomor pid. pra pn. cjr, menolak permohonan pra peradilan pemohon dan menetapkan pemohon menjadi terpidana narapidana". tidak menerima putusan sesat tersebut atas maka pemohon pada tanggal oktober melakukan upaya hukum kedua melalui permohonan sidang pra peradilan pengadilan negeri kelas khusus tipikor bandung. selanjutnya pada tanggal november putusan pra peradilan perkara nomor pra. per tpk pn. bdg, menolak pra peradilan pemohon dan menetapkan pemohon menjadi terpidana narapidana". berdasarlnamun tidak menjadi kenyataan. pemohon tanggal juli ditangkap, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god ditahan, dijebloskan dalam lembaga pemasyarakatan kelas ll cianjur, kabupaten cianjur, jawa barat berdasarkan adanya petikan putusan kasasi perkara nomor pid. sus tanggal mei bukan berdasarkan adanya salinan putusan kasasi perkara nomor: pid. sus tanggal mei itu tidak sejalan dengpreseden burukerdasarkan rangkaian periset1wa hukum tersebut atas pemohon mengalami ketidakadilan ketidakpastian hukum atasupaya hukum praperadilan telah ditempuh oleh pemohon dan kini hanya tinggal upaya hukum terakhir dengan membawa kepada mahkamah konstitusi. untuk itu mahkamah konstitusi berwenang memberikan keadilan kepastian hukum guna menentukan nasib pemohon. apakah pemohon dikategorikan sebagai terdakwa atau sebagai terpidana narapidana. jika merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god sebagai terpidana narapidana, berikan hak terpidananya hak narapidananya atas hak pk? ill. penutup berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, pemohon mohon mahkamah konstitusi memberikan keadilan kepastian hukum nasib pemohon dengan memberikan putusan:tidak boleh tafsirkan lain dari apa yang tertulis: terpidana berhak mengajukan peninjauan kembali, kapanpun menggunakan haknya"tidak boleh ditafsirkan lain dari apa yang tertulis: "pelaksanaan putusan tetap dilakukan berdasarkan salinan putusan, bukan berdasarkan petikan putusan". memerintahkan pemuatansurat ketua mahkamah agung nomor kma iv merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god aka" perihal petikan putusan kasasi, tanggal april bukti fotokopi surat jaksa agung nomor b g19 a perihal upaya mempercepat eksekusi putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, tanggal april bukti fotokopi petikan putusan mahkamah agung nomor pid. sus tanggal mei bukti surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan nomor print ft. tanggal juli . bukti p 5a fotokopi contoh terdakwa yang telah dihukum tahun penjara berdasarkan nomor k. pid. sus tanggal januari juncto putusan nomor pk pid. sus tidak dieksekusi oleh kejaksaan samarinda, bukti p 5b surat permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi nomor pid. sus tanggal mei juncto putusan pengadilan tinggi bandung nomor tipikor pt.bdg. juncto putusan pengadilan negeri kelas khusus bandung nomor pid. sus tpk tanggal september bukti p 5c fotokopi surat mahkamah agung nomor bua. hs sp vi perihal surat edaran nomor tahun tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana, tanggal juni bukti p 5d fotokopi surat pengadilan negeri hubungan industrial tindak pidana korupsi bandung nomor .ui hn.o2. 1x perihal permohonan peninjauan kembali: bukti fotokopi putusan pengadilan negeri cianjur nomor pid. pra pn. cjr, tanggal oktober bukti fotokopi putusan pengadilan negeri bandung nomor pra. per tpk pn. bdg,pidana berdasarkan putusan mahkamah agung nomor pid. sus tanggal mei vide buktimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dirugikan dengan berlakunya dan sebagaimana diuraikan atas, dengan alasan yang pada pokoknya: tanggal juli pemohon ditangkap oleh kepala kejaksaan negeri cianjur kemudian dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan kelas ii b cianjur. penangkapan tersebut didasarkan pada petikan putusan kasasi nomor pid. sus tanggal mei tanggal september pemohon melalui kuasanya menyampaikan surat permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi nomor pid. sus tanggal mei melalui pengadilan negeri kelas khusus tipikor bandung namun permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan negeri kelas khusus tipikor bandung karena, penangkapan pemohon oleh kepala kejaksaan negeri cianjur tidak sesuai dengan dan mengakibatkan pemohon tidak dapat menjadi pemohon peninjauan kembali pk) sebagaimana ketentuanatas, menurut mahkamah terdapat kerugian konstitusional yang diderita pemohon sertatersebut atas mahkamah konstitusi berwenanghadap undang undang dasarterhadapterhadapdan menimbulkan ketidakpastian hukumduduk perkara,bukti suratitulisan yang diajukan pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tidak dapat diterimanya permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan negeri kelas khusus tipikor: bandung dengan alasan bahwa berkas perkara kasasi belum dikirim mahkamah agung pengadilan negeri kelas khusus tipikor bandung, sehingga pemohon tidak dapat mengajukan sesuai dengan ketentuan samping itu, terhadap pemohon telah dilakukan penangkapan oleh kejaksaan negeri cianjur yang didasarkan pada kutipan putusan kasasi, bukan didasarkan pada salinan putusan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan menurut mahkamah kedua permasalahan yang dialami pemohon tersebut bukanlah merupakan permasalahan konstitusionalitas norma dari yang dimohonkan pengujian, melainkan persoalan penerapan atau implementasi dari norma undang undang. hal tersebut juga sejalan dengan permohonan pemohon yang tidak menyebutkan bahwa yang dimohonkan pengujian tersebut agar dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik dalam polita maupun petit permohonan pemohon, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atasuhammad alimn godm.p sitompul panitera pengganti, ttd. rizki amalia merdeka bari jakarta tel fox ema elretarsl@maka konsul gai kedudukan hukum pemohon bahwaatau privat, atau: lembaga negara". penjelasan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusi" adalah hak hak yang diatur dalam undang undang dasar bahwa pemohon adalah warga negara indonesia. bahwa: pada dini hari tanggal juli pemohon ditangkap rumah oleh kepala kejaksaan negeri cianjur dan dijebloskan nomor: pid. sus tanggal mei pada pokoknya menyatakan, mahkamah agung pada tingkat kasasi menolak permohonan kasasi terdakwa emas mustarman bin harga pemohon) dan menjatuhkan pidana terhadapnya dengan pidana penjara selama tahun dan pidana denda sebesar rp. juta dan menghukum pula membayar uang pengganti sebanyak rp. juta"p, daerah pemilihan samarinda, kalimantan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godndakan kepala kejaksaan negeri cianjur tersebut atas diri pemohon didasarkan adanya: petikan putusan kasasi nomor pid. sus tertanggal mei pada pokoknya petikan putusan kasasi tersebut menghukum terdakwa pemohon kasasi". surat ketua mahkamah agung nomor kma iv tanggal april pada pokoknya:. a tanggal april pada pokoknyaelama perkara tersebut berproses pemohon selaku terdakwa tahanan kota". yaitu penyidikan khusus kejaksaan, pengadilan negeri kelas khusus tipikor bandung. perkara nomor pid. sus tpk pengadilan tinggi tipikor bandung. perkara nomor tipikor pt. bdg, mahkamah agung perkara nomor pid. sus setelah tiga bulan lamanya pemohon berada dalam tahanan lembaga pemasyarakatan kelas ll cianjur, kabupaten cianjur, jawa barat. maka pada tanggal september pemohon melalui advokat menyampaikan surat permohonan peninjauan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kembali terhadap putusan kasasi nomor pid. sus tertanggal: mei kepada mahkamah agung melalui ketua panitera pengadilan negeri kelas khusus tipikor bandung. selanjutnya setelah emui ketua panitera pengadilan negeri kelas khusus tipikor bandung bermaksud akan menandatangani akta permohonan peninjauan kembali. namun pada hari itu juga ketua bersama panitera dan panitera muda pidana pengaduan negeri kelas khusus tipikor bandung menyatakan melalui surat nomor .ui hn.o2. 1x pada pokoknya: pengadilan negeri kelas khusus tipikor bandung belum dapat menerima permohonan peninjauan kembali dikarenakan". atas jawaban penolakan tersebut atas maka pada tanggal oktober pemohon mengajukan upaya hukumcianjur, jawa barat. selanjutnya pada tanggal oktober putusan sidang praperadilan perkara nomor pid. pra pn. cjr. menyatakan, menolak permohonan pra peradilan pemohon". atas penolakan tersebut atas maka pada tanggal oktober pemohon mengajukan upaya hukum keduakhusus tipikor bandung. selanjutnya pada tanggal november putusan sidang praperadilan perkara nomor pra. per tpk pn. bdg. menyatakan, menolak permohonan praperadilan pemohon". atas bukunya usaha kedua upaya hukum tersebut atas yang tidak dapat menimbulkan keadilan dan kepastian hukum maka upaya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god keadilan dan kepastian hukum terakhir pemohon hanyalah dengan membawa permasalahan tersebut atas kepada lembaga negara mahkamah konstitusi. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu ii1 tanggal mei dan atau putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tanggal september dan atau putusan mahkamah konstitusi lainnya. pada pokoknya: kerugian hak dan atau kewenangan konstitusi adalah sebagaimana yang dimaksud olehji materiil harus memenuhi (lima) syaratidak lagi terjadi. bahwa berdasarkan buku raoul wallenberg institute, berjudul: kompilasi instrumen hak asasi manusia, halaman: tentang pedoman perilaku aparat penegak hukum" ditetapkan oleh majelis umum perserikatan bangsa bangsa, tanggal desember menyatakan, para penegak hukum setiap saat harus memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh hukum dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang dari perbuatan perbuatan yang tidak sah, sesuai dengan tanggung jawab yang diharapkan dari merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god profesinya". menyatakan, dalam melaksanakan kewajibannya para aparat penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia, menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia" menyatakan, para aparat penegak hukum harus menghormati hukum dan pedoman ini. mereka harus juga, dengan kemampuan mereka yang baik, mencegah dan dengan keras menentang setiap pelanggaran". berdasarkan uraian tersebut atas pemohon beralasan hukumnya dengan mengajukabertentangan dengan undang undang dasar setiap orang berhak bebas dari atas dasar apa pun dan berhak mendapkedudukan hukum bertindak sebagai pemohohubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusi dengil. pokok masalah pada dinihari tanggal juli pemohon ditangkap dan ditahan oleh kepala kejaksaan negeri cianjur dan selanjutnya dijebloskan ke, perkara nomor: pid. sus tertanggal mei atas penahanan tersebut atas maka secara faktual pemohon menjadi terpidana narapidana". kepala kejaksaan negeri cianjur melakukan tindakan tersebut karena pasarkan adanya: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god

nj sanegara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama bachtiar abdul fatah pekerjaan karyawan pt. chevron pacific indonesia alamat komplek merapi nomor rt. rw. desa pematang puu, kecamatan mandau, bengkalis, riau., ll.m., dr. s.f marbun, s.h, hum., alexander lay, s.t, s.h, ll.m., dari affandi, s.havant ramai utama, s.h., advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum mandir ismail partners beralamat kantor. iiooioillpemohon dan presiden serta ahli pemohon dan presiden:il undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut plh (bukti terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun selanjutnya disebut uud (bukti pemohon menyampaikan ringkasan dan alasan pokok melakukan pengujian terhadap undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. salah satu negara eropa yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik adalah merupakan hak asasi manusia dan dimuat dalam uud adalah prancis. (vide traduction anglais chart ienvironnement loi constitutionnel 1er mars dalam article dinyatakan, everyone has the right live stable environment which respects health . ada juga beberapa negara afrika yang secara tegas menjadikan lingkungan hidup masuk dalam substansi undang undang dasar. (vide carl bruce: constitutional environmental law: giving force fundamental principles africa, environmental law institute research report, pembahasan terhadap hak atas lingkungan yang baik, kalau dilihat dari buku naskah komprehensif perubahan uud buku viii, memang tidak terlalu banyak dilakukan. pokok pikiran yang ditemukan, yang menjadi sebagai dasar adanya pengakuan bahwa lingkungan hidup yang baik adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlukaryawan pt. chevron pacific indonesia pt. cpi) yang pernah menjabat sebagai general manager sumatera light south, telah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut oleh kejaksaan republik indonesia serta diputus bersalah pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan negeri jakarta pusat (bukti putusan nomor pid. sus pn.jkt.pst) antara lain karena dituduh telah melanggar ketentuan dalam plh yang diuji melalui permohonan ini. pemohon telah didakwa melanggar dan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupselanjutnya disebutlimbah sebagaimana diwajibkan oleh plh yang menyatakan. ketentuan plh tersebut mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah (izin mana bisa tidak belum diberikan oleh instansi terkait kepada penghasil limbah b3) namun sisi lain plh mengatur bahwa penghasil limbah diwajibkan untuk mengelola limbah yang dihasilkan tersebut dengan ancaman sanksi pidana jika tidak melakukannya. keberadaan dua norma yang bersifat kontradiktif tersebut dapat menciptakan situasi mana penghasil limbah yang belum memiliki izin mengolah limbah (karena misalnya izin pengolahan tersebut sedang diurus kepanjangannya instansi terkait) terpaksa mengolah limbah tersebut karena ada ancaman pidana berdasarkan juncto plh.inidi atau limbah yang dihasilkannya tersebut, dikenal dengan kebijakan pencegahan secara dini, sama dengannya tadi adalah karena itu hukum administrasi adalah kebijakan preventif dengan pertimbangan sifat bahayanya dampak limbah terhadap usaha pelestarian lingkungan hidup dan terhadap kesehatan manusia.atau memperkuat tegaknya norma hukum dalam hukum administrasi satu pihak dan sifat bahayanya limbah bagi kelestarian hidup atau perlindungan lingkungan hidup dan juga kesehatan manusia, perlindungan terhadap kesehatan manusia yang keduanya merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin pembunuhannya oleh negara. kebijakan kriminalisasi dan finalisasi mengenai kewajiban penghasil limbah tersebut untuk melakukan pengelolaan limbah yang berbahaya limbah yang dihasilkannya adalah dengan ancaman sanksi pidana penjara dan denda tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara, istilah bahasa hukumnya disebut memiliki daya paksa agar supaya mentaati aturan dalam bidang hukum administrasi dan tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan perlindungan hukum agartidak bertentangan atau sesuai atau tidak bertentangan dengan norma hukum yang dimuat dalam undang undang dasar yang intinya bahwa pengenaan sanksi pidana itu harus memperkuat hak hak konstitusional warga negara dalam hal ini sebagai pengecualian dari hak hak yang lain yang kemungkinan dengan penggunaan sanksi pidana tersebut melanggar hak hak mereka. tetapi karena ada ketentuan ini, maka menurut ahli terhadap ketentuan demikian juga itu sebagai eksepsi atau sebagai excuse dari demikian ahli sampaikan pokok pokok pikiran yang terkait dengan pengujian materiil terhadap norma hukum yang dimuat dan undang undang nomor tahun tentahli ingin memberi penjelasan atau keterangan ahli yang terkait dengan persoalan pertanggungjawaban pidana. benar dalam dalam ketentuan itu disebut sebagai orang, orang itu dapat perseorangan atau situ juga termasuk juga korporasi karena dalam hubungan dengan lingkungan hidup itu sesungguhnya lebih banyak ditujukan kepada korporasi. apabila ditanya terkait dengan korporasi apakah korporasi harus mens rea? tidak, karena kejahatan korporasi itu secara natural berbeda dengan kejahatan dilakukan oleh orang perseorangan. kemungkinan terjadi atau adanya mens rea itu tidak mungkin ada pada korporasi. pertama adalah kejahatan korporasi yang dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus korporasi karena pengurus korporasi itu bertindak dan untuk atau atas nama korporasi, sehingga atribusi pertanggungjawaban pidananya adalah ditujukan kepada korporasi dan korporasi ini tidak melakukan suatu tindak pidana terhadap semua tindak pidana yang ada dalam hukum pidana, tetapi korporasi hanya mungkin melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap delik delik fungsional. apa yang dimaksud dengan delik fungsional dalam konteks ini? delik fungsional intinya adalah satu delik yang mengatur tentang keharusan untuk berbuat sesuatu, atau istilah bahasanya dia menuntut secara hukum karena hukum mengharuskan untuk berbuat sesuatu dan itu keharusan ditujukan pada korporasi jika korporasi tidak melakukan itu, maka tanggung jawabnya adalah korporasi. sebaliknya juga korporasi tidak mungkin melakukan kejahatan personal karena itu tidak mungkin dilakukan oleh korporasi dan korporasi adalah sebagai subjek hukum yang abstrak yang itu tidak mungkin ada mens rea, dan tidak mungkin melakukan kejahatan personal. atas dasar pertimbangan tersebut terhadap pertanyaan yang diajukan kepada ahli yang terkait dengan persoalan perizinan dan izin itu adalah bagian dari pada delik fungsional, sehingga dengan demikian dalam suatu korporasi, maka izin berdirinya atau izin melakukan suatu perbuatan atau disebut juga izin yang tema besar sekarang ini adalah mengolah limbah b3, itu ditujukan kepada korporasi, tidak ditujukan kepada subjek subjek, orang orang tertentu dalam suatu korporasi. sehingga dengan demikian,tau karena ini termasuk sebagai delik yang fungsional, maka dia berlaku untuk korporasi. persoalan berikutnya adalah terkait dengan izin yang sudah habis dan dia melakukan pengurusan izin dalam hal ini adalah perpanjangan. apakah kemudian kalau dalam perpanjangan itu kemudian masih juga mengolah limbah itu dibenarkan atau tidak, atau dengan kata lain bagaimana posisi hukumnya dalam suatu konteks ini? ahli jelaskan, kalau tadi sudah ahli sebutkan dalam pandangan ahli bahwa setiap korporasi berdiri dan melakukan usaha included dalamnya harus juga izin, berarti izin itu melekat kepada atau izin semestinya disamakan atau melekat pada korporasi yang bersangkutan karena izin pengelolaan limbah itu ada batas waktu tertentu, maka batas waktu itulah menurut ahli yang menentukan kapan dia boleh dan kapan tidak. sebagai upaya untuk kehati hatian karena produk limbah itu tadi ancamannya sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi dan ahli juga menyampaikan sifat bahaya dari perbuatan tersebut atau limbah tersebut, maka jauh hari sebelum dia habis waktunya, memang harus ada keharusan untuk mengurus izin atau melakukan perpanjangan izin dengan maksud dan tujuan adalah pada saat dia habis masa berlakunya, maka secara automatically karena izin itu sudah diurus berarti pada saat dia habis, maka dia dapat berlanjut. kedua, memang ada kemungkinan kemungkinan yang terjadi karena dalam suatu konteks ini ada kaidah hukum. kaidah hukum yang pertama adalah kewajiban untuk mengolah limbah dan kaidah kaidah hukum yang kedua adalah kewajiban untuk memperoleh izin, maka situ harus diperhatikan karena terjadi dua benturan dalam satu konteks ini. atau sesungguhnya dua kewajiban hukum yang semestinya dilakukan secara bersamaan yakni adalah wajib mengolah limbah adalah kewajiban wajib memperoleh izin adalah kewajiban sebagai hikmat semestinya dalam satu konteks pengurusan perpanjangan izin itu dilakukan sebelum masa habis perizinan tersebut. baru ketika masa perizinan itu habis, dapat secara automatically berlaku. ada kemungkinan terjadi memang dalam suatu perkembangan sebut saja itu suatu proses. sesungguhnya ada kemungkinan juga terjadi antara izin dengan izin lantas bagaimana? kalau kita pakai prinsip tadkan, antara izin dengan izin adalah sesungguhnya izin hanya belum diterbitkan atau masih dalam pengurusan. artinya antara izin dengan izin situ ada ruang kosong, berarti dari bahasa hukum administrasi, ruang kosong itu juga tidak melahirkan hak hukum secara automatically. sama artinya seseorang itu habis masa surat izin mengemudi, sedang diurus pengadilan maaf diurus samgat begitu, maka pada saat dia habis sedang mengurus. ketika dia mengendarai kendaraan, itu tetap juga tidak bisa menunjukkan surat izin yang bersangkutan. disinilah yang ahli sebut sebagai antara izin dengan izin itu tidak masuk bagian daripada ruang terkait dengan norma ini. menurut ahli, itu ruang kebijakan lapangan. maksud ahli begini, kalau misalnya ada suatu kewajiban itu dilaksanakan dan itu memang benar sedang melakukan pengurusan dan dari ada jeda ruang kosong tadi, maka sinilah namanya ruang untuk mengambil kebijakan yang bijaksana mungkin. mengingat kalau misalnya itu pengolah limbah misalnya suatu perusahaan itu sangat urgent dalam konteks kebutuhan masyarakat. haruslah misalnya saja usaha usaha yang tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak. kemudian izinnya habis, apakah dia harus berhenti total sampai situ, sampai izinnya keluar? karena apa? produk limbah tadi sudah ahli sampaikan. automatically akan melahirkan limbah b3, itu artinya apa? tidak dapat isotop. tetapi kalau produknya berarti kalau tidak mengolah limbah berarti dia melakukan tindak pidana. itu artinya seluruh usaha itu harus isotop berhenti pada situ. ruang bijaksana adalah mempertimbangkan antara kepentingan publik, kepentingan proses perizinan, dan juga kepentingan kepentingan yang lain dalam satu konteks hukum yang tadi ahli sebut hukum administrasi. itulah menurut ahli ruang bijaksananya ada situ. hukum ditegakkan adalah untuk menegakkan aturan hukum tertib hukum tetapi dan juga keadilan. tetapi balik dua dua hukum dan kepastian hukum dan juga keadilan, situlah pentingnya keterlibatan manusia yang ahli sebut sebagai ruang bijaksana. maka dalam penegakan hukum, bukan hanya otak saja yang harus bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan hanya hukum saja berdasarkan kepastian hukum, tetapi juga perasaan hati nurani orang yang membuat dia sebagai aparat penegak hukum yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: kedudukan hukum atau legal standing pemohon. mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon, dpr berpandangan bahwa pemohon harus dapat membuktikan terlebih d.legal standing atau tidak sebagaimana yang diaturbahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut. pengelolaan limbah perlu dilakukan dengan secara benar, baik, dan serius, mengingat limbah memiliki karakteristik yang, benar,,ib dilakukan dengan pendekatan prinsip kehati hatian atau precautionary principles, yaitu melalui penerapan instrumen perizinan diterapkan untuk memastikan pengendalian pada setiap simpul pengelolaan limbah b3, yaitu melalui dalam rangka pengendali,an yang berlaku,bertentangan dengan undang undang dasar yang pada pokoknya mempersoalkan mekanisme perizinan dalam pengelolaan limbah b3, dpr memberikan keterangan sebagai berikut, maka, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan atau menimbun limbah untukb3, undangan guna menjamin lingkungan hidup tidak terganggu. oleh karena itu, tidak mungkin suatu usaha dan atau kegiatan pengelolaan limbah dapat dilakukan sebelum terbitnya izin lingkunganplh. mekanisme perizinan dalam pengelolaan limbah mempunyai fungsi yuridis preventif dan fungsi pengendalian. fungsi yuridis preventif, yaitu yang dilakukan dengan mencantumkan norma larangan dan norma perintah yang dilekatkan kepada , maupun perundang undangan, sehingga tercerah dari pelanggaran hukum. sedangkan fungsi pengendalian izin, yaitumengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin. oleh karena itu, dpr berpandangan cukup beralasan apabila dalam ketentuan guo harus mengatur bagi pengelola limbah dalam usaha dan atau kegiatannya harus memperoleh izin dari menteri, gubernur, bupati walikota sesuai dengan kewenangannya. dengan tujuan agar pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melaksanakan kewajibannya dalamterhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa keberadaan kata dapat dalam undang undang plh menciptakan ketidakpastian karena membuka kemungkinan penegakan hukum terpadu,dalam hal ini, dpr memberi keterangan sebagai berikut. undang undang plh merupakan suatu sistem penegakan hukum satu atap yang dikenal dengan one roof and enforcement system rec). penegakan hukum pidana terpadu atau integrated criminal justice system, sebenarnya sudah lebih dahulu dikenal sebagai konsepsi penyelenggaraan peradilan pidana. sistemik yang merupakan wujud interaksi penegakan hukum dengan melibatkan komponen aparat penegak secara berkesinambungan, saling memengaruhi, adanya sinkronisasi gerak aparatur penegak hukum dalam mewujudkan sebuah proses peradilan, pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan, dan berdaya guna. bentuk kerja sama antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik polri berupa bantuan personil dalam rangka eksekusi putusan, bantuan laboratorium lingkungan, dan atau ahli sisi lain polri sebagai koordinator pengawas, penyidik pegawai negeri sipil memberikan bantuan dalam bentuk laboratorium forensik, identifikasi, dan psikologi, bantuan personil penyidik, bantuan peralatan, upaya paksa, penitipan tahanan, serta pengamanan barang bukti maupun tersangka, dan atau terdakwa dan bentuk kerja sama dengan aksa menyangkut asistensi,penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan sebagaimana maksud atas,peri kehidupan masa sekarang maupun masa depan dapat kita nikmati untuk kita, maupun generasi mendatang, perluasan alat buktihidupselanjutnya terhadap kata dapat dalam penulisan undang undang guo, dprlembaga (vide angka lampiran undang undang undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan),dak pidana lingkungan hidup, baik melalui penanganan terpadu maupun dengan masing masing instansi. penegak hukum lainnya yang mempunyai kewenangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku undang undang nomor tahun tentang kepolisian dan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia). menimbang bahwa pemohon dan presiden: yang menyatakajuncto yang menyatakan, , yangplh.plh, yang menyulitkan penghasil limbah untuk mengolah limbah sebelum adanya izin, akan.: lebih lanjut, dalam tingkat penyidikan maupun persidangan perkara proyek bioremediasi, pemohon telah menghadirkan bukti berupa berita acara presentasi mengenai pengelolaan tanah terkontaminasi sbf minas) (bukti tertanggal mei berita acara pengawasan (bukti tertanggal juni dan berita acara verifikasi lapangan tertanggal november tentang proses perpanjangan izin pengelolaan limbah atas nama pt. cpi (bukti yang ditandatangani oleh sdr. adenina dari kementerian lingkungan hidup klh) yang menunjukan bahwa pihak klh sebagai regulator telah mengetahuibahkan pada butir bagian saran dan tindak lanjut berita acara verifikasi lapangan tertanggal november dinyatakan: "proses operasi bioremediasi dapat dilakukan pada saat perpanjangan izin operation sbf sedang diproses klh . pernyataan ini dapat diartikan sebagai persetujuan dari pihak regulator dalam hal ini klh atas pengelolaan limbahadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan bawah koordinasi mentertelah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut oleh kejaksaan serta diputus bersalah pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan negeri jakarta pusat karena dituduh telah melanggar ketentuan dalamlingkungan hidup yang baik dan sehat dengan berlakunya juncto dankedua guo, pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia yang bekerja sebagai general manager sumatera light south pada pt. chevron pacific indonesia, dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, menurut pemohon norma yang terkandung dalam juncto mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah namun sisi lain mengatur bahwa penghasil limbah diwajibola limbah yang dihasilkan tersebut dengan ancaman sanksi pidana jika tidak melakukannya. menurut pemohon, keberadaan dua norma yang bersifat kontradiktif tersebut dapat menciptakan situasi dimana penghasil limbah yang belum memiliki izin mengolah limbah karena izin pengolahan tersebut sedang diurus kepanjangannya instansi terkait terpaksa mengolah limbah tersebut karena ada ancaman pidana berdasarkan junctotersebuthevron pacific indonesiaselain itu,yang menyulitkan penghasil limbah untuk mengolah limbah sebelum adanya izin, akan. oleh karena itu, menurut pemohon, kedua guo telah merugikan hak konstitusional pemohonjuncto dan terhadap uud dengan alasan alasan, pada pokoknya sebagai berikut: junctoyang bersifat mutlaknamun karena penghasil limbah tersebut belum ,uud sisi lain,bahwa keberadaan kata dapat" dalamadar slogan tanpa pelaksanaan karena kata dapat'ianya kata dapat dalam dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: (ii) asas ketertiban d,p 12g serta saksidanselengkapnya termuat dalam duduk perkara, i3. menimbang terhadap permohonan pemohon, presiden telah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal apriluntuk membuktikan bantuannya presiden telah mengajukan,yatakan bahwadan keterangan dewan perwakilan rakyat, bukti bukti surat dari pemohon, keterangan saksi dan ahli dari pemohon dan presiden, kesimpulan tertulis dari pemohon dan presiden, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3. menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan pemohon mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun b3) yang terkait dengan kesehatan lingkungan hidup dalam rangka kesejahteraan sebagai salah satu cita negara, yaitu cita negara kesejahterabahwa berdasarkan, pembentuk negara meletakkan kesejahteraan umum sebagai fungsi negara yang penting dan mendasar. hal tersebut terkait dengan pahit setimnya kehidupan dalam penjajahan yang menjadi latar belakang sejarah, yang dinyatakan sebagai keadaan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak berperikeadilan alinea pertama pembukaan uud oleh karena itu, negara yang diperjuangkan adalah negara yang. demikianlah cita negara yang diperjuangkan dan dibentuk oleh pejuang dan pembentuk negara yang dalam perspektif ketatanegaraan adalah sebagai kaidah negara yang fundamental. bahwa negara dengan cita yang demikian setelah terbentuk kemudian terlaris dari generasi generasi. oleh karena itu, sebagai warisan sejarah negara dengan cita yang demikiandoman dalam rangka membangun kesejahteraan bangsa, menghadapi dinamika perjalanan sejarahnya masa depan. bahwa dalam kamus besar bahasa indonesia kesejahteraan diartikan sebagai hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman, atau yang lebih spesifik lagi, kesejahteraan jiwa berarti kesehatan jiwa. sementara itu, kata sejahtera, sebagai asal kata kesejahteraan, berarti aman sentosa dan makmur atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan). terkaitdan sebagainya. adapun rincian fungsi negara, antara lain, bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara haruslah dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat uud dan untuk hal tersebut harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan uud dan sebagainya. bahwa pembentukan sebagai pelaksanaan dari perintah konstitusional mempertimbangkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. namun demikian, selain b3), yang apabila dibuang dalam media lingkungan hidup dapatmenyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan,bangkan upaya pengendalian dampak, baik secara preventif, preventif, maupun represif. bahwahusus mengenai penegakan hukum pidana dalam undang undang ini memperkenalkan ancaman pidana2009j, i3. menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma, bahwa pengelolaan limbah wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam yangoleh pt. cpi, perusahaan mana pemohon bekerja, untuk menjalankan kewajibannya mengelola limbah sebagaimana disyaratkan oleh plh. namun penyidik dan penuntut umum dari kejaksaan mengabaikan sikap klh sebagai regulator yang tidak mempermasalahkanjika pada saat verifikasi lapangan dilakukan pihak klh melarang dilanjutkannya proyek bioremediasi tersebut tentunya pemohon akan meminta penghentian proyek bioremediasi tersebut pt. cpi. namun karena persetujuan pihak regulator tersebut dan ketentuan plh (dengan ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam plh) yang mewajibkan pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh pt. cpi maka pemohon tetap menjalankan proyek bioremediasi tersebut yang kemudian berujung pada dibidangnya pemohon dalam perkara nomor pid. sus pn.jkt.pst (vide bukti diadakannya sikap regulator dalam hal ini klh yang berujung pada dibidangnya pemohon merupakan bukti pemahaman yang berbeda antara regulator dan penegak hukum dan hal ini dimungkinkan karena ketentuan plh yang mengatur mengenai penegakan hukum terpadu bawah koordinasi menteri sebagai regulator bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dirumuskan secara tepat (sebagaimana diuraikan pada bagian pokok perkara permohonan ini) sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda mengenai peranan regulator dalam koordinasi penegakan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan hidup. rumusan plh tersebut jelas bertentangan dengan hak konstitusional pemohon atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adi sebagaimana diatur dalam uud berdasarkan hal hal tersebut atas, dan dengan merujuk pada putusan nomor puu iii dan nomor puu v maka pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini karena, bahwa penghasil limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam pemohon mendalilkan, sebagai perusahaan penghasil limbah telah melakukan kewajiban pengelolaan limbah tersebut sebagaimana dimaksud dan untuk itu pemohon melaksanakan kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam dengan mengurus izin atau perpanjangan izin. pemohon mendalilkan kedua dalam tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud dalam uud pada saat pemohon sedang mengurus izin atau perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang undangan dan pemohon melakukan kewajiban pengelolaan limbah, akan tetapi terhadap pemohon diperlakukan sebagai pengelola limbah yang tanpa izin sebagaimana dimaksud sehingga pemohon terancam pidana berdasarkan tersebut (vide permohonan angka dan angka halaman selain itu, pemohon juga mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma yang dimuat dalam bahwa penegakan hukum terpadu terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap merupakan pilihan kebijakan penegak hukum sebagaimana termuat pada kata dapat dan frasa tindak pidana lingkungan hidup dalam pemohon mendalilkan dengan adanya norma tersebut menjadikan peluang penegak hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap berjalan sendiri sendiri, sehingga mengabaikan semangat untuk melakukan penegakan hukum secara terpadu bawah koordinasi menteri lingkungan hidup. dengan demikian, tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud uud (vide permohonan angka angka halamanlimbah b3, sebagaimana dipertimbangkan atas adalah limbah yang dihasilkan oleh industri yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (b3), yang apabila dibuang dalam media lingkungan hidupngancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. oleh karena itu, upaya pengendalian dampak tersebut, baik secara preemptif, preventif, maupun represif harus dikembangkan secara terus menerus seiring dengan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa yang juga dilaksanakan secara terus menerus. sejalan dengan itu maka ketentuan bahwa industri penghasil limbah wajib melakukan pengelolaan dan untuk itu wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah tepat secara konstitusional, karena alasan tersebut atas. hal tersebut mengandung makna bahwa oleh karena limbah berdampak maka pengelolaan limbah dilarang dan hanya yang mendapat izin negara atau pemerintah yang diperbolehkan melakukan pengelolaan limbah tersebut. menurut mahkamah, bahwa izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya. upaya dan strategi dimaksud dilakukan dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apa pun tehadap objek hukum dimaksud. izin diberikan kepada pihak tertentu setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan disertai syarat syarat yang ditentukan. permohonan tersebut kemudian dinilai dan dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang. manakala permohonan dan syarat syaratnya telah memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang undangan maka permohonan dikabulkan dan izin diberikan, dalamnya ditentukan pula adanya syarat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. syarat syarat yang terakhir tersebut sesungguhnya merupakan hal atau kegiatan guna mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara. oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya syarat syarat tersebut tidak diselenggarakan dengan sebaik baiknya, negara dapat mencabut izin tersebut atau apabila dalamnya terdapat unsur kriminal maka selain dicabutnya izin, negara dapat mendidik, menuntut, bahkan menjatuhkan pidana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tersedia menurut hukum. dengan demikian, secara hukum dengan instrumen izin tersebut negara masih memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap objek hukumnya dan dengan demikian pula maka fungsi pengendalian negaryang dilakukan terhadap objek dimaksud secara rasional diharapkan dapat berlangsung secara efektif. oleh karena itu, sepanjang mengenai kewajiban pengelolaan limbah bagi yang menghasilkannya dan kewajiban pengelolaan limbah dengan mendapatkan izin adalah wajar dan semestinya. namun demikian, permasalahannya adalah apakah orang atau subjek hukum penghasil limbah yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin pengelolaan limbah secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat melakukan pengelolaan limbah b3. terhadap permasalahan tersebut, menurut mahkamah, bahwa untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah b3. adapun untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dangan peraturan perundang undangan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin. apalagi terlambat keluarnya izin tersebut bukan karena faktor kesalahan dari pihak yang mengajukan perpanjangan izin maka tidak layak pemohon diperlakukan sama dengan subjek hukum yang tidak memiliki izin sama sekali. walaupun demikian tidak berarti subjek hukum tersebut boleh melepaskan kewajibannya untuk terus mengurus perpanjangan izinnya. terlebih lagi apabila hasil pengawasan terakhir oleh instansi atau pejabat yang berwenang setelah izin tersebut berakhir tidak terdapat pelanggaran terhadap syarat syarat pengelolaan limbah yang ditentukan dalam pemberian izin. pertimbangan lain terkait dengan anggapan hukum demikian adalah karena keadaan tersebut adalah keadaan transisional, izin yang baru belum terbit dan izin lama secara formal telah tidak berlaku adalah suatu keadaan anomali, padahal terkait dengan objek hukum dalam permasalahan tersebut adalah limbah b3, limbah yang dapat berdampak buruk dansamping itu, karena subjek hukum tersebut adalah juga yang memproduksi limbah maka menurut hukum adalah kewajibannya untuk mengelola limbah yang apabila tidak dilakukan akan dapat merusak kelestadan dapat diancam dengan pidana. apabila pengelolaan limbah tersebut dihentikan dampaknya akan sungguh sungguh menjadi realitas yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan negara. hal tersebut benar benar akan menjadi permasalahan serius apabila tidak segera terbitnya izin pengelolaannya justru karena lambatnya birokrasi pemerintahan. berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian konstitusionalitas beralasan menurut hukum dan harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan bawah ini,center?. pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya kata dapat' koordinasi penegakan hukum tersebut menjadi suatu kebijakan pilihan, sehingga dalam praktiknya berjalan sendiri sendiri. selain itu, pemohon mengajukan permohonan konstitusionalitas norma yang menjadi materi muatan pada frasa tindak pidana lingkungan hidup , yang seharusnya termasuk tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap supaya sesuai dengan semangat bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya sebagaimana dipertimbangkan atasadalah suatu keharusan. oleh karena itu, antara lain, dalam penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum pidana debahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal, karena dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, maupun pidananggaran tersebut juga terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan oleh uud oleh karena itu, koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya. keniscayaan koordinasi tersebut didasarkan pada fakta tentang dampak buruk limbah sebagaimana dipertimbangkan atas. menggeneralisasi pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai suatu kejahatan juga sebagai tindakan ketidakadilan. untuk itu forum koordinasi memastikan kategori pelanggaran terhadap hukum lingkungan tersebut. dengan koordinasi, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dapat dihindari dan bersamaan dengan itu terdapat peluang untuk mewujudkannya. berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan pengujian konstitusionalitas norma dalam beralasan menurut hukum, yaitu mengenai norma yang terdapat dalam kata dapat , i3.20j menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai frasa tindak pidana lingkungan hidup , menurut mahkamah, tindak pidana yang bersumber dari tidak saja tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana korupsi seperti kasus yang dimohonkan oleh pemohon (vide: permohonan pemohon angka halaman mahkamah menilai tujuan dari hukum acara pidana, antara lain, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak hak asasi warga negara dari kesewenang wenangan negara dalam penegakan hukum. oleh karena penegakan hukum terpadu yang diatur dalam undang undang guo hanya terhadap tindak pidana lingkungan hidup, padahal dapat saja tindak pidana lain, seperti tindak pidana korupsi, terjadi sebagai akibat pelanggaran terhadap maka adalah tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lainnya. oleh karena itu, frasa tindak pidana lingkungan hidup dalam guo harus dimaknai sebagaimana amar putusan bawah in,dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, masing masing sebagai anggota, pada hari senin, tanggal dua puluh tujdan presiden atau yang mewakili,tersebut telah dirugikan dengan berlakunya sejumlah dalam plh yang diuji melalui permohonan ini, hak konstitusional pemohon dan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat potensial dirugikan sebagaimana dijamin oleh uud dengan berlakunya sejumlah dalam plh yang diujipemberlakuan dan plh yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan pemohon didakwa dan dan diputus bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada jakarta pusat,plhpotensial merugikan hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat" sebagaimana diberikan oleh uud dan uud telah dirugikan karena pemohon telah didakwa dan diputus bersalah karena pemberlakuan dalam plh tersebut: jika permohonan ini dikabulkan maka jelas dalam plhkara izin mengolah limbah plh mengatur: setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya . plh mengatur:. rp1. (satu miliar rupiah) dan paling banyak rp3. (tiga miliar rupiah) . juncto plh mewajibkan penghasil limbah untuk mengelola limbah yang dihasilkannya dengan ancaman pidana bagi penghasil limbah yang tidak mengelola limbah yang dihasilkannya tersebut. sisi lain, plh mengaturplh mengatur:juncto plhplh yang bersifat mutlak pastiplh. namun karena penghasil limbah tersebut belum.plh.', sebagaimana dimaksud oleh pasal uud sisi lain, plhsebagai contoh, berdasarkan keputusan menteri negara lingkungan hidup. minyak bumi secara biologis kepmen (bukti maka tidak mungkin pihak lain sebagaimana dimaksud dalam plh izin mengelola limbah berupa, dalam hal ini limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi, karena pihak lain tersebut tidak mungkin memenuhi persyaratan persyaratan pemberian izin sebagaimana diatur dalam dan lampiran kepmen serta peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (bukti karena misalnya pihak lain tersebut tidak mungkin memiliki izin lokasi karena izin lokasi hanya dimiliki oleh perusahan penghasil limbah minyak bumi. dan kementerian lingkungan hidup tidak pernah memberikan izin kegiatan bioremediasi untuk mengolah limbah minyak bumi kepada pihak lain selain perusahaan yang menghasilkan limbah minyak bumi. dengan kata lain secara teknis dan perizinan, hanya penghasil limbah yang mungkin diberi izin untuk mengolah limbah minyak bumi tersebut. berdasarkan hal hal tersebut atas maka terbukti bahwa juncto plh bertentangan dengselain bertentangan dengan uud rumusan juncto plh juga tidak sesuai dengan asas pengayoman sebagaimana dimaksud dalam huruf (dan penjelasannya) undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan pembentukan puw ) yang menyatak . namun rumusan juncto plh dihubungkan dengan dan juncto plh bukannya menciptakan ketenteraman dalam masyarakat, justru menciptakan keresahan dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat penghasil limbah yang beritikad baik mengelola limbah yang dihasilkan namun terancam pidana berdasarkan juncto plh. lebih lanjut, juncto plh yang mutlak mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah dargaturjuncto plh yang bersifat mutlak tersebut dapat menciptakan kondisi lingkungan hidup yang tercemar karena limbah yang dihasilkan tidak dapat diolah karena penghasil limbah belum memiliki izin mengelola limbah. namun pihak lain sebagaimana dimaksud plh yang diharapkan dapat menjadi pengelola secara teknis dan perijinan tidak dapat menjadi pengelola limbah b3. situasi dilewati ini terjadi karena ketentuan juncto plh yang bersifat mutlak dan kemukakan penerapan juncto plh tersebut telah bertentangan dengan uud yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat . namun jika mahkamah berpendapat bahwa keberadaan juncto plh masih diperlukan untuk menjamin bahwa pengelolaan limbah tertentu yang secara teknis maupun perizinan memungkinkan untuk dilakukan oleh pihak lain yang telah memenuhi syarat atau kualifikasi tertentu maka mohon kiranya mahkamah dapatplh tidak konstitusional bersyarat (conditional unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa sanksi pidana sebagaimana diatur dalamegakan hukum terpadu plh menyatakan:penegakan hukum terpadu yang sifatnya lintas instansi dan kewenangan ini sangat penting untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup karena dilakukan melalui koordinasi antara regulator dalam hal ini menteri lingkungan hidup dan penyidik serta penuntut umum. selain memudahkan koordinasi untuk menjamin kelancaran penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, penegakan hukum terpadu juga dapat membangun pemahaman yang sama pada semua instansi yang terlibat dalam menangani kasus lingkungan hidup. namun, keberadaan kata dapat dalam plhedar slogan tanpa pelaksanaan karena kata dapatplh(yanya kata dapat' dalam plh dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. selanjutnya, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dalam penegakan hukum maka pemahaman yang sama antara berbagai instansi pemerintah dalam hal ini menteri dan aparat penegak hukum maka konsep penegakan hukum terpadu juga harus diterapkan pada penyidikan tindak pidana lain yang bersumber dari tindak pidana lingkungan hidup, misalnya tindak pidana korupsi yang salah satu unsur penting yang harus dibuktikan adalah unsur melawan hukum yang dalam kaitannya dengan permohonan ini adalah unsur meidang lingkungan hidup. oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud maka sudah seyogianya mahkamah memaknai frasa tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam plh adalah termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang undang ini misalnya tindak pidana korupsiplh di, (ii) asas ketertiban dan kepastian hukum. berdasarkan uraian atas pemohon memohon agar setelah putusan mahkamah dalam perkara ini maka plh akan dibaca sebagai berikut: dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup (dan tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggardan pekerja mpr, rumusan untuk mencantumkan hak atas lingkungan hidup yang baik dalam uud diusulkan untuk dimasukkan dalam uud dari buku ini dikemukakan bahwa menurut prof. bagi manan, undang undang dasar belanda telah mencantumkan tentang lingkungan termasuk kelompok bab hak asasi manusia (vide naskah komprehensif perubahan uud buku viii, edisi revisi, sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, hal dalam pembahasan terhadap uud ini, hanif muslim dari f kb dicatat termasuk salah seorang yang menyetujui rumusan bahwa lingkungan hidup yang sehat itu sebagai bagian dari hak asasi manusia (vide ibid, hal dasar pembahasan ini sebagaimana disampaikan oleh hamdan zelda (vide ibid, hal pemimpin rapat komiserumusan pengaturan mengenai hak asasi manusia yang diputuskan dalam rapat paripurna mpr ri ke agustus kewajiban untuk menjaga bumi dari kerusakan lingkungan telah diperintahkan oleh semua agama salami. bahkan kepada orang melakukan kebaikan terhadap bumi dijamin akan mendapat imbalan kebaikan dan rahmat dari tuhan yang mahakuasa. dalam menjaga bumi dari kerusakan ini harus digunakan akal dan pikiran dan tentu saja harus tetap menggunakan teknologi yang bersahabat dengan alam. secara khusus untuk kegiatan yang menghasilkan limbah minyak bumi sangat dianjurkan untuk menggunakan mikroba yang ada dan berasal dari tanah yang tercemar, atau yang biasa dikenal dengan nama bakteri indigenous. kesadaran dari pemerintah untuk menjaga lingkungan, termasuk mempertahankan agar lingkungan tidak tercemar, bukanlah merupakan hal yang baru bagi pemerintah indonesia. sebagaimana dicatat dalam sejarah kementerian lingkungan hidup, bahwa sejak tahun untuk pertamakali dilakukan seminar pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan nasional oleh universitas pajajaran bandung. seminar itu membahas pengaturan hukum masalah lingkungan manusia: beberapa pikiran dan sarini)onklusi berdasarkan seluruh uraian atas dapat disimpulkan: mahkamah berwenang mengadili dan memutus permohonan ini. pemohon mempunyai legal standing untuk memohon pengujian plhdan uud oleh karena itu pemohon memohon kepada mahkamah untukkata dapat pada plfrasa tindak pidana lingkungan hidup dalam plh harus dimaknai termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang undang ini , dengmenyatakan kata dapat pada plh bertentangan dengan uud dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. menyatakan frasa tindak pidana lingkungan hidup dalam plh tidak konstitusional bersyarat (conditional unconstitutional) 2g, sebagai berikut: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupjkt.pst) atas nama bachtiar abdul fatah bukti fotokopi risalah rapat antara cpi dengan klhngawasan bipedal provinsi riau tanggal juni bukti fotokopi berita acara verifikasi lapangan klh dan notulensi verifikasi lapangan perizinan limbah b3, tanggal november siak riau bukti fotokopi keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor tahun tentang tata bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan limbah bahan berbahasa dan beracun bukti p 9a fotokopi kepmen nomor tahun tentang izin pengelolaan tanah terkontaminasi minyak secara biologis situ lokasi minas bukti p 9b fotokopi permohonan perpanjangan izin operasi fasilitas sbf lapangan minas nomor rbi rumbai, februari bukti p 10a fotokopi kepmen nomor tahun tentang izin pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis situ lokasi katadata bukti p 10b fotokopi permohonan perpanjangan izin operasi fasilitas sbf kotabaru nomor rbi rumbai tanggal februari bukti fotokopi kepmen nomor tahun tentang izin pengolahan limbah menggunakan fasilitas sbf pt.cpi sls dan sln tanggal april bukti p 12a fotokopi risalah rapat chevron dan klh selasa kamis, april hotel salak bogor bukti p 12b fotokopi risalah rapat chevron dengan klh rabu, desember hotel aston bogor bukti p 12c fotokopi proper merah periode sls bukti p 12d fotokopi proper biru periode sls bukti p 12e fotokopi proper biru periode sls bukti p 12f fotokopi sertifikat proper kepada cpi slnas dan kitabatake) bukti p 12g fotokopi berita acara pemulihan lahan terkontaminasi limbah cpi dengan klh bogor, juli selain itu, pemohon juga mengajukan seorang saksi yang bernamawahyu sudarto saksi telah bekerja perusahaan chevron atau called selama tahun. awalnya bekerja sebagai ahli perminyakan, kemudian berpindah berbagai tempat dan juga posisi. pada tahun saksi ditunjuk sebagai general manager health and farm and safety has), bagian kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan lindung lingkungan untuk membawahi secara fungsional organisasi kesehatan, keselamatan, dan lindung lingkungan chevron pacific indonesia tahun saksi dipindahkan bekerja sebagai general manager operation untuk sumatera light salt, berkedudukan minas dan selain operasi produksi perminyakan, organisasi yang saksi pimpin juga mengoperasikan berbagai alat perlindungan atau fungsi perlindungan lingkungan, antaranya ada beberapa soil bioremediation facility sbf) yang dioperasikan. saat ini saksi sudah berpindah tugas lagi, berkedudukan juga operation and maintenance. namun, pada kurun sampai beberapa bulan lalu, memang saksi terlibat cukup dekat dengan isu isu yang berkembang dalam lingkungan dan secara langsung juga terlibat dalam pembicaraan mengenai kasus perlindungan lingkungan ini. bahwa proses bioremediasi atau pemulihan lahan terkontaminasi minyak menggunakan bakteri, sudah dilakukan oleh chevron cukup lama atau called waktu itu. induk perusahaan chevron dan mexico dan memulainya sebenarnya pada tahun sudah cukup banyak yang dilakukan mulai dari tahun yaitu pertama, zaman sebelum banyak memakai mioperasi sampai saat ini banyak negara banyak yang memakai limbah minyak untuk bikin lokasi atau jalan. tahun dihentikan karena ada perintah dari kantor pusat kami untuk menghentikan. walaupun indonesia tidak terlarang dan baru terlarang tahun tahun sudah menghentikan dan melakukan penelitian untuk memediasi tanah tanah yang terkontaminasi dan penelitian tersebut dilakukan oleh pegawai perusahaan banyak yang ada minas saat itu dengan bantuan dari teknologi senter kantor pusat chevron amerika. penelitian mengerucut kepada bahwa pemakaian bioremediation menggunakan bakteri tempatan adalah hal yang paling bagus untuk remediasi minyak mentah yang terkontaminasi minyak mentah jenis ringan. untuk yang jenis berat karena called juga punya daerah yang menghasilkan minyak mentah jenis berat, bioremediation tidak berhasil. sampai saat ini belum ditemukan cara yang dapat menurunkan tph atau kandungan minyak dalam tanah kurang dari yang diharuskan oleh peraturan, yaitu dan penelitian tersebut mulai dari memanfaatkan sarana tempat seperti kotoran, pemupukannya, pemupukan kimia hingga ditemukan sebuah formula berdasarkan bantuan dari ahli, dari kantor pusat yang sudah punya panduan cara tersebut. penelitian bekerja sama dengan para ahli setempat, berbagai pihak dengan lapi itb institut teknologi bandung) juga ada kerja sama, juga dari para ahli dari migas, juga bekerja sama untuk mencari cara yang terbaik. penelitian tersebut menghasilkan sebuah proses yang didokumentasikan dalam sop sekitar tahun dan sop tersebut juga divalidasi oleh pihak pemerintah, oleh pihak pihak dari para ahli indonesia yang juga sudah didukung dengan proses yang bagus dan baku. bahkan, akhirnya kemudian ketika terbit peraturan pemerintah atau keputusan menteri nomor tahun chevron sudah beberapa tahun melakukan hal yang isinya selaras dengan hal tersebut. ada beberapa hal yang harus disamakan tetapi pada dasarnya, proses yang dilakukan memenuhi apa yang ada kepmen nomor tahun proses tersebut tentunya mengajukan perizinan untuk melakukan proses tersebut dan pertama kali mengajukan permohonannya adalah tahun mengajukan teknologi kepada bappeda dan saat ini, chevronbilan fasilitas proses atau yang disebut soil bioremediation facility tersebar sumatera. ada lima lapangan minas dan satu lapangan kota batak. antara tahun sampai awal tahun ini, lima dan satu itu bawah departemen yang saksi pimpin. kemudian, ada tiga departemen lain, satu mutiara, satu pematang dan prinsipnya sama, semuanya adalah soil bioremediation. jadi, tanah tanah yang terkontaminasi, baik itu karena operasi misalnya ada pipa pecah atau karena operasi masa lalu, mana zaman dulunya ada tanah terkontaminasi yang tidak dibersihkan. hal tersebut dikumpulkan dari berbagai titik dan chevron punya titik cukup banyak, ratusan titik yang terkontaminasi, sehingga semuanya diangkut secara berkala, diangkut pusat pusat pengolahan tersebut. pengangkatannya tentunya dengan jalan dikeruk karena ada belakangan dan tahun juga ada aturan pemerintah mengenai pembersihan. jadi, saat ini chevron mengikuti apa yang ada dalam peraturan tersebut untuk pembersihan, yaitu harus dikeruk dan lokasi yang dikeruk harus bersih, sama atau lebih bagus dari titik referensi atau titik luar daerah lokasi dan itu ikuti. dari sisi salah satu hal izin tersebut, chevron mengajukan tahun dan dapat izin sejak tahun sampai kemudian, izin tersebut mati pada tahun pada saat itu chevron tetap meneruskan karena selama izin tersebut tidak ada, sedang diperpanjang, maka mengajukan perpanjangan sebelum izin tersebut berhenti, dan dari pihak klh tetap melakukan pengawasan. jadi, chevron sama sama tahu bahwa izin itu sedang dalam proses, tetapi dalam proses pengawasan kepada kami, chevron merasa masih punya izin. pihak klh datang melakukan audit secara tahunan apa yang disebut audit proper dan pihak klh mengadakan kunjungan lapangan untuk verifikasi perizinan dan chevron juga melakukan pelaporan secara berkala setiap kuartal seperti kewajiban yang ada dalam izin yang berakhir chevron harus melakukan pelaporan secara kuartal dan hal tersebut tetap dilakukan setiap kuartal dan kebetulan kantor chevron tahun dan memasukkan pelaporan tersebut. jadi secara berkala ada laporkan kondisi tanah yang diproses, datangnya dari mana, prosesnya sampai tph berapa? karena dalam proses bioremediminggu harus mengukur tph, yaitu total petroleum hydrocarbon, yaitu kandungan minyak yang ada dalam tanah. secara teori dan secara faktual juga, setiap periode dapat dilihat bahwa ketika bakteri sudah bekerja dengan baik, tph nya akan menurun dan sbf siap dipanen ketika tph nya sudah lebih kurang dari dan ketika menjadi chevron kirim tempat apa yang disebut sebaran dan tidak berhenti situ, setelah sebaran pun selama tahun sesuai dengan izin punya kewajiban untuk melaporkan klh tiap bulan kondisi sebaran tersebut. karena sebaran tersebut tanah sebaran biasanya sekitar atau dan setelah tahun biasanya menurun menjadi chevron melakukan seperti ada izin sebelumnya dan pihak klh juga selalu mengadakan pengawasan yang sama. betul bahwa belakangan tahu izin sedang diperpanjang, tetapi pengawasan selalu berjalan. jadi klh selalu mengirim pejabat untuk melakukan verifikasi lapangan, chevron juga selalu mengirim laporan dan bahkan melakukan pertemuan pertemuan. secara administratif mungkin chevron tidak punya izin, tetapi secara teknikal pengawasannya sama. bahkan ketika proper tahun yang saksi terlibat langsung menangani, chevron sempat mendapat merah, dan bukan karena izinnya. merah adalah tidak memenuhi, bukan karena izinnya dan izinnya dianggap taat, tetapi dianggap kurang cepat menangani pembersihan lahan. tahun saksi banyak terlibat dengan pertemuan pertemuan dengan pejabat klh dan bicara berdasarkan data yang ada kurang cepat. tahun dengan persetujuan dari skk migas membangun fasilitas tambahan. saat ini ada fasilitas tambahan yang dibangun minas, supaya dapat memenuhi keinginan untuk mempercepat pengolahan tersebut. sementara untuk izin, jelas tertulis taat dan begitu juga proper proper tahun juga dianggap taat. ahli pemohon saudi isra ada dua masalah pokok konstitusionalitas norma undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dipersoalkan pemohon dalam perkara ini. pertama, kewajiban melakukan pengelolaan limbah yang disertai dengan kewajiban mendapatkanmbah. kedua, penegakan hukum terpadu lintas instansi dalam menangani dugaan tindak pidana lingkungan hidup. kedua persoalan norma tersebut bersentuhan dengan hak atas kepastian hukum setiap orang yang berhadapan dengan persoalan izin dan dituduh melakukan tindak pidana lingkungan hidup. oleh karena itu, sebelum menjelaskan dua pokok persoalan yang diajukan pemohon, terlebih dahulu perkenalkan ahli menerangkan ihwal maksud hak atas kepastian hukum yang dikehendaki oleh undang undang dasar meski undang undang dasar menegaskan bahwa indonesia merupakan negara hukum (rule law atau rechtsstaat) mana segala prasyarat negara hukum juga telah ditegaskan dalamnya. namun masih tetap muncul pertanyaan, bagaimana jaminan atas kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara diimplementasikan dalam pembuatan undang undang dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. selain itu, apa indikator yang dapat digunakan, hingga perlindungan. dan pemajuan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin konstitusi dapat diukur. apabila dibaca risalah risalah rapat badan pekerja mpr yang membahas dan mendiskusikan rancangan perubahan undang undang dasar tidak ditemukan adanya perdebatan atau diskusi tentang batasan atau definisi tentang kepastian hukum yang mereka maksud dalam rumusan undang undang dasar meski demikian, sepanjang yang dapat dilacak dari risalah risalah persidangan, dapat dimengerti bahwa kepastian hukum menjadi salah satu kata kunci yang hampir selalu disebut walau tidak didefinisikan secara jelas saat melakukan pembahasan materi sekitar hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, dan hak warga negara. kepastian hukum diimpikan sebagai sebuah cita cita yang ingin diwujudkan dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. sehubungan dengan hal itu, untuk memperjelas maksud kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar kiranya dapat dilakukan dengan mendekati secara konseptual (conceptual approach) mengikuti pendapat gustav radbruch. dia mengatakan, hukum memiliki tiga tujuan dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, mana tiga hal tersebut harus dicapai secara bersamaeh dipertentangkan. dalam hal ini, radbruch menyebutnya dengan tujuan hukum secara bersama sama. dari tiga tujuan dasar tersebut, kepastian hukum merupakan paling baru. menilik perkembangan tujuan tersebut, muncul sejak hukum mulai ditulis dan diposisikan. apabila dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum merupakan ide sekaligus tujuan hukum yang terakhir dirumuskan. sebagai sebuah rumusan ide hukum, ahmad ali menilai kepastian hukum berhubungan dengan empat makna. pertama, hukum positif. maksudnya ialah apa yang dimaksud oleh perundang undangan. kedua, hukum didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim seperti kemauan baik, kesopanan, dan segala macamnya. ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas, hingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, samping juga mudah untuk dijalankan. keempat, hukum positif itu tidak boleh sering berubah ubah. secara lebih sederhana, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai kondisi mana hukum diterapkan dengan kepastian yang jelas (clear). maknanya, hukum (baik norma maupun proses penegakan) terang dan jelas bagi setiap warga negara menghadapi proses hukum. pada saat bersamaan, kepastian hukum juga berarti bahwa proses hukum berlaku secara sama kepada siapa pun yang diduga melanggar hukum. selain itu, kepastian hukum juga menyangkut kepastian tindakan yang boleh atau tidak boleh diambil oleh aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum bagi setiap orang yang menghadapi tuduhan melanggar hukum. apakah makna kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimaksud oleh undang undang dasar sebagaimana dijelaskan atas telah diintroduksi dalam ketentuan undang undang nomor tahun khususnya pengaturan sebagaimana didalilkan pemohon, juncto undang undang nomor tahun dinilai menyimpang dari ketentuan undang undang dasar alasannya, ketentuan tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi orang yang menghasilkan limbah dalam mengelola limbah, ketika izinum atau sedang dalam pengurusan perpanjangan izin. selengkapnya, dua ketentuan itu dapat dibaca dalam dan kewajiban mendapatkan izin pengelolaan limbah sebagaimana termuat dalam ketentuan atas, merupakan kewajiban lanjutan dari kewajiban setiap orang menghasilkan limbah untuk melakukan pengelolaan limbah. artinya, ada dua kewajiban yang secara berturut turut dibebankan kepada setiap orang yang menghasilkan limbah, yaitu kewajiban melakukan pengelolaan limbah dan juga kewajiban untuk memiliki izin pengelolaan limbah, mana bagi mereka yang tidak melaksanakan kedua kewajiban dimaksud, yang bersangkutan dapat diancam dengan pidana. jika diamati lebih jauh dan saksama, pemenuhan kedua kewajiban tersebut berada pada dua kondisi yang berbeda. pemenuhan kewajiban pertama, yaitu sepenuhnya dapat dilaksanakan atas inisiatif orang yang menghasilkan limbah. sedangkan kewajiban kedua, tidak hanya terkait dengan iktikad baik dari penghasil limbah, melainkan juga terdapat peran pemerintah sebagai pemberi izin. walaupun berbeda kondisinya, undang undang nomor tahun tetap membebankan sepenuhnya akibat hukum yang timbul dari ketidakterpenuhan kewajiban kepada pihak penghasil limbah. hal itulah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penghasil limbah, sebab pemenuhan kewajiban yang pertama akan tergantung pada pemenuhan kewajiban kedua yang tidak sepenuhnya berada bawah kuasa penghasil limbah. kondisi ini tidak saja menghadirkan ketidakpastian hukum, melainkan juga menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi orang yang beritikad baik mengelola limbah, tetapi terganjal persoalan izin atau lambat dikeluarkan izin oleh pemerintah. dalam batas penalaran yang wajar, pembebanan kedua kewajiban tersebut secara berturut turut atau berbarengan dapat dibenarkan jikalau undang undang nomor tahun menentukan atau memberikan batas waktu bagi pemegang otoritas pemberi izin dalam mengeluarkan atau menerbitkan izin. artinya, pemerintah sebagai pemberi izin juga harus diberikan batasan yang jelas dalam menerbitkan izin pengelolaan limbah. sekiranya tidak demikian, artinya undang undang nomor tahun dapat dinilai telah melegalkan ketidakpastian dan ketidakadilan. sebab satu sisi, orang dibebani kewajiban disertai kewajiban memiliki izin, namun pada sisibulan kemudian universitas pajajaran mendirikan lembaga ekologi yang berdiri pada tahun dan berubah nama menjadi pusat penelitian sumberdaya alam dan lingkungan postal) tahun (vide http: hasil.unpad.ac.id ?p tentu situasi dan pembicaraan tentang lingkungan hidup ini tidak terlepas dari pertemuan, para pemimpin dunia menghadiri konferensi pbb mengenai lingkungan hidup stockholm, swedia pada juni dan ikut menandatangani kesepakatan untuk memperhatikan segi segi lingkungan dalam pembangunan. konferensi stockholm dengan motto hanya satu bumi itu menghasilkan deklarasi dan rekomendasi yang dapat dikelompokkan menjadi lima bidang utama yaitu permukiman, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran, pendidikan dan pembangunan. salah satu keputusan penting dari konferensi stockholm ialah didirikannya badan khusus dalam pbb untuk mengurusi permasalahan lingkungan, yaitu united nations environmental programme, disingkat unep badan ini bermarkas besar nairobi kenya (vide sebagai tindak lanjutnya, berdasarkan keppres nomor tahun indonesia membentuk panitia interdepartemental yang disebut dengan panitia perumus dan rencana kerja bagi pemerintah bidang lingkungan hidup guna merumuskan dan mengembangkan rencana kerja bidang lingkungan hidup, merumuskan program kebijaksanaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam butir bab bhn dan bab replika (vide content&viewarticle &id <pmid &langen). kemudian pembangunan berkelanjutan ini diikuti oleh tap mpr (vide mas achmad santosa, s.h.,ll.m: good governance hukum lingkungan, ice, hal, wacana pembangunan berkelanjutan terus dikumandangkan, dan keseriusan pemerintah untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dan melaksanakan program kebijakan lingkungan hidup dengan diangkatnya menteri negara pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup men plh) dalam kabinet pembangunan iii dengan tugas pokok mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup berbagai instansi pusat maupun daerah, khususnya untuk mengembangkan segi segi lingkungan hidup dalam aspek pembangunebagai pihak pemberi izin, justru tidak diberi batas waktu dan sanksi yang jelas atas ketidakpastian proses izin yang dilakukan. selain itu, ketidakpastian dan ketidakadilan juga terjadi manakala kelalaian pemerintah dalam memproses permohonan izin pengelolaan limbah, justru ditanggung oleh penghasil limbah ketika hendak melaksanakan kewajiban mengelola limbah yang dihasilkan. begitu pula sebaliknya, pembebanan dua kewajiban atas tanpa diikuti dengan pembebanan kewajiban bagi pemerintah sebagai pemberi izin, tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut ukuran kepastian hukum yang adil sesuai dengan kehendak undang undang dasar bagaimanapun, sebagai pemegang sekaligus pelaksana kuasa pemerintahan negara, pemerintah potensial melakukan tindakan sewenang wenang. pada konteks pemberian izin ini, bisa saja pemerintah memperlambat, melalaikan, atau bahkan sama sekali tidak memproses pemberian izin pengelolaan limbah. dalam hal ini, undang undang nomor tidak mengatur konsekuensi hukum yang harus ditanggung, bilamana tindakan tersebut dilakukan pemerintah. yang ada hanyalah konsekuensi hukum bagi penghasil limbah saja. dalam hal ini, apa yang dimuat dalam undang undang nomor tahun membuka ruang terjadinya penyalahgunaan atau kesewenang wenangan seperti itu. untuk menghindarinya, hukum harus memberikan kepastian bagi setiap tindakan yang wajib dilakukan pemerintah. dalam hal ini, pemerintah wajib memproses permohonan izin dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang undang. jikalau undang undang nomor telah mengatur kewajiban atau pembatasan bagi otoritas pemberi izin dalam proses permohonan izin, barulah pembebanan kewajiban berlapis kepada setiap penghasil limbah dapat dibenarkan. pada faktanya, undang undang nomor tahun tidak mengatur hal itu. kewajiban dan sanksi disebabkan tidak atau mengelola limbah tanpa izin karena proses izin yang lama, hanya dibebankan kepada penghasil limbah. padahal, ada campur tangan pemberi izin yang juga harus dimintakan pertanggungjawabannya karena itu, dalam soal ini, norma undang undang nomor tahun terkait dengan pengelolaan limbah, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga ketidakapabila dihubungkan dengan empat makna kepastian hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketentuan menyebabkan sulit menghindari kekeliruan dalam pemakamannya. norma tersebut amat potensial menjadi istilah minang titian badakuak atau potensial menjadi jebakan bagi orang yang menghasilkan limbah. pada saat bersamaan, dalam hal norma tersebut diterapkan secara general atau umum, maka akan menjadi penghambat proses pemulihan lingkungan yang rusak akibat limbah yang dihasilkan. dalam logika begitu, agar kondisi ketidakpastian hukum dapat segera diakhiri sebagai penafsir konstitusi, dalam hal ini undang undang dasar mahkamah konstitusi, menurut ahli, dapat menyatakan dan undang undang nomor tahun tidak konstitusional bersyarat atau conditional unconstitutional, sesuai dengan yang dimohonkan oleh pemohon. selanjutnya, ahli akan menjelaskan tentang bagaimana seharusnya penegakan hukum terpadu lintas instansi dalam penanganan dugaan tindak pidana lingkungan yang diatur undang undang nomor tahun secara eksplisit, norma atas memberikan ruang untuk dilakukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, dengan atau tanpa melalui proses hukum terpadu. sebab kata dapat dalam ketentuan tersebut, berimplikasi terhadap longgarnya pilihan mekanisme yang ditempuh. dalam hal ini, semua tergantung pada institusi yang diberi wewenang untuk mendidik dugaan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu polri dan penyidik pegawai negeri sipil dari kementerian lingkungan hidup, atas tugas dan wewenang bidang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. longgarnya penggunaan mekanisme penegakan hukum terpadu akibat rumusan kata dapat, berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. sebab, rumusan seperti itu membuka kemungkinan penegakan hukum terpadu hanya sekadar norma tanpa pelaksanaan. kata dapat membuka peluang bagi aparat penegak hukum, baik penyidik, pegawai negeri sipil, kepolisian maupun kejaksaan, untuk jalan sendiri sendiri. pada akhirnya, pesan dan semangat undang undang nomor tahun agar penegakan hukum secara terpadu bawah koordinasi menteri lingkungan hidup menjadi teraba juga, dihubungkan dengan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana termaktub dalam undang undang nomor tahun penegakan hukum terpadu semestinya tidak hanya jadi pilihan atau alternatif, melainkan dijadikan sebagai prosedur baku yang harus diikuti, dalam arti proses penegakan hukum terpadu dalam konteks kejahatan lingkungan harus bersifat imperatif. untuk itu, kata dapat dalam ketentuan atas seharusnya ditiadakan, sehubungan dengan itu, ada beberapa pertimbangan yang perlu ahli sampaikan. pertama, undang undang nomor tahun dapat saja mengkriminalisasi tindakan yang bersifat administratif, seperti izin pengelolaan limbah. persoalan izin pengelolaan limbah merupakan wewenang kementerian lingkungan hidup, sedangkan kewajiban mengurusnya, ada pada pihak yang akan mengelola limbah. dalam konteks ini, jika terjadi dugaan tindak pidana pengelolaan limbah tanpa izin, seharusnya penyidik kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil, maupun kejaksaan, berkoordinasi dengan kementerian lingkungan hidup. sebab pembuktian ada atau tidaknya izin pengelolaan, mestinya bukan hanya berdasar pada dokumen izin yang dipegang oleh pengelola limbah, melainkan juga pada kementerian yang berwenang menerbitkan izin. dalam soal ini, kementerian lingkungan hidup dengan kewenangan yang dimiliki, mungkin saja memiliki pertimbangan pertimbangan tertentu, membiarkan proses pengelolaan limbah tetap berjalan, sekalipun perpanjangan izin belum diterbitkan. pada konteks itu, koordinasi dalam penegakan hukum pidana lingkungan menjadi wajib dilakukan. sebab, tanpa koordinasi orang yang diwajibkan mengelola limbah, tetapi masih dalam proses izin, akan kehilangan hak kepastian hukum. padahal, sangat mungkin maksud yang bersangkutan untuk mengelola limbah adalah untuk kepentingan terpenuhinya hak warga negara atas lingkungan yang sehat. kedua, undang undang nomor tahun mengatur bahwa yang berwenang untuk melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup adalah penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil. sedangkan yang berwenang melakukan penuntutan adalah kejaksaan. dalam hal ini, baik kepolisian, kementerian lingkungan hidup, maupun kejaksaan, semuanya adalah aparat penegak hukum yang berada bawah presiden dan mewakili negara untuk melaksanakan proses penyidibagi siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana lingkungan. sebagai sesama aparat pemerintah yang memiliki tugas penegakan hukum, pelaksanaan tugas semua instansi dimaksud harus dilakukan secara terkoordinasi. sebab, kebijakan yang diambil kementerian lingkungan hidup juga harus dipahami oleh penyidik yang berasal dari kepolisian dan dalam mendidik dugaan pidana lingkungan. hal ini diperlukan agar pemerintah betul betul solid dalam melaksanakan tugas penegakan hukum lingkungan. kesulitan itu dimaksud, samping untuk menjamin tetap dihormatinya hak atas kepastian hukum, juga diperlukan menjaga agar proses penegakan hukum lingkungan dilakukan secara terpadu atau terintegrasi, bukan parsial sesuai dengan selera masing masing. ketiga, kejahatan lingkungan memiliki karakteristik tersendiri. salah satunya, semua tindak pidana yang diatur dalam undang undang nomor termasuk masalah perizinan pengelolaan limbah, dikategorikan sebagai kejahatan. sementara persoalan izin pengelolaan limbah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, juga dihubungkan dengan kewenangan menteri lingkungan hidup, bukan hanya soal iktikad baik orang yang menghasilkan limbah. untuk itulah, kemudian proses penegakan hukum pidana lingkungan harus dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu. tujuannya, agar penyidikan yang dilakukan penyidik, sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh kementerian lingkungan hidup, terkait dengan pemberian izin. termasuk misalnya dalam kasus yang dihadapi oleh pemohon. berdasarkan pertimbangan atas, sudah selayaknya politik penegakan hukum pidana lingkungan diarahkan pada konsep penegakan hukum terpadu. karena itu, undang undang nomor tahun jangan lagi hanya dijadikan mekanisme penegakan hukum terpadu sebagai alternatif saja, melainkan harus ditetapkan sebagai prosedur baku dalam penegakan hukum pidana lingkungan. dengan demikian, permohonan agar frasa dapat dalam undang undang guo dinyatakan bertentangan memenuhi syarat untuk dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar norma undang undang nomor yang menyebabkan orang yang telah berupaya melakukan pengelolaan limbah demi tujuan keperluan memudihukum merupakan ketentuan yang jauh dari adil. bagaimana mungkin orang yang telah melakukan sesuatu demi kemaslahatan bersama, mesti diganjar dengan hukuman, hanya atas alasan yang bersifat administratif. seperti karena belum ada keluarnya perpanjangan izin, apabila norma dan kebijakan seperti ini terus dipertahankan, bagaimana mungkin mendorong sebanyak mungkin orang untuk peduli pada keselamatan lingkungan akibat limbah yang mereka hasilkan, pertama, adanya aturan yang didalilkan oleh pemohon sebagai hal yang kontradiktif pada undang undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni tentang kewajiban pengelolaan limbah yang disertai sanksi pidana dalam pelanggaran atas tidak dilakukannya hal tersebut, sedangkan pada saat yang sama, ada kewajiban juga untuk mendapatkan izin atas pengelolaan tersebut, yang mana menurut pemohon mendalilkan bahwa seakan akan melakukan hal yang diwajibkan tersebut tetap merupakan pelanggaran pidana ketika menyalahi hal hal mengenai izin. kedua, perihal adanya penegakan hukum terpadu dalam rezim undang undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni kata dapat yang dilakukan koordinasi antaranya instansi. adanya kata dapat tersebut menurut pemohon, telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada batasan antara kapan dilakukannya koordinasi penegakan hukum atas pelanggaran pidana lingkungan dengan kapan langsung ditegakkan tanpa dengan adanya koordinasi antarinstansi untuk penerapannya. yang paling inti dari permohonan ini berada pada model relasi antara negara dengan perusahaan swasta dalam kontrak yang dilakukan oleh negara dalam rangka menjalankan tugas negara seperti yang dijadikan dalam undang undang dasar tugas tersebut bahwa cabang cabang produksi bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. oleh karena negara tidak mampu melaksanakan semuanya secara langsung, maka negara melakukan kontrak dengan pihak lain untuk melaksanakan tugasdua inti permohonan yang didalilkan pemohon, maka harus dilihat secara detail dan jelas, perihal hal hal yang dimohonkan tersebut sebagai berikut: yang mengenai kegiatan untuk melakukan pembersihan lingkungan hidup dalam bentuk pengelolaan limbah lingkungan dan yang berkaitan dengan kewajiban untuk mendapatkan izin dalam melakukan pengelolaan limbah lingkungan, sepintas lalu, lagi lagi sepintas lalu, memang tidak serta merta dapat dikatakan berlaku kontradiktif. logika hukum antara relasi negara dengan pihak yang diberikan kontrak oleh negara untuk melaksanakan pengelolaan limbah lingkungan akibat kegiatan usahanya, dapat dijelaskan sebagai adanya kewajiban oleh negara bahwa perusahaan harus membersihkan lingkungan yang tercemar, lalu negara menetapkan standar standar bagi pelaksanaannya, sehingga standar tersebutlah yang dituangkan dalam bentuk perizinan pengelolaan limbah sebagaimana yang dimaksud dalam yang dipersoalkan oleh pemohon. artinya, kalau dilihat secara biasa, kelihatannya menjadi wajar jika ada kewajiban yang diiringi dengan adanya standar perizinan bagi pelaksanaan kewajiban oleh perusahaan pelaksana.ota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang, sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. yang artinya, penguasa memperkenankan orang untuk melakukannya, tindakan tindakan tersebut tidak semua orang diperkenankan, kecuali setelah memperoleh izin. hal ini dilakukan demi memerhatikan kepentingan umum yang juga harus menjadi bagian dari pengawasan oleh negara. logika hukum tersebut tercermin dari korelasi yang biasanya dicontohkan secara hukum, yakni pemilik kendaraan yang bermotor yang ingin mengendarai kendaraannya harus mendapatkan izizin mengemudi, yang syarat syarat untuk mendapatkannya ditetapkan oleh negara. tanpa surat izin tersebut, maka tidaklah diperkenankan untuk mengendarai kendaraan bermotor. bagi yang memperolehnya, maka diperkenankan untuk melakukannya. akan tetapi, logika hukum relasi antara pemilik kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi adalah logika hukum yang tidak tepat dikenakan pada konstelasi yang dimohonkan oleh pemohon. ada faktor yang sangat jauh membedakan, yakni adanya penekanan bahwa pelaksanaan berkewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah. artinya, ada unsur paksaan atau ada unsur kewajiban yang berbeda dengan pemilik kendaraan bermotor yang bersifat sukarela dan tidak ada paksaan dalam mengendarai kendaraan bermotornya. menarik untuk melihat pandangan s.j. fockema andrea yang menjelaskan bahwa izin sebagai suatu perkenaan atau izin dari pemerintah berdasarkan undang undang atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya, tidaklah dianggap sebagai hal hal yang sama sekali tidak dikehendaki. karenanya, adanya unsur paksaan pidana bagi yang tidak mempunyai izin, menjadi hal pembeda yang harus diperhatikan dengan saksama. apalagi, pada praktik pemberian izin ini seringkali tidaklah memiliki standar perlakuan yang sama dan seringkali berbeda beda, seperti yang terjadi pada kasus yang dijadikan legal standing oleh para pemohon, sehingga ada kondisi tidak sama untuk keadaan yang memang seharusnya berbeda beda. pada dasarnya, kondisi berbeda ini, itu dapat terjadi pada kondisi bahwa aturan mengatakan ada kewajiban yang mutlak untukakan tetapi, jalan keluar yang diberikan, yakni dapat dikatakan pada pihak ketiga dengan persyaratan yang dalam kasus tertentu sulit juga dilaksanakan oleh pihak ketika karena tidak mungkin memenuhi kondisi prasyarat yang diizinkan melalui periziada kondisi mana seseorang yang menghasilkan limbah, namun beritikad baik untuk mengelola limbah tersebut,limbah, tetapi tetap dikenakan hukuman menggunakan tersebut. padahal pada saat yang sama, ketika mau mengatakan pada pihak ketiga untuk melakukan pengurusan limbah, juga tidak dimungkinkan karena adanya standar untuk diberikan izin pengelolaan limbah yang berbeda artinya, seharusnya ada cara pandang konstitusionalisme bersyarat atau tidak konstitusional secara bersyarat yang dikenakan pada tersebut. dan hal ini disesuaikan dengan korelasi antara negara penghasil limbah dan pihak ketiga yang diperbolehkan mengerjakan atas nama penghasil limbah. perihal kata dapat yang ada dalam ketentuan mengenai penegakan hukum terpadu yang dilakukan secara kolektif bersama dengan bersama instansi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sebelum dianalisis hal tersebut, maka penting untuk dilihat beberapa hal. yang utama adalah bagaimana kata dapat ini sesungguhnya dalam penafsiran mahkamah konstitusi yang terdahulu telah diulas berkali kali. dalam perkara nomor puu ix tentang pengujian penjelasan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, telah menghilangkan kata dapat, sehingga dia berubah menjadi kewajiban. artinya, menganggap menyediakan tempat khusus merokok dalam kasus tersebut bukanlah pilihan, tetapi wajib dilaksanakan. sehingga kata dapat itu tidaklah kata dapat yang tidak imperatif tersebut harus diubah menjadi kata wajib yang dinyatakan secara lebih imperatif. bahwa kemudian, dalam perkara nomor puu viii perkara lainnya, juga membuat putusan mengubah atau menghapuskan kata dapat dalam undang undang sistem pendidikan nasional, sehingga berubah menjadi kata wajib. karena itu, dalam kasus tersebut, pemerintah wajib membantu sekolah sekolah swasta, terlebih pada jenjang pendidikan dasar agar sekolah swasta tidak lagi dianaktirikan oleh pemerintah. artinya, telah punya banyak pertimbangan khusus atas klausul yang mencantumkan kata dapat ini. dengan mengubahnya menjadi hal yang wajib dan oleh karenngkinan kata dapat tersebut telah mengubah bahasa hukum yang seharusnya memberikan kepastian menjadi bahasa yang bermakna ganda atau menjadi semacam pilihan. dalam hal ini, harus diingat kata kata gustav radbruch yang mengatakan, karakteristik bahasa hukum adalah karakteristik bahasa hukum atas peraturan perundang undangan haruslah bebas emosi, tanpa perasaan, datar, dan kering. semuanya itu ditujukan untuk kepastian dan menghindari dwi makna atau makna yang ganda. bahasa hukum sebagai sarana komunikasi ilmiah, hukum harus bersifat jelas dan objektif, serta bebas dari emosi. karenanya, penghindaran atas makna ganda menjadi salah satu karakter bahasa hukum baik yang selama ini dituangkan dalam berbagai teori mengenai legal drafting. bahwa selain bahasa hukum dan putusan terdahulu, penting juga dianalisis karakteristik tindakan hukum pemerintah bersegi dua, khususnya kontrak kontrak dengan swasta yang mengalami divergensi perspektif antara hukum publik dan hukum privat. tindakan pemerintah menurut hukum tata negara dan administrasi negara, dapat dibedakan menjadi macam perbuatan. satu, pembuatan aturan, baik yang bersifat represif maupun yang preventif. kedua, pelayanan kepentingan umum. dan ketiga, tindakan untuk merealisasikan hal yang diatur undang undang tersebut dan salah satu tindakan dalam tindakan hukum tersebut adalah tindakan bersegi dua, dalam artian tindakan kontraktual dengan berbagai pihak lainnya. pemerintah dalam hukum administrasi, dianggap sebagai satu kesatuan, sebagai badan yang diberi kewenangan dan dengan demikian, berwenang untuk menetapkan tindakan dan oleh karenanya itu, memengaruhi keadaan dan kondisi hukum orang lain atau untuk menjalankan tindakan hukum berdasarkan hukum perdata melalui badan pemerintah (lihat dari tulisan string yang diterjemahkan pada tahun tindakan pemerintah sebagai wakil negara yang merupakan kesatuan, inilah menjadi hal yang menarik yang dihubungkan dengan aturan soal penegakan hukum terpadu yang dapat dilakukan, serta dapat juga tidak dilakukan seperti yang terpatri dalam undang undang lingkungan. artinya, seharusnya tindakan pemerintah dalam menghadapi, juga seharusnya merupakan tindakan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan. dengan tidak jelasnya ketentuan yang mengatakan kapan harus dilakukan penegakan hukum secara terpadu dan kapan dapat dilakukan penegakan hukum secara langsung, tetapi proses koordinasi terpadu tersebut merupakan hal yang sangat mungkin mengganggu tindakan tunggal dari pemerintah. dapat dibayangkan, kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang sedang dilakukan proses hukum terpadu, akan tetapi pada saat yang sama, sudah dilakukan proses hukum nonterpadu oleh aparat penegak hukum lainnya. oleh karenanya tidak adanya koordinasi antara instansi yang terlibat dalam penegakan hukum terpadu tersebut. hal yang tentu saja dapat dikategorisasikan sebagai hal yang membingungkan dan merusak pelaksanaan hukum yang seharusnya berada dalam satu bentuk kesatuan hukum yang tidak terpisah pisahkan dan berlawanan, seperti cita cita dalam konsep hukum administrasi negara. juga harus dapat diingat, dalam kapasitas kontrak dengan swasta, negarawan yang berhadap hadapan langsung dengan pihak yang menjadi partner dalam kontrak. memang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i mengenai pengujian undang undang migas, telah mengatakan bahwa penguasaan negara dalam memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsep perdata. menurut pertimbangan mk, hubungan antara negara dan swasta dalam pengelolaan sumber daya, tidaklah dapat dilakukan dalam hubungan hubungan kepercayaan, tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik, yaitu kontrolini akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam, dalam hal ini migas, seperti yang ada dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu dengan menggunakan konsepsi yang ditawarkan oleh ini, yang dengan konsepsi yang lebih luas dari hubungan kepercayaan tersebut, maka semakin menguatkan perlunya negara menjadi pihak yang tunggal dalam berelasi dalam partner kontraknya, dan makna kata negara dalam konsep tersebut, tentunya harus menjadi negara dalam keseluruhent&viewarticle &id itemid &lang en). dari begitu banyak kebijakan tentang lingkungan hidup, salah satu fokus yang diatur adalah pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang selalu disebut dengan limbah b3. dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun yang terakhir diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahun pencanangan pengolahan limbah oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak ketiga dapat dilihat dari sesuai dengan perkembangan dan perubahan perundang undangan, maka pengaturan pengolahan limbah inipun dilakukan perubahan perubahan. dan secara teknis kemudian diatur dalam keputusan kepala bipedal nomor kep bipedal tentang persyaratan teknis pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. selanjutnya pengaturan terhadap limbah bagi kegiatan minyak dan gas serta panas bumi diatur dengan kepmen nomor tahun tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan minyak dan gas serta panas bumi. adapun pelaksanaanya diatur oleh kepmen. dalam angka peraturan pemerintah nomor tahun dinyatakan,t. chevron pacific indonesia dan dahulu dikenal dengan pt. called pacific indonesia memulai kegiatan pembersihan tanah tercemar dari proses penelitian yang dilakukan sejak tahun dengan melibatkan ahli ahli bioremediasi internasional, ketika belum ada peraturan tentang tata cara pembersihan tanah tanah tercemar (vide robert best, damai, dari nasrul, hariannya, fur, roger ridder: bioremediation methodology oil waste cpi sumatra operations 23rd annual convention proceedings volume halaman kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan untuk skala lapangan pada akhir tahun dan selanjutnya pengembangan skalaerupakan bagian yang dituju dari adanya penegakan hukum terpadu. harus diingat, penegakan hukum terpadu merupakan cara agar negara diwakili oleh instansi yang jamak secara kolektif mewakili negara, dan bukan hanya sekadar instansi tunggal satu per satu dari bagian dari instansi negara. bahwa dapat diilustrasikan, penegakan hukum terpadu dalam penalaran hukum merupakan sarana untuk menentukan jenis pelanggaran hukum dan bagaimana penyiarannya. dalam hal ini, penegakan hukum terpadu dapat dianggap sebagai pintu masuk dalam penegakan hukum. dalam konsep penegakan hukum terpadu itulah, akan ditentukan oleh negara bagaimana mekanisme penyelesaian dan lembaga negara mana yang akan terlibat dalam melakukan penyelesaian atas pelanggaran tersebut. bahkan dapat ahli katakan, idealnya penegakan hukum terpadu itu adalah pintu masuk, bukan hanya sekadar atas pelanggaran hukum pidana, tapi atas pelanggaran hukum apapun karena dari konsep pelanggaran hukum terpadu. itulah akan ditentukan oleh negara yang mana merupakan pelanggaran hukum administrasi semata, dan yang mana merupakan pelanggaran hukum pidana dan dari konsep hukum terpadu itulah, lalu kemudian ditentukan apa yang akan dilakukan negara berhadapan dengan orang yang dianggap melakukan pelanggaran atas hukum lingkungan tersebut. sukanya husin hukum lingkungan ini dirancang untuk mencegah agar kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan industri dan pertambangan tidak menimbulkan efek negatif pada lingkungan hidup dan ekosistemnya berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. inilah kemudian melahirkan yang menyatakan bahwa setiap orang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. ini merupakan penjabaran dari prinsip pencegahan pencemaran atau pollution prevention principle yang diatur dalam deklarasi stockholm artinya, pemilik kegiatan diharuskan mempergunakan based available technology untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. pembiaran keberadaan suatu tempat, jelas akan berakibat pada terjadinya pencemaran atau pengoleh karena itu, pemilik kegiatan harus mengelola limbah b3, tetapi karena penetralisiran limbah ini membutuhkan teknologi yang tinggi, maka dibutuhkan pengawasan khusus oleh pemerintah. untuk itu, lahirlah artinya untuk melakukan pengawasan khusus, pengelolaan limbah harus ada campur tangan pemerintah, yaitu pemerintah harus memberikan izin kepada pemilik usaha untuk melakukan pengelolaan. jadi, izin sini merupakan alat pengawas terhadap kegiatan pengelolaan limbah b3. hal ini sejalan pendapat ridwan yang mengatakan bahwa izi. pada umumnya, wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang undangan yang menjadi dasar dari izin tersebut. dalam praktiknya, menurut marcus lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin bersifat discretionary power atau berupa kewenangan bebas dalam arti kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri. hal hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon? bagaimana mempertimbangkan kondisi tersebut? konsekuensi yuridis apa yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin? dan prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat sudah keputusan diberikan, baik diterima maupun ditolak pemberian izinnya. pengelolaan limbah b3, baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin pengelolaan limbah yang dilakukan oleh chevron pacific indonesia minas dan kota batak telah mendapatkan izin dari pemerintah melalui menteri negara lingkungan hidup sesuaipernyataan pemohon yang termuat dalam permohonan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus, mana pernyataan tersebut berbunyi, pada masa izin menjelang berakhirhir maret untuk minas dan berakhir februari untuk kota batak, chevron pacific indonesia telah menyampaikan permohonan perpanjangan izin yang akan berakhir tersebut. kemudian dari pernyataan ini, ada yang menarik bahwa ada pernyataan yang menyampaikan bahwa ada perubahan pada undang undang lingkungan hidup pada waktu itu, dan ini menjadikan proses pengeluaran perpanjangan izin menjadi terganggu. bila disimak lebih dalam pernyataan atas, kita pasti sepakat mengatakan bahwa chevron pacific indonesia jelas belum mendapatkan perpanjangan izin pengelolaan limbah pada waktu penyidik melakukan penyidikan pada proyek tersebut. pertanyaan hukum yang timbul dalam konteks ini adalah apakah chevron pacific indonesia dapat dinyatakan bersalah kalau hanya melihat dari bunyi saja? sebaliknya, kalau kita perhatikan dari sisi sebaliknya chevron pacific indonesia tidak mengolah limbah b3, maka dia akan dinyatakan salah. bila dilihat dari sisi tujuan dilahirkannya undang undang nomor tahun jelas perbuatan melakukan pengelolaan limbah yang dilakukan adalah perbuatan yang benar dan patut diagungkan jempol. apalah artinya izin dalam konteks ini? izin hanya bertujuan untuk pengawasan belaka. pada proses bioremediasi ini, sekalipun perpanjangan izin belum dikeluarkan oleh menteri negara lingkungan hidup, tetapi menteri telah melakukan pengawasan. misalnya, dalam pengawasan itu dinyatakan secara tegas bahwa proses operasi bioremediasi bisa dilakukan pada saat perpanjangan izin pengoperasian. seyogianya, pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang adalah cukup membuktikan adanya iktikad baik dari pemilik kegiatan, yang minta diawasi dan supervisi oleh pemerintah untuk minta saran dan pendapat, serta petunjuk petunjuk lebih lanjut. saran dan tindak yang diberikan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup pada waktu itu adalah bahwa proses operasi bioremediasi bisa dilakukan pada saat perpanjangan izin pengoperasian, jelas merupakan suatu pelaksanaan discretionary power pemerintah dalam hukum administrasi dan dalam hal ini, nota seperti itu dapat dianggap sebagai dispensasi dan dispensasi ini dalam hukum administrasi dianggap sebagai suatu tindakan pemerintah yang menyebabkan suatumenjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa. atau ini oleh w.f. prins itu disebut dengan relaxation legis sedangkan menurut ateng syafruddin mengatakan bahwa dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara norma tidak diizinkan. jadi, dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus atau relaxation legis. berdasarkan apa yang dikemukakan atas, dapat disimpulkan bahwa adalah bertentangan dan kontradiktif dengan ketentuan terutama dengan tidak adanya norma yang menjembatani atau bridging norm. berupa norma yang mengatur suatu kondisi relaxation legis. mana bila izin dalam proses perpanjangan, pemilik kegiatan boleh melakukan pengelola limbah b3, tetapi dengan pengawasan ketat pemerintah. bridging norm ini sekaligus akan berguna bagi terlaksananya prinsip pengelolaan lingkungan hidup atau pencegahan pengelolaan lingkungan hidup (pollution prevention principle). bila bridging norm.ini tidak ada, maka limbah menjadi terlantar dan tentu akan merusak lingkungan hidup dan ekosistemnya bila pertentangan antara dengan tidak diatasi. pertentangan antara dengan undang undang nomor tahun akan menyebabkan banyak limbah tidak berolah. bila ini terjadi, maka masyarakat umum akan dirugikan dengan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. ini merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh yang menyatakan bahwa setiap orang y, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. bila kondisi itu dibiarkan berlanjut, maka hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh undang undang dasar akan melanggar. untuk mencegah ini, maka kita dituntut untuk menafsirkan melalui pendekatan futuristik guna membentuk ius constituendum guna mencegah berulangnya kejadian masa datang. untuk itu, tidak boleh tidak, harus diubah dengan menambahkan norma baru yang berupa bridging norm untuk mengakomodir relaxation legksi terhadap pelanggaran diatur dalam undang undang nomor tahun sedangkan sanksi untuk pelanggaran diatur dalam undang undang nomor tahun berhubung karena pengelolaan limbah membutuhkan pengawasan khusus dan keahlian khusus dari pemerintah, maka kegiatan pengelolaan limbah harus diberi izin. sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam dan hanya merupakan pelaksanaan asas causa menenun. artinya, sanksi pidana untuk hanya bertujuan untuk menjaga agar peraturan administrasi dipatuhi subjek hukum. hal ini sejalan dengan asas subsidiaries dalam hukum pidana lingkungan. hukum lingkungan itu sendiri merupakan fungsional. sebagai hukum fungsional, hukum lingkungan memuat tiga bentuk penegakan hukum. yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. antara ketiga bentuk penegakan hukum tersebut, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang terpenting dan utama atau dikenal sebagai primum medium. sedangkan penegakan hukum pidana, merupakan penegakan atau upaya hukum terakhir atau ultimatum medium. hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam butir enam penjelasan umum dari penjelasan undang undang nomor tahun yang secara eksplisit menyatakan bahwa penegakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hanya merupakan suplemen atau tambahan terhadap sanksi administrasi. yang dalam kenyataannya sering tidak dipatuhi atau dianggap enteng masyarakat. ini memberi konotasi bahwa penegakan sanksi pidana hanya untuk menopang sanksi administrasi yang tidak dipatuhi. jadi, sanksi pidana tidak boleh dijadikan upaya remedy utama atau primum medium dalam penegakan hukum lingkungan. penegakan sanksi pidana hanya boleh digunakan bila penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil atau penegakan hukum pidana hanya sebagai sarana remedy terakhir atau ultimatum medium. penerapan sanksi, baku mutu air limbah, emisi, dan ganggultimatum medium yang diakui undang undang nomor tahun merupakan asas ultimatum medium terbatas karena asas ultimatum medium hanya diterapkan pada delik formil tertentu. hal ini tidak dapat kita lihat dalam butir enam penjelasan umum undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwabutir enam penjelasan umum dari penjelasan undang undang nomor tahun jelas merugikan hak konstitusional setiap pemegang izin lingkungan atau pemegang izin pengelolaan lingkungan.pemegang izin lingkungan atau pemegang izin pengelolaan lingkungan yang seharusnya dijatuhkan sanksi administrasi, malah dijatuhkan sanksi pidana, seperti kasus yang dialami pemohon. akibat pemaknaan yang salah dari asas ultimatum.medium oleh penjelasan undang undang nomor tahun oleh karena itu, ahli dapat menyimpulkan bahwa butir penjelasan umum dari penjelasan undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar undang undang nomor tahun sebagai ketentuan operasional dari asas ultimatum medium menegaskan bahwa asas ultimatum medium hanya diterapkan untuk delik formil tertentu. hal ini dapat kita lihat atau ketahui dari bunyi bawah iniila atas dikaitkan dengan butir penjelasan umum dari penjelasan undang undang nomor tahun ahli dapat menyimpulkan bahwa hukum lingkungan indonesia secara yuridis formal tidak menerapkan asas ultimatum medium pada delik materiil. hal ini tentunya melanggar dan merugikan hak konstitusional warga negara karena dua hal. pertama, dan butir penjelasan umum dari penjelasan undang undang nomor tahun telah salah mengartikan delik formil, mana dan butir penjelasan umursebut menjadikan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan sebagai delik formal. secara teoritis, delik formil adalah suatu delik yang dianggap selesai, sekalipun belum timbul akibat. menurut achmad santosa, delik formil atau specific crime merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum administrasi, seperti izin. oleh karena itu, delik formil dikenal juga sebagai delik yang tergantung pada pelanggaran peraturan administrasi atau administrative independent crime. dengan pengertian atas, pelanggaran izin merupakan delik formal. konsekuensinya, pelanggar izin lingkungan, atau izin pengelolaan lingkungan, atau izin pengelolaan bahan b3, dan atau limbah dapat dijatuhkan sanksi pidana walapun pelanggaran izin tersebut belum menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. sedangkan, delik materiil diartikan sebagai suatu delik tindak pidana yang dianggap selesai bila perbuatan itu telah menimbulkan akibat. berdasarkan definisi delik materiil. atas, maka pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan merupakan delik materiil. jadi, bukan merupakan delik formil seperti yang dinyatakan oleh butir penjelasan umum dari penjelasan undang undang nomor tahun dengan salahnya pemaknaan delik formil, maka asas ultimatum medium tidak dapat digunakan bagi pelanggar izin lingkungan, atau izin pengelolaan lingkungan, atau izin pengelolaan bahan b3, atau limbah b3. hal ini menyebabkan kerugian konstitusional bagi orang yang melanggar izin lingkungan hidup, atau izin pengelolaan lingkungan, atau izin pengelolaan limbah b3, atau limbah yang seharusnya dapat dijatuhkan sanksi administrasi terlebih dahulu sebelum dituntut secara pidana. kedua. frasa secara mutasi mutans harus dimaknai bahwa pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan merupakan delik formil. akibatnya, dijadikan pengecualian penerapan asas ultimatum medium terhadap subjek hukum lingkungan yang melanggar izin. artinya, hanya perbuatan yang berakibat pada terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup saja yang diberlakukan ultimatum medida yanti sulistiawati undang undang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa pengelolaan limbah wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati, walikota sesuai dengan kewenangannya. pelanggaran atas tersebut diancam dengan pidana sebagaimana yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam dipidana dengan penjara paling singkat satu tahun, dan paling lama tiga tahun, dan denda paling sedikit rp1 miliar, dan paling banyak miliar. ketentuan tersebut berkaitan dengan ketentuan yang menyatakan bahwapengelolaan limbah dapat diserahkan kepada pihak lain, sebagaimana yang menyatakan bahwa dalam hal setiap orang tidak 'mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah b3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. pelanggaran secara keseluruhan diancam dengan pidana, sebagaimana diatur yang menyatakan, setiap orang yang menghasilkan limbah dengan tidak pengelolaan sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling singkat tahun dan paling lama tahun dan denda paling sedikit rp1 miliar dan paling banyak rp3 miliar. tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara dalam kondisi, misalnya orang yang menghasilkan limbah dan mengolahnya sendiri dan tidak ada pihak lain yang dapat diserahi untuk pengelolaannya, sedangkan izin pengelolaan limbah tersebut sudah berakhir dan tidak bersamaan dengan berakhirnya izin usaha. orang tersebut tidak diharuskan untuk menghentikan usahanya, akan tetapi jika pengelolaan limbah akan diancam dengan pidana dan sebaliknya jika tidak mengelola limbah, juga akan diancam dengan pidana. pada sisi yang lain, izin yang diperpanjang belum dikeluarkan oleh instansi terkait. dalam ketentuan juncto undang undang guo secara pengaturan masuk dalam konsep rumusan pidana administratif, yaitu hukum pidana yang digunakan untuk membantu menegakkan hukum administrasi, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan.kategorikan sebagai rumusan pidana administratif karena menekankan pada aspek administratif, yaitu perizinan. artinya, dalam implementasi tersebut, orang yang melakukan pengelolaan limbah tanpa izin akan dikenai pidana. menurut black's law dictionary, administrative crime diartikan sebagai offense consisting violation regulation that carries with criminal sanction. bara nawawi arief mengsimplifikasikan arti tersebut dengan menyatakan bahwa hukum pidana administratif sebagai hukum pidana bidang pelanggaran pelanggaran administrasi. dalam teorinya, perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu generic crime yang pada umumnya bersifat independen atau tindak pidana yang berdiri sendiri dan administrative crime yang memposisikan hukum pidana sebagai penunjang dalam penegakan hukum administratif. dalam administrative crime, umumnya membuktikan dilakukan hanya dengan melihat kelengkapan dokumen, tanpa dipersyaratkan melihat realitas perbuatan pidana lapangan, sebagaimana juncto guo, tidak dilihat apakah pengelolaan limbah sudah benar prosesnya atau tidak, tetapi hanya didasarkan apakah yang melakukan pengelolaan limbah tersebut sudah memiliki izin atau belum. sehingga dalam pelaksanaannya, administrative crime menganut asas subsidiaries yang diadopsi dari primary jurisdiction doctrine yang dianut oleh negara negara common law. konsekuensi dari dianutnya akses ini, menempatkan hukum pidana sebagai langkah akhir atau ultimatum medium mata rantai dalam implementasi administrative law dalam hukum lingkungan dikelompokkan dalam: penentuan kebijakan, desain, dan perencanaan pernyataan dampak lingkungan: peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan: keputusan administrasi terhadap pelanggaran penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati: gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran penilaian terhadap denda atau ganti kerugian: gugatan masyarakat untuk memaksa atau mempercepat pemerintahan mengambil tindakan gugatan ganti kerugian: dan tuntutklasifikasian dalam undang undang guo sebagai tindak pidana administrasi lingkungan ditegaskan lebih lanjut dalam berbagai peraturan bawahnya. peraturan pemerintah nomor tahun tentang izin lingkungan memberikan landasan mengenai perizinan pengelolaan limbah b3, termasuk izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. kewajiban bagi pemegang izin lingkungan adalah menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, dan izin perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. izin lingkungan sebagaimana angka guo, merupakanjadi, jelas sini bahwa pengelolaan limbah harus mendapatkan prioritas. ketentuan lebih teknis diatur melalui permendalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permen tersebut pada huruf diatur mengenai pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disebut pelanggaran adalah: tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak memiliki izin lingkungan: tidak memiliki dokumen lingkungan, tidak menaati persyaratan izin perlindungan dan pengelolaan hidup: dan atau. atas pelanggaran sebagaimana yang diatur atas, ditentukan tingkat administrasinya. pertama, yaitu teguran tertulis. kedua, yaitu paksaan pemerintah. ketiga, yaitu pembekuan izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. keempat, pencabutan izin lingkungan dan atau izin perlindungan pengelolaan lingkunganebih besar tahun pada tahap penelitian dan pengembangan ini, tim pt. cpi melakukan pengkajian antara proses bioremediasi dengan menggunakan bakteri indigenous atau bakteri yang memang sudah ada tanah terkontaminasi minyak sumatera tersebut. selanjutnya, oleh karena pada saat dilakukan penelitian tersebut belum ada acuan sebagai tolok ukur melakukan kegiatan, maka semua kegiatan sepenuhnya mengacu pada literatur literatur yang ada, dari informasi informasi yang ada, baik dari literatur yang umum maupun dari rujukan yang dibuat oleh atau para ahli dari etc energy technology company), yaitu bagian perusahaan chevron global yang menyediakan para ahli lingkungan untuk keperluan kegiatan lingkungan pt. cpi. salah seorang yang sangat besar perannya adalah sara miller, seorang ahli bioremediasi yang banyak menulis buku maupun penelitian secara internasional, termasuk salah satunya adalah tulisan dalam buku yang banyak digunakan 'untuk rujukan proses bioremediasi termasuk indonesia (vide miller, j., a. g. regreso, young, davis, cook, kerr, and gray: bioremediation potential crude oil spelled soil inches, vogel, and brockman eds.) microbial processes for bioremediation. battle press, columbus, oh). hasil kegiatan ini kemudian dilakukan verifikasi oleh lembaga afiliasi penelitian dan industri pada institut tehnologi bandung lapi itb ), yang hasilnya menunjukkan bahwa bioremediasi yang dilakukan secara teknis memenuhi syarat dan direkomendasikan untuk diteruskan. hasil kajian dari lembaga minyak dan gas migas ), yang berjudul bioremediation oil contaminated soil, tahun menunjukkan hasil yang sama mana dinyatakan bahwa proses bioremediasi pt. cpi telah memenuhi secara teknis dan juga merekomendasikan untuk dilakukan waktu yang mendatang. kementerian lingkungan hidup dengan surat nomor dep. iv lh tanggal juni menyetujui pelaksanaan uji coba bioremediasi untuk jangka selama bulan yang diberikan kepada pt. called pacific indonesia. dalam permohonan telah disampaikan kegiatan yang disebut sebagai site characteristic, sampling awal, biotreatibility, penentuan metode bioremediasi dan pelaksanaan lapangan. hal yang sama ketika permohonan izin yang disetujui tahun semua kegiatan tersebut telah disampaikan dalam permohonan. kemudian disusul dengan izin yang diberikan berdasarkan keputusan menteri lingkyaitu denda administratif. dalam pengaturan ini, jelas bahwa pemberian sanksi haruslah dilakukan bertahap atau ultimatum rubidium. dalam rumusan guo, telah memenuhi unsur administrative crime, yaitu titik berat pada izin, tetapi penerapannya sanksi pidana diberikan sebagai premium rubidium, yaitu sebagai upaya prioritas. hal tersebut tidak bersesuaian dengan asas hukum yang dianut, yaitu asas subsidiaries. akibat adanya pertentangan antara norma dan asas, dalam sistem pemidanaan terdapat tiga teori yang dianut, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan. teori absolut yang dimaksud adalah bahwa penjatuhan pidana semata mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. dalam teori relative atau tujuan, yang dimaksudkan bahwa penjatuhan pidana bertujuan pada: teori menakuti, yaitu tujuan dari pidana itu adalah menakut nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana, baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat. teori memperbaiki, yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik pelaku tindak pidana, sehingga menjadi orang baik dalam terakhir. teori terakhir, yaitu teori gabungan adalah teori yang mengombinasikan antara kedua teori tersebut. dalam sistem pemidanaan atas, jelas bahwa juncto sebagai administrative crime mengikuti teori tujuan. pada umumnya, pengaturan yang demikian dirumuskan untuk sebagai upaya pencegahan. dalam rangka pencegahan ini, pemerintah diperkenankan untuk melakukan beberapa upaya paksaan, sebagaimana yang dicantumkan dalam plh. hal yang demikian, dilakukan apabila pelanggaran menimbulkan pelanggaran lain yang: ancamannyakerusakmodel atas dalam hukum lingkungan dikenal sebagai suatu asas yang pengertiannya mendekati sistem pemidanaan berdasarkan teori tujuan, yaitu precautionary principle atau prinsip kehati hatian. prinsip ini dalam deklarasi rio, didefinisikan, where there are threats serious irreversible damage, lack full scientific certainty, shall not used reason for positioning cost effective measures prevent environmental degradation. berdasarkan prinsip ini, ancaman atau suatu kerusakan yang sangat serius, kurangnya kepastian dalam ilmu pengetahuan, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda suatu kegiatan yang efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan. oleh karena alasan tersebut, maka pelaksanaannya digunakan dalam perizinan. dari segi tujuan, pengaturan yang menganut asas precautionary principle ini tidak tercapai, sebab jika kita melihat tersebut tidak berdiri sendiri. tersebut berkaitan dengan sebelumnya yang sama sama memberikan ancaman pidana. dalam suatu kondisi, misalnya suatu perusahaan melakukan usaha yang menghasilkan juga limbah dan izin pengelolaan limbah tersebut sudah habis, menjadi soal adalah siapa yang kemudian wajib mengolah limbah tersebut. hal ini menjadi dilewati. satu sisi, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengelola. sisi lain, pengolahan tersebut harus dilandasi izin. dengan dekripsi tersebut, maka pemidanaan tersebut tidak membawa kemanfaatan. jeremy bentham pernah mengatakan, janganlah pidana dikenakan digunakan apabila boundless, needles, profitable, dan inefficacious. hukum lingkungan internasional, mengatur pengelolaan limbah b3. dalam basel convention the control the movement hazardous waste and their disposal tahun konvensi basel menggunakan prinsip prinsip dasar hukum lingkungan internasional dalam penerapannya. prinsip prinsip tersebut adalah precautionary principle (prinsip kehati hatian), prevention principle dalam artikel dua, prinsip menghindari polusi, polluted pays principle (prinsip pencemar membayar), serta proximity principle, huruf yaitu prinsip kedevensi basel sangat kental dengan prevention principle, prinsip pencegahan pencemaran ini diterapkan dengan memberlakukan perizinan untuk kegiatan kegiatan yang potensial menyebabkan polusi lingkungan. prevention principle mengatur produksi, pengangkutan, pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan limbah prinsip proximity atau kedekatan, juga dianut oleh konvensi basel. prinsip ini menyatakan bahwa untuk memperkecil risiko, maka pengelolaan limbah harus dilakukan sedekat mungkin dengan tempat mana limbah tersebut diproduksi. prinsip selanjutnya, yaitu (polluted pays principle) adalah menyatakan bahwa pencemar atau pihak yang memproduksi limbah dituntut untuk mengganti rugi pencemaran yang dilakukannya atau membayar, baik dengan cara denda ataupun dengan mengembalikan situasi seperti semula. sangatlah jelas bahwa yang digarisbawahi dalam konvensi basel dalam ini adalah administrative punishment berupa denda administratif dan bukan hukuman badan. ketiga prinsip ini sangat sulit dicapai, dengan adanya contradiction terminus dalam dan undang undang plh. tujuan akhir dalam hukum lingkungan adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, dengan melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. tujuan ini juga sulit dicapai, dalam kasus tertentu seperti kasus pemohon, mana terdapat ketidakpastian hukum saat harus mengolah limbah yang dihasilkannya, namun diancam pidana dikarenakan pembaharuan izin pengelolaan limbah yang belum didapatkan. walaupun prinsip pencegahan, p3, kehati hatian, dan kedekatan telah dilakukannya. huruf dalam basel convention the control the movement hazardous waste and their disposal, menyatakan bahwa each party shall take appropriate measure to: ensure that persons involved the management hazardous waste other waste within take such steps are necessary prevent pollution due hazardous waste and other waste arising from such management, and such pollution occurs minimize the consequences there for human health and the environment. sehingga sebagai pihak dalam konvensi basel, indonesia harus melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghindari polusi, dan bila polusterjadi, mengurangi dampak polusi tersebut terhadap kesehatan manusia, serta lingkungan. hal ini pula, sulit untuk dapat dilakukan, mana pengaturan dalam undang undang guo, masih saling bertentangan sehingga belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang maksimal. undang undang dasar memberikan jaminan bahwasebagai tolok ukur terhadap aturan juncto maka ini dapat dilihat dengan yang terkait, yaitu dan juncto dapat dinyatakan sebagai conditional unconstitutional. pengaturan terhadap dua tersebut, saling bertentangan sehingga tidak memberikan kepastian hukum, baik berbuat atau tidak berbuat, sama sama dijatuhi hukum pidana. oleh karenanya, kondisi yang demikian janganlah dibiarkan berlarut, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar masa depan. eddy o.s. diaries secara universal karakter dan sifat hukum pidana lingkungan, pada hakikatnya adalah hukum administratif yang diberi sanksi pidana dan sifat ultimatum medium. demikian pula dalam undang undang guo, teristimewa dalam angka dikatakan situ bahwa penegakan hukum pidana, sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil. penetapan asas umummengenai hukum pidana sebagai media penyelesaian akhir dalam suatu kasus hukum adalah sesuai dengan asas yang berlaku secara universal, hampir seluruh negara dunia. teori yang berkaitan dengan hukum pidana sebagai ultimatum medium, pertama tama dikemukakan oleh paling tidak, ada tiga ahli hukum pidana jerman, yaitu zevenbergen, merkel, dan frank von list, yang kemudian ini diikuti belanda oleh murder dan modderman. modderman ini adalah minister van justiceutat pada saat penyusunan kitab undang undang hukum pidana, yang pada intinya mengatakan bahwa der strife komt eine subsidiary selling bahwa tempat hukum pidana adalah selalu subsider terhadap upaya hukum lainnya. negara wajib menindak suatu pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang tidak dapat ditanggulangi secara memadai oleh sarana hukum lainnya. dengan demikian, pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai ultimatum rubidium. dalam konteks hukum pidana lingkungan, h.g. but dalam bukunya strafrechteliike handhaving van milieu recht atau penegakan hukum pidana lingkungan, menyatakan bahwa hukum pidana dapat menjadi primum rubidium jika korban sangat besar, tersangka atau terdakwa merupakan residivis dan kerugian tidak dapat dipulihkan dan berdasarkan penjelasan undang undang guo jika disandingkan dengan teori teori tersebut atas, telah sangat jelas menempatkan hukum pidana sebagai ultimatum rubidium yang sesuai dengan ajaran yang berlaku secara universal seluruh dunia. pendapat yang demikian juga diakui oleh hakim agung yang juga adalah guru besar hukum lingkungan prof. takdir rahmad dan juga guru besar hukum pidana dari fakultas hukum universitas diponegoro prof. bara nawawi arief. berdasarkan juncto undang undang guo dan juncto ahli memberikan beberapa catatan. pertama, ketentuan pidana dalam yang dimaksud dikualifikasikan sebagai ommissiedelict karena ketentuan tersebut bersifat perintah yang harus dilakukan atau dapat dikatakan bahwa pembentuk undang undang menghendaki ditempatinya suatu norma yang melarang suatu perbuatan tertentu. kedua, delik misi ini membawa akibat selanjutnya, sudah pasti bentuk rujukannya adalah formel depict atau delik formil yang mana dikatakan oleh van hamel menyebutkan dengan istilah depict met formel beschrijving, yang artinya delik itu sudah terpenuhi jika orang tidak melakukan apa yang diwajibkan. ketiga, ketentuan undang undang guo bersifat kontradiktif dengan ketentuan sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh ahli sebelumnya dan bertentangan antara satu dengan yang lain, mana satu sisi, perusahaan yang menghasilkan limbah wajib mengelola limbah,dia mengelola limbah tanpa izin, itu pun dikenakan pidana. keempat, dengan menggunakan metode perbandingan, ketentuan ketentuan tersebut atas menunjukkan adanya perbedaan perkembangan hukum pidana, khususnya indonesia dengan negara negara maju, yang dalam hal ini ahli mengambil contoh adalah belanda. indonesia semakin banyak perundang undangan administratif yang memiliki sanksi pidana dengan ancaman sanksi yang berat. belanda untuk pidana yang berat harus dituangkan dalam undang undang pidana dan bukan undang undang administratif. konstruksi sanksi pidana yang ada dalam undang undang lingkungan, bukan berfungsi sebagai undang undang pidana, melainkan sebagai undang undang administrasi. selanjutnya terkait undang undang guo, menyatakanberdasarkan tersebut, beberapa catatan ahli: pertama, hukum pidana lingkungan adalah bijzonder strafrecht atau hukum pidana khusus karena menyimpang dari ketentuan ketentuan umum hukum pidana, baik dari segi materiil maupun formil. penyimpangan ini diperlukan atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh pope, hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri. sejarah yang cukup panjang menarik sekali, mengenai bijzonder strafrecht ini adalah kemunculannya belanda yang oleh pope sendiri pada awalnya dianggap sebagai anak tiri. namun, ini berubah ketika note dalam disertasinya pada tahun dan didukung oleh simons, menulis disertasi dengan judul een systematische bewerking van het strafrecht bijzondere wetten waren wetenschappelijk practice, peer nuttige werk. bahwa bijzonder strafrecht secara ilmu pengetahuan dan praktik merupakan pekerjaan yang sangat berguna. oleh karena itu, keberadaan penyidik khusus yang dalam konteks undang undang guo adalah penyidik pegawai negeri sipil kementerian lingkungan hidup, mutlak adanya. kedua, dengan adanya kata dapat dalam kalimat dapat dilakukan penegakan hukum terpadu, antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, kejaksaan, bawah koordinasi menteri, membuat ketentuani bersifat imperatif, melainkan bersifat fakultatif. padahal dalam konteks doktrin penegakan hukum pidana khusus, keberadaan penyidik khusus mutlak adanya. ketiga, ketentuan guo pada hakikatnya berada dalam ranah hukum formil atau hukum acara pidana yang menghendaki tiga prinsip mutlak dalam pelaksanaannya, yaitu prinsip lex scripta, hukum acara harus tertulis. lex certa, hukum acara harus jelas, dan lex stricta, serta lex scripta, yang berarti sifat dari hukum acara tidak boleh diinterpretasikan lain sedari apa yang tertulis. ketiga prinsip ini berkaitan dengan sifat dan karakter hukum acara pidana yang sedikit banyaknya mengekang hak asasi manusia. oleh sebab itu, dalam justice without trial yang dikemukakan oleh jerome scolnick menyatakan bahwa hukum acara pidana lebih pada fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum dari tindakan sewenang wenang. adanya kata dapat dalam kalimat dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, kejaksaan, di bawah koordinasi menteri, menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai suatu hal yang harus dihindari dalam hukum pidana formil. keempat, bentuk penyimpangan dari ketentuan umum kurap dalam undang undang guo, sebagaimana termaktub dalam adalah dalam rangka penegakan hukum terpadu yang harus dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil instansi kementerian lingkungan hidup, kepolisian, dan kejaksaan bawah koordinasi menteri lingkungan hidup wajib dilaksanakan. hal ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap tindak pidana lingkungan hidup karena penyidik pegawai negeri sipil dimaksud lebih memahami tindak pidana lingkungan hidup, sehingga akan mempermudah tugas polisi dan atau jaksa untuk membuktikan perkara tersebut dalam proses hukumnya, termasuk pula membantu hakim dalam proses perwakilannya. dengan demikian, penegakan hukum terpadu adalah bersifat imperatif. kelima, kata kata tindak pidana lingkungan hidup dalam kalimat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup haruslah dimaknai tindak pidana yang bersumber dari undang undang guo. hal ini mengingat bahwa tindak pidana lingkungan merupakan bijzonder strafrechtargumentasi atas bahwa guo yang dimohonkan untuk diuji, pada hakikatnylah bertentangan sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam juncto undang undang guo tidak berlaku pada pengelola limbah yang belum memiliki izin mengelola limbah sendiri, namun limbah tersebut berdasarkan alasan teknis dan perizinan tidak dapat dikelola oleh pihak lain, sebagaimana dimaksudkan dalam undang undang guo. demikian pula frasa tindak pidana lingkungan hidup dalam undang undang guo tidak konstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai termasuk tindak pidana lainnya yang bersumber dari pelanggaran undang undang ini. lica marzuki sejak perubahan kedua undang undang dasar kala tanggal agustus hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat cast merupakan constitutional right, merupakan hak konstitusional bagi setiap orang. undang undang dasar mengatakan,hampir semua negara telah mencantumkan hal perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam konstitusinya, terutama sejak deklarasi dan rekomendasi pada konferensi stockholm, swedia kala tanggal juni kelak ditindaklanjuti dengan dibentuknya badan khusus dalam united nations organization pbb guna mengurus permasalahan lingkungan hidup, yaitu united nation environmental program disingkat unep, berkedudukan nairobi, kenya. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap orang negeri ini, niscaya harus dibarengi dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pada hakikatnya bertujuan melestarikan fungsi lingkungan, dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau ke. pengabaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berakibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dapat dipandang mencederai hak konstitusional rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. pengaturan normatif bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna kepentingan dan kemaslahatan orang banyak tidak boleh mengakibatkan ketidakadilan, tidak boleh mengakibatkan ongerichtigheid, dan ketidakpastian hukum (onrechtzekerheid) bagi penegakan dan penyelenggaraan hak konstitusional setiap orang negeri ini, constitute hoogste wet! konstitusi adalah segala galanya. hal pencemaran dan atau kerusakan lingkungan merupakan pelanggaran konstitusi, merupakan inkonstitusional. undang undang (wet, gets, droit) harus mengawali penegakan (law enforcement) ketentuan konstitusi tentang perlindungan yang baik dan sehat melalui pengaturan pengundangan (wettelijk berlingen) daripadanya. undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup plh), antara lain memuat pengaturan normatif (wetteliik berlingen), guna pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun disingkat limbah b3, yang merupakan sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung dimaksud. angka undang undang plh merumuskan manakala pemanfaatan atau kenikmatan suatu lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional setiap orang, maka terdapat pula kewenangan konstitusional daripadanya, guna mencegah akibat, mencegah ekses pencemaran, dan atau kerusakan lingkungan cast timbul tatkala melakukan pengelolaan b3, antara lain berupa kegiatan bioremediasi. plh mewajibkan hal pengelolaan limbah mendapatkan atau bupati walikota disertai pemberlakuan sanksi pidana bagi perbuatan pengelolaan limbah tanpa perizinan atau tanpa vergunning. namun, pada saat yang sama, undang undang plh memberlakukan sanksi pidana bagi setiap orang yang, tetapi tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam tahun undang undang plh. undang undang plh yang mewajibkan izin bagi pengelolaan limbah b3, sementara undang undang plh mengenakan sanksi pidana bagi setiap orang yang menghasilkan limbah b3, namun tidak melakukan pengelolaan. kedua undang undang plh dimaksud mengikat secara kontradiktif, istilah 'perundang undangannya voting der wet. bagaimana halnya ahli pertanyakan hadapan mahkamah, bagaimana halnya manakala seseorang pengelola limbah harus menghentikan aktivitas pengelolaannya ketika perizinannya dalam proses perpanjangan. artinya izinnya berakhir, tetapi dalam proses perpanjangan, sedangkan pada saat yang sama, undang undang plh tetap mewajibkan setiap orang melakukan pengelolaan limbah dari sisa aktivitasnya terdahulu. subjek hukum dimaksud bagai diperhadapkan pada dilema, dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu. hal pelanggaran perolehan izin pengelolaan limbah dimaksud, bahkan dapat dikenakan tuntutan bagi pelaku proyek bioremediasi melakukan tindak pidana korupsi yang pada ketiganya diajukan dan dipidana oleh pengadilan tipikor atas dasar dakwaan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dialami pemohon. secara administratif rechteliik, secara hukum administratif, hubungan hukum tata usaha negara. izin (vergunning) termasuk k.tun, termasuk keputusan tata usaha negara, termasuk beschikking, merupakan beschikkingsdaad van administratif. perbuatan administrasi bidang penerbitan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. pengeluaran atau penerbitan k.tun memperkuat hubungan hukum antara badan atau pejabat tun selaku pemberi k.tun dengan orang atau badan hukum perdata selaku pihak yang dikenai k.tun, yang dikenai ketetapan. suatu perizinan (vergunning) secara formal memang memiliki batas waktu pemberlakuan. suatu perizinan (vergunning) secara formal memang memiliki batas waktu pemberlakuan, istilah hans kersen, time spear validity. tetapi berakhirnya suatu perizinan, berakhirnya suatu vergunning tidngolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis situ minas soil bioremediation facility kepada pt. chevron pacific indonesia, tanggal maret adapun untuk kitabatake diberikan izin berdasarkan keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor tahun tentang izin pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis situ lokasi kitabatake sbf kepada pt. chevron pacific indonesia. pada masa izin menjelang berakhir pada akhir bulan maret untuk minas dan berakhir bulan februari untuk kitabatake, pihak pt. chevron pacific indonesia telah menyampaikan permohonan perpanjangan terhadap izin yang akan berakhir tersebut sebelum izin tersebut berakhir. faktanya perpanjangan izin tersebut baru diterbitkan tahun penerbitan izin tersebut disebabkan oleh adanya perubahan undang undang lingkungan hidup dari nomor tahun menjadi nomor tahun dan pergantian menteri lingkungan hidup dan pejabat pejabat lain kementerian lingkungan hidup serta sejak pertengahan bulan juli ada perubahan peraturan perundang undangan yaitu dan ada kepmen tentang perizinan dan juga ada dpl dokumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup), maka ada surat dari kementerian lingkungan hidup kepada pt. chevron pacific indonesia untuk melakukan pembuatan dpl mana kegiatan bioremediasi itu dimasukkan dalam dokumen amalnya. perubahan dan penambahan dokumen tersebut memerlukan waktu yang panjang, sebab dokumen tersebut harus disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga atau pihak yang kompeten. selama izin belum diterbitkan oleh pihak kementerian lingkungan hidup, selalu dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dari kementerian lingkungan hidup. dari kunjungan oleh pejabat kementerian lingkungan hidup tersebut diantaranya dibuat: berita acara presentasi pengolahan tanah terkontaminasi (sbf minas) dan centralized mud treatment facility kitabatake , tanggal mei yang ditandatangani oleh pejabat kementerian negara lingkungan hidup, agus saifuddin, achmad gunawan, sedangkan pt. chevron pacific indonesia diwakili oleh deddy supardi dan ary lesmana. dalam berita acara tersebut untuk sbf minas antara lain dinyatakan dalam butir sisa tanah terkontaminasi minyak yang bertika harus dipandang sebagai berakhirnya suatu kegiatan, berakhirnya suatu aktivitas yang merupakan object k.tun daripadanya yang merupakan object keputusan tata usaha negara daripadanya. misalnya, ketika k.tun yang berakhir masa berlakunya dimaksud, sedang dalam proses perpanjangan izin. badan atau pejabat tata usaha negara jumlah selaku pemberi izin, pemberi k.tun yang menerbitkan k.tun yang berwenang menetapkan apakah suatu izin, apakah suatu vergunning telah berakhir dan karenanya terjadi kegiatan tanpa izin atau proyek dapat berlanjut, dapat gaat door karena izin vergunning daripadanya sedang dalam proses perpanjangan. plh, secara imperatif mewajibkan izin bagi pengelolaan limbah b3, sebagaimana undang undang plh memberikan sanksi pidana bagi aktivitas pengelolaan limbah yang invasi isinya berakhir karena dalam proses perpanjangan. frasa pengelolaan limbah wajib mendapat izin. frasa yang mengatakan pengelolaan limbah wajib mendapat izin, pada undang undang plh dan frasa pengelolaan limbah tanpa izin, pada plh merupakan conditional unconstitutional, sepanjang kedua plh dimaksud tidak dimaknai termasuk perizinan, termasuk k.tun yang sedang dalam proses perpanjangan izin. plh harus dipandang tidak konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai kedua plh guo tidak berlaku bagi pengelola limbah yang perizinannya masih dalam proses perpanjangan dan berdasarkan alasan teknis perizinan daripadanya tidak dapat dikelola oleh pihak lain sebagaimana dimaksud plh. bahwa kata izin dari plh guo hanya berlaku bagi perizinan pengelolaan limbah yang memang sudah berakhir masa berlakunya dan aktivitas proyeknya sudah harus berakhir, namun tidak berlaku bagi proyek yang perizinannya sedang dalam proses perpanjangan. dalam kajian hukum administrasi, dikenal terdapat suatu izin yang sudah berakhir, tetapi tatkala dalam proses perpanjangan, maka dia tidak dapat dikatakan bahwa izin tersebut sudah berakhir. menurut hukum administrasi, terdapat perbedaan antara aktivitas lapangan yang telah berakhir perizinannya dengan aktivitas proyek yang berakhir perizinannya, namun perizinergunning daripadanya sedang dalam proses perpanjangan. ini harus dibedakandan ini terdapat dalam buku prof. owner yang sekarang masih dipakai negeri belanda. cukup banyak proyek yang menurut timesphere validity sudah berakhir masa perizinannya, namun aktivitas proyek daripadanya terus berlanjut (gaat door) karena masih akan ada perizinan lanjutan yang sedang dalam proses perpanjangan. badan atau pejabat tun selaku pemberi izin k.tun yang menetapkan suatu proyek tetap melanjutkan aktivitasnya lapangan sambil menunggu terbitnya izin baru. seperti halnya dalam hal aktivitas pengelolaan limbah perusahaan pemohon, chevron pacific indonesia cpi) kegiatan bioremediasi tetap berlangsung lapangan, sementara izin baru bakal diterbitkan. selama izin belum diterbitkan oleh pihak kementerian lingkungan hidup, beberapa kali dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh pejabat pengawas kementerian dan dari berbagai kunjungan pejabat pengawas kementerian, antaranya telah dibuatkan berita acara berupa berita acara persentase mengenai pengelolaan tanah terkontaminasi sbf minas) dan centralized mud, tanggal mei berita acara pengawasan tanggal juni dibuat bipedal provinsi riau dan berita acara verifikasi lapangan tanggal november dibuat pejabat pengawas kementerian lingkungan hidup dan selama itu tidak pernah dilakukan perintah penghentian aktivitas proyek. artinya sekali pun izin sudah berakhir secara formal, tetapi dengan dibubarkannya proyek kegiatan berlangsung, berarti aktivitas itu tidaklah berhenti. dalam undang undang plh, sehubungan dengan upaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan dan atau pengelolaan lingkungan hidup. penegakan hukum (de handhaving van het recht) berpaut dengan hukum acara, berpaut dengan formel recht penegakan hukum tatkala berbicara mengenai hak badan hukum, berarti berpaut dengan hukum acara, berpaut dengan formel, hukum formal, hukum acara menegakkan hukum materiil. artinya, tanpa hukum formal, tanpa hukum acara, tak mungkin kaidah hukum materiil ditegakplh memuat kaidah hukum acara pidana guna penegakan kaidah tindak pidana materiil lingkungan hidup. kaidah acara pidana bersifat memaksa, kaidah acara pidana merupakan winged recht, yakni mengikat secara imperatif. hanya kaidah acara pidana yang memaksa, yang dapat menegakkan pelanggaran pidana materiil yang memaksa pula. keduanya merupakan kaidah hukum yang memaksa. tindak pidana lingkungan hidup merupakan bijzonder strafrecht, yang hanya dapat ditegakkan oleh kaidah acara pidana yang juga bersifat memaksa. tatkala penegakan hukum terpadu daripadanya dinyatakan dapat dilakukan seperti halnya dimaksud, maka hal penegakan hukum terpadu dimaksud kehilangan daya perasaannya. suatu hukum acara secara kelembagaan tidak boleh dilakukan diskresi, tidak boleh dilakukan kebijakan karena hukum acara yang menegakkan hukum materiil itu bersifat winged recht. akan terjadi ketidakpastian hukum, terjadi rechtsonzekerheid karena memberikan kewenangan kepada petugas penyidik atau penuntut umum melakukan upaya hukum lain. das problem, artinya hal apakah suatu prosedur acara pidana itu dilakukan atau tidak dan memilih acara pidana lain, hal itu merupakan suatu menghilangkan rechtsonzekerheid. kaidah acara pidana memang harus imperatif karena merupakan winged recht, tidak boleh mencantumkan kata dapat dalamnya. beberapa putusan mahkamah konstitusi terdahulu juga telah menghapuskan kata dapat dalam perkara nomor dan seterusnya, tentang pengujian penjelasan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, mahkamah menghilangkan kata dapat bagi penyediaan tempat khusus untuk merokok. dikemukakan penyediaan tempat khusus untuk merokok tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya wajib dilaksanakan. dalam perkara puu, juga membuat putusan mengubah, menghapuskan kata dapat dalam undang undang sistem pendidikan nasional, sehingga menjadi kata wajib. udiharto dalam undang undang nomor tahun mana masalah yang utama, yaitu masalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau adalah merupakan perpanjangan atau pengembangyang sebelumnya, yaitu peraturan pemerintah nomor tahun yang diperbaiki pada nomor tahun sesuai guo ditekankan apa yang namanya limbah beracun dan ini diperuntukkan untuk semua limbah beracun. keputusan menteri lingkungan hidup nomor tahun mengkhususkan digunakan untuk tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi minyak bumi secara biologis. pertimbangan menggunakan ini karena ternyata cara yang dilakukan dengan cara biologis ini, setelah dalam kajian banyak dilakukan adalah satu kajian pengelolaan yang relatif atau yang terbaikaitu dilakukan secara lebih sederhana, dapat dilakukan lingkungan yang relatif mudah dilakukan dan yang ramah lingkungan. pengelolaan limbah secara teknis telah diatur, keputusan kepala bipedal waktu itu tetap ada dilakukan karena mempunyai khusus untuk minyak yang mempunyai hasil yang lebih baik dengan cara kerja yang lebih baik, lebih mudah dilakukan dibandingkan peraturan yang sudah ada. peraturan nomor tahun yang cukup bagus untuk dilakukan dan peraturan ini khusus hanya untuk limbah dan tanah terkontaminasi minyak. limbah minyak pada dasarnya adalah kumpulan daripada bahan yang ada dalamnya terkandung satu senyawa organik yang kompleks dari rangkaian hidrogen dan karbon yang membuat rangkaian, yang akhirnya membuat senyawa senyawa menjadi bahan yang kompleks, yang akhirnya membuat sifatnya mudah menguap, mudah eksplisit, bahkan sampai bisa karsinogenik. artinya, limbah minyak yang dikeluarkan adalah hal yang sangat mengganggu terhadap lingkungan. jadi, kenapa sini perlu ditangani dengan khusus tadi dan ini ada caranya yang baik, yaitu dengan cara tadi secara biologis yang dituangkan dalam ketentuan keputusan menteri lingkungan hidup nomor tahun dan ini berkembang untuk penanganan lebih lanjut. sehubungan dengan penanganan masalah bioremediasi, lingkungan minyak yang waktu masalah limbah minyak adalah masalah yang sulit untuk dilakukan penanganannya karena pada dasarnya melakukan pengelolaan limbah adalah bagi perusahaan atau bagi orang menangani tidak menguntungkan secara nyata. dia tidak mendapatkan keuntungan yang langsung tetapi dia justrudana yang cukup banyak. sehingga sini diperlukan adalah satu perubahan mental atau perubahan attitude karena sini adalah sebetulnya bukan keuntungan semata yang diperoleh, tetapi adalah masalah lingkungan hidup. dalam perjalanannya called sudah memulai sekitar tahun melakukan suatu kajian lapangan yang mendapatkan hasil yang cukup bagus dan called merupakan pionir daripada kegiatan untuk menangani masalah limbah minyak dengan cara bioremediasi dan berusaha membuat dengan konsisten, membuat perbuatan ini. sehingga akhirnya, dari sini diikuti oleh perusahaan perusahaan lain yang akhirnya menjadi concern dan inilah kebetulan yang memicu timbulnya atau keluarnya keputusan menteri lingkungan hidup nomor tahun untuk mendukung semangat dari para perusahaan yang minat untuk menangani masalah limbah. limbah minyak mempunyai spesifik yang akhirnya tidak mudah bagi orang melakukan tetapi juga ada cara yang mudah dilakukan. penanganan limbah migas adalah keputusan menteri lingkungan hidup nomor tahun dalam perjalanan, muncullah undang undang nomor tahun yang apabila dibandingkan ada hal hal yang mungkin kurang kena. meskipun undang undang guo bagus, cukup komplit, cukup mengakomodir semua yang diminta, dan penanganan limbah dilakukan dengan saksinya tetapi ternyata banyak kajian untuk hal hal yang terkait dengan masalah limbah minyak. yaitu barang siapa orang menghasilkan limbah b3, wajib melakukan mengolah limbah yang dihasilkannya, dan kalau tidak melakukan kewajiban ada saksinya, dan sanksi tersebut dituangkan dalam dan kemudian ada pengelolaan limbah wajib mendapat izin dan ada saksinya limbah memang harus ditangani dan dilakukan lebih lanjut karena apabila didiamkan dapat membuat efek lingkungan. chevron sebagai pionir telah melakukan kegiatan dan dilakukan setelah mendapat izin, seperti digambarkan sebelumnya bahwa izin itu sudah dikeluarkan, dan berusaha untuk melakukan lagi karena situ ada tuntutan, yaitu sesuai yang mengharuskan orang yang penghasil limbah harus melakukan pengelolaan limbah b3 nya, dan usaha ini tetap diusahmengajukan izinnya lebih lanjut. namun dalam perjalanan, izin itu tidak langsung keluar karena masih banyak masalah masalah. perlu mendapat perhatian akibat dari banyak berpengaruh kepada pelaksanaan perusahaan sendiri. sehingga undang undang nomor tahun perlu ada perbaikan atau perlu kajian ulang kaitannya dengan dan dengan dan yang kaitannya dengan hukum terpadu. reuni suhardi bahwa bioremediasi adalah bagian dari bioteknologi lingkungan yang telah dikembangkan dalam tahun terakhir penggunaan mikro organisme untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan dan bioremediasi yang pada prinsipnya adalah menggunakan mikro organisme untuk mempercepat proses pemulihan tanah tercemar. jadi, kata kuncinya adalah mempercepat proses pemulihan dan tidak disarankan menggunakan mikro organisme yang direkayasa genetika dan secara khusus: bioremediasi yang lakukan indonesia baru terbatas pada pengolahan limbah minyak bumi belum ada limbah lain seperti misalnya yang berbasis fenolik atau hidrokarbon yang lain yang bukan minyak bumi yang dilakukan dengan bioremediasi. bioremediasi menggunakan mikro organisme yang dapat memanfaatkan karbon dari petroleum hidrokarbon sebagai sumber energi maupun sumber nutrient pertumbuhannya sehingga dalam melakukan bioremediasi harus menciptakan kondisi lingkungan yang sangat ideal untuk tumbuhnya mikro organisme tersebut, yaitu nutrient dan jumlah oksigen. dalam kurun tahun terakhir, bioremediasi menjadi teknologi terpilih karena hasil pengucapannya adalah co2 dan h2o, dalam hal ini tidak mempunyai materiil lain yang harus dilanjutkan. misalnya menggunakan bahan kimia, maka kita akan mempunyai biolog. biolog ini misalnya diambil untuk industri tekstil, akan langsung listing menjadi b3, berarti masih ada pengolahan lanjutan yang harus dilakukan oleh industri tersebut. lain dengan petroleum hidrokarbon mana mengharapkan hasil pengucapannya adalah sempurna co2 dan h2o dalam teknologi aplikasi bioremediasi, tidak dilakukan penambahan bahan kimia yang tujuannya adalah sebagai mendegradasi dan kemudian, kalaupun ada bahan kimgunakan adalah pupuk yang selama ini juga digunakan dalam aktivitas pertanian. bagaimana limbah itu diolah, ada dua pendekatan teknologi, yaitu in situ dan ex situ. pada in situ belum indonesia, yaitu mana teknologi datang tempat lahan pencemaran atau dibawa tempat mana pencemaran terjadi dan itu belum dilakukan indonesia yang indonesia semuanya adalah ex situ. jadi limbah harus diangkat atau dipindahkan tempat yang kalau dicontohkan chevron itu disebut adalah sbf, tempat lain mempunyai nama yang berbeda misalnya bioremedium center. tentang bagaimana mikroorganisme itu digunakan, ada pendekatan. aplikasi bioremediasi yang memanfaatkan mikroorganisme yang sudah ada dalam lahan tercemar itu sendiri hanya menambahkan nutrient dan ini yang disebut distimulasi. pendekatan lain adalah dengan menambahkan mikroorganisme dari laboratorium dan mikroorganisme yang ditambahkan indonesia yang harus menggunakan mikroorganisme lokal. dalam undang undang lingkungan hidup ditegaskan bahwa tidak boleh menggunakan mikroorganisme yang direkayasa genetika. menurut ahli sudah sangat bijak untuk tidak mengizinkan mikroorganisme dari luar. berbicara tentang teknik bagaimana kondisi lingkungan yang harus diciptakan, maka berbicara tentang dua pendekatan yaitu biovail dan lenfamik. ahli hanya menyebutkan dua karena ini adalah teknologi yang saat ini dialihkan indonesia. jadi teknologi lain yang belum diaplikasikan, tidak akan ahli sampaikan. keduanya mempunyai tingkat keberhasilan yang sama, yang membedakan adalah sifat dan juga lingkungan mana pencemaran itu terjadi. biovail itu dilakukan beberapa perusahaan dengan menggunakan sistem airasia yang menerus menggunakan sistem airasia dari genres, sementara lenfamik seperti halnya bagaimana bercocok tanam sangat sederhana dengan menggambarkan kemudian melakukan pembalikan. bahwa ahli melihat bagaimana jarak terhadap penduduk sekitar, kemudian perlindungan terhadap lingkungan sekitarnya dengan keharusan memasang layers. layarnya harus kedap air dan kemudian bagaimana pemantauan ini dilakukan sehingga ahli melihat bahwa semua aplikasi bioremediasi indonesia mengacu secara teknis kepada keputusrinci juga menjelaskan bagaimana rancang bangun yang harus dilakukan. bioremediasi ini bulan sampai tahun sangat bergantung kepada beberapa aspek, yaitu jenis dan jumlah senyawa polutan, ukuran atau kedalaman air yang tercemar dan juga terkait dengan volume, jenis atau tanah akan berbeda kalau kita mempunyai tanah yang klei atau yang guilty. kemudian teknik mana yang digunakan dan yang sekarang ada baru yang disebut composing based bioremediation. peraturan yang terkait tidak hanya keputusan menteri nomor yang digunakan sebagai rambu rambukarena ada baku mutu limbah cair manakala mendapatkan ada limbah cair yang dihasilkan, misalnya dari h2o pada biovail yang mengacu kepada kepmen terkait. hidrokarbon minyak bumi secara khusus masuk dalam senyawa yang biodegradable dalam arti mempunyai mikroorganisme yang bisa menguraikan yang mengacu kepada keputusan menteri nomor tahun bahwa adanya tritibilities studi atau studi keterolahan yang menjadi lampiran yang harus disampaikan sebelum kami mendapatkan izin. tentang tph ini ada batasan minimum yaitu cpn dan maksimum yang boleh bioremediasi adalah dan manakala memiliki konsentrasi atas 15y6, harus dilakukan pengolahan yang tujuannya adalah pemanfaatan. metode untuk pengukuran hidrokarbon ini ada beberapa dan ini adalah yang diizinkan untuk dilakukan untuk melakukan pelaporan atau monitoring proses bioremediasi. apabila melihat mikroorganisme, ada tph, dan kembali kepada masalah perizinan, sangat mudah dipahami oleh ahli sebagai praktisi bahwa mungkin ahli flashback sedikit bahwa keputusan menteri nomor tahun dulu disusun bersama sama cukup lama sehingga dalam perjalanannya kemudian klh mengizinkan bahwa pada saat izin sudah habis proses itu berlangsung dan sangat dipahami karena untuk menciptakan kondisi mana mikro organisme sudah bekerja dan kemudian apabila mengikuti begitu izin selesai, bioremediasi selesai harus mulai menumbuhkan mikro organisme baru lagi dan tidak mudah. pada saat bioremediasi sudah berjalan, pada saat kondisi sudah tercapai, maka kondisi yang dibangun selama bulan ini harus diulang kembalidah dipahami bahwa sebagai praktisi dan boleh melanjutkan bioremediasi, sementara menunggu izin diperpanjang, menurut ahli sangat logis karena apabila harus memberhentikan maka sistemnya itu shutdown dan akan kehilangan waktu, biaya yang lebih banyak, dan salah satu yang sangat ahli khawatirkan adalah bakteri yang dimiliki yang sudah bekerja dengan baik akan hilang, dalam arti mati karena apa karena sistem di shutdown. penggunaan mikroorganisme untuk penyelesaian atau penguraian dan aplikasi lapangan, memang unik, tidak dapat disamakan misalnya dengan teknologi lain yang sifatnya adalah kimia atau fisik yang dapat di shutdown begitu saja sehingga dalam keputusan menteri nomor ada bagan bagan yang sangat membantu bagaimana teknologi ini dengan aman dapat digunakan. dengan berjalannya waktu, mulai dari ahli melakukan pengembangan laboratorium, aplikasi lapangan, teknologi bioremediasi adalah teknik pengolahan petroleum hidrokarbon yang tuntas dan tidak memerlukan pengolahan lanjutandan kalau ahli bandingan dengan pengolahan pendekatan lain, misalnya berbasis fisik kimiawi, maka lebih rendah biayanya dan sampai saat ini aplikasi bioremediasi masih digunakan tidak hanya indonesia, bahkan amerika sekali pun pada saat terjadi kasus teluk mexico dapat dipastikan bahwa yang mereka gunakan adalah teknologi bioremediasi. kebetulan ahli ada sana melaporkan bahwa amerika pun sampai saat ini masih mengandalkan teknologi bioremediasi untuk industri industri migas yang ada mereksebagai berikut: pokok permohonan pemohon. bahwa rumusan undang undang lingkungan hidup kontradiktif dengan undang undang lingkungan hidup karena ketentuan tersebut dapat memungkinkan kondisi matertentu instansi yang berwenang tidak atau belum memberikan izin kepada orang yang menghasilkan limbah untuk mengelola limbah b3. keberadaan kata dapat dalamil.legal standingputusan nomor puu lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara indonesia, sebagaimana diamanatkndapatkan pelayanan kesehatanupaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. agar lingkungan hidup indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang kelangsungan kehidupan bagi rakyat indonesia, serta makhluk hidup lain. hak konstitusi setiap warga negara berupa lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia hanya akan terwujud apabila negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengelola dengan baik limbah pile dapat dilakukan proses bioremediasi : kemudian pada butir akan dilakukan pertemuan lanjutan pada akhir mei untuk membahas rencana pengolahan tanah terkontaminasi tersebut . berita acara pengawasan, yang dibuat bipedal propinsi riau pada tanggal juni berita acara tersebut ditanda tangani oleh kabid pengendalian pencemaran bipedal provinsi riau, ir. makruf siregar, msi. mengenai perizinan dinyatakan, sbf lokasi memiliki izin dari klh nomor tahun dengan masa berlaku sampai maret saat ini sedang dalam proses perpanjangan klh . berita acara verifikasi lapangan kunjungan pejabat pengawas lingkungan hidup kementerian negara lingkungan hidup, tanggal november berita acara ini ditanda tangani oleh pejabat pengawas lingkungan hidup kementerian negara lingkungan hidup, adenina dan rio nugroho dan dari pt. chevron pacific indonesia diwakili oleh antoni lubis dan edy suwar salah satu isi penting dari berita acara tersebut ada pada saran dan tindak lanjut, yang menyatakan, proses operasi bioremediasi bisa dilakukan pada saat perpanjangan izin pengoperasian sbf sedang diproses klh . berdasarkan berita acara pengawasan yang terus menerus dilakukan oleh kementrian lingkungan hidup tersebut dan dalam masa proses perpanjangan izin, chevron pacific indonesia melanjutkan pekerjaan pembersihan tanah terkontaminasi minyak dan gas bumi. bahkan sejak tahun chevron pacific indonesia mendapat penilaian ketaatan atau proper dari kementerian lingkungan hidup khusus untuk perizinan dinyatakan taat . secara material pekerjaan yang dilakukan oleh pemohon terkait dengan pekerjaan bioremediasi yang permohonan izinnya sedang dilakukan perpanjangan oleh pt. chevron pacific indonesia tersebut adalah menanda tangani kontrak bridging pada tanggal agustus dan kemudian terhitung sejak tanggal september pemohon mendapat tugas baru jakarta sebagai asisten vice president supply chain management, sehingga seluruh kegiatan bioremediasi berkenaan dengan kontrak bridging tidak diketahui oleh pemohon. sengaja kami sampaikan uraian singkat fakta yang telah dilakukan pt. chevron pacific indonesia, agar ada pemahaman yang sama dalam melihat alasan kami mengajukan permohonan pengujian terhadap beberaparacun, atau disebut juga sebagai limbah yang dihasilkan oleh kegiatan dunia usaha, termasuk industri minyak dan gas. pengelolaan limbah ini perlu dilakukan dengan secara benar, baik, dan serius, mengingat limbah memiliki karakteristik inheren, benar.apabila terlepas lingkungan, limbah dapat mencemari perairan, tanah, dan udara. disamping itu, limbah sangat berbahaya bagi lingkungan hidup karena dapat terakumulasi secara biologis melalui rantai makanan atau bio akumulasi. kemudian apabila terkonsumsi oleh manusia, dapat menyebabkan gangguan bagi kesehatan manusia. salah satu bencana kemanusiaan akibat pencemaran limbah adalah terjadinya tragedi penyakit minahasa jepang yang merusak sistem syaraf anak anak dan masyarakat teluk minahasawajib dilakukan dengan pendekatan prinsip kehati hatian. untuk itu, sejak limbah tersebut dihasilkan, mana penyimpanannya harus diatur, pengusulannya harus diatur, pengangkatannya harus diatur, pemanfaatannya harus diatur, pengelolaannya harus diatur, dan penimbunannya harus diatur dengan baik dan benar. instrumen perizinan sebagai alat kendali pengelolaan limbah sangat memperhatikan tingginya risiko bahaya limbah bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup, maka pengaturan pengelolaan limbah harus dilakukan dengan penerapan prinsip kehati hatian melalui penerapan instrumen perizinan. instrumen perizinan diterapkan untuk memastikan pengendalian pada setiap simbol pengelolaan limbah b3, yaitudengan demikian, penerapan instrumen perizinan dapat menjamin hak konstitusi setiap warga negara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. instrumen perizinan dalam pengelolaan limbah telah diterapkan berbagai negara, termasuk amerika serikat, kanada, australia, jepang, uni eropa, malaysia, thailand, dan lain lain. bahkan, mengingat tingginya risiko limbah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, maka perpindahan lintas batas antarnegara limbah telah diatur secara ketat melalui mekanisme notifikasi bawah kerangka perjanjian internasional, yaitu konvensi basel untuk perpindahan lintas batas. dalam rangka pengendalian pengelola undangan yang berlaku,undang undang guo pada dasarnya berbunyi sebagai berikutundang undang lingkungan hidup, dalam rangka penegakan hukumtindak pidana lingkungan hidupundang undang lingkungan hidup, setiap orang yang melakukan limbah tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit rp1 miliar dan paling banyak rp3 miliar. ketentuan dan undang undang guo tersebut oleh pemohon dianggap bertentangan dengan undang undang dasar sebagai berikut,erhadap materi permohonan pemohon. pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: terhadap dalil pemohon yang menyatakan rumusan kontradiktif dengan undang undang guo, sehingga memungkinkan terjadi kondisi mana karena alasan alasan tertentu, instansi yang berwenang, atau tidak, atau belum, memberikan izin kepada orang yang menghasilkan limbah b3. untuk itu, untuk mengelola limbah b3, pemerintah berpendapat: limbah adalah sisa suatu dan atau kegiatan. oleh karenanya,lingkungan dan atauan guna menjamin lingkungan hidup tidak terganggu. oleh karena itu, tidak mungkin suatu usaha, dan atau kegiatan pengelolaan limbah dapat dilakukan sebelum terbitnya izin lingkungan,lingkungan hidup dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang izin lingkungan. salah satu fungsi dari izin, yaitu fungsi yuridis preventif dan fungsi pengendalian. fungsi yuridis preventif, yaitu bahwaansedangkan fungsi pengendalian, yaitu untuk: kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin. oleh karena itu, cukuplah beralasan apabila dalam ketentuan guo harus mengatur bagi pengelolaan limbah dalam usaha dan atau kegiatan yang harus memperoleh izin dari menteri, gubernur, bupati walikota sesuai dengan kewenangannya, dengan tujuan agar pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. dengan demikian, pemerintah berpendapat bahwa: materi pengaturan limbah dalam undang undang nomor tahun sudah sangat jelas, tegas, dan tidak multi penafsiran, tuntas, dan adil bagi semua orang. terhadap dalil pemohon yang menyatakan rumusan ketentuan guo memungkinkan mana terdapat kondisi sebuah usaha dan atau kegiatan dapat untuk tidak atau belum memberikan izinnya untuk mengelola limbah adalah tidak benar dan hanya asumsi pemohon. terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa keberadaan kata dapat dengan, sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pemerintah berpendapat, undang undang lingkungan hidup merupakan suatu sistem penegakan satu atap yang dikenal dengan one roof and enforcement system ores). penegakan hukum pidana terpadu atau integrated criminal justice system sebenarnya sudah lebih dahulu dikenal sebagai sebuah konsepsi penyelenggaraan peradilan pidana sistemik yang merupakan wujud interaksi penegakan hukum dengan melibatkan komponen aparat penegakan. secara berkesinambungan, saling memengaruhi, adanya sinkronisasi geratur penegak hukum dalam mewujudkan sebuah proses peradilan, pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan bawah dan berdaya guna. bentuk kerja sama antara penyidik, pegawai negeri sipil dengan penyidik polri berupa bantuan personel dalam rangka eksekusi putusan, bantuan laboratorium lingkungan dan atau ahli. sisi lain, polri sebagai koordinator, pengawas, penyidik, pegawai negeri sipil memberikan bantuan dalam bantuan laboratorium forensik, identifikasi, dan psikologi, bantuan personel penyidik, bantuan peralatan, upaya paksa, penitipan tahanan, serta pengaman barang bukti maupun tersangka dan atau terdakwa dan bentuk kerja sama dengan jaksa menyangkut asistensi dana penegak hukum dalam penegakan hukum lingkungan, sebagaimana dimaksud atasberkehidupan masa sekarang maupun masa depan dapat kita nikmati untuk kita maupun generasi mendatang. sehingga anggapan pemohon yang menyatakan penegakan hukum terpadu hanya slogan saja karena bekerja sendiri sendiri tidak benar dan tidak terbukti. perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggarterhadap kata dapat dalam penulisan undang undang guo, pemerintahatau lembaga, vide angka lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan.ndak pidana lingkungan hidup, baik melalui penanganan terpadu maupun dengan masing masing instansi penegak hukum lainnya yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, undang undang nomor tahun tentang kepolisian dan undang undang nomor tahun tentang kejaksaanyatakan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak perlu ditafsirkan kembali karena ketentuan guo telah jelas dan tegas dalam penamaannya. menerima keterangan presiden secara keseluruhan. menyerahkan sepenuhnya kepadadengan memberikan putusan yang bijaksana danjuga mengajukan seorangsaksi presiden ahmad samsudin bahwa sekedar gambaran slide kami sampaikan tentang dampak dampak pencemaran lingkungan hidup terutama dalam konteks ini yang terkait dengan limbah b3. seperti kita ketahui cerobong asap yang sedemikian membumbung hitam itu juga bagian dari limbah b3. sebagai contoh kasus limbah yang berasal dari peleburan aki bekas mana pelebur tidak mengindahkan kaidah kaidah lingkungan sehingga mencemari lingkungan. ini contoh sarana peleburan yang sangat simple, sederhana, tetapi sangat polluted bagi masyarakat sekitar. ini peleburan ketika terjadi proses melebur aki, sehingga akan mencetak block block atau balok balok timah hitam, tetapi dampaknya tentu saja akan mengkontaminasi lingkungan seperti ini, pohon pohon rusak, kemudian juga lingkungan kita terdampak dengan berbagai bentuk limbah b3. sisa sisa dari peleburan aki bekas itu disampaikan atau dikatakan dibuang begitu saja atau dengan istilah open dumping mana mana. dalam konteks ini biasanya mereka tidak langsung membuang begitu saja, tetapi ini masih akan diproses lagi untuk diambil timah hitamnya. ada semacam kerak kerak dari sisa peleburan juga ditebar mana mana. tentu saja sangat membahayakan lingkungan kita dan lingkungan yang terkontaminasi limbah juga menjadi area permainan anak anak tentu saja ini akan sangat membahayakan kesehatan anak anak. ini satu contoh desa disangka, yaitu sebuah desa kabupaten bogor yang luasnya kurang lebih hektar, itu sudah terkontaminasi oleh limbah yang berasal dari peleburan aki bekas tadi. dampak kesehatan. ini salah satu gambar anak anak yang terkena mitosis kulit, itu juga karena tinggal sekitar peleburan aki bekas. bahkan yang terdampak tidak hanya penyakit kulit, tetapi penyakit yang mengerikan seperti ini, kalau dalam ajarannya kami sampaikan kepada mahkamah, saksi sudah membuat rinci tentang sakit atau penyakit dan apabila dikaitkan, tadi ada peleburan aki bekas, kemudian sisa aki bekas dibuang mana mana, sisi lain dalam proses peleburan aki bekas itu juga terjadi emisi yang keluar udara yang kemudian mengekspos atau katakanlah memakai kepada masyarakat yang tinggal sekitar, baik melalui pernapasan kulit maupun makanan. saksi juga pernah melakukan pengujian terhadap kadar timbal dalam darah anak anak desa disangka tersebut, sisi lain kami juga melakukan pengujian tangerang desa curug, kedua duanya menunjukkan kadar timbal yang sangat tinggi dalam darahnya. disangka rata rata mikrogram per desiliter, sementara curug mikrogram per desiliter. itu adalah angka yang sangat tinggi karena who itu menyatakan bahwa standar yang aman bagi manusia adalah mikrogram per desiliter. lanjut. kurang lebih seperti itu dampak terhadap kesehatan atau gejala gejala terhadap kesehatan. bahwa dalam konteks biaya pemulihan tentu saja ini juga sangat besar. saksi melakukan pemulihan untuk meter kubik memerlukan dana kurang lebih rp3, miliar. tentunya angka yang sangat besar sekali, dan itu juga akan menyulitkan kita sebagai bangsa kalau kita tidak mengelola limbah dengan baik. ini dampak dampak dari pencemaran limbah b3, kalau yang ini bukan dari peleburan aki bekas atau bukan berasal dari timbal atau pb, tetapi dari proses penambangan nikel, ini terjadi halmahera. jadi, juga terjadi yang sederhana seperti ini mitosis kulit. ini yang mengerikan seorang bayi seperti ini harus mengalami pendarahan yang tidak pernah berhenti ketika kami melakukan kunjungan halmahera. tetapi, terus terang saksi belum memastikan apakah ini terkait langsung dengan penambangan sana, tetapi sebagai aktivis lingkungan yang sudah cukup lama berkecimpung dalam konteks advokasi bidang lingkungan hidup, saksi dapat memprediksi bahwa ini memang ada korelasinya. tentunya berdasarkan fakta dampak pengelolaan limbah b3, hendaknya didorong agar lebih arif dalam menyikapi pengelolaan limbah itu sendiri. prinsip kehati hatian menurut saksi, harus dikedepankan melalui peraturan perundangan yang memiliki terobosan dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah b3. proses pendapatan dan penegakan hukum mutlak diperlukan dalam mengelola limbah dengan cara menetapkan peraturan perundangan secara ketat, agar dampak negatif yang bisa berujung cacat seumur. hiduptian atau pun dalam konteks pemulihan yang memerlukan biaya yang sangat tinggi itu dapat dicegah. ahli presiden philips hadron dari segi substansi berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh pemohon, ada tiga isu utama yaitu isu utama adalah mengenai fungsi izin, isu kedua mengenai wewenang diskresi dan isu ketiga adalah mengenai conditional unconstitutional. namun demikian, perkenalkan ahli sebelum menyampaikan pembahasan berkaitan dengan tiga isu utama tersebut. dari dasar fakta yang mendukung legal standing pemohon, ahli melihat fakta yang dikemukakan bukanlah fakta mengenai pemohon yang namanya bachtiar abdul fatah, tetapi fakta menyangkut chevron. ini persoalan kontekstualisasi. jika dengan demikian, adakah kontekstualisasi antara dasar fakta dengan pemohon sehingga pemohon ini mempunyai legal standing. isu pertama mengenai fungsi izin, sebab ini dipertentangkan oleh pemohon antara dan berkaitan juga dengan menurut ahli, fungsi izin yang pertama adalah keinginan mengadakan aktivitas tertentu. kedua adalah untuk mencegah bahaya. ketiga, melindungi objek tertentu. keempat, distribusi benda atau barang langka dan yang terakhir adalah seleksi orang atau aktivitas tertentu. fungsi ini bisa alternatif dan kumulatif. dalam konteks pengelolaan limbah b3, fungsi izin yang pertama adalah mencegah bahaya. untuk mencegah bahaya dan mengarahkan aktivitas tertentu ada tiga pertanyaan, apakah pengelolaan limbah memerlukan izin? dari sisi hukum administrasi mutlak karena rumusan dalam butir undang undang nomor tahun limbah merupakan barang berbahaya dan oleh karena itu, pengelolaannya harus mempunyai izin. fungsi izin adalah sebagai instrumen preventif, bukan instrumen represif. oleh karena itu adalah sangat tidak tepat apabila mempertentangkan dengan undang undang pengelolaan lingkungan hidup. sangat irasional apabila menyatakan inkonstutional apabila dipahami fungsi izin seperti yang ahli kemukakan. kedua, wewenang diskresi, dalam konteksrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.dan plh, maka mahkamah konstitusi (selanjutnya mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan inikata dapat. dalam lampiran dua undang undang nomor tahun butir dikatakan, , ahli kutip dari penjelasan undang undang tanggal agustus oleh karena itu ahli mohon ada lampiran ahli mengenai diskresi dari dalam konteks isu dua ada lembaran khusus tentang diskresi. dalam hukum, istilah diskresi ini sudah mulai diterima. kalau lihat dalam istilah asing bahasa inggris misalnya discretionary power. german ermessen, tambahan kata kreis oleh profesor belanda karena pola pikir belanda. orang jerman tidak menambah kata kreis, jadi hanya ermessen saja. kenapa tidak ada kekuasaan yang bebas dalam suatu negara hukum itu sehingga hanya ermessen? ini memang pengaruh, kalau orang belanda istilah mereka free. juga dalam buku buku hukum administrasi mungkin termasuk ahli waktu memberi kuliah dahulu masih mempertentangkan antara wewenang terikat dan wewenang bebas. ahli sendiri sudah menyadari bahwa itu tidak benar. wewenang terikat harus dilayankan dengan wewenang diskresi, bukan wewenang bebas, ini soal istilah. mengenai bagaimana esensi dari suatu diskresi? wewenang diskresi memberikan suatu pilihan. jadi seperti sini ada pilihan soal penegakan hukum terpadu. rumusan norma kata kata hukum salah satunya seperti dalam lampiran butir ahli ingat itu kata dapat. ada kata kata lain dalam keadaan tertentu, seperti dalam pengadaan barang dan jasa. dalam keadaan tertentu, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung. itu diskresi, kata kata lain seharusnya, sepatutnya, demi kepentingan umum dan lain lain. ini kata kata hukum mengindikasikan bahwa wewenang tersebut mengandung suatu diskresi. kedua adalah suatu kondisi faktual, yaitu bencana dan sebagainya. jadi tidak ada ketentuan dalam undang undang, tetapi karena kondisi faktual memberikan pilihan kepada yang berwenang untuk memberikan suatu tindakan itulah diskresi. bagaimana kita mengukur penggunaan wewenang diskresi, pertama diukur dengan peraturan perundang undangan. kedua yang paling penting, lebih lebih dengan tipe diskresi yang pertama, dari rumusan hukum yang tadi, maka penguji penggunaan wewenang diskresi parameternya adalahsas umum pemerintahan yang baik dan bukan undang undang dasar khususnya, penggunaan wewenang tersebut harus menghindari tindakan yang sewenang wenang. jadi harus rasional, parameternya adalah rasionalitas dan yang kedua adalah tujuan, yaitu larangan penyalahgunaan wewenang. ini parameter utama untuk menguji diskresi. makna kata dapat bukan berarti boleh ya, boleh tidak. itu bahasa kamus, bukan bahasa hukum, apalagi hukum tata negara, dan hukum administrasi. hukum tata negara dan hukum administrasi mengartikan bahwa orang yang mempunyai wewenang diskresi. diberi suatu pilihan dengan pertanggungjawabannya, perundang undangan, dan asas asas umum pemerintahan yang baik. isu yang ketiga, conditional unconstitutional atau pun conditional constitutional. ada tiga pertanyaan sini, apakah conditional unconstitutional tidak merupakan suatu bentuk ultra vires? ahli kaitkan sekali dengan. pertanyaan yang kedua, apakah mahkamah konstitusi dengan putusan menyatakan conditional unconstitutional atau conditional cons institutional tidak menjadikan mahkamah konstitusi sebagai positive legislator samping negative legislator? yang ketiga, apakah kewenangan memutus konstitusional undang undang juga tercakup penerapannya? ini yang ahli ajukan, terutama pada mahkamah. kewenangan mahkamah konstitusi menguji undang undang terhadap undang undang dasar menyatakan suatu undang undang unconstitutional. hakikat kewenangan itu adalah negative legislator, bukan positive legislator. kalau menjadikan mahkamah konstitusi sebagai positive legislator, berarti mahkamah konstitusi menerobos kewenangan kekuasaan legislatif, yaitu dpr dan presiden, dengan demikian mahkamah konstitusi sampai kepada penerapan hukum, ini pertanyaan, apakah mahkamah konstitusi dapat menafsirkan konstitusi? bahwa supreme court amerika serikat selalu menginterpretasi undang undang sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi hendaklah berhati hati. ratio legis nya, the spirit law nya, kenapa the supreme court dari amerika sampai menginterpretasi undang undang, bukan hanya menguji undang undang. oleh karena itu, marilah kita konsekuen padbahwa mahkamah konstitusi adalah negative legislator. oleh karena itu, putusan yang sifatnya conditional, menurut ahli justru unconstitutional. diskresi adalah karakter dari suatu wewenang, sedangkan izin adalah suatu instrumen hukum yang sifatnya preventif. jadi, tidak bisa kita tanya apakah perizinan itu sama dengan diskresi? jawabannya tidak begitu. bahwa dalam memberikan izin itu ada kewenangan diskresi, misalnya izin dapat dicabut apabila dan seterusnya. jadi, izin itu kita paralelkan dengan apakah izin itu diskresi atau tidak. diskresi adalah karakter dari wewenang, yang ahli katakan tadi, pada waktu yang lampau orang selalu mengatakan ini wewenang bebas. tetapi tetapi wewenang diskresi. dalam hukum tidak ada orang yang boleh bebas sewenang wenang dan semuanya. jadi, diskresi menurut ahli istilah sementara ini untuk menggantikan apa yang selama ini kita gunakan itu adalah wewenang bebas karena itu sangat riskan kalau kita gunakan wewenang bebas dan sekali lagi ahli tekankan, izin itu instrumen hukum yang preventif bukan karakter wewenang. hal yang kedua, apakah lembaga lain boleh menilai dalam kaitan dengan penggunaan wewenang perizinan dan sebagainya? sini persoalan kita kaitkan dengan tanggung jawab dalam penggunaan wewenang. ada dua macam tanggung jawab, tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. kalau tanggung jawab jabatan persoalan legalitas misalnya sini persoalan izin sp3 dicabut, persoalan legalitas untuk mencabut izin siapa yang berwenang menilai legalitas itu? pertama, menilai legalitas adalah pemerintah sendiri. kedua adalah lembaga pengadilan, dalam hal ini masuk instrumen hukum yang konkret, individual seperti izin, ini adalah pengadilan tata usaha negara. tanggung jawab pribadi ini berkaitan dengan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan yang menjadi tanggung jawab pribadinya. berkaitan dengan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana hal tersebut tergantung sanksi apa yang akan diterapkan dan itu tanggung jawab pribadi. dalam rangka mengembangkan parameter untuk menguji legalitas penggunaan wewenang diskresi, dikembangkanlah yang namanya aasas umum pemerintahan yang baik) yang sebetulnya terpengaruh oleh belanda yang mereka mengenalnya dengan asas asas hukum pemerintahan yang baik. untuk sementara ahli tidak mempersoalkan terjemahan, tetapi maksudnya sini adalah norma norma kepatutan yang lahir dalam praktik pemerintahan melalui praktik pemerintahan maupun melalui yurisprudensi. inilah yang dikatakan aab dalam rangka menilai legalitas suatu tindakan. entri damanhuri pencemaran lingkungan akibat dihasilkan limbah merupakan isu yang selalu hangat dibicarakan karena langsung terkena hampir semua aspek kehidupan manusia. permasalahan lingkungan hidup tingkat lokal akan berdampak kepada kualitas lingkungan hidup tingkat nasional, regional, maupun global. permasalahan lingkungan sudah merupakan isu dunia yang dapat terkait kuat dengan isu isu yang lain, meningkatnya degradasi lingkungan yang diakibatkan pencemaran lingkungan tidak dapat dipandang sebagai permasalahan yang berdiri sendiri. degradasi lingkungan merupakan permasalahan yang bersifat sistematik dan saling berkaitan dengan kegiatan manusia. banyak negara, pengembangan program pengendalian pencemaran lingkungan biasanya mengikuti pola yang sama. upaya pertama biasanya terkait langsung dengan kesehatan masyarakat, seperti bagaimana menangani pencemaran terhadap sumber sumber air minum agar bebas dari penyakit menular, seperti menghindari timbulnya diare. lalu setelah itu, meningkat pada progam pengendalian pencemaran akibat limbah dalam hal ini adalah limbah berbahaya. menurut undang undang nomor tahun limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan apa pun bentuk dan ragam usaha dan atau kegiatan tersebut pasti akan menggunakan bahan air dan energi. semua kegiatan mahluk hidup termasuk manusia, membutuhkan asupan makanan dan minuman yang rutin, baik sebagai sumber pertumbuhannya maupun untuk kebutuhan energinya agar mampu beraktivitas. sisa dari kegiatan tersebut yang tidak diperlukan lagi oleh manusia harus dikeluarkan agar tidak membahhatannya dalam hal makan dan minum bentuknya adalah bisa keringat, bisa tinja, atau pun urine. itulah limbah. limbah yang sejak manusia ada dunia ini dipastikan akan dihasilkan. bila limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, akan menjadi sumber penyakit dan dapat mencemari lingkungan. pada lingkungan yang masih mendukung, alam akan mampu menetralisir limbah tersebut. tetapi bila alam tidak mampu lagi menetralisirnya terutama karena jumlahnya yang sangat banyak suatu tempat, maka manusia harus intervensi dalam bentuk pengelolaan. manusia dikaruniai akal dan pikiran yang berbeda dengan mahluk hidup lainnya karena kemampuannya mengembangkan budaya. dengan budayanya, menyebabkan dapat mengubah kualitas lingkungan hidupnya dengan segala konsekuensinya. pada awalnya, manusia menggunakan bahan yang ada sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari seperti makanan, pakaian, dan untuk berteduh. kemudian lambat laun, manusia mengembangkan dirinya, salah satunya adalah penggunaan bahan kimia yang menyebabkan peradaban manusia menjadi posisi seperti saat ini. penggunaan bahan kimia dalam kebudayaan manusia sudah dimulai sejak zaman dahulu, manusia mengekstrak perut bumi, mengambil bahan logam dan mineral yang dia butuhkan, dan membuang yang tidak dibutuhkan alam. namun karena alam tidak mampu menetralisirnya, maka terjadilah pencemaran lingkungan yang dapat mencemari sumber sumber air minum diantaranya. tidak puas dengan kimia yang diperolehnya alam, manusia mengembangkan bahan kimia sintetis. jenis bahan kimia sintetis yang paling banyak muncul pada awal abad ke adalah bahan kimia organik yang bahan bakunya adalah minyak bumi. senyawa senyawa kimia sintetis inilah yang banyak dihasilkan oleh peradaban modern saat ini, namun bahan ini pulalah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang sekaligus mengancam kesehatan manusia. contoh kasus yang selalu diingat oleh manusia adalah pembuangan sekitar ton limbah bahan merkuri sejak tahun oleh sebuah industri teluk minahasa jepang yang menyebabkan munculnya penyakit minahasa yang terkenal. dampak pembuangan tersebut kepadaseketika muncul, tetapi berlangsung lama muncul dalam hitungan generasi. dampak akibat aktivitas tersebut baru disadari oleh manusia tahun kemudian, yaitu tahun itulah pemahaman manusia tentang dampak dari bahan kimia yang bersifat kronis yang efeknya baru timbul mungkin pada bayi yang ibunya mengkonsumsi ikan yang tercemar dalam merkuri. kasus lain yang berkontribusi mengubah sudut pandang manusia dalam pengelolaan limbah adalah kasus love canal amerika serikat, yaitu pembuangan limbah kimia, sebagai produk samping dari sebuah industri daerah sekitar air terjun niagara. saat itu, belum ada aturan khusus yang diberlakukan oleh pemerintah amerika serikat dalam penanganan limbah industri yang berbahaya. penanganannya mengikuti tata cara penimbunan sampah yang tidak berbahaya, yaitu sampah kota. sejak tahun industri tersebut mulai menimbun limbahnya kawasannya bercampur dengan limbah dari aktivitas kota. tahun daerah tersebut ditutup dan diserahkan kepada pemerintah kota setempat. permukiman penduduk kemudian dibangun dengan segala fasilitasnya. dampak pertama muncul pada tahun tahun kemudian. kasus demi kasus muncul, keluhan gangguan kesehatan mulai muncul, iritasi, sakit kepala, cepat lelah, susah tidur, dan sebagainya. kasus anak dengan kondisi cacat mental juga terbilang tinggi. setelah dilakukan analisa kualitas lingkungan sekitarnya, ternyata air dan udara daerah itu mengandung bahan bahan kimia toxic melebihi toleransi batas kesehatan manusia. akhirnya pemerintah amerika serikat melakukan evakuasi penduduk daerah tersebut dan melakukan remediasi, pemulihan tanah. sebagai catatan, bila proses ini digunakan secara biologis menggunakan bakteri, dikenal sebagai bioremediasi. program pemulihan tanah lokasi lokasi lain yang telah tercemar pada saat itu menurut perkiraan, membutuhkan biaya sekitar miliar. kasus love canal ini mengubah sudut pandang manusia terhadap limbah jenis lain yang berdampak jangka panjang, berdampak kepada penyakit yang sifatnya kronis pada manusia. pada tahun amerika mengubah reputasinya tentang pengelolaan limbah secara drastis dan memunculkan konsep pengelolaan limbah berbahaya hazard dose waste managemegement dalam reputasinya yang terkenal yaitu resource conservation and recovery act. konsep regulasi recta rara) ini menginspirasi banyak negara termasuk indonesia dalam pengelolaan limbahnya dengan munculnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan racun atau limbah b3. konsepnya adalah bahwa limbah jenis ini membutuhkan pengelolaan khusus yang berbeda dengan pengelolaan limbah biasa. bagi lingkungan hidup, limbah berbahaya ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran perairan, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan apabila terpapar dengan manusia akan menyebabkan dampak bagi kesehatan yang berbeda dengan dampak akibat limbah biasa, seperti terjadinya penyakit kanker, gangguan saraf, kelumpuhan, retardasi mental, dan sebagainya. revolusi industri dan penggunaan bahan kimia organik yang terus meningkat setelah perang dunia bukan saja mengakibatkan kenaikan jumlah limbah secara dramatis, namun pula menimbulkan masalah toksisitas dari limbah tersebut. penemuan minyak petroleum pada pertengahan tahun menyebabkan meningkatnya produk kimia organik disertai limbahnya. manusia membutuhkan lebih banyak bahan dan produk baru yang akhirnya menghasilkan limbah yang spesifik. undang undang nomor tahun mendefinisikan bahan bahan tersebut sebagai bahan berbahaya dan beracun disingkat yaituyang dihasilkan dari penggunaan bahan tersebut dikenal sebagai limbah b3. sebagian besar negara dunia termasuk amerika serikat menggunakan kata hazard dose waste untuk merujuk kepada limbah yang spesifik ini. sementara jepang menggunakan istilah limbah dalam pengawasan khusus, waste under special control. malaysia menggunakan istilah lain, limbah yang terjadwal (schedule ways). umumnya limbah yang diatur adalah limbah akibat penggunaan bahan kimia, sementara indonesiabah penyebab penyakit infeksi dari radical waste dalam kelompok limbah ini. dalam tahun belakang, banyak negara maju berhasil mengembangkan program pengelolaan limbahnya, khususnya limbah berbahaya. sementara selama beberapa dekade terakhir, beberapa negara berkembang terutama mereka yang berhasil dalam perkembangan ekonomi dan industrialisasi mulai menempatkan limbah jenis ini dalam pengelolaan khusus. indonesia menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan limbah ini melalui nomor tahun malaysia mulai mengatur jenis limbah ini sejak tahun sementara thailand sejak tahun sebelum krisis ekonomi tahun negara negara wilayah asia dan pacific secara keseluruhan memperlihatkan pertumbuhan industri yang kuat bila dibandingkan dengan tempat lain dunia bahkan pertumbuhan industri negara tersebut berkembang lebih menonjol. walaupun demikian, industrialisasi juga menimbulkan dampak secara langsung, tidak hanya pada pusat pusat industri dan daerah sekitarnya, tetapi juga pada tingkat nasional, regional, dan lingkungan secara global. beberapa negara wilayah ini malah menghasilkan limbah dalam jumlah yang cukup tinggi. menurut perkiraan pada tahun mana kita dikeluarkan, pelepasan bahan berbahaya ini indonesia, filipina, dan thailand diperkirakan telah meningkat masing masing dan kali lipat. menggantikan undang undang nomor tahun menempatkan masalah bahan dan limbah berbahaya sebagai salah satu perhatian utama karena dampaknya terhadap manusia dan lingkungan bila tidak dikelola secara baik akan membahayakan. saat ini, nomor tahun juncto nomor tahun mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan limbah indonesia mana instrumen izin tetap menjadi butir penting. pengaturan yang diterapkan untuk pengelolaan jenis limbah ini lebih ketat dibandingkan dengan regulasi untuk mengelola limbah biasa. yang membedakan adalah adanya pengaturan terhadap penataan pada standar selama penyimpanan, selama pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan rtai instrumen perizinan bahkan lisensi untuk pengelolaannya serta izin untuk teknologi yang digunakan dalam penanganan limbah jenis ini. terinspirasi dengan konsep pengelolaan limbah berbahaya yang digunakan amerika serikat sejak tahun yaitu pendekatan cradle grave, lahir kubur. indonesia menerapkan prinsip ini sejak digunakannya partai politik nomor tahun pendekatan ini menjadi konsep dominan dalam pengolahan limbah berbahaya dunia. kekuatan dari konsep ini adalah monitoring dan pendataan yang terus menerus dan sistematis dari sebuah limbah mulai dia dihasilkan (cradle) dilahirkan, sampai dia dikubur (grave). mekanisme monitoring dan pendataan ini menggunakan perangkat manifest atau dokumen yang menyertai perjalanan limbah tersebut sampai lokasi penimbunan terakhirnya. artinya mulai dari dilahirkan, disimpan, diangkut, diolah, atau dimanfaatkan sampai limbah tersebut dikubur, limbah tersebut harus diketahui keberadaannya juga jumlahnya. yang harus dilaporkan secara terus menerus dan sistematis kepada pihak yang berwenang melalui sistem manifest atau dokumen oleh pengelola limbah berbahaya. secara analog, dengan kehidupan manusia dapat dikatakan bahwa sejak sebuah limbah ditentukan sebagai limbah berbahaya, maka dia sudah harus mempunyai akta kelahiran dan pada saat dikubur nanti, dia harus mempunyai akta kematian. inilah konsep utama yang membedakan pengelolaan limbah dengan pengelolaan limbah biasa. instrumen izin menjadi penting untuk berfungsinya mekanisme atas sebagaimana telah diterapkan banyak negara maju dan negara berkembang lainnya. konsep ini sudah diterapkan indonesia dengan segala keterbatasannya sejak tahun instrumen ini bertujuan melakukan pengendalian pada setiap simpul pengelolaan limbah tersebut. indonesia, setiap simpul pengelolaan limbah wajib dilengkapi dengan izin, yaitu izin penyimpanan, izin pengumpulan, izin pengangkutan, izin pemanfaatan, pengolahan, dan izin penimbunan limbah b3. secara fundamental, tujuan pengelolaan limbah berbahaya yang efektif adalah mengubah perilaku institusi dan pihak pihak terkait. komponen kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pertama, membangun program regulasi yang efektif. yang kedua adalah membangun infrastruktur dan sistedai. kedua komponen program tersebut merupakan tantangan bagi negara negara berkembang seperti indonesia untuk bergerak dari situasi mana peraturan belum tersedia atau belum terstruktur secara baik menuju situasi yang lebih mapan. menurut sebuah studi tahun pada beberapa negara industri yaitu jerman, denmark, amerika serikat, dan kanada yang dibandingkan dengan kasus yang sama dari beberapa negara, negara berkembang yaitu malaysia, hongkong, thailand, dan indonesia yang telah mempunyai regulasi dalam pengolahan limbah berbahaya termasuk penggunaan instrumen izin, disimpulkan bahwa dibutuhkan paling tidak sampai tahun agar sistem pengaturan pengelolaan limbah berbahaya ini dapat beroperasi secara penuh dengan baik. ahli pribadi tidak dapat membayangkan akibatnya andaikata instrumen perizinan seperti tercantum dalam undang undang nomor tahun dihapuskan dalam sistem pengelolaan limbah indonesia. pengelolaan limbah indonesia yang patut kita akui bersama belum sempurna akan mundur belakang era sebelum tahun alexander sonny keras semangat, visi, dan mimpi besar balik pembuatan undang undang nomor tahun sesungguhnya tidak lain adalah untuk melindungi lingkungan hidup sebagai sebuah hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh undang undang dasar sekaligus mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang belum mampu diatasi dengan undang undang lama, khususnya undang undang nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup. dengan kata lain, semangat, visi, dan mimpi besar balik pembuatan undang undang ini adalah untuk memberi jaminan perlindungan bagi seluruh rakyat indonesia dari bencana dan potensi bencana lingkungan. sejalan dengan itu, terkandung maksud yang sangat besar agar undang undang ini dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang bermaksud mengintegrasikan pembangunan dan kepentingan ekonomi satu pihak, dengan pembangunan dan kepentingan perlindungan lingkungan hidup dan sosial budaya pihak lain akan benar benar diwujudlima syarat kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan mahkamah melalui putusan nomor puu iii dan nomor puu v telah terpenuhi dalam permohonan ini karena pemohon, bachtiar abdul falahir dari kegelisahan yang mendalam karena lingkungan hidup belum dianggap dan disikapi sebagai sebuah persoalan serius yang menyangkut keselamatan rakyat indonesia. berbagai bencana lingkungan hidup, yaitu bencana yang disebabkan oleh karena perbuatan dan ulah manusia, kita bedakan dari bencana alam termasuk yang disebabkan oleh operasi dan sepak terjang industri dan dunia usaha telah ikut menyebabkan tidak saja kerugian harta benda yang diderita oleh rakyat indonesia, melainkan juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. bencana banjir, longsor, asap, penyakit, serta menurunnya kualitas kehidupan, dan kesehatan rakyat indonesia, sekedar menyebut beberapa diantaranya telah menjadi kejadian yang silih berganti melanda indonesia dari tahun tahun. termasuk antara bencana lingkungan hidup tersebut adalah bencana dan ancaman bahaya yang disebabkan karena pencemaran yang disebabkan oleh karena limbah berbahaya dan beracun atau limbah b3. berbagai kasus lingkungan hidup tersebut, telah merupakan ancaman serius dan nyata bagi rakyat indonesia. kalau pun tidak sampai menelan korban jiwa, bencana lingkungan hidup tersebut termasuk yang disebabkan oleh limbah telah menyebabkan kualitas kehidupan manusia semakin menurun. ini pada gilirannya, telah menyebabkan meningkatnya biaya untuk pemulihan kesehatan maupun untuk perbaikan kualitas kehidupan rakyat indonesia. bencana lingkungan hidup tersebut diakui bukan lagi sekadar merupakan ramalan para ahli atau pun provokasi lembaga swadaya masyarakat. berbagai kejadian bencana lingkungan tersebut sudah menjadi semakin parah dan semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun makjitutnya dengan tingkat kerugian harta benda dan korban jiwa yang sangat besar. berbagai bencana lingkungan hidup tersebut, terjadi antara lain karena berbagai perilaku buruk yang tidak peduli terhadap lingkungan hidup, termasuk bahkan dengan memanipulasi atau melanggar peraturan yang ada. ini berarti perilaku buruk yang menyebabkan berbagai bencana lingkungan yang mengancam kehidupan manusia tersebut harus dikategorikan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan, kalau bukan kejahatan melawan kehidupan karena ikut juga menyebabkan punaagai keanekaragaman hi. ini menyadarkan kita bahwa yang kita butuhkan adalah undang undang yang lebih rinci, yang lebih jelas, dan tegas pengaturannya, serta lebih menjamin adanya kepatuhan terhadap undang undang tersebut antara lain dengan menimbulkan efek jera. disadari bahwa sesungguhnya kita semua sepakat bahwa persoalan dan bencana lingkungan hidup merupakan hal serius yang harus mendapat perhatian dan kebijakan politik yang serius. akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa berbagai kasus yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran dan berbagai akibat merugikan rakyat indonesia, tidak mendapatkan penanganan dan penegakan hukum yang serius yang pada gilirannya dapat menimbulkan efek jera. karena itulah undang undang plh ini memang dilahirkan dengan semangat dasar untuk benar benar mengatasi, mengurangi, bahkan meniadakan berbagai perbuatan yang menimbulkan bencana lingkungan tersebut atas. kenyataan yang mengenaskan dan menggelisahkan tersebut atas justru bertentangan dengan amanat konstitusi undang undang dasar pertama pembukaan undang undang dasar dengan jelas menegaskan bahwa pemerintahan negara indonesia dibentuk antara lain dengan tujuan untuk, ahli kutip, melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tanah tumpah darah indonesia. bagi ahli, tujuan mulia ini harus diartikan secara lebih luas, tidak hanya melindungi rakyat dan tanah tumpah darah indonesia dari musuh yang konvensional, berupa orang atau kelompok yang melakukan tindak kejahatan dan invasi atas negara kita. perlindungan yang dimaksud, harus juga diartikan sebagai perlindungan dari segala macam tindak kejahatan oleh manusia yang menyebabkan atau yang potensial menyebabkan bencana yang merenggut nyawa manusia atau yang membahayakan kesehatan manusia termasuk yang dikategorikan atas sebagai bencana lingkungan. dengan demikian, pemerintah indonesia berdasarkan perintah undang undang tadi mempunyai tugas dan kewenangan konstitusional untuk menjamin bahwa rakyat indonesia bebas dari segala macam ancaman bahaya dan bencana lingkungan hidup adalah melanggar konstitusi undang undang dasar kalau pemerintah membiarkan siapa pun menimbulkan ancaman bahaya dan bencana lingkungan hidual merenggut nyawa rakyat indonesia termasuk yang ditimbulkan oleh limbah b3. kedua. undang undang dasar sudah dengan sangat jelas mengamanatkan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batini mengandung beberapa makna mendasar. pertama, pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk melindungi setiap orang dan karena itu tidak boleh membiarkan siapa pun merampas hak orang lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dengan melakukan tindakan yang membahayakan, dan mengancam kesehatan, dan nyawa orang lain. sejalan dengan itu, setiap orang termasuk badan usaha mempunyai kewajiban untuk tidak menimbulkan, dan menyebabkan ancaman bahaya, dan bencana lingkungan hidup bagi orang lain. konsekuensinya, negara berhak menuntut setiap orang untuk melakukan tindakan apa pun untuk tidak melakukan tindakan apa pun yang mendatangkan ancaman bahaya dan bencana terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tadi. ketiga. undang undang dasar menegaskan bahwa, ahli kutip, perekonomian nasional diselengarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup. yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang ikut disepakati oleh pemerintah republik indonesia rio janeiro brazil tahun yang dengan tegas dan serius mendesak perlunya perubahan paradigma pembangunan sebagai langkah untuk menghindari, sebuah masa depan yang terancam. yaitu masa depan planet bumi dan anak cucu kita yang terancam oleh bencana lingkungan hidup. pembangunan berkelanjutan adalah sebuah agenda global untuk berubah yang tidak lain berisikan rekomendasi dan desakan untuk berubah secara kelembagaan maupun legal, baik oleh pemerintah maupun juga oleh sektor swasta. rekomendasi untuk berubah ini didasarkan pada komitmen global untuk menjamin kesejahteraan ekonomi, tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang sekaligustuhan dan keamanan ekologis, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. ketiga tersebut dengan sangat jelas menjadi dasar konstitusional yang kuat bagi penyusunan undang undang plh ini, termasuk pengaturan tentang pengelolaan limbah demi menjamin perlindungan atas lingkungan hidup, baik atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak setiap orang. penjelasan tentang betapa dahsyatnya dampak limbah sudah dikemukakan oleh ahli sebelumnya. atas dasar penjelasan kami atas maka menjadi sangat terang benderang, mengapa? tidak saja pelanggaran yang berkaitan dengan izin dan pengelolaan limbah dikategorikan sebagai pidana, bahkan lebih dari itu, sebagaimana ditegaskan dalam undang undang nomor tahun ahli kutip, tindak pidana dalam undang undang ini merupakan kejahatan. kejahatan karena perilaku menyimpang dan melanggar undang undang lingkungan hidup ini berakibat sangat berbahaya mengancam keselamatan dan kehidupan umat manusia pada umumnya sebagaimana juga sudah dijelaskan oleh ahli sebelumnya, juga mengancam kesehatan dan kehidupan rakyat indonesia khususnya yang justru sangat bertentangan dengan perintah undang undang dasar sebagaimana telah ahli paparkan atas. ini sebuah kejahatan karena mengancam nyawa manusia, nyawa rakyat indonesia. ini sebuah kejahatan karena membahayakan kesehatan manusia. secara khusus, sejalan dengan amanat konstitusi dan sejalan dengan kenyataan ancaman nyata bencana lingkungan pada umumnya dan limbah khususnya sebagaimana dipaparkan oleh saksi ahli bidang tadi, maka adalah tepat bahwa pemerintah dan dpr pada waktu itu sepakat untuk menjadikan aturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah sebagai tindak pidana. tepat karena secara khusus limbah, bahan berbahaya dan beracun menunjukkan adanya ancaman dan potensi bencana yang merenggut nyawa manusia dan membahayakan kesehatan manusia yang justru menurut perintah konstitusi harus dilindungi oleh pemerintah indonesia. ketat dan kerasnya aturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah b3, justru didasarkan pada kenyataan seriusnya dampak limbahjangka pendek, melainkan juga beberapa jangka waktu jauh depan sehingga mengancam juga generasi yang akan datang. untuk itulah satu pihak, pemerintah sesuai dengan kewajiban dan kewenangan konstitusionalnya tersebut atas perlu mengontrol pengelolaan dan pengendalian limbah melalui izin dan karena seriusnya ancaman bahaya dari dampak limbah adalah tepat jika pelanggaran izin pengelolaan limbah tersebut dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan. dengan cara ini, pemerintah telah bertindak konstitusional melindungi seluruh rakyat indonesia dan segenap tanah tumpah darah indonesia dari bencana lingkungan hidup sejalan dengan pengakuan konstitusional akan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap orang dan bahkan sejalan dengan tujuan dari terbentuknya pemerintahan indonesia. atas dasar itu pula, ahli meyakini bahwa sebagai penjaga tertinggi konstitusi undang undang dasar mahkamah sudah sepintas dan selayaknya menolak gugatan atas undang undang lingkungan hidup ini. mudzakir dalam sejarah lingkungan hidup, ahli adalah spacing partner dari alm. prof. koesnadi sejauh yang terkait dengan hal yang terkait dengan pidana lingkungan hidup, sehingga muncul istilah istilah yang dalam tindak pidana lingkungan hidup yang semula pure administrasi, bergeser kepada tindak pidana administrasi yang kemudian diistilahkan situ dalam penjelasannya sebagai ultimatum medium dengan susunan atau rumusan dalam penjelasannya dan yang terakhir, prof. koesnadi pernah menguji atau menjelaskan kepada ahli mengenai usulan tentang apakah mungkin sebagai premium medium? ahli jawab pada saat itu, itu tergantung situasi dan kondisi seberapa sesungguhnya usaha penyelamatan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. jadi ada kemungkinan yang hukum administrasi akan berubah menjadi premium medium. ahli ingin sampaikan terkait dengan pokok pokok pikiran ahli yang berhubungan dengan bagaimana norma yang dimuat dalam ahli mohon maaf karena ahli tidak dimohon untuk menguji dan ahli ingin kutip sedikit supaya memberi penegasan untuk memberi argumen, pengelola pengelolaan limbah wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati walikotnya. sedangkan setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah tanpa izin, sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling singkat tahun, dan paling lama tahun, dan denda paling sedikit rp1 miliar dan paling banyak rp3 miliar. atas dasar ketentuan ahli uraikan sebagai berikut, bahwa ketentuan yang dimuat dalam undang undang nomor tahun yang mengatur tentang perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, ini termasuk limbah b3, termasuk domain hukum administrasi publik yang lebih tepatnya disebut sebagai hukum administrasi lingkungan hidup. prinsip hukum yang terkait dengan suatu pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dalam hal ini limbah termasuk b3, diwajibkan oleh hukum atau undang undang untuk memperoleh izin dari pihak yang berwenang. hal ini memuat prinsip hukum yang pertama, kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah tidak boleh dilakukan kecuali telah memperoleh izin. ahli kira ini prinsip dalam hukum administrasi demikian, hanya pihak kalau itu dilanjutkan logika hukumnya adalah hanya pihak yang telah memperoleh izin sajalah yang boleh melakukan kegiatan mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah b3. pihak yang tidak memperoleh izin, tidak boleh melakukan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah b3. meskipun memiliki kewajiban untuk mengelola limbah yang dihasilkannya, ini dimuat dalam penghasil limbah yang hendak mengolah limbah yang dihasilkannya diharuskan memiliki izin pengelolaan limbah b3, sebagaimana dimaksud dalam jika penghasil limbah yang tidak mampu melakukan pengelolaan limbah sendiri, pengelolaannya limbah diserahkan kepada pihak lain dan pihak lain melakukan pekerjaan mengolah limbah diharuskan juga memiliki izin, sebagaimana dimaksud dalam kalimat diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain bermakna seluruh kegiatan pengelolaan limbah yang dihasilkannya dikelola oleh pihak lain yang independen dan pihak lain tersebut mengolah limbah tersebut harus telah memiliki izin pengelolaan limbah bahan yang berbahaya dan beracun,interpretasi sistemik, norma hukum yang dimuat dalam dapat diperoleh prinsip hukum sebagai berikut. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun harus memperoleh izin karena sifat limbah ini yang termasuk kategori ini berbahaya pada lingkungan hidup dan kesehatan manusia, dan jika terjadi pencemaran lingkungan hidup atau merusak kesehatan manusia, sangat sulit untuk dipulihkan kembali. penilaian terhadap hukum administrasi yang terkait pidana harus dipandang dalam konteks sifat bahannya perbuatan itu atau sifat bahannya limbah tersebut. izin pengelolaan limbah, bahan berbahaya, dan beracun diperlukan sebagai bentuk standarisasi proses pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, atau limbah yang disusun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk mencegah terjadinya dampak yang ditimbulkan pada lingkungan hidup, dalam konteks ini landasannya adalah perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan manusia, dalam konteks ini kehidupan manusia. ketiga, kewajiban mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun dibebankan kepada penghasil limbah yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh penghasil limbah bahan berbahaya sendiri atau diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain. mengingat sifat bahaya atau risiko lingkungan hidup dan kesehatan manusia, maka pengelolaan limbah berbahaya dan beracun tersebut harus dilakukan oleh pihak yang memiliki izin pengelolaan limbah dari kementerian lingkungan hidup, gubernur, bupati sesuai dengan kompetensi masing masing dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan limbah bahan berbahaya, beracun yang telah ditetapkan kementerian lingkungan hidup. ketentuan perizinan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sebagaimana dimaksud dalam semata mata untuk mencegah terjadinya dampak yang luas bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia juga untuk memperkuat, dan, melindungi, atau memberi jaminan dipenuhinya hak konstitusional setiap orang, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar yang bunyinya,memperoleh pelayanan kesehatan. berikutnya, konstitusionalitas yang terkait dengan ketentuan pidana yang dihubungkan dengan ancaman sanksi pidana yang dimuat dalam yang ditujukan kepada pelanggaran terhadap memuat berisi hukum sebagai berikut. kedudukan sanksi pidana yang dimuat dalam adalah sanksi pidana dalam bidang hukum administrasi. adanya ancaman sanksi pidana atau kebijakan kriminalisasi dan realisasi terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya tanpa izin dikenal dengan dalam kebijakan hukum sebagai pencegahan secara dini. atau kebijakan preventif. dengan pertimbangan karena sifat bahayanya dampak limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah terhadap usaha pelestarian lingkungan dan terhadap kesehatan manusia, yang tadi oleh saksi sudah digambarkan mengenai betapa dahsyatnya dampak dari pencemaran lingkungan hidup dan juga kesehatan manusia. jadi,dan untuk memperkuat tegaknya norma hukum dalam hukum administrasi satu pihak dan sifat banyak limbah bahan berbahaya, beracun, atau limbah bagi kelestarian lingkungan hidup dalam konteks ini tadi sudah ahli sebutkan juga demi perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan manusia atau perlindungan terhadap kesehatan manusia yang keduanya merupakan hak konstitusional yang dijamin pembunuhannya oleh negara. kebijakan kriminalisasi dan realisasi dalam perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya, beracun atau dengan mencantumkan ancaman sanksi pidana penjara dan denda tersebut sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberi jaminan perlindungan hukum dansesuai atau tidak bertentangan dengan norma hukum yang dimuat dalam undang undang dasar karena ini terkait dengan norma hukum yang dimuat dalam yakni persoalan yang berhubungan dengan siib mengolah limbah b3, maka mohon, majelis hakim, ahli ingin menyampaikan pandangan ahli terkait dengan dalam konteks hubungannya dengan norma hukum yang dimuat dalam termasuk domain hukum administrasi yang memuat prinsip hukum bahwa penghasil limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. kewajiban mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun ditujukan kepada pihak penghasil limbah, artinya dia tidak dibebani mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun, jadi melekat kepada pihak yang penghasil limbah beracun. kewajiban melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang ditujukan bagi pihak yang penghasil limbah berbahaya tersebut bersifat imperatif, maka bagi setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya tersebut atau lb3 yang tidak melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya tersebut yang dihasilkannya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dimulai dari perbuatan melawan hukum administrasi yang tadi sudah ahli sebutkan adalah bersifat imperatif. kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya atau lb3 yang melekat pada pihak penghasil limbah bahan berbahaya tersebut atau beracun, lb3 tersebut, secara teknik administrasi perizinan harus dilakukan proses perizinan secara terpadu, maksud ahli adalah agar tidak terjadi konflik dalam pemberian izin antara izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah dengan izin usaha atau izin lain yang melekat pada pendirian suatu perusahaan atau kegiatan yang lain yang menghasilkan limbah. ahli ingin memberi ketegasan dalam konteks ini, semestinya mereka diberi izin sekaligus karena sudah pasti dia akan melahirkan limbah b3, maka pada saat dia mendirikan usaha tersebut, included izin itu juga melekat minim dua, yakni adalah izin usaha dan yang satunya adalah izin pengelolaan limbah b3. maka dengan demikian, dengan prinsip ini berarti ada izin bagi usaha sekaligus harus terbit juga izin pengelolaan limbah. jadi ini tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus menjadi satu kesatuan karena argumennya adalah itu pasti akan melahirkan atau. maka ada dua kemungkinan. pertama, setiap pemberian izin suatu usaha penghasil limbah b3, wajib memiliki izin usaha induk, yang tadi sudah ahli sebutkan, dan sekaligus memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahaya atau limbah apabila pemohon izin tersebut memiliki kemampuan sendiri untuk mengolah limbah yang dihasilkannya. jadi, ada dua izin. kedua, setiap pemberian izin atau usaha yang menghasilkan limbah b3, wajib memiliki izin usaha induk dan izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkannya karena penghasil limbah tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. yang izin yang kedua ini maksud ahli adalah ini dalam rangka preventif perizinan, jadi kalau dia mempunyai izin induk dan dia tidak memiliki kemampuan mengolah limbah, maka pada saat izin itu diberikan, dia harus dapat menunjuk pihak lain yang ditunjuk untuk mengolah limbah yang dihasilkannya, dan pihak lain yang mengolah itu juga ditunjukkan dia telah memiliki izin untuk mengolah limbah b3. dengan demikian, ada kewajiban hukum dibebankan pada penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun, ada dua hal. yang pertama adalah kewajiban hukum untuk melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya atau bahan limbah b3. kewajiban yang kedua adalah kewajiban hukum untuk memilki izin mengolah limbah b3, jika pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dihasilkannya tersebut dikelola sendiri. atau kewajiban hukum untuk menunjukkan pihak lain yang telah memiliki izin melakukan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkannya, dan pihak lain itu juga telah memiliki izin. terkait dengan kedudukan ancaman sanksi pidana bidang hukum administrasi sebagaimana diatur ahli ingin jelaskan, relasi ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling singkat tahun, paling lama tahun. denda minimal, paling sedikit miliar dan paling banyak miliar. adanya dari ketentuan sanksi pidana tersebut, ahli jelaskan adanya sanksi pidana atau kebijakan kriminalisasi finalisasi terhadap pihak penghasil limbah bahan berbahaya beracun lb3 tersebut, yang tidak melakukan pengolahan limbah bahan berbahaya dan berac, terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama mutholib tempat, tanggal lahir surabaya, juni alamat rt rw desa sawunggaling, kecamatan wonokromo, kota surabaya pekerjaan tukang parkir dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal februari memberikan kuasa kepada sholeh s.h., subroto kali, dan bambang buwono, s.h., hum., yang beralamat jalan diponegoro kampung baru bangil, kabupaten pasuruan, bertindak untuk mewakilitanggal februari danbahwa para pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa timur berdasarkan bukti ktp dan kartu angggota dprd provinsi jawa timur yang mempunyai kewajiban menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam huruf dan huruf isi!)nomor bahwa pada saat reses, mendapatkan aspirasi dan pengaduan masyarakat kota surabaya,yang dimohonkan oleh pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang undang cast terhadap danrasa dirugikan dengan berlakunya yang mengatur mengenai proses pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu. ketentuan guo dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, prinsip kepastian hukum yang adil, dan bertentangan dengan hak atas status kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap warga negara, sebagaimana dijamin oleh dan uud pemohon adalah warga masyarakat yang memohon akta kelahiran yang melampaui batas waktu pengadilan negeri surabaya, dengan registrasi perkara nomor pdt pn. sby. pemohon merasa kesulitan dalam mengurus pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, karena proses birokrasi yang harus dilalui berbelit belit yaitu meminta surat pengantar kepada dan rw, kelurahan, kecamatan, kantor dinas kependudukan dan catatan sipil dispendukcapil), pengadilan negeri, kantor pos besar, bank, dan harus membawa dua orang saksi. pemohon juga harus mengeluarkan biaya resmi rp. ditambah biaya lain yang cukup memberatkan pemohon, i3. menimbang bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang berdasarkan padagalami kesulitan untuk mengurus pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, dikaitkan dengan hak konstitusional pemohon,yang ditentukan olehda pokoknya pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya karena pada dasarnya dokumen kependudukan adalah hak setiap penduduk, hal ini sesuai dengan bunyi huruf setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (vide dketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan presiden. hal tersebut menimbulkan proses birokrasi yang panjang, berlapis dan berbelit belit sehingga menimbulkan biaya tinggi yang memberatkan bagi pemohon dan jugas undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik,ini berarti, bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyatlah yang menentukan dalam suatu negara. pembentukan pemerintah negara indonesia bertujuanuntuk memenuhi kepentingan rakyat maka dalam rangka otonomi daerah, pemerintahan daerah diberi kewenangalah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten kota adalah pelayanan kependudukan dan catatan sipil (vide. samping itu yang merupakan amanat uud i3. menimbang bahwa saat, berbangsa dan bernegara. hal tersebut disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menghadapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta menimbulkan dampak terjadinya berbagai masalah pembangunan yang kompleks. kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan berkualitas seringkali terhambat oleh berbagai persoalan teknis administratif yang tidak dapat segera diatasi karena masih adanya ketentuan hukum yang tidak kondusif bagi pelayanan publik yang cepat, sederhana, dan murah: i3. menimbang bahwa: i3. menimbang bahwa negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan uud. perlindungan yang diberikan oleh negara dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi kependudukan. administrasi kependudukan dalam hal ini akta kelahiran sangat penting bagi penduduk, karena dengan akta kelahiran penduduk akan memperoleh dokumen kependudukan yang dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai sebuah akta autentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya yang akan memiliki rentetan akibat hukum baik tanggung jawab perdata orang tua kepada anak, maupun hak waris seseorang. seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran, secara jure keberadaannya tidak dianggap ada oleh negara. hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah keturunannya, dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. akibat terburuk adalah adanya manipulasi identitas anak yang semakin mempermudah eksploitasi anak, seperti perdagangan anak, pemanfaatan tenaga kerja anak, dan kekerasan terhadap anak. akta kelahiran juga berkaitan dengan syarat legal formal identitas seseorang hadapan hukum, karena salah satu antaranya terkait dengan penentuan batasan usia seseorang untuk dikatakan sebagai dewasa menurut hukum, dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri: dengan demikian menurut mahkamah akta kelahiran adalah hal yang sangat penting bagi seseorang, karena dengan adanya akta kelahiran seseorang mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum karena dirinya telah tercatat oleh negara, sehingga terhadap akta tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban hukum, status pribadi, dan status kewarganegaraan seseorang, sisi lain, penataan administrasi kependudukan juga penting bagi penyelenggara negara, karena negara membutuhkan data kependudukan untuk merencanakan dan melaksanakan program program pembangunan yang terarah dan tepat sasaran. ketentuan ketentuan itu mengisyaratkan akan pentingnya penataan administrasi kependudukan sebagai bagian dalam upaya mewujudkan good governance. untuk itu akta kelahiran menjadi sangat penting sehingga perlindungan pelayanan oleh negara terkait dengan hak hak yang timbul dari suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dapat terselenggara secara tertib dan efisien: i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, frasa persetujuan yang termuat dalam dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana dimaksud dalam uud dalam proses pencatatan dan penerbitan akta kelahiran karena persetujuan bersifat internal instansi pelaksana. oleh karena itu, menurut mahkamah, untuk menentukan kepastian hukum yang adil, dicatat atau tidak dicatatnya kelahiran yang terlambat dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam perlu keputusan dari kepala instansi pelaksana yang didasarkan pada penilaian mengenai kebenaran tentang data yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang undangan, sehingga frasa persetujuan dalam undang undang guo harus dimaknai sebagai keputusan kepala instansi pelaksana. i3. menimbang bahwa pelayanan akta kelahiran menjadi rumit dan berbelit belit akibat kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat yang melampaui batas waktu hari sampai dengan (satu) tahun sebagaimana dimaksud oleh harus dengan persetujuan kepala instansi pelaksana setempat sebagaimana dimaksud dalam dan harus dengan penetapan pengadilan setelah lewat (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam menurut mahkamah, keterlambatan melaporkan kelahiran yang lebih dari satu tahun yang harus dengan penetapan pengadilan akan memberatkan masyarakat. keberatan tersebut bukan saja bagi mereka yang tinggal jauh daerah pelosok tetapi juga bagi mereka yang tinggal daerah perkotaan. lagi pula, sebagaimana telah dipertimbangkan atas, proses pengadilan bukanlah proses yang mudah bagi masyarakat awamproses untuk, padahal akta kelahiran tersebut merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan. oleh karena itu, selain bertentangan dengan ketentuan uud dan uud hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip keadilan,: i3. menimbang bahwa mengenai frasa sampai dengan (satu) tahun dalam menjadi tidak relevan lagi sefrasa sampai dengan (satu) tahun dalam harus pula dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, i3. menimbang bahwa oleh karena dinyatakan bertentangan dengan uud dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka frasa dan dalam tidak mempunyai relevansi lagi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan uud dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas,keputusan :sebagai keputusan :diubah menjadi lembaran negara republik indonesia tahun nomor nomor (sah dicoret)kabupaten magetan, dan kabupaten lamongan yaitu masalah kesulitan dalam mengurus akta kelahiran. kami sebagai wakil rakyhuruf undang undang terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam khususnya frasa undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan lembaran negaraurat kuasa: saudara mutholaib, pemohon akta kelahiran pengadilan negeri surabaya nomor pdt pn. sby yang merasakan sulitnya mengurus surat akta dengan biaya resmi rp. ditambah biaya lain sehingga kurang lebih membutuhkan biaya rp. maka memberikan surat kuasa kepada para pemohon mahkamah konstitusi. bahwa (dua) dalam uud memberikan hak hak konstitusional para. pokok permohonan lahirnya sebuah aturan hukum secara filosofis adalahdalam aturan hukum yang bentuk materinya harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, dan perundangan yang baik meliputi asas dapat dilaksanakan , hal ini sejalan dengan filosofi pembentukan peraturan perundang undangan, sebagaimana konsideran menimbang dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala instansi pelaksana setempat dan dalam undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan lembaran negara jadi republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran kan darat)ahmad fadli semadi, anwar usman, dan hamdan zelda, masing masing sebagai anggota, pada hari kamis, tanggal empatachmad nowiki maria farida indrawi ttd ttd muhammad alim hartono ttd ttd ahmad fadli semadi anwar usman ttd ttd hamdan zelda arief hid panitera pengganti, ttd yunita ramadan huruf dan asas pembentukannya huruf dan materi muatan pada huruf dan huruf pada undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. lahirnya undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan, dari satu aspek memiliki tujuan yang positif, sebagaimana tercermin dari filosofi pada konsiderannya huruf bahw.dst. salah satu contoh yang positif adalah bahwa setiap penduduk wajib memiliki nik atau nomor induk kependudukan, sebagaimana yang dilaksanakan negara dalam membuat kta elektronik, penerbitan akta kelahiran, dan kartu keluarga pada dalam hal penerbitan akta kelahiran, sebagaimana pada undang undang ini, telah menimbulkan masalah nasional, khususnya jawa timur pada awal terbitnya undang undang ini tanggal desember sampai dengan realisasinya tahun proses, syarat dan penerbitan berjalan normal, lancar dan kondusif, sebagaimana yang tercermin pada konsideran undang undang nomor tahun yakni dapat dilaksanakan adanya asas pengayoman dan kemanusiaan. mengapa dapat terjadi suasana ini, karena kemendagri telah menerbitkan rekomendasi dari tahun sampai dengan tahun yang isinya agar menunda pelaksanaan undang undang ini, yaituontoh, sebagaimana pendapat mendagri gamawan fauzi dalam situs internet, mengapa dikeluarkan mendagri, karena pada awal penerapan undang undang ini telah terjadi kesulitan dan hambatan mana mana yang dialami masyarakat dalam mengurus akta kelahiran yang terlambat mendaftar. hal ini dapat dilihat situs internet: kabupaten tanjung alang timur, sulawesi barat, kabupaten karawang, dki jakarta, kabupaten padang sidempuan, dan medan. lahirnya mendagri tersebut diutarakan juga oleh saudara bambang saito s.h., m.h., dan saudara bayu istiyatmoko s.h., m.h., ketua dan wakil ketua pengadilan negeri kepanjen malang, depan rombongan komisi dprd provinsi jawa timur pada hari jumat tanggal februari dalam acara audiensi dan pengecekan data pelaksanaan undang undang ini menurut beliau berdua bahwa pelaksanaan pengadilan negeri ditunda sampai dengan tahun dalam bentuk mendagri, setiap awal tahun dan pada awal tahun mulai dilaksanakan sesuai dengan bunyi undang undang. sejak saat itu telah terjadi permohonan akta kelahiran yang jumlahnya berhasil diputus pemohon dan tahun pada awal tahun sebanyak perkara. tenggang waktu penyelesaian berkisar (tiga) minggu sampai dengan (satu) bulan. suasana ruang pengadilan seperti pasar, ramai dan berjudul dari masyarakat pemohon, bagi pihak pengadilan dilaksanakan karena semata mata tugas negara sesuai dengan undang undang, akan tetapi juga menjadi beban baru, yang cukup melelahkan dan menghabiskan waktu dan energi. proses pengurusan akta kelahiran yang terlambat (satu) tahun lebih, sebagaimana yang dialami oleh saudara mutholib yang memberikan surat kepada kami, harus meminta surat pengantar kepada rt rw, kemudian kelurahan, kantor pos besar, bank, dan membawa (dua) orang saksi adalah bentuk birokrasi yang berlapis dan berbelit belit. hal ini nomor tahun tentang pelayanan publik. ketua pengadilan negeri kota surabaya, dalam wawancara harian jawa pos tanggal juli saudara heru pramono menyatakan bahwa pihaknya sebenarnya kewalahan dalam melayani pembuatan penetapan akta kelahiran, sebab jumlah pemohon yang masuk tak sebanding dengan tenaga yang terlibat dalam proses tersebut. jumlah tersebut membuat panitera benar benar kewalahan. pada tahun masuk permohonan dan setiap bulan menyilangkan permohonan (bukti pada dasarnya penerbitan akta kelahiran adalah hak seseorang penduduk, hal ini sesuai dengan bunyi huruf undang undang ini bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. potensi hak setiap penduduk itu sebagai penjabaran dari: undang undang hak asasi manuiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan . keberadaan hak anak tersebut juga dikuatkan oletiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan . pada dan berbunyi identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya . identitas sebagaimana dimaksud lama dituangkan dalam akta kelahiran. status hukum hak anak tersebut, berasal dari muara hukum nasional yaitu undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang berbunyi setiap orang berhak atas status kewarganegaraan . hak hak anak yang dijamin oleh (tiga) undang undang dan dilindungi oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun tersebut sedang dilanda musibah hukum, yakni: telah menimbulkan kesulitan hambatan, kerumitan, beban biaya dan tambahan beban bagi pengadilan negeri dan telah membuat kesibukan tersendiri bagi mendagri, sehingga dalam kurun waktu (lima) terus menerus membuat surat edaran, dispensasi dan penangguhan pelaksanaan undang undang ini (bukti undang undang ini telah melakukan pelanggaran hak yang dijamin oleh undang undang dasar bahwa jaminan hak anak untuk memperoleh status kewarganegaraan telah dibebani kewajiban sekaligus sebagai sanksi bahwa bila terlambat melaporkan (satu) tahun, maka ada syarat berat yakni harus dengan penetapan pengadilan negeri. akibat adanya kewajiban dan sanksi tersebut, maka pengurusan akta kelahiran telah menimbulkan biaya besar, apalagi bagi masyarakat miskin yang tinggal pedesaan, yaitu antara lain: biaya transportasi beberapa kali pengadilan, mengurus legs kantor pos, menghadirkan saksi, mengurus surat kenal lahir kepala desa, dan lain lain. hal tersebut telah merugikan dan melanggar hak konstitusional warga negara khususnya para pemohon akta kelahiran. contoh biaya sidang pengadilan negeri malang berkisar sekitar rp. sampai rp. sesuai dengan jarak jauh dekat, dan biaya itu disetorkan lewat rekening bank. untuk penyiapan proses persidangan dan penetapan pengadilan negeri kepanjen malang, harus membuat jenis surat termasuk surat penetapan sebanyak halaman, adapun bagi pemohon harus menyiapkan jenis surat luar perjalanan kantor pos besar kota (bukti bahwa oleh karena itu, undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan, kami mohon dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. iv. petit mengabulkan permohonan pemohon:yang berbunyiccketentuan tersebut bertentangan dengan filosofi dan asas pembentukan perundang undangan yakni, harus mencerminkan pengayoman, kemanusiaan, dan dapat dilaksanakan dan bertentangan dengan undang undang dasar yang berbunyi setiap orang berhak atas status kewarganegaraan .hususnya frasa melampaui batas waktu (satu) tahun,,surat reses anggota dprd provinsi jawa timur, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang dpr dprd, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan, bukti fotokopi surat edaran mahkamah agung nomorrlindungan anak, bukti fotokopi ktp dan kartu anggota dprd jawa timur, bukti fotokopi kliping koran: jawa pos tanggal januari jawa pos tanggal desember jawa pos tanggal juni surya tanggal januari surya tanggal januari bukti fotokopi data kepemilikan akta kelahiran surabaya, bukti akses internet: biaya sidang akta kelahiran belawan: tidak punya akta kelahiran ditolak sekolah, biaya kabupaten tanjung jabung: tuntutan karawang, rutenya akta dki jakarta: padang lawas, biaya mahal, medan, biaya mencekik: surabaya, jutaan warga tidak punya akta: depdagri, mengeluh tentang akta repot mengurusterhadap dan undang undang dasar republik indonesia tahun (selanjutnya disebutstatus kewarganegar

kj) ss, rlmengdaerah bengkayang dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota singkawang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama minhaj read pekerjaan swasta alamat dsn. pangkalan darat rw kecamatan sei raya, kabupaten bengkayangfebruari yang telah diperbaiki pada hari kamis, tanggal maret yang pada pokoknya sebagai berikut: pengajuan permohonan ini adalah satu satunya cara pemohon untuk memperoleh perlindungan atas hak hak konstitusional yang dijamin uud untuk mencari keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. tidak ada cara lainnya, meskipun aspirasi pemohon diperjuangkan melalui tata cara yang diatur padtidak dipedulikan bupati bengkayang dan dprd bengkayang. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten daerah bengkayang (selanjutnya disebut kecamatan sungai raya digabungkan kabupaten bengkayang. sejak tahun hingga kini atau selama tahun secara terus menerus pemohon telah memperjuangkan aspirasi agar kecamatan sungai raya digabungkan kota singkawang dan kini ingin bergabung mempawah. tetapi sama sekali tidak dipedulikan dprd bengkayang dan bupati bengkayang. mereka tidak mempedulikan rakyat dan tidak memiliki political will. kondisi ini menyebabkan pemohon terus menerus menderita kerugian faktual dan potensial. tetapi, apabila kecamatan sungai raya digabungkan kabupaten pontianak (ibukota mempawah), maka kerugian konstitusional pemohon tersebut hilang. sebagaimana diketahui bahwa salah seorang anggota hakim mahkamah konstitusi yaitu bapak akil mochtar tahu persis bahwa pemohon adalah masyarakat awam dan pemohon yakin bahwa bapak akil mochtar sependapat dengan pemohon bahwa sangat cocok jika kecamatan sungai raya dan kecamatan sungai raya kepulauan digabungkan kabupaten pontianak ibukota mempawah). pada intinya pemohon diminta untuk memperbaiki permohonan yaitu: format permohonan belum memenuhi syarat. mengenai hak hak sebagai warga negara, mana dasar hukumnya dalam undang undang yang bertentangan dan diuji dengan uud kerugian pemohon dengan letak pemekaran dengan berlakunya undang undang. memang secara geografis daerah kabupaten bengkayang sebelah pesisir jauh dari ibukota kabupaten bengkayang, harus melewati singkawang dulu. maka layak sekali kalau daerah bengkayang sebelah pesisir pindah kabupaten pontianak. sebab untuk mengurus administrasi, memang sangat jauh pergi ibukota kabupaten bengkayang . kalau permintaannya untuk bergabung mempawah, tentu kita terima dengan tangan terbuka. sebab itu juga keinginan masyarakatnya. kabupaten pontianak tidak bisa menolak jika memang sudah ada keputusan pemerintah pusat. ketua kadin kabupaten pontianak pontianak post, senin, feb (vide bukti "kadin menyambut baik dan mendukung aspirasi masyarakat menjadi bagian dari daerah otonomi kabupaten mempawah. aspirasi itu sudah disampaikan pemkab dan dprd bengkayang. sayangnya, hingga kini hasrat itu sama sekali belum kesampaian . beberapa hal lainnya yang telah terjadi adalah: banyak kesamaan kultur budaya yang dimiliki masyarakat dua kecamatan. jaraknya cukup dekat mempawah. sementara bengkayang cukup jauh. dalam hal berobat, rata rata warga dua kecamatan itu rubin (di mempawah). demikian juga menyangkut penerimaan cons, banyak pemuda dari dua kecamatan itu yang mendaftarkan diri bahkan ada yang diterima sebagai pns kabupaten mempawah. juga dalam pelayanan perbankan, warga setempat memanfaatkan perbankan yang ada kabupaten mempawah. kondisi ini jauh berbeda jika kecamatan sungai raya dan kecamatan sungai raya kepulauan tetap menginduk bengkayang. selain jarak tempuh, jika mengurus administrasi butuh jam perjalanan, belum lagi biaya yang ditimbulkan . kadin berharap, pemkab dan dprd segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat dari dua kecamatan itu untuk bergabung mempawah. jangan sampai status kewarganegaraan masyarakat menjadi hilang lantaran menolak masuk bengkayang. namun tak diterima kabupaten mempawah . dengan perkembangan aspirasi positif tersebut, maka keinginan pemohon yang sesuai dengan hak konstitusional dalam uud dan tujuan pemekaran daerah adalah tidak bergabung singkawang tetapi bergabung mempawah atau seharusalasannya adalah sebagai berikut: kecamatan sungai raya sr) mempawah kantor bupati mempawah) hanya dan sungai raya kepulauan srk) mempawah hanya km. jarak ini sangat dekat, sehingga pemohon menjadi lebih mudah dalam segala hal. sedangkan singkawang dan srk singkawang km. dengan demikian dan srk mempawah lebih dekat daripada singkawang. maka untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, semestibupati kabupaten pontianak dan ketua dprd kabupaten pontianak merespon positif aspirasi warga masyarakat kecamatan sungai raya dan kecamatan sungai raya kepulauan untuk bergabung kabupaten pontianak. telah banyak warga kecamatan sungai raya dan kecamatan sungai raya kepulauan yang berurusan dengan pemerintah kabupaten pontianak daripada bengkayang. bergabung kabupaten pontianak lebih memungkinkan karena statusnya sebagai kabupaten, sedangkan bila singkawang lebih sulit karena statusnya sebagai kota. berkenaan dengan peti:sehubungan saran yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi pada sidang panel tanggal februari bahwa pengujian formil sudah lewat waktu, maka pemohon hanya mengajukan perubahan petit dalam pengujian materiil. petit bahwa berdasarkan uraian uraian atas, pemohon memohon yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi agar memberikan putusan sebagai berikut: materiil menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.kecamatan sungai raya dan kecamatan sungai raya kepulauan digabungkan dalam wilayah kabupaten pontianak mempawah). memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam berita negara sebagaimana mestinya. jikbentukan kabupaten daerah tingkat bengkayang: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota singkawang: bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembentukan kota administratif singkawang, bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vifotokopi penjelasan bupati kepala daerah tingkat sambas: bukti fotokopi pemandangan umum anggota fraksi abri, bukti fotokopi keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten daerah tingkat sambas nomor dprd: bukti fotokopi risalah sidang tanggal september dalam perkara nomor puu ii1 bukti fotokopi surat izin mengemudi atas nama minhaj read, bukti fotokopi kabupaten sambas dalam angka bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota pariaman provinsi sumatera barat, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota batu, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota cimahi: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota tasikmalaya: bukti fotokopibukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat ternate, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota lubuk linggau, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota padang sidempuan: bukti fotokopi lembaran ekspedisi: bukti fotokopi kliping surat kabar sungai raya post, berjudul warga sungai raya tolak bergabung bengkayang : bukti fotokopi pernyataan sikap kelompok peduli masyarakat kecamatan sungai raya dan berita acara silaturahmi pemuka masyarakat pemuda kecamatan sungai raya: bukti fotokopi surat gubernur kalimantan barat nomor pem perihal pembentukan daerah kota singkawang: bukti fotokopi buku pro kontra pemekaran daerah: bukti fotokopi buku berjudul mahfud balik putusan mahkamah konstitusi , bukti fotokopi peta wilayah sambas, singkawang, dan bengkayang, bukti fotokopi kabupaten sambas dalam angka bukti fotokopi kabupaten bengkayang dalam angka, bengkayang regency figures bukti fotokopi kliping surat kabar ekuator berjudul, aksi spanduk dan baliho: bengkayang no : bukti fotokopi kliping surat kabar berjudul, ekuator bupati diminta lebih simpatik , bukti fotokopi kliping surat kabar ekuator berjudul, kebhinekaan bengkayang diuji , bukti fotokopi kliping surat kabar ekuator berjudul, pindah? kabupaten pontianak siap , bukti fotokopi kliping surat kabar pontianak post berjudul, dan srk mempawah : bukti fotokopi kliping surat kabar mempawah tribun berjudul, dua kecamatan minta pindah , bukti fotokopi kliping surat kabar pontianak post berjudul dukung dan srk pindah ,bertentang undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota singkawangdirugikan dengan berlakunya: menyatakan,: kecamatan sungai raya: kecamatan samalanga:, kecamatan roman: kecamatan ketujuhbelas . menyatakan, wilayah kabupaten daerah tingkat bengkayang yang mempunyai batas: sebelah barat berbatasan dengan laut natuna . apa yang diinginkan pemohon. tidak dapat lagi dilakukan pengujian formil. sebaiknya petit disandingkan saja. petitumnya agar diperjelas. adapun perbaikan yang pemohon lakukan adalah sebagai berikut: segi formataka pada permohonan pemohon harus memuat identitas pemohon, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) yang jelas tentang hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan untuk diuji, alasan permohonan dan petit. setelah pemohon memeriksa kembali permohonan pemohon, maka pemohon menilai bahwa format permohonan pemohon telah sesuai dengan pmk hak hak sebagai warga negara yang dijamin uud uud telah menjamin hak hak konstitusional pemohon yaitulam yang bertentangan dengan uud dalam yang bertentangan dengan uud dan telah merugikan pemohon digunakan sebagai batu uji terhadap uud adalah: penjelasan umum alinea kelima dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat . .menyatakan, :. penjelasan umum alinea kesatu menyatakan, kota administratif, . penjelasan umum alinea kedua menyatakan, . penjelasan umum alinea keempat,pasaran, kecamatan roman, dan kecamatan ketujuhbelas perlu dibentuk menjadi kota singkawang . bahwa undang undang yang dimohonkan untuk diuji menurut pemohon menyebabkan kerugian dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa pemohon, berdomisili kecamatan sungai raya: bahwa penggabungan kecamatan sungai raya kabupaten bengkayang menyebabkan kerugian bagi pemohon disebabkan pemohon yang memiliki hak hak konstitusional untuk memperoleh kemudahan sebagaimana dijamin uud menjadi hilang:sanggau led, seluas, jangkung d:sedangkan bengkayang km. pendapat mahkamah: i3.10jyangyang, telah diputus dalam putusan nomor puu iii tanggal oktober dengan amar, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) . bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, antara lain, menyatakan::?: i3. menimbang bahwa dengan memperhatikan putusan mahkamah nomor puu iii tanggal oktober dan dihubungkan dengan dalil dalil pemohon guo mengenai konstitusionalitas penjelasan umum alinea kesatu, penjelasan umum alinea kedua, penjelasan alinea keempat undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota singkawang, mahkamah tidak menemukan alasan alasan hukum yang berbeda atas pengujian guo. oleh karena dan sesuai pula: i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai pengujian dan penjelasan umum alinea kelima tentang pembentukan kabupaten daerah bengkayang, yang menurut pemohon sebagai akibat dari penggabungan kecamatan sungai raya kabupaten bengkayang telah menyebabkan kerugian pemohon selama tahun sedangkan pemohon memiliki hak hak konstitusional untuk memperoleh kemudahan sebagaimana dijamin uud meskipun mahkamah dalam putusan nomor puu iii tanggal oktober tidak mempertimbangkan dan penjelasan umum alinea kelima tentang pembentukan kabupaten daerah bengkayang, namun oleh karena kerugian yang didalilkan dalam permohonan guo adalah sama dengan substansi permohonan nomor puu iii yang telah diputus oleh mahkamah tanggal oktober maka mutasi mutans berlaku pertimbangan putusan mahkamah nomor puu sebagaimana termuat pada paragraf atas, sehingga pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), oleh karena ituuhammad alimhartono hamdan zelda ttd. ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan: kecamatan samalanga, kecamatan roman: j . kecamatan ketujuhbelas. wilayah kabupaten daerah tingkat bengkayang mempunyaipenjelasan umum alinea kelima: an. dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.membentuk kabupaten daerah tingkat bengkayang dengan luas km?kecamatan seluas, kecamatan jago barang, kecamatan pasaran, kecamatan roman dan ketujuhbelas . kerugian pemohon anti kemudahan tujuan pemekaran daerah adalah: untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, untuk mendekatkan, memudahkan dan mengefisiensi pelayanan pemerintahberdasarkan undang undang nomor tahun kecamatan sungai raya berada dalam wilayah kabupaten sambas yang beribukota sambas. kemudian berdasarkan keputusan menteri pemerintahan umum dan otonomi daerah nomor tanggal april ibukota kabupaten sambas dipindahkan dari sambas singkawang. pemohon berdomisili kecamatan sungai raya. jarak tempuh singkawang km. jarak yang dekat ini memberikan kemudahan bagi pemohon sebagaimana dijamin uud dan sesuai dengan tujuan pemekaran daerah serta prinsip prinsip pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat yaitu: mudah berurusan, dalam segala hal, baik pemerintahan maupun kemasyarakatan. mudah dalam berbisnis dan mengembangkan bisnis. mudah transportasi. kondisi jalan singkawang mulus. tidak ada jurang terjal. urusan bisa cepat. tidak perlu menginap singkawang. murah biaya. dan masih banyak kemudahan lainnya yang dirasakan langsung oleh pemohon. tetapi kemudian timbullah petaka bagi pemohon yaitu dengan digabungkannya kecamatan sungai raya kabupaten bengkayang sebagaimana ditentukan dan penjelasan umum alinea keempat penggabungan kecamatan sungai raya kabupaten bengkayang menyebabkan kerugian bagi pemohon. selama tahun, pemohon yang memiliki hak hak konstitusional untuk memperoleh kemudahan sebagaimana dijamin pada uud menjadi hilang. kerugian yang diderita pemohon adalah faktual dan potensial sebagaimana telah pemohon uraikan pada permohonan pemohon halaman sampai dengan halaman uud menegasanfaat pemekaran daerah sangat terasa bagi masyarakat kecamatan kecamatan yang berada dalam kabupaten sambas (vide bukti tabel berikut ini menjelaskan. tabel perbandingan jarak antara singkawang dan sambas kecamatan ibukota jarak jarak keterangan kecamatan singkawang sambas masyarakat kecamatan selaku dan kecamatan perangkat memang semakin jauh bila ibukota sambas daripada singkawang. tetapi ini sejatinya kembali ibukota semula yang dulunya dipindah dari sambas singkawang. jadi, tidak ada masalah dan memang sampai hari ini masyarakat kecamatan kecamatan tersebut tidak pernah sama sekali mempermasalahkan pemindahan ibukota dari singkawang sambas.kecamatan sanggau led, kecamatan seluas, kecamatan jangkung, dan kecamat. sebaliknya,km, sedangkan bengkayang km. bukti telah membuktikan dalil pemohon. tabel perbandingan jarak antara singkawang dan bengkayang kecamatan ibukota jarak jarak keterangan kecamatan singkawang bengkayang beiotsnad bedccsdaned misi mode besi tabel atas menunjukkan bahwa kecamatan bengkayang, kecamatan led, kecamatan sanggau led, dan kecamatan seluas semakin dekat ibukota bengkayang, sedangkan sungai raya semakin jauh km. kalau singkawang hanya km, mengapa harus dijauhkan bengkayang menjadi km? dengan demikian jelas bahwa dan penjelasan umum alinea keempat adalah anti kemudahan yang telah melanggar hak konstitusional pemohon yang dijamin uud jadi, menyebabkan pemohon harus menempuh jarak bengkayang, semakin jauh km, dengan kondisi jalan yang sempit dan sangat berbahaya (jurang yang dalam dan kelokan tajam), besar biaya, waktu yang lebih lama dan alat transportasi sangat kurang. pemohon telah dipersulit. hak konstitusional pemohon untuk memperoleh kemudahan tidak bisa begitu saja disepelekan atau dikorbankan sebagai konsekuensi logis dari pemekaran daerah. pemohon terus menerus menderita kerugian faktual dan potensial. kalau ini terus terjadi, maka sampai kapanpun hak hak konstitusional pemohon akan tetap dilanggar. fakta anti kemudahan ini bertentangan dengan uud intimidasi, arogansi dan diskriminasi selama tahun yaitu sejak hingga kini, pemohon memperjuangkan aspirasi untuk bergabung singkawang dan tidak ingin bergabung bengkayang. hak pemohon telah dijamin oleh dan uud selain itu, hal ini sesuai dengan tujuan pemekaran daerah. tetapi perjuangan pemohon selalu diintimidasi dan didiskriminasi. perjuangan pemohon tidak dipedulikan oleh anggota dprd bengkayang yang berasal dari kecamatan sungai raya, tidak diakomodasi bupati bengkayang, ketua dprd bengkayang, gubernur kalbar, dprd kalbar, mendagri dan pemerintah pusat hingga detik ini. upaya politk pemohon sudah sangat luar biasa. tetapi tetap saja tidak dipedulikan dan bahkan didiskriminasi. para elit tidak punya hati nurani kepada rakyat. akibatnya, sampai kapanpun hak hak konstitusional pemohon tetap dilanggar. ini telah dibuktikan melalui harian e@autor, senin, februari (vide bukti yang memberitakan intimidasi dan diskriminasi tersebut dengan judul gadot pindah saja . bupati bengkayang, suryadman gadot, telah mengatakan (enam) hal prinsip yang bernada arogansi, intimidasi dan diskriminasi sebagai berikut: apabila tidak senang dan tidak mau tinggal kabupaten bengkayang, pindah saja. saya pikir, jika mau pindah singkawang atau mempawah, pindah saja sana. sudah memerintahkan camat setempat, apabila ada warga yang meminta surat pindah agar diberikan saja. bila perlu semua warga kecamatan sungai raya dan sungai raya kepulauan yang mau pindah, saya silakan. nomor sudah harga mati, tak bisa kotak atik lagi. sesumbar akan mencari orang tersebut dengan memerintahkan camat melacaknya. apabila mau makar, sesuaikan dengan aturan dan itu perlu proses. untuk apa kita larang. bila perlu bengkayang dimekarkan menjadi sepuluh kabupaten. harian ekuator, februari (vide bukti pernyataan bupati bengkayang ditanggapi awang sofia royal, anggota dprd kalbar dapil bengkayang yaitu: tidak bijak pak gadot berbicara seperti itu. seharusnya sebagai kepala daerah duduk satu meja bersama rakyatnya untuk mencari solusi terbaik, bukan malah bersikap arogansi . mestinya dinamika masyarakat direspon secara arif untuk lebih meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan sekaligus dicarikan solusinya . akumulasi diskriminasi, arogansi dan intimidasi tersebut atas bertentangan denganpa yang diinginkan pemohon setelah lahir pemohon bersama masyarakat kecamatan sungai raya, kecamatan pasaran, kecamatan roman, dan kecamatan ketujuhbelas berjuang bersama sama untuk mewujudkan kota singkawang. perjuangan tersebut dilakukan melalui pengiriman surat resmi kepada bupati bengkayang, dprd bengkayang, bupati sambas, dprd sambas, dprd kalimantan barat, dpr, menteri dalam negeri, dirjen pemda, presiden, juga melalui dialog, demo, tatap muka, media massa, dan sebagainya. ternyata perjuangan pemohon, tidak dipedulikan sama sekali, bahkan didiskriminasi dinding iming. sampai kapanpun hak hak konstitusional pemohon akan tetap dilanggar. fakta fakta ini melanggar hak konstitusional pemohon yang dijamin dan uud dari pernyataan tegas bupati bengkayang tersebut (halaman bahwa sesungguhnya: bupati bengkayang mempersilakan dan bila perlu semua warga kecamatan sungai raya untuk pindah singkawang atau mempawah. dalam perkembangan terakhir yaitu setelah pemohon mendaftarkan permohonan mahkamah konstitusi januari pemohon dan masyarakat kecamatan sungai raya sr) dan kecamatan sungai raya kepulauan srk) yang berkepentingan sama telah menyampaikan aspirasi untuk bergabung kabupaten pontianak mempawah) yang hanya berjarak (vide bukti dan bukti aspirasi ini muncul sebagai reaksi dari pernyataan bupati bengkayang tersebut atas yang mempersilahkan dan bila perlu semua warga dan srk yang tidak bersedia bergabung kabupaten bengkayang untuk pindah mempawah. aspirasi tersebut ternyata mendapat respon positif dari bupati kabupaten pontianak, ketua dprd kabupaten pontianak, komisi dprd kabupaten pontianak dan kadin yaitu: bupati kabupaten pontianak ekuator, selasa, februari (vide bukti bupati kabupaten pontianak ria norman membuka tangan lebar lebar dengan menyampaikan seloka, kecik tapak tangan, nyamuk (tampah untuk menampik beras) kakek tambahkan . ketua dprd kabupaten pontianak ekuator, selasa, februari (vide bukti kabupaten pontianak siap menerima dua kecamatan itu .

re1. nama asep rukyat tempat, tanggal lahir bandung, maret pekerjaan karyawan swasta alamat griya cempaka arum nomor rw kota bandung nama sugesti dianingsih tempat, tanggal lahir bandung, oktober pekerjaan karyawan swasta alamat sanggar indah banjaran blok nomor jarak, kabupaten bandung nama bambang ariyanto tempat, tanggal lahir bandung, maret pekerjaan karyawan swasta alamat komplek bumi sari indah blok nomor rw kabupaten bandung nama rahmat nurhamid tempat, tanggal lahir bandung, september pekerjaan karyawan swasta alamat jalan batu raden, ciwastra bandung nama asep kurniadi tempat, tanggal lahir bandung, november pekerjaan karyawan swasta alamat babakan desa rw kiara condong, bandung nama asep supera tempat, tanggal lahir bandung, juli pekerjaan karyawan swasta alamat ciputra nomor bandung nama asep haryana tempat, tanggal lahir bandung, agustus pekerjaan karyawan swasta alamat jalan pagarsih homili nomor bandung nama abidin tempat, tanggal lahir bandung, maret pekerjaan karyawan swasta alamat mufakat nomor kiara condong, bandung nama cucu suara tempat, tanggal lahir bandung, maret pekerjaan karyawan swasta alamat jalan asep berlian moh. nawawi nomor cicada nama desi russia tempat, tanggal lahir tarakan, desember pekerjaan karyawan swasta alamat jalan salju indah nomor riung, bandung nama endang rahmat tempat, tanggal lahir bandung, januari pekerjaan karyawan swasta alamat jalan kebon gedang rw mater, bandungengan adanya ketentuan dalam maka jika dicermati kembali, penekanan harus diberikara pemohon: renovasi bukanlah bentuk dari penutupan perusahaan karena tujuan renovasi adalah untuk meningkatkan fasilitas dan akan dibuka kembalirenovasi hotel papandayan bandung (tempat para pemohon bekerja) bukanlah disebabkan perusahaan tutup. renovasi dilakukan karena secara financial, pengusaha telah memiliki cadangan dana yang cukup dan telah direncanakan sebelumnya. hal ini tidak lepas dari terus meningkatnya pendapatan pengusaha dan tidak memiliki hutang atau pinjaman apapun pada pihak ketiga: kini telah terbukti renovasi hanya berlangsung singkat dan hotel papandayan bandung tempat pemohon bekerja telah dibuka kembali pada tanggal maret sementara pemohon telah kehilangan pekerjaan dan masa depannya untuk menghidupi keluarganya, buktieurebuktimelalui itulah hak konstitusional para pemohon telah dirampas. dengan kata lain, renovasi bukanlah dasar untuk melakukan efisiensi karena perusahaan tidak tutup. hal lain, perusahaan tempat kerja para pemohon tidak mengalami pembubaran perseroan sebagaimana perseroan terbatas nomor tahun bukticontoh konkret dari poin atas adalah: pemutusan hubungan kerja terhadap pengurus dan anggota serikat karyawan indosiar sekar indosiar) karena berserikat, pemutusan hubungan kerja kepada panen lestari interna logo departemen store karena sebagian pekerja perempuannya menggunakan jilbab, pemutusan hubungan kerja kepada karyawan harian suara pembaruan, investor daily dan jakarta globe,dibukti membatasi menghapuskan kerja lembur mengurangi jam kerja mengurangi hari kerja meleburkan atau merumahkan pekerja buruh secara bergilir untuk sementara waktu tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat : buktisebenarnya pihak pemerintah sendiri telah mengakui jika pemutusan hubungan kerja dengan alasan renovasi tidak dapat dibenarkan sebagaimana pernyataan menteri tenaga kerja dan transmigrasi, muhaimin iskandar pada tanggal desember, bukti dengan menggunakan alasan konstitusional dalam uud tersebut atas, maka pemohon dengan ini permohonan uji materi kepada mahkamah konstitusi terhadap iv.ara pemohon yaitu mengembalikan hak parayampaiketenagakerjaan: bukti fotokopi surat pemutusan hubungan kerja: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas: bukti fotokopi iklan pembukaan kembali hotel papandayan bandung, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan: bukti fotokopi surat edaran menteri nomor se men phi phi x bertanggal oktober tentang pencegahan pemutusan hubungan kerja massal, bukti fotokopi kliping berita pernyataan menteri tenaga kerja dan transmigrasi muhaimin iskandar pada tanggal desember selain itu, para pemohon mengajukan satu orang ahli atas nama indragiri tjandraningsih, m.a. dansecara umum, pemerintah memang ingin memperluas kesempatan kerja sektor formal melalui kebijakan memperbaiki iklim investasi, salah satunya ditempuh dengan mengeluarkan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan: dalam kurun waktu tahun, data yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik menunjukkan bahwa kesempatan kerja sektor formal menunjukkan angka yang relatif stabil antara sampai dengan dan angka terakhir tahun adalahterjadinya penurunan jumlah pekerja pada tahun sampai tahun disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menaikan harga bahan bakar minyak dan tarif listrik yang membuat perusahaan kalang kabut, sehingga terjadi banyak phk.tetapi phk terjadi karena perusahaan berkurang order pekerjaannya, karena terjadi penutupan perusahaan, aksi aksi anti serikat, persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja, selain menjadi tanggung jawab pengusaha juga merupakan tanggung jawab negara. negara bertanggung jawab melalui sistem jaminan sosial yang sudah diundangkan.: pengurus sekar indosiar kemudian di phk. saat ini masih dalam proses kasasi mahkamah agungdasar bahwa perusahaan melakukan efisiensi padahal dalam dua tahun berturut turut indosiar mendapat untung, keahlian yang dimiliki oleh karyawan yang di phk oleh indosiar sangat khusus sehingga sangat sulit mencari pekerjaan baru: keterangan saksi dicky irawan saksi bekerja indosiar sejak tanggal juli saksi pernah terpilih sebagai karyawan terbaik tahunadanya phk merupakan keputusan sepihak pada tahun i2undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, dapatsehingga dianggap bertentangan dengan konstitusi. dengan ketentuan tersebut para pemohon merasa dirugikanbahwa ketentuan bertolak belakang dengan sebuah amanat penting dari undang undang ketenagakerjaan nomor tahun mengenai pemutusan hubungan kerja phk). hal tersebut dimuat dalam dan penjelasannya yang isinya adalah ". bahwa menurut para pemohon ketentuanatas pekerjaaniputuskannama eri suara tempat, tanggal lahir: bandung, maret pekerjaan karyawan swasta alamat jalan bojong koning sekemerak bandung nama cendawan tempat, tanggal lahir manado, oktober pekerjaan karyawan swasta alamat jalan banjaran nomor rw bandung nama hardi sumantri tempat, tanggal lahir garut, april pekerjaan karyawan swasta alamat jalan pelita ill nomor rw bangkong nama umat hikmat tempat, tanggal lahir bandung, desember pekerjaan karyawan swasta alamat jalan cilengkrang nomor bandung nama irman rahman tempat, tanggal lahir sukabumi, september pekerjaan karyawan swasta alamat jalan sepanjang nomor cibeunying kidul nama ipar ariana tempat, tanggal lahir bandung, mei pekerjaan karyawan swasta alamat jalan babakan surabaya nomor kiara condong, bandung nama iman harian tempat, tanggal lahir bandung, mei pekerjaan karyawan swasnomor tahun tentmahkamah nomor puu ii1 dan putusan nomor ii puu vundang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, terlebih dahulu disampai. untuk kepentingan tenaga kerja (pekerja buruh), khususnya mengenai norma pemutusan hubungan kerja pada dasarnya bahwa pengusaha, pekerja buruh, serikat pekerja serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan guna memberikan kepastian hukum bagi pekerja serta mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja yang semena mena, maka pemerintah melalui peraturan perundang undangan ketenagakerjaan mengatur bahwabatal demi hukum. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut dan telah terbentuk seluruh indonesia. samping hal tersebut, peraturan perundang undangan ketenagakerjaan juga mengatur larangan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, alasan alasan yang dapat digunakan pengusaha untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja beserta besaran hak hak pekerja buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, serta proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja. adapun larangan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja apabila pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan terkait deng::sehingga apabila pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan hal tersebut,pengusaha, untuk mendapatkan penetapan pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, harus disertai alasan pemutusan hubungan kerja. alasan yang dapat digunakan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja adalah: pekerja telah melakukan kesalahan berat, sebagaimana diatur undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. cc.sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri, sebagaimana diatursebagaimana diatur undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tutup, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. pemutusan hubungan kerja karena perusahaan pailit, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. hubungan kerja berakhir karena pekerja buruh meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. pekerja mangkir selama (lima) hari kerja atau lebih berturut turut tanpa keterangan secara tertulis, dikualifikasikan mengundurkan diri, sebagaimana diatur undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. pekerjaatur undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. menyangkut hak pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya, telah diatur sesuai dengan alasan alasan pemutusan hubungan kerjanya.pabila dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan (kesepakatan)uraian tersebut diatas, pemerintah menjelaskan hal hal sebagai berikut: bahwa pemerintah tidak sependapat dengan pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan undang undang ketenagakerjaan nomor tahun bertentangan dengan undang undang dengan alasan: ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan berbunyi selengkapnyac,merintah berpendapat norma pemutusan hubungan kerja telah mengatur sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan bagi pekerja buruh atas pemutusan hubungan kerja yang semena mena. ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan adalah mengatur pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan tutup: tutupnya perusahaan disebabkan oleh perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama (dua) tahun yang harus dibuktikan dengan laporan keuangan (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik atau keadaan memaksa (force majeure): atau tutupnya perusahaan bukan karena kerugian atau keadaan memaksa (force majeure), tetapi perusahaan melakukan efisiensi. bahwa hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja(force majeure) dengan perusahaan tutup bukan karena perusahaan mengalami kerugian atau keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi. pekerja buruh yang putuskan hubungan kerjanya dengan alasan perusahaan tutup, karena mengalami kerugian atau keadaan memaksa (force majeure),sebaliknya(force majeure), berhak atas uang pesangon (dua) kali ketentuan asaladanya perbedaan besaran hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, ini dimaksud untuk memberikan keadilan bagi pekerja buruh yang diputus hubungan kerja karena perusahaan tutup bukan karena perusahaan rugi atau keadaan memaksa (force majeure).emutusan hubungan kerja dengan mendasarkan adalah tidak tepat. sesuai penjelasan para pemohon bahwa perusahaan tempat para pemohon bekerja, melakukan renovasi hotel papandayan) dan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan menggunakan ketentuan yaitu perusahaan tutup bukan karena perusahaan rugi atau keadaan memaksa (force majeure), tetapi perusahaan melakukan efisiensi. terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan undang undang ketenagakerjaan nomor tahun menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon adalah tidak benar, tidak terbukti bahkan mengada ada. oleh karena, para pemohon mendalilkan peristiwa pemutusan hubungiv. klarifikasi pemerintah terhadap saksi dan atau ahli para pemohon terhadap kesaksian para saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, pemerintah dapat menyampaikan klarifikasi sebagai berikut: bahwa dari seluruh penjelasan para saksi semakin jelas bahwa permasalahan yang dialami oleh para saksi para pemohon (eks karyawan hotel papandayan dan karyawan indosiar) bahwa peristiwa pemutusan hubungan kerja penetapannya adalah tidak memenuhi kriteria pemutusan hubungan kerjadengan demikian peristiwa yang dialami bukan merupakan objek dari undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. selain hal tersebut, menurut pemerintah, yang terjadi adalah kurang maksimalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartita perusahaan tersebut, dengan perkataan lain apa yang dialami oleh saksi dari para pemohon sama sekali tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas penerapan ketentuan terhadap keterangan ahli indragiri tjandraningsih), pemerintah dapat memberikan klarifikasi bahwa apa yang disampaikan oleh ahli nampak jelas hanya mendasarkan pada asumsi asumsi semata (diakui oleh ahli dalam persidangan yang menyatakan bahwa belum pernah melakukan penelitian secara seksama dan mendalam mengenai implementasi pelaksanaan pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan). dengan demikian menurut pemerintah keterangan ahli yang demikian tidak relevan dan patut dinyatakan sebagai keterangan yang bersifat informandum. jawaban pemerintah terhadap pertanyaan para hakim konstitusi: terhadap hakim konstitusi dr. hartono, yang pada intinya menanyakan: bagaimana sikap pemerintah apabila dalam implementasi norma tersebut berbeda dengan yang dikehendaki oleh ketentuan dalam undang undang ago? apakah terhadap kasus kasus pemutusan hubungan kerja pemerintah sudah lepas tangan'tidak ikut campur lagi? terhadap pertanyaan tersebut pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikuemutusan hubungan kerjaemutusan hubungan kerja. terhadap hakim konstitusi dr. akil muchtar, yang pada intinya menanyakan apakah penerapan ketentuan undang undang guo secara sekantong kosong digunakan tanpa adanya satu tindakan pendahuluan? pemerintah menjelaskan bahwa penerapan undang undang guo tidak dapat dilakukan secara serta merta (sekantong kosong). pada prinsipnya apabila terdapat satu situasi yang dapat mendorong atau menimbulkan kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (misalnya adanya kenaikan harga bbm, perusahaan merugi secara terus menerus) maka pemerintah telah melakukan upaya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar besaran, antara lain dengan menerbitkan surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi yang terkait dengan pencegahan pemutusan hubungan kerja nomor se. men phi phi x dan nomor se. men phi phi 1ix lebih lanjut dan sebagai langkah terakhir penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial. vi. kesimpulan berdasarkan seluruh uraian dan penjelasannya atas, pemerintah), khususnya dalam menginstruksikan adanya kerugian hak hak konstitusional atas berlakunya ketentuan undang undang tahun tentang ketenagakerjaan. para pemohon dalam menginstruksikan kerugian hak hak konstitusionalnya berdasarkan penerapan peraturan ketenagakerjaan yang tidak sesuai ketentuan undang undang ketenagakerjaan alamat jalan antasari vii nomor antasari, bandung nama tepi syarifudin tempat, tanggal lahir cianjur, agustus pekerjaan karyawan swasta alamat jalan cikudapateuh rw batu tunggal, bandung nama mauludin saleh tempat, tanggal lahir bandung, agustus pekerjaan karyawan swasta alamat jalan cites nomor rw pajajaran, bandung nama nia istana tempat, tanggal lahir bandung, november pekerjaan karyawan swasta alamat komp bumi harapan nomor ddi biru, bandung nama rachmat syarif tempat, tanggal lahir bandung, mei pekerjaan karyawan swasta alamat kartika ill blk nomor rw jatinangor nama jaka sutaatmadja tempat, tanggal lahir lampung, juli pekerjaan karyawan swasta alamat dianyam rw pelajari, biru bandung nama samurai tempat, tanggal lahir bandung januari pekerjaan karyawan swasta alamat cikudapaeteuh dalam kacapiring, bandung nomor tahun dijadikan sebagai alasan pengujian norma dari suatu undang undang terhadap undang undang dasar sehingga apabila, para pemohon bila hak konstitusionalnya dirugikan, pemohon dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bukan mengajukan permohonan hak uji materiil mahkamah konstitusi. berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pemerintah memohon kepada mahkamahagaragakerjaan terhadap uud tahun yang menyatakan sebagai berikut:ak konstitusional yang dianggap pemohon telah dirugikan oleh berlakunya ketenagakerjaaitu sebagai berikut pengusaha tempat para pemohon bekerja melakukan renovasi hotel papandayan bandung, bukan disebabkan perusahaan tutup, tetapi pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pemohon dengan menggunakan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. (vide permohonan guo halaman para pemohon adalah pihak yang telah dirugikan atas tersebut,(vide permohonan guo halaman lebih lanjut para pemohon menyatakan. (vide permohonan guo halaman kemudian, para pemohon menyatakan kinihak atas pekerjaan, imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja sebagaimana diamanatkan undang undang dasar pekerja dapat setiap saat diputuskan hubungan kerjanya walau tanpa ada kesalahan apapun atau kondisi perusahaan dalam kondisi yang maju sekalipun. (vide permohonan guo halamketenagakerjaan terhadap permohonan pengujian undang undang guo yang diajukan oleh para pemohon, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikutdan undang undang guountuk kepentingan tenaga kerja, dalam hal ini pekerja buruh, khususnya mengenai norma pemutusan hubungan kerja. pada dasarnya pengusaha, pekerja buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya mengusahakan agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. bahwa, menurut dpr untuk memenuhi kebutuhan tersebut atas dan gunmelalui.adalah batal demi hukum. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan saat ini telah terbentuk seluruh indonesia. selain itu, peraturan perundang undangan ketenagakerjaan juga mengatur tentang larangan bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. alasan alasan yang dapat digunakan pengusaha untuk mengadakan pemutusan kerja beserta besaran hak hak pekerja buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja serta proses penyelesaian hubungan kerja. menurut dprdpr berpandangan hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,atau force majeure dengan perusahaan tutup karena perusahaan tersebut melakukan efisiensi. pekerja buruh yang diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun atau keadaan memaksa, maka pekerja buruh berhak atas uang pesangon sebesar satukerugian perusahaan tersebut harus dibuktikan dengan laporan keuangan dua tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. sebaliknya,atau force majeure, tetapi perusahaan melakukan efisiensi, maka berhak atas uang pesangon duabahwa, dpr tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan ketenagakerjaan dianggap telah menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon adalah tidak benar, tidak tepat, dan tidak terbukti. karena yang terjadi adalah pengusaha, yangdan apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai maka pekerja buruh termasuk para pemohon dapat melakukan upaya hukum yang tersedia. oleh karena, para pemohon mendalilkan peristiwa pemutusbahwa, dpr berpandangan dalam rangka melindungi kepentingan pekerja, ketenagakerjaan telah mengatur larangan dan alasan alasan yang sah bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja phk). pengusaha dilarang melakukan phk apabila pekerja mengalami hal hal sebagai berikutpekerja buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya,dengan adanya larangan tersebut, maka jika pengusaha yang melakukan phk berdasarkan hal hal tersebut atas, akan berakibatberdasarkan penjelasan tersebut direpublik indonesia tahun1945. menyatakan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan tetap sah dan mengikat sebagai ketentuan hukum yang berlaku. i2.5j)pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk uji materiatau lembaga negara . bahwa kedudukan hukum (legal standing) para pemohon adalah sebagai perseorangan warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf beserta penjelasannya dan para pemohon telah melengkapi dokumen dokumen sebagai kelengkapan administrasinya. para pemohon seluruhnya adalah warga negara indonesia yang sebelumnya bekerja hotel papandayan bandung namun kehilanguud akibat pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh renovasi hotel dengan menggunakan ketenagakerjaan nomor tahun dengan uraian dan fakta fakta diatas, sudah sangat jelas jika para pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan uji materi mahkamah konstitusi. pemerintah telah mengakui phk pada pemohon adalah bertentangan hukum.gakui jika pemutusan hubungan kerja terhadap para pemohon adalah bertentangan dengan aturan hukum karena renovasi tidak dapat dijadikan alasan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan menggunakan alasan efisiensi. keterangan pemerintah ini telah sesuai dengan pernyataan menteri tenaga kerja dan transmigrasi, muhaimin iskandar pada tanggal desember nama subuh prasetya tempat, tanggal lahir sukabumi, februari pekerjaan karyawan swasta kewarganegaraan indonesia alamat jalan ahmad yani nomor bandung nama pangkat tempat, tanggal lahir temanggung, juli kewarganegaraan indonesia alamat jalan samoa nomor bandung nama shihab hafidz tempat, tanggal lahir bandung, maret pekerjaan karyawan swasta alamat cikundul kopo, bandung nama samsudin dwiguna tempat, tanggal lahir garut, juni pekerjaan karyawan swasta alamat jalan alami nomor bandung nama sahafudin tempat, tanggal lahir lampung, november pekerjaan karyawan swasta alamat kampus iii nomor babakan, kiara condong bandung nama haryono tempat, tanggal lahir solo, mei pekerjaan karyawan swasta alamat pasir salam, sukamanagara rw soreang nama umar nasir tempat, tanggal lahir purwokerto, juni pekerjaan karyawan swasta alamat ciateul tengah rw pangkur regal, bandung. dengan uraian fakta fakta atas sudah sangat jelas jika pemutusan hubungan kerja kepada para pemohon adalah tidak sah yang diakibatkan dibukanya celah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya pedoman dan pengaturan yang jelas sebagaimana isi undang undang nomor tahun ketenagakerjaan nomor tahun bertentangan dengan 28d uudyatakan jika pemutusan hubungan kerja terhadap para pemohon dengan alasan renovasi adalah tidak tepat karena renovasi bukanlah penutupan perusahaan sehingga itu tidak termasuk dalam efisiensi. pemerintah juga menerangkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh para pemohon adalah akibat implementasi pelaksanaan undang undang nomor tahun dan bukan masalah konstitusionalitas. pemerintah dalam keterangannya menyatakan jika pelaksanaannya tidak sesuai maka para pemohon dapat melakukan upaya hukum yang tersedia. para pemohon beranggapan jika pemerintah tidak konsisten. satu pihak telah mengakui jika pemutusan hubungan kerja yang dialami para pemohon tidak sesuai dengan undang undang nomor tahun namun sisi lain melepaskan tanggung jawabnya dengan membiarkan para pemohon bertarung pengadilan tanpa memberikan perlindungan apapun. para pemohon menilai hilangnyamerupakan akibat undang undang nomor tahun yang bertentangan dengan uud secara konstitusionalitas. jadi bukan karena implementasi dimaksud. akibat pertentangan konstitusional tersebut, saksi fakta yang hadir dalam persidangan yaitu anri syawal harahap dan dicky irawan, keduanya adalah pekerja televisi indosiar mengaku jika dirinya juga menjadi korban akibat undang undang nomor tahun keduanya diputus hubungan kerjanya akibat mendirikan serikat pekerja yang bertujuan sangat mulia yaitu memperjuangkan nasib para pekerja yang hak hak normatifnya dilanggar dan membuat perjanjian kerja bersama pkb) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. bahkan saksi fakta, dicky irawan, adalah pekerja terbaik indosiar pada tahun yang mendapatkan hadiah mobil dari perusahaan namun dikenakan phk dengan alasan efisiensi. saksi fakta, dicky irawan telah menyampaikan bahwa pekerja indosiar yang menjadi anggota serikat pekerja phk dengan alasan efisiensi dan selanjutnya digantikan oleh pekerja outsourcing. fakta fakta diatas telah membuktikan jikahal ini telah sesuai dengan keterangan ahli, indragiri tjandraningsih, yang menerangkan bahwa sejak pemberlakuan undang undang nomor tahun telah terjadi. bahwa keterangan pemerintah yang menyatakan telah memberikan jaminan yang layak untuk pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena telah diberikan pesangon yang lebih baik menjadi bukti jika pemerintah membiarkan warga negara indonesia untuk melanjutkan hidupnya tanpa ada kepastian. ahli, indragiri tjandraningsih, dalam persidangan telah menyampaikan penelitiannya yaitu upah minimum yang diterima pekerja hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. pekerja menutupi kebutuhan hidupnya dengan cara berhutang atau menurunkan kualitas dan kuantitas kebutuhan atau menggabungkan penghasilan dari suami dan istri apabila sudah menikah, mengandalkan sumbangan dari orang tua dan melakukan pekerjaan pekerjaan sampingan. hanya persen pekerja formal yang mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja yang didalamnya termasuk kesehatan. bagi yang tidak memiliki pekerjaan apabila dirinya atau keluarganya mengalami masalah kesehatan maka terpaksa berhutang atau menjual aset yang dimiliki. kesempatan kerja sektor formal terutama untuk yang mempunyai keterampilan keterampilan khusus sangat terbatas. kecenderungan perusahaan perusahaan sekarang mencari pekerja pekerja muda dengan batas usia maksimal tahun pekerja paruh baya yang terkena phk teramat sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru. keterangan ahli, indragiri tjandraningsih, telah sesuai dengan kondisi yang dialami oleh pemohon dan saksi fakta yaitu sangat sulit untuk mencari pekerjaan baru dan terpaksa menjual aset yang dimiliki untuk bertahan hidup dan membayar biaya apabila mengalami sakit. dalih telah adanya pesangon yang lebih baik juga sangat tidak relevan dengan tanggung jawab negara pada rakyatnya. ahli, indragiri tjandraningsih, melalui penelitiannya menyatakan pesangon tidak memberikan jaminan apapun untuk pekerja. hal ini berkaitan dengan jumlah pesangon yang diterima, lamanya menggangu dan keterampilan untuk berwiraswasta. sehingga kemungkinan kemungkinan menciptakan peluang melakukan usaha dengan modal yang diperoleh dari pesangon tidak dipastikan akan berhasil. ahli, indragiri tjandraningsih, juga telah menjelaskan bahwa jaminan sosial indonesia jauh tertinggal dibandingkan singapura, malaysia, vietnam, kamboja, thailand, dan filipina. dengan demikian, bagaimana mungkin pemerintah menyatakan pesangon yang diberikan sudah memberikan keadilan untuk pekerja jika negara tidak memberikan jaminan sosial untuk diri dan keluarga pekerja setelah phk? atas hilangnya hak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan apapun walaupun pemerintah telah mengakui bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukumcara keseluruhan memberikan penekanemohon dan saksi faktatidak merugi.orundang undangundang undangpaundang undang ketenagakerjaan nomor tahun melalui itulah hak konstitusional para pemohon telah dirampas., mengurangi shift: membatasi menghapuskan kerja lembur: mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja: meleburkan atau merumahkan pekerja buruh secara bergilir untuk sementara waktu,:dengan menggunakan alasan konstitusional dalam uud tersebut atas, maka para pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materi kepada mahkamah konstitusi terhadap ivemohon yaitu mengembalikan haknama ujang rahmat tempat, tanggal lahir sumedang, maret pekerjaan karyawan swasta alamat jalan tanjung sari nomor antasari, bandung nama wawan setiawan tempat, tanggal lahir sumedang, mei pekerjaan karyawan swasta alamat nusa indah nomor kompleks rancaekek kencana nama ahmad nurdin tanggal lahir januari pekerjaan karyawan swasta alamat jalan manis jati kaler nomor pasir biru, biru, bandung nama nyoman sukertha tempat, tanggal lahir bali, november pekerjaan karyawan swasta alamat jalan salju indah nomor riung bandung nama dede saputra tempat, tanggal lahir bandung, maret pekerjaan karyawan swasta alamat jalan kebon gedang rw bandung nama rosmawati tempat, tanggal lahir bandung, agustus pekerjaan karyawan swasta alamat perum gbi gg rto4 rw bojong sang, bandung nama ahmad juanda tempat, tanggal lahir bandung, april pekerjaan karyawan swasta alamat menggalang bukit mulya rw bale endah selanjutnya disebut sebagai . para pemohon:orangan warga negara indonesia yang merasa dirugikan atas berlakunyvide bukti bahwa para pemohon telahengan dasar (vide bukti bahwa para pemohon merasa hak konstitusionalnyaengan adanya (vide buktiterhadap uud i3 menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, para pemohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti dan satu orang ahli atas nama indragiri tjandraningsih, m.a. sertaphk terjadi karena perusahaan berkurang order pekerjaannya, terjadi penutupan perusahaan, aksi aksi serikat pekerja:. pengurus sekar indosiar kemudian di phkalasan bahwa perusahaan melakukan efisiensi, padahal dalam dua tahun berturut turut indosiar mendapat untung, permasalahan tersebut sedang menunggu putusan kasasi dari mahkamah agung, keterangan saksi dicky irawan saksi bekerja indosiar sejak tanggal julii312)norma pemutusan hubungan kerja dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan telah mengatur sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan bagi pekerja buruh atas phk yang semena menaundang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan adalah tidak tepahkhk,, dan sebagai langkah terakhir penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial. i3dalam rangk:apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai, maka pekerja buruh, termasuk para pemohon, dapat melakukan upaya hukum yang tersedia,eibukti bukti yang diajukan olehndalilkan, norm3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkutuskan hubungan kerja pekerja yang ada, dengan cara menutup perusahaan: i3 menimbang bahwa dalil permohonan para pemohon didasarkan pada kejadian yang menimpa mereka karena pengusaha cast hotel papandayan telah menafsirkan frasa perusahaan tutup dalam termasuk pada penutupan sementara untuk melakukan renovasi dalam rangka melakukan efisiensi: i3 menimbang bahwa pemerintah dalam keterangannya menyatakanadalah tidak tepat: i3. menimbang bahwa dpr dalam keterangannya menyatakan,, i3. menimbang bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para pemohon,i3., (c) membatasi menghapuskan kerja lembur: (d) mengurangi jam kerja: (e) mengurangi hari kerja, (f) meleburkan atau merumahkan pekerja buruh secara bergilir untuk sementara waktu: (g) tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya:, i3. menimbang bahwa dengan demikian, mahkamah perlu menghilangkan ketidakpastian hukum yang terkandung dalam norma guna menegakkan keadilan dengan menentukan bahwa frasa perusahaan tutup dalam tetap konstitusional sepanjang dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu . dengan kata lain frasa perusahaan tutup tersebut adalah bertentangan dengan uud: i3 menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon agar mahkamah memulihkan hak hak konstitusional para pemohon dengan mengembalikan hak para pemohon untuk bekerja dan mendapatkan imbalan hotel papandayan, hal demikian bukanlah kewenangan mahkamah untuk dapat memutuskannya karena hal tersebut sudah termasuk kasus konkret: i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, dalil dalil paraberalasan sebagidikabulkan untuk sebagianahmad fadli semadi ttd ttd anwar usman hamdan zelda ttd hartono panitera pengganti, ttd luthfi widodo eddyonomeriksa bukti bukti para pemohon, mendengar keterangan ahli dan saksi para pemohon, membaca kesimpulan tertulis para pemohon: duduk perkara menimbang bahwa para pemohon menyampailara pemohon telah menyiapkan dokumen dokumen sebagai berikut: kartu tanda penduduk nomor atas nama asep rukyat lampiran 1a): kartu tanda penduduk nomor atas nama sugesti dianingsih lampiran 1b), kartu tanda penduduk nomor atas nama bambang ariyanto lampiran 1c) selanjutnya para pemohon menyerahkan kartu tanda penduduk sebanyak (tiga puluh lima) orang atas nama rahmat nurhamid dkk. berlandaskan padaukti para pemohon adalah pihak yang dirugikan atas berlakunya undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut yang isinya adalahukti kerugian yang dimaksud adalah para buktiutusan hubungan kerja yang diterima oleh para pemohon dasar hukumnya adalah phk dengan alasan efisiensi yang diakibatkan hotel papandayan bandung melakukan renovasi. para pemohon menilai pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi karena adanya renovasi adalah tidak memberikan keadilan bagi para pemohon dalam hubungan kerja. renovasi yang dilakukan oleh pemilik hotel papandayan bandung adalah berdasarkan kemampuan finansial dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang semakin besar. hal ini dapat dipastikan karena hotel papandayan bandung kini telah naik kelas yaitu dari bintang (empat) menjadi bintang (lima).undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut terhadap uud ill. alasan alasan hukum permohonan alasan alasan hukum permohonan uji materi sampai dengan mengatur mengenai segala sesuatu terkait pemutusan hubungan kerja, termasuk salah satunya mengenai alasan alasan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mempermudah penafsiran, berikut para pemohon akan mengutip keseluruhan isipadabambang sukarno, tempat, tanggal lahir magelang, februari pekerjaan swasta, alamat jalan jenderal sudirman nomor temanggung, provinsi jawa tengah, selanjutnya disebutikatan ahli kesehatan masyarakat indonesiapihak terkait informandum hakim soribada pohan, pt. djarum, pt. sampoerna, pt. gudang garam, dan gabungan perserikatan pabrik rokok indonesia: mendengar keterangan ahli dan saksi pemohon, mendengar keterangan ahli dan saksi pemerintah: mendengar keterangan saksi dari pihak terkait komisi nasional perlindungan anak, memeriksa bukti bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon ddan gabungan perserikatan pabrik rokok indonesia, membaca kesimpulan tertulis dari pemohon, pemerintah, dan pihak terkait yayasan lembaga konsumen indonesia, komisi nasional perlindungan anak, dan forum warga kota jakart(vide bukti sebagaimana diatur perubahan ketig)"): badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang " ),amanat pembukaan uud tersebut, menegaskan bahwa negara indonesia berdasarkan keadilan, apabila kita kaitkan dengan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, bab bagian ketujuh belas, pengamanan zat adiktif pengamanan penggunaan bahan mengandung zat adiktif diarahkandan tersebut atasnomor tahun tentang kesehatan dan juga masih banyak jenis tanaman pertanian lainnya yang juga mempunyai dampak tidak baik bagi kesehatan, seperti kopi dan sebagainya. dalam ketentuan umum undang undang nomor tahun tentang kesehatan juga tidak ada satu pun yang menyebut istilah zat adiktif, namun kemudian dimunculkan khusus yaitu dan yang bertentangan dengan asas keadilan, perlu pemohon sampaikan bahwa sebenarnya penetapan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, dan sangat dipaksakan oleh pemerintah, karena tersebut akan dijadikan payung hukum atau landasan hukum oleh pemerintah untuk melahirkan, yang bina mental spritual dan kesejahteraan sosial pemerintah kotamadya jakarta pusat provinsi dki jakarta, bukti pt fotokopi surat keputusan pembina pusat yayasan jantung indonesia nomor yji sk iv tanggal april tentang pengukuhan badan pengurus pusat yayasan jantung indonesia masa baktikliping koran buruh rokok kretek tangan terancam : bukti pt fotokopi kegiatan promosi preventif yayasan jantung indonesia keterangan yayasan kanker indonesia yayasan kanker) adalah sangat kuat. selain itu pihak terkait yayasan kanker indonesia juga mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti pt sampai dengan bukti pt yang masing masing sebagai berikut: bukti pt fotokopi akta perubahan anggaran dasar yayasan kanker indonesia nomor tanggal juni dibuat hadapan notaris ati mulyani, s.h.,m. kn. bukti pt fotokopi surat direktur jenderal administrasi hukum umum kementrian hukum dan ham melalui surat nomor ahu ah tanggal september perihal yayasan kanker indonesia disingkat yki dalam bahasa inggris disebut the indonesian cancer foundation, bukti pt fotokopi surat keputusan dewan pembina yayasan kanker indonesia nomor sk pmb yki iv tentang pengangkatan anggota pengurus yayasan kanker indonesia periode bukti pt fotokopi kliping koran tempo, februari belanja iklan telekomunikasi tumbuh tertinggi ,, bukti pt fotokopi daftar kegiatan kegiatan penanggulangan tembakau yayasan kanker indonesia yki) forum warga kota jakarta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pihak terkait sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki badan hukum yang merupakan perkumpulan forum warga kota jakarta, pihak terkait sebagai lembaga swadaya masyarakat memiliki kepedulian khusus atau special interest terhadap kota jakarta dan permasalahan kebijakan pembangunan kota jakarta serta penghormatan dan pengakuan pemenuhan hak asasi manusia, bahwa undang undang nomor tahun tentang kesehatan merupakan sebuah produk hukum yang pihak terkait nyatakan telah memberikan pengakuan secara legal, tentang keberadaan rokok sebagai zat adiktif. undang undang kesehatan juga merupakan bukti bahwa negara telah serius melindungi warga negaranya, terutama dalam memberikan perlindungan sebagai wujud pelaksanaan yang diamanatkan oleh konstitusi, undang undang dasar bahwa dalam sebuah fakta, dalam proses pembuatan undang undang kesehatan tersebut, yang sudah disahkan oleh presiden dalam perjalanannya ada pihak pihak yang dengan sengaja ingin menghilangkan isi ketentuan yang tertuang dalam yang berbunyi "zat adiktif dalam undang undang tersebut: pihak terkait memiliki kepedulian, perhatian, serta keprihatinan tentang niat adanya sejumlah pihak untuk menghilangkan tersebut, yakni kejadian hilangnya kepada badan kehormatan dpr dan kepada polda metro jaya. mana badan kehormatan dpr menyimpulkan, jika menghilangnya bukanlah sekaselain itu pihak terkait forum warga kota jakartasan perubahan perkumpulan forum warga kota jakarta fakta) dibuat hadapan notaris ny. siti benar brilliant, bukti pt bukuak asasi manusia, bukti pt fotokopi peraturan pemerintah tentang pengamanan rokok bagi kesehatan bab ketentuan umumrofil tembakau indonesia: bukti pt fotokopi profil tembakau indonesia,lembar fakta dampak tembakau dan pengendaliannya indonesia: bukti pt fotokopi website resmi hm. sampoerna: bukti pt fotokopi peraturan gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor tahun tentang kawasan tanpa rokok, bukti pt fotokopi seruan gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor tahun tentang mengurangi konsumsi rokokinformandumyang bersangkutan pada tahun sebagai anggota dpr dan anggota pansus rancangan undang undang tentang kesehatan. dan terlibat karena pada waktu itu undang undang tentang kesehatan sudah selayaknya dilakukan amandemen oleh karena sudah terlalu banyak perubahan sejak undang undang yang pertama yaitu undang undang nomor tahu,sampai kali besaran penerimaan cukai oleh negara: dan berakibat tidak nyaman dalam melaksanakan usaha: undang undang nomor tahun tentang kesehatanundang undang nomor tentang kesehatandisahkan melalui undang undang kesehatundang undang nomor tahun tentang kesehatan, dapat dikategorikan diskriminatif karena hanya menyebutkan tembakau sebagai zat adiktifperjalanan kretek, kretek memiliki pengaruh kuat terhadap ketahanan sosial, politik, ekonomi secara merata, app suatu kekuasaan. kelompok kelompok dominan ini mempunyai banyak akses yang luas, pada sumber daya ekonomi dan politik yang acap kemustahilan perwujudan kedaulatan hukum, appi khawatir adanya tiga pilar nasional yang dipertaruhkan, kedaulatan politik hukum mana kelompok kelompok dominan baik domestik maupun internasional bahkan andaikan penerimaan cukai dapat disisihkan tahun dan tahun, utang negara dapat dibayar. kretek wujud karya kearifan lokal pengusaha bangsa indonesia yang dulu dijajah, membuat sangat resah, selain itu, pihak terkait galeri juga mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti pt sampai dengan bukti pt sebagai berikut: bukti pt fotokopi leave the pack behind: bukti pt fotokopi usa nicorette sales, bukti pt fotokopi nicotine replacement therapy, bukti pt fotokopi world smoking cessation drug market bukti pt fotokopi are public smoking bans necessary, bukti pt fotokopi smoking out the truth: bukti pt fotokopi prejudice dan propaganda, bukti pt fotokopi what fund. menimbang bahwa mahkamah pada persidangan hari selasa, februari telah menyatakan kepada pemohon, pemerintah, dewan perwakilan rakyat, dan para,lasa, maret yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya: bahwa pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal juni untuk perkara pemohon dalam perkara nomor puu viii yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari kamis, juli yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya: bahwa pihak terkait yayasan lembaga konsumen indonesia, yayasan jantung indonesia, dan yayasan kanker indonesirabu, februari yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya, bahwa pihak terkait komisi nasional perlindungan anak: bahwa pihak terkait forum warga kota jakartkamis, februar (preambule)dalam hal inbenarnya sudah pernah dibahas oleh pemerintah namun kemudian ditunda pembahasannya karena adanya protes keras dari petani tembakau dan cengkeh indonesia. setelah pemohon cermati darisebagai berikut: ketentuan umum zat adiktif adalah tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang apabila konsumsi dapat mengakibatkan ketergantungan. iklan dan promosi tembakau adalah segala bentuk komunikasi komersial, saran atau tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan, berdampak, atau dapat berdampak mendorong penggunaan produk tembakau. sponsor produk tembakau selanjutnya disebut sponsor,tiap orang dilarang menjual produk tembakau: menggunakan mesin layan diri, kepada anak anak bawah usia tahun: cc. kepada perempuan hamil: dan secara eceran (per batang) bagian empat iklan, promosi dan sponsor tembakau dan semua produk tembakau sebagai zat adiktif dilarang untuk diiklankan dan atau dipromosikan semua jenis media yang meliputi media luar ruang, media elektronik, media online, media cetak, media lainnya dan tempat penjualan.danbahwa pemohon selanjutnya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon selaku orang yang peduli terhadap masalah pertembakauan dan cengkeh indonesia dan mendapat mandat untuk mewakili beberapa kepala desa serta warga desa kabupaten temanggung yang latar belakang kehidupannya sebagai penghasil tembakau dan cengkeh yang menjadi tumpuan dan harapan serta penggerak roda perekonomian masyarakat kabupaten temanggung, pemohon telah memberikan mandatnya kepada anggota dpr ang salah satu tugasnya adalah membuat undang undang. dengan tidak dilakukannya tugas dan kewajiban anggota dpr dalam proses yang benar dan baik terkait dengan pembentukan guo, maka pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya, pemohon merupakan warga negara pembayar pajak, sehingga hak dan kepentingan pemohon terpaut pula dengan proses pembahasan kesehatan guo yang proses penyusunannya dibiayai oleh negara yang berasal dari pemasukan pajak yang telah dibayar pemohon termasuk juga cukai rokok dan pajak hasil keringat petani tembakau dan cengkeh indonesia serta para buruh pabrik rokok serta pihak terkait lainnya, pemohon mendalilkan memiliki lahan persawahan sekitar yang oleh para penggarap sawah sering ditanami tanaman jenis tembakau sawah. oleh karenanya, dengan berlakunya dan kesehatan guo, menurut pemohon, memunculkan ketidakpastian hukum dan perasaan was was mengalami kerugian materiil apabila tidak menanam tembakau, hak untuk hidup dilindungi dalam dan uud oleh karenanya, para petani tembakau, para petani cengkeh, dan para buruh pabrik indonesia serta pihakemohon sebagai perorangan warga negara indonesia mempunyai hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam dan uud yang menurut pemohon, dirugikan oleh berlakunya dan oleh karenanya,nya mengajukan pengujian materiil: i3. menimbang bahwa mahkamah telah memeriksa bukti bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon , bahwa mahkamah telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: pramudi tembakau telah menjadi tumpuan hidup sejak nenek moyang dan merupakan sumber pencarian utama ekonomi:rian dengan berlakunya dan hal ini bertentangan dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah: haryanto kabupaten pamekasan hektar lahan ditanami tembakau. kabupaten sumenep hektar lahan ditanami tembakau. kabupaten sampang hektar lahan ditanami tembakau, kabupaten pamekasan, sumenep, dan sampang, tembakau adalah suatu tanaman komoditi yang sudah lama dan menjadi tanaman turun temurun yang tidak dapat dipisahkan dengan petani yang hidup matinya bergantung pada tanaman tembakau: berkatperekonomian lebih buruk lagi: semadi danartono bahwa saksi selaku kepala desa wonorejo, sawangan, magelang. saksi menerangkan bahwa desa saksi, penduduk: udi wahyu saksi selaku kepala desa pagerejo, kabupaten wonosobo, yang menerangkan bahwa daerah saksi, tembakau merupakan komoditi unggulan yang hasil produknya masuk pabrikan dan lainnya merupakan kerajinan dalam bentuk tembakau garangan atau tembakau asupan: subak seluruh warga desa tempat saksi adalah petani tembakau yang memiliki luas areal lebih kurang hektar: tanaman tembakau menghasilkan mutu tembakau terbaik dunia yang dinamakan tembakau merintis: tembakau merintis sangat dibutuhkan oleh pabrik pabrik rokok kretek asli indonesia: agus setyawan saksi selaku kepala desa tetep. saksi lahir dan dibesarkan dari hasil tembakau yang ditanam oleh bapaknya selaku petani tembakau, saksi merasa dirugikan ketika hanya menyebutkan tembakau sebagai zat adiktif, dr. subagyo saksi pernah: saksi mengetahui adanya informasi penanganan atau pengobatan jalur nano terapi dengan define cigarette, allan sulistiono saksi dibahwa mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:sehingga memiliki ciri kualitas spesifik yang dikenal pasar dan konsumennya yang tidak bisa digantikan dengan produk tembakau dari hasil penanaman lokasi lahan lainnya,pada saat musim tanam tertentu (musim kemarau) ketika, dan devisa yang meningkat terus dari tahun tahun, yang pada tahun mencapai kisaran rp. triliun:hal ini memberikan pengertian yang bias, bahwa untuk mengetahui pengaruh atau perbandingan adisi suatu bahan terhadap salah satu kepentingan untuk mengontrol atau mematikan tembakau dan rokok itu: ketentu, dalam hukum nasional indonesia,menjadi serangan jantung dan harapan hidup berkurang tahun: rinaldo prima bahwa dapat memberikan pemahaman yang "undang undangsangat besar kemungkinan ketentuan undang undang guo bertentangan atau setidak tidaknya kurang sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan: bahwa undang undang guo, secara diskriminatif,bertentangan dengan dan uud prof. dr. much aris widodo ms., fk., ph.d merokok, berdasarkan bukti eksperimental dan bukti klinik, tidak dapat dituduh sebagai penyebab tunggal kesakitan, oleh karena tidak semua perokok menderita penyakit kanker paru atau jantung koroner, sedang yang tidak merokok pun dapat terkena kedua penyakit tersebut: tembakau dalam beberapa hal mirip dengan alkohol., termasuk nikotin. nikotin menimbulkan efek pada neuron atau saraf otak sehingga menyebabkan seseorang ingin menghisap rokok kembali, yang dikenal sebagai adisi. nikotin juga menyebabkan peningkatan kontraksi dan frekuensi jantung dan peningkatan tekanan darah, sukiman sumatra ahli mengkhawatirkan isu rokok kretek merupakan bagian dari skenario perusahaan multinasional, yang aktivitas jangka pendeknya adalah fokus untuk mencaplok industri rokok lokal yang mulai ancang ancang pindah core business. oleh karenanya, ahli mengusulkan yang pada pokoknya sebagai berikut: melakukan penelitian sungguh sungguh untuk menakar dampak rokok khususnya kretek,,,:, dan kesehatan masa depan bagi kepentingan ekonomi dan pembangunan kesehatan kedokteran indonesia: faktor resiko kesehatan tidak pernah tunggal dan selalu multifaktor, sehingga tembakau atau merokok bukan merupakan penyebab utama (causal factor) bagi timbulnya berbagai penyakit dan kematian:esiko kesehatan untuk tujuan mencegah kejadian sakit dan kematian dari suatu penyakit tertentu, yang menjadi dasar kebijakan menghapus komoditi tembakau dan rokok, belum menjadi kebijakan yang tepat sasaran untuk indonesia saat inikemudian hari. i3. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan pemerintah yang pada pokoknya menerangkan bahwa keberadaan danpengaturan pengamanan zat adiktif dalam guo telah sesuai dengan amanat konstitusi,ud bahwa mahkamah telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh pemerintah, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:, yanti sampurna suami saksi meninggal setelah merokok selama tahun dan tidak dapat berhenti merokok sampai wafatnya. suami saksi menderita kanker paru paru dengan ditemukannya sel sel yang khas sebagai sel kanker akibat merokok:hawatir apabila tembakau disingkirkan, maka akan kehilangan mata pencariannya, bahwa mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan ahli yang diajukan oleh pemerintah, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: prof. dr. amir syarief setelah merokok tembakau,, dan esofagus yang dapat menimbulkan masalah pada pembuluh darah jantung dan otak. wanita hamil dapat mengalami abortus dan, fisik,, serta gangguan kesehatan lainnya, dr. widyastuti seroja bahwa,. studi menunjukindonesia saat ini, sudah mengindikasikan jaminan kelangsungan pertanian tembakau beberapa dekade mendatang. setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau wilayah indonesia dilarang untuk: menawarkan atau memberikan secara cuma cuma, potongan harga atau hadiah produk tembakau atau produk lainnya yang mencantumkan merek dagang produk tembakau atau yang menyerupai produk tembakau, menggunakan logo dan atau merek rokok pada produk atau barang bukan rokok, dan menjadi sponsor terhadap suatu kegiatan, lembaga dan atau perorangan, melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk mempromosikan atau mengenalkan produk tembakau terhadap masyarakat. setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau ph, atau yang berhubungan dengan produk tembakau serta segala bentuk informasi yang menimbulkan persepsi terhadap produk tembakau media cetak, media elektronik, dan media online. dari uraian tersebut atas, jelas bahwa pemerintah memaksakan mengambil kebijakan tanpa melihat dampak kerugian yang dialami oleh para petani tembakau dan cengkeh indonesia.dibahas untuk menggantikan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengamanan rokok bagi kesehatan mana: ahmad doyo tembakau dapat dijadikan zat pengawet yaitu pengawet untuk bumbu, untuk kayu, dan dapat dipakai untuk mewarnai sutera: daun tembakau, dari hasil penelitian, dapat dipergunakan sebagai obat kencing manis, dan apabilaahli genetika dan ahli biologi populer karena merupakan daun yang paling mudah direkayasa, cepat berubah dna sifatnya, sehingga sangat efisien untuk penelitian penelitian. arini setiawan nikotin dalam rokok tidak begitu berbahaya dan jauh lebih aman daripada merokok. keracunan nikotin dalam jumlah kecil, jauh lebih aman dibandingkan merokok. zat zat dalam asap tembakau itulah yang berbahaya karena mengandung toksik dan menyebabkan kanker, perokok pasif menghisap asap rokok yang berbahaya, tetapi tidak mendapatkan pleasure sebagaimana yang dialami oleh perokok aktif, sehingga alangkah tidak adilnya jika seorang bapak merokok, sedangkan istrinya dan anak anaknya harus menghisap asap rokok tersebut, perokok aktif harus berhenti merokok agar tidak mengalami penyakit yang berbahaya, karena perokok ringan dan sedang, kematiannya sama saja dengan perokok berat. abdillah hasan bahwa ahli telah melakukan studi kendal, bojonegoro, dan lombok timur.menyatakan sebagai berikut: mereka mengeluh bahwa usaha perkebunan tembakau sangat beresiko karena tembakau adalah tanaman semusim yang ditanam pada musim kemarau atau musim penghujan. jika ditanam pada musim kemarau, dan panen ketika musim hujan, hal itu dapat merusak kualitas tembakau, terdapat perubahan harga yang ditentukan oleh tengkulak, grader, terdapat hama tanaman, terjadi penurunan,aturan: baik yang mendalilkan makruh maupun yang mendalilkan haram, titik temanya adalah sama sama menginginkan aktivitas merokok dihentikan, apabila orang masih mau merokok, artinya orang tersebut tidak menjaga kesehatannya, tidak menjaga jiwanya, seperti yang menjadi tujuan utama syariat, tujuan utama islam, i3. menimbang bahwa mahkamah telah membaca keterangan dpr yang pada pokoknya menyatakan bahwaketentuan sama sekali tidak bertentangan dengan pembukaan (preambule), dan uud i3 menimbang bahwa mahkamah juga telah mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak terkait, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dr. drh. bangku steppe bahwa yang berbahaya bagi kesehatan adalah asap rokok bukan tembakau:bahwa merokok, contohnya, teobromin dalam coklat, menurut kamus kedokteran indonesia, zat adiktif adalah suatu substansi atau zat yang menyebabkan kebutuhan fisiologis yang menimbulkan ketergantungan. pengertian lainnya, zat adiktif adalah obat atau zat apabila dikonsumsi oleh makhluk hidup menyebabkan aktivitas biologis, mendorong ketergantungan, dan adisi yang sukar diberhentikan, dan bila diberhentikan memberikan dampak keletihan dan rasa sakit luar kebiasaan, tidak membedakan bahaya zat adiktif dalam tembakau dengan zat adiktif dalam rokok. kata "zat adiktif seharusnya diganti dengan "zat berbahaya dalam rokok . tobacco control support center ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia icsc kami) ketentuan. komisi nasional perlindungan anak komnas pa)sampai tahun yang merokok tahun menjadi meningkat pada tahun bahwa rokok adalah zat adiktif yang telah bermetamorfosis menjadi barang yang seakan akan normal, ketentuan undang undang guo yang menggunakan frasa "pengamanan penggunaan bukan "penghapusan yang dimaksudkan adalah untuk melindungi, atau dalam bahasa konvensi disebut tobacco control , bahwa merokok secara guo scientific maupun normatif telah terbukti berbahaya bahkan mengancam kehidupan: bahwa undang undang guoundang undang guo sama sekali tidak bersifat diskriminatif dan tidak merupakan pelanggaran hak atas keadilan, namun justru wujud realisasi hak konstitusional atas kesehatan, hak hidup, dan hak hak anak yang dijamin dalam uud selain itu pihak terkait komisi nasional perlindungan anaktera dalam bagian duduk perkara dan juga mengajukan (empat) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: tony karinding saksi mulai merokok usia tahun: saksi sempat mengalami stroke ringan dan tahun kena kanker paru paru akibat rokok dan saksi tidak dapat berhenti merokok. rokok mempunyai dampak racun dan adiktif. il.iiberhenti merokok, tetapi tidak dapat. iv. fuad berada anak saksi mulai merokok usia tahun sampai sekarang, dan tidak dapat berhenti merokok walaupun telah melakukan terapi berhenti merokok. yayasan lembaga konsumen indonesia bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan:dan utuh tentang bahaya rokok bagi kesehatan. bahwa selain itu, pihak terkait yayasan lembaga konsumenjantung indonesia bahwbahwa selain itu, pihak terkait yayasan jantungkanker indonesia bahwa paru) adalah sangat kuat. bahwa selain itu, pihak terkait yayasan kankerforum warga kota jakarta bahwa merupakan sebuah produk hukum yang telah memberikan pengakuan secara legal, tentang keberadaan rokok sebagai zat adiktif dan juga merupakan bukti bahwa negara telah serius melindungi warga negaranya sebagaimana diamanatkan uud bahwa fakta, dalam proses pembuatan undang undang guo yang sudah disahkan oleh presiden, ada pihak pihak yang dengan sengaja menghilangkan isi ketentuan yang tertuang dalam yang berbunyi "zat adiktif kepada badan kehormatan dpr dan polda metro jaya. badan kehormatan dpr menyimpulkan, jika menghilangnya bukanlah sekebahwa selain itu, pihak terkait forum warga kota jakarti3. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan pihak terkait informandum yaitu:adalah empat sampai lima kali besaran penerimaan cukai oleh negara,, dan berakibat tidak nyaman dalam melaksanakan usaha,h.mundang undang guo disahkdapat dikategorikan diskriminatif karena hanya menyebutkan tembakau sebagai zat adiktif,rokok kretek diproduksi. kretek memiliki pengaruh kuat terhadap ketahanan sosial, politik, dan ekonomi secara merata, galernya suatu kekuasaan. kelompok kelompok dominan ini mempunyai banyak akses yang luas pada sumber daya ekonomi dan politik yang acap kemustahilan perwujudan kedaulatan hukum: galeri khawatir adanya tiga pilar nasional yang dipertaruhkan: kedaulatan politik hukum, mana terdapat kelompok kelompok dominan, baik domestik maupun internasional,. bahkan andaikan penerimaan cukai dapat disisihkan dan tahun, utang negara dapat dibayar. kretek merupakan wujud karya kearifan lokal pengusaha bangsa indonesia yang dulu dijajah dan, sehingga membuat sangat resah: bahwa selain itu galeripendapat mahkamah i3. menimbang bahwa setelah mendengar dan membaca keterangan dan kesimpulan pemohon, mendengar dan membaca keterangan pemerintah, keterangan dpr, keterangan pihak terkait, keterangan pihak terkait informandum, keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon, keterangan para ahli yang diajukan oleh pemohon, keterangan para saksi yang diajukan oleh pemerintah, dan keterangan para ahli yang diajukan pemerintah, serta alat bukti tertulis yang diajukan pemohon dan pihak terkaitgenai konstitusionalitas dan yang didalilkan bertentangan terhadap pembukaan, dan uud bagian keliman rokok kedalam wilayah indonesia. iklan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan media elektronik, media cetak, atau media luar ruangmenggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan:,,bahwa dari uraian dalil dalil permohonan pemohon, keterangan pemerintah, keterangan dpr, dan keterangan pihak terkait serta fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ada persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh mahkamah, yang pada pokoknya, yaitu apakah yang menyatakanadalah bersifat diskriminatif dan melanggar hak konstitusional pemohon serta melanggar asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan, sehingga bertentangan dengan konstitusi,tembakau bukanlah subjek hukum karena tembakau bukanlah pemangku hak, melainkan hanya sebagai objek hukum yang dalam undang undang guo menurut pemohon dibedakan dengan produk lainnya, karena disebutkan sebagai zat adiktif sedangkan barang dan produk lain yang juga mengandung zat adiktif tidak disebutkan dalam guo. hal demikian sejalan dengan uud yang melindungi setiap orang dari perbuatan diskriminatif, yaitu setiap orang sebagai subjek hukum: i3. bahwa tembakau bukan subjek hukum tetapi sebagai objek hak yang berupa benda (ius rem). hukum justru telah sejak lama mengadakan pembedaan terhadap objek hak. perbedaan antara benda publik dan benda privat dalam hukum administrasi negara tidak didasarkan atas wujud bendanya tetapi lebih kepada peruntukannya. tanah yang digunakan jalan umum termasuk dalam pengertian benda publik sementara tanah yang digunakan sebagai jalan dalam lingkungan perumahan pribadi termasuk benda privat yang oleh karenanya dapat menjadi objek hukum perdata secara penuh. padahal, bentuk fisik keduanya adalah sama. demikian juga kapal dengan tonase tertentu termasuk sebagai benda tidak bergerak yang terhadapnya dapat dijadikan objek hipotek sedangkan perahu atau kendaraan darat seperti truk yang secara fungsi dan teknologi tidak banyak berbeda dengan fungsi dan aspek teknologi kapal, namun termasuk sebagai benda bergerak yang berbeda dengan kapal. meskipun wujudnya sama tetapi hukum juga memperlakukan berbeda. sebagai contoh, dalam aturan lalu lintas dapat ditetapkan untuk satu jalan tertentu kendaraan umum dilarang masuk, sedangkan kendaraan pribadi tidak dilarang. mobil dengan merek dan kapasitas yang sama dibedakan oleh hukum, yaitu yang satu sebagai mobil angkutan umum sedangkan yang lain sebagai mobil pribadi. dengan demikian, pembedaan yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum adalah pembedaan terhadap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, bukan pembedaan terhadap objek hak, bahwa kantor komisi tinggi untuk hak asasi manusia perserikatan bangsa bangsa dalam komentar umum general comment nomor non discrimination: dari covenant civil and political rights pada angka menyatakan, . selanjutnya dinyatakan,. dengan demikian, larangan diskriminasi adalah ditujukan kepada persons dan berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. dalam beberapa konvensi internasional jelas bahwa diskriminasi yang dilarang adalah diskriminasi terhadap manusia atau person sebagai subjek hukum dan tidak pernah ada larangan diskriminasi terhadap objek hak. deklarasi umum pbb tanggal november mengenai united nations declaration all forms racial discrimination menegaskan larangan diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, bahasa, agama, warna kulit, bangsa, dan suku bangsa. international convention the elimination all forms racial discrimination yang diadopsi oleh pbb tanggal desember menyebutkan larangan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bangsa, dan suku. international convention the suppression and punishment crime apartheid yang diadopsi tanggal november melarang segregasi sosial dan apartheid dalam praktik praktik olah raga, bahwa dari konvensi konvensi internasional tersebut jelas bahwa larangan diskriminasi tidak pernah ditujukan kepada objek hak tetapi kepada manusia yang diakui sebagai subjek hukum pemegang hak. dalam international covenant economic, social and cultural rights ditemukan ada sepuluh dasar diskriminasi yaituyang kesemuanya berkaitan dengan person sebagai subjek hukum dan tidak berkaitan dengan objek hak. perbedaan dalam menikmati hak hak yang dipunyai oleh seseorang terhadap satu objek hak tertentu dibandingkan dengan objek hak yang lain mempunyai implikasi dalam bidang ekonomi. hal demikian tidak dapat dielakkan dan tidak melanggar larangan diskriminasi. seseorang yang mempunyai tanah dengan status hak milik pasti akan berakibat secara ekonomis atas haknya dibandingkan dengan mereka yang misalnya hanya memiliki hak guna bangunan, karena lebih tinggi nilai ekonomi yaitu menjadikan harga tanah tersebut lebih mahal. pengusaha angkutan umum pada jurusan atau trayek tertentu dapat saja lebih kecil pendapatannya dibandingkan dengan angkutan umum jurusan lainnya, tetapi perbedaan penghasilan tersebut tidak berarti telah mendiskriminasikan antar pengusaha angkutan. pemerintah sebagai regulator dapat melakukan kebijakan kebijakan tertentu dan bahkan harus mengambil kebijakan apabila ternyata terdapat perbedaan penghasilan yang sangat mencolok apalagi mengarah pada kerugian bagi pengusaha angkutan. penetapan beras sebagai bahan sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok) menjadikan pemerintah perlu untuk menyediakan stok beras nasional yang cukup, sebab apabila tidak, maka akan terjadi kelangkaan beras nasional. jika terjadi kelangkaan beras, dapat dipastikan harga beras akan naik. secara ekonomi, kenaikan beras akan mempengaruhi juga kenaikan pendapatan petani dan semakin langka beras akan mendorong kenaikan harga beras semakin tinggi. kenaikan harga beras yang sangat tinggi justru tidak dikehendaki oleh pemerintah, oleh karenanya untuk menjaga stok beras nasional dilakukan impor beras. dengan dimasukkannya beras menjadi sembako, petani padi tidak akan mungkin menikmati kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh kenaikan harga beras dikarenakan kekurangan persediaan beras nasional, sebab pemerintah selalu menjaga kecukupan persediaan beras sebagai salah satu bahan sembako dan mengadakan usaha usaha agar harga beras stabil murah. keputusan pemerintah untuk menetapkan beras sebagai salah satu bahan sembako adalah membedakan beras dengan bahan makanan lain, yang penetapan demikian mengakibatkan adanya pengendalian harga beras pasar agar tidak menjadi terlalu mahal. secara langsung, akibatnya petani padi tidak akan pernah mendapatkan keuntungan ekonomi yang cukup besar dari hasil tanaman padinya karena beras dimasukkan dalam kategori bahan sembako. hal demikian, tidaklah dapat dijadikan dasar bahwa telah terjadi diskriminasi karena pemerintah menetapkan beras sebagai bahan sembako. demikian juga adanya pembedaan antara kendaraan bermotor yang dibedakan antara jenis kendaraan mewah dan bukan kendaraan mewah sebagai dasar pengenaan pajak, tidaklah termasuk sebagai perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud oleh uud karena yang dibedakan adalah objek hak dan bukan subjek hukumnya. apabila hak atas non diskriminasi sebagai hak asasi manusia diterapkan kepada benda sebagai objek hak, maka akan merusak sendi sendi hukum karena hukum justru membeda bedakan benda atas dasar status hukumnya meskipun wujud dari benda tersebut sama:(i):lbahwa jaminan dan perlindungan hukum oleh juncto uud tidaklah dimaksudkan bahwa negara harus menjamin penghasilan setiap warga negara, yang dalam perkara ini, melindungi penghasilan yang didapatkan dari harga jual tanaman tembakau. sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa petani jadilah yang sangat rentan terhadap rendahnya penghasilan karena harga beras yang tinggi tidak diinginkan terjadi karena pemerintah dengan segala kewenangannya harus menjaga agar harga beras, yang termasuk bagian dari sembako, tidak terlalu tinggi. ketentuan yang terdapat dalam juncto uud adalah termasuk hak asasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yaitu generasi kedua dari hak asasi manusia. terhadap hak untuk bekerja ini perlu kiranya dikutip apa yang disampaikan oleh matthew craven dalam the international convention economic, social and cultural rights. perspective its development', bahwa, .any states would not accept obligation guarantee the right work the sense ensuring full employment eliminating unemployment. particular, was feared that such guarantee would bind states centralized system government and require that all labour under the direct control the state. dengan demikian, pengertian bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan tidaklah dimaksudkan bahwa negara harus menyediakan lapangan kerja untuk seluruh warganya, karena jika hal demikian dilakukan, maka akan terjadi sentralisasi pemerintahan dan bahwa semua warga harus tunduk kepada pemerintah untuk bekerja dalam bidang yang disediakan oleh pemerintah, padahal setiap warga negara mempunyai hak konstitusi untuk memilih lapangan kerja yang disukainya. menyediakan lapangan kerja sesuai dengan keinginan setiap warga adalah sesuatu hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintahan manapun juga. kewajiban pemerintah terhadap hak asasi ekonomi, sosial, dan budaya adalah untuk mengusahakan kesempatan seluas mungkin dengan cara bersungguh sungguh agar setiap warga negara dapat menikmati hak tersebut dan bukannya negara harus bisa menyediakan lapangan kerja untuk setiap warga negaranya: i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas,akil mochtar setiapmana dicantumkan bahwa merek dagang tersebut merupakan rokok.kekebijakan pemerintah untuk mengubah peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengamanan rokok bagi kesehatan diubah rancangan peraturan pemerintah tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan dengan menggunakan payung hukum dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan nantinya akan berhadapan dengan putusan perkara nomor puu vii pengujian undang undang nomor tahun tentang penyiaran terhadap uud putusan mahkamah konstitusi tersebut berarti menguatkan undang undang nomor tahun tentang penyiaran pendapat berbeda (d penting opinion) dan alasan berbeda (concerning opinion) terhadap putusan perkara ini terdapat (dua) orang hakim konstitusi yang pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu hakim konstitusi akil mochtar dan hakim konstitusi hamdan zelda serta (satu) orang hakim konstitusi yang memiliki alasan berbeda (concerning opinion) yaitu hakim konstitusi achmad nowiki sebagai berikut: pendapat berbeda dissenting opinion) hakim konstitusi akil mochtar bahwa termasuk dalam bagian ketujuh belas yang mengatur tentang pengamanan zat adiktif. bagian ketujuh belas terdiri dari (empat) yaitu sampai dengan dari bagian yang mengatur tentang zat adiktif tersebut, kata tembakau , produk yang mengandung tembakau , dan rokok dapat ditemukan pada dan sedangkan bentuk zat adiktif lain tidak disebut secara khusus dalam bagian ketujuh belas guo. menurut kamus besar bahasa indonesia, adiktif berarti bersifat kecanduan atau bersifat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. dengan demikian, yang termasuk zat adiktif tidak hanya terdiri atas tembakau dan produk yang mengandung tembakau sebagaimana disebut pada kesehatan. terdapat beragam jenis zat yang masuk dalam kategori zat adiktif misalnya narkotika dan psikotropika. oleh karena itu, terdapat inkonsistensi antara judul bagian ketujuh belas guo yang bertujuan mengatur tentang pengamanan zat adiktif dengan isi (content) yang terdapat dalam bagian ketujuh belas guo yang memberikan porsi lebih besar dengan mengatur secara khusus mengenai rokok dan tembakau tanpa mengatur zat adiktif lainnya secara spesifik. selain itu, terdapat inkonsistensi dari ketentuan kesehatan yang menyebutkan bahwa pengamanan zat adiktif lainnya agar diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. padahal, pengaturan zat adiktif lain, selain rokok dan tembakau, telah diatur dalam undang undang dan tidak dengan peraturan pemerintah, yaitu zat adiktif berupa psikotropika diatur dengan undang undang nomor tahun tentang psikotropika dan zat adiktif berupa narkotika diatur dengan undang undang nomor tahun tentang narkotika. melalui penalaran semantik dapat disimpulkan bahwa, sejatinya, bagian ketujuh belas adalah mengatur secara khusus mengenai pengamanan zat adiktif berupa rokok dan tembakau. setiap frasa bahan yang mengandung zat adiktif pada yang berada dalam bagian ketujuh belas cenderung mengarah pada rokok dan produk yang mengandung tembakau. secara semantik, penyusunan bagian ketujuhbelas memiliki inkonsistensi karena penyebutan frasa bahan yang mengandung zat adiktif. pembentuk undang undang telah mempersempit makna zat adiktif yaitu hanya meliputi tembakau dan produk produk tembakau, namun frasa ini mengandung pengertian luas yang juga mencakup zat adiktif lain, seperti psikotropika dan narkotika. pengaturan yang tidak konsisten dalam serta dibaca dalam konteks semantik dipastikan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan konstitusi. pandangan masyarakat mengenai tembakau berbeda dengan zat adiktif lainnya. secara umum, masyarakat melihat psikotropika dan narkotika sebagai zat adiktif adalah barang ilegal yang tidak boleh dikonsumsi terkecuali bila digunakan untuk kepentingan tertentu dan oleh pihak yang berwenang seperti untuk pengobatan oleh para dokter. lain halnya dengan rokok atau produk tembakau yang dapat dengan mudah ditemui atau diperoleh secara bebas. rokok atau produk tembakau lainnya bukanlah barang ilegal. sehingga, pandangan masyarakat tentang tembakau atau rokok sangat terbelah. faktor kesehatan menjadi salah satu alasan yang menyebabkan perbedaan pandangan masyarakat soal rokok dan produk tembakau. setidaknya perubahan paradigma yang menekankan pada faktor demi melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok dan tembakau tergambarkan pada kalangan masyarakat internasional yang diwakili oleh world health organization yang mengeluarkan kerangka kerja konvensi mengenai pengendalian tembakau framework convention tobacco control fcc) dan berlaku sejak februari fcc dinyatakan sebagai global trendsetter yang mengubah pandangan masyarakat akan bahaya rokok dan produk tembakau lainnya. indonesia menjadi satu satunya negara asia tenggara yang belum meratifikasi konvensi ini. dalam sangat terlihat adanya pengaruh fcc dalam pengaturan mengenai pengendalian atau pengamanan rokok dan produk tembakau pada kesehatan. yang mewajibkan pencantuman peringatan kesehatan selaras dengan article fcc yang mengatur tentang packaging and labelling tobacco products, dan yang menetapkan kawasan tanpa rokok sejalan dengan article fcc yang menetapkan protection from exposure tobacco smoke. pengaturan ketentuan pada bagian ketujuh belas kesehatan yang mengatur mengenai pengamanan zat adiktif menjadi dasar untuk mengatur lebih lanjut tentang rokok dan produk tembakau dengan peraturan pemerintah. pengaturan mengenai rokok dan produk tembakau menjadi hal yang tidak mudah karena melibatkan industri rokok yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, dari mulai sektor pertanian tembakau hingga produksi rokok. selain itu, bagi masyarakat indonesia rokok menjadi bagian dari warisan tradisi budaya masyarakat, terutama rokok kretek dari sebagian daerah indonesia. sehingga kebijakan pemerintah dalam menetapkan pengaturan tentang rokok dan produk tembakau harus mampu melindungi hak konstitusional warga negara antara menikmati lingkungan yang sehat dan menjaga kelestarian warisan budaya masyarakat sekaligus mengakomodasi kepentingan petani tembakau dan tenaga kerja yang terlibat pada industri rokok dan produk tembakau. memperhatikan ketentuan yang termuat dalam bagian tujuh belas jelas terlihat kepentingan tersembunyi yang bertujuan agar tanaman tembakau yang merupakan bahan baku utama dari industri rokok adalah satu satunya zat yang mengandung adiktif, yaitu kepentingan bisnis perdagangan produk produk nicotine replacement therapy nrt) dan tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi kepada petani tembakau yang memiliki hak ekonomi sosial dan budaya yang dijamin oleh uud pembatasan tembakau sebagai zat adiktif telah tidak memperhatikan fakta bahwa ada kurang lebih juta rakyat indonesia yang hidup dan perikehidupannya bergantung pada tembakau dengan segala industrinya. apalagi industri tembakau merupakan salah satu kontributor terbesar pendanaan apbn. pembatasan dapat saja dilakukan asalkan dalam kerangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (vide uud jangan hanya demi satu kepentingan kemudian mengabaikan hak warga negara indonesia, karena jika demikian maka telah terjadi pengingkaran terhadap nilai nilai yang terdapat dalam uud dengan memperhatikan uraian atas, menurut pendapat saya, seharusnya mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu menyatakan sepanjang frasa "tembakau" dan "produk yang mengandung tembakau pada tentang kesehatan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pendapat berbeda dissenting opinion) hakim konstitusi hamdan zelda pokok persoalan yang dimohonkan para pemohon kepada mahkamah adalah dicantumkannya secara spesifik tembakau dan produk yang mengandung tembakau dalam rangka pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif agar tidak menganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dalam keresahan pemohon beserta para petani tembakau atas adanya ketentuan tersebut seharusnya dapat dipahami oleh mahkamah mengapa hanya tembakau dan produk tembakau yang disebutkan secara kongkrit sebagai zat adiktif yang menganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan, dan sama sekali tidak menyinggung zat adiktif lainya. hal itu menimbulkan rasa ketidakadilan oleh pemohon dan para petani tembakau yang seharusnya dijamin oleh uud dan rasa kekhawatiran akan terancamnya sumber kehidupan mereka yang secara turun temurun menanam tembakau untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya seperti yang dijamin dalam uud benar, rokok mengganggu kesehatan bagi para penggunanya. tetapi apakah dengan sendirinya tembakau dan produk lainnya membahayakan bagi perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan adalah sesuatu yang masih perlu penelitian lebih lanjut. oleh karena itu, yang seharusnya dikendalikan dan dibatasi adalah produk rokok yang sudah jelas membahayakan bagi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan, dan bukan tembakau. tembakau sudah merupakan bagian kehidupan para petani yang secara turun temurun menggantungkan hidupnya dari hasil tanaman tembakau. apabila tembakau dikendalikan, dan dibatasi produknya pasti akan mengancam kelangsungan kehidupan ekonomi dari para petani tembakau yang mencederai jaminan konstitusi kepada setiap orang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya berdasarkan uud hal itu, juga mencederai rasa keadilan para petani tembakau yang hanya menyebutkan tembakau dan segala produk tembakau sebagai zat adiktif, tanpa menyebutkan zat adiktif yang bersumber dari produk lain yang menurut berbagai penelitian terkandung dalam banyak sekali jenis tanaman. dengan adanya kewenangan pengendalian dalam guo, tanpa batasan oleh undang undang, akan memungkinkan pemerintah membatasi penanaman tembakau, serta jumlah produksi tembakau yang dapat dipastikan akan merugikan para petani yang menggantungkan ekonominya pada produksi tanaman tembakau. untuk memulihkan rasa ketidakadilan dari para petani tembakau dan menjamin kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai petani tembakau seharusnya mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yaitu dengan menyatakan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. dihilangkannya undang undang guo tidak dengan sendirinya menghilangkan kewenangan pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap tembakau dan segala produknya karena kewenangannya masih dimungkinkan berdasarkan dengan dikabulkannya undang undang guo, mahkamah memberikan keadilan kepada para petani tembakau, sehingga yang dikendalikan oleh pemerintah tidak hanya zat adiktif dari tembakau dan segala produknya, tetapi juga seluruh zat adiktif yang bersumber dari bahan bahan lainnya. alasan berbeda concerning opinion) hakim konstitusi achmad nowiki persoalan yang dikemukakan oleh pemohon adalah menguji konstitusionalitas dan alasannya karena: pertama tersebut hanya mencantumkan tanaman tembakau sebagai zat adiktif sedangkan tanaman lainnya misalnya ganja tidak, padahal ganja mempunyai dampak tidak baik terhadap kesehatan. tembakau yang disebut zat adiktif dianggap bertentangan dengan asas keadilan karena hanya mencantumkan tanaman tembakau sedangkan tanaman lainnya seperti ganja yang mengandung juga zat adiktif dan dilarang tidak dimasukkan dalam undang undang nomor tahun kedua dengan dicantumkannya tembakau sebagai zat adiktif memunculkan ketidakpastian hukum dan perasaan was was mengalami kerugian materiil apabila menanam tembakau. dengan demikian dan bertentangan dengan dan uud pemohon juga mengingatkan adanya putusan mahkamah nomor puu vii tentang pengujian huruf sepanjang frasa yang memperagakan wujud rokok yang telah ditolak oleh mahkamah untuk dibatalkan. tentang dimasukkannya tembakau sebagai zat adiktif. tembakau merupakan produk pertanian yang dalamnya termuat hak pemohon yakni kepentingannya guna memenuhi kebutuhannya sebagai petani. hak merupakan kepentingan yang dilindungi (das subjective recht ist rechtlich geschutztes interest ). bahkan van appeldoorn beranggapan hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum het objective recht een ordered macht, het subjective recht een door objective recht geordende macht. recht macht). oleh sebab itu gangguan apapun bentuknya atas hak dapat berarti gangguan atas kepentingan subjek hukum. jika kepentingan itu demikian kuat peranannya dalam kehidupan orang yang empunya hak, maka perubahan hak akan berpengaruh juga terhadap orang yang mempunyai hak tersebut, yang bisa bersifat menguntungkan dan dapat pula bersifat merugikan empunya hak. jika kepentingannya berupa kepentingan ekonomi, maka perlakuan yang berbeda atas kepentingan ekonomi tersebut dapat merugikan yang bersangkutan. terlebih lagi jika kepentingan ekonomi tersebut berupa kepentingan yang menyangkut hajat hidup seseorang atau orang banyak. hak tersebut berkaitan dengan objek hukum yakni segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi pokok (objek) perhubungan hukum. jika pembedaan itu sekedar ingin membedakan antara jenis benda misalnya benda bergerak dengan benda tidak bergerak, hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tidaklah akan merugikan siapapun. tetapi yang menjadi persoalan seringkali adanya perubahan dari status hak milik menjadi hak yang dikuasai langsung oleh negara atau sebaliknya hal ini menyangkut kepentingan yang mempunyai hak. dunia ini hampir tidak ada sejengkal manapun yang tidak ada pemilik atau penguasanya, sehingga mustahil memisahkan suatu benda hak dengan pemiliknya atau antara subjek hukum dengan haknya. hal itu hanya terjadi pada zaman perbudakan tatkala sebagian manusia dianggap tidak mempunyai hak yakni menjadi budak. budak disamakan dengan barang atau binatang karena diambil tenaga kerjanya, yang dapat didaki dan dapat dijual belikan oleh yang empunya budak. hanya manusia yang mempunyai hak yang disebut orang (person atau persoon). sekarang semua manusia adalah subjek hukum, oleh sebab itu merupakan pendukung hak, maka memisahkan dan tidak mengaitkan antara subjek hukum dengan objek hukum (hak) tidaklah tepat, karena zaman perbudakan telah berakhir. penggolongan suatu benda dapat menimbulkan kerugian apabila benda tersebut yang semula tidak digolongkan sebagai benda yang dilarang menjadi benda yang dilarang, misalnya daun ganja semula bukan merupakan barang yang dilarang tetapi kemudian dimasukkan sebagai barang yang dilarang mengedarkan, mengkonsumsi dan menjual belikan. jadi terjadi politik kriminalisasi terhadap benda tersebut, karena bagi siapa yang mengedarkan, mengkonsumsi dan menjual belikan dikenakan ancaman pidana. dampaknya, bagi masyarakat yang secara tradisi mengkonsumsi daun ganja menjadi tidak bebas lagi menggunakannya. dalam dunia perdagangan juga terjadi hal demikian, dapat terjadi suatu benda yang semula dapat masuk bebas indonesia menjadi benda yang dilarang masuk. misalnya import daging sapi yang tadinya tidak terkena syarat halal karena diadakan klasifikasi daging yang halal dengan daging yang tidak halal terpaksa jika daging sapi diimpor harus mendapatkan sertifikasi halal. dengan demikian tidak semua daging sapi dapat diimpor indonesia, sehingga dapat merugikan para importir daging sapi, sebaliknya hal demikian menguntungkan pihak konsumen yang menghendaki kehalalan daging sapi. dengan demikian pembedaan perlakuan yang didasarkan pada kepentingan secara langsung dapat berakibat merugikan suatu kelompok masyarakat tetapi dapat pula menguntungkan kelompok masyarakat lainnya. hal inilah yang menyebabkan tidak mungkin dipisahkan antara subjek hukum yang berupa orang badan hukum dengan kepentingan yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut. pemohon mempersoalkan penggolongan tembakau sebagai zat adiktif dengan kepentingannya yang dengan digolongkan menjadi termasuk zat adiktif akan berakibat kerugiannya, sedangkan zat lain yang juga mengandung zat adiktif tidak dimasukkan dalam ganja, yaitu dan ini tidak mengandung maksud bahwa zat lain dengan sendirinya yang tidak disebut dalam guo dikecualikan sebagai zat adiktif misalnya ganja dan sebagainya. ini hanya menyatakan, zat adiktif meliputi tembakau dan seterusnya yang dihubungkan dengan nya diperlukan pengamanan dalam penggunaannya yakni tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan. ada perbedaan antara tembakau dan ganja sekalipun ada persamaannya yaitu sebagai zat adiktif. tembakau dan produk rokok masih bersifat legal dijual bebas dan boleh dikonsumsi secara umum (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi terbukti dengan dikenakannya cukai terhadap rokok daan tembakau), sekalipun terdapat perbatasannya seperti yang dimaksud oleh dan guo. sedangkan ganja jelas bukan merupakan produk yang legal untuk dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat, maka tidak bisa disamakan kedudukannya antara tembakau dengan ganja. sini tidak ada persoalan kepastian hukum karena permohonan pemohon sekarang tidak termasuk persoalan yang dimohonkan pengujiannya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi sekalipun menyinggung masalah tembakau. dalam dunia modern dengan kemajuan ilmu pengetahuan bidang kesehatan nampak upaya manusia untuk hidup sehat bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. produk produk yang dikonsumsi oleh manusia juga semakin beragam, sehingga kontrol terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh beragamnya zat zat yang dikandung oleh makanan tersebut tidak mungkin dilakukan sendiri oleh perseorangan. hal itu merupakan tugas negara untuk melindungi kepentingan kesehatan orang banyak. sudah menjadi keyakinan dunia modern bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan. oleh sebab itu meningkatnya jumlah perokok juga akan meningkatkan potensi kerugian yang akan diderita baik bidang kesehatan, produktivitas kerja, sekalipun negara memperoleh pajak yang diambil dari produk rokok (tembakau). kesadaran untuk menghindari rokok justru lebih banyak dari kalangan yang cukup berpendidikan dari pada dari kalangan yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan. akan tetapi membatasi meluasnya bahaya merokok tidak mungkin hanya digantungkan pada kesadaran dari mereka yang terdidik, tetapi negara harus melakukan tindakan antisipatif agar dengan demikian kita akan mewarisi generasi yang sehat. justru kebijakan yang dilakukan saat sekarang ini akan menjadi tidak adil jika tidak berdampak baik bagi generasi yang akan datang, karena generasi yang akan datang tidak dapat ikut serta menentukan kebijakan yang sekarang diambil oleh negara. tidak dapat dipertanggung jawabkan secara moral, generasi yang akan datang menderita karena kesalahan kebijakan generasi sekarang. lagi pula seseorang tidak boleh menarik keuntungan dari perbuatannya yang nyata nyata membahayakan orang lain. tembakau sebagai zat adiktif sekaligus merupakan bahan rokok utama tidak dapat disangkal dapat menyebabkan penyakit kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan serta janin sebagaimana dicantumkan pada label peringatan setiap bungkus rokok. oleh sebab itu maka permohonan pemohon sudah tepat ditolak oleh mahkamah. panitera pengganti, ttd ida ria tambunan termasuk menguatkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. mohon kiranya ketua mahkamah konstitusi berkenan apa yang pemohon sampaikan tersebut atas menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan, demi untuk adanya kepastian hukum indonesia, bahwa menanam tembakau merupakan hak petani untuk melangsungkan kehidupannya untuk mencapai masyakat yang sejahtera. bahan yang mengandung zat adiktif tidak sama dengan narkotika atau psikotropika oleh karena itu tidak dapat dimasukkan dalam kategori yang sama dengan golongan narkotika atau psikotropika. dengan demikian, secara hukum perlakuan terhadap kedua kategori ini haruslah berbeda, yakni atau psikotropika kenangannya adalah melalui proses larangan, karena jelas merupakan obat atau bahan terlarang. dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang kesehatan dan. menanam tembakau dan cengkeh indonesia,, dan kebergunaan atau kebermanfaatan (utility), maka jelas bahwa dan bertentangan dengan uud bab bentuk dan kedaulatan, uud menjamin kedaulatan berada tangan rakyat bab bentuk dan kedaulatan negara indonesia itersebut atas menjamin kedaulatan berada tangan rakyat, amanat uud, dari proses penyemaian bibit tembakau, memilih jenis bibit tembakau, menanam tembakau yang kemudian diolah melalui proses yang cukup panjang menjadi bahan baku rokok kretek yang tidak ada duanya dunia, mana rokok kretek pasti menggunakan cengkeh yang mengandung eugenol. kedaulatan rakyat juga seharusnya turut menentukan dan diikutsertakan apabila ada pembahasan perubahan undang undang sampai peraturan pemerintah yang terkait dengan pertembakauan wajib petani tembakau diikutsertakan dalam proses pembahasan tersebut, karena dampaknya pasti akan sampai pada petani tembakau dan cengkeh indonesia. dalam situasi perspektif kekuasaan ekonomi global sekarang ini, seharusnya pemerintah membuat penguatan undang undang dan peraturan pemerintah yang berdiri atas kaki sendiri tanpa intervensi pihak asing, karena apabila ada kesulitan ekonomi atau krisis ekonomi maka pemerintah sendiri atau petani tembakau yang akan menyelesaikannya, tidak mungkin pihak asing membantu secara tulus, pasti ada kepentingan nasional negara tersebut") hak asasi manusia uud menjamin hak asasi manusia bagi seluruh rakyat indonesia: hak untuk hidup bagi seluruh rakyat indonesia hak budaya jamin oleh uud hak untuk hidup bagi seluruh rakyat indonesia bab warga negara dan penduduk '"a " ) perlindungan, pemajuan penegakan) hak untuk hidup dilindungi oleh undang undang dasar seperti dalam tersebut atas, maka seperti jugadalamkondisi struktur tanah, cuaca, iklim, ketinggian tanah, tingkat kelembaban, dan bibit tanaman yang sangat mendukung. identitas budaya dan keberadaan masyarakat tradisional juga dilindungi oleh uud sehingga khusus yang dicantumkan dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatan, yaitu dan sangat bertentangan dengan uud maka dan undang undang nomor tahun yang merupakan khusus jelas untuk menghambat atau mengurangi tanaman tembakau dan hal tersebut bertentangan dengan pembukaan (preambule) dan uud karena dan tersebut samping bertentangan, juga tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi dengan undang undang nomor tahun tentang sistem budaya tanaman, undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. hak budaya atau kebudayaan dijamin oleh uud tanaman tembakau merupakan jenis tanaman yang sudah turun temurun dari generasi generasi sejak jaman penjajahan nederlandse indie dan sampai sekarang petani tembakau masih mendapatkan perlakuan kurang baik dari pemerintah, mulai jaman penjajahan sampai sekarang, dalam alam yang sudah merdeka bahkan sudah dalam alam reformasi. proses tanam tembakau sampai menjadi bahan pokok melalui proses yang cukup panjang, bahkan dahulu ada proses pembuatan tembakau dengan cara dilarang atau dalam proses pengeringan tembakau dengan cara dipakai dengan api dari bahan kayu yang disebut tembakau garangan, sampai sekarang proses tersebut masih ada, namun tidak begitu banyak. dari proses tembakau garangan kemudian beralih tembakau branjangan atau proses tembakau dengan cara pengeringan menggunakan sinar matahari yang kemudian dimasukkan dalam keranjang tembakau. keberlangsungan yang terus menerus dilakukan dari generasi generasi menjadikan suatu budaya atau kebudayaan dengan kreativitas yang cukup tinggi tidak hanya menghasilkan tanaman tembakau terbaik tetapi juga cara pembuatan keranjang, rgen (tempat menjemur tembakau), alat pemotong tembakau tradisional maupun yang modern, menunjukkan suatu budaya luhur, dan juga petani tembakau dengan budaya tersebut telah menghasilkan produk tembakau bintil dan jenis tembakau lainnya yang tidak hanya untuk kepentingan petani tersebut, tetapi juga ternyata untuk kepentingan pemerintah, bangsa dan negara, dengan hasil cukai yang cukup tinggi kurang lebih triliun termasuk pajaknasional dan kesejahteraan sosial """ ) uud menjamin demokrasi ekonomi bagi seluruh rakyat indonesiabagaimana diaturu : sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman pada bagian ketiga mahkamah konstitusi (videkan perselisihan tentang hasil pemilihan umum: dan kewenangan lain yang diberikanalam undang undang. menurut soeharsono satir, perekonomian setiap negara pasti berjalan menurut sistem tertentu. jenis sistem ekonomi yang dianut indonesia sebagai landasan pembangunan dari waktu waktu adalah sistem ekonomi kerakyatan sek). dalam sistem ini, kedaulatan bidang ekonomi ada tangan rakyat dan karena itu ekonomi kerakyatan itu terkait erat dengan gagasan demokrasi ekonomi yang tidak lain ialah paham kedaulatan bidang ekonomi. sasaran dari sistem ekonomi kerakyatan itu adalah pembebasan kehidupan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, perlakuan tidak adil, kerusakan lingkungan dan rasa was was dalam menatap masa depan. karena itu, kebijakan pembangunan nasional sudah seharusnya tidak keluar dari asas ekonomi kerakyatan yang, menurut soeharsono satir, tercermin dalam prinsip triple track development, yaitu pro poor, pro job, dan pro growth. dalam mengimplementasikan ketiga prinsip itu, ada enam tolok ukur yang dapat dipakai untuk menilai berhasil tidaknya suatu proses pembangunan itu, yaitu: (i) rakyat bebas dari kemiskinan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. (ii) rakyat bebas dari kebodohan dan terbedakan menjadi sumber daya insani (human capital) yang produktif, (iii) rakyat bebas dari pengangguran dengan kerja kreatif dan produktif untuk meningkatkan penghasilan sendiri dan orang lain: (iv) negara bebas dari ketergantungan kepada utang luar negeri: (v) negara bebas dari kekurangan devisa karena nilai ekspor melebihi impor, dan (vi) negara bebas dari kerusakan ekosistem sehingga pembangunan dapat dikembangkan secara berkelanjutan. prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., konstitusi ekonomi ). menurut pendapat pakar ahli yang pemohon sampaikan tersebut atas, menunjukkan. negara indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk pertanian mana salah satu penghasil tembakau terbaik dunia adalah. bahwainium foil, dan colt foil untuk bungkus dalamnya, kertas untuk bungkus press rokok, kertas untuk ball rokok serta karton box.. seperti apa yang pemohon sampaikan tersebut atas menunjukkan bahwa uud melindungi kelangsungan hidup rakyat indonesia khususnya tentang keberlangsungan ekonomi kerakyatan dan terkait dengan proses penanaman jenis tanamandapat lestari untuk memenuhi kehidupannya dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup. maka dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, yang merupakan khusus untukemohon sampaikan bahwa jenis tanaman pertanian dilindungi dengan undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman (vide bukti terkait sebagai berikut: sistem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari, berkelanjutan. panen.:ibudidayaannya.undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanaman jelas melindungi budidaya tanaman termasuk tanaman tembakau, dalam hal ini pemerintah dengan hanya mencantumkan satu jenis tanaman tembakau pada undang undang nomor tahun tentang kesehatan dan maka pemerintah telah melakukan pertentangan dengan rasa keadilan terhadap jenis tanaman tembakau yang merupakan anugerah dari allah swt, tuhan yang maha kuasa. tembakau temanggung yang disebut tembakau bintil merupakan tembakau terbaik dunia dan juga tembakau madura yang merupakan lauk bagi rokok kretek indonesia, seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah. sebagai pemohon mempertanyakan mengapa jenis tanaman lain yang berdampak tidak baik bagi kesehatan tidak diatur dalam khusus dalam undang undang kesehatan. apabila dicermati maka undang undang nomor tahun tentang kesehatan,seperti yang pemohon sampaikan tersebut atas. perlu pemohon sampaikan bahwa menanam jenis tanaman pertanian dilindungi dengan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia (vide bukti dalam ketentuan umum bab mengamanat, tidak mungkiy dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. bab iii hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia bagian kesatu hak untuk hidup setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya. setiap orang berhak untuk hidup tentsama seperti alasan yang pemohon sampaikan tersebut atas bahwa undang undang nomor tahun tentang kesehatan dan juga tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi dengan undang undang nomor tahun perlu pemohon sampaikan bahwa menanam jenis tanaman tembakau yang dilakukan oleh para petani tembakau dan cengkeh indonesia jelas dilindungi uud begitu juga tenaga kerja buruh pabrik rokok dilindungi dengan dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan (vide bukti sebagai berikut: dalam poin.sehubungan dengan hal tersebut atas jelas petani tembakau dan tenaga kerja buruh mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan bertentangan dengan uud dan tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi dengan yang ada dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. iv. kesimpulan uud menjamin adanya keadilan (justice), kepastian certainty atau zekerheid) dan kebergunaan atau kebermanfaatan (utility). dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang kesehatan,arti menanam tembakau dan cengkeh indonesia dan kebergunaan atau kebermanfaatan (utility), maka jelas bahwa dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan bertentangan dengan uud dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi dengan undang undang lainny, dan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan). menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. petit berdasarkan uraiankesehatan sebagai berikut: menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang undang pemohon. menyatakan dbaik dalam pembukaan (preambule), dan yang berarti melanggar hak asasi manusia. menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka pemohon memohon dan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatenimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnyabuku konstitusi ekonomi karangan prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang sistem budidaya tanamannagakerjaan:(vide buktkewenangan menguji undang undang terhadap uud didasarkan padundang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan (vide buktibahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, selain mengajukan alat bukti tertulis, pemohon juga mengajukan (sepuluh) orang saksi dan (tujuh) orang ahli yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari selasa mei kamis juni selasa desember dan selasa, februari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi pemohon pramudi bahwa saksi terkejut dan prihatin dengan adanya dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan karena membatasi industri tembakau, tembakau telah menjadi tumpuan dari nenek moyang dan merupakan sumber pencaharian utama (tembakau disebut juga "emas hijau ): tembakau dilindungi dengan undang undang yang mengenai tanaman yang dilindungi,harian: jika menanam tembakau dilarang bertentangan dengan program pengentasan kemiskinan pemerintah, haryanto kabupaten pamekasan hektar penanam tembakau, kabupaten sumenep hektar penanam tembakau, dan kabupaten sampang hektar penanam tembakau: saksi dipesan petani pamekasan dengan mengatakan, tolong perjuangkan hak hak petani termasuk tembakau : semadi danartono kepala desa wonorejo sawangan magelang) desa saksi,, udi wahyu kepala desa pagerejo wonosobo) kabupaten wonosobo tembakau merupakan komoditi unggulan yang mana masuk pabrikan dan merupakan kerajinan dalam bentuk tembakau garangan atau tembakau asupan, subak seluruh warga desa saksi adalah petani tembakau yang mana luas areal lebih kurang hektar, tanaman tembakau menghasilkan mutu tembakau terbaik dunia yang dinamakan tembakau merintis. tembakau merintis sangat dibutuhkan oleh pabrik pabrik rokok kretek asli indonesia. agus setyawan kepala desa tetep) saksi lahir dan dibesarkan dari hasil tembakau yang kebetulan bapaknya petani tembakau: saksi merasa diposkan ketika undang undang kesehatan hanya tembakau yang disebutkan. dr. subagyo yang bersangkutan,bahwa. allan sulistiono saksi ahli pemohondan sangat sedikit berkembang lokasi lahan lainnya, oleh karena produk tembakau yang sudah ada sejak penanamannya memiliki ciri kualitas spesifik yang dikenal pasar dan konsumennya, sehingga tidak bisa digantikan dengan produk tembakau dari hasil penanaman lokasi lahan lainnya:ketika pada musim tanam tertentu (musim kemarau) dan devisa yang meningkat terus dari tahun tahun, pada tahun mencapai kisaran rp. triliun,berdasarkan kerja biologis atau efek yang ditimbulkan napa digolongkan menjadi tiga yaitu: stimulan adalah zat yang merangsang sistem syarat pusat sehingga mempercepat proses proses dalam tubuh, seperti meningkatnya detak jantung, pernafasan dan tekanan darah. stimulan membuat orang menjadi lebih siaga dan menyembunyikan kelelahan. zat adiktif yang tergolong stimulan antara lain adalah kafein, nikotin, kokain, dan amfetamin: represent represent menghasilkan aksi yang berkebalikan dengan stimulan. depresi menurunkan kesadaran terhadap dunia luar dan menidurkan. depresi memperlambat proses tubuh dan otak, seperti menurunkan tekanan darah, suhu tubuh, detak jantung dan kontraksi otot. depresi digunakan dalam bidang kedokteran untuk terapi insomnia (sulit tidur) dan ketegangan contoh alkohol dan obat obat penenang seperti barbiturat, pada (morfin, heroin, kode): halusinogen halusinogen adalah zat yang dapat mempengaruhi sistem syaraf dan menyebabkan halusinasi (berkhayal). pengguna zat ini mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata, bahwa undang undang nomor tahun mengenai pengaman zat adiktifdengan kata lain tembakau (mengandung senyawa alkaloid nikotin) atau produk yang mengandung tembakau dalam semua fasa (padat, cair, dan gas) merupakan salah satu zat dari sekian banyak zat yang juga bersifat adiktif, bahwabahan yang bersifat adiktif tidak hanya terbatas pada tembakau: pembatasan istilah zat adiktif hanya pada tembakau saja secara tidak langsung telah mereduksi makna zat adiktif, dan hal ini memberikan pengertian yang bias: bahwa untuk mengetahui pengaruh atau perbandingan adisi suatu bahan terhadap bahanberbicara soal peraturan perundang undangan pengendalian tembakau atau pengamanan tembakau sebagai zat adiktif indonesia tidak dapat dipisahkan dari agenda global pengontrolan tembakau atau yang populer disebut agenda anti tembakau. sebab salah satu strategi penting dalam menyukseskan agenda anti tembakau global adalah lewat kebijakan regulasi nasional pengontrolan pengamanan tembakau:nya salah satu kepentingan untuk mengontrol atau mematikan tembakau dan rokok itu: kampanye agenda anti tembakau indonesia tidaklah terlepas dari agenda global. hal ini dapat dilihat dari dukungan dana dana luar negeri untuk menyukseskan agenda anti tembakau. pengukuran dana kepada setiap pihak penerima dana diperuntukan bagi pelaksanaan agenda dari masing masing pihak penerima dana, ketentuan undang undang nomor tahun tentang kesehat dalam hukum nasional indonesia, pada saat petani tembakau, petani cengkeh, jutaan rakyat yang hidupnya bergantung pada industri tembakau dan industri terkait lainnya, merasa terancam kehilangan sumber nafkah kehidupannya, akibat pelaksanaan agenda anti tembakau dengan segala reputasinya, pada saat negara terancam pula kehilangan sumber penerimaan negara dari industri tembakau, yang kesemuanya tidak ditanggung dan tidak pula digantikan oleh proyek prakarsa bebas tembakau dengan segala agenda anti tembakannya, korporasi korporasi farmasi multinasional, yang tidak menyerap tenaga kerja dan tidak memberikan keuntungan bagi penerimaan negara, sibuk menghitung keuntungan dari perdagangan obat obat nrt, dan sibuk menghitung peluang peluang pasar untuk mengekspor obat obat nrt:jadi serangan jantung dan harapan hidup berkurang tahun. rinaldo prima, pembentukan peraturan perundang undangan haruslah berpedoman atau mengacu kepada undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. sangat besar kemungkinan ketentuan guo bertentangan atau setidak tidaknya kurang sejalan dengan undang undang nomor tahun bahwa undang undang guo yang sangat tendensius menyebutkan hanya jenis tanaman tembakau saja yang mengandung zat adiktif telah pulaundang undang nomor tahun bertentangan dengan ketentuan dan uud bahwa ketentuan undang undang guo sangat jelas sekali merupakan satu kesatuan norma hukum dengan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan angka dan angka lampiran undang undang nomor tahun dengan kata lain jenis tanaman yang mengandung zat adiktif hanyalah jenis tanaman yang disebutkan pada ketentuan undang undang guo: selain itu, ahli juga mengajukan keterangan tertulis (terlampir). prof. dr. much aris widodo ms., fk., ph.d bahwa fenomena penyakit disebabkan faktor genetik yang berinteraksi dengan lingkungan sel: bahwa kebanyakan penyakit genetik penyebabnya adalah multi faktorial. apabila faktor genetik ada sedang faktor lingkungan yang merugikan tidak ada atau dihilangkan maka tidak akan terjadi fenomena penyakit sebaliknya apabila ada faktor genetik, ditambah dengan faktor atau banyak faktor lingkungan sel yang merugikan maka akan muncul fenomena penyakit tersebut. merokok berdasarkan bukti eksperimental dan bukti klinik tidak dapat dituduh sebagai penyebab tunggal penyebab kesakitan oleh karena tidak semua perokok menderita penyakit kanker paru atau jantung koroner sedang yang tidak merokokpun dapat terkena kedua penyakit tersebut: tembakau dalam beberapa hal mirip dengan alkohol termasuk nikotin. nikotin ini yang menyebabkan efek pada neuron sehingga seorang mendapatkan efek seperti meningkatkan konsentrasi, menghilangkan kebosanan dan kecemasan efek ini berlangsung sangat cepat kurang lebih menit. efek pada neuron atau saraf otak yang menyebabkan seseorang ingin menghisap rokok kembali yang dikenal sebagai adisi. nikotin dalam sirkulasi menyebabkan efek pada saraf perifer berupa peningkatan kontraksi dan frekuensi jantung dan peningkatan tekanan darah, selain memberikan keterangan secara lisan, ahli juga mengajukan keterangan tertulis. sukiman sumatra banyak orang bertanya, akankah isu rokok kretek juga merupakan bagian dari skenario perusahaan multinasional, ahli pun memiliki pendapat yang serupa. ahli kuatir hal ini sudah merupakan bagian dari strategi jangka panjang industri rokok asing. saat ini aktivitas jangka pendek adalah fokus mencaplok industri rokok lokal yang mulai ancang ancang pindah "core business sampoerna sudah dilepas philip morris dan pt. bentoel pindah tangan bat, sementara gudang garam sudah mulai ancang ancang dengan memperkuat sektor bisnisnya bidang energi demikian juga pt. jarum). ahli sangat berharap bangsa ini memiliki strategi yang baik dan bersifat komprehensif dalam permasalahan rokok kretek ini dan mengusulkan sebagai berikut: melakukan penelitian sungguh sungguh untuk menakar dampak rokok khususnya kretek. ahli memandang penelitian yang selama ini dilakukan masih terlalu parsial dan masih terlalu mendasarkan pada hasil studi negara barat asing. perlu punya data dan simpulan yang merupakan gambaran riil dampak rokok masyarakat. kegiatan survey dan uji klinis harus dilakukan dengan sampel (responden) ukuran puluhan ribu orang dengan sebaran yang mencakup sebagian besar etnik indonesia. sifat masalahnya yang sangat kompleks dan sarat dengan banyak sekali kepentingan, dan melibatkan nasib puluhan juta orang serta asset ratusan triliun rupiah mengharuskan adanya program penelitian berskala nasional, yang dilakukan secara saksama, sungguh sungguh, komprehensif meliputi semua aspek kehidupan baik kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, psikologi maupun ekonomi dengan keberpihakan yang jelas kepada kepentingan bangsa:. dapat melibatkan serta sentra sumber daya peneliti perguruan tinggi maupun lembaga riset yang ada. penelitian yang dilakukan dapat dengan menggunakan pendekatan baru yang berbeda dengan pendekatan keilmuan yang sekarang dilakukan yaitu pendekatan nano science atau nano teknologi. bila hal ini dilakukan dengan sungguh sungguh sangat mungkin akan menjadi sumber inspirasi dunia.. sehingga dengan model pelayanan kesehatan dokter keluarga yang memberdayakan maka masalah kesehatan dan adisi akibat merokok dapat dikendalikan lebih proporsional. hal ini tidak akan terjadi pada model pelayanan kesehatan yang liberalistik maupun sosialistik seperti saat ini terjadi indonesia dan negara lain, sehingga mereka merasa perlu membatasi perlu membatasi rokok dengan berbagai cara, teknologi industri rokok sudah dan akan mampu dikembangkan oleh para ahli indonesia, sehingga dampak adisi dan kesehatan dapat meminimalisasi. dan kesehatan masa depan bagi kepentingan ekonomi dan pembangunan kesehatan kedokteran indonesia, faktor risiko kesehatan tidak pernah tunggal dan selalu multi faktor, sehingga memberi "vonis tembakau atau merokok merupakan penyebab utama (causal factor) bagi timbulnya berbagai penyakit dan kematian: peran faktor risiko kesehatan secara bersama atau sendiri sendiri untuk dapat menimbulkan gangguan kesehatan diperlukan waktu yang cukup lama, sehinggaisiko kesehatan untuk tujuan mencegah kejadian sakit dan kematian dari suatu penyakit tertentu, kegagalan sistem organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan bagi perorangan dan keluarga pada era skn lama telah mendorong muncul dan tumbuhnya model pelayanan kesehatan bagi perorangan yang lebih liberalistik (kuratif, mahal, eksploitatif) dan sosialisasi (kuratif, murah, obscurantisme) indonesia, model penelitian eksperimental pada binatang percobaan mengenai risiko merokok, tidak serta merta analogis terjadi pada manusia, karena berbeda dosis dan lama paparan asap rokok dan multi faktor lainnya, kebijakan memasukan dalam undang undang kesehatan fasal tembakau merupakan barang adiktif (dengan klasifikasi dampak adisi ringan) dan dugaan rokok menjadi sumber (factor causal) dari berbagai penyakit dan kematian dunia dan indonesia, sebagai dasar kebijakan menghapus komoditi tembakau dan rokok, tampaknya masih belum tepat sasaran untuk indonesia saat ini: kebijakan pemerintah melakukan eliminasi komoditi tembakau dan rokok dengan alasan zat adiktif dan rokok telah memberi kontribusi terhadap timbulnya penyakit dan kematian adalah kebijakan yang masih parsial , tidak komprehensif dalam kebijakan bidang kesehatan, sehingga hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan dan bahkan akan muncul masalah sosial, ekonomi yang berdampak pada kesehatan (morbiditas, mortalitas), karena berbagai sebab (faktor risiko) kesehatan lain yang akan muncul kesesuaian antara jenis dan meter muatan: dapat dilaksanakan: pendayagunaan dan kehasilgunaan: kejelasan rumusan dan: keterbukaan.bhinneka tunggal ika: keadilan: kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan.kan permohonan uji materiil. il. kedudukan hukum dalam penelitian kesehatan juga harus diakomodasi dalam undang undang dan peraturandikemudian hari. menimbang bahwa pada persidangan tanggal mei mahkamah telah mendengar keterangan pemerintah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pokok permohonan pemohon bahwa menurut pemohon, ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, telah merugikan hak konstitusional pemohon dan berpotensi merugikan para petani tembakau, petani cengkeh dan para pekerja pabrik rokok, karena ketentuan guo telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan merasa was was untuk menanam tembakau dan cengkeh indonesia, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian materiil apabila tidak menanam tembakau, jika dibandingkan dengan menanam jenis tanaman pertanian lainnya. bahwa menurutan. bahwa menurut. singkatnya menurut pemohon ketentuan guo, telah memberikan pembedaan, perlakuan yang bersifat tidak adil terhadap setiap orang termasuk pemohon selaku petani tembakau maupun petani cengkeh indonesia, hal demikian tidak sesuai dengan tujuan dan hakiemohon ketentuan guo dianggap1945keseh, permohonanbahwa pengaturan masalah kesehatan yang dituangkan dalam undang undang guo pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang (termasuk pemohon)tersebut diselenggarakan dengan berasaskansebagai implementasi dari tujuan dan asas ini maka pengaturan kesehatan dalam undang undang harus secara menyeluruh juga menyangkut masalah yang berkaitan dengan zat adiktif. bahwa zat adiktif saat ini telah dimasukan dalam internasional statistical classification diseases and related health problems icd who dalam f17 code yang berbunyi "mental and behavioural disorders due use tobacco". oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan zat adiktif agar tidak menimbulkan sindroma ketergantungan atau setidak tidaknya mencegah penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh penggunaan tembakau dan produk yang mengandung tembakau. bahwa pengaturan pengamanan zat adiktif dalam undang undang guo merupakan bagian integral dari pengaturan kesehatan secara keseluruhan, sebagaimana ditentukan dalam yang secara tegas mengatakan bahwa "pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif (antara lain narkotika, psikotropika dan tembakau)" pada hakikatnya diarahkan untuk tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan. terhadap kelompok narkotika dan psikotropika telah diatur secara khusus dalam undang undang tersendiri undang undang nomor tahun tentang narkotika dan undang undang nomor tahun tentang psikotropika), mengingat bahaya yang ditimbulkan kedua zat adiktif tersebut sangat tinggi sehingga membahayakan hanyalah guna dan penggunaan yang salah serta menyebabkan ketergantungan. ganja sebagai salah satu tanaman yang termasuk dalam golongan narkotika (vide lampiran daftar narkotika golongan angka undang undang nomor tahun tentang narkotika) dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. ketentuan tersebut secara tegas dinyatakan dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika. masalah tembakau dan produk yang mengandung tembakau berdasarkan kesepakatan internasional framework convention tobacco control fcc, who memang pengaturannya dapat dilakukan sebagai bagian integral dari pengaturan kesehatan. atas hal hal tersebut atas, maka diperlukan pengaturan tersendiri tentang lingkup zat adiktif sebagaimana ditentukan dalam undang undang guo sebagai berikutberadaan atas secara tegas telah menguraikan tujuan yang ingin dicapai dari pengaturan zat adiktif. dan pengaturan secara tegas lingkup zat adiktif telah dituangkan dalam selanjutnya mengenai standar dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam produksi, peredaran, dan penggunaan diatur dalam dengan tujuan agar zat adiktif yang dikandung oleh bahan tersebut dapat ditekan dan ditujukan untuk menekan dan mencegah penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, menurut pemerintah keberadaan dan undang undangdengan demikian menurut pemerintah pengaturan pengamanan zat adiktif dalam undang undang guo telah sesuai dengan amanat konstitusindang undang dasar negara republik indonesia tahun mengapa diperlukan pengaturan secara khusus mengenai zat adiktif dalam undang undang guo, pengertian zat adiktif bahwa menurut ketentuan dalam internasional statistical classification diseases and related health problems icd who, tahun halaman pengertian adisi atau ketergantungan adalah suatu kumpulan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis yang terjadi setelah penggunaan berulang suatu bahan tertentu dan ditandai oleh keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, walaupun dapat mengakibatkan bahakadang kadang menyebabkan keadaan gejala putus zat (withdrawal). bahwaumber: bahwa zat adiktif merupakan zat atau bahan kimia yang bisa membanjiri sel saraf otak khususnya reward circuit', dan fungsi lainnya. sumber: bahwa zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan perilaku penggunaan yang ditandai oleh rasa ketagihan, upaya untuk memperolehnya dan adanya kecenderungan kambuh yang tinggi setelah penghentian penggunaan. misalnya gol. opat, barbiturat, alkohol, estetika, pelarut mudah menguap, stimulasi ssp, nikotin dan kafein. sumber: link es z.pdf bahwa zat adiktif adalah istilah untuk zat zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang (drug dependence). bahwa karena mengandung nikotin, semua tembakau dan produk tembakau menyebabkan keadaan adisi. proses perilaku dan farmakologi yang menentukan adisi pada tembakau, sama dengan proses penentuan adisi pada narkotik, heroin, dan kokain. sumber: sdhh. the health consequences smoking: nicotine addiction. report the surgeon general. rouville md: sdhh, public health service, cdc, center for health promotion and education, office smoking and health, dhh publication (cdc) smokeless tobacco products bahwa tembakau pada sirih, tembakau dengan jeruk dan berbagai kombinasi asia selatan dan usa, meningkatkan risiko terjadinya kankerpenambahan zat adiktif. bahwa penambahan cengkeh dan mental pada rokok kretek akan mengurangi efek asap dan memungkinkan perokok mengisap lebih dalam sehingga meningkatkan toksisitastembakau termasuk kategori zat adiktif bahwa tembakau sebagai komponen utama rokok mengandung nikotin yang merupakan stimulan sistem saraf pusat ssp) yang mengganggu keseimbangan neuropemancar. mengisap produk yang mengandung tembakau menghasilkan efek nikotin pada ssp dalam waktu kurang lebih sepuluh detik. jika tembakau dikunyah, efek pada ssp dialami dalam waktu menit. efek nikotin dalam tembakau yang dipakai dengan cara dihisap, dikunyah atau dihirup, menyebabkan penyempitan pembuluh darah, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, nafsu makan berkurang, menimbulkan emfisema (gangguan pada paru paru), sebagian menghilangkan perasaan cita rasa dan penciuman serta dapat menimbulkan rasa perih paru paru. penggunaan produk tembakau dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada paru paru, jantung dan pembuluh darah, dan menyebabkan kanker. bahwa melihat pernyataan tersebut maka mahkamah konstitusimateriil dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan yang bertentangan dengan semangat dan jiwa pembukaan preambule)mahkamah konstitusiketergantungan pada nikotin berkembang dengan cepat, terutama ketergantungan secara psikologis. efek psikoaktif nikotin bekerja dengan cara yang sama otak sebagaimana jenis jenis zat adiktif lainnya. ketika nikotin mencapai otak, perokok mengalami perasaan "high", yaitu suatu perasaan seperti menurunnya ketegangan atau kemungkinan adanya perasaan senang yang berlebihan (euphoria). bahwa nikotin telah dikenal dan dipakai oleh penduduk asli amerika pada upacara keagamaan dan peristiwa sosial seribu tahun lalu. dikenal eropa pada abad ke nikotin telah dipakai untuk maksud hiburan dan pengobatan. pemakaian tembakau diperluas dengan diperkenalkannya jenis tembakau yang lebih ringan, mesin penggulung rokok otomatis, kampanye iklan secara besar besaran dan ketika pemerintah melihat ini sebagai sumber pajak. bahwa organisasi kesehatan dunia world health organization who) dalam penelitiannya menyatakan bahwa satu dari lima kematian disebabkan oleh rokok dan lebih dari persen perokok meninggal dunia sebelum waktunya sebagai akibat langsung dari penyakit yang disebabkan produk tembakau. selain hal tersebut atas, toleransi pada efek nikotin berkembang dengan cepat, lebih cepat dibanding heroin dan kokain. lebih lanjut gejala putus zat setelah penggunaan jangka panjang dapat mengakibatkan sakit kepala, sifat lekas marah yang parah, ketidakmampuan berkonsentrasi, gelisah, dan gangguan tidur. ketagihan pada nikotin mungkin bertahan seumur hidup setelah berhenti memakai tembakau. nikotin dengan cepat masuk dalam otak begitu seseorang merokok. kadar nikotin yang diisap akan mampu menyebabkan kematian apabila kadarnya lebih dari mg. farmakologi nikotin dalam produk tembakau rokok bersifat kompleks. menurut jaff faktor ini mencakup: a). komposisi tembakau yang digunakan, b). tingkat kepadatan tembakau yang digunakan dalam rokok, c). panjangnya rokok atau cerutu, d). karakteristik filter yang digunakan, e). kertas yang digunakan dan f). temperatur tembakau itu dibakar. produk tembakau rokok mengandung zat aktif dan akan meningkat menjadi lebih dari (empat ribu) apabila penggunaannya dibakar. menurut burn bahwa jenis zat lain datang dari berbagai zat tambahan (additive), pestisida dan organik atau zat metal yang dengan sengaja atau tidak disengaja ditambahkan pada komposisi rokok tersebut. nikotin merupakan komponen utama dalam produk tembakau yang bersifat sangat adiktif. dari seluruh perokok tetap ingin berhenti merokok, sebagian besar dari mereka telah berusaha namun gagal. hanya dari orang yang berusaha berhenti merokok tanpa bantuan yang berhasil. oleh karena sifat adiktif nikotin yang sangat kuat, maka hanya dari orang yang mencobanya untuk pertama kali sanggup untuk menghentikan kebiasaan merokok. sumber: kecanduan merokok peranan dan mekanisme kerja nikotin tena djuartina dan van hendrick). setiap batang rokok rata rata mengandung nikotin nikotin. dari jumlah tersebut, kadar nikotin yang masuk dalam peredaran darah tinggal y9, namun jumlah yang kecil itu mampu mencapai otak dalam waktu detik tar bukanlah zat tunggal, terdiri atas ratusan bahan kimia gelap dan lengket, dan tergolong sebagai racun pembuat kanker. sumber: merokok bagi kesehatan ) world health organization who) menggolongkan kebiasaan merokok sebagai ketagihan tobacco dependence syndrome: classification f17. dalam international classification diseases. tenth revision). laporan surgeon general berkesimpulan bahwa rokok dan semua bentuk penggunaan tembakau membuat pemakainya ketagihan. pola penggunaan tembakau bersifat tetap, kompulsif, dan sindrom putus zat (dalam hal ini tembakau) biasanya menyertai penghentian penggunaan tembakau. proses farmakologis dan perilaku yang menentukan ketagihan pada obat seperti heroin dan kokain. nikotin mempunyai pengaruh pada sistem dopamin otak, sama dengan apa yang ada pada heroin, amphetamine, dan kokain. dalam urutan sifat ketagihan obat yang psikoaktif, nikotin ditetapkan sebagai lebih menimbulkan ketagihan dibanding heroin, kokain, alkohol, kafein, dan marijuana. farmakologis nikotin lebih banyak bersifat rangsangan, dengan efek aktivasi elektrokortis, jantung dan sistem endokrin. nikotin yang diterima dalam tubuh melalui rokok, mempengaruhi hampir semua sistem neurotransmitter dan neuroendokrin. pemajangan kronik terhadap nikotin melalui rokok menyebabkan perubahan struktural pada otak dengan peningkatan jumlah reseptor nikotin. akibat akut penggunaan nikotin menyebabkan peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan aliran dari jantung dan penyempitan pembuluh darah. pengaruh lainnya yang dapat ditimbulkan terutama oleh komponen asap, juga dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah karena naiknya kadar karbon monoksida, juga dapat meningkatkan jumlah asam lemak, glukosa, kortisol, dan hormon lainnya dalam darah dan peningkatan risiko mengejarnya pembuluh darah arteri dan pengenalan darah (yang berkembang menjadi serangan jantung, stroke) dan karsinogenesis. akibat kronik yang paling gawat dari penggunaan nikotin adalah ketergantungan, karena sekali seorang menjadi perokok akan sulit mengakhiri kebiasaan itu baik secara fisik atau psikologis. selain menjadi ketagihan secara fisiologis, merokok dapat juga memenuhi hasrat psikologis yang dirasakan. proses ini bersama dengan upacara menyalakan rokok dan menghembuskan asap yang dilakukan berulang ulang, menjadikan merokok suatu perilaku yang amat kompulsif. merokok dikenal sebagai kebiasaan yang sulit untuk dihentikan dan hanya sedikit sekali perokok yang berhasil menghentikan kebiasaan mereka sebelum beberapa kali mencoba berupaya serius. sebagai contoh republik dominika, hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar perokok ingin berhenti, sementara menyatakan telah berusaha melakukan dengan bersungguh sungguh sekurang kurangnya satu kali. kemungkinan berhasil dalam upaya tanpa bantuan dinyatakan tidak lebih dari dari para peneliti menemukan bahwa pengamatan klinis yang menentukan dalam upaya menghentikan kebiasaan merokok adalah bahwa upaya itu bersifat siklik (kambuhan), sehingga para perokok yang berhenti menghadapi risiko kembali pada kebiasaan semula. tingkat bahaya pemakaian zat adiktif bahwa nikotin memiliki tingkat ketergantungan (dependence) paling kuat dibandingkan dengan heroin, kokain, alkohol, kafein dan marijuana. sedangkan tingkat toleransi nikotin adalah yang ke setelah heroin. bahwa parameter kualitas adiktif suatu zat dapat dijelaskan sebagai berikut: withdrawal tingkat keparahan gejala yang timbul akibat menghentikan penggunaan zat tersebut. reinforcement kecenderungan zat untuk mendorong pengguna untuk memakai lagi dan lagi. tolerance kebutuhan pengguna untuk memiliki dosis yang semakin meningkat untuk mendapatkan efek yang sama. dependence kesulitan untuk berhenti. intoxication tingkat kemabukan yang dihasilkan oleh zat yang digunakan. sumber: berikut ini dapat digambarkan (dua) orang pakar obat amerika serikat yang menilai berbagai obat berdasarkan faktor individual yang dipertimbangkan oleh who pada saat menentukan sifat adiktif. kedua pakar atas melakukan penelitian untuk menilai jenis recreational drug yang paling umum berdasarkan faktor risiko, mulai dengan angka untuk yang paling berisiko dan angka untuk yang paling kurang berisiko, seperti bawah ini: rating oleh dr. jack henningfield, national institute drug abuse nada) aja pepaya membawa keterangan paling berat paling ringan berdasarkan rating tersebut, tingkat ketergantungan nikotin lebih tinggi dari heroin, sedangkan alkohol dinilai paling berbahaya dalam hal withdrawal karena penghentian tiba tiba dapat menghasilkan efek yang mengancam nyawa pecandu alkohol. alkohol dinilai paling memabukkan antara semua obat dalam table sedangkan ketergantungan nikotin dinilai lebih parah dari heroin. rating oleh dr. neal benoit, university california, san francisco: can can mensaje keterangan paling berat paling ringan rating menurut dr. benoit sedikit berbeda, tetapi peringkatnya pada dasarnya sama, nikotin memiliki tingkat ketergantungan (dependence) yang paling tinggi. pada rata rata orang dewasa yang sehat, dosis letal dari nikotin diperkirakan adalah dosis tunggal nikotin ashton, pada umumnya rokok mengandung nikotin henningfield, namun nikotin yang dapat diserap oleh tubuh pada tiap batang sekitar hingga benoit henningfield, karena nikotin tidak dapat pindah dengan mudah dari alveoli paru pembuluh darah, seorang perokok umumnya menyerap sekitar nikotin dari tiap batang henningfield, jadi perokok aktif menerima sekitar hingga dari dosis letal nikotin atas, setiap kali mereka merokok sebatang. dalam satu hah perokok yang merokok sebanyak bungkus rata rata menyerap dosis nikotin secara kumulatif sekitar mg. begitu sampai dalam tubuh, nikotin secara cepat didistribusi setiap jaringan tubuh yang kaya akan darah, termasuk otak henningfield teeth collect, nikotin adalah zat yang larut dalam air dan larut dalam lemak jadi mampu masuk pada otak secara cepat. otak memang menjadi organ tubuh yang paling banyak mengandung nikotin yang terakumulasi akibat penggunaan yang kronis. nikotin yang terkandung otak bisa dua kali lebih besar daripada yang ada bagian tubuh lainnya fire, al, pada otak, nikotin juga diketahui memiliki perangkat sebagaimana yang ada pada zat kokain dan amfetamin rutin, bahan berbahaya selain nikotin yang terkandung dalam produk tembakau rokok yang dibakar. asap rokok terdiri dari berbagai macam campuran bahan kimia kompleks yang merupakan produk non spesifik dari hasil pembakaran bahan organik (seperti asetaldehid dan formaldehida), dan bahan kimia yang spesifik dari pembakaran tembakau dan komponen lain rokok (misalnya nitrosamine spesifik tembakau). berikut ini rincian singkat dari beberapa komponen atas produk tembakau rokok yang dibakar: karsinogen international agency for research cancer arc) telah membuat daftar bahan kimia yang "diketahui menyebabkan kanker" group pada manusia arc, asap rokok mengandung sedikitnya macam dari ke bahan kimia tersebut, dan banyak bahan kimia mutagenik lain yang termasuk kategori "probably carcinogenic" atau "possibly carcinogenic" arc group tar tar merupakan bagian dari asap tembakau yang berupa massa partikulat kering dan bebas nitrogen u.s. surgeon general, fraksi partikulat dari asap rokok mengandung banyak konstituen karsinogenik yang berbahaya, antaranya logam, pah, dioksin, dan beberapa nitrosamine nonvolatile. kandungan tar pada rokok secara tradisional diukur dengan metode terstandardisasi dengan bantuan smoking machine. kadar tar digunakan untuk pengukuran tingkat toksisitas relatif produk tembakau, sehingga terdapat klasifikasi rokok dengan kadar tar tinggi, sedang, dan rendah. gas samping fase partikulat (tar), pada asap tembakau ditemukan banyak bahan kimia pada fase gas. gas yang paling banyak dilaporkan adalah karbon monoksida co) dengan kadar hingga ratusan ppm. toksisitas karbon monoksida adalah karena kemampuannya membentuk karboksihemoglobin, suatu kompleks kimia stabil dengan hemoglobin. kompleks ini secara efektif menghilangkan molekul pembawa oksigen, hemoglobin, dari peredaran darah dan organ vital. konsentrasi karboksihemoglobin darah sekitar atau lebih dari kadar hemoglobin terkait dengan sakit angina pada orang dengan penyakit kardiovaskular dan dapat menyebabkan ischemic jantung serta mengurangi aliran darah jantung. nitrosamine nitrosamine merupakan amin organic yang mengandung sebuah gugus nitro no) yang terikat pada gugus amin melalui reaksi nitrasi. sebagian besar senyawa amin yang diteliti terbukti menyebabkan mutasi dna. nitrosamine nonspesifik pada tembakau antaranya nitrosodimetilamin (nama), n nitrosodietilamin (ndez), nitrosoetilmetilamin, n nitrosodietanolamin, n nitrosopirolidin (np), dan n nitro n butilamin (nba) mitacek al., senyawa senyawa yang spesifik tembakau secara umum disebut non volatile tobacco specific nitrosamines tuna). terdapat macam tuna yang secara luas dilaporkan dalam literature yaitu: nitrosoanabasin (nab), n nitrosoanabatin (nat), metil (metilnitrosoamino) viridis) butanol (nnk) dan nitrosonomikotin (nnn). nnk dan nnn memiliki potensi mutagenik yang paling besar. nnk dan nnn terbukti menyebabkan dna addict terkait tumor pada rodensia dan diklasifikasikan menjadi probable human carcinogens oleh arc hect, arc badan regulasi seperti usda dan sepa menganggap nitrosamine jenis apapun memiliki potensi mutan dan bahaya kanker hanya dilihat melalui struktur kimianya. penelitian menyimpulkan bahwa pengurangan penggunaan pupuk kaya nitrat dan logam berat akan dengan signifikan mengurangi karsinogenitas asap rokok dengan cara penurunan kadar nitrosamine, cadmium, nikel, krom, berilium, arsen, naftilamin, dan aminobifenil. polynuclear aromatic hydrocarbon pah) senyawa polinuclear aromatic hydrocarbon pah) terbentuk melalui pembakaran setiap senyawa organik. benzena)paren merupakan zat yang paling banyak dipelajari dan merupakan salah satu zat yang secara toksikologi paling kuat pada kelompok senyawa ini. analisis kadar pada canadian cigarette menunjukkan bahwa kadar rata ratanya adalah ng cigarette, tetapi untuk brand yang ultra dan ekstra low tar memiliki nilai rata rata setengah dari nilai tersebut dengan pengukuran bawah kondisi standar merokok kaiserman and ticker, dioksin terklorinasi dan furan dioksin terklorinasi dan furan merupakan kontaminan yang terbentuk melalui reaksi antara senyawa organik dengan klorin, biasanya pada kondisi pembakaran. laporan menunjukkan kadar kontaminan dioksin pada rokok new zealand rendah dibandingkan dengan standar dunia. kandungan dioksin pada asap rokok dapat karena keberadaannya pada rokok itu sendiri atau hasil reaksi antara klorin dengan senyawa organik selama proses pembakaran. laporan swedia menunjukkan kadar dioksin sebesar pg aliran asap rokok lofroth and lebur, source: the chemical constituents cigarettes and cigarette smoke: priorities for harm reduction, report the new zealand ministry health, march file chemicalconstitu entscigarettespriorities.pdf pengaturan zat adiktif berbagai negara amerika, tembakau sebagai zat adiktif diatur dalam family smoking prevention and tobacco control act, legislasi landmark yang memberikan kewenangan pada usda untuk mengatur manufacturing dan marketing tembakau dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. eropa terdapat tobacco legislation, regulation and voluntary agreements england and european union) action smoking health kafein yang memiliki sifat adiktif, amerika diatur melalui mekanisme dual regulation yaitu kafein sebagai obat dan kafein sebagai makanan. selain keterangan tersebut atas, pemerintah dapat menjelaskan hal hal sebagai berikut: pengaturan mengenai pengamanan zat adiktif dalam undang undang guo telah memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang undangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengaturan pengamanan zat adiktif dalam undang undang guo tidak dilakukan secara tergesa gesa, terburu terburu atau dipaksakan, justru pengaturan mengenai pengamanan zat adiktif dalam undang undang guo telah mempertimbangkan berbagai aspek utamanya aspek kesehatan masyarakat pada umumnya. pengaturan pengamanan zat adiktif dalam undang undang guo telah sesuai (sinkron) dengan undang undang terkait lainnya. pengaturan zat adiktif dalam undang undang guo tidak bersifat tumpang tindih dengan peraturan perundang undangan yang lainnya, misalnya yang berkaitan dengan narkotika diatur dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika dan psikotropika telah diatur secara khusus dalam undang undang nomor tahun tentang psikotropika, sehingga pengaturan pengamanan zat adiktif dalam undang undang guo saling melengkapi. bahwa pemerintah tidak sependapat dengan alasan pemohon yang menyatakan bahwa menanam tembakau dan merokok khususnya kretek merupakan suatu budaya dan budaya kerja, dengan penjelasan sebagai berikut: pengertian budaya dan kebudayaan budaya secara harfiah berasal dari bahasa latin yaitu color yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengolah, memelihara ladang soerjani poespowardojo, menurut the american heritage dictionary mengartikan kebudayaan adalah sebagai suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirimkan melalui kehidupan sosial, seni agama, kelembagaan, dan semua hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia. menurut koentjaraningrat budaya adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan miliki diri manusia dengan cara belajar. pengertian budaya kerja budaya kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudidayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikapbahwa pemohon, yang juga mendapat mandat untukyang juga seorang yang peduli terhadap masalah pertembakauan dan cengkeh indonesia karena latar belakang kehidupannya sebagai warga masyarakat kabupaten temanggung yang merupakan penghasil tembakau terbaik dunia yaitu tembakau bintil dan juga penghasil cengkeh, mana tembakau dan cengkeh kabupaten temanggung merupakan tumpuan dan harapan serta penggerak roda perekonomian masyarakat kabupaten temanggung, bahwnjadi perilaku, cita cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. sumber: drs. sering supriyadi, dan drs. tri kuno, llm) tujuan atau manfaat budaya kerja budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku sdm yang adamanfaat dari penerapan budaya kerja yang baik: meningkatkan jiwa gotong royong meningkatkan kebersamaan saling terbuka satu sama lain meningkatkan jiwa kekeluargaan meningkatkan rasa kekeluargaan membangun komunikasi yang lebih baik meningkatkan produktivitas kerja tanggap dengan perkembangan dunia luar, dll. budaya adalah definisi budaya menurut kamus besar bahasa indonesia pikiran: akal budi: hasil : adat istiadat: menyelidiki bahasa dan : sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju): jiwa yang , cak sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. definisi budaya menurut wikipediaadalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. unsur unsur sosial budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. dengan demikian budaya harus memiliki nilai positif bagi perilaku masyarakat yang harus dilestarikan, sedangkan perilaku merokok (kretek) dari sudut pandang kesehatan tidak memiliki nilai positif bahkan mengganggu dan merugikan kesehatan. berdasarkan penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon, justru bertujuan untuk memberikan perlindungan umum (general protection) terhadap setiap orang akan dampak buruk penggunaan zat adiktif, dan karenanya menurut pemerintah ketentuan guo tidak bertentangan dengan ketentuan uudmengajukan keterangan, pemerintah juga mengajukan (tiga) orang saksi dan (enam) orang ahli, yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari kamis, tanggal juni dan rabu, januari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi pemerintah. yanti sampurna suami saksi meninggal telah merokok tahun dan tidak dapat berhenti merokok sampai wafatnya. suami saksi menderita kanker paru dengan ditemukannya sel sel yang khas sebagai sel kanker akibat rokok,uatir apabila tembakau disingkirkan yang mana akan mengakibatkan akan mengadu nasib kota besar. ahli pemerintah prof. dr. amir syarief nikotin tergolong zat adiktif karena bila nikotin dikonsumsi maka dapat menimbulkan ketergantungan psikologis, fisik, dan toleransi, serta sulit menghentikannya meskipun zat tersebut dapat menimbulkan masalah bagi dirinya, ketergantungan psikologis bila seseorang mengkonsumsi suatu zat dan berkeinginan menggunakannya kembali berulang ulang untuk memperoleh efek yang menimbulkan suatu perasaan nyaman, senang, bergairah, bersemangat yang bila keinginannya tidak terlaksana akan menimbulkan perasaan sebaliknya menjadi lesu, tidak bergairah: ketergantungan fisik bila seseorang telah mengkonsumsi suatu zat dalam jangka tertentu dan menghentikannya atau menguranginya secara tiba tiba, maka akan menimbulkan tanda tanda gangguan fisik: ketergantungan toleransi bila seseorang telah mengkonsumsi suatu zat dalam jangka tertentu dan memerlukan peningkatan takaran, atau dosis untuk memperoleh efek yang sama seperti sebelumnya, gejala putus obat adalah gejala yang ditimbulkan oleh seseorang yang telah mengalami ketergantungan, yang menghentikan akan mengurangi pemakaiannya secara tiba tiba. gejala putus dari nikotin adanya tersinggung, menjadi seseorang yang tidak sabar, memiliki sifat bermusuhan, merasa cemas, merasa tidak nyaman, tidak enak, sulit berkonsentrasi, gelisah, denyut jantungnya menurun, selera makannya bertambah, berat badannya meningkat, setelah merokok tembakau dan esofagus yang dapat menimbulkan masalah pada pembuluh darah jantung dan otak. wanita hamil terjadi abortus, fisik serta gangguan kesehatan lainnya. dr. widyastuti seroja bahwa undang undang nomor tahun tentang kesehatan, studi menunjuyang ada indonesia saat ini sudah mengindikasikan jaminan kelangsungan pertanian tembakau beberapa dekade mendatang, ahmad doyo tembakau dapat dijadikan zat pengawet yaitu pengawet untuk bumbu, untuk kayu dan dapat mewarnai sutera::. arini setiawan nikotin dalam rokok tidak begitu berbahaya jauh lebih aman daripada merokok, keracunan nikotin dalam jumlah kecil jauh lebih aman dibandingkan merokok. zat zat dalam asap tembakau itulah yang berbahaya, toksik dan menyebabkan kanker: perokok pasif menghisap asap rokok yang berbahaya tetapi tidak mendapatkan pleasure yang dialami oleh perokok aktif, sehingga alangkah tidak adilnya kalau seseorang bapak merokok sedangkan istrinya dan anak anaknya harus menghisap asap rokok tersebut, karena dapat menimbulkan bahaya bagi wanita dan anak anak, perokok aktif harus berhenti merokok agar tidak mengalami penyakit yang berbahaya karena perokok ringan dan sedang kematiannya sama saja dengan perokok berat karena merokok dengan batang sehari dengan lebih batang sehari sama penyakitnya dan kematian yang ditimbulkannya. abdillah hasan bahwa ahli telah melakukan studi kendal, bojonegoro dan lombok timur dansebagai berikut: mereka mengeluh bahwa risiko, usaha perkebunan tembakau itu sangat berisiko, yaitu perubahan cuaca karena tembakau tanam adalah tanaman semusim, tanam pada musim kemarau atau musim penghujan. kalaupun ditanam pada musim kemarau, ketika panen turun hujan maka rusak kualitasnya, perubahan harga, harga ditentukan oleh tengkulak, grader, hama tanaman: turunnyagur'an dan as sunah kata tadkhin tidak ada dalam kitab suci tersebut: makruh maupun yang haram, titik temanya adalah sama sama menginginkan aktivitas merokok dihentikan: apabila orang masih mau merokok artinya orang tersebut tidak menjaga kesehatannya, tidak menjaga jiwanya seperti yang menjadi tujuan utama syariat, tujuan utama islam,julikesehatan terhadap uud adapun bunyi undang undang guo adalah sebagai berikut: pengamanan penggunaan bahanngmohon beranggapan ketentuan tersebut bertentangan dengan pembukaan preambule),dan undang undang nomor tahun tentang kesehatankesehatan, yaitu pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan undang undang guo bertentangan dengan asas keadilan,guo dan juga masih banyak jenis tanaman pertanian lainnya yang juga berdampak tidak baik bagi kesehatan dan undang undang guo juga dijadikan payung hukum atau landasan hukum bagi pemerintah untuk melahirkan rpp tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif tanpa melihat dampak kerugian yang dialami oleh para petani tembakau dan cengkeh indonesia (vide permohonan guo halaman paragraf ke dan paragraf ke dan halaman paragraf bahwa pemohon mendalilkan dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang kesehatan,berlangsungan kehidupan para (vide permohonan halaman paragraf ke bahwa pemohon dalam permohonan guo juga mendalilkan, paragraf guo tidak berpihak kepada kepentingan petani tembakau yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan dalam hal iniatau cengkeh merupakan suatu kewajiban petani untuk melangsungkan kehidupannya. samping ituidentitas budaya dan keberadaan masyarakat tradisional juga dilindungi oleh uud (vide permohonan halaman bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut atas, pemohon dalam permohonan guo berpendapat dan bertentangan dan tidak sejalan dengan pembukaan preambule) danpenjelasan ini menyata,olehemohon juga cukai rokok yang berjumlah kurang lebih rp. triliun termasuk pajak dari hasil keringat petani tembakau dan cengkeh indonesia dan para pekerja pabrik rokok serta pihak terkait lainnya, bahwa dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang kesehatan dan tersebut telah mengakibatkan kerugian konstitusional pemohon dan berpotensi dianggapnya hak konstitusionalnya para petani tembakau, cengkeh indonesia, dan para pekerja pabrik rokok serta pihak terkait lainnya. pemohon mendapat mandat dari beberapa kepala desa dan masyarakat kabupaten temanggung, pemohon mempunyai lahan persawahan kurang lebih ha, yang oleh para penggarap sawah sering ditanami jenis tembakau sawah, maka dengan berlakunya khususnya dan maka pemohon melihat menanam tembakau tidak ada kepastian hukum indonesia, sehingga pemohon bersama masyarakat lain penanam tembakau merasa was was sehingga dengan demikian pemohon akan mengalami kerugian materiil apabila tidak menanam tembakau. dengan menanam tembakau penghasilan pemohon jauh lebih baik dibandingkan pemohon menanam padi atau ketela pohon atau jenis tanaman lainnya, karena memang struktur tanah iklim dan tingkat kelembaban kabupaten temanggung diciptakan oleh allah s.w.t. sedemikian rupa sehingga menghasilkan tembakau terbaik dunia yang disebut tembakau bintil. tembakau bintil tersebut hanya ada area pegunungan mindoro, sumbing, dan pra, dan masalah kerugian materiil kami:undang undang nomor tahun tentang kesehatan dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa pemohon guo dalam permohonannya mengemukakan berkedudukan sebagai warga negara indonesia bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai penanam tembakau maupunyang bersifat spesifik dan secara aktual dialami langsung oleh pemohon sebagai akibat berlakunya ketentuan dan undang undang guo, tetapi hanya berupa asumsi dan kekhawatiran pemohon yang beranggapan berpotensi menghilangkan hak konstitusionalnya untuk hidup dengan menanam tembakau, bahwa dpr tidak sependapat dengan dalil pemohon tersebut, karena apabila mencermati ketentuan dan undang undang guo, memberikan pengertian bahwa materi norma dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan sama sekali bukan merupakan norma yang melarang untuk menanam tembakau, melainkan suatu norma yang mengandung pengertian bahwa zat adiktif adalah zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, sehingga penggunaan zat adiktif harus dilakukan secara hati hati sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya, serta tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang merupakan bagian dari tujuan dibuatnya undang undang guo sebagaimana tercantum dalam undang undang guo yang berbunyi:" bahwa kalaupun tembakau menurut ketentuan undang undang guo mengandung zat adiktif, tidak berarti ketentuan undang undang guo telah menghalangi atau mengurangi hak konstitusional pemohon untuk menanam tembakau dengan kata lain bahwa ketentuan undang undang guo sama sekali tidak menghalangi atau mengurangi hak konstitusional pemohon untuk menanam dan mengembangkan tembakau sehingga tidak berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon oleh karena pada kenyataannya pemohon dan masyarakat petani tembakau masih tetap dapat melakukan aktivitasnya sebagai petani tembakau tanpa terhalang atau berkurang dengan berlakunya ketentuan dan undang undang guo: bahwa dengan demikian kekuatiran pemohon akan hilangnya identitas budaya menanam tembakau pada masyarakat tradisional petani tembakau menjadi tidak beralasan dan berdasar, mengingat ketentuan dan undang undang guo sama sekali tidak melarang dan menghalangi atau mengurangi hak konstitusional bagi pemohon dan masyarakat petani tembakau untuk menanam tembakau: bahwa kekuatiran pemohon akan terbitnya peraturan pemerintah tentang pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif yang dianggapnya dapat menimbulkan kerugian bagi pemohon dan petani tembakau adalah sangat prematur karena sampai saat ini belum terbit peraturan pemerintah guo, tetapi masih dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah. oleh karena itu, dpr berpandangan bahwa persoalan yang didalilkan pemohon terhadap pengujian ketentuan dan undang undang guo, bukan persoalan konstitusionalitas, melainkan persoalan penerapan norma ketentuan dan undang undang guo yang dijadikan dasar untuk menerbitkan peraturan pemerintah guo. seandainyapun peraturan pemerintah guo ternyata merugikan kepentingan pemohon, maka yang berwenang untuk menguji peraturan pemerintah tersebut bukan mahkamah konstitusi tetapi merupakan kewenangan mahkamah agung untuk menguji peraturan perundang undangan bawah undang undang. berdasarkan pada uraian uraian tersebut, dpr berpendapat,: pengujian materiil atas undang undang nomor tahun tentang kesehatan terhadap dalil dalil yang dikemukakan pemohon sebagaimana diuraikan atas, dpr memberi keterangan sebagai berikut: bahwa dasar filosofi dan konstitusional danta a, bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut atas, dibentuklah undang undang tahun tentang kesehatan yang bertujuan sebagaimana tercantum dalam undang undang guo": bahwaundang undang guoundang undangundang undang, bahwa zat adiktif yang terkandung dalam tembakau atau produk produk yang mengandung tembakau mempunyai sifat adisi yang sangat tinggi jika dibandingkan sifat adisi yang ada dalam bahan bahan lainnya, yang akan membawa akibat kecanduan yang sangat sulit dilepaskan oleh para pemakainya. hal tersebut tentunya akan membawa efek yang sangat berbahaya bagi kesehatan din dan lingkungan sekitarnya, sedangkan zat adiktif itu sendiri mengandung makna bahan bahan aktif yang apabila dikonsumsi secara terus menerus akan menyebabkan ketergantungan atau adisi yang sangat sulit untuk dilepaskan yang jika dihentikan penggunaan secara mendadak akan memberi dampak yang sangat besar bagi tubuh manusia, bahwa tanaman tembakau dimasukan sebagai salah satu zat adiktif dalam undang undang kesehatan tidak dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan alau menghalangi dan mengurangi hak konstitusional pemohon, karena zat adiktif lainnya seperti yang terkandung dalam tanaman ganja dikategorikan sebagai narkotika telah diatur khusus dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika. begitu pula zat adiktif psikotropika telah diatur tersendiri dalam undang undang nomor tahun tentang psikotropika. oleh karena itu ketentuan dan undang undang guo tidak bertentangan dengan asas keadilan, mengingat undang undang kesehatan hanya berupaya untuk memberikan penekanan dalam bidang kesehatan masyarakat terutama memberikan perlindungan terhadap penggunaan tembakau yang mengandung tingkat adisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman lainnyaundang undang guo adalah sudah melalui kajian yang cukup panjang dan terdapat referensi internasional yang diakui diseluruh dunia agar produksi, peredarannyaperlu dicermati dalam penjelasan undang undang guo menyebutkan penetapan standar dan syarat penggunaan zat adiktif tersebut dan mencegah penggunaan yang menggangu atau merugikan kesehatan. oleh karena itu perlu dipandang bahwa dampak dan penggunaan zat adiktif ini diupayakan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada kesehatan masyarakat, anak anak dan lingkungan sekitarnya, bahwa dpr berpandangan ketentuan dan undang undang guo, telah sejalan dengan uud dan tidak ada pertentangan dengan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, mengingat masih ada unsur keadilan yang diberikan untuk kepentingan orang yang lebih banyak terutama perlindungan kesehatan masyarakat, anak dan bangsa, serta asas kepastian hukum karena undang undang ini mengatur mengenai peran pemerintah sebagai regulator untuk mengatur pengamanan bahaya penggunaan zat adiktif bagi kesehatan, dan kemanfaatan bagi kesehatan masyarakat: bahwa undang undang kesehatan juga tidak bertentangan dengan uud yang terkait dengan hak hidup, karena undang undang ini tidak melarang sama sekali bagi petani tembakau untuk menanam tembakau sebagai mata pencaharian untuk kelangsungan hidupnya, dpr berpandangan bahwa pada pokoknya undang undang ini mengatur mengenai perlindungan kesehatan masyarakat dan bangsa pada umumnya dari dampak negatif penggunaan tembakau. dengan demikian sudah sangat jelas dan terang bahwa ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, sama sekali tidak dimaksudkan untuk melarang pertani tembakau untuk menanam tembakau, melainkan dimaksudkan untuk mengatur penggunaan zat adiktif yang menggangu atau merugikan kesehatan anak, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. samping itu juga dimaksudkan untuk melindungi masa depan generasi muda dari dampak negatif tembakau,kesehatanoleh karena itu ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan sama sekalinomor tahun tentang kesehatantetap memiliki kekuatan hukum mengikat, menimbang bahwa mahkamah juga telah mendengar dan membaca keterangan pihak terkait yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa dr. drh. bangku steppe mengajukan diri sebagai pihak terkait dan telah memberikan keterangan lisan pada persidangan hari kamis, mei dan memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari jumat oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa yang berbahaya bagi kesehatan adalah asap rokok bukan tembakau,perokok ada macam yaitu mainstream asapnya dan side stream yang dikeluarkan. side stream perokok pasif dan mainstream merupakan perokok aktif untuk asap rokok digunakan pemeriksaan smoking machine dan untuk memeriksa kadar nikotin dalam tembakau menggunakan pemeriksaan kimia biasa: bahwa merokok bukan this not the cause death dan umpamanya teobromin dalam coklat tidak berbahaya, menurut kamus kedokteran indonesia zat adiktif adalah suatu substansi atau zat yang wmenyebebabkan kebutuhan fisiologis yang menimbulkan ketergantungan. tetapi zat adiktif menurut salah satu buku yang pihak terkait baca adalah obat atau zat apabila dikonsumsi oleh mahluk hidup menyebabkan aktifitas biologis, mendorong ketergantungan dan adisi, sukar diberhentikan dan bila diberhentikan memberikan dampak keletihan dan rasa sakit yang diluar kebiasaan, tidak membedakan bahaya zat adiktif dalam tembakau dengan dalam rokok. kata zat adiktif seharusnya diganti dengan zat berbahaya dalam rokok. bahwa tobacco control support center ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia icsc kami) mengajukan sebagai pihak terkait dan memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari selasa, juni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa draft perubahan undang undang tersebut disetujui dan atau tepatnya pada tanggal september pihak terkait bersama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan mengetahui jika draft yang seyogyanya akan dikirimkan sekretariat negara untuk diperiksa sebelum ditandatangani oleh presiden, pada tidak mencantumkan yang berbunyi "zat adiktif sebagaimana dimaksud pada meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau padat, cairan, dan gas,pihak terkait beranggapan jika ketentuan ini: bahwa dikarenakan pentingnya keberadaan ketentuan ini bagi upaya perlindungan anak dan remaja dari bahaya zat adiktif khususnya bahwa rokok, maka pihak terkait bersama sama dengan beberapa organisasi yang tergabung dalam kali anti korupsi rokok, diantaranya komnas perlindungan anak, icw, dan lki mengadakan press conference terkait dengan adanya upaya yang teratur dan sistematis dari beberapa oknum untuk menghilangkan tembakau tersebut, bahwa sebagai bentuk tanggung jawab moril, pihak terkait dan koalisi anti korupsi rokok kemudian melaporkan secara resmi badan kehormatan dewan perwakilan rakyat dan juga polda metro jaya. bahwa komisi nasional perlindungan anak komnas pa) mengajukan sebagai pihak terkait dan telah memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis pada persidangan hari selasa, desember yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:tahun sampaikan dalam bentuk penghasilan petani persawahan dan petani pegunungan (data terlampir), bahwa berdasarkan uraian atas, jelaskesehatan dan terhadap uud ill. alasan alasan permohonan pengujian undang undang kesehatan pembukaan preambule) uud menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sesudah reformasi konstitusi, uud lebih banyak memuat ketentuan ketentuan mengenai hak asasi manusia dan prinsip prinsip demokrasi seperti dalam tradisi negara negara liberal. akan tetapi, pada saat bersamaan, uud pasca reformasi juga memuat lebih tegas ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial seperti dalam tradisi negara negara sosialis. dengan demikian, dapat dikatakan bahwa uud tidak semata mata merupakan dokumen politik, tetapi juga merupakan dokumen ekonomi. uud bukan hanya konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi. sebagai konstitusi ekonomi, uud harus dipahami sebagai kebijakan ekonomi tertinggi yang harus dijadikan acuan dan rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional. kebijakan kebijakan perekonomian dimaksud, agar bersifat mengikat dan keberlakuannya bersifat memaksa selalu dituangkan dalam bentuk undang undang beserta peraturan pelaksanaannya. semua peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. undang undang tidak boleh bertentangan dengan uud jika bertentangan maka terhadap undang undang dan peraturan peraturan dimaksud tersebut tersedia mekanisme sampai tahun yang merokok tahun meningkat dibandingkan tahun bahwa rokok itu adalah zat adiktif telah bermetamorfosis menjadi barang yang seakan akan normal: bahwa rokok adalah sebuah epidemik global dan bukan barang normal dan karena bukan barang normal adalah tidak patut untuk dianggap seperti halnya barang barang yang dapat diperjual belikan, ketentuan yang menggunakan frasa "pengamanan penggunaan bukan "penghapusan" dan karena itu yang dimaksudkan adalah untuk perlindungan atau dalam bahasa konvensi disebut sebagai "pengamanan penggunaan" atau "tobacco control , bahwa merokok secara guo scientific maupun normatif telah terbukti bahwa merokok berbahaya bahkan mengancam kehidupan. bahwa pada keterangan tertulisnya komnas menerangkan sebagai berikut: tidak ada diskriminasi dalam kesehatan justru perlindungan hak konstitusional seluruh rakyat termasuk hak konstitusional anak. ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan kesehatan")dankesehatan merupakan realisasi hak konstitusional seluruh rakyat, oleh karena: perlindungan dan pemenuhan hak seluruh rakyat (right health) atas kesehatan dan hak seluruh rakyat atas standar kesehatan tertinggi, yang dijamin dalam uud pelindungkehadiran dan kesehatan sebagai wujud tanggung jawab negara atas pemenuhan hak kesehatan yang dijamin dalam uuddemikian maka, ketentuan dan kesehatan sama sekali tidak dapat diskualifikasi sebagai norma yang bersifat diskriminatif dan tidak merupakan pelanggaran atas hak atas keadilan, oleh karena memang secara substansial tembakau dan produk tembakau bersifat adiktif dan membahayakan kesehatan bahkan terbukti secara keilmuan mengakibatkan kematian. perlindungan seluruh rakyat dari zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan melalui kesehatan tidak tepat dilekatkan dengan dimensi diskriminasi, namun justru wujud realisasi hak konstitusional atas kesehatan, hak hidup dan hak hak anak yang dijamin dalam uud amat janggal menurut rasional dan logika, bahwa upaya perlindungan rakyat termasuk perlindungan anak dari zat berbahaya didalilkan diskriminatif. dalam hal ini, patut diduga bahwa pemohon tidak mampu memahami hak konstitusional perlindungan seluruh rakyat atas hak kesehatan dan hak hidup, kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang, termasuk anak anak dari bahaya tembakau dan produk tembakau. kehadiran dan kesehatan justru dalam rangka melaksanakan kewajiban negara melindungi seluruh rakyat dan perlindungan anak. dalam hal penggunaan frasa atau istilah tembakau dalam kesehatan, sama sekali tidak relevan dipahami sebagai bentuk norma yang diskriminatif atau pembedaan perlakuan terhadap satu jenis tumbuhan, dalam hal ini tembakau, oleh karena: tembakau dan produk tembakau berdasarkan bukti ilmiah merupakan zat bersifat adiktif, dan karenanya sepatutnya dilakukan pengendalian (tobacco control). dalam ketentuan kesehatan sama sekali tidak ada norma yang mencantumkan secara tekstual sebagai upaya memberangus tanaman tembakau, mengeliminir petani tembakau atau industrinya. frasa yang digunakan justru pengamanan penggunaan" bukan penghapusan penggunaan, sehingga tidak benar sama sekali ada diskriminasi, justru yang benar adalah perlindungan (protection). kekuatiran dan ilusi mengenai penghapusan pertanian tembakau atau menghilangkan pendapatan petani tembakau adalah terlalu berlebihan dan hiperbolis oleh karena kua normatif dan kesehatan sama sekali tidak mengandung norma atau maksud asli menghapuskan tembakau ataupun mengeliminir petani tembakau, akan tetapi yang benar bahwa norma kesehatan adalah norma pengendalian dampak tembakau (tobacco control). sangat jauh korelasi ataupun causal terbang antara pengendalian tembakau dengan ketakutan penghapusan pertanian tembakau. pendekatan data statistik ekonomi sebenarnya sudah dapat menjelaskan mengapa berkurangnya areal lahan tembakau, minimnya pendapatan petani tembakau, padahal pendapatan pemilik usaha rokok paling jumbo dalam relasi industri tembakau. ada kesenjangan logika dan rasionalitas pemohon yang secara tidak cermat mengkaitkan seakan akan kesehatan secara causal terbang menghilangkan pertanian tembakau, menurunkan pendapatan petani tembakau dan mengurangi areal lahan tembakau, menaikkan pengangguran tenagakerja akibat pengurangan produk rokok. bahkan ironisnya, dengan terlalu berlebihan pemohon menjadikan dan kesehatan seakan akan sebagai causal terbang dari indikasi unsur kriminalisasi. sungguh logika yang terlalu dipaksakan untuk membenarkan suatu ilusi dan spekulasi. istilah yang dipergunakan dalam konvensi internasional sebagaimana fcc framework convention tobacco control) adalah tobacco (tembakau) sehingga penggunaan istilah tembakau dalam kesehatan sudah sesuai dengan norma hukum internasional dan karenanya tidak diskriminatif akan tetapi justru protektif bagi perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan dan hak hidup, hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang, secara yuridis formal, penggunaan istilah tembakau bukan hal baru dan telah dipergunakan dalam nomor tahun yakni butir yang menyatakan tembakau mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan". butir menyatakan nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pimdengan demikian penggunaan frasaristilah tembakau bukan hal baru dan yang pasti bukan diskriminatif dan tidak melanggar keadilan hukum, oleh karena pengaturan pengendalian tembakau adalah pro hak konstitusional atas kesehatan, hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak tumbuh kembang anak. padahal pemohon sangat mengakomodir dan mempertahankan nomor tahun (vide halaman permohonan pemohon|, walaupun kesehatan mengamanatkan pembuatan peraturan pemerintah pp) yang baru menggantikan nomor tahun sebagai pelaksanaan s.d. kesehatan. penggunaan istilah tembakau pada dan kesehatan tidak diskriminatif oleh karena penerapannya dimaksudkan untuk pengendalian (tobacco control), yang dalam kesehatan disebut dengan frasa "pengamanan penggunaan". penggunaan nama atau istilah tembakau juga diterima sebagai norma universal karena dipergunakan dalam term fcc dan juga dalam international classification disease and related heart problem isc who dalam code yang berbunyi mental and behavior disorder due use tobacco . sehingga penggunaan namaristilah tembakau sama sekali bukan diskriminasi namun perlindungan dari bahaya adiknya, dan kesehatan justru tidak ada norma melarang penggunaan tembakau atau produk tembakau sebagai zat adiktif, akan tetapi: (a) melakukan "pengamanan penggunaan" agar tidak menggangu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan (b) melakukan pengendalian atas "produksi, peredaran dan penggunaan .yang harus memenuhi standar dan atau persyaratan dan kesehatan justru upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional atas kesehatan dan hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, oleh karena dalam konteks hak ekonom (ekonomi soal dan budaya), negara menjamin (shall ensure) dengan segala upaya maksimal yang mungkin dilakukan negara memenuhi hak hak anakkha. dengan alasan tersebut atas maka tidak terdapat diskriminasi atau pelanggaran keadilan ataupun pelanggaran hak hidup petani tembakau, dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang didalilkan pemohon. justru sebaliknya ketentuan dan kesehatan adalah wujud pelindung dan pemenuhan hak seluruh rakyat atas kesehatan, hak atas standar kesehatan, dan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam uud dengan kata lain, kesehatan jelas dimaksudkan untuk pengendalian tembakau (tobacco control), dan sama sekali tidak ada norma yang menghapuskan tembakau (tobacco abolition). keduanya sangat berbeda dan sangat jelas kualifikasi yuridisnya. maksud asli dan tekstual dan kesehatan sebagai pengendalian tembakau, sebenarnya sudah dengan jujur diakui dan dibenarkan pemohon yang dalam permohonan (halaman18 menyatakan bahwa .dan psikotropika penanganannya adalah melalui proses larangan.". pernyataan pemohon tersebut sangat jelas bahwa benar tidak adanya penghapusan dan diskriminasi terhadap tanaman tembakau, namun hanya pengendalian tembakau yang dirumuskan dalam kesehatan sebagai "pengamanan penggunaan", dan dirumuskan kesehatan mengharuskan standardisasi dan atau persyaratan dalam produksi, peredaran dan penggunaan bahan zat adiktif. komnas sebagai pihak terkait memberi penekanan pada jaminan dan perlindungan hak hak konstitusional anak. uud sebagai reformasi konstitusi merupakan pengakuan dan penjaminan serta perlindungan hak hak anak dalam konstitusi, yang tentunya menjadi hukum dasar untuk mengubah keadaan dan perlindungan anak yang lebih progresif sebelum adanya uud tak berlebihan jika amandemen uud tersebut semakin pro hak hak anak, dan pada gilirannya derivasi hak hak anak dalam undang undang merupakan bentuk kepatuhan konstitusional dan menjadi ciri konstitusionalisme negeri ini. oleh karena itu, perkenalkan pihak terkait memohon agar pengujian materil atas dan kesehatan mempertimbangkan uud yang secara substantif dimaksudkan guna melindungi hak hak anak atas kesehatan, dan hak. dalam konteks perlindungan anak, hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang adalah sisi yang tak terpisahkan dan ada dalam satu tarikan nafas dengan hak hidup (right life) yang merupakan hak utama (supreme rights) yang tidak bisa dikurangi, walaupun hanya sedikit saja. mengapa diperlukan dan absah secara konstitusional dan kesehatan khususnya bagi perlindungan hak hak anak? oleh karena anak anak sebagai kelompok rentan (vulnerable group) paling berisiko terhadap bahaya zat adiktif. dalam berbagai data resmi, prevalensi perokok anak semakin meningkat. konsideran fcc meyakini bahwa . hal ini bersesuaian dengan kebenaran yang kemudian dinamakan dalam nomor tahun mengakui merokok dapat menyebabkan . gangguan kehamilan dan janin. konsideran fcc juga meyakini adanya fakta eskalasi merokok dan konsumsi tembakau oleh anak anak dan remaja seluruh dunia terutama merokok pada usia muda cenderung meningkat. secara substansinya, tembakau dan produk tembakau mengandung zat adiktif, yang karenanya bukan barang bebas (free goods) akan tetapi zat yang mengandung zat kimia berbahaya yang karsinogenik. oleh karena itu musik memasukannya sebagai barang bebas yang dikonsumsi tanpa pengamanan penggunaan atau dalam term fcc disebut sebagai pengendalian (tobacco control). tidak masuk akal sehat jika memosisikan tembakau dan produk tembakau yang merupakan zat adiktif kesehatan| sebagai barang bebas seperti misalnya buah pisang atau jeruk manis, atau air agua. sehingga pisang, jeruk atau agua sebagai bahan yang dibutuhkan tepat diskualifikasi sebagai barang bebas, dan karenanya tidak perlu pengendalian. sangat berbeda bahkan bertolak belakang dengan zat adiktif dalam hal ini tembakau atau produk tembakau yang berbahaya bagi kesehatan dengan segala akibatnya yang terbukti secara keilmuan, sehingga tembakau atau produk tembakau yang berbahaya tersebut absah dan tepat jika dilakukan pengendalian atau dalam kesehatan dikenal sebagai "pengamanan penggunaan". sebaliknya tidak tepat jika membiarkan penggunaan tembakau dan produk tembakau sebagai zat adiktif tanpa karena hal itu melanggar hak konstitusional atas kesehatan serta hak atas hidup, hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. dengan kata lain tidak tepat menggunakan asas pilihan bebas tiap personal free choice) terhadap penggunaan tembakau dan produk tembakau karena negara wajib memberikan perlindungan pada rakyatnya dari bahaya zat adiktif. pada kesempatan ini, perkenalkan kami sekilas mengulas kualifikasi tembakau sebagai zat adiktif sudah terbukti secara keilmuan dan bahkan industri tembakau sendiri mengakui bahwa tidak ada rokok yang aman (there are such think safe cigarettes). station glantz dalam the cigarette papers" menyebutkan forever, nicotine addictive. are, then, the business selling nicotine, addictive drug effective the release stress mechanisms. the thousand chemical tobacco smoke, nicotine the most important. nicotine makes tobacco addictive". station glantz, cs., the cigarette papers", sub judul addiction and cigarettes nicotine delivery devices", university california press, hal. dalam hukum positif, kualifikasi zat adiktif penamaannya senantiasa dimasukkan dalam kelompok yang sama seperti halnya minuman keras, narkotika dan psikotropika. (a) nomor tahun ketenagakerjaan": ., b.d. dari ketenagakerjaan disimpulkan bahwa hukum positif menormalkan bahwa "minuman keras", "narkotika", "psikotropika", dan "zat adiktif lainnya", (b) dan undang undang perlindungan anak, anak anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. alkohol. psikotropika. dan zat adiktif lainnya (napa). dengan demikian undang undang perlindungan anak menormalkan bahan atau zat narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napa), termasuk dalam kualifikasi jenis yang sama. oleh karena tembakau dan produk tembakau sebagai zat adiktif yang perlu pengendalian atau pengamanan penggunaannya dan menormalkan standardisasi dan atau persyaratan dalam hal produksi, peredaran dan penggunaan bahan zat adiktif dimaksud, maka tepat jika upaya mengajak orang lain menggunakan, memasarkan atau mengenalkan produk tembakau juga tidak dibenarkan. rasio legis dalam kesehatan sangat jelas dan kuat untuk menjustifikasi pelarangan iklan, promosi dan pemberian sponsor rokok, seperti halnya pelarangan iklan minuman keras dan zat adiktif dalam norma huruf penyiaran. musikal sekali jika rokok sebagai zat adiktif dan karsinogenik masih dibenarkan diiklankan. urgensi perlindungan anak dari bahaya tembakau dan produk tembakau yang bersifat adiktif, secara faktual didasarkan kepada beberapa hal: prevalensi perokok pemula meningkat.: perokok anak menurut survey global."pada umur berapa anda merokok? , yangbermetamorfosis dari zat adiktif dan karsinogenik menjadi seakan akan barang normal."kejantanan", "kegagahan", "persahabatan", "citra eksklusif", kebenaran yang "bukan basa basi", dan lain lain: untuk mengujinya melalui proses peradilan judicial review dan jika terbukti bertentangan dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. tujuan dan hakikat konstitusi: kalangan para ahli hukum, pada umumnya, dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu (i) keadilan (justice), (ii) kepastian (certainty atau zekerhaid), dan (iii) kebergunaan atau kebermanfaatan (utility). keadilan sepadan dengan keseimbangan (balance, mizan) dan kepatutan (equity) serta kewajaran (proportionality). adapun kepastian hukum terkait dengan ketertiban (order) dan keteraturan, yang berkaitan dengan keamanan dan ketentraman. sementara itu kebergunaan atau kebermanfaatan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai nilai tersebut akan mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian hidup bersama. oleh karena konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah: (i) keadilan (justice), (ii) ketertiban (order), dan (iii) perwujudan nilai nilai ideal seperti kemerdekaan dan kebebasan (freedom) dan kemakmuran atau kesejahteraan (prosperity and welfare) bersama sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (the founding leaders) atau para perumus uud (the frames the constitution), prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., konstitusi ekonomi ) (vide bukti pembukaan (preambule) uud mengamanatkan, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negariklan rokok yang menjerat anak. bahwa industri rokok dalam prakti", disampaikan pada workshop pembentukan aliansi total ban, tanggal. oktober november depok, diselenggarakan komnas perlindungan anak), merokok menyebabkan penyakit.,", jakarta, halaman rokok adalah epidemi global. bahkan", halaman lebih dari itu, rokok yang sudah ditetapkan badan kesehatan seduni", lembaga demografi fakultas ekonomi universitas indonesia, jakarta halaman12ke" power package", halaman dan halaman j).lebih jauh lagi, kebenaran bahaya merokok merupakan kebenaran formil yuridis sebagaimana nomor tahun yang dalam mengakui bahaya merokok, yakni "merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin ketentuan kesehatan merupakan derivasi hak hidup, hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang anak yang dijamin dalam 28b uud" : hak atas tumbuh dan berkembang: dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.amesti dipahami dalam satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. bahwa,. sebagai negara hukum (rechtstaat) yang menghormati dan menjadikan supremasi hukum sebagai orientasi, maka harmonisasi terhadap instrumen internasional atau konvensi internasional bukan hanya sebagai bentuk harmonisasi hukum saja. uud telah persepsi prinsip prinsip dasar hak asasperlindungan dan pemenuhan hak hak asasi anak yang terkandung dalam konvensi hak anak dan framework convention tobacco control fcc) adalah dimaksudkan konstitusi sebagai suatu syarat negara hukum. oleh karena itu, resepsi hak hak anak dalam mempertahankan dan kesehatan merupakan suatu upaya melaksanakan misi negara hukum yang dianut dalam uud berdasarkan hal hal tersebut atas perkenalkan kami memohon agar majelis hakim konstitusi yang mulia menolak seluruh petit pemohon. untuk memperkuat keterangannya, pihak terkait komnas mengajukan bukti pt sampai dengan bukti pt sebagai berikut: bukti pt fotokopi akta pendirian komisi nasional perlindungan anak tertanggal februaribuku karya station glantz, cs, the cigarette papers sub judul addiction and ciggarets nicotine delivery device university california press, halaman bukti pt fotokopi framework convention tobacco control tc), bukti pt fotokopi peringatan kesehatan yang berada bungkus rokok, bukti pt fotokopi website resmi philip morris internasional, bukti pt fotokopi website resmi pt. sampoerna: bukti pt fotokopi website resmi pt. sampoerna: bukti pt fotokopi surat komisi nasional hak asasi manusia nomor k pmt viii bukti pt video baby smoke: bukti pt road map industri pengolahan tembakau: bukti pt fotokopi kliping koran kontan tentang buruh rokok kretek buruh rokok kretek tangan terancam senin oktober bukti pt buku mariah hakim berjudul kemunafikan dan mitos balik kedigdayaan industri rokok , bukti pt presentasi ibu harkristuti harkrisnowo berjudul larangan merokok: hak asasi manusia? , selain itu, pihak terkait komnas juga mengajukan (empat) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada sidang hari rabu, januari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: tony karinding saksi mulai merokok usia tahun, saksi sempat mengalami stroke ringan dan tahun kena kanker paru akibat rokok dan saksi tidak dapat berhenti merokok. rokok mempunyai dampak racun dan adiktif,untuk berhenti merokok tetapi tidak dapat. fuad berada saksi aktif yayasan yang bergerak bidang penanggulangan masalah merokok yaitu yayasan lembaga menanggulangi masalah merokok yang menjabat sebagai ketua bidang penyuluhan dan pendidikan, anak saksi mulai merokok usia tahun sampai sekarang tidak dapat berhenti merokok walaupun telah dilakukan dengan terapi berhenti merokok. yayasan lembaga konsumen indonesia, yayasan jantung indonesia, dan yayasan kanker indonesia telah memberikan keterangan tertulis dan alat bukti tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari kamis, desember dan telah memberikan keterangan lisan pada persidangan hari rabu, januari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan yayasan lembaga konsumen indonesia yayasan lembaga konsumen indonesia mengajukan permohonan sebagai pihak terkait karena untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang dijamin uud dan melindungi penerapan hukum kesehatan yang dimaksudkan juga melindungi konsumen dari bahaya adisi rokok yang bahan bakunya berasal dari tembakau: bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur,,kesehatanutuh tentang bahaya rokok bagi kesehatan. pihak terkait yayasan lembaga konsumen indonesia juga mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti bukti pt sampai dengan bukti pt sebagai berikut: bukti pt fotokopi akte yayasan lembaga konsumen indonesia nomor tanggal april bukti pt: bukti pt fotokopi tanda daftar lembaga perlindungan konsumen talk) nomor tanggal agustus bukti pt fotokopi keputusan pembina yayasan lembaga konsumen indonesia nomor pembina lki tentang pergantian antar waktu pengurus yayasan lembaga konsumen indonesia periode bukti pt fotokopi surat nomor ahu ah. perihal yayasan lembaga konsumen indonesia: bukti pt fotokopi salinan putusan nomor p hum perkara hak uji materiil:. keterangan yayasan jantung indonesia yayasan jantungyayasan jantung indonesia sangat berkepentingan terhadap keberadaan kesehatan, khususnya karen, pihak terkait yayasan jantung indonesia jugae nomor tanggal juni pernyataan keputusan rapat: bukti pt fotokopi surat nomor ahu ah. perihal yayasan jantung indonesia dalam bahasa inggris indonesia heart foundation, tanggal agustus bukti pt fotokopi tambahan berita negara, tanggal nomor bukti pt fotokopi surat tanda daftar yayasan badan sosial nomor tanggal juni dari surat suku dinasafrizal hasan gawangjanuari berkantor ruko sentra menteng blok nomor sektor vii, bintaro jaya, selanjutnya disebut lama lan ana nan ana nanah hahaha haha nnn pemohon rohani bakalapril berkantor ruko sentra menteng blok nomor sektor vii, bintaro jaya, selanjutnya disebut iii. pemohon il, membaca permohonan para pemohon: mendengar keterangan para pemohon dan pihak terkait federasi ikatan serikat buruh indonesia, memeriksa bukti bukti para pemohon dan pihak terkait federasi ikatan serikat buruh indonesia, mendengar keterangan pemerintah: membaca keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat: mendengar keterangan ahli dari pihak terkait federasi ikatan serikat buruh indonesia, membaca kesimpulan pihak terkait federasi ikatan serikat buruh indonesiast. bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materiterhadap uud maka berdasarkan landasan hukum dan hal hal atas, mahkamah konstitusi bukti fotokopi surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor c.ht. tanggal januari dan nomor c.h. tanggal aprilmohonan pernyataan pailit terhadap pt. prima infeksi industries kepada ketua pengadilan negeri niaga jakarta pusat tertanggal februari dengan nomor pailit pn. niaga. jkt. pst: bukti fotokopi surat pernyataan tentang penanganan kasus kepailitan: menimbang bahwa kepaniteraan mahkamah pada tanggal agustus telah menerima berkas dari federasi ikatan serikat buruh indonesia yang mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara guo dengan alasan alasan pada pokoknya sebagai berikutpelaku members harta pailit (kurator atau balai harta peninggalan), buruh sebagai pihak yang akan menjadi kreditor, ketika terjadi pailit pada tempatnya bekerja, berkepentingan untuk ikut berperan dalam menjaga harta pailit, agar nilai awalnya tidak jatuh sehingga dapat menyebabkan kerugian, termasuk pihak buruh: kurator atau balai harta peninggalan selaku members harta pailit adalah pihak yang diharapkan oleh buruh, sebagai pihak yang dapat menolong dan membantu kepentingan buruh dalam mendapatkan haknya atas upah dan pesangon, namun jika hasil penjualan harta pailit tidak maksimal, maka sudah dapat dipastikan buruh akan terancam kehilangan hak haknya tersebut, karena tingkatan buruh sebagai kreditor preferensi bawah kreditor separatis dan bawah upah kurator, peran kurator atau balai harta peninggalan dalam melakukan penjualan harta pailit secara maksimal adalah salah satu peran yang teramat panting. apabila peran tersebut berkurang, akibat banyaknya perkara pailit yang ditangani oleh seorang atau beberapa kurator, maka hasil penjualan harta pailit dikhawatirkan tidak akan maksimal: bahwa ketentuan undang undang guo dinyatakan kurator yang dianggap: bahwa undang undang guo tersebut atas, menunjukkan bahwa dalam putusan pailit, harus juga diangkat seorang kurator atau lebih untuk menangani perkara pailit, hal mana kurator tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan, baik dengan kreditor maupun debitur, dan tidak dalam menangani perkara kepailitan lebih dari (tiga) perkara kepailitan: bahwa para pemohon yang berprofesi sebagai kurator sebagian besar adalah advokat pengacara, sehingga selain sebagai advokat, pemohon juga menjalani profesinya sebagai members harta pailit. hal ini sangat kontras dengan argumentasi pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan guo dianggap telah melanggar hak konstitusional pemohon untuk memperoleh hak atas kesamaan kedudukan depan hukum, dan dalam waktu yang bersamaan telah merampas hak pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan dan yat uud kurator indonesia sekarang ini, sudah lebih dari orang, dan tersebar seluruh pelosok negeri. berbeda dengan jumlah kurator pada tahun dimana terjadi krisis yang begitu hebat mengguncang indonesia, sehingga berakibat pada banyaknya perusahaan yang pailit dan membutuhkan penanganan kurator yang pada saat itu tidak sebanyak sekarang ini. oleh karenanya, ketentukepailitan menjadi undang undang, tidak mengatur pembatasan penanganan perkara kepailitan oleh kurator, walaupun keberadaan lehman brothers, general motors, crystal, dan investasi asing yang sedang mengalami collapse, sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan indonesia, tetapi dari sejumlah debitur yang dililitkan akhir akhir ini, tidak membuat perkara kepailitan tersebut tanpa adanya kurator sebagai members harta pailit. sehingga, alasan pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar ketentuan undang undang guo, karena adanya batasan penanganan perkara pailit yang pemohon anggap telah merampas dan membatasi pekerjaan serta penghidupan yang layak, bukan sebagai pelanggaran konstitusi tetapi sebagai kerugian material pemohon yang berprofesi sebagai kurator, bahwa seorang kurator diangkat untuk memberi harta pailit oleh majelis hakim pengadilan niaga berdasarkan usulan pemohon pailit. pemohon pailit mengajukan permohonan pailit yang pengajuannya harus oleh seorang advokat pengacara, sebagaimana yang ditentukan dalam undang undang guo. kurator yang sebagian besar juga berprofesi sebagai advokat pengacara, tentu mengenal advokat pemohon pailit, begitu juga sebaliknya, advokat pemohon pailit ketika mengusulkan seorang kurator sebagian besar dikarenakan mengenal sosok kurator yang diusulkannya: lebih jauh lagi, kurator yang diusulkan oleh advokat pemohon pailit adalah kurator yang mempunyai keahlian membereskan harta pailit sesuai dengan objek harta pailit, seperti perusahaan garment, maka advokat pemohon pailit akan mengusulkan kurator yang mengerti tentang harta pailit perusahaan garment. kurator tersebut juga mempunyai hubungan dengan beberapa pengusaha garment lainnya, yang dikemudian hari menjadi calon pembeli atas proses pelelangan harta pailit perusahaan garment tersebut. dan, tidak sedikit penjualan harta pailit dilakukan setelah proses pelelangan tidak terjual, sehingga dalam peraturannya penjualan harta pailit jual bawah tangan: praktek tersebut atas, terkadang membuat benturan antara kurator dengan pekerja buruh, yang memandang asset harta pailit tidak seimbang dengan hasil penjualan, seperti perkara kepailitan yang dialami pt. koro internasional indonesia tangerang, dimana para pekerja buruh memprotes hasil penjualan asset harta pailit berupa mesin mesin yang dianggap sebagai limbah sebesar rp. , , padahal asset tersebut mencapai nilai rp. (dikutip dari bahwa upah kurator yang cukup menjanjikan dan mempunyai hak sangat istimewa untuk diprioritaskan pembayarannya adalah sebanding dengan pembatasan penanganan (tiga) perkara, yang sudah barang tentu, dari perkara kepailitan tersebut proses penyelesaian kepailitan yang berakhir melalui jalan perdamaian (accord) atau pemberian, masing masing telah ditetapkan upah sebagai imbalan jasanya. sehingga undang undang guo tidaklah membatasi pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai hak konstitusional pemohon, dengan tidak dilarangnya pemohon selaku kurator merangkap menjadi advokat pengacara: bahwa pemohon mendalilkan adanya ketentuan undang undang guo telah tidak berkeadilan dan diskriminatif sebagaimana telah dijamin oleh ketentuan dan uud karena menurut para pemohon yang berprofesi sebagai kurator, terdapat batasan jumlah penanganan perkara kepailitan tidak boleh lebih dari (tiga) perkara kepailitan yang sedang berjalan, adalah telah tidak adil, dan diskriminatif. perlakuan yang adil sebagaimana telah dirumuskan oleh mahkamah konstitusi dalamyang sama terhadap hal hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal hal y, profesi kurator dengan profesi bidang keahlian lainnya, seperti pengacara advokat, akuntan publik, konsultan hukum pasar modal dan penilai appraisal, bukan berarti sebagai hal yang sama, sehingga harus diperlakukan sama. oleh karenanya, profesi pemohon sebagai kurator dengan profesi bidang keahliannya, bukan berarti harus diperlakukan sama. sehingga, alasan pemohon tentang ketentuan guo telah bertentangan dengan dan uud tidaklah terbukti telah melanggar hak hak konstitusional pemohon, melainkan pemohon merasa mengalami kerugian material karena dibatasi penanganan perkaranya, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka tidak terbukti ada kerugian konstitusional pemohon, sehingga ketentuan undang undang guo tidak bertentangan dengan ketentuan dan dan serta uud menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya tersebut, pihak terkait federasi ikatan serikat buruh indonesia mengajukan alat bukti surat tulisan yang telah diberi tanda pt sampai dengan pt sebagai berikut: bukti pt fotokopi undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penunda dasar federasi ikatan serikat buruh indonesia, bukti pt fotokopi tanda bukti pencatatan federasi ikatan serikat buruh indonesia pada suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kotamadya jakarta barat melalui surat nomor tanggal februari dengan bukti pencatatan nomor iii s.p bukti pt fotokopi lampiran keputusan menteri kehakiman nomor ht. tahun selain mengajukan alat bukti sebagaimana tersebut atas, pihak terkait federasi ikatan serikat buruh indonesia juga mengajukan seorang ahli bernama dr. hadi sukan, s.h., m.h., c.nsebagai berikut: bahwa peran kurator dalam kepailitan adalah diberi wewenang untuk mengurus harta pailit pasca putusan pailit oleh pengadilan. hubungan kurator dengan buruh dalam kepailitan adalah bahwa buruh merupakan pekerja pada suatu perusahaan, sehingga dengan dipailitkannya perusahaan, maka buruh akan berhenti bekerja perusahaan tersebut, bahwa tujuan hukum kepailitan indonesia berbeda dengan hukum kepailitan negara asing, misalnya amerika dan belanda, dimana hukum kepailitan negara tersebut bertujuan sebagai jalan keluar terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress). kepailitan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor atas pelunasan utang debitur. tujuan kepailitan mana berbeda dengan yang berlaku indonesia yang bertujuan untuk mengatasi orang yang tidak mau membayar utangnya. ketentuan tersebut termuat dalam yang mensyaratkan dua hal, yaitu adanya hutang yang telah jatuh tempo, dapat ditagih, tidak dibayar lunas, dan memiliki dua kreditor atau lebih. kepailitan indonesia tidak ada kaitannya dengan kesulitan keuangan, insolens, dan financial distress, tetapi berkaitan dengan orang yang tidak mau membayar hutang, sehingga perusahaan yang dililitkan masih dimungkinkan untuk dapat beroperasi. dengan demikian perusahaan yang dililitkan indonesia, harus mempertimbangkan kelanjutan usaha dari perusahaan yang bersangkutan. dalam menyatakan, kurator dapat melanjutkan usaha debitur pailit ahli berpendapat bahwa kurator yang menghentikan usaha dari perusahaan pailit dapat merugikan harta pailit, sehingga dengan pilotnya perusahaan, kurator harus melakukan likuidasi aset: bahwajika perusahaan tersebut pailit, maka buruh memiliki hak atas harta pailit tersebut, sehingga dengan dipailitkannya perusahaan maka tidak otomatis terjadi menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. pemutusan hubungan kerja harus melalui proses: bahwa pembatasan kurator sebagaimana diatur dalam ada sejarahnya. bahwa pada waktu berlakunya peraturan kepailitan, yang boleh menjadi kurator adalah kurator negara (west kamer) atau balai harta peninggalan, namun setelah reformasi yaitu setelah ditetapkannya perpu nomor tahun menjadi undang undang nomor tahun dimungkinkan adanya kurator dari swasta. bahwa setelah adanya kurator swasta tidak boleh berbentuk persekutuan perdata, tetapi kurator tersebut adalah perorangan. pembatasan kurator sebagaimana diatur dilatarbelakangi tig: menurut peraturan pelelangan sendu element), bahwa penjualan asset harus dilakukan melalui pelelangan umum, tetapi pada praktiknya kurator melakukan penjualan aset harta pailit bawah tangan tanpa melalui mekanisme pelelangan umum. fungsi lelang adalah untuk mendapatkan harga terbaik dan akuntabel. penjualan harta pailit yang tidak melalui pelelangan umum telah melanggar sendu element, sehingga apabila kurator merugikan debitur dan kreditor dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadidalam pelaksanaan tugasnybahwa ada beberapa alasan yang menyebabkan rumitnya kepailitan, yaitu pertama banyak melibatkan kreditor, kedua tidak kooperatifnya debitur (debitur sering menyembunyikan asetnya), dan ketiga debitur yang dililitkan tidak mau membereskan harta pilotnya, menimbang bahwa pemerintah pada persidangan tanggal september telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangk untuk:misalnya debitur perusahaan berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikanmemperhatikan penjelasan pada kreditor:baik kurator perseorangan maupun balai harta peninggalan yang memiliki tugas melakukan pengurusan dan atau pemberian harta pailit guna menyelesaikan hak dan kewajiban debitur maupun kreditor: bahwa pembatasan terhadap kurator sebagaimana ditentukan dalam juga baik undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, baik secara faktual maupun potensial. kalaupun anggapan para pemohon tersebut benar adanya maka ketentuan guo semata mata berkaitan dengan pilihan kebijakan legal policy, pembuat undang undang dpr bersama presiden) untuk menentukan pilihan yang dianggap paling tepat guna memberikan kesempatan yang seimbang terhadap setiap oryang kesemuanya adalah guna memberikan perlindungan yang seimbang baik terhadap debitur maupun kreditor atas harta pailit tersebut: karena menurut pemerintah pembatasan yang demikian telah sejalanlibatan umum dalam suatu masyarakat demokratis : juga menurut pemerintah bahwa ketentuan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap para pemohon, kecuali jika ketentuan guo telahtidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap para pemohon, tetapi justru keten. agar baik debitur maupun kreditor dapat memperoleh perlakuan yang seimbang, penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat yang pada gilirannya dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dan karenanya ,undang undang,republik indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan guo, kedudukan hukum legal standing) para pemohon bahwa sesuai ketentuan juncto yurisprudensi mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu!iii?secara khusus, hak konstitusional para pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia merupakan hak asasi sebagaimana tercantum dalamlii dan putusan perkara nomor puu dpryang mungkin akan terjadi dengan berlakunya dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa para pemohon dalam permohonan guo berprofesi sebagai kurator yang berkedudukan sebagai perseorangan dalam perkara guo. terhadap kedudukan hukum (legal standing) para pemohon perlu dipertanyakan siapa sesungguhnya yang dirugikan oleh ketentuan guo, apakah kurator sebagai profesi telah dirugikan yang nyata oleh ketentuan undang undang guo ataukah para pemohon sendiri yang berprofesi sebagai kurator yang menganggap telah dirugikan? bahwa seandainyapun para pemohon sendiri yang berprofesi sebagai kurator merasa telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan undang undang guo tidak berarti serta merta semua orang yang berprofesi sebagai kurator telah dirugikan sehingga dianggapnya bertentangan dengan dan uud bahwa jika demikian, hal ini bukanlah persoalan konstitusionalitas karena tidak ada hak konstitusional para pemohon yang dilanggar oleh ketentuan undang undang guo: bahwa menurut angka undang undang kepailitan didan yang dimaksud kurator menurut angka undang undang kepailit, bahwa karena batasan batasan sebagaimana dimaksud pada angka tersebut untuk melaksanakan profesi sebagai kurator adalah justru sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kurator yang bertanggung jawab, selaras dan seimbang berdasarkan pancasila dan uud bahwa ketentuan khususnya tidak ada relevansinya dengan hak atau kerugian konstitusional para pemohon. bahkan ketentuan tersebut: justru untuk melindungi kurator karena kurator mempunyai tanggung jawab besar yaitu bertanggung jawab sendiri terhadap pengurusan pemberian harta pailit, tidak menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan mencegah terjadinya monopoli atau pemusatan pekerjaan hanya kepada kurator tertentu, sehingga menutup kesempatan kurator yang lain untuk mendapatkan penunjukkan dari pengadilan untuk mengurus harta pailit, bahwa ketentuan yang menentukan pembatasan bagi kurator untuk menangani perkara kepailitan dan penundaan pembayaran utang tidak lebih dari (tiga) perkara sama sekali tidak mengganggu, menghambat ataupun menghalang halangi hak para pemohon untuk mendapat pekerjaan dan hak hidup serta hak atas perlindungan dari diskriminasi sebagaimana dijamin uud hal tersebut terbukti bahwa sampai saat ini para pemohon masih dapat melaksanakan aktivitas sehari hari untuk menjalankan pekerjaan dan penghidupan yang layak, bahwa ketentuan pembatasan penanganan perkara dalam berlaku untuk semua kurator sehingga pertanyaan yang timbul adalah apakah para pemohon sudah mewakili semua kurator? penegasan ini penting karena mungkin bagi kurator yang lain ketentuan undang undang kepailitan tidak dirasakan sebagai hal yang menghalangi untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam dan uud berdasarkan uraian uraian tersebut, dpr berpendapat bahwa ketentuan undang undang kepailitan tidak menghambat dan merugikan hak konstitusional paraterdahulu, pengujian materiil atasmenurut para pemohon pembataspada dasarnya melanggar hak kurator untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan perlakuan diskriminatif, sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan dan uudapa yang didalilkan para pemohon berkaitan dengan berupa kekhawatiran tidak akan mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak sama sekali tidak beralasan. faktanya para pemohon telah mendapat pekerjaan sebagai kurator. dengan demikian, jika para pemohon pada saat ini sebagai kurator, berarti para pemohon telah memperoleh pekerjaan sebagaimana dijamin dalam dan uud ketentuan yang menentukan pembatasan penanganan perkara kepailitan pada dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada para pemohon untuk tidak terlalu berat menanggung risiko dalam pengurusan harta pailit. hal ini mengingat tanggung jawab kurator yang cukup berat sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berbunyijatau pemberian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit". mengingat tugas kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberian harta pailit merupakan tugas berat maka harus didukung dengan kemampuan individual dalam menjalankan tugas dan fungsinya. kurator harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, bersifat netral dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. oleh karena itu, mengingat adanya keterbatasan kemampuan seseorang, maka untuk menjaga kredibilitasnya, perlu dilakukan pembatasan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya agar prinsip pekerjaan berdasarkan "trust" tetap terjaga, bahwa ketakutan dan kekhawatiran para pemohon sebetulnya tidak perlu terjadi apabila para pemohon memahami dengan baik ketentuan khususnya sampai dengan yang mengatur tugas kurator. rumusan pembatasan menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak lebih dari (tiga) perkara pada tidak ada maksud untuk mendriskriminasikan kurator terhadap profesi lainnya diantaranya profesi advokat yang tidak ada batasan dalam memberikan jasa hukum baik dalam maupun luar pengadilan, tetapi justru undang undang memberikan perlindungan kepada kurator, mengingat beratnya tanggung jawab kurator sebagaimana diatur dalam dan yang berbunyi sebabkan kerugian terhadap harta pailit": kedua ketentuan tersebut merupakan suatu warning bahwa kurator sendiri lah yang bertanggung jawab dalam mengurus dan membereskan harta debitur pailit, bertanggung jawab kepada kreditor dan pihak lain yang berkepentingan: bahwa pengaturan terhadap kurator untuk melakukan pengurusan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam tidak bertujuan untuk membatasi dan mengurangi hak dari para pemohon untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang telah dijamin oleh uud tetapi bertujuan agar kurator dapat lebih profesional dalam melakukan penanganan perkara mengingat tugas berat kurator sehingga harus didukung oleh kemampuan individual dalam menjalankan tugasnya. kurator harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional bersifat netral dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan:padakepailitansama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud tahun menimbang bahwa pihak terkait federasi ikatan serikat buruh indonesia telah menyampaikan kesimpulannya yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal november yang pada pokoknya menguraipara pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang menganggap dirugikan oleh berlakunya dalam undang undangberprofesi sebagai kurator menganggap telah dirugikan oleh berlakunya kalimat terakhir yang berbunyirumusan kalimat terakhir menyebabkan para pemohon tidak mungkin dapat menangani perkara kepailitan lagi sekalipun pemohon sudah membuat surat pernyataan tentang penanganan kasus kepailitan, hal tersebut karena para pemohon telah menangani perkara kepailitan lebih dari tiga perkara bukti menurut para pemohon bahwa kalimat terakhir guo mengandung batasan larangan bagi kurator untuk menerima kasus kepailitan tidak lebih dari tiga perkara. adapun hak konstitusional para pemohon yang dilanggar oleh berlakunya ketentuan guo adalah diatur dalam uud yaitu hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan hak untuk memajukan dan mengembangkan dirinya secara kolektif hakhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif bahwa hak konstitusional para pemohon sebagaimana yang didalilkan tersebut, belum secara nyata dirugikan oleh berlakunya dalam undang undang guo, karena berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pemohon tidak ada satupun yang dapat menunjukkan adanya penolakan dari pengadilan kepada para pemohon untuk menangani kasus kepailitan, bahkan berdasarkan bukti para pemohon baru akan menangani tiga perkara kepailitan. berdasarkan hal tersebut atas, mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional para pemohon belumlah bersifat aktual, melainkan bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila ketentuan kalimat terakhir guo diberlakukan. dengan demikiandalamyang menurut para pemohon bertentangan dengan dan uud dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa rumusan kalimat terakhirtelah melanggar hak konstitusional para pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bahwa pembatasan dalam kalimat terakhir tidak memiliki landasan konstitusional yang sah, karena pembatasan tersebut hanya dimungkinkalimat terakhir tidak mencerminkan nilai nilai keadilan dalam suatu masyarakat demokratis dkapalpembatasan dalam guo mencantumkan secara jelas, apakah hanya sebatas pengurusan bundel yang tidak termasuk penjualan aset bundel, dan bagaimana tolak ukur bagi kurator telah menangani lebih dari tiga perkara, bahwa kalimat terakhir telah bersifat diskriminatif, karena pembatasan tersebut hanya diberlakukan kepada profesi kurator saja, sedangkan untuk profesi advokat, akuntan, appraisal, dan dokter tidak dikenakan pembatasan sebagaimana pembatasan yang diatur dalam guo, bahkan negara lain seperti singapura dan australia, demikian juga balai harta peninggalan bhp) tidak mengenal adanya pembatasan dalam menangani perkara kepailitan, menimbang bahwa pemerintah pada persidangan tanggal september telah menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa maksud dan tujuan dibuatnya undang undang tentang kepailitandan, sehingga merugikan kreditor lainnya, bahwa pembatasan dalam guo: bahwa pembatasan dalam guo merupakan pilihan kebijakan (legal policy) pembentuk undang undang dpr bersama presiden) untuk menentukan pilihan yang dianggap paling tepat, guna memberikan kesempatan yang seimbang terhadap setiap orang yguna memberikan perlindungan yang seimbang baik terhadap debitur maupun kreditor atas harta pailit: bahwa pembatasan dalam guo tidaklah bersifat diskriminatif sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon, karena perlakuan diskriminatif tersebut tidak menyangkut mengenaiangka: berdasarkan alasan tersebut, pemerintah berpendapat bahwa frasa tidaklah bertentangan dengan dan dan sertahadapan hukum",bahwa parsaat ini menjalankan profesi selaku kurator sebagaimana dimaksud oleh angkaahwa akan tetapi dengan berlakunya ketentuanara pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan, karena kalimat tersebut mengandung batasan larangan bagi kurator untuk menerima kasus tidak lebih dari (tiga) perkara: bahwa dengan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam uud maka para pemohon adalah orang yang mempunyai hak hak dan kesempatan yang sama dan sejajar dengan warga negara indonesia lainnya: bahwa dengan berlakunya ketentuan kalimat terakhir tersebut, para pemohon telah mendiskriminasi dan mendapat perlakuan yang tidak sama hadapan hukum, polita permohonan bahwa para pemohon adalah kurator kurator yang menjalankan praktik kurator dan pengurus sebagaimana dimaksud dalam yang memperoleh izin dari instansi yang berwenang, satu dan lain sesuai surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus (vide, bukti bahwa rumusan yang berbunyiuud danara pemohon, dpr telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa apa yang didalilkan para pemohon berkaitan dengan merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan, karena sekalipun guo diberlakukan, para pemohon tetap dapat menjadi kurator, sehingga hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin dalam dan uud tidaklah menjadi hilang, bahwa pembatasan penanganan perkara kepailitan sebagaimana diatur dalam tidaklah merugikan dan mendiskriminasikan hak konstitusional para pemohon. pembatasan dalam guo justru dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai kurator, dimana kurator menurut dan diberikan tugas yang sangat berat, yaituharta pailit. jika kurator dalam menjalankan tugasnya tersebut menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, maka kurator bertanggung jawab terhadap debitur pailit dan kreditor, bahwa keberadaan undang undang kepailitan telah sejalan dengan dan uud yang pada menyatakan, danhal hal tersebut atas, dpr berpendapat bahwa ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud menimbang bahwa pihak terkait federasi ikatan serikat buruh indonesia pada persidangan tanggal oktober mengajukan seorang ahli bernama dr. hadi subhan, s.h., m.h., c.n, yang telah memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa hubungan kurator dengan buruh adalahpailit tersebut, sehingga apabila perusahaan pailit, maka buruh masih berhak atas harta perusahaan yang pailit tersebut, bahwa pembatasan kurator sebagaimana diatur dalam dilatarbelakangi adanyapabila dalam pelaksanaan tugasnya kurator melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, makpendapat mahkamah menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama uraian pemohon dalam permohonannya dan keterangan pemohon, bukti bukti tertulis, keterangan pemerintah, keterangan dewan perwakilan rakyat dan keterangan pihak terkait serta keterangan ahli yang diajukannya khususnya frasakarena frasa tersebut oleh para pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya sebab mengandung batasan larangan bagi kurator untuk menerima kasus tidak lebih dari (tiga) perkara, karena dipandang bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud sehingga para pemohon telah mendiskriminasi dan mendapat perlakuan yang tidak sama hadapan hukum: bahwa ketentuan dalam uud yang didalilkan telah dilanggar oleh frasa dalam kalimat terakhir tersebut masing masingdari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut , menimbang bahwa frasa dalam kalimat terakhir yang membatasi kurator untuk menangani (tiga) perkara kepailitan dalam waktu yang bersamaan, menurut mahkamah tidak melanggar asas persamaan depan hukum dan pemerintahan, tidak diskriminatif, tidak menghalangi hak para pemohon untuk memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif, tidak melanggar kepastian hukum yang adil, maupun tidak melanggar hak untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak dan adil dalam hubungan kerja, dengan alasan alasan sebagai berikut: diskriminasi, sebagaimana dirumuskan dalam angka undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, pembatasan yang dimuat dalam frasa kalimat terakhir yang menentukan bahwa kurator yang akan diangkat untuk melakukan pemberian bundel pailit,berlaku terhadap setiap kurator tanpa kecuali, sehingga pembatasan yang dilakukan tidakyang menimbulkan. pembatasan kurator dalam menangani (tiga) perkara kepailitan dalam waktu yang bersamaan, merupakan suatu hal yang rasional dan logis, mengingat bobot atau tingkat kesulitan perkara dan kepentingan kreditor kreditor yang tidak sedikit jumlahnya yang harus dibereskan dengan penuh tanggung jawab dan dengan cara yang adil, bahwa perbandingan yang dilakukan oleh para pemohon dengan profesi lain seperti pengacara, dokter, akuntan dan appraisal yang merupakan profesi yang didasarkan pada adanya trust dalam hubungan dengan klien, dan yang tidak dibatasi seperti halnya kurator, menurut mahkamah tidak tepat, karena meskipun benar pilihan terhadap kurator yang dipercayai untuk menangani perkara kepailitan yang dihadapi harus didasarkan pada kebebasan pasar pemakai jasa konsumen untuk menentukan dan tidak didasarkan pada regulasi dalam undang undang, terlebih lebih dengan melakukan pembatasan, akan tetapi berbeda dengan profesi lainnya, pilihan terhadap kurator, tidak hanya digantungkan pada pilihan dan kepentingan kepentingan kreditor yang memohon kepailitan, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan hukum debitur, kreditor kreditor lain, baik kreditor preferen maupun kreditor konsumen lain, yang tidak jarang jumlahnya banyak, yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum, sehingga pembatasan tertentu dapat dilakukan dengan undang undang. oleh karenanya guo tidak bertentangan dengan uud bahwa pembatasan yang ditentukan dalam frasa kalimat terakhir undang undang guo juga tidak relevan untuk diperhadapkan atau diuji dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang diatur dalam uud karena dengan tersebut sama sekali tidak terganggu hak para pemohon yang sama dengan warga negara lainnya untuk turut serta dalam pemerintahan dan diperlakukan secara sama depan hukum, maupun hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam dan uud bahwa frasa kalimat terakhir dalam undang undang guo juga tidak bertentangan dengan karena frasa kalimat terakhir undang undang guo tidakgitu pula, mahkamah menilai bahwa frasa kalimat terakhir undang undang guo tidak bertentangan dengan uud sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka menimbang bahwa pembatasan hak asasi manusia seandainya pun benar terkait dengan yang dilakukan secara rasional adalah konstitusional, sepanjang pembatasan dimaksud dilakukan dengan undang undang dan dengan maksud(vide uud kepentingan pihak pihak lain selain pemohon pailit dan kurator, merupakan hak asasi yang harus dipertimbangkan secara adil dan juga berhak untuk memperoleh penghormatan, perlindungan dan penegakan secara seimbang dan adil, sehingga tersebut harus juga dilihat dari sisi hak asasi dan kepentingan hukum banyak pihak yang terkait dengan pernyataan pailit terhadap seorang debitur yang dimohonkan para pemohon. oleh karenanya mahkamah berpendapat permohonan para pemohon tidak beralasan, konklusi berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum atas, mahkamah berkesimpulan bahwa: mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pokok permohonan, para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, sepanjang mengenaiamar putusrsyad sanusi, achmad nowiki, akil mochtar, muhammad alim, hartonorsyad sanusi achmad nowiki ttd. ttd. akil mochtar muhammad alim ttd. ttd. hartono maria farida indrawi panitera pengganti, ttd suwardidengan demikian kalimat terakhir dan rumusan tersebut dapat ditafsirkan oleh maksud pembentuk undang undang untuk membatasi kerja kurator untuk menerima atau menangani perkara, hal mana melanggar hak hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh dan uud yaitu hak atas kesamaan kedudukan depan hukum serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif, bahwa dengan adanya kalimat terakhir dan rumusan atas, dapat dipastikan para pemohon tidak mungkin dapat menangani perkara kepailitan lagi, walaupun pemohon sudah membuat surat pernyataan tentang penanganan kasus kepailitan, semata mata karena para pemohon sudah menangani perkara kepailitan lebih dari |(tiga), bukti bahwa ketentuan tersebutdalam hal ini hak konstitusional para pemohon untuk menjadi kurator, dalam waktu yang bersamaan, ketentuan tersebut juga telah melanggar hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh uud yakni hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. karena itu sesuai ketentuan uud para pemohon harus diberikan hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang diskriminatif yang ditimbulkan oleh kalimat terakhir dan bahwa pembatasan terhadap hak hak konstitusional para pemohon yang ditimbulkan oleh kalimat terakhir dan dan aspek kehidupan lainnya , bahwa untuk menguji apakah suatu ketentu, yakni: apakah pembatasan yang ditetapkan oleh kalimat terakhir dan adalah dalam rangkaalimat terakhir dan adalah dalam rangka memenuhi tuntutan yang adil (sesuai dengan perlindungan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis) bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama tersebut atas, para pemohon mengucapkan bunyilama) yang berbunyi,or : bahwa dari undang undang kepailitan lama maupun dari kalimat terakhir dari jelas dapat dibaca, tidak ada satupun hak dan kebebasan orang lain yang dilanggar, apabila para pemohon tetap diangkat atau tetap diperbolehkan menangani kasus kepailitan walaupun para pemohon saat ini sudah menangani lebih dari (tiga) perkara atau dengan perkataan laindemikian jelas ketentuan tentang pembatasan hak konstitusional sebagaimana dilihat dalam kalimat terakhir dan tidak memiliki landasan konstitusional, bahwa untuk menjawab pertanyaan kedua atas, menurut hemat para pemohon harus dipahami dahulu situasi ekonomi pada waktu sebelum pembatasan maupun setelah pembatasan menurut ketentuan atas, situasi ekonomi sebelum pembatasan sejarah perekonomian setelah reformasi mencatat bahwa indonesia mengalami krisis moneter hal mana ditandai dengan: berubahnya nilai tukar dolar (semula usd adalah rp. menjadi usd adalah rp. atas), inflasi tinggi: angka npl tinggi, namun krisis moneter indonesia tidak berpengaruh bagi negara asing, dimana negara donor yang tergabung dalam gigi menghendaki perubahan atas undang undang kepailitan yang sama yang dibuat lebih dari abad yang lampau, dengan desakan dan bantuan gigi yang mempunyai kepentingan melindungi investasi mereka indonesia terjadi revisi yang semula dengan perpu nomor tahun tentang kepailitan ditetapkan menjadi undang undang nomor tahun dan walaupun banyak perusahaan yang pailit sejak september hingga agustus namun kekuatan beli masyarakat atas asset asset debitur masih tinggi khususnya lembaga keuangan asing yang berminat atas asset asset yang dijual, bahwa dengan adanya krisis moneter tersebut, maka profesi profesi antara lain tidak terbatas pada advokat pengacara, konsultan hukum pasar modal, penilai appraisal, akuntan publik, dan balai harta peninggalan bhp) semakin dibutuhkan sesuai bidang keahlian mereka dalam mengatasi kemelut moneter disamping juga investor asing daya serap pasar masih kuat untuk membeli dan atau mengambil alih asset asset perusahaan yang pailit, sebagaimana dilakukan oleh instansi bppn pada waktu itu dengan berbagai program mereka, antara lain: peak program penjualan asset kreditor), ppp program penjualan aset property): untuk melelang menjual asset debitur yang bawah penguasaan bppn: situasi ekonomi setelah pembatasan cc. kembali sejarah perekonomian indonesia mencatat, krisis ekonomi global yang dimulai dan negara paman sam yang terjadi pada kuartal ke tahun membawa dampak yang sangat besar, terutama untuk negara berkembang, khususnya indonesia, hal mana ditandai antara lain namun tidak terbatas: nilai tukar usd dan rp. menjadi rp. perekonomian lesu, khususnya sektor manufacturing dan property, angka npl dan pengangguran meningkat: dan daya serap pasar untuk membeli asset debitur pailit melemah, satu dan lain karena amerika maupun negara negara eropa yang diharapkan sebagai investor buyer juga mengalami krisis ekonomi global, malah bermula dan negara negara tersebut dan hingga saat ini krisis tersebut belum dapat ditanggulangi oleh pemerintah mereka: bahwa pembuat undang undang tidak menyangka akan terjadi lagi krisis moneter setelah tahun karena waktu itu ekonomi dan daya serap tinggi, sehingga produk maupun asset apapun yang dijual pasti akan ada pembelinya, yakni investor asing maupun lembaga keuangan asing, namun sekarang setelah krisis ekonomi global, situasi berbeda: investor asing lembaga keuangan asing negara mereka sendirian mereka collapse ataupun merger satu sama lain, antara lain lehman brothers bersama lembaga keuangannya, general motor, chrysler, bahwa dengan demikian kalimat terakhir dan yang tidak jelas dan tidak mencerminkan nilai nilai keadilan dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana diuraikan atas, jelas akcapableketentuan batasan atas mencantumkan: secara jelas dalam tahapan mana batasan tersebut diperlakukan, apakah hanya sebatas pengurusan bundel saja dan tidak termasuk penjualan asset bundel, karena untuk terakhir ini tidak gampang direalisasikan: juga untuk berapa lama larangan tersebut berlaku, bagaimana tolak ukur untuk mengetahui kurator sudah tidak menangani lagi lebih dari (tiga) perkara? sebaliknya dengan konstruksi yang dibangun oleh batasan tertentu, justru telah membuat hak seorang warga negara menjadi melanggar, karena sesuatu dan lain sudah menangani lebih dari (tiga) perkara, tidak dapat dipilih lagi menjadi kurator, sedangkan yang bersangkutan telah dipercaya reputasi dan nama baiknya selama menjalankan tugas kurator: bahwa profesi kurator sama dengan profesi sebagaimana para pemohon uraikan atas, dimana kurator, advokat, akuntan, appraisal, dokter adalah profesi yang hubungan dengan klien berdasarkan trus?', semakin trust profesi tersebut semakin dicari oleh pemakai jasa, cacat atau tidak dipercaya seseorang yang menjalankan profesi tersebut berakibat tidak akan dipakai jasa mereka oleh pemakan jasa. sini berlaku hukum ekonomi, pasar pemakai jasa konsumen yang menentukan, bukan undang undang yang menentukan apalagi yang bersifat pembatasan terhadap suatu profesi, dan berdasarkan pengamatan para pemohon, singapore maupun negara australia, tidak ada pembatasan jasa kurator, demikian juga balai harta peninggalan bhp) suatu instansi pemerintah, yang juga kurator tidak mengenal pembatasan dalam menangani kasus kepailitan: bahwa dari uraian atas, maka terbukti menurut hukum hak konstitusional para pemohon yang merupakan hak asasi mendasar telah dirugikan oleh kalimat terakhir dan dimana ketentuan tersebut secara jelas jelas memuat ketentuan diskriminatif dan bertentangan dengan yang tercantum dalam uud yaitu dan berdasarkan uraian atasprimaire mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya:,n (tiga) perkara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. subsidibagai berikutyang diajukan oleh: komite olahraga nasional indonesia, dalam hal ini diwakili oleh: nama mayjen tni purn) toko suratan jabatan ketua umum komite olahraga nasional indonesia koni) pusat dan ketua formatur penyusunan pengurus koni pusat masa bakti alamat gedung direksi gelora bung karno, jalan pintu senayan, jakarta dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khususprof. dr. benny riyanto, s.h., m.h., cn., amir karyawan, s.h., riyanto, s.h., si., mohammad shalahuddin, s.h., dan eko puspitono, s.e., s.h., m.h., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tpara advokat dan konsultan hukum tersebut atas dalam menjalankan kuasanya dibantu advokat magang paralegal asisten advokat pada kantor hukum aza iha law firm, yaitu sururudin, s.h., nur syamsiah dhuha, s.h., yusmarini, s.h., roy fahmi, s.h., bayu nugroho, s.h., gugur ridho putra, s.h., dan deni aulia ahmad, s.hte olimpiade indonesia dan pihak terkait, membaca kesimpulan pemohon, presidekemudianolahraga yang jalankan secara tunggal oleh satu lembaga saja. hal ini sebagaimana termuat dalam angka yang menyatakanrisalah rapat pembahasan skn terungkap bahwa pemerintah memang menghendaki pengelolaan keolahragaan nasional yang dijalankan oleh sebuah lembaga yang tunggal. hal ini sebagaimana dikemukakan oleh prof gani mewakili pemerintah dalam halaman menyatakan: pemerintah menempatkan koni sebagai partner dan mitra pemerintah, tetapi fungsinya terbatas karena pengelolaan tunggal untuk olahraga secara nasional sudah disetujui dan disepakati bersama, dikelola atau dikoordinasi oleh menteri tidak boleh pihak lain. khusus untuk olahraga prestasi, pemerintah memberikan kesempatan kepada koni sebagai mitra pemerintah dalam membantu proses pembuatan kebijakan nasional. bahwa risalah rapat pembahasan skn juga terungkap bahwa pihak pemerintah memahami bahwa frasa kata "komite olahraga" tersebut akan memunculkan kondisi multi lembaga dimana akan terdapat lebih dari satu lembaga koni sehingga kebutuhan untuk menetapkan posisi yuridis koni menjadi urgent. sebagaimana dikatakan pemerintah lewat keterangannya pada halaman menyatakan: bahwa makna rumusan huruf kecil ini bisa bermakna banyak, tidak hanya satu koni nantinya. apakah koni pusat, koni daerah atau koni lain, koni itu akan banyak karena huruf kecil. untuk itulah posisi yuridisnya perlu ditetapkan sini undang undang ini membentuk koni. bahwa kebutuhan akan tafsir yang benar atas frasa kata "komite olahraga" pada tersebut atas terlihat jelas dari pendapat ketua rapat pembahasan ruu tentang sistem keolahragaan nasional, ir. heri akhmad pada halaman yang menyatakan koni posisinya unik, dia organisasi a go non pemerintah) tetapi ditetapkan dengan dengan keppres. kemudian menggunakan apbn dan harus diperiksa bpk, ketua umumnya dipilih oleh mereka sendiri. jadi memang uni tingkat internasional namun juga memperkenalkan cabang olahraga asli indonesia kepada dunia internasional sebagai contohnya pencak silat dan tarung derajat. koi memberikan sumbangan pemikiran untuk kejayaan olahraga nasional melalui forum olahraga internasional. indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia dan telah secara tegas mengakui serta menerima piagam olimpiade bersamaan dengan didirikannya koi yang telah diakui oleh ioc dan koi berkewajiban untuk mempromosikan nilai dan prinsip dasar olympics dan gerakan olimpiade, baik secara internasional dan nasional indonesia. sejalan dengan itu, dengan memperhatikan piagam olimpiade telah diatur secara jelas dalam sistem keolahragaan nasional mengenai hak dan kewajiban koi dalam sistem keolahragaan nasional indonesiaemopenyelenggara pebahwa permohonan pemohon puu nomor terhadap sistem keolahragaan nasional bertentangan dengan piagam olimpiade, dimana pemohon puu nomor mempunyai maksud untuk menghilangkan keberadaan lembaga serta kemandirian koi karena koi adalah lembaga hoc atau tidak permanen serta sejajar dengan pemohon puu nomor dan hanya pelaksana saja sehingga tidak memiliki kewenangan dan oleh karena itu pemohon puu nomor meminta untuk menyatakan koi adalah lembaga hoc yang merupakan bagian dari pemohon puu nomor atau setidak tidaknya menyatakan bahwa koi dibentuk oleh koni. bahwa dalil permohonan pemohon puu nomor atas bertentangan dan melanggar piagam olimpiade sebagai berikut:uncil asia oca) dan south east asian games federation seagkoi sebagai noc harus menjaga otonominya dan menentang segala tekanan apapun termasuk tidak terbatas pada politik, hukum, agama atau ekonomi yang dapat membuat koi tidak mematuhi piagam olimpiade. bahwa ioc mempunyai kewenangan untuk dapat mengambil keputusan yang layak untuk melindungi gerakan olimpiade negara suatu noc, termasuk penundaan atau penarikan pengakuan dari noc itu, apabila konstitusi, undang undang atau peraturan lain yang berlaku negara itu, atau setiap tindakan oleh instansi pemerintah atau badan lainnya mengakibatkan kegiatan noc atau penyusunan atau pelaksanaan kegiatan dari noc itu menjadi terhambat. permohonan pemohon puu nomor tersebut diatas yang menghalangi otonomi dan kemandirian koi serta memberikan tekanan politik dan hukum sehingga mempunyai dampak yang berbahaya bagi kelangsungan cabang olahraga nasional pada multi event internasional karena pelanggaran terhadap piagam olimpiade dapat menyebabkan indonesia tidak dapat ikut serta dalam multi event internasional ataupun membuat negara lain tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan olahraga internasional yang diadakan untuk pelanggaran terhadap piagam olimpiade telah dialami oleh beberapa negara sehingga negara tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan olahraga multi event internasional antara lain, argentina karena konstitusi argentina mengatur bahwa wakil presiden argentina adalah ketua umum persatuan sepakbola argentina, india karena pengurus indian olympic committee terjerat kasus korupsi dan tetap menjabat, kuwait karena menerbitkan undang undang yang mengijinkan pemerintah untuk mempengaruhi atau mengatur pemilihan organisasi olahraga. berdasarkan uraian atas, maka jelaslah terbukti bahwa frasa kata "dilaksanakan dalam sistem keolahragaan nasional tidak memiliki tafsir yang tidak pasti sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan pemohon puu nomor tidak mengalami kerugian konstitusional sehingga tidak bertentangan dengan dan uud frasa kata "komite olahraga" dalam dan bersifat multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan 28d dan uud, sehingga undang undang sistem keolahragaan nasional bertujuan(huruf bagian menimbang konsiderans) undang undang sistem keolahragaan nasional): bahwambangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial' dengan dibagi bagi menjadi (tiga) kategori olahraga, yaitu: angka angkangka bahwa dalil pemohon puu nomor menyatakan bahwa frasa kata komite olahraga"karena bisa berarti pemohon puu nomor dan bisa juga lebih dari satu lembaga dan pengelolaan olahraga seharusnyyaitu pemohon puu nomor bahwa dalil pemohon puu nomor atas adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena: dalam penjelasan sistem keolahragaan nasional dijelaskan bahwa sebelum diundangkannya sistem keolahragaan nasional, bidang keolahragaan hanya diatur oleh peraturan perundang undangan bawah undang undang bersifat parsial atau belum mengatur semua aspek keolahragaan nasionaluruh, dan belum mencerminkan tatanan hukum yang tertib bidang keolahragaan. bahwa dalil pemohon puu nomor mengenai pengelolaan olahragadalah tidak tepat dan keliru karena sebagaimana dijelaskan dalam sistem keolahragaan nasionalmbusesuaipengelolaan dari sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jawab menteri dan sebagaimana diamanatkan dalam sistem keolahragaan nasional. kemudian dalam dinyatakan bahwacabang olahragirikan cabang cabangnya provinsi dan kabupaten kota. lebih lanjut pada diatur bahwa induk organisasi cabang olahraga atas dapatdengan peraturan perundang undangan. berdasarkan uraian di.bahwa organisasi atau kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional, haruslah terdapat sinergi antarsubsistem guna mencapai tujuan keolahragaan nasionfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. pembatasan kepada lembaga tunggal sebaliknya justru akan melanggar dan uudsistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang hberdasarkan uraian atas maka jelas terdapat lebih dari satu lembaga dalam pengelolaan keolahragaan dimana terdapat komite olahraga nasional yang berkaitan dengan pengembangan olahraga prestasi, rekreasi dan pendidikan. selain itu terdapat koi yang diamanatkan oleh undang undang sistem keolahragaan nasional dengan memperhatikan piagam olimpiade untuk keikutsertaan indonesia dalam pekan olahraga internasional. tujuan akhir tentunya adalahamatir, nasional, regional dan internasional sebagaimana diatur dalam undang undang. berdasarkan uraian atas, maka jelaslah terbukti bahwa frasa kata "komite olahraga dalam dan undang undang sistem keolahragaan nasional tidak bersifat multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak bertentangan dengan dan uud frasa kalimat "tidak terikat dengan kegiatan jabatan dalam struktural dan jabatan publik" bertentangan dengan uud pemohon puu nomor mendalilkan bahwa frasa kalimat "tidak terikat dengan kegiatan jabatan dalam struktural dan jabatan public dalam undang undangnya masing masing sehingga bertentangan dengan uud dalam penjelasan undang undang sistem keolahragaan nasional, bahwa hal hal yang diatur dalam undang unddang undang sistem keolahragaan nasional sebelumnya telah diajukan uji materi dengan yang register dengan nomor perkara puu v dan majelis hakim mahkamah konstitusi telah memberikan putusan dan mempertimbangkan sebagai berikut: mengkoordinasikan induk organisasi.koordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasionalcan." berdasarkan uraian atas, maka jelaslah terbukti bahwa frasa kalimat "tidak terikat dengan kegiatan jabatan dalam struktural dan jabatan publikkali lagi bahwa suatu ciri dan reformasi itu adalah pemberdayaan masyarakat. bagaimana peran pemerintah tidak dominan dan memberikan peranan kepada masyarakat itulah makna daripada demokratisasi itu, jadi mengurangi kerja pemerintah dan memberikan kepada masyarakat. bahwa mahkamah konsitusi bahkan dalam putusannya bernomor puu pada tanggal februari dalam pertimbangannya poin secara tegas mengakui bahwa yang dimaksud dengan frasa kata "komite olahraga nasional" dalam adalah koni, yakni, bahwa secara historis dan praktis, pemohon meyakini bahwa lembaga tunggal yang diisyaratkan oleh angka skn tersebut tiada lain dan tiada bukan adalah koni pemohon). hal ini bisa dibuktikan dari dua hal yakni: peraturan peraturan tentang koni yang pernah berlaku dulu hingga sekarang (bukti catatan tinta emas kiprah pemohon dari awal pembentukan hingga hari ini, (bukti bahwa berdasarkan pemaparan atas, melalui penalaran yang wajar dapatlah dipastikan semua potensi kerugian konstitusional pemohon akibat berlakunya frasa kata "komite olahraga" yang bersifat multi tafsir pada dan akan terjadi. sebaliknya dengan logika yang sama dapatlah dipastikan pula kerugian tersebut akan "hilang" jika mahkamah meluruskan tafsir konstitusional yang benar atas frasa kata "komite olahraga" dalam tersebut atas dengan memutus sebagai berikut: pertama, menyatakan bahwa frasa kata "komite olahraga" dalam dan bersifat multi tafsir sehingga menimbulkan ketidak pastikundang undang sistem keolahragaan nasional tidak bertentangan dengan uud iv. petit berdasarkan uraian uraian atas, pemohon koi memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pemohon koi sebagai pihak terkait dan permohonan perkara uji materi dan undang undangdengan putusan sebagai berikut: menerima seluruh permohonan pemohon koi sebagai pihak terkait. menerima permohonan pemohon koi untuk seluruhnya terhadapolak seluruhyatakan materi muatan dan undang undang republik indonesiaselain itu, ketua umum komite olimpiade indonesia koi)sejak tahun international olympic committee ioc) maupun olympicouncil asia oca) hanya mengakui koi. pada saat menjadi koni dan koi menjadi satu koni dan koi selalu memakai kop surat koi dan simbol koi yang dalam directory dari perwakilan federasi dunia tersebut, pada saat menurunnya prestasi indonesia pada peringkat kelima sea games, pemerintah mengundang koi. pemerintah beranggapan menurunnya prestasi indonesia tersebut disebabkan tidak fokus menghadapi masalah: pihak terkait rita subordo) ketika menjabat ketua umum koni membangun semua kegiatan olahraga prestasi seluruh daerah provinsi. pihak terkait rita subordo) melantik pengurus koni daerah agar melakukan suatu kegiatan agar menjadi indonesia terbaik mata internasional, pada saat pihak terkait rita subordo) menjabat menjabat ketua umum koi, noc harus mengikuti charter dengan menerapkan olympic movement indonesia. menjadi atlet nasional bukan hanya prestasi, tetapi juga harus menghargai friendship, bukan hanya excellent, tetapi juga harus sportif, dan lain sebagainya, dan juga harus menerapkan environment, menjaga kesehatan dan olahraga sebagai way life: samping itu, pihak terkait juga harus mengikuti berbagai sidang atau kegiatan internasional, yang dalamnya ada misi pemerintah untuk mengambil semua kegiatan internasional yang mampu untuk dihadirkan tanah air. pada tahun pihak terkait rita subordo) terpilih sebagai ketua koi tidak saja mengikuti sea games, tetapi juga tingkat asian games dengan adanya asian beach games yang pertama bali dan syukur alhamdulillah, islamic games, sea games, semua tingkat internasional kami dukung, dan anggota pacu untuk duduk dalam board executive international federation. hal ini dilakukan untuk mempermudah kemajuan olahraga tanah air karena mereka akan mengambil posisi posisi yang menentukan untuk kepentingan nasional bangsa indonesia, indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah asian games tahun sekalipun terdapat keterbatasan yang diberikan oleh pemerintah kepada atlet, namun mereka survive, dan siap menjunjung tinggi nama bangsa dan negara, beberapa kali koi mengundang ketua dan pengurus koni untuk mengadakan rapat, namun ketua umum koni tidak pernah hadir. saksi depan menpora mengatakan, kita harus duduk bersama demi kejayaan olahraga dan nasatlet kita, pak, itu yang terpenting . oleh karena itu koi mengambil inisiatif mengundang koni. koi tetap berusaha untuk bermusyawarah supaya nama indonesia tidak terganggu kancah internasional. dalam olympic charter dengan tegas dinyatakan national olympic committee tidak dapat bawah institusi lain, karena harus mandiri, langsung berada bawah pemerintah yang eksistensinya seperti yang tertera sekarang, pada tahun komite olimpiade indonesia koi) menjadi anggota ioc yang pada saat ini diterima oleh otto mayer, director general ioc. itu yang menjadi landasan noc indonesia adalah koi. pada saat lahirnya koni tahun masih menjadi satu dengan koi, sehingga dunia masih menggunakan lambang koi. anggota ioc salah satunya indonesia dan ioc menggunakan lambang ring lima ioc yang boleh dipakai oleh anggotanya (koi). ioc anggotanya bukan hanya individu, tetapi juga international federation dan noc yang berjumlah anggota, koi beberapa kali mendapat sanksi dari ioc, misalnya pada saat asian games incheon korea selatan) semua pakaian atlet indonesia dicabut karena koi memakai five ring lambangnya koni. dengan adanya undang undang skn, koi ingin bersama sama dengan koni untuk mewujudkan indonesia dapat bersama sama. fungsi tugasnya sudah jelas dan tidak diragukan. silakan apabila para anggota menginginkan menjadi satu, ide musyawarah sangat berarti bagi koi karena anggota koi sama dengan anggota koni, namun undang undang skn) harus dihormati dan koi berusaha tidak melanggar undang undang sampai ada ketentuan (peraturan) lebih lanjut dari pemerintah: pihak terkait rita subordo) pernah menjadi ketua koni dan juga menjadi ketua koi, serta sebelumnya pernah menjadi sekjen koni dan juga menjadi sekjen koi. pihak terkait juara umum sea games, asian beach games dan islamic solidarity games. pada asian games akan diwujudkan indonesia paling tidak besar atau besar. pihak terkait rita subordo) setuju musyawarah harus dikedepankan, demi mengangkat harkat martabat bangsa kancah internasional maupun tingkat nasional untuk bersama sama dan dapat melaksanakan tugasbukti pt 18a sebagai berikut: bukti pt fotokopi undang undang dasar republik indonesia tahun bukti pt 2a fotokopi undang undang nomor tahun tentang bukti pt 2b sistem keolahragaan nasional bukti pt 2c bukti pt 3a fotokopi surat presiden ioc kepada koi tertanggal maret yang ditandatangani oleh otto mayer bukti pt 3b fotokopi terjemahan bersumpah surat presiden ioc kepada koi tertanggal maret yang ditandatangani oleh otto mayer bukti pt 4alympic council asia oca ) bukti pt 4b fotokopi terjemahan bersumpah0c dan husain al musalallam selaku director general technical director olympic council asia ("( oca ) bukti pt 5a fotokopi surat ioc relations with the noc department ref.5b fotokopi terjemahan bersumpah surat ioc relath the noc department ref. nomor6a fotokopi6b fotokopi terjemahan bersumpah7a fotokopi7b fotokopi terjemahan bersumpah8a fotokopi surat koi ref. no: koi lng i1bukti pt 8b fotokopi terjemahan bersumpah surat koi ref. nomor koi lng9a fotokopi surat koi nomor ref.: koi lng !9b fotokopi terjemahan bersumpah surat koi nomor ref.: koi lng i1110a fotokopi surat.bukti pt 10b fotokopi terjemahan bersumpah suratioc bukti pt 11a fotokopi1b fotokopi terjemahan bersumpah2a fotokopiioc bukti pt 12b fotokopi terjemahan bersumpah13a fotokopi surat ioc legal affairs department kepada ketua umum koni tertanggal april bukti pt 13b fotokopi terjemahan bersumpah surat ioc legal affairs department kepada ketua umum koni tertanggal april bukti pt 14a fotokopi surat pengurus besar muaythai indonesia nomor a umm pmii v kepada ketua umum koi tertanggal mei yang ditandatangani oleh drs. made bangku pastikan, selaku ketua umum pengurus besar muaythai indonesia bukti pt 14b fotokopi surat komite olimpiade indonesia nomor kowummiv kepada muaythai indonesia, petanque indonesia, hockey indonesia, vovinam, equestrian federation indonesia, pondasi, ketua salak prima tertanggal juni yang ditandatangani oleh ini hasan selaku wakil sekretaris jenderal koi bukti pt 14c fotokopi surat equestrian federation indonesia efi ) nomor ef1 x kepada ketua umum koi tertanggal oktober yang ditandatangani oleh irvan gading selaku ketua umum efi bukti pt 14d anggaran dasar anggaran rumah tangga koi mengenai jumlah dan nama anggota koi bukti pt fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bukti pt fotokopi olympic charter code ethics bukti pt fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional terhadap uud bukti pt 18a surat director general ocabukti pt 18a terjemahan bersumpah surat director general menimbang bahwa pemohon, presideoktober untuk kesimpulan pemohon dan pihak terkait, serta tanggal oktober untuk kesimpulan presidenbeberapa frasaknsk sebagai berikut: pemohon adalah badan hukum publik yang bersifat non pemerintahkeppres dan skn (vide bukti dan buktiibuktikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pemohon yang terakhir disahkan tahun beserta kegiatan kegiatan bidang olahraga yang telah dijalankan pemohon (vide bukti dan bukti cc. semenjak berdirinya pemohon koni) hingga saat ini, organisahingga bertentangan dengan dan uud kedua, menyatakan bahwa bahwa frasa kata "komite olahraga" dalam dan adalah tetap konstitusional (conditional constitutional) sepanjang dimaknai sebagai komite olahraga nasional indonesia". undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional28d uud bahwa pemohon mengetahui dan sangat paham skn ini telah pernah diujikan mahkamah konstitusi dan telah diputus melalui putusan nomor puu v pada tanggal februari dalam amar putusannya mahkamah menolak pengujian atas skn, dan tetap menyatakan adalah konstitusional dan demikian tetap berlaku. bahwa pada bagian awal ini pemohon akan menjelaskan bahwa pengujian ulang yang dilakukan oleh pemohon tidak lah memenuhi kriteria bis idem sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang perubahan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. pengujian sebagaimana telah diputus lewat putusan nomor puu diujikan pemohon sebelumnya dengan batu uji dan uud sedangkan pengujian ulang yang dilakukan oleh pemohon saat ini menggunakan batu uji bahwa sumber larangan atas pejabat struktural dan pejabat publik untuk menjadi pengurus komite olahraga bersumber dari angka skn yang memberikan definisi mengenai masyarakat dalam skn sebagai berikuthwa pengecualian pejabat struktural dan publik dari kesempatan untuk mengurus bidang keolahragaan diperkuat dalam skn yang menyatakan bahwa: pengurus komite olahraga nasional,vide bukti pemohon beranggapkn sebab guo telah menghambat pemohon untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya melakukan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan bidang keolahragaan yang menjadi mitra pemerintah. apabila tersebut dibatalkan oleh mahkamah, maka menurut penalaran yang wajar kerugian konstitusional yang diderita oleh pemohon dipastikan tidak akan terjadi,kualifikasi pemohon adalah sebagai badan hukum publik non pemerintah yang diatur dalam keppres dan dijabarkan lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ad art) komite olahraga nasional indonesia koni). setelah berlakunya skn ad art koni tersebut ditetapkan kembali menjadi ad art koni yang diputuskan berdasarkan musyawarah olahraga nasional luar biasa koni tahun nomor musornaslub tentang pengesahan rancangan, tanggal maret setelah berlakunya skn, pemohon tidak dapat maksimal melaksanakan kewenangan konstitusionalnya untuk melakukan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan bidang keolahragaan. dengan demikian, menurut mahkamah teskn. kerugian konstitusional pemohon tersebut bersifat aktual dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kembali dan dengan dikabulkannya permohonan pemohonfrasa yang diatur dalam dan dan skn yang masing masing,:menurut pemohon frasa "komite olahraga" dalam dan dan dan dan skn, frasa dilaksanakan dalam skn bertentangan dengsertadengan alasan sebagai berikut: menurut pemohon frasa "komite olahraga" dalam dan dan dan dan skn menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengandung banyak arti (multitafsir) yang dapat dimaknai koni atau bukan koni dan dapat pula diartikan lebih dari satu lembaga. oleh karena itu, menurut pemohon frasa komite olahraga dalam undang undang guo bertentangan dengan dan uud sepanjang tidak dimaknai sebagai komite olahraga nasional indonesia : menurut pemohon skn pernah dimohonkan dan diputus dalam putusan nomor puu v bertanggal februari sekalipun skn pernah dimohonkan dan diputus oleh mahkamah, namun permohonan pemohon guo tidak bis idem karena berbeda dasar pengujiannya yaitu permohonan terdahulu menggunakan dasar pengujian dan uud sedangkan permohonan pemohon guo menggunakan dasar pengujian uud menurut pemohon, sumber larangan atas pejabat struktural dan pejabat publik untuk menjadi pengurus komite olahraga dari angka skn yang . pengecualian pejabat publik untuk berkiprah mengembangkan bidang keolahragaan tidak relevan lagi sebab kekhawatiran abuse power hanyapengelolaan fungsional olahraga dijalankan secara mandiri dan independen dari pengaruh kekuasaan manapun. setiap warga negara, baik yang berstatus sipil, maupun pemangku jabatan,sebagaimana dijamin dalam uud menurut pemohon berlakunya skn tidak menimbulkan masalah karena telah ada pemisahan kewenangan antara kokoi sehingga seolah olah tidak akan terjadi persinggungan ataupun konflik kewenangan antara keduanya, namun fakta implikasi frasa dilaksanakan tersebut dapat ditafsirkan lebih luas dari sekadar kata dilaksanakan , yakni koi mempunyai kewenangan untuk melakukan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan keikutsertaan indonesia pekan olahraga internasional sebagaimana diatur dalam huruf padahal kewenangan tersebut merupakan kewenangan konstitusional pemohon koni). menurut pemohon, frasa kata "dilaksanakan" dalam skn mengandung arti koi hanya bertugas sebagai panitia pelaksana (ad hoc committee) dan kelembagaan koi hanya bersifat sementara, namun faktanya frasa dilaksanakan tersebut dijadikan dasar legitimasi oleh koi untuk melakukan ti'adakan yang melampaui kewenangannya, yaitu,: ii) berperan sebagai perencana dengan melakukan tindakan pencopotan dan penggantian tim atle, dan melakukan pengukuhan para pengurus induk. oleh karenanya pemohon memohon kepada mahkamah supaya frasa dilaksanakan dinyatakan bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai "dilaksanakan sich dan menetapkan komite olimpiadeimpiade indonesia koi) dibentuk oleh koni"ahli yakni prof. dr. haruki, ma., prof. a.s. jayabaya, dan dr. th. andai yurikosari, s.h., mh., dan (tiga) orang saksi yakni tiondpr dalam persidangan tanggal april memberikan keterangan lisan dan menyampaikan keterangan tertulidan dan dan dan skn yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon, baik pada tingkat pusat maupun daerah. induk cabang olahraga dimaksud kemudian membentuk suatu komite olahraga, yaitu,, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota. ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam dan dan skn yang pada pokoknya menegaskan, komite olahraga komite olahraga tersebut secara jelas ditentukan tugasnya, yaitu: komite olahraga nasional (vide skj, komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten kot (vide skn): berdasarkan ketentuan atas, dpr berpendapat bahwa dan skn tidak menimbulkan multitafsir, yaitu yang dimaksud dengan "dalam skn maka pemohon koni) merupakan komite olahraga sebagaimana dimaksud dalam skn: alasan yang mendasari perumusan norma skn yang mengatur pengurus komite olahraga bukan dari pejabat publik dan pejabat struktural dapat dilihat dalam risalah pembahasan ruu skn yang disampaikan oleh ketua rapat prof. dr. anwar arifin pada hari kamis, tanggal agustus yang menyatakan: ". yang boleh menjadi pengurus koni dan menjadi pengurus induk olahselain itu, skn pernah dimohonkan pengujian dan diputus dalam putusan nomor puu v bertanggal februari yang dalam pertimbangan hukum pada pokoknya menegaskanpresidenfrasa "komite olahraga" dengan penulisan menggunakan huruf kecilketentuan tersebut,,dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan "komite olahraga nasional" dalam dan undang undang guo memiliki makna multitafsir sangat tidak beralasan,negara kesatuan republik indonesia diatur dalam keppres nomor tahun dengan adanya skn maka koni sudah harus menyesuaikan organisasinya sesuai dengan ketentuan atas. penyesuaian tersebut sejalan dengan asas peraturan perundang undangan ataupun hierarki peraturan perundang undangan yang menegaskan peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah . dengan demiki: berdasarkan hal tersebut, menurut presiden frasa "komite olahraga" dalam dan tidak bertentangan dengan uud adapun dalil pemohon mengenai pelarangan jabatan struktural dan publik dalam skn, presiden berpendapat bahwa pemohon tidak dibatasi ataupun: menurut presidenselain itu, skn pernah dimohonkan dan diputus dalam putusan nomor puu v bertanggal februari sehingga permohonan pemohon guo adalah bis idem, menurut presiden, dalil pemohon yang menyatakan frasa "dilaksanakan" yang tercantum dalam skn memiliki tafsir yang tidak pasti karena ditafsirkan menyimpang oleh koi yang turut serta melakukan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena dengan lahirnya skn beserta peraturan pelaksanaannya (pp dan telahjelas dan tegas mengenai tugas dan kewenangan komite olahraga nasional kon), serta tugas dan kewajiban komite olimpiade indonesia koi), selain itu, presiden dalam persidangan tanggal september mengajukan (satu) orang ahli bernama prof. drs. toho cholil mutakhir, ma., ph. d., yang memberikan keterangan lisan dan tertulis yang keterangannya selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara: menimbang bahwa pihak terkait, komite olimpiade indonesia koi)sebagai berikut: komite olimpiade indonesia koi) berdiri sejak tahun solo jawa tengah. koi didirikan berdasarkan dan sesuai dengan piagam olimpiade olympic charter) dan peraturan perundang undangan yang berlaku indonesia, pada tanggal maret koi diakui oleh international olympic committee ioc). koi merupakanolympic council asia oca) dan south east asian games federation seag). koi menjadi bagiandengan demikian, dalil pemohon mengenai keberadaan koi bersifat hoc atau tidak permanen merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan merupakangerakan olimpiade merupbahwa pemohon meyakini policy (kebijakan) yang diterapkan pembuat undang undang dalam ini masih mengandung semangat konstitusionalisme yang lalu. faktanya amandemen konstitusi yang kita alami tidak hanya merubah pola hubungan antar lembaga negara menjadi koordinatif dan saling check and balances, tetapi juga hubungan masyarakat sipil dan pemerintah dimana para pejabat struktural dan publik menjadi representasi pemangku jabatan sebagaimana berikut ini: pertama, pemilihan langsung menguatkan legitimasi bahwa pemerintah tidak lain adalah bagian dari masyarakat sipil itu sendiri yang pada saat yang sama diserahi amanah berupa jabatan. proses pemilihan langsung (direct election) semakin menguatkan bahwa pemerintahan demokrasi yang dibentuk negeri ini memang lah seperti perkataan abraham lincoln yang termasyhur yakni bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, lantaran memang antara sipil dan pemerintah berasal dari sumber yang sama. kedua, kedudukan masyarakat sipil dengan pemerintah dalam bidang hukum dan pemerintahan tidak lagi subordinasi seperti dulu, melainkan telah berubah menjadi koordinatif, mirip kondisi hubungan check and balances yang berlaku antara lembaga lembaga negara yang ada pasca perubahan uud pemohon meyakini bahwa kata "rakyat" yang tercantum dalam bunyi uud yang berbunyi: "kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar", adalah merujuk kepada konsepsi rakyat yang padu antara rakyat sipil non pemerintah dan rakyat pemerintah para pemangku jabatan. antara keduanya tidak ada lagi hubungan yang saling membawahi satu sama lain. rakyat tidak lagi lebih tinggi dari pemerintah, begitupun sebaliknya, yang tertinggi dalam sebuah demokrasi hukum adalah hukum (konstitusi) itu sendiri. itulah esensi kehidupan berkonstitusi yang sekarang sedang kita jalani saat ini. ketiga, sebagai bukti bahwa masyarakat sipil dan pemerintah berkedudukan sama, maka baik masyarakat sipil dan pemerintah, keduanya sama sama memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh uud keduatindakan yang ditentukan, diatur universal dan tetap, yang dilaksanakan bawah pengawasan tertinggi ioc, atas semua individu dan lembaga ymerupakan dan menjadi bagiansional, continental,sesuai piagam olimpiade, koi mempunyai tugas: menjadi penyelenggara:nya yang berafiliasi kepada ioc, oca dan seag: cc. mempersiapkan dan menyelenggarakan olympic day atau olympic week setiap tahun, dengan tujuan untuk mempromosikan gerakan olimpiade, di: berdasarkan uraian atas, maka jelas dan: terhadap dalil pemohon mengenai pengelolaan olahraga diunggal oleh satu lembaga saja sebagaimana disyaratkan oleh skn adalah tidak tepat dan keliru karena sebagaimana dijelaskan dalam sknmakaberdasarkan uraian di. undang undang:terhadap permohonan mengenai frasa tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik dalam skn pernah dimohonkan pengujian dan diputus oleh mahkamah dalam, permohonan pemohon guo tidak bertentangan dengan uud pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pemohon, mahkamah terlebih dahulu akan mengemukakan hal hal sebagai berikut: pembentukan organisasi keolahragaan indonesia dimulai sekitar tahun dengan nama persatuan olahraga republik indonesia pori) sebagai badan olahraga yang menangani masalah keolahragaan yang bersifat nasional dan komite olimpiade republik indonesia kori) sebagai badan yang menangani masalah keolahragaan internasional olimpiade): pada tahun persatuan olahraga republik indonesia pori) diubah menjadi persatuan olahraga indonesia pori) dan kori diubah menjadi komite olimpiade indonesia koi). pada kongres pori dan koi tahun yang juga bertepatan dengan pelaksanaan pekan olahraga nasional pon) jakarta terjadi kesepakatan untuk melebur pori dalam koi. selanjutnya pada tahun koi diterima sebagai anggota international olympic committee ioc): pada tahun pemerintah membentuk dewan olahraga republik indonesia dori) dan semua organisasi olahraga, termasuk koi melebur dalam dori. pada tahun presiden soekarno menerbitkan keputusan presiden nomor dan tahun mengenai pembentukan koni sebagai pengganti dori, namun koni tidak berfungsi karena tidak didukung oleh induk organisasi olahraga. selanjutnya untuk mengukuhkan keberadaan koni, pemerintah menerbitkan keputusan presiden masing masing nomor tahun keputusan presiden nomor tahun dan keputusan presiden nomor tahun tentang komite olahraga nasional indonesia. berdasarkan beberapa keputusan presiden tersebut, koni mendapat tugas sebagai berikut: keputusan presiden nomor tahun membina gerakan olahraga indonesia menurut kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan membantu pemerintah dalam perencanaan kebijaksanaan umum bidang olahrresiden nomor tahun organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan. keputusan presiden nomor tahunkeberadaan koni menurut keputusan presiden tersebut diposisikan sebagai wadah tunggal organisasi keolahragaan karena dalam keppres tersebut sama sekali tidak disebut organisasi olahraga yang lain, namun hanya komite olahraga nasional indonesia dengan tugas sebagaimana telah diuraikan atas, uraian singkat mengenai gambaran umum pembangunan sistem keolahragaan nasional dalam skn. gambaran umum skn tersebut diperlukan agar dapat membedakan sistem keolahragaan nasional antara keppres dan skn, sehingga dapat disimpulkan mengenai beberapa hal: dalam skn ada tiga pihak yang terlibat dalam pembangunan sistem keolahragaan nasional, yaitu pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat, pemerintah (pusat), pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dengan dibantu oleh komite olahragdaan komite olahraga nasional hanya bersifat membantu pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah dalam rangka untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional, yakni, induk organisasi cabang olahraga tingkat pusat dan tingkat daerah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, induk organisasi cabang olahraga bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional: induk organisasi cabang olahraga dapat membentuk lebih dari satu komite olahraga nasional, skn membagi dua komite, yakni komite olahraga nasional yang masih bersifat umum (belum menentukan nama) dan komite olimpiade indonesia yang sudah menunjuk nama, skn telah membagi membedakan tugas dan kewenangan dari dua komite tersebut dengan tegas: komite olahraga nasional terdiri dari komite olahraga nasional pusat, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten kota, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga nasional dengan memberikan tugas kepada komite olahraga nasional: komite olimpiade indonesia menyelenggarakan pekan olahraga internasional: pada prinsipnya pelaksanaan pekan olahraga tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh komite komite olahraga tersebut sesuai kewenangan dan tingkatannya masing masing. i3. menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan pemohon, keterangan presiden, keterangan dpr, keterangan pihak terkait, keterangan saksi dan ahli pemohon, keterangan ahli presiden, bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon dan pihak terkait, kesimpulan pemohon, presiden, dan pihak terkaiterhadap dalil pemohon mengenai frasa "komite olahraga" dalam dan dan dan dan skn yang dianggap oleh pemohon bertentangan dengan dan uud menurut mahkamah semangat pembentukan komite olahraga yang diatur dalam beberapa keputusan presiden sebagaimana tersebut atas sangat berbeda dengan semangat pembentukan komite olahraga yang tercantum dalam skn. komite olahraga yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden sangat tegas menyebut komite olahraga tersebut, yakni dengan nama komite olahraga nasional indonesia (yang ditulis dengan huruf besar) sebagai nama diri institusi, sedangkan skn terkait dengan nama komite olahraga membedakan dua hal, yaitu pertama menyebut dengan tegas nama komite olahraga dengan huruf besar, dan kedua tidak menyebut dengan tegas nama komite olahraga tersebut. penyebutan nama komite olahraga dengan tegas diatur dalam skn yang menyatakan: . dst: . adapun penyebutan nama komite yang tidak tegas diatur dalam skn yang menyata . menurut mahkamah, pembentuk undang undang sengaja menyebutkan dengan tegas komite olimpiade indonesia koi) dalam skn karena nama komite olimpiade indonesia tersebut merupakan nama yang sudah baku dan diakui oleh international olympic committee ioc). pembentuk undang undang tidak menyebut dengan tegas nama komite olahraga nasional dimaksudkan unterikan kebebasan kepada induk organisasi cabang olahraga untuk memberikan nama sendiri komite olahraga nasional yang dibentuknya tersebut: dalam memahami skn tidak dapat dipisahkan dengan skn yang apabila dibaca satu nafas, masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga. induk organisasi cabang olahraga tersebut dapat mendirikan cabang cabangnya provinsi dan kabupaten kota. induk organisasi cabang olahraga tersebut membentuk suatu komite olahraga nasional. penggunaan kata suatu dalam skn mengandung makna yang bersifat umum (general) dan tidak ditentukan jumlahnya. penggunaan kata suatu dalam undang undang sudah lazim digunakan dalam uud yaitu menyatakan, . negara memiliki suatu bank sentral. demikian pula uud menyatakan, . pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. : menurut mahkamah frasa komite olahraga dalam skn tidak menimbulkan multitafsir karena pembentukan skn tidak dimaksudkan hanya membentuk satu organisasi keolahragaan nasional sebagai wadah tunggal dari cabang olahraga, namun skn memungkinkan adanya beberapa organisasi keolahragaan nasional yang dibentuk oleh induk cabang olahraga. hal ini sesuai dengan keterangan ahli presiden, prof. drs. toho cholil mutakhir, ma, ph. dalam persidangan tanggal september yang pada pokoknya menerangkan, undang undang skn tidak ada pembatasan organisasi tunggal karena pada hakikatnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada organisasi cabang olahraga untuk membentuk komite olahraga. undang undang skn membuka adanya beberapa komite olahraga nasional , berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah oleh karena frasa komite olahraga yang tercantum dalam skn merupakan entitas yang beragam dan bukan wadah tunggal, maka frasa komite olahraga sebagaimana yang tercantum dalam dan dan dan skn tidak dapat dimaknai komite olahraga nasional indonesia sebab komite olahraga nasional indonesia hanyalah salah satu daripadanya. namun demikian, agar tidak timbul keragu raguan dalam praktik, mahkamah memandang penting untuk menegaskan hal hal sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukummelihat perkembangan yang terjadi hingga saat ini, mahkamah perlu mempertimbangkan keberadaan komite olahraga nasional indonesia koni) setelah berlakunya skn. berdasarkan bukti mengenai keputusan musyawarah olahraga nasional luar biasa koni tahun nomor musornaslub tentang rancangan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koni, tanggal maret setelah berlakunya skn, ternyata koni telah mengadakan musornaslub dalam rangka melakukan penyesuaian organisasinya sebagaimana amanat skn. dalam musornaslub tersebut disepakati diputuskan menerima hasil kerja tim pokja. dalam penilaian mahkamah, setelah mencermati ketentuan dan koni, musornaslub dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan ad art koni. dengan demikian, setelah berlakunya skn, koni telah melakukan penyesuaian organisasinya yang telah disetujui oleh anggota koni, yang dalamnya termasuk induk organisasi cabang olahraga. pendapat mahkamah tersebut bersesuaian dengan keterangan lisan dan keterangan tertulis ahli presiden, prof. drs. toho cholil mutakhir, ma, ph. d., yang pada pokoknya menerangkan, . musornas luar biasa tanggal juli telah dilakukan dan menyepakati 'komite olahraga nasional" menjadi induk organisasi yang bernama koni yang memiliki tugas yang harus sama sebagaimana tertuang dalam skn. dengan musornaslub tanggal juli tersebut, koni berarti sudah menyesuaikan organisasinya sesuai dengan ketentuan dimaksud pada skn. dengan demikian, eksistensi koni sebagaimana tersurat dan tersirat dalam keppres tahun sudah tidak sesuai sehingga tidak dapat dipertahankan lagi". berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam sub paragraf telah terang bagi mahkamah bahwa frasa komite olahraga yang tercantum dalam dan dan dan dan skn tidak mungkin dimaknai sebagai komite olahraga nasional indonesia koni), sebagaimana didalilkan pemohon, namun lain pihak juga tidak mungkin mengabaikan apalagi meniadakan keberadaan koni yang atas kesadaran dan inisiatifnya sendiri telah melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam skn, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan padgraf atas. oleh karena itu, menurut mahkamah pemaknaan yang tepat terhadap frasa komite olahraga yang terdapat dalam dan dan dan skn tersebut adalah bahwa komite olahraga nasional indonesia koni) merupakan salah satu bagian dalamnya. dengan kata lain, frasa komite olahraga yang terdapat dalam dan dan dan skn hanya akan menjadi bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai komite olahraga nasional indonesia dan komite olahraga nasional lainnya . i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon mengenaimenurut mahkamah setelah mencermati dengan saksama uraian dalil pemohon antara polita dan petit terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan frasa yang dimohonkan pengujian dalam polita dan frasa yang dimohonkan dalam petit. pemohon dalam polita permohonan mengajukan pengujian frasa tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik dalam skn (vide permohonan halaman angka romawi halaman angka dan halaman angka namun dalam petitumnya, pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan frasa komite olahraga sic!) bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai komite olahraga nasional indonesia (vide petit nomor sampai dengan nomor oleh karenanya, menurut mahkamah permohonan pemohon terkait pengujian frasa dalam skn tidak jelas atau kabur: berkaitan dengan pertimbangan atas, menurut mahkamah seandainya pun benar good non pemohon mempermasalahkan frasa tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik dalam skn maka frasa dalam guo pernah dimohonkan pengujian dan diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu v bertanggal februari yang dalam pertimbangan hukum paragraf dan antara lain menyatakan: .officio adalah juga pengurus kon: selain itu, sekalipun permohonan pemohon guo menggunakan dasar pengujian dengan yang berbeda, yakni uudama memiliki legal standing untuk berperkara mahkamah konstitusi. konstitusi kita tidak hanya memfasilitasi masyarakat sipil untuk membela hak konstitusionalnya mahkamah konstitusi, seorang pejabat publik pun memiliki legal standing untuk berperkara mahkamah konstitusi demi membela hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dijamin oleh uud bahwa jaminan kesetaraan kesempatan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pemerintahan dijamin oleh dimana dikatakan bahwa: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. artinya bahwa baik warga negara yang berstatus sipil, maupun warga negara berstatus pemangku jabatantersebut pemohon kon|). pemohon meyakini bahwa lapangan tugas dan wewenang yang sekarang diemban pemohon adalah termasuk kedalam tugas tugas bidang pemerintahan. hal ini bahkan diperkuat olehn segi tugasnya, merupakan lembaga yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan bidang keolahragaan. bahwa berdasarkan argumen atas, pemohon secara tegas ingin mengemukakan bahwa pengecualian pejabat publik untuk berkiprah mengembangkan bidang keolahragaan tidaklah relevan lagi, mengingat kekhawatiran abuse power hanyalaholahraga secara pengelolaan fungsionalnya memang dijalankan secara mandiri dan independen dari pengaruh kekuasaan manapun: berlakunya frasa kalimat "tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik" mendatangkan kerugian konstitusional bagi pemohon dalam halubstansi ataupun alasan yang mendasari permohonan pemohon tersebut adalah sama dengan permohonan yang diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu v bertanggal februari samping itu, menurut mahkamah menduduki salah satu jabatan dalam suatu instansi merupakan bentuk persamaan kedudukan dalam pemerintahan sehingga menurut mahkamah rangkap jabatan tersebut justru melanggar hak orang lain yang tidak belum menduduki jabatan pekerjaan dalam pemerintahan sebagaimana diatur dan dijamin dalam uud berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah permohonan pemohon mengenai frasa dalam skn tidak jelas dan kabur sehingga tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang terhadap dalil pemohon mengenai frasa dilaksanakan dalam skn bertentangan dengan dan uud menurut mahkamah pemohon telah mengakui dan menyadari bahwa pemohon tidak mempermasalahkan norma yang terkandung dalam skn, namun pemohon mempermasalahkan mengenai implikasi dari frasa dilaksanakan dalam skn yang lapangan diterapkan secara berbeda dan ditafsirkan lebih luas oleh huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga yang menyatakan, koi berkewajiban untuk: . . menurut mahkamah pada prinsipnya pemohon dalam permohonan guo tidak mempermasalahkan norma frasa dalam namun pemohon mempermasalahkan mengenai yang mengatur secara berbeda dengan frasa dilaksanakan dalam skn. oleh karena permohonan pemohon bukan mengenai permohonan pengujian norma dalam skn melainkan implikasi dari penerapan norma dalam skn maka mahkamah tidak berwenang untuk menilai ataupun mengadili permohonan pemohon guo: i3. menimbang bahwa adapun terkait dalil pemohon mengenai tugas koi bersifat sementara sehingga keberadaan koi hanya bersifat hoc,nya koi dibentuk oleh koni pemohon), mahkamah akan mempertimbangkan dua hal, yaitu: bahwa terhadap dalil mengenai koi bersifat sementara dan merupakan hoc, menurut mahkamah sekalipun pekan olahraga internasional yang dilaksanakan oleh koi tersebut diselenggarakan pada waktu tertentu, namun keberadaan koi bukan merupakan organisasi olahraga yang bersifat hoc atau sementara karena pelaksanaan kegiatan olahraga internasional dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan. ketentuan demikian secara tegas dinyatakan dalam penjelasan piagam olimpiade olympic charter) yang menyatakan: olympiad period four consecutive kalender years, beginning the first january the first year and ending the thirty first year december the fourth year. olimpiade adalah suatu periode empat tahun kalender berturut turut, dimulai pada tanggal satu januari dari tahun pertama dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu desember dari tahun keempat). the olympiad are numbered consecutive from the first games the olympiad celebrated athens the olympiad will begin january olimpiade dihitung secara berurutan dari olimpiade pertama yang diselenggarakan athena pada tahun olimpiade ke xxix akan dimulai pada tanggal januari the olympic winter games are numbered the order which they are held. olimpiade musim dingin dimulai sesuai dengan urutan penyelenggaraannya). berdasarkan pertimbangan atas, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum, bahwa terhadap dalil mengenai koi dibentuk oleh koni, menurut pemohon, koni merupakan satu satunya wadah tunggal dari organisasi cabang olahraga dan tidak ada organisasi lain selain dari koni. bahkan komite olimpiade indonesia koi) pada prinsipnya adalah koni, yang membedakan hanya fungsinya saja, yakni dalam dengan nama koni dan luar dengan nama koi. dalil pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan ahli pemohon, dr. haruki m.a., yang menyimpulkan bahwa antara koni dan koi ibarat sekeping mata uang logam yang satu sisinya adalah koni dan sisi yang lain adalah kodalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat sebagaimana pertimbangan dalam paragraf bahwa menurut sejarahnya, koni dan koi adalah lembaga yang berbeda. demikian pula penempatan kedua lembaga tersebut dalam skn juga berada pada bab yang berbeda dimana komite olahraga nasional diatur dalam bab viii tentang pengelolaan keolahragaan, khususnya sedangkan keberadaan koi diatur dalam bab tentang penyelenggaraan kejuaraan olahraga, khususnya dengan demikian, menurut mahkamah, dalil pemohon bahwa koi dibentuk oleh koni adalah tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum atas, mahkamah memandang penting untuk menekankan bahwa dengan adanya beberapa komite olahraga nasional yang akan dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga hendaknya tidak menghambat pengembangan keolahragaan nasional, namun justru dengan adanya beberapa komite olahraga nasional tersebut dapat menunjang perkembangan olahraga nasional. skn telah dengan tegas membagi tugas, fungsi d. pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan olahraga nasional dan pekan olahraga internasional pemerintah dalam penyelenggaraan pekan olahraga nasional menugasi komite olahraga nasional dan dalam penyelenggaraan olahraga internasional menugaskan koi adapunnasional dan tingkat internasional dan sedangkan tugas komite olahraga nasional tercantum dalam skn, yaknioordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional. tugas koi tercantum dalam skn, yakni menyelenggarakan pekan olahraga interketentuan atas, menurut mahkamah, skn tidak ada tumpang tindih pengatur dan masing masing pihak tersebut dalam melaksanakan kewenangannya tidak berdiri sendiri sendiri, namun saling berkaitan dan saling berkoordinasi. ketentuan demikian sangat tegas dinyatakan dalam penjelasan umum skn yang menyatakan. . berdasarkan alasan tersebut dan ketentuan skn, menurut mahkamah, dalam penyelenggaraan event internasional, koi sebagai komite yang ditunjuk dan atau mewakili pemerintah indonesia harus melakukan koordinasi dan sinergi dengan pihak pihak sebagaimana tersebut atas, termasuk koordinasi dalam penyediaan atlet yang akan bertanding sebab kapasitas koi hanya sebagai penyelenggara, sedangkan terkait dengan sdm atlet harus berkoordinasi dan bersinergi dengan komite olahraga nasional dan induk organisasi cabang olahraga yang akan dipertandingkan. menurut mahkamah, koordinasi dan sinergi yang demikian hanya mungkin terjadi apabila antara komite olahraga nasional dayatukan visi, misi, dan aksi dengan semangat untuk memajukan olahraga nasional,komite olahraga yang tercantum dalam dan dan dan dan skn tidak beralasan menurut hukum. adapun permohonan pemohon selain dan selebihnya tidak jelas atau kabur untuk sebagian: perlu memberi makna dan dan dan serta skn. permohonan pemohon selain dan selebihnyamenolak permohonan pemohon untuk sebagian, mahkamah memaknai bahwaomite olahraga nasional indonesia dan komite olahraga nasional lainnya omite olahraga nasional indonesia dan komite olahraga nasional lainnya , permohonan pemohon untuk selain dan selebihnyatruktural maupun pejabat publik: bahwa pemohon memahami ide pelarangan pejabat struktural dan publik untuk menjadi pengurus komite olahraga sebagaimana tercantum dalam ini adalah untuk menghindari conflict interest yang akan mengganggu prinsip akuntabilitas. kekhawatiran akan hal ini pun tercermin dalam pertimbangannamun demikian pemohon meyakini bahwa segala mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik atas tugas tugas yang diemban telah memiliki saluran dan mekanisme pertanggung jawaban masing masing sebagai berikut: pertanggungjawaban sebagai individu telah diatur sedemikian rupa dalam bidan hukum pidana, perdata, dan administrasi. pertanggungjawaban pengelolaan keuangan lembaga yang menerima apbn apbd dijalankan oleh bpk dan bpk ri. pertanggungjawaban kehormatan profesi jabatan juga telah adamekanisme penegakkan kode etik masing masing profesi jabatan publik. dengan dasar segala warga negara bersamaan kedudukannya hadapan hukum, maka siapapun baik rakyat sipil ataukah pemangku jabatan yang telah berkomitmen untuk memegang suatu amanah bidang pemerintahan akan konsekuen pula dengan semua mekanisme pertanggungjawaban yang muncul dari tugas yang diemban tersebut. pejabat publik manapun ketika hendak menjadi pengurus koni akan diperlakukan sama dengan rakyat sipil non pemerintah yang juga berkomitmen menjadi pengurus koni. keduanya akan sama sama dimintai pertanggung jawaban sesuai saluran peraturan perundang undangan yang berlaku. dengan demikian kekhawatiran conflict interest menurut pemohon tidak memiliki alasan yang kuat. bahwa dengan demikian sudah kiranya mahkamah memutusata "dilaksanakan pada memiliki tafsir yang tidak pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan 28d (d1 skn menyebutkan bahwa:pemohon meyakini frasa kata "dilaksanakan" dalam tersebut mengandung sifat multi tafsir sehingga menimbulkan ketidak pastikan hukum atas hak konstitusional pemohon yang dilindungi dan bahwa secara tekstual, pemberlakuan tersebut tidak menimbulkan masalah karena seolah wilayah kewenangan antara koni dengan komite olimpiade indonesia koi) telah terpisah sedemikian rupa sehingga tidak mungkin akan terjadi persinggungan ataupun konflik kewenangan antara keduanya. namun faktanya implementasi frasa kata "dilaksanakan" dalam tersebut berkata lain. terbukti bisa ditafsirkan lain dan lebih luas dari sekedar kata "dilaksanakan". kondisi ketidakpastian hukum ini membawa persinggungan kewenangan secara langsung antara pemohon dengan komite olimpiade indonesia. rincian kerugian konstitusional pemohon terlampir dalam tabel berikut: nb. tabel multi tafsir frasa kata dilaksanakan" dan kerugian konstitusional dapat dibaca dalam perbaikan permohonan pemohon tanggal maret halaman sampai dengan halaman bahwa sebagaimana telah pemohon kemukakan dalam pembahasan sebelumnya, pemohon meyakini bahwa ruh pengelolaan olahraga yang dimaksud undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional mengandung semangat pengelolaan tunggal. sebagaimana angka skn menyatakan:erencana, sistematis dan terpadu itu juga tercermin dalam tujuan dari keolahragaan nasional yang juga mengandung semangat pengelola tunggal, dimana salah satu tujuan keolahragaan nasional adalah membina dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana skn menyatakanhwa frasa kata "dilaksanakan" dalam tersebut terbukti diatasi'kan menyimpang dari yang tekstual tertulis dalam tersebut. penafsiran menyimpang atas frasa tersebut ditemukan dalam huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga sebagaimana dikatakan: koi berkewajiban untuk .melibatkan induk organisasi cabang yang dipertandingkan dalam perencanaan. persiapan. dan pelaksanaan keikutsertaan indonesia pekan olahraga internasional. bahwa ini kemudian dijadikan oleh komite olimpiade indonesia sebagai legitimasi kuat untuk melakukan tindakan tindakan penampakan kewenangannya. (bukti melampaui kewenangannya dari sekedar "pelaksana" saja, menjadi berperan sebagai perencana dengan melakukan tindakan pencopotan dan penggantian tim atli. (vide bukti melakukan pengukuhan para pengurus induk organisasi cabang olahraga yang sejatinya merupakan kewenangan pemohon. (bukti bahwa dengan demikian, pengelolaan olahraga yang selama ini telah dilakukan pemohon baik bagi olahraga prestasi tingkat nasional maupun internasional adalah sebuah format pengelolaan olahraga yang paling benarkui sebagai satu satunya lembaga yang dipercaya oleh pemerintah sebagai pengelola bidang keolahragaan. dengan kata lain pemohon meyakini bahwa yang memiliki kepentingan hukum atas frasa kata "dilaksanakan" pada tersebut adalah pemohon, bukan koi. lantaran tugas pengelolaan bidang olahraga itu dibebankan kepada pemohon, bukan koi. hal ini dibuktikan dengan materi materi atlit yang dikirimkan mewakili indonesia luar negeri (event internasional) adalah atlit atlit yang dibina secara intensif, terpadu dan berkesinambungan oleh pemohon koni) dan bukan koi. dengan demikian pemohon lah yang paling memiliki kerugian konstitusional ketika keikutsertaan indonesia dalam ajang internasional tersebut mengalami kegagalan. karena jika terjadi demikian, pemohon selaku pengelola bidang keolahragaan dianggap telah gagal dalam menjalankan tugasnya. bahwa atas dasar kepentingan konstitusional tersebut, pemohon meyakini bahwa pemohon lah yang berhak menentukan perencanaan dan termasuk pula teknis bagaimana pengiriman kontingen tersebut "dilaksanakan" dengan baik oleh lembaga yang bertugas melaksanakannya. jadi pada dasarnya koni berwenang untuk memberikan pelimpahan wewenang "pelaksanaan" secara mandatory kepada suatu badan pelaksana dan atau panitia pelaksana. artinya kewenangan pelaksana itu bersumber dari pemohon koni). artinya bahwa pemohon secara spesifik ingin mengatakan bahwa konsep pendirian koi sebagai sebuah lembaga yang terpisah dari lembaga pemohon merupakan sebuah penyimpangan norma dari ruh pengelolaan tunggal sebagaimana dianut oleh angka skn ini. dengan pengujian frasa kata "dilaksanakan" pemohon berharap mahkamah dapat memberikan tafsir konstitusional yang paling benar atas frasa tersebut demi mengakhiri ketidak pastikan hukum yang ditimbulkan oleh nya. bahwa dengan mendasarkan kepada ruh pengelolaan tunggal sebagaimana dianut angka undang undang nomor tahun tentang skn ini, pemohon meyakini frasa kata "dilaksanakan" dalam asal tersebut mengandung arti sebagai berikut: pertama, bahwa koi hanya bertugas sebagai panitia pelaksana sich (ad hoc committee). kedua, kelembagaan koi bersifat sementara (tidak permaneyakini tugas yang diamanatkan oleh yang menjadi tugas koi adalah sebuah tugas yang bersifat sementara (sewaktu waktu) sehingga pelaksana tugas sementara itu secara logis juga semestinya dijalankan oleh lembaga yang bersifat sementara (ad hoc) tidak permanen. bukti bahwa tugas koi itu bersifat sementara adalah: pekan olahraga internasional tersebut tidak berlangsung setiap saat, melainkan dalam jangka waktu tertentu: tidak ada kewajiban bagi negara kita untuk senantiasa ikut serta dalam kompetisi tersebut. suatu waktu dengan alasan tertentu kita bisa menentukan sikap untuk tidak mengikuti pekan olahraga tingkat internasional tersebut. jika keikutsertaan itu dibatalkan maka pada saat yang sama koi menjadi tidak memiliki tugas. artinya bahwa jika yang menjadi tugas koi bersifat sementara, lalu apakah dasar hukum nya yang membuat pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan lembaga koi harus permanen? menurut pemohon kelembagaan koi yang bersifat permanen ini tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun yuridis sehingga memunculkan ketidakpastian hukum yang mengancam hak konstitusional pemohon. bahwa dengan demikian pemberlakuan frasa kata "dilaksanakan" dalam skn bersifat multi tafsir karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi hak konstitusional pemohon yang tidak bisa menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara wajar. bahwa dengan demikian, pemohon meyakini mahkamah perlu mengambil putusan dengan menyatakan sepanjang frasa kata "dilaksanakan" memiliki sifat multi tafsir sehingga bertentangan dengan dan dengan alasan itu pemohon meminta mahkamah memutus sepanjang frasa "dilaksanakan" tetap berlaku konstitusional (conditional constitutional) sepanjang dimaknai sebagai pelaksana saja (an sich) dan menyatakan bahwayatakan bahwa komite olimpiade indonesia dibentuk oleh koni" petltumlebih dulusistem keolahragaan nasional terutama dlegal standing pemohoni sebagai berikut: menerima permohonan pemohon seluruhnyai)".bertentangan dengan danadalah sesuai dengan undang undang dasar (conditional constitutional) sepanjang! atau setidak tidak nya menetapkan komite olahraga indonesia koi) dibentuk oleh koni"prinsipal, toko suratan, ketua umum komite olahraga nasional indonesia koni),pemohon toko suratan) adalah ketua umum komite olahraga nasional indonesia koni) pusat masa bakti beberapa dalam undang undang nomor tahun bertentangan dengan konstitusi karena dengan berlakunya undang undang koni tidak dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal, khususnya dalam pembinaan organisasi prestasi, dan memobilisasi sumber daya karena adanya kebijakan yang tidak pasti, multitafsir, dan ambigu yang berakibat pada terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pembinaan olahraga prestasi tersebut. hal itu disebabkan karena terpisahnya antara koni dan koi pada tahun sampai dengan yang masing masing mempunyai ketuamperkuat argumentasi akan disampaikan beberapa fakta yang terjadi selama pemohon menjadi ketua umum koni pusat masa bakti yaitu: aspek kesejarahan, keorganisasian, dan hukum koni pada awal berdirinya tahun berdasarkan keppres nomor tahun statuta atau ad art dan kehidupan olahraga prestasi indonesia berlangsung sangat kondusif. sebelum undang undang skn diberlakukan, hampir tidak ditemui adanya perselisihan atau konflik organisasi yang sangat mengganggu eksistensi pembinaan organisasi dan pencapaian prestasi atlet. meskipun demikian, bukan berarti olahraga indonesia tidak membutuhkan sebuah undang undang yang lebih khusus untuk menaunginya: olahraga prestasi saat ini sedang mengalami ujian yang berat. koni tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas dengan baik karena keberadaan dan kewenangan koni dimultitafsirkan, dikaburkan, bahkan dipolitisir, dan diamputasi, serta dilemahkan eksistensinya. hal ini berakibat prestasi olahraga indonesia menurun sangat drastis. salah satu penyebab yang paling mendasar adalah disahkannya koni dan koi. walaupun sebenarnya undang undang skn tidak mengamanatkan pemisahan tersebut, koni yang beranggotakan cabang olahraga dan koni provinsi, serta kurang lebih koni kabupaten kota seluruh indonesia merupakan instrumen pemersatu bangsa yang sudah teruji oleh waktu dan perjuangan yang panjang dalam eksistensinya. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, koni selalu tunduk pada hukum negara dan ad art yang berlaku, serta melaksanakan program kerjanya berdasarkan keputusan rapat anggota koni yang diselenggarakan setiap tahun, pemohon mengajukan pengujian undang undang skn dengan harapan untuk menyatukan kembali antara koni dan koi sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan hak hak konstitusional sebagai warga negara yang patuh dan menjunjung konstitusi dan demi kemajuan prestasi olahraga negara indonesia. permasalahan dan konflik organisasi, serta menurunnya prestasi atlet menjadi masalah rutin yang harus diselesaikan, baik melalui internal bidang organisasi koni maupun penyelesaian sengketa olahraga melalui badan arbitrase olahragrbandingan organisasi dan pengalaman mengikuti multievent, serta penggunaan lambang koni luar negeri beberapa kali pemohon menghadiri undangan dan melakukan kunjungan kerja sebagai manifestasi dari program kerja luar negeri bidang olahraga prestasi yang difasilitasi oleh kementerian luar negeri dan kementerian pemuda dan olahraga. melalui duta besar republik indonesia negara tersebut, antara lain china, serbia, bulgaria, kroasia, denmark, dan jerman yang maju dalam prestasi olahraganya. dari hasil kunjungan tersebut ditemukan bahwa mereka hanya mengenal satu lembaga yang bertanggung jawab dan mengolah olahraga prestasi. sebagai catatan, hanya sedikit negara yang memisahkan fungsi kelembagaan koni dan koi, bahkan timor leste hanya menganut satu noc yang baru saja ditandatangani pada bulan agustus atambua, disharmonisasi yang terjadi menyebabkan pelaksanaan multievent dari perencanaan sampai pelaksanaan berlangsung tidak efektif dan tidak efisien. catatan sejarah bahwa sultan hamengkubuwono pada saat menjabat ketua umum koni yang pertama telah menyatukan koni dan koi sejak sejak saat itu, tidak pernah tumpang tindih kewenangan koni dan koi. kenyataan tersebut menyebabkan pemohon bersama dengan kemenpora semakin percaya dan yakin bahwa perlu pembenahan badan badan atau organisasi olahraga prestasi indonesia agar semua dapat berlangsung dengan baik, tertib, dan teratur masa masa mendatang: begitu juga dengan pembatasan dan penutupan akses hubungan pemohon dengan internasional olympic committee ioc) terus dilakukan seolah olah pemohon tidak berhak untuk berkomunikasi ioc karena koni bukan noc. saat ini, pemohon juga dilarang untuk menggunakan logo ring atas logo koni karena yang berhak menggunakan hanya koi sebagai anggota ioc: untuk diketahui bahwa sejak tahun koni telah mendaftarkan diri dan terdaftar sebagai anggota ioc. sejak tahun ioc telah mengakui penggunaan logo ring atas logo koni yang tercatat pada olympic movement directory yang berisikan national olympic committee noc) dari negara negara anggota ioc, termasuk koni sebagai noc indonesia yang diterbitkan oleh ioc pada tahun dan selanjut, bahwa hak konstitusional yang dimaksud dalamsuatu badan hukum publik yang bersifat non pemerintah didirikan menurut hukum indonesia dikuatkan dengan adanya amanat keputusan presiden nomor tahun tentang komite olahraga nasional indonesia (bukti dan undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional yang beralamat gedung direksi gelora bung karno, jalan pintu senayan, jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya yakni, mayjen tni purn.) suhartono suratan selaku ketua umum (bukti yang bertindak untuk dan atas nama komite olahraga nasional indonesia: bahwa keputusan presiden nomor tahun menyatakan bahwamusyawarah olahraga nasional luar biasa koni pusat, bulan maret tahun hotel sultan jakarta memutuskan lambang koni adalah menggunakan lima ring dan ditetapkan dalam ad art koni: pemohon toko suratan) pernah mendapat tugas dari ibu rita subordo ketua koi koni) sebagai komandan kontingen yang membawa asian games dan sea games. pemohon toko suratan) bersama pengurus mengangkat prestasi dari urutan ke menjadi urutan ke pada asian games. pada sea games tahun pemohon toko suratan) menjadi juara umum setelah bekerja sama dengan ibu rita subordo: sampai saat ini pemohon toko suratan) belum mendapatkan card incheon korea selatan) padahal pemohon sebagai presiden olahraga nasional indonesia. artinya, pemohon sendiri yang menjabat sebagai ketua umum koni tidak diperlakukan sebagai presiden olahraga, sehingga masalahnya bukan karena hubungan pemohon koni) tidak baik dengan ibu rita subordo koi). pemohon toko suratan) seorang prajurit yang loyal, tetapi pemohon toko suratan) harus tertib aturan, kesetiaan terhadap negara. bukan hanya kepada dunia luar, tetapi jadikanlah koni koil itu menjadi perangkat pemersatu bangsa. semua anggota dalam musyawarah nasional tahun sampai sekarang menginginkan adanya penyatuan koni dan koikeolahragaan nasionalkomite olahraga nasional indonesia, bukti fotokopi ktp atas nama suhartono suratan, bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koni, bukti catatan rekapitulasi perolehan medali negara peserta smes sampai dengan sea games xxvii bukti fotokopi keputusan presiden nomor tahun tentang komite olah raga nasional indonesia, bukti perolehan medali kontingen indonesia pada olympic games barcelona tahun sampai dengan olympic games beijing tahun bukti fotokopi olympic charter dan code ethics, selain itu, pemohon mengajukan tiga orang ahli bernama prof. dr. haruki, ma., prof. a.s. jayabaya, dan dr. th. andai yurikosari, s.h., mh., serta tiga orang saksi bernamaseptember yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi pemohon prasetyo sumsum saksi memberikan kesaksian untuk mewakili equestrian federation indonesia yang menjadi korban terpisahnya antara koi dan koni. olah raga cabang equestrian adalah cabang olah raga cabang olimpiade, saksi sebagai anggota dari induk organisasi koni pusat yang diterima pada tahun pada persiapan ataupun pada waktu sea games myanmar tiga hari sebelum keberangkatan tim equestrian myanmar, manajer tim equestrian mendapat surat keputusan dari salah prima berdasarkan keppres telah diganti secara semena mena oleh koi tanpa ada surat pencabutan keppres, saksi mendapat surat keputusan untuk berangkat menghadapi asean games incheon, korea selatan tetapi oleh karena belum menjadi anggota koi maka saksi tidak pernah diundang dalam persiapan keberangkatan yang dilakukan oleh koi: hal tersebut membuat kebingungan dari cabang induk olah raga karena adanya dualisme antara koni dan koi: dr. sudirman, s.h., m.h saksi adalah ketua harian pengurus besar may thai indonesia bmi). dalam persidangan ini saksi menyampaikan kesaksian terkait kerugian konstitusional yang dialami oleh may thai khususnya atlet pada sea gibat dari adanya dualisme pengelolaan dan penyelenggaraan multi kejuaraan olahraga sebagaimana diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional undang undang skn): huruf dan undang undang skn menyatakan, penyelenggaraan dan koordinator multi kejuaraan tingkat nasional adalah koni pusat, undang undang skn menyatakan komite olimpiade indonesia koi) adalah pelaksana kesepertaan indonesia dalam pekan olahraga internasional, ketentuan undang undang skn adalah bagian yang tak terpisahkan dari bab undang undang skn tentang penyelenggaraan keolahragaan. juncto undang undang skn yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bab undang undang skn, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat, baik tingkat nasional maupun internasional, pada kenyataanya frasa yang dilaksanakan yang tercantum dalam undang undang skn telah diperluas tafsirnya oleh huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan pekan olahraga, yakni mencakup perencanaan persiapan dan pelaksanaan. akibat dari penafsiran tersebut menyebabkan tindakan melampaui kewenangan yang dilakukan oleh koi yang terkesan melegitimasi oleh undang undang skn sangat multitafsir, sehingga tidak sedikit kebijakannya terkesan lebih mengedepankan kepentingan kekuasaannya ketimbang kepentingan negara yang lebih besar: adapun kronologis kerugian institusional pengurus besar may thai indonesia dan atlet may thai, pra dan pascapelaksanaan sea games myanmar sebagai berikut: dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, melalui upaya eksistensi kewarganegaraan nasional, seperti yang diamanahkan dalam undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional, mengandung harapan dan cita cita yang mulia, yaitu membina hubungan persahabatan antarbangsa dunia, serta memelihara persatuan dan kesatuan, dan keamanan sebagai syarat mutlak untuk menjamin keberlangsindonesia. dapat dimaknai sebagai upaya dalam mewujudkan dan mengamanatkan pembukaan undang undang dasar khususnya alinea keempat. bahwa keberagaman pemilihan olahraga yang dapat dibina oleh koni pusat, may thai adalah salah satu cabang olahraga yang telah mendapat kesempatan dan tanggung jawab yang sama untuk mengangkat kehormatan prestasi olahraga indonesia kancah internasional, dalam rangka memperjuangkan prestasi olahraga nasional tingkat internasional, khususnya sea games myanmar pada awal januari sampai dengan desember pengurus besar may thai bmi) sebagai satu satunya organisasi yang bertanggung jawab membina, mengembangkan olahraga may thai indonesia, telah mendapatkan kepercayaan dari kemenpora, koni, dan prima untuk mengikuti pesta olahraga prestasi tingkat asia tenggara tahun myanmar: menyikapi hal tersebut, bmi pada bulan januari telah merekrut atlet atlet may thai melalui selepas, kejurnas, untuk selanjutnya melaksanakan pemusatan latihan nasional, pelatnas tahap pertama bagi atlet yang meraih medali emas dan perak pada kejurnas tersebut. sehingga menghasilkan orang atlet dan pelatih dengan persentase sebagaimana yang diatur oleh pemerintah dalam hal ini dipercayakan kepada koni dan prima. agar pencapaian sasaran target persentasi dua emas dapat terwujud sea games proses pembinaan pelatihan uji tanding dalam dan luar negeri serta evaluasi migrasi terus dilakukan oleh bmi bawah bimbingan koni dan salak prima, sampai pada pelatnas tahap ketiga dengan persentase yaitu dengan atlet dan pelatih: harus dilakukan dan dipenuhi sesuai ketentuan kota atlet myanmar dan salak prima. dalam perjalanan realisasi program tersebut atas, dukungan pemerintah sangat minim, sehingga pengurus besar may thai indonesia bmi) harus menanggulangi seluruh kekurangan biayanya, seperti biaya pengiriman atlet pada kejuaraan dunia sebagai ajang try out dan training came sebanyak tiga kali bangkok, thailand dan rusia. termasuk tambahan uang saku bahkan akomodasi serta pemeliharaan kesehatan atlet dan pelatih selama kurang lebih setahun, dua hari sebelum keberangkatan atlet myanmar, tanpa alasan yang jelas serta cenderung sewenang wenang, komite olimpiade indonesia kourangan atlet sebanyak tujuh orang dan pelatih empat orang, serta sehari sebelum keberangkatan koi. sebelum keberangkatan atlet, koi mengganti manajer yang tidak mengerti sama sekali tentang may thai, sehingga jumlah atlet hanya empat dan satu pelatih, serta satu manajer yang sudah digantikan oleh orang yang tidak paham may thai. karena koni, bmi, dan atlet memiliki tujuan dan dekat yang mulia untuk mengharumkan nama bangsa dan negara, dengan keyakinan akan dapat meraih dua emas sea games yang pada saat itu saksi yakini indonesia akan mengalami krisis medali, mengingat bermain negara orang. bmi atas persetujuan koni pusat dengan segala keterbatasannya tetap mengirim ketujuh atlet dan empat pelatih serta manajer tersebut myanmar dengan biaya swadaya bmi: alhamdulillah pada tanggal desember seluruh tim sudah berada myanmar, yang kami maksud adalah tim may thai dan mengikuti aktivitas formal sesuai jadwal panitia pelaksana, seperti technical meeting, drawing, pemeriksaan kesehatan, bahkan telah mengikuti pembukaan pertandingan cabang olahraga may thai sea games myanmar tanpa ada kendala sedikit pun atau protes dari panitia setempat, termasuk tuan rumah penyelenggara sea games, yaitu myanmar, kekecewaan atlet may thai sea games myanmar, pada tanggal desember jam saat para atlet indonesia sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pertandingan perdana hari yang pertama. tiba tiba saksi menyaksikan panitia mengumumkan ketujuh atlet may thai indonesia tidak dapat bermain karena adanya surat dari koi. yang dapat bermain hanya empat orang atlet dari yang saksi persiapkan yang sudah dibiayai oleh negara, suasana sedih bercampur emosi menyelimuti atlet may thai indonesia saat itu, telah terjadi tengah ramainya pelaksanaan pertandingan may thai sea games bahkan presiden asia may thai federation, mr. saysamone dari laos dan sekjen may thai south east asia, mr. amin show isi! dari malaysia, serta presiden may thai myanmar sangat menyesalkan adanya surat larangan bermain ketujuh atlet may thai yang ditandatangani oleh sekjen koi, thomas timbul lubis. kata kata yang spontan keluar dari mulut mereka bahwa olympic committee indonesia koi), crazy, gila karena tidak mengizinkan atlet dari negaranya sendiri untuk bertjuangkan nama baik dan kehormatan bangsanya, padahal mereka itu adalah pahlawan . tidak lama kemudian pengurus koi dan cdn tim indonesia, beserta semua atlet may thai menanyakan (kepada koi) tentang surat sekjen koi yang tidak mengizinkan atlet may thai bermain sea games, namun tidak satu pun dari mereka koi) yang dapat menjawab, bahkan mereka (koi) langsung meninggalkan tempat pertandingan: menurut saksi hal tersebut terkesan direkayasa tanpa dilandasi perasaan nasionalisme dan tanggung jawab yang besar terhadap bangsa indonesia. saat itu saksi ditanya sama cdn, firman, kamu seorang perwira, jangan melakukan tindakan apa pun sini, mari kita dikoordinasikan , namun saksi dengan spontan mengatakan, mohon maaf, pak, justru karena saya seorang perwira, saya tidak akan sedikit pun meninggalkan setapak atlet saya dalam kondisi seperti ini. dengan susah payah kami sudah mempersiapkan mereka, membiayai mereka untuk hadir sini, untuk membantu bapak ibu sekalian sini,,mengharumkan dan mengibarkan merah putih negara orang, tetapi bapak dengan alasan yang tidak berdasar, tidak mengizinkan mereka. bahkan tolong berikan kesempatan dia untuk mati ring membela merah putih, kalaupun ada miss informasi atau komunikasi, kita selesaikan negara kita setelah ini. dampak negatif kebijakan koi yang keliru menyebabkan kontingen indonesia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dua emas tengah krisis perolehan medali indonesia secara keseluruhan. padahal dalam hasil drawing, posisi indonesia atas izin allah swt, tidak ada daun dan jatuh, tidak ada daun yang beterbangan dan debu, tanpa seizin tuhan, indonesia sangat diuntungkan dengan posisi drawing dan target emas bisa kita dapatkan pada saat itu. sirna, lantaran sebuah kebijakan yang tak beralasan. karena kebijakan yang melampaui batas kewenangan yang dilakukan oleh koi dan cenderung mengabaikan kepentingan negara yang lebih strategis akan negara indonesia kehilangan momentum saat itu untuk membina hubungan persahabatan antara bangsa bangsa asia tenggara dan meraih nama baik dan kehormatannya melalui olahraga pada umumnya, khususnya menguasai secara maksimal: samping itu, kewibawaan negara cenderung terabaikan dan dilecehkan oleh perilaku komite olimpiade indonesia sebagai civil societyinduk organisasi yang diakui secara sah oleh koni, membina dan mengembangkan prestasi olahraga may thai indonesia sangat dirugikan hak konstitusionalnya, termasuk baik dari segi materiil maupun material karena telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam menghantar dan memperjuangkan terwujudnya prestasi emas atlet may thai indonesia sea games yang pada kenyataanya tidak dapat tercapai akibat keputusan koi yang keliru: terkhusus kepada tujuh atlet yang tidak dapat bertanding, rasa kecewa dan sedih yang sangat mendalam karena selama setahun penuh mereka berlatih dalam suka dan duka, harus meninggalkan sanak saudaranya, sekolah dan pekerjaannya demi merah putih, bahkan satu antara atlet tersebut tidak melihat orang tuanya meninggal lantaran sedang melakukan uji tanding dan training camp thailand. semua ini merupakan perubahan yang tidak dapat dinilai dengan materi, terpaksa mereka harus terima karena dijiwai oleh semangat nasionalisme dan patriotisme mereka yang melekat dada mereka sebagai suatu bangsa yang memiliki organisasi yang solid, yaitu bmi bawah pembinaan koni pusat. kondisi tersebut adalah fakta aktual kerugian bmi, atlet, dan koni sebagai pengelola, koordinator, dan pembina organisasi dan prestasi atlet indonesia, negara dalam hal ini kemenpora yang mendelegasikan sebagian tanggung jawabnya kepada koni sebagai dewan pelaksana prima berdasarkan keppres nomor tahun tentang program indonesia emas dan induk cabang olahraga dalam membina, mengelola, mengembangkan, dan menciptakan atlet yang berprestasi tidak dapat berbuat banyak akibat perilaku koi yang menyimpang. perjalanan waktu yang cukup panjang dan biaya yang tidak sedikit sudah dikeluarkan oleh negara dan masyarakat indonesia untuk sebuah prestasi olahraga demi sebuah kehormatan dan harga diri indonesia sebagai bangsa yang besar kawasan asia tenggara tidak terwujud dan terkesan sia sia karena kebijakan, sekali lagi, koi yang keliru, mengutip bahan kuliah prof. dono, s.h., m.h., pada program doktor pascasarjana universitas indonesia tahun mengatakan bahwa dalam konteks perkembangan hukum ketatanegaraan modern dunia saat ini, peran negara, corporate, dan civil society merupakan tiga unsur yang tidak boleh saling mengabaikan, melainkan sebagai bangunan yang utuh dan, namun tidak bisa sama sekali mengabaikan peran negara . adenium tersebut atas jika dikreasikan dengan fakta yang terjadi pada larut barunya kontingen indonesia sea games myanmar, nampak bahwa hak dan kewajiban negara untuk mensejahterakan dan memberikan kehidupan yang layak kepada atletnya yang sudah mengharumkan nama bangsa menjadi tersandera akibat kontingen indonesia gagal meraih kehormatannya menjadi juara umum: disadari atau tidak, perilaku ini pasti berdampak pada rusaknya sendi sendi pembinaan organisasi prestasi atlet indonesia pada umumnya, khususnya may thai akibat keputusan koi yang arogansi dan sepihak, serta cenderung ego sektoral. hal tersebut merupakan fakta sejarah yang tidak dapat terlupakan dan akan menjadi presiden buruk yang selalu teringat dan terucap dalam eksistensi pembinaan olahraga indonesia masa datang, termasuk tengah tengah pergaulan masyarakat olahraga kawasan asia tenggara, khususnya kepada negara negara peserta sea games myanmar. yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa beberapa atlet yang berasal dari cabang olahraga bela diri yang ikut dirugikan juga seperti, tinju, dan may thai ternyata tidak semua dari mereka berasal dari keluarga yang ekonominya mampu sehingga harapan mendapatkan kehidupan yang layak seperti kemudahan menjadi pns, tni, polri, dan swasta menjadi sirna. kenyataan ini menjadi sebuah bentuk pelanggaran hak konstitusional, khususnya terhadap pelanggar hak asasi manusia seperti yang diamanatkan dalam dan undang undang dasar dalam beberapa kali saksi mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh koni dalam hal ini prima dan dihadiri oleh koi selalu mengatakan bahwa prestasi olahraga may thai belum kelihatan, namun saksi menyampaikan kepada mereka bahwa tengah keterbatasan dan dijiwai oleh semangat ingin berkorban memberikan prestasi yang terbaik untuk bangsa ini, dengan pertimbangan krisis medali, akan memperoleh medali sea games, selain itu, tiga bulan sebelum keberangkatan tim may thai sea games, kami bmi) dipercaya oleh presiden may thai dunia and south east asia may thai federation sebagai penyelenggara presiden cup international may thai championship bali. dalam pembinaan prestasi olahraga tersebut mendapat spot dari intelijen dan terbukti pada event bali, indonesinner up, kedua dari iran. apakah itu bukan sebuah fakta bahwa bmi telah bekerja keras dengan memperlihatkan fakta atlet atlet yang sudah kami bina? saksi yakini akan mampu meraih prestasi emasnya myanmar, pada acara tidak resmi, koi juga memberikan alasan membatalkan atlet may thai untuk ikut bermain sea games karena terkendala anggaran. saksi mengatakan kepada koi, pak, kami tidak pernah meminta anggaran koi karena kami paham koi selalu menolak kalau kami meminta anggaran untuk kegiatan single event. kami siap membiayai mereka dengan segala keterbatasan kami, demi membantu bapak dalam mengibarkan merah putih myanmar . pada saat itu dia koi) mengatakan, oke, nanti kita akan lihat , tetapi ternyata tanpa ada decision yang lebih terbuka, koi justru memangkas atlet may thai: drs. sadik padri saksi adalah sekretaris jenderal pengurus besar persatuan judo seluruh indonesia pbsi) yang sekaligus menjadi anggota dari apda koni: terdapat banyak masalah atas terjadinya dualisme antara koni dan koi. masalah yang sangat berat yang saksi rasakan adalah ketika saksi mengikuti sea games myanmar pada saat itu atlet pbsi dirugikan oleh wasit dan saksi sebagai delegasi mengajukan protes team official. dalam suatu multievent, seperti sea games ini, biasanya didampingi oleh kontingen (koordinator kontingen) yang ditunjuk oleh koi, namun hal itu tidak dilakukan, sehingga mengakibatkan protes kecurangan tersebut tidak efektif. kejadian tersebut berdampak psikologis kepada atlet atlet pbsi yang sedang berjuang. saksi yakin apabila terjadi hubungan yang baik yaitu koordinator kontingen mendampingi atlet pbsi saat protes mungkin hal hal yang tidak diinginkan dapat ditanggulangi. dengan adanya ketidakserasian antara koni dan koi tersebut juga berdampak terhadap organisasi judo: selain itu, saksi tidak dipanggil dalam registrasi untuk asean games padahal itu multievent yang sifatnya lebih tinggi dari sea games. saksi tidak tahu apa alasannya sehingga tidak diundang dalam hal hal rapat rapat registrasi yang ada yang hal tersebut berdampak negatif terhadap perkembangan olah raga nasional secara keseluruhan dan juga terhadap lembaga lembaga olah raga yang mengurus seperti saksiemohon prof. dr. haruki, hubungan koni dengan koi dalam keppres dan anggaran dasar anggaran rumah tangga koni istilah komite olah raga nasional indonesia untuk pertama kali diperkenalkan oleh musyawarah antara organisasi organisasi induk cabang olah raga pada tanggal desember jakarta yang kemudian ditetapkan dengan keputusan presiden nomor tahun sebagai satu satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang melakukan pembinaan gerakan olah raga nasional indonesia, . komite olahraga nasional indonesia bertugas membina gerakan olah raga indonesia menurut kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan membantu pemerintah dalam perencanaan kebijakan umum bidang olah raga, kemudian pada tahun keputusan presiden nomor tahun dicabut dan diganti dengan keputusan presiden nomor tahun mencantumkan raga pada tanggal desember jakarta adalah satu satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengkoordinasikan kegiatan olah olah raga amatir indonesia, pada tahun dikeluarkan keputusan presiden nomor tahun untuk mengganti keputusan presiden nomor tahun bunyinya masih sama dengan keputusan presiden nomor tahun yang ingin digarisbawahi adalah komite olimpiade indonesia koi) secara eksplisit tidak disebut dalam keputusan presiden tentang koni: adapun masuknya kata koi tercantum dalam anggaran rumah hubungan luar negeri hasil musornas tahun yang menyatakan: koni atas nama indonesia dalam bentuk komite olimpiade indonesia dalam menjalankan tugasnya, mempunyai hubungan dengan organisasi organisasi keolahragaan luar negeri dan mewakili indonesia dalam organisas, (vide bukti bahwa undang undang sistem keolahragaan nasional memang telah mengatur pembentukan suatu "komite olahraga nasional" yang bisa ditafsirkan diidentikkan dengan pemohon koni) sebagaimana danbahwa pemohon tetap berkeyakinan bahwa frasa kata "komite olahraga" dalam dan undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional adalah pemohon. lebih jauh lagi, undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional tidak secara spesifik menyatakan telah mencabut keputusan presiden nomor tahun yang mengatur tentang status badan hukum publik pemohon. sebagaimana disebutkan dalam tentang ketentuan peralihan bahwa: pada saat undang undang ini dinyatakan mulaii atas nama indonesia dalam bentuk komite olimpiade indonesia sebagai anggota ioc international olympic committee) mengadakan hubungan dengan organisasi organisasi luar negeri yang bernaung bawah ioc keadaan tersebut atas masih dipertahankan hingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koni yang berlaku pada tahun sebagai kesimpulan bahwa dengan struktur organisasi yang diuraikan tersebut dalam anggaran rumah tangga koni dan dapat mengelola koi, ibarat sekeping mata uang logam yang satu sisinya adalah koni dan sisi yang lain adalah koi: dengan pengalaman tersebut, ternyata tidak ada masalah antara hubungan koni dan koi yang sudah berjalan kurang lebih tahun, bagan koni yang tercantum dalam lampiran anggaran rumah tangga koni yang membuat adalah ahli ketika mendapat tugas dari ketua umum koni pusat, terdapat tiga pihak utama dalam gerakan olimpiade olympic movement) maksud ahli menguraikan gerakan olimpiade agar ada penerusan antara gerakan olimpiade dari internasional dengan ioc sebagai sponsornya sampai kepada nasional, sampai kepada por, pon, portes, por provinsi, dan lain lainnya. tiga pihak utama dalam gerakan olimpiade, yaitu: international olympic committee ioc), international sport federation atau federasi internasional cabang olahraga ifs), the national olympic committee noc), ketiga pihak tersebut sering disebut tripartit yang menjadi acuan daripada olympic games yang ketiganya harus bekerja erat eratnya agar dapat menyukseskan olimpiade. ini ahli ambil dari olympic charter tahun sekarang ini, tiga pihak itu dapat ditambahkan meliputi: the organizing committee the olympic games , asosiasi nasional, perkumpulan perkumpulan olahraga dan perorangan yang tergabung pada federasi internasional dalam noc, terutama para atlet, para wasit, official, pelatih, dan lain lainnya dapat dimasukkan dalam tripartit tersebut: tujuan dari gerakan olimpiade adalah berkontribusi membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan memberi pendidikan kaum mkegiatan olahraga sesuai dengan paham olimpiade serta nilai nilainya. sebagaimana diketahui ioc melalui gerakan olimpiade sangat berkepentingan agar gerakan olimpiade tersebut dapat merata seluruh dunia, pada tingkat internasional bahwa olympic games terdapat tiga pihak yang sangat penting peranannya, yaitu ioc, sebagai penanggung jawab keseluruhan olympic games, international federation yang mengatur secara teknis pertandingan pertandingan dan kualifikasinya, serta noc national olympic committee) negara negara yang menjadi peserta yang mengirim kontingen olimpiade. tingkat internasional ada namanya olympic games, asean games dan sea games, pekan olahraga asia tenggara dan pekan olahraga asia asean games). adapun tingkat nasional koni mempunyai tiga pihak, yaitu koni sebagai penanggung jawab keseluruhan pekan olahraga nasional, induk organisasi cabang olahraga yang bertanggung jawab teknis untuk penyelenggaraan dan kualifikasinya, serta koni provinsi yang mengirimkan kontingennya hingga sampai dengan kepada porda. yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan porda koni provinsi, sedangkan pemda bertanggung jawab terhadap teknis cabang olahraga, yang pesertanya adalah koni kabupaten: pekan olah raga tersebut bisa sampai desa portes). ahli pernah menghadiri portes sulawesi selatan selaku amen pora. gaung olympic movement ada sejak dari olympic games tingkat internasional sampai kepada kabupaten, kecamatan, dan desa yang hal itu diharapkan oleh ioc: sebagai catatan dalam organisasi koni seperti dalam ad art koni tahun sampai dengan ada tiga pihak (tripartit) yang tidak akan terputus pembinaannya antara internasional sampai kepada nasional dan daerah, yaitu kegiatan olah raga keluar negeri dilaksanakan oleh koi dan dalam negeri, seperti pon dan porda dilaksanakan oleh koni. oleh karena ad art koni ternyata koni dan koi menyatu seperti satu keping mata uang, dari uraian atas, fungsi koi tertuang dalam ad art koni tahun sampai dengan merupakan kondisi ideal bagi pembinaansehingga tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi koi dan koni, mencermati undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional terjadi pemisahan antara fungsi koni dan koi. pada tahun sampai tahun ahli pernah menjabat sebagai pimpinan koni. dalam ad art koni pernah menyebutkan koi merupakan fungsi dari koni, pimpinan ketua umum dan sekjen) koni sama dengan koi, namun hanya pembagian tugasnya saja yang berbeda, yaitu koni mengurus kegiatan olah raga dalam negeri, sedangkan koi mengurus kegiatan olah raga luar negeri (internasional), undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional telah memisahkan antara dua fungsi koni dan koi. pemisahan fungsi tersebut berakibat dapat menghambat pembinaan olahraga tanah air. pengalaman selama tahun bahwa bersatunya antara koni dan koi dapat menguntungkan pembinaan olahraga tanah air karena tidak direcoki dengan suatu konflik konflik organisasi. ahli menghendaki agar undang undang nomor tahun dapat menyatukan kembali antara koni dan koi sebagaimana anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun sampai secara historis, indonesia mendaftarkan diri menjadi anggota ioc dengan nama komite olimpiade indonesia koi). yang dianggap oleh ioc menjadi the national olympic committee adalah indonesia, thailand, singapura. national olympic committee tersebut indonesia disebut komite olimpiade indonesia yang telah terdaftar international olympic committee tahun oleh karena itu, musyawarah indonesia olahraga tanggal desember membentuk suatu organisasi olah raga dengan nama koni. jadi, koni juga mendaftarkan olimpiade dengan namanya koi. untuk menghindari duplikasi tersebut, maka koni dalam anggaran dasarnya tahun dan yang terakhir tahun mengatur koi. dengan demikian tidak terjadi duplikasi antara tugas, fungsi, maupun pengakuan internasional. benar internasional mengakui koi, maka dalam anggaran rumah tangga koi diatur bahwa koi sebagai tugas dari koni: ioc tidak memperkenankan perubahan koi menjadi koni. sedisejarah berdirinya koni bahwa koni mengadakan musyawarah olahraga nasional musornas) pertama tahun jakarta. oleh karena pada waktu itu belum mendalami olympic charter, maka musornas mengirim surat kepada ioc markasnya lausanne, switzerland, yang mengatakan supaya koni menjadi anggota ioc, namun ditolak karena sudah ada komite olimpiade indonesia yang didaftarkan tahun dengan demikian, hasil musornas itu mencari cara bagaimana agar supaya koi tetap diakui oleh ioc dan koni mendapat keuntungan pembinaan seperti sediakala. musornas adalah forum yang paling besar keolahragaan indonesia, sehingga keputusan musornas mengikat kepada para pembina dan organisasi keolahragaan indonesia, berdasarkan hal tersebut maka ketua koni disebutkan dalam keputusan presiden keppres), sedangkan koi tidak disebutkan dalam keppres. koi mempunyai fungsi luar negeri atas utusan dari koni. jadi, koni adalah tetap menjadi suatu badan yang didukung oleh musornas tahun yang ditindaklanjuti dengan keppres: sesuai dengan ketentuan peralihan undang undang sistem olahraga nasional dalam bab menyatakan, : berdasarkan ini, maka keputusan presiden nomor tahun tidak bertentangan ataupun belum diganti berdasarkan undang undang ini hingga sampai sekarang, undang undang skn secara tersurat mengatur mengenai pembentukan sebuah wadah yang menaungi induk induk organisasi cabang olahraga bawahnya dengan menggunakan istilah komite olahraga, baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten kota. ketiga komite olahraga masing masing tingkatan wilayah tersebut menurut undang undang skn dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga masing masing tingkatan, yakni komite olahraga nasional diatur dalam dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional, komite olahraga tingkat provinsi diatur dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi, komite olahraga tingkat kabupaten kota juga diatur dibentuk oleh indukbang olahraga kabupaten kota, ahli menyakini bahwa frasa komite olahraga sangat general, abstrak, dan tidak jelas siapakah yang dimaksud dengan frasa komite olahraga tersebut. oleh karenanya dapat ditafsirkan beraneka ragam, yaitu dapat dimaknai sebagai pemohon koni, dapat juga dimaknai bukan koni. hal ini diperparah dengan penjelasan ketika tersebut tidak memberikan penjelasan apa pun mengenai siapakah yang dimaksud komite olahraga. pertanyaannya adalah frasa komite olahraga yang abstrak dan menurut pemohon multitafsir itu dapat dimaknai sebagai satu kebolehan bagi masyarakat untuk mendirikan komite olahraga lebih dari satu. kekhawatiran pemohon dengan berlakunya ini muncul karena adanya pecahbelahan pengelolaan olahraga prestasi, sebab akan terdapat lebih dari satu komite olahraga tingkat nasional, lebih dari satu lembaga komite olahraga tingkat provinsi, dan lebih dari satu komite olahraga tingkat kabupaten kota: skn menggunakan istilah induk organisasi cabang olahraga sebagai dimaksud dalam membentuk suatu komite olahraga nasional. arti nasional dalam tersebut adalah meliputi nation indonesia. walaupun tidak ada kata indonesia, tetapi dengan menunjukkan nasional maka ini merupakan satu organisasi yang ruang lingkupnya itu adalah indonesia. menurut ahli, komite olahraga nasional sebagaimana diatur adalah konsumen dengan komite nasional indonesia sic! , selain itu, sampai sekarang pemerintah dan para pembentuk cabang cabang olahraga induk mengakui komite nasional indonesia. adapun mengenai adanya komite nasional provinsi dan kabupaten adalah konsekuensi dari pengertian nasional, maka bawah nasional itu ada provinsi dan ada kabupaten, sehingga ada hubungan kerja antara nasional, provinsi, dan kabupaten: oleh karena itu tugas daripada komite nasional indonesia pusat dalam membentuk komite nasional provinsi dan komite nasional provinsi itu bertugas membentuk komite nasional indonesia kabupaten, mengenai skn yang pernah diuji, menurut ahli bahwa undang undang mahkamah konstitusi menyatakan apabila menggunakan batu uji lain, maka itu dapat dibenarkan. dalam permohonan pemohon skn diuji dengan menggunakan uud sehingga pemohon mempunyai kedudukano: menurut ahli bahwa rangkap jabatan itu sepanjang tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap jabatan struktural dan tidak merugikan jabatan itu, namun sebaliknya menguntungkan komite nasional indonesia, maka rangkap jabatan dapat dibenarkan sebab mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pernah menyatakan rangkap jabatan dilarang dalam hal itu mengganggu jabatan itu, terkait dengan undang undang sistem keolahragaan nasional, hanya memberikan amanat tugas kepada komite olahraga, komite olimpiade indonesia untuk melaksanakan keikutsertaan indonesia dalam pekan olahraga internasional, apakah tugas pengiriman tersebut merupakan tugas yang bermakna delegasi atas perintah ataukah tugas yang mandiri dalam arti komite olimpiade indonesia memiliki hak untuk menyusun dan merencanakan kepentingan sendiri mewakili negara republik indonesia ajang olahraga internasional: menjawab pertanyaan pemohon mengenai maka tidak dapat dipisahkan dengan dengan jelas mengatakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada meliputi . penyelenggara olahraga . artinya penyelenggara olahraga yang dilakukan oleh koi, koni. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, pekan olahraga daerah dan pekan olahraga wilayah bahkan olahraga nasional, kejuaraan olahraga tingkat nasional dan pekan olahraga internasional. dalam dinyatakansional olympic committee. pertanyaan adalah koi tersebut melaksanakan atas perintah siapa? koi hanya sebagai pelaksana saja. berbeda halnya apabila tersebut menyatakan, keikutsertaan indonesia sebagaimana dimaksud pada adalah merupakan wewenang. jadi undang undang memberikan kewenangan kepada koi, namun menyatakan dilaksanakan , artinya ada suatu perintah dari sesuatu badan yang lain. oleh karena itu, kedudukan koi adalah bagian daripada koni atau koi adalah bagian daripada koni. dengan demikian semua kebijakan atau inisiatif harus datang dari koni.melaksanakan kebijakan yang diambil oleh koni dalam rangka pekan olahraga internasional: koi tidak dapat bertindak sebagai lembaga permanen untuk melakukan pembinaan sebab koi adalah bawahan dari koni. koni merupakan badan badan yang mempunyai kewenangan untuk memilih koi dan koi berada dalam organisasi koni yang membedakan hanya pekerjaannya saja, yaitu yang berkaitan dengan olympic games, asean games, dilaksanakan oleh koi: dr. th. andai yurikosari, s.h., m.h. terkait mengenai legal standing pemohon sebagai badan publik, menurut ahli keberadaan koni masih diatur dalam keppres nomor tahun yang sama sekali tidak dibatalkan oleh undang undang skn tahun walaupun dalam undang undang tersebut diatur dalam peralihannya bukan berarti kedudukan koni menjadi berubah sebagai badan publik, seharusnya diikuti dengan peraturan pelaksanaannya, terkait mengenai frasa komite olahraga yang bersifat multitafsir dalam dan menurut ahli makna kata atau frasa komite olahraga ini tidak pernah didefinisikan dalam undang undang tersebut, khususnya dalam sehingga dapat menimbulkan makna yang multitafsir karena langsung digunakan pada itu. keberadaan frasa yang demikian, tentu dapat menimbulkan analogi atau penafsiran yang bermacam macam sehingga pengertian komite olahraga tidak lagi menjadi seperti yang selama ini sudah ada indonesia, yaitu komite olahraga nasional indonesia: terkait mengenai yang menetapkan koi sebagai pelaksana penyelenggara olahraga internasional. memang dalam tersebut diatur bahwa komite olimpiade indonesia ditetapkan sebagai pelaksana penyelenggara olahraga internasional. namun demikian, pada undang undang skn juga diatur keberadaan koi harus diatur dengan peraturan pemerintah: koni sudah terbentuk berdasarkan keppres nomor tahun akan sama kalau koi juga dibentuk dengan peraturan pemerintah. apakah keberadaan dua komite olahraga ini menjadi wakil indonesia secara nasional dan secara internasional, karena sebelum adanya undang undang skn, pada dasarnya setiap kegiatan olahraga diatur dan ditetapkan oleh koni, tetapiulkan suatu pemikiran atau analogi bahwa koi pun merupakan suatu komite yang diakui sebagai komite olahraga nasional yang berhak menyelenggarakan kejuaraan kejuaraan internasional dan juga diakui keberadaannya kalau diatur dalam peraturan pemerintah. hal ini akan menimbulkan dua organisasi atau lembaga yang satu sama lain seharusnya mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda, tetapi berada dalam satu badan atau lembaga komite olahraga nasional: kerugian konstitusional pemohon terkait adanya keberadaan komite olahraga dikaitkan dengan frasa yang bersifat multitafsir sebagaimana diatur dalam dan adalah adanya kemungkinan dalam undang undang skn ada dua komite olahraga yang menangani masalah keolahragaan nasional khususnya yang bertanding internasional. kerugian konstitusional tersebut timbul karena ada dua wakil indonesia yang ada luar negeri yang keduanya komite tersebut diakui oleh peraturan perundang undangan yang ada indonesia. sebagaimana diketahui kalau suatu lembaga atau suatu badan diakui keberadaannya oleh undang undang maupun peraturan perundang undangan bawahnya, maka suatu badan itu juga diakui oleh negara, dengan adanya dua perwakilan ini, maka bagaimana dengan representasi komite olahraga nasional itu mata internasional, yang menurut ahli biasanya hanya setiap negara hanya diwakili oleh satu perwakilan saja. memang ini sifatnya sangat teknis, tetapi dikaitkan dengan undang undang, peraturan perundang undangan maka keberadaan lembaga lembaga yang diakui oleh undang undang atau peraturan perundang undangan yang bawahnya merupakan hal yang sah dan dapat melakukan kegiatannya masing masing, dapat berdiri sendiri, bahkan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga karena keberadaannya didukung oleh undang undang skn, larangan pejabat publik sebagaimana dalam undang undang skn, menurut ahli bahwa pada dasarnya keppres koni tahun nomor sick!) masih berlaku, sehingga keberadaannya sebagai badan publik masih diakui dan dengan sendirinya pejabat publik yang berada badan publik sebagai pengurus masih dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip prinsip dalam undang undang kepegawaian dan tidak menimbulkan konflik kepentingan antara jabatan pejabat publtanpa tanggal bulan aprili. pokok permohonan pemohon pemohon meyakini frasa "komite olahraga" dalam itu bersifat multi tafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu: segi address atau alamat yang dituju frasa komite olahraga tersebut ditafsirkan sebagai koni atau dapat pula ditafsirkan bukan koni. batasan jumlah lembaga ketentuan ini dapat ditafsirkan berjumlah satu lembaga saja atau tunggal, dan dapat pula ditafsirkan lebih dari satu lembaga atau multi. sehingga menjadikan pemohonhal tersebut bertentangan dengan dan uud bahwa menurut pemohon pelarangan jabatan struktural dan publik untuk menjadi pengurus komite olahraga sebagaimana diatur dalam ketentuan skn adalah . skn khususnya terhadap frasa "dilaksanakan"ohon kepada ketua majelis hakimistem keolahragaan nasional sebagai landasan yuridis mengatur semua permasalahan keolahragaan nasional yang. denga,., bahwa dengan dasar hukum atas, pemohon meyakini keputusan presiden nomor tahun tentang komite olahraga nasional indonesia masih berlaku. sehingga, pemohon mengajukan permohonan guo dengan dasar legal standing sebagai badan hukum publikdan juga dengan dasar undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional: bahwa sama hal nya dengan subjek hukum pribadi (naturlijke person) sebuah badan hukum (rechtspersoon) juga memiliki hak hak yang dijamin oleh konstitusi. sebagai badan hukum publik pemohon juga berhak atas hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam uud bahwa selain pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, pemohon juga memiliki kewenangan konstitusional yang dijamin oleh uud dengan pemahaman negara indonesia adalah sebuah negara hukum, maka kewenangan konstitusional yang dimiliki pemohon juga adalah kewenangan yang telah diberikan oleh hukum lewat sebuah peraturan perundang undangan. atas dasar ini, maka pemohon tidak saja merupakan satu satu nya pihak yang berhak untuk menjalankan kewenangan konstitusional yang telah diberikan itu, tetapi juga berkepentingan untuk membela kewenangan konstitusional tersebut jika ada sebuah norma hukum yang melanggar hak konstitusional pemohon, bahwaapat dibuktikan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pemohon yang terakhir disahkan tahun (bukti beserta kegiatan kegiatan bidang olahraga yang telah dijalankan pemoho, undang undang sistem keolahragaan nasionaldengan adanya undang undang tentang sistem keolahragaan nasional: sehubungan dengan permohonan pengujian ketentuan dan skn, dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: terhadap dalil pemohon yang meyakini frasa "komite olahraga" dalam guo bersifat multitafsir, pemerintah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan frasa "komite olahraga" dengan penulisan menggunakan huruf kecntuan penulisan normahal ini secara facto (kenyataan) dan jure (hukum) merupakan sifat pilihan yang sudahb.::oleh karena itu, terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa "komite olahraga nasional" dalam ketentuan undang undang guo memiliki makna multitafsir sangat tidak berdasar dan tidak beralasanselanjutnya, terkait dengan pemaknaan komite olahraga nasional indonesia koni) yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tentang komite olahraga nasional indonesia, pemerintah berpendapat bahwa mengingat pada saat itumembina kegiatan olahraga prestasi seluruh negara kesatuan republik indonesia keppres nomor tahun telah ada sebelum skn dibentuk, dengan adanya ketentuan skn, koni sudah harus menyesuaikan organisasinya sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan atas. penyesuaian tersebut harus dilaksanakan karena pada dasarnya dalam asas peraturan perundang undangan yaitu "lex superior derogat legi inferior" (yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah), yang artinya bahwaana peraturan perundang undangan yang lebih rendah seperti keputusan presiden harus dikesampingkan oleh undang undang yang derajatnya lebih tinggi. ha! ini juga didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun yang menyatakan bahwa "kekuatan hukum peraturan perundang undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada oleh karena itu, terhadap dalil pemohon yang menganggap skn tidak spesifik mencabut keppres merupakan pandangan yang keliru, karena berdasarkan asas berlakunya peraturan perundang undangan pemaknaan koni dalam keppres secara otomatis bertentangan dengan pemaknaan "komite olahraga nasional" dalam skn. dengan adanya skn, koni harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam skn. dengan demikian secara jelas dan nyata bahwa pemakna. kemudian pandangan dan dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemaknaan "komite olahraga nasional" sebagai komite tunggal dalam keppres sungguh merupakan pandangan dan dalil yang keliru karena selain bertentangan dengan skn juga pemohon tidak memahami aspek historis lahirnya keppres nomor tahun yang memposisikan koni sebagai badan hukum publik tunggal yang melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. sesuai dengan kondisi pada saat itu (tahun mana keberadaan kementerian negara pemuda dan olahraga lebur dalam salah satu direktodepartemen pendidikan nasional sehingga tugas dan tanggung jawab koni dalam membantu pemerintah sangat strategis. namun demikian, kedudukan koni sebagai wadah tunggal pada waktu itu sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan kedudukan "komite olahraga nasional" yang beragam pasca lahirnya skn. dengan demikian dalil pemohon yang meyakini frasa "komite olahraga" dalam dan memiliki sifat multitafsir sehingga bertentangan dengan asas negara hukum dalam dan asas kepastian hukum dalam uud serta merupakan pandangan yang keliru dan tidak berdasarsehingga mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menolak dalil yang diajukan pemohon, bahwa terhadap dalil pemohon yang menganggap pelarangan jabatan struktural dan publik untuk menjadi pengurus komite olahraga undang undang guo), pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa ketentuan undang undang guo adalah mengatur mengenai pengurus komite yang bersifat mandiri dan tidak terkait dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. oleh karena itu, terhadap pemohon yang mendalilkan ketentuan tidak tepat dengan pelarangan jabatan struktural dan publik. pemerintah berpendapat bahwa pemohon tidak dibatasi atau, selain ituhal ini didasarkan pada apa arti dari diskriminasi yaitu adany. terhadap dalil pemohon atas ketentuan mahkamah konstitusi pernah memberikan putusannya. sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum putusan nomor puu v yang menyatakan bahwa: keterlibatan pejabat publik atau struktural dapat menyebabkan terkenalnya kemandirian komite olahraga nasionalmite olahraga nasionalmite olahraga nasional dengan kepengurusan induk organisasi cabang olahraga juga merupakan legal policy. dengan kata tain, hatmite olahraga nasional dan induk organisasi cabang olahraga memang ada persamaan tetapi ada juga perbedaan. bahwa satu sisi komite olahraga nasionalmite olahraga nasionaljabat publik," berdasarkan hal atas, terhadap dalil yang telah diputus oleh mahkamah konstitusi pada tanggal februari walaupun seolah olah memiliki maksud dan tujuan yang berbeda, dengan batu uji yang berbeda, pemerintah berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang menyatakan terhadap materbis idem. sehinggaerhadap dalil pemohon pada skn khususnya terhadap frasa "dilaksanakan" yang, pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: dalil pemohon yang menyatakan bahwa frasa kata "dilaksanakan" pada memiliki tafsir yang tidak pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena dengan lahirnya skn beserlaksanaanya tahun tahun pp. tahun tugas dan kewenangan komite olahraga nasional kon) serta tugas dan kewajiban komite olimpiade indonesia koi) sudah diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan dan skn, tahun tentang penyelenggaraan keolahragaan serta dan tahun tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, sehingga secara legal formal tidak menimbulkan implikasi hukum berupa tumpang tindih tugas dan kewenangan masing masing organisasi yang secara singkat diuraikan sebagai berikut: komite olahraga nasional kon) skj: mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional serta komite olahraga provinsi, kabupaten dan kotoordinasikan multi kejuaraan tingkat nasional,dan pembinaan prestasi olahraga nasional, mengoordinasikan induk cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional dan komite olahraga nasional provinsi, kabupaten kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional dan nomor tahun tentang penyelenggaraan keolahragaan) komite olimpiade indonesia koi) keikutsertaan indonesia dalam pekan olahraga internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan, dan perdamaian dunia serta untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. melalui pencapaian prestasi, keikutsertaan indonesia dilaksanakan oleh komitenational olympic committee) sebagaimana olympic games, asian games dan south east asia games, dan pekan olahraga internasional lain dan skj. diumumkannya norma tugas dan kewenangan serta kewajiban masing masing organisasi kon dan koi) dalam rangka memberikan kepastian hukumnasional, regional, dan internasional yang merupakan salah satu implementasi dari tujuan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diatur dalam ketentuan skn yang berbunyi sebagai berikut" selanjutnya pemisahan tugas, kewenangan, dan kewajiban masing masing lembaga kon dan koi) secara historis sudah tercermin dari sejarah lahirnya organisasi tersebut sebagai berikut: kongres olahraga pertama januari berhasil membentuk satu badan olahraga nasional" dengan nama persatuan olahraga republik indonesia" pori), yang anggota pori terdiri induk cabang olahraga yaitu anggar, atletik, bola basket bola keranjang, bulutangkis, gerak jalan, hockey, menembak, panahan, pencak silat, renang, sepak bola dan tennis. berdasarkan tugas dan fungsi, baik isi" yang berbentuk federasi didirikan tahun maupun "pori" tahun secara fungsional adalah "cikal bakal" organisasi olahraga nasional komite olahraga nasional indonesia" koni). selain itu, berdasarkan konferensi pori tanggal mei mengusulkan kepada pemerintah pusat yang berada yogyakarta untuk penyelenggaraan pekan olahraga nasional pon) surlenggara pon adalah pori. pembentukan komite olimpiade indonesia koi) bersamaan dengan pembentukan pori dengan tugas dan fungsi melakukan pembinaan olahraga dalam negeri. untuk kepentingan indonesia luar negeri (pada malam reuni) kongres olahraga nasional tahun pendopo karesidenan surakarta sepakati pula berdirinya komite olimpiade republik indonesia kori). baik badan olahraga nasional pori maupun kori" kukuhkan dan dilantik berdasarkan keputusan presiden sekar peleburan pori dan kori berdasarkan kongres pori dan kori tanggal oktober jakarta (bersamaan pon jakarta), kongres memutuskan melebur kori menjadi koi. alasan dan pertimbangan utama penyatuan adalah "efisiensi dan efektivitas". perubahan nama badan menjadi koni nama organisasi olahraga diubah secara resmi menjadi koni pada musyawarah nasional olahraga tahun jakarta yaitu tanggal desember yang tugas, fungsi dan kewenangan koni dan koi diintegrasikan dalam satu atap pembinaan dan pengelolaan organisasi satu atap pada organisasi olahraga koni. selain itu, ketentuan yang dianggap memiliki multitafsir sangat tidak beralasan, mengingat secara legal formal sudah memberikan arah pengaturan yang jelas mengenai kedudukan hukum komite olimpiade indonesia koi) sebagai national olympic committee cs) yang keberadaannya diakui oleh ioc international olympic committee) sejak tahun berdasarkan surat kanselir jerman otto meyer selaku ketua ioc pada saat itu. selanjutnya kedudukan hukum indonesia dalam ketentuan telah sesuai dengan ketentuan chapter olympic charter dan code ethics yaitu: the mission the notes develop, promote, and protect the olympic movement their respective countries, accordance with the olympic charter" (misi dari adalah untuk mengembangkan, mempromosikan, dan melindungi gerakan olimpiade negaranya sesuai dengan piagam olimpiadatas dalil pemohon terhadap ketentuan yang dianggap memiliki tafsir tidak pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, sesungguhnya bukan merupakan persoalan ketidakpastian pengaturan tugas, kewenangan, dan kewajiban masing masing yang dianggap menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon, melainkan hanya persoalan koordinasi antara kon dan koi dalam mengimplementasikan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan atributiflmelekat pemerintah dalam hal ini menteri pemuda dan olahraga selaku penanggung jawab sistem keolahragaan nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan skn, telah menetapk yang bertujuan untuk pemantapan, sinkronisasi, dan koordinasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional dalam upaya. meningkatkan kualitas olahraga prestasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional: kemudian dengan memperhatikan risalah musornas luar biasa musornaslub) pada juli sesungguhnya kon dan koi telah menyadari akan eksistensi, tugas, kewenangan, dan kewajiban masing masing lembaga sebagaimana diatur dalam skn beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana hasil musornaslub yang menyimpulkan sebagai berikut koni membentuk komite olimpiade indonesia koi) dan menyerahkan fungsi sebagai noc indonesia dari koni kepada koi kembali. nama koni tetap dipertahankan dan tidak diubah menjadi kon". dengan demikian, sesungguhnya pemohon menyadari keberadaan kon dan koi pasca lahirnya skn beserta peraturan pelaksanaannya mempunyai tugas, kewenangan, dan kewajiban yang berbeda serta tidak ada tumpang tindih (overlapping) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan demikian dalil pemohon yang meyakini frasa kata "dilaksanakan" dalam memiliki sifat tidak pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan uud sesungguhnya merupakan pandangan yang kelirurganisasi pemohon semenjak didirikan hingga hari inibukti bahwa atas dasar tersebut, pemohon terbukti secara konkrit dan terus menerus dan sesuai dengan mandat organisasi melakukan kegiatan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga republik indonesia sehingga secara logis pemohon memiliki kepentingan (alas hak) untuk menjalankan kewenangan pemohon sebaik mungkin demi memberikan kiprah terbaik dalam bidang pengembangan olahraga untuk seluruh masyarakat republik indonesia, bahwa pemohon selaku badan hukum publik yang dibentuk oleh negara yang bertugas melakukan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan bidang keolahragaan memiliki kewenangan konstitusional dan sekaligus mengalami kerugian konstitusional atas diberlakukannya dan dan undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional (bukti yang pemohon ajukan uji materil nya mahkamah konstitusi, bahwa dengan berlakunya tersebut, pemohon menjadi tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusional secara maksimal karena secara langsung maupun tidak langsung terhambat oleh pemberlakuan tersebut. sebaliknya jika tersebut dibatalkan oleh mahkamah, maka dalam penalaran yang wajar segala kerugian konstitusional yang diderita oleh pemohon dipastikan akan hilangii. pokok permohonan adapun yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan guo adalah sebagai berikutmelainkan hanyalah persoalan koordinasi antarlembaga kon koi) sehingga majelis hakim mohon kiranya untuk menolak dalil yang diajukan pemohon. berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas, pemerintah berpendapat bahwa dan skn tidak bertentangan dengan ketentuan dan dan uud dan tidak melanggar hak hak konstitusional pemohon. iv. petit berdasarkan keterangan atas, presiden memohon kepada ketua majelis hakim konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian undang undangdan skn tidak bertentangan dengan dan dan uud selain itu, presiden mengajukan ahli bernama prof. drs. toho cholil mutakhir, m.a., ph. yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal september yang memberikan keterangan lisan dan menyerahmengemukakan hal hal sebagai berikut: pendahuluan kegiatan keolahragaan dewasa ini telah menjadi kebutuhan hidup manusia, kebutuhan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. secara filosofis, olahraga pada hakikatnya memiliki fungsi majemuk merupakan hak asasi manusia yang mendasar (fundamental human right), merupakan faesensial dalam pembangunan manusia (essential factor human development): merupakan investasi yang besar great investment), sebagai sekolah kehidupan terbaik (the school life), sebagai instrumen pembangunan dan perdamaian (instrument for development and peace), dan sebagai wahana memperkokoh ketahanan nasional (instrument for national resilience). menyadari pentingnya olahraga, unesco tahun dalam international charter physical and education sport mendeklarasikan bahwa pendidikan jasmani dan olahraga adalah suatu kegiatan untuk mengaktualisasikan hak hak asasi manusia dalam rangka mengembangkan dan mempertahankan kemampuan fisik, mental, dan moral. olympic charter dalam preambule menyebutkan antara lain bahwa olahraga merupakan wahana bagi pengejawantahan hak hak asasi manusia. dan pbb mendeklarasikan olahraga sebagai instrumen pembangunan, sport means promote education, health, development, and peace. united nations resolution, indonesia sebagaimana tertuang dalam undang undang skn keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial, serta membentuk watak, dan kepribadian bangsa yang bermartabat. sedangkan keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan, dan kebugaran, danolahraga indonesia merupakan bagian proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. dan oleh karena itu,apabila disimak, pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dianut dalam undang undang skn menganut model kombinasi atau model ketiga (the third way). dalam hal ini, pembinaan dan pengembangan olahraga tidak hanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepada negara, seperti contohnya china, model pertama, atau diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, contoh seperti amerika serikat, model kedua, tetapi secara bersama, antara pemerintah dan masyarakat. undang undang skn secara eksplisit telah mengatur tugas, wewenggung jawab, baik pemerintah maupun masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. sebagai sebuah sistem terbuka, dalam rangka mengantisipasi berbagai tantangan akibat perubahan lingkungan strategis, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar proses yang dicerminkan dari interaksi antar sub sistem dapat berjalan secara sinergis, sehingga efektif dapat mencapai tujuan keolahragaan nasional. undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional telah berjalan tahun sejak diundangkan pada tanggal september namun hingga saat ini, dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala dan hambatan. undang undang skn sejalan dengan dinamika kehidupan keolahragaan dalam implementasinya telah mengalami pengujian, termasuk kali ini pengujian yang diajukan oleh para pemohon: pandangan dan pendapat ahli sehubungan dengan permohonan pengujian yang dilakukan oleh pemohon, yaitu ketentuan dan skn terhadap uud ahli menyatakan sebagai berikut: bahwa dalam memahami undang undang skn seharusnya dibaca secara menyeluruh, mulai dari konsiderans sampai penjelasan demi hal ini penting, sehingga pemaknaan atas satu undang undang tersebut utuh dan tidak terpisah pisah, legal spirit yang tertuang dalam konsiderans tersebut diperkuat dengan penjelasan atas undang undang skn yang antara lain menegaskan:, serta tuntutan perubahan global, sehingga perlu adanya undang undang yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memerhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sehingga sebagai instrumen hukum undang undang skn diharapkan mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan pada masa yang akan daskn mempengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah dan penanganan olahraga tidak lagi ditangani secara sekadarnya, tetapi harus ditangani secara profesional, sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan sub sistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana dan terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan. sub sistem tersebut meliputi meliputi berbagai aspek, termasuk pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan, termasuk iptek, informasi dan industri olahraga, undang undang skn mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban, serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta koordinasi yang sinergis secara vertikal.antara pusat dan daerah, dan secara horizontal antara berbagai lembaga terkait, baik tingkat pusat maupununtuk itu, diperlukan landasan hukum, sehingga kedudukan dan keberadaan organisasi atau kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat akan menjadi mantap. merujuk pada konsiderans dan penjelasan umum, kemudian diuraikan (suara tidak terdengar jelas), dan undang undang skn, baik yang bersifat substantif maupun relatif, sebagaimana kita ketahui semuanya. undang undang skn pada aturan pelaksanaannya, pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk induk organisasi cabang olahraga, pengurus cabang olahraga, dan semua tingkatan organisasi olahraga fungsional, organisasi olahraga khusus penyandang cacat, klub perkumpulan, komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten kota, dan koi, untuk menyelenggarakan kegiatan keolahragaan sesuai tugas kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban masing masingiciptakan untuk digunakan sebagai acuan, norma, pedoman, untuk penyelenggaraan agar keolahragaan nasional dapat berjalan efektif seperti yang diharapkan. undang undang tersebut sudah barang tentu tidak terimplementasikan dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan dan masing masing pihak yang terkait dan terlibat dalam proses pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan. kenyataan dalam praktik lapangan, kesenjangan masih terjadi antara hukum yang faktual berlaku dan apa yang seharusnya. seluruh perilaku dan masyarakat warga seharusnya memahami, mengi, dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpenafsiran dan kesalahpahaman, sehingga akhirnya menimbulkan disharmoni. kondisi disharmoni seperti ini sungguh tidak diharapkan karena bertentangan dengan tujuan mulia dibentuknya undang undang skn dan akhirnya dipastikan akan mengganggu proses pembinaan dan keolahragaan nasional: frasa frasa komite olahraga frasa komite olahraga sebagaimana tersurat dan tersirat dalam ketentuan dan undang undang skn diyakini oleh pemohon bersifat multitafsir, dalam arti dapat ditafsirkan sebagai koni atau bukan koni, dapat ditafsirkan berjumlah satu lembaga atau tunggal, dan dapat lebih dari satu lembaga atau majemuk. menurut pendapat ahli, penulisan komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, komite olahraga kabupaten kota dituliskan dalam huruf kecil untuk memberikan keluwesan dan kebebasan kepada masyarakat atau komunitas olahraga yang tergabung dalam komite olahraga tersebut untuk memberi nama sendiri wadah atau organisasi tersebut sesuai ad art nya masing masing. pembentuk undang undang menghindari penulisan nama organisasi kemasyarakatan olahraga tertentu dengan maksud untuk menjaga keberlanjutan berlakunya undang undang tersebut, samping menghindari sikap yang dibesarkan pemaksaan terhadap hak setiap warga masyarakat. jadi, apabila terjadi perubahan penamaan dari organisasi keolahragaan sebagai bentuk peran serta masyarakat tersebut, maka tidak akan mengganggu keberlangsungan undang undang skn. masalah ini pernah diskusi secara intens dalam proses penyusunan draft undang undang, namun akhirnya kesepakatan yang diambil dan dengan mempertimbangkan tata cara penulis sesuai saran dari legal drafted, maka penulisan frasa komite olahraga dengan huruf kecil diyakini sudah sesuai dan tepat. jadi, frasa komite olahraga berdasarkan ketentuan penulisan norma adalah penulisan yang tidak harus dimaknai sesuai penamaan atau nomenklatur suatu badan atau lembaga tertentu, tetapi, serta dalam membentuk induk organisasi olahraga pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, argumen yang disampaikan ahli tersebut telah terbukti secara kenyataan dan bahwa dengan diberinya opsi pilihan dimana masyarakat diberi kesempatan untuk membentuk dan memberi nama induk organisasi komite olahraga sesuai dengan ad art nya masing masing, hingga dewasa ini telah terbentuk komite olahraga nasional untuk olahraga prestasi yang sesuai dengan musyawarah olahraga nasional luar biasa tanggal juli disebut sebagai komite olahraga nasional indonesia koni). demikian juga untuk federasi olahraga rekreasi. untuk olahraga rekreasi, masyarakat indonesia yang dikenal dengan form telah membentuk wadah olahraga rekreasi yang berperan serta untuk membantu pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan pengembangan olahraga rekreasi. demikian juga untuk olah raga pendidikan dengan adanya badan pembina olahraga pelajar seluruh indonesia dan juga badan pembina olahraga mahasiswa indonesia napoli) dalam lingkup olahraga pendidikan. bahkan secara khusus, telah dibentuk juga komite olahraga kalangan militer, yaitu komite olahraga militer indonesia komi). jadi kesimpulan ahli, ahli meyakini bahwa frasa komite olahraga dalam ketentuan dan guo yang ditafsirkan memiliki makna multitafsir adalah tidak tepat, baik secara norma maupun faktual karena sejatinya masyarakat induk organisasi cabang olahraga yang diberi kebebasan oleh undang undang skn untuk menentukan sendiri telah memutuskan dan mengambil satu pilihan bahwa komite olahraga nasional untuk olahraga prestasi adalah koni, sebagaimana disepakati diputuskan dalam munaslub juli undang undang skn harus dibaca tidak terlepas dari norma yang ditentukan dalam undang undang skn yang menentukanganisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dapat mendirikan cabang cabangnya provinsi dan kabupaten kota. nama induk organisasi dan pengorganisasian ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang undangan. undang undang skn menjamin kebebasan bagi masyarakat yang telah membentuk induk organisasi cabang olahraga untuk membentuk suatu komite olahraga nasional. ketentuan undang undang skn ini justru sesuai dengan semangat undang undang dasar dan tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang diamanatkan dalam undang undang dasar karena secara normatif undang undang skn memastikan jaminan kebebasan bagi masyarakat yang telah tergabung dalam induk organisasi cabang olahraga untuk membentuk suatu komite olahraga: pemaknaan komite olahraga nasional indonesia koni) menurut keputusan presiden nomor tahun dengan berlakunya undang undang skn, maka koni yang organisasinya dibentuk berdasarkan keppres tahun menurut ahli tidak berlaku lagi dengan beberapa pertimbangan: nomenklatur koni sebagaimana disebut dalam keppres tahun tidak ada dalam undang undang skn, yang ada adalah frasa komite olahraga nasional, ditulis huruf kecil dan tidak disingkat kon. pemaknaan koni dalam keppres tidak secara otomatis sesuai dengan pemaknaan komite olahraga nasional indonesia dalam undang undang skn. maka untuk itu, harus dilakukan proses perubahan atau penyesuaian. undang undang skn mengamanatkan bahwa induk organisasiperaturan perundang undangan. jadi agar organisasi induk dengan nama koni harus dibentuk dan ditetapkan kembali status organisasinya sesuai ad art, artinya melalui suatu forum resmi yang disebut musyawarah olahraga nasional, guna melakukan penyesuaian organisasinya sesuai dengan ketentuan dan akhirnya, musornas luar biasa juli sudah memberikan nama komite olahraga nasional itu adalah yang dimaksud adalah koni, spirit pembentukkan koni berdasarkan keppres tahun juga dengan spirit komite olahraga nasional bertentangan dengan spiritnasional undang undang skn. spirit pembentukan koni berdasarkan keppres tahun menekankan pada bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan diletakkan pada masyarakat, dalam hal ini adalah koni. koni menjadseluruh negara kesatuan republik indonesia. fungsi koni saat itu sangat menonjol karena pada saat itu kementerian pemuda dan olahraga tidak ada, akibat dilikuidasi pada saat itu. kemudian pada pemerintahan berikutnya, diadakanlah kementerian pemuda dan olahraga pada tahun dan akhirnya juga direktorat jenderal olahraga pada saat itu diintegrasikan dalam kemenpora juga, sehingga akhirnya posisi pada waktu itu pemerintah sudah mulai ikut serta dalam pembinaan keolahragaan, kedudukan dan tugas koni diatur kembali atas dasar pertimbangan, salah satunya belum adanya undang undang keolahragaan yang mengatur tentang pembinaan keolahragaan. setelah adanya undang undang skn, maka dasar pertimbangan disebutkan pada butir keppres tahun menjadi tidak relevan lagi, tugas koni, sebagaimana dimaksud keppres tahun berbeda dan mengandung hal yang bertentangan dengan undang undang skn. keppres tahun menyatakan bahwa koni bertugas membantu pemerintah dalam pengembangan olahraga prestasi, termasuk situ olahraga amatir dan profesional. kemudian juga, pada butir (c) melaksanakan, mengoordinasikan keikutsertaan induk induk organisasi dalam multievent nasional, regional, dan internasional. dan (d) melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan. undang undang skn menyatakan bahwa komite olahraga nasional menyatakan, bahwa komite olahraga nasional yang kemudian oleh munaslub juli menjadi koni mempunyai tugas membantu pemerintah dalam menyiapkan fungsional, serta komite olahraga provinsi, danmengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional. menyimak kedua rumusan tugas koni antara keppres tahun dan undang undang skn tampak jelas adanya perbedaan dan bertentangan. oleh karena itu, ahli menyatakan bahwa sesungguhnya keppres tahun tidak bisa dinyatakan berlaku lagi. pemaknaan komite olahraga nasional pada undang undang skn merupakan entitas yang beragam dan bukan wadah tunggal, sebagaimana dimaksudkan keppres tahun dengan demikian, pengertian koni sebagai wadah tunggal bertentangan dengan ketentuan dan undang undang skn. koni dapat menjadi satu satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengoordinasikan dan membina olahraga prestasi. hanya apabila ditentukan melalui musornas induk organisasi cabang olahraga dan itu telah dilakukan dan terjadi munaslub juli keppres tahun sebagai dasar pengaturan kedudukan dan tugas koni sesuai pengaturan perundang undangan telah dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi karena samping adanya unsur unsur yang bertentangan atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang undangan atasnya, yaitu undang undang skn. sehingga berdasarkan undang undang nomor tahun menyatakan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang undangan sesuai hierarki, sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan tersebut, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah: kesimpulan, adanya unsur pertentangan, ketidaksesuaian, legal spirit yang berbeda, dan adanya aturan yang lebih tinggi, maka dalil yang meyakini bahwa koni masih berlaku karena belum dicabut karena spesifik dalam undang undang skn tidak dapat dipertahankan. dengan demikian, sesuai ketentuan peralihan undang undang skn, maka keppres nomor tahun dinyatakan tidak berlaku dengan sendirinya: pelarangan jabatan pemohon menganggap bahwa pelarangan jabatan struktural dan pejabat publik untuk menjadi pengurus komite olahraga, tidak tepat karena sudkanisme pertanggungjawaban pejabat publik masing masing. sehingga frasa tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik bertentangan dengan undang undang dasar keterangan ahli adalah sebagai berikut. undang undang skn sama sekali tidak memuat larangan bagi seorang yang menduduki jabatan struktural dan jabatan publik untuk menjadi pengurus komite olahraga nasional. undang undang skn memuat norma yang menyatapenjelasan tersebut juga tidak memuat satu kalimat pun yang memuat larangan, tetapi hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan mandiri, jabatan struktural, dan jabatan publik. jadi undang undang skn tidak bertentangan dengan undang undang dasaryebabkan terkenalnya dan ketidak dapat dijaminnya keterlaksanaan sifat kemandirian, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam berorganisasi. walaupun telah ada mekanisme pertanggungjawaban publik, seorang pengurus komite olahraga yang terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik akan terkendala dengan konflik kepentingan pribadi karena dia tidak akan terlepas dari atribut yang melekat pada dirinya. pengalaman menunjukkan bahwa pejabat struktural dan pejabat publik yang terlibat dalam kepengurusan organisasi memiliki keterbatasan waktu, sehingga tidak sempat lagi mengurusi jalannya organisasi. idealnya pengurus organisasi olahraga seyogianya orang profesional dan memiliki waktu untuk pengelolaan pembinaan keolahragaan.imbulkan kerancuan dalam pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan. dalam satu sistem seperti sistem keolahragaan nasional, tugas, fungsi, dan kewenangan antara pengambil kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, termasuk anggaran, harus ditata dan diatur dengan jelas siapa regul:iapa aktor atau eksekutor. seorang pejabat struktural dan pejabat publik yang melakukan perencanaan dan penetapan alokasi anggaran, serta pengawasan sungguh tidak logis dan tidak dapat diterima sebagai pengurus komite olahraga nasional yang pada hakikatnya sebagai aktor atau pelaksana kegiatan dan anggaran. oleh karena itu, memang akan terjadi kerancuan jika pejabat publik dan pejabat strukturalwasi, sehingga akan mengganggu prinsip akuntabilitas: pejabat struktural dan pejabat publik sebagai warga negara untuk menjadi pengurus komite olahraga, tidak dibatasi dan dihilangkan hak aslinya karena hal itu hanya merupakan pembagian kewenangan tugas sebagai suatu kebijakan. pengurangan atau pembatasan ham baru terjadi apabila seseorang dilarang untuk menjadi pejabat struktural atau pejabat politik atau dilarang menjadi pengurus organisasi keolahragaan. walaupun mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik masing masing telah diatur, penangkapan jabatan akan tetap menimbulkan kerancuan administrasi dan manajemen, sehingga prinsip prinsip good governance, termasuk dalamnya prinsip akuntabilitas tidak dapat dipertahankan. komite olahraga nasional sepenuhnya merupakan organisasi masyarakat atau nongovernment organization yang memperoleh anggaran dari pemerintah, berfungsi melaksanakan dan memanfaatkan anggaran tersebut untuk pembinaan olahraga. tampak jelas akan terjadi kerancuan jika pejabat struktural dan pejabat publik sebagai perencana kebijakan dan pengawasan juga terlibat dalam pelaksana aktivitas komite olahraga nasional: pembatasan pejabat struktural dan pejabat publik untuk tidak merangkap jabatan menjadi pengurus komite olahraga nasional sebagaimana diatur dalam undang undang skn, pada hakikatnya bukan merupakan pembatasan terhadap hak konstitusional pemohon, namun merupakan pilihan kebijakan yang terbuka bagi pembuat undang undang untuk tujuan semata mata untuk menciptakan good governance yang efektif, undang undang skn tidak mengandung perlakuan juga diskriminatif karena pembatasan dalam guo tidak berla, tetapi pembeda tersebut berlaku ketika terjadi antara mereka yang menduduki jabatan struktural dan jabatan publik, dengan mereka yang tidak menduduki jabatan tersebut, kesimpulan. pengurus komite olahraga nasional seharusnya mandiri dan tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik, menurut ahli, sudah tepat berdasarkan alasan tersebut atas. peran komite olahraga nasional selanjutnya disebut koni sesuai hasil musornaslub juli dan koi peran koni dan koi dalam undang undang skn diatur dalam bab yang berbeda. koni diatur dalam bab viii, bab tentang pengelolaan keolahragaan bersama sama dengan aktor lain yang terlibat dalam pengelolaan sistem keolahragaan nasional, yaitu menteri, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, induk organisasi cabang olahraga, dan organisasi olahraga fungsional. sedangkan koi diatur dalam bab tentang penyelenggaraan kejuaraan olahraga bersama aktor yang terlibat dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, induk organisasi cabang olahraga, orang, dan atau badan hukum. undang undang skn menentukan induk organisasi cabang olahraga, sebagaimana dimaksud dalam membentuk suatu komite olahraga nasional. secara jelas memberikan kebebasan kepada induk organisasi cabang olahraga yang dibentuk oleh masyarakat dalam pengelolaan olahraga untuk membentuk suatu komite olahraga nasional. nama struktur organisasi dan tata kelola organisasinya diserahkan kepada induk organisasi cabang olahraga. ketentuan tersebut sesuai dengan amanat undang undang dasar yang menentukan kemerdekaan berserikat, dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang. undang undang skn justru memberikan jaminan kepastian hukum bagi induk organisasi cabang olahraga untuk membentuk suatu komite olahraga nasional secara bebas, tanpa intervensi pihak mana pun. karena itu, undang undang skn tidak bertentangan dengan undang undang dasar kerancuan peran antara koni dan koi sejatinya lebih disebabkan karena lemahnya koordinasi. permasalahan lemahnya koordinasi antara koi ketika kedua entitas ini memisahkan diri yang sebelumnya pernah bersatu dalam satu atap, mana ketua koni merangkap ketua koi sekaligus. perlu ditegaskan bahwa sejatinya dalam undang undang skn tidak ada satu dan pun yang mengamalkan bahwa koi dan koi harus terpisah atau harus menjadi satu. undang undang skn hanya menuangkan fungsi koi dan komite olahraga nasional provinsi dan kabupaten kota masing masing secara terpilih. sesuai koi melaksanakan keikutsertaan indonesia dalam mengikuti pekan olahraga internasional. sedangkan konidan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional. dualisme koni dan koi. sehubungan undang undang skn, khususnya terhadap frasa dilaksanakan yang telah ditafsirkan menyimpang oleh komite olahraga indonesia koi) dengan turut pula melakukan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan yang sesungguhnya merupakan kewenangan pemohon atau koni, sehingga bertentangan dengan dan undang undang dasar ahli berpendapat bahwa frasa dilaksanakan itu memiliki tafsir yang tidak memiliki unsur ketidakpastian. karena dengan adanya undang undang skn beserta peraturan pelaksanaannya, nomor nomor dan nomor tahun denangan komite olimpiade indonesia, undang undang skn serta tugas dan kewajiban komite olimpiade indonesia dan telah diatur secara tegas dan jelas. koi berkewajiban, salah satunya sebagaimana tertuang dalam butir nomor tahun melibatkan. frasa dilaksanakan yang mencakup perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan tidak tumpang tindih, dan bukan persoalan ketidakpastian pengaturan tugas,yang menyebabkan kerugian konstitusional pemohon, tetapi hanya persoalan koordinasi antara koni dan koi dalam mengimplementasi tugas dan kewenangan kewajibannya, untuk menghindari kerancuan dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas kewenangan komite olahraga nasional dalam hal ini adalah koni, serta tugas dan kewajiban komite olimpiade indonesia, menpora telah menetapkan peraturan menteri pemuda. dalam peraturan menteri tersebut, diatur secara teknis operasional tugas dan kewenangan komite olahraga nasional serta cara pelaksanaannya, tugas dan kewajiban koi serta cara pelaksanaannya, dan koordinasi yang perlu dilakukan oleh komite olahraga nasional dan koi. peraturan menteri ini diharapkan menjadi pedoman bagi koni dan koi untuk. semakin memantapkan, mensinkronisasikan, dan mengoordinasikan berbagai kegiatan berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional dalam upaya meningkatkan kualitas olahraga prestasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional. dari uraian tersebut bahwa tugas kewenangan atau kewajiban koni dan koi yang saling berkaitan sehingga diperlukan saling pengertian, penyamaan persepsi, dan kerja sama yang antara keduanya, untuk menghindari kerancuan dan salah penafsiran, peraturan menteri pemuda dan olahraga nomor tahun yang dijabarkan lebih lanjut dalam dan secara eksplisit mengatur secara tegas frasa dilaksanakan tersebut sehingga tidak menimbulkan kerancuan. dalam peraturan menteri tersebut sebagai penjabaran butir menegaskan bahwa tugas koi berkaitan dengan frasa dilaksanakan dibatasi dalam bentuk: (a) laporan kinerja dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pengiriman kontingen indonesia, (b) evaluasi hasil keikutsertaan indonesia dalam pekan olahraga internasional: (c) penyampaian informasi hasil pertemuan koi dengan international olympic committee dan juga institusi institusi yang berkaitan lain dengan keikutsertaan indonesia dalam pekan olahraga internasional kepada menteri: (d) penyampaian rencana keikutserlam pekan olahraga internasional kepada menteri, dan (e) mengukuhkan kontingen indonesia dalam keikutsertaan pada pekan olahraga internasional. demikian pula frasa dilaksanakan pada dan secara eksplisit telah memberikan kewenangan yang tegas kepada koi yang nyata nyata tidak tumpang tindih dengan tugas koni, sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri pemuda dan olahraga nomor tahun yang dijabarkan lebih lanjut dan hal yang terkait dengan status koni dan koi, apakah disatukan atau dipisahkan, tidak diatur dalam undang undang skn. hal itu sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat anggota koni dan koi karena seharusnya mereka yang memiliki hak untuk menentukan melalui musyawarah yang dilaksanakan sesuai ad art masing masing. berdasarkan hasil musornaslub pada juli telah diputuskan bahwa eksistensi tugas, kewenangan, dan kewajiban masing masing lembaga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan undang undang skn beserta peraturan pelaksanaannya. musornaslub tersebut menyimpulkan koni membentuk komite olimpiade indonesia dan menyerahkan fungsi sebagai noc indonesia dari koni kepada koi kembali. nama koni dipertahankan tidak diubah menjadi kon. permasalahan dualisme koni dan koi sesungguhnya bukan masalah pengaturan dalam undang undang skn, namun lebih kepada persoalan koordinasi dalam mengimplementasikan tugas, kewenangan, dan kewajiban masing masing, koni dan koi merupakan lembaga mandiri bidang keolahragaan yang memainkan peran penting dalam meningkatkan prestasi olahraga tingkat nasional, regional, dan internasional dalam rangka mengharumkan nama indonesia dan meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan bangsa indonesia dunia internasional. koordinasi antara koni dan koi dalam praktik masih belum sepenuhnya terlaksana secara efektif seperti yang diharapkan. oleh karena itu, sinergitas antara koni dan koi perlu ditumbuhkembangkan secara niscaya dan konsisten dalam rangka pencapaian keberhasilan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga, penutup adanya pemikiran untuk menyatukan kembali koni, koi dalam satu abentuk awal sekitar tahun sampai dimana ad art koni, koi menjadi satu. karena koni dan koi dianggap sebagai dua sisi dari satu keping uang yang memiliki ketua umum dan sekjen yang sama, tampaknya menarik untuk dipertimbangkan. apakah koni memiliki tugas terkait urusan olahraga prestasi dalam negeri? apakah koi memiliki tugas terkait dengan urusan luar negeri, atau tugas dan fungsi koni dan koi yang masih tumpang tindih akan lebih mudah dijadikan solusi kalau keduanya dalam satu atap dengan kepimpinan ketua umum dan sekjen yang sama. kedua belah pihak harus duduk bersama dan bersedia untuk meninjau ulang ad art masing masing untuk diselaraskan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan. karena nama koi sudah terdaftar sebagai anggota resmi ioc pada tanggal maret maka tentu harus ada wakil dari indonesia forum internasional, khususnya terkait dengan ioc. koi secara facto dan jure sebagai organisasi atau lembaga permanen yang memakai negara indonesia dalam keanggotaan ioc yang sah sejak tahun jadi jelas, koni dan koi memiliki tugas masing masing yang berbeda dan tidak rancu serta saling komplementer. menurut pendapat ahli, penggabungan koni dan koi dengan fungsinya masing masing dalam satu atap dimungkinkan dapat terjadi selama masyarakat anggota koni, koi mau bermusyawarah yang didasari satu niat mulia, disertai dengan hati yang tulus, serta pikiran jernih, guna menentukan masa depan keolahragaan yang lebih maju secara demokratis dengan tetap memerhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya undang undang skn beserta peraturan pelaksanaannya. koni dan koi dapat bersinergi dengan bekerja dalam semangat kerja sama dan masing masing secara komplementer menyumbangkan kekuatan terbaiknya, serta berusaha keras memperbaiki atau mengatasi kelemahan yang ada secara koordinatif. penggabungan koni dan koi sesungguhnya sudah menjadi pemikiran sesuai rapat koordinasi koni pemerintah provinsi seluruh indonesia pada tanggal tanggal oktober surabaya dengan pimpinan sidang ibu rita subordo pada waktu itu, dan hasil rapat anggota koni pada tanggal tanggal februari yang menyetujui pelaksanaan penggabungan koni dan koi bandung dengan pimpinan sidang bapak toko suratan sendiri, menurut hemat ahli, ada beberapa upaya dalam rangka membangun dan sinergitas antara koni dan koiin komunikasi yang lebih intensif untuk menyamakan persepsi mengenai tugas kewenangan dan kewajiban masing masing, meningkatkan integritas, profesionalitas, dan kompetensi masing masing untuk meningkatkan kontribusi positif dalam mewujudkan tujuan keolahragaan nasional: memperkokoh komitmen bersama untuk memperkuat sistem keolahragaan nasional: memantapkan pelaksanaan koordinasi antarlembaga, mengutamakan tugas dan kewajiban daripada kepentingan kelompok atau pribadi, menumbuhkan harapan untuk mewujudkan prestasi keolahragaan yang terbaik, saling menghormati tugas kewenangan dan atau kewajiban masing masing: dan terakhir menyelesaikan setiap permasalahan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. manakala sering ditemukan berbagai persoalan yang terkait dengan implementasi koordinasi dan peran koni dan koi yang merugikan kepentingan nasional, pemerintah perlu mengambil langkah langkah yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. demikian pula, koni dan koi agar bersinergi secara positif dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka menjaga harkat, martabat, dan kehormatan bangsa dalam menghadapi berbagai multievent olahraga, khususnya asian games tahun yang dimana indonesia akan menjadi tuan rumah nantinya, dalam undang undang itu, tidak ada pembatasan organisasi yang tunggal karena pada hakikatnya memang diberikan kesempatan, kebebasan bagi organisasi cabang olahraga untuk membentuk. hal itu sesuai dengan undang undang dasar bahwa seorang atau organisasi kelembagaan diberi kewenangan kebebasan untuk membentuk itu dan itu sudah jelas itu. memang ada kemungkinan dibukanya beberapa komite olahraga nasional, mungkin seperti itu, tetapi dalam praktik dan sejarah untuk mengembangkan atau membentuk koni yang atau koni sebab itu tidak mudah karena harus melakukan musyawarah dan dalam sejarah olahraga selamaberbagai macam koni. pada waktu pembentukan draft undang undang itu dimungkinkan koni dibentuk induk organisasi cabang olahraga yang nantinya akan menjadi anggota koni. itu merupakan suatu pilihan. pada waktu juga itu akan dituliskan komite olahraga nasional koni) ditulis dalam huruf besar. pada waktu itu ahli juga mengusulkan seperti itu, namun dalam prosesnya tidak mungkin ahli ahli hukum menyatakan tidak memungkinkan menulis nama koni sebagai organisasi nonpemerintah dituliskan dalam bentuk huruf besar dengan nama seperti itu. akhirnya, dituliskan komite olahraga nasional dalam tanda huruf kecil dengan maksud nantinya disisakan atau ada kebebasan dari masing masing anggota untuk membentuk organisasi itu. konsekuensinya memang kemungkinan muncul itu, tetapi dalam kenyataannya, untuk membentuk koni komite komite tidak serta merta dan tidak mudah dan pada akhirnya itulah yang menjadi pilihan bagi penyusun undang undang pada waktu itu, dalam penyusunan undang undang skn pada waktu itu, tidak ada tersirat dan juga tidak ada keinginan koni dan koi harus dipisah. penulisan peran atau fungsi koni dan koi pada saat itu dengan nama komite. jadi, hanya memilah fungsi dan tidak harus dipisah koni dan koi. tetapi pada saat musornaslub tanggal juli justru terjadi pemisahan yang hal itu sebenarnya tidak ada dalam undang undang skn yang memerintahkan mengamanatkan untuk memisahkan koni dan koi, menurut ahli justru masyarakat organisasi organisasi olahragawan yang menginginkan seperti itu, sehingga ibu rita pada waktu itu yang masih menjabat ketua koni dan koi berpisah. pada tahun ketika ibu rita menjabat sebagai koi dan toko toko suratan) menjabat ketua umum koni terjadi miskomunikasi dan disharmoni. jadi, masalah itu timbul pada hakikatnya karena masalah komunikasi, masalah koordinasi. ahli berpendapat hal itu bisa dikondisikan, apalagi ada kemauan dari ibu rita untuk melakukan musyawarah agar koni dan koi bisa menjadi satu wadah ibarat satu keping mata uang dengan dua sisi yang berbeda, dengan pimpinan yang satu. menurut ahli itulah solusi yang terbaik demi kepentingan nasional, demi kepentingan bangsa dan negara dalam memajukan olahraga, perbedaan skn yang baru dengan keolahragaan yang lama bahwa sebelum keolahragaan ini dibangun tanpa adanya landasan hukum yang kokoh, yaitu hanya diatur dalam keppres, namun dengan adanya skksudkan untuk menata seluruh komponen sub sistem dalam keolahragaan agar dapat diperbaiki. menurut ahli undang undang skn sudah memposisikan tugas, fungsi dari seluruh komponen yang ada, namun permasalahannya sekarang bagaimana dapat mengimplementasikan undang undang skn ini seperti yang diharapkan. undang undang skn diundangkan, tidak dapat langsung terimplementasikan namun harus diupayakan dengan penuh pengertian dan penuh pemahaman. ahli sebagai ketua tim penyusunan undang undang skn berharap dengan adanya undang undang skn ini harus dapat menata kelola dalam pembinaan olahraga nasional yang lebih baik:april menyampaikan keterangan lisan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal juli yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: ketentuan sistem keolahragaan nasionaldan pasai dan dan dan sistem keolahragaan nasional terhadap dan uud hak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap pemohon telah dirugikan dengan berlakunya sistem keolahragaan nasionalguo sistem keolahragaan nasional dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai: frase komite olahraga" keolahragaan nasional bersifat multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum pada dua hal yaitu: tafsir pertama dari segi alamat yang dituju (address) nya, frase kata komite olahraga' tersebut ditafsirkan sebagai koni pemohon) dan dapat pula ditafsirkan bukan koni pemohon): tafsir kedua, mengenai batasan jumlah lembaga. bahwa karena frase kata komite olahraga' tersebut tafsir dapatpemohon berpendapat, akibat sifat multi tafsir frase komite olahraga" telah melemahkan eksistensi koni yang membawa akibat koni menjadi tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan kewenangannya dan tidak memiliki daya kendali atas organisasi dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten kota: pemohon berpendapat frase "tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik" dalam sistem keolahragaan nasional menyebabkanstruktural maupun pejabat publik menjadi terhalang, pemohon berpendapat implementasi frase "dilaksanakan" dalam sistem keolahragaan nasional ditafsirkan menyimpang dari tekstual tertulis dalam tersebut. hal itu ditemukan dalam huruf nomor tahun tentang penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga sebagaimana dikatakan koi berkewajiban untuk melibatkan induk organisasi cabang yang dipertandingkan dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan keikutsertaan indonesia pekan olahraga internasional. huruf guo dijadikan oleh koi sebagai legitimasi kuat untuk melakukan tindakan tindakan penampakan kewenangan yang sejatinya menjadi kewenangan pemohon koni) seperti melakukan pengukuhan para pengurus induk cabang olahragacc. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi: dan d.,iv. alasan pengujian frasa kata" komite olahraga" dalam dan memiliki sifat multi tafsir sehingga bertentangan dengan asas negara hukum dalam dan asas kepastian hukumm dan nomor puu v pengujian sistem keolahragaan nasional. terkait dengan pokok permohonan pemohon yang pada pokoknya menguji sistem keolahragaan nasional, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: dalam penjelasan umum sistem keolahragaan nasional telah disebutkan secara jelas bahwa, mengingat berdasarkan uud menyebutkan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya segala aspek penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum tak terkecuali dalam pengelolaan keolahragaan nasional: ketentuan dan dan dan dan sistem keolahragaan nasional baik pada tingkat pusat maupun daerah. induk cabang olah raga dimaksud kemudian membentuk suatu komite olahraga.: baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota. hal tersebut telah secara jelas dan tegas diatur dalam dan dan sistem keolahragaan nasional yang pada pokoknya mengatur bahwa: komite komite olahraga sebagaimana diuraikan juga telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai tugas tugasnya masing masingrikut: sistem keolahragaan nasional mengatur tugas tugas komite olahraga nasional, sistem keolahragaan nasional mengatur tugas tugas komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten kota yaitu sebagai berikutcc.berdasarkan uraian atas dan ketentuan dan sistem keolahragaan nasional, dpr berpendapat, sudah sangat jelas dan pasti, serta tidak menimbulkan multitafsir, bahwa yang dimaksud pada sistem keolahragaan nasional, maka pemohon koni) adalah merupakan komite olahraga sebagaimana dimaksud dalam sistem keolahragaan nasional,"pejabat koni atau pejabat induk organisasi yang merangkap jabatanjabatan pemerintahan bahwa dalam penjelasan"". bahwa meskipun batu uji uud yang digunakan oleh pemohon berbeda dengan persoalan yang sama yang telah diputus oleh mahkamah konstitusi, namun demikian persoalan konstitusionalitas yang dipersoalkan pemohon pada prinsipnya adalah samasoalkan pembatasan berdasarkan ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, oleh karenanya dpr berpendapat bahwau. hal tersebut sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu pada pertimbangan hukumnya halaman dan sebagai berikut"'"': menimbang bahwa pihak terkait komite olimpiade indonesia koi) pada persidangan tanggal september menyampaikan keterangan lisan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis bertanggal septseptember yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: i.kumahkamah konstitusi"nyataka."taka" berdasarkan ketentuan dan mahkamah konstitusi telah diterbitkan peraturan mahkamah konstitusinomor pmk peraturan mahkamah konstitusi "). peraturan mahkamah konstitusi menyatakan pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud adalah: pemeriksaan pokok permohonan: b. pemeriksaan alat alat bukti tertulis: cc.: mendengarkan keterangan ahli," peraturan mahkamah konstitusi"" sesuai dengan juncto perubahan ketiga uud juncto juncto mahkamah konstitusi juncto dan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmkdan kepentingan konstitusional pemohon koi peraturan mahkamah konstitusi mengatur bahwa" kemudian peraturan mahkamah konstitusi mengatur lebih lanjut bahwa:. dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum. cukup terketerangan dan alat bukti yang diajukan oleh presiden pemerintah, dpr, dan atau dpd." peraturan mahkamah konstitusi menyatakan" berdasarkan ketentuan dan peraturan mahkamah konstitusi memberikan hak kepada semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan baik langsung atau tidak langung dengan perkara pengujian materi undang undang terhadap uud yang sedang diperiksa mahkamah konstitusi republik indonesia untuk didengar sebagai pihak terkait. kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan konstitusional pemohon koi akan diuraikan pada bagian bawah ini: komite olimpiade indonesia (selanjutnya disebut koi) telah berdiri sejak tahun solo jawa tengah. koi. piagam olimpiade adalah kodifikasi dari prinsip dasar olympics, peraturan dan peraturan tambahan yang diadopsi oleh international olympic committee ioc) dan mempunyai (tiga) tujuan pokok: piagam olimpiade, sebagai unsur dasar yang bersifat konstitusional, mengatur dan menetapkan prinsip dasar dan nilai esensi dari olympics. piagam olimpiade juga berlaku sebagai statuta bagi ioc. disamping itu piagam olimpiade menjabarkan hak dan kewajiban pokok yang timbal balik dari tiga unsur pokok gerakan olimpiade, yaitu ioc, federasi international if" atau international federation) dan national olympic committee noc") serta komite penyelenggara olimpiade, yang semua harus memenuhi ketentuan dari piagam olimpiade. pada tanggal maret koi telah diakui olehmmittee atau ioc. koi merupakan dan adalah national olympic committee noc"merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bersifat nirlaba dan tidak terafiliasi dengan kekuatan politik manapun sesuai dengan piagam olimpiade. koi memiliki fungsi untuk meningkatkan dan mempromosikan pemahaman terhadap prinsip dan nilai luhur olympics dan gerakan olimpiade indonesia, utamanya bidang olahraga dan pendidikan, yang dijalankan dengan mempromosikan program pendidikan disetiap tingkat pendidikan tanpa terkecuali. koi berfungsi untuk menjaga dan menjamin dinastinya setiap ketentuan piagam olimpiade indonesia, mendorong pengembangan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan, mendorong diselenggarakannya pendidikan pengelolaan olahraga dengan menyelenggarakan pendidikan manajemen dan administrator olahraga dan menjamin materi itu mencakup prinsip dan nilai luhur olympics, dan mengupayakan dijatuhkannya tindakan terhadap setiap bentuk diskriminasi dan kekeraspemohon meyakini frasa kata komite olahraga" dalam dan bersifat multi tafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum pada dua hal yakni: tafsir pertama dari segi alamat yang dituju (address) nya, frasa kata komite olahraga" tersebut ditafsirkan sebagai koni pemohon) dan dapat pula ditafsirkan bukan koni pemohon). tafsir kedua, mengenai batasan jumlah lembaga. bahwa karena frasa kata "komite olahraga" tersebut tafsir bisanb. tabel tafsir dan kerugian konstitusional dapat dilihat dan dibaca dalam perbaikan. permohonan pemohon tanggal maret halaman sampai dengan halaman bahwa akibat sifat multi tafsir frasa kata komite olahraga" sebagaimana telah pemohon kemukakan atas terbukti melemahkan eksistensi lembaga pemohon, padahal lembaga pemohon selaku badan hukum publik kedudukan dan hak konstitusional nya telah dijamin lewat asas kepastian hukum yang adil sebagaimana terkandung dalam ada uud pelemahan tersebut membawa akibat antara lain: pemohon koni) menjadipemohon menjadi tidak memiliki daya kendali atas organisasi dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten kota karena pemohon akan kesulitan menjalankan kewenangan konstitusional yang dijamin konstitusi. bahwa pemohon meyakini undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional (baca skn) pada dasarnya mengandung ruh pengelolaan keolahragaan yang dilakukan secara bersistem, terpadu dan berkelanjutan. dengan kata lain, secara tegas pemohon hendak pula kemukakan bahwa pada dasarnya skn mengisyaratsegi kegiatan olahraga. koi bertugas untuk menjadi penyelenggara kegiatan olahraga multi event tingkat internasional, continental dan regional yang diselenggarakan oleh ioc, oca dan seag serta setiap organisasi keolahragaan lainnya yang berafiliasi kepada ioc, oca dan seag. sejalan dengan uraian uraian diatas, telah diatur secara jelas dalam undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional sistem keolahragaan nasional) mengenai koi dengan tetap memperhatikan piagam olimpiadesejak didirikan sampai dengan hari ini koi merupakan organisasi olahraga indonesia yang diakui dan telah menjadi anggota internasional ioc dan merupakan satu satunya noc indonesia dan koi menyebarluaskan nilai nilai olympics melalui gerakan olimpiade sesuai dengan piagam olimpiade. anggota koi adalah cabang olahraga olimpiade dan non olimpiade yang berafiliasi kepada federasi internasional, sebagai contoh pssi (sepakbola) fifa, pb. pbsi bulutangkis) wbf dan pb. pbvsi bola voli) fivb. koi telah melakukan perencanaan, persiapan, pembentukan dan pengiriman atlit nasional multi event sesuai dengan piagam olimpiade. koi sebagai noc telah berjuang untuk menjadikan indonesia sebagai tuan rumah untuk berbagai penyelenggaraan multi event internasional yaitu asian beach games bali, sea games palembang, para sea games solo. islamic solidarity games palembang, asian games jakarta) dan asian youth games surabaiagam olimpiade disebutkan bahwa prinsip dasar olympics antara lain menyebutkan bahwa kegiatan olahraga merupakan hak asasi manusia. setiap individu harus mendapat kesempatan berlatih olahraga tanpa adanya diskriminasi apapun dengan semangat olimpiade yang membutuhkan pemahaman bersama dengan semangat persahabatan, persaudaraan dan fair play dan segala bentuk diskriminasi sehubungan dengan negara atau perorangan atas dasar ras, agama, politik, jenis kelamin atau lainnya adalah bertentangan dengan gerakan olimpiade. tujuan olympics adalah menempatkan olahraga untuk melayani pengembangan umat manusia. yang selaras, dengan maksud meningkatkan masyarakat yang damai berkenaan dengan kelestarian martabat manusia. mengetahui bahwa kegiatan olahraga yang terjadi dalam kerangka kerja masyarakat, badan olahraga dalam gerakan olimpiade mempunyai hak dan kewajiban otonomi, yang termasuk secara bebas membuat dan mengendalikan peraturan olahraga, menentukan struktur dan kepengurusan organisasi mereka, melaksanakan hak untuk memilih yang bebas dari segala pengaruh luar serta tanggung jawab untuk menjamin bahwa diterapkannya prinsip prinsip pengelolaan yang baik. bahwa semangat nilai dan prinsip dasar olympics diatas juga terkandung dalam uud indonesiaud" sebagaimana telah diuraikan angka sampai dengan atas maka telah terbukti secara kongkrit dan berdasar hukum bahwa pemohopentingan langsung atas permohonan uji materi yang diajukan11 pada mahkamah konstitusi: berdasarkan uraian kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional atas, pemohon koi telah memenuhi ketentuan peraturan mahkamah konstitusi dengan demikian pemohon koi memiliki legal standing dan kepentingan konstitusional sebagai pihak terkait secara langsungpada mahkamah konstitusi. ii. keterangan dan tanggapan terhadap uji materi undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional yang terdaftar dengan nomor register perkara nomor puu xii konstitusi negara republik indonesia telah menjamin seluruh warga negara indonesia tanpa ada pengecut han untuk mendapat perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum dan mendapatkan perlakuan yang tidak bersifat diskriminatif dalam setiap sektor kehidupan masyarakat indonesia, baik dibidang hukum, ekonomi, politik, sosial budaya dan olahraga. hal ini dengan tegas diatur dalam dan uud yang berbunyi sebagai berikut (kami kutipan dengan penambahan cetak tebal): bahwa permohonan uji materi dan undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional terhadap dan uud dan undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional yang terdaftar dengan nomor perkara nomor puu xii yang diajukan oleh komite olahraga nasional indonesia atau koni pemohon puu nomor pada intinya adalah sebagai berikut: pemohon puu nomor meyakini bahwa frasa kata komite olahraga"'(bagian v.i halaman perbaikan permohonan pengujian tertanggal maret bahwa frasa kalimat "tidak terikat dengan kegiatan jabatan dalam struktural dan jabatan publik" dalam masing masing sehingga bertentangan dengan uud (bagian halaman perbaikan permohonan pengujian tertanggal maret bahwa frasa kata "dilaksanakan" dalam undang undang sistem keolahragaan nasionaluud (bagian halaman perbaiaret secara khusus dalam sektor olahraga, pemerintah telah menetapkan bahwa. ketetapan tersebut telah diatur melalui undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional, mana salah satu tujuan yang hendak dicapai dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang sistem keolahragaan nasional adalahterhadap permohonandan undang undang sistem keolahragaan nasional yang pemohon puu nomor ajukan sebagaimana disebutkan pada angka atas, pemohon koi menanggapi sebagai berikut: frasa kata "dilaksanakan dalam28d uud bahwa dalil pemohon puu nomor yang menyatakan bahwa konsep pendirian koi sebagai sebuah lembaga terpisah dari lembaga pemohon puu nomor merupakan penyimpangan norma dari ruh pengelolaan tunggal sebagaimana dianut oleh dimana kelembagaan koi bersifat hoc atau tidak permanen, hanya sekedar "pelaksana" saja berhubungan dengan pekan olahraga internasional dan tidak mempunyai kewenangan apapun berkaitan dengan pengurus induk organisasi. bahwa dalil dalil yang disampaikan oleh pemohon puu nomor tidaklah beralasan hukum dan sebuahsesuai dengan piagam olimpiade,dengan menggabungkan olahraga dengan budaya dan pendidikan, olympics berusaha menciptakan jalan kehidupan yang dilandasi sukacita, pendidikan budi pekerti yang baik dan kepatuhan kepada prinsip etika yang universal. gerakan olimpiade merupakan kegiatan atau tindakan yang ditentukan, diatur. universal dan tetap, yang dilaksanakan dibawah pengawasan tertinggi ioc, atas semua individu dan lembaga uberdasarkan uraian atas, maka jelaslah terbukti baik secara historis maupun hukum bahwa koi bukanlah suatu lembaga yang hoc atau sementara karena sebagai noc, koi mempunyai status, tujuan, fungsi dan tugas sebagai bagian dan pelaksana dari piagam olimpiade untuk menyebarkan nilai dan prinsip olympics melalui gerakan olimpiade indonesia secara terus menerus sebagai mana telah diamanatkan oleh piagam olimpiade. bahwa dalil pemohon puu nomor yang meyakini bahwa tugas koi adalah bersifat sementara sehingga pelaksanaan tugas sementara itu secara logis juga semestinya dijalankan oleh lembaga yang bersifat sementara atau tidak permanen. pemohon puu nomor kemudian melanjutkan bahwa bukti dari tugas koi bersifat sementara adalah karena pekan olahraga internasional tidak berlangsung setiap saat dan tidak ada kewajiban bagi indonesia untuk senantiasa ikut dalam kompetisi tingkat internasional. oleh karenanya jika keikutsertaan itu dibatalkan maka pada saat yang sama koi tidak memiliki tugas adalah sangat salah dan tidak berdasarkan hukum. bahwa ioc dibentuk pada tahun oleh pierre coubertin yang menggagas international atletik congres paris pada bulan juni dengan jangka waktu yang tidak terbatas dalam bentuk suatu asosiasi dengan status sebagai subjek hukum, diakui oleh swiss federal council berdasarkan suatu perjanjian yang ditandatangani pada tanggal november olimpiade modern yang pertama diselenggarakan athena, yunani pada tahun dan olimpiade ke xxix dimulai pada tanggal januari yang merupakan kegiatan olahraga bertaraf internasional setiap. selain itu terdapat banyak pekan olahraga internasional dan juga kejuaraan federasi internasional yang diadakan dalam rangka gerakan olimpiade. indonesia sendiri sejak koi berdiri dan diakui pada tahun oleh ioc telah diundang untuk berpartisipasi pada olimpiade helsinki, finlandia pada tahun yang sama dan sekarang indonesia tidak hanya sebagai peserta saja namun telah dan akan menjadi tuan rumah untuk gerakan olimpiade antara lain asian beach games bali, sea games palembang, para sea games solo islamic solidarity games palembang, asian games jakarta) dan asian youth games surabaya) bahwakoi mempunyai tugas sesuai piagam olimpiade untuk: menjadi penyelenggara dan menyelenggarakan olympic cay atau olympic week setiap tahun, dengan tujuan untuk mempromosikan gerakan olimpiade, . disamping itu setiap noc, oleh karena itu termasuk koi, wajib berpartisipasi dalam olimpiade dengan mengirimkan atletnya. koi memiliki kewenangan penuh untuk memilih dan menunjuk kota yang dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakannya. bahwa telah dijelaskan sebelumnya atasoleh karena itu misi ioc adalah untuk mempromosikan olympics seluruh dunia dan memimpin gerakan olimpiade dan peranan ioc antara lain adalah bekerja sama dengan badan dan organisasi publik atau swasta dan pemerintah dalam mengusahakan dan menempatkan olahraga sebagai bagian dari kemanusiaan dan selanjutnya mempromosikan perdamaian, menentang setiap bentuk diskriminasi yang. mempengaruhi gerakan olimpiade, menentang penyalahgunaan politik dan komersil terhadap olahraga dan para atlit. semangat olympics dan gerakan olimpiade juga terkandung dalam pembukaan uud republik indonesia mana pemerintah negara indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan juga dalam sistem keolahragaan nasionalberdasarkan uraian atas, maka jelaslah. oleh karena itu merupakan kewajiban untuk indonesia berpartisipasi dalam kegiatan multi event olahraga internasional dan koi berpartisipasi aktif sebagaimana diberikan kewenangan berdasarkan piagam olimpiade untuk memastikan indonesia dapat ikut dalam kegiatan olahraga multi event internasional bukan hanya untuk memajukan cabang. drs. texanus malam, jabatan bupati sorong alamat jalan raya sorong kimono aims, sorong sebagai n 2n0505050 . pemohon nama adam syatffle jabatan plt. ketua dprd kabupaten sorong alamat jalan raya sorong kimono aims, sorong sebagai n 2252n2505050 . pemohon ii: nama ishak malamnama aristotle bisulbagai . pemohon iii: dalam hal ini pemohon dan pemohon berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember memberi kuasa kepada dr. muhammad amrun, s.h.,m.h., dance salambauw, s.h.,m.h., bidat, s.h. dan jodi santoso, s.h. dan pemohon iii berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari memberi kuasa kepada dr. muhammad amrun, s.h.,m.h., dance salambauw, s.h.,m.h., dan mukhlis muhammad mandiri, s.h.ara icb bumiputera, jalan probolinggo nomor menteng, jakarta pusat, baik bertindak secara bersama sama maupun sendiri sendiritriks major. warga negara indonesia:pemohon barnabas sedih. warga negara indonesia: tempat tanggal lahir seni, mei agama kristen katolik) pekerjaan swasta selaku kepala suku abu alamat jalan pasir putih kenari tinggi rw manokwari disebut sebagai: pekerjaan pns selaku kepala suku trees, alamat kampung madras rw manokwari, disebut sebagai pemohon iv: horni aji. warga negara indonesia, tempat tanggal lahir, februari agama kristen:002, desa sow, kecamatan manokwari selatan, kabupaten manokwari, disebut sebagai pemohon v . bahwa dari kelima orang pemohon pemohon) tersebut atas, terlihat jelas bahwa mereka sama sekali tidak mewakili kepentingan masyarakat dan atau mengatasi namakan distrik meraih sebab apapun yang diputuskan mahkamah konstitusi khususnya terhadap eksistensi distrik meraih, tidak akan berdampak sedikitpun kepada mereka karena mereka jelas jelas berada diluar sistim dan kehidupan masyarakat meraih, baik itu dilihat dari segi kultur adat istiadat dan budaya) maupun dalam sistim pemerintahan distrik meraih. i11. bahwa terhadap fakta tersebut atas, membuktikan bahwa yang akan mengalami dampak dari putusan mahkamah dimaksud, adalah seluruh masyarakat yang mendiami distrik meraih serta pemerintahan kabupaten sorong dan tidak sama sekali dirasakan akibatnya oleh mereka pemohon pemohon itu, sehingga argumentasi dasar yang diklaim mereka telah mengalami kerugian konstitusional adalah bohong sebab dengan ada atau tidaknya putusan mahkamah khususnya tentang eksistensi distrik meraih, sama sekali tidak akan membawa kerugian konstitusional sebagaimana yang mereka dialihkan. lain halnya apabila kerugian konstitusional mereka hanya dikaitkan dengan keempat distrik yang lainnya, yakni distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni. justru, dengan dimasukkannya distrik meraih kedalam wilayah pemerintahan kabupaten tambrauw, telah mengakibatkan pemerintah dan masyarakat asli meraih telah mengalami kerugian konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam uud perlu diketahui pula bahwa masyarakat meraih tidak mengenal dan atau tidak tahu menahu dengan kelima orang tersebut masing masing matriks major, barnabas sedih, marten yellow, stevens sufi dan horni aji, karena samping mereka semuanya bukan penduduk asli meraih, bukan masyarakat meraih, bukan juga masyarakat sorong dan bukan juga sebagai lembaga masyarakat adat malam, sebab masyarakat meraih sesungguhnya samping sebagai penduduk asli meraih atau penduduk meraih tetapi juga masyarakat meraih telah memiliki lembaga adat yang sudah ada sejak lama, yakni lma lembaga masyarakat adat malam) yang dibentuk untuk melindungi kepentingan kepentingan masyarakat adat moi termasuk kepentingan kepentingan masyarakat meraih sebagai bagian dalam kelompok masyarakat adat moi. bahwa terjadi problem hukum dan disharmonisasi pasca putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii akibat dimasukkannya distrik meraih bersama empat distrik lainnya dengan mengubah dan sementara itu masih berlaku yang mengatur batas wilayah kabupaten tambrauw dengan peta wilayah yang masih memiliki kekuatan hukum serta masih berlaku dan tentang peta wilayah kabupaten tambrauw. demikian halnya bahwa ketentuan tentang wilayah kabupaten sorong dan kabupaten manokwari sebagaimana diatur dalam masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat, padahal masuknya distrik meraih dan empat distrik lainnya dalam kabupaten tambrauw pasca putusan mahkamah nomor puu vii telah mengubah batas wilayah kabupaten sorong dengan kabupaten manokwari dan bahkan batas wilayah kabupaten tambrauw sebagaimana diatur dalam perubahan wilayah kabupaten tambrauw pasca putusan mahkamah guo telah menimbulkan kerugian konstitusional kepada masyarakat meraih dan pemerintah daerah kabupaten sorong. oleh karena itu, sudah semestinya mahkamah memerintahkan dpr dan pemerintah melakukan harmonisasi peraturan perundang undangan terkait pengaturan wilayah kabupaten sorong, kabupaten manokwari dan kabupaten tambrauw. para pemohon mengakui bahwa secara normatif, putusan mahkamah konstitusi merupakan sesuatu yang bersifat final dan mengikat terhadap uud akan tetapi secara kasuistis, masyarakat meraih justru telah mengalami kerugian konstitusional dengan putusan mahkamah guo, samping itu pula masyarakat meraih juga memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan guo mahkamah konstitusi agar mahkamah dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memperoleh kebenaran hakiki sebagai tujuan akhir dari putusan mahkamahdpr dan pemerintah melakukan harmonisasi peraturan perundang undangan terkait wilayah dan batas wilayah kabupaten sorong, kabupaten manokwari, dan kabupaten tambrauw provinsi papua barat selambat lambatnya (sembilan puluh hari) sejak putusan mahkamah diucapkan:p fotokopiyang diajukan oleh para pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas,::siibahwa dan:menimbang bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu v: pemohon iii adalah lembaga masyarakat adat malam distrik meraih, merupakan salah satu bagian dari beberapa lembaga masyarakat adat malam dan bernaung bawah lembaga masyarakat adat malam lma malam) sorong, berkedudukan kabupaten sorong provinsi papua barat, menurut mahkamah belum dapat dipastikan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo karena belum ada proses pembuktian persidangan, sehingga belum dapat diberikan kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo. meskipun demikian, karena permohonan guo adalah pengujian undang undang yang putusannya bersifat era omnes, maka putusan mahkamah dalam perkara guo berlaku juga terhadap pemohon in. menimbang bahwa karena mahkamah berwenang mengadili permohonan guo, pemohon damateriil undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten tambrauw provinsi papua barat vide bukti selanjutnya disebut terhadap undang undang dasar (vide bukti p 2jdalam permohonan guo. bahwatersebut: pendapat mahkamah i3.11j menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama keterangan para pemohon dan bukti bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa maksud para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas dan terhadapara pemohon beralasan bahwa walaupun secara yuridis distrik meraih masuk dalam kabupaten tambrauw, namunenggunakan fasilitas pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan) kabupaten sorong karena jauhnya jarak dengan ibukota kabupaten tambrauw, masyarakat distrik meraih masih ber ktp kabupaten sorong, sehingga masih diperhitungkan dalam penyusunan apbd kabupaten sorong, padahal seharusnya terhitung dalam apbd kabupaten tambrauw, masyarakat distrik meraih merupakan bagian dari suku moi yang merupakan suku asli sorong yang menjadikan sorong sebagai tanah leluhur, bahwa alasan para pemohon sama sekali tidak menyinggung konstitusionalitas dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal januari telah memasukkan distrik meraih menjadi wilayah kabupaten tambrauw. bahwa sekalipun dan guo pernah diuji konstitusionalitasnya dalam putusan tersebut dengan dasar pengujian dan uud akan tetapi karena dasar pengujian perkara guo berbeda, yakni uud maka mahkamah akan mempertimbangkannya tersendiri, bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal januari dengan dasar pengujian dan uud mahkamah memasukkan distrik meraih dalam wilayah kabupaten tambrauw. hal itu dengan tegas telah pula diakui oleh para pemohon sesuai dengan dalil para pemohon halaman permohonan dalam perkara guo yang menyatakan, secara yuridis meraih termasuk dalam kabupaten tambrauw .dengan demikian permohonan para pemohon bis idem selain itu, uud sebagai dasar pengujian tersebut atas, menurut mahkamah, tidak ada hubungannya sama sekali dengan (empat) alasan yang dikemukakan oleh para pemohon atas karenerdasarkan uud tersebut dibentuklah provinsi papua barat, yang dibagi atas kabupaten manokwari, kabupaten sorong, kabupaten tambrauw dan kabupaten lainnya yang diatur dalam undang undang, antara lain. pemohon iiiengan dasar pengujian dan uud bis idem: permohonan para pemohon dengan dasar pengujian uudiidan pemohonmdan zelda, hartono, arief hidrtono, arief hidaria farida indrawi muhammad alim ttd. ttd. hartono arief hid ttd. anwar usman panitera pengganti, ttd. fadzlun budi otonom irian barat dan kabupateselanjutnya disebut buktiukti p 6jdisebutangka disebutkan bahwpada angka disebutkan bahw.. pasca dimasukkannya distrik meraih dalam kabupaten tambrauw (vide putusan nomor puu vii tanggal januari pemohon dan pemohon mengalami kerugian konstitusional yang dapat diuraikan berikut ini: dengan demikian maka pemohon dan pemohon memiliki legal standing dalam permohonan perkara guo.tif1dengan demikian terbukti pula bahwa pemohon iii memiliki legal standing dalam permohonan perkara guo. ii. alasan alasan permohonan il. bahwa para pemohon telah mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten tambrauw provinsi papua barat, karena dengan diterapkannya dimaksud, maka secara konstitusional masyarakat distrik meraih telah menjadi bagian dalam wilayah pemerintah kabupaten tambrauw. bahwa adapun kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon dan pemohon adalah sebagai berikut: sekalipun distrik meraih secara yuridis masuk dalam kabupaten tambrauw, tetapiasih menggunakan fasilitas pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, kabupaten sorong akibat jauh jarak distrik meraih dengan ibukota kabupaten tambrauw fef, dengan demikian pemda kabupaten sorong mengalami beban anggaran yang tidak semestinya tetapi tidak dapat dielakkan: masyarakat distrik meraih masih ber ktp kabupaten sorong, sehingga kehadiran penduduk distrik meraih tersebut menjadi elemen yang harus diperhitungkan dalam penyusunan apbd, terutama peruntukan anggaran untuk layanan kesehatan dan pendidikan, yang seharusnya ter cover dalam apbd kabupaten tambrauw. bahwa berikut ini akan diuraikan kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon iii: bahwa rakyat meraih adalah merupakan bagian dari suku suku moi yang tergabung dalam lembaga masyarakat adat malam. sebutan suku moi atau malam oleh seluruh orang papua dikenal sebagai suku yang mendiami tanah sorong atau dikenal sebagai suku yang mempunyai tanah sorong atau yang disebut sebagai suku asli sorong yang menjadikan sorong sebagai tanah leluhur. bahwa sistim hukum adat pada seluruh masyarakat papua dan khususnya masyarakat meraih sampai saat ini masih diakui dan dipegang teguh oleh masyarakat papua, hal mana telah diakui oleh pemerintah sehingga tanah papua wajib dibentuk majelis rakyat papua mrp) dan dewan perwakilan rakyat papua dprd) sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, dengan demikian maka eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat malam adalah dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam uud yang mengaturdari fakta tersebut atas, maka terbukti bahwa dengan dimasukkannya distrik meraih dalam pemerintahan kabupaten tambrauw telah membawa kerugian konstitusional kepada para pemohon. hal mana dikarenakan, dimasukkannya distrik meraih meme rintihan kabupaten tambrauw, telah memecah belah masyarakat hukum adat malam sebagai satu kesatuan masyarakat malam. bahwa penduduk asli meraih adalah suku moi kelima yang merupakan bagian dalam kelompok suku moi atau malam yang tersebar seluruh wilayah sorong, sedangkan suku asli penduduk tambrauw adalah suku karbon dan sebagian lagi merupakan suku mading yang mendiami wilayah pegunungan tambrauw. dengan demikian maka dengan dimasukkannya distrik meraih kedalam pemerintahan kabupaten tambrauw, sama artinya dengan telah memecah belah suku malam, yakni memisahkan masyarakat meraih yang adalah suku malam dengan suku malam lainnya tanah sorong dan secara tak terduga telah menggabungkannya dengan suku karbon dan mading yang mendiami wilayah tambrauw kabupaten tambrauw provinsi papua barat. bahwa perpecahan cfm. iii. tidak hanya terjadi pada perpecahan pada suatu lembaga adat tetapi juga berdampak secara luas dan sangat menyengsarakan masyarakat meraih karena beberapa aspek, yaitu: aspek bahasa bahwa penduduk asli meraih menggunakan bahasa kelima sebagaimana yang dipergunakan juga oleh suku malam lainnya yang mendiami tanah sorong, seperti yang terdapat pada masyarakat malam kabupaten sorong. adapun penduduk asli tambrauw menggunakan bahasa karbon dan bahasa mading yang secara keseluruhan adalah berbeda dengan bahasa kelima yang dipergunakan oleh masyarakat meraih. perbedaan mana dapat terlihat pengertian kata kata maupun dari segi intonasi dan atau penekanannya. aspek pertalian darah atau kekerabatan sebagaimana telah diuraikan atas bahwa masyarakat meraih memiliki kesamaan bahasa dengan masyarakat malam lainnya. bahwa kesamaan bahasa tersebut merupakan konsekuensi dari adanya hubungan kekeluargaan yang telah terjadi secara turun temurun antara penduduk asli meraih dengan penduduk penduduk asli dari keenam distrik tersebut atas, sehingga merupakan suatu keluarga besar yang sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. oleh karenanya maka dengan dimasukkannya distrik meraih dalam wilayah pemerintahan kabupaten tambrauw adalah sama dengan memecah belah sistim kekeluargaan dan kekerabatan yang telah ada dan terjalin selama ini. padahal masyarakat meraih pada khususnya dan masyarakat malam pada umumnya masih mengakui dan menghargai kekerabatan tersebut sebagai sesuatu harus dipertahankan atas tanah leluhur mereka yakni atas tanah sorong. aspek penguasaan hak bahwa karena penduduk asli meraih memiliki hubungan kekerabatan dengan penduduk asli kabupaten sorong lainnya seperti disebutkan atas, maka hal ini berpengaruh juga kepada penguasaan hak atas tanah. penduduk asli meraih memiliki satu kesatuan hak dengan penduduk asli dela dan makron yang secara geografis sangat berdekatan, sehingga penguasaan hak atas tanah semuanya lebih dan mengarah wilayah kabupaten sorong dan tidak ada yang berada wilayah kabupaten tambrauw. dengan demikian, maka dengan dimasukkannya distrik meraih kedalam wilayah pemerintahan kabupaten tambrauw, maka hal tersebut sama dengan telah mengaburkan serta mengacaukan sistim penguasaan hak atas tanah yang terdapat distrik meraih, distrik dela, dan distrik makron. i11. akses mendapatkan pelayanan publik sebagaimana diketahui bahwa sekalipun meraih merupakan ibukota kecamatan distrik, akan tetapi tidak semua pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat telah tersedia secara memadai distrik meraih. oleh karena itu, terhadap pelayanan pelayanan tertentu seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya hanya dapat dirasakan ibukota kabupaten, seperti pelayanan rsud dan pelayanan pendidikan menegah atas yang hanya terdapat ibukota kabupaten. bahwa atas alasan tersebut, masyarakat meraih menilainya sebagai bagian yang mestinya dipertimbangkan secara baik agar masyarakat tidak dirugikan untuk mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah secara efektif, baik dan memadai. oleh karenanya, hendak dipertimbangkan pula tentang tenaga, waktu dan biaya yang dibutuhkan masyarakat meraih untuk mendapatkan pelayanan pelayanan dimaksud, sehingga masyarakat meraih tidak lagi menanggung beban lebih dari yang semestinya sehingga masyarakat meraih tidak lagi dirugikan. bahwa kaitannya dengan dimasukkannya distrik meraih sebagai bagian dari pemerintah kabupaten tambrauw, mengakibatkan masyarakat meraih semakin jauh dari pusat pelayanan publik sebagaimana digambarkan atas, sebab berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten tambrauw provinsi papua barat disebutkan bahwa ibukota kabupaten tambrauw berada distrik fef |,sehingga akses masyarakat meraih fef untuk mendapatkan pelayanan publik pemerintahan akan sulit untuk dijangkau, jika dibandingkan dengan akses masyarakat dari distrik meraih aims selaku ibukota kabupaten sorong dan sekaligus sebagai pusat pelayanan pemerintahan kabupaten sorong. bahwa masyarakat meraih telah dengan senang hati menerima terbentuknya pemerintahan kabupaten tambrauw provinsi papua barat berdasarkketahui bahwa pembentukan kabupaten tambrauw provinsi papua barat, tidak hanya merupakan hasil pembahasan antara pemerintah dan dewan perwakilan rakyat tetapi juga melibatkan kelompok kelompok masyarakat yang mendiami wilayah tambrauw dan yang mendiami wilayah sorong, termasuk kelompok kelompok masyarakat yang mendiami wilayah manokwari, khususnya kelompok kelompok masyarakat yang dari segi geografis berbatasan langsung dengan wilayah tambrauw. bahwa dari awalnya penduduk asli meraih telah menyatakan sikap dengan tegas untuk tidak merupakan bagian dari kabupaten tambrauw yang hendak dibentuk tersebut, oleh karenanya maka dengan dikeluarkan yang tidak memasukkan distrik meraih dalam wilayah pemerintah tambrauw, hal tersebut membawa suka cita pada masyarakat meraih karena alasan alasan sebagaimana terurai pada penjelasan butir dan butir il. atas. untuk itu maka masyarakat meraih seluruhnya melihat pembentukan sebagai produk hukum yang timbul dari suatu proses legislasi yang komplet dan menyeluruh serta telah memperhatikan dengan seksama kultur dan budaya masyarakat meraih secara khusus dalam konteks pembentukan kabupaten tambrauw provinsi papua barat. bahwa hal yang tidak terduga justru terjadi disaat masyarakat meraih tidak menginginkannya dan atau menghendakinya, mana terdapat segelintir orang yang sesungguhnya bukan masyarakat asli meraih dan atau penduduk distrik meraih bahkan bukan juga merupakan penduduk kabupaten sorong yang berupaya dengan mengatasi namakan konstitusi yang mengklaim telah mengalami kerugian konstitusional karena distrik meraih tidak turut dimasukkan dalam sebagai bagian dalam wilayah pemerintahan kabupaten tambrauw provinsi papua barat. bahwa memperhatikan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal januari terlihat sebagai fakta hukum bahwa orang orang yang namanya tersebut selaku pemohon dalam perkara dimaksud, sesungguhnya bukan masyarakat asli meraih dan atau penduduk distrik meraih bahkan juga bukan merupakan penduduk kabupaten sorong, sebagaimana nyata pada kutipan bawah ini:utaradrs. muh. ridwan zakaria, si. alamat kelurahan tipu, kecamatan kalisusu, kabupaten buton utara, provinsi sulawesi tenggara pekerjaan bupati buton utara, provinsi sulawesi tenggara dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal oktober memberi kuasa kepada hamu sahid, s.h., beralamat jalan mayjen sutomo kelurahan gn. sari ilir rt.o1 nomor kota balik papan, kalimantan timur, dan muh, austin malik, ba., beralamat jalan made sabar nomor kelurahan aidoru, kecamatan bata aidoru, kabupaten muna, provinsi sulawesi tenggara untuksesuai dengan undang undang dasar (selanjutnya disebut uud yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan peradilan bawahnymemutus pembubaran partai politk, memutus perselisihan hasil pemilujelaskan bahwakedudukan hukum (legal standing) pemoho yang dimohonkan pengujiannya yaitu: perorangan warga negara indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hiduptenggara: bukti fotokopi keputusan dewan perwakilan rakyat daerah dprd)bukti fotokopi laporan hasil kajian tim teknis usul pemindahan ibukota kabupaten: bukti fotokopi laporan hasil survey pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) nomor bappeda bukti fotokopi kajian akademis universitas indonesia ui) tentang analisis pembentukan calon kabupaten buton utara: bukti fotokopi laporan akhir studi kelayakan penempatan ibukota kabupaten buton utara: bukti fotokopi: bukti fotokopi peta usulan pemekaran: bukti fotokopi draft pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang undang tentang pembentukan kabupaten buton utara dan kabupaten konawe utara, provinsi sulawesi tenggara, bukti fotokopi pernyataan kesiapan lahan dan penyerahan lahan dari masyarakat untuk lokasi perkantoran ibukota kabupaten buton utara: bukti fotokopi dokumen rekapitulasi kelengkapan usul pembentukan kabupaten buton utara pemekaran kabupaten muna: bukti fotokopi dokumen pembentukan calon kabupaten buton ubupati kepala daerah kabupaten buton utara, berdasark, bertanggal april (vide bukti mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas mengenai ibukota kabupaten buton utara yang menurut pemohon seharusnya berkedudukan kalisusu. berdasarkanpada pokoknya, sebagaimana yang secara lengkap diuraikan pada bagian duduk perkara, pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas yang menetapkan ibukota kabupaten buton utara berkedudukan kurang yang dalam permohonannya pemohon memohon agar mahkamah menetapkan ibukota kabupaten buton utara berkedudukan kalisusu: bahwa dalam petit provinsinya, pemohon memohon agar dinyatakan bertentangan dengan aspirasi rakyat kabupaten buton utara dan menghambat kewenangan pemohon yang diberikan oleh uud serta pemohon memohon agar mahkamah menyatakan ibukota kabupaten buton utara berkedudukan kalisusu: bahwa menurut mahkamah petit dalam provisi berhubungan erat dengan petit dalambaik kurang, sebagai ibukota kabupaten buton utara yang ditetapkan dalam maupun kalisusu yakni ibukota kabupaten buton utara yang dimohonkan oleh pemohon, keduanya terletak, atau termasuk wilayah kabupaten buton utara sebagaimana diatur dalam i3 menimbang bahwa mahkamah perlu mengutip juncto yangdan juncto yang menyatakan, perubahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan . berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan kurang sebagai ibukota kabupaten buton utara adalah kebijakan pembentuk undang undang, yang apabila hendak dipindahkan lokasi yang lain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan. dengan demikian permohonan pemohon tidakhmad fadli semadi anwar usman ttd ttd hartono hamdan zelda ttd ttd maria farida indrawi akil mochtar panitera pengganti, ttd yunita ramadan lembaga negara. bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i11 dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v telah menentukan (ima) syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusiak akan terjadi lagi, bahwa kelima syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang ditetapkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i11 dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v terdapat dalam kerugian hak konstitusional yang dialami pemohon. pemohon selaku warga negara yang dalam tugasnya sebagai bupati kabupaten buton utara adalah kepala pemerintahan daerah sesuai dengan uud diberikan hak untuk melaksanakan otonomi daerah seluas luasnya, dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten buton utara provinsi sulawesi tenggara (selanjutnya disebut yang menetapkan ibukota kabupaten buton utara kurang maka hak yang diberikan oleh uud kepada pemohon tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya kendala tantangan dari masyarakat yang menghendaki ibukota kabupaten buton utara kalisusu sesuai dengan rancangan undang undang pembentukan kabupaten buton utara, hak dan atau kewenangan konstitusional memang bersifat khusus bagi pemohon dalam melaksanakan tugas kepala pemerintahan daerah berhak melaksanakan otonomi daerah seluas luasnya, hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional pemohon dengan berlakunya karena berlakunya adalah menjadi penyebab pemohon tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya sebagai bupati kepala pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi seluas luasnya, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon maka kerugian konstitusional tersebut pasti tidak akan terjadi, sebab sesungguhnya penetapan kurang sebagai ibukota kabupaten dalam adalah tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat buton utara: bahwa setelah memperhatikan kewenangan mahkamah konstitusi dan kedudukan hukum (legal standing) pemohon, pemohon mengajukan pengujian materil 2007yang menyatakan bahwa ibukota kabupaten buton utara kurang: bahwa sangat bertentangan melanggar uud karena tidak berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam rancangan undang undang tentang pembentukan kabupaten buton utara yang menyebutkan bahwa ibukota kabupaten berkedudukan kalisusu: bahwa rancangan undang undang pembentukan kabupaten buton utara telah menetapkan ibukota berkedudukan kalisusu sesuai dengan keinginan masyarakat buton utara yang menginginkan terbentuknya kabupaten buton utara sebagai daerah otonomi, bahwa masyarakat buton utara sejak mencita citakan pembentukan kabupaten buton utara akan terbentuknya kabupaten buton utara dengan kalisusu sebagai ibukota dan tidak pernah menyebut kurang, bahwa kota kalisusu bagi para pejuang terbentuknya kabupaten buton utara telah menjadi pilihan utama untuk dicanangkan menjadi ibukota kabupaten buton utara dengan alasan alasan: bahwa kalisusu merupakan kota tua (historis) dalam wilayah buton utara, mana sejak zaman kesultanan buton, telah menjadi kota pusat budaya dan pusat kekuasaan kerajaan kalisusu, kemudian zaman kolonial belanda menjadi ibukota distrik kalisusu sampai dengan era reformasi sekarang kalisusu tetap berposisi sebagai ibukota (vide bukti bahwa setelah wilayah buton utara berkembang dari dua kecamatan menjadi (enam) kecamatan, maka masyarakat buton utara menginginkan untuk meningkatkan buton utara menjadi satu kabupaten pemekaran dari kabupaten muna dan menetapkan kalisusu sebagai ibukota kabupaten, bahwa kalisusu dicanangkan oleh masyarakat buton utara untuk menjadi ibukota kabupaten didasari pertimbangan atas hak haknya yang diberikan oleh uud yang menyebutkan bahwa, setiap orang berselain mengingat latar belakang kalisusu yang diterangkan atas sebagai motivasi penetapan kalisusu sebagai calon ibukota kabupaten buton utara, juga memikirkan potensinya masa depan setelah terbentuknya kabupaten buton utara akan menjadi pusat pemerintahan daerah dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan daerah termasuk pembangunan fisik ibukota kalisusu: bahwa aspirasi masyarakat buton utara yang menginginkan pembentukan terbentuknya kabupaten buton utara dengan ibukotanya berkedudukan kalisusu telah mendapat dukungan dariyang menyebutkan bahwa ibukota kabupaten berkedudukan kalisusu (vide bukt (vide bukti keputusan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) provinsi sulawesi tenggara nomor dprd tanggal oktober tentang persetujuan terhadap pemekaran kabupaten muna dengan membentuk kabupaten buton utara dengan ibukota berkedudukan kecamatan kalisusu sesuai dengan aspirasi masyarakat (vide bukti dan (vide bukti bahwa kajian akademik dari universitas indonesia memberikan dukungan terhadap pemekaran kabupaten muna dengan membentuk kabupaten baru yaitu kabupaten buton utara pada pokoknya mendukung aspirasi masyarakat buton utara yang menginginkan membentuk kabupaten buton utara dengan rekomendasi ibukota yang sangat layak berkedudukan kalisusu (vide bukti bahwa bertentangan dengan uud dan tidak bersumber dari aspirasi umum masyarakat buton utara bahwa sebagai pokok pembahasan dalam pembentukan undang undang adalah rancangan undang undang tentang pembentukan kabupaten buton utara. dalam rancangan undang undang tidak pernah menyebut kurang bahkan menetapkannya sebagai tempat kedudukan ibukota kabupaten melainkan kalisusu sebagai ibukota kabupaten: bahwa selama proses perjuangan pembentukan kabupaten buton utara oleh masyarakat tidak pernah ada kelompok ataupun pihak lain yang menyebutkan kurang untuk dicalonkan sebagai ibukota kabupaten buton utara, bahwa isi, muatan tentang pembentukan kabupaten buton utara provinsi sulawesi tenggara yang menyebutkan ibukota kabupaten berkedudukan kurang adalah sangat bertentangan dengan uud karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan umum, bahwa pemohon menyadari bahwa kekurangan dalam berpikir untuk mendapatkan penyebab lahirnya yang menetapkan ibukota buton utara berkedudukan kurang sedangkan pokok pembahasan yang telah ada yaitu rancangan undang undang yang menyebutkan bahwa kedudukan ibukota buton utara adalah kalisusu dan bukan kurang, bahwa jika kalisusu dan kurang tercantum dalam rancangan undang undang sebagai bahan pembahasan sudah sewajarnya salah satu nama yang disepakati, akan tetapi yang membingungkan pemohon hanyalah kalisusu yang dijadikan pokok pembahasan tetapi hasilnya menetapkan lain. jelaslah bahwa pokok pembahasan tidak dibahas melainkan opsi lain yang ditetapkan, maka jelaslah bahwa penetapannya bertentangan dengan uud karena tidak bersumber dari aspirasi masyarakat atau bukan ditetapkan atas kekuatan kedaulatan rakyat: bahwa pemohon sebagai warga negara indonesia harus patuh pada hukum untuk tetap mentaati mana kegiatan harus diarahkan kurang, akan tetapi semua kegiatan pembangunan perkantoran dan lain lain yang dilaksanakan sesuai dengan amanat sampai saat ini belum selesai dilaksanakan: bahwa untuk mengarahkan kegiatan pembangunan sesuai dengan tujuan pemekaran sebagaimana dikandung maksud dalam undang undang guo yaitu kurang, sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan pelaksanaan pembangunan diarahkan dan atau dilaksanakan kalisusu, bahwa dengan berlakunya yang menyebutkan ibukota kabupaten berkedudukan kurang adalah sangat merugikan hak dan kewenangan pemohon dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas luasnya sesuai aspirasi masyarakat yang menginginkan bahwa tujuan pemekaran adalah untuk menikmati pembangunan berdasarkan hak hak yang diberikan oleh negara atau uud bahwa tujuan masyarakat buton utara dalam memperjuangkan pemekaran menjadi sebuah daerah otonom adalah guna penghematan biaya pelaksanaan pembangunan bahkan lebih penting lagi adalah kebutuhan dasar, sedangkan apabila melaksanakan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yaitu kurang bukan berarti akan menghemat biaya akan tetapi adalah pemborosan, sehingga tujuan pembentukan otonomi daerah tidak akan tercapai, bahwa pelaksanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam menyebutkan bahwa ibukota berkedudukan kurang adalah benar benar tidak diketahui oleh masyarakat pencetus gagasan pemekaran buton utara antara lain tokoh adat dan budaya, tokoh agama serta tokoh masyarakat sebagaimana tertuang dalam pernyataan sikap yang menyatakan mendukung dan mendesak bupati buton utara sebagai bupati terpilih agar segera memproses pemindahan ibukota dari kurang kalisusu (vide bukti bukti bukti d (vide bukti pokok permohonan bahwa apa yang telah dikemukakan dalam halmerupakan tanda keberhasilan masyarakat buton utara untuk mekar menjadi kabupaten terpisah dari kabupaten muna serta sebagai dasar kuat berdirinya kabupaten buton utara: bahwa patut dihormati dan dihargai oleh masyarakat buton utara dipatuhi dan dilaksanakan namun salah satu muatan dalamnya adalah sangat bertentangan dengan uud karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi uud bahwa yang menyatakan ibukota kabupaten buton utara berkedudukan kurang adalah sangat bertentangan dengan aspirasi masyarakat buton utara sejak awal pencetakan gagasan untuk pemekaran kabupaten buton utara telah dinyatakan bahwa ibukota kabupaten berkedudukan kalisusu: bahwa pernyataan aspirasi masyarakat buton utara tentang kedudukan ibukota kalisusu telah tertuang dalam rancangan undang undang pembentukan kabupaten buton utara akan tetapi dalam menyebutkan lain yaitu bahwa ibukota kabupaten buton utara berkedudukan kurang, adalah benar benar sangat bertentangan dengan aspirasi masyarakat buton utara. oleh karena itu harus dinyatakan bertentangan dengan kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut uud divide uud bahwa dengan diberlakukannya adalah benar benar sangat merugikan pemohon dan juga masyarakat buton utara karena pemohon adalah merupakan bupati terpilih juga sebagai kepala pemerintahan daerah diperhadapkan antara (dua) pilihan menentukan kota sentral dalam melaksanakan tugas kewenangan otonomi daerah seluas luasnya: bahwa pemohon dalam menetapkan ibukota berkedudukan kurang sebagaimana tertuang dalam adalah mendapat tantangan besar dari kelompok masyarakat buton utara, bahwa karena pemohon dalam suasana kesulitan menentukan sikap yang berdampak pada masyarakat buton utara yang berjuang guna terbentuknya sebuah daerah otonom yang mengharapkan dapat menikmati peningkatan hak asasi sebagaimana diberikan oleh undang undang tidak tercapai. oleh karena itu demi kepastian hukum tentang kedudukan ibukota kabupaten buton utara pemohon mengajukan permohonan pengujian materil petit dalam provisi isi muatan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten buton utara provinsi sulawesi tenggara bertentangan dengan aspirasi masyarakat buton utara dan atau melanggar undang undang dasar adalah bertentangan dengan aspirasi masyarakat, sehingga sangat merugikan hak pemohon selaku kepala pemerintahan dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas luasnya, dengan terhambatnya pemohon dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang undang dalam menjalankan otonomi daerah yang seluas luasnya yang berdampak negatif bagi masyarakat buton utara sehingga mengalami keterlambatan dalam melaksanakan hak hak yang diperoleh dari undang undang dasar,tidak berlaku karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat:nyebutkan bahwa ibukota kabupaten buton utara berkedudukan kurang tidak berlaku dan atau tidak berkekuatan hukum mengikat: menyatakan ibukota kabupaten buton utara berkedudukan kalisusu: dalam pokok permohonan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menguatkan putusan provisi yang dimohonkan pemohon, menetapkan kedudukan ibukota kabupaten buton utara berkedudukan kalisusu, atauhari rabu,buton utara provinsi sulawesi tenggara: bukti fotokopi rancangan undang undang tentang pembentukan kabupaten buton utara provinsi sulawesi tenggara, bukti fotokopi pernyataan sikap tokoh adat dan budaya masyarakat, bukti fotokopi pernyataan sikap tokoh agama masyarakat kabupaten buton utara: bukti fotokopi pernyataan sikap tokoh masyarakat kabupaten buton utara, bukti fotokop, bukti fotokopi keputusanbukti fotokopiibolga, menimbang bahwa dalamenjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat darah yakni prioritas program dan kegiatan pembangunan selama (lima) tahun sehingga perencanaan program taktis strategis pembangunan kota sibolga dapat tercapbesar, dalam lingkungan daerah provinsi sumatera.sibolga nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp)sibolgperaturan walikota adalah peraturan walikota sibolga. perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan dan dimaknai dengan organisasi perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah kota sibolgsibolgsibolga untuk periode (lima) tahun. rencana ota sibolgam kota sibolga tahun renstra sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman dalam penyusunan senja pd. renstra sebagaimana dimaksud pada disusun oleh sebagai berikut urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, oleh dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas kesehatan, rumah sakit umum dr. ferdinand lumban tobingdinas . dinas sosial, kantor kesatuan bangsa dan politik, satuan polisi pamong praja, badan penanggulangan bencana daerah, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, oleh dinas perhubungkoperasi, usaha kecil dan menengah dan ketenagakerjaan, dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dinas pemberdayaan masyarakat kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas perpustakaan, dinas komunikasi dan informatika. urusan pemerintahan pilihan, oleh dinas perikanan, ketahanan pangan dan pertanian, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas pariwisata, pemuda dan olahraga, urusan penunjang pemerintahan, meliputi: sekretariat daerah: sekretariat dprd: badan perencanaan pembangunan daerah, badan kepegawaian daerah, badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, inspektorat, kecamatan, terdiri dari kecamatan sibolga utara, kecamatan sibolga selatan, kecamatan sibolga sambas, dan kecamatan sibolga kota. bab sebagaimana dimaksud pada terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan dan urusan urusan penunjang pemerintah. apabila dalam hal pelaksanaan, rpm kota sibolga tahun mengalami perubahan, maka renstra perangkat daerah tahun harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan sesuai mekanisme perubahan sebagaimana diatur dalam rpm kota sibolgi buku organisasi, wana seni zupriantokebrtagalung, s.h. pr. b9614109 lampiran .

degli gubernur sulawesi!!perlu dibuat jadwal retensi arsip: bahwa, yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan waktu dan peraturan perundang undangan bidang kearsipan sehingga perlu digantitata kearsipan daerah, memutuskanprovinsi adalah provinsi sulawesi tengah. gubernur adalah gubernur sulawesi tengah. badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah yang selanjutnya disebut badan adalah badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah provinsi sulawesi tengah sebagai lembaga kearsiptidak dipergunakan secara langsung untuk perencanyang meliputi nilai guna primer dan nilai guna sekunderelola unit kearsipan, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna maupun penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipanperlengkapan dan umum yang selanjutnya disebut jra adalah suatu daftar yang berisi sekurang kurangnya jenis arsip substantiforganisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang mencipta arsip ataubab kebijaksanaan jadwal retensi arsip jra pemerintah daerah menganut asas sentralisasi dalam kebijaksanaan dan desentralisasi dalam pelaksanaan. asas sentralisasi dalam kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan kebijakan menyangkut jra meliputi penentuan jenis arsip, retensi masing masing jenis arsip dan prosedur penggunaannya ditetapkan oleh gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. asas desentralisasi dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan penerapan jra sebagai sarana penilaian arsip dilaksanakan oleh masing masing skpd berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan oleh gubernur. gubernur menyelenggarakan pembinaan kearsipan baik penyusutan arsipbadan. penyusutan arsip umumnya meliputi kegiatan pengurangan arsip umumbadan. penyusutan arsip umumskpd. jrnggunaan jadwal retensi arsip retensi arsip mulai dihitung setelah arsip tersebut selesai diciptakan. arsip sebagaimana dimaksud pada meliputi arsip tunggal: dan arsip berkelompok. arsip berkelompok sebagaimana dimaksud pada hurufdimaksud merupakan suatu kesatuan informasi yang tidak terpisahkan. jra tidak bersifat mutlak. tidak bersifat mutlak sebagaimana dimaksud pada maksudnya apabila masih diperlakukan untuk kepentingan pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat diperpanjang masa penyimpanannya. penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan ketentuan arsip yang sudah berakhir masa penyimpanannya dan dalam jra dinyatakan harus dinilai kembali. hasil penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada dapat berupapusat pemerintah daerah, atau diserahkan arsip daerah sebagai arsip statis. arsip yang sudah berakhir masa penyimpanannya dan dalam jra dinyatakan musnah sebagaimana dimaksud pada tetap dilakukan penilaian. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada dapat berupa dimusnahkan karena sudah tidak bernilai guna lagi, atau diperpanjang penyimpanannya karena masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintah pusat pemerintah daerah. penetapan salah satu hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada dan didasarkan pertimbangan faktor yaitu jra, nilai guna arsip, tujuan kearsipan yakni terselamatkannya bahan pertanggungjawaban nasional dan kehidupan berbangsa, peraturan perundang undangan yang terkait, pendapat dan pengalaman pada pengelola dan penggunaan arsip, pendapat ilmuwan, dan kaitan arsip tersebut dengan arsip lain yang masih bernilai guna serta kepentingan umum. arsip yang diperpanjang sebagaimana dimaksud pada huruf terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpinan skpd. bab pembinaan dan pengawasan gubernur menyelenggarakan pembinaan kearsipan serta kepegawaian dan pengawasan pelaksanaan penyusutan arsip. pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada yakni penyusutan arsip berupa penyempurnaan dan pengembangan sistem. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh badan. bab penetapan jadwal retensi arsip kabupaten kota bupati walikota menetapkan jra kabupaten kota sesuai dengan jra pemerintah daerah. penetapan jra sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu dimintakan pertimbangan gubernur. bab ketentuan penutup pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku,rat daerah provinsi sula tengah, abjad lawas berita daerah provinsi sulawesi tengah tahun nomor clan arsip nasional republik indonesia nomor pk. jakarta, oktober lampiran berkas hal penyampaian jadwal! retensi arsip substantif dan fasilitasi non kerangan dan non kepegawaian kepada yth. badan perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah provinsi sulawesi tengah palu berkenaan dengan telah disetujuinya jadwal retensi arsip ira) substantif dan fasilitasi non keuangan dan non kepegawaian provinsi sulawesi tengah oleh kepala arsip nasional ri, berikut disampaikan jra dimaksud untuk selanjutnya dapat disahkan menjadi produk hukum oleh pemerintah provinsi sulawesi tengah guna menjadi pedoman dalam melakukan penyusutan provinsi sulawesi tengah. harapan kami semoga jra tersebut dapat bermanfaat dalam pengelolaan arsip provinsi sulawesi tengah. atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih. n3tetap kearsipan daerah, kas) oo widarno neng tembusan yth.: sekretaris daerah provinsi sulawesi tengah jalan ampera raya jakarta telp. fax. e mail: arsip nasional republik indonesia nomor pira w4 jakarta, oktober lampiran (satu) berkas hal persetujuan jadwal retensi arsip jra) substantif pemerintah provinsi sulawesi tengah kepada yth. gubernur sulawesi tengah palu sehubungan dengan surat wakil gubernur sulawesi tengah nomor: pada tanggal juni perihal penyampaian rancangan jadwal retensi arsip provinsi sulawesi tengah, naka setelah memperhatikan: rancangan jra substantif pemerintah provinsi sulawesi tengah: rancangan jra substantif pemerintah provinsi sulawesi tengah telah dinilai dan diteliti secara seksama oleh pejabat arsip nasional republik indonesia anri) yang berkompeten bidangnya. berdasarkan hal tersebut atas, kepala anri dapat menyetujui rancangan jra substantif pemerintah provinsi sulawesi tengah sebagaimana terlampir. selanjutsetelah mendapat persetujuan kepala anri, gubernur sulawesi tengah menetapkan peraturan gubernur tentang jra substantif pemerintah provinsi sulawesi tengah dimaksud. atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima yai, an ala (an nan sena una ichir nee metionin nos. tembusan yth. anna kepala badan perpustakaan dan arsip provinsi sulawesi tengah. jalan ampera raya jakarta selatan indonesia, telp. fax. http : e mail: infodanri.go.idrizinan usaha koperasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una, menimbang bahwa untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dapat kelola dan bina melalui usaha koperasi bahwa pemberdayaan koperasi dan pengusaha kecil perlu adanya upaya pembinaan yang berencana dan terprogram dari dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah bahwa dana untuk menunjang pembinaan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dapat dipungut dan jasa pelayanan melalui retribusirizinan usaha koperasibadan pengelola keuangan adalah badan pengelola keuangan daerah kabupaten tojo una una dinas adalah dinas perindustrian perdagangan, koperasi dan penanaman modal kabupaten tojo una una jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menetapkan barang barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan hukumpejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ada lingkungan daerah ditunjuk oleh bupati surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya skr adalah surat keputusan yang menentukan besamms dibayarusaha kecil menengah adalah suatu badan usaha yang bergerak bidang jasa, konstruksi, industri dan perdagangan umum akta badan hukum koperasi adalah suatu keputusan pengesahan akta pendirian koperasi yang memberikan status badan hukum terhadap suatu koperasi yang dibentuk masyarakat anggotperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya jasa pemanfaatan kepada koperasi gudang, lantai jemur dan kios yang disingkat glk adalah sarana usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada koperasi sebagai pinjaman rice killing unit yang disingkat rmu adalah sarana usaha penggilingan gabah yang diberikan oleh pemerintah kepada koperasi sebagai pinjaman akta badan hukum adalah surat keputusan pemerintah yang mengesahkan akta pendirian koperasi fasilitas adalah suatu bantuan kemudahan dari pemerintah untuk memperoleh modal yang berbunga rendah tanpa jaminan pada koperasi dan usaha kecil menengah rekomendasi adalah suatu pertimbangan dari kepala dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal yang menyatakan layak atas sesuatu yang akan dilaksanakan oleh koperasi dan ukm audit adalah pemeriksaan yang' dilakukan oleh dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal hasil pertanian adalah usaha perdagangan umum yang dilaksanakan oleh koperasi atas komoditi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan hasil hutan klasifikasi koperasi adalah suatu sistem penilaian terhadap koperasi untuk mengetahui dan menetapkan tingkat perkembangan koperasi dalam suatu periode tertentu simpan pinjam yang disingkat dan unit simpan pinjam yang disingkat usp adalah kegiatan koperasi bidang perkreditan kesehatan koperasi dan ukm adalah suatu penilaian dan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal tentang tingkat kelayakan usaha koperasi dan ukm dalam melaksanakan perkreditan dan usaha lainnya latihan adalah upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola organisasi, manajemen dan usaha koperasi usaha kecil menengah yang disingkat ukm adalah usaha kecil menengah yang dibina oleh dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan penanaman modal. bab nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi izin usaha koperasi dipungut retribusi atas kegiatan usaha dan sarana pasca panen, usaha jasa pelayanan koperasi. objek retribusi mengikuti setiap jasa pelayanan koperasi, jasa pelayanan pasca panen, usaha jasa koperasi, jasa pelayanan terhadap koperasi ukm, pengesahan badan hukum koperasi dan perizinan usaha koperasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. subjek retribusi adalah orang pribadi dan badan usaha atau siapa saja yang mendapat jasa pelayanan untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi dan ukm dari pemerintah daerah. bab iii golongan retribusi retribusi perizinan usaha koperasrizinan usaha koperasi diukur berdasarkanadalah untuk mengganti biaya administrasi dan biaya pembinaan. struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut jasa pemanfaatan fasilitas koperasi yaitu gudang luas dibawah luas diatas lantai jemur kios penggilingan padi jasa pemanfaatan white' koperasi pemerintah pelayanan rekomendasi usaha koperasi terdiri atas rekomendasi biasa rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas kredit pelayanan jasa audit koperasi jasa pelayanan usaha melalui koperasi adalah dad hak hak anggota. jasa penilaian kesehatan koperasi sp, usp terdiri atas koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam jasa pelatihan organisasi koperasi jasa penilaian kesehatan pengusaha unggul jasa audit ukm jasa penilaian klasifikasi koperasi atas klasifikasi rp. koperasi klasifikasi rp. koperasi klasifikasi rp. koperasi rp. tahun rp. tahun rp. tahun rp. tahun rp. tahun rp. tahun rp. rp. rp. tahun shu setelah dikurangi pajak dan rp. tahun rp. tahun rp. kgt rp. ukm rp. ukm bab tata cara pemungutan pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan tata cara pemungutan retribusi ditetapkan melalui peraturan bupati retribusi dipungut dengan menggunakan skr hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ini disetor kas daerah. bab vii wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah kabupaten tojo una unalima bela_ hari sejak diterbitkan surat keputusada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsungini. bab xiii pengawasan bupati menunjuk dinas in melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang miktiittastibuiti4an tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana bidang retribusi daeras tojo una una, lamtoro m.s.i tama madyaretribusi izin usaha koperasi pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian baik nasional maupun regional. hal tersebut mutlak diperlukan, oleh karena merupakan salah satu amanat konstitusi, sehingga perlu dijabarkan dalam pembangunan daerah dalam rangka menggenjot pendapatan masyarakat. karna itu maka pembangunan koperasi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab masyarakat pada gilirannya menumbuhkan kemandirian masyarakat. dalam rangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, maka dalam rangka menumbuh kembangan koperasi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus, membina, mengawasi dan menumbuh kembangkan usaha usaha dibidang pengoperasian. salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten tojo una una dalam pembinaan koperasi adalah dengan mendorong aktifitas usaha koperasi tersebut. melalui jasa usaha koperasidemi sampai dengan cukup jelas

dea pem gubernur sulawesi tengah peraturan gubernur sulawesi tengah nomor tahun tentang kawasan tanpa rokok dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi tengah, menimbang bahwa untuk mewujudkan lingkungan kerja dan lingkungan tumbuh dan berkembang yang sehat, daerah sebagai bagian dari negara berkewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya merokok yang dilakukan secara terpadu sebagai jaminan hak asasi manusia bidang kesehatan: bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas lingkungan yang sehat, perlu ditetapkan kawasan tanpa rokok yang mengikat semua lembaga penyelenggara dan individu pemasar asap rokok pada wilayah kawasan tanpa rokok provinsi sulawesi tengahwujudbab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini,dalam lingkup wilayah provinsi sulawesi tengahinstansi vertikalinstansi vertikal adalah kantor kementerian atau non kementerian, lembaga tentara nasional indonesia dan kepolisian daerah, kejaksaan, kehakiman, termasuk perwakilan lembaga negara dan lembaga independen yang mempunyai lingkup kerja wilayah provinsi sulawesi tengah. penanggung jawab adalah pimpinan skpd dan pimpinan instansi vertikal sebagai penyelenggara ktr. pengelola adalah pemilik atau pimpinan dan pimpinan unit tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum yang ditetapkan menjadi sebagai ktr. bab kawasan tanpa rokok dengan peraturan gubernur ini ditetapkan ktr. ktr sebagaimana dimaksud pada meliputitempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf melipu dan tempat umum lainnybatas lainnya yang tentukan. batasan ktr sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan sampai deng: dan jauh dari tempat orang berlalu lalang. setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dancc. penyitaan rokok dan wadah yang digunakan untuk merokok, penyitaan alat peraga iklan: dan pencabutan izin usaha. dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pegawai negeri sipil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh penanggung jawab ktr mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab peran serta masyarakat masyaraknurseluruh ktr wilayahnya. gubernursatuan polisi pamong praja daerahskpd yang tugas dan fungsinya bidang kesehatan. pembinaan pelaksanaan rokok ktr, berupa: fasilitasi::polisi pamong praja daerah melakukan pengawasan seluruh ktr, hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan oleh masing masing kepala skpd sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing kepada gubernur melalui sekretaris daerah setiap (satu) bulan sekali. laporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan rekapitulasi oleh skpd yang membidangi urusan bidang kesehatan. rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada menjadi bahan pengembangan pelaksanaan ktr. dalam melaksanakan pengawasan ktr, skpd dapat membentuk satuan tugas dengan keputusan kepala skpd. susunan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kebutuhbertugas dan fungsinya bidang kesehatan dan satuan polisi pamong praja daerah berkoordinasi dengan skpd lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan pelaksanaan ktr seluruh gedung wilayah kerjanya. kepala skpd yang tugas dan fungsinya bidang kesehatan melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada gubernur, semua kegiatan atau bangunan tanpa izin atau memiliki izin yang telah ada dalam kawasan yang ditetapkan sebagai ktr disesuaikan dengan peraturan gubernur ini paling lama (enam) bulan terhitung sejak peraturan gubernurkedisiplinan dan kinerja aparatur yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan kepemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil lingkungan organisasi pemerintah kota sibolgabagi pegawai negeri sipil ditetapkan dalam peraturan walikota sibolga, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf dan huruf atas, perlu membentuk peraturan walikota sibolgobot (du, dan bobot (selam satu bulan. indikator ketepatan waktu penyampaian penilaian sasaran kerja pegawai memiliki bobot maksimal (lima persen) dengan rincian bobot (lima persen) jika penyampaian penilaian sasaran kerja pegawai dilakukan pada hari kerja ke (dua) pada bulan berikutnya setelah bulan penilaian, bobot (tiga puluh persen) jika penyampaian penilaian sasaran kerja pegawai dilakukan pada hari kerja ke (tiga) pada bulan berikutnya setelah bulan penilaian,. bobot (dua puluh lima persen) jika penyampaian penilaian sasaran kerja pegawai dilakukan pada hari kerja ke (empat) pada bulan berikutnya setelah bulan penilaian:. bobot yo0 (dua puluh persen) jika penyampaian penilaian sasaran kerja pegawai dilakukan pada hari kerja ke (lima) pada bulan berikutnya setelah bulan penilaian, dan bobot (sepuluh persen) jika penyampaian penilaian sasaran kerja pegawai dilakukan pada hari kerja ke (enam) dan seterusnya pada bulan berikutnya setelah bulan penilaian ketepatan waktu masuk kerja, ketepatan waktu pulang kerja, kehadiran sesuai hari kerja, dan hukuman disiplin yang diterima. ketepatan waktu masuk kerja memiliki bobot maksimal (sepuluh persen), dengan rincian bobot (sepuluh persen) jika akumulasi keterlambatan maksimum (tiga puluh) menit dalam satu bulan dan atau tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan paling banyak (dua) kali dalam sebulan, bobot (delapan persen) jika akumulasi keterlambatan lebih dari (tiga puluh) menit sampai (seratus dua puluh menit) dalam satu bulan dan atau tidak mengikuti apel pagis. bobot (enam persen) jika akumulasi keterlambatanpagiketerlambatan lebih dari (dua ratus empat puluh) menit sampai dengan (empat ratus lima puluh) menit dalam satu bulan dan atau tidak mengikuti apel pagiketerlambatan lebih dari (empat ratus lima puluh) menit dalam satu bulan. ketepatan waktu pulang kerja, bobot maksimal (sepuluh persen) dengan rincian bobot (sepuluh persen) jika akumulasi pulang lebih cepat maksimum (tiga puluh) menit dan atau tidak mengikuti apel sore tanpa keterangan paling banyak (dua) kali dalam sebulan, bobot (delapan persen) jika akumulasi pulang lebih cepat lebih dari (tiga puluh) menit sampai (seratus dua puluh menit) dan atau tidak mengikuti apel sorey6o (enam persen) jika akumulasi pulang lebih cepatsorepulang lebih cepat lebih dari (dua ratus empat puluh) menit sampai dengan (empat ratus lima puluh) menit dan atau tidak mengikuti apel sorepulang lebih cepat lebih dari (empat ratus lima puluh) menit dalam satu bulan. kehadiran sesuai hari kerja, bobot maksimal (dua puluh persen) dengan rincian: bobot 6o (dua puluh persen) jika tidak masuk kerja (nol) hari dalam satu bulan,sepuluh persen) jika tidak masuk kerja (dua) hari atau (lima belas) jam dalam satu bulan, bobot (lima persen) jika tidak masuk kerja atas (dua) hari atau lebih dari (lima belas) jam dalam satu bulan. hukuman disiplin yang diterima sesus.rupa teguran lisan dalam satu bulan, bobot (sepuluh persen) jika mendapat hukuman disiplin bentuk teguran tertulis dalam satu bulan,, dan bobot (nol persen) jika mendapat hukuman disiplin sedang dalam satu bulan tahapan penyampaian rekapitulasi capaian aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam dan rekapitulasi capaian aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sebagai berikut setiap awal bulan masing masing pegawai tiap opd lingkungan organisasi pemerintah kota sibolga wajib menyampaikan laporan capaian sasaran kerja pegawai kepada pengadministrasi tpp opd dimulai pada hari kerja ke (dua) sampai dengan hari kerja ke (lima), pejabat pengelola kepegawaian masing masing opd wajib menyusun dan menandatangani rekapitulasi daftar capaian aspek prestasi kerja dan daftar capaian aspek perilaku kerja pegawai setiap bulan dimulai pada hari kerja ke (enam) dan selambat lambatnya pada hari kerja ke (tujuh), setiapesahkan rekapitulasi capaian aspek prestasi kerja dan aspek perilaku kerja pegawai untuk bahan pengajuan tpp setiap bulan selambat lambatnya pada hari ke (delapan),ajukan spp tpp dan spm tpp kepada kepala badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah setiap bulan paling lambat pada hari kerja ke (sembilan), kepala badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah harus menerbitkan sp2d tpp setiap bulan paling lambat pada hari ke (sepuluh), khusus untuk pegawai yang pada waktu penyampaian laporan capaian sasaran kerja pegawai sedang melaksanakan perjalanan dinas atau penugasan lainnya dari pimpinan, penyampaian rekapitulasi laporan capaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan oleh pejabat penilai dan atau atasan pejabat penilai dengan melampirkan surat penugasan. dalam hal pegawai yang dimaksud dalam huruf adalah kepala opd staf ahli dan atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas kepala opd, laporan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan oleh sekretaris daerah dan atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas harian sekretaris daerah. bab vi(tiga puluh) menit atau selama dua ribu dua ratus lima puluh) menit dalam seminggu,engan jeda waktu untuk istirahat siang selama (satu) jam dimulai pada pukul wib hingga pukul wib: hari jum'at waktu kerja dimulai pada pukul wib sampai dengan pukul wib, dengan jeda waktu untuk istirahat siang selama (satu) jam (tiga puluh) menit dimulai pada pukul wib sampai dengan pukul wib apel pagi dilaksanakan mulai pukul wib dan apel sore dilaksanakan mulai pukul wib, kecuali hari jum'at apel sore dilaksanakan mulai pukul wib. ketentuan waktu kerja pegawai bagi opdatau selama dua ribu dua ratus lim, dan hari jum'at waktu kerja dimulai pada pukul wib sampai dengan pukul wib hari sabtu waktu kerja dimulai pada pukul wib sampai dengan pukul wib apel pagi dilaksanakan mulai pukul wib dan untuk apel sore dilaksanakan sesuai dengan pengaturan khusus yang ditetapkan oleh kepala opd. ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada dan dikecualikan pada saat bulan suci ramadhan yang akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran pejabat pembina kepegawaian dan atau sekretaris daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, ketentuan waktu kerja pegawai dan waktu perekaman kehadiran dengan menggunakan alat mesin khusus untuk opd yang menyelenggarakan pelayanan publik yang menerapkan kerja shift atau penugasan kerja khusus diatur lebih lanjut dalam keputusan yang ditandatangani oleh kepala opdatau dua ribu dua ratus lima puluh) menit dalam seminggu. bagian keduakepegawaian, kepala opd menunjuk operator untuk aplikasi perekaman kehadiran elektronik dan pengadministrasi tpp sesuai kebutuhan dengan penetapan melalui keputusan kepala opd atas nama walikota sibolga, operator aplikasi perekaman kehadiran elektronik masing masing opd mempunyai tugas membuat daftar rekapitulasi hasil perekaman kehadiran melalui mesin perekaman kehadiran berdasarkan hasil cetak dari aplikasi dan atau perhitungan absensi manual untuk diserahkan kepada pengadministrasi tpp sebagai bahan penyusunan daftar rekapitulasi capaian aspek perilaku kerja pegawai,ghimpun dan mengarsipkan surat keterangan yang memberikan konfirmasi atas pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran elektronik dan atau absensi manual karena alasan kedinasan, dan menyusun dan menyerahkan daftar nominatif capaian aspek perilaku kerja pegawai kepada pengadministrasi tpp opd. pengadministrasi tpp mempunyai tugas menerima laporan capaian penilaian sasaran kyusun daftar nominatif pencapaian sasaran kerja pegawai berdasarkan laporan capaian sasaran kerja pegawai yang telah diterima dari masing masing pegawai dan atau pejabat penilai dari pegawai yang tidak dapat menyerahkan laporan capaian sasaran kerja pegawai secara langsung, menyusun daftar pembayaran tpp pegawai berdasarkan daftar nominatif capaian aspek prestasi kerja dan daftar nominatif aspek perilaku kerja setiap bulannymembuat konsep spm tpp untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diajukan badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah: dan membayarkan tpp kepada setiap pegawai opd. bab vil. bab vii penginputan bahan tpp bagian pertama data perilaku kerja, kewajiban perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk pegawai yangngikuti rapat kedinasan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan lainnya dan atau kegiatan lainnya terkait kedinasan seperti senam pagi dan acara olahraga lainnya yang dilaksanakan lingkungan pemerintah kota sibolga,laksanakan tugas tertentu, perjalanan dinas dalam daerah dan atau ditugaskan lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perekaman kehadiran pada opd tempat bertugas, dibuktikan dengan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang dan ataueadaan kahar atau force majeure dan atau keadaan mendesak lainnya yang dibuktikan denganhusus untuk pelaksanaan apel pagi dan apel sore, kehadiran pegawai dicatat secara manual oleh pejabat pengelola urusan kepegawaian atau pejabat yang ditugaskan untuk itu oleh kepala opdmenggunak pada pagi hari mulai pukul wib sampai dengan pukul wib pada siang hari mulai pukul wib sampai dengan pukul wib pada sore. pada sore hari mulai hari senin sampai dengan kamis pada siang hari pukul wib sampai dengan pukul wib hari jumat pada siang hari pukul wib sampai dengan pukul wib: dan hari sabtu pada siang hari pukul wib sampai dengan pukul wib, apabila mesin perekaman kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, maka perekaman kehadiran dilakukan secara manual dan kepala opd unit kerja opd wajib membuat berita acara kerusakan mesin perekaman kehadiran elektronik dan dilampirkan dalam daftar hadir manual pegawai. pegawai yang melaksanakan tugas khusus sebagaimana disebut dalam huruf dan tetap dianggap hadir walaupun tidak melakukan perekaman kehadiran dengan menggunakan mesin perekaman kehadiran elektronik, dengan ketentuan harus dilengkapi dengan bukti surat tugas dan laporan hasil penugasan, dalam pengolahan data perilaku kerja, kepala opd dan atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas kepala opd berkewajiban untuk menyampaikan secara tertulis rekapitulasi masing masing daftar hadir pegawai, capaian prestasi kerja, dan capaian perilaku kerja pegawai kepada tim penilai kinerja melalui sekretariat tim penilai kinerja selambat lambatnya pada hari kerja ke (dua) bulan berikutnya untuk diverifikasi, memberikan jawaban secara tertulis kepada tim penilai kinerja melalui sekretariat tim penilai kinerja apabila hasil verifikasi yang telah dilakukan menemukan adanya ketidaksesuaian dan atau ketidak belasan atas data kehadiran pegawai, capaian prestasi kerja dan capaian perilaku kerja pegawai yang tercantum dalam masing masingsampaikan oleh opd, menyimpanverifikasi oleh tim penilai kinerja melalui sekretariat tim penilai kinerja untuk dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban atas pembayaran tpp yang dilakukan oleh opd, kepala opd. kepala opd bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kehadiran pegawainya dan pemeliharaan mesin perekaman kehadiran elektronik serta aplikasinya. dalam pengolahan data perilaku pegawai, tim penilai kinerja melalui sekretariat tim penilai kinerja memiliki tugas dan kewenangan melakukan verifikasi atas rekapitulasi daftar hadir pegawai yang telah disampaikan oleh opd dan wajib mengembalikan hasil verifikasi selambat lambatnya (dua) hari setelah rekapitulasi daftar hadir pegawai diterima dari opd bersangkutan, menggunak sebagai data pembanding atas data kehadiran pegawai yang telah disampaikan oleh masing masing opd, menggunakan data perilaku pegawai yang telah disampaikan oleh masing masing opd untuk kepentingan manajemen pembinaan kepegawaian dan pemantauan penegakan disiplin pegawai, dan memfasilitasi perbaikan atas hasil pengolahan data kehadiran pegawai pada opd jika terjadi permasalahan data faktual antara rekapitulasi yang dibuat oleh opd dengan data pada aplikasi dan server yang dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika kota sibolga. untuk kepentingan fasilitasi dan verifikasi data kehadiran pegawai, kepala dinas komunikasi dan informatika kota sibolga memiliki tugas dan kewenangan menyiapkan sistem perekaman data kehadiran pegawai secara real time dengan menghubungkan seluruh piranti alat perekaman data kehadiran pegawai secara elektronik yang terdapat masing masing opd, menyusun dan menyampaikan rekapitulasi kehadiran pegawai dari masing masing opd berdasarkan hasil perekaman data daring yang bersifat real time kepada tim penilai kinerja melalui sekretariat tim penilai kinerja setiap awal bulan berikutnya untuk dijadikan sebagai bahan pembanding untuk kepentingan verifikasi atas daftar hadir pegawai yang telah disampaikan oleh masing masing opd, menyiapkan dan memelihara keberada, sehingga sewaktu waktu dapat digunakan untuk kepentingan verifikasi oleh pejabat yang berwenang, bagian kedua data prestasi kerja setiap pegawai wajib membuat laporan bulanan hasil capaian penilaian sasaran kerja pegawa. laporan bulanan capaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada disampaikan sekurang kurangnya pada hari kerja ke (ke dua) setiap awal bulan berikutnya kepada pengadministrasi tpp setelah ditandatangani oleh atasan langsung selaku pejabat penilai, dalam hal atasan langsung sebagai pejabat penilai dengan alasan tertentu tidak dapat melakukan penilaian atas daftar usul penilaian sasaran kerja pegawai yang telah disampaikan, maka penilaian disampaikan kepada atasan langsung pejabat penilai dan atau kepala opd atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala opd, penilaian atas laporan capaian sasaran kerja pegawai dari sekretaris daerah dilakukan secara self assessment, bagian ketiga tim monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan verifikasi ulang terhadap hasil penilaian capaian aspek perilaku kerja pegawai dan aspek prestasi kerja pegawai serta untuk penyelesaian pengaduan dari pegawai yang dinilai maupun pejabat yang menilai, secara ex officio dibentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan surat keputusan walikota sibolga, tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada berjumlah ganjil dengan jumlah perwakilan sekurang kurangnya (satu) orang pejabat dari masing masing opd sebagai berikut perwakilan dari inspektorat daerah kota sibolga, perwakilan dari badan kepegawaian daerah kota sibolga, perwakilan dari badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah kota sibolga, perwakilan dari dinas komunikasi dan informatika kota sibolga, dan perwakilan dari bagian hukum sekretariat daerah kota sibolga. susunan tim dan beberapa orang anggota. tim sebagaimana dimaksud dalam menjalankan tugas dan memiliki kewenangan melakukan verifikasi atas pengaduan yang disampaikan secara tertulis oleh pegawai penerima tpp dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan kedinasan dengan proses pembayaran tpp, menyampaikan usulan studi ilmiah dan atau kunjungan kedinasan untuk melakukan uji kelayakan penetapan besaran tpp, melakukan penyusunan kajian ilmiah terkait penentuan besaran tpp berdasarkan kemampuan keuangan daerah, meminta dokumen dan bukti bukti pendukung yang diperlukan untuk melakukan verifikasi ulang atas substansi persoalan yang disampaikan oleh pegawai atau pejabat yang membuat pengaduan secara tertulis atas kesalahan data perilaku kerja pegawai dan atau data prestasi kerja pegawai maupun jumlah tpp yang diterima, memberikan. memberikan rekomendasi tertulis atas hasil verifikasi ulang yang telah dilakukan terhadap dokumen yang diperlukan kepada pihak pihak yang telah menyampaikan pengaduan secara tertulis dan membuat tembusan rekomendasi dimaksud kepada walikota sibolga, tim penilai kinerja, dan kepala opd dari pihak yang menyampaikan pengaduan. menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan evaluasi pelaksanaan bab perhitungan tpp perhitungan besaran tpp yang diterima oleh setiap pegawai (tp syr) adalah hasil perkalian dari tpp maksimum max) terhadap total akumulasi persentase capaian perilaku kerja epik) ditambah total akumulasi persentase capaian prestasi kerja kurangi pajak penghasilan ph), yang dinotasikan dalam rumus sebagai berikut pyr tpp epik k) ph)) format pengajuan besaran tpp sebagaimanatpp dibayar tiap bulan sebanyak (dua belas) kali dalam setahun. permintaan pembayaran uang tpp diajukan selambat lambatnya setiap tanggal (sepuluh)pp ls melalui bendahara pengeluaran dari masing masing opd, spp lbab ketentuan umumsibolga adalah walikotaibolga, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota sibolga, pengguna anggaran. spp lscapaian perilaku kerja dan absensi apel, daftar rekapitulasi capaian sasaran kerja pegawai, surat pernyataan tanggung jawab mutlak daftar perhitungan uang tpp untuk para staf ahli dan asisten lingkungan sekretariat daerah disahkan oleh sekretaris daerah dan atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah, sedangkan daftar perhitungan uang tpp untuk opd disahkan oleh kepala opd,(sn zupriantoirtagalung, s.h. nir. e9614109 n99203 lampiran i. lampiran peraturan walikota sibolga nomor tahun daftar hadir apel dan harian pegawai tentang lingkungan kriteria dan tatacara pemberian kannnnannana nana aaa nana kanan aan aaanaaaaa tambahan penghasilan bagi pegawai bulan seococococescococococococc.o. negeri sipil lingkungan organisasi hari . pemerintah kota sibolga tanggal keterangan sibolga, sakit, izin nama pimpinan opd) tugas belajar tugas luar cuti nama lengkap) tanpa keterangan nip. .ococococococococ.o. walikota sibolga, dto. syari hutauruk lampiran ii. lampiran peraturan walikota sibolga rekapitulasi daftar hadir apel pegawai nomor tahun lingkungan ee. ori eene nenek nnnnnnnnnnan tentang kriteria dan tatacara pemberian tambahan bulan c.oc.oc.ccccorcasusssssssssann penghasilan bagi pegawai negeri sipil . lingkungan organisasi pemerintah kota jumlah 0llllili lilit keterangan sibolga, .o . sakit, sin (nama jabatan pengelola tugas belajar diketahui oleh kepegawaian) tugas luar cuti nama jabatan kepala opd) tanpa keterangan nama lengkap) (nama lengkap) pangkat) walikota sibolga, dto. syari hutauruk lampiran iil. lampiran iii peraturan walikota sibolga rekapitulasi daftar hadir pegawai tenang tahun lingkungan ee oren enne erna. kriteria dan tatacara pemberian tambahan bulan ian nan penghasilan bagi pegawai negeri sipil . lingkungan organisasi pemerintah kota sibolga lite lheim lite lili koo dilllinii lil lee ||! keterangan simbol sibolga, sakit, peananaannannananan . tugas belajar tugas luar nama jabatan cuti pengelola tanpa keterangan diketahui oleh kepegawaian) (nama jabatan kepala opd) (nama lengkap) (nama lengkap) pangkat) walikota sibolga, dto. syari hutauruk lampiran ivsasaran kerja pegawai negeri sipil tahun . pejabat penilai il. pegawai negeri sipil yang dinilai nama irama opo pangkat gol. pangkat gol. ruang ruang target kegiatan tugas jabatan emma nbn ppn sibolga, januari pejabat yang dinilai, pns yang dinilai, nama lengkap nama lengkap catatan bagi pns yang memangku jabatan fungsional walikota sibolga, dto. syari hutauruk lampiran v. lampiran peraturan walikota sibolga nomor tahun penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil tentang ama pns) kriteria dan tatacara pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil bulan .nn nnnnnnaaaaaa lingkungan organisasi pemerintah kota sibolga sl. bah baja sdg yul jumlah lir lte ii. tugas tambahan dan kreatifitas unsur penunjang tugas tambahan kreativitas nilai capaian skp lte sibolga, .oooooco . pamttemema kan catatan walikota sibolga, penetapan target kinerja merupakan pembagian yang rasional dan terukur dari target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun sebagaimana dto. dimuat dalam dokumen sasaran kerja pegawai yang ditetapkan awal tahun syari hutauruk lampiran vi. lampiran peraturan walikota sibolga rekapitulasi perhitungan nomor tahun capaian bobot prestasi kerja dan perilaku kerja pegawai tentang dilingkungan ee. don0non0000n22nnnnnnnnnnnnnnnemanannaanaaan ana pam bulan .ns nata lingkungan organisasi pemerintah kota sibolga oo keterangan sibolga, . . nsk nilai capaian skp wep waktu penyampaian skp (nama jabatan pengelola ketepatan waktu masuk kerja diketahui oleh kepegawaian) waktu pulang lebih cepat kena sesuai dengan jumlah hari nama jabatan kepala opd) hd: hukuman disiplin nama lengkap) (nama lengkap) nip. anna pangkat) walikota sibolga, dto. syari hutauruk lampiran vii. lampiran vii peraturan walikota sibolga nomor tahun daftar pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan pegawai tentang kriteria dan tatacara pemberian tambahan berdasarkan hasil perhitungan capaian prestasi kerja dan penghasilan bagi pegawai negeri sipil perilaku kerja pegawai dilingkungan .oooooococoooooooooooo. lingkungan organisasi pemerintah kota sibolga bulan .ns nata sibolga, .cee . diketahui oleh setujui untuk dibayarkan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran (nama jabatan kepala opd) (nama ppt) (nama opd) (nama lengkap) (nama lengkap) (nama lengkap) walikota sibolga, dto. syari hutauruk lampiran viii. lampiran viiikop surat opd pemerintah kota sibolga surat keterangan konfirmasi nomor . oo. senen yang bertanda tangan bawah ini nama nip pangkat gol. ruang jabatan dengan ini menerangkan bahwa calon pegawai negeri sipil pegawai negeri sipil yang namanya tersebut bawah ini nama nip pangkat gol. ruang jabatan pada hari. tanggal. benar tidak dapat mengikuti apel pagi apel sore perekaman data kehadiran pagi perekaman data kehadiran sore dengan alasan keterangan yang bersangkutan dapat dikonfirmasi kebenarannya berdasarkan data objektif dan bersifat faktual. demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya. sibolga, . jeu . atasan langsung, nama lengkap pangkat nip walikota sibolga, dto. syari hutauruk lampiran ixp surat opd surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor . conan sehubungan dengan surat permintaan pembayaran langsung spp ls) dengan spm se. eeeeenenllan tanggal .iii.icon. yang kami ajukan sebesar rp. .i.oooeeaennn (kn. kennaanaanananannaa naa,, bila terjadi penyimpangan dari kegiatan tersebut atas, kami akan bertanggung jawab. demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan melengkapi persyaratan pengajuan spp ls dan penerbitan sp2d. sibolga, . . kepala opd, nama lengkap pangkat nip walikota sibolga, dto. syari hutauru, organisasi perangkat daerah,lam bidang tertentu kota sibolga, pejabat penanggung jawab adalah kepala opd selaku pengguna anggaran, pelaksana tugas, selanjutnya disebut plt adalahenitif belum dilantik, pegawai negeri sipil,daerah untuk menduduki jabatan pemerintahan lingkungan organisasi pemerintah kota sibolga, calon pegawai negeri sipil, selanjutnya disingkat cons adalah warga negara republikdaerah lingkungan organisasi pemerintah kota sibolga, pegawai adalah pns dan cons pemerintah kota sibolga,paratur sipil negara dalam struktur satuan organisasi perangkat daerah, tambahan penghasilan pegawai yang selanjutnya disingkat tpp adalah penghargaan dalam bentuk uang yang objektif dan terukur yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja individual dan disiplin para pegawai, tpp berdasarkan beban kerja merupakan klasifikasi.tpp berdasarkan tempat bertugasdaerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan atau merupakan daerah tertinggal atau terpencil, tpp berdasarkan kondi. .tpp berdasarkan kelangkaan profesi merupakan klasifikasi tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawaidinilai mempunyai prestasi kerja dan atau mampu mencapai standar nilai prestasi kerja yang telah ditentukan, prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada suatu satuan organisasi perangkat daerah sesuai dengan sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan, perilaku kerja adalah setiap bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pegawai yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan kehadiran untuk bekerja sebagaimana yang telah ditetapkan, hari kerja adalah jumatasan, datang tepat waktu adalah datang bekerja tepat pada waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan, pulang tepat waktu adalah pulang bekerja tepat pada waktu sesuai dengan jadwal kerjaugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi serta tugas tambahan yang tidak tersebut dalam ringan tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja, tim penilai kinerja adalah tim yang melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai dan bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan, pejabat penilai adalah atasan langsung dari sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang selanjutnya disebut kua pas adalah kebijakan umum anggarandan prioritas plafon anggaran sementara daerah pemerintah kota sibolgurat penyediaan dana,. surat permintaan pembayaran,opd,kota sibolga dapat memberikan tpp yang besarannya ditetapkan berdasarkan studi kelayakan dan hasil kaji yang berlakupas sampai dengan ditetapkan apbd dengan peraturan daerah. pemberian tpp bagi pegawai adalah kurun waktu (satu) bulan mulai dari tanggal (satu) sampai dengan akhir bulan. bab maksud dan tujuan maksud pemberian tppdisiplin pegawai, meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan. meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan meningkatkan kualitas pelayanan. bab iii kriteria tpp tpp berdasarkan beban kerja dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria penyelesaian tugas rutin yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang dimiliki, penyelesaian tugas rutin yang dilakukan melebihi kapasitas jam kerja normal berdasarkan instruksi perintah dari walikota wakil walikota sekretaris daerah, dan penyelesaian tugas oleh organisasi perangkat daerah yang para pejabat dan atau pegawainya melaksanakan fungsi sebagai pengelola keuangan daerah pejabat pengelola keuangan. tpp berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteriadan pekerjaan memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan individu. tpp berdasarkan kelangkaan profesi dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria: memiliki keahlian tertentu memiliki penguasaan terhadap bidang tertentu cc. memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu memiliki sertifikasi dan pendidikan tertentu tpp berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria memiliki loyalitas, dedikasi dan disiplin bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, dan memiliki kreatifitas dan atau inovasi dalam melaksanakan tugas tpp berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan dengan pertimbangan tertentu ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan walikota sibolga. . selain kriteria tpp sebagaimana dimaksud pada danwalikota. bab tata cara pemberian tpp tpp hanya diberikan kepada pegawai pemerintah kota sibolga yang bekerja lingkungan pemerintah kota sibolga pegawai yang berasal dari luar pemerintah kota sibolga yang bekerja lingkungan pemerintah kota sibolga dengan status dipekerjakan berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang. pegawai pindahan dari kementerian lembaga non kementerian provinsi kabupaten kota lain pemerintah kota sibolga dan namanya telah tercantum dalam daftar gaji, akan diberikan tpp sebagaimana dimaksud dalam terhitung mulai bulan januari tahun anggaran berikutnya. pegawai yang pindah luar organisasi pemerintah kota sibolga, pemberian tpp nya akan dihentikan terhitung tanggal berlakunya keputusan perpindahan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. tpp tidak diberikan kepadamengikuti tugas belajar berdasarkan surat keputusan walikota sibolgaota sibolga, pegawai yang telah ditetapkan sebagai terpidana oleh pihak yang berwenangdalam jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi pendidik. pegawai yang sedang menjalani cuti besar, j . pegawai yang masih menguasai aset milik pemerintah kota sibolga baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang bukan menjadi bagian dari hak dan kewenangannya dan belum dikembalikan kepada pemerintah kota sibolga yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenangkhusus bagi. khusus bagi guru pns dan pengawas sekolah yang tidak mendapat tunjangan profesi pendidik dapat diberikan tpp berdasarkan prestasi kerja dan disiplin kerjasekretaris daerah kota sibolga dan pegawai lainnya yang berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang undangan dapat menerima insentif yang berasal pemungutan pajak daerah, dapat memilih salah satu antara pen yang berlaku. dokter pns yang bertugas rumah sakit umum daerah dan memegang jabatan direktur dan atau jabatan pimpinan lainnya pada rumah sakit umum daerah dan melaksanakan tugas pelayanan sebagai dokter, dapat memilih salah satu antara tambahan penghasilan untuk jabatan non fungsional dan atau tambahan penghasilan fungsional sesuai jenjang jabatan fungsional yang dimiliki. khusus bagi pegawai lingkungan rumah sakit umum daerah dan dinas kesehatan yang telah mendapatkan jasa pelayanan, hanya diberikan tpp berdasarkan beban kerja dan tpp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dengan penekanan pada aspek perilaku kerja, kecuali bagalon pns diberikan tpp sebesar (delapan puluh persen) dari besaran tpp yang telah ditentukan. pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan atau jabatan administrator dan atau jabatan pengawas, dapat diberikan tpp sebesar jumlah tpp yang diterima pejabat defenitif dalam jenjang jabatan yang sama. besaran jumlah maksimal tarif dasar tpp ditetapkan dengan keputusan walikota. bab vrestasi kerja dan aspek perilaku kerja. persentase pemberian tpp adalah sebesar 40x (empat puluh persen) untuk aspek prestasi kerja dan 60y6 (enam puluh persen) untuk aspek perilaku kerja. tpp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan dalam bentuk uang makan kepada pegawai yang dihitung berdasarkan kehadiran dan ketidak hadirkan dalam hari kerja. pengertian ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada adalah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, cuti sakit dan izin tidak masuk kerja, dan dan kepada pegawai bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas. bagian kedua aspek prestasi kerja aspek prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasarkan pada (dua) indikator penilaian sasaran kerja pegawai, dan ketepatan waktu penyampaian penilaian sasaran kerja pegawai. indikator penilaian sasaran kerja pegawai memiliki bobot maksimal (tiga puluh lima persen) dengan rincian bobot (tiga puluh lima persen) jika rata rata nilai capaian sasaran kerja pegawai lebih besar dari dalam satu bulan. bobot (tig(dua puluh lima.

sulawesi tengah, menimbang: bahwa daerah sebagai bagian dari negara republik indonesia bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada setiap warga negara daerah, bahwa wilayah provinsi sulawesi tengah memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang berpotensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusiperlindungan dan penanganan, bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencanangah. provinsi adalah provinsi sulawesi taulawesipersetujuan oleh kepala bpbd provinsi(tiga kali dua puluh empat) jam. (l)dalam anggaran bpbd provinsi. ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan dana siap pakai diatur dengan peraturan gubernur. bagian keenam provinsiprovinsibagian kedelapan komando dalam status keadaan darurat kepala bpbd provinsiprovinsisembilan pencarian,bagian kesepuluh(l), dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsisebelasprovinsi dengan pola pendampingan fasilitas. bagian keduabelas provinsi sesuai dengan kewenangannya. bab pascabencana bagian kesatu umum penyelenggaraan pasca bencana mencakup tahap rehabilitasi, dan rekonstruksi. bagian kedua rehabilitasi rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pada wilayah pascabencana(l)) provinsi. paragraf pemulihan sosial psikologis (lh) provinsicc. menyediakan obat obatan: menyediakan peralatan kesehatan: ec. menyediakan tenaga medis dan paramedis: provinsiprovinsiasai, dan dan memperhatikan kondisi alam. s5)pbd provinsi. paragraf pembangunan kembali sarana sosial masyarakat (l)(l)!yangtingkat nasional dan unit kerja pada badan penanggulangan bencana daerahdisingkat rad prb adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentulembag, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat provinsi dan kabupaten kotapengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan pada prabencana saat tanggap darurat dan pasca bencana.:sanakan oleh instansi lembaga terkait. bab vii, pencemaran lingkungan hidup: dan klbdaeraheremeliharaan lingkungan hidup,teror.: mengkoordinasikan bupati walikota,gubernur,b vihprovinsi lainnya dan atau pemerintah. kerjaran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintahsaat daruratsebagaimana dimaksud pada yang diberikan kepada pemerintah daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintahsebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh: perseorangan, dan atauxii pengelolaan dana bagian kesatu sumber pendanapada huruf dan huruf secara memadai yang disediakan(s5)padakan izin dari instansi lembaga yang berwenangnggunaan dana oleh skpd terkait, dilakukan untuk mendukung kegiatan rutin ataub xii pengelolaan bantuan bencana bagian kesatu umumbencana sesuai dengbagian kedua pengguna yang terdiri atas santunan dukacita, santunan kecacatan:ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. paragraf santunan dukacita santunan dukapenuhnyulangan dan pemakaman jenazah, biaya evaluasi, dan biaya penunjang lainnya. bagian ketiga pemeliharaan pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh skarsa diprioritaskan terlebih dahulu dalam mendistribusikannya. bagian keempat pengawasan pengawasan secara fungsional dilakukan oleh skpdprovinsi oleh gubernur: lingkup kabupaten kota oleh bupati walikota: dan lingkup kecamatan oleh camat. pengawasan sebagaimana dimaksud dalampengelolaan lingkungan hidup: kegiatan reklamasi: dan (pengelolaan keuangan. dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluranaudit sebagaimana dimaksud pada ditemukan adanya penyimpanganketentuan peraturan perundang undangan. bab xiv pengawasan dan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah danpertanggungjawaban penggunaan dana meliputi pertanggungjawaban dana pada prabencana,, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang penanggulangan bencatas berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undanganruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi tanggung jawab dan wewenang: tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, prabencana, tanggap darurat, pasca bencana, kerja sama antar daerah, peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah, pemantauan dan evaluasi: partisipasi masyarakat, pengelolaan dana, pengelolaan bantuan bencana, dan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban diskriminatif: dan non politisiribab xvumum negara republik indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia yang bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dari bencana. untuk itu, pemerintah republik indonesia telah mengeluarkan undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana. undang undang ini bertujuan untuk memberi perlindungan kepada kehidupan dan penghidupan yang ada negara republik indonesia dari bencana dengan cara menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi. undang undang ini dijiwai oleh karakter umum bangsa indonesia sehingga mengakomodir kearifan budaya lokal seperti sikap gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana setiap daerah. dalam undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana, ditegaskan tujuan penanggulangan bencana yaitudalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih mempertajam arah kebijakan tata kelola penanggulangan bencana dalam ruang lingkup, pertama, penanggulangan bencana dalam keadaan pra bencana atau sebelum bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana (rehabilitasi rekonstruksi): kedua, menitikberatkan upaya yang bersifat preventif dan pra bencana, ketiga, menitikberatkan pada pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan keempat, pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana. dalam undang undang tersebut, pemerintah daerah juga diwajibkan untuk menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana daerahnya. kegiatan tersebut meliputi pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, perlindungan dari dampak bencana, peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi resiko bencana, dan pembangunan fisik yang ramah bencana. konsekuensi dari kewajiban dimaksud maka setiap tahun wajib dialokasikan anggaran dalam apbd untuk kegiatan penanggulangan bencana. disamping itu pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana daerahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang memasukkan unsur potensi alam dan teknologi yang ada daerah. ncukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tanggap darurat bencana yang disebutkan dalam huruf,) dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum. cukup kelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas, cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasdarurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah diberi wewenang dalam halprovinsi. bab iiidilakukan secara berjenjang mulai dari provinsi, kabupaten kota dan kecamatanesiko bencana, cc. pencegahan, pemajuanad prb. jawab bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada ran prb. rad prb ditetapkan oleh kepala bpbdn menghadapi bencana. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada (l), diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan formal dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bencana sebagaimana dimaksud pada dengan peraturan gubernur: kegiatan penyusunan dan uji cc. penyediaan dan penyiapan: memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan tempat rawan bencana:: penyuluhan, pelatihanaerahnya:provinsiprovinsiprovinsi oleh gubernur. pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, bpbd provinsi mempunyai kemudahan akses dalam hal: pengerahan sumber daya manusia: pengerahan peralatan,bagian keempatprovinsibencana tingkat provinsi, bpbd dan atau instansi terkait provinsi mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan lokasi bencana. pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada provinsi lain terdekat bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupidalam hal sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik provinsi dimaksud pada tidak memadai, maka pemerintah provinsi dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi. bagian kelima

daerah, pemerintah melakukan penyertaan modal daerah; bahwa badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta perlu diberikan penyertaan modal daerah dalam rangka memperbaiki permodalanrepublik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara sebagaiman kan: menetapkan peraturan daerah tentang penyertaan pemerintah daerah provinsi sulawesi tengah pada badan usaha milik daerah swas.usahaan daerah sulawesi tengah yang selanjutnya disebut pd. sulteng adalah perusahaprovinsi sulawesi tengah nomor tahun tentang perusahaan daerah sulawesi tengah atau. penyertaan peraturan merupakan penambahan penyertaan modal daerah kepada bumi dan badan usaha swasta yang dalamnya telah terdapat saham milik daerah. bab sumber dan permodalanpenggunaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang undangan. penyertaan modal daerah tahun sebesar rp. seratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah). rincian besaran penyertaan modal daerah setiap; tahun anggaran sebesar rp. tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah); tahun anggaran sebesar lima puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);dua puluh tujuh pd. sulteng sebesar dua milyar duatiga puluh enam milyar lima ratus empat puluh delapan ratus ribu rupiah); sulteng sebesar dua milyar empatlima puluh empat milyar delapan ratus puluh empat ratus ribu rupiah); sulteng sebesar rp. dua milyar enamrp. enam puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah); pd. sulteng sebesar rp. dua milyar delapanbesaranaimana dimaksud dalam dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. bab iii pelaksanaan penyertaan modal daerah dana penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang an.ngaran pendapatan dan belanja daerah diserahkan kepada bumi dan atau swasta dengan keputusan gubernur. modal daerah yang diserahkan kepada bumi swasta disertai dengan perjanjian penyertaan modal antara pemerintah daerah dengan bumi dan atau swasta: subjek perjanjian penyertaan modal daerah; objek perjanjian penyertaan modal daerah;in.provinsi sulawesi aamdjad l11 awaspemerintah daerah swasta. ketentuan undang undang dan peraturan pemerintraturan daerah tentang penyertaan daerah sangat keterdaerah sebagai acuan yang dipedomani oleh pemerintah daerah, pihak bumi dan atau pihak swasta lainnya dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan penambahan penyertaan modal daerah" untuk meningkatkan kapasitas usaha yang bertujuan meningkatkan sumber penerimaan daerah meningkatkan peneriman

pai naa esai' kan: neraca: laporan at.a.tahun rp. arus kas dari aktivitas operasi rp. g6. arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan rp.( , ' penempatannya dalam lembaran daerah provinsi sulawesi tengah. ditetapkan palu pada tangga!, rais lamangkona tahun organisasi dan tata kerja lembaga lain bagian dari perangkat daerah provinsi sulawesi tengah biro hukum setda prov sulteng tahun peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor.. lainnya perlu dibentuk lembaga lain:selonisasi jabatan kepala pelaksana bpbd merupakan jabatan struktural eselon la. sekretaris dan kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon iji.a. kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon iv.a. bab vii sekretariat komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) provinsi sulawesi tengah bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi sekretariat kpid merupakan perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pemberianpidkpid dipimpin oleh kepala sekretariat selanjutnya disebut sekretaris kpid. sekretariat kpid mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada kpid. untuk), fasilitasi penyiapan program kpid, fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis kpidsusunan organisasi sekretariat kpid, terdiri atas: kepala sekretariat sub bagian, meliputi: sub bagian tata usaha, sub bagian standarisasi, sub bagian pembinaan dan pengawasan, dan sub bagian komunikasi. kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi sekretariat kpid tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan gubernur ini. ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi sekretariat kpid diatur dengan peraturan gubernur. tapid. bagian ketiga tan eselonisasi jabatan kepala sekretariat kpid merupakan jabatan eselon iii.a. kepala sub bagian sekretariat kpid eselon iv.a. bab viii kantor pelayanan perizinan terpadu daerah (kp2td) provinsi sulawesi tengah bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi kp2td berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris .$ daerah. kp2td sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala kantor. kp2tta:, cc.n: pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan, dan f . pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan. kp2td mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari gubernur, bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi kp2td terdiriatas: kepala kantor, kan sub bagian tata usaha: seksi, yaitu seksi perekonomian, seksi kesejahteraan rakyat: seksi pembangunan, dan seksi pemerintahan dan lain lain. tim teknis: dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi sekretariat kp2tkp2td diatur dengan peraturan gubernur. bagian ketiga tag. eselonisasi jabatan nn: kepala kantor merupakan jabatan struktural eselon il.'horizontal, baik naa dalam lingkungan masing masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya. ta,'dalam hal kalahkan bnpbab xii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini. maka semua peraturan daerah atau peraturan dibawahnya yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku. ka:rlu api aog gubernur sulawesi tengah, paliudju(: pulacukupb.: badan penanggulangan bencana daerah bpbd) provinsi sulawesi tengah: tn: sekretariat komisi penyiaran indonesia daerah kpid) provinsi sulawesi tengah:tg:ag tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas pula. demi cukupjelas cukunjalampiran peraturan daerah propinsi sulawesi tengah nomor: tahun tanggal pebruari bagan struktur organisasi sekretariat badan koordinasi penyuluhan, pertanian, perikanan dan kehutanan (bakorluh) provinsi sulawesi tengah erbnenesese sar were user sekretaris buas tka ses instansi ter kepala sekretariat pen bagian tata usaha sub bagian perencanaan) sus bagian keuangan issue bagian kepegawaian dan program dan asset dan umum kelompok jabatan fungsional bidang bidang pang kelembagaan penyuluhan ketenagaan penyuluhan penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan sub bidang sub bidang sus bidang kelembagaan ketenagaan penyuluh programa dan metode penyuluhan pns penyuluhan sub bidang 'sub bidang kelembagaan pelaku ketenagaan penyuluh sub bidang utama dan pelaku usaha swadaya dan swasta kerja sama penyuluhan gubernur sulawesi tengah, lampiran il: peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tau tanggal pebruari bagan struktur organisasi sekretariat dewan pengurus korps pegawai republik indonesia (kopi) provinsi sulawesi tengah sekretaris dewan pengurus provinsi kelompok jabatan fungsional bagian umum dan bagian olah raga, seni, bagian usaha dan bantuan ott kerjasama budaya mental dan rohani! sosial lele tilitiiti jisiilllitli sub bagian sib bagian sub bagian administrasi umum dan olah raga, seni dan usaha dan keuangan budaya kesejahteraan sub bag!an sub bagian slb bagian kerjasama mental dan rohani bantuan sosial gubernur sulawesi tengah, paliudjukan: peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja menetapkan lembaga lain bagian dari perangkat daerah provinsi sulawesin kam pen lampiran iii: peraturan daerah provinsi!i sulawesi tengah nomor tahun tanggal pebruari bagan struktur organisasi pelaksana harian badan narkotika provinsi sulawesi tengah . sekretariat sub bagian umum dan sub bagian perencanaan sub bagian keuangan kepegawaian kelompok jabatan fungsional 2bidang bidang bidang bidang lennon pencegahan penegakan hukum terapi dan rehabilitasi data dan informasi a www sub bidang su8 bidang sub bidang sub bidang advokasi ai! penyidikan dan pelayanan terapi dan sisi dan informasi penindakan rehabilitasi medis dasi sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang pemberdayaan pengelolaan asset hasil) terapi dan. rehabilitasi pengolahan data masyarakat rampasan sosial bai sub bidang sub bidang subbidang sus bidang penyuluhan dan sarana dan prasarana terapi dan rehabilitasi "pengolahan jaringan penerangan penyakit komplikasi informasi gubernur sulawesi tengah, satgas paliudju lampiran iv: peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tahun tanggal pebruari bagan struktur organisasi badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) provinsi sulawesi tengah badan fenasgulansan: bencana'daerah bl): unsur pelaksana panas aau profesionahahia bpbd sekretaris sub bagan sub bagian sub bagian kepegawaian perencanaan program keuangan dan asset dan umum bidang bidang bidang pengesahan dan rehabilitasi dan kesiapsiagaan kedaruratan dgubernur sulawesi tengah, fungsional nennnakanenann neaannnnnnnnnn paliudju lampiran peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tahun tanggal pebruari bagan struktur organisasi sekretariat komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) provinsi sulawesi tengah ana kelompok jabatan fungsional sub bagian sus bagian sub bagian sub bagian too tata usaha standarisasi bnn dan komunikasi till lele gubernur sulawesi! tengah, . paliudju lampiran vi: peraturan daerah provinsi sulawesi tengah nomor tahun tanggal februari bagan struktur organisasi kantor pelayanan perizinan terpadu daerah (kp2td) provinsi sulawesi tengah kantor pelayanan perizinan terpadu mmm .subbagian lan nyala tata usaha fungsional ksi aksi mana onsen seksi perekonomian kesejahteraan rakyat pembangunan pemerintahan dan tanu akan liliiitit (ee) gubernur sulawesi tengah, paliudjubadan narkotika provinsi, selanjutnya disingkat bnp adalah badan narkotika daerah provinsi sulawesi tengah. badan narkotika nasional, selanjutnya disingkat bnn adalah badan narkotika nasional. pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, selanjutnya disingkat p4gn adalah kegiatan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada pelaksana harian badan narkotika provinsi. pelaksana harian badan narkotika provinsi, selanjutnya disingkat lahar bnp adalah pelaksana harian badan narkotika provinsi sulawesi tengah. kepala pelaksana harian badan narkotika provinsi, selanjutnya disingkat kalahkan bnp adalah kepala pelaksana harian badan narkotika provinsi sulawesi tengah,": sekretariat dewan pengurus provinsi korps pegawai republik indonesia kopi) sulawesi tengah:bab iii sekretariat badan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan (bakorluh) daerah provinsi sulawesi tengah bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi sekretariat bakorluh merupakan perangkat daerah, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada ketua bakorlujh. sekretariat bakorluh mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta penyelenggarfasilitasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyuluhan lintas sektor, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan: advokasi masyarakat dalam penyuluhan penyiapan penyusunan kebijakan penyuluhan: penyusunan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional!: pemberian pelayanan administrasi dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, pegawai negeri sipil pns) yang bertugas pada pemerintah daerah: pelaksanaan penyuluhan, pengelolaan pembiayaan penyuluhan: pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani nelayan:esekretariatan. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi sekretariat bakorluh terdiri atas sekretariat, bagian tata usaha, membawahi sub'kelembagaan penyuluhan, membawahi sub bidang kelembagaan penyuluhan, sub bidang kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha bidang ketenagaan penyuluhan, membawahi sub bidang ketenagaan penyuluh pns, sub bidang ketenagaan penyuluh swadaya dan swasta, dan bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan, membawahi sub bidang program dan metode penyuluhan, sub bidang kerjasama penyuluhan, f . kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi sekretariat bakorluhekretariat bakorluh diatur dengan peraturan gubernur. bagian tate usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala sekretariat bakorluhdalam huruf huruf danekretariat merupakan jabatan struktural eselon la. kepala bagian tata usaha dan kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon la. kepala sub bagian dan kepala sub bidang merupakan jabatan struktural eselon iv.a. bab sekretariat dewan pengurus provinsi korps pegawai republik indonesia (kopi) sulawesi tengah bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi sekretariat dppsekretariat dppdpp kopi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam sekretariat dpppp kopi mengelola administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dpp kopi, ec. membina kopi pp kopi. bagian kedua susunan organisasi .$ susunan organisasi sekretariat dpp kopi terdiri atas sekretaris: na. bagian umum dan kerjasama, membawahi sub bagian administrasi umum dan keuangan, dan sub bagian kerjasama: bagian olah. raga, seni, budaya mental dan rohani, membawahi: sub bagian olah raga, seni dan budaya: dan sub bagian mental dan rohani: bagian usaha dan bantuan sosial, membawahi sub bagian usaha dan kesejahteraan, dan sub bagian bantuan sosial. kelompok jabatan fungsional, bagan struktur organisasi sekretariat dpp kopipp kopi diatur dengan peraturan gubernur. bagian ketiga eselonisasi jabatan sekretariat dpp kopi merupakan jabatan struktural eselon ii.b. kepala bagian pada sekretariat dpp,a. bab pelaksana harian badan narkotika provinsi (lahar bnp) sulawesi tengah bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi lahar bnp merupakan lembaga struktural yang berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada wakil gubernur sebagai ketua bnp. lahar bnp dipimpin oleh seorang kalahkan bnp. lahar bnp mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan sebagai pembantu wakil gubernur sebagai ketua bnp. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam lahar bnpdan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam lahar bnp mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi vertikal dan horizontal sesuai dengan kebijakan operasional bnn, bagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi lahar bnp terdiri atas kalahkan bnp: sekretariat, membawah, membawahi sub bidang advokasi: sub bidang pemberdayaan masyarakat: dan sub bidang penyuluhan dan penerangan, bidang penegakan hukum, membawahi sub bidang penyidikan dan penindakan: sub bidang pengelolaan asset hasil rampasan: dan tang sub bidang sarana dan prasarana, bidang terapi dar rehabilitasi, membawahi sub bidang pelayanan terapi dan rehabilitasi medis, sub bidang terapi dan rehabilitasi sosial, dan sub bidang terapi dan rehabilitasi penyakit dan komplikasi, bidang data dan informasi, membawahi sub bidang sistem dan informasi, sub bidang pengolahan data, dan sub bidang pengolahan jaringan informasi. satuan tugas. kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi sekretariat lahar bnp tercantum dalam lampiran iiip diatur dengan peraturan gubernur.alahkan bnp. bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf ec,alahkan bnp, sub bagian sebagaimana dimaksud dalam hurufdipimpin oleh seorang kepala sub bidang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf berada bawah dan bertanggungalahkan bnp. bagian keempat eselonisasi jabatan kalahkan bnp merupakan jabatan struktural eselon la. 0d sekretaris merupakan jabatan struktural eselon la. kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon iil.a. kepala sub bagian dan kepala sub bidang merupakan jabatan struktural eselon iv.a. bab badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) tan provinsi sulawesi tengah bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi bpbd berada bawah dan bertanggungjawab. setara: menetapkan.tn::: sekretariat, cc. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, membawahi: seksi pencegahan: dan seksi kesiapsiagaan: bidang kedaruratan dan logistik, membawahi seksi kedaruratan: dan seksi ., logistik: bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahi seksi rehabilitasi, dan seksi rekonstruksi. f gubernur. pasaikanan sub bagian sebagaimana dimaksud dalam,|pwanccocccm dalamselanjutnyaalah satu badan usaha milik daerah yang memperoleh alokasi dana penyertaan modal pemerintah daerah menurut ketentuan peraturan daerah tersebut adalah pt. pembangunan sulteng. sampai dengan saat ini, pt, pembangunan sulteng masih menemui kendala untuk memperoleh realisasi dana penyertaan modal pemerintah daerah sebagai akibat perbedaan penafsiran terhadap makna pd. sulteng dalam ketentuan peraturan daerah tersebut. sejarah pembentuadalah mendahului pembentukan, yang mengubah nama pd. sulteng menjadi pt. pembangunan sulteng. pt, pembangunan sulteng sebagai perubahan bentuk hukum dari pd. sulteng berhak memperoleh dana penyertaan modal pemerintah daerah sesuai pengertian pd. sulteng dalam angkakni ditafsirkan dalam frasa nama lain menurut peraturan daerah mengenai perubahan status pd, sulteng menjadi perseroan terbatas pt). merupakan pengertian alternatif apabila pd. sulteng sudah berubah status hukum menjadi perseroan terbata, bahwa pt. pembangunan sulteng sebagai perubahan bentuk hukum pd,:

tea bupati tojo una una peraturan daerah kabupaten tojo una una nomor tahun tentang izin gangguan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tojo una una, menimbangdapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, baik terhadap orang pribadi, masyarakat bahkan merusak lingkungan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta upaya mewujudkan dan mengurangi gangguan terhadap ketertiban, keamanan dan untuk memberi kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha kabupaten tojo una una, maka diperlukan pengaturan tentang izin ganggufinder ordonansi) stiganggu. pr. bab iii persyaratan memperoleh izin (l) setiap permohonan untuk dapat memiliki izin gangguan pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuk,: dibatasi jumlahnya yang berdampak pada lingkungan. jenis jenis usaha tertentu dan yang berdampak pada lingkungan sebagaimana dimaksud pada (l)akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. setiap permohonan izin ditolak atau diterima diproses dalam tenggang waktu paling lama (tiga puluh) hari. bab penolakan permohonan izin permohonan izin gangguan tidak diprosespenerbitan izin sebelum izin diberikan kepala daerah atau pejabat yang ditunjukzin gangguan diberikan atas nama pemohon dan pada alamat tertentu. izin gangguan wajibmasa berlakunya izin jangka waktu berlakunya izin gangguan selama usahanya masih berlangsung. izin gangguan yang masih berlaku, wajib register ulang setiap (dua tahun yang harus diajukan dalam jangka waktu (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang. izin gangguan berlaku untuk kegiatan usaha sesuai dengan alamat sebagaimana tercantum dalam izin. kegiatan usahanya, yang berhenti atau ditutup selama (satu) tahun dan akan dibuka kembali wajib mengajukan permohonan izin baru. bab vii pengawasan (l) untuk melaksanakan ketentuan yang disebutkan dalam izintempat usahaviii hak masyarakat dalam hal masyarakat tidak dimintai persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf gangguan itu dibatalkan. masyarakat baik perorangan maupun kelompok dapat mengajukan keberatan kepada kepala daerah dalam hal: dalam kegiatan usaha tidak dilakukan sesuai ketentuan izin, kegiatan usaha secara nyata mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. kepala daerah wajib menindaklanjuti keberatan masyarakat dalam tenggang waktu paling lambat tujuh) hari setelah diterima,lanjuti. bab sanksi administrasi berdasarkan hasil pengawasan, kepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dapat mengenakan sanksi administrasi kepada pemegang izin berupa: teguran: penutupan sementara, pencabutan izin. teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pemegang izinsebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan. apabila: pemegang izin mengubah jenis usahanya tanpa persetujuan kepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuk, tidak melaksanakan daftar ulang: memberikan keterangan palsu dalam persyaratan izin, melanggar ketentuan dalam surat izin walaupun sudah dilakukan penutupan sementara: secara nyata mengganggu ketertiban masyarakat. babseindak pidana dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten tojo una ufii ketentuan peralihan (l)penjelasan aras peraturan daerah kabupaten tojo una una nomor tahun tentanggangguantojo una unadanyang dapat menimbulkan gangguan baik terhadap masyarakat maupun lingkungan., yang pada akhirnya dapat menunjang pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah. . ii. demi cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas.jangka waktu untuk melakukan proses penerbitan izin harus selesai paling lambat dalam tenggang waktu (tiga puluh hari. cukup jelas. pasal pelaksanaan pemeriksaan lapangan sebagai upaya dari penerapan asas kecermatan asas partisipatif, dalam penyelenggaraan pemerintahan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas cukup jelas izin gangguan hanya berlaku sesuai alamat yang disebutkan dalam izin dan tidak boleh digunakan tempat lain selain alamat yang disebutkan dalam izin. cukup jelas pengawasan adalah unsur penting dalam penegakan hukum administrasi. cukup jelas keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan izin gangguan sangat diperlukan terutama dalam ham hal pencegahan.lembaran negara republik indonesiambiayaan investasi adalah pembiayaan. pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur. pembiayaan multiguna adalah pembiayfinance lease yang selanjutnya disebut sewa pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalammasih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi sewa pembiayaan berada pada perusahaan pembiayaan. perusahaan pembiayaan wajib membuat klausuljangka waktu piutang usaha lebih dari (sepuluh) tahun. perusahaan pembiayaan dilarang melakukan transaksi anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang dengan jangka waktu piutang usaha lebih dari (dua) tahun.perusahaan pembiayaan lainnya sebagai debitur. bagian kelima pembiayaan proyek pembiayaan investasi dengan cara pembiayaan proyek sebagai berikut: rencana untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan investasi dengan cara pembiayaan infrastrukturiliki ekuitas lebih besar dari rp1. (satu triliun rupiah), memiliki standar operasi dan prosedur terkait pembiayaan infrastruktur, dan tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh otoritas jasa keuangan. pembiayaan investasi dengan cara pembiayaan infrastrukturtujuh fasilitas modal usaha dan fasilitas dana fasilitas modal usahfasilitas danuntuk kebutuhan konsumtifuntuk dapat, perusahaan pembiayaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat: memiliki tingkat risiko dengan kondisi rendah atau sedang rendah, cc. memenuhi ketentuan rasio permodalan, dan memenuhi ketentuan gearing ratio. piutangdilarang melebihi (dua puluh lima persen) dibandingkan dengan total piutang pembiayaan. penilaian atas pemenuhan persyaratan bagi perusahaan pembiayaan yangsebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan laporan bulanan per juni dan desember. penerapan atas pemenuhan persyaratan bagi perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada mulai berlaku pada tanggal agustus atau februari untuk jangka waktu (enam) bulan berikutnya. dalam hal perusahaan pembiayaan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan periode laporan bulan tertentu, penyaluran pembiayaan melaluiyang telah disalurkan oleh perusahaan pembiayaan pada periode ketika perusahaan pembiayaan memenuhi persyaratan tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut.wajib memenuhi persyaratan: nilai pembiayaan untuk setiap debitur paling banyak sebesar rp500. (lima ratus juta rupiah). memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan atau alat berat,bab iii sistem informasi dan teknologipembiayaan yang mempunyai kantor cabang lebih dari (lima). perusahaan pembiayaanpembiayaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki prosedur operasi standar standard operating procedure sop)kendaraan bermotornol persen) dari harga jual kendaraansepuluh persen) dari harga jual kendaraan yangtiga persen) dan lebih rendah atau sama dengan 5y6lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. perusahaan pembiayaanpaling rendah (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. perusahaan pembiayaan yang mempunyai nilai rasio npf neto untuk pembiayaanpembiayaan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf hurufkendaraan bermotor yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada debiturkendaraan bermotor kepada debitur sebagaimana dimaksud pada sampai dengan program kepemilikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada harus dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan pembiayaan dengan korporasi lain tersebut yang dapat memberikan kepastian tertagihnya piutang pembiayaan yang telah diberikan. kepastian tertagihnya piutang pembiayaanpiutang pembiayaan, penjaminan, pembebanan agunan, notaris, dan atau biaya lainnya. biaya insentif yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada pihak ketiga terkait akuisisi pembiayaan tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan besaran uang muka pembiayaansale and leaseback yang selanjutnya disebut jual dan sewa balikdisertai dengan menyewa pembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama. factories yang selanjutnya disebut anjak piutangfactories with course yang selanjutnya disebut anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang adalah transaksi anjak piutang usaha factories without course yang selanjutnya disebut anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang adalah transaksi anjak piutang usaha barang dan atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang dan atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. pembiayaan proyek adalah pembiayaan yang diberikan untuk pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukbarang dan atau jasa untuk pembangunan infrastruktur.pembiayaan dilarang memberikan biaya insentif akuisisi pembiayaanuntuk setiap perjanjian pembiayaan. pendapatan yang akan diterima terkait dengan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pendapatan bunga sebelum memperhitungkan cost fund, pendapatan diskon asuransi dan atau penjaminan, pendapatan administrasi, dan pendapatan provisi usahaperusahaan pembiayaan usaha. debitur digolongkan sebagai anggota suatu kelompok debitur sebagaimana dimaksud pada dalam hal:an dikecualikan bagi pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa dalam program pemerintah. bab viijaminan kredit, asuransi kredit, dan atau asuransi atas objek pembiayaan, wajib memperhitungkan klaim penjaminan kredit, klaim asuransi kredit, dan atau klaim asuransi atas agunan dalam pelunasan piutang. dalam hal terdapat kelebihan hasil klaim asuransi terhadap kewajiban debitur, perusahaan pembiayaan wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil klaim asuransi kepada debitur dalam jangka waktu sesuai denganpembiayaan yang melakukan pembiayaan pembiayaan, cc. identitas para pihak, termasuk pihak lain yang melakukan kerja sama pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan (jika ada), barang ataujasa yang dibiayai, tujuan pembiayaan, nilai barang atau jasa yang dibiayai, jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, tingkat suku bunga pembiayaanterdiri atas: biaya survei (jika ada), biaya asuransi (jika ada), biaya penjaminan (jika ada), biaya pembebanan agunan, (jika ada), biaya provisi (jika ada), biaya notaris (jika ada),debitur wanprestasi, ketentuan eksekusi agunan dalam hal debitur wanprestasi, ketentuan penjualan agunan dalam hal debitur wanprestasi (jika ada), ketentuan mengenai mekanisme pelunasan piutang pembiayaan dan pengembalian uang kelebihan dari hasil penjualan agunan atau klaim asuransi disertai dengan jangka waktu dalam hal perusahaan pembiayaanpiutang pembiayaan, bunga, dan outstanding pokok pembiayaan,, perjanjian pembiayaan wajib mencantumkan nilai simpanan jaminan (security deposit). perusahaan pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada debitur paling lambat (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan. perusahaan pembiayaandebitur dan debitur agar membaca dan memahami isi kontrak yang diatur dalam perjanjian pembiayaan. bagian kedua transparansi tingkat suku bunga dan denda perusahaan pembiayaan wajib mencantumkan keterangan informasi mengenai tingkat suku bunga pembiayaanpembiayaan. perusahaan pembiayaan wajib menjelaskan ilustrasi perhitungan pokok piutang pembiayaan dan bunga selama jangka waktu pembiayaan serta ilustrasi pengenaan denda dan biaya eksekusi agunan dalam hal debitur wanprestasi kepada debitur sebelum penandatangan perjanjian pembiayaan. penjelasan ilustrasi kepada debitur sebagaimana dimaksud pada wajib dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh debitur. bab kerja sama pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam perusahaan pembiayaanpembiayaan.fasilitas dana adalah pembiayaan barang dan atau jasa yang disalurkan secara langsung kepadauang muka pembiayaandebitur untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan menggunakan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran. saldo piutang pembiayaan kualitas piutang pembiayaan bermasalah non performing financing) neto yang selanjutnya disebut npf neto adalah. rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah non performing financing) neto yang selanjutnya disebut rasio npf neto adalah perbandingan antara npf neto dengan total piutang pembiayaan. perusahaan pembiayaan dilarang untuk melakukan kerja sama pembiayaanpembiayaan wajib melakukan kerja sama dengan bankdan atau perusahaan modal ventura yang telah memperoleh izin usaha atau terdaftar otoritas jasa keuangan. perusahaan pembiayaan. dalam pembiayaan penerusan (channing), penerima danapembiayaanmiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai untuk memastikan kesesuaian data debitur yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaanpembiayaan menyalurkan pembiayaanampai dengan perjanjian pembiayaan berakhir. perusahaan pembiayaanpembiayaanpembiayaanpembiayaan yang melakukan penyaluran pembiayaanpembiayaanpembiayaan yang melakukan penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan dilakukan oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan persetujuan pemilik dana sebagaimana dimaksud pada huruf perusahaan pembiayaanpembiayaan dilarang menjadikan nilai piutang pembiayaan atas (satu) debitur kepada lebih dari (satu) pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan pembiayaan. perusahaan pembiayaan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada debituriutang pembiayaan. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada perusahaan pembiayaandebitur. bab penagihan dalam hal debitur wanprestasi perusahaan pembiayaanoutstanding pokok terutang, cc. bunga yang terutang, dan denda yang terutang. perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. perusahaan pembiayaan. perusahaan pembiayaanpembiayaanpembiayaanpembiayaan untuk menyesuaikan pedoman internal mengenai eksekusi agunan. perusahaan pembiayaanpembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: debitur terbukti wanprestasi, debitur sudah diberikan surat peringatan, dan perusahaan pembiayaanpembiayaan wajib menjelaskan kepada debitur informasi mengenai: outstanding pokok terutang, bunga yang terutang, denda yang terutang, biaya terkait eksekusi agunan, dan mekanisme penjualan agunan dalam hal debitur tidak menyelesaikan kewajibannya. dalam hal setelah dilaksanakan eksekusi agunan dan debitur tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu, perusahaan pembiayaanpembiayaan dan debiturpembiayaan kepada debiturpembiayaandebitur dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan. bab xii pengendalian fraud dan strategi anti fraud bagian kesatu pengendalian fraud perusahaan pembiayaanlam melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab direksipembiayaan agar seluruh jenjang organisasi perusahaan pembiayaanpembiayaanpembiayaanada perusahaan pembiayaan sertatau fungsi tersebut dilakukan oleh sumber daya manusia pembiayaanpembiayaanpembiayaanpembiayaan dan kompleksitas organisasi bisnis perusahaan pembiayaan, dan tahapan dan waktu penyelengaraan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. bagian kedua strategi anti fraud perusahaan pembiayaantingkat kesehatan keuangan adalah hasil penilaian kondisi permodalan, kualitas piutang pembiayaan, likuiditas, dan kinerja perusahaan pembiayaan. modal disetor adalah modal disetor bagi perusahaan pembiayaanpaling sedikit meliputi: debitur, internal perusahaan pembiayaan, dan cc. pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaanpembiayaanpembiayaanpembiayaan yang berpotensi merugikan perusahaan pembiayaannpembiayaan. langkah investigasi, pelaporan, dan sanksi oleh perusahaan pembiayaanpembiayaanpembiayaanpembiayaanpembiayaanpembiayaan. bagian ketiga pelaporan perusahaan pembiayaanpembiayaanpembiayaankeberlanjutan bagi pihak utama,wajibewan komisarisdan anggota dewan komisaris atau anggota dewan komisaris dimaksud disetujui oleh otoritas jasa keuangan sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisarisanggota direksi dan anggota dewan komisaris. jumlah seluruh penyertaan langsung perusahaan pembiayaannyertaan langsung kepada perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah hasil pemisahan perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. bab pendanaan perusahaan pembiayaan, pinjaminjaman subordinasi, penerbitan efek melalui penawaran umum, penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum, dan atau sekuritisasi aset. perusahaan pembiayaandalam hal perusahaan pembiayaan menerima pinjaman dari lembaga dan atau badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan pembiayaan wajib menerima pinjaman yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: jumlah pinjaman paling sedikit rp1. (satu miliar rupiah) untuk setiap kreditur, jangka waktu pengembalian pinjaman paling singkat (satu) tahun,, dan tidak dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over), rating bagi efek bersifat utang, jangka waktu bagi efek& lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi indonesiatoritas jasa keuanganimbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuyang: memiliki usaha produktif, dan atau memiliki, jual dan sewa balik,: rencana penerbitan efek bersifat utang tidaefek bersifat utangefek bersifat utang, nama efek bersifat utang, jumlah pokok pendanaan, jangka waktu pendanaan, tingkat bunga (jika ada), agunan (jika ada), dan perpajakan bersifat utang, rating efek bersifat utang, jangka waktu penerbitan efek bersifat utangpembiayaan menerbitkan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam huruf perusahaan pembiayaan wajib menerbitkan efek bersifat utangperusahaan pembiayaan wajib menyampaikanpembiayaanharus diperoleh dari perbandingan antara penjumlahanperusahaan pembiayaan yang menerima pinjaman berupainjaman atau pembiayaan dengan menggunakan jaminan berdasarkan hukum gadaitoritas jasa keuangan. bab xvii rasio piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan wajib memiliki rasio saldo piutang pembiayaan. saldo piutang pembiayaan outstanding principal) neto sebagaimana dimaksud pada harus diperoleh dari pengurangan saldo piutang pembiayaan outstanding principal) dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk oleh perusahaan pembiayaan. perusahaan pembiayaansetujui oleh otoritas jasa keuangan. perusahaan pembiayaan wajib menetapkdalam rencana bisnis.pembiayaan wajib memiliki rasio saldo piutang pembiayaan outstanding principal) untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan outstanding principal) sebelum dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk paling sedikit (sepuluh persen). bagi perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usahapembiayaan yang memperoleh izin usaha setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan, perusahaan pembiayaan. bab x, paling lambat tanggal desembertoritas jasa keuanganda saat peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan,cc. reliabilitas: dan likuiditas, dan melakukan langkah yang diperlukan untuk menjaga:, pembelian dengan pembayaran secara angsuran, fasilitas dantoritas jasa keuangan, kualitas piutang pembiayaan yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangandalam sebagaimana dimaksud pada perusahaan pembiayaan wajib menggunakan kualitas piutang pembiayaan yang paling rendahi saldo piutang pembiayaan outstanding principal) sampai dengan rp5. (lima miliar rupiah)dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. perusahaan pembiayaan wajib setiap waktu mempertahankan rasio saldo piutang pembiayaan outstanding principal)yang telah dibentuk oleh perusahaan pembiayaan untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan outstanding principal) paling tinggi sebesar (lima persen). perusahaan pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi piutang pembiayaanoutstanding principal)outstanding principal)outstanding principal)outstanding principal) ditetapkan paling tinggi senilai saldo piutang pembiayaannyapembiayaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatanpembiayaan standar standard operating procedure sop)pembiayaan antara lain terkaittata cara restrukturisasi aset produktiflain sebagaimana dimaksud pada huruf dibatasi paling lama (satu) tahun. huruf huruf dan huruf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: rencana untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain dan cara pembiayaan lainenuhi ketentuan gearing ratio, memiliki ekuitas paling sedikit rp200. (dua ratus miliar rupiah), dan tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh otoritas jasa keuangantoritas jasa keuangancc. mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan, hak dan kewajiban para pihak, dan contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunak, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan melakukan:namun rencana pemenuhan tersebut masih memerlukan perbaikan. perusahaan pembiayaan perusahaan pembiayaan dapat melaksanakan rencana pemenuhan. perusahaan pembiayaan, dan ataudan otoritas jasa keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha pencabutan izin usaha tanpa didahuluhurufdan atau pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada hurufdan dan dan, pembekuan kegiatan usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan dalam hal perusahaan pembiayaan melakukan pelanggaran atas huruf dan atauanalisis kelayakan kegiatan usaha pembiayaan lain atau cara pembiayaan lain yang diajukan. direksidianggap membatalkan permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain atau cara pembiayaan lain. dalam haldisetujui, otoritas jasa keuangan menetapkan keputusan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha pembiayaan lain atau cara pembiayaan lain kepada perusahaan pembiayaan. dalam hal otoritas jasa keuangan menolakdan atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada atau kepada masyarakat. bab xxv ketentuan peralihanebagaimana dimaksud dalam huruf dan, yang telah diberikan otoritas jasa keuangan kepadaperaturan otoritas jasa keuangan) pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku: dan romawi angka huruf angka sampai dengan angkaformat contoh pelaporan rencana penerbitan efek melalui penawaran umum nomor (tempat), .(tanggal bulan tahun) lampiran hal pelaporan rencana penerbitan efenankanananaan aan kanan ana kana ana aan alamat nnnankanananaan aan kanan ana kana ana aan telepon dan faksimili nnanananannanananananan ana naa mana man aan nana dalam rencana penerbitan efek melalui penawaran umum sejumlah keneleeeeemeaan, lengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: surat pelaporan rencana penerbitan efek melalui penawaran umum . jenis efek) yang telah disampaikan kepada otoritas jasa keuangan pada tanggal eemelalui penawaran umum. (sebutkan jenis efek yang ditawarkan): dan atau membatalkan rencana penerbitan efek melalui penawaran umum. (sebutkan jenis efekmelalui penawaran umum. (sebutkan jenis efekefek bersifat utang tidakbersifat utanganbersifat utangefek bersifat utang, rincian rencana penggunaan dana yang akan diperoleh dari penawaran umum, cc. rencana memorandum informasi (information memorandum) yang akan ditawarkan, riw penerbitan efek sebelumnya (perusahaan pembiayaan yang akan melakukan kegiatan berbasis imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan dengan melampirkan paling sedikit mengenai: uraian mengenai produk berbasis imbal jasa yang akan dipasarkan, uraian mengenai mekanisme pemasaran, uraian mengenai hak dan kewajiban para pihak, rancangan perjanjian kerja sama, dan fotokopi perizinan dari otoritas yang berwenang (jika ada). dalam hal otoritas jasa keuangan telah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada secara lengkap, otoritas jasa keuangan mengeluarkan surat pencatatan kegiatan berbasis imbal jasa dalam administrasi otoritas jasa keuangan paling lama (dua puluh) hari kerja sejak laporan diterima. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan tidak mengeluarkan surat pencatatan, perusahaan pembiayaan dapat melaksanakan kegiatan berbasis imbal jasakedua sewa pembiayaan sewa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan olehpelaporan rencana penerbitan efek bersifat utangknaaannan nana akan aan akan anna alamat knaaannan nana akan aan akan anna telepon dan faksimili nananana kanan naa akan akan aan nana aan aan dalam rencana penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum sejumlah ee, lengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: surat pada tanggal .c cbersifat utangtidabersifat utang tidak melalui penawaran umum, dan atau membatalkan rencana penerbitan efek bersifat utangbersifat utangeedna dna dan man dea (ma dan jumlah bea bea direksi pt koperasi, meterai nama jelas dan tangan anggota direksi yang jelas dan tanda: direksi berwenang) catatan: kolom jenis penerbitan efek adalah penerbitan fek bersifat utang tidak melalui penawaran umum. colorlelah dikeluarkan dalamf limboto santoso

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. bars. transparansitransparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah, bank pembiayaan rakyat syariahpenyusunan laporan keuangan bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan pedoman akuntansi bank pembiayaan rakyat syariah, bahwa untuk memberikan kepastian dalam meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah, perlu mengatur tata cara publikasi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah dan informasi lain kepada publik secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandiars dalam kurun waktu (satu) tahun yang berisi laporan keuangan tahunan dan informasi lainbagi bars dan pedoman cetakan layar laporan keuangan publikasi pada situs web dan cetakan layar, paling lambat tanggal setelah berakhirnya batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam bars wajib menyampaikan data dan informasi dalam laporan keuangan publikasi secara daring sebagai bagian dari laporan bulanan bars sesuai dengan ketentuapabila batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan jatuh pada hari libur, batas waktu kewajiban jatuh pada hari kerja berikutnya. pelaksanaan laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi dimuat dalam surat edaran otoritas jasa keuangan.sebanyak (dua) kali dengan tenggang waktu (sepuluh) hari kerja untuk setiap teguran tertulis. dalam hal bars telah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada dan tidak memperbaiki atau tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu (sepuluh) hari kerja setelah surat teguran terakhir, bars dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar rp5. (lima juta rupiah)laporan tahun, atau denda sebesar (tiga juta rupiah) bagi bars yang belum menyampaikan laporan tahunan setelah (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. bars yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf tetap wajib menyampaikan laporan tahunan sebelum tahun buku berikutnya. dalam hal bars tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada bars dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulisgumumkan laporan keuangan publikasi melampaui batas akhir waktu pengumuman sampai dengan (satu) bulan setelah batas akhir waktu pengumuman, atau denda sebesar (tiga juta rupiah) bagi bars yang belum mengumumkan laporan keuangan publikasi setelah (satu) bulan sejak batas akhir waktu pengumumbukti pengumuman laporan keuangan publikasi melampaui batas akhir waktu penyampaian bukti pengumuman sampai dengan (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian bukti pengumuman, atau denda sebesar (tiga juta rupiah) bagi bars yang belum menyampaikan bukti pengumuman setelah (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian bukti pengumuman. barsikenai sanksi administratif berupaberupa teguran tertulis. bars yang melanggar ketentuanelah dikenaitata cara pengenaan sanksi administratif berupa denda dimuat dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab iiiars. bab keadaan kahar bars yang mengalami keadaan kahar yang berdampak pada melampauinya batas waktu untuk menyampaikan laporan, mengumumkan laporan, dan atau menyampaikan bukti pengumuman, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan untuk memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada bars. bars yang memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan laporan, mengumumkan laporan, dan atau menyampaikan bukti pengumumpengecualian sebagaimana dimaksud pada diberikan hingga dampak keadaan kahar berdasarkan pertimbangan otoritas jasa keuangan telah dapat teratasi. bab ketentuan peralihan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan:dikenai sanksi berdasark dalamyang ditemukan oleh otoritas jasa keuangan sampai dengan tanggal desemberakuntansi bars. laporan keuangan publikasi adalah laporan keuangan bars yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan bagi bars dan pedoman akuntansi barsatau management letterbagi bars, atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta saran perbaikorganbab laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi barssebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: laporan keuangan tahunancatatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontingensi, informasi lain paling sedikit memuat: informasi umum yang terdiri atas: kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bars, perkembangan kelompok usaha bars, jika ada, strategi dan kebijakan manajemen, dan laporan manajemen, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan barsbagi bars dan pedoman akuntansi bars, dan surat komentar atau management letter bagi bars yang diaudit oleh akuntan publik. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf disusun untuk (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan (satu) tahun buku sebelumnya. barsdisampaikan paling lambat tanggal april setelah tahun buku berakhirrssebagaimana dimaksud dalam huruf harus diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan. bars yang mempunyai total aset kurang dari rp10. (sepuluh miliar rupiah), laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus dipertanggungjawabkan oleh direksi kepada rups. dalam hal laporan keuangan tahunan bars sebagaimana dimaksud pada diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada otoritas jasa keuanganars tahunan. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada dan wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi bars dan pedoman akuntansi bars. dalam hal laporan tahunan yang telah disampaikan bars memuat: laporan keuangan tahunan yang tidakyampaikan laporan tahunan. bars wajib mengumumkan laporan keuangan publikasincakup: laporan keuangan yang terdiri atas: laporan posisi keuanganuntuk: penempatan pada bank syariah lain, pembiayaan yang diberikan, dan aset produktif kepada pihak terkait, rasio keuangan, yang terdiri atas: kewajiban penyediaan modal minimum, kualitas aset produktif: penyisihan penghapusan aset produktif, non performing financing neto, return asset, beban operasional terhadap pendapatan operasional, financing deposit ratio, dan cash ratio. susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dps, dan komposisi pemegang saham termasuk ultimate shareholders, tabeluntuk laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan juni dan bulan desember. laporan keuangan publikasi sebagaimana dimaksud pada harus disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan keuangan publikasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. cakupan laporan keuangan publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dikecualikan dari penyajian sebagaimana dimaksud pada khusus untuk: laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf sebagaimana dimaksud pada huruf dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagaimana dimaksud pada huruf harus disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode akhir tahun sebelumnya. bars, situs web, atau menempelkan kantor bars pada tempat yang mudah dibaca oleh publik. pengumuman laporan keuangan publikasi sebagaimana dimaksud padaars mengumumkan laporan keuangan publikasi dengan menempelkan kantor bars pada tempat yang mudah dibaca oleh publik sebagaimana dimaksud dalam laporan keuangan publikasi harus: ditempelkan seluruh kantor bars, dan ditempelkan secara terus menerus sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya. bars yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan belum mengumumkan laporan keuangan publikasi. dalam hal bars mengumumkan laporan keuangan publikasi pada situs web sebagaimana dimaksud dalam bars wajib memelihara pengumuman laporan keuangan publikasi pada situs web paling sedikit untuk (satu) tahun buku terakhir. dalam hal laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan desember yang telah diumumkan oleh bars memuat: laporan keuangan tahunan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan publikasi yang belummenjadi dasar penyusunan laporan keuangan publikasigumumkan laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan desember. laporan keuangan publikasi sebagaimana dimaksud dalamgi barsars wajib menyampaikan bukti pengumuman laporan keuangan publikasi kepada otoritas jasa keuangan berupa: halaman surat kabar yang memuat laporan keuangan publikasi,

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bars. transparansiumum sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah, bars wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan dan mengumumkan laporan keuangan dalam bentuk laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan penjelasan, serta laporan berkala lainpemangku kepentingan untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana, investor, dan atau pengguna lain sehingglengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi bars dan pedoman akuntansi bars. ii. demi cukup jelas. laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disusun dalam bahasa indonesia. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. laporan keuangan tahunan yang dipertanggungjawabkan oleh direksi dalam rups dibuktikan dengan penyampaian risalah ruhuruf yang dimaksud dengan kewajiban penyediaan modal minimum adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko. huruf yang dimaksud dengan kualitas aset produktif adalah rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap aset produktif. huruf yang dimaksud dengan penyisihan penghapusan aset produktif adalah rasio penyisihan penghapusan aset produktif yang telah dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk. huruf yang dimaksud dengan non performing financing neto adalah rasio pembiayaan bermasalah setelah dikurangi penyisihan penghapusan aset produktif terhadap total pembiayaan. huruf yang dimaksud dengan return asset adalah rasio laba sebelum pajak terhadap rata rata total aset. huruf yang dimaksud dengan beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah rasio beban operasional termasuk bagi hasil dan bonus terhadap pendapatan operasional. huruf yang dimaksud dengan financing deposit ratio adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. huruf yang dimaksud dengan cash ratio adalah rasio aset likuid terhadap utang lancyang dimaksud dengan situs web adalah situs web bars atau situs web asosiasi bars. yang dimaksud dengan kantor bars adalah kantor pusat, kantor cabang, dan kantor kas. tempat yang mudah dibaca oleh publik antara lain papan pengumuman atau dinding depan kantor bars. cukup jelas. contoh: laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan maret ditempelkan pada papan pengumuman atau dinding depan kantor bars sampai dengan periode pengumuman laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan juni contoh: pada saat pemeriksaan bulan agustus bars tidak menempelkan laporan keuangan publikasi pada papan pengumuman atau kantor bars pada tempat yang mudah dibaca oleh publik untuk posisi akhir bulan juni maka bars akan dikenakan sanksi belumukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan september diumumkan paling lambat tanggal oktober selanjutnya, bars menyampaikan halaman surat kabar, cetakan layar (print screen) laporan keuangan publikasi pada situs web dan cetakan layar (print screen) paling lambat tanggal november cukup jelas. yang dimaksud dengan hari libur adalah hari libur nasional danontoh: bars mengalami kebakaran bulan april yang menyebabkan barsdan atau mengumumkan laporan posisi bulan desember sampai dengan batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan dan pengumuman laporan keuangan publikasi, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dan atau mengumumajian. laporan penilaianyelaraskan standar atau pedoman penilaian yang berlaku bagi profesi penilai pasar modal perlu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang undangan dan standar profesi penilai, bahwa pengaturan terkait pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian usaha pasar modal dengan implementasi atau penggunaan dalam praktik penilaian saat ini sehingga perlu diganti deng bisnis adalah penilai yang melakukan kegiatanilai properti adalah penilai yang melakukan kegiatan penilaian propertidari penilai bisnis pengganti berdasarkan fakta yang diketahuinya. penilai bisnis yang digantikan maupun penilai bisnis pengganti wajib menjaga kerahasiaan informasi yang telah diperoleh kecuali atas permintaan otoritas jasa keuangan atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penilai bisnis pengganti wajib mengulang pelaksanaan penilaian sesuai dengan standar dan pedoman penilaian sebagaimana dimaksud dalam penilai bisnis pengganti tidak bertanggung jawab atas pekerjaan penilai bisnis yang digantikan dan tidak menerbitkan suatu laporan yang mencerminkan pembagian tanggung jawab. bab iii kaji ulang atas hasil penilaian dalam hal terdapat dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penilaian, otoritas jasa keuangan dapat menunjuk penilai bisnis lain untuk melakukan kaji ulang atau penilaian ulang. kaji ulang atas laporan penilaian bisnis sebagaimana dimaksud pada bertujuan memberikan opini bahwa analisis, pendekatan penilaian, metode penilaian, dan kesimpulan nilai dalam laporan penilaian bisnis yang dikaji ulang adalah benar, layak, dan didukung dengan bukti yang cukup. penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk memperoleh opini kedua. dalam hal diperlukan, penilai bisnis lain yang ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dapat meminta pendapat dari tenaga ahli. kaji ulang atau penilaian ulang atas laporan penilaian bisnis sebagaimana dimaksud pada dilarang mendasarkan pada kejadian setelah tanggal penilaian dari laporan penilaian bisnis yang dikaji ulang atau dinilai ulang. kaji ulang atau penilaian ulang atas laporan penilaian bisnis sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan terhadap paling sedikit hal sebagai berikut: keakuratan atas proyeksi penilaian dan perhitungan dalam metode penilaian: keakuratan dan kelayakan dari seluruh asumsi yang digunakan sesuai dengan data dan informasi yang relevan, kecukupan dan relevansi data serta kelayakan pendekatan penilaian dan metode penilaian yang digunakan, kebenaran, kelayakan, dan konsistensi atas analisis, opini, dan kesimpulan dari laporan penilaian bisnis yang dikaji ulang, dan kesesuaian hasil penilaian yang disajikan dalam laporan penilaian bisnis yang dikaji ulang dengan standar dan pedoman sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. laporan hasil kaji ulang atau penilaian ulang atas laporan penilaian bisnis sebagaimana dimaksud dalam wajib mengungkapkan paling sedikit: identitas penilai bisnis yang menerbitkan laporan penilaian bisnis yang dikaji ulang atau dinilai ulang serta tujuan penugasan, identitas pemberi tugas dan pengguna laporan hasil kaji ulang atau penilaian ulang, hasil identifikasi atas objek penilaian, tanggal penilaian, tanggal laporan penilaian bisnis dan opini penilai bisnis yang ada pada laporan penilaian bisnis yang dikaji ulang atau dinilai ulang, tanggal pelaksanaan kaji ulang atau penilaian ulang, uraian proses kaji ulang atau penilaian ulang yang dilaksanakan, asumsi dan kondisi pembatas dalam pelaksanaan kaji ulang atau penilaian ulang, opini dan kesimpulan, dan seluruh informasi yang digunakan dalam proses kaji ulang atau penilaian ulang. laporan hasil kaji ulang atau penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada wajib mengungkapkan alasan secara komprehensif mengenai opini dan kesimpulan yang dinyatakan. perbedaan kesimpulan nilai antara laporan hasil kaji ulang atau penilaian ulang dengan laporan penilaian bisnis yang dikaji ulang atau dinilai ulang dianggap material jika terdapat perbedaan kesimpulan nilai lebih dari (lima belas persen) dari kesimpulan nilai laporan penilaian bisnis yang dikaji ulang atau dinilai ulang. hasil kaji ulang atau penilaian ulang wajib disampaikan oleh penilai bisnis lain yang ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (tujuh) hari setelah tanggal laporan hasil kaji ulang atau penilaian ulang. biaya yang timbul sebagai akibat dari kaji ulang atau penilaian ulang atas laporan penilaian bisnis menjadi beban pemberi tugas sebagaimana disebutkan dalam laporan penilaian bisnis yang dikaji ulang atau dinilai ulang. bab kewajiban penilai bisnis dalam penugasan penilaian profesional sebelum menerima penugasan penilaian profesional, penilai bisnis wajib: memperoleh informasi yang memadai paling sedikit identitas pemberi tugas, kondisi entitas dan industrinya, objek penilaian, tanggal penilaian, ruang lingkup dari penugasan penilaian profesional, paling sedikit meliputi: tujuan dari penugasan penilaian profesional, asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penugasan penilaian profesional: dan dasar nilai dan premis nilai yang digunakan, kontrak penugasan penilaian profesional (surat perjanjian kerja), syarat penugasan penilaian profesional yang diajukan oleh pemberi tugas, sifat dari objek yang dinilai termasuk karakteristik pengendalian dan tingkat likuiditas pasar, prosedur yang wajib dipenuhi dalam penugasan penilaian profesional serta pembatasan prosedur tersebut oleh pemberi tugas, keadaan lain luar kendali penilai bisnis atau pemberi tugas, jika terdapat keadaan lain luar kendali penilai bisnis atau pemberi tugas, dan ketentuan peraturan perundang undangan terkait dengan objek penilaian atau penugasan penilaian profesional, membuat kontrak penugasan penilaian profesional (surat perjanjian kerja) dengan pemberi tugas dalam bentuk tertulis, yang ditandatangani oleh penilai bisnis yang menandatangani laporan penilaian bisnis dan pemberi tugas, memuat paling sedikit: dasar nilai yang akan digunakan, sifat dan tujuan penugasan penilaian profesional, hak dan kewajiban pemberi tugas, hak dan kewajiban penilai bisnis, asumsi awal yang dapat digunakan dan kondisi pembatas, jenis dan penggunaan laporan yang akan diterbitkan, dan dasar penghitungan imbalan jasa penilai bisnis. setelah menerima penugasan, penilai bisnis wajib melakukan: analisis mengenai sifat, fakta, objek penilaian, dan kondisi rencana transaksi pada saat permulaan penugasan penilaian profesional, analisis seluruh aspek objek penilaian, dan cc. inspeksi terhadap objek penilaian. analisis sebagaimana dimaksud pada huruf bertujuan untuk: mengklarifikasi kebutuhan data dan melakukan diskusi dengan pemberi tugas guna memperoleh kesepahaman atas penugasan penilaian profesional, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis data, dan menentukan penerapan pendekatan penilaian dan metode penilaian yang sesuai dan tepat, dalam hal terdapat kondisi yang mewajibkan dilakukannya revisi atas kontrak penugasan penilaian profesional (surat perjanjian kerja) sebagaimana dimaksud dalam huruf maka revisi wajib dilakukan atas dasar kesepakatan antara penilai bisnis dan pemberi tugas. penilai bisnis wajib mempertimbangkan ruang lingkup penugasan penilaian profesional yang paling sedikit meliputi: objek penilaian yang perlu diidentifikasi dan inspeksi, data yang perlu diteliti, dan cc. analisis data dan informasi yang perlu dilakukan untuk memperoleh opini dan hasil penilaian. dalam hal penilai bisnis menggunakan opini, hasil pekerjaan, atau pernyataan tenaga ahli maka penilai bisnis wajib: mengungkapkan asumsi dan kondisi pembatas termasuk tingkat tanggung jawab dan asumsi penilai bisnis atas hasil pekerjaan tenaga ahli tersebut, memuat opini atau hasil pekerjaan atau pernyataan tenaga ahli tersebut dalam laporan penilaian bisnis, dan melampirkan laporan hasil kerja tenaga ahli tersebut dalam laporan penilaian bisnis. jangka waktu antara laporan hasil kerja tenaga ahli dan tanggal penilaian dilarang lebih dari (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkannya laporan tenaga ahli. penilai bisnis wajib menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya dan wajib mengungkapkan sumber dimaksud dan waktu kebolehannya dalam laporan penilaian bisnis. bab larangan penilai bisnis dalam penugasan penilaian profesional dalam melakukan penugasan penilaian profesional, penilai bisnis dilarang: memberikan opini atau kesimpulan dalam laporan penilaian bisnis sebelum dilakukan proses penilaian, melakukan penilaian yang opini atau kesimpulan dalam laporan penilaian bisnis telah ditentukan terlebih dahulu: cc. mengeluarkan (dua) atau lebih hasil penilaian pada objek penilaian yang sama dan untuk tanggal penilaian yang sama, menerima penugasan penilaian profesional, jika penilai bisnis memiliki informasi bahwa penilai bisnis lain telah ditunjuk oleh pemberi tugas yang sama untuk melakukan penilaian atas objek penilaian dengan maksud dan tujuan dan tanggal penilaian yang sama, kecuali dilakukan dalam rangka penggantian penilai bisnis sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, menghasilkan laporan penilaian bisnis yang menyesatkan dan atau membiarkan pihak lain menyampaikan laporan penilaian bisnis yang menyesatkan, menerima penugasan penilaian profesional dari pembeli dan penjual terhadap objek penilaian yang sama pada tanggal penilaian yang sama, menerima penugasan penilaian profesional dimana terdapat pembatasan ruang lingkup penugasan dan atau yang memiliki kondisi yang membatasi ruang lingkup penugasan sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan hasil penilaian tidak dapat dipertanggungjawabkan, memberikan asumsi dan kondisi pembatas yang dapat mengakibatkan penggunaan laporan penilaian bisnis menjadi terbatas, menggunakan asumsi dan kondisi pembatas yang menyebabkan dasar penilaian atau premis nilai menyimpang dari kontrak penugasan penilaian profesional (surat perjanjian kerja), j . menggunakan asumsi yang mengurangi substansi nilai, menggunakan asumsi dan kondisi pembatas yang mengurangi tanggung jawab penilai bisnis terhadap hasil penilaian, il. menerima pembayaran atas jasa penilaian, baik berupa komisi maupun dalam bentuk lainnya, selain yang telah disepakati dalam kontrak penugasan penilaian profesional (surat perjanjian kerja), dan memberikan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk melakukan penilaian bisnis dan atau untuk tujuan lain selain untuk keperluan kegiatan penilaian bisnis kepada siapapun, kecuali: telah memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki data dan atau informasi rahasia tersebut,, dan atau untuk kepentingan peradilan. bab kertas kerja penilaian bisnis dalam melakukan penugasan penilaian profesional, penilai bisnis wajib membuat dan memelihara kertas kerja penilaian bisnis. kertas kerja penilaian bisnis wajib memuat catatan yang diselenggarakan oleh penilai bisnis tentang prosedur penilaian, pengujian, seluruh data dan informasi yang digunakan termasuk data pembanding, sumber data dan informasi, analisis atas data dan informasi, dan kesimpulan yang dibuat sehubungan dengan proses penilaian yang dilakukan. kertas kerja penilaian bisnis wajib menunjukkan bahwa: penugasan penilaian profesional telah direncanakan dan supervisi dengan baik, pemahaman yang memadai atas objek penilaian telah diperoleh oleh penilai bisnis, dan data dan informasi yang digunakan, bukti penilaian yang diperoleh, prosedur penilaian yang ditetapkan, dan pengujian yang dilaksanakan, telah memadai sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas objek penilaian. kertas kerja penilaian bisnis wajib didokumentasikan baik dalam bentuk cetak dan elektronik yang tidak dapat diubah. dalam hal kertas kerja penilaian bisnis tidak dimungkinkan untuk didokumentasikan dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud pada maka kertas kerja dimaksud dapat didokumentasikan dalam bentuk elektronik atau sebaliknya. kertas kerja penilaian bisnis wajib disimpan dalam jangka waktu sesuai dengan undang undang mengenai dokumen perusahaan. bab vii pendekatan penilaian, metode penilaian, dan prosedur penilaian dalam menggunakan pendekatan penilaian, metode penilaian, dan prosedur penilaian, penilai bisnis wajib: menggunakan paling sedikit (dua) pendekatan penilaian untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan objektif, memilih dan menerapkan pendekatan penilaian, metode penilaian, dan prosedur penilaian, yang sesuai dengan definisi nilai yang dicari dan karakteristik penilaian, dan cc. memperhatikan persyaratan dan pengungkapan yang ditetapkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal penilaian dilakukan terhadap: non operating holding company, dan atau perusahaan yang hanya memiliki aset namun tidak beroperasi, penilai bisnis dapat menggunakan paling sedikit (satu) pendekatan penilaian. dalam hal penilaian hanya menggunakan (satu) pendekatan penilaian sebagaimana dimaksud pada penilai bisnis wajib mengungkapkan alasan penggunaan satu pendekatan penilaian dalam laporan penilaian bisnis. penilaian bisnis adalah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas objekadalah perkiraan harga yang diinginkan oleh penjual dan atau pembeli atas suatu barang atau jasa dan merupakan jumlah manfaat ekonomi berdasarkan nilai pasar yang akan diperoleh dari objek penilaian pada tanggal penilaian. tanggal penilaian adalah tanggal pada saat nilai, hasil penilaian, atau perhitungan manfaat ekonomi dinyatakan. dasar penilaian adalah suatu penjelasan dan atau pendefinisian tentang jenis nilai yang sedang diteliti berdasarkan kriteria tertentu. premis nilai adalah asumsi nilai yang berhubungan dengan suatu kondisi transaksi yang dapat digunakan pada objek penilaian. nilai buku adalah: hasil kapitalisasi atas biaya perolehan aset, dikurangi akumulasi depresiasi, depresi, amortisasi atau penurunan nilai sebagaimana yang tercatat dalam laporan keuangan, atau selisih antara total aset dikurangi dengan total liabilitas dari perusahaan sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan. nilai aset bersih adalah total nilai pasar aset dikurangi total nilai pasar liabilitas. bab viii penyesuaian dalam penilaian penilai bisnis wajib melakukan penyesuaian terhadap pos dalam laporan keuangan untuk menghasilkan indikasi nilai. penilai bisnis wajib bersikap hati hati dalam membuat penyesuaian terhadap laporan keuangan historis dan didukung dengan data dan informasi yang cukup untuk menjamin validitas penyesuaian laporan keuangan. dalam melakukan penyesuaian atas laporan keuangan, penilai bisnis wajib melakukan analisis untuk: memahami hubungan antara laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laporan posisi keuangan, termasuk kecenderungan historis, serta menilai risiko yang terkait dengan kegiatan operasional dan prospek kinerja usaha masa depan, membandingkan risiko dan parameter lainnya dengan usaha sejenis, dan melakukan estimasi terhadap kemampuan ekonomis dan prospek usaha. dalam melakukan hal dimaksud pada penilai bisnis wajib menganalisis paling sedikit hal sebagai berikut: besarnya kemampuan nilai uang, common size statement percentage dari penjualan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dari total aset dalam laporan posisi keuangan, dan cc. rasio keuangan. analisis dan atau penyesuaian atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada dan wajib dilakukan selama paling singkat (lima) tahun buku berturut turut, atau sesuai dengan lama berdirinya perusahaan apabila perusahaan berdiri kurang dari (lima) tahun. dalam melakukan penyesuaian atas laporan keuangan, penilai bisnis wajib memperhatikan: pemisahan pos yang bersifat tidak berulang dalam operasi normal perusahaan (non recurring), pos dalam laporan keuangan yang tidak mencerminkan peristiwa yang bersifat tidak berulang, atau pos dalam laporan keuangan yang tidak mencerminkan nilai yang wajar, pemisahan pos luar operasi normal perusahaan yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum melakukan perhitungan penilaian, cc. penyesuaian pengaruh unsur kendali (controlling adjustment) dalam hal dilakukan penilaian atas saham pengendali dengan memisahkan pos dalam laporan keuangan dari transaksi yang bersifat memiliki kepentingan kendali (controlling interest): dan penyesuaian pos lainnya yang tidak wajar. dalam hal penilai bisnis menggunakan perbandingan laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan lain maka tiap pos dalam laporan keuangan wajib dievaluasi dan jika terdapat perbedaan kebijakan akuntansi, maka wajib dilakukan penyesuaian dalam kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yang dinilai untuk mengurangi perbedaan tersebut. penilai bisnis wajib memperhatikan dampak penyesuaian terhadap pos yang terkait. penilai bisnis wajib mengungkapkan dan menjelaskan dalam laporan penilaian bisnis atas setiap penyesuaian terhadap laporan keuangan yang telah dilakukan. bab asumsi dan kondisi pembatas asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan oleh penilai bisnis wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: menghasilkan laporan penilaian bisnis yang bersifat non disclaimer opinion, mencerminkan bahwa penilai bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, cc. mencerminkan bahwa data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya, menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty): mencerminkan bahwa penilai bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan, menghasilkan laporan penilaian bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan, mencerminkan bahwa penilai bisnis bertanggung jawab atas laporan penilaian bisnis dan kesimpulan nilai, dan mencerminkan bahwa penilai bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas. bab suku bunga bebas risiko dalam hal penilai bisnis menggunakan suku bunga bebas risiko maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: suku bunga bebas risiko yang digunakan disesuaikan dengan mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan objek penilaian: dan sumber data dan tanggal jatuh tempo dari instrumen yang digunakan dalam menentukan suku bunga bebas risiko serta besarnya tingkat suku bunga bebas risiko wajib diungkapkan dalam laporan penilaian bisnis. bagian kesatu transaksi dengan mata uang rupiah dalam hal transaksi dilakukan dengan mata uang rupiah, penentuan tingkat suku bunga bebas risiko wajib berdasarkan surat utang negarabagian kedua transaksi dengan mata uang selain rupiah dalam hal transaksi dilakukan dengan mata uang selain rupiah, penentuan tingkat suku bunga bebas risiko wajib berdasarkan surat utang negara dalam mata uang yang sesuai dengan mata uang yang disajikan dalam laporan keuangan objek penilaianselainjika tidak terdapat surat utang negara dalam mata uang sebagaimana dimaksud dalam penilai bisnis wajib menggunakan suku bunga bebas risiko negara tersebut dan disesuaikan dengan tingkat risiko negara (country risk) yang relevan. bab diskon dan premi dalam menentukan kesimpulan nilai atas objek penilaian, penilai bisnis wajib menggunakan diskon likuiditas pasar discount for lack marketability) dan premi pengendalian premium for control) atau diskon tanpa pengendalian discount for lack control. dalam menggunakan diskon likuiditas pasar discount for lack marketability), penilai bisnis wajib memperhatikan: dalam hal objek penilaian bukadalah antara (dua puluh persen) sampai dengan (empattiga puluh persen) sampai dengan (lima puluh persen) dari indikasi nilai, dan dalam hal objek penilaipaling besar adalah (duasepuluh persen) sampai dengan (tiga puluh persen) dari indikasi nilai. dalam menggunakan premi pengendalian premium for control) atau diskon tanpa pengendalian discount lack control) maka penilai bisnis wajib memperhatikan: besarnya kerugian pemegang saham minoritas dari perusahaan tertutup apabila dibandingkan dengan pemegang saham minoritas perusahaan yang tercatat bursa efek, hal yang dapat dilakukan oleh pemegang saham pengendali terhadap perusahaan yang dikendalikan untuk membuat saham yang dimilikinya lebih menguntungkan , dalam hal objek penilaian adalah perusahaan terbukadua puluh persen) sampai dengan (tiga puluh lima persen) dari indikasi nilai, dan dalam hal objek penilaian adalah perusahaan tertutuptiga puluh persen) sampai dengan (tujuh puluh persen) dari indikasi nilai. penilai bisnis wajib menjelaskan alasan penentuan persentase nilai diskon atau premi sebagaimana dimaksud dalam dan yang digunakan dalam perhitungan penilaian pada laporan penilaian bisnis. diskon tanpa pengendalian discount for lack control) dan diskon likuiditas pasar discount for lack marketability) tidak diterapkan dalam hal penilai bisnis melakukan penilaian atas penyertaan saham minoritas untuk transaksi yang bertujuan agar perusahaan tidak lagi menjadi perusahaan terbuka. bab xii kesimpulan nilai dalam membuat kesimpulan nilai, penilai bisnis wajib mempertimbangkan: pendekatan penilaian, metode penilaian, dan prosedur penilaian yang relevan, data dan informasi yang tersedia dan relevan, dan diskon atau premi yang tepat. kesimpulan nilai sebagaimana dimaksud pada wajib diperoleh dengan cara: mengukur kehandalanmenghubungkan dan merekonsiliasidan cc. menentukan bahwa kesimpulan nilai merupakan hasil penilaian pada lebih dari satu pendekatan penilaian dan metode penilaian. penilai bisnis wajib mengungkapkan secara jelas dalam laporan penilaian bisnis mengenai prosedur penyesuaian dan rekonsiliasi yang dilakukan untuk memperoleh kesimpulan nilai termasuk: alasan penerapan pendekatan penilaian dan metode penilaian yang digunakan, pertimbangan dalam melakukan penyesuaian laporan keuangan, dan rekonsiliasi terhadap indikasi nilai yang dihasilkan oleh masing masing pendekatan penilaian dan metode penilaian yang digunakan. kesimpulan nilai wajib dinyatakan dalam satu nilai tunggal (single amount) dalam mata uang yang sesuai dengan mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan objek penilaian. dalam hal penugasan penilaian profesional ditujukan untuk kepentingan pemberian pendapat kewajaran maka penilai bisnis dapat menyajikan hasil penilaian dalam kisaran nilai dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: penilai bisnis wajib mengungkapkan penjelasan dan alasan yang cukup dalam laporan penilaian bisnis mengenai hal sebagai berikut: ketidakpastian rencana pembiayaan dalam rencana transaksi, ketidakpastian nilai tukar mata uang, ketidakpastian risiko pasar, atau faktor lain yang berpengaruh, dan batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai tidak boleh melebihi (tujuh koma lima persen) dari nilai yang dijadikan acuan kisaran tersebut yang didapatkan berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam bab xiii kejadian penting setelah tanggal penilaian kejadian penting setelah tanggal penilaian, baik yang diketahui maupun yang patut diketahui sampai dengan tanggal laporan penilaian bisnis, wajib diungkapkan dalam laporan penilaian bisnis. kejadian penting setelah tanggal penilaian dilarang digunakan untuk memutakhirkan hasil penilaian. dalam hal kejadian penting setelah tanggal penilaian tersebut mengandung informasi yang dapat mempengaruhi nilai objek penilaian maka penilai bisnis wajib mengungkapkan sifat dan dampaknya dalam laporan penilaian bisnis. pengungkapan kejadian penting sebagaimana dimaksud pada dan wajib secara jelas mengindikasikan bahwa pengungkapan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi penentuan nilai pada saat tanggal penilaian. bab xiv penilaian holding company dalam penilaian terhadap holding company, penilai bisnis wajib melakukan penilaian terhadap seluruh penyertaan atau kepemilikan pada entitas lain. dalam hal penilaian dilakukan terhadap penyertaan atau kepemilikan bawah (dua puluh persen) dan tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan atau mengendalisebut maka berlaku ketentuan sebagai berikut: penilai bisnis dapat menggunakan paling sedikit satu pendekatan penilaian yaitu pendekatan pasar, kecuali terdapat kondisi yang menyebabkan penilai bisnis tidak dapat menggunakan pendekatan pasar, dan penilai bisnis dapat menggunakan laporan keuangan yang diaudit atau tidak diaudit, dengan ketentuan sebagai berikut:: dan tanggal laporan keuangan yang digunakan wajib sama dengan tanggal penilaian, dan dalam hal digunakan laporan keuangan yang tidak diaudit, wajib tersedia laporan keuangan objek penilaian yang telah diaudit yang memiliki tanggal laporan keuangan tidak lebih dari (dua belas) bulan dari tanggal penilaianasumsi adalah sesuatu yang dianggap akan terjadi termasuk fakta, syarat, atau keadaan yang mungkin dapat mempengaruhi objek penilaian atau pendekatan penilaian dan kerajaannya telah dianalisis oleh penilai bisnis sebagai bagian dari proses penilaian. pendekatan penilaian adalah suatu cara untuk memperkirakan nilai dengan menggunakan satu atau lebih metode penilaian. pendekatan aset adalah pendekatan penilaian berdasarkan laporan keuangan historis objek penilaian yang telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan liabilitas menjadi nilai pasar sesuai dengan premis nilai yang digunakan dalam penilaian bisnis. pendekatan pasar adalah pendekatan penilaian dengan cara membandingkan objek penilaian dengan objek lain yang sebanding dan sejenis serta telah tersedia informasi harga transaksi atau penawaran. pendekatan pendapatan adalah pendekatan penilaian dengan cara mengkonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh objek penilaian dengan tingkat diskonto tertentu. metode penilaian adalah suatu cara atau rangkaian cara tertentu dalam melakukan penilaian. business interest adalah kepemilikan dalam perusahaan yang meliputi penyertaan dalam perusahaan, surat berharga, aset keuangan lainnya, dan aset tak berwujud. bab pedoman penilaian dengan pendekatan aset penilai bisnis yang menggunakan pendekatan aset dalam penugasan penilaian profesional wajib memiliki keahlian dalam bidang penilaian properti dan penilaian bisnis. dalam hal penilai bisnis sebagaimana dimaksud pada tidak memiliki keahlian dalam bidang penilaian properti maka penilai bisnis wajib mengacu pada hasil penilaian properti. pendekatan aset dapat digunakan untuk memperoleh indikasi nilai dari nilai suatu perusahaan, nilai dari modal yang diinvestasikan, nilai dari struktur permodalan, dan atau nilai aset bersih perusahaan (ekuitas). indikasi nilai ekuitas atau estimasi nilai aset diperoleh dari selisih antara nilai aset termasuk aset tak berwujud dengan nilai kewajiban, atas dasar nilai yang disesuaikan (praised value). dalam hal penilaian dilakukan atas bagian dari suatu aset (partial interest) maka pemegang hak kepemilikan atas aset tersebut harus dapat memutuskan untuk melakukan penjualan atau mampu menyebabkan terjadinya penjualan (majority interest). dalam hal penilaian dilakukan terhadap kepemilikan mayoritas atas objek penilaian maka penilai bisnis wajib mengungkapkan estimasi nilai berdasarkan kepemilikan mayoritas dan minoritas atas objek penilaian dalam laporan penilaian bisnisasetpos dalam laporan keuangan wajib disesuaikan untuk mencerminkan nilai pasar pada tanggal penilaian. penyesuaian sebagaimana dimaksud pada wajib diungkapkan dalam laporan penilaian bisnis. metode yang digunakan dalam pendekatan aset adalah sebagai berikut: metode penyesuaian aset bersih (adjusted net asset method), adjusted book value method, net asset valuation method, dan assets accumulation method, dan atau metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (excess earning method). dalam hal penilai bisnis menggunakan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan maka aset tak berwujud wajib dinilai secara kolektif (big pot theory goodwill). dalam hal penilai bisnis menggunakan metode penyesuaian aset bersih sebagaimana diatur dalam maka berlaku ketentuan sebagai berikut: metode penyesuaian aset bersih wajib digunakan untuk menilai: ekuitas suatu, ekuitas dari holding company:, seperti: perusahaan yang memiliki dan atau menguasai aset berwujud dalam jumlah yang signifikan, perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang memberikan nilai tambah relatif kecil terhadap barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan, atau perusahaan yang memiliki aset tak berwujud dalam jumlah yang tidak signifikan, penyesuaian terhadap aset lancar wajib dilakukan sesuai dengan sifat aset lancar tersebut, penilaian atas aset tetap berwujud (fixed intangible assets) wajib dilakukan sesuai dengan metode yang berlaku dalam penilaian properti sesuai dengan premis nilai yang ditetapkan, penilaian atas aset tak berwujud wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: penilai bisnis wajib mengidentifikasi dan menilai secara individual aset tak berwujud dari objek penilaian, penilai bisnis wajib menentukan aset tak berwujud yang memenuhi syarat untuk dilakukan penilaian, komponen aset tak berwujud yang dinilai wajib mempunyai kriteria sebagai berikut: dapat diidentifikasi dan dijelaskan secara terperinci, dapat memberikan manfaat ekonomi yang dapat diukur bagi pemilik objek penilaian, memiliki potensi untuk menghasilkan aset lainnya dan atau mampu menciptakan nilai tambah terhadap aset lain tersebut, merupakan subjek hak milik (right private ownership) yang dapat dialihkan secara hukum (legally transferase), dapat diakui dan dilindungi, dan memiliki jangka waktu manfaat ekonomis, penilaian aset tak berwujud wajib dilakukan dengan: menggunakan metode yang mempertimbangkan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh aset tak berwujud tersebut, mendasarkan pada harga pasar dari aset tak berwujud, atau mendasarkan pada biaya yang wajib dikeluarkan untuk menciptakan kembali (cost recreation) pada saat ini dengan memperhatikan sisa umur manfaat (remaining useful life) dari aset tak berwujud, dan penilai bisnis wajib mengungkapkan identifikasi aset tak berwujud yang dinilai dan metode penilaian yang digunakan dalam menilai aset tersebut dalam laporan penilaian bisnis, utang atau liabilitas dinilai sesuai dengan nilai yang tercantum dalam laporan posisi keuangan, kecuali terdapat faktor lain yang mempengaruhi, dan surat utang dinilai atas dasar nilai pasar. dalam hal penilai bisnis menggunakan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka berlaku ketentuan sebagai berikut: metode kapitalisasi kelebihan pendapatan wajib digunakan untuk menilai ekuitas perusahaan operasional (operating company) dengan tingkat pertumbuhan pendapatan dan laba yang relatif stabil, pendapatan suatu perusahaan yang digunakan merupakan hasil dari produktivitas aset berwujud maupun tak berwujud, setiap kelebihan pengembalian (excess return atau earning) yang diperoleh atas pengembalian normal (normal return) atas aset berwujud sebagaimana dimaksud dalam huruf diperhitungkan sebagai pengembalian dari aset tak berwujud secara kolektif, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang digunakan adalah: laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahunan tahun terakhir, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (dua belas) bulan terakhir, rata rata tertimbang dari paling singkat (lima) tahun terakhir, atau proyeksi tahun berikutnya yang diyakini dapat dipertahankan masa depan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disesuaikan dengan prinsip dan prosedur penyesuaian untuk memperoleh laba operasi normal dari objek penilaian, penilaian kembali atas aset berwujud dan liabilitas perusahaan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada metode penyesuaian aset bersih, penilaian yang digunakan pada metode kapitalisasi kelebihan pendapatan wajib didasarkan atas: nilai aset berwujud bersih (net intangible asset value), tingkat imbal balik wajar (normal rate return) dalam persentase untuk nilai aset berwujud bersih: jumlah imbal balik wajar untuk nilai aset berwujud bersih, atau laporan keuangan yang telah disesuaikan, penentuan tingkat imbal balik wajar (normal rate return) untuk nilai aset berwujud bersih wajib sesuai dengan risiko yang melekat pada nilai aset berwujud bersih tersebut dan mencerminkan tingkat imbal balik rata rata tertimbang antara biaya ekuitas dan biaya utang sesuai dengan kapasitas nilai aset berwujud bersih dalam memperoleh pinjaman (borrowing capacity), pendapatan ekonomi atau laba normal yang akan dikurangi dengan jumlah imbal balik wajar atas nilai aset berwujud bersih mencerminkan pendapatan ekonomi yang diperkirakan akan dapat dipertahankan masa datang, selisih antara pendapatan ekonomi normal dan jumlah imbal balik atas nilai aset berwujud bersih adalah jumlah imbal balik atas aset tak berwujud, konversi kelebihan pendapatan menjadi nilai aset tak berwujud secara keseluruhan (going concern value), dilakukan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi sesuai dengan risiko yang melekat atas aset tak berwujud dengan memperhatikan: sifat usaha, manajemen perusahaan, pangsa pasar perusahaan, reputasi perusahaan, konsistensi dari pendapatan ekonomi yang dihasilkan: dan konsistensi basis pelanggan perusahaan, il. nilai ekuitas yang diperoleh dengan menambahkan nilai aset tak berwujud (going concern value) terhadap nilai aset berwujud bersih mencerminkan nilai ekuitas (common stocks) secara keseluruhan, dan penetapan tingkat imbal balik untuk nilai aset berwujud bersih dan tingkat kapitalisasi untuk aset tak berwujud wajib diungkapkan dalam laporan penilaian bisnis. bab xvi pedoman penilaian dengan pendekatan pasar metode yang digunakan dalam pendekatan pasar adalah sebagai berikut: metode pembanding perusahaan tercatat bursa efek (guideline publicly traded company method), metode pembanding perusahaan merger dan akuisisi (guideline merged and acquired company method): dan atau cc. metode transaksi sebelumnya (prior transactions method). dalam hal penilai bisnisberlaku ketentuan sebagai berikut: perusahaan yang dapat digunakan sebagai perusahaan pembanding adalah, penilai bisnis wajib memiliki keyakinan yang memadai untuk membuktikan dan menjelaskan bahwa data harga pasar yang digunakan dalam pendekatan pasar dihasilkan dari suatu transaksi yang bersifat wajar, penilaian hanya dapat menghasilkan indikasi nilai minoritas, perusahaan pembanding yang digunakan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: industri, kegiatan usaha, produk, dan risiko usaha merupakan yang sejenis, karakteristik pertumbuhan (growth sales and earnings) dan struktur permodalan (capital structure) merupakan yang sebanding, kinerja keuangan historis selama (lima) tahun terakhir merupakan yang sebanding, ukuran perusahaan (total assets) merupakan yang sebanding, dan pangsa pasar (market share) merupakan yang sebanding, dalam hal seluruh kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf terpenuhi maka jumlah perusahaan pembanding yang digunakan paling sedikit (lima) perusahaan, dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya terpenuhi paling banyak (tiga) atau (empat) kriteria maka jumlah perusahaan pembanding yang digunakan paling sedikit (delapan) perusahaan, dan penilai bisnis wajib melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan perusahaan pembanding yang paling sedikit meliputi: penyesuaian pos non recurring, extraordinary, dan window dressing beserta dampaknya terhadap perpajakan, penyesuaian kebijakan akuntansi perusahaan pembanding dengan objek penilaian, dan penyesuaian atas pos non operasi dan transaksi yang tidak wajar dengan pihak berelasi (unusual transaction with related parties). dalam hal penilai bisnisberlaku ketentuan sebagai berikut: penilaian hanya dapat menghasilkan indikasi nilai mayoritas, perusahaan pembanding yang digunakan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: dalam hal perusahaan pembanding yang digunakan adalah perusahaan yang sahamnya tercatat bursa efeklima) tahun sebelum tanggal penilaian, perusahaan yang digunakan sebagai pembanding wajib tercatat bursa efek yang sama dengan perusahaan yang menjadi objek penilaian, perusahaan yang digunakan sebagai pembanding wajib mempunyai bidang usaha yang sama, perusahaan yang digunakan sebagai pembanding wajib mempunyai kapitalisasi pasar (market capitalization) dan atau struktur permodalan (capital structure) yang setara dengan perusahaan yang menjadi objek penilaian, dan transaksi merger atau akuisisi yang pernah dilakukan merupakan suatudalam hal perusahaan pembanding yang digunakan adalah perusahaan tertutuptiga) tahun sebelum tanggal penilaian, dan nilai yang didapat berasal daricc. jumlah perusahaan pembanding yang digunakan paling sedikit (lima) perusahaan, dan dalam hal jumlah perusahaan pembanding yang digunakan hanya berjumlah (tiga) atau (empat) perusahaan maka metode pembanding perusahaan merger dan akuisisi (guideline merged and acquired company method) tidak boleh digunakan sebagai metode penilaian utama atau memperoleh bobot yang material dalam menghasilkan suatu kesimpulan nilai. dalam hal penilai bisnis tidak dapatdan metode pembanding perusahaan merger dan akuisisi (guideline merged and acquired company method), maka penilai bisniswajib bersifat wajar. dalam hal penilai bisnis menggunakan rasio penilaian dalam melakukan pembandingan untuk mengkonversi variabel keuangan yang relevan dari objek penilaian maka penilai bisnis wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: rasio penilaian yang digunakan wajibek penilaian, faktor kapitalisasi adalah semua jenis rasio yang digunakan untuk mengkonversi pendapatan menjadi suatu nilai. metode kapitalisasi pendapatan capitalization income method) adalah metode penilaian yang mendasarkan pada suatu pendapatan yang dianggap mewakili kemampuan masa mendatang dari suatu perusahaan atau business interest yang dinilai, dibagi dengan suatu tingkat kapitalisasi atau dikali dengan faktor kapitalisasi, sehingga menjadi suatu indikasi nilai dari perusahaan atau business interest.tanggal laporan penilaian bisnis adalah tanggal ditandatanganinya laporan penilaian bisnis oleh penilai bisnis. tenaga ahli adalah orang yang mempunyai keahlian dan kualifikasi pada suatu bidang tertentu luar ruang lingkup kegiatan penilaian dan tidak bekerja pada kantor jasa penilai publik. holding company adalah suatu perusahaan yang sebagian besar pendapatannya atau seluruhnya berasal dari penyertaan pada perusahaan lain. diskon tanpa pengendalian discount for lack controltingkat pengendalian atas objek penilaian. diskon likuiditas pasar discount for lack marketabilitieslikuiditas objek penilaian. kelangsungan usaha adalah suatu kondisi yang mencerminkan usaha yang sedang beroperasi atau alasan pemilihan dan cara penerapan rasio penilaian yang digunakan wajib dijelaskan dalam laporan penilaian bisnis, dalam hal penilai bisnis menggunakan rasio ekuitas (equity multiple) maka dapat mempergunakan rasio sebagai berikut: price earnings ratio (rasio p e): price sales (rasio p s): dan atau price book value ratio (rasio bv): dalam hal penilai bisnis menggunakan rasio nilai pasar terhadap modal yang diinvestasikan (market value invested capital)wajib dikurangi terlebih dahulu dengan modal lain yang lebih utama atau senior, dalam hal penilai bisnis menggunakan rasio investasi maka penilai bisnis dapat mempergunakan rasio sebagai berikut: market value invested capital gross cash flow before appreciation and taxes mic gce): market value invested capital sales (mic sales), market value invested capital earning before interest, taxes, appreciation and amortization (mic bita): market value invested capital earning before 'interest and, taxes (mic edit), dan atau market value invested capital book value invested capital (mic bic): periode pembanding terhadap dari rasio penilaian dalam laporan keuangan objek penilaian dan perusahaan pembanding wajib sama, laporan keuangan perusahaan pembanding wajib merupakan laporan keuangan yang diaudit, dan rasio penilaian wajib bisnis dapat menerapkan price earnings ratio sebagaimana dimaksud pada huruf angka jika nilai depresiasi tidak merupakan biaya yang signifikan pada unsur biaya. penilai bisnis dapat menerapkan price book value ratio sebagaimana dimaksud pada huruf angka jika nilai buku aset perusahaan pembanding telah disesuaikan dalam nilai pasar. penilai bisnis dapat menerapkan rasio market value invested capital gross cash flow before appreciation and taxes mic gcf) sebagaimana dimaksud pada huruf angka jika nilai depresiasi merupakan nilai yang signifikan dan perusahaan mempunyai lebih dari satu kebijakan depresiasi. penilai bisnis dapat menerapkan rasio market value invested capital sales mic sales) sebagaimana dimaksud pada huruf angka jika antara objek penilaian dan perusahaan pembanding mempunyai karakteristik usaha yang sama. dalam hal laporan keuangan pembanding yang telah diaudit dengan periode yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tidak tersedia untuk publik, penilai bisnis dapat menggunakan laporan keuangan periode yang paling mendekati dengan tanggal penilaian dan tersedia untuk publik. bab xvii pedoman penilaian dengan pendekatan pendapatan pendekatan pendapatan dapat digunakan untuk memperkirakan nilai dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan objek penilaian dalam menghasilkan imbal balik yang akan diterima masa yang akan datang. dalam hal penilaian terhadap suatu kepentingan pemegang saham pengendali dilakukan dengan menggunakan pendekatan pendapatan maka: nilai dari aset dan liabilitas non operasional dalam laporan keuangan wajib dikeluarkan dari perhitungan nilai aset operasional, dan kelebihan dari aset operasional wajib ditambahkan pada nilai entitas operasional atau kekurangan dari aset operasional wajib dihapuskan dari nilai entitas operasional. metode yang digunakan dalam pendekatan pendapatan sebagai berikut: metode diskonto arus kas: dan metode kapitalisasi pendapatan. metode sebagaimana dimaksud pada dilarang digunakan apabila manajemen objek penilaian belum menyusun rencana bisnis yang akan dijadikan sebagai dasar penilaian. dalam hal manajemen objek penilaian belum menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada maka penilai bisnis dapat menyusun rencana bisnis dimaksud yang wajib terlebih dahulu disetujui oleh pemberi tugas dan penilai bisnis wajib bertanggung jawab atas rencana bisnis yang disusunnya. penilai bisnis wajib memiliki keyakinan yang memadai bahwa asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada dan relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. keyakinan sebagaimana dimaksud pada wajib diungkapkan dalam laporan penilaian bisnis. manfaat atau pendapatan ekonomi yang wajib digunakan dalam pendekatan pendapatan adalah berupa arus kas bersih untuk perusahaan. biaya modal yang dipergunakan dalam pendekatan pendapatan wajib memperhatikan hal sebagai berikut: biaya utang jangka pendek maupun jangka panjang wajib menggunakan data tingkat bunga yang dikeluarkan oleh bank pemerintah, dan biaya ekuitas saham preferen wajib menggunakan dividen yang mencerminkan tingkat dividen pasar. dalam hal dividen tidak mencerminkan tingkat dividen pasar sebagaimana dimaksud pada huruf maka nilai dividen dicari dari perusahaan terbuka yang sebanding. biaya ekuitas untuk saham wajib dihitung melalui: capital asset pricing model, dan atau model diskonto arus kas (discount cash flow model). penilai bisnis wajib mengungkapkan hasil penghitungan dari masing masing metode sebagaimana dimaksud pada pada laporan penilaian bisnis. dalam hal biaya ekuitas untuk saham dihitung menggunakan capital asset pricing model maka penilai bisnis wajib memperhatikan hal sebagai berikut: tingkat imbal balik bebas risiko wajib menggunakan suku bunga bebas risiko sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, koefisien beta yang dipergunakan dalam menghitung capital asset pricing model wajib berasal dari data rata rata industri pada sektor yang sama dengan objek penilaian atau rata rata beberapa perusahaan pembanding, premi risiko ekuitas wajib didasarkan pada data yang dipublikasikan, dan risiko spesifik yang melekat pada objek penilaian. dalam hal biaya ekuitas untuk saham dihitung dengan menggunakan model diskonto arus kas (discount cash flow model) maka penilai bisnis wajib menggunakan perusahaan pembanding yang memiliki nilai pasar ekuitas. dalam hal penilai bisnis menggunakan metode diskonto arus kas maka penilai bisnis wajib melakukan penelaahan atau penyesuaian atas asumsi, keakuratan perhitungan, dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan. metode diskonto arus kas hanya dapat digunakan untuk menilai: perusahaan yang telah melakukan kegiatan operasional selama satu tahun atau lebih, atau perusahaan yang telah melakukan kegiatan operasional kurang dari satu tahun namun merupakan perusahaan yang dibentuk untuk menjalankan kontrak penjualan atau penyediaan jasa dengan pihak ketiga. proyeksi arus kas bersih dapat ditetapkan dalam (dua) periode proyeksi yaitu: periode waktu tetap atau khusus yang mengacu pada: umur teknis faktor produksi utama, dan periode waktu perencanaan usaha yang belum stabil, periode waktu kekal yang dimulai dari satu tahun setelah periode waktu tetap sampai dengan seterusnya. penerapan metode diskonto arus kas sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat menggunakan model ekuitas atau model modal yang diinvestasikan. dalam hal penilai bisnis menggunakan model ekuitaspemegang saham biasa (equity), dan tingkat diskonto merupakan tingkat imbal balik atau biaya atas ekuitas (cost equity). dalam hal penilai bisnis menggunakan model modal yang diinvestasikansemua penyedia modal, tingkat diskonto mencerminkan biaya modal rata rata tertimbang (weighted average cost capital) yang digunakan untuk menghasilkan arus kas, dan cc. nilai ekuitas diestimasikan dengan mengurangi nilai perusahaan atau nilai modal yang diinvestasikan dengan nilai pasar dari modal senior (saham preferen dalam hal perusahaan mengeluarkan saham preferen dan interest bearing debt). dalam hal menggunakan laporan keuangan tengah tahunan sebagai dasar penilaian maka penilai bisnis wajib mengungkapkan dalam laporan penilaian bisnis alasan atau dasar digunakannya proyeksi tengah tahunan yang telah disesuaikanpendapatanbab xviii tingkat diskonto penilai bisnis dalam menetapkan tingkat diskonto wajib: menghitung biaya ekuitas dengan memperhatikan: tingkat imbal hasil atas penempatan dana pada suatu investasi yang berisiko, biaya ekuitas saham preferen yang merupakan dividen saham preferen yang dibayarkan, dan perkiraan inflasi, mempertimbangkan imbal hasil dari investasi yang sebanding (comparable investments): cc. mempertimbangkan biaya utang yang digolongkan sebagai struktur modal, mempertimbangkan risiko industri dan kondisi perusahaan, melakukan prosedur paling sedikit sebagai berikut: mengidentifikasi sumber pembiayaan yang digunakan, dan menetapkan utang yang digolongkan sebagai struktur modal yang memenuhi ketentuan paling sedikit meliputi: utang tidak berbunga dari pemegang saham, dan utang jangka pendek berbunga yang masuk dalam golongan modal kerja permanen, menghitung persentase struktur modal atau tingkat leverage perusahaan, dengan ketentuan, dalam hal penilaian dilakukan atas objek penilaian yang merupakan kepemilikan minoritas dan mayoritas maka penilai bisnis wajib menggunakan struktur modal berdasarkan nilai pasar perusahaan yang sebanding dalam industri yang sama, menggunakan data tingkat bunga pasar dari rata rata bank yang melaksanakan fungsi pembiayaan dalam menentukan biaya utang, baik utang jangka pendek (utang modal kerja) maupun utang jangka panjang (utang investasi), melakukan penyesuaian dalam hal terdapat pembiayaan utang dengan tingkat bunga yang berbeda dengan tingkat bunga pasar untuk mencerminkan risiko yang sebanding pada objek penilaian, dan menghitung biaya modal rata rata tertimbang (weighted average cost capital) secara proporsional berdasarkan bobot setiap jenis struktur modal dan biaya dari setiap jenis struktur modal. penilai bisnis wajib mengungkapkan dalam laporan penilaian bisnis mengenai alasan, asumsi, dan proses perhitungan tingkat diskonto. bab xix proyeksi pendapatan ekonomis penilai bisnis wajib menggunakan proyeksi pendapatan ekonomis dalam pendekatan pendapatan. proyeksi pendapatan ekonomis digunakan untuk mengestimasi aliran pendapatan ekonomis objek penilaian dengan menggunakan tingkat diskonto yang wajib disesuaikan dengan tingkat pendapatan ekonomis objek penilaian. tingkat diskonto dan tingkat kapitalisasi yang ditetapkan oleh penilai bisnis wajib diuraikan dan digunakan dalam analisis proyeksi pendapatan ekonomis serta mengungkapkannya dalam laporan penilaian bisnis. dalam membuat proyeksi pendapatan ekonomis, penilai bisnis wajib: menganalisis laporan keuangan objek penilaian dan perusahaan pembanding pada industri yang sama dalam jangka waktu paling singkat (tiga) tahun terakhir, melakukan penyesuaian atas laporan keuangan objek penilaian,cc. memperhatikan kondisi yang terjadi setelah tanggal penilaian yang dapat mempengaruhi proyeksi pendapatan ekonomis, mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan usaha objek penilaian sesuai dengan tingkat pendapatan ekonomis yang dihasilkan oleh objek penilaian dan kepentingan usaha objek penilaian, melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuanganmempertimbangkan masa manfaat atau siklus usaha objek penilaian, dan dalam hal pendapatan ekonomis objek penilaian atau operasional objek penilaian tergantung pada faktor produksi utama yang memiliki masa manfaat terbatas atau memiliki siklus tertentu maka proyeksi keuangan wajib disusun selama masa manfaat atau mencerminkan sifat siklik dari bisnis tersebut. penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai kertas kerja penilai bisnis. dalam melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka penilai bisnis wajib melakukan hal sebagai berikut: menganalisis dan menyajikan kembali data keuangan objek penilaian secara konsisten dan menggunakan mata uang yang sama dengan mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan, menyesuaikan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi nilai yang wajar, cc. menyesuaikan pendapatan dan beban tingkat yang wajar dan menggambarkan hasil yang berkelanjutan, dan melakukan pengelompokan serta penyesuaian terhadap seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban non operasi. setelah dilakukan penyesuaian laporan keuangan maka penilai bisnis wajib menyajikan proyeksi pendapatan ekonomis dalam laporan penilaian bisnis, yang mencakup dividen berdasarkan perkiraan & dalam konstruksi, atau suatu premis dalam penilaian, dimana penilai bisnis menganggap suatu perusahaan akan terus melanjutkan operasinya secara berkelanjutan. kapitalisasi adalah: mengkonversikan arus kas bersih atau penghasilan bersih lain, baik yang bersifat aktual maupun perkiraan, selama periode tertentu yang ekuivalen dengan nilai aset pada suatu tanggal tertentu, atau pengakuan atas suatu pengeluaran modal. premi pengendalian premium for control) adalah suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan penambah dari nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari tingkat pengendalian atas objek penilaian. modal investasi adalah jumlah utang jangka panjang dan ekuitas pada suatu perusahaan. tingkat kapitalisasi adalah jumlah pembagi yang digunakan untuk mengkonversi pendapatan menjadi nilai. tingkat imbal balik adalah jumlah laba atau rugi dan atau perubahan nilai yang direalisasikan atau diharapkan dari suatu investasi yang dinyatakan dalam persentase. tingkat diskonto adalah suatu tingkat imbal balik untuk mengkonversikan nilai masa depan nilai sekarang yang mencerminkan nilai waktu dari uang dan ketidakpastian atas realisasinya pendapatan ekonomi. arus kas bersih adalah jumlah kas yang: tersedia setelah terpenuhinya kebutuhan kas untuk kegiatan operasional, merupakan arus kas yang tersedia bagi penyedia modal yang terdiri dari utang dan ekuitas, dan telah bebas dari kewajiban untuk mempertahankan operasi saat ini dan untuk mengantisipasi pertumbuhan perusahaan. dividend pay out ratio, arus kas, dan earning before interest, tax, appreciation, and amortization. periode proyeksi pendapatan ekonomis wajib dilakukpenilai bisnis dilarang mendasarkan proyeksi pendapatan ekonomis hanya dengan menggunakan tren data historis. bab nilai terminal (terminal value) untuk melakukan penilaian suatu bisnis dengan premis kelangsungan usaha dimana terdapat proyeksi untuk periode waktu tetap dan periode waktu kekal, penilai bisnis perlu menghitung nilai terminal terminal value). dalam hal penilai bisnis menghitung nilai terminal terminal value) maka penilai wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: estimasi nilai terminal terminal value) dilakukan dalam mengaplikasikan metode diskonto arus kas dengan (dua) periode proyeksi laporan keuangan, yaitu periode waktu tetap dan periode waktu kekal, dan metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai terminal terminal value) yaitu: nilai sisa (residual value): dan kapitalisasi pendapatan. nilai sisa (residual value) sebagaimana dimaksud dalam huruf angka digunakan dalam hal objek penilaian memiliki jangka waktu yang tertentu. metode kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka digunakan dalam hal entitas yang menjadi objek penilaian memiliki jangka waktu yang kekal atau tidak dapat ditentukan. ketentuan lebih lanjut mengenai nilai terminal terminal value) ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. penghitungan nilai terminal terminal value) pendapat kewajaran bagian kesatu pemberian pendapat kewajaran pendapat kewajaran diberikan setelah penilai bisnis melakukan analisis atas: nilai dari objek yang ditransaksikan, dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham, dan pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan rencana transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham. pendapat kewajaran wajib diberikan atas keseluruhan rencana transaksi dan unsur analisis rencana transaksi. dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud dalam penilai bisnis wajib melakukan hal yang paling sedikit meliputi: analisis transaksi: analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana transaksi, cc. analisis atas kewajaran nilai transaksi, dan analisis atas faktor lain yang relevan. bagian kedua pendapat kewajaran atas transaksi pinjam meminjam dan atau penjaminan pendapat kewajaran atas transaksi pinjam meminjam dana dan atau penjaminan wajib didasarkan pada hasil evaluasi atas objek transaksi. pendapat kewajaran atas transaksi pinjam meminjam dana dan atau penjaminan wajib diberikan atas keseluruhan rencana transaksi pinjam meminjam dana dan atau penjaminan serta unsur analisis rencana transaksi. bagian ketiga pelaksanaan analisis dan cakupan informasi ketentuan lebih lanjut mengenai analisis pemberian pendapat kewajarandan studi kelayakan bisnis pendapat yang diberikan oleh penilai bisnis dalam melakukan penugasan penilaian profesional berupa studi kelayakan bisnis adalah untuk menyatakan kelayakan suatu bisnis atau proyek. dalam hal penilai bisnis tidak memiliki keahlian dalam bidang properti maka studi kelayakan bisnis yang memerlukan penilaian properti wajib mengacu pada hasil opini penilai properti. pendapat sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah penilai bisnis melakukan analisis atas: kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen, dan kelayakan keuangan. ketentuan lebih lanjut mengenai analisis pemberian pendapat kelayakan suatu bisnis atau proyeki laporan penilaian bisnis penilai bisnis yang melakukan penugasan penilaian profesional wajib membuat laporan penilaian bisnis. laporan penilaian bisnis sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: laporan yang menyajikan kesimpulan nilai terhadap objek penilaian, laporan pendapat kewajaran yang menyajikan kesimpulan atas kewajaran suatu transaksi, laporan pendapat kewajaran yang menyajikan kesimpulan atas kewajaran transaksi pinjam meminjam dana dan atau penjaminan, laporan studi kelayakan bisnis yang menyajikan kesimpulan kelayakan suatu usaha atau proyek, atau laporan penilaian bisnis lainnya. laporan penilaian bisnis sebagaimana dimaksud pada wajib berbentuk laporan lengkap (narrative report atau long form report) dan laporan ringkas (short form report). penilai bisnis wajib menggunakan definisi dan istilah sebagaimana dimaksud dalamlaporan ringkas (short form report) dapat disajikan secara terpisah namun merupakan satu kesatuan dari laporan penilaian bisnis. laporan penilaian bisnis sebagaimana dimaksud dalam wajib disusun sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan penilaian bisnis. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi laporan penilaian bisnis ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bentuk dan isi laporan penilaian bisnv ketentuan lain lain ketentuan mengenai pemberian pendapat kewajaran untuk transaksi tertentudalam pemberian pendapat kewajaran untuk transaksi tertentuvxvi ketentuan peralihan pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, terhadap penugasan penilaian bisnis dan penyajian laporan penilaian bisnis yang telah dimulai dan masih dalam proses penyelesaian, tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan ketua badan pengawas pasar modal nomor kep bl tanggal apri. bab xxilai terminal terminal value) adalah nilai dari jumlah arus kas untuk periode setelah periode waktu tetap, dimana arus kas yang diterapkan dapat menggunakan model ekuitas atau modal investasi. pendapat kewajaran adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh penilai bisnis untuk menyatakan bahwa suatu transaksi yang akan dilakukan adalah wajar atau tidak wajar. pendapat kewajaran atas transaksi pinjam meminjam dana dan atau penjaminan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh penilai bisnis untuk menyatakan bahwa transaksi pinjam meminjam dana dan atau penjaminan adalah wajar atau tidak wajar. studi kelayakan bisnis adalah suatu penugasan penilaian profesional yang diberikan oleh penilai bisnis berupa pendapat untuk menyatakan kelayakan suatu usaha atau proyek. untuk melakukan kegiatan penilaian bisnis bidang pasar modal, penilai bisnis wajib: menaati kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi penilai, melakukan penilaian sesuai dengan standar penilaian indonesia dan pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, cc. memiliki kualifikasi, kompetensi, dan keahlian sesuai dengan spesialisasi industri yang terkait dengan objek penilaian, dan menggunakan nilai pasar. dalam hal penilaian bisnis tidak dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf penilai bisnis dapat menggunakan standar penilaian lain yang berlaku secara internasional sepanjang tidak dinyatakan lain oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal penilaian yang dilakukan oleh penilai bisnis mengacu pada hasil penilaian properti, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: hasil penilaian properti yang digunakan sebagai acuan merupakan hasil penilaian properti yang diterbitkan oleh penilai properti, hasil penilaian propertisama dengan tanggal penilaian pada penilaian properti. dalam hal penilaian yang dilakukan oleh penilai bisnis mengacu pada hasil penilaian bisnis, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: hasil penilaian bisnis yang digunakan sebagai acuan adalah hasil penilaian bisnis yang diterbitkan oleh penilai bisnis: hasil penilaian bisnisyang dijadikan acuan sama dengan tanggal penilaian pada penilaian bisnis. dalam hal penilaian yang dilakukan oleh penilai bisnis mengacu pada laporan keuangan, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar penilaian merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar otoritas jasa keuangan, laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar penilaian atas perusahaan yang berada luar yurisdiksi indonesia merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar negara asal perusahaan yang dinilai, cc., dan tanggal penilaian yang digunakan oleh penilai bisnis sama dengan tanggal laporan keuangan. dalam hal penilai bisnis melakukan penugasan pendapat kewajaran maka dapat menggunakan laporan keuangan yang telah direvisi oleh akuntan publik yang telah terdaftar otoritas jasa keuangan. dalam hal penilai bisnis melakukan revisi atas laporan penilaian bisnis maka penilai bisnis wajib: menerbitkan kembali laporan penilaian bisnis dengan tanggal dan nomor yang berbeda dengan disertai alasan dan penjelasan diterbitkannya revisi atas laporan penilaian bisnis dimaksud, dan menyatakan dalam laporan penilaian bisnis hasil revisi bahwa laporan tersebut merupakan laporan revisi dan membatalkan laporan penilaian bisnis sebelumnya. fakta dan perubahan yang material wajib diungkapkan dalam laporan penilaian bisnis yang telah direvisi tersebut. laporan penilaian bisnis berlaku selama (enam) bulan sejak tanggal penilaian. apabila dalam jangka waktu (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada belum berakhir dan terdapat hal yang dapat mempengaruhi kesimpulan nilai lebih dari (lima persen) maka laporan penilaian bisnis menjadi tidak berlaku. bab penggantian penilai bisnis penggantian penilai bisnis hanya dapat dilakukan apabila penilai bisnis: mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh pemberi tugas dengan pemberitahuan bahwa penugasannya telah dihentikan disertai dengan alasan yang objektif. penggantian penilai bisnis sebagaimana dimaksud pada wajib dibuktikan dengan surat tertulis dari pemberi tugas. penggantian penilai bisnis hanya dilakukan terhadap penilaian atas objek penilaian dengan maksud, tujuan, dan tanggal penilaian yang sama. sebelum menerima penugasan penilaian profesional, penilai bisnis pengganti wajib terlebih dahulu: meminta persetujuan tertulis dari calon pemberi tugas untuk meminta keterangan dari penilai bisnis yang digantikan, melakukan komunikasi, baik tertulis maupun lisan, dengan penilai bisnis yang digantikan mengenai masalah yang menurut keyakinan penilai bisnis pengganti akan membantu dalam penerimaan atau penolakan penugasan penilaian profesional, dan melakukan evaluasi atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf untuk memutuskan menerima atau menolak penugasan penilaian profesional. penilai bisnis yang digantikan wajib memberikan jawaban dengan segera dan lengkap atas pertanyaan

pe. tambahan lembaran negara r.i penyajian. laporan penilaianumumruang lingkup kegiatan penilaian yang dilakukan oleh penilai mencakup penilaian properti dan penilaian bisnis. penilai bisnis adalah penilai yang melakukan kegiatan penilaian bisnis. penilai yang telah terdaftar pasar modal wajib mematuhi standar penilaian indonesia spi) yang disusun oleh asosiasi profesi penilai dan standar yang berlaku. selain spi, penilai juga diwajibkan mematuhi peraturan otoritas jasa keuangan sebagai pedoman penilaian pasar modal. untuk pedoman penilaian yang dijadikan acuan oleh penilai bisnis adalah peraturan bapepam nomor viii.c. tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian usaha pasar modal. dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap ketentuan pedoman dan standar yang berlaku pada profesi keuangan termasuk profesi penilai. selain itu, pada praktiknya saat ini, terdapat ketidaksesuaian implementasi atau penggunaan peraturan bapepam nomor viii.c. baik bagi penilai maupun otoritas jasa keuangan sebagai pengawasdoman penilaian dan penyajian laporan penilaian bisnis pasar modal yang diterbitkan sebelumnya terbentuknya otoritas jasa keuangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan, dengan maksud untuk harmonisasi antar peraturan perundang undangan tentang penilai serta kebutuhan pengawasan dan proses penelaahan internal otoritas jasa keuangan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. untuk menyikapi perkembangan saat ini dan masa mendatang, yang tidak menutup kemungkinan munculnya bisnis model yang penilaian nya belum tercakup dalam ruang lingkup yang ada maka penilai bisnis dapat menggunakan standar penilaian lain yang lazim digunakan secara internasional, sehingga dapat mencerminkan nilai sebenarnya dari objek penilaian, sepanjang belum diatur dalam standar penilaian indonesia dan peraturan otoritas jasa keuangan, dan tidak dinyatakan lain oleh otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan tidak menentukan lain terhadap standar yang berlaku secara internasional antara lain karena standar tersebut telah diatur dalam international valuation standardyang tersedia untuk publik adalah laporan keuangan yang telah diumumkan kepada publik melalui situs web bursa efek atau surat kabar yang berperedaran nasional. misalnya, laporan keuangan triwulanan atau laporan keuangan tengahingkas (short form report) merupakan ringkasan seluruh informasi penting dari laporan penilaian bisnis yang berbentuk laporan lengkap (long form report).,cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan transaksi tertentu antara lain transaksi dalam rangka penggabungan usaha atau peleburan usaha. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain memerintahkan untuk memperbaiki prosedur pengendalian mutu dalam proses penilaian. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. laporan penilaian bisnis revisi tersebut didukung oleh kertas kerja revisi. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf alasan penilai bisnis diberhentikan oleh pemberi tugas antara lain karena penilai bisnis meninggal dunia, surat tanda terdaftar penilai bisnis dibekukan oleh otoritas jasa keuangan, sakitlah satu bentuk kegiatan dari inspeksi terhadap objek penilaian adalah melakukan diskusi dengan manajemen dan kunjungrtas kerja penilaian bisnis antara lain berupa program penilaian, analisis, memorandum, surat konfirmasi, surat representasi, ikhtisar dari dokumen pemberi tugas, dokumen data pembanding, hasil inspeksi, dan daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh oleh penilai bisnis dalam rangka penugasan penilaian profesional. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penilaian dengan hanya (satu) pendekatan tidak berlaku untuk penilaian entitas anak dari holding tersebut yang datanya akan digunakan dalam penilaian non operating holding company jika entitas anak tersebut tidak memenuhi kriteria huruf dan huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan nilai uang (money value) yaitu dampak dari: perbedaan kurs, dan atau inflasi huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf transaksi yang bersifat memiliki kepentingan kendali antara lain transaksi dengan pihak berelasi yang memiliki kendali, yang dapat berupa kompensasi manajemen yang berlebihan, struktur permodalan yang tidak normal, biaya dan beban yang berlebihan, dan gaji pengurus yang terlalu tinggi objek penilaian mempunyai sisa masa manfaat ekonomis (enamdalam (enam) tahun. sebagai contoh objek penilaian mempunyai sisa masa manfaat ekonomis (lima belaspaling singkat (sepuluhyang menyebabkan penilai bisnis tidak dapat menggunakan pendekatan pasar antara lain penilaian atas: perusahaan non operating, perusahaan dormant, dan atau perusahaan yang tidak mempunyai aktivitas atau kegiatan operontoh antara lain perusahaan real estat. angka cukup jelas. angka contoh antara lain. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. huruf contoh penyesuaian terhadap aset lancar yang dilakukan sesuai dengan sifat aset lancar tersebut antara lain: piutang dan ekuivalen piutang yang diperhitungkan dalam penilaian adalah piutang dan ekuivalen piutang yang diyakini dapat ditagih, surat berharga yang diperdagangkan atau penyertaan pada perusahaan lain disesuaikan menjadi nilai pasar, dan persediaan dinilai kembali atas dasar nilai pasar setelah dikurangi biaya yang berkaitan dengan persediaan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas.

keuangan ojk. efek bersifat utang. sukukakses pembiayaan emiten atau perusahaan publik pasar modal sehingga membuat pasar modal sebagai pilihan alternatif utama sumber pembiayaan yang lebih kompetitif bagi dunia usaha dan untuk memberikan kepastian mengenai pelaporan emiten atau perusahaan publik yang melakukan penawaran umum berkelanjutan, perlu menyempurnakan peraturan mengenai penawaran umum berkelanjutan denganpub efek bersifat utang dan atau sukuk dapat dilaksanakan dalam periode (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan pub efek bersifat utang dan atau sukuk terakhir disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambatpersyaratan pihak pihak yang dapat melakukan pub efek bersifat utang dan atau sukuk wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: merupakan emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat (dua) tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka pub efek bersifat utang dan atau sukuk, atau tidak lagi merupakan emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud pada huruf namun: pernah melakukan penawaran umum atas efek bersifat utang dan atau sukuk, telah melunasi efek sebagaimana dimaksud pada angka tidak lebih dari (dua) tahun sebelum menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka pub efek bersifat utang dan atau sukuk: dan sejak (dua) tahun terakhir sebelum melunasi efek bersifat utang dan atau sukuk sampai dengan tanggal penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka pub efek bersifat utang dan atau sukuk sebagaimana dimaksud pada angka tidak pernah mengalami gagal bayar. dalam hal emiten mengalami gagal bayar dalam periode pub efek bersifat utang dan atau sukuk, emiten dimaksud dilarang melanjutkan penawaran efek bersifat utang dan atau sukuk sisa waktu dalam periode pub efek bersifat utang dan atau sukuk bersangkutan. bab iii persyaratan efek efek yang dapat diterbitkan melalui pub efek bersifat utang dan atau sukuk merupakan efek bersifat utang dan atau sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam. emiten dilarangidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam emiten yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat: efek bersifat utang dan atau sukuk yang akan ditawarkan dalam tahap berikutnya danelah memenuhi persyaratan peringkat sebagaimana dimaksud dalam dan periode pub efek bersifat utang dan atau sukuk belum berakhir. bab pernyataan pendaftaran pernyataan pendaftaran dalam rangka pub efek bersifat utang dan atau sukuk wajib:dan peraturan terkait lainnya, kecuali diatur lain dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, dan dilengkapi dengan: surat pernyataan daridan surat pernyataan dari akuntan yang melakukan audit atas laporan keuanganemiten atau perusahaan publik yang melakukan pub efek bersifat utang dan atau sukuk wajib mencantumkan dalam prospektus pada: halaman luar kulit muka sebagai berikut: prospektus penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan atau sukuk, yang akan diterbitkan selama periode pub efek bersifat utang dan atau sukuk. bab mengenai penawaran umum mengenai akad akad yang akan digunakan, dalam hal efek yang diterbitkan berupa sukuk. bab pelaporan dan keterbukaan informasi penjamin emisi efek atau emiten, dalam hal tidak menggunakan penjamin emisi efek, wajib menyampaikan laporan hasil pub efek bersifat utang dan atau sukuk kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang undangan sektor pasar modal yang mengatur mengenai tata cara pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum. laporan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan laporan penjatahanpenjatahan. dalam hal dana yang dihimpun selama periode pub efek bersifat utang dan atau sukuk sebagaimana dimaksud dalam kurang dari yang direncanakan, paling lambat (lima) hari kerja setelah periode pub efek bersifat utang dan atau sukukub efek bersifat utang dan atau sukuk sebelum periode (dua) tahun, paling lambat (dua) hari kerja setelah keputusan mengenai penghentian pub efek bersifat utang dan atau sukuk diambil, emiten wajib: menyampaikan informasi mengenai penghentian pub efek bersifat utang dan atau sukukub efek bersifat utang dan atau sukuk disertai dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun dalamsebelum melaksanakan penawaran efek bersifat utang dan atau sukuk tahap kedua dan seterusnya, paling lambat (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan, emiten wajib: menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pub efek bersifat utang dan atau sukuk dimaksudub efek bersifat utang dan atau sukuk beserta informasi tambahan dimaksudpaling kurang memuat: jumlah dana yang telah dihimpun dalam pub efek bersifat utang dan atau sukuk, jumlah efek yang ditawarkan, tingkat bunga efek bersifat utang imbal hasil sukuk, hasil pemeringkatan atas efek atau perubahan hasil pemeringkatan atas efek (jika terdapat perubahan hasil pemeringkatan atas efek), jadwal pub efek bersifat utang dan atau sukuk, rencana penggunaan dana atau perubahannjamin emisi efek (jika ada)efek bersifat utang dan sukuk tahap ke . dari penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan sukuk yang telah menjadi efektif , penawaran umum ini merupakan penawaran efek bersifat utang tahap ke . dari penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang yang telah menjadi efektif , atau penawaran umum ini merupakan penawaran sukuk tahap ke . dari penawaran umum berkelanjutan efek bersifat sukuk yang telah menjadi efektif , pernyataan dari emiten yang menyatakan bahwa emiten tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam il. informasi mengenai kewajiban kewajiban keuangan emiten yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu (tiga) bulan kedepan disertai dengan keterangan mengenai cara pemenuhan kewajiban kewajiban keuangan dimaksud, dan perubahan dan atau tambahan informasi atas prospektus dalam rangka pub efek bersifat utang dan atau sukuk (jika ada). penyampaian pemberitahuan pelaksanaan pub efek bersifat utang dan atau sukuk terakhir beserta informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam paling lambat disampaikan kepada otoritas jasa keuangan ojk. efek bersifat utang. sukukumum setiap penawaran umum wajib mengikuti ketentuan penawaran umum yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pasar modal dan peraturan pelaksananya, antara lain peraturan perundang undangan sektor pasar modal yang mengatur mengenai penawaran umum. emiten dapat melakukan penawaran umum setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. seiring dengan semakin berkembangnya pasar modal, jumlah emiten maupun nilai efek yang ditawarkan meningkat dengan pesat khususnya penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk. untuk memfasilitasi meningkatnya penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk tersebut, badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan selaku regulator pasar modal telah menerbitketentuan ini memberikan kemudahan kepada emiten atau perusahaan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penawaran umum secara berkelanjutan atas efek bersifat utang dan atau sukuk dalam periode (dua) tahun dengan melakukan pernyataan pendaftaran hanya sekali, sehingga emiten atau perusahaan publik tidak harus menyampaikan pernyataan pendaftaran setiap kali akan menerbitkan efek bersifat utang dan atau sukuk. dalam perkembangannya, terdapat beberapa hal dalam peraturan tersebut yang masih perlu disempurnakan agar harmonis dengan regulasi lainnya yang terkait dengan penawaran umum dan tidak menimbulkan multi interpretasi dalam penerapannya, khususnya terkait pengaturan kewajiban emiten atau perusahaan publik dalam memenuhi ketentuan waktu pelaporan kepada otoritas jasa keuangan dalam hal jumlah dana yang direncanakan dalam masa penawaran umum berkelanjutan tidak tercapai dan kewajiban emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan pernyataan tidak sedang mengalami kondisi gagal bayar pada tahap kedua dan seterusnya pada saat menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukung kepada otoritas jasa keuangan dalam rangka penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan atau sukuk berikutnya. oleh karena itu,dengan penyempurnaan ketentuan mengenai penawaran umum berkelanjutan melalui peraturan otoritas jasa keuangan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan penegasan hukum bagi emiten atau perusahaan publik dalam melakukan penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan atau sukuk. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. efek bersifat utang tidak mencakup obligasi konversi mengingat obligasi konversi termasuk dalam golongan efek bersifat ekuitas. yang dimaksud dengan, adalah peringkat yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek tanpa memperhitungkan simbol (plus) dan (minus). dalam praktiknya peringkat layak investasi dimaksud dikenal juga dengan sebutan investment grade. cukup jelas. cukup jelas. huruf peraturan mengenai pernyataan pendaftaran dan penawaran umum yang ada pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku antara lain adalahperaturan terkait lainnya yang berlaku pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku antara lain peraturan nomor ix.ahuruf angka cukup jelas. angka pernyataan akuntan dapat dinyatakan dalam comfort letter atau bentuk lainnya. contoh pencantuman dalam prospektus dan total jumlah dana yang akan dihimpun serta jenis efek pada halaman luar kulit mukpertama diterbitkan obligasi pt. xyz sebesar rp300. dan sukuk arah sebesar rp5dua diterbitkan obligasi pt. xyz sebesar rp300. dan sukuk ijazah pt. xyz sebesar rp100.tiga diterbitkan obligasi pt. xyz sebesar rp100. dan sukuk mudharabah pt. xyz sebesar rp150. prospektus penawaran umum berkelanjutan sukuk sebesar rp1. untuk tahap pertama diterbitkan sukuk ijazah sebesar rp30sukuk sebesar rp1. untuk tahap kedua diterbitkan sukuk ijazah pt. por sebesar rp200. prospektus penawaran umum berkelanjutan sukuk sebesar rp1. untuk tahap ketiga diterbitkan sukuk mudharabah pt. por sebesar rp300. prospektus penawaran umum berkelanjutan sukuk sebesar rp1. untuk tahap keempat diterbitkan sukuk murabahah pt. por sebesar rp200hasil pub efek bersifat utang dan atau sukuk. pada saat diundangkanpenjatahcukup jelas. yang dimaksud dengan penghentian pub efek bersifat utang dan atau sukuk adalah emiten tidak akan melakukan pub efek bersifat utang dan atau sukuk tahap seterusnya dan periode pub efek bersifat utang dan atau sukuk dianggap berakhir cukup jelas. cukup jelas.

mid lembaran negara republik indonesia keuangan. ojk. modal venturamodal ventura adalah dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik bagiuntuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembanggota direksi pmv atau pvsanggota direksi pmv atau pvs wajib:mv atau pvs dalam melaksanakan tugasnya, mengelola pmv atau pvsrups, memastikan agar pmv atau pvs memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pasangan usaha, debitur, kreditur, pemberi dana, dan atau investor dana ventura, memastikan agar informasi mengenai pmv atau pvs diberikan kepada dewan komisaris dan anggota dps secara tepat waktu dan lengkap,mv atau pvs. anggota direksiireksi dimaksud menjabat: memanfaatkan jabatannya pada pmv atau pvsmv atau pvs tempat anggota direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam rups. anggota direksi pmvanggota direksi pmvdireksi pmv atau pvsdireksi pmv atau pvs harus dimuat dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. direksi pmv atau pvsdua) orang anggota dewan komisaris. pmv atau pvsdewan komisaris pmv atau pvs yang berkewarganegaraan asing wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan. anggota dewan komisarisewan komisaris pmv atau pvs::mv atau pvs, auditor eksternal, hasil pengawasan ojk, dan atau hasil pengawasan otoritas lain: dan melaporkan kepada pmv atau pvs mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada pmv atau pvs tersebut dan atau perusahaan lain. anggota dewan komisarisewan komisaris dimaksud menjabat, memanfaatkan jabatannya pada pmv atau pvsmv atau pvs yang menjadi tanggung jawab direksi. anggota dewan komisaris pmv atau pvs berhak memperoleh informasi dari direksi mengenai pmv secara lengkap dan tepat waktu. pmv atau pvs wajib memiliki fungsi yang membantu anggotaanggota dewan komisaris pmv atau pvsmvmv atau pvmv atau pvsmv atau pvs, dalam pmv atau pvsmv atau pvs yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan pmv atau pvs tersebut dalam jangka waktu (dua) tahun terakhir: cc. memahami ketentuan peraturan ketentuan perundang undangan bidang modal ventura dan ketentumv atau pvsasangan usaha, debitur, kreditur, pemberi dana, investor dana venturamodal ventura, dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha pmv atau pvsmv atau pvsbab vii dewan pengawas syariah pmv yang mempunyai uus atau pvserta mengawasi aspek syariah dari kegiatan operasional pmv atau pvs yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada harus dimuat dalam anggaran dasar pmv atau pvs yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. anggota dps dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada pmv atau pvs yang sama. anggota dps harus memenuhi persyaratpsanggota dps berhak memperoleh informasi dari direksi mengenai pmv secara lengkap dan tepat waktu. anggotaps dimaksud menjabat, melakukan suatu investasi dalam dana venturtata kelola perusahaan yang baik bagi pmv atau pvsmv atau pvs untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai pmv atau pvs bagi seluruh pemangku kepentinganmv atau pvs adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan atau dewan pengawas syariahangku kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap pmv atau pvs, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pasangan usaha, debitur, anggota pemegang saham, karyawan, investor dana ventura, kreditur, pemberi dana, penyedia barang dan jasa, dan atau pemerintah. memanfaatkan jabatannya pada pmv atau pvmv atau pvanggota dpsanggotaauditor eksternal auditor eksternal pmv atau pvsan pihak yang berkepentingan pmv atau pvs dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil audionya kepada ojk. pmv atau pvsmv atau pvs dengan standar audit yang berlaku. bab rencana bisnis tahunan pmv atau pvs wajib menyusun rencana bisnis tahunan. rencana bisnis tahunan sebagaimana dimaksud pada wajib: ditetapkan oleh direksi, mendapatkan persetujuan dewan komisaris dan atau dps, dan disosialisasikan kepada manajemen dan pegawai unit kerja terkait. rencana bisnis tahunanmv atau pvs,mv atau pvspmv atau pvsapabila tanggal januari sebagaimana dimaksud pada dan jatuh pada hari libur, maka pmv atau pvs wajib menyampaikan rencana bisnis tahunan pada hari kerja pertama berikutnya. bab manajemen risiko dan pengendalian internal pmv atau pvspmv atau pvs. direksi pmv atau pvsmv atau pvssebagai berikut: lingkungan pengendalian internal dalam pmv atau pvs yang disiplin dan terstruktur:mv atau pvs pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi pmv atau pvsmv atau pvsmodal ventura, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal: dan mekanisme pelaporan kepada direksi. bab keterbukaan informasi kebijakan dan strategi komunikasi pmv atau pvsmv atau pvsmv atau pvsmv atau pvsxii pelaporan pmv atau pvsmenfjpenerapan tata kelola perusahaan yang baik. pmv atau pvspmv atau pvsaprildan jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.danewan pengawas syariah atau hubungan laindalam peraturan ojk dinyatakan berlaku (satu) tahun setelah peraturan ojk ini diundangkan, kecuali terhadap ketentuan dan dinyatakan berlaku (dua) tahun. babbenturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis pmv atau pvs dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau dps serta pegawaierapan tata kelola perusahaan yang baik pmv atau pvs wajib melaksanaetika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usahpmv atau pvs bagi pemangku kepentingan, khususnya pasangan usaha, debitur, kreditur, pemberi dana, dan atau investor dana ventura, meningkatkan pengelolaan pmv atau pvs secara profesional, efektif, dan efisien, cc. meningkatkan kepatuhan organ pmv atau pvs danmv atau pvs terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan, mewujudkan pmv atau pvs yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif, dan meningkatkan kontribusi pmv atau pvsewan komisaris dan direksi,bab iii rapat umum pemegang saham rups pmv atau pvs wajib diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar pmv atau pvspasangan usaha, debitur, kreditur, pemberi dana, investor dana ventura, dan atau kepentingan pemegang saham minoritas. bab pemegang saham pemegang saham pmv atau pvs harus memenuhi persyaratan: setoran modal pemegang saham pmv atau pvs tidak berasal dari pinjaman, setoran modal pemegang: cc.bagi pmv atau pvs yang telah memperdagangkan sahamnya bursa efek, ketentuan sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku bagi pemegang saham pengendali pmv atau pvs yang bersangkutan. pemegang saham pmv atau pvs melalui rups memastikan pmv atau pvs dijalankan berdasarkan praktik usaha yang sehat. pemegang saham harus memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional pmv atau pvs. pemegang saham pmv atau pvs dilarang mencampuri kegiatan operasional pmv atau pvs yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar pmv atau pvsmv atau pvs yang menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dps pada pmv atau pvs yang sama harus mendahulukan kepentingan pmv atau pvs. bab direksi pmv atau pvs wajib memiliki paling sedikit (dua) orang anggota direksi. seluruh anggota direksi dari pmv atau pvs yang seluruh pemegang sahamnya: warga negara indonesia: dan atau badan hukum indonesia, wajib berkewarganegaraan indonesia. pmv atau pvssatu) orang anggota direksi yang berkewarganegaraan indonesia. anggota direksi pmv atau pvs sebagaimana dimaksud pada wajib berdomisili wilayah negara republik indonesia. anggota direksi pmv atau pvs yang berkewarganegaraan asing wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan dibidang ketenagakerjaan. anggota direksisalah satu anggota direksi pmv atau pvs harus memiliki pengalaman operasional bidang modal ventura, perbankan, atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat (dua) tahun.

mid tambahan lembaran negara r.i keuangan. ojk. modal ventura. perusahaanumum perkembangan industri modal venturamv atau pvs. dalam rangka meningkatkan kinerja pmv atau pvs, melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, pmv atau pvs wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik. pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada industri modal venturamodal venturpmv atau pvsyang sehat. dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut atas, pmv atau pvsperusahaan yang baik, pmv atau pvsjk terhadap pmv atau pvs. dalam hubungan dengan hal hal tersebut atas, perlu diperhatikan pula ketentuanmengenai perseroan terbatas, pengoperasian, pasar modal, dan ketentuan lainnya. ii. demikeuangan pmv atau pvs, pemegang saham bersedia meningkatkan dana operasional pmv atau pvsewan komisarisimbal hasil yang diperoleh, danbeberapa ketentuan dala.sebagai berikut: paling tinggi (empat puluh persen) sampai dengan desember dan paling tinggi (lima puluh persen) setelah desemberdanmenjadi bagian dari pemenuhan batas minimum yang dipersyaratkan. sehubungan dengan hal tersebut maka ojk menetapkan peraturan ojk tentang perubahan ataspenggunaan untuk pembiayaan infrastruktur adalah sebagian atau seluruh penggunaannya untuk bidang infrastruktur yang antara lain adalahdua puluh persen) dari seluruh jumlah investasi atau (delapan persen) dari seluruh jumlah investasi, paling rendah (tigtiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi atau (dua belas persen) dari seluruh jumlah investasi. cukup jelas. cukup jelas.

sma lembaran negara republik indonesia hatpeningkatan ketahanan, daya saing, dan efisiensi perbankan nasional, perlu dilakukan penataan terhadap pengaturan penyediaan dana dalam bentuk penyertaan modal sebagai salah satu kegiatan usaha bank, bahwa seiring dengan perkembangan kegiatan usaha bank dan dinamika global, dibutuhkan keleluasaan pada beberapa aspek dalam kegiatan penyertaan modal, bahwa sejalan dengan beberapa ketentuan otoritas jasa keuangan yang terkait dengan penyertaan modal dan perkembangan standar internasional, perlu dilakukan harmonisasi ketentuan mengenai prinsip kehati hatian dalam kegiatan penyertaan modbab penampakan batasan penyertaan modal sesuai pengelompokan bank umum berdasarkan kegiatan usaha bank wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) dalam halselama (tiga) bulan berturut turut, yang disebabkan oleh: penurunan modal inti, peningkatan penyertaan modal pada invested, dan atau penurunan modal bank. rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada berupa rencana tindak (action plan) dalam rangka: pemenuhan persyaratan modal inti dan atau modal bank, atau penyesuaian jumlah penyertaan modal. penyelesaian rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (satu) tahun sejak persetujuan dari otoritas jasa keuangan. bab divestasi penyertaan modal dan penyertaan modal sementara bank wajib melakukan divestasi penyertaan modal dalam hal:atau terdapat rekomendasi dari otoritas perusahaan anak. bank wajib menyampaikan rencana divestasi sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan paling lama (tujuh) hari kerja sebelum divestasi penyertaan modal dilakukan. bank dapat melakukan divestasi penyertaan modal atas inisiatif sendiri dengandicantumkan dalam rencana bisnis bank untuk tahun yang sama dengan tahun pengajuan permohonan, divestasi dilakukan paling sedikit sebesar (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki, divestasi dilakukan melalui suatu transaksi yang wajar (arm's length transaction), divestasi tidak semata mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan (capital gain): dan telah mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. persyaratan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk divestasi pada invested yang dinyatakan pailit atau dalam proses likuidasi. bank wajib mengajukan permohonan kepada otoritas jasa keuangan untuk memperoleh persetujuan divestasi atas inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga puluh) hari sebelum divestasi dilakukan dengan melampirkan informasi dan dokumen paling sedikit: latar belakang dan tujuan divestasi, analisis dampak divestasi terhadap kinerja bank, dan cc. informasi mengenai calon pemegang saham baru dan analisis dampak divestasi pada invested, dalam hal divestasi dilakukan atas sebagian penyertaan modal pada invested. dalam hal batas waktu pengajuan permohonan persetujuan divestasi atas inisiatif sendiri jatuh pada hari libur, pengajuan permohonan persetujuan divestasi atas inisiatif sendiri disampaikan pada hari kerja berikutnya. dalam hal divestasi atas inisiatif sendiri dilakukan pada perusahaan anak, selain persyaratan informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada bank wajib menyampaikan hasil keputusan rapat umum pemegang saham rups) atau persetujuan dewan komisaris yang memuat rencana divestasi penyertaan modal banketujuan atau penolakan atas permohonan divestasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam diberikan setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen, analisis kewajaran, dan kesesuaian rencana divestasi atas inisiatif sendiri. bank harus merealisasikan rencana divestasi penyertaan modal atas inisiatif sendiri paling lama (enam) bulan sejak persetujuan bank tidak merealisasikan divestasi penyertaan modal atas inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud pada persetujuan otoritas jasa keuangan menjadi tidak berlaku. bank wajib melakukan divestasi penyertaan modal sementara apabila penyertaan modal sementara telah melebihi jangka waktu paling lama (lima) tahun atau perusahaan debiturakan berakhir dan perusahaan debitur tempat penyertaan modal sementara belum memperoleh laba, untuk persiapan divestasi, bank wajib menyampaikan rencana pelaksanaan divestasi kepada otoritas jasa keuangan paling lama (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir. dalam hal batas waktu penyampaian rencana pelaksanaan divestasi penyertaan modal sementara jatuh pada hari libur, rencana pelaksanaan divestasi penyertaan modal sementara disampaikan pada hari kerja berikutnya. bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan divestasi penyertaan modal dan penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud dalam dan paling lama (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan divestasi. bab penyertaan modal oleh perusahaan anak dalam hal perusahaan anak melakukan penyertaan modal, bank wajib memastikan hal hal sebagai berikut: penyertaan modal hanya dapat dilakukan pada perusahaan yang bergerak bidang keuangan dan atau perusahaan penunjang jasa keuangan dan dalam bentuk saham: perusahaan anak menerapkan prinsip kehati hatian dan manajemen risiko yang memadai atas penyertaan modal yang akan dilakukan, dan penyertaan modal dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang yang mengatur perusahaan anakperusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. bank wajib memastikan bahwa perusahaan penunjang jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakanmelalui sistem pembayaran, meliputi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: prinsipal alat pembayaran menggunakan kartu apik) atau uang elektronik, penerbit apik atau uang elektronik, cc. acquires apik atau uang elektronik, penyelenggara kliring apik atau uang elektronik, penyelenggara penyelesaian akhir apik atau uang elektronik, penyelenggara transfer dana, penyelenggara switching, pelaksanaan sertifikasi sistem pembayaran, penyedia jaringan sistem pembayaran, j . pengelola standar apik atau uang elektronik, penyedia perangkat pembayaran, dan atau pelaksana personalisasi. pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan penunjang jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada harus mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. bab vii alamat pelaporan permohonan persetujuan penyertaan modal dan pelaporan terkait dengan pelaksanaan penyertaan modal dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini disampaikanviii perlakuan akuntansi dan kualitas penyertaan modal dan penyertaan modal sementara perlakuan akuntansi atas penyertaan modal dan penyertaan modal sementara mengacu pada standar akuntansi keuangan indonesia. kualitas dan penyisihan penghapusan aset atas penyertaan modal dan penyertaan modal sementara mengacu padatransparansi dan pengelolaan penyertaan modal dan penyertaan modal sementaranerapkan manajemen risiko dalam mengelola kegiatan penyertaan modal dan penyertaan modal sementarabank wajib memantau jumlah seluruh portofolio penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam termasukudah dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf otoritas jasa keuangan dapat memerintahkan bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam mengendalikan risiko penyertaan modal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada bab ketentuan lain lain(open ended liability) pada invested. penyertaan modal pada invested berupa bank, selain tunduk pada ketentuan ini juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan terkait. otoritas jasa keuanganperintah dan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dilakuktau divestasi atas inisiatif sendiri. pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: penyertaan modal atau divestasi atas inisiatif sendiri dapatatau divestasi atas inisiatif sendiri tidak sejalan dengan arah kebijakan pengembangan perbankan indonesia, dan atauyang menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pengawasan yang dilakukan otoritas jasa keuangan. bab sanksi banurat edaran bank indonesia nomor ppp perihal penyertaan pada bank dan lembaga keuangan lain luar negeri, dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah. modal bank adalah, unit usaha syariah atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri, dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan. perusahaan yang bergerak bidang keuangandan perusahaan bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang und. invested adalah perusahaan yang bergerak bidang keuangan tempat bank melakukan penyertaan modal.rusahaan anak adalah entitas anakbank umum dilarang melakukan penyertaan modal selain pada perusahaan yang bergerak bidang keuangan. bank umum syariah dilarang melakukan penyertaan modal selain selain penyertaan modal sementara. bank wajib memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan untuk setiap kali melakukan penyertaan modal. persetujuan sebagaimana dimaksud pada wajib pula diperoleh untuk setiap penyertaan modal lanjutan pada invested yang sama (subsequent investment). penyertaan modal yang berasal dari dividen saham tidak memerlukan persetujuan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud padadilarang dilakukan selain untuk investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham. bank wajib menetapkan jumlah seluruh portofolio penyertaan modal paling tinggi sebesar penyertaan modal sesuai pengelompokan bank berdasarkan buku. jumlah seluruh portofolio penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada termasuk peningkatan penyertaan modal dan dividen saham. bank dilarang melakukan penyertaan modal melebihi batas penyediaan danadalam hal bank telah menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan perusahaan anak: penyertaan modal pada perusahaan anak tidak diperhitungkan sebagai penyediaan dana dalam perhitungan bpk, dan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam dan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam dan sepanjang tidak melebihi jangka waktu (satu) tahun sejak akhir tahun buku invested. kegiatan penyertaan modal pada invested luar negeri hanya dapat dilakukan oleh bank sesuai pengelompokan bank berdasarkan buku. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan dalam valuta asing. bank yang akan melakukan penyertaan modal paling sedikit wajib: mencantumkan rencana penyertaan modal dalam rencana bisnis bank, memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum komm), cc. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit (satu) atau (dua) sebagaimana dimaksud, selama: (tiga) periode penilaian berturut turut, atau (empat) periode penilaian berturut turut dalam hal calon invested merupakan perusahaan baru dan atau perusahaan luar negeri, memastikan penyertaan modal tidak mengganggu kelangsungan usaha bank dan tidak meningkatkan profil risiko bank secara signifikan, memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang dibuat oleh direksi bank dan disetujui oleh dewan komisaris bank, dan memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan penyertaan modal, paling sedikit untuk memastikan bahwa terdapat: analisis yang dilakukan secara komprehensif, prosedur pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip manajemen risiko, dokumentasi dan pemantauan secara periodik, dan prosedur akuntansi dan valuasi yang tepat. bab iii tata cara pengajuan dan persetujuan penyertaan modal bank wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan penyertaan modal kepada otoritas jasa keuangan paling lama (tiga puluh) hari sebelum penyertaan modal dilakukan, dengan melampirkan paling sedikitdalam rangka investasi jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk jual beli saham, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi struktur kepemilikan dan kepengurusan terakhir invested,konsep perjanjian yang ada: antardan fotokopi akta pendirian badan hukum dan anggaran dasar invested. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi invested berupa perusahaan baru. ken dalam hal invested merupakan perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada bank wajib menyampaikan dokumen mengenai: tujuan pendirian perusahaan, studi kelayakan mengenai perkiraan usaha (business forecasting) dan peluang pasar invested, dan dokumentasi pengajuan pendirian kepada atau persetujuan pendirian perusahaan baru dari otoritas yang berwenang. bagi bank yangpad serta integritas pemegang saham pengendali dari invested, cc. rencana penerapan manajemen risiko secara konsolidasi:selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan atau bank menyampaikan hasil uji tuntas (due diligence) terhadap invested dan atau dokumen pendukung lainnya, dalam hal diminta oleh otoritas jasa keuangan. bank wajib menyampaikan surat pernyataan yang menjamin kebenaran dokumen dan data sebagaimana dimaksud dalam dan atau yang disampaikan dalam permohonan persetujuan penyertaan modal kepada otoritas jasa keuangan.telah mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan analisis kemampuan bank serta kelayakan dan kesesuaian kegiatan penyertaan modal yang akan dilakukan oleh bank. dalam memberikan persetujuan, otoritas jasa keuanganotoritas jasa keuangan memerintahkan bank untuk melakukan tindakan tertentu. bank harus merealisasikan rencana penyertaan modal paling lama (enam) bulan sejak persetujuan penyertaan modal, bank tidak merealisasikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada persetujuan otoritas jasa keuangan menjadi tidak berlakuan dengan mempertimbangkan faktor tertentu. bank wajib menyampaikan laporan realisasi penyertaan modal paling lama (tujuh) hari kerja setelah penyertaan modal efektif dilakukan.

sma tambahan lembaran negara r.i hatdibagai kegiatan penanaman dana, bank disamping menerima manfaat berupa pendapatan hasil penyertaan modal, juga berpotensi terpapar risiko dari kegiatan tersebut. untuk meningkatkan daya tahan bank, dilakukan penataan ulang terhadap persyaratan penyertaan modal, penerapan manajemen risiko, dan jumlah maksimum penyertaan modal yang dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas permodalan yang dimiliki. selain itu, untuk menerapkdengan adanya dinamika industri perbankan, bank perlu menyesuaikan kegiatan penyertaan modal sesuai dengan rencana strategis depan. dengan demikian, perlu dibuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan divestasi atas penyertaan modal dengan inisiatif sendiri, disamping divestasi yang memang wajib dilakukan karena ketentuan peraturan perundang undangan. selanjutnya, perlu ditetapkan persyaratan agar divestasi yang dilakukan atas inisiatif sendiri tidak dimanfaatkan bank untuk melakukan kegiatan investment banking. dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang wajar, kegiatan penyertaan modal dan atau penyertaan modal sementara bank harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi indonesia. standar akuntansi tersebut telah mempertimbangkan dinamika standar akuntansi keuangan yang berlaku secara internasional. selain itu, seiring dengan dinamika pengaturan perbankan yang berdampak pada pengaturan penyertaan modal dan atau penyertaan modal sementara diperlukan harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai kualitas asetserta kegiatan usaha dan jaringan kantor bank berdasarkan modal inti atau restrukturisasi pembiayaan. namun demikian, seiring dengan semakin berkembangnya peran pihak lain dalam mendukung pelaksanaan transaksi perbankan, diperlukan upaya tertentu agar pengendalian pelaksanaan transaksi perbankan lebih terintegrasi. salah satu upaya adalah dengan membuka peluang bagi bank melalui penyertaan modal kepada perusahaan penunjang jasa keuangan melalui perusahaan anak. peluang ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh bank dalam memperluas kegiatan penyertaan modal sehingga memberikan keuntungan bagi bank dalam rangka meningkatkan daya saing. namun demikian, perlu disadari bahwa peluang perluasan kegiatan penyertaan modal harus diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen risiko untuk mengantisipasi risiko eksternal yang dapat timbul dari perusahaan anak dan perusahaan penunjang jasa keuangan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi profil risiko bank. yang dimaksud dengan divestasi adalah pelepasan atau pengurangan penyertaan modal pada invested, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui pasar modal.mengakibatkan jumlah modal bank lebih rendah dari kewajiban penyediaan modal minimumprofil risiko bank meningkat secara signifikan dalam hal peningkatannya menyebabkan perubahan peringkat profil risiko. peningkatan iniivestasi penyertaan modal mencakup divestasi wajib atau divestasi atas inisiatif sendiri. huruf termasuk dalam bentuk saham adalah. huruf yang dimaksud dengan prinsip kehati hatian dan manajemen risiko adalah penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan bagi perusahaan anak, antara lain: ketentuan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, dalam hal perusahaan anak berupa bank umum, ataudalam hal perusahaan anak berupa bank umum syariah. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai: apik: uang elektronik, cc. transfer dana, dan atau ketentuan peraturan perundang undangan terkait lainnya bidang sistem pembayaran. ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait yang dimaksud dalam ini antara lain ketentuan mengenai perizinan dan kegiatan usaha perusahaan penunjang jasa keuangan. cukup jelas. perlakuan akuntansi mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapanketentuan peraturan perundang undangan terkait antara lain mengenai pembelian saham bank, kepemilikan saham bank, dan kepemilikan tunggal pada perbankan indonesia, serta penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank. termasuk dalam tindakan perbaikan (collective actions) antara lain perbaikan tata kelola (good corporate governance) dan atau manajemen risiko perusahaan anak, dan atau divestasi seluruh atau sebagian penyertaan modal. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penyertaan modal adalah penyertaan modal yang sudah berjalan atau penyertaan modal yang sedang diajukan permohonannya. huruf cukup jelas. hurufdan atau invested digunakan sebagai media untuk melakukan rekayasa keuanganyang dimaksud dengan kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangancukup jelas. contoh penyertaan modal lanjutan: bank memiliki penyertaan modal berupa saham pada xyz sebesar rp1. (satu miliar rupiah). kemudian bank berencana untuk membeli surat utang konversi wajib (mandatory convertible bonds) yang diterbitkan oleh xyz sebesar rp500. (lima ratus juta rupiah). dengan demikian pembelian tersebut merupakan penyertaan modal lanjutan sehingga penyertaan modal bank pada xyz menjadi sebesar rp1. (satu miliar lima ratus juta rupiah).cukup jelas. peningkatan penyertaan modal terjadi karena akumulasi labacukup jelas. cukup jelas. invested dalam ini dapat berupa perusahaan anak yang belum menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan bank atau bukan perusahaan anak. cukup jelas. huruf rencana penyertaan modal dalam rencana bisnis bank paling sedikit memuat mengenai bidang usaha, perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan, dan persentase kepemilikan, termasuk aspek pengendalian. huruf yang dimaksud dengan rasio komm adalah rasio komm periode bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan persetujuan penyertaan modal maupun sebelum realisasi penyertaan modal. hurufangka yang dimaksud dengan periode penilaian adalah penilaian yang dilakukan secara berkala setiap semester sebagaimana diaturangka yang dimaksud perusahaan baru adalah perusahaan yang sedang dalam proses pendirian atau telah berjalan kurang dari (satu) tahun. hurufprofil risiko bank tercermin dari risiko yang melekat (inherent risk) pada seluruh bidangapabila peningkatannya menyebabkan perubahan peringkat profil risiko. huruf. prosedur tertulis memuat antara lain: evaluasi secara berkala(contingent plan). huruf angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka dokumentasi dapat berupa hardcore maupun secara elektronik, dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya jejak audit (audit trail)huruf dalam melakukan analisis, banktau akan dilakukan oleh invested: dan kesesuaian kegiatan usaha invested dengan peraturan intern dan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf cukup jelas. huruf dalam hal invested adalah perusahaan baru, persyaratan dalam huruf ini dapat berupa rancangan struktur kepemilikan dan kepengurusan. huruf dalam hal invested adalah perusahaan baru, persyaratan dalam huruf ini dapat berupa identitas dari calon. huruf termasuk perjanjian atau konsep perjanjian adalah perjanjian jual beli saham atau konsep perjanjian lain yang merujuk pada anggaran dasar invested. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksudyang dimaksud dengan modal invested adalah modal disetor invested. kriteria pengendalian mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank. huruf yang dimaksud denganhuruf manajemen risiko konsolidasi diperlukan dalam hal invested merupakan perusahaan anak. huruf surat keterangan dari otoritas yang berwenang antara lain menjelaskan kinerja dan atau kondisi keuangan dan non keuangan dari invested. surat pernyataan tidak keberatan untuk melakukan pemeriksaan diperlukan dalam hal invested. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. komitmen tertulis antara lain dapat berupa komitmen bank keuangan bank. termasuk dalam tindakan tertentu antara lain berupa perintah divestasi saham. cukup jelas. cukup jelas. faktor tertentu antara lain penyebab melampauinya jangka waktu sepertiyang dimaksud dengan efektif adalah: pada saat memperoleh persetujuan dari otoritas yang terkaitenurunan modal inti yang mengakibatkan perubahan kategori buku menurunkan batasan penyertaan modal yang diperbolehkan. huruf cukup jelas. huruf penyebab penurunan modal bank antara lain karena bank mengalami kerugian. huruf cukup jelas. huruf contoh penyesuaian jumlah penyertaan modal dilakukan melalui divestasi saham pada invested. contoh batas waktu penyampaian rencana tindak (action plan) adalah sebagai berikut: bank dengan modal inti sebesar rp5. (lima triliun lima puluh miliar rupiah) buku dan modal bank rp8. (delapan triliun lima ratus miliar rupiah) pada bulan januari mempunyai total penyertaan modal pada bank dan lembaga keuangan sebesar rp1. (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah) setara dengan (dua puluh persen) dari modal bank. pada posisi bulan februari, bulan maret, dan bulan april modal inti bank mengalami penurunan menjadi: dengan demikian bank berubah menjadi buku dan harus menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada otoritas jasa keuangan paling lambat akhir bulan mei rencana tindak (action plan) tersebut dapat berupa: rencana peningkatan modal inti untuk pemenuhan persyaratan modal inti dari buku menjadi buku atau rencana penurunan penyertaan modal dari (dua puluh persen) dari modal bank menjadi paling tinggi (lima belas persen) dari modal bank. cukup jelas. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesieriksadan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang otoritas jasameriksaan sektortata cara pemeriksameriksa adalah pegawai otoritas jasa keuangan yang diangkat oleh kepala eksekutif pengawas pasar modal otoritas jasa keuangan untuk melakukan pemeriksaan sektorjasa keuanga1. perintah untuk memperbaiki kesalahan, kondisi, dan atau keadaan yang timbul akibat pelanggaran. rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun dengan mempertimbangkan: nilai transaksi dari pelanggaran atau dampak pelanggaran, ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana, akibat tindak pidana terhadap kegiatan penawaran dan atau perdagangan efek secara keseluruhan, dan atau dampak kerugian terhadap sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan atau masyarakat. penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan atau berdasarkan kesepakatan antara pihak yang melakukan pelanggaran dengan pihak yang menderita kerugian. bab ketentuan penutuptata cara pemeriksaan sektor pasar modaltujuan pemeriksaan pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang undangan sektor pasar modal. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam hal: adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal, tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas jasa keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan, dan atau cc. terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal. bab iii tata cara pemeriksaan bagian kesatu umum pemeriksaan terdiri atas: pemeriksa: pelaksanaan pemeriksaan: dan pihak yang diperiksa. bagian kedua pemeriksa pemeriksa dalam rangka melakukan pemeriksaan wajib: memiliki tanda pengenal pemeriksa, memiliki surat perintah pemeriksaan dari otoritas jasa keuangan pada saat melakukan pemeriksaan: cc. memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa,menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pihak yang akan diperiksa, dan membuat laporan hasil pemeriksaan. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak membatasi kewenangan otoritas jasa keuangan untuk mengumumkan hasil pemeriksaan. bagian ketiga pelaksanaan pemeriksaan tata cara pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dengan: pemeriksaan dilakukan oleh lebih dari (satu) orang pemeriksa: pemeriksaan dilaksanakan kantor pemeriksa atau kantor, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal,erlukan, hasil pemeriksaan diwujudkan dalam laporan hasil pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan yang disetujui pihak yang diperiksa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa. pelaksanaan pemeriksaan terhadap pihak yang diperiksahasil pemeriksaan. pedoman umum pemeriksaan mengatur hal: pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa yang memiliki pengetahuwajar, bertanggung jawab, penuh pengabdian,hasilsebagai berikut: pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan dengan persiapan sebaik baiknya danindikasi atausektor pasar modal. pedoman laporan hasil pemeriksaan mengatur hal: dalam menyusun laporan hasilsektor pasar modal yang dilanggar, dan hal lain yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan: laporan hasil, danketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal. pemeriksaan dimulai setelah memperoleh penetapan kepala eksekutif pengawas pasar modal otoritas jasa keuangan. penetapan kepala eksekutif pengawas pasar modal otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan setelah disusun program pemeriksaan yang paling sedikitatau pihak lain terkait untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu, cc.memerintahkan pihak yang diperiksa untuk mengamankan catatan, pembukuan, dan atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk kepentingan pemeriksaan, danundang undang mengenai pasar modalminjaman catatan, pembukuan, dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf diberi tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara jelas dan terinci jenis serta jumlahnya. bagian keempat pihak yang diperiksa pihak yang diperiksa:cc. menandatangani hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara. dalam haldalam upaya pengamanandalam hal pada saat pemeriksaan dilanjutkan kembali setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada pihak yang diperiksa hal pihak yang diperiksa, wakil, atau kuasanya berada tempat, tetapi menolak atau menghambat pelaksanaan pemeriksaan, yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan menolak pemeriksaan. dalam halyang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan menolak membantu pemeriksaan. dalam halpemeriksaan, surat pernyataan menolak membantu pemeriksaan, atau berita acara sebagaimana dimaksud pada dan dapat dijadikan dasar untuk dilakukan penyidikan. pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasarlaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala eksekutif pengawas pasar modal otoritas jasa keuangan. bab penetapan tindakan administratif dalam hal dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana sektor pasar modal, laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam memuat informasi: perbuatan yang diduga melanggar ketentuan tindak pidana, ketentuan pidana yang diduga dilanggar, cc. pihak yang diduga melanggar ketentuan pidana, barang, surat, dan atau dokumen yang mendukung adanya dugaan pelanggaran tindak pidana, dan rekomendasi dari pemeriksa kepada kepala eksekutif pengawas pasar modal otoritas jasa keuangan. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: meningkatkan tahap penyidikan, atau tidak meningkatkan tahap penyidikan disertai dengan usulan penetapan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan atau perintah tertulis. kepala eksekutif pengawas pasar modal otoritas jasa keuangan memutuskan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf berupa denda, nilai sanksi administratif berupa denda tersebut paling banyak rp5. (lima miliar rupiah). perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa: perintah untuk mengembalikan sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan: dan atau

pelaporan dan meminimalisasi duplikasi pelaporan oleh bank, perlu membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang otoritas ja, pembiayaan, dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh bank kepada otoritas. otoritas adalah otoritas jasa keuangan, bank indonesia, dan lembaga penjamin simpanandan penyediaan informasi terkait sistem pelaporan bank yang tersedia. sistem pelaporan otoritas adalah sistem pelaporan yang dikelola oleh masing masing otoritas untuk penyampaian laporan secara daring oleh bank. bank terdiri dari bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan atau bank pembiayaan rakyat syariah. bab penggunaan portal pelaporan terintegrasi bank menyampaikan laporan kepada otoritas melalui sistem pelaporan otoritas yang terdapat portal pelaporan terintegrasi. bank harus menggunakan alamat situs web portal pelaporan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada atau alamat lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. jenis, cakupan, format, serta tata cara penyusunan dan penyampaian laporan melalui sistem pelaporan otoritas diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan otoritas mengenai pelaporan bank kepada sistem pelaporan otoritas. untuk menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan otoritas sebagaimana dimaksud dalam penanggung jawab, petugas pelaksana, dan atau petugas pelaporan melakukan pendaftaran secara mandiri pada portal pelaporan terintegrasi. bank mendaftarkan penanggung jawab, petugas pelaksana, dan atau petugas pelaporan dari sistem pelaporan otoritas dengan mekanisme dan tata cara pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan otoritas. otoritas jasa keuangan dapat menonaktifkan pengguna portal pelaporan terintegrasi yang terdaftar berdasarkan pertimbangan tertentu. pengaktifan kembali pengguna portal pelaporan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui mekanisme pada portal pelaporan terintegrasi. bab ketentuan peralihan penanggung jawab dan atau petugas pelaksana pelaporan bank yang telah memiliki akses pada sistem pelaporan otoritas jasa keuangan sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri pada portal pelaporan terintegrasi. penanggung jawab dan atau petugas pelaporan bank yang telah memiliki akses pada sistem pelaporan bank indonesia sebelumnya harus melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalamortal pelaporan terintegrasi. umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, otoritas memerlukan informasi yang disampaikan oleh bank. otoritas mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi guna meningkatkan efisiensi bagi industri maupun otoritas serta meminimalisir duplikasi pelaporan oleh bank. oleh karena itu, diperlukan mekanisme pelaporan kepada otoritas yang efektif dan efisien bagi bank. dalam undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan, diatur bahwa otoritas jasa keuanganmasing masing otoritas membangun sarana yang dapat saling terhubung satu sama lain sehingga dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang diperlukan setiap saat (timely basis). untuk menyederhanakan mekanisme pelaporan, bank menyampaikan laporan melalui portal pelaporan terintegrasi yang berperan sebagai pintu gerbang situs web pelaporan pada setiap otoritas. penggunaan portal pelaporan dimaksud dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas akses sistem pelaporan oleh bank secara terintegrasi kepada otoritas. sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan mengenai penyampaian laporan melalui portal pelaporan terintegrasi yang mengatur kewajiban penyampaian laporan oleh bank melalui mekanisme satu pintu kepada otoritas. ii. demindaftaran secara mandiri dilakukan langsung pada alamat situs webrtimbangan tertentu dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan dan persyaratan pendaftaran akun. contoh mekanisme pengaktifan kembali antara lain dilakukan melalui aktivasi alamat surat elektronik pada portal pelaporan terintegrasi. penggunaan portal pelaporan terintegrasi dilakukan dengan memasukkan nama akun berupa alamat surat elektronik dan kata sandi yang sama pada sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. sistem pelaporan bank indonesia antara lain laporan harian bank umum, laporan berkala bank umum, laporan berkala bank umum syariah, laporan kantor pusat bank umum, laporan bulanan bank umum, serta

lembaran negara republik indonesia penagihanancaman krisis ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan implikasi pandemi corona virus disease covid yang berdampak pada sistem keuangan, perlu dilakukan upaya untuk melakukan kebijakan industri jasa keuangan, bahwa implikasi pandemi corona virus disease covid telah berdampak pada sistem keuangan yang telah mengakibatkan menurunnya produktivitas dari para pelaku industri jasa keuangan sehingga, termasuk kewajiban membayar sanksi administratif berupa denda dan atau bunga, bahwasebagaimana telah beberapa kali diubahmengatur mekanisme penundaan penagihan sanksi administratif berupa denda dan atau bunguntukterjadi luar pandemi corona virus disease covid otoritas jasa keuangan dapat menetapkan penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan bunga sebagaimana dimaksud pada dan jangka waktu penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan bunga sebagaimana dimaksud padapenundaan pemberian surat teguran dan pengenaan bunga karena terjadinya pandemi corona virus disease covid berlaku untuk pengenaan sanksi yang ditetapkan sejakagihanyebaran corona virus disease covid secara nyata telah mengakibatkan menurunnya produktivitas dari para pelaku industri jasa keuangan yang. bahwa berdasarkan hal tersebut atas, kebijakan untuk memberikan relaksasi kepada para pelaku industri jasa keuangan atas keterlambatan pembayaran sanksi administratif berupa denda dan atau bunga dalam keadaan tertentu darurat bencana akibat penyebaran wabah corona virus disease covid indonesia, berupa penundaan penagihan sanksi administratif berupa denda dan atau bunga, melalui penundaan penetapan surat teguran pertama dan surat teguran kedua serta menunda pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran sanksi administratif berupa dendamerupakan salah satualternatifkebijakan yang harusditempuh otoritas jasa keuangan. sehubungan dengan hal atas, otoritas jasa keuangan memandang perlu untuk melakukan perubahan ketigacukup jelas.. yang dimaksud dengan menjaga stabilitas system keuangan luar pandemic corona virus disease covid pada ini dalah upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi dimana system keuangan gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indicator ekonomi dan keuangan seperti depresiasi nilai tukar yang sangat tinggi dalam waktu yang cepat, turunnya pertumbuhan ekonomi secara sangat signifikan, dan atau melonjaknya non performing loan secara signifikan industry jasa keuangan cukup jelas. cukup jelas.

keuangan. ojk. reksa dana. kontrak investasi. kolektif. penyertaan terbatanjang pertumbuhan kegiatan usaha sektor riil diperlukan suatu wadah untuk mendanai kegiatan usaha sektor riil tersebut, bahwa pengaturan mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas perlu disempurnakan agar sesuai dengan tujuan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas dalam menunjang pembangunan sektor ri, yang dimaksud dengan: reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatasnilai aktiva bersih adalah adalah nilai pasar yang wajar dari suatuyang disusun oleh manajer investasi setiap kali reksa dana penyertaan terbatas melakukan investasi pada suatu kegiatan sektor riil, laporan divestasi yang disusun oleh manajer investasi setiap kali reksa dana penyertaan terbatas melakukan divestasi atas suatu kegiatan sektor riil, dan laporan berkala atas pelaksanaan kegiatan sektor riil yang dibuat oleh tenaga ahli reksa dana penyertaan terbatas setiap (enam) bulan. bagian kesatu reksa dana penyertaan terbatas yang melakukan investasi pada efek bersifat utang dalam rangkawajib didukung dengan jaminan kebendaan berupa jaminan didunia dan atau hak tanggungan senilai paling kurang (seratus persen) dari nilai nominal efek bersifat utang dimaksud, kecuali efek bersifat utang yangbank kustodian reksa dana penyertaan terbatas wajib mendaftarkan hak tanggungan dan atau jaminan didunia sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai hak tanggungan atau jaminan didunia. dalam hal bank kustodian reksa dana penyertaan terbatas tidak dapat mendaftarkan hak tanggungan dan atau jaminan didunia sesuai dengan kebendaan yang menjadi jaminan efek bersifat utang. bagian keduakurang (satu) orang anggota yang berpengalaman bidang penilaian keuangan perusahaan paling kurang semata mata dimaksud. memiliki akses informasi terhadap perusahaan sasaran, dan mengendalikanperusahaan sasaran wajib menjual efek bersifat ekuitas dimaksud jika perusahaan sasaran melakukan penawaran umum dengan ketentuan: paling lama (enam) bulan setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh otoritas jasa keuangan, atau paling lama (enam) bulan setelah berakhirnya masa larangan pengalihan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. bab pencatatandokumen pendukung atas investasi reksa dana penyertaan terbatas pada efek bersifat utang atau efek bersifat ekuitas. dalam memproses permohonan pencatatan atas reksa dana penyertaan terbatas dan atau perusahaan sasaran. bagian kesatuapabila dipersyaratkan adanya jaminan (jika sudah ada dokumenny.hurufgian kedua sebagaimana dimaksud dalam (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam.il,sebagaimana dimaksud dalam tidak tunduk pada peraturan mengenai nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio reksa dana. dalam hal reksa dana penyertaan terbatas memiliki portofolio efek yang terdiri dari efek bersifat ekuitas yang dicatat dan diperdagangkan bursa efek karena perusahaan sasaran melakukan penawaran umum, penghitungan nilai pasar wajar efek bersifat ekuitas tersebut wajib mengacu pada peraturan mengenai nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio reksa dana. dalam hal penghitungan nilai aktiva bersih reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas tidak tunduk pada peraturanviiorang, penambahan, pengurangan, dan atau penggantian anggota komite investasi: pada efek bersifat ekuitas dari kegiatan sektor riiltentang perseroan terbatas, dan atau efek dan kekayaan lain dari reksa danaportofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak. bab pengelolaan reksa dana penyertaan terbatas pedoman pengelolaan reksa dana penyertaan terbatas wajib mengikuti peraturanunit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas hanya dapat ditawarkan kepada dan dibeli oleh pemodal profesional serta dilarang ditawarkan melalui penawaran umum. peralihan unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan pemenuhan kriteria ketentuan penawaran umumgunasatu efek, harustersebut harus merupakan efek sejenis, danyang(abstain)adalahi laporan keuangan tahunbabenam) bulan sejak reksa dana penyertaan terbatas dicatatkan::ka manajer investasi wajib: menyampaikan laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d (jika ada)(jika ada)pembubaran reksa dana penyertaan terbataspelaporan reksa dana penyertaan terbatassebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturankegiatan sektor riil(lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo efek bersifat utang tersebutasalmanajer investasi yang telah mengelola reksa dana penyertaan terbatas dan portofolionya merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran umumdiundangkan. dalam hal otoritas jasa keuangan belum menyediakan sistem pelaporan elektronik, laporsesuai dengan peraturan mengenai surat, laporan dan dokumen lain yang dikirim kepada otoritas jasa keuangan. bab xfebruari tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas beserta peraturan nomor iv.c. sebagaipemegang unit penyertaan melalui mekanisme rapat umum pemegang unit penyertaan. nilai aktiva bersih awal unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas wajib ditetapkan sebesar rp1. (seribu rupiah). dalam hal nilai aktiva bersih awal unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas ditetapkan dalam denominasi mata uang asing maka nilai aktiva bersih awal unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas wajib ditetapkan sebesar us$ (satu dolar amerika serikat) atau eur (satu euro). minimum investasi setiap pemegang unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas sebesar (lima juta) unit penyertaan dengan nilai pada investasi awal sebesar rp5. (lima. (limamanajer investasi pengelola reksa dana penyertaan terbatas wajib memenuhi ketentuan: memiliki unit penyertaan dari masing masing reksa dana penyertaan terbatas yang dikelolanya dengan ketentuan sebagai berikut: bagi manajer investasi dengan dana kelolaan reksa dana penyertaan terbatas sampai dengan rp500. (lima ratus miliarjuta) unit penyertaan, bagi manajer investasi dengan dana kelolaan reksa dana penyertaan terbatas lebih dari rp500. (lima ratus miliar rupiah) sampai dengansepuluh juta) unit penyertaan,bagi manajer investasi dengan dana kelolaan reksa dana penyertaan terbatas lebih daribelas juta) unit penyertaan, sampai dengan bubarnya reksa dana penyertaan terbatas. memiliki paling kurangkurang. cc. memiliki komite investasi yang bertugas untuk: menetapkan kebijakan dan strategi investasi pada, melakukan uji tuntas (due dilkegiatan sektor riil tersebut secara berkal,dan j . menyimpan unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. ketentuan yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang dilakukan oleh manajer investasidan tindakan yang dilarang bagi reksa dana sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman kontrakdalam rangkambeli efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah, melakukan penerbitan efek bersifat utang atau efek bersifat ekuitas, dan atau terlibat dalam berbagai bentuk pinjamanketentuan mengenai pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) unit penyertaan reksa danatentuan mengenai pemenuhan jangka waktu untuk memiliki dana kelolaan paling kurang rp25. (dua puluh lima miliar rupiah)wajiban penyampaian laporan reksa dana sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan reksa dana tidak berlaku bagi reksa dana penyertaan terbatas, kecuali ketentuan penyampaian laporan mengenai: laporan aktiva dan kewajiban reksa dana, laporan operasi reksa dana, cc. laporan perubahan aktiva bersih reksa dana, dan ringkasan portofolio reksa dana. bab iii kontrak reksa dana penyertaan terbatas kontrak reksa dana penyertaan terbatas wajib mengikuti peraturan mengenai pedoman kontrakkurang: nama dan alamat manajer investasi, nama dan alamat bank kustodian, kebijakanantara lain untuk: dan pengendalian perusahaan sasaran, dalam hal reksa dana penyertaan terbatas melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas,:ss. pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran dan likuidasi reksa danaatau pemegang unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas: kegiatan sektor riil yang menjadi sasaran investasi reksa dana penyertaan terbatas,: mekanisme pengakhiran investasi pada efek perusahaan sasaran: dan zz. mekanisme rapat umum pemegang unit penyertaan. bab investasi reksa dana penyertaan terbatas reksa dana penyertaan terbatas hanya dapat melakukan investasi pada: efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum, atau efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang bukan perusahaan terbuka. dalam hal reksa dana penyertaan terbatas belum dapat melakukan investasi pada perusahaan sasaran, reksa dana penyertaan terbatas dapat melakukan penempatan dana pada deposito paling lama (enam) bula bahwa

relevguna menunjang pembangunan sektor riil. bahwa reksa dana penyertaan terbatas dapat melakukan investasi pada portofolio efek baik yang ditawarkan melalui penawaran umum maupun yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum. dalam perjalanan praktik sebelum diundangkannya peraturan otoritas jasa keuangan ini, sebagian besar portofolio reksa dana penyertaan terbatas merupakan efek yang ditawarkan melalui penawaran umum, sehingga dirasakan kurang memiliki perbedaan yang signifikan dengan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang ada. sehubungan dengan hal tersebut, perlu terdapat upaya dari regulator untuk memposisikan kembali reksa dana penyertaan terbatas sehingga peruntukan reksa dana penyertaan terbatas sesuai dengan praktik yang lazim terjadi secara internasional, yaitu melakukan investasi pada efek yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum guna pendanaan kegiatan sektor riil. dengan penyempurnaan pengaturan reksa dana penyertaan terbatas ini, diharapkan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi semakin akuntabel, profesional, dan dapat lebih melindungi kepentingan pemodal mengingat dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini antara lain diatur mengenai mekanisme rapat umum pemegang unit penyertaan, kewajiban manajer investasi untuk memiliki unit penyertaan secara bertingkat sesuai dengan jumlah dana kelalaiannya, dan permohonan pencatatan atas penerbitan reksa dana penyertaan terbatas. disamping itu, dengan disempurnakannya peraturan mengenai reksa dana penyertaan terbatas yang ada dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini, diharapkan dapat meningkatkan peran reksa dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha dan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan dunia usaha, khususnya pada sektor riil. ii. demi cukup jelas. peraturan mengenai pedoman pengelolaan atau peraturan yang menggantikannya. yang dimaksud dengan pemodal profesional adalah pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli unit penyertaan dan melakukan analisis risiko terhadap reksa dana penyertaan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. yang dimaksud dengan penawaran umum adalah penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam angka undang undang nomor tahun tentang pasar modal beserta penjelasannya. cukup jelas. huruf presentasi sebagaimana dimaksud pada hurufhuruf ini dimaksudkan untuk memastikan keberadaan kegiatan sektor riil dan atau perusahaan sasaranwali amanat, dan perjanjian pembelian efek bersifat utang perusahaan sasaran (jika ada)tenaga ahli, anggota direksi (jika ada)mengenai nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio atau peraturan yang menggantyang dilakukperaturan mengenai surat, laporan dan dokumen lain yang dikirim kepada otoritas jasa keuangan yang ada pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku adalah peraturan nomor i.a. lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal nomor kep pm tanggal desember tentang surat, laporan dan dokumen lain yang dikirim kepada bapepam atau peraturan yang menggantikannyadapat melakukan investasi pada perusahaan dalam rangka produksi barang, seperti membeli kendaraan untuk disewakan. reksa dana penyertaan terbatas dapatkurang (lima juta) unit penyertaan dimana pada investasi awal nilainya adalah (limalima juta) unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas. cukup jelas. cukup jelas. hurufsuatu kegiatan sektor riil yang diajukan oleh tim pengelola investasi dalam hal tim pengelola ragu dana penyertaan terbataspenyertaan terbaefek luar negeri adalah efek yang diterbitkan perusahaan berbadan hukum asing. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufmanajer investasi berdasarkan ini dibebani tanggung jawab atas kerugian reksa dana penyertaan terbatas penyertaan terbatas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. peraturan mengenai laporan atau peraturan yang menggantikannya. peraturan mengenai pedoman kontrak atau peraturan yang menggantikpihak yang memberikan jaminan adalahs5) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. s5) huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pengakhiran perjanjian dengan tenaga ahli, dan atau anggota direksi dan atau tenaga. atau komisaris yang berasal dari pinak juga uaa cakap melakukan tugasnya, atau tenaga ahli dan atau anggota direksi dan atau komisaris yang berasal dari pihak ketiga meninggal dunia. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf peraturan mengenai pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum yang ada pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku adalah peraturan nomor ix.a. lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal nomor kep pm tanggal maret tentang pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum atau peraturan yang menggantikannya. permohonan pencatatan pada ini meliputi pencatatan atas penerbitan reksa dana penyertaan terbatas baru atau penambahan portofolio efek pada reksa dana penyertaan terbatas. cukup jelas.

hal nang tiara lembaran negara republik indonesia keuangan. ojk. modal ventura. perusahaan. pemeriksaan. penjelasan dalam tambahan lembaran negara republik indonesia nomor tahun peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang pemeriksaan langsungngaturan dan pengawasan terhadap perusahaan modal ventura, perlu dilakukan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan modal ventura guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku bidang perusahaan modal ventura, bahwa untuk mendukung tugas otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan modal ventura melalui proses pemeriksaan langsung agar sejalan dengan amanat undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan, perlu dibentuk peraturan perundang undangan guna memberikan dasar hukum bagi otoritas jasksaan langsungdan atau uus telah melaksanakan langkah langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ojk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh pmv, pvs, dan atau uus sebagaimana dimaksud pada sebagai bagian dari kegiatan pengawasan terhadap pmv, pvs, dan atau uus. bab sanksi pmv dan pvs yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan ataukegiataatau peraturan ojk ini dikenakan sanksi administratifwaktketentuan penutup pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pemeriksaan langsung pmv, pvs, dan ataupemeriksaan langsungmv, pvs, dan atau uus, yang dilakukan kantor pmv, pvs, dan atau uus, serta tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pmv, pvs, dan atau uus langsung. surat perintah pemeriksaan langsung langsung. surat pemberitahuan pemeriksaan langsung adalah surat yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan yang disampaikan kepada pmv, pvs, dan atau uus yang akan diperiksmeriksaan langsung dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, ojk melakukan pemeriksaan langsung terhadap pmv, pvs, dan atau uus. pemeriksaan langsung bertujuan untuk: memastikan bahwa laporan berkala sesuai dengan keadaan pmv, pvs, dan atau uus yang sebenarnya: memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan periodik: dan cc. menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku bidang pmv, pvs, dan atau uus. pelaksanaan pemeriksaan langsung terhadap setiap pmv, pvs, dan atau uus dilakukan: secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) tahun: atau setiap waktu bila diperlukan. pelaksanaan pemeriksaan langsung secara berkala sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pemeriksaan langsung atas substansi laporan berkala dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku pada pmv, pvs, dan atau uus. pemeriksaan langsung setiap waktu sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pemeriksaan langsung yang bersifat khusus dan dilakukan apabila: berdasarkan hasil analisis atas laporan berkala yang disampaikan oleh pmv, pvs, dan atau uus, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha pmv, pvs, dan atau uus menyimpang dari ketentuan peraturan perundang undangan bidang pmv, pvs, dan atau uus,usaha pmv, pvs, dan atau uus dimaksud menyimpang dari ketentuan peraturan perundang undangan bidang pmv, pvs, dan atau uus, pmv, pvs, dan atau uus patut diduga tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah, dan atau berdasarkan pertimbangan dan alasan alasan yang mengakibatkan ojk perlu untuk melakukan pemeriksaan langsung. pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh pemeriksa berdasarkan surat perintah pemeriksaan langsung. sebelum dilakukan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan langsung kepada pmv, pvs, dan atau uus. surat pemberitahuan pemeriksaan langsung langsung. ketentuan dikecualikan apabila diduga bahwa penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan langsung langsung. pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan pedoman pemeriksaan langsung. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran dewan komisioner ojk. ojk dapat menunjuk pihak lain sebagai pemeriksa. penunjukan pihak lainlain sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: persiapan pemeriksaan langsung, pelaksanaan pemeriksaan langsung, dan pelaporan hasil pemeriksaan langsung. persiapan pemeriksaan langsunglangsung sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara: pemeriksaan langsung kantor pmv, pvs, dan atau uus, pemeriksaan langsung kantor ojk, dan atau pemeriksaan langsung tempat lain yang ditentukan oleh ojk. untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan langsungpmv, pvs, dan atau uus yang bersangkutan. pelaporan hasil pemeriksaan langsunglangsung berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan langsung. pada saat akan dimulai pemeriksaan langsung, pemeriksa menunjukkan surat perintah pemeriksaan langsungmv, pvs, dan atau uus yang akan diperiksa dapat menolak dilakukannya pemeriksaan langsung. dalam hal pemeriksa telah menunjukkan surat pemberitahuan pemeriksaan langsung, surat perintah pemeriksaan langsungpmv, pvs, dan atau uusmv, pvs, dan atau uus yang diperiksa:langsungdewan komisioner ojk atau diwajibkan oleh undang undang. dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pmv, pvs, dan atau uus yang diperiksa dilarang menolak dan atau menghambat kelancaran proses pemeriksaan langsung. dalam pelaksanaan pemeriksaan langsung, pmv, pvs, dan atau uus yang diperiksa wajiblangsung selama proses pemeriksaan langsung:: dan bekerja sama dalam hal hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan langsung. pmv, pvs, dan atau uus dianggap menghambat kelancaran proses pemeriksaan langsungpmv, pvs, dan atau uus dianggap menghambat kelancaran proses pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan langsung. dalam hal pmv, pvs, dan atau uus menolak dilakukannya pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada pemeriksa menetapkan berita acara penolakan pemeriksaan langsung dengan atau tanpa ditandatangani oleh direksi pmv atau pvs. setelah pelaksanaan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf berakhir, pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan langsung. laporan hasil pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: laporan hasil pemeriksaan langsung sementara, dan laporan hasil pemeriksaan langsung final. laporan hasil pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ojk. ojk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan langsung sementara kepada direksi pmv atau pvs paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan pemeriksaan langsung. pmv atau pvs yang diperiksa dapat mengajukan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan langsung sementara sebagaimana dimaksud pada kepada ojk paling lambat (lima belas) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan langsung sementara oleh pmv atau pvs. dalam hal setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pmv atau pvs tidak memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan langsung sementara secara tertulisjangka waktu sebagaimana dimaksud pada berakhir. dalam hal pmv atau pvs menyampaikan tanggapan yang tidak memuat sanggahan atas laporan hasil pemeriksaan langsungditerimanya tanggapan dari pmv atau pvs yang diperiksa. dalam hal pmv atau pvs menyampaikan tanggapan yang memuat sanggahan atas laporan hasil pemeriksaan langsung sementara yang telah disampaikan dan diperlukan adanya pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan langsung sementara, ojk mengundang pmv atau pvslangsung sementara sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (lima belas) hari kerjaselesainya pembahasan bersama pmv atau pvs yang diperiksa. bab iii tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan langsung final sebagaimana dimaksud dalam pmv, pvs, dan atau uus wajib melaporkan pelaksanaan langkah langkah tindak lanjut kepada ojk.pmv, pvs,

masa nan tambahan lembaran negara r.i pemeriksangsung perusahaan modal ventura umum perusahaan modal ventura pmv) atau perusahaan modal ventura syariah pvs)atauatau pvspmv atau pvsmv atauuntuk mengawasi pmv atau pvs dalam bentuk pemeriksaan langsungkuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan atau dsn mui:,nilai investasi, penyertaan, dan atau nilai piutang yang berasal dari kegiatan usaha terhadap total aset pmv dan pvs adalah investment and financing assets ratio far): bahwa rencana bisnis perlu disusun secara matang dan realistis dengan memp, cc. bahwa rencana bisnis merupakan salah satu acuantarget rasio rasio dan pos pos keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: target rasio keuangan pokok, dan target rasio posdan targettarget (satu) tahun depan yang disajikan secara semester, dan target akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan. rencana penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: rencana penghimpunan dana pihak ketiga:: rencana penyaluran dana kepada pihak terkait, rencana penempatan pada bank lain::rencana penambahan modal. bpr atau bars yang belum memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bpr atau bars, wajib menyampaikan rencana pemenuhan modal inti minimum sebagaimana dimaksud pada huruf untuk: posisi aktual akhir bulan oktober tahun penyusunan rencana bisnis bpr atau bars, rencana akhir bulan desember tahun penyusunan rencana bisnis bpr atau bars, cc. rencana (satu) tahun depan yang disajikan secara semester: dan rencana akhir tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang disajikan secara tahunan: rencana pengembangan organisasi: rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar:paling sedikit meliputi: rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang memerlukan persetujuan otoritas jasa keuangan, dan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang harus dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan, rencana pembukaan, pemindahan alamat dan atau penutupan kantor cabang dan atau kantor kas: cc.berwenang meminta bpr dan bars untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana bisnis yang disampaikan oleh bpr dan bars,bpr dan barsastern dan intern yang secara signifikan memengaruhi operasional bpr atau bars, dan atau terdapat faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja bpr atau bars, berdasarkan pertimbangan otoritas jasa keuangan::bpr dan barsengaruhi kinerja bpr atau bars, penerapan tata kelola dan manajemen risiko bpr atau bars, dan upaya memperbaiki kinerja bpr atau barssebagaimana dimaksud dalam danrencana bisnis dan realisasi rencana bisnis secara oncc. bpr pelapor mengalami gangguan teknis: atau terjadi kerusakan dan atau gangguan pada data base atau jaringan komunikasi otoritas jasa keuanganotoritas jasa keuangan disertai dengan alasan dan dokumen rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, dan laporan realisasi rencana bisnisbpr dan bars secara offline. bpr dan bars dinyatakan terlambat menyampaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam apabila bpr dan bars menyampaikan rencana bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan (tiga puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian rencana bisnis. bpr dan bars dinyatakan terlambat menyampaikan penyesuaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam apabila bpr dan bars menyampaikan penyesuaian rencana bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan (dua puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian penyesuaian rencana bisnis. bpr dan barspr dan bars belum menyampaikan rencana bisnis atau penyesuaian rencana bisnis. bpr dan barspr dan barspr dan bars menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan paling lama (tiga puluh) hari setelah akhir batas waktu penyampaian laporan realisasi rencana bisnis. bpr dan barspr dan bars menyampaikan laporan pengawasan rencana bisnis melewati batas waktu penyampaian sampai dengan paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah akhir batas waktu penyampaian laporan pengawasan rencana bisnis. bpr dan barspenyampaian bpr dan bars dinyatakan terlambat sebagaimana dimaksud pada atau bpr dan bars belum menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis dan laporan pengawasan rencana bisnis. bpr dan bars yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis danotoritas jasa keuangan. dalam hal batas akhir penyampaian laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam jatuh pada hari sabtu, minggu, atau hari libur, laporan pengawasan rencana bisnis dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. penyampaian surat dan laporan secara offline sebagaimana dimaksud dalam dan dengan alamatkhusus untuk bars, alamat penyampaian surat dan laporan sebagaimana dimaksud pada berlaku efektif setelah otoritas jasa keuangan menyampaikan surat pemberitahuan resmi kepada bars. sebelum surat pemberitahuan resmi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bars, bars menyampaikan surat dan laporan secara offline sebagaimana dimaksud dalam dan dengan alamat: departemen perbankan syariah, bagi bars yang berrs yang berkantor pusat luarbab sanksi bpr dan barsrealisasisebesar rp300. (tiga ratus ribu rupiah) per harierlambat menyampaikanrja300. (tiga ratus ribu rupiah) per hari kerjaidak menyampaikandan laporan pengawasan:kan sanksi administratif berupa denda ataudikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada setelah: bpr dan bars diberikan (dua) kali surat teguran oleh otoritas jasa keuangan dengan tenggang waktu paling lama (empat belas) hari untuk setiap surat teguran, dan bpr dan bars tidak memperbaiki penyesuaian rencana bisnis dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah surat teguran kedua. bpr dan bars yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam bpr dan bars: dan atau penghentian sementara sebagian kegiatan usaha bpr dan bars. sanksi atas keterlambatan penyampaian rencana bisnis dan laporan pengawasan rencana bisnis bpr dan bars sebagaimana dimaksud dalam atau dan tidak disampaikannya rencana bisnis dan laporan pengawasan rencana bisnis bpr dan bars sebagaimana dimaksud dalam berlaku efektif sejak bulan desember pengenaan sanksi secara penuh sebagaimana dimaksud dalam dan mulai berlaku untuk rencana bisnis tahun bab ketentuan peralihan bpr dan bars untuk pertama kali menyampaikan rencana bisnis kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada tanggal desember untuk rencana bisnis tahun bpr dan bars untuk pertama kali menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (satu) bulan setelah akhir bulan juni bpr dan bars untuk pertama kali menyampaikan laporan pengawasan rencana bisnis kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (dua) bulan setelah akhir bulan juni sanksi atas keterlambatan penyampaian atau tidak disampaikannya laporan pelaksanaan rencana kerjangeditan rakyat untuk posisi akhir bulan desember mengacu pada sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan otoritas jasa keuangan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulairealisasi rencana bisnis adalah laporan yang disusun oleh direksi bpr atau barsyang disusun oleh dewan komisaris bpr atau bardengan kebutuhanengaruhi kelangsungan usaha bpr dan bars: prinsip kehati hatian:gomunikasikan rencana bisnis kepada: pemegang saham bpr atau bars:, dan seluruh jenjang organisasi pada bpr atau barsstrategi bisnis dan kebijakan: proyeksi laporan keuangan::rencana dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh bpr atau bars, indikator keuangan utama, dan cc.oleh bpr atau barsbpr atau barskurang dari, dan proyeksi (satu) tahun depan yang disajikan secara semesterpaling sedikitbpr atau barsbagi bpr atau barsbpr: visi dan misi bpr atau bars: arah kebijakan bpr atau bars, kebijakan tata kelola dan manajemen risiko bpr atau bars, analisis posisi bpr atau bars dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan atau lokasi,: neraca, dan laba rugidan proyeksi.

mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. rakyat. perkreditan. pembiayaan. rencanaumumlakukan langkah langkah dalam meningkatkan tata kelola yang baik. sebagai salah satu langkah dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah perlu menyusun dan. dalam rangka mencapai tujuan usaha sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah perlu menyusun rencana bisnis dengan mem,. rencana bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. rencana bisnis merupakan salah satu acuan yang sangat penting. selain ituperkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dan strategi pengawasan terhadap individual bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, perlu diaturdisusun dengan mempertimbangkan faktor eastern dan intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha bpr dan bars, prinsip kehati hatian, dan asas perbankan yang sehat, termasuk prinsip syariah bagi bars, sehingga terukur dan dapat dicapai. cukup jelas. yang dimaksud dengan rencana jangka pendek adalah rencana kegiatan usaha bpr dan bars dalam periode (satu) tahun. yang dimaksud dengan "rencana jangka menengah adalah rencana kegiatan usaha bpr dan bars dalam periode (tiga) tahun. yang dimaksud dengan rencana strategis jangka panjang adalah rencana kegiatan usaha bagi bpr dan bars dalam, dan perubahan kepemilikan. huruf faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja bpr dan bars antara lain permasalahan solvabilitas, likuiditas, dan atau permasalahan eastern yang secara signifikan berdampak pada kinerja bpr atau bars. cukup jelas. pembatasan frekuensi perubahan dan batas waktu pada ini dimaksudkan agar bpr dan bars dapat membuat perencanaan yang realistis dalam menyusun rencana bisnis. cukup jelas. yang dimaksud dengan semester adalah posisi akhir bulan junifaktor yang memengaruhi kinerja bpr atau bars antara lain faktor permodalan, kualitas aset, reliabilitas,cukup jelas. huruf upaya memperbaiki kinerja bpr atau barscukup jelas. penyampaian, penyesuaian, dan perubahan rencana bisnis, serta laporan realisasi rencana bisnis secara offline disampaikan dalam bentuk hardcore dan softcopy. laporan pengawasan rencana bisnis disampaikan dalam bentuk hardcore dan softcopy. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. bpr dan bars wajib untuk tetap menyampaikan rencana bisnis, mengingat bagi bpr dan bars rencana bisnis digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam rangka melakukan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi. sementara bagi otoritas jasa keuangan, rencana bisnis bpr dan bars digunakan sebagai referensi dalam perencanaan dan implementasi strategi pengawasan bpr dan bars. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. bpr dan bars wajib untuk tetap menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis danpr dan bars, khususnya untuk memantau efektivitas dan konsistensi pelaksanaan rencana bisnis bpr dan barpr dan barsdan atau huruf yang dimaksud dengan tidak lengkap adalah tidak sesuai dengan hal hal yang perlu disesuaikan oleh bpr dan bars sebagaimana dimintaode (lima) tahun, dengan cakupan antara lain berupa arah kebijakan pengembangan dan penguatan permodalan, teknologi informasi dan sumber daya manusia. periode (lima) tahun dihitung sejak penyampaian rencana bisnis bpr atau bars untuk pertama kalinya kepada otoritas jasa keuangan. cukup jelas.huruf cukup jelas. cukup jelas rencana bisnis dilaksanakan secara efektif apabila antara realisasi dan rencana bisnis terdapat: perbedaan yang tidak material, atau perbedaan yang material, namun bpr dan bars atau rapat anggota tahunan, atau bentuk komunikasi lainnya yang dibuktikan dengan dokumen tertulis. huruf komunikasi rencana bisnis kepada seluruh jenjang organisasi pada bpr atau barspr atau bars. komunikasi dengan seluruh jenjang organisasi pada bpr ataucukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf visi dan misi bpr atau bars disusun untuk jangka waktu (lima) tahun dan disampaikan oleh bpr dan bars setiap tahun. huruf arah kebijakan bpr atau bars. untuk bars, termasuk juga arah kebijakan dalam rangka penguatan penerapan prinsip prinsip syariah. huruf uraian mengenai kebijakan tata kelola dan manajemen risiko bpr atau bars meliputi informasi mengenai langkah langkah dalam menerapkan manajemen risiko dan kebijakan dalam melaksanakan tata kelola, termasuk kebijakan remunerasi yang meliputi pemberian gaji, bonus dan fasilitas lain kepada direksi dan dewan komisaris serta bagi bars termasuk pemberian gaji, bonus dan fasilitas lain kepada dewan pengawas syariah. huruf dalam analisis posisi dijelaskan pula permasalahan dan hambatan bpr atau bars dalam menghadapi persaingan dengan bpr dan atau bars lain. huruf yang dimaksud dengan pr atau barsinformasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eastern. cukup jelas. cukup jelas. huruf targetkualitas aset, reliabilitastarget rasio pos pos tertentu lainnya paling sedikit meliputi target beberapa rasio terkait kredit atau pembiayaan usaha mikro, usaha kecilmeliputi rencana penghimpunan tabungan dan deposito baik dari pihak terkait maupun pihak tidak terkait, serta informasi mengenai menabung dan depan inti. huruf rencana pendanaan lainnya meliputi antara laipihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana. huruf bagi bpr, penempatan pada bank lain dalam bentuk: giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank umum dan atau bank umum syariah: dan atau deposito berjangka, dan atau tabungan pada bpr dan atau bars. bagi bars, penempatan pada bank lain dalam bentuk: giro dan atau tabungan pada bank umum konvensional, giro, tabungan, deposito, dan atau sertifikat deposito syariah pada bank umum syariah, dan unit usaha syariah, dan atau tabungan dan atau deposito pada bars lain. huruf cukup jelas. huruf debitur inti merupakan debitur individual atau debitur grup yang masuk dalam kategori (dua puluh lima) debitur terbesar pada bpr atau bars luar pihak terkait. huruf yang dimaksud dengan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam penyaluran kredit atau pembiayaan bpr atau barsatau bars. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "cukup jelas. huruf rencana pemenuhan rasio komm dan rasio modal intipemenuhan modal inti minimumholders) dan rencana penambahan modal lainnya. cukup jelas. huruf bagi bpr, termasuk dalam rencana pengembangan organisasi antara lainpr dengan mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan tata kelola dan manajemen risiko bagi bpr. huruf yang dimaksud dengan "pengembangan teknologi informasi"informasi yang telah ada"pengadaan teknologi informasi"termasuk dalam rencana pengembangan sumber daya manusia antara lain pemenuhan sumber daya manusia,pr atau bars. huruf maupun bidang kerja penugasan. penyampaian pelaksanaan kegiatan usaha barumengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah. pengertian kantor cabang, kantor kas, dan kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling, payment point, dan perangkat perbankan elektronis mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bpr atau bars. yang dimaksud dengan informasi lainnya meliputi antara lain langkah langkah penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, termasuk dengan cara pengambilalihan agunan dan atau penghapusbukuan, penyelesaian agunan yang diambil alih dan hapus buku, serta laporan bpr atau bars sebagaicukup jelas. perubahan rencana bisnis yang disampaikan oleh bpr dan bars disertai dengan alasan perubahan secara tertulis.

sma lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. sektor perbankan. tenaga kerja asing. program alih pengetahu kerja asing untuk jabatan direksi, dewan komisaris, dan atau tenaga ahli atau konsultan.

sma tambahan lembaran negara r.i asing. program alih pengetah

lembaran negara republik indonesia ' keuangan ojk. publikasi laporan bank. transparcc.:cc,2gcc.cc.:

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. publikasi laporan bank. transparansiudential bank antara lain perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum,&

lembaran negara republik indonesiahuruf, perlumengenaipemohon adalah emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan yang mengajukan permohonan pengecualian pemenuhan prinsip keterbukabab pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan otoritas jasa keuangan dapat menetapkanyang memiliki izin dari otoritas jasa keuanganuntuk menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat. penetapan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan berdasarkan: penelaahan oleh otoritas jasa keuanganterhadap emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan tertentu, atau permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada otoritas jasa keuangan. penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan yang: mengalami permasalahan yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan, menerima perintah tertulis dari otoritas jasa keuangan untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam hurufketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan berdasarkan penelaahan oleh otoritas jasa keuangan diatur dengan peraturan dewan komisioner. pemohon yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi kondisi sebagai berikut: mengalami permasalahan yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan,permohonan sebagaimana dimaksud dalam harus memuat paling sedikit: alasan bahwa pemenuhan prinsip keterbukaan dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan sehingga perlu dikecualikan, jenis prinsip keterbukaan yang dimohonkan untuk dikecualikan, dan cc. jangka waktuatau periode dimohonkan pengecualian. alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus disertai dengan dokumen pendukung dan hasil analisis yang menyimpulkan bahwa pemenuhan prinsip keterbukaan dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf otoritas jasa keuangan melakukan penelaahan terhadap kondisi pemohon dan keterkaitannya dengan stabilitas sistem keuangan. & berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan dapat menetapkan untuk: mengabulkan seluruh permohonan, mengabulkan dan menolak sebagian dari permohonan, menolak seluruh permohonan, atau memerintahkan pemohon untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang sebelumnya tidak dimohonkan oleh pemohon. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf atau huruf dapat disertai dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada otoritas jasa keuangan. bab iii ketentuanlain lain penetapan pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan sektor pasar modal, dilaksanakan berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam

sta, tambahan lembaran negara r.iumum salah satu amanatadalah agar otoritas jasa keuangan dapat lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan kewenangan komite stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan. salah satu bentuk dari dari penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan adalah sensitivitas pengelolaan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga jasa keuangan tertentu terhadap terhadap nasabah lembaga jasa keuangan, perlindungan pemodal pasar modal maupun terhadap stabilitas sistem keuangan. mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu mengatur mengenaiii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf permohonan kepada otoritas jasa keuangancukup jelascukup jelashuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan jenis prinsip keterbukaan antara lain permohonan pengecualian untuk tidak mengungkapkan informasi tertentu dalam laporan berkala atau laporan insidentil tertentu. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan dokumen pendukung antara lain dokumen yang menunjukkan bahwa lembaga jasa keuangan sedang mengalami permasalahan kesehatan misalnyadokumen terkaitcukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh: pemohon hanya mengajukan untuk dikecualikan dari pemenuhan prinsip keterbukaan secara berkala. namun demikian berdasarkan penelaahan otoritas jasa keuangan, pemohon dapat diperintahkan selama jangka waktu tertentu tidak melakukan keterbukaan informasi yang bersifat insidentil. penyampaian laporan dimaksudperaturan perundang undangan sektor pasar modal yang mengatur pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan antara lain peraturan otoritas jasa keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. cukup jelasrakan pramuka terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama sholihin if: tempat, tanggal lahir pasuruan, juni pekerjaan swasta dagang aksesoris perlengkapan pramuka, jenis kelamin laki laki: kewarganegaraan indonesia, alamat jalan kamboja nomor halim perdana kusuma, kebon pala, kecamatan makasar, jakarta timurmohon mengajukan permohonan pengujian undang undang tentang norma norma yang terdapat dalam beserta penjelaspemohon mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan pengujian atas dalam undang undang guo. bertitik tolak dari hal tersebut, pemohon mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi, pemikiran, gagasan, dan ide guna membangun bangsa dan negara untuk membentuk karakter bangsa dan karakter dengan mengamalkan satya dan darma pramuka. pemohon juga berjuang untuk memberantas korupsi dana pramuka untuk anak bangsa jajaran kwartir, karena anggaran dana pramuka dari apbn, apbd, dan lain lain yang ditransfer melalui kwartir dengan cara tersembunyi, tidak terbuka tanpa diketahui dan diawasi dikontrol oleh lembaga badan pengawas keuangan. adapun pusat kegiatan pramuka adalah gudeg gugus depan) dan saka satuan karya) pramuka bukan kwartirrakan pramuka, bukti fotokopi keputusan presiden nomor tahun tentang gerakan pramuka, bukti fotokopi rancangan undang undang nomor . tahun . tentang gerakan pramuka: bukti fotokopi surat direktur jenderal peraturan perundang undangan nomor ppe.pp. bertanggal november perihal masukan untuk usulan lahirnya ruu gerakan pramukdan pengujian materiil beserta penjelasannya dariundang undang nomor tahun tentang gerakan pramukdagang penyalur perlengkapan pramuka wilayah jakarta dan sebagai pembina pramuka tegak desa serta aktivis pengamat kegiatan kepramukaan yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya beserta penjelasannya dari menimbang bahwa sampinglam permohonan guo mengajukan pengujian beserta penjelasannya dari yang menyatakan:penjelasan cukup jelas , permohonan pengujian terhadap guo dilandasi oleh keinginan pemohon untuk. menurut pemohon ketentuan beserta penjelasannya dari tidak secara jelas mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar terhadap anggaran keuangan gerakan pramuka, sehingga ketidakjelasan sanksi tersebut telah menyebabkan anggaran keuangan gerakan pramuka disalahgunakan atau korupsi oleh oknum oknum kwartir gerakan pramuka yang bersembunyi balik seragam pramuka. selain itu, pengujian dalam undang undang guo dilandasi oleh niat pemohon untuk memperbaiki masa depan kwartir gerakan pramuka agar menjadi lebih baik dengan mengamalkan satya dan darma pramuka sesuai dengan undang undang yang berlaku, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana yang diamanatkan dalam uud terhadap alasan kedudukan hukum (legal standing)pemohon atau potensial merugikan pemohon sebagai akibat berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian. untuk menilai ada atau tidaknya kerugian pemohon akibat berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian, dapat diukur hanya apabila undang undang yang dimohonkan diujiterhadap berlakunya suatu undang undang guo, menimbang bahwa setelah mencermati dalil permohonan pemohon guo, mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional pemohon oleh berlakunya beserta penjelasannya dari bahkan apabila dalam undang undang guo dibatalkan oleh mahkamah justru akan menghilangkan sumber sumber keuangan gerakan pramuka. berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, mahkamah berpendapat pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya undang undang guo, sehingg, dan tanpa dihadiri oleh pemohonrtono maria farida indrawi ttd. hamdan zelda panitera pengganti, ttd. suwardi kwartir adalah pengurus gerakan pramuka tiap tingkatan wilayah pemerintahan dari pusat sampai daerah, jajaran adalah satuan pada tingkatan organisasi gerakan pramuka, gudeg gugus depan) adalah suatu kesatuan organik terdepan dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaran kepramukaan: dan lain bilamana mahkamah konstitusi memiliki kebijaksanaan lain dari undang undang dasar sebelum pemohon mengajukan alasan alasan permohonan pengujian materiil beserta penjelasan terlebih, demikian pula walaupun segala alasan dan dasar hukum pengujian undang undang guo yang diajukan oleh pemohon bersifat materiil, namun pemohon juga turut mengajukan pengujian formil undang undang guo: kewenangan mahkamah konstitusi bahwa sesuai dengan ketentuanberwenang untuk mengadili perkara pengujian yang berbunyi,namun implementasi dalam tersebut bertentangan dengan uud yang berkaitan dengan materiil dan formil terhadap undang undang, untuk materiil, hal hal yang berkaitan dengan materiil itu sendiri bertentangan dengan uud hal ini sesuai dengan uud namun tidak ada pengawasan pemeriksaan keuangan dan tidak ada sanksi bagi pelanggar transparan keuangan dana pramuka yang tertera dalam untuk formil, ada kecacatan dalam melakukan pengesahan karena terlalu cepat merespon situasi maka kemungkinan diduga ada penyuapan dalam pengesahan tersebut. sebuah undang undang harus menempatkan kepentingan masyarakat pada posisi tertinggi, bukan untuk kepentingan sebagai kelompok saja, maka ada dugaan nantinya keuangan dana pramuka akan korupsi oleh jajaran kwartir gerakan pramuka dengan kongkalikong karena tidak diawasi dan dikontrol oleh lembaga badan pengawas keuangan dan tidak ada sanksi bagi pelanggar transparan keuangan yang sangat merugikan keuangan negara dan daerah. implementasi bertentangan dengan uud dalam pokok perkara: ii. kedudukan dan kepentingan hukum pemohon bahwa sesuai dengan ketentuan yang menegaspemohon adalah perorangan sebagai warga negara indonesia yang bekerja sebagai agen penyalur perlengkapan pramuka (dagang) wilayah jakarta dan pembina pramuka tegak desa serta aktivis pengamat kegiatan kepramukaan dengan penuh pengabdian dan sukarela dengan tulus ikhlas, sesuai dengan semboyan pramuka, yaitu ikhlas bakti bina bangsa berbudi bawa laksankhususnya beserta penjelasan pemohon mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi, pemikiran gagasan, ide guna membangun bangsa dan negara yang lebih luas dengan berjuang untuk memberantas korupsi jajaran kwartir gerakan pramuka serta untuk membentuk karakter bangsa dengan, dan karakter dengan mengamalkan satya dan darma pramuka,sehingga dapat bertindak sendiri tanpa izin maupun tanpa dapat dianggap mewakili kategori lain selain sebagai perorangan: bahwa sebagai warga negara indonesia, pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh uud bahwa pemohon ingin, pemohon berjuang untuk memberantas korupsi jajaran kwartir gerakan pramuka yang sering dilakukan oleh oknum oknum kwartir gerakan pramuka yang bersembunyi balik seragam pramuka, maka pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya yang kurang jelas, bahwa gerakan pramuka sering mendapatkan kerugian yang ditimbulkan oleh jajaran kwartir gerakan pramuka sendiri dengan melakukan pelanggaran dan penyelewengan dana pramuka untuk anak bangsa dengan kongkalikong yang selalu direkayasa dana pramuka, akibatnya mayoritas dari anggota tersebut tidak mengamalkan satya dan darma pramuka hanya karena uang dan uang. adapun presiden susilo bambang yudhoyono selaku kepala mainan gerakan pramuka ketika mencanangkan revitalisasi gerakan pramuka pada tanggal agustus cibubur jakarta berpesan, "supaya mengamalkan satya dan darma pramuka dan meminta supaya mencegah dan menindak pelaku pelaku korupsi dana pramuka kwartir gerakan pramuka karena tidak sesuai dengan kode etik dan moral pramuka . keputusan presiden nomor dan surat keputusan warna nomor tahun tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka masih kurang kuat sebagai landasan hukum, apalagi anggota badan pengawas keuangan yang dibentuk oleh kwartir gerakan pramuka berdasarkan musyawarah anggotanya bukan orang orang yang profesional dan bukan penegak hukum hanya dipilih dengan sukarela. bpk kwartir tidak mungkin dapat mengawasi dan mengontrol keuangan dana pramuka kwartir, karena mereka sering sibuk dan tidak dibayar digaji sebagai anggota bpk kwartir, hanya dengan sukarela dan sudah dianggap percaya keuangan dana pramuka yang ada kwartir. maka ini perlu dibentuk undang undang gerakan pramuka, karena berdasarkan kajian akan kebutuhan dan urgensi terhadap berbagai persoalan yang memang memerlukan segera payung hukum berupa undang undang dengan adanya pengawasan untuk mengontrol keuangan kwartir secara independen luar pengurus kwartir gerakan pramuka yang profesional agar apabila kwartir gerakan pramuka melakukan pelanggaran dan penyelewengan dana pramuka supaya dikenakan sanksi berdasarkan undang undang yang berlaku. ternyata terutama menurut pemohon kurang jelas karena tidak ada sanksi bagi pelanggar transparan keuangan yang dianggap sebagai dugaan sumber korupsi jajaran kwartir gerakan pramuka dengan kongkalikong: bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut atas, pemohon secara konstitusional berhak untuk mengajukan permohonan ini dengan hasil permohonan ini akan memperbaiki masa depan kwartir gerakan pramuka yang lebih baik dengan mengamalkan satya dan darma pramuka sesuai dengan undang undang yang berlaku dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana yang diamanatkan dalam uudmahkamah konstitusi nomor puu v yangari uraian kedudukan hukum (legal standing) permohonan guo, pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materiil dan penjelasan terhadap uud selain itu yang dimohonkan diuji adalah ketentuan normatif dan atau implementasi penerapan dari undang undang guo i.c. dan penjelasan yang jelas jelas merugikan hak konstitusional pemohon:wewenangdiundangkan jakarta pada tanggal oktoberterhadap norma yang terdapat dalam terhadap dnorma yang terdapat dalam tersebut atas bertentangan dengan ketentuan da: bahwa dengan adanya ketentuan sangat dimungkinkan sebagai dugaan sumber korupsi jajaran kwartir gerakan pramuka, tanpa ada pengawasan dan kontrol dari lembaga badan pengawas keuangan dan tidak ada sanksi atas pelanggar keuangan yang sangat merugikan keuangan negara dan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, bahwa dengan diberlakukannya ketentuan tidak sesuai dengan prinsip negara konstitusi, kwartir gerakan pramuka kelompok yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama untuk mencari keuntungan:bertentangan dengan undang undang dasar yang berkaitan dengan materiil dan formil:tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. berdasarkan putusan mahkamah konstitusi sehingga mahkamah konstitusi berwenang untuk menguji secara materiil dan formil undang undang nomor tahun tentang gerakan pramuk,

sp)komisi nasional perlindungan anak (selanjutnya disebut komnas anak ), suatu lembaga independen, yang beralamat dan berkedudukan jalan tb. simatupang nomor pasar rebo, jakarta timur, dalam hal ini diwakili oleh dr. seto mulyadi, dan artist merdeka sirait, masing masing sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal, bertindak untuk dan atas nama komnas anak, selanjutnya disebut sebagai . . pemohon il. lembaga perlindungan anak ( tentang pendirian lembaga perlindungan anak jawa barat dan berdasarkan surat keputusan gubernur jawa barat nomor kep. bansos bertanggal agustus yang beralamat dan berkedudukan hukum bandung jalan karang tinggal nomor bandung: dalam hal ini diwakili oleh dr. kurniadi resmi, sp. (k), mm, selaku ketua, selanjutnya disebut sebagai . . . pemohon ii: ii. perorangan anak indonesia, yang terdiri dari alfie sekar nadia, warga negara indonesia, umur tahun, sesuai dengan kutipan akte kelahiran a1 bul yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten dati bulungan dalam hal ini diwakili oleh drg. nani dilayani kes, umur tahun, warga negara indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, selaku ibu kandung, dan ir. masyhur nur, mm, umur tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil, selaku ayah kandung, sesuai dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh kecamatan sereal kota bogor, yang dalam hal ini kesemuanya beralamat budi agung jl. perdana rt. kelurahan suka damai kota bogor jawa barat: fasa ibnu ubaydillah, warga negara indonesia, umur tahun, sesuai dengan kutipan akte kelahiran dalam hal ini diwakili oleh lista sundari umur tahun, warga negara indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, selaku ibu kandung, dan ubaydillah salman, umur tahun, warga negara indonesia, pekerjaan pegawai swasta, selaku ayah kandung sesuai dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh kantor kecamatan manggis kota depok jawa barat yang dalam hal ini kesemuanya beralamat griya tugu asri blok c4 rt. kelurahan tugu kecamatan manggis kota depok jawa barat: selanjutnya disebut sebagai para pemohon iii: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november memberikan kuasa kepada muhammad joni, s.h., m.h., junaidi, s.h., m.h., fauzi yusuf hasibuan, s.h., m.h., irawan, s.h., m.h., desi yanti, s.h., dan ariani abdullah, s.h. kesemuanya advokat yang tergabung dalam tim litigasi untuk pelarangan iklan, promosi dan sponsorship rokok, yang berkedudukan hukum jalan tb. simatupang nomor pasar rebo, jakarta timur, selanjutnya disebut . para pemohon: dan uud tahun uud ). bahwa ketentuan uud tersebut merupakan hukum dasar (droit cons institutional: grundnorm), yang dalam negara modern merupakan keputusan politik tertinggi sebagaimana dikemukakan carl schmidt. terkait dengan hal itu, uud sebagai konstitusi negara yang ditinjau dari prinsip negara berdasarkan hukum (rechtstaat) merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara dan menjamin tegaknya hak hak asasi, sebagaimana dikemukakan zippelius. zippelius, allgemeine staatlehre , dikutip hamid attamimi., (disertasi), peranan keputusan presiden republik indonesia dalam penyelengaraan pemerintahan negara , universitas indonesia, hal. dan, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari jaminan konstitusi atas hak hak asasi warga negara dan sebagai jaminan politik tertinggi dalam kerangka prinsip negara berdasarkan hukum (rechtstaat) yang merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara dan menjamin tegaknya hak hak asasi, maka oleh pembuat undang undang pada tanggal september mengesahkan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut perlindungan anak ) yang memuat norma norma hukum baru (new norms) tentang jaminan hak hak anak dan upaya upaya perlindungan anak, dengan mengacu kepada hak hak konstitusional anak. bahwa hak hak konstitusional dalam maupun uud tidak lain merupakan hukum dasar yang diposisikan sebagai suatu keputusan politik tertinggi (sebagaimana terminologi carl schmidt) untuk menjamin, menghormati, dan melindungi hak hak konstitusional anak. dengan demikian, paska amandemen konstitusi yang diantaranya menghasilkan keputusan politik tertinggi uud maka hak hak konstitusional anak menjadi hukum dasar yang absah guna peningkatan standar pemenuhan hak anak (to fulfill the rights the child) dan perlindungan hak hak anak (to protect the right the child), termasuk pemenuhan dan perlindungan menggeser pengeluaran rumah tangga dari makanan rokok dan memicu kurang gizi pada balita. dirujuk dari studcc. studi kasus yang dilakukan pada masyarakat pedesaan indonesia: hubungan kepala kel merokok dengan peningkatan resiko kurang gizi pada balita ) jumlah sampel perokok: balita kurang gizi kurang: gi) balita kurang gizi tinggi badan kurang: (ii) balita gizi buruk: cebol: iv)pengeluaran untuk rokok lebih besar dari alokasi untuk pendidikan, biaya kesehatan. hal ini dibuktikan dengpengeluaran miskin beli rokok bulan rp500 bin., dengan demikian pengeluaran masyarakat untuk konsumsi rokok lebih besar dari alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan langsung tunai blt) kepada keluarga miskin. bahwa berdasarkan studi kasus masyarakat miskin kota indonesia: hubungan kepala keluarga merokok dengan peningkatan resiko kurang gizi pada balita keluarga miskin, yang dengan demikian membuktikan adanya korelasi dan kausalitas antara konsumsi rokok dengan menurunnya kesejahteraan keluarga. jumlah sampel rumah tangga rt) perokok: pengeluaran rokok mgg pengeluaran beras non perokok bahwa berdasarkan data tersebut diatas diperoleh fakta fakta sebagai berikut rokok dikonsumsi merokok skema gambar sebanyak yang jauh lebih bear dibandingkan untuk konsumsi beras (rice) sebanyak konsumsi ikan (fish) sebanyak s4, konsumsi telur (eggs) sebanyak saja: pada yang tidak merokok diperoleh fakta konsumsi untuk beras (rice) sebanyak konsumsi tembakau untuk merokok adalah sama dengan konsumsi beras (rice) untuk tidak merokok: perilaku konsumsi merokok mempengaruhi konsumsi bahan bahan pagan yang diperlukan untuk tumbuh kembang keluarga khususnya anak anak, water pune eggs instant fei pe enggan bingar akovo . pokok sugar snacks pocket rian ion other food kanan ran bahwa adanya fakta dan data mengenai pengeluaran untuk konsumsi rokok pada kepala keluarga kk) perokok dengan fakta balita kurang gizi dengan uraian berikut ini: balita kurang gizi kurang: balita kurang gizi tinggi badan kurang:, studi menyimpulkan: pada keluarga miskin kota indonesia, kebiasaan merokok kepala keluarga menggeser pengeluaran rumah tangga dari makanan rokok dan memicu kurang gizi pada balita dirujuk darberdasarkan studi kasus masyarakat pedesaan indonesia: hubungan kepala keluarga kk) merokok dengan peningkatan resiko kurang gizi pada balita ) jumlah sampel perokok balita kurang gizi kurang: balita kurang gizi tinggi badan kurang: balita gizi buruk: cebol:: bahwa pengeluaran untuk rokok lebih besar dari alokasi untuk pendidikan, biaya kesehatan sebagaimana dibuktikan dengan data dcc. pengeluaran miskin beli rokok bulan rp500 bahwa hal ini justru merupakan fakta bahwa perlindungan anak anak dari perilaku yang mengakibatkan keluarga mengeluarkan biaya untuk merokok adalah sejalan dan konsisten dalam menjamin perlindungan hak hak konstitusional anak untuk tumbuh kembang, bahwa fakta dan data tersebut diatas adalah bentuk dari kausalitas menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga perokok yang karenanya merupakan causal terbang dari adanya pelanggaran hak konstitusional dalam uud bahwa oleh karena itu norma hukum huruf penyiaran yang membolehkan atau menjustifikasi siaran iklan promosi rokok telah menjadi fakta dan rasional adanya kausalitas dengan nalar sehat yang mengakibatkan anak anak dan remaja menjadi perokok, dan adanya iklan promosi rokok yang merupakan seni budaya yang menurunkan kualitas hidup dan merugikan kesejahteraan anak dan remaja serta masyarakat sehingga dengan demikian telah terbukti adanya pelanggaran hak konstitusional anak dan remaja untuk mengembangkan diri atau kualitas kehidupannya untuk kesejahteraan sosialnya: bahwa dengan adanya norma hukum huruf penyiaran yang membenarkan promosi rokok sepanjang tidak mengambarkan wujud rokok telah menjadi fakta dan rasional dengan nalar sehat yang mengakibatkan anak anak melanggar hak konstitusionalnya untuk memperoleh manfaat dari seni dan budaya, yakni manfaat dari seni dan budaya mengenai produk siaran iklan atau promosi rokok yang justru menjadi pendorong yang mengakibatkan anak anak menjadi perokok sehingga menjadi fakta dan kausalitas mengonsumsi rokok, bahwa dengan demikian terbukti bahwa konsumsi rokok yang didorong dengan adanya iklan dan promosi rokok tersebut bukan saja telah mengakibatkan kehilangan hak kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang yang secara konstitusional diatur dalam uud yang tidak boleh dikurangi oleh siapapun, akan tetapi juga (a) melanggar hak konstitusional anak anak yang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya: (b) melanggar hak anak unuk memperoleh manfaat dari seni dan budaya yang dijamin dalam uud bahwa sebaliknya, negara mempunyai kewajiban (state obligation) atau kewajiban konstitusional melindungi (to protect), menjamin (to ensure), menghormati (to respect) dan melakukan pemenuhan (to fulfill) agar hak hidup yang dijamin dalam konstitusi dapat dijamin, dihormati, dilaksanakan oleh negara, baik secara aktif dengan melakukan tugas tugas sebagai negara, maupun secara pasif atau membiarkan (omisionist) atas perlindungan hak hidup tersebut: bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut atas diperoleh, secara normatif bersesuaian dengan konsideran fcc yang merupakan pembahasan dan refleksi dari data dan analisis situasi terhadap bahaya tembakau, yang dalam konsiderans fcc dituangkan dalam rumusan berikut ini: adanya hubungan kausalitas antara konsumsi rokok dengan kematian, dan hilangnya hak hidup yang dijamin, dilindungi, dihormati dan wajib dilaksanakan oleh negara: adanya fakta kematian akibat konsumsi rokok ini bersesuaian dengan konsideran fcc, sebagai kebenaran formil yang ditegaskan dalam konsiderans fcc yang berbunyi antara lainti) ".eskalasi merokok dan konsumsi tembakau oleh anak anak dan remaja seluruh dunia, terutama merokok pada usia muda cenderung meningkat (iii)iv) adanya fakta merokok menyebabkan penyakit dan ancaman resiko kematian atau hilangnya nyawa orang lain adalah sudah diakui kebenarannya dan bahkan merupakan nomor seiten, karena perokok menderita berbagai penyakit berbahaya dan sulit disembuhkan. hal mana juga secara eksplisit sudah diakui kebenarannya oleh industri rokok, pemerintah sebagai regulator yang terbukti dengfakta bahaya merokok ini justru khususnya bagi anak anak yang muda belia dan masih rentan itu sudah mutlak dan pasti sebagai suatu fakta kebenaran materil dan kebenaran hukum karena sudah legalisasi kebenarannya dengan nomor yakni dengan norma hukum yang membenarkan dengan adanya kausalitas antara kematian yang disebabkan berbagai penyakit akibat konsumsi rokok bahkan sudah diakui dan dinyatakan sebagai norma hukum dalam nomor dengan demikian fakta dan kebenaran materil bahaya merokok bagi kesehatan itu tidak terbantahkan lagi kebenarannya karena sudah legalisasi kebenarannya dengan nomor ago sehingga jelas dan terbukti iklan, promosi dan sponsor terhadap benda yang merusak kesehatan bahkan kematian tersebut jelas sudah bertentangan dengan uud dan merugikan hak konstitusional warganegara khususnya anak anak, bahwa kausalitas dari konsumsi rokok telah diakui dan menjangkiti masyarakat seluruh dunia secara secara global sehingga merupakan epidemi global. karena itu, konsumsi rokok berkorelasi signifikan dengan kehilangan hak hidup manusia atau warga masyarakat. hal ini dapat dibuktikan dengan studi yang menemukan data berikut ini: (a) fakta mengenai tobacco kills. rokok membunuh dari pengguna jangka panjang kematian dini kehilangan tahun produktif. world health organisation, report the global tobacco epidemic hal (b) fakta mengenai tobacco kills. berdasarkan data who berikut ini adalah bahwa sebanyak milyar perokok dunia, juta negara berkembang, pada tahun juta kematian th annual global net loss us$ 200m: pada tahun diperkirakan juta kematian th 50x asia: pada tahun diperkirakan juta kematian th negara berkembang. bahwa mengenai bahaya penyakit dan ancaman resiko kematian dari merokok tersebut merupakan keniscayaan yang tidak terbantahkan, walaupun dilakukan berbagai pembatasan dengan mengatur persyaratan iklan rokok, akan tetapi tidak mampu menghilangkan efek dan pengaruh signifikan bagi perusakan kesehatan, ancaman kematian, dan meningkatkan kemiskinan. sehingga produk rokok bukan lagi dimasukkan sebagai produk cacat (product defect) namun sudah merupakan produk yang merusak kesehatan masyarakat. hal ini terbukti dari fakta peringatan kesehatan bungkus rokok tidak dapat mencegah pendukung industri rokok mengkonsumsi rokok, sebagaimana studi atas efektifitas peringatan kesehatan bungkus rokok terbukti tidak mempengaruhi konsumennya untuk terus merokok dan menghiraukan isi pesan tersebut ref. studi fkui fakta kebijakan atau regulasi yang mengarahkan penurunan kadar tar dan nikotin, tidak mengurangi tingkat konsumsi rokok. bahkan, industri rokok melakukan langkah yang memproduksi rokok seakan akan aman ( safe cigarettes ) sebagaimana munculnya berbagai merek yang mengesankan seakan akan kadar nikotin dan tar rendah adalah aman bagi kesehatan, adanya fakta industri rokok menggunakan dan memakai merek yang seakan akan aman yang mengesankan rendah kadar nikotin dan tar (low tar and nikotin branding), sebagaimana adanya berbagai produk rokok dengan menggunakan merek yang senada diantaranya: mild , star mild , mild , mild , mezzo .zoo mild , l a light , yang tidak lain adalah strategi low tar and nicotine branding dari industri rokok. padahal nikotin dalam kadar dan dosis berapapun tetap saja adiktif dan bersifat karsinogenik serta mengakibatkan kematian (tobacco kills): dalam sejarah industri rokok diperoleh fakta bahwa strategi bisnis dengan menggunakan imej dan pesan low tar nicotine branding adalah tehnik pemasaran yang semakin popular sehingga konsumen merasa (seakan akan merasa) aman (padahal menyesatkan ) dan oleh karena pada faktanya naiknya konsumsi terhadap rokok rokok yang dicitrakan dengan iklan sebagai rokok yang berkadar nikotin rendah dan tidak terlalu berbahaya (dibanding berkadar nikotin tinggi), maka dibuatlah produk merek citra baru: safe cigarettes , rokok aman , dan kepada konsumen diperkenalkan rokok dgn modifikasi merek atau label: low tar , light , mild . secara historis, sejak awal 1950an, ilmuan mempublikasi hasil kajian ilmiah bahwa rokok penyebab kanker paru paru dan penyakit penyakit. drs. ernst wonder start graham menunjukkan perokok mempunyai resiko lebih besar. respons segera industri rokok terhadap bukti ilmiah itu dengan mempromosikan tipe baru rokok: rokok dengan filter (tahun 1950an) dan rokok low tar' (tahun 1960an). diiklankan seakan lebih sehat dari yang lama.imej rokok sehat health image cigarettes) didisain untuk membuat ilusi perokok mengisap produk lebih aman, yang diformalisasikan dalam konperensi riset bat hilton head pada strategi industri rokok mengembangkan rokok filter rokok low tar dengan memorandum industry response the cigarette health controversy . memo ditulis ernest peoples, b&w's vice president padabahwa namun demikian, fakta tentang rokok yang aman (safe cigarette) juga diakui oleh philip morris adalah sebuah kebohongan belaka, sebagaimana pendapat philip morris yang menyatakan smoking dangerous and addictive,.dst .: bahwa walaupun demikian pemerintah masih mengambil langkah dan kebijakan yang tidak melindungi anak dan remaja dari epidemi global tembakau karena, kebijakan ini menekankan pada prioritas peningkatan jumlah tenagakerj:, bahwa dengan dalil dalil dan bukti tersebut dinas terbukti bahwa isi dan siaran iklan niaga promosi rokok yang disiarkan lembaga penyiaran adalah merupakan produk seni dan budaya yang berisi berbagai fakta dan data yang secara kausalitas mengakibatkan anak dan remaja menjadi terpengaruh kepada rokok dan menjadi perokok sehingga secara kausalitas iklan promosi rokok menyebabkan anak anak dan remaja merokok yang berdampak kepada terjangkit berbagai penyakit, membahayakan kesehatan bahkan menimbulkan gangguan kehamilan dan janin sehingga mengancam kualitas hidup dan kesejahteraan anak:hak hak anak dari bahaya rokok dan atau merokok yang terbukti secara factual, dan secara ilmiah, yang bahkan sudah merupakan pengetahuan umum (public knowledge: notice seiten bahwa merokok sudah mengancam hidup dan kehidupan, tumbuh dan berkembang. lebih jauh lagi, kebenaran bahaya merokok tersebut bagi manusia sudah diakui dan merupakan kebenaran formil yuridis sebagaimana peraturan pemerintah nomor tahun (selanjutnya disebut nomor yang didalam mengakui bahaya merokok sebagaimana kewajib?darurat siahaan, hukum acara mahkamah konstitusi indonesia , konstitusi pers, jakarta, hal dengan demikian berbagai perbuatan dan kegiatan yang mengancam hak hak konstitusional anak dan remaja yang sudah dijamin uud tersebut, terlebih lagi paska amandemen konstitusi menjadi suatu keputusan politik tertinggi untuk melindungi hak hak anak, absah secara yuridis konstitusional apabila berbagai norma hukum dalam undang undang yang konsisten dengan hak hak konstitusional anak atau melanggar hak hak konstitusional anak diuji konstitusionalitasnya mahkamah konstitusi ri. bahwa hal hal atas merupakan dasar pemikiran, landasan, urgensi dari upaya konstitusional para pemohon mengajukan permohonan uji materil atas penyiaran huruf sepanjang mengenai frasa memperagakan wujud rokokketentuan huruf penyiaran sepanjang mengenai frasa yang memperagakan wujud rokok"'pemberlakuan ketentuan huruf penyiaran menjadi dasar bagi adanya iklan promosi rokok dan karenanya menjustifikasi industri rokok mempromosikan dan memasarkan produksi rokoknya kepada konsumen termasuk kelompok remaja yang termasuk kualifikasi anak anak dibawah umur (orang usia dibawah tahun berdasarkan perlindungan anak). hal mana terbukti dengan bentuk dan atau tema iklan dan promosi rokok yang menggunakan jargon, pesan, atau pencitraan produk rokok yang mengaitkannya dengan citra, orientasi, atau kualifikasi dari kalangan kawula remaja dan orang muda yang secara yuridis formil masih dalam usia dibawah tahun dan karenanya diskualifikasi sebagai anak, bahwa,'kejantanan, 'kebersamaan', "kenikmatan tertinggianak, dan karenanya melanggar hak konstitusional anak yakni hak hak memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya uud bahwa berbagai fakta dari penyiaran iklan dan promosi rokok tersebut diatas disiarkan secara terus menerus dan dilakukan secara meluas dengan menggunakan berbagai teknik dan trik yakni melalui lembaga penyiaran televisi televisi yang ada indonesia, termasuk dengan menggunakan frasa sebagaimana dijelaskan diatas: berbagai fakta dari penyiaran iklan dan promosi rokok melalui televisi menggunakan tema isu atau event yang berkaitan dengan remaja dan orang muda yang karenanya memasuki orientasi, kecenderungan, lingkungan, atau citra remaja dan orang muda, yakni menggunakan dan memasuki domain olahraga (sport), musik dan bahkan pendidikan dan kegiatan keagamaan: bahwa dilakukannya promosi dan iklan rokok dengan cara yang menyesatkan dan memasuki domain pendidikan, musik, olahraga dan bahkan kegiatan keagamaan adalah dimaksudkan secara langsung untuk menarik anak anak sebagai konsumen rokok atau perokok baru: bahwa adanya iklan promosi rokok tersebut yang dimaksudkan untuk menggarap kesadaran anak sehingga menjadi perokok pemula, atau tetap menjadi perokok, yang dilakukan dengan strategi, disain isi, momentum dan cara penyiaran iklan rokok bukan tanpa rencana dan memang disengaja dimaksudkan menggarap anak anak atau remaja dan orang muda yang terbukti dengan berbagai fakta dan data berikut ini: industri rokok merekrut remaja yang dimaksudkan untuk menggantikan sekitar orang perokok yang meninggal setiap tahunnya yang dilakukan untuk mempertahankan dan bahkan mengembangkan kelangsungan bisnis industri rokok,strategi industri rokok yang memiliki misi menggarap remaja, dengan pernyataan bahwapola merokok remaja sangatlah penting bagi phillip morris. laporan peneliti myron johnson wakil presiden riset dan pengembangan phillip morris). factsheet komnas anak |), cc. strategi industri rokok yang memiliki misi menggarap remaja, dengan pernyataan bahwa:perokok remaja: strategi dan peluang, r.j reynolds tobacco company memo internal, februari factsheet komnas anak strategi industri rokok menjerat remaja menjadi perokok pemula dengan membangun opini dan kesadaran remaja bahwa merokok dan atau perokok diasosiasikan dengan citra yang sesuai dengan dunia remaja melalui iklan, promosi dan sponsorship acara acara remaja. bahwa(a) perokok umur tahun pada tahun sebesar meningkat pada ahun menjadi (bcyang diperoleh fakta (jawaban): (de( (a) young people continue strategically important market the tobacco industry, (b) young people are currently.dst , preventing tobacco use among young people , report surgeon general us,h 9271m0030927.asp): bahwa secara medis sudah terbukti bahwa tembakau dapat menimbulkan kematian, kecacatan dan merusak kesehatan. hal ini sudah diterima secara umum bahkan menjadi konsideran yang dituangkan secara tegas dalam framework convention tobacco control fcc) yang berbunyi antara lain sebagai berikut.eskalasi merokok dan konsumsi tembakan oleh anak anak dan remaja seluruh dunia, terutama merokok pada usia muda cenderung meningkat. .'oleh karena: (a) rokok yang mengandung nikotin dan terdiri atas jenis zat kimia yang mengandung zat kimia beracun dan berbahaya dan jenis(b)isi dan penyiaran(c)(d)melalui strategi promosi iklan rokok, menurut data bersumber dari surgeon general report bahwa industri rokok dengan sengaja menggunakan iklan rokok untuk meningkatkan konsumsi rokok lewat beberapa cara, termasuk:okok untuk berhenti merokok,dari iklan industri tembakau, departemen health and human services. reducing the health consequences smoking: years progress , surgeon general's report dalam who indonesia departemen kesehatan republik indonesia, larangan menyeluruh iklan, promosi dan pemberian sponsor , fact sheet, bahwa industri tembakau secara faktual telah melakukan pengabaian terhadap standart marketing yang mereka susun yang tidak memperkenankan iklan promosi rokok termasuk isi dari iklan tersebut diiklankan atau ditujukan bagi anak anak bawah usia tahun atau usia anak yang sesuai dengan kebijakan sebuah negara, sebagaimana tertuang dalam international standart for the marketing tobacco product: tobacco brand and the content tobacco.dstdomicile increment yang didownload tanggal januari bahwa adanya informasi yang tidak benar dan bukan kebenaran atau hanya merupakan informasi manipulatif yang dikemas dalam iklan rokok, bersesuaian dengan:itifharian kompas, produk iklan banyak yang melanggar etika , sabtu, tangal maret fakta dan data berdasarkan hasil penelitian surgeon general report yang membuktikan bahwa iklan rokok berpengaruh kepada anak anak oleh karena: (@) mendorong anak anak dan remaja mencoba coba merokok sehingga menjadi pengguna tetap: g1) mendorong para perokok untuk meningkatkan konsumsinya, (iii) mengurangi motivasi perokok untuk berhenti merokok, (iv)(vi), (vii)(userisi,(@)g1) perubahan perilaku dilakukan dengan iklan yang berulang ulang melalui berbagai media, (iii) pembawa pesan adalah aktor grup pemusik idola remaja: (iv) penerima pesan yakni remaja adalah kelompok yang sedang mencari jati diri: (v) pesan umumnya bersifat visual, bukan verbal. aspek emosi lebih berperan daripada aspek kognitif, (vi) isi pesan membangkitkan emosi menyenangkan, gagah, kuat, trendi, nikmat, dan kebersamaan: bahwa siaran niaga iklan promosi rokok yang dibolehkan atau dijustifikasi dengan huruf undang undang nomor tahun merupakan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, dan manipulatif sebagaimana didalilkan dan dibuktikan pada bagian lebih awal permohonan ini: bahwa siaran iklan niaga promosi rokok yang dibolehkan atau dijustifikasi dengan huruf penyiaran merupakan informasi yang mengakibatkan anak dan remaja terpengaruh oleh karena: siaran iklan niaga termasuk siaran iklan rokok dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan butir penyiaran: iklan promosi rokok secara kua teknis maupun normatif memang dimaksudkan untuk mempengaruhi konsumennya agar menggunakan rokok yang ditawarkan. hal ini terbukti dari batasan iklan rokok, yang diatur dalam butir nomor yang berbunyi sebagai berikut: "". siaran iklan niaga promosi rokok dimaksud sudah terbukti secara kausalitas atau causal terbang telah mempengaruhi dan mendorong anak dan remaja menjadi perokok pemula atau merokok, siaran iklan niaga promosi rokok sudah mempengaruhi anak dan remaja dan menginternalisasikan atau setidaknya mengingat iklan promosi rokok sebagai mana terbukti dari:terhadap dan uud ketiga, adanya komitmen, keterikatan hukum dan politik indonesia sebagai masyarakat dunia internasional untuk mematuhi dan mengharmonisasikan instrumen konvensi internasional, termasuk dan tidak terbatas pada konvensi pbb tentang hak hak anak kha) yang sudah diratifikasi dengan keppres dan kovenan internasional tentang ekonomi, sosial dan budaya yang sudah diratifikasi dengan international covenant economic, social and cultural rights icsc) dengan nomor tahun bahwa, dalam kedudukannya sebagai sumber hukum termasuk sebagai sumber hukum tata negara, maka norma norma yang ditentukan dalam konvensi internasional justru sudah merupakan norma yang universal (universal norms) yang diakui dan diyakini bangsa bangsa beradab dunia, termasuk diantaranya hak hidup dan kelangsungan hidup yang bahkan diskualifikasi sebagai hak yang utama (supreme rights) yang tidak dapat dikurangi (non derogable right) dalam keadaan dan situasi apapun. oleh karena itu, negara peserta konvensi internasional terikat secara hukum (legally binding) berkewajiban menjalankan upaya aktif mengurangi angka kematian tersebut (termasuk menurunkan kematian ibu melahirkan, bayi dan anak), adalah dalam konteks pemenuhan hak hak asasi manusia dan bukan sekadar penanganan masalah sosial belaka. norma universal lainnya yang tidak lain merupakan hak asasi manusia adalah pengakuan terhadap prinsip non diskriminasi (non discrimination) yang dijustifikasi pada seluruh instrumen konvensi hak asasi manusia yang utama (prominent human rights conventions instrument). hak hidup, hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang dijamin secara integratif dan tidak terpisahkan dalam 28b uud (suatu keputusan politik tertinggi dan hukum dasar perlindungan hak konstitusional anak pasca amandemen konstitusi dan reformasi ketatanegaraan) bahwa televisi merupakan media pemajangan iklan rokok tertinggi terhadap respondeniij|:,atas pertanyaan "tapi, perusahaan rokok bersikukuh bahwa mereka tak menyasar perokok remaja dan anak anak , dengan memberik. majalah berita mingguan gatra, juni widyastuti seroja pemerintah tutup mata pada anak korban rokok , hal. siaran iklan niaga promosi rokok yang merupakan informasi bukan saja melanggar hak konstitusional anak dan remaja untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, sebagaimana dijamin dalam uud akan tetapi juga bertentangan dengan huruf nomor tahun yang mewajibkan siaran iklan wajib mentaati hal hal berikut ini: @d) siaran iklan niaga promosi rokok wajib mentaati norma hukum yang mengatur fungsi penyiaran sebagai media informasi yang sehat penyiaran|: gi) siaran iklan niaga promosi rokok wajib mentaati norma hukum yang mengatur arah penyiaran untuk memberikan informasi yang benar dan bertanggungjawab huruf penyiaran): (dit) siaran iklan niaga promosi rokok wajib mentaati norma hukum yang mengatur tujuan penyiaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum penyiaran), bahwa sebaliknya justru dengan maksud untuk melindungi anak dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak, maka hak konstitusional setiap orang (termasuk anak dan remaja) untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial uud semestinya menjamin hak anak dan remaja untuk terhindar dari informasi yang tidak sehat dan informasi yang benar dan bertanggungjawab (sebagaimana dijamin dalam huruf penyiaran), yakni dengan melakukan pembuatan norma hukum yang bersifat menjustifikasi upaya afirmatif (affirmative action) yang melindungi anak anak dan remaja dari iklan promosi rokok. dalil dalil perlunya norma hukum yang menjustifikasi upaya afirmatif tersebut dibutuhkan anak dengan dasar antara lain: sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest the child), maka semestinya bukan hanya membuat norma hukum yan melarang iklan promosi rokok (sebagai informasi yang tidak benar dan tidak bertanggungjawab dan informasi yang tidak sehat bagi anak dan remaja), akan tetapi membuat norma hukum yang memastikan anak terlindungi dari bahaya merokok yang secara kausalitas dimulai atau disebabkan oleh iklan promosi rokok, sebagaimana didalilkan dan dibuktikan pada bagian awal dari permohonan ini: secara substantif, jaminan atas hak informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial (termasuk bagi anak) yang dijamin dalam uud adalah bersesuaian dengan hak hak anak yang ditentukan dan dianugerahkan dalam konvensi hak anak yang secara kategoris hak anak termasuk(ii) hak untuk memperoleh pendidikan (the rights education), (iii) hak untuk bermain dan rekreasi (the rights play and recreation) (iv) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (the rights participation cultural activities): (v) hak untuk kebebasan berfikir, conscience dan beragama (the rights thought and religion): (vi) hak untuk mengembangkan kepribadian (the rights personality development): (vii) hak untuk memperoleh identitas (the rights identity): (viii) hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (the rights health and physical development) (ix) hak untuk didengar (pendapat) (the rights heart) (x) hak untuk atas keluarga (the rights family): bahwa dengan demikian, hak atas informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial yang dijamin dalam uud berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dengan hak konstitusional anak dan remaja yakni hak anak atas tumbuh dan berkembang yang dijamin dalamtentang huruf penyiaran diberlakukan diskriminatif jika dibandingkan dengan huruf penyiaran yang jelas melarang sama sekali promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif, dan karenanya bertentangan dengan hak anak memperoleh perlindungan dari diskriminasi uud bahwa diperoleh fakta adanya norma hukum dari huruf penyiaran yang berbunyi promosi rokok yang memperagakan wujud rokok , yang dengan demikian menjadi dasar bagi diperbolehkannya siaran iklan niaga promosi rokok walaupun dilarang yang menggambarkan wujud rokok, bahwa zat adiktif (termasuk rokok) adalah benda yang dilarang dilakukan siaran iklan niaga promosi yang diskualifikasi secara sama dengan minuman keras sebagaimana dengan jelas dan tegas diatur dalam huruf penyiaran yang berbunyi promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif bahwa secara normatif sudah ditegaskan rokok adalah zat adiktif sebagaimana (a) konsideran menimbang huruf nomor yang secara eksplisit berbunyi, : (b) dalam penjelasan umum nomor ditegaskan rokok merupakan salah satu zat adiktifbahwa zat yang terkandung dalam rokok adalah diakui benar dan sesuai kebenaran rokok mengandung nikotin sebagai suatu kebenaran empirik dan kebenaran yuridis formal sudah ditegaskan dalam nomor butir dan butir berikut ini dikutip bunyi butir dan nomor (sebagaimana huruf penyiaran) maka tidak ada alasan hukum yang jelas rasio jenisnya yang menormalkan pembenaran siaran iklan niaga promosi rokok dalam bentuk apapun, bahwa berbagai dasar dan argumentasi yang menjustifikasi zat adiktif (termasuk rokok) diposisikan sebagai zat atau bahan yang tidak diperjualbelikan bebas, atau mesti dikendalikan, dan karenanya tidak absah dipromosikan, dapat menggunakan dasar berikut ini: nomor tahun ketenagakerjaan .: b.. dari norma ketenagakerjaan diatas maka dapat disimpulkan: terdapat ratio legis dan kualifikasi norma yang jelas dan tegas bahwa bahan atau zat yang bernama minuman keras , narkotika , psikotropika , dan zat adiktif lainnya adalah termasuk bahan atau zat yang dilarangmelibatkan anak dalam pekerjaan: (ii) menormalkan bahwa minuman keras , narkotika , psikotropika , dan zat adiktif lainnya: berdasarkan dan perlindungan anak, anak anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk dalamnya kualifikdengan demikian secara normative, perlindungan anak menormalkan dan menentukan kualifikasi bahan atau zat narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napa), termasuk dalam satu jenis yang sama. bahkan perlindungan anak menormalkan ketentuan sanksi pidana yakni:. : dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:norma (norm) yang sama, (ii)yang sama sama dilarang, baik penggunaannya maupun distribusi dan perbuatan melibatkan anak anak. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang cukai, menormalkan barang yang dinyatakan sebagai barang kena cukai adalah barang barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsi yang perlu dikendalikan: (em) peredarannya perlu diawasi, (ii) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau, iv, oleh karena berdasarkan undang undang nomor tahun tentang cukai yang menentukan rokok adalah barang yang dikenakan cukai, termasuk pula: dengan demikian, dalam membuat norma mengenai rokok sebagai barang yang secara teknis termasuk kualifikasi barang kena cukai, dinamakan sama seperti. artinya nomor tahun tentang cukai jo. nomor: tahun tidak membedakan antara rokok dengan minuman yang mengandung etil alcohol dalam membuat norma hukum tentang cukai. bahwa dengan analisis yuridis atas norma hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sudah adanya penamaan terhadap. selanjutnya, penafsiran secara sistematis dapat disimpulkan bahwa nomor butir dan butir mengakui rokok sebagai zat yang bersifat adiktif. peraturan penamaan dan kualifikasi keterangan perundang bahan zat undangan minuman keras , narkotika , dinamakan ketenagakerjaan psikotropika , dan zat adiktif sama lainnya perlindungan narkotika , alkohol , dinamakan anak psikotropika , dan zat adiktif sama lainnya (napa)" pemerintah nomor rokok adalah bersifat zat tahun adiktif butir dan bahwa selanjutnya dalam hal penamaan promosi rokok (yang bersifat adiktif, sesuai dengan nomor butir dan justru selanjutnya diberlakukan secara berbeda atau khusus sehingga bersifat diskriminatif, yang terbukti dengan dinamakannya ketentuan penyiaran yang berbeda antara huruf penyiaran, dengan huruf yakni: huruf sama sekali melarang promosi minuman keras atas sejenisnya dan bahan atau zat adiktif, huruf hanya melarang promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. dengan demikian, ada penamaan yang berbeda atau bersifat diskriminatif terhadap promosi rokok sebagai zat adiktif yang diperbolehkan walaupun harus tidak memperagakan wujud rokok. padahal, dengan huruf sama sekali melarang promosi minuman keras atas sejenisnya dan termasuk bahan atau zat adiktif. jadi sebagai hukum yang bermoral dan mengacu kepada hirarki norma yang lebih tinggi yakni uud tahun yang menjamin hukum tidak bersifat diskriminatif, maka penamaan huruf penyiaran sudah bersesuaian dengan uud tahun yang menjamin hak anak dari diskriminasi termasuk diskriminasi hukum. sebaliknya, penamaan huruf penyiaran sepanjang mengenai frasa "yang memperagakan wujud rokok adalah norma hukum yang diskriminatif, menciptakan ketidakpastian hukum, dan tidak jelas ratio jenisnya, bahwa dengan demikian terdapat norma hukum dalam berbagai peraturan perundang undangan indonesia yang menormalkan zat atau bahanengan keadaan normatif tertentu, yakni: bahan ataunorma yang sama:namakan sebagai suatu yang dilarang atau terlarang penggunaannya, termasuk pula distribusi, pemasaran dan iklan atau promosinya, bahwa dengan demikian, penamaan terhadap zat atau barang dan dinamakan sebagai dilarang atau terlarang (termasuk pula distribusi, pemasaran dan iklan atau promosinya) merupakan suatu sistem norma, yang diakui dan dikukuhkan hak atas kelangsungan hidup: hak atas tumbuh dan berkembang, dan: hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,,tyang dengan demikian secara yuridis konstitusional mesti dipahami dalam satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. kedalam hukum positif sebagaimana terbukti dijustifikasi dalam perlindungan anak, ketenagakerjaan, undang undang nomor tahun sebagaimana dijelaskan atas, bahwa perihal norma sebagai suatu norma yang valid (to valid norm) dapat diperjelas dengan penelaahan dan pendapat hukum dari ahli hukum bahwa suatu norma, menurut kersen menjadi suatu norma (norm) yang valid miliki beberapa persyaratan yakni suatu norma mesti menjadi bagian dari system norma norm must part system norms), sistem hukum itu harus mujarab (the system must efficacious). selanjutnya stake, menjelaskan konsep validitas (the concept validity) dapat dimengerti dengan mempelajari empat pengertian yang dikemukakan kersen: norm exist with binding force: particular norm concerned identifiable part legal order which efficacious: norm conditioned another norm higher level the hierarchy norma norm which justified conformity with the basis norm. prof. hari chand, modern jurisprudence , international law book services, kuala lumpur, page bahwa secara substantif ketentuan norma huruf penyiaran yang justru sudah dengan jelas dan tegas melarang sama sekali promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif adalah norma yang sesuai dengan keadilan dan mengacu kepada rasa keadilan masyarakat yang membutuhkan perlindungan negara atas bahan atau zat berbahaya bagi kesehatan dan bahkan kehidupan, bahwa dengan demikian, penyiaran huruf sudah mengandung sistem norma atau sudah menormalkan bahwa promosi terhadap zat adiktif dilarang, sebagaimana halnya promosi terhadap minuman keras atau sejenisnya bersesuaian dengan system norma hukum yang dianut dalam perlindungan anak maupun ketenagakerjaan: bahwa lebih dari itu, norma atau penamaan penyiaran huruf yang melarang siaran iklan niaga yang mempromosikan zat adiktif, sebagaimana halnya minuman keras atau sejenisnya, adalah bersesuaian normatif pula (conformity norm) dengan berbagai ketentuan norma yang dijustifikasi dalam penyiaran, ketenagakerjaan, undang undang nomor tahun yang menormalkan bahwalarang atau terlarang penggunaannya, termasuk pula distribusi, dan pemasarannya. maka dengan demikian terdapat rasio legis dan diterima akal sehat apabila perbuatan melakukan iklan atau promosi zat atau bahan tersebut dilarang, bahwa dengan demikian, penamaan penyiaran huruf yang membenarkan atau menjustifikasi iklan promosi rokok, walaupun tidak memperagakan wujud rokok adalah tidak konsisten dengan norma hukum bahwa rokok adalah zat adiktif dan termasuk zat atau bahan yang dilarang sebagaimana halnya promosi terhadap minuman keras atau sejenisnya. sehingga terbukalah bahwa penamaan penyiaran huruf cl, bukan saja bertentangan secara normatif substantif dengan penyiaran huruf akan tetapi juga bertentangan atau konsisten dengan sistem norma yang diatur dan dijustifikasi dalam perlindungan anak dan ketenagakerjaan lebih dari itu, adanya inkonsistensi yang tidak lain adalah diskriminasi hukum karena memberikan perlakuan berbeda (dengan menormalkan pengecualian terhadap siaran iklan niaga promosi rokok). hal ini melanggar hak konstitusional anak uud dan juga uud yang menjamin persamaan dihadapan hukum, dan perlindungan dari diskriminasi uud bahwa selain adanya inkonsistensi terhadap sistem norma selanjutnya secara substantif, baik berdasarkan moralitas hukum (morality law), dalam konteks negara berdasarkan hukum (recht staat), maupun jaminan kepastian hukum, serta jaminan bebas dari peraturan yang diskriminatif, maka secara normatif ketentuan huruf penyiaran mestinya sama sekali tidak membolehkan siaran iklan niaga promosi rokok, bahwa berdasarkan penafsiran sistematis (sistematis interpretation) atas huruf penyiaran mengandung norma yang melarang promosi bahan atau zat adiktif, yang oleh karenanya secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa norma pelarangan bahan atau zat yang diskualifikasi sebagai rokok yang termasuk dalam kualifikasi bahan atau zat adiktif. bahwa akan tetapi secara tidak jelas rasio legis nya, huruf penyiaran mengandung norma yang hanya melarang promosi rokok (yang merupakan barang atau zat adiktif) yang memperagakan wujud rokok. berikut ini perbandingan kedua norma tersebut: penyiaran penyiaran atau sejenisnya dan memperagakan wujud rokok" bahan atau zat adiktif. bahwa dengan demikian penyiaran mengandung norma yang bertentangan, yakni membedakan pemberian norma hukum antara dua zat yang sama sama bersifat adiktif sehingga merupakan bentuk dari penamaan yang diskriminatif, atau adanya norma hukum yang melanggar prinsip non diskriminasi. satu sisi huruf penyiaran dengan tegas dan jelas membuat norma hukum yang melarang promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif. namun kemudian dalam undang undang yang sama, huruf penyiaran membuat norma hukum yang melarang promosi rokok yang memperagakan wujud rokok, sehingga norma hukum tersebut membolehkan promosi rokok dengan pengecualian tidak memperagakan wujud rokok: bahwa dengan dengan demikian adanya pembedaan (distinction) yang merupakan suatu wujud diskriminasi dalam hukum terhadap suatu zat yang secara substantif sama sama bersifat adiktif, bahwa selain bersifat diskriminatif karena membedakan antara larangan promosi rokok huruf penyiaran) dengan promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif huruf penyiaran), yang justru secara kua normatif sebenarnya sudah dilarang dalam huruf penyiaran: bahwa dengan adanya norma huruf penyiaran yang membolehkan promosi rokok yang tidak memperagakan wujud rokok selain bersifat diskriminatif juga tidak jelas rasio jenisnya: bahwa pembuatan norma huruf penyiaran, tidak ditemukan apa yang menjadi dasar baik secara yuridis normatif, sosiologis maupun konstitusional apa yang menjadi dasar adanya norma hukum huruf penyiaran yang hanya melarang promosi rokok yang memperagakan wujud rokok saja, padahal dalam huruf penyiaran tersebut sudah melarang promosi zat adiktif yang diskualifikasi sama dengan bahan atau zat adiktif, bahwa dengan demikian maka huruf penyiaran tersebut, masuk dalam kualifikasi norma yang mengesahkan adanya diskriminasi antara larangan promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif (yang secara substantif termasuk pula rokok sebagai zat adiktif), dengan larangan promosi rokok yang hanya dilarang apabila memperagakan wujud rokok, bahwa norma huruf penyiaran tidak jelas ratio legis nya, oleh karena hal hal berikut ini: tidak ditemukan alasan, dasar atau gagasan hukum yang tertera dalam penyiaran mengapa dan apa landasan serta pemikiran yang menormalkan larangan iklan rokok hanya memperagakan wujud rokok saja. padahal, ratio legis yang sudah ada dan jelas serta dikandung sebagai sistem norma dalam huruf penyiaran bahwa zat adiktif termasuk rokok dinamakan sebagai benda atau zat yang dilarang iklan promosinya: secara deskripsi substantif tidak jelas ratio legis nya, karena batasan mengenai apa yang dimaksudkan sebagai "menggambarkan wujud rokok tidak ditemukan rujukannya dalam penyiaran, oleh karena dalam hal teknik dan isi siaran iklan bukan saja dapat diwujudkan dengan cara membuat gambar (menggambarkan), namun lebih kerap sebagai membuat imej, kesan atau citra rokok, sebagaimana terbukti dari iklan rokok djarum black capucinus yang mengambarkan beberapa cangkir bersusun bertingkat yang paling atas mengeluarkan uap atau asap: tidak jelas ratio legis, karena batasan mengenai rokok yang apabila merujuk butir dan nomor juga tidak ditemukan atau memberikan batasan mengenai wujud rokok. akan tetapi hanya memberikan batasan rokok dari segi kandungannya (yang dihasilkan dari tanaman apa) dan mengandung nikotin dan tar rokok). jadi bagaimana wujud rokok dari sisi bentuknya tidak ada rujukannya baik dalam penyiaran maupun nomor dengan tidak jelas ratio legis maka iklan rokok menjadi tidak terkendali batasan teknisnya yang terukur, sehingga dengan berdasarkan nomor (yang konsiderans pembentukannya antara lain dengan berdasarkan penyiaran), batasan menggambarkan wujud rokok menjadi tidak bersesuaian (conformity) dengan huruf penyiaran oleh karena nomor menjadi membuat batasan defenisi materi iklan yang dilarang semakin tidak jelas dan tidak pasti serta tidak mengacu lagi kepada penyiaran yang menjadi konsideran nomor tersebut. berikut ini dikemukakan bukti bahwa nomor membuat batasan iklan rokok yang dilarang semakin tidak pasti, dengan ketentuan sebagai berikut:ti) menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan: ti)(iv)(v) mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok, (vi) bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat .merupakan penyimpangan dari sistem norma yang sudah ada yang tegas dan jelas melarang iklan promosi zat adiktif (bersamaan dengan minuman keras dan zat sejenisnya), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan penafsiran hukum yang berbeda beda,yang konsisten dengan sistem norma yang dianut dalam huruf penyiaran (yang melarang promosi iklan minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif) bukan saja mengakibatkan ketidakpastian hukum, akan tetapi melanggar perintah mengenai asas, tujuan, fungsi dan arah dalam penyiaran. pengaturan dan norma mengenai siaran iklan bab iv, bagian kedelapan penyiaran) mengandung ketentuan bahwa siaran iklan wajib mentaati asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam asal dan (vide atar penyiaran|. bahwa oleh karena justifikasi siaran niaga iklan promosi rokok dengan huruf penyiaran adalah konsisten, dan iklan siaran niaga yang menginformasikan rokok yang merupakan ketidakbenaran dan informasi yang tidak sehat mengenai produk rokok, adanya metamorfosa dari rokok yang terdiri zat kimia yang mengandung zat beracun, karsinogenik dan bersifat adiktif melalui iklan dimanipulasi dan bermetamorfosis seakan akan normal atau biasa saja sebagaimana yang digambarkan atau dicitrakan dengan iklan rokok yang menggunakan slogan seperti "enjoy aja , "bukan basa basi , "kejantanan , 'persahabatan', adalah implikasi konkrit dari tidak jelasnya ratio legis dan tidak adanya kepastian hukum dari norma huruf penyiaran: bahwa siaran iklan niaga promosi rokok yang dikonsumsi terbukti membuat kemiskinan penggunannya dan menimbulkan penyakit akibat merokok sebagai suatu epidemi, maka dengan demikian dapat disimpulkan huruf penyiaran adalah: (a) norma yang menciptakan ketidakpastian hukum, karena itu bertentangan dengan asas penyiaran yang berasaskan diantaranya kepastian hukum huruf penyiaran): (b) norma yang membolehkan atau menjustifikasi siaran iklan niaga promosi rokok yang terdiri atas jenis zat kimia yang mengandung zat kimia beracun dan diantaranya bersifat karsinogenik dan bersifat adiktif, sehingga menyebabkan penyakit dan menggangu kesehatan. dengan demikian siaran iklan promosi rokok bertentangan dengan tujuan penyiaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum penyiaran: (c) norma yang membolehkan atau menjustifikasi siaran iklan niaga promosi rokok bertentangan dengan fungsi penyiaran antara lain sebagai media informasi yang sehat penyiaran), (d) norma yang membolehkan atau menjustifikasi siaran iklan niaga promosi rokok bertentangan dengan arah penyiaran yang dimaksudkan untuk memberikan informasi yang benar dan bertanggungjawab karena iklan rokok bersifat tidak benar dan manipulatif huruf penyiaran: (e)adalah jelas bertentangan dengan nilai nilai dan norma hukum universal yang dikandung dalam konvensi internasional yakni framework convention tobacco control fcc) yang sudah diratifikasi banyak negara peserta dan sudah menjadi hukum internasional, yang dalam menentukan bawa negara peserta wajib melakukan pelarangan iklan, promosi dan sponsor secara komprehensif. bahwa perihal hak konstitusional anak dan remaja sebagai warga negara yang dijamin dari perlakuan diskriminasi termasuk dengan dalam peraturan perundang undangan secara eksplisit dijamin dalam uud bahwa hak konstitusional untuk terlindungi dari diskriminasi termasuk oleh norma hukum dalam huruf penyiaran bukan saja dijamin dalam uud tahun namun juga uud tahun yang menjamin hak warga negara yang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, bahwa selain itu perihalt ham internasional sehingga menjadi asas atau prinsip yang universal (universal principle): bahwa alinea pertama dari khabahwa prinsip non diskriminasi ini merupakan prinsip hak asasi yang tetap dijadikan sebagai bagian daridengan demikian prinsip non diskriminasi adalah prinsip universal dalam hak asasi manusiabahwabahwa dalam hukum nasional,bahwa indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), dengan maksud asli dan semangat yang terkandung dalam konstitusi menganut prinsip rechtstaat. termasuk mengandung prinsip non diskriminasi yakni persamaan kedudukan hadapan hukumoleh prof. dr. jimmy asshiddigie, sh, ke(a) supremasi hukum bahwa,diahwa,(supremacy law), (b) persamaan dalam hukum (equality before the law), (c) asas legalitas (due process law), (d) pembatasan kekuasaan (e) organ organ eksekutif independent (f) peradilan bebas dan tidak memihak (g) peradilan tata usaha negara (h) peradilan tata negara (constitutional court) perlindungan hak asasi manusia, (j) bersifat demokratis (k) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtstaat) (|) transparansi dan kontrol sosial, bahwa uud telah persepsi prinsip prinsip dasar hak azanhak hak azani yang terkandung dalam konvensi hak anak dan framework convention tobacco control fcc) adalah hak azani anak dalam konteks negara hukum. bahwa prinsip prinsip pembentukan pembuatan hukum yang adil menurut lon fuller dalam bukunya the morality law moralitas hukum), yaitu: cah cena aturan aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain, f.dst:. jakarta: pustaka sinar harapan, hal. ).: bahwa dengan demikian jelas dan terang huruf penyiaran merupakan norma hukum yang berbeda dan mengandung diskriminasi yang satu sisi membuat norma melarang sama sekali promosi minuman keras, atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif. akan tetapi secara diskriminatif, dalam huruf penyiaran membolehkan promosi rokok walaupun dengan pembatasan tidak memperagakan wujud rokok. namun tetap saja materi substantif dari ketentuan tersebut membolehkan iklan promosi rokok, bahwa substansi hak konstitusional yang melarang tindakan atau norma hukum yang diskriminatif dapat ditemukan dasarnya dalam, bahwa dengan alasan dan dalil tersebut diatas maka terbukti huruf penyiaran melanggar hak konstitusional untuk memperoleh jaminan tidak diperlakukan secara diskriminatif dengan membuat peraturan perundang undangan yang diskriminatif, bahwa bukan hanya adanya pelanggaran hak konstitusional tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam huruf penyiaran, akan tetapi pelanggaran atas hak memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan yangbahwa adanya upaya dan tindakan yang diminta warga masyarakat agar melindungi anak anak dari bahaya rokok sebagai langkah atau tekanan warga masyarakat untuk menciptakan keadilan bagi anak anak telah merupakan fakta yang tidak persembunyian lagi dengan adanya fakta fakta pencarian keadilan berikut ini: iklan layanan masyarakat peduli bahaya tembakau yang bertujuan mendesak presiden dan dpr agar segera meratifikasi fcc yang dimuat pada beberapa surat kabar nasional (harian kompas, harian koran tempo, harian kontan), iklan layanan masyarakat tersebut dikemukakan sebagai upaya untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang adil, yang didasarkan oleh warga masyarakat yang dikenal mempunyai dedikasi, komitmen, integritas, dan kapasitas sebagai warga negara indonesia yang dikenal luas serta terbukti telah mengabdi bagi pencarian keadilan bagi masyarakat, diantara, adanya iklan layanan masyarakat tersebut bersesuaian pula dengan upaya mengirimkan surat surat protes dan peringatan yang disampaikan pemohon yang pada pokoknya menegakkan agar kpi menghentikan siaran niaga iklan promosi rokok, adanya aspirasi, desakan dan kehendak warga masyarakat khususnya aspirasi sekitar orang anak yang berasal dari kongres anak indonesia yang termuat dalam suara anak indonesia tahun yang ditandatangani oleh orang duta anak dan disampaikan kepada presiden republik indonesia: adanya surat terbuka dari pemohon campaign for tobacco free kids, dan framework convention alliance for tobacco control tertanggal juli yang meminta saudari alicia keys (seorang penyanyi asal amerika serikat yang pro terhadap kesehatan masyarakat dari bahaya merokok) yang mengadakan konser tour jakarta untuk tidak menyetujui pemasangan iklan dalam bentuk apapun dari pabrik rokok yang mensponsori konser tersebut sebelum dan selama konser berlangsung, adanya surat terbuka dari pemohon dengan nomor komnas xi tertanggal november yang diajukan terhadap saudari rossa (penyanyi pop indonesia) yang meminta saudari rossa untuk tidak menerima sponsorship dari industri rokok dalam konser tunggalnya: adanya aspirasi, desakan dan kehendak warga masyarakat melindungi anak anak dari bahaya merokok yang diungkapkan dalam hasil forum anak bebas tembakau : adanya aspirasi dan desakan dari aliansi total ban yang meminta supaya pemerintah dengan segera melakukan pelarangan dan penghentian siaran iklan niaga promosi rokok, secara sosiologis, adanya kritik dan upaya warga masyarakat menegakkan keadilan agar melindungi anak anak dari bahaya rokok tersebut tidak lain merupakan bentuk tekanan (mention) masyarakat yang keberatan atas suatu peraturan hukum yang tidak merefleksikan perilaku sosial masyarakat yang diakui warga masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh yehezkel door, lag appears only when there more than certain tension, when the law does not fact answer the need arising from major social changes when social behavior and the sense obligation generally felt towards legal norms significantly differs from the behavior required law dewan perwakilan rakyat dpr) secara facto juga telah menginisiasi lahirnya rancangan undang undang ruu) pengendalian tembakau, termasuk pengaturan dalam hal pelarangan iklan rokok diberbagai media (total ban). ruu pengendalian tembakau telah menjadi salah satu agenda program legislasi nasional prolegnas). fakta adanya ruu pengendalian tembakau merupakan bentuk justifikasi sosial (social justification) negara terhadap keberadaan tembakau yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dikarenakan dampak negatif rokok: secara global adanya aspirasi dan perasaan hukum masyarakat internasional melindungi secara ketat dari bahaya tembakau dengan mengembangkan strict global standar set for health warning labels, advertising bans and protection against industry interference dalam konperensi negara negara peserta fcc durban, afrika selatan, november dalam rekomendasinya menyerukan upaya upaya menjaga fcc dan kebijakan kesehatan masyarakat dari sabotase industri tembakau, termasuk konflik kepentingan yang tetap dalam regulasi, pembatasan yang ketat dalam interaksi antara pemerintah selaku pembuat kebijakan kesehatan masyarakat dengan industri tembakau (strict limits interaction between government health policy makers and tobacco industri,sudah terbukti bersifat diskriminatif dan karenanyatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: perihal kerugian konstitusional para pemohon dengan adanya norma huruf penyiaran. bahwa pemohon mengalami kerugian konstitusional karena meningkatnya anak anak yang menjadi perokok pemula, tidak dapat berhenti merokok, dan terus merokok yang tidak lain adalah korban dari penyiaran iklan promosi rokok yang masih dibolehkan dengan berdasarkan huruf penyiaran, fakta fakta dan rasionalitas kerugian konstitusional anak anak yang menjadi konsen pemohon dalam mengupayakan serta advokasi kepentingan umum bagi anak anak (public interest advocacy for our children's), dan untuk menjamin adanya kepentingan terbaik bagi anak (the best interest the child) secara faktual ril dan secara hipotetis rasional, dapat diem urakan dari hal hal berikut ini: dibandingkan dengan setelah adanya undang undang yakni sebagai berikut: perokok umur tahun pada tahun sebesar yo, meningkat pada ahun menjadi giiii, yang diperoleh fakta (jawaban):bahw@&) mild sound change, agustus jam wib disiarkan global tv: di) dst). adanya fakta dari sisi materi iklan promosi rokok yang materi isinya selalu berubah ubah. adanyanmardhiyah hakim, berderak kaum muda , hal. bahwa fakta fakta tersebut diatas merupakan pelanggaran atas hak konstitusional pemohon dan juga anak anak yang dijamin dalam: uud (hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya) oleh karena anak anak menjadi terkena dampak dan pengaruh iklan yang menggiring anak anak menjadi perokok pemula, dan cenderung tidak dapat berhenti merokok, sehingga anak anak terganggu hak hidupnya, dengan adanya korelasi merokok dengan kematian, serta timbulnya bebagai penyakit akibat merokok yang mengakibatkan kematian termasuk pada anak anak atau pada orang yang mulai merokok pada usia anak anak, uud (hak kelangsungan hidup, hak atas tumbuh dan berkembang, dan hak perlindungan dari kekerasan iklan promosi atas mental dan psikologis anak), oleh karena anak anak menjadi terkena dampak dan pengaruh iklan yang menggiring anak menjadi perokok pemula, dan cenderung tidak dapat berhenti merokok: uud (hak konstitusional mendapat manfaat dari seni dan budaya (iklan promosi sebagai seni dan juga budaya) demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, oleh karena iklan promosi rokok (sebagai produk seni dan budaya) yang disiarkan melalui lembaga penyiaran televisi sudah mengakibatkan anak anak melanggar haknya atas jaminan manfaat seni (iklan promosi rokok) demi menit ikatan kualitas hidup. padahal iklan promosi rokok jelas memiliki kausalitas yang mengering anak anak menjadi perokok pemula, meninjaunya prevalensi perokok pemula, semakin mudanya usia pertama kali merokok, dan sebagainya, uud (dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia), yang telah melanggar dengan adanya iklan promosi rokok (sebagai suatu bentuk informasi) yang justru tidak benar atau misleading, dimana sebenarnya rokok adalah mengandung jenis zat berbahaya, dan sebanyak diantaranya bersifat karsinogenik dan bersifat adiktif, bahkan menyebabkan berbagai kerugian hak konstitusional setiap orang termasuk anak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh dan berkembangnya. berbagai bahaya dari merokok diantaranya:kardiovaskular, penyebab kematian yang berkembang paling cepat dunia bersamaan dengan hiv aids,konsumsi rokok adalah penyebab dari sampai kematian setiap tahunnya.bahwa adanyaahwa berdasarkan ketentuan dikonstitusional anak sebagai warga dunia dan sebagai warganegara indonesia sebagai mana ditegaskan dalam uud bahwa, ketentuan uud ini terkait pula secara integratif dengan uud yang menjamin hak setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. dalam hal ini, hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, dalam klasifikasi hak hak konstitusional termasuk kelompok hak hak sipil (termasuk hak hidup, kelangsungan hidup dan mempertahankan hidup), dimana negara tidak dapat mengurangi arti dari hak hak hidup, kelangsungan hidup dan mempertahankan hidup tersebuthak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang anak diakui sebagai prinsip prinsip umum(harian kompas, produk iklan banyak yang melanggar etika , sabtu, tangal maret bahwa fakta dan data berdasarkan hasil penelitian surgeon general yang membuktikan bahwa iklan rokok berpengaruh kepada anak anak oleh karena: mendorong anak anak dan remaja mencoba coba merokok sehingga menjadi pengguna tetap, mendorong para perokok untuk meningkatkan konsumsinya, mengurangi motivasi perokok untuk berhenti merokok::ahwa adanyaperubahan perilaku dilakukan dengan iklan yang berulang ulang melalui berbagai media: pembawa pesan adalah actor group pemusik idola remaja, penerima pesan yakni remaja adalah kelompok yang sedang mencari jati diri: pesan umumnya bersifat visual, bukan verbal. aspek emosi lebih berperan daripada aspek kognitif, isi pesan membangkitkan emosi menyenangkan, gagah, kuat, trendi, nikmat, dan kebersamaan, fakta fakta tersebut atas adalah merupakan kerugian konstitusional dan berpotensi mengancam hak konstitusional anak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang yang dijamin dan uud tahun bahwa pemohon selaku lembaga non pemerintah yang melakukan advokasi dan perlindungan hak hak anak dalam hal ini terhadap bahaya dan dampak rokok yang secara kausalitas anak anak menjadi perokok, tidak berhenti merokok dan menunda berhenti merokok sebagai akibat dari atau didorong dengan masih adanya iklan promosi rokok termasuk melalui lembaga penyiaran yang dibenarkan secara yuridis dengan huruf nomor tahun bahwa pemohon dalam advokasi dan perlindungan hak hak anak dalam hal ini dari bahaya dan dampak rokok melalui pemberlakuan iklan promosi rokok, secara resmi sudah menyampaikan fakta dan keadaan mengenai keadaan dan kausalitas iklan promosi rokok melalaui lembaga penyiaran kepada anak anak yang membutuhkan perlindungan atas hak hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang anak anak (sebagaimana dijamin uud tahun yakni: bahwa pemohon sudah menyampaikan surat kepada menteri komunikasi dan informasimaksud dan advokasi yang dilakukan pemohon untuk melindungi anak anak dari iklan promosi rokok melalui lembaga penyiaran tersebut, hanya direspon secara administratif saja, namun belum adanya tindakan pemerintah menteri komunikasi dan informasi melarang atau mencabut landasan yuridis berlakunya, atau belum adanya upaya upaya yang konkrit guna melarang atau mencabut legalitas iklan promosi rokok melalui lembaga penyiaran televisi maupun siaran radio, bahwa pemohon sudah menyampaikan surat kepada menteri negara pemuda dan olahraga nomor komnas!uda dan olahragasehingga masih terpapar kepada anak anak, bahwa pemohon sudah menyampaikan suratperihal permohonan dukungan dan tanggapberdayaan perempuan. bahwa pemohon sudah menyampaikan surat kepada kepala badan pengawasan obat dan makanan (bpom)bpompemohon sudah menyampaikan surat kepada ketua komisi penyiaran indonesia nomor komnas! tertanggal mei dan surat nomor komnas vii tertanggal jul. akan tetapi, komisi penyiaran indonesiakemudian atas surat dan desakan dari pemohon komisi penyiaran indonesia mengeluarkan surat dengan nomor k kpi tertanggal januari perihal tayangan iklan rokok. surat ini ditujukan pada seluruh direktur utama stasiun televisi swasta nasional yang meminta agar seluruh stasiun televisi swasta nasional tidak menayangkan iklan rokok sebelum pukul wib. surat tersebut membuktikan adanya iklan rokok yang melanggar hukum. selain itu kpi juga mengklasifikasikan rokok dan alkohol berada dalam satu klasifikasi yang sama sama berbahaya, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut, dengan demikian pemohon sebagai lembaga non pemerintah yang mengawal dan mengadvokasi hak hak anak melanggar hak konstitusional dan mengalami kerugian konstitusional yakni hak konstitusional yang dijamin dengan pasal dan uud tahun yang disebabkan dengan masih berlakunya huruf nomor tahun bahwa dengan masih berlakunya huruf nomor tahun dan apabila terus diberlakukan maka secara kausalitas dan dengan kausal terbang dapat diperkirakan akan makin meningkatkan prevalensi anak anak merokok, makin rendahnya usia anak merokok, dan tidak dapat berhentinya anak anak (dan remaja) dari bahaya merokok dengan segenap implikasinya terhadap hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh dan berkembang anak anak. perkiraan tersebut diperoleh dari alasan dan fakta fakta antara lain:jumlah tenaga kerja,,: adanya strategi besar untuk menjangkau anak anak dan remaja sebagai sasaran bagi perokok baru, yang diperoleh dari dokumen internal industri rokok multinasional philip mori yang mempunyai strategi dan misi seperti terungkap dengan pernyataan berikut inifact sheet komnas pa, jakarta, cc. adanya kebijakan yang tidak sensitif hak anak, yang terbukti dari kebijakan mengenai tarif cukai atas produk tembakau rokok yang diberlakukan pemerintah republik indonesia masih rendah yakni sebesar dari harga jual. kebijakan ini dinilai tidak sensitif hak hak anak dan masih terlalu rendah jika dibandingkan regulasi cukai rokok pada negara tetangga maupun prosentase cukai maksimal yang diperbolehkan undang undang nomor tahun tentang cukai: sehingga fakta itu terbukti menjadi kausalitas meningkatnya prevalensi perokok pemula atau perokok anak. fakta ini disebabkan adanya kebijakan tarif cukai sebesar yang masih rendah dan tidak konsisten dengan peraturan perundang undangan, oleh karena: kebijakan tarif rokok sebesar masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan standar global sebesar kebijakan tarif rokok sebesar masih dibawah tarif yang bisa ditarik maksimal sebesar yang ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang cukai, kebijakan tarif cukai sebesar jauh lebih rendah dibandingkan tarif cukai yang diterapkan negara negara lain seperti filipina sebesar india sebesar thailand sebesar china sebesarfakta belum dilakukannya ratifikasi atas framework convention tobacco control fcc) oleh pemerintah republik indonesia, dan belum pula masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) sehingga pemerintah republik indonesia tidak terikat untuk melaksanakan isi fcc yang secara tegas mengikat negara peserta untuk melakukan pelarangan komprehensif (total ban) atas iklan, promosi dan sponsor rokok. sehingga secara kausalitas dapat dipastikan masih memperbolehkan iklan, promosi dan sponsor rokok termasuk melalui lembaga penyiaran televisi dan radio yang dipisahkan dengan huruf undang undang nomor tahun atas dasar alasan alasan dan fakta diatas, maka pemberlakuan huruf penyiaran sepanjang mengenai frasa yang memperagakan wujud rokok merupakan pelanggaran hak konstitusional anak.yang menjadi sasaran perlindungan pemohon tidak terjamin dan tidak terlindungi hak hak konstitusionalnya dari adanya peraturan perundangan (regulasi) yang pro anak dan sensitif hak hak konstitusional anak, yakni hak untuk hidup, dan hak mempertahankan hidup dan kehidupannya (sebagaimana dijamin uuddan hak untuakan tetapi dengan ada dan berlakunya huruf penyiaran yang mengesahkan penyiaran iklan promosi rokok walaupun tidak menggambarkan wujud rokok, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional anak anak yakni: yang kemudian menggiring anak anak dan remaja menjadi perokok pemula, dan tidak berhenti menjadi perokok. padahal sudah merupakan maka dan sesuai data ilmiah bahwa rokok mengandung jenis zat berbahaya, dan dan kehidupan sebagaimana ditegaskan dengan sebagai adanya kewajiban menerapkan pesan pada kotak bungkus rokok berdasarkan nomorcara kausalitas dan dengan kausal terbang yang absah fakta tersebut diatas merupakan kerugian hak konstitusional anak untuk hidup, dan hak mempertahankan hidup dan kehidupannya (sebagaimana dijamin uud tahun dan kerugian atastahun sehingga menimbulkan kematian, membahayakan kesehatan, menimbulkan penyakit bagi orang termasuk anak anak yang justru masih pada fase pertumbuhan yang rawan dengan penyakit dan bahaya kesehatannyaproduk seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, padahal secara faktual "rokok yang diiklankan atau dipromosikan tersebut sesuai data ilmiah bahwa mengandung jenis zat berbahaya, dimanafakta ini merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara termasuk anak anak, yaknifakta ini bersesuaian denganbentuk informasi yang disebarluaskan melalui lembaga penyiaran. padahal rokok merupakan maka dan sesuai data ilmiah bahwa rokok mengandung jenis zat berbahaya dimana zatdengan demikian, sudah terbukti adanya kerugian konstitusional warga negara khususnya anak anak yakni hamenjadi semakin banyak yang terjangkit epidemi rokok, meningkatnya prevalensi perokok pemula, semakin rendahnya usia mulai merokok. sehingga pemohon merasa mengalami kerugian konstitusional dan terganggu kepentingan konstitusionalnya karena anak anak tidak terjamin dari bahaya rokok yang digiring dengan adanya iklan promosi rokok. dengan demikian, untuk mengurangi, mengantisipasi, dan mencegah anak anak menjadi korban dari bahaya merokok maka pemohon melakukan berbagai kegiatan, program advokasi yang semakin gencar, memberatkan dan mengeluarkan biaya tidak sedikit, diantaranya dengan melakukan: advokasi kebijakan dan perundang undangan agar menghapuskan landasan yuridis dari dibolehkannya iklan promosi rokok walaupun tidak boleh mengambarkan wujud rokok, kotak rokok, atau orang sedang merokok. walaupun disatu sisi kegiatan ini adalah sebagai suatu bentuk upaya pemohon dalam perlindungan anak, namun disisi lain kegiatan dan program advokasi tesebut sudah mengakibatkan kerugian konstitusional pemohon yang semestinya dapat membantu anak anak bebas dari bahaya rokok dengan melarang secara menyeluruh iklan promosi rokok. melakukan berbagai kegiatan edukasi kepada anak anak yang menjadi sasaran dari iklan rokok dan kemudian menjadi sasaran dari industri rokok, yang dilakukan edukasi untuk antisipasi dan penyadaran anak anak dan remaja agar tidak terpengaruh iklan promosi rokok dan selanjutnya terlepas dari ajakan untuk merokok itu sendiri, yakni dengan menyelenggarakan kegiatan diantaranya: (i) melakukan survey dan pemantauan terhadap iklan, promosi dan sponsor rokok selama bulan januari s.d. oktober yang dilakukan untuk memperoleh akta dan kondisi iklan, promosi dan sponsor rokok yang justru telah terbukti ada dan melanggar hak hak konstitusional anak serta mengakibatkan munculnya kerugian konstitusional anak dengan iklan promosi rokok tersebut yang dituangkan dalam booklet komnas anak (ii) menyelenggarakan workshop perlindungan anak dari dampak iklan, promosi dan sponsor rokok , jakarta, dimana dalam kesempatan tersebut menteri negara pemberdayaan perempuan mutia hatta farida season menghimbau pada seluruh anggota masyarakat kha dan prinsip dasar undang undang perlindungan anak bahwa, dalam kha secara eksplisit diakui dan legalisasi (empat) prinsip prinsip umum (general principles) yang kemudian harmonisasi dan diambil alih serta dirumuskan secara utuh dalam norma perlindungan anak. prinsip prinsip umum kha yang diserap sebagai prinsip prinsip dasar dalam perlindungan anak tersebut, yakni sebagai berikut: non diskriminasi (non discrimination), kepentingan terbaik bagi anak (the best interest the child): hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (right life, survival and development): penghargaan terhadap pendapat anak (respect view the child), prinsip kepentingan terbaik bagi anak bahwa, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest the child) diadopsi dari kha, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama primary consideration) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. bahwa, secara substantif, kha meminta negara dan pemerintah, serta badan badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangkan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (child friendly society). bahwa jika ditelaah secara historis prinsip kepentingan terbaik bagi anak sejalan dengan sejarah perkembangan pemikiran mengenai penghormatan dan perlindungan hak hak anak. prinsip kepentingan agar menjadikan rokok sebagai musuh bersama karena berdampak bagi kesehatan dan menyebabkan kematian. (iklan rokok musuh bersama , harian komnas januari |): (iii) menyelenggarakan forum anak bebas tembakau yang diselenggarakan jabodetabek diselenggarakan jakarta, pada tanggal mei dengan melibatkan anak anak kawasan jakarta, bogor, tangerang dan bekasi: iv) menyelenggarakan kongres anak indonesia ketujuh bogor, juli yang diantaranya menggandakan pembahasan dampak tembakau bagi anak dan pengaruh iklan, promosi dan sponsor rokok terhadap perokok pemula. salah satu hasil kongres anak indonesia ketujuh tersebut adalah suara anak indonesia, antara lain berbunyi kami anak indonesia membutuhkan perlindungan dari bahaya tembakau agar kami dapat bertumbuh dan berkembang secara wajar: iv) menyelenggarakan dan membentuk aliansi perlindungan anak dari dampak bahaya iklan, promosi dan sponsor rokok, yang dilaksanakan depok tanggal oktober sebagai upaya keras dan sistematis pemohon dalam mengurangi kerugian hak konstitusional dan mencegah meluasnya pelanggaran hak konstitusional anak atas masih dibolehkannya menyiarkan iklan promosi rokok lembaga penyiaran: (v) menyelenggarakan kegiatan advokasi kebijakan bersama dengan anak anak termasuk menyampaikan desakan agar pemerintah melarang penyiaran iklan promosi rokok, yang disampaikan pada pertemuan dengan kementerian negara pemberdayaan perempuan jakarta, namun belum adanya langkah konkrit guna pelarangan iklan dan promosi rokok tersebut. kegiatan dan program yang dilaksanakan pemohon tersebut telah mengakibatkan pengeluaran biaya, alokasi sumber dana serta waktu dan keahlian yang dimiliki pemohon sehingga semakin mengurangi sumberdaya pemohon untuk menangani masalah perlindungan hak hak anak lainnya, dengan fakta dan alasan tersebut diatas pemohon juga sudah mengalami kerugian materil karena mengalokasikan dan membiayai lembaga secara lebih besar dan menggunakan anggaran untuk membiayai sumber daya manusia yang bekerja dalam kegiatan tersebut, sehingga secara finansial terbukti kausalitas pengeluaran biaya yang dilakukan pemohon sebagai upaya mencegah, mengurangi dan antisipasi guna menciptakan penyadaran masyarakat khususnya anak anak dan remaja, edukasi mencegah merokok dan tidak terpengaruh iklan promosi rokok: bahwa selanjutnya pemohon mempergunakan segenap alasan, dalil, dan fakta serta bukti yang diajukan dalam permohonan ago sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil, alasan, fakta dan bukti adanya kerugian konstitusional pemohon atas berlakunya norma huruf penyiaran dan karenanya mohon dipergunakan secara mutasi mutans dalam pemeriksaan permohonan ago: bahwa karena itu pada kesempatan ini para pemohon menyampaikan permohonan kepada mahkamah yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ago dengan membuat putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon dan selanjutnya menyatakan bahwa huruf penyiaran sepanjang mengenai frasa "yang memperagakan wujud rokok , bertentangan dengan dan uud tahun dan menyatakan huruf penyiaran sepanjang mengenai frasa "yang memperagakan wujud rokok ,tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: bahwa selanjutnya kami menyampaikan bunyi kutipan huruf penyiaran adalahdengan demikian, maka harapan para pemohon dalam hal apabila permohonan ini dikabulkan oleh mahkamah hakim mahkamah konstitusi yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ago sesuai petit dalam permohonan guo sehingga bunyi norma huruf penyiaran tersebut menjad,ri,nyiaran sepanjang mengenai frasa yang memperagakan wujud rokok" dinyatakan bertentangan dengan uud menyatakan huruf penyiaran sepanjang mengenai frasa yang memperagakan wujud rokodiucapkan, sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku:akta pendirian komnas perlindungan anak tertanggal februari yang dibuat hadapan notaris ratih mondo kusumo, s.h.: bukti fotokopi akta notaris pembentukan lembaga perlindungan anak jawa barat yang dikeluarkan oleh susanti anggiani gunawan tertanggal januari bukti fotokopi surat keputusan gubernur jawa barat nomor kep. bansos tertanggal agustus tentang kepengurusan lembaga perlindungan jawa barat, bukti fotokopi kutipan akte kelahiran a1 bul atas nama alfie sekar nadia yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten dati bulungan: bukti fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh kecamatan sereal kota bogor, bukti fotokopi kutipan akte kelahiran atas nama fasa ibnu ubaydillah yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota depok jawa barat: bukti fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh kantor kecamatan manggis kota depok jawa barat: bukti fotokopi isi ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang penyiaran: bukti fotokopi isi ketentuan dan uud bukti fotokopi isi ketentuan huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengamanan rokok bagi kesehatan:isi website nada for teens: fact drugs:, sebagaimana termuat dalam website nicotine.asp.htm yang didownload pada tanggal november bukti fotokopi hal lembar ke dan kehal buku yang berjudul economic analysis tobacco use indonesia" yang ditulis oleh soeharto dosen yang berjudul economic analysis tobacco use indonesia", sebagaimana termuat dalam jurnal national institutes health research and development", jakarta, bukti p 17a fotokopi kotak bungkus rokok mild: bukti p 17b fotokopi kotak bungkus rokok djarum super: bukti p 17c fotokopi kotak bungkus light, bukti p 17d fotokopi kotak bungkus dji sam soe: bukti fotokopi surat komisi penyiaran indonesia k kpi1 tertanggal desember bukti p 18a fotokopi surat komisi penyiaran indonesia komnas tertanggal mei perihal permohonan tanggapan dan dukungan, bukti p 18b fotokopi surat komisi penyiaran indonesia komnas vii tertanggal juli perihal permohonan peninjauan dan penghentian iklan rokok televisi: bukti p 18c fotokopi surat komisi penyiaran indonesia komnas tertanggal oktober perihal permohonan tanggapan dua): bukti p 18d fotokopi surat aliansi total ban dengan nomor aliansi totabuan x1 tertanggal desember perihal dukungan menghentikan iklan rokok, bukti fotokopi hal b", hasil pemantauan aktifitas industri rokok indonesia januari oktober bukti fotokopi halbukti fotokopi report surgeon general dengan judul preventing tobacco use among young people", yang dimuat dalam website m0030927 m0030927.a8p, didownload tanggal november bukti fotokopi hal", bukti fotokopi disertasi thomas coach peta hal berjudul etika bisnis periklanan indonesia saat ini dalam perspektif pemikiran kritis", universitas indonesia, jakarta, bukti fotokopi hal concluding observation the committee the rights the child", yang dikeluarkan oleh komite pbb tentang hak anak, januari hal bukti fotokopi laporan kegiatan penanganan anak anak korban konflik atambua timor timur tahun bukti fotokopi lapor tahun bukti fotokopi lapor tahun bukti fotokopi laporan kegiatan penanganan rehabilitasi psikologis anak anak korban bencana tsunami aceh tahun bukti fotokopi lapor tahun bukti fotokopi pernyataan orang anak indonesia yang termuat dalam suara anak indonesia yang ditandatangani oleh orang duta anak indonesia pada tanggal juli bukti fotokopi laporan penanganan dan advokasi atas kasusperadilan anak (bernama raju) pengadilan negeri staat, kabupaten langkat, propinsi sumatera utara: bukti fotokopibukti fotokopi surat komisi nasional perlindungan anak nomor komnas! vii tertanggal agustus yang ditujukan pada menteri kebudayaan dan pariwisata tentang permohonan tanggapan dan penjelasan: bukti fotokopi surat menteri kebudayaan dan pariwisata nomor om. dms dkp tertanggal agustus perihal jawaban terhadap surat komisi nasional perlindungan anak: bukti fotokopi surat kementrian pemuda dan olahraga dengan nomor menpora tertanggal juni perihal dukungan yang ditujukan pada komisi nasional perlindungan anak: bukti fotokopi surat kementerian negara pemberdayaan perempuan dengan nomor kpp dep iv vi tertanggal juli perihal dukungan yang ditujukan komisi nasional perlindungan anak, bukti fotokopi hal buku maruarar siahaan, yang berjudul hukum acara mahkamah konstitusi republik indonesia", penerbit konstitusi press, jakarta, bukti fotokopi rekomendasi pertemuan aliansi total ban pelarangan iklan promosi dan sponsorship rokok", yang dirumuskan pada tanggal november bukti fotokopi isi ketentuan undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, bukti fotokopi hasil rekomendasi forum anak bebas tembakau bukti p 40a fotokopi pendapat philip dan pandangan philip morris sebagaimana termuat dalamkutipan pendapat prof. dr. jimmy assiddgie, dalam bukunya konstitusi konstitusionalisme indonesia", sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi ri, jakarta, hal. bukti fotokopi", hal. bukti fotokopi tulisan legal update supreme court upholds smoke's rights sue , didownload dari tobacco control legal consortium, yang didownload dari tciconline.org,artikel tentang sifat dan bahaya nikotin sebagaimana dikutip dari website yang didownload pada tanggal november bukti foto copy artikel yang berjudul understanding addiction", the university texas austin, yang didownload dari website h: dopamin.html, tanggal november bukti fotokopi laporan world health organization, power upaya pengendalian konsumsi tembakau", who hal meiwatiskutipan presentasi direktorat pengawasan nafa, deputi badan pom ri, pengawasan promosi dan iklan rokok", disajikan pada workshop perlindungan anak dari dampak iklan, promosi dan sponsor rokok", jakarta, januari terbaik bagi anak tersebut pertama kali dikemukakan pada declaration the rights the child pada tahun bahwa dalam ketentuan deklarasi hak anak itu, dikemukakan prinsip the best interest the child sebagai pertimbangan tertinggi (paramount consideration) yang berbunyi sebagai berikut: the child shall enjoy special protection, and shall given opportunities and facilities, law and other means, enable him develop physically healthy and normal manner and conditions freedom and dignity. the enactment laws for this purpose, the best interests the child shall the paramount considerations . unicef, implementation handbook for the convention the rights the child , new york, hal. dengan demikian, kepentingan kesejahteraan anak adalah tujuan dan sekaligus menerima manfaat atau penikmat utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan atau hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang. prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. bahwa, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ini merupakan implementasi dari kha, yang kemudian secara eksplisit dianut sebagai prinsip prinsip dasar dalam perlindungan anak. selanjutnya, prinsip ini dituangkan dalam norma hukum perlindungan anak. apabila dibandingkan, norma hukum perlindungan anak mengacu dan bersumber secara integratif kepada ketentuan dan uud sementara itu, ketentuan perundang undangan lainnya bersesuaian dan harmoni secara konsisten dengan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham) yang mengatur hak hidup yang merupakan asas asas dasar dalam dan undang undang nomor tahun pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak hidup tersebut secara konsistensil studi the american psychiatric association (tahun menyimpulkan jika ketergantungan terhadap zat nikotin akan mengakibatkan masalah psikologi serius.p 60o fotokopi journal the national cancer institute tahun yang disusun oleh evans markas pimpin berry pierce dengan judul influence tobacco advertising and exposure smokers adults susceptibility smoking : bukti fotokopi pendapat bing beda tanudja(yang didownload dari puslit.petra.ac.id journals design ) bukti fotokopi iklan layanan masyarakat (satu) halaman yang a,b,c) dibuat oleh masyarakat peduli bahaya tembakau" yang dimuat pada harian kompas, the jakarta post, koran tempo, pada tanggal november bukti fotokopi hal termuat dalam buku pengantar ilmu antropologi" pengarang koencaraningrat, aksara baru, jakarta: bukti fotokopi hal black law edition karya brian garner, bukti fotokopi facsimile internal grey pacific tentang kent regional btl concept: bukti fotokopi report from departemen health and human service reducing the health consequences smoking: year progress":ani, setyo budiantoro,presentase dr. widyastuti soerodjo pada pertemuan orientasi komnas anak, julifact sheet komnas anak bukti fotokopicom'file increment yang didownload tanggal januari bukti fotokopi artikel produk ikan banyak yang melanggar etika" pada harian kompas edisi sabtu, tangal maret bukti fotokopi iklan rokok djarum black cappucino: bukti fotokopi halfotokopi hal buku karangan aag. peters dan koesriani siswosubroto, (ed). dengan judul hukum dan perkembangan sosial". buku teks' sosiologi hukum. buku jakarta terbitan pustaka sinar harapan: bukti fotokopi surat terbuka alicia keys tour' bukti fotokopi surat terbuka rossa: bukti fotokopi surat komisi nasional perlindungan anak kepada menteri komunikasi dan informasi nomor komnaspalbukti fotokopi surat komisi nasional perlindungan anak kepada menteri negara pemuda dan olahraga nomor komnas tertanggal mei bukti p 80a, p 80b fotokopi surat komisi nasional perlindungan anakbukti fotokopi surat komisi nasional perlindungan kepada kepala badan pengawasan obat dan makanan (bpom) nomor komnas tertanggal mei bukti fotokopi surat kpi dengan nomor k kp1 tertanggal januari perihal tayangan iklan rokok yang ditujukan kepada seluruh direktur utama stasiun nasional yang meminta agar seluruh stasiun nasional tidak menayangkan iklan rokok sebelum pukul wib: bukti fotokopi hal buku ekonomi tembakau indonesia""booklet komnas perlindungan anak tahun .: bukti fotokopi koran pendapat mutia hatta tentang workshop perlindungan anak hotel cemara. bukti foto copy buku cigarette century karangan allan brandt, terbitan basic book. bukti foto copy hal butir buku materi ltima' ulama komisi fatwa indonesia iii tahun bukti foto copy hasil pertemuan workshop analisis yuridis aturan iklan, promosi dan sponsor rokok dalam peraturan memerintah nomor tahun bukti foto copy kliping koran kompas bertanggal april yang berjudul cegah luar negeri, layanan perlu diperbaikidua) orang saksi, yaitu dina kana dan hery chairansyah dan (dua) orang ahli, yaitu mariah chain dan setyo budiantoro,saksi dina kana bahwa komnas perlindungan anak sejak januari oktober melakukan pemantauan terhadap aktifitas pemasaran industri rokok, yang hasilnya antara lain sebagai berikut: pertama, industri rokok kerap melakukan praktek praktek seperti iklan iklan langsung, iklan terselubung, sponsorship, viral marketing atau pemasaran melalui sms, dan e mail: disamping itu juga melakukan csr segala bidang seperti, olah raga, musik, film budaya dan kesenian. bahwa slogan slogan iklan rokok mengguna tema tema remaja, misalnya, enjoy aja , ga alone rame , diekspresikan aksi , my life adventure , bukan basa basi , tanya kenapa.:, dll. bahwa ada juga iklan rokok dipasang dekat sekolah dasar, misalnya sekolah dasar negeri sutan naga desa dicapai. bahwa dalam kurun waktu bulan tersebut, tercatat kegiatan yang disponsori oleh industri rokok, dari kegiatan itu, yang paling intens disponsori pada bulan juni dan agustus. disamping itu, dalam prakte, dan juga ada kegiatan tertentu seseorang boleh ikut berpartisipasi dalam permaian harus terlebih dahulu membeli dibungkus rokok, hal ini jelas melanggar peraturan pemerintah nomor tahun bahwa iklan rokok melalui media elektronik (televise), ada dua tipe, yaitu: iklan langsung, iklan yang diperbolehkan oleh undang undang, yakni waktu tayang dari jam iklan terselubung, iklan yang melanggar undang undang, yakni iklan yang tayangkan diluar jam misalnya, dalam acara olah raga dan momentum khusus, yakni agustus, hari raya idul fitri dan hari natal. bahwa ternyata hampir atau remaja melihat iklan rokok televisi tersebut. saksi hary chairansyah bahwa remaja hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok, karena mayoritas perokok memulai merokok ketika remaja. bahwa perokok remaja telah menjadi factor penting bagi perkembangan hasil industri rokok, dalam tahun terakhir perokok remaja adalah salah satunya perokok pengganti. bahwa pada tahun referensi merokok anak usia tahun tahun, untuk laki laki dan untuk perempuan dari total populasi indonesia. sementara itu, trend usia mulai merokok semakin menjadi tinggi pada usia tahun tahun, yakni pada tahun sebesar dan pada tahun menjadi dari penelitian tersebut, iklan, promosi dan sponsor rokok, terbukti menimbulkan keinginan remaja untuk mulai merokok dan mendorong remaja yang telah berhenti merokok kembali ingin merokok. bahwa remaja yang tidak merokok tidak jantan dan mac, sehingga banyak anak anak slip tersugesti oleh iklan rokok yang mencerminkan kalau merokok adalah sesuatu yang keren. bahwa iklan dcmedia elektronik sangat powerful, disamping itu, juga adanya sponsorship, sehingga baik iklan yang menggunakan media elektronik maupun sponsorship secara langsung, sangat mempengaruhi anak anak untuk merokok dan yang sudah berhenti merokok kepingan untuk merokok kembali. bahwa dalam bungkus rokok mencantumkan tentang bahaya kesehatan akibat merokok, tetapi meskipun memerintah mengakui akan adanya bahaya merokok, mengapa masih boleh diiklankan. ahli mariah chain bahwa ahli selama (satu) tahun terakhir, melakukan investigasi terhadap dokumen industri rokok raksasa, antara lain yang dimiliki oleh phillip morris, reynolds, bat, lori arts, brown williamson. bahwa pengadilan amerika pada tahun mewajibkan kepada industri rokok raksasa tersebut, untuk menyerahkan dokumennya sejak tahun sampai dengan guna kepentingan publik, hal ini disebabkan banyaknya kasus gugatan terhadap industri rokok. dokumen industri rokok yang diserahkan tersebut sebanyak (tujuh juta) berkas, dari (tujuh juta) dokumen itu terdapat (empat juta) halaman berkas yang bertanda top secret dan confidential dalamnya ada memo internal, lobi lobi pemerintah, korespondensi dengan ilmuwan bayaran, wartawan bayaran dan strategi mereka dalam memasarkan rokok, termasuk didalamnya ada (empat ribu) dokumen yang terkait dengan indonesia. bahwa sejak tahun karena sudah mengetahui jika diawasi, maka dokumen yang diserahkan itu relatif lebih soft tidak ada sesuatu yang rahasia, mereka menggunakan cara lain untuk berkomunikasi rahasia. menurut ahli dokumen tersbeut, masih relevan dengan kondisi masa kini karena memberikan gambaran yang komprehensif tentang sepakterjang industri rokok dalam menyebarkan epidemi adisi kecanduan nikotin seluruh dunia. bahwa kesimpulan dari dokumen tersebut, rokok adalah komoditi dengan kesetiaan, jadi kalau sudah mencoba merek tertentu dan cocok maka akan selalu setia dan susah berpindah, hal ini penting untuk membuat anak muda nyaman dengan satu merek tertentu. jadi anak muda adalah pasar industri rokok masa depan, maka dalam dokumen tersebut banyak terminologi rokok tentang anak muda sebagai target pasar, misalnya young adult urban smoke, young adult female smoke, young adult male smoke. bahwa salah satu dokumen tersebut menjelaskan adanya komunikasi antara bat jakarta dengan bat london, terkait dengan adanya artikel jakarta post halaman yang memberitakan bahwa merokok itu membunuh orang setiap menitnya . dengan adanya berita tersebut, maka petinggi bat jakarta menganggap hal yang sangat penting, karena berita tersebut dapat membahayakan kelangsungan industri rokok bat indonesia, sehingga perlu segera mengirimkan berita tersebut kepada bat london, untuk mengambil langkah langkah terkait pemberitaan dimaksud. selain itu, ditemukan juga dokumen yang memuat lobi lobi untuk mempengaruhi proses penyusunan ruu kesehatan pada tahun hal yang penting dalam draft ruu dimaksud, semula rokok dimasukkan sebagai zat adiktif, maka akan diperlakukan sama seperti minuman keras tidak boleh beriklan secara massif, dengan adanya lobi lobi yang intensif, akhirnya undang undang kesehatan yang diundangkan pada tahun tidak mencantumkan rokok sebagai zat adiktif. pada tahun karena tekanan dunia international semakin kuat, bat phillip morris dan japan tobacco corp membuat kesepakatan international tobacco marketing standard yang pada pokoknya: tidak akan beriklan secara massif, tidak melibatkan selebritis: tidak beriklan dengan dana mendorong anak muda untuk merokok. terkait dengan hal itu, indonesia tetap tidak mematuhi kesepakatan international tersebut, dengan alasan tidak adanya peraturan perundang undangan yang mengaturnya. terbukti bahwa phillip morris yang membeli sampoerna tetap saja beriklan dengan menampilkan bintang bintang yang menjadi pujaan anak muda, misalnya nidji, rugi dan lain lain. bahwa iklan televisi dan iklan luar ruang saling menguatkan, dan tidak mungkin perusahaan berinvestasi hanya untuk diluar dan tanpa ditayangkan televisi,. sehingga harus ada solusi yang komprehensif, baik iklan yang ada televisi maupun luar ruang, maka solusinya tidak hanya sekedar membatasi iklan televisi. bahwa terkait dengan perda dki tentang pelarangan merokok dimuka umum, menurut ahli, prakteknya tidak efektif karena yang dijadikan target adalah victim nya, jadi bersimpati pada para perokok, karena mereka menjadi korban dari strategi besar industri rokok dan promosi yang begitu massanya. perda dki adalah pendekatan yang planning victim. untuk mengatasi justru dengan law enforcement, yakni membuat undang undang yang bagus dan memadai sehingga tidak memungkinkan industri rokok untuk mengakali sistem. jadi seharusnya industri rokok tidak perlu khawatir dengan tidak adanya iklan akan menjadikan tidak adanya orang merokok. ahli setyo budiantoro, s.h. bahwa substansi yang akan sampaikan tentang wabah rokok indonesia, dimana indonesia menempati urutan ketiga perokok terbesar dunia. kalau dunia international sudah sangat jelas bahwa tobacco kills. rokok itu membunuh satu dari dua pengguna jangka panjang, sehingga akan kehilangan usia produktif selama tahun sampai dengan tahun, dan data who menyebutkan kematian global lima juta kematian per tahun. bahwa terkait regulasi tentang rokok negara negara maju sudah sangat ketat, disamping itu, ada satu traktat international tentang perlindungan masyarakat dari rokok, dimana indonesia tidak ikut meratifikasi padahal dari populasi dunia sudah meratifikasinya. bahwa terkait bahaya rokok menurut data website sampoerna menyebutkan clear and consistent message dan smoking addictive and this applies all kind cigarette whether they are filter not filter. there such thing safe cigarette, jadi tidak ada rokok yang aman, namun kami tegaskan smoking dangerous and addictive, bahwa telah dilakukan penelitian terhadap konsumsi rokok indonesia pada tahun sampai dengan pada tahun telah dikonsumsi rokok sebanyak miliar batang dan pada tahun sebanyak miliar batang. kemudian pada tahun sudah sampai miliar batang, bahwa menurut data bps, anak anak yang merokok berusia bawah sepuluh tahun, yaitu umur sampai tahun. jumlah tersebut mengalami peningkatan dari menjadi jadi ada kenaikan empat sampai lima kali lipat selama tiga tahun: bahwa ahli menyatakan orang orang yang merokok sebagian besar berpendidikan rendah, hampir orang tidak sekolah atau tidak tamat sd, sementara yang lulus perguruan tinggi tidak sampai menurut suatu studi kualitatif, pencitraan remaja yang merokok itu merasa percaya diri, merasa keren, setia kawan, kreatif, pemberani. artinya kesadaran pencitraan itu ternyata sudah masuk anak anak. iklan rokok itu pada dasarnya tidak menjual rokok tapi yang mereka jual itu justru sebuah life style begitu, bahwa ahli menyimpulkan bahwa terjadinya wabah rokok indonesia itu karena adanya iklan. kemudian iklan itu membuat orang merasa atau tidak merasa bersalah merokok, kemudian nikotin yang adiktif. kebijakan pemerintah dianggap tidak cukup melindungi masyarakat kita: bahwa antara iklan media elektronik dengan iklan luar ruang, seperti sponsorship pada kenyataannya saling re forcing, saling memperkuat. ahli menganggap hal ini mempengaruhi anak anak, dari hasil penelitian dikatakan bahwa ketika anak anak menanggapi iklan atau ikut dalam kegiatan yang disponsori industri rokok, anak anak yang tidak merokok kemudian menjadi inisiator untuk kemudian merokok. kemudian bagi yang ingin berhenti merokok menjadi merokok lagi: bahwa ahli menyatakan salah satu solusi untuk memperkecil konsumsi rokok dapat dilakukan dengan cara menaikkan harga rokok. kemudian soal iklan, tidak adanya iklan ini tidak akan mematikan industri rokok, karena orang yang sudah merokok akan terus merokok. bahwa, disamping ahli tersebut, para pemohon juga mengajukan (enam) orang ahli, yaitu dr. thomas coach peta, lisa marie, elit mutiawati, mary assent, dr. soeharto dosen, dan abdillah hasathomas coach peta. bahwa etika bisnis atau moral bisnis dalam iklan rokok ini merupakan suatu disiplin yang sudah teruji. artinya moral ini merupakan suatu disiplin amerika pada tahun an sudah diakui sebagai ilmu yang berlaku universal kebenarannya, sehingga pada waktu yang lalu, apabila negara negara seperti kita yang komunal, yang emosinya berbicara lebih dahulu daripada pikiran, maka moral ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan secara spekulatif. selama ini moral dianggap sebagai hal yang normative, artinya nilai nilai yang dibiarkan kalau seandainya ada pelanggaran maka akan dihukum oleh masyarakat secara normative. sedangkan dalam etika kontemporer, moral itu sudah ada saksinya. jadi secara spekulatif harus ada saksinya, apabila kita mengambil suatu keputusan bersalah maka saksinya adalah hukuman untuk dilarang, bukan dibiarkan tanpa adanya keputusan hukumnya. sehingga moral harus menjadi hukum yang universal, artinya apabila secara sengaja menjadikan sesuatu kelompok masyarakat itu menjadi berbahaya atau dapat dianggap sesuatu usaha terencana yang secara moral adalah salah, maka harus dilarang. bahwa rokok adalah suatu bisnis yang profesinya harus secara hukum, politis, dan social, maka harus menjamin kelompok masyarakat yang dilayaninya senantiasa diterapkan dan diatur dalam instrumen konvensi internasional yang merupakan hak asasi yang universal dan karena itu dikenali sebagai hak asasi yang utama (supreme right). dengan demikian, pengakuan, penghormatan dan perlindungan atas hak hidup ini bukan saja dijamin dalam kha, namun juga berbagai instrument konvensi internasional oleh karena beberapa instrumen konvensi internasional juga sudah menjamin hak hidup sebagai hak dasar seperti halnya universal declaration human rights international covenant civil and political rights occur dan bahkan, dalam general comment the human rights committee (tahun menyebutkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan termasuk. unicef, implementation handbook for the convention the rights the child , new york, hal. mengenai aspek lingkup dan aspek apa saja yang dimaksudkan dalam hak kelangsungan hidup berdasarkan kha secara eksplisit dan dideskripsikan secara lengkapthe survival and development the child).gkrit yang harus dilakukan negara negara peserta mengimplementasi hak hidup anak, yaitu melaksanakan menurunkan angka kematian bayi dan anak huruf a), menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan khususnya pelayanan kesehatan primer huruf b): memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam. bahwa rokok diperuntukkan bagi orang dewasa, dimana intersubjektifitasnya telah mandiri, artinya sudah dapat menilai benar, baik buat kesehatan atau salah buat kesehatan. namun demikian yang terjadi dalam praktek, anak anak usia (lima) sampai dengan (lima belas) tahun sudah terjebak dalam kewajiban, atau disebut kekerasan simbolik, artinya secara tidak sadar seorang itu menerima. bahkan kita sebagai orang dewasa kadang kadang juga menerima yang sebenarnya keliru, salah, baik atau buruk. bahwa anak anak yang berumur (lima) sampai dengan (lima belas) tahun ini terjebak dalam kebiasaan kebiasaan yang sebenarnya mengakibatkan kehidupan bangsa depan menjadi sangat bahaya, merugikan bangsa dan negara. pada tahun an iklan berfungsi untuk memperkenalkan suatu produk secara jujur, benar. iklan yang modern adalah iklan yang menekankan pencitraan. sedangkan pencitraan itu biasanya penuh dengan hal hal yang palsu dan kontradiktif, misalnya ada seorang jantan (laki laki) naik kuda tetapi dibawahnya ada iklan dapat menyebabkan penyakit kanker, penyakit jantung dan menimbulkan kematian dalam usia usia yang lebih pendek. bahwa peran moral dari produksi rokok kemudian disebarkan, diiklankan oleh biro iklan, ini termasuk dalam peran moral yang berencana tetapi merusak, atau buruk, atau salah, sehingga moral yang merupakan ilmu yang berlaku secara universal dan juga tidak lagi hanya norma norma yang mati terbatas pada konsep, tetapi harus ada sanksi, harus ada putusan, maka solusinya adalah ini merupakan suatu promosi yang berencana tetapi hasilnya buruk, atau akan merugikan banyak orang, sehingga secara moral, disiplin ilmu dan universal adalah salah. bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni pertama, moral profesi misalnya moral yang dilakukan oleh polisi dan produk rokok, kedua moral public. menurut immanuel kant, bahwa apabila moral individu itu di complain oleh public atau ilmu pengetahuan atau kebenaran kebenaran yang valid, misalnya free choice itu tidak dapat disamakan antara rokok dan jeruk, maka secara moral itu salah, artinya moral itu baik, buruk, benar, salah. jadi dengan demikian salah menurut moral public harus ditolak artinya moral individu atau moral profesi harus dikalahkan oleh moral public. sehingga iklan rokok sebagaimana dimaksud dalam huruf bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun ahli lisa marie bahwa yang dimaksud subliminal advertising adalah suatu teknik yang mengekspos individu pada suatu gambaran produk, nama dagang, atau rangsangan produk lainnya, dimana individu tidak menyadari dirinya sedang terekspos. sehingga ketika dia sudah terekspos pentas dia menonton, melihat iklan dijalan atau diacara acara sport olah raga, mau tidak mau pasti akan masuk kedalam memori ingatan dari pelaku yang melihat iklan tersebut. bahwa hasil penelitian tahun ada film berjudul picnic diputar new jersey, dimana dalam film tersebut diekspos secara terus menerus ada iklan pop corn dan coca cola, dan hasilnya, ketika keluar langsung membeli pop corn dan coca cola dan penjualan produk tersebut naik secara cukup gratis. mengapa hal ini terjadi, didalam psikologi ada yang dikenal dengan teori gunung es, dimana bagian atas yang namanya alam sadar, antara alam sadar dan bawah sadar itu disebut sebagai garis kritis. sehingga hal hal yang dirasa tidak penting dan kemudian tidak kita perlukan saat ini kita serap dan masuk kedalam. inilah yang akan melatarbelakangi tindakan dan perilaku kita, semua terjadi secara otomatis. bahwa ketika iklan sudah kita lihat sekali, itu sudah pasti terekam alam bawah sadar sehingga kita melihat melihat logonya saja sudah tahu, oh ya, itu iklan rokok . syarat penentu utama, pertama harus memiliki unsure emosi yang kuat, yakni adanya kaitan iklan dengan eye catching, kedua ada hubungan yang kuat tetapi irasional, semakin irasional hubungan tersebut, biasanya semakin teringat. disamping itu, semakin sering melihat juga akan semakin teringat. bahwa target iklan tersebut adalah anak anak, remaja, dan juga orang dewasa muda, karena pola pikir mereka cenderung belum matang masih labil, sehingga mudah untuk dipengaruhi. faktor utama yang mempengaruhi iklan pada anak, seringnya menonton televise, menurut penelitian rata rata anak amerika menonton iklan. sehingga begitu dirinya yang ditargetkan oleh perusahaan untuk iklan tersebut. ahli elit mutiawati bahwa produk rokok adalah salah satu dari empat komoditi yang awasi oleh direktorat pengawasan napa, karena produk rokok potensi adisi daripada nikotin yang terkandung dalam rokok itu dan toksisitas dari bahan kimia yang ada dalam rokok yang akan menyebabkan bersifat karsinogenik, yang akan membahayakan kesehatan. peraturan pemerintah nomor tahun disebutkan bahwa iklan itu adalah sebuah kegiatan, serangkaian kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan, dan mempromosikan rokok, atau tanpa imbalan kepada masyarakat. tentu dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. pada nomor tahun dinyatakan bahwapengawas, dan ketaatan pada pelaksanaan iklan dan promosi rokok. jadi ada persyaratan dari iklan yang ada yang mana dapat dilakukan oleh produsen dan importir rokok dengan beberapa persyaratan, yang jelas peringatan kesehatannya ada dari total iklan, lalu mematuhi persyaratan materi iklan, khusus untuk media elektronik ditayangkan dari jam s d jam (lima) pagi waktu setempat. dalam nomor tahun ada materi yang dilarang, yaitu dilarang merangsang atau menyarankan orang untuk merokok, menggambarkan,, gabungan kedua bungkus rokok, atau orang yang sedang merokok. iklan dan promosi iklan rokok hampir banyak ditemukan dimana mana, misalnya hampir disemua tayangan televisi, radio, koran, tabloid, majalah, billboard, dipinggir jalan, lampu hias, halte, papan nama, sampai tangan pun, sabak rokok, disemua itu kita temukan iklan rokok. pelanggaran ini kita lihat ada yang mencantumkan gambar, bungkus rokok, lalu ada pula yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan, peringatan kesehatan yang tidak proporsional karena dala peraturan itu sudah dinyatakan bahwa peringatan kesehatan harus berada dari total iklan dan berada dalam satu kotak. ahli mary assent komandan nikotin adalah substansi yang adiktif dan adiknya menunjukkan kesamaan dengan drugs lainnya seperti kokain dan heroin. alasan pelarangan iklan rokok, yaitu untuk mengurangi konsekuensi atau akibat dari kesehatan (penyakit&kematian). iklan rokok bersifat menipu. remaja dan anak anak terekspos terpapar oleh iklan rokok. iklan rokok meningkatkan konsumsi tembakau termasuk konsumsi kalangan anak anak dan remaja. iklan rokok mentargetkan kepada anak anak dan remaja, memasarkan kepada anak anak dan remaja. regulasi voluntarily oleh industri rokok telah gagal untuk dilakukan. mayoritas perokok mulai merokok sebelum usia tahun. pada tahun perokok memulai merokok sebelum usia tahun dan kemudian meningkat pada tahun menjadi hamper dan pada tahun meningkat hingga (menurut survey sosial ekonomi nasional tahun dan adapun dampak dari melarang iklan rokok, yaitu akan mengurangi inisiasi ataupun eksperimen coba coba untuk merokok dan ang kedua ketika larangan iklan rokok secara komprehensif diberlakukan maka dapat mengurangi konsumsi tembakau per kapita hingga pada negara negara maju dan pada negara negara berkembang. mengenai larangan rokok pada negara negara asean, bahwa brunei, singapura, thailand, malaysia, dan vietnam telah memberlakukan larangan menyeluruh iklan promosi dan sponsor rokok. filipina juga telah melarang iklan rokok secara langsung. laos memberlakukan larangan iklan, begitu pula kamboja saat ini sedang menunggu untuk disetujui oleh dpr. kesimpulannya adalah apabila iklan rokok tidak dilarang maka akan ada empat hal yang terjadi: konsumsi tembakau akan berlanjut untuk terus meningkat.sebagai langkah awal melarang iklan rokok menyeluruh iklan, promosi, dan sponsor rokok adalah televisi dan radio. ahli, misalnya dalam international classification diseases revisi kesepuluh itu digolongkan pada mental and behavioral disorder due use tobacco ini who tahun indonesia jenis rokok yang utama adalah kretek filter kretek tanpa filter dan rokok putih rokok dapat memperburuk tingkat kemiskinan masyarakat karena pendapatan keluarga terbatas pada keluarga miskin dibelanjakan juga untuk tembakau. bahkan pembelian rokok menjadi lebih prioritas dari pada membeli makanan bergizi. ini merupakan gambaran faktor tembakau ini bisa menuju kepada terjadinya penyakit tidak menular khususnya penyakit jantung koroner, penyakit stroke, penyakit kencing manis, dan juga gangguan verified disamping penyakit paru eksotik kronik. indonesia sebagian besar adalah rokok kretek dengan kandungan nikotin tinggi, kalau dibandingkan rokok putih sebenarnya baik kandungan tar, kandungan regional, regional sebenarnya berasal dari cengkeh maupun nikotinnya jauh lebih tinggi perbuatannya. dampak kesehatan konsumsi merokok itu tergantung pada usia mulai merokok jadi kalau maki muda tentu dampaknya makin banyak, lama menjadi perokok aktif jumlah batang rokok yang dihisap dan karakteristik rokok yang konsumsi misalnya dengan tanpa filter, besarnya kandungan nikotin, tar dan cengkeh dan perilaku ketika merokok tentu yang banyak menghinanya. tembakau merupakan penyebab tunggal kematian utama yang tidak dapat dicegah, penggunannya tersebar luas karena harga yang relatif terjangkau, pemasarannya agresif,c mengenai bahaya tembakau. enam paket intervensi kebijakan who, yaitu: meningkatkan cukai terhadap rokok melarang iklan promosi dan pemberian sponsor oleh industri rokok perlindungan pada paparan asap rokok peringatan bahaya tembakau pertolongan kepada mereka yang ingin berhenti merokok memonitor penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahannya. ahli abdillah hasan konsepsi rokok bahwa rokok adalah perangkap kemiskinan dan data data yang mendukungnya, yang kedua adanya mitos industri rokok, dan yang ketiga larangan iklan rokok adalah keniscayaan. kebiasaan merokok yang menimbulkan penyakit akan meningkatkan biaya kesehatan. iklan rokok sebaiknya dilarang karena iklan rokok itu tujuannya adalah menimbulkan keinginan untuk merokok, jadi iklan itu tujuannya mendorong orang untuk merokok, dan itu tidak bisa dibedakan apakah orang itu orang miskin, orang kaya, apakah anak anak (tidak bisa dibedakan), apabila iklan merokok dilarang maka keinginan untuk merokok akan menurun. dalam undang undang nomor tahun sifat barang barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang dikenai cukai, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan (tertera dalam undang undang) peredarannya perlu diawasi pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan tujuan yang pertama konsumsinya perlu dikendalikan. tujuan yang pertama ini dirusak atau dihilangkan oleh adanya iklan rokok, karena iklan rokok itu untuk meningkatkan konsumsi rokok. bahwa, disamping ahli tersebut, para pemohon juga mengajukan (lima) orang ahli, yaitu dr. karton muhammad, prof. hasbullah thabrany, dr. ahmad doyo, dr. zulazmi mandi, widiastuti seroja dan rohani budi prihatikarton muhammad bahwa ahli meragukan bahwa sponsorship dari industri rokok ada kaitannya dengan kemajuan atau kemunduran persepakbolaan indonesia. yang pertama, zamannya van der vein tahun an tidak ada sponsor pabrik rokok tapi sepak bola indonesia terkuat asia bahkan ketika melawan dinamo rusia melbourne bisa berhasil tetapi sekarang setelah disponsori industri rokok ahli belum pernah mendengar bahwa pssi bisa tampil asia, malah dalam asian games saja tidak dapat mengalahkan vietnam. jadi maksud ahli bukan menghina tetapi mengatakan bahwa ada sponsorship pabrik rokok atau tidak ada, tidak ada kaitannya dengan kemajuan persepakbolaan indonesia. bahwa ketika pssi menjadi tuan rumah untuk sepak bola asia tidak ada terlihat iklan rokok stadion manapun juga tempat pertandingan diselenggarakan, ahli kira adalah atas permintaan fifa. sini kelihatan bahwa tadi mengatakan pssi tidak tunduk pada fifa tapi kenyataannya ketika fifa meminta supaya iklan rokok tidak tampil pertandingan piala asia itu dituruti, itu hanya sedikit komentar. bahwa ahli tadi kagum pada bung rendra yang begitu nasionalis sehingga mengatakan bahwa industri rokok adalah untuk melindungi industri dalam negeri. ahli ingin kutipan sedikit sini tulisan dari buku the secret century terbitan penurunan dramatik dari konsumsi rokok amerika antara tahun sampai konsumsi rokok amerika menurun ini antara lain karena tingkat pendidikan, makin tinggi pendidikan orang makin rendah dia merokok, lalu karena ekspor rokok indonesia meningkat dari billion menjadi billion. jadi tidak betul bahwa industri rokok kita tidak dipengaruhi oleh kapitalis. sekarang pun pemiliki industri rokok terbesar indonesia adalah phillip morris, miliknya amerika. bahwa bagaimanapun juga tidak bisa, sini dikatakan bahwa itu dibantu oleh pemerintah amerika untuk open new market dengan menggunakan isu globalisasi this historical change tobacco market from national transnational has profound implication for our health, sehingga pada tahun kematian akibat penyakit yang berkaitan dengan rokok itu ada empat juta antara negara maju maupun negara berkembang hampir sama, tapi diperkirakan tahun angka kematian orang yang karena sakit berkaitan dengan rokok adalah sepuluh juta tapi tiga juta itu negara maju, tujuh juta negara berkembang termasuk ast asian countries. bahwa industri rokok mengekspor epidemi, bukti bukti bahwa merokok menimbulkan gangguan pada kesehatan itu sebetulnya sudah disadari mulai dan sebagainya, bukti bukti itu begitu ilmiah sehingga mendorong surgeon general atau direktur medik pemerintah amerika, bukan departemen kesehatannya, lain lagi. mengeluarkan peraturan tentang labelling dan advertising dan itulah yang berpengaruh terhadap konsumsi rokok amerika. bahwa dikisahkan juga melawan itu juga dengan menciptakan keraguan terhadap bukti bukti ilmiah mengenai efek kesehatan dari rokok. kedua mengusahakan, mengadvokasi bahwa merokok adalah hak asasi. dua itu adalah upaya untuk tetap mempertahankan agar konsumsi rokok tetap tinggi. bahwa rokok berkaitan dengan adisi ketergantungan disadari oleh industri rokok. ada ahli bacakan sini kutipan dari keputusan hakim district columbia yang pernyataan judge hal green dari federal district court for the district columbia, perdebatan ini nampaknya ternyata terungkap bahwa brown and williamson tobacco company menyembunyikan dokumen dokumen yang membuktikan bahwa rokok adalah berbahaya dan adiktif, sini ketika industri rokok brown and williamson menuntut new york times dan washington post karena mengungkapkan dokumen yang mereka anggap rahasia internal kemudian oleh hakim malah dibalikkan sehingga brown and williamson ini yang dinyatakan bersalah karena menyembunyikan bukti bahwa rokok adalah adiktif and hazardous. bahwa juga terungkap dari perilaku industri rokok ini adalah misalnya internal memorandum dari renault perusahaan rokok, renault yang mengatakan bahwa sangat penting anak anak muda untuk menjadi perokok pertama itu sangat penting karena mereka itu akan kemudian akan setia kepada produk, brand. mereka sebut sebagai first usual brand yang adult smokers itu yang akan menjadi fhe driving force over the long term. bahwa memang diakui oleh mereka bahwa mereka mencoba mengarahkan sasaran mereka kepada anak anak muda supaya nantinya kemudian menjadi perokok karena sekali anak muda menjadi perokok dia akan terus tergantung pada rokok itu sampai usia lebih lanjut atau sampai mati karena rokok. hal ini diakui oleh helmet wilhelm tahun vice president research and development philip morris yang mengatakan, memacu anak muda merokok, menciptakan citra bahwa ini adalah kemandirian, bahwa merokok adalah simbol dari kemandirian, longer mother's child, lam tough, adventures, not scared, itu yang diciptakan. terus kemudian dikatakan the force from psychological symbolism subsid the pharmacological effect take over sustain the habit. bahwa setelah simbol kebanggaan sebagai anak yang mandiri, yang berani, dan sebagainya itu sudah mereda dia sudah tidak bisa lepas lagi karena pharmacological effect dari nikotin sudah mengambil alih untuk kemudian dia akan terus tetap merokok. beberapa hal hal yang terungkap dalam buku ini, disebutkan juga ketika menghadapi who phillip morris mencoba menggunakan gate dan bafta untuk menolak draft fcc karena dianggapnya itu akan melanggar perjanjian gate dan bafta ketika itu juga tidak berhasil mereka menyewa mongoven, bische, chin itu perusahaan marketing yang kemudian mbd ini menganjurkan ikut merumuskan fcc tapi melemahkannya, jadi sini examination the draft text will help phillip morris anticipated the potential protocol and the framework convention will create. the history framework convention should successful awakening the language article the framework convention can easily undermine the protocol self. bahwa industri rokok ikut berusaha untuk melemahkan kalimat kalimat dalam fcc, ketika fcc sudah keluar mereka masih berusaha untuk mempengaruhi negara negara untuk tidak menandatangani itu atau menunda menandatangani itu. aside from delaying the adoption the convention the company its best served participating the development the agreement. jadi kalau itu tidak bisa juga dia akan berusaha untuk mempengaruhi peraturan peraturan negara negara anggota who agar tidak merugikan perusahaan rokok. ini adalah beberapa kutipan beberapa hal yang saya kutipan dari buku ini hanya untuk menunjukkan bahwa pertarungan antara masalah efek kesehatan antara industri rokok itu berlangsung lama dan tidak hanya indonesia tapi juga negara semau amerika tapi ketegasan dari pemerintahan yang membuat mereka menurut seperti juga industri rokok indonesia menurut terhadap aturan aturan undang undang singapura sehingga mereka mencantumkan gambar bungsunya untuk merek rokok yang sama. tapi tidak melakukannya indonesia, mereka membuat double standard kalau ditanya mengapa indonesia tidak memasang gambar untuk peringatan merosotnya? mereka akan bilang pemerintah tidak menganjurkan, kalau singapura kan pemerintah mengharuskan. jadi sini dia tidak punya etika bisnis, yang ada adalah double standard dimana menguntungkan itulah yang dipakai. kalau memang dia punya etika bisnis dia akan bersikap sales, sana begini sini juga begini. ini adalah contoh dari sampoerna mild yang dijual singapura dengan gambar kanker mulut, tapi kalau indonesia tidak ada. seandainya ini ditanya mengapa begitu? pemerintah indonesia tidak mengharuskan, jadi bukan prinsip etika bisnis tetapi ini adalah contoh bagaimana mereka double standard. rangka pelayanan kesehatan primer huruf c), penyediaan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu ibuhuruf f):dan pengembangan kerja sama internasional mj). dengan demikian, pemahaman mengenai hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang bukan saja hanya dalam lingkup atau dalam bentuk menghindari hak anak dari kematian atau mencabut jiwa anak, akan tetapi mencakup lingkup atau bentuk hak hak yang berkenaan dengan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, seperti halnya hak atas kesehatan tersebut atas. oleh karena itu, pengurangan derajat kesehatan dan ketiadaan pelayanan kesehatan berada dalam konteks atau domain pelanggaran hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. hak untuk tumbuh kembang development rights) bahwa, mengenai hak untuk tumbuh kembang (development rights) dalam kha pada intinya terdapat htaraf.hak untuk memperoleh pendidikan (the rights education) ,hak untuk bermain dan rekreasi (the rights play and recreation), hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (the rights participation bahwa tidak dapat dikatakan bahwa rokok penyakit, rokok itu adalah masalah individu yang tidak bisa dibawa masalah publik. dalam zaman sekarang tidak ada penyakit yang tidak bisa dibawa menjadi masalah public health atau community health, tidak hanya merokok banyak hal. alcoholic itu juga masalah individu pribadi tapi itu dampaknya terhadap public health dan community health dan ekonomi keluarga bisa besar. seperti kita juga mengatur zat adiktif lain bukan kita ingin melarang kebebasan individu, mau dia mabuk, mau dia tidak mabuk, mau dia merokok atau menghisap ganja atau tidak, atau menyedot heroin atau tidak, itu hak pribadi, bukan begitu. tapi karena ini ada dampak terhadap public health. jadi tidak ada zaman sekarang ini sangat sulit untuk memisahkan bahwa penyakit adalah masalah individu, tidak hanya rokok, termasuk penyakit kanker yang tidak menular, penyakit diabetes yang tidak menular, itu bukan masalah individu lagi. karena dampaknya kalau satu keluarga, kepala keluarga, #he brad winner dari keluarga itu menderita sakit, maka seluruh keluarga itu akan menjadi sakit. seluruh masyarakat itu akan terpengaruh oleh kemampuan daya tabung dan produktivitas oleh salah satu anggotanya. jadi perjuangan ini bukan untuk melawan industri atau mematikan, tidak ada niat sama sekali, dan industri rokok negara yang mengatur membuat peraturan ketat pun tidak ada industri rokok yang mati, amerika malah industri rokoknya maju sampai menjajah indonesia yang katanya kita nasionalis tidak mau dijajah oleh kapitalis. ahli prof. hasbullah thabrany bahwa bahaya rokok lebih terlihat ada bahan insektisida yangmerupakan bahan batu baterai, ada bahan racun yang bermacam macam, bahan cat dan sebagainya sudah ada dalam rokok. paru paru yang menghitam dan mengalami kanker kulit adalah penyakit yang oleh para ahli sudah jelas diketahui, diteliti berkaitan dengan merokok. ini yang akan orang orang hindari dari anak anak mereka, masa depan bangsa tidak terjerembab dengan penyakit penyakit ini yang biaya pengobatannya sangat mahal. nikotin mempunyai kekuatan lima sampai sepuluh kali lebih kuat menimbulkan psikoaktif yang adiktif dibandingkan kokain atau morfin. harusnya lebih haram dari narkoba ini kalau begini efeknya. hal ini yang diperjuangkan oleh teman teman komnas anak, karena sangat peduli terhadap masa depan bangsa. singapura harga rokok empat dolar pembungkus, indonesia kurang dari satu dolar. sebatang rokok walaupun bukannya masih rendah, belum mencapai optimal sebagaimana yang diatur undang undang itu sama dengan dua butir telur. dan dua butir telur sangat berharga untuk mencerdaskan anak anak indonesia, karena manusia ini bisa berkompetisi hanya karena otaknya. angka angka pemborosan akibat belanja rokok yang dihabiskan untuk biaya pengobatan mencapai milyar dolar per tahun dan kalau diukur dengan uang indonesia, milyar dolar adalah dua kali lebih uang apbn indonesia, itu kerugiannya. indonesia, menurut data who ada orang meninggal setiap tahun yang terkait dengan penyakit penyakit yang terkait dengan rokok. dan ini adalah perkiraan, ini data dari bank dunia, annual cost attributable tobacco dalam milyar dollar. amerika sangat gencar karena amerika harus mengeluarkan milyar dollar setiap tahun untuk mengobati orang orang yang sakitnya karena merokok. milyar dollar, itu kurang lebih dua kali apbn indonesia setiap tahun dan bila dibiarkan terus mengkonsumsi banyak maka sepuluh, dua puluh tahun depan akan menghadapi hal yang sama. suatu pemborosan yang luar biasa dan ini adalah angka angka lain bila dihitung berdasarkan gdp, berdasarkan berbagai studi berbagai negara, gdp luar biasa besarnya. indonesia, tujuh tahun yang lalu, suwarna dosen telah menghitung milyar dollar besar sekali pada waktu itu. pemerintah canada masing iklan, children see, children do. mendorong orang tuanya jangan tunjukan anak anak merokok. pesawat seluruh dunia, tidak ada lagi pesawat yang membolehkan merokok karena mengganggu orang lain karena membahayakan orang lain yang tidak merokok, menghisap juga kena racunnya. bahwa dibandingkan dengan negara negara lain, indonesia proporsi penduduk pria yang merokok indonesia jauh lebih banyak dari negara negara lain. kalau melihat proporsi penduduknya komunitas, fifty fifty laki dan perempuan tapi laki laki itu merokok. juta. kalau dilihat pria merosotnya rumah, semua anak anak, semua istri juga kebagian bahaya racun rokoknya. artinya, resiko terhadap racun rokok ini menjadi seluruh penduduk indonesia yaitu juta. sebuah penelitian fakultas kedokteran menunjukkan bahwa perokok remaja akan terus merokok, dan siswa (pada ini, sekarang lebih lagi) siswa kelas dan kelas sudah mulai merokok. dan dia akan terus merokok dan sebagian lagi pernah mencoba. dari mana dia merokok karena ada yang coba coba karena melihat ibunya, ayahnya, ada temannya, mengajak supaya cukup dewasa, soldier, iklan tv, dan sebagainya. iklan rokok, promosi rokok membantah budaya olah raga dan sebagainya. meskipun tampaknya semakin banyak iklan rokok tidak menunjukkan prestasi olah raga. tahun ini pemerintah menargetkan trilyun cukai rokok dan ditahun cukai rokok sebetulnya 43f4 an, misalnya diambil kira kira jadi total rakyat indonesia membelanjakan, membakar uang triliun setahun. sebuah tindakan sangat mubazir. bahwa anggaran depdiknas cuma triliun tahun ini. anggaran depkes cuma triliun. kurang dikit malah dan cukai rokoknya triliun. jadi kalau dilihat, cukai rokok menerima banyak, buat kesehatan menerima sedikit. petani tembakau berjumlah orang tahun dan yang bekerja industri hanya sekitar juta. orang yang meninggal karena akibat rokok setahun orang. bila dilihat rata rata upahnya menurut penelitian lp3s tahun ternyata industri rokok, para buruh menerima hanya rp662. sebulan dan buruh tani hanya menerima rp81. dimana yang menikmati bukan mereka tetapi industri rokok lebih banyak. cina, pemerintah mengambil dari cukai rokok untuk melakukan substitusi, constitution. mendidik perannya mencari bahan pertanian baru yang lebih menguntungkan sehingga tidak merugikan perannya. ahli dr. ahmad doyo bahwa saksi mengatakan terdapat dua perbedaan antara gula dengan rokok, yaitu gula sejak awal dalam komoditi ekonomi sehingga tidak diberi cukai, sedangkan rokok harus ada bukannya. bahwa sudah disadari bahwa rokok terdapat efek negatifnya sehingga diberikan cukai. oleh karena itu, siapapun juga termasuk negara, boleh memberikan batasan batasan. bahwa setelah melakukan penelitian terhadap para perokok, dari mereka sulit untuk berhenti merokok dengan alasan tidak ada motivasi, adisi, tidak tahu caranya berhenti, dan ada withdrawal syndrome. bahwa withdrawal syndrome seperti saka, apabila orang pengguna disuruh untuk berhenti, bebannya dia akan saka yaitu sakit nyeri, gelisah namun ketika mendapat suntikan lagi, tenang dan bahagia. sedangkan perokok bisa sakit kepala, rasa ingin marah, lesu, keringat dingin, hilang gaya atau semangat, berdebar debar dan depresi. bahwa untuk untuk mengobati orang yang sakit atau mengobati efek dari withdrawal syndrome ini ada beberapa cara, secara umum orang berobat beberapa dua cara. bisa dua cara medis dan nonmedis. nonmedis yang paling terkenal mungkin batunya penari. dengan batu yang dicelupkan air, airnya diminum, dia bisa sembuh. cara lain hipnotis. teman saksi mencoba mengiklankan diri bisa membantu orang untuk berhenti merokok dengan cara hipnotis, tapi tarifnya maksimal. setelah dicari ternyata ada efek adisi dari rokok ini dan pusatnya otak. bahwa ketika nikotin dihisap, maka nikotin akan masuk peredaran darah, dan masuk otak, kemudian otak diterima oleh reseptor. reseptor itu sesuatu yang penerima sinyal. hal apa saja tubuh manusia untuk bereaksi, perlu reseptor tersebut. termasuk orang yang batuk perlu reseptor. ketika ada kotoran dan ada kuman masuk dalam paru manusia, kuman tersebut akan merangsang reseptor membuat refleks batuk. bahwa ketika nikotin ini akan masuk otak kemudian otak diterima reseptor bernama alfa beta kemudian oleh reseptor ini, nikotin yang awalnya netral netral saja, baik baik saja, diubah menjadi dopamin. dopamin ini akan memberi rasa nyaman. persis seperti orang pengguna narkoba. aman, nyaman, senang, gembira, euforia. bahwa pada suatu saat, dopamin akan dimetabolisme oleh tubuh dan kemudian dopamin ini berkurang. oleh karena perokok menginginkan dopamin itu ada dalam otaknya lagi dengan cara memasukkan nikotin atau merokok lagi. begitulah seterusnya. hal inilah yang mengakibatkan perokok sulit untuk berhenti merokok. ahli dr. zulazmi mandi bahwa berbicara tentang rokok selain budaya lokal terdapat budaya yang sangat luas yaitu budaya tidak merokok, sehingga orang malu merokok depan umum. ini adalah sebuah kebudayaan yang mungkin dikembangkan bila dilihat efek efek yang terjadi pada rokok tersebut. jadi budaya itu sangat dinamis. jadi artinya bisa saja mana saja bisa menggiring budaya itu. pesertanya, masyarakat menerima. kemudian ada juga budaya tanpa iklan rokok, sebab berkembang banyak negara. jadi kalau dikatakan bahwa negara tidak mengiklankan rokok indonesia karena kita membela negara kita, tetapi sebetulnya banyak negara sudah isotop iklan rokok. bahwa ada kecenderungan bagi perokok untuk tetap mengkonsumsi rokok yang telah lama digunakannya karena faktor kesenian. merokok itu bukan sesuatu yang sifatnya individual tapi ada rantainya. iklan rokok punya rantai dan merokok juga punya rantai. bahwa iklan rokok itu ditonton pada saat televisi paling tinggi. alasannya karena kegemaran olah raga, nonton bola. iklan layanan masyarakat, pada saat umumnya ditayangkan, kebiasaan kita sini adalah begitu public service announcement, begitu kita tayangkan pada jam jam malam sesudah jam malam tetapi begitu ada bola, tidak ada lagi iklan pelayanan masyarakat sini. yang ada adalah iklan rokok. bahwa televisi merupakan sumber utama dari keterpelajaran terhadap media periklanan tentang rokok. jadi secara rata rata (suara tidak terdengar jelas) oleh semua jenis media tetapi yang paling tinggi itu sampai itu adalah dari televisi. bahwa iklan iklan rokok itu yang paling menarik itu adalah slogannya. dari yang paling berkesan dari iklan rokok itu adalah slogan dan hadiah hadiah. slogan dianggap sangat menarik karena dipakai sehari hari. begitu dipakai sehari hari, ada saat mereka mencoba maka dia akan melakukan itu dan itu akan susah untuk berhenti karena adanya efek adisi tadi. iklan rokok itu bukan menjual rokok tetapi menjual live style, gaya hidup. menjual kedekatan agar audience nya memiliki persepsi positif terhadap perilaku merokok. beberapa iklan kalau dihilangkan iklannya, turun tapi kalau pasang lagi iklannya, statis. itu memang ada untuk maintenance tetapi iklan rokok tidak untuk maintenance tapi untuk mencari pelanggan pelanggan baru karena sekali orang masuk situ, maka dia terjebak untuk menggunakan hal yang sama. lifestyle paling mudah dijual melalui televisi karena televisi itu adalah media yang sifatnya audio visual dan itu sangat dimanfaatkan dengan sebagus bagusnya oleh perusahaan iklan dan dari sisi itulah orang melakukan upaya yang sangat kreatif dalam membuat iklan. jadi dalam hal ini iklan televisi menjadi sesuatu yang sangat kuat upaya untuk mendorong karena audio visual itu tadi. memang banyak orang yang tidak memanfaatkan dengan baik audio visual dari televisi, datang, ceramah, ngomong begitu, yang diperkirakan orangnya. pada kalangan pelajar yang merokok tadi itu mengatakan mulai merokok karena pengaruh dari iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung. tapi merosotnya sendiri belum tentu dipengaruhi oleh itu tetapi untuk mulai merokok itu sudah dipengaruhi oleh itu sehingga tinggal mencari moment truth, kapan saat yang tepat untuk melakukan itu dan biasanya itu adalah dalam pergaulan dengan teman teman dan teman sejawat itu, teman sebaya itu, peer itu menjadi sesuatu yang akan memudahkan masuknya orang terjerumus dalam perilaku merokok tadi. antara para perokok itupun untuk tetap merokok juga dipengaruhi cukup tinggi hanya untuk kembali merokok mungkin sedang saja pengaruhnya. jadi bagi yang sudah berhenti merokok kemudian untuk kembali merokok itu pengaruhnya agak sedang, tidak terlalu kuat. jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keterpajanan terhadap iklan rokok sangat tinggi dan keterpajanan yang paling tinggi itu adalah televisi, hampir semua responden meyakini bahwa merokok menghasilkan citra yang disampaikan oleh iklan. walaupun keyakinan tersebut tersebar terhadap berbagai citra tadi, semuanya. hampir semuanya mengatakan memang menjadi perokok itu akan menjadi seperti ini, tukan ada citra citra seperti itu dan citra citra itu melekat pada dirinya. iklan rokok berperan menimbulkan keinginan responden untuk merokok. pada responden menyatakan mendukung adanya iklan, remaja merokok, mengatakan menyalakan rokoknya pada saat dia tidak merokok kemudian ketepatan iklan rokok ada menyatakan langsung terangsang untuk menyalakan rokoknya. ini adalah salah satu contoh bahwa iklan itu juga berperan pada untuk menimbulkan keinginan untuk segera merokok. ahli widiastuti seroja bahwa bunyinya siaran iklan niaga dilarang melakukan promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif. sedangkan huruf yang mengatakan bahwa promosi rokok yang memperagakan wujud rokok pun dilarang. atas dasar kedua butir tersebut maka disimpulkan bahwa promosi rokok dibenarkan sejauh tidak menyalahi huruf akan tetapi rokok tidak dikategorikan sebagai bersifat adiktif. bahwa pada referensi dari butir pp. tahun dikatakan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau dan seterusnya yang dihasilkan oleh tanaman nikotin natabakum dan seterusnya, yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. selanjutnya mengatakan bahwa nikotin adalah zat atau bahan atau senyawa pirolisis sic!) dan seterusnya, yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan. jadi ada tiga kata kunci sana, rokok, nikotin, dan adiktif.. adisi pada umumnya berhubungan dengan toleransi terhadap dosis. artinya selalu ada keinginan untuk menambah dosisnya mencapai level adisi atau mencapai tingkat yang tadi sudah disebutkan, lekas marah, tidak bisa konsentrasi, using ringan, dan sebagainya. bahwa dengan mengacu pada nomor tentang cukai menyebutkan bahwa barang konsumen yang dikenai cukai menurut ini adalah yang mempunyai karakteristik: penggunaannya mempunyai dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan jadi diakui bahwa dampaknya adalah negatif. konsumsinya perlu dikendalikan. distribusinya perlu diawasi dan dikenai pembebanan cukai. produk tembakau bukan produk konsumen normal seperti layaknya alkohol karena ada tiga jenis yang dikenai cukai yaitu ethyl alkohol, minuman beralkohol, dan rokok. dan ini bukan produk konsumen yang seperti layaknya alkohol yang bisa diiklankan secara bebas. bila mengacu kepada cukai. ketentuan huruf tentang layanan iklan niaga berlaku pula pada promosi rokok karena rokok adalah adiktif. dengan demikian, ketentuan pada huruf yang masih membolehkan promosi rokok sejauh dalam memperagakan wujud rokok adalah konsisten dengan huruf sehingga melanggar hak konstitusional untuk memperoleh keadilan. bila dipandang dari segi adiktif'nya nikotin dengan zat psikoaktif lainnya akan sama saja. perbedaannya adalah dalam dampaknya yaitu karena menyangkut masalah legal dan ilegal, karena dia legal mengenai masyarakat luas dampak sosialnya lebih luas. sementara bila psikoaktif misalnya narkotik dampaknya langsung dan sifatnya terbatas. ahli rohani budi prihatin saksi adalah peneliti p3di sekjen dpr ri. lembaga yang men support anggota dewan untuk membikin ruu dan saksi adalah legal daftar untuk ruu tentang pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan. bahwa fcc merupakan perjanjian global internasional bidang kesehatan masyarakat sahkan mei dan sah menjadi traktat internasional sejak februari sampai hari ini telah ditandatangani negara. antaranya sudah meratifikasi. artinya semua negara, negara telah membuat undang undang dan meratifikasi negaranya masing masing. indonesia adalah negara yang tidak menandatangani dan tidak meratifikasi. hal yang paling penting dalam fcc yang adalah untuk pengendalian tembakau, antara lain menaikkan harga cukai yang setinggi tingginya serta larangan iklan, promosi dan sponsorship. pada dasarnya indonesia lebih hebat daripada fcc. pada tahun indonesia pernah punya pp. isinya hampir mirip dengan fcc hanya bedanya mungkin larangan sponsor dan promosi. tapi hampir dengan itu adalah mirip dengan fcc. substansi ini agak komprehensif karena apa salah satu hal yang penting adalah iklan media televisi, elektronik yang tidak diperbolehkan media cetak dan media luar ruang billboard, dan lain sebagainya. selain itu, pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis dan keterangan tertulis para saksi dan ahlimahkamah telah mendengar keterangan pemerintah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terkait dengketentuan huruf sepanjang mengenai frasa promosi rokok yang memperagakan wujud rokok undang undang nomor tahun tentang penyiaran selanjutnya kami sebut undang undang penyiaran terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang dimohonkan oleh dr. seto mulyadi dan aris merdeka sirait selaku ketua umum dan sekretaris jenderal komisi perlindungan anak komnas anak, dr. kurniadi resmi, spa. selaku ketua lembaga perlindungan anak provinsi jawa barat dan perorangan anak indonesia ali sekar nadia dan fasa ibnu ubaidillah dalam hal ini memberikan kuasa kepada muhammad joni, s.h., m.h. dkk para advokat yang tergabung dalam tim litigasi untuk pelarangan iklan promosi dan sponsorship rokok untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon dengan registrasi perkara kepaniteraan mahkamah konstitusi nomor puu vii tertanggal februari dengan perbaikan tanggal februari kami menyampaikan penjelasan singkat awal atau opening statement sebagai berikut: terhadap pokok permohonan, para pemohon mengajukan permohonan constitutional review terhadap ketentuanbertentangan dengan 28b 28c dan 28f undang undang dasar karena: ketentuan guo berdasarkan justifikasi yang secara normatif yuridis sehingga menjadi bahan pembenaran bagi pelaksanaan siaran iklan atau promosi yang dapat menimbulkan kausalitas adanya dorongan dan pengaruh terhadap anak dan remaja menjadi perokok yang pada gilirannya dapat menimbulkan penyakit bahkan kematian. isi dan pesan iklan promosi yang disiarkan melalui media penyiaran telah melanggar hak hak konstitusional anak dan remaja karena iklan rokok dianggap sebagai karya seni dan budaya justru melanggar hak hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang anak dan remaja. singkatnya para pemohon iklan dan promosi rokok pada dasarnya melanggar hak hak setiap orang termasuk anak dan remaja untuk memperoleh manfaat atas seni dan budaya demi kualitas hidupnya, demi kesejahteraan sosial, juga iklan promosi rokok merupakan bentuk suatu informasi yang justru menyesatkan berisi pesan yang manipulatif yang bertentangan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, karenanya menurut para pemohon ketentuan guo dianggap bertentangan dengan dan undang undang dasar tentang kedudukan hak hukum atau legal standing para pemohon,. bahwa dalil para pemohon mengenai hak dan atau kewenangan konstitusional membaca permohonan para pemohon: membaca keterangan tertulis pemerintah, membaca keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat: membaca keterangan tertulis pihak terkait: mendengar keterangan para pemohon, mendengar keterangan pemerintah: mendengar keterangan dewan perwakilan rakyat: mendengar keterangan pihak terkaitelahbahwa, para pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang penyiaran lembaran negara tahun nomor yakni ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang penyiaran terhadap undang undang cultural activities): hak untuk kebebasan berfikir, conscience dan beragama (the rights thought and religion): hak untuk mengembangkan kepribadian (the rights personality development): hak untuk memperoleh identitas (the rights identity): hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (the rights health and physical development): hak untuk didengar (pendapat) (the rights heard): hak untuk atas keluarga (the rights family): dengan demikian, pemahaman, lingkup dan bentuk pemenuhan hak tumbuh dan kembang anak mencakup lingkup dan domain yang luas bukan saja perkembangan fisik, akan tetapi juga non fisik seperti pendidikan, bermain dan berekreasi, pengembangan kepribadian, memperoleh informasi yang sehat, menyampaikan berpendapat secara bebas, hak atas keluarga dan lain sebagainya. hak untuk berpartisipasi participation rights) bahwa, hak anak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak kanaknya, dan pengembangan keterlibatannya dalam masyarakat luas. mengenai hak untuk berpartisipasi (participation rights) dalam kha diantaranya diatur dalam dan dalam kha diatur bahwa negara peserta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapat, dan untuk memperoleh pertimbangan atas pendapatnya itu, dalam segala hal prosedur yang menyangkut anak. berdasarkan dan kha atas, maka dapat disebutkan beberapa hak anak atas partisipasi yang terdiri atas: hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi: hak anak untuk berserikat, dan menjalin hubungan untuk bergabung: hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat: hak anak untuk memperoleh informasi tentang konvensi hak anak. anak merokok, ditepi jurang resiko konsumsi narkoba: mencegah dimulai dengan pelarangan iklan tersebut harus diuji dengan landasan hukum undang undang mahkamah konstitusi serta pendirian mahkamah konstitusi dalam putusan putusannya sejak putusan nomor puu ii1 tertanggal mei bahwa hak dan kewenangan konstitusionaluntuk didapatkan pengujian, kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik atau khusustau causal terbang dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan. disamping itu, mahkamah konstitusi juga berpendirian bahwa kerugian konstitusional harus bersifat spesifik dannurut pemerintah kegiatan aktifitas para pemohon untuk memperjuangkan hak hak anak dan remaja pada dasarnya tidak terhambat, terganggu atau setidak tidaknya terhalang halangi atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, karena itu kedudukan hukum atau legal standing hak dan atau kewenangan konstitusional dasebagaimana diuraikan atas, sehingga menurut pemerintah amatlah tepat dan sudah sepatutnya jika mahkamah konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaara). tentang pokok pokok permohonan para pemohon, terhadap anggapan para pemohon yaitu menyatakan bahwa pertentangan antaradengan dan undang undang dasar pemerintah dapat menyampaikan menjelaskan sebagai berikut bahwa dalam upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat khususnya hak anak dan remaja pemerintah dan dpr telah sepakat untuk membatasi iklan promosi rokok. hal ini diwujudkan melalui pengaturan dalam huruf undang undang penyiaran dengan melarang iklan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. selanjutnya dalam peraturan pelaksanaan undang undang penyiaran pemerintah sebagai regulator bidang penyiaran telah memberikan batasan yang lebih ketat terhadap iklan promosi rokok ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun mengatur bahwa iklan rokok kepada lembaga penyiaran radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul sampai dengan pukul waktu setempat dimana lembaga penyiaran tersebut berada. ketentuan peraturan komisi penyiaran indonesia nomor tahun tentang standar program siaran, mengatur bahwa lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program yang menggunakan gambar alkohol dan rokok sebagai hal yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat. dilarang menyiarkan program yang mengandung muatan yang mendorong anak anak atau remaja menggunakan alkohol atau rokok, dandalam upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat khususnya terhadap hak hak anak dan remaja, kpi sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang undangan telah menjalankan pengawasan dan penindakan hukum terhadap pelanggaran pelanggaran atas ketentuan ketentuan huruf undang undang penyiaran, peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan komisi penyiaran indonesia nomor tahun tersebut atas. sehingga jika ada lembaga penyiaran yrokok sepatutnya diserahkan kepada proses penegakan hukum yang berlaku sebagai telah diatur dalam peraturan perundangan. merupakan kenyataan bahwa rokok bukanlah barang yang dilarang peredarannya oleh hukum. demikian pula halnya industri rokok, bukanlah industri yang dilarang keberadaannya oleh hukum. dengan demikian rokok harus dipandang sebagai suatu komoditi selayaknya sebagai komunitas komunitas industri lainnya yang peredarannya sah dan dilindungi oleh hukum. dan industri rokok harus dipandang sama kedudukannya dengan industri industri pada bidang lainnya yang keberadaannya sah dan dilindungi oleh hukum. selanjutnya industri rokok khususnya industri rokok kretek merupakan salah satu produk asli indonesia yang diakui dunia, dan bahan baku yang digunakan dalam produksi rokok kretek lebih dari menggunakan kafein lokal dari sumber daya alam indonesia. dari sisi kelihatan terhadap sektor lain, industri rokok pada kenyataannya tidak berdiri sendiri melainkan merupakan sebagai industri yang memiliki mata rantai panjang dari hulu sampai hilirnya melibatkan berbagai sektor pendukung, antara lain petani tembakau, petani cengkeh, pabrik kertas, lembaga penyiaran, agen periklanan, pedagang grosir dan eceran, percetakan, transportasi dan lain lain., dari data yang kami miliki pada tahun tercatat kurang lebih tenaga kerja langsung industri rokok, juta petani tembakau, juta petani cengkeh, juta pedagang grosir dan eceran, juta tenaga kerja pada industri pendukung terkait percetakan, transportasi dan lain lain. sehingga seluruhnya diperkirakan mencapai kurang lebih juta tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok dan industri terkait. samping sektor tenaga kerja, industri rokok dan industri terkait merupakan sumber devisa yang besar, penerimaan negara dari pajak dan cukai dari industri rokok sendiri selama mencapai kurang lebih trilyun rupiah. sedangkan belanja iklan yang dikeluarkan industri rokok selama tahun mencapai kurang trilyun rupiah. oleh karena itu industri rokok dan industri terkait serta tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri industri tersebut harus mendapatkandalam undang undang dasar yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan . hak setiap orang bekerja merupakan hak konstitusional yang dijamin pula oleh undang undang dasar yang menyatakansehingga larangan terhadap promosi rokok pada media penyiaran berpotensi menjadikan sumber tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok dan industri terkait sebagai pengangguran. hal tersebut tentunya berlawanan dengan kewajiban negara untuk menjamin pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi setiap warga negaranya. terlebih pada masa sekarang dimana krisis ekonomi global tengah berlangsung dan justru berpotensi meningkat yang berakibat meningkatnya jumlah pengangguran. bahwa kegiatan beriklan dan mempromosikan produksi melalui media penyiaran hanyalah mata rantai terakhir dari seluruh investasi yang dikeluarkan industri rokok sehingga kegiatan mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi dalam bentuk iklan promosi rokok tersebut merupakan hal yang dijamin olehupakan hak konstitusional sebagai industri rokok dan industri terkait untuk diiklankan dan menayangkan promosi rokok media masa sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. melarang iklan promosi rokok sama sekali pada media penyiaran sementara iklan rokok pada media masa lainnya diperbolehkan, merupakan pelanggaran terhadap undang undang dasarkembangnya berbagai macam metode iklan melalui beragamnya bertambahnya terhadap iklan promosi rokok melalui media penyiaran sehingga menimbulkan kesan dan interpretasi tertentu merupakan konsekuensi dari dilarangnya iklan rokok yang memperagakan wujud rokok secara kongkrit berdasarkan ketentuan huruf undang undang penyiaran dan penggunaan berbagai metode beriklan melalui beragamnya penggambaran iklan promosi rokok sehingga menimbulkan kesan kesan tertentu tersebut merupakan hak yang dijamin oleh undang undang dasardan undang undang dasar yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia . bahwa minuman keras dan rokok adalah dua hal yang berbeda, sehingga sepatutnya diperlakukan berbeda. minuman keras adalah barang yang keberadaannya sangat dibatasi oleh peraturan perundangan sehingga sebagian besar daripadanya yang mengandung presentasi alkohol yang tinggi menurut hukum dilarang untuk beredar indonesia. namun berbeda halnya dengan rokok, yang bukan merupakan bukan benda terlarang dan tidak ada satu jenispun rokok yang dilarang peredarannya oleh peraturan perundangan. oleh karena itu undang undang penyiaran menerapkan peraturan yang adil dan proporsional dengan melarang sepenuhnya iklan minuman keras melalui media penyiaran tetapi memperbolehkan iklan rokok sepanjang tidak memperagakan wujud rokok. akhirnya berdasarkan penjelasan dan argumentasi yang kami uraikan dalam opening statement ini serta keterangan keterangan pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis dan keterangan keterangan saksi ahli maupun saksi lainnya akan kami sampaikan kemudian, dari pemerintah pada persidangan persidangan berikut yang seluruhnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan danuntuk memberikan keputusan yang bijaksana dan seadil adilnya. bahwa, untuk memperkuat keterangannya, pemerintah juga mengajukan (ima) orang saksi, yaitu alex kumara, agung suyanto, nurtantio wisnubarata, dan niken rahmat dan (dua) orang ahli, yaitu sukarno serat dan gabriel mahallex kumara bahwa asosiasi televisi indonesia atau disingkat atasi didirikan pada tahun mewakili beranggotakan sepuluh stasiun televisi swasta indonesia yang telah melakukan siarannya hampir tahun. atasi melaksanakan siaran hari dalam tahun selama jam dan menjangkau kurang lebih juta rumah tangga bertelevisi wilayah hukum republik indonesia: bahwa seluruh anggota atasi merupakan perseroan terbatas pt) dengan izin khusus televisi umum, bahkan beberapa antara anggota atasi sudah menjadi perusahaan tbk. dalam menjalankan usahanya tunduk dengan segala undang undang dan peraturan peraturan pemerintah serta etika etika yang ada. salah satu yang kami ikuti adalah undang undang nomor tahun mengenai penyiaran: bahwa iklan untuk penyiaran tunduk pada berbagai undang undang maupun kode etik yang berlaku. pertama adalah undang undang penyiaran nomor tahun kemudian peraturan dari kpi nomor dan nomor tahun tentang pedoman perilaku penyiaran, dimana standar program siaran huruf (a), (b) dan (c): bahwa iklan rokok yang ditayangkan media elektronik, baik televisi maupun radio mengacu kepada semua peraturan peraturan, kode etik, dan kode perilaku yang ada. artinya. kemudian penayangan peringatan pemerintah bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan: bahwa dari data advertising expenditure khusus untuk belanja iklan rokok untuk rokok kretek tahun adalah triliun sedangkan untuk rokok putih adalah milyar. kemudian tahun itu ada triliun untuk rokok kretek. jadi ada peningkatan kemudian milyar untuk rokok putih. kemudian tahun terjadi peningkatan kembali dimana untuk rokok kretek ada triliun kemudian milyar untuk rokok putih. jadi kalau dimatikan bahwa iklan untuk rokok putih adalah menurun secara signifikan dari kemudian tahun untuk rokok kretek total adalah trilyun terjadi penurunan dibandingkan dan kemudian untuk rokok putih adalah milyar. jadi rokok putih selalu mengalami penurunan yang konstan dari tahun sampai sedangkan untuk triwulan satu tahun untuk rokok kretek milyar dan milyar untuk rokok putih, adnan iskandar bahwa persatuan perusahaan periklanan indonesia beranggota sekitar perusahaan seluruh indonesia sejak tahun dengan variasi perusahaan yang paling kecil, kurang lebih karyawan sampai dengan perusahaan yang terbesar yaitu kurang lebih karyawan. pelarangan iklan rokok akan mempengaruhi industri periklanan, ada tiga hal yang mencakup presentase masalah iklan rokok dan industri rokok, yaitu proses penciptaan iklan mempunyai proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan berbagai banyak disiplin ilmu dengan berbagai ragam orang yang terlibat dalamnya. apabila dihitung hitung dari hulu hilir mencapai kurang lebih juta pekerja yang ada situ. hal tersebut sebenarnya baru bekerja bidang pertanian saja tetapi belum mencakup misalnya distribusinya, kemudian pabriknya, bekerja yang ada pabrik, kemudian sampai penjual yang ada lapangan dan seterusnya: bahwa jika masyarakat menonton televisi, sebenarnya pada layar televisi yang ditonton sudah melibatkan banyak orang. pertama adalah perusahaan pengiklan, konseptor, serta modelling agency. sebagai gambaran saja misalnya untuk satu iklan saja itu bisa melibatkan kurang lebih orang tenaga dengan berbagai keahlian. setelah produksi tidak sampai situ kami kebetulan kemudian masuk lagi editing itu pun kami membutuhkan tenaga tenaga yang spesifik untuk mengedit iklan yang akan kita tayangkan itu. setelah selesaikan kita akan balik lagi agency dan melakukan apa yang kita sebut sebagai perencanaan media periklanan. itu pun juga merupakan dilakukan oleh beberapa provisi yang mempunyai keahlian khusus untuk melakukan perencanaan media periklanan. sampailah kemudian iklan itu sampai televisi yang kita nonton bersama, ini adalah gambaran bahwa betapa proses penciptaan iklan itu itu melibatkan berbagai profesi yang sangat terkait satu dengan yang lain, dan sebagai gambaran bahwa iklan rokok itu sekarang sudah banyak sekali aturan aturan yang mengikutinya, sehingga kami pun yang advertising agency itu terpaksa dan selalu menggunakan dedicated tim untuk membuat iklan rokok itu. jadi biasanya dedicated itu adalah merupakan orang orang yang hanya kami dedikasikan untuk membuat iklan rokok itu sehingga kalau iklannya tidak ada kami pun beberapa perusahaan iklan itu akan pusing, mau dikembangkan ini tim tim yang seperti itu. begitu pun dengan yang lainnya misalnya untuk membuat print add juga melibatkan banyak sekali profesi, kemudian membuat iklan radio misalnya, iklan billboard dan seterusnya itu juga melibatkan berbagai profesi. sebagai gambaran ini adalah proses produksinya yang sedikit saya gambarkan tadi ini, misalnya keahlian spesifik dari orang yang terlibat membuat iklan itu misalnya kreatif saja itu ada yang membuat artisnya ada, ada page setup nya kemudian ada grafik desainnya ada director nya, kemudian ada produser yang akan mencoba membuat produk iklan itu. kemudian dia account handling atau dibina usahanya itu juga ada berbagai keahlian ada situ, ada account eksekutifnya ada account supervisor dan seterusnya. kemudian media yang akan membuat perencanaan media periklanan itu juga terdiri dari beberapa orang yang terlibat dalamnya mulai dari media player, media manager, media director, dan seterusnya. nah, begitu pun rumah produksi misalnya kalau kita bekerjasama dengan rumah produksi seperti yang saya gambarkan tadi misalnya satu produksi saja itu bisa melibatkan orang yang bekerja situ itu belum termasuk misalnya catering dan lain lain sebagainya. jadi ada scriptwriter ada line producer, kemudian ada produser, ada editor, kemudian ada work drop dan foot stylist dan seterusnya. sebagai gambaran saja bahwa semua keahlian keahlian spesifik ini itu merupakan keahlian yang jarang sekali, tidak banyak orang yang berkecimpung situ. misalnya untuk menjadi director satu film saja itu biasanya ada hanya beberapa orang saja yang bisa kita hitung. dari situ sehingga keahlian itu betul betul sangat kita andalkan untuk itu. kemudian misalkan rumah produksi untuk suara misalnya itu juga ada talent talent yang bekerja, misalkan voice talent, ada sound engineering, dan seterusnya. kemudian fotografi juga itu banyak sekali keahlian yang spesifik situ. sebagai gambaran saja bahwa foto pun mempunyai spesifikasi spesifikasi. biasanya fotografer itu yang spesifik, misalkan dia hanya bisa untuk foto makanan misalnya, dia hanya bisa untuk foto benda, dia hanya bisa untuk foto mobil dan seterusnya. jadi iklan yang kita buat rokokpun itu memakan beberapa orang fotografer fotografer yang khusus hanya untuk bisa memfoto untuk produk produk tertentu saja. jadi dari hulu hilir ini yang terlibat banyak sekali yang kami prediksi kurang lebih ada sekitar juta, itu termasuk dengan duplikasi untuk keluarga dan seterusnya. jadi inilah yang ingin saya berikan gambaran kepada majelis yang saya tuliskan tentang proses yang melibatkan begitu banyak orang industri periklanan ini. kemudian apa yang terjadi dengan iklan rokok lembaga penyiaran? kalau tadi kita sudah diberikan gambaran beberapa hal, saya juga ingin memberikan gambaran kepada sidang majelis yang saya tuliskan ini beberapa data dari agb nielsen kita semua punya sumber data yang sama, tinggal bagaimana kita bisa mengemukakan data itu. jadi yang bisa kita perhatikan sekarang adalah bahwa iklan rokok pick nya itu, puncak iklan rokok yang paling tinggi itu adalah terjadi pada tahun kemudian itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. kalau total belanja iklan tadi disampaikan bahwa sekitar trilyun, iklan rokok itu hanya mengambil porsi kurang lebih persen. jadi kurang lebih hanya persen hanya untuk iklan rokok itu. jadi dari tahun tahun peningkatan iklan rokok itu sudah mengalami penurunan sekarang ini. kemudian pada saat belanja iklan itu meninggi, secara keseluruhan prosentase perokok terhadap jumlah penduduk cenderung untuk menurun. jadi kita tidak memperoleh data yang signifikan bahwa pada saat iklan itu heavy makin tinggi, jumlah perokok makin besar. dan ini adalah data secara resmi launching oleh agb nielsen. kita bisa lihat dari tahun tahun sebenarnya penurunan konsumsi rokok itu stagnan dan bahkan cenderung menurun. kemudian jumlah usia kalau bisa kita lihat bracket beberapa misalkan usia sampai tahun yang terekspos oleh iklan rokok itu pada tahun mengalami peningkatan sedikit tapi pada tahun mengalami penurunan. seringnya orang menonton iklan rokok itu juga mengalami penurunan yang signifikan. jadi pada tahun ini jumlah iklan rokok yang ditayangkan, jumlah yang melihatnya lebih sedikit. jadi pada tahun ini mengalami penurunan. kemudian juga pada usia dan tahun juga mengalami cukup banyak penurunan. kemudian usia dan tahun pada tahun bisa kita lihat cukup tinggi exposure penayangan iklan itu, tapi yang melihat iklan itu sangat kecil sekali. hasil yang didapatkan dari beberapa data ini, itu berbeda tergantung dari usianya, tapi sini bisa kita lihat bahwa pada usia sampai dengan tahun, sampai tahun sebenarnya mengalami penurunan dari perokok cenderung turun, tetapi pada usai tahun itu ada peningkatan khususnya tahun dan ini. jadi sebenarnya yang terpengaruh oleh iklan rokok ini bukan yang usia dini yang disebutkan tadi. tapi dari data yang ada itu adalah cenderung usia dan tahun, kemudian yang mengenai peningkatan juga itu usia sampai tahun, kemudian usia tahun atas itu yang mengalami kecenderungan peningkatan. kemudian sebaran rokok dilihat dari kelompok usia itu juga menunjukkan kecenderungan yang sama. jadi sebaran rokok kalau kita lihat usianya, kita lihat juga pada usia usia dan tahun itu mengalami penurunan. pada usia sampai tahun itu mengalami peningkatan, begitu pun usia tahun atas, itu juga mengalami peningkatan. pertanyaannya kemudian kalau prosentase jumlah perokok yang secara keseluruhan itu tidak naik, kemudian apa sih sebenarnya pengaruh dari iklan khususnya televisi? dari data yang ada ternyata iklan itu hanya mempengaruhi untuk mempertahankan dan atau mempengaruhi perokok merk lain untuk pindah pengiklan rokok lain. jadi sebenarnya ada terjadi switch saja. kalau saya merokok merk misalnya, iklannya sebenarnya bahwa berdasarkan data susunan bps, prevalensi anak merokok meningkat secara signifikan oleh karena yakni, perokok umur tahun pada tahun sebesar b. selanjutny, yang diperoleh fakta bahwayo. sehingga ada peningkatan anak anak merokok mulai usia tahun sebanyak lebih dari bahwa agresivitas industri rokok yang menjadikan anak dan remaja sebagai target dalam penjualan rokok, sebagaimana terbukti dengan strategi bisnis industri rokok yang menjadikan anak dan remaja pasar mereka dengan pernyataan bahwasumber fact sheet depkes dan who: who indonesia departemen kesehatan republik indonesia, layanan menyeluruh iklan, promosi pemberian sponsor , fact sheet, bahwa disisi lain, road map industri rokok yang mematok upaya peningkatan target produksi rokok pada tahun s.d tetap sebanyak miliar batang, bahwa disisi lain anak dan remaja berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya oleh karena adanya agresivitas industri rokok, hanya mempengaruhi saya untuk merokok merk yang jadi grafik berikut ini, itu memberikan gambaran kepada kita tentang merk rokok yang dikonsumsi dan proporsi bobot iklan dari sepuluh pengiklan terbesar selama tiga tahun terakhir. kita lihat sini sebenarnya hampir semua pengiklan rokok itu, itu melakukan penurunan expose, penurunan iklan. kalau kita lihat misalkan tahun jarum super yang sangat tinggi sekali, tapi tahun sudah mulai turun, kemudian stagnan, cenderung juga turun usia sampai tahun. kemudian ini yang kita lihat perpindahan konsumsi dari tahun tahun perokok usia tahun. jadi sebenarnya sulit sekali membuktikan data bahwa iklan itu mempengaruhi remaja untuk mengkonsumsi rokok, itu sangat sulit sekali kalau kita percaya dengan data data dari sumber yang valid seperti ini. jadi yang terjadi iklan itu hanya mempengaruhi perokok lain untuk berpindah merk rokok lainnya. begitupun misalkan perpindahan merk rokok yang sering dikonsumsi pada usia tahun, ini juga sangat fluktuatif sekali tergantung dari bagaimana iklan itu mempengaruhi mereka. kemudian proporsi iklan diusia tahun, itu juga secara jelas kita melihat mengalami penurunan khususnya tahun dan ini. ini adalah perpindahan konsumsi rokoknya, itu juga mengalami fluktuasi seperti itu. data data ini sama sebetulnya untuk usia tahun, kemudian usia lainnya, tahun. ini perpindahan merk rokok yang dikonsumsi dari tahun tahun perokok usia dan tahun. kalau kita lihat tadi yang usia muda itu perpindahannya tidak begitu credit sekali, kalau kita lihat usia yang tua ini betul betul sangat ingin mencoba dan seterusnya, jadi perpindahannya sangat sering sekali. kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari data fakta ini bahwa periklanan tidak bisa dipisahkan dari sebuah mata rantai ekonomis dari hulu sampai hilir yang melibatkan begitu banyak orang, kemudian tenaga kerja jumlah yang cukup banyak dari juta penduduk indonesia yang saat ini kita perkirakan kurang lebih juta adalah penganggur. kita bisa bayangkan kalau misalkan iklan rokok itu kemudian juga dihentikan, maka kami dari berbagai profesi ini itu juga akan sangat terpengaruh oleh adanya penghentian iklan rokok itu. kemudian jumlah tenaga tersebut atas terdiri dari rangkaian profesi dan atau keahlian khusus yang sulit digantikan, karena dedicated tim tadi itu beberapa profesi profesi seperti itu, khususnya tenaga ahli periklanan dan rumah produksi film yang umumnya merupakan dedicated tim karena rumitnya aturan aturan perusahaan rokok yang ada sekarang ini. dari data data yang ada periklanan rokok lembaga penyiaran ternyata lebih efektif dalam mempertahankan persaingan antar merk, terbukti bahwa yang terjadi akibat penayangan iklan lembaga penyiaran adalah pergeseran merk dari satu merk lainnya. bahwaiken rahmat sektor industri manapun. pengusaha dan produsen yang pada dasarnya menghasilkan produk yang legal negara dalam hal ini dewasa sehingga dapat memberikan informasi yang benar mengenai produk produknya, termasuk resiko risikonya sekaligus membedakan merk merk yang ada pasar, bahwa dalam setiap iklan merk produk: dalam melaksanakan kegiatan komunikasi serta pemasaran produk produknya, pengusaha dan produsen menggunakan berbagai sarana komunikasi dan periklanan antara lainahwa ada beberapa industri tertentu yang memerlukan penanganan pengaturan khusus dari pemerintah. industri rokok merupakan salah satunya dan periklanan merupakan salah satu aspek kegiatan pemasaran industri ini. oleh karena itu cara pengaturannya perlu disusun secara keseluruhan dalam konteks regulasi secara menyeluruh yang mencakup segala aspeknya bukan hanya salah satu aspek saja misalnya iklan media penyiaran, nurtantio wisnubarata petani tembakau merasa resah dan khawatir terhadap kelangsungan hidup petani tembakau. kekhawatiran dan keresahan tersebut bilamana hak hak ekonomi dikekang dan dimatikan oleh produk regulasi yang berpotensi menurunkan produktivitas budidaya tembakau. masalah itu sangat beralasan karena komunitas tembakau ini sudah menjadi tumpuan hidup utama yang mampu menghidupi sejak dulu, penanam: bahwa wujud nyata kesejahteraan ekonomi masyarakat tembakau bisa terlihat secara nyata. pada waktu musim panen tembakau tradisi petani tembakau antara lain terlihat dalam hajatan hajatan besar seperti, sunatan, pernikahan, atau adanya pagelaran seni. dalam hal pemenuhan pendidikan pun petani tembakau sudah maju. kini anak petani tembakau sudah banyak yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi. sehingga tidak sedikit sekarang jabatan kepala desa ditempati oleh tokoh tokoh muda, dalam pandangan saksi sebagai salah satu petani tembakau adalah sudah menjadi rahasia umum bahwa nasib petani tembakau hingga kini praktis belum mendapatkan perlindungan kebijakan yang berarti dari pemerintah: bahwa tembakau sebagai tanaman industri merupakan pilihan yang dibeli oleh petani dalam perusahaan tani. pilihan petani didasarkan pada pemikiran dan kondisi yang rasional dan menguntungkan. petani pada prinsipnya tidak akan memilih dan menanam komoditas tembakau apabila tanaman tersebut tidak memberikan keuntungan kepada petani, hak petani sebagai warga negara mendapat perlindungan hukum sebagaimana diketahui bahwasifat sifat yang spesifik tersebut sangat sesuai dengan pola tanam yang telah dilaksanakan oleh para petani masing masing lokasi tanaman tembakau. oleh karena itu sangat sangat naif sekali apabila petani diminta untuk mengurangi atau mendirikan bahan baku apabila dilakukan maka perusahaan akan mengalami kesulitan tembakau dan untuk memenuhi bahan tembakau tersebut tentunya mereka akan impor dari luar negeri yang tentunya akan mengurangi defisit negara, bahwa jumlah rakyat temanggung sebanyak ribu, dan y nya adalah petani tembakau. sehingga perhitungan saksi temanggung sudah lebih dari ribu. agung suyanto industri rokok kretek tumbuh berkembang pada tahun dan kudus jawa tengah yang kemudian menjadi tonggak sejarah berkembangnya rokok kretek indonesia. hingga kini dari data yang berhasil saksi kumpulkan, area tembakau indonesia itu meliput,. artinya sebagai market dia tidak ter supply potensinya masih cukup besar, potret ini menunjukkan betapa kuatnya posisi indonesia pasar tembakau dunia yang bisa dikatakan sebuah kebangkitan nasional sebenarnya tengah kemerosotan ekonomi kita. sebagai ilustrasi tahun cukai rokok yang disetorkan pada negara adalah trilyun dan diperkirakan meningkat trilyun tahun belum termasuk ppn dan pph. pemasukan devisa negara dari eksport cigarette telah menembus angka juta dolar, kebijakan kebijakan penggunaan konsumsi dalam negeri seperti itulah yang dalam hemat kami hati justru menjadi salah satu sumber kemiskinan. kaum produsen kecil seperti para petani kita, dimana akibat kebijakan pemerintah yang keliru sehingga menghasilkan sistem pergerakan ekonomi yang nilai lebihnya mengalir keluar. bukan bertumpu pada kesanggupan kita untuk memproduksi kebutuhan bagi pemenuhan konsumsi dalam negeri. dengan juta penduduk lebih indonesia, memang pasar yang sangat potensial bagi pelaku pelaku bisnis barang konsumsi, baik dalam maupun luar negeri. masalahnya kemudian adalah pada paradigma atau mindset para pemimpin kita dalam mempercayai mahzab ekonomi dalam membangun negeri ini. apakah kita ini memenuhi kebutuhannya dengan impor atau bertumpu pada kekuatan dalam negeri? pikiran ini juga sekaligus merupakan penolakan saya atas asumsi sementara kalangan bahwa rokok adalah sumber kemiskinan. tidak ada korelasi positif antara merokok dengan kemiskinan. merokok dan miskin adalah dua hal yang berbeda. yang pertama adalah keputusan pribadi, sementara yang dua adalah akibat sistem dan ketimpangan hubungan produksi. terlalu simplisitis jika dikatakan asumsi rokok sebagai sumber kemiskinan tersebut. jika pun kesimpulan itu ada dalam publikasi hasil hasil penelitian yang diterbitkan oleh jaringan kerja pihak penggugat, dalam anggapan saya hal itu bisa dibenarkan dalam konteks kasuistis mikro tetapi tidak otomatis mengambarkan keadaan yang sebenarnya sebagai sebuah situasi sosial objektif. bapak majelis hakim konstitusi yang saya hormati, data data yang ada pada organisasi kami menunjukkan bahwa situasi pertanahan kita secara umum yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan, tenaga kerja berada pertanian pedesaan, kemiskinan berada pedesaan dan terkait dengan pertanian, dari total pengangguran terbuka ada pedesaan dan pertanian, kabupaten kota ekonominya berbasis pertanian. yang ingin saya katakan dalam konteks ini adalah bahwa bukan tidak mungkin angka angka dalam bentuk persentase yang saya paparkan atas akan secara signifikan naik drastis akibat kolaps nya industri tembakau dan menghasilkan efek berantai pada sektor sektor usaha ikutan lainnya. baik sektor formal maupun informal. tentunya hal tersebut akan mengingkari janji dan tekad pemerintah sendiri untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran pedesaan yang telah dituangkan dalam program revitalisasi pertanian pedesaan yang dicanangkan pada tanggal juni waduk jati luhur. tembakau dan industri hasil ikutan rokok, selama ini telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap ekonomi nasional. industri tembakau dari hulu sampai hilirnya menyerap tenaga terlibat langsung sebesar orang. pertanaman tembakau dan pemeliharaan cengkeh iht industri terkait lainnya hasil distribusi dan retail, masing masing tenaga terlibat langsung diasumsikan menghidupi empat orang. berarti, dapat sekitar orang yang dihadapi. jika dijumlahkan dengan penerapan tenagbapak ketua majelis hakim konstitusi yang terhormat, sebagai penutup, saya hanya ingin mengatakan bahwa menurut hemat atau semangat yang saya pahami bahwa undang undang, atau peraturan, atau perangkat hukum, yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dalam sebuah negara seharusnya mengandung semangat keadilan yang mengakomodasi kepentingan dari semua kelompok dalam masyarakat sehingga jika dengan pertimbangan pertimbangan tertentu, tuntutan penguat dikabulkan mungkin keputusan bapak bapak yang terhormat nanti untuk sementara akan dianggap benar oleh pihak pihak penggugat. tapi sejarah dan anak ucu para petani tembakau, para pekerja pabrik rokok, para supir angkutan pedagang kecil, akan mencatat peristiwa ini. ahli sukarno serat: ahli menyatakan definisi sehat adalah menjaga dan mempertahankan mekanisme keseimbangan tubuh atau homeostasis akan menentukan sehat fisikal, mental, sosial seseorang (definisi ini sesuai dengan definisi sehat menurut who). ahli menyampaikan mengenai zat zat yang terdapat dalam asap rokok, bahwa. ahli menyatakan ada penelitian yang menyatakan bahwa,diatas. ahli menyatakan bahwa. karena dengan menjadi perokok pasif memiliki resiko kesehatan yang sama dengan perokok aktif. ada penelitian yang menyatakan pada dekade an setiap sebelas detik ada seorang mati karena rokok, pada dekade an setiap enam detik ada seorang mati karena rokok dan pada dekade an setiap tiga detik ada seorang mati karena rokok. berarti pada dekade ada detik dibagi sehingga ada juta orang mati karena rokok. terhadap penelitian ini ahli menyatakan bahwa penelitian ini ini valid atau tidak karena penelitian ini belum dapat membuktikan sepenuhnya bahwa rokoklah yang menjadi penyebab kematian, hingga saat ini tidak ada satupun sertifikat kematian yang menyatakan seseorang meninggal akibat mengkonsumsi rokok. ahli gabriel mahal pengamat agenda ahli tembakau) berdasarkan bukti bukti yang disaksikan, dengar, lihat bahaya bahaya tembakau bagi kesehatan, pembangunan, dan ekonomi. kemudian berbagai akibat dari tembakau, lalu angka kematian akibat rokok, lalu rokok sebagai penyakit. semua hal hal ini untuk mendukung pengontrolantembakau dan juga yang kedua untuk menjadi dasar yang legitimate, tuntutan bagi legislasi larangan merokok dan ikan merokok. bersama dengan hiv aids, penggunaan tembakau merupakan penyebab kematian yang paling cepat ditambah dengan kematian prematur tahun kontributor tembakau disebut sebagai kontributor utama dari begitu besar penyakit penyakit yang dihadapi negara negara berkembang, hal ini meningkatkan ancaman penghancuran pembangunan social dan ekonomi negara negara tersebut. sejak juli direktur jenderal who telah menetapkan tobacco free initiative sebagai salah satu cabinet project, kebijakan kesehatan global bagi seluruh tujuan dari tobacco free initiative adalah menggalang dukungan global bagi kebijakan dan aksi aksi dari pengontrolan tembakau atau berbasis bukti. perusahaan farmasi sangat tertarik untuk mengembangkan nikotin dalam perangkat pengantar nikotin yag kemudian bisa dipatenkan. tidak hanya untuk keperluan penghentian merokok tetapi juga untuk tambahan keperluan pengobatan. dalam promosi rokok yang tidak memperagakan wujud rokok ini tercantum peringatan merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. tertayangnya pesan ini tanpa adanya peragaan wujud rokok memberikan informasi peringatan disamping itu, pemerintah juga mengajukan (tiga) orang saksi, dan (tiga) orang ahlisaksi saksi: saksi dari pemerintah: prof. dr. sugandi (serikat pekerja seluruh indonesia sisi) bahwa saksi adalah saksi fakta dari serikat pekerja rokok tembakau, makanan, dan minuman sisi) mungkin banyak diwarnai dengan pemikiran pemikiran subjektif karena masalah yang dihadapi bukan sekedar masalah kesejahteraan tapi masalah kehidupan, saksi menjelaskan bahwa selaku pekerja yang sekarang ini sedang dalam kondisi terpuruk antara lain ditandai dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja berbagai sektor industri dan meningkatnya secara signifikan angka pengangguran. banyak industri yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan company yang bermodal besar yang menerapkan teori teori ekonomi tanpa melihat kondisi republik ini. globalisasi dalam ekonomi, politik, dan budaya yang menyebabkan kita menjadi gamang dan kehilangan orientasi. padahal seharusnya sangatlah jelas bahwa perundangan apapun hendaklah selalu mengacu pada pancasila: bahwa ketika angin reformasi bertiup kencang sangatlah mengherankan butir yang pertama terbawa oktober adalah butiran pengawasan terhadap produk tembakau dalam bentuk peraturan pemerintah nomor tahun bukan junk food yang dibawa dari luar sana. junk food yang menghasilkan generasi muda yang boros dan obesitas yang menghambat kecerdasan manusia. saksi sangat prihatin karena perhatian terhadap asap rokok menjadi demikian terfokusnya. sedang menjadi don @pilote yang berperang melawan hantu bernama tembakau. sebagai pekerja sektor industri rokok tembakau makanan dan minuman tentu sangat berkepentingan menanyakan ini karena korban pertama gonjang ganjing itu adalah berubahnya kepemilikan sebuah perusahaan besar rokok indonesia tangan asing. betapa kekhawatiran praktik efisiensi yang tidak memperhatikan sejarah dan kondisi ril indonesia akan terus berlanjut. rokok kretek memang juara, pangsa pasar rokok dikuasai oleh rokok kretek. perusahaan asing manapun tidak mungkin mampu bersaing kalau tidak menguasai pabrik pabrik rokok indonesia sendiri, bahwa hasil penelitian lembaga demografi fakultas ekonomi yang berbunyi sebagai berikut, dengan adanya pembatasan terhadap pengolahan rokok kretek yang bertahan cukup lama tersebut, pembelian perusahaan rokok domestik sampoerna oleh philip morris international pada tahun dianggap sebagai terobosan masuknya perusahaan multinasional pasar rokok kretek. bandingkan dengan apa yang dipaparkan dalam laporan akhir tentang tembakau dan industri rokok dari universitas jember, ujung ujungnya negara bangsa itu sendiri harus memperhatikan dan mempertimbangkan serta mempertahankan kondisi negara dan bangsa sendiri dari ancaman provokasi dan infiltrasi ekonomi serta persaingan investasi permodalan yang merugikan dan mengancam kerusakan ekonomi negara bangsa itu sendiri dari kelompok kepentingan bangsa, negara, atau kepentingan global yang bersembunyi terhadap isu kesehatan atau isu lingkungan yang dihembuskan sebagai ikon. kalau semua industri rokok diterobos oleh perusahaan multinasional besar dan pasar rokok kretek sudah dikuasainya tidaklah mustahil akan timbul isu lain yang menjadi ikon, bahwa mengefisienkan industri rokok, langkah yang paling gampang adalah mekanisasi atau bahkan mungkin reboisasi. para industriawan rokok juga tentu tahu karena pekerjaan sektor rokok adalah pekerjaan yang sangat sederhana yang bisa dicapai oleh pekerja nonpendidikan sekalipun. . pemahaman ini sudah menjadi kesepakatan antara serikat pekerja rokok tembakau makanan dan minuman dengan para pengusaha rokok bangsa indonesia. sebuah kesepahaman yang didasari oleh pancasila sebagai daftar hubungan industrial. industri rokok indonesia telah berjaya untuk mengatasi gejolak krisis moneter dan krisis ekonomi lainnya dengan tidak melakukan rasionalisasi dan phk masal, mungkin satu satunya sektor industri yang tidak melakukan itu, masih diperbolehkannya iklan rokok yang membangun citra manipulatif dan bermetamorfosis menjadi normal, serta road map industri rokok ditambah lagi secara faktual berbagai studi menyimpulkan merokok menjadi kecenderungan anak dan remaja yang tengah mengidentifikasi jati diri mereka. berdasarkan hasil penelitian, didapati jika perokok anak dan remaja merasa percaya diri, dan merasa keren:pada remaja , jakarta, hal. bahwa, selain data diatas, anak dan remaja juga merasa orang yang merokok identik dengan pesan atau pencitraan yang terkandung dalam sebuah iklan yakni "gagah , "pemberani", "percaya diri , "setia kawan , "gaul , dan "keren sebagai suatu upaya mensublimasikan alam bawah sadar anak dan membangun komunikasi isi iklan yang bersifat dialog sehingga mempengaruhi anak dan remaja: bahwa, fakta ini semakin diperkuat dengan adanya hasil riset global youth tobacco survey yang mencatat bahwa sekitar anak laki laki dan anak perempuan usia tahun indonesia adalah perokok dengan dari jumlah tersebut sudah masuk dalam tahap kecanduan:ketika anak dan remaja mulai merokok, maka hal itu sama saja dengan telah dimulainya dan atau terbukanya pintu gerbang menuju penggunaan zat zat adiktif lain dengan tingkat adisi yang lebih tinggi. sebagaimana yang diungkapkan oleh dr. dr. rita damayanti, mph., ahli kesehatan masyarakat universitas indonesia yang memberikan pembuktian terhadap fakta bahwa kecanduan rokok menggiring anak muda pada kecanduan narkoba bahwa dari anggota, adalah industri rokok dan dari itu kurang lebih nya adalah pekerja pekerja yang termasuk padat karya. pekerjaan yang sesungguhnya sangat gampang untuk diubah mesin. kalau sampai industri rokok, khususnya rokok kretek gulung tikar maka menurut penelitian universitas jember akan ada sekitar juta orang dari hulu hilir berserabut dari lahan kerja mereka. sekiranya seluruh bentuk iklan akan dihapuskan berbagai produk tembakau maka sebenarnya sama dengan membunuh industri itu karena marketing modern adalah mustahil tanpa iklan dan semua tentu tahu tentang itu, bahwa dampak terhadap media nasional baik elektronik maupun cetak adalah bagaimana pula terhadap perusahaan periklanan, para pengrajin media luar ruang seperti spanduk, billboard ,dan lain lain wong cilik yang juga mesti hidup, bagaimana pula perkembangan olahraga yang judulnya masih juga ketergantungan terhadap industri rokok. kami setuju kalau merokok itu dibatasi tempatnya, dilarang rumah peribadatan, dan sekolah sekolah: bahwa menurut pengamatan saksi penelitian tentang rokok sesungguhnya belum pernah dilakukan terhadap rokok indonesia,alau dikutip pendapat dari bapak sukarno serat, ahli biokimia, nittosamin konon salah satu pemicu kanker juga ada pada sate dan ikan bakar dan sejenisnya. bahkan letuskorein sic!) banyak terdapat dalam beras. saksi dari pemerintah: djoko dromo (direktur liga sepakbola indonesia) bahwa pada dasarnya sepak bola merupakan olah raga populer negeri ini bahkan belahan negara ini. dari segala kelompok umur, strata sosial, maupun strata ekonomi yang tidak hanya dimainkan, sebenarnya sepak bola sebagai sebuah pertunjukan. jadi tontonan utama bagi setiap orang dunia ini: bahwa perkembangan sepak bola nasional mengalami percepatan yang luar biasa. oleh karenanya pssi sebagai induk organisasi sepak bola nasional yang didirikan pada awalnya sebagai spirit perjuangan anak anak muda negeri ini telah bergeser dan merespon perkembangan sepak bola internasional menjadi sepak bola industri. fakta yang dihadapi sekarang bahwa sekitar klub sepak bola indonesia dari tataran amatir, semi profesional, dan profesional. klub dengan status profesional, klub berstatus semi profesional dan setiap tahun terdaftar tidak kurang dari pemain profesional liga profesional: bahwa badan liga sepak bola indonesia itu sendiri sebagai pengelola liga professional. ada dua poin yang ingin disampaikan. pertama bahwa profesional, mandiri, dan tim nasional yang kuat adalah rantai utama dalam pengembangan sepak bola negeri ini: pada tahun bali sic!) dibentuk oleh pssi sebagai unit pengelola liga professional yang otonom, baik secara teknis maupun komersial dengan visi menjadikan kompetisi sepak bola negeri ini tumbuh dan sejajar dengan perkembangan liga liga profesional asia. professional yang secara mandiri finansial, harapkan juga tumbuh tingkat klub dan liga menjadi basis pembentukan tim nasional yang kuat. kemudian poin yang kedua bahwa pssi memberikan event pengelolaan kepada badan liga yaitu liga super, divisi utama, dan piala indonesia yang catatannya adalah klub klub yang profesional. liga yang kuat menghasilkan tim nasional yang tangguh, ada catatan dalam pengelolaan liga ini bahwa lebih dari pertandingan tiap tahun dikelola oleh liga indonesia dan lebih dari juta penonton menghadiri stadion untuk melihat pertandingan pertandingan yang kita laksanakan. untuk level klub tidak kurang dari milyar pertahun uang beredar tingkat klub untuk klub klub profesional: bahwa menyangkut sepak bola industri. ada dua poin yang pertama adalah ada pergeseran paradigma teman teman klub manapun termasuk dunia dan indonesia ini sendiri bahwa pada awalnya, klub klub yang mengejar orientasi menang dan kalah, sekarang sudah bergeser menjadi perkembangan untung dan rugi. bahwa klub klub yang mengejar kemenangan atas segalanya dengan membelanjakan semua kekayaan dan hutang hutangnya sekaligus telah menyeret kepada kebangkrutan, bahwa tuntutan kualitas dan persaingan liga nasional adalah sangat segaris dengan jumlah kapital yang sangat besar. oleh karenanya klub profesional harus melihat liga sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan. uang yang dibelanjakan adalah infestasi dan orientasi kesuksesan sekarang sudah bergeser, tidak hanya menang atau kalah tetapi untung dan rugi: oleh karenanya, poin yang kedua, sepak bola sudah tidak sekedar dimensi olah raga atau sport semata mata tapi sudah mengalami pergeseran dimensi ekonomi, bahwa sepak bola yang awalnya dibesarkan dan disusui oleh negara melalui bantuan finansial klub klub daerah melalui apbd menjadi sebaliknya. menghidupkan dirinya sendiri, menciptakan pekerjaan, membayar pajak, menggerakkan ekonomi daerah, maupun negara hingga menghasilkan devisa terhadap penjualan pemain pemain luar negeri. fakta yang ada liga profesional. klub klub professional memiliki anggaran milyar pertahun per klub saat ini. pemain sepak bola papan atas negeri ini telah dibayar sekitar juta sampai milyar pertahun. yang ini menjadi magnet tersendiri dan mimpi bagi anak anak kita untuk menjadi pilihan profesi akan datang, bahwa liga professional menuju juta fans dalam setahun industri sepak bola indonesia. yang berikutnya, terkait dengan sepak bola dan televisi, sebenarnya klub ini hidup dari revenue utama. pertama adalah dari tiket penonton. kedua dari sponsor, dan yang ketiga besar berikutnya adalah televisi. televisi membayar mahal terhadap right dari liga maupun klub dan televisi menjaring pengiklan atas pertunjukan atau games sepak bola itu sendiri: bahwa saat ini liga indonesia telah dibeli oleh stasiun televisi swasta sebesar milyar untuk tahun depan dan dibayar per tahun kemarin hingga tahun ini sebuah perkembangan drastis mengingat kondisi tahun tahun sebelumnya, liga harus membayar televisi agar pertandingan ini dibayar oleh televisi. fakta yang muncul bahwa lebih dari pertandingan setiap tahun dan rating liga indonesia telah mengalahkan rating pertandingan pertandingan sepak bola eropa saat ini yang rata rata atas tiga, berikutnya, menyangkut sponsorship liga indonesia. ada dua poin, poin yang pertama bahwa liga indonesia mengetuk seluruh pintu perusahaan tetapi perusahaan rokok selalu membuka pintu untuk itu. sejak alabama digulirkan tahun hanya bank mandiri satu satunya perusahaan rokok yang bermitra dengan pssi. selebihnya adalah perusahaan rokok. mulai dari downhill, kansas, bentoel, dji sam soe, dan jarum sejak tahun sampai sekarang. kedua, menyangkut komitmen sponsorship. berbeda dengan program sponsorship lainnya yang mayoritas untuk shortname atau jangka pendek, kerja sama jarum dengan liga indonesia memiliki komitmen jangka panjang. sponsor memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap kesinambungan dan pengembangan liga professional indonesia menuju sepak bola industri yang ideal seperti yang dicita citakan pada sekedar memberikan catatan bahwa nilai sponsorship tiga tahun terakhir liga indonesia, perusahaan rokok yang diwakili oleh jarum tahun membayar kepada pengelola sebesar milyar untuk pertandingan. milyar untuk pertandingan. tahun milyar hanya untuk pertandingan dan tayangan live. kemudian, menyangkut kontribusi jarum dalam pembentukan liga profesional yang disebut sebagai indonesia super league. tahun merupakan tonggak sejarah bagi liga indonesia dengan lahirnya strata baru, liga super yang diberi nama isl atau indonesia super league. bahwa format baru tersebut lahir dengan asistensi penuh afc asian football confederation) ditandai dengan beberapa hal. klub peserta semua berstatus profesional. viva liaison. berkompetisi satu wilayah, liga yang otonom, badan liga harus bermigrasi menjadi pt. liga indonesia. standarisasi klub klub liga dan strategi dalam pengembangan pemain pemain usia muda, kemudian kedua mengenai jarum isl. kelahiran isl tidak lepas dari pt. jarum yang bersama sama bli mempersiapkan liga indonesia mendapatkan sertifikasi dari afc. kerjasama inipun diteguhkan dengan komitmen pt. jarum menjadi title sponsor isl membayar milyar dalam satu tahun kepada liga dan isl resmi memiliki title djarum indonesia super league. fakta yang didapatkan dalam perkembangan ini adalah per desember tahun yang lalu liga indonesia dikukuhkan menjadi liga nomor asia dan merupakan liga terbaik asia tenggara. dua klub langsung mendapatkan jatah liga champion asia dan ini menjadi perkembangan yang sangat ditunggu tunggu dalam perkembangan sepak bola nasional: bahwa spirit sponsorship adalah misalkan untuk aktifitas badminton dan upaya upaya olah raga yang lain. saksi dari pemohon butt kertaredjasa (budayawan) bahwa bangsa indonesia adalah orang orang yang berbudaya. bahwa kerja kreatif dalam bidang seni ranah kebudayaan itufitas kerja penciptaan itu harus terus dipelihara, dijaga, dan dirangsang, agar tidak mati karena jika ruang kreatif ini mati maka kebudayaanpun juga akan mati. jika kebudayaan mati maka manusia akan sekedar menjadi bungkusan daging tanpa jiwa. maka sekali lagi, kerja seni, khususnya seni pertunjukan, lebih khusus lagi adalah seni teater sebagaimana yang saya geluti selama tahun ini harus diartikan sebagai kerja kebudayaan. dalam situasi apapun kerja kebudayaan ini harus tetap hidup, bahwa indonesia pernah mencicipi masa pahit tahun dalam cengkraman orde baru, dimana pemerintah mengontrol kehidupan masyarakat tapi kerja kebudayaan tidak pernah mati. contoh konkrit pekerja kebudayaan yang tidak pernah mau berhenti, tidak pernah mau ditaklukkan oleh kekuatan apapun. itu harus hidup. sebagai pekerja teater, hidup dalam semangat yang sama dan hidup dalam semangat kemandirian. pertanyaannya, siapakah sesungguhnya pihak yang mengemban kewajiban untuk memelihara, mendukung, dan menyantuni kerja kebudayaan semacam ini? tentu akan mudah orang akan menjawab, wah, itu urusan negara itu, pemerintah. tapi menurut pengalaman, ternyata belum pernah mendapatkan sesuatu dari pemerintah yang sangat berarti untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan seni pertunjukan, lebih luas kebudayaan itu, saksi mengambil ilustrasi dari kerja kebudayaan yang dilakukan yang paling mustahil, ketika mementaskan seminggu yang lalu itu sebuah tontonan taman ismail marzuki, mengusung grup dari jogja jakarta. empat hari pertunjukan, penontonnya membludak. itu perolehan secara ekonomi sama sekali tidak sebanding dengan biaya yang digunakan untuk memproduksi kerja kebudayaan itu. kalau fakta boleh dihadirkan, biaya produksi sebuah pertunjukan teater pada hari ini, kelompok dari luar kota yang datang jakarta, itu seharga rumah tipe kurang lebih juta tapi harus dilakukan. empat hari pertunjukan setelah potong pajak macam macam dapatnya cuma juta. artinya apa? pekerja teater, pekerja kebudayaan ini harus berusaha keras lombok tapi harus melakukan, menyantuni masyarakat karena kalau mau memakai hitungan hitungan ekonomi menjual tiket, yang pantas masyarakat yang memaki maki kami. komersial, budak kapitalis. jual tiket mahal. tidak memberi kesempatan kepada masyarakat kebudayaan untuk nonton pertunjukan. dalam situasi seperti inilah harus dinyatakan bahwa korporasi korporasi yang makanlah yang pada akhirnya mengambil peran yang semestinya dilakukan oleh pemerintah itu memberikan perhatian kepada kegiatan kultural itu dengan cara memberikan bantuan sponsorship dan itu selama tahun, setidak tidaknya sejak menggeluti teater sering berelasi meskipun tidak sepenuhnya korporasi mapan itu menutup seluruh beban dari kerja kebudayaan: bahwa dari sekian korporasi itu memang yang paling utama. bukan dikatakan satu satunya. memang adalah produsen rokok. bahwa produsen rokok adalah satu satunya pahlawan bagi para pekerja kreatif, tidak. atau dewa penyelamat seni kultural, juga bukan. tapi faktanya, produsen rokoklah yang selama ini mendukung sebagai sponsor meski sponsor itu tidak menutup seluruh biaya produksi suatu pementasan. tapi dengan itu, teater bisa menyambung nafas. namun tetap lombok tapi setidaknya beban kami jadi berkurang. jika industri ini dibiarkan mati, minimal dihambat perkembangannya dengan misalnya disambut untuk melakukan kegiatan kegiatan promosi yang bersifat kreatif media media elektronik misalnya, itu sama halnya kemungkinan hilangnya sebuah dukungan. ibaratnya mengamputasi kaki teater: bahwa indonesia ini terdapat ribuan kelompok teater yang terus bekerja dan menciptakan karya karya kreatif tanpa kenal lelah, tanpa perintah mereka bekerja. tanpa disuruh suruh. terus intens melakukan dari anak anak muda sampai anak anak tua. semacam bapak rendra, dapat dipastikan sebagian besar mereka itu konsisten lombok membiayai dirinya sendiri demi menjaga kreatifitas demi bertahan agar dapat memberi edukasi kultural kepada masyarakat. bahwa teater generik, hanya sebagian kecil dari para pekerja kreatif yang jumlahnya ribuan itu. maka jika produsen rokok dilarang, mestinya harus ada jaminan bahwa korporasi lain yang bukan produsen rokok akan melakukan hal itu. dukungan produsen rokok terhadap kerja seni yang bersifat kultural ini bagi kami merupakan satu tindakan kultural yang sangat nyata. bahwa hilangnya dukungan semacam ini hanya akan membuat para pekerja seni kultural akan semakin terpuruk. menghadapi situasi yang serba sulit ini, mestinya pemerintah negara justru menjadi alternatif lain untuk mendukung dan merangsang kegiatan kreatif yang bersifat kultural. ahli pemberi ntah w.s. rendra (budayawan) bahwa tembakau itu sesuatu tanaman asing yang dipaksakan diwaktu itu menjajah indonesia. sebagai penjajah nederlandse indie akan menjadikan indonesia sebagai perkebunan raya yang menghasilkan hasil agraria yang nanti akhirnya menjadi modal bagi pembentukan industri dan kekuatan merkantilisme ibu negeri jajahan: bahwa orang indonesia menanam tanaman tanaman seperti kopi, lalu termasuk tembakau dan lain sebagainya tanpa dia bisa mengekspornya sebagai tanaman yang sangat menguntungkan perdagangan luar negeri. bayangkan saja para petani tembakau, getah, gula dan lain sebagainya tidak bisa mengekspornya, harus disetor kepada penjajah dan merekalah yang akan mengekspornya. indonesia menanam tembakau dan kopi, tetapi yang menentukan harga dan penggunaan produk itu adalah bremen dan antwerp berlangsung sampai sekarang. jadi sebetulnya tertekan sekali keadaan para penanam tembakau itu, dari dahulu sampai sekarang. tetapi kreativitas dari para leluhur dan para penduduk indonesia luar biasa. tembakau dicampur dengan klembak, tembakau dicampur dengan cengkeh, menjadi rokok klembak, menjadi rokok cengkeh dan ini suatu kreativitas yang luar biasa, bahwa dari segi kebudayaan harganya sangat tinggi kreativitas semacam ini. ini menunjukkan daya adaptasi bangsa indonesia yang ternyata bangsa yang tidak asli, bahasanya tidak asli, tanaman tidak asli, mulai dari padi sampai irigasi, mentok, itik, semua tidak asli, sapi tidak asli, tetapi bisa diadaptasi dengan kreatif. singkong tidak asli, tetapi lihat saja, singkong bisa jadi lemes, jadi macam macam. itu harus ada tempat untuk dipertimbangkan dan dihargai daya adaptasi bangsa. bangsa yang tidak asli roh, batin, sukma, raga, nama nama soekarno, soeharto, muhammad yamin, semua tidak asli, rendra tidak asli, tetapi bisa melahirkan kepribadian yang asli. ini aspek budaya yang harus dihargai dan dipertimbangkan: bahwa rokok kretek dalam masa kristenlalu konsumennya yang terbesar dalam negeri, sehingga akhirnya menjadi suatu kekuatan ekonomi yang baik. tentu saja sebagai seniman dan budayawan saya sangat menghargai, sangat mempertimbangkan sekali proses pembangunan. maka saya menganggap bahwa survival dari rokok kretek ini membantu kekuatan pembangunan indonesia, bahwa sejak dari sejak zaman hindia belanda sampai sekarang indonesia hidup dalam tatanan pembangunan, tatanan pemerintahan, tatanan hukum, yang berasal dari hindia belanda, tidak mandiri. bukannya tidak punya ahli hukum, ahli tata negara atau ahli ekonomi, tetapi nyatanya masih terbelenggu dengan tatanan penjajahan. hukum yang dimiliki tidak bisa membela pancasila, padahal pancasila sangat penting. pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sekarang sudah ada hukum hukumnya. tetapi pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat, pelanggaran terhadap keadilan sosial, kalau dilanggar tidak ada hukumnya, bahwa dalam ekonomi indonesia tidak pernah membangun industri hulu, tidak pernah membangun modal dalam negeri, infrastrukturnya saja tidak ada, karena terikat pada hukum penjajah ordonansi pajak industri dibangun dengan tidak membangun industri hulu, dengan tidak membangun modal dalam negeri, karena modal didatangkan dari ibu negeri, dari belanda, alat produksi dari hindia belanda, bahan baku didatangkan dari hindia belanda, padahal bahan mentahnya dihisap dari indonesia dan berlangsung sampai sekarang. ordonansi pajak cuma dirubah namanya menjadi undang undang penanaman modal asing. hal tersebut tentu saja akan dipelihara oleh kekuatan kekuatan kapitalisme liberal yang pada dasarnya inti penjajahan yang menguasai indonesia. sekarang ada kesempatan bahwa ternyata indonesia memiliki industri rokok cengkeh yang tidak gampang terserang kristen karena kemandiriannya dalam bahan baku, dalam proses berproduksi, dan dalam konsumen: bahwa secara budaya harus didukung, inilah kesempatan mandiri, tentu saja ini tidak mengenakkan. pengertian hegemoni global dari dunia kapitalisme liberal barangkali juga kapitalisme komunis, kapitalisme partai juga lama lama tidak akan mengijinkan. dunia dikuasai oleh dua macam kapitalisme sekarang ini, kapitalisme liberal dan kapitalisme komunis, kapitalisme partai yang tidak ramah pada alam, pada lingkungan, tidak ramah pada buruh, tidak ramah pada desa, tidak ramah pada agraria dan berorientasi pada kekuatan pasar, dominasi pasar, dalam pergulatan, perspektif pergulatan kekuasaan ekonomi global semacam ini yang satu menganjurkan globalisasi yang lain menganjurkan revolusi internasional. globalisasi dimana saja kapan saja sepanjang sejarah umat manusia selalu bersifat imprialistik dan menekan hak asasi manusia, menekan keadilan sosial. jadi sekarang seandainya pemerintah itu bijaksana dan waspada, seandainya pemerintah memang mempunyai industrial tree tidak hanya sekedar pembangunan yang tanpa arah, bahwa mereka bisa manfaatkan industri yang bisa berdiri kaki sendiri, dilindungi termasuk caranya beriklan segala macam dilindungi. lalu kemudian mereka sebetulnya bisa diberi kesempatan menjadi captain industry, menjadi pintu untuk berdirinya kekuatan nasional, pintu untuk pembentukan modal nasional, modal dalam negeri, supaya mereka akhirnya bisa membantu juga membantu industri hulu, supaya ekspansi dari usaha mereka tidak hanya furniture, tidak hanya real estate seperti mana ditekan tekan waktu orde baru karena industri industri kunci dikuasai oleh beberapa tukang saja dan diawasi oleh kekuatan luar negeri: bahwa indonesia harus mencari kekuatan ekonomi apa yang bisa mempelopori pembentukan industri modal dalam negeri dan lalu membentuk industri hulu. krakatau steel misalnya, kenapa tidak dibangun oleh kekuatan kekuatan yang mampu membentuk modal dalam negeri, bahwa oleh karena dari segi etika dan dari segi hukum yang bebas dari aspirasi penjajah indonesia harus menaruh perhatian kepada faktor ini dan akhirnya kalau alasannya kesehatan dan lain sebagainya tidak fair. junk food merajalela tapi karena itu ulah dari kekuatan asing dilindungi, tapi kekuatan kekuatan dalam negeri dimana saja akan ditekan demi hegemoni utara, hegemoni kekuatan pembangunan, kapitalisme liberal ataupun kapitalisme partai, bahwa sebagai bangsa harus melawan kekuatan itu dan harus dengan rajin dan dengan setia, dengan semangat patriotik membela kesempatan kesempatan bangsa kita untuk bangkit terutama bidang ekonomi pembangunan, dengan pecandu narkoba yang menggunakan jarum suntik merupakan penyumbang utama pergerakan penularan hiv aids.early age are more likely develop severe levels nicotine addiction than those who start large age. tobacco use associated with alcohol and illicit drug use and generally the first drugs used young people who enter sequence drug use can include tobacco, alcohol, marijuana, and harder drugs . report surgeon general us, preventing tobacco use among young people , m0030927.asal. bahwa berdasarkan survey nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok rumah tangga indonesia, oleh prof. dr. dr. budi utomo puslitkes universitas indonesia), diperoleh fakta yang menyimpulkan keterkaitan dan antara anak merokok, minum alkohol dan penyalahgunaan narkoba. (a) merokok dan minum alkohol merupakan perilaku dominasi laki laki baik kota maupun pedesaan, (b) merokok dan juga minum alkohol terkait dengan penyalahgunaan narkoba, (c) kelompok masyarakat rawan narkoba ditandai dengan karakteristik remaja dan dewasa muda, pendidikan tinggi, ekonomi mampu, laki laki, bergaya hidup moderen, dan hidup kota lingkungan dengan aturan yang lebih longgar, bahwa secara budaya dalam pengertian karya kreatif harus dilindungi itu rokok kretek atau rokok klembak atau semacam itu. bahwa indonesia pernah dipaksa menanam tembakau dan rakyat sudah menunjukkan kemampuan kalau tidak bisa diekspor diolah sendiri dan dikonsumsi sendiri dan sudah terbukti bisa bertahan sampai sekarang menghadapi krisis ekonomi yang macam apapun. ini satu asset juga dalam membangun ekonomi bangsa: bahwa sekarang sebagai industri kecil menengah rokok kretek itu penting sekali dikembangkan dan merubah pandangan ekonomi yang didominasi oleh oleh ordonansi pajak itu dengan cara cara membuat ekonomi yang bebas dan mandiri. dengan sendirinya tidak mungkin membina industri ekonomi yang bebas mandiri tanpa melakukan pembinaan usaha membina usaha modal dalam negeri, industri hulu dan tanpa menyiapkan sumber daya manusia. tapi sumber daya manusia untuk ekonomi yang mandiri juga susah, adanya revolusi hijau itu memperkokoh rakyat, memperkokoh budaya, seakan akan pertanian itu bisa direvolusikan, iklim bisa direvolusikan dan sebagainya dan lalu pertanian dikawinkan dengan pabrik pupuk, pada dasarnya pertanian itu dikawinkan dengan peternakan, bahwa kalau rokok kretek bisa dimajukan, dilindungi dan lain sebagainya dan didorong para tukang tukang rokok kretek ini untuk terjun bidang yang lebih luas terutama dalam bidang menciptakan industri hulu, ini bagus sekali. tetapi itu rupanya tidak menjadi perhatian. memang tidak akan melarang rokok dan tidak akan melarang pabrik tembakau, tetapi kalau iklannya ditekan tekan terlalu jauh, itu ada hipokritisme sini, sebab iklan kalau dibicarakan ini mempengaruhi, memang iklan itu untuk mempengaruhi. iklan yang dilukiskan tadi itu yang membangun image corporate lalu ataukah yang lalu membujuk, semua iklan membujuk. superm, atau agama, atau apa saja, iklan buku, iklan apa saja begitu, itu sifat iklan. dan kalau ini dihalangi namanya menghalangi iklan. iklan yang sukses, itu iklan yang pintar seperti itu, dan kalau memang tidak suka dia minta seperti itu, harus ditanggulangi dengan iklan yang lain, jadi harus ada iklan yang anti rokok, menganjurkan tidak merokok, jadi iklan dengan iklan pertandingan, itu tidak apa apa, tetapi jangan imperialist bahwa iklan rokok itu melanggar etika dan lain sebagainya. etika yang imperialist, bahwa etika itu situasional, etika itu harus berdasarkan kontekstualisasi. dalam membangun sesuatu kehidupan yang lepas dari kontekstualisasi itu namanya historis, ini berbahaya sekali. kalau diijinkan kebodohan semacam ini terjadi dalam cara berpikir. ahli dari pemerintah: bimo nugroho (komisi penyiaran indonesia) bahwa sehubungan dengan surat tim litigasi untuk pelarangan iklan, promosi dan sponsorship rokok nomor komisi penyiaran indonesia perlu menyampaikan bahwa memang menurut undang undang, siaran iklan niaga dilarang melakukan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok, hal tersebut ada huruf undang undang nomor tahun tentang penyiaran, kemudian kpi juga menyebutkan bahwa dalam p3sps. p3sps adalah peraturan bagi lembaga penyiaran televisi maupun radio yang diproduksi oleh kpi atas amanat undang undang tersebut berdasarkan undang undang penyiaran yang ada, dengan ketentuan sebagai berikut: dilarang menyiarkan program yang menggambarkan penggunaan alkohol dan rokok sebagai hal yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat: dilaralkohol dan rokok:selama peraturannya masih seperti ini, undang undang menyebut bahwa promosi yang dilarang adalah tentang siaran iklan apa saja yang dilarang televisi dan radio situ disebut ada poin dan masing masing poin itu berbeda beda. disebut poin promosi rokok yang memperagakan wujud rokok: bahwa poin disebut promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif. teman teman beranggapan dan berpendapat bahwa rokok juga merupakan zat adiktif. dialog terjadi terus menerus. pada akhirnya kpi berpendapat "ya kami ini eksekutor setidak suka tidak suka sistem hukum yang ada karena hukum undang undang penyiaran menyebutkan demikian maka situ disebutkan bahwa promosi rokok yang memperagakan wujud rokok yang dilarang, penjabaran hal tersebut adalah promosi rokok diperbolehkan sejauh tidak menunjukkan produk itu sendiri. ini yang dijabarkan tadi dalam p3sps peraturan perilaku penyiaran dan standar program siaran yang produksi oleh kpi: bahwa dalam ilmu media dikenal dua paradigma, yaitu pertama, media merupakan perantara pesan. ada sender ada receiver, itu dikemukakan oleh libur schramm. jadi media berada ditengah tengah, dia diharapkan objektif, dia diharapkan tidak mempunyai kepentingan, termasuk dalam hal misalnya penyampaian berita maupun juga iklan iklan. bahwa kepentingan itu selalu ada, setiap pihak mempunyai kepentingan, kemudian muncullah paradigma yang kedua yang dipelopori oleh lahan bahwa media adalah pesan itu sendiri. media bukan perantara pesan tetapi media itulah pesan itu sendiri, termasuk iklan. dari dua paradigma itu bisa disimpulkan satu konklusi, dalam setiap iklan pasti ada pesan pesan yang disampaikan. termasuk menjembatani apa yang disebut imaji dan fakta, maka dalam setiap iklan akan menjumpai proses dari imaji fakta, itu terbalikkan dengan berita. berita dari fakta imaji yang terbentuk. kemudian yang diputuskan tengahnya antara imaji dan faktanya atau produknya maka terjadi keterpurukan. artinya yang bisa disuarakan oleh iklan iklan rokok tersebut adalah imaji imaji saja, tidak sampai pada tekanan afektif untuk merokoklah, atau kalau dalam politik dilihat iklan pencitraan kemudian sampai pada lambang yang harus dipilih, dengan demikian sesungguhnya undang undang tersebut dan kpi yang menjadi pelaksana, eksekutor dari undang undang dimaksud mencoba menempatkan dirinya tengah. kalau imaji dipatahkan dengan faktanya, tidak ada perintah,, sehingga independensi yang melihat iklan ini bisa lebih berimbang, bahwa kalau iklan tersebut, sudah tidur, dan itu ada peraturannya sendiri, bahwa kalau melihat kembali siaran iklan niaga dilarang melakukan, jadi ini memang point point yang dilarang. point point yang dilarang, tidak ada yang didiskriminasi sini. kalau dilihat pada point dan point maka point menjadi pengecualian dari zat adiktif tersebut, dan dibaca juga dalam butir butir yang lain. ada pengecualian dalam undang undang atau peraturan peraturan: kalau dilihat selain pengecualian juga ada penguatan. penguatan dilihat misalnya dalam butir yang merupakan penguatan dari butir jadi kalau pertanyaannya diskriminatif atau tidak, jawaban kami adalah tidak ada diskriminasi sini. satu point sini posisinya sama, dan itu sama. bahwa merupakan pengecualian dari itu bisa diterima oleh logika bahwa menguatkan dari itu bisa diterima oleh logika, ini satu hal: bahwa anggota komisi penyiaran indonesia memang tidak berhak untuk mengkritisi undang undang yang melahirkan kami sendiri. bahwa implikasi hukum dari misalnya point ini dihapus terhadap semua peraturan yang dibuat oleh kpi. jika point ini dihapuskan, promosi rokok yang memperagakan wujud rokok, maka dengan sendirinya rokok akan masuk dalam kategori yaitu zat adiktif. dengan demikian semua iklan rokok televisi dan radio akan dihilangkan. dan kami tidak perlu membuat peraturan penjabaran penjabaran yang lebih detail mengenai siaran point maupun point ini, tetapi dengan sales mengatakan bahwa tidak boleh ada iklan rokok televisi maupun radio. ahli dari pemerintah: fx. ridwan handoko (badan pengawas periklanan p3i) bahwa pariwara berarti periklanan. etika perwara indonesiapi atau etika pariwara indonesia adalah salah satu yang telah diikrarkan sejak september dan direvisi pada agustus epi sendiri disempurnakan, sorry epi merupakan suatu penyempurnaan totalitas terhadap tetapi, diterbitkan sebagai buku tahun dan saat ini telah ada terbitan yang tiga, bahwa saat ini etika pariwara indonesia didukung oleh asosiasi yang menjadi anggota dewan periklanan indonesia baik dari asosiasi media massa seperti media luar ruang atasi, apli, tvri, pesni, sps, bioskop besi, dan juga asosiasi dari pengiklan atau amina dan sindo serta juga asosiasi dari rumah produksi, sehingga dengan adanya epi ini maka sepanjang menyangkut periklanan dia harus menjadi induk yang memayungi semua standar etika periklanan secara intern dari kesebelas asosiasi pendukung tersebut, secara sederhana dalam epi disusun mengenai tata krama atau code conduct dan juga tata etika profesi serta juga adindonesia,: ada tiga asas utama yang dianut oleh etika pariwara indonesia, yang pertama adalah bahwa iklan itu harus jujur, benar, dan bertanggung jawab. yang kedua iklan bisa bersaing tapi harus bersaing dengan sehat. dan yang terakhir melindungi dan menghargai khalayak atau masyarakat, tidak merendahkan agama, budaya, negara, serta golongan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. itulah asas utama dari etika pariwara indonesia, bahwa dalam kitab epi yang mengatur mengenai iklan rokok, yang pertama, dua poin dua butir satu, ituini bisa media apa saja, baik itu cetak maupun media elektronik sebenarnya. dan dua butir dua poin dua itu sebenarnya mengutip dari mengenai ketentuan iklan rokok, misalnya: bahwa selain aturan etika atau panduan etika dalam kitab epi juga dicantumkan atau dilampirkan peraturan perundangan dari pemerintah yang terkait dengan periklanan. dari beberapa kutipan mengenai peraturan perundangan yang dikucilkan dalam kitab epi tersebut terlihat bahwa pemerintah indonesia menggunakan pendekatan holistik dimana digabungkan antara pendekatan hukum positif dengan aturan normatif. pencantuman peraturan perundangan dalam kitab epi lebih dilihat dari pandangan normatif yang menyatakan bahwa melanggar aturan hukum positif secara otomatis melanggar aturan normatif, itulah tujuan tadi kenapa dicantumkan peraturan pemerintah dalam kitab epi tersebut: bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen, khususnya butir poin yang mengatakan pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika, jadi ada kata kata yang melanggar etika undang undang perlindungan konsumen sini, bahwa undang undang pers nomor tahun juga mencantumkan beberapa aturan mengenai periklanan yang sangat sebenarnya juga berbau normatif. juga dalam undang undang pers juga dicantumkan bahwa tidak diperkenankan mengiklankan rokok dalam wujudnya atau penggunaannya. selanjutnya ada nomor juga mungkin terkait dengan tadi yang disampaikan untuk undang undang penyiaran ada beberapa materi larangan terhadap iklan rokok, pembatasan terhadap iklan rokok dari sampai bahwa dalam perda dki jakarta ada yang mengatur iklan rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan pajak sebesar dari pokok pajak untuk pemasangan iklan media luar ruang, badan pengawas periklanan satuan perusahaan periklanan indonesia adalah salah satu lembaga intern dan independen yang berada dalam asosiasi pipi (p3i). tugas badan pengawas lebih bersifat post monitoring karena bukan seperti lembaga sensor film yang melakukan tugas pre monitoring. jadi bukan berarti setiap iklan yang mau ditayangkan atau akan ditayangkan harus mendapatkan persetujuan, bukan demikian. tugasnya adalah setelah ditayangkan baru akan dievaluasi dan diberikan pandangan atau masukan apakah penayangan pariwara tersebut layak atau tidak layak secara etika pariwara indonesia: saat ini ada orang yang menjadi anggota badan dan semuanya berdomisili jakarta. kemudian kasus kasus yang dibahas tersebut berasal dari mayoritas masukan dari anggota badan, selain itu juga menerima masukan dari anggota masyarakat serta biro iklan lain yang mengadukan suatu kasus terhadap badan dan atas masalah yang dinilai melanggar etika pariwara akan diberikan teguran dan bimbingan kepada biro iklan yang memproduksi iklan yang melanggar tersebut bagaimana sebaiknya, idealnya, atau etnisnya suatu iklan itu dibuat. dan dalam mengambil keputusan badan, maksudnya bpp, sangat dimungkinkan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah terkait seperti badan pom, departemen kesehatan, pemerintah daerah, lembaga sensor film, komisi penyiaran indonesia samping juga berkonsultasi dengan lembaga lembaga non pemerintah seperti lki, mui, pgri, versi, dan sebagainya: bahwa laporan hasil monitoring terhadap pelanggaran iklan tahun sampai dari hasil laporan ini terlihat bahwa ada lebih kasus yang bahas. sebenarnya pasti masalah pelanggaran tersebut jauh lebih banyak, karena sifatnya hanya random tidak memonitor seluruh iklan, karena bukan badan sensor, dan bisa dilihat bahwa produk rokok masuk kategori yang besar dalam pelanggaran iklan media massa, ini tidak cuma televisi dan radio tapi seluruh media, termasuk media luar ruang. tapi secara presentase hanya sekitar dari total kasus yang dimonitor. pelanggaran terbesar antara kemarin adalah pada kategori produk kesehatan dan obat bebas yaitu lebih dari total kasus yang diamati, dan cukup banyak kasus yang lainnya lagi, kategori produk yang lainnya lagi seperti minuman dan produk susu, telekomunikasi: bahwa jenis pelanggaran yang dikumpulkan sejumlah pelanggaran terdominan maka sebenarnya pelanggaran mengenai yang berkaitan dengan iklan rokok itu bukan mayoritas, lebih pelanggaran itu berkaitan dengan kenyataan superlatif seperti paling murah, paling moderen, paling cantik dan seterusnya, itu pelanggaran yang paling dominan. sedangkan yang berkaitan dengan peraturan pemerintah mengenai pencantuman warning pada iklan rokok itu hanya sekitar dan nomor sana, bahwa iklan rokok termasuk salah satu katagori produk yang iklannya telah diatur secara kompleks baik secara hukum positif maupun normatif secara ketat dan diskriminatif, itu jelas. karena dibedakan dengan jelas dari iklan iklan kategori yang lainnya yang relatif sangat bebas yang sebenarnya tidak ada restriksinya. selain produk rokok yang juga kena restriksi yang ketat adalah produk obat obatan dan minuman beralkohol. dan industri periklanan sendiri sudah sejak lama memiliki panduan etika periklanan: bahwa fakta masih banyaknya iklan rokok yang memang melanggar, benar. itu adalah satu hal yang terus ingin monitor dan ingin diberikan bimbingan agar pelanggar tersebut bisa semakin berkurang bahkan bisa dihilangkan. untuk memperkuat teguran yang telah diberikan oleh badan pengawas periklanan p3i diberikan kolaborasi yang erat antar berbagai komponen dalam industri periklanan seperti antara pengiklan atau produsen dengdan terakhir badan pengawas p3i mendukung seluruh pihak entah itu pemerintah atbahwa iklan apapun sebenarnya melanggar etika, tafsiran harafi, pertama langkah yang bisa dilakukan dalam masalah appeal ini adalah sebenarnya sebelum merubah aturan mengenai undang undang penyiaran sendiri mengapa tidak mencoba untuk mendekatkan dulu aturan itu karena aturan yang ada sekarang pun sebenarnya belum ditegakkan secara seutuhnya, tadi maksudnya bahwa bila memang ada pelanggaran marilah dituntut sehingga ada kasus hukum yang bisa dipakai sebagai suatu dasar untuk langkah langkah selanjutnya. selain itu, pemerintah telah memberikan keterangan tertulis para saksi dan ahli dan kesimpulan secara tertulispada pokoknya menguraikan hal halcc..ivide prof. dr. dr. budi utomo puslitkes universitas indonesia), survey nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok rumah tangga indonesia , prof. dr. dr. budi utomo sumber ini dikutip dan didownload dari bahwa dengan demikian pencegahan anak dan remaja dari prilaku dan kebiasaan merokok adalah benteng yang efektif untuk mencegah anak dan remaja terjebak penyalahgunaan narkoba, memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan: upaya mengawal hak konstitusional anak dengan pelarangan iklan siaran niaga promosi rokok (selaku zat adiktif) pada lembaga penyiaran dengan menggunakan huruf undang undang penyiaran bahwa dalam ketentuan bahwa dengan demikian secara kua normatif, rokok diskualifikasi sebagai zat adiktif sehingga secara yuridis siaran iklan niaga promosi rokok termasuk kualifikasi benda yang dilarang dipromosikan pada lembaga penyiaran, bahwa secara normatif sudah ditegaskan rokok adalah zat adiktif sebagaimana dalam ketentuan berikut ini: dalam konsideran menimbang huruf nomor secara eksplisit mendalilkan rokok adalah zat adiktif, sebagaimana bunyi konsideran menimbang huruf nomor?dpr tidak sependapat dengan dalil dalil dan anggapan para pemohon yang menyatakanag. bahwa terkait pengertian tentang diskriminasi sebagaimana telah fi.dengan demikian dpr memintarepublik indonesia nomor tahun tentang penyiaryiarterkait, telah memberikan keterangan secara lisan pada persidangan april yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa tembakau bintil adalah jenis tembakau terbaik yang dihasilkan oleh petani petani tembakau indonesia. tembakau tersebut perlu dilestarikan dan dipertahankan. karena tanpa tembakau yang dihasilkan oleh petani tembakau temanggung dan madura, rokok kretek tidak ada indonesia. rokok kretek adalah ciri khas rokok indonesia. phillip morris membeli sampoerna hanya untuk rokok kretek, bahwa iklan dan promosi rokok masih diperlukan demi untuk kelangsungan kemakmuran dan kesejahteraan petani tembakau dan cengkeh indonesia. dan apabila iklan dan promosi rokok ditiadakan maka mengurangi pembelian tembakau dan cengkeh yang pada akhirnya akan merugikan petani tembakau dan cengkeh indonesia, negara indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk pertanian dimana salah satu penghasil tembakau terbaik dunia adalah tembakau temanggung, yang disebut tembakau bintil, serta cengkeh indonesia, dan juga menyerap tenaga kerja indonesia kurang lebih juta orang.lain lain: bahwa perusahaanunium foil, dan colt foil untuk bungkus dalamnya, kertas atau karton untuk bungkus press rokok, kertas untuk ball rokok, serta karton box:, penerimaan cukai pemerintah dari tembakau atau industri rokok pada tahun termasuk pajak,: disamping itu, pihak terkait telah memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: sehubungan dengan proses persidangan mahkamah konstitusi pada tanggal april mengenai perkara konstitusi nomor puuvii tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang penyiaran". bersama ini kami ketua dprd kabupaten temanggung dan selaku ketua asosiasi dprd kabupaten seluruh indonesia lokasi), mewakili masyarakat pertembakauan dan cengkih indonesia pada umumnya dan masyarakat pertembakauan kabupaten temanggung pada khususnya, yang sekaligus kami sebagai anggota tim membahas yang turut serta dalam proses pembahasan dari pembahasan perubahan peraturan pemerintah nomor tahun juncto peraturan pemerintah nomor tahun yang kemudian diubah menjadi peraturan pemerintah nomor tahun yang ditandatangani presiden pada tanggal maret kami memberikan masukan dan fakta sebagai berikut bahwa undang undang nomor tahun tentang penyiaran huruf berbunyi siaran iklan niaga dilarang melakukan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok apabila kita kaitkan antara undang undang nomor tahun tersebut dengan peraturan pemerintah nomor tahun sampai dengan makayang ada pada undang undang nomor tahun maupun peraturan pemerintah nomor tahun proses pembahasan peraturan pemerintah yang cukup panjang pada tahun sampai dengan tahun dimana proses pembahasan dalam rangka menghapus mengenai batasan nikotin tidak boleh melebihi dan tar tidak boleh melebihi yang tercantum dalam nomor tahun jo. nomor tahun yang akhirnya disetujui bersama oleh tim membahas sekretariat kabinet, bahwa pada peraturan pemerintah nomor tahun tidak perlu mencantumkan batasan nikotin dan tar. pada saat proses pembahasan peraturan pemerintah tersebut juga dibahas mengenai bab bagian kelima tentang iklan dan promosi s d dimana pada saat pembahasan tersebut sudah dipertimbangkan bahwa iklan dan promosi masih diperlukan demi untuk kelangsungan kemakmuran dan kesejahteraan petani tembakau dan cengkih indonesia karena apabila iklan dan promosi ditiadakan maka akan mengurangi pembelian tembakau dan cengkih yang pada akhirnya akan merugikan petani tembakau dan cengkih indonesia. negara indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber days alam termasuk pertanian, dimana salah satu dari penghasil tembakau terbaik dunia adalah tembakau temanggung yang disebut tembakau srinthil yang merupakan anugerah dari allah swt. yang perlu dilestarikan dan dipertahankan kelestarian dan kelangsungannya karena merupakan !auk bagi rokok kretek yang merupakan ciri khas indonesia industri rokok kretek yang menyerap keseluruhan tembakau indonesia termasuk tembakau temanggung, tembakau madura dan tembakau dari daerah lain serta cengkiselain itu yang perlu dipertimbangkan juga adalah perusahaan perusahaan kertas yang memproduksi mulai dari kertas untuk sigaret, kertas untuk perak, opm film untuk bungkus luar, kertas aluminium foil atau gold foil untuk bungkus dalamnya, kertas atau karton untuk bungkus pres rokok, kertas untuk ball rokok serta karton boks. industri rokok kreteerah lain serta menggunakan cengkih seluruh indonesia. penerimaan cukai pemerintah dari tembakau atau industri rokok pada tahun sebesar. berdasarkan fakta yang telah kami sampaikan atas, mohon perkenan bapak ketua mahkamah konstitusi atas nama lembaga mahkamah konstitusi yang terhormat kiranya perlu mempertimbangkan dampak keputusan yang akan diambil terkait dengan nasib petani tembakau dan cengkih indonesia serta kelangsungan produksi rokok kretek yang merupakan ciri khas rokok indonesia. selanjutnya kami mohon kiranya mahkamah konstitusi berkenan untuk menolak permohonan pengujian undang undang nomor tahun huruf c.) dan secara otomatis menolak permohonan penghapusan iklan dan promosi pada peraturan pemerintah nomor tahun sampai dengan tentang pengamanan rokok bagi kesehatan" demi kepentingan nasional indonesia. demikian permohonan kami sampaikan kepada bapak ketua mahkamah konstitusi dan terima kasih atas perkenan terkabulnya permohonan kami dan keputusan ini sangat ditunggu oleh masyarakat petani tembakau dan cengkih indonesia. bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada ketua dan segenap pengurus majelis ulama indonesia mui), sehubungan dengan diselenggarakan agenda rapat mui padang panjang pada tanggal s d 7januari dan menurut informasi yang kami peroleh salah satu agenda yang akan diambil keputusan adalah fatwa mui mengenai rokok. permasalahan tersebut sudah sering dibahas dan menimbulkan banyak pendapat pro dan kontra media elektronik maupun media surat kabar terkait akan dikeluarkannya fatwa mui mengenai rokok. kami mewakili masyarakat pertembakauan kabupaten temanggung pada khususnya dan masyarakat pertembakauan indonesia pada umumnya, yang juga selaku ketua asosiasi dprd kabupaten seluruh indonesia lokasi) dan ketua dprd kabupaten temanggung, memohon dengan hormat perkenan ketua mui maupun forum rapat mui untuk berkenan mengambil keputusan yang bijak demi kemaslahatan umat, khususnya petani tembakau indonesia, dengan harapan bahwa merokok hukumnya tidak karam. sebagai bahan pertimbangan perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut banyaknya pihak yang akhir akhir ini menghendaki agar presiden segera menandatangani fcc the framework convention tobacco control), dan apabila fcc ditandatangani presiden, maka para petani tembakau dan cengkih indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar. dalam situasi perekonomian indonesia dan perekonomian global dunia seperti sekarang ini, perlu indonesia mempunyai payung hukum yang pasti yang mengatur tentang pertembakauan dan cengkih indonesia, sehingga para petani tembakau dan cengkih indonesia merasa aman dalam menanam dan mengembangkan komoditas tembakau dan cengkih. industri rokok kretek yang merupakan ciri khas indonesia pasti menggunakan tembakau temanggungih dart seluruh indonesia. industri rokok kretek yang menyerap keseluruhan tembakau indonesia termasuk tembakau temanggung dan cengkih dari seluruh daerah indonesia, menyerap tenaga kerja indonesia kurang lebih (tiga puluh)estimasi penerimaan cukai pemerintah dari tembakau atau industri rokok sebesar triliun pada tahun dan apabila ditambah dengan penerimaan dari pajak mencapai triliun, sangat cukup besar untuk penerimaan negara. demikian untuk menjadikan bahan pertimbangan dan pihak terkait yakin bahwa ketua mui beserta jajaran pengurus akan mengambil keputusan yang terbaik untuk kemaslahatan umat, beserta petani tembakau dan cengkihuruf sepanjang frasa yang memperagakan wujud rokok undang undang nomor tahun tentang penyiaran (selanjutnya disebut penyianyiaremohon adalah badan hukum privat yang bernama komisi nasional perlindungan anak komnas anak) suatu lembaga pemohon adalah badan hukum privat yang bernama lembaga perlindungan anak , s.h., dan pemohon iii adalah perseorangan warga negara indonesia yang kesemuanya mengaku dirugikan oleh berlakunya huruf sepanjang frasa yang memperagakan wujud rokok undang undang nomor tahun tentang penyiaran karena promosi dan iklan rokok sama artinya dengan mendorong atau mengajak khalayak umum khususnya anak anak dan remaja agarlebih dari itukarenanya melanggar hak hak konstitusional para pemohon. dengan demikian, para pemohon prima face dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian.pada permohonannya serta keterangan para pemohon dalam persidangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagiani3. menurut para pemohon, huruf sepanjang frasa yang memperagakan wujud rokok penyiaran bertentangan dengan uud dengan alasan alasan hukum sebagai berikut: guonorma hukum dalam guo yang, guotidak memperagakan wujud rokok : membolehkan iklan promosi rokok bertentangan dengan uud, promosi dan iklan rokok sama artinya dengan mendorong atau mengajak sejalan dengan itu, dalam penjelasan umum nomor ditegaskan bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif, yang antara lain berbunyi:dalam nomor butir dan butir terdapat batasan yang ditafsirkan secara sistematis bahwa rokok adalah zat adiktif. berdasarkanselanjutnya,bahwa selain landasan yuridis normatif tersebut, secara ilmiah sudah terbukti kebenarannya bahwa zat nikotin yang terkandung dalam rokok membuat sifat adiktif dari rokok tersebut:dengan demikian secara yuridis maupun kebenaran akademis terbukti rokok adalah zat adiktif, bahwa akan tetapi anehnya huruf penyiaran justru masih mem: khalayak umum (khususnya anak dan remaja): huruf sepanjang mengenaidan melanggar hak konstitusional para pemohon: menurut para pemohon,berarti masih, norma hukum yang berlaku dan mengikat menjadi alasan pembesar siaran iklan niaga promosi rokok asalkan tidak memperagakan wujud rokok,: siaran iklan promosi rokok pada lembaga penyiaran sudah merupakan nomor seiten, memperbolehkan, dan berkembang, hak atas kelangsungan hidup dan hak atas pertumbuhan dirumuskan secara bersama sama dalam satu dikandung maksud bahwa hak konstitusional anak atas kelangsungan hidup (right survival) identik dengan hak hidup dan hak mempertahankan hidup dan kehidupan bahkan juga saling berkaitan dengan hak atas tumbuh dan berkembang (right development) serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, menurut para pemohonadanyasama halnya dengyang dimohonkan pengujian karena guo tetap membolehkan siaran iklan niaga promosi rokok, iklan promosi rokok yang kemudian disiarkan melalui lembaga penyiaran yang diperbolehkmenurut para pemohon huruf sepanjang frasa yang memperagakan wujud rokok" bertentangan dengan uud karena penyiaran iklan dan promosi rokok melalui televisi, termasuk antaranya yang menggunakan citra kejantanan', kebersamaan), 'kenikmatan tertinggi' 'enjoy aja, 'gak ada loe gak rame', dan berbagai frasa yang adalah manipulasi yang menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dari rokok padahal rokok merupakan racun bersifat adiktif dan karsinogenik yang dapat merusak mental, pikiran dan psikologi anak: menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti dua saksi dan ahli, yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: keterangan saksi para pemohon dina kana, s.h. bahwa industri rokok kerap melakukan praktik iklan langsung, iklan terselubung, sponsorship dan pemasaran melalui sms dan e mail. samping itu, dalam prakti dan pada permainan tertentu seseorang boleh ikut berpartisipasi dalam permainan harus terlebih dahulu membeli dibungkus rokok, bahwa iklan rokok melalui media elektronik memiliki dua tipe, yaitu iklan langsung yang diperbolehkan undang undang dan iklan terselubung yang dilarang oleh undang undang. hary chairansyah bahwa iklan media elektronik sangat powerful dan sponsorship sehingga iklan yang menggunakan sponsorship maupun yang secara langsung, sangat mempengaruhi anak anak untuk merokok dan bagi orang yang sudah berhenti merokok berkeinginan untuk merokok kembali: keterangan ahli para pemohon mariah hakim rokok adalah komoditi dengan kesetiaan, artinya kalau sudah mencoba merek tertentu dan cocok sulit berpindah dan anak muda adalah pasar industri rokok masa depan: iklan televisi dan iklan luar ruang saling menguatkan maka: harus ada solusi yang komprehensif melalui law enforcement, yakni dengan membuat undang undang yang memadai yang tidak memungkinkan industri rokok untuk memanipulasi sistem. setyo budiantoro menurut studi kualitatif, pencitraan remaja yang merokok akan percaya diri, merasa keren, setia kawan, kreatif, dan pemberani. artinya, kesadaran pencitraan itu ternyata sudah masuk anak anak. dengan demikian, iklan rokok pada dasarnya tidak menjual rokok melainkan menjual gaya hidup (life style): terjadinya wabah rokok indonesia karena adanya iklan dan iklan rokok membuat orang merasa tidak bersalah merokok, sementara kebijakan pemerintah tidak cukup melindungi masyarakat yang tidak merokok, dr. thomas coach peta rokok adalah suatu bisnis yang profesinya harus secara hukum, politis, dan sosial maka harus ada jaminan terhadap kelompok masyarakat yang dilayaninya, pada tahun an iklan berfungsi untuk memperkenalkan suatu produk secara jujur, benar,: bahwa iklan yang modern adalah iklan yang menekankan pencitraan, sedangkan pencitraan itu biasanya penuh dengan hal hal yang palsu dan kontradiktif. lisa marie bahwa target iklan rokok adalah anak anak, remaja, dan orang dewasa karena pola pikir mereka cenderung belum matang masih labil sehingga mudah untuk dipengaruhi. faktor utama yang mempengaruhi iklan pada anak anak adalah karena sering menonton televisi. elit mutiawati produk rokok adalah salah satu dari empat komoditi yang diawasi oleh direktorat pengawasan napa, karena produk rokok berpotensi adisi dari nikotin yang terkandung dalam rokok dan toksisitas dari bahan kimia yang ada dalam rokok akan menyebabkan karsinogenik yang akan membahayakan kesehatan, iklan dan promosi rokok banyak ditemukan mana mana, misalnya hampir semua tayangan televisi, radio, koran, tabloid, majalah, billboard, pinggir jalan, lampu hias, halte, papan nama, sampai ruangan, dan sabak rokok. hal ini pada dasarnya melanggar ketentuan. mary assent komandan tembakau tidak sama dengan produk konsumen lainnya tetapi secara medis menunjukkan adanya kandungan nikotin yang adiktif dan adiknya menunjukkan kesamaan dengan drugs lainnya, seperti kokain dan heroin, korelasi antara iklan dan perilaku merokok bagi anak anak, antara lain: ketika sesorang menerima iklan rokok maka dapat diprediksikan akan menjadi perokok satu tahun kemudian, remaja yang memiliki barang promosi sebuah produk rokok tertentu atau dapat menyebutkan iklan rokok, dua kali lipat kemungkinannya menjadi perokok empat tahun kemudian, resistivitas atau penerimaan terhadap promosi tembakau, besar kemungkinannya setelah bulan anak tersebut akan memulai menginisiasi untuk merokok, dan kemungkinan merokok meningkat ketika anak tersebut ingin menggunakan barang promosi yang dimilikinya: ketika anak anak dapat menyebutkan satu, dua, dan atau tiga iklan rokok, maka anak anak akan menjadi perokok mingguan setelahnya: anak anak yang mempunyai iklan favorit dan juga memiliki barang promosi, dan berkeinginan untuk menggunakan barang promosi, maka anak anak tersebut kemungkinannya lebih besar akan menjadi perokok: akibat larangan iklan rokok yang bersifat parsial maka penurunan konsumsi tembakau sebesar tetapi ketika larangan diberlakukan secara menyeluruh maka menurunkan konsumsi tembakau sebesar sedangkan negara maju penurunan konsumsi tembakau sebesar y5, artinya larangan iklan rokok dampaknya lebih besar terasa negara negara berkembang dibandingkan dengan negara negara maju, bahwa alasan pelarangan iklan rokok karena: untuk mengurangi konsekuensi atau akibat dari kesehatan (penyakit dan kematian): iklan rokok detective bersifat menipu dan misleading: remaja dan anak anak terekspos terpapar oleh iklan rokok, iklan rokok meningkatkan konsumsi tembakau termasuk konsumsi kalangan anak anak dan remaja: iklan rokok menargetkan kepada anak anak dan remaja, memasarkan kepada anak anak dan remaja, regulasi voluntarily oleh industri rokok telah gagal untuk dilakukan: apabila iklan rokok tidak dilarang maka akan ada empat hal yang terjadi: konsumsi tembakau akan terus meningkat::: penurunan konsumsi tembakau sebetulnya akan menurunkan beban penyakit terkait dan juga akan memungkinkan penggunaan pendapatan keluarga secara lebih baik: cc. pembelian rokok untuk keluarga perokok ternyata lebih prioritas daripada membeli makanan bergizi, dan risiko relatif perokok untuk mendapat penyakit tertentu dapat mencapai kali, ditinjau dari beban ekonomi, dapat dikategorikan biaya langsung yaitu biaya pembelian rokok atau tembakau, biaya pengobatan, dan rehabilitasi, sedangkan biaya tidak langsung, yaitu berkaitan dengan pendapatan hilang karena sakit, cacat atau kematian dini, tembakau merupakan penyebab tunggal kematian utama yang tidak dapat dicegah, penggunanya tersebar luas karena harga yang relatif terjangkau pemasarannya agresifk mengenai bahaya tembakau, pada tingkat global telah dikenalkan enam paket intervensi kebijakan yang dikatakan sangat cost effective, artinya sangat efektif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk tembakau, yaitu: meningkatkan cukai terhadap rokok: melarang iklan promosi dan pemberian sponsor oleh industri rokok, perlindungan pada paparan asap rokok, peringatan bahaya tembakau, pertolongan kepada mereka yang ingin berhenti merokok: memonitor penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahannya. abdillah hasan konsumsi rokok dapat menimbulkan beberapa hal antara lain: perangkap kemiskinan dan mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan: meningkatkan disability atau ketidakmampuan, morbidity atau penyakit, dan mortality atau kematian, menurunkan produktivitas tenaga kerja nasional: menimbulkan banyak penyakit berbahaya dan meningkatkan biaya kesehatan, sistem cukai menurut undang undang nomor tahun adalah sifat barang barang tertentu yang dikenai cukai, memiliki sifat karakteristik, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi, pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat, perlu pembebanan atau pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan: klaim industri rokok sebagai penyumbang cukai terbesar adalah benar, namun kalau dicermati yang membayar cukai itu adalah perokok, bukan industri rokok karena cukai dibebankan kepada konsumen. dr. karton muhammad bukti bukti bahwa merokok menimbulkan gangguan pada kesehatan sudah disadari sejak, rokok berkaitan dengan adisi ketergantungan yang disadari oleh industri rokok dan anak anak muda untuk menjadi perokok: industri rokok menyembunyikan dokumen dokumen yang membuktikan bahwa rokok adalah berbahaya dan adiktif, terungkap pula dari perilaku industri rokok bahwa sangat penting bagi anak anak muda untuk menjadi perokok karena mereka akan setia kepada produk brand dan ketergantungan pada rokok akan sampai usia lebih lanjut atau sampai mati, penyakit akibat rokok adalah bukan masalah individu yang tidak dapat dibawa masalah publik karena zaman sekarang tidak ada penyakit yang tidak dapat dibawa menjadi masalah public health atau community health. prof. hasbullah thabrany rokok dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan karena mengandung bahan bahan yang berbahaya, yakni bahan insektisida, bahan batu baterai, bahan racun, bahan cat, dan sebagainya, negara negara lain sudah memahami bahwa rokok mempunyai bahaya yang besar, memang tidak dilarang merokok, namun negara negara tersebut memungut cukai sangat tinggi sehingga harga rokok menjadi tinggi sekali, cc. yang melakukan iklan rokok adalah industri rokok skala besar sehingga jika ada larangan iklan maka petani, pedagang pelanting rokok yang kecil kecil tidak akan mengalami kerugian dan justru perusahaan perusahan besar yang akan mengalami kerugian: seandainya petani pindah bertanam, masih lebih menguntungkan, karena laba bersih per hektar dari tembakau sebesar dan jika ditanami jagung akan menghasilkan laba bersih sebesar juta sedangkan jika ditanami padi akan menghasilkan laba bersih sebesar juta. oleh karena itu, seharusnya pemerintah mengambil dari cukai rokok untuk melakukan substitusi, constitution, mendidik perannya mencari bahan pertanian baru yang lebih menguntungkan dan tidak merugikan petani sehingga untuk mengurangi risiko bagi petani, pemerintah dapat transfer peralihan petani tembakau petani lainnya secara perlahan lahan. dr. ahmad budaya rokok mengandung efek negatif maka diberikan cukai sedangkan cukai atau sin tax memiliki makna pajak pedesaan. oleh karena itu, siapapun juga termasuk negara, boleh memberikan batasan batasan, sebagian besar perokok ingin berhenti merokok tetapi mengalami kesulitan. hal ini karena tidak ada motivasi, adanya adisi, tidak mengetahui caranya berhenti dan adanya withdrawal syndrome, berhenti merokok akan menimbulkan efek berupa sakit kepala, rasa ingin marah, lesu, keringat dingin, hilang gaya atau semangat, berdebar debar, dan depresi, ketika nikotin dihisap maka nikotin ini akan masuk peredaran darah, dan masuk otak, kemudian otak diterima oleh reseptor. dr. zulazmi mandi pengertian budaya itu sangat luas sehingga perlu dikembangkan budaya tidak merokok yang pada gilirannya akan membuat orang malu untuk merokok depan umum, perusahaan periklanan rokok menyatakan bahwa iklan hanya men switch orang dari merk satu merk lainnya, tetapi jika dicermati slogan slogan yang ada dalam iklan rokok, tidak ada satu pun untuk orang dewasa, semuanya untuk anak anak dan remaja, misalnya enjoy aja , bukan basa basi , tidak ada tidak rame . iklan rokok sebetulnya diarahkan kepada perokok pemula, yaitu anak anak dan remaja sehingga seseorang setiap hari mind set nya sudah diubah dan mudah beradaptasi sesuai slogan slogan iklan dimaksud, media iklan rokok yang paling tinggi adalah televisi, walaupun menurut undang undang iklan rokok dapat ditayangkan mulai pukul namun kenyataannya tetap ada dalam tayangan olah raga, misalnya sepak bola, iklan rokok televisi dan pembentukan perilaku merokok merupakan salah satu yang mempengaruhi generasi muda dari keterpaparan iklan dengan kegiatan kegiatan ekspansi rokok agar tidak berlanjut, dr. widyastuti soerodjo nikotin adalah zat atau bahan atau senyawa yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan. dengan demikian, ada tiga kata kunci yakni rokok, nikotin, dan adiktif. masih ada kontroversi mengenai terminologi adisi dan sebenarnya istilah adisi dapat digunakan untuk beberapa konteks yang menggambarkan adanya ketergantungan psikologis, keinginan yang sangat obsesif kompulsif. akan tetapi: adisi pada umumnya berhubungan dengan toleransi terhadap dosis, artinya selalu ada keinginan untuk menambah dosisnya untuk mencapai level adisi atau mencapai, misalnya lekas marah, tidak bisa konsentrasi, using ringan, dan sebagainya: rokok adalah produk legal yang membahayakan dan bersifat adiktif, serta diterima sebagai produk normal dan bahkan hak, sebuah hak dan resistensi pemerintah untuk meregulasi karena mempertimbangkan penerimaan negara. walaupun industri rokok merupakan produk normal tetapi dikenai cukai (sin tax) sedangkan menurut undang undang nomor tentang cukai, barang konsumen yang dikenai cukai mempunyai karakteristik, yakni: penggunannya mempunyai dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, dan diakui dampaknya bersifat negatif, konsumsinya perlu dikendalikan: distribusinya perlu diawasi, dan dikenai pembebanan cukai. rohani budi prihatin masyarakat indonesia dan masyarakat negara berkembang lainnya sudah ada kesadaran mengenai saatnya pengendalian terhadap tembakau, minimal bagi calon perokok atau pun anak muda. hal ini penting jangan sampai anak muda menjadi pecandu rokok. hal ini berbeda dengan tujuan industri yang menginginkan minimal konsumen rokok stabil: sangat penting adanya regulasi yang melarang iklan rokok, promosi, dan sponsorship karena pembatasan waktu penayangan televisi tidak efektif, sehingga iklan tidak bisa menyasar hanya untuk kelompok umur tahun atas melainkan juga dapat dilihat oleh anak kecil sekali pun yang menonton televisi: peraturan pemerintah nomor tahun sebenarnya telah melarang iklan media elektronik, media cetak, dan media luar ruang billboard dan lain sebagainya, tetapi peraturan pemerintah guo hanya berlaku enam bulan karena ditentang oleh industri rokok dan petani tembakau, selanjutnya peraturan pemerintah guo direvisi dengan peraturan pemerintah nomor tahun mana salah satu perubahannya, maka tidak ada alasan hukum yang jelas rasio legis nya untuk menormalkan pembenaran iklan rokok dalam bentuk apapun, seperti halnya larangan promosi minuman keras dan sejenisnya yang justru diatur dalam penyiaran huruf bj: bahwa dengan demikian, penamaan huruf penyiaran yang memb, adalah tidak berdasar karena tidak jelas ratio jenisnya, dan bahkan lebih dari itu sudah melanggar kepastian hukum yang berkeadilan, karena jelas bertentangan dengan huruf penyiaran: bahwa(vide, moh. mahfud md, penegakan keadilan pengadilan , opini harian kompas, desember hal. dengan demikian maka menjadi acuan guna mengawal amanat konstitusi untuk menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan yang sudah melanggar dengan adanya norma hukum huruf penyiaran yakni frasa yang memperagakan wujud rokok , bahwa sebagai negara yang berdasarkan hukum dimana keadilan dan moralitas menjadi esensi paling mendasar, maka dalam pembentukan norma hukum tidak dapat mengabaikan konsistensi hukum dan keadilan, dan tidak adanya pertentangan normatif dalam semula tidak ada iklan, diperbolehkan iklan dengan ketentuan waktu tayang yakni mulai pukul sampai dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor tahun membuat iklan iklan media cetak tidak lagi ada aturan jam tayang. artinya, industri rokok dapat beriklan kapan saja tanpa ada pembatasan waktu media elektronik. samping itu, adanya pergeseran industri rokok yang semula memunculkan brand image atau yang dijual adalah produknya, tetapi sekarang bergeser menjadi corporate image atau yang dijual adalah nama baik perusahaannya, menimbang bahwa mahkamah mendengar keterangan pemerintah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa, rokok, merokok, dan iklan promosi rokok, secara hukum merupakan tiga hal yang berbeda, yang mempunyai domain pengaturan tersendiri. akan tetapi secara faktual, rokok, merokok, dan iklan promosi rokok merupakan satu rangkaian yang tidak berdiri sendiri. artinya, iklan promosi rokok tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan rokok dan merokok, bahwa, ketiga hal tersebut atas, menurut para pemohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pemahaman kondisi faktual yang dicoba untuk diekspresikan dalam pengajuan permohonannya, sehingga iklan promosi rokok yang diatur dalam ketentuan guo menjadi persoalan yang sama menurut para pemohon dengan rokok itu sebagai suatu produk dan tembakau sebagai bahan bakunya, serta kebiasaan merokok yang merupakan ekspresi kebebasan setiap individu: bahwa persoalan rokok yang berbahaya bagi kesehatan, mengandung racun, serta bersifat adiktif tidak mempunyai kaitan sama sekali dengan iklan promosi rokok, terkecuali apabila rokok secara hukum dinyatakan sebagai barang yang ilegal: bahwa ketentuan guo tidak bertentangan dengan: uud karena: tidak terdapat hubungan kausalitas antara hak orang untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, dengan iklan promosi rokok melalui media penyiaran: iklan promosi rokok melalui media penyiaran telah diatur secara jelas dan sangat ketat, pelarangan iklan promosi rokok bertentangan dengan uud karena rokok bukanlah barang ilegal dan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok, industri periklanan rokok dan industri terkait beserta keluarganya menjadi terancam penghidupan dan kehidupannya. uud karena: tidak terdapat hubungan kausalitas antara hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi dan iklan promosi rokok melalui media penyiaran: iklan promosi rokok melalui media penyiaran selain tidak boleh memperagakan wujud rokok, juga hanya boleh ditayangkan pada pukul sampai dengan tidak boleh merangsang atau menyarankan orang untuk merokok, dan bahkan tidak boleh ditujukan terhadap anak, remaja, atau wanita hamil, maka pelanggaran pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan tersebut sepatutnya diserahkan pada proses penegakan hukum yang berlaku, tidak mendiskriminasikan anak dan tidak pula merugikan hak anak atas perlindungan dari diskriminasi sebagaimana dimaksud uud dilihat dari sisi aktifnya, nikotin itu terletak sejajar dengan kafein dan tidak sama tingkatnya dengan opium, kokain, ganja, halusinogen, ataupun macam macam zat se adiktif hipnotis sehingga pengaturan mengenai rokok tidak pernah disetarakan dengan pengaturan mengenai narkotika dan obat obatan terlarang. kopi, teh dan cokelat yang mengandung kafein juga merupakan zat adiktif. oleh karena itu, pengaturan huruf mengenai larangan iklan promosi rokok untuk memperagakan wujud rokok sebenarnya merupakan pengecualian dari huruf penyiaran: uud karena: "iklan niaga promosi rokok tidak mengenai fakta yang sebenarnya" adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena berdasarkan juncto iklan promosi rokok harus mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan dengan huruf yang jelas dan dalam ukuran yang proporsional sehingga mudah dibaca. dengan demikian, iklan promosi rokok sebagaimana faktanya lapangan justru sudah memuat fakta yang sebenarnya bahwa rokok dapat membahayakan kesehatan: adanya larangan larangan yang sangat terperinci terhadap iklan rokok, adanya pengaturan periode jam tayang iklan promosi rokok, dengan jelas dan tegas yakni tidak boleh ditujukan terhadap,. uud karena: frasa frasa yang digunakan dalam iklan promosi rokok merusak mental pikiran dan psikologis anak sangat spekulatif dan tidak mempunyai nilai hukum karena para pemohon hanya mendalilkan tanpa dapat membuktikan dalil dalil tersebut sedangkan faktanya iklan promosi rokok hanya boleh disiarkan pukul sampai dengan yang bukan merupakan waktu menonton anak anak. bahwa untuk memperkuat keterangannya, pemerintah mengajukan bukti yang dideritanya bukti pem sampai dengan bukti pem dan delapan saksi serta lima ahli, masing masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan saksi pemerintah alex kumara asosiasi televisi swasta indonesia atasi) iklan rokok yang ditayangkan media elektronik, baik televisi maupun radio mengacu kepada peraturan peraturan, kode etik, dan kode perilaku yang ada. artinya, serta adanya peringatan dari pemerintah bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan: dari data advertising expenditure khusus untuk belanja iklan rokok untuk rokok kretek pada tahun adalah trilyun sedangkan untuk rokok putih adalah milyar dan pada tahun ada triliun untuk rokok kretek dan milyar untuk rokok putih. pada tahun terjadi peningkatan kembali, untuk rokok kretek triliun dan milyar untuk rokok putih: iklan untuk rokok putih menurun secara signifikan dari pada tahun terjadi penurunan. untuk rokok kretek total adalah trilyun dan untuk rokok putih adalah milyar. dengan demikian selalu terjadi penurunan yang konstan untuk rokok putih sejak tahun sampai tahun sedangkan untuk triwulan pertama tahun untuk rokok kretek milyar dan milyar untuk rokok putih. agung suyanto himpunan kerukunan tani indonesia) area tembakau indonesia itu mencapa.: indonesia pasar tembakau dunia bisa dikatakan sebagai kebangkitan nasional tengah kemerosotan ekonomi. tahun cukai rokok yang disetorkan kepada negara mencapai trilyun dan diperkirakan meningkat trilyun tahun belum termasuk dan ph. pemasukan devisa negara dari ekspor cigarette telah menembus angka dolar, bahwa rokok adalah sumber kemiskinan tidaklah benar. karena tidak ada korelasi positif antara merokok dan kemiskinan. merokok dan miskin adalah dua hal yang berbeda, industri tembakau dari hulu sampai hilirnya menyerap tenaga kerja kurang lebih sebesar orang. pertanaman tembakau dan pemeliharaan cengkeh terkait hasil distribusi dan retail, masing masing tenaga kerja terlibat langsung diasumsikan menghidupi empat orang. berarti terdapat sekitar orang yang dihadapi. jika dijumlahkan dengan penerapan tenaga kerjadnan iskandar persatuan perusahaan periklanan) ada tiga hal yang mencakup prosentase masalah iklan rokok dan industri rokok, yaitu: penciptaan iklan mempunyai proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu: dari hulu sampai hilir mencapai kurang lebih juta pekerja dan pekerja bidang pertanian belum pekerja terkait lainnya, iklan rokok televisi melibatkan banyak orang, antara lain adalah perusahaan pengiklan, konseptor, serta modelling agency. iklan rokok dari tahun tahun selalu mengalami penurunan, begitu juga usia perokok pada usia tahun sampai dengan tahun cenderung menurun: iklan rokok hanya untuk mempertahankan dan mempengaruhi perokok merk lain untuk pindah merk rokok lain:urtantio wisnusubrata asosiasi petani tembakau) petani tembakau merasa resah dan khawatir terhadap kelangsungan hidup petani tembakau, bilamana hak hak ekonomi dikekang dan dimatikan oleh regulasi yang berpotensi menurunkan produktivitas budidaya tembakau karena komoditas tembakau sudah menjadi tumpuan hidup utama yang mampu menghidupi sejak dahulukesejahteraan ekonomi masyarakat tembakau pada dewasa ini mengalami peningkatan. hal ini terbukti banyak anak anak petani tembakau yang dapat menyelesaikan pendidikan tinggi dan menjadi kepala desa atau tokoh tokoh muda,oleh karena itu, sangat naif apabila petani diminta untuk mengurangi atau mengalihkan fungsi tanam yang tidak sesuai dengan jenis tanaman dimaksud. samping itu, juga akan mempersulit bahan baku bagi industri rokok, yang pada akhirnya akan impor bahan baku tersebut. niken rahmat amina) sektor industri: pengusaha dan produsen yang pada dasarnya menghasilkan produk yang legal, sehingga dapat memberikan informasi yang benar mengenai produk produknya, termasuk risiko risikonya sekaligus membedakan merk merk yang ada pasar, iklan, komunikasi serta pemasaran produk produknya, dapat menggunakan berbagai sarana komunikasi dan periklanan, antara lain,utt kertaredjasa bahwa kerja kreatif bidang seni dalam ranah kebudayaanvitas kerja penciptaan itu harus terus dipelihara, dijaga, dan dirangsang agar tidak mati karena jika ruang kreatif mati, maka kebudayaan pun juga akan mati. jika kebudayaan mati, maka manusia akan sekedar menjadi bungkusan daging tanpa jiwa, korporasi korporasi mapan yang pada akhirnya mengambil peran yang semestinya dilakukan oleh pemerintah memberikan perhatian kepada kegiatan kultural itu dengan cara memberikan bantuan sponsorship selama tahun: bahwa jika industri rokok dibiarkan mati atau minimal dihambat perkembangannya sama halnya kemungkinan hilangnya sebuah dukungan. hal ini justru akan membuat para pekerja seni kultural semakin terpuruk. djoko dromo menyangkut sponsorship liga indonesia, ada dua hal. pertama, liga indonesia mengetuk seluruh pintu perusahaan tetapi hanya perusahaan rokok yang membuka pintu untuk sepak bola. sejak alabama digulirkan tahun hanya bank mandiri satu satunya perusahaan non rokok yang bermitra dengan pssi. selebihnya adalah perusahaan rokok, mulai dari downhill, kansas, bentoel, dji sam soe, dan jarum sejak tahun sampai sekarang: bahwa spirit sponsorship, misalkan untuk aktivitas badminton dan upaya upaya olah raga yang lain. dr. sugandi saksi sangat prihatin karena perhatian terhadap asap rokok sudah berlebihan, industrial rokok paham betul bahwa pekerjaan sektor rokok adalah pekerjaan yang sangat sederhana karena bisa dicapai oleh pekerja non pendidikan sekalipun. te: penelitian tentang rokok sesungguhnya belum pernah dilakukan terhadap rokok indonesia dalam hal inieterangan ahli pemerintah sukarno serat,atas,: karena dengan menjadi perokok pasif memiliki risiko kesehatan yang sama dengan perokok aktif. gabriel mahal pengamat anti tembakau) masalah rokok merupakan domain kesehatan privat. kesehatan privat bertumpu pada free choice atau kemerdekaan memilih yang merupakan bagian dari hak asasi yang sangat mendasar. wujud dari free choice adalah hak akan kesehatan sebagai kemerdekaan untuk mengontrol kesehatan diri sendiri dan tubuh sendiri, sehingga tanggung jawabnya tidak dapat dipindahtangankan kepada negara, karena negara tidak memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, mengenai dampak tembakau bagi kesehatan, penyakit yang ditimbulkan oleh tembakau, angka kematian akibat merokok, kesemuanya merupakan dukungan untuk dilakukannya pengontrolan terhadap tembakau dan dasar yang legitimate bagi legislasi larangan merokok dan iklan rokok: promosi rokok dengan tidak memperagakan bentuk rokok namun memberikan peringatan tentang bahaya merokok serta memberikan informasi peringatan dan pendidikan kepada masyarakat termasuk anak anak terhadap bahaya merokok, tidak dapat dipungkiri bahwa industri rokok memberikan lapangan pekerjaan, selain industri rokok lapangan pekerjaan pun terdapat dalam industri lain yang berhubungan dengan industri rokok, salah satunya industri periklanan. dalam hak untuk bekerja industri rokok dan industri lain yang ada kaitannya dengan industri rokok terdapat hak konstitusional lain yaitu hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang: larangan iklan rokok merupakan pelanggaran atas commercial freedom speech dan freedom choice yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diingkari, tidak dapat dihilangkan karena merupakan kemerdekaan yang fundamental dan merupakan prinsip prinsip eksistensial, tidak ada hubungan antara iklan rokok dan naik turunnya konsumsi rokok, naik turunnya konsumsi rokok lebih banyak terpengaruh oleh efek pasar dan brand merk rokok tersebut. w.s. rendra tembakau adalah suatu tanaman asing yang dipaksakan pada waktu itu menjajah indonesia. sebagai penjajah hindi belanda nederlandse indie), penjajah itu akan menjadikan indonesia sebagai perkebunan raya yang menghasilkan hasil agraria yang pada akhirnya nanti menjadi modal bagi pembentukan industri dan kekuatan merkantilisme negeri belanda, dari segi kebudayaan, harga tembakau sangat tinggi kreativitasnya. hal tersebut menunjukkan adanya adaptasi bangsa indonesia yang ternyata bangsa yang tidak asli dalam beberapa hal tetapi bisa diadaptasi dengan kreatif, begitu juga aspek budaya harus dihargai dan dikembangkan, rokok kretek dalam masa krisis moneterdan konsumennya pun terbesar dalam negeri sehingga menjadi suatu kekuatan ekonomi yang baik. sebagai seniman dan budayawan ahli sangat menghargai dan mempertimbangkan proses pembangunan. oleh karenanya ahli menganggap bahwa survival dari rokok kretek tersebut membantu kekuatan pembangunan indonesia, bimo nugroho peraturan perilaku penyiaran dan standar program siaran p3sps) adalah peraturan bagi lembaga penyiaran televisi dan radio yang dibuat oleh kpi atas amanat undang undang penyiaran.: penjabaran terhadap iklan rokok adalah promosi rokok diperbolehkan sejauh tidak menunjukkan produk itu sendiri. hal tersebut yang dijabarkan dalam p3sps yang dibuat oleh kpi, iklan iklan rokok hanyalah imaji imaji, tidak sampai pada tekanan efektif untuk merokok, atau kalau dalam politik disebut sebagai pencitraan, kemudian sampai pada lambang yang harus dipilih: sesungguhnya penyiaran dan kpi menjadi pelaksana dan mencoba menempatkan dirinya tengah. kalau imaji dipatahkan dengan faktanya, tidak ada perintah sehingga independensi yang melihat iklan ini bisa lebih berimbang, iklanitu. ridwan handoko etika pariwara indonesia epi)tika pariwara indonesia tersebut adalah salah satu undang undang yang tidak lain adalah bentuk diskriminasi hukum. dalam hal ini kami menurunkan tidak boleh bertentangan satu sama lain (laws should not contradictory): brian bix, jurisprudence: theory and context', chapter understanding lon fuller , second edition, london, sweet maxwell, hal. lihat juga dalami. jakarta: pustaka sinar harapan, hal. bahwa selain itu secara substantif maupun dengan penafsiran sistematis, justru huruf penyiaran bertentangan dengan asas penyiaran itu sendiri karena mengandung norma yang membolehkan siaran iklan niaga promosi rokok yang tidak lain adalah zat adiktif. padahal" bahwa dengan demikian keberadaan norma huruf penyiaran menciptakan ketidakpastian hukum, oleh karena itu bertentangan dengan asas penyiaran itu sendiri yang berasaskan diantaranya kepastian hukum huruf penyiaran) dan sekaligus menegaskan rasa keadilan karena menjadi kausal peningkatan perokok pemula dan berbagai implikasinya bagi kesehatan, penyebab kematian (tobacco kills), mengancam kesejahteraan dan meningkatkan kemiskinan yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya: secara sederhana, dalam epi disusun mengenai tata krama atau code conduct dan juga tata etika profesi sert ,hal tersebut bisa media apa saja, baik itu cetak maupun media elektronik sebenarnya. dalam ketentuan iklan rokok menegaskan, bahwa fakta masih banyaknya iklan rokok yang melanggar memang benar. untuk memperkuat teguran yang telah diberikan oleh badan pengawas periklanan diberikan kolaborasi yang erat antarberbagai komponen dalam industri periklanan seperti antara pengiklan atau produsen dkemudian badan pengawas p3i mendukung seluruh pihak baik pemerintah miklan apapun sebenarnya melanggar etika, tafsiran harafiah ahli adal menurut ahli, langkah pertama yang bisa dilakukan dalam masalah appeal adalah sebenarnya sebelum merubah aturan mengenai penyiaran sendiri mengapa tidak mencoba untuk mendekatkan dulu aturan tersebut karena aturan yang ada sekarang pun sebenarnya belum ditegakkan secara seutuhnya. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, dpr menjelaskan secara tertulis tanpa tanggal pada bulan april yang pada pokoknyayang,,dpr tidak sependapat dengan dalil dalil dan anggapan para pemohon yang menyatakan,gu: bahwa:menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, pihak terkait dprd kabupaten temanggung), memberikan keterangan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa huruf apabila dikaitkan dengan sampai peraturan pemerintah nomor tahunketentuan perundang undangan, bahwa menghapuskan seluruh bentuk iklan rokok berarti sama dengan membunuh industri rokok, karena modern marketing adalah mustahil tanpa iklan: bahwa penerimaan cukai pemerintah dari tembakau atau industri rokok pada tahun lebih kurang sebesar trilyun, hal ini merupakan penerimaan negara yang cukup besar untuk kepentingan nasional. pendapat mahkamah menimbang bahwa setelah mencermati dalil dalil para pemohon, keterangan dua saksi dan ahli dari para pemohon, serta bukti bukti surat yang diajukan para pemohon, keterangan pemerintah, keterangan delapan saksi dari pemerintah, dan keterangan lima ahli dari pemerintah, keterangan dewan perwakilan rakyat, serta keterangan pihak terkait,. menimbang bahwa sebelum menyatakan pendiriannya perihal konstitusionalitas iklan rokok, cast yang tercantum dalam penyiaran, penting bagi mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal berikut: (a) , (b): (c): (d) bahwa, juta petani cengkeh: juta pedagang grosir dan eceran:keterangan pemerintah halaman (e) bahwa samping hal hal atas, mahkamah telah mencermati secara mendalam temuan ilmiah badan kesehatan dunia world health organization w mahkamah juga mencermati secara mendalam fatwa majelis ulama indonesia mui) sebagai dukungan moral untuk melarang merokok bagi para remaja, perempuan hamil, dan merokok tempat umum, (9g) bahwa para industri rokok telah mematuhi ketentuan yang tertera dalam huruf penyiaran dengan tidak satu pun usaha industri rokok baik yang skala besar, menengah, maupun skala kecil yang memperagakan wujud rokok. samping itu pula, seluruh kemasan rokok juga telah mencantumkan kewajiban hukumnya untuk secara transparan dan jelas dengan menulis kalimat kalimat yang berkonotasi preventif yaitu, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin . kalimat peringatan tersebut tertuju kepada setiap orang, tidak hanya kepada anak anak, remaja, atau wanita hamil, bahkan lebih dari itu produksi membuat kemasan gambar dengan memperlihatkan betapa bahayanya rokok menimbulkan penyakit kanker: (hh) bahwa industri rokok, merokok, dan iklan rokok memiliki domain hukum sendiri sendiri, di, (i): menimbang bahwa dari fakta fakta sebagaimana diuraikan atas, dikaitkan dengan polita dan petit para pemohon, maka pertanyaan hukum yang harus dijawab dan diberi penilaian hukum oleh mahkamah adalah apakah benar frasa yang memperagakan wujud rokok dalam guo melanggar hak hak konstitusional para pemohon, yaitu: (i) hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, (ii) hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang: (iii) hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi: (iv) hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan (v) hak untu: menimbang bahwa mahkamah akan memberikan penilaian terhadap dalil dalil para pemohon yang menyatakan bahwa huruf sepanjang frasa "yang memperagakan wujud rokok bertentangan dengan uud yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. bahwa sepanjang dalil hukum para pemohon yang menyatakan membolehkan iklan promosi rokok adalah melanggar hak konstitusional, menurut mahkamah, tidak jelas ratio legis nya. menurut mahkamah, frasa yang memperagakan wujud rokok baik berdasarkan original intent (maksud awal) maupun berdasarkan original meaning (makna awal) mengandung makna bahwa para pengusaha industri rokok dalam mengiklankan atau mempromosikan rokok dilarang atau tidak dibenarkan dengan cara atau bentuk yang memperlihatkan perokok sedang menghisap rokok, bahwa peragaan wujud rokok dilarang bagi para pengusaha industri rokok dalam mempromosikan atau mengiklankan rokok tanpa batas (absolut), sebab dalam undang undang guo, promosi rokok disertai dengan syarat syarat atau batasan yang ketat yaitu tidak boleh memperagakan wujud rokok, bahwa dengan jelasnya makna frasa yang memperagakan wujud rokok merupakan justifikasi tetap dikenakannya menyiarkan iklan promosi rokok yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, bahwa berdasarkan alasan hukum yang didalilkan para pemohon, telah nyata para pemohon menjadikan dasar permohonannya dalam huruf merupakan pintu masuk dan menjadi tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu dilarangnya iklan atau promosi rokokbahwa berdasarkan pandangan hukum atas maka industri rokok dan industri periklanan, serta industri terkait lainnya serta tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok dan industri industri terkait haruslah mendapat: bahwa mahkamah sependapat dengan ahli pemohon (dr. soeharto dosen) yang menyatakan penurunan konsumsi tembakau sebetulnya akan menurunkan beban penyakit terkait dan memungkinkan penggunaan pendapatan keluarga secara lebih baik karena pembelian rokok untuk keluarga ternyata lebih prioritas daripada membeli makanan bergizi. mahkamah juga sependapat dengan keterangan ahli pemohon mariah hakim) bahwa harus ada solusi yang komprehensif melalui law enforcement melalui undang undang yang memadai dan tidak memungkinkan industri rokok untuk memanipulasi sistem, tetapi menurut mahkamah, permohonan para pemohohuruf undang undang nomor tahun tentang penyiaran penyiaran ) terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud ), yakni dan uud bahwa sebagaimana diatur dalamuud menjamin hak atas hidup, mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupan, yang tercantum dalam uud yang berbunyi sebagai berikut: setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya , bahwa uud yang berbunyi sebagai berikutbahwa uud yang berbunyi sebagai berikut: hanyalah menyangkut konstitusionalitas huruf sepanjang frasa "yang memperagakan wujud rokok . bahwa menyadari akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok dan tembakau sebagaimana tersebut atas, serta kegiatan periklanan oleh industri rokok, pemerintah indonesia menyadari pentingnya melakukan penanganan dan pengaturan khusus melalui instrumen hukum, peraturan perundang undangan, ataupun aturan kebijakan, antaranytentang pengamanan rokok bagi kesehatan, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, yang pada pokoknya mengatur bahwa rokok tidak dilarang dan iklan rokok diperbolehkan untuk disiarkan melalui media penyiaran sebagaimana disebutkan dalam konsiderans peraturan pemerintah nomor tahun yang menyatakan: ampaikan pengaturan mengenai pengamanan rokok bagi kesehatan dengan peraturan pemerintah. undang undang nomor tahun tentang penyiaran mengatur mengenai larangan dalam siaran iklan niaga, antaranya dilarang melakukan promosi minuman keras atau sejenisnya, dan bahan atau zat adiktif dan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok., menurut mahkamah,, termasuk anak anak dan remaja dari pengaruh promosi rokok yang memperagakan wujud rokok yang secara visual langsung dapat dilihat anak anak. uud adalah, bahwa huruf penyiaran hanyalah mengatur tentang siaran iklan niaga yang justru dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara dikenakannya produk rokok dan iklan rokok dan perlindungan hukum kepada pihak pihak yang harus dilindungi oleh akibat rokok, sementara para pemohon hanya mempersoalkan frasa, yang memperagakan wujud rokok". dengan kata lain, para pemohon menghendaki agar siaran iklan niaga dilarang melakukan promosi rokok: bahwa mengenai dampak rokok bagi kesehatan, penyakit yang ditimbulkan oleh tembakau, dan angka kematian akibat merokok, semuanya merupakan dukungan untuk dilakukannya pengontrolan terhadap tembakau dan rokok serta menjadi dasar yang legitimate bagi regulasi merokok dan iklan rokok, tetapi sepanjang rokok tetap dipandang sebagai produk yang legal, maka larangan terhadap iklan rokok merupakan pelanggaran hak asasi manusia, bahwa kegiatan beriklan dan mempromosikan produk melalui media penyiaran hanyalah mata rantai terakhir dari seluruh investasi yang dikeluarkan oleh pengusaha industri rokok, sehingga kegiatan mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi dalam bentuk iklan promosi rokok dijamin oleh konstitusiemikian, larangan iklan rokok melanggar hak konstitusional setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin oleh uud bahwa pandangan mahkamah tersebut sejalan dengan keterangan ahli ridwan handoko bahwa dalam etika pariwara indonesia epi) dikenal tata krama (code conduct), tata etika profesi, dan tata etika usaha yang mengikat bagi semua periklanan serta perilaku usaha periklanan yang diperbolehkan dalam wilayah hukum republik indonesia. selain itu juga terdapat badan pengawas periklanan yang memberi hak kepada setiap orang dan pemerintah untuk mengajukan keberatan terhadap iklan iklan rokok yang melanggar etika atau peraturan pemerintah: bahwa seandainya pun iklan rokok dilarang dalam iklan siaran niaga, industri rokok tetap dapat melakukan iklan produknya melalui media periklanan yang lain seperti melalui event event olah raga, musik, internet, satelit, media cetak, ataupun media luar ruang. oleh karena itu, melarang iklan rokok pada media penyiaran tetapi tetap memperbolehkan melalui media lain, selain tidak efektif juga merupakan pelanggaranberdasarkan pandangan hukum sebagaimana diuraikan atas maka dalil para pemohon yang menyatakan guo bertentangan dengan uud adalah tidak berdasar hukum dan karenanya harus dikesampingkan, menimbang bahwa sepanjang dalil para pemohon yang menyatakan huruf sepanjang frasa yang memperagakan wujud rokok bertentangan dengan uud karena: (i)dan(ii) guo dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. menurut mahkamah, memang benar bahwa dampak dari rokok adalah merugikan kesehatan, sedangkan kualitas kesehatan seseorang berkaitan dengan kualitas hidup dan kehidupan seseorang, akan tetapi promosi rokok dibenarkan oleh undang undang guo. kalaupun orang menjadi terpengaruh untuk membeli suatu produk rokok kemudian merokok, akan tetapi dampak dari rokok terutama terhadap anak anak bukanlah kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena yang dimohonkan para pemohon hanya berkaitan dengan promosi rokok melalui media penyiaran sementara industri rokok tetap dapat melakukan aktivitas periklanan melalui media media lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan lain yang tidak dimohonkan pengujian. mahkamah tidak dapat menyatakan suatu norma dari suatu undang undang yang tidak dimajukan kepada mahkamah untuk mengujinya. terlebih lagi setelah mencermati dalil dalil para pemohon bahwa guo melanggar hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tidaklah tepat menurut hukum, karena kalaupun frasa yang memperagakan wujud rokok yang diatur dalam guo dinyatakan bertentangan dengan uud tidaklah berarti bahwa promosi rokok dapat dikualifikasikan sebagai sebuah tindakan kekerasan dan diskriminasi, tetapi justru menganut asas keseimbangan dengan mengatur bentuk iklan dan waktu penayangannya sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, industri penyiaran dan periklanan, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok ataupun industri terkait, serta terhadap bangsa dan negara. dengan demikian, dalil dalil para pemohon guo tidak berdasar dan beralasan hukum, i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan huruf penyiaran sepanjang frasa yang memperagakan wujud rokok bertentangan dengan uud karenaguo dan promosi rokok melalui lembaga penyiaran. menurut mahkamah, hak hak konstitusional para pemohon untuk memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, seni, dan budaya tidaklah terhalangi atau dihambat oleh promosi rokok melalui lembaga penyiaran, seandainya pun rokok merugikan kesehatan tetapi kerugian yang disebabkan oleh rokok tidaklah mempunyai hubungan sebab akibat (causal terbang) dengan terhalanginya mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari seni dan budaya. dengan demikian, dalil dalil para pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan.: menimbang bahwa sektor industri rokokdalam melakukan pengenalan dan pemasaran produknya, industri yang legal juga berhak menggunakan sarana komunikasi yang tersedia dan membangun jaringan dengan industri lain termasuk industri periklanan serta perfilman. begitu juga dengan industri rokok,menimbang bahwa junction dan undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen telah mengatur iklan promosi rokok secara tegas, sehingga jika ada iklan promosi rokok yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, memanipulasi informasi dan bahkan merusak mental pikiran dan psikologi anak maka ada proses penegakan hukum yang dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam perlindungan konsumen yang mengatur sanksi pemidanaan terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, karenanya mahkamah tidak sependapat dengan keterangan saksi pemohon dina kana) yang menyatakan bahwa industri rokok kerap melakukan praktik iklan langsung, iklan terselubung, sponsorship, dan pemasaran melalui pesan pendek sms) serta e mail yang berarti melanggar undang undang. keterangan saksi tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas suatu norma karena menyangkut pelaksanaan dari suatu peraturan perundang undangan. dengan demikian, promosi rokok yang diatur dalam guo tidaklah mengurangi, membatasi, mengabaikan, dan menghilangkan hak hak para pemohon untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tetapi justru promosi rokok yang diatur dalam guo adalah sebagai implementasi dari penggunaan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilindungi konstitusi, oleh karenanya dalil dalil para pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan: menimbang bahwa secara yuridis dan empiris, industri rokok, rokok, dan iklan atau promosi rokok masih dipandang sebagai produk yang legal, sehingga pengaturan yang berkaitan dengan promosi niaga rokok lebih bersifat aturan kebijakan untuk membatasi konsumsi rokok yang didasari oleh kesadaran akan dampak yang ditimbulkan oleh rokok. dengan demikian, kalau pun masih terdapat promosi atau iklan rokok yang menyalahi aturan yang berlaku adalah menyangkut persoalan penegakan hukum (law enforcement) yang sudah ada mekanisme hukumnya sendiri yakni melalui sanksi pidana atas pelanggaran terhadap huruf penyiaran, yakni dengan pidana penjara paling lama tahun dan atau denda paling banyak (lima miliar rupiah), (vide penyiaran)memeriksa, mengadili dan memutus perkara uo:sepuluh bulan septemberkil mochtar, arsyad sanusi, maria farida indrawi, achmad nowiki, maruarar siahaan, hartono, dan muhammad alimara pemohon dan atau kuasanya, pemerintah dan atau yang mewakili, dan dewan perwakilan rakyat dan atau yang mewakili, serta pihak terkaitmaria farida indrawi ttd. ttd. achmad nowiki maruarar siahaan ttd. ttd. hartono muhammad alim pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan mahkamah ini terdapat empat hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda maruarar siahaan, muhammad alim, hartono, dan achmad nowiki). hakim konstitusi maruarar siahaan dari seluruh ahli, baik yang diajukan oleh pemerintah maupun para pemohon, sesungguhnya tidak dapat dibantah fakta bahwa rokok memang merupakan salah satu faktor karsinogen yang menimbulkan berbagai macam penyakit kanker dan berbagai penyakit lain. merupakan kenyataan bahwa banyak negara dunia sekarang justru telah melarang iklan rokok dengan tegas. promosi yang dilakukan oleh industri rokok indonesia, yang secara dominan. data statistik menunjukkan bahwa perokok pemula telah semakin rendah usianya. para pemohon telah mengajukan pengujian undang undang nomor tahun tentang penyiaran, khususnya frasa yang memperagakan wujud rokok karena berpendapat bahwa promosi atau iklan rokok yang mengandung zat berbahaya, bertentangan dengan hak untuk hidup, khususnya hak anak yang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara sehat. hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup merupakan hak asasi manusia yang bersifat inti dan menjadi pusat segala hak asasi yang diakui dan dilindungi serta menjadi tugas dan tanggung jawab negara dan terutama pemerintah untuk menghormati, menjamin dan memenuhinya (to respect, protect and fulfill sesuai dengan kewajiban konstitusional yang dibebankan oleh uud dari hak asasi manusia yang sifatnya central dan menjadi jantung seluruh jenis hak asasi manusia, yang oleh konstitusi serta instrument ham internasional diakui sebagai satu dari beberapa hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights), sesungguhnya dapat pula diturunkan (derivasi) hak hak asasi lain yang tersirat atau melekat padanya, meskipun tidak secara tegas disebut dalam konstitusi atau instrument hak asasi manusia lainnya. hak untuk hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya, pasti selalu, dalam suatu negara yang didasarkan pada pancasila, mengandung makna juga sebagai hak untuk hidup secara bermartabat, sejahtera lahir dan batin, dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang didukung dengan hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak terlebih lebih anak sebagai generasi penerus, merupakan pribadi yang perlu mendapat perlindungan yang khusus, karena dalam negara yanganfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan ummat manusia , bahwa uud yangnyiaran huruf sepanjang mengenai frasa yang menggambarkan wujud rokok terhadap dan uud bahwa, oleh karena dalam kandungan rokok sebagai sebuah produk yang dijual secara umum dan dipromosikan dengan iklan yang bahkan dibenarkan promosi atau iklannya melalui peraturan perundangan undangan termasuk dalam penyiaran huruf nomor tentang pengamanan rokok bagi kesehatan huruf yang masih memperbolehkan iklan promosi rokok walaupun dengan ketentuan dilarang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka anak merupakan persona yang belum sepenuhnya otonom atau mandiri untuk menentukan pilihan pilihan bagi kelangsungan hidupnya. sepenuhnya merupakan tanggung jawab generasi yang lebih tua, terutama orang tua bersama pemerintah dan negara, untuk mampu mewujudkan tanggung jawab dalam menjamin perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak untuk hidup bagi anak. tengah seluruh dinamika sosial ekonomi dan kultural lingkungannya hidup, harus dibangun kebijakan publik untuk memberi kesempatan, arah dan pendidikan bagi anak untuk dapat berkembang menuju pribadi yang tumbuh secara sehat, cerdas dan berkemampuan untuk menerima tanggung jawab kelak pada waktunya sebagai generasi penerus yang akan mengemban tugas sebagai orang dewasa, dalam estafet perjalanan kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat. kebutuhan minimum dalam bidang gizi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan anak menuju manusia yang utuh secara lahir dan batin, akan banyak ditentukan oleh kebijakan publik yang disusun oleh pemimpin dan penyelenggara pemerintahan, sesuai dengan pedoman dan amanat yang digariskan konstitusi. kebijakan publik bukan hanya dalam bidang sosial, ekonomi dan welfare benefits yang relevan bagi pertumbuhan anak, tetapi juga menyangkut regulasi seluruh kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan kultural yang mempertimbangkan kelangsungan hidup anak dan pemuda remaja untuk menjadi generasi bangsa yang berhak atas kehidupan yang bermartabat. hak hidup secara bermartabat, tidak hanya dilihat dari aspek sejahtera lahir yang tercukupi berupa sandang pangan, tetapi yang lebih penting juga kesehatan, yang pada gilirannya memberi kemampuan untuk meraih kecerdasan untuk memperbaiki keadaannya sendiri, lingkungan, keluarga, dan bangsanya. salah satu ancaman yang berada depan mata, yang dapat menghambat bahkan menghancurkan kehidupan anak secara dini, dan kemudian kehilangan kualitas dan kemampuan sebagai pribadi yang berkemampuan ditengah masyarakat, adalah ancaman bahaya rokok. meskipun masih sering orang memperdebatkan dan meragukan tentang hubungan merokok dengan rusaknya kesehatan dan dengan munculnya kanker serta penyakit penyakit lain, namun secara universal hubungan kausal tersebut sudah tidak diperintahkan lagi, walaupun terdapat pengecualian pengecualian yang langka, yang dijadikan alasan atau argumen, terutama oleh industri rokok, tentang ketidakbenaran dalil bahaya rokok sebagai penyebab beragam penyakit berbahaya. meskipun sering diangkat sebagai kontroversi, namun bukti bukti yang tidak terbantahkan tampak dari adanya peringatan yang wajib dimuat dalam kemasan rokok tentang bahaya kanker dan penyakit jantung yang dapat timbul akibat menghisap rokok. bukti tersebut tidak dapat tegaskan oleh industri rokok dimanapun sekarang ini, meskipun sering mengangkatnya sebagai hal yang meragukan. industri rokok bahkan oleh karenanya sering disebut sebagai industri yang jahat (rogue industry), .an industry knows producing dangerous and deadly product but denies these harm for decades, all the while vigorously promoting the product,. . allan brandt: industri rokok mengetahui produknya berbahaya dan mematikan, tetapi menyangkalnya terus, sementara itu melakukan promosi dengan dahsyatnya. kesadaran yang tumbuh dengan bukti bukti medis, regulasi yang ketat dan gugatan class action yang menuntut ganti rugi yang besar terhadap industri rokok negara maju, mendorong perpindahan investasi dan relokasi industri rokok negara berkembang, mana regulasi masih sangat longgar, dan argumen tentang bahaya rokok diremehkan. kepentingan dan hak untuk hidup konsumen rokok termasuk anak diposisikan berbanding terbalik dengan kepentingan pendapatan cukai dan lapangan kerja petani tembakau dan buruh industri rokok. tanpa memperhitungkan keseimbangan kepentingan dan hak hidup antara komponen masyarakat disekitar industri rokok dan masyarakat umum, dimana anak anak termasuk didalamnya, asumsi pendapatan negara dan lapangan kerja secara keliru telah dijadikan landasan kebijakan untuk regulasi yang longgar yang menampung hal hal yang justru dinegara maju tidak lagi diperbolehkan, karena adanya pengaturan yang ketat dan larangan promosi rokok. memang benar rokok tidak merupakan bahan yang dilarang, meskipun mengandung zat adiktif, yang menyebabkan orang dapat terperangkap dalam ketagihan akibat kandungan nikotinnya. tetapi telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi tentang bahaya rokok pada kesehatan manusia, sehingga pemberitahuan akan bahaya tersebut dalam tiap kemasan yang ditawarkan kepada publik, merupakan bukti yang sempurna tentang hal itu. meskipun rokok belum dinyatakan sebagai bahan terlarang, menurut pendapat saya, hal itu saja tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pendirian bahwa promosi atau iklan rokok tidak dapat dilarang, dan menyerahkan keputusan mengambil risiko bahaya merokok hanya pada pilihan bebas konsumen (the rights choice) untuk merokok atau tidak, terutama pada kelompok anak. hal ini disebabkan karena anak sebagai kelompok pribadi, belum mandiri dan belum mampu untuk menegaskan pilihan pilihan yang demikian besar dan mendasar bagi dirinya sendiri. kelompok anak dalam proses pertumbuhan, masih memerlukan bantuan orang orang dewasa dalam menentukan pilihan tersebut. anak dalam kondisi demikian harus dilindungi dengan serangkaian kebijakan dalam regulasi, karena bukti bukti yang kuat telah menunjukkan kepada kita bahwa ekspansi pangsa pasar rokok, justru ditujukan pada perokok pemula yang semakin lama batas usia yang merokok semakin muda. dengan teknik dan strategi promosi yang menarik hati dan membangkitkan fantasi akan citra kegagahan dan gambaran pria sejati, target promosi rokok adalah menggarap market yang baru dan ditujukan pada kelompok usia muda anak anak. bukti bukti empiris yang diajukan para pemohon tentang hal itu tidak terbantahkan. sebaliknya, kepentingan kelompok petani tembakau, karyawan industri rokok dan pekerja periklanan rokok, yang harus juga dipertimbangkan hak hidupnya sebagai hak asasi yang sama sama harus dilindungi, tidak disangkal. perlindungan yang diberikan sudah barang tentu tidak selalu dalam posisi yang diametral sehingga melindungi yang satu diartikan mematikan yang lain. perlindungan yang diberikan sedapat mungkin harus diseimbangkan sedemikian rupa oleh mahkamah, sehingga mana mungkin kedua kelompok kepentingan tersebut dapat berdampingan. data tentang petani tembakau sebagai supplier bahan baku tembakau industri rokok nasional, dengan pasar konsumen yang telah menjadi pengguna rokok secara tradisional indonesia, sama sekali tidak terganggu atau dirugikan dengan pengaturan yang akan dilakukan terhadap iklan atau promosi rokok, karena pasar industri rokok nasional memperoleh pangsa pasar bukan karena promosi, melainkan karena tradisi dan budaya merokok kelompok masyarakat indonesia yang lebih tua. pengiklan besar justru saat ini adalah industri rokok yang direlokasi dari negara maju, karena tidak dapat melakukan promosi dan ekspansi secara bebas lagi negara asal. kebutuhan bahan baku industri rokok yang direlokasi, justru impor untuk diolah bagi kebutuhan pasar indonesia. sementara itu, jikalau dibandingkan hak untuk hidup buruh industri rokok dan industri iklan rokok, yang kemungkinan tidak dapat berdampingan dengan kepentingan kelompok perokok pemula sebagai target industri rokok, yang harus dilindungi, maka baik secara kualitatif maupun kuantitatif, kepentingan perlindungan hak untuk hidup generasi muda bangsa yang menjadi generasi penerus bangsa masa depan merupakan dasar yang rasional bagi pembatasan hak asasi kelompok tertentu, sepanjang memenuhi syarat syarat dalam uud dari logika industri rokok maupun rumusan pengertian promosi atau iklan rokok serta data penelitian yang diajukan saksi dan ahli pemohon, maka target atau sasaran iklan rokok jelas adalah untuk menggaet pelanggan atau konsumen baru. semakin besar target pasar yang disasar, akan semakin muda usia konsumen rokok yang diharapkan. bentuk bentuk promosi atau iklan rokok, meskipun tidak memperagakan wujud rokok, dengan teknik yang diciptakan dan digunakan sedemikian rupa, langsung atau tidak langsung, tidak menyembunyikan tujuannya bahwa promosi yang dimaksudkan adalah rokok dan sasaran yang dituju adalah anak sebagai perokok pemula. pemahaman yang sama yang dianut banyak negara, bahwa segala bentuk promosi atau iklan rokok telah dilarang, berdasarkan alasan alasan yang telah diutarakan atas, akan menempatkan indonesia dalam posisi yang tidak konsisten dengan komitmen konstitusi untuk pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, dan perlindungan anak, jikalau tetap mengizinkan dan memperkenankan promosi atau iklan rokok tersebut, meskipun tanpa memperagakan wujud rokok. standar dan praktik terbaik yang dipergunakan dunia, turut menjadi ukuran dalam menafsirkan ketentuan uud tentang kewajiban negara dan pemerintah dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia indonesia. oleh karenanya dalam rangka penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak untuk hidup anak dan kelangsungan hidupnya secara sehat, cerdas dan berkualitas, adalah merupakan kewajiban mahkamah untuk turut mewujudkannya dengan menyatakan huruf sepanjang mengenai frasa .tanpa memperagakan wujud rokok , adalah bertentangan dengan uud sehingga oleh karenanya segala bentuk promosi dan iklan rokok yang ditayangkan dan diatur dengan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, seyogianya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. hakim konstitusi muhammad alim undang undang nomor tahun tentang penyiaran berbunymenurut para pemohon ketentuan huruf sepanjang frasa yang memperagakan wujud rokok , bertentangan dengan dan undang undang dasar fakta fakta persidangan: dari keterangan ahli yang diajukan oleh para pemohon, saya menyimpulkan rokok adalah suatu zat adiktif, artinya menyebabkan orang yang merokok menjadi ketagihan, kecanduan, dan ketergantungan mary assent komandan, ph. d., director international tobacco control project cancer council, australia senior policy advisor, southeast asia tobacco control alliance: dr. widyastuti seroja, sc., tobacco control support center icsc), ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia: hasbullah thabrany, fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia: dr. ahmad doyo, sp. pk, departemen pulmonologi dan kedokteran respirasi ui smf paru, sup persahabatan, jakarta) dan juga dalam huruf konsiderans peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, anak anak muda yang masih labil pemikirannya, paling mudah terpengaruh dengan iklan, apalagi yang menggunakan kata kata yang menggugah semangat kaum remaja seperti, kata kata, macho , selera pemberani , percaya diri, life style , dan sebagainya james vicar, setyo budiantoro, dan dr. widyastuti seroja, sc). anak anak yang sudah mulai mengisap rokok, kalau sudah kecanduan, akan sukar berhenti merokok, sehingga perusahaan rokok beruntung, oleh karena diharapkan masih akan lama menjadi pengisap rokok dr. widyastuti seroja, sc: direktur pengawasan napa deputi bidang pengawasan produk, badan pengawasan obat dan makanan ri). merokok merusak kesehatan hasbullah thabrany, fakultas kesehatan mayarakat universitas indonesia, dr. widyastuti seroja, sc, dr. ahmad doyo, sp. pk). kurang lebih penelitian yang menyebutkan bahaya merokok dr. karton muhammad). merokok dapat memperpendek usia produktif karena penyakit setyo budiantoro dan widyastuti seroja). merokok dapat menularkan bahaya kepada perokok pasif yakni yang menghirup udara yang berasap rokok setyo budiantoro dan widyastuti seroja). mei who secara aklamasi, dan telah menjadi traktat internasional sejak februari setelah ditandatangani oleh negara, dan diratifikasi oleh negara indonesia tidak menandatangani apalagi meratifikasi) framework convention tobacco control fcc) rohani budi prihatin, peneliti p3di setjen dpr dan legal drafted ruu pengendalian produk tembakau). merokok secara ekonomi lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. tahun lalu bangsa indonesia mengeluarkan triliun untuk membeli rokok, sedangkan penerimaan negara dari cukai tembakau hanya rp. triliun, berarti ada kerugian bangsa indonesia rp. triliun akibat perbuatan sia sia merokok hasbullah thabrany, setyo budiantoro dan widyastuti seroja). berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dari keterangan ahli atas, ternyata rokok sebagai zak adiktif berbahaya bagi kesehatan bahkan bisa menjadi salah satu sebab kematian, sehingga mempromosikannya untuk mempengaruhi orang supaya menghisap rokok bertentangan dengan ketentusaberdasarkmang benar bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak pula untuk menyampaikan informasi termasuk seperti informasi melalui iklan niaga, akan tetapi informasi yang diperoleh atau disampaikan kepada orang lain itu adalah informasi yang berguna untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, bukan informasi, termasuk iklan rokok, yang janganlah mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, justru merusak perkembangan pribadi dan lingkungan sosial. ketentuan uud tersebut atas yang menghendaki informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, sejalan dengan firman allah swt dalam @uran surah ash yang memperingatkan agar manusia tidak merugi harus beriman dan beramal salah serta menyampaikan informasi atau pesan kebenaran dan pesan kesabaran, huruf undang undang nomor tahun tentang penyiaran sebagaimana yang dikutip melarang sama sekali promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif. pelarangan sama sekali promosi dalam iklan niaga suatu zat adiktif yang tertera dalam huruf undang undang tersebut, sementara rokok yang juga zat adiktif masih diperkenankan dipromosikan asal tidak memperagakan wujud rokok seperti tersebut dalam huruf undang undang tersebut yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon, adalah suatu ketidakadilan, selain bertentangan dengan keadilan, kedua ketentuan tersebut juga bertentangan dengan kepastian hukum oleh karena bahan yang merupakan zat adiktif ada yang dilarang sama sekali dipromosikan tetapi ada juga yang masih diperkenankan asal tidak memperagakan wujud rokok. bentuk kepastian hukum yang tidak adil tersebut apabila ditarik lebih jauh juga menyebabkan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum, oleh karena orang orang yang memproduksi zat adiktif tertentu sama sekali dilarang mengiklankan produknya, sesuai ketentuan huruf sedangkan orang orang yang memproduksi rokok, yang juga zat adiktif, masih dapat mengiklankan produknya asal tidak memperagakan wujud rokok sesuai ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang penyiaran. dengan adanya ketidakadilan, ketidakpastian hukum, serta ketidaksamaan perlakuan hadapan hukum dalam ketentuan huruf undang undangdari segi kemanfaatan iklan rokok hanya bermanfaat untuk segelintir pengusaha rokok karena akan memperluas pemasaran terhadap calon pengisap rokok usia muda, bahkan anak anak yang akan diharapkan masih jangka lama mengisap rokok, juga menguntungkan perusahaan periklanan, sedangkan orang orang yang terpengaruh oleh iklan promosi rokok kemudian menjadi pengisap rokok, selain merusak kesehatan, yang berpenghasilan kurang akan membelanjakan sebagian penghasilannya untuk meracuni dirinya, sebagaimana keterangan beberapa ahli, dan bagi anak anak yang belum berpenghasilan, masih menempuh pendidikan, sangat jauh dari manfaat, justru udaranya yang lebih banyak, dengan pertimbangan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan ketidakbermanfaatan untuk jumlah anggota masyarakat yang banyak, saya berpendapat ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang penyiaran, sepanjang frasa, yang memperagakan wujud rokok , bertentangan dengan uud hakim konstitusi hartono kewenangan mahkamah dalam perkara guo adalah menguji undang undang terhadap undang undang dasar berdasarkan aturan tambahan uud disebutkan bahwa dengan ditetapkan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar juga meliputi pengujian terhadap pembukaan uud dalam pembukaan termuat tujuan pembentukan pemerintah negara indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea empat yang salah satu antaranya adalah .mencerdaskan kehidupan bangsa . hubungan antara pembukaan dan uud bahwa tersebut diadakan untuk mencapai tujuan yang dimuat dalam pembukaan. dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembukaan adalah roh dari uud oleh karenanya dalam menafsirkan uud harus dijiwai oleh roh yang terkandung dalam pembukaan. jiwa yang terdapat dalam pembukaan harus merupakan guiding principles dalam menafsir uud dengan diposisikan pembukaan sebagai guiding principles maka status pembukaan sebagai staatsfundamentalnorms akan lebih nyata demikian halnya dengan makna pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum karena pancasila terdapat dalam pembukaan uud penafsiran terhadap uud tidaklah dapat dilakukan secara terpisah satu dengan yang lain karena kalau hal demikian dilakukan maka uud hanya merupakan kumpulan yang tanpa roh dalamnya. penafsiran ketentuan uud baik yang dituangkan dalam bentuk undang undang maupun peraturan perundang udangan yang lain, atau pun keputusan pengadilan yang akan membentuk hukum secara concrete dan lebih lebih mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang undang dasar harus didasari suatu pemahaman yaitu diarahkan pada tercapainya tujuan yang termuat dalam pembukaan uud yang salah satu diantaranya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. kecerdasan bangsa memberi makna atas eksistensi bangsa itu sendiri karena hanya dengan kecerdasan saja suatu bangsa akan menjadi subjek dalam tata pergaulan bangsa bangsa. komitmen demikian akan melahirkan moralitas konstitusi bagi penyelenggara negara, yaitu selalu berusaha untuk berbuat yang sebaik mungkin guna tercapainya tujuan sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan uudalam konteks hak asasi manusia maka negara perlu untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil). namun demikian dari konteks kebangsaan: penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut mempunyai makna penting karena menyangkut kelangsungan hidup atau eksistensi bangsa indonesia. moralitas konstitusi menuntut penyelenggara negara untuk berbuat yang terbaik untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak tersebut. merokok adalah sebuah pilihan individual dan negara tidak dapat melarang seseorang untuk tidak merokok, namun negara dapat membatasi dengan cara melakukan larangan merokok tempat tempat tertentu dan dengan semakin terbatasnya tempat untuk merokok maka sebenarnya telah juga terbatasi hak seseorang untuk merokok dan hal demikian akan membawa akibat pada hak hak ekonomi dari produsen rokok. demikian halnya pelarangan iklan rokok media televisi memang akan mempunyai pengaruh kepada hak ekonomi pihak tertentu, namun tidak akan mematikan secara absolut hak tersebut. dalam rangka untuk menjaga ketertiban umum banyak hak ekonomi seseorang harus dikurangi sebagai misal larangan penanaman ganja, memperdagangkan dasar republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud yakni dan uud il. latar belakang pemikiran pengajuan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang penyiaran, huruf sepanjang mengenai frasa yang memperagakan wujud rokok dalam perspektif hak anak demikian, wujud agresivitas industri rokok menjerat anak dan remaja, sebagaimana dirilis dalam lembaran fakta (fact sheet) yang diterbitkan who indonesia departemen kesehatan republik indonesia, bertitel larangan menyeluruh iklan, promosi pemberian sponsor , fact sheet, inilah paradoks fakta fakta bahwa anak anak menjadi sasaran eksploitasi, yang mengancam kesehatan dan kehidupan anak dan remaja!. bahwa, secara psikologis anak anak bukan orang dewasa dalam ukuran kecil yang dapat dipersamakan perlakuannya dengan orang dewasa. dengan keadaan dan perkembangannya yang masih rentan maka anak anak membutuhkan tangan, sokongan, dan perlindungan pihak orang dewasa dalam hal ini orangtua keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara selaku pihak yang menjamin dan melindungi hak hak anak. karakteristik anak anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan atau mengalami proses evolusi kapasitas (evolving capacity) selaku insan manusia (human being) tidak semestinya tumbuh sendiri dibiarkan tanpa perlindungan orang dewasa sehingga anak anak membutuhkan pihak pihak tertentu, baik orangtua keluarga, masyarakat dan pemerintah serta negara selaku pembuat regulasi (regulator body), pelaksana pemenuhan hak hak anak (executive body) dan pengemban kewajiban negara (state obligation): bahwa, rokok mengandung nikotin merupakan sebuah kebenaran empirik dan kebenaran yuridis formal sebagaimana yang telah ditegaskan dalam nomor butir dan) yang berbunyi sebagai berikut:"bahwa nikotin merupakan salah satu zat yang terkandung dalam rokok. didalam rokok terdapat jenis zat kimia yang mengandung zat kimia beracun dan berbahaya, sejumlahbarang tertentu harus dengan ijin dan prosedur tertentu, dan barang barang tertentu hanya dapat dijual tempat tempat tertentu pula. sementara itu pengaruh negatif rokok terhadap kesehatan telah menjadi pendapat umum dan didukung oleh bukti empiris sehingga terhadapnya dapat dikenai regulasi dan banyak negara telah melakukan hal tersebut. indonesia telah banyak peraturan daerah yang melarang merokok tempat tempat tertentu. iklan rokok pada kenyataannya ditujukan untuk menjaring perokok pemula, karena konsumen rokok dapat dikatakan fanatik terhadap produk rokok tertentu saja sehingga pilihannya tidak banyak dipengaruhi oleh iklan. perokok pemula yang paling potensi adalah anak anak muda sehingga iklan rokok televisi utamanya ditujukan kepada anak anak muda. hal demikian dapat dilihat tema tema iklan rokok selalu yang berhubungan dengan kehidupan kaum muda dalam kasus guo, mahkamah hadapan kepada dua hal yaitu hak ekonomi dari produsen rokok dengan mata rantai produksinya dan moralitas konstitusi yaitu sebuah kewajiban untuk semaksimal mungkin melakukan usaha usaha guna menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hak anak yang penerapannya akan mempunyai implikasi terhadap tujuan negara sebagaimana dimuat dalam pembukaan uud yaitu usaha untuk mencerdaskan bangsa. bahkan terhadap hak anak tidak hanya sebatas untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi namun juga lebih daripada itu pemerintah juga berkewajiban meningkatkan hak anak (to promote) dengan cara memberikan hak baru yaitu hak hak yang sebelumnya belum ada apabila hal tersebut dipandang diperlukan demi tercapainya kehidupan kebangsaan yang lebih baik. apabila adanya larangan iklan rokok televisi akan menyebabkan kerugian hak ekonomi pada pihak tertentu, hal tersebut tidak sampai mematikan sama sekali hak ekonomi tersebut dan berdasarkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk atas pembatasan yang salah satu pembatasan tersebut adalah adanya pertimbangan moral. dalam kasus guo pertimbangan moral yang dapat dibenarkan untuk membatasi hak ekonomi produsen rokok dan hak dari mereka yang terlibat dalam mata rantai produksi rokok khusus dalam pelarangan iklan televisi adalah moral yang bersumber dari moralitas konstitusi. berdasarkan pertimbangan atas dan berorientasi masa depan, maka permohonan pemohon seharusnya dikabulkan. hakim konstitusi achmad nowiki bahwa yang dimohonkan pembatalannya adalah huruf undang undang nomor tahun tentang penyiaran sepanjang mengenai frasa yang memperagakan wujud rokok dalam dissenting ini akan dikemukakan berbagai sudut pandang mengenai rumusan yang dimohonkan pembatalannya oleh pemohon, etik promosi rokok dalam masyarakat, tugas negara terhadap bahaya rokok, konstitusi hijau, dan tanggung jawab pengemban amanah rakyat. bahwa huruf dan huruf mengandung ketidakpastian hukum (onrechtszekerheid). huruf yang termasuk dilarang adalah promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif, padahal rokok, menurut peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, mengandung nikotin dan tar. nikotin, menurut peraturan pemerintah tersebut yang dapat dianggap sebagai tafsir resmi dari pemerintah, adalah zat yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan dan tar adalah senyawa yang bersifat karsinogenik. oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rokok adalah zat yang bersifat adiktif yang masuk kategori dilarang dipromosikan berdasarkan huruf akan tetapi melihat redaksi hurufsuatu logika yang sulit diterima akal sehat. inilah sifat kontradiktif antara pengertian adiktif dari rokok, yang seharusnya dilarang, dan dibolehkannya promosi rokok tanpa memperagakan wujud rokok yang terdapat dalam huruf dalam hal ini saya sepaham dengan pemohon. guo bertentangan dengan konstitusi hijau green constitution) dan konsep negara kesejahteraan. dihapuskannya promosi rokok dipandang dari sudut konstitusi merupakan kewajiban negara untuk melindungi baik generasi sekarang maupun generasi mendatang dari ancaman bahaya rokok. pencegahan penetrasi iklan rokok tidak bisa diserahkan hanya pada kemampuan orang per orang. telah menjadi tugas mahkamah konstitusi mempertahankan prinsip prinsip konstitusi, yakni negara wajib melindungi, menjamin, dan memenuhi hak hak konstitusional masyarakat (obligation protect, guarantee and fulfil), sehingga semakin mendekati terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat bebas dari ancaman bahaya merokok. beneficial the greatest happiness the greatest number people). pembenaran iklan rokok melalui penafsiran secara letterljik atas huruf undang undang penyiaran yakni melarang promosi rokok asalkan tidak menampilkan wujud rokok adalah berkulit dari persoalan rokok yang substantif. hal demikian berarti mengingkari aspek moralitas atau value yang terkandung dalam hukum, yakni tanggung jawab moral terhadap para korban penghisap rokok karena terpercaya oleh iklan rokok. ketika orang terpaku pada rumusan kata kata dilarang promosi rokok yang memperagakan wujud rokok, orang melupakan bahwa rumusan itu tidak berada pada ruang hampa. tampaklah keganjilan keganjilan mengapa korban korban rokok tidak diperhitungkan dan dilindungi. penyelamatan generasi sekarang dan akan datang dari bahaya rokok merupakan bagian tugas mahkamah atas dasar pandangan hukum yang futuristik yang akuntabel dan mengandung tanggung jawab moral bagi kehidupan rakyat yang lebih sehat dan sejahtera (the green constitution). hukum seharusnya menatap depan dalam mempertimbangkan promosi rokok dengan segala akibat ikatannya. remaja remaja masa depan yang kini sedang tumbuh tidak tahu dan bahkan tidak bisa mencegah para penguasa melegalisasi promosi rokok yang menyebabkan mereka terhempas hari depannya. this argument from ignorance the future constitutes important objection the possibility protecting the interests posterior means constitutional laws, and believe objection that should taken seriously. forever, this argument has important ethical implications. widely acknowledged that moral agent can only held responsible for action possible forest its consequences kristiani sragen kali). iklan rokok telah masuk relung relung kehidupan rumah tangga melalui televisi dan siapapun keluar rumah telah juga dikepung oleh berbagai iklan rokok yang terpampang jalan jalan strategis maupun ruang ruang publik lainnya dengan leluasa. rakyat yang menderita karena rokok dan terancam nyawanya merupakan tumbal atas imbalan triliunan rupiah pendapatan negara yang didapat dari pajak cukai rokok. dalam negara kesejahteraan (welfare state) sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi warganya yang tidak berdaya terhadap ancaman bahaya merokok karena terpengaruh iklan rokok (interventions state), sebagaimana negara harus melindungi warganya dari produk produk makanan yang mengandung formalin, produk yang tidak halal, dendeng celeng, kosmetik yang mengandung campuran kimiawi yang berbahaya. iklan rokok bertentangan dengan nilai etis. secara faktual terdapat sebagian masyarakat yang suka rokok atau makan daging babi dan tidak mengharapkannya dan terdapat pula sebagian masyarakat dengan alasan kesehatan dan hari depan bangsa yang mengharamkan rokok dan daging babi. masing masing harus saling menghormati. sekalipun banyak orang diberi ijin memproduksi ternak babi dan tidak ada larangan mengkonsumsi daging babi tetaplah tidak etis untuk mengiklankan daging babi agar orang makan daging babi, sama tidak etnisnya dengan mengiklankan rokok, sekalipun diijinkan membuka pabrik rokok dan banyak orang suka merokok. tata pergaulan ini sangat indah jika diatur oleh hukum yang menjunjung nilai etis yang tinggi. oleh sebab itu, hukum yang membolehkan promosi rokok dalam segala bentuknya dan apapun alasannya adalah bertentangan dengan nilai etis yang menjadi ruh hukum itu sendiri. berharap pada political will negara yang kuat. negara seyogianya melihat kecenderungan dunia depan tetapi perlu pula melindungi dan mengarahkan perusahaan perusahaan rokok serta para petani bahan rokok untuk secara sadar melakukan usaha tani lain secara bertahap. pabrik rokok juga diatur dan secara bertahap agar mengurangi produknya samping mendidik masyarakat semakin sadar akan cara hidup sehat tanpa rokok. pemerintah telah merencanakan untuk menaikkan cukai rokok untuk mengurangi konsumsi rokok serta pula telah memikirkan bagaimana mengalihkan usaha tani dari tembakau usaha tani lainnya. hal ini memerlukan political will yang kuat dari pemerintah atau negara. untuk saat sekarang orang tidak dilarang merokok, kecuali pada tempat dan ruang tertentu demi melindungi penyebaran asap rokok yang berdampak jelek pada perokok pasif, tetapi sudah saatnya melarang iklan rokok dimanapun untuk mencegah meluasnya jumlah perokok. bobot hukum menjadi merosot. bobot hukum merosot karena hukum tidak peduli dengan ancaman kematian melalui zat yang terkandung dalam rokok terhadap siapapun yang akan mewariskan generasi penerus yang loyo dan lemah. lalu kebanggaan apakah yang hendak diraih dengan merenggut masa depan anak anak bangsa ini, jika hukum ternyata tidak mampu memadamkan puntung rokok? hukum telah melupakan tugasnya ialah memanusiakan manusia dan memuliakan manusia karena bertentangan dengan uud seyogianya permohonan pengujian undang undang ini dikabulkan agar frasa yang memperagakan wujud rokok pada huruf penyiaran dinyatakan bertentangan dengan dan uud karena cukup beralasan dan cukup berimbang antara perlindungan kepentingan produsen rokok masa kini dan perlindungan kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat. uraian ini ditutup dengan cerita dari negeri antah berantah. syahadat pada hari akhir nanti padang mahsyur manusia dikumpulkan oleh tuhan untuk ditimbang kebaikan dan dosanya. malaikat diperintahkan tuhan memasukkan seorang anak remaja neraka karena banyak dosanya. berkatalah remaja, tuhan memang saya banyak dosa, saya membunuh pacar saya setelah saya minum minuman keras, sekalipun minuman keras telah dilarang dipromosikan. semula saya tidak merokok tetapi karena pergaulan dan iklan rokok saya terpikat lalu saya merokok. kalau kehabisan uang untuk membeli rokok saya mencuri uang bapak dan ibu saya. kalau sudah mabuk dan merokok saya lupa kepada tuhan, lalu saya jatuh sakit kanker karena rokok hingga saya meninggal. ribuan dan jutaan orang negeri saya nasibnya seperti saya ini tuhan! saya menyesal mengapa iklan rokok masih diperbolehkan. dengan wajah memeras melanjutkan kata katanya saya tidak terima sendirian tuhan dipersalahkan masuk neraka, tuhan tolong mereka yang berdiri belakang saya ini ikut bertanggung jawab dan bersalah. siapa dia dan mengapa begitu? tanya tuhan. jawab anak muda ini, mereka itu orang orang yang diberi amanah dan mempunyai kekuasaan tetapi mereka tidak mau sedikitpun menggunakan kekuasaannya untuk mencegah adanya barang berbahaya yang menimbulkan kerusakan dan kesengsaraan generasi saya, tuhan, sehingga generasi saya hilang tak berdaya?'. atas permintaan remaja ini, tuhan menyatakan pikir pikir! panitera pengganti, ttd. wiranto icsc) bakmi bekerjasama dengan south east tobacco control alliance serta) dan who indonesia: nikotin merupakan unsur utama dalam rokok yang membuat perokok menjadi ketagihan, sebagaimana diungkapkan oleh national institutes drugs abuse america, yang menyatakan nicotine the drug tobacco leaves. sebagaimana dikutip dari tulisan yang berjudul nada for teens: fact drugs , yang termuat dalam website nicotine.asp.htm: bahwa fakta dan pengungkapan ilmiah yang paling mengerikan dan ancaman terhadap hak hidup, hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang sebagai akibat yang serius dari konsumsi rokok oleh karena sampai sejumlah kematian setiap tahunnya. bahkan diproyeksikan pada negara negara berpendapatan rendah dan menengah angka kematian akibat konsumsi tembakau akan meningkat dari juta menjadi juta pertahunnya, dan sepertiga dari angka kematian tersebut disebabkan oleh kanker. dan diperkirakan pada tahun rokok merupakan penyebab kematian lebih besar dari kematian akibat hiv aids, sesuai dengan pendapat sarah barber, sri moertiningsih adioetomo: abdillah hasan, diahhadi setyonaluri, dalam bukunya ekonomi tembakau indonesia , hal yang diterbitkan oleh lembaga demografi fakultas ekonomi universitas indonesia, jakarta bahwa fakta merokok akan mengurangi separuh usia hidup penggunanya, dan diproyeksikan pada tahun kematian dini akibat merokok dunia berjumlah juta orang pertahun. who memperkirakan pada tahun akan terjadi juta kematian akibat rokok setahunsesuai dengan laporan who sebagaimana yang tertuangsehingga dengan demikian masalah merokok tidak dapat dilepaskan dari melanggarnya hak atas hidup, dan karena itu pendekatan yang tepat memahami permasalahan merokok dengan memposisikannya sebaga ancaman terhadap hak hidup, mempertahankan hidup dan kehidupan a), hak kelangsungan hidup dan tumbuh dan berkembang dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi uudmenurut who sebagaimana termuatatas, dan karenanya sudah nyata dan terbukti, bahwa meuud bahwa fakta adanya penyiaran informasi dalam bentuk iklan promosi rokok yang merupakan informasi yang tidak benar dan merusak derajat kualitas kehidupan dan kesejahteraan, sudah diakui pula dalam nomor yang mengakui kebenaran (faktual empiris, ilmiah dan formil yuridis) bahaya merokok sebagaimana adanya kewajiban kepada industri rokok membuat pesan pada kotak bungkus rokokdan oleh karena:membahayakan hidup, kehidupan, kesehatan dan mengakibatkan berbagai penyakit. oleh karena itu secara yuridis konstitusional tidak berdasar atau tidak absahhidup, mempertajam hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan,bukan barang yang dapat dikonsumsi secara bebas dan karenanya: padahal secara yuridis konstitusional, hak atas kelangsungan hidup, hak atas tumbuh dan berkembang dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasizatseni dan budaya) merupakan bentuk seni dan budaya yang justru menyesatkan dan berisi pesan manipulatif dan bertentangan dengan hak setiap orang atas seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup. sehingga dengan demikianseni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia sudah. padahal masih berlangsungnya siaran niaga iklan promosi rokok (yang tidak lain adalah zat adiktif) diakui oleh kpi dengan surat nomor k kp1 tertanggal desember masih disahkannya siaran iklan niaga promosi rokok masih terjadi merupakan fakta dan pengetahuan yang diketahui umum (public knowledge) yang karenanya sudah merupakan nomor seiten dalam permohonan ini, yang mana pada setiap commercial break yang berdurasi s.d menit,star mild music campus obsession, agustus jam wib disiarkan antv: clas campus, agustus jam wib antv,:strategically important market the tobacco industry: young people are currently exposed cigarett i) menciptakan kesan bahwa penggunaan rokok atau tembakau adalah sesuatu yang baik dan biasa: (ii) nh. dst? sebagaimana dikutip dalam fact sheet departemen kesehatan menyampaikan pesan:sebagaimana dikutip dari ringkasan: bahwa dengan alasan tersebut diatas, mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan para pemohon mengenai adanya konstitusionalitas dari norma huruf penyiaran sepanjang mengenai frasa "yang memperagakan wujud rokok bertentangan dengan dan uud dan para pemohon mempunyai kepentingan konstitusional dan hak konstitusional yang melanggar dengan diberlakukannya norma huruf penyiaran sepanjang mengenai frasa "yang memperagakan wujud rokok :bahwa, dalam konteks kewajiban negara dan pemerintah menjalankan pemenuhan hak hak anak sebagai warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya dalam uud maka anak anak diakui secara konstitusional mempunyai hak atas hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.' (the granting social rights). edi suharto, ph. d., kebijakan sosial sebagai kebijakan publik , penerbit alfa beta, bandung, hal. bahwa, dalam negara republik indonesia, perihal pengakuan, penghormatan dan jaminan serta perlindungan hak hak anak dimaksud diterapkan secara eksplisit dalam uud tahun sehingga secara yuridis konstitusional absah dijalankan terhadap anak anak indonesia. selain alasan alasan yuridis konstitusional dimaksud, terdapat berbagai alasan perlindungan anak dan pemenuhan hak hak anak yang bersesuaian (conformity) dan menguatkan landasan yuridis konstitusional diatas, yaitu: alasan alasan mengapa anak membutuhkan perlindungan bahwa,. selain itu oleh karena kondisi subjektif dan perkembangan serta pertumbuhan anak, makakte pendirian nomor tertanggal februari yang dibuat hadapan notaris ratih mondo kusumo, yang beralamat dan berkedudukan hukum jalan simatupang pasar rebo, jakarta timur, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya yakni dr. seto mulyadi selaku ketua umum, dan artist merdeka sirait selaku sekretaris jenderal, yang bertindak untuk dan atas nama komnas perlindungan anak::alam anggaran dasar, pemohon bekerja bersama sama jaringan dan lembaga perlindungan anak lpa) yang sudah terbentuk seluruh propinsi seluruh indonesia dan beberapa kabupaten kota pada berbagai proplpa seluruh indonesia: bahkan pemohon turut secara aktif memberikan masukan, melakukan advokasi dan turut menegakkan agar disahkannya undang undang perlindungan anak yang sekarang ini sudah disahkan menjadi undang undang nomor tahun sebagai bentuk jaminan dan penghormatan hak hak anak dalam hukum nasional dan sekaligus harmonisasi konvensi pbb tentang hak anak yang sudah diratifikasi dengan keputusan presiden nomor tahun sebagai bentuk keterlibatan dan tanggung jawab pemohon terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, maka pada tahun pemohon atas permintaan badan dunia pbb telah mengirimkan alternative report yang berisi fakta dan kondisi terakhir dari upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai bentuk wujud kepatuhan indonesia terhadap ratifikasi konvensi hak anak, dimana kemudian pemohon mendapat mandat dan atau rekomendasi langsung dari komite hak anak pbb untuk membuka akses yang sebesar besarnya bagi pemohon mahkamah agung dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan hak anak, sebagaimana tertuang dalam concluding observation the committee the rights the child , januari hal.penanganan anak anak pasca konflik dan bencana berbagai daerah indonesia seperti pada tahun melakukan penanganan anak anak korban konflik perbatasan ntt timor timur pasca jajak pendapat dan atau referendum atambua timor timur, pada tahun bersama sama dengan komisi nasional hak asasi manusia melakuk, pada tahun melakukan kegiat, pada tahun melakukan kegiatan penanganan rehabilitasi psikologis anak anak korban bencana tsunami aceh: pada tahun melakuk, pemohon juga melaksanakan kongres anak indonesia yang bertujuan memfasilitasi hak partisipasi anak (sekitar orang anak dari seluruh indonesia), dimana hasil yang didapat dari kongres tersebut berupa suara anak indonesia yang akan menjadi landasan bagi berbagai pihak khususnya pemerintah dalam mengambil kebijakan yang terkait dan atau bersinggungan dengan pelaksanaan hak anak. lebih lanjut, suara anak indonesia tahun bahkan mendapat perhatian dari bapak presiden republik indonesia dengan menerima suara anak indonesia tersebut secara resmi dan memberi instruksi pada seluruh instansi pemerintahan dan lembaga lain untuk menjadikan suara anak indonesia tahun sebagai landasan dalam bertindak, secara formil, keberadaan pemohon juga diakui dan senantiasa menjadi mitra pemerintah termasuk departemen sosial republik indonesia dalam program perlindungan anak, termasuk penanganan dan advokasi atas kasus peradilan anak (bernama raju) pengadilan negeri staat, kabupaten langkat, propinsi sumatera utara, selanjutnya walaupun pemohon merupakan lembaga non pemerintah yang bersifat independent dalam kegiatannya melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak, dengan kekuasaan tertinggi organisasi terletak pada musyawarah nasional, namun sebagai kebiasaan atau preseden organisasi pengesahan kepengurusan pemohon yang dipilih dan disahkan oleh dalam musyawarah nasional setiap (tiga) tahun sekali, dimana secara administratif dikukuhkan dengan surat keputusan menteri sosial ri, dengan pengukuhan yang terakhir dituangkan dalami. bahwa pemohon juga telah melakukan advokasi berbagai instansi pemerintahan terkait dengan upaya pengendalian dampak tembakau indonesia secara umum dan upaya pelarangan iklan secara khusus seperti pengiriman surat permohonan tanggapan dan penjelasan pada menteri kebudayaan dan pariwisata (vide surat nomor komnas! viii tertanggal agustus yang mempertanyakan kebersihan kementerian kebudayaan dan pariwisata terhadap perusahaan rokok karena memberikan tempat bagi industri rokok menjadi bagian dari kementrian tersebut dengan cara mengiklankan produk rokok pada website resmi mereka, dimana terhadap upaya advokasi ini kementerian kebudayaan dan pariwisata secara resmi telah meminta maaf pada pemohon (vide surat nomor om. dms dkp tertanggal agustus bahwa pemohon juga melakukan advokasi yang sama berbagai instansi pemerintahan diantaranya: advokasi dan audiensi kementerian pemuda dan olahraga, dimana untuk itu pemohon mendapatkan dukungan penuh dari kementrian pemuda dan olahraga (vide surat nomor menpora tertanggal juni (ii) advokasi dan audiensi kementerian negara pemberdayaan perempuan, dimana untuk itu pemohon juga mendapatkan dukungan penuh dari kementrian negara pemberdayaan perempuan (vide surat nomor kpp dep iv vi1 tertanggal juli dengan demikian pemohon terbukti secara konkrit, terus menerus dan sesuai dengan statutedalam hak hak anak: berdasarkan yurisprudensi mahkamah konsuntuk itu perkenalkan pemohon mengemukakan bahan berikut ini: "agm, standing pemohon harus diperkenankan secara luas. pemohon sebagai organisasi non pemerintahhuruf undang undang nomor tahun yang memperbolehkan promosi rokok walaupun dilarang dengan memperagakan wujud rokok, selanjutnya mohon mahkamah konstitusi mengambil alih dan mempergunakan secara mutasi mutans dalil dalil dan data serta bukti yang para pemohon termasuk pemohon kemukakan dalam (bagian ila. angka s.d. atas: dan juga dalil, data dan bukti yang ditemukan pada (bagian angka s.d pada bagian berikutnya., sebagai dalil, data dan bukti mengenai legal standing pemohonpinsi jawa baratpinsi jawa barat seperti penanganan kasus kasus kekerasan terhadap anak dan upaya pemenuhan hak anak lainnya, bahwa pemohon juga terlibat dalam upaya pengendalian dampak tembakau wilayah provinsi jawa barat wilayah bogor, purwakarta, priangan, dan cirebon: bahwa pemohon juga turut serta dalam aliansi total ban yang diusung oleh pemohon sebagai bagian dan bentuk peran serta pemohon untuk melakukan pelarangan menyeluruh terhadap iklan, promosi, dan sponsorship rokok, legal standing pemohon iii bahwa pemohon iii adalah perorangan, anak, warga negara indonesia yakni anak indonesia sebagaimana telah diterangkan atas, yakni: alfie sekar nadia, warga negara indonesia, perempuan, umur tahun beralamat budi agung jl. perdana rt. kelurahan suka damai kota bogor jawa barat, fasa ibnu ubaydillah, warga negara indonesia, laki laki, umur tahun beralamat griya tugu asri blok c4 rt. kelurahan tugu kecamatan manggis kota depok jawa barat, bahwa menurut perlindungan anak yang dimaksud anak adalah orang yang belum berumur tahun, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orangtuanya, bahwa dengan demikian pemohon iii memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam mk, bahwa pemohon iii merupakan anggota forum anak bebas tembakau yang difasilitasi oleh pemohon sebagai wadah bertukar informasi dan sharing untuk menentukan langkah langkah advokasi yang dapat dilakukan oleh anak anak dalam menolak dampak tembakau bagi anak dan memberikan dan atau merumuskan saran saran yang berpijak pada kepentingan anak terhadap seluruh kebijakan pemerintah yang terkait dengan keberadaan serta penggunaan tembakau bagi anak dan lingkungan: il. alasan alasan permohonanberbunyihuruf penyiaran tersebutbahwa, uud menjamin hak hidup, mempertahankan kelangsungan hidup dan kehidupannya yang berbunyi sebagai berikut, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya . bahwa berdasarkan kutipan isi ketentuan huruf penyiaran atas, mengandung norma hukum bahwasanya dalambahwa sehingga ketentuan huruf penyiaran tersebut"tidak memperagakan wujud rokok , bahwa ketentuan yang diatur dalam huruf penyiaran merupakan norma hukum yang berlaku dan mengikat sehingga menjadi pembenaran yuridis bagi pelaksanaan siaran iklan atau promosi terhadap rokok, asalkan tidak memperagakan wujud rokok, bahwa pemberlakuan norma hukum huruf penyiaran yang membolehkan iklan promosi rokok adalah bertentangan dengan konstitusi uud oleh. dengan demikian, rokok sebagai zat yang berbahaya bagi kesehatan dan menimbulkan penyakit serta penyebab kematian sudah melanggar hak konstitusional setiap orang (termasuk anak) yakni hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan, bahwa dengan demikian, promosi dan iklan terhadap rokok sama artinya dengan mendorong atau mengajak khalayak umum secara umum dan anak dan remaja secara khusussehingga promosi iklan rokok bertentangan dengan uud dan karenanya norma hukum penyiaran huruf sepanjang mengenai frasa "yang memperagakan wujud rokok yang membolehkan iklan promosi rokok adalah tidak jelas ratio logis nya, dan melanggar hak konstitusional setiap orang (termasuk anak), bahwa dengan adanya penyiaran huruf rokok bukan saja dianggap sebagai sebagai sebuah produk yang aman dikonsumsi dan dapat dijual secara bebas kepada masyarakat umum, dapat diperjualbelikan kepada anak anak dibawah umur, termasuk dengan mempromosikan secara terbuka kepada masyarakat luas untuk dikonsumsi, padahal promosi rokok sama artinya dengan promosi nikotin dan tar serta zat berbahaya lain yang bersifat adiktif yang mengandung lebih jenis zat kimia dengan zat diantaranya bersifat karsinogenik dan bersifat adiktif, bahwasmoking dangerous and addictive,.dst', sebagaimana dikutip dari,: anak anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan,. selain itu, dalam kaitan dengan kewajiban negara melindungi anak dan pemenuhan hak anak sebagai hak asasi manusia setidaknya beranjak dari (tiga) alasan sebagai berikut pertama, situasi dan kondisi anak anak indonesia yang masih rentan dengan ancaman resiko dan bahkan sudah mengalami eksploitasi, kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, dan immunity. rokok yang terdiri atas zat nikotin, tar, dan zat karsinogenik, dan merusak kesehatan dan ancaman kematian sudah merambah anak dan merenggut hak hidup, hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang serta perlindungan anak dan uud tahun adanya berbagai iklan promosi rokok yang masih dibolehkan dengan huruf undang undang nomor tahun tentang penyiaran (selanjutnya disebut penyiaran ) mendorong anak dan remaja menjadi perokok pemula, yang telah mengakibatkan melanggarnya hak hak konstitusional anak untuk mendapatkan manfaat seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan ummat manusia uud tahun bahwa rokok sebagai bahan yang mengandung nikotin dan tar serta berbagai zat adiktif lainnya yang dengan penyiaran huruf dapat dipromosikan dengan cara membuat siaran iklan niaga yang mempromosikan rokok yang dimaksudkan seakan akan membenarkan rokok tidak mengandung zat atau racun yang yang berbahaya, hal mana terbukti dari norma hukum yang membolehkan promosi atau siaran iklan niaga rokok melalui peraturan perundangan undangan, termasuk penyiaran huruf c), nomor huruf (c)) yang masih memperbolehkan iklan promosi rokok walaupun dengan ketentuan dilarangbahwa dalil dan bukti bahwa zat yang terkandung dalam rokok adalah mengandung nikotin dan tar sebagai suatu kebenaran ilmiah, kebenaran empiris dan bahkan sekaligus kebenaran yuridis formil oleh karena sudah ditegaskan dalam nomor butir dan yang berbunyi sebagai berikut:: selanjutnyadst , sebagaimana termuat dalamrokok yang mengandung nikotin dan tar serta zat adiktif lain yang berbahaya bagi kesehatan, menimbulkan penyakit serta secara medis menjadi penyebab kematian, bukan fakta ilmiah yang baru oleh karena pada tahun laporan dari surgeon general's report mengenai smoking and health yang menyimpulkan bahwa: a. the effect smoking principal finding.dst" sebagaimana dikutip darinikotin yang terkandung dalam rokok mengandung zat kimia danjakarta, hal. bahwakematian setiap tahunnya, sebagaimana dikutip dariyang diterbitkan oleh lembaga demografi fakultas ekonomi universitas indonesia, jakarta hal.yang dilakukan oleh soeharto dosenbagaimana dikutip dari laporan soeharto dosen yang berjudul economic analysis tobacco use indonesia , diterbitkan oleh national institutes health research and development, jakarta, hal.berdasarkan penilaian who tersebut atas, menyatakan bahwadijamin pula lebih lanjut dalam uud tahun bahwa selain fakta empiris dan kebenaran ilmiah serta data berdasarkan hasil studi kesehatan mengenai dampak merokok tersebut diatas, terbukti pula sebagai kebenaran yuridis formil bahwa merokok membahayakan kesehatan dan menyebabkan penyakit serta penyebab kematian sudah diakui kebenarannya dengan dalam nomor sehingga ketentuan tersebut merupakan fakta kebenaran yuridis formil yang sudah terbukti dan mengakui benar adanya bahaya merokok yakni sebagaimana diwajibkannya pesan pada kotak bungkus rokok yang berbunyi sebagai berikut:dengan demikian, dapat dikemukakan kebenaran yuridis formil (disamping kebenaran ilmiah dan kebenaran empiris) bahwa: adanya pengakuan yuridis formil dari pembuat peraturan bahwa rokok sudah terbukti kebenaran materinya mengakibatkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin. padahal secara yuridis kehidupan sudah ada dan diakui mulai dari janin dalam kandungan butir perlindungan anak). dengan demikian, merokok terbukti mengganggu kehidupan janin dan gangguan kehamilan yang merupakan bagian permulaan dari kehidupan anak, adanya pengakuan tersebut menjadi bukti yang nomor feat bahwa merokok mengakibatkan berbagai penyakit termasuk gangguan kehamilan dan janin. dengan demikian benar dan terbukti kebenaran bahwa merokok menganggu hak hidup anak, hak mempertahankan hidup dan kehidupannya (yang dijamin dalam uud perlu ditambahkan bahwa hak hidup yang dijamin hak mempertahankan hidup dan kehidupannya, merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi yang tidak dapat dikurangi oleh negara dalam keadaan apapun, sebagaimana pendapat prof. dr. jimmy assiddgie, dalam bukunya konstitusiperlu ditambahkan pula oleh karena fakta yang nomor feat tersebut, yakni merokok dapat menyebabkan gangguan kehamilan dan janin, maka fakta tersebut adalah membenarkan bahwa merokok membahayakan kehamilan dan janin yang secara yuridis formil termasuk dalam batasan usia anak atau batasan anak, sehingga absah pemohon mewakili kepentingan hak hak anak untuk melindungi publik (anak) yang melanggar hak konstitusionalnya. berikut ini dikemukakan batasan anak'( butir perlindungan anak),sebagaimana diatur dalam penyiaran huruf sepanjang mengenai frasa yang memperagakan wujud rokok adalah bertentangan dengan uud yaitu hak hidup yang terancam dengan berakibat kematian (tobacco kills), berjangkitnya penyakit yang merusak kesehatan serta sudah menjadi epidemic global sebagaimana pernyataan who: bahwa dengan demikian, norma penyiaran huruf sepanjang mengenai frasa "yang memperagakan wujud rokok bertentangan dengan uud dan menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon, bahwa untuk membuktikan benar adanya penyiaran iklan promosi rokok melalui lembaga penyiaran televisi yang dibenarkan dengan norma huruf penyiaran telah merugikan hak konstitusional anak anak dan para pemohon yakni atas hak hidup dan hak kelangsungan hidup dan mempertahankan kehidupan sebagaimana dijamin uud tahun hal mana terbukti: masih disahkannya dan1 selain itu masih ada dan diperbolehkannya siaran iklan niaga promosi rokok yang tidak lain merupakan zat adiktif (sebagaimana konsideran nomor dan juga penjelasan umum nomor masih berlangsung yang telah menjadi pengetahuan umum (public knowledge) dan karenanya merupakan nomor seiten dalam permohonan uji materil ini: selain itu, hudson, siaran televisi terbukti melanggar ketentuan yang penyiaran berdasarkan data dan fakta yang dihimpun pemohon dari survey terhadap (sepuluh) stasiun televisi yang dipantau pemohon (sepanjang januari s.d oktober menyiarkangi)gii) star mild music campus obsession, agustus jam wib disiarkan antv, iv) clas campus, agustus jam wib antv: (v)(vi)memiliki kausalitas atau kausal terbang yang,: (i) menyampaikan pesan: . dst sebagaimana dikutip dalammenyampaikan pesan, membentuk persepsi: membelokkan, memanipulasi pemahaman dan mendominasi pikiran masyarakat secara tidak sadar, sebagaimana dikutip dariadanya fakta fakta ini membuktikan industri rokok dengan sengaja mendesain, membuat dan menyiarkan ikl, bahwadengsebagaimana termuat dalam , hal. bahwa siaran iklan niaga rokok sebagaimana hanya iklan sudah merupakan kebenaran yang tidak perlu dibuktikan,aksud dan tujuan dari siaran iklan untuk mempengaruhi atau membujuk konsumen untuk membeli atau menggunakan suatu produk tersebut secara yuridis formil bersesuaian pula dengan pengertian atau terminologi siaran iklan dalam penyiaran butir yang berbunyi sebagai berikut:. maksud dan tujuan dari siaran iklan rokok untuk mempengaruhi konsumen juga diakui dengan pengertian atau terminologi iklan rokok dalam butir nomor yang berbunyi,, bahwa dengan demikian maka siaran iklan niaga promosi rokok adalah untuk mempengaruhi konsumen termasuk anak dan remaja menggunakan rokok atau merokok, padahal rokok adalah benda atau zat yang mengandung nikotin, tar dan zat berbahaya lain yang terdiri jenis zat kimia, bersifat karsinogenik dan adiktif. sebagai dan hak setiap orang termasuk anak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya uud tahun beberapa situasi anak yang terpengaruh dampak merokok antara lain: prevalensi perokok pemula meningkatdi, perokok anak menurut survey globaldi',uatu produk yang diproduksi, diperjualbelikan, dan diperbolehkan untuk diiklankan atau dipromosikan melalui lembaga penyiaran, seakan akan rokok zat yang normal saja. padahal yang benar dan fakta yang sebenarnya bahwa rokok mengandung zat kimia yang(sebagaimana diakui kebenarannya dalam penjelasan umum nomor justru bukan saja sudah terbukti secara faktual, secara ilmiah (scientific) dan secara yuridis formil merupakan produk yang cacat (product defect) dengan berdasarkan teori cacat produk (theory product liability dalam hukum perlindungan konsumen, akan tetapi merupakan produk yang memberdayakan menipu (deception) bagi kesehatan dan mengakibatkan kematian, legal update, supreme court upholds smoke's rights sue, didownload dari tobacco control legal consortium, bahwa strategi, materi dan cara serta momen penyiaran iklan promosi rokok yang sedemikian yang dimaksudkan menjerat secara persuasif para perokok pemula baru dan anak anak pada usia dini, bersesuaian dengan atau terbukti dari fakta dan data akademis bahwa berdasarkan data survey sosial ekonomi susunan) bps tahun dan tahun terbuktiprevalensi perokok kelompok umur tahun pada tahun sebesar y6 ?', yang diperoleh fakta (jawaban): ()ii) .dst sebagaimana dikemukakan dalam buku profil tembakau indonesia yang ditulis oleh widyastuti soerodjo: abdillah hasan: sri nurani, setyo budiantoro: sonam muhammad, diterbitkan oleh tobacco control support center icsc bakmi) bekerjasama dengan south east tobacco alliance serta) dan who indonesia, jakarta, hal bahwa ketentuan yang diatur dalam huruf penyiaran yanguntubahwa haadalah hak asasi manusia yang merupakan hak utama (supreme rights) yang tida dikurangi dlam keadaan apapun, bahwa sejalan dengan itu dalam hal perlindungan hak hak anak, bahwa secara konstitusional hak hidup (right life) bagi anak, tidak dapat dilepaskan dengan, bahkan dikaitkan secara langsung dengan hak untuk tumbuh kembang (rights development), hak atas perlindungan (right protection) dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif anak sebagai subyek yang dilindungi hak konstitusionalnya, sebagaimana yang dijamin secara eksplisit dalam uud bahwa ketentuan yang diatur dalam huruf penyiaran yang memperoleh promosi iklan rokok walaupun dibatasi dengan tidak memperagakan wujud rokok, secara faktual dan rasional justru mengakibatkan anak dan remaja terdorong menjadi perokok pemula dan tidak berhenti merokok sehingga mengakibatkan meningkatnya prevalensi anak anak yang merokok jika dibandingkan hasil survey ekonomi nasional susunan) badan pusat statistik bps) pada tahun dengan prevalensi perokok anak pada hasil susunan bps pada tahun (setelah adanya penyiaran), bahwa dengan demikian, fakta peningkatan anak anak yang menjadi perokok pemula dengan prevalensi perokok hasil susunan bps diatas merupakan bukti dan fakta bahwa anak anak yang didorong merokok dengan dilepaskannya norma hukum promosi iklan rokok dengan huruf penyiaran, maka telah terbukti menimbulkan pengaruh bagi kesehatan, menimbulkan berbagai penyakit dan penyebab kematian (termasuk gangguan bagi kehamilan dan janin), maka iklan promosi rokok tersebut sudah melanggar hak hak konstitusional orang termasuk anak atas hidup, dan hak atas kelangsungan hidup dan mempertahankan kehidupannya yang dijamin oleh uud bahwa selanjutnya, dikemukakannya fakta, data dan dalil serta bukti bahwa bahaya rokok yang bersifat adiktif secara kausalitas mengancam hak hidup, kelangsungan hidup dan kehidupan anak sebagai berikut berdasarkan catatan badan kesehatan dunia world health organis, sebagaimana laporan who dalam who report the global tobacco epidemic, power package , hal who memproyeksikan terjadi tidak kurang juta kematian akibat tembakau pada abad yang jika tidak dilakukan pencegahan akan meningkat drastis menjadi milyar angka kematian akibat tembakau pada abad sebagaimanadan pandangan philip, bahwa, sebagaimana termuat dalam artikel tentang sifat dan bahaya nicotine sebagaimana dikutip dari website yang didownload pada tanggal november bahwa , sebagaimana dikutip dari artikel yang berjudul understanding addiction , the university texas austin, yang didownload dari website h: dopamin.html, tanggal november bahwa dan juta kematian pada tahun fakta ini dimuat dalam summary who yang berjudul power upaya pengendalian konsumsi tembakau , diterbitkan oleh who hal meikasus kasus yang berhubungan dengan perilaku merokok indonesia pada tahun terdapat kasus, dengan uraian sebagai berikut penyakit plasma kanker) penyakit kardiovaskular penyakit saluran nafas sesuai dengan buku yang disusun widyastuti soerodjo, abdillah hasan, sri nurani: setyo budiantoro,ahwa berdasarkan hasilsangat jelas sekali jika iklan rokok memiliki pengaruh yang besar terhadap anak diantaranya: iklan rokok berperan menimbulkan keinginan hampir semua responden meyakini semua pesan yang disampaikan oleh iklan walaupun keyakinan tersebut tersebar terhadap berbagai macam citra yang dibesarkan: iklan rokok berperan menimbulkan keinginan responden untuk merokok. pada responden perokok, iklan rokok menimbulkan keinginan untuk merokok ketika responden tidak sedang merokok. pada responden yang pernah berhenti merokok, iklan rokok menyebabkan keinginan untuk kembali merokok, sedangkan pada responden bukan perokok ikan rokok menyebabkan responden ingin mencoba merokok, kegiatan yang disponsori industri rokok berperan menimbulkan keinginan untuk merokok. pada responden perokok, kegiatan yang disponsori oleh industri rokok menimbulkan keinginan ketika berhenti merokok untuk kembali merokok, sedangkan responden perokok menyebabkan muncul keinginan untuk merokok, sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil penelitian fakultas ilmu l bahwa kendatipun iklan promosi rokok masih dibenarkan, namun karakter industri rokok yang tidak mentaati hukum, dapat dibuktikan dengan fakta dari hasil pengawasan terhadap promosi iklan rokok oleh badan pengawasan obat dan makanan bpom), yang membuktikan jika pada tahun terdapat sebanyak iklan media elektronik dengan dari jumlah tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan (tmk), dan hanya sebanyak memenuhi ketentuan (mk):bahwa fakta adanya tidak kurang dari hasil penelitian ilmiah yang membuktikan secara tuntas bahwa konsumsi tembakau dan akibat paparan asap tembakau berbahaya bagi kesehatan.: people who begin smoke early age.dst . report surgeon general us, preventing tobacco use among young people , bahwa dengan demikian pemberlakuan atau penamaan huruf penyiaran', uud berbunyi sebagai berikuttif:tersebut atas,"ketentuan yang diatur dalami dan adanya protes dan keberatan yang diajukan pemohon kepada kpi agar menghentikan siaran iklan niaga promosi rokok lembaga penyiaran, dan permohonan menghentikannya diajukan juga aliansi total ban iklan, promosi, dan sponsor rokok (selaku aliansi masyarakat madani, lsm, dan organisasi masyarakat) yang diajukan kepada kpi, masih adanya siaran iklan promosi rokok pada lembaga penyiaran indonesia sudah merupakan nomor seiten, masih adanya dan diperbolehkannya siaran iklan niaga promosi rokok pada lembaga penyiaran terbuka dari penelitian survey yang dilakukan pemohon bahwa iklan rokok bukan saja masih ada namun juga secara agresif mempengaruhi anak dan remaja, berdasarkan penelitian dan survey yang dilakukan pemohon, yang bahkan acara yang disponsori industri rokok juga disiarkan diluar jam s.d seperti, . dst:yang manipulatif dan bermetamorfosis dari zat adiktif dan karsinogenik menjadi barang normaldidi, dimana iklan menggambarkankejantanan , kegagahan , persahabatan , citra eksklusif, kebenaran yang bukan basa basi , dan lain lain,rasionalfakta iklan promosi rokok yang materi isinya selalu berubah ubah sesuai dengan momentum tertentu yang sesuai dengan kecenderungan atau kesadaran yang ada pada anak dan remaja atau orang muda pada saat tersebut, misalnya peringatan hari kemerdekaan agustus yang dekat dengan kesadaran remaja atau orang muda dengan berbagai event perayaan agustus melalui olahraga dan musik, momentum pengumuman hasil seleksi mahasiswa baru untuk mengambil perhatian dan kesadaran remaja atau orang muda yang sedang mengikuti ujian masuk mahasiswa baru: demikian juga peringatan hari pendidikan nasional, kegiatan ramadhan, kegiatan mengenai lebaran dan mudik, dan bahkan menggunakan para artis muda dan diidolakan sebagai bintang iklan rokok untuk menarik perhatian remaja atau orang muda (yang secara yuridis masih usia tahun atau masih usia anak),: fakta fakta berdasarkanfakultas ilmu ilmu kesehatan hamka, terbukti bahwa siaran iklan niaga promosi rokok sudah diketahui dan diingat dengan efektif dan mempengaruhi afeksi dan kesadaran anak anak dan remaja, fakta siaran iklan niaga promosi rokok yang masih berlangsung dan disiarkan melalui lembaga penyiaran televisi indonesia sudah pula dipantau oleh badan pengawasan obat dan makanan bpom) yang justru membuktikan terdapat ketidakpatuhan dalam iklan promosi rokok dengan data berdasarkan hasil pengawasan iklan rokok media elektronik tahun sebanyak iklan. dari angka tersebut sebanyak dinilai tidak memenuhi ketentuan tmk), dan hanya sebanyak memenuhi ketentuan (mk),dengan demikian karakter dari industri rokok justru bukan hanya ketidakpatuhan hukum atau penegakan hukum, tetapi karakter eksploitatif dan melanggar hukum yang dimulai dengan norma hukum yang memberi ruang dan membolehkan iklan rokok. bahwa siaran iklan niaga promosi rokok ago telah mengakibatkan anak dan remaja (yang masih berusia anak) terpajang iklan promosi rokok dan mempengaruhi menggunakan rokok. berdasarkan hasil laporan penelitian fakultas ilmu ilmu kesehatan universitas muhammadiyah prof. dr. hamka yang berjududiperoleh fakta antara lain: (a)bahwa televisi merupakan media pemajangan iklan rokok tertinggi terhadap responden y9),b:2007halaman (c) gambaraniklan rokok sekarang sangat mengutamakan slogan slogan yang menarik dan mudah diingat dan bukan berupa bujukan yang langsung agar khalayak yang terpajang membeli dan menghisap rokok merek yang diiklankan.. (d)secara keseluruhan slogan slogan yang diungkapkan oleh responden mencapai buah, tertinggi diantaranya disajikan pada tabel lima slogan yang terbanyak disebutkan adalah enjoy aja dengan responden yang menjawab sebanyak pria punya selera y2), gak ada loe gak rame' bukan basa basi dan tanya kenapa tampak jelas sekali bahwa slogan slogan tersebut adalah slogan slogan yang gayanya sesuai untuk remaja, distribusi responden menurut slogan yang paling diingat (ee dang adventure wawancara mendalam menunjukkan informan dari informan remaja mengaku pernah menggunakan slogan iklan rokok dalam pergaulan sehari hari. seperti yang diungkap oleh beberapa informan remaja . sering.misalnya kapan kawin.? , enjoy aja , asyiknya rame rame . . pernah.kalo lagi bercanda dengan teman, enjoy aja mas. . pernah, karena kata katanya menarik.(e) pengaruh iklan promosi rokok secara langsung bisa menjadi cara anak dan remaja mengidentifikasi diri dan persepsinya, sehingga seakan akan merokok (dan rokok) yang merupakan zat berbahaya yang mengandung jenis zat berbahaya dan diantaranya bersifat karsinogenik dan juga adiktif, bermetamorfosis dengan iklan promosi rokok seakan akan dicitrakan tidak berbahaya. sebaliknya, dengan iklan promosi rokok adalah sesuai yang wajar bahkan sesuai dengan jiwa remaja. persepsi terhadap perilaku merokok sesuai dengan pencitraan iklan rokok, karena slogan slogan iklan rokok memperlihatkan citra yang dibangun untuk menarik perhatian dan untuk menumbuhkan gaya hidup. citra citra tersebut meliputi percaya diri, keren, setia kawan, kreatif, pemberani, suka menolong, gaul, berjiwa petualang, pria sejati, kritis, dan gagah. kepada remaja perokok dan mantan perokok ditanyakan apakah dengan merokok dia merasa seperti yang dicitrakan oleh iklan tersebut. sedangkan pada yang tidak pernah merokok diajukan pertanyaan apakah seorang perokok itu memiliki sifat seperti yang dicitrakan oleh iklan rokok. bahwa dikalangan perokok, persentase yang merasakan citra yang sesuai dengan yang digambarkan oleh iklan rokok lebih tinggi dibandingkan dengan pada mantan perokok dan yang tidak merokok. kalangan responden perokok yang merasa citra dirinya percaya diri mencapai yang merasa keren mencapai sedangkan pada responden mantan perokok, yang merasa citra perokok itu adalah percaya diri sebesar dan yang merasa keren sebesar berbeda dengan perokok dan mantan perokok, pilihan terbanyak responden bukan perokok tentang pencitraan ini adalah pada citra perokok sebagai orang kritis yo). kalangan remaja perokok, citra yang tumbuh ini mempunyai potensi untuk mempertahankan statusnya sebagai perokok. dan walaupun persentase kalangan mantan perokok dan bukan perokok tidak terlalu tinggi namun responden yang merasakan citra tersebut sesuai mempunyai potensi untuk kembali merokok atau mulai mencoba merokok. berdasarkan wawancara mendalam terhadap informan remaja baik perokok maupun bukan perokok, didapatkan pencitraan iklan yang sama dengan hasil dari kuesioner, yaitu gagah , pemberani , percaya diri , setia kawan , gaul , dan keren . dari orang informan, orang mengatakan bahwa orang yang merokok identik dengan karakter yang dicitrakan oleh iklan rokok tersebut, juga kepada dirinya ketika merokok. hal ini menunjukkan besarnya dampak keterpaparan iklan rokok terhadap ranah kognitif remajadengan data dan hasil studi diatas maka ditegaskan adanya fakta dan kausalitas bahwa.memberikan pernyataan bahwa iklan dan sponsor itu semuanya untuk kaum muda, bahwa ketentuan yang diatur dalam huruf penyiaran yang memperoleh iklan rokok dengan tidak memperagakan wujud rokok, secara faktual dan secara rasional berdasarkan nalar yang sehat justru mengakibatkan anak dan remajadengan adanya norma hukum huruf penyiaran yang memperolehanak dan remaja menjadi perokok dan karenanya secara kausalitas menjadi terkenal pengaruh buruk merokok dan menimbulkan penyakit bahkan kematian, sehingga terjadilah pelanggaran hak hak konstitusional anak yakni hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang yang dijamin dalam uud bahwahambat tumbuh kembang anak: para pemohon menggunakan dan memohon kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia menggunakan dan mengambil alih dalil alasan dan bukti bukti yang dikemukakan para pemohon dalam alasan dalil pada bagian alasan alasan permohonan pada huruf atas: bahwa pengaruh yang langsung dan efektif dari rokok dapat didalilkan dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa remaja sadar, ingat, mengerti dan menerima iklan iklan rokok tersebut: evans markas pimpin berry pierce influence tobacco advertising and exposure smokers adults susceptibility smoking , journal the national cancer institute, bahwa) menyampaikan pesan,thomas coach peta, etika bisnis periklanan indonesia saat ini dalam perspektif pemikiran kritis , ringkasan disertasi, universitas indonesia, jakarta, hal bahwa iklan rokok bukan menggambarkan kebenaran namum membelokkan, memanipulasi pemahaman dan mendominasi pikiran masyarakat bersesuaian dengan pendapat ahli disain komunikasi visual, bing beda tanudjadja yang berpendapat bahwa: iklan produk rokok menjual mimpi, citra dan kesenangan mengkonsumsi. hampir semua iklan produk rokok dengan bahasa bahasa simbolnya mengajak audiens untuk bermimpi, melayang dan membayangkan suatu kesenangan atau kenikmatan yang pada akhirnya mau mengkonsumsi produk yang ditawarkan seperti iklan rokok gudang garam surya dengan slogan citra eksklusif nya atau iklan produk rokok s.t dupont dengan slogannya cool, calm, confidence . bing beda tanudjaddidownload dari http bahwa sudah terbukti anak anak dan remaja terpengaruh dengan siaran iklan niaga promosi rokok, yakni dengan fakta fakta bahwa anak dan remaja terpengaruhi iklan rokok dan meminta dilarangnya iklan rokok sebagaimana diungkapkannya sebagai perasaan keadilan masyarakat yakni anak anak yang diungkapkan melalui hasil forum anak bebas tembakaubahwa adanya fakta desakan dan aspirasi dari forum anak bebas tembakau"merupakan wujud dari upaya mencari kepastian hukum yang berkeadilan yang dijamin dalam uud moh. mahfud md, penegakan keadilan pengadilan , opini harian kompas, desember hal. bahwa adanya dorongan untuk mencari keadilan hukum agar menghapuskan norma hukum yang masih membolehkan siaran iklan niaga promosi rokok tersebut, terkait dan relevan pula dengan adanya desakan masyarakat melalui iklan layanan masyarakat (satu) halaman yang dibuat oleh mayarakat peduli bahaya tembakau yang dimuat pada harian kompas, the jakarta post, koran tempo, pada tanggal november yang berisi maklumat antara lain segera selamatkan generasi muda bangsa dengan meratifikasi konvensi pbb tentang pengendalian tembakau framework convention tobacco control), indonesia merupakan negara terbesar konsumsi rokok seluruh dunia: terhitung sejak tahun terjadi peningkatan konsumsi rokok kalangan anak dan remaja yang mencapai anak indonesia terpapar asap rokok: berdasarkan data diatas, masyarakat peduli bahaya tembakau mendesak presiden dan dpr agar segera meratifikasi, bahwa iklan layanan masyarakat tersebut merupakan aspirasi mencari keadilan hukum melindungi anak dan remaja dari bahaya rokok termasuk iklan rokok, yang disuarakan oleh anggota warga masyarakat indonesia yang memiliki reputasi, komitmen, dan integritas seperti misal sehingga patut diposisikan sebagai refleksi dari suara rakyat (volk populi) mencari keadilan hukum yang dipancarkan warga masyarakat indonesia, yang dijamin dalam konstitusi dan merupakan hak konstitusional rakyat indonesiperlakuan yang sama hadapan hukum adalah bersesuaian dan didukung pula dengan hak konstitusional anak iklan rokok yang menjerat anak bahwa industri rokok dalam prakte , disampaikan pada workshop pembentukan aliansi total ban, tgl. oktober november depok, diselengarakan komnas perlindungan anak: merokok menyebabkan penyakitdi:rokok adalah epidemi global , hal lebih dari itu, rokok yang sudah ditetapkan badan kesehatan sedunia untuk terlindung dari kekerasan dan diskriminasi dalam uud bahwa aspirasi dan suara rakyat mencari keadilan ago, justru dalam konteks masih diperbolehkannya siaran iklan niaga promosi rokok pada lembaga penyiaran (dengan berdasarkan huruf penyiaran), semakin relevan karena yang disuarakan dan yang diupayakan adalah keadilan hukum. oleh karena dalam analisis secara keadilan hukum substantif, dengan penamaan huruf penyiaran, secara substantif kualitatif, sudah menormalkan pelarangan siaran iklan niaga zat adiktif yang secara normatif maupun faktual dan ilmiah termasuk pula rokok, bahwa hal hal tersebut diatas menjadi fakta adanya pelanggaran hak konstitusional anak dan remaja terhadap hak atas kelangsungan hidup (right survival),iskriminasi yang dijamin dalam dan bersesuaian pula dengan uud bahwa dalam uud mengakui dan menjamin hak kelangsungan hidup, dan hak atas pertumbuhan dirumuskan norma yuridis konstitusionalnya secara bersamaan dalam satu pada 28b uud hal ini merupakan landasan konstitusi atau hukum dasar atau norma dasar (gerung norms, staatsfundamentalnorm), yang mengandung maksud asli bahwa hak konstitusional anak untuk kelangsungan hidup (right survival) yang identik dengan hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan uud namun juga saling berkait dan tidak dapat dilepaskan dari hak atas tumbuh dan berkembang (right development) dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, bahwa oleh karena itu, maksud asli uud adalah secara terintegrasi menjamin hak hak konstitusional anak yakni: hak hidup, hak atas kelangsungan hidup, hak atas tumbuh kembang, hak atas perlindungan dari kekerasan, hak perlindungan dari diskriminasi, bahwa hak konstitusional yang ditentukan dalam uud yakni hak kelangsungan hidup, dan hak atas perkembangan merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi dan merupakan bagian yang terintegrasi atau tidak terpisahkan, yang secara lebih organis dirumuskan kedalam salah satu prinsip dari (empat) prinsip dasar dalam konvensi pbb tentang hak hak anak kha) yang harmonisasi atau diambil alih dalam asas asas perlindungan anak dalam perlindungan anak: bahwa guna memberikan fakta atau membangun paradigma dalam memahami secara yuridis konstitusional adanya keterkaitan antara hak kelangsungan hidup dengan hak tumbuh dan berkembang sebagaimana dijamin dalam uud berikut ini dikemukakan berbagai hak hak anak dalam kha maupun dalam penyiaran yang mengakui, menghormati dan menjamin hak hak anak atas kelangsungan hidup dan hak atas tumbuh kembang, yang diwujudkan dalam berbagai hak hak anak yakni: hak atas kelangsungan hidup didalam kha terdapatrights survival and right development):krit yang harus dilakukan negara negara peserta (state parties) mengimplementasi hak hidup anak, yaitu melaksanakan menurunkan angka kematian bayi dan anak (vide huruf a): (ii)(ii)(iv) penyediaan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu ibu (vide huruf d): (v)(vi)(vide huruf f), (vii)(vide dan pengembangan kerja sama internasional hak tumbuh dan berkembang (right development) yang diakui dan dijamin alam uud secara kua substantial juga ada dan mengandung norma isi yang sama seperti substansi hak hak anak atas tumbuh kembang (rights development) yang dijamin dan dirumuskan dalam kha. pada intinya dalam kaitan dengan hak atas tumbuh kembang anak terdapat hak hak andengan meningkatkan taraf kesejahteraan: hak atas tumbuh dan berkembang dalam kha yaitu (hak untuk memperoleh informasi), dan (hak memperoleh pendidikan), (hak bermain dan rekreasi), (hak kebebasan berfikir, conscience dan agama), dan (hak pengembangan kepribadian sosial dan psikologis), dan (hak atas identitas, nama dan kebangsaan), (hak atas kesehatan dan pengembangan fisik), dan (hak untuk didengar), dan dan (hak atas keluarga):()) hak memperoleh informasi (the rights information): hak memperoleh pendidikan (the rights education): (iii)hak bermain dan rekreasi (the rights play and recreation): (iv)hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (the rights participation cultural activities): (v) hak kebebasan berfikir, conscience dan beragama (the rights thought and religion): (vi)hak mengembangkan kepribadian (the rights personality development): (vii) hak memperoleh identitas (the rights identity): (viii) hak memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (the rights health and physical development): (ix)hak didengar (pendapat) (the rights heart) (x) hak atas keluarga (the rights family): bahwa secara substantif, maksud asli dan norma yang ditemukan dalam uud adalah sama dan tidak berbeda dengan norma yang fitur dalam perlindungan anak maupun kha sebagaimana diuraikan dimuka yang melindungi hak hidup, hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang. apalagi frasa terminologi yang dipergunakan adalah sama dengan yang dipergunakan dalam uud sehingga hak konstitusional dalam uud dapat ditelusuri dan dikemas dengan mengacu kepada perlindungan anak dan kha yang merupakan hak asasi manusia (child's rights are human rights), bahwa oleh karena itu, maksud asli dan norma uud serta bagaimana pelaksanaan atas hak kelangsungan hidup, dan hak tumbuh dan berkembang ago absah dan tepat apabila diukur denan dilaksanakan atau tidaknya ketentuan perlindungan anak dan kha yang terkait, yakni kha yang mencakup kewajiban negara, antara lain menurunkan angka kematian bayi dan anak (vide huruf a),penyediaan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu ibu (videbahwa oleh karena itu secara kualitatif, pemenuhan dan pelaksanaan hak konstitusional atas hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang anak berdasarkan uud adalah termasuk pula dalamnya melindungi anak dan remaja dari bahaya rokok yang menurut who merupakan epidemi global, mengakibatkan penyakit dan mengancam kematian (tobacco kills), menimbulkan ganguan pada kehamilan dan janin (yang dalam kandungan berdasarkan butir perlindungan anak didefinisikan sebagai anak). fakta fakta mengenai hal hal tersebut sudah dibuktikan secara tersendiri dalam permohonan ini: bahwa dengan alasan dan dalil serta bukti bukti tersebut didapat diperoleh fakta dan keadaan bahwa siaran iklan niaga promosi rokok yang diperbolehkan dengan menormalkan huruf penyiaran adalah melanggar hak konstitusional anak yakni dengan adanya anak anak dan remaja yang menjadi terjangkit penyakit, efek dan akibat merokok yang membahayakan kesehatan jenis zat kimia yang berbahaya, dimana diantaranya bersifat karsinogenik dan bersifat adiktif), dan dari berbagai data dan fakta serta hasil studi ilmiah membuktikan bahwa merokok menimbulkan kematian ataupun juga gangguan kehamilan dan janin dalam kandungan, bahwa fakta dan kebenaran ilmiah ini telah pula diakui sebagai kebenaran yuridis formil yang diterapkan dalam nomor yang mengakui kebenaran merokok mengakibatkan gangguan kehamilan dan pertumbuhan janin. bunyi nomorhingga selain terdapat fakta empiris dan kebenaran ilmiah bahaya merokok, bahkan sudah merupakan kebenaran yuridis formil yang diakui pembuat perundang undangan (regulator) mengenai bahaya merokok bagi kelangsungan hidup anak, tumbuh dan berkembang anak, bahkan termasuk pula perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang semestinya dilindungi negara dengan membuat norma hukum yang menjamin hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dijamin uud bahwa oleh karena uud adalah hukum dasar atau norma dasar (grundnorm: staatftundamentalnorm) yang tidak lain merupakan keputusan politik tertinggi dan merupakan kristalisasi dari nilai nilai moral yang diakui dan diyakini bangsa indonesia. john adler menyebutkan unsur yang disebutnya sebagai general political and moral values john adler, peter english, constitutional and administrative law , macmillan education ltd., london, page juga dalam prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., hukum acara pengujian undang undang , sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi ri, jakarta, hal. merupakan sumber hukum tata negara yang mengisi substansinya. karena itu hukum dasar yang terkandung dalam uud tersebut merupakan keputusan politik tertinggi dan nilai nilai moral, yang diakui dan disahkan sebagai konstitusi, yakni hukum dasar yang menjamin hak hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi: bahwa dalam hal ini, hak atas kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tersebut termasuk hak anak dan remaja untuk terjamin hak kelangsungan hidupnya dengan jaminan tidak ada gangguan dari ancaman penyakit bahaya atas kesehatan, dan gangguan atas janin dan kehamilan, yang secara kausalitas diakibatkan oleh merokok atau rokok yang sudah terbukti kebenarannya baik secara fakta empiris, kebenaran ilmiah maupun kebenaran yuridis sebagaimana dijelaskan diawal: selain itu, telah terbukti pula kausalitas dari adanya siaran iklan niaga promosi rokok yang sudah dan masih terus berlangsung dengan adanya norma huruf penyiaran, dengan mendorongnya anak anak dan remaja menjadi perokok pemula, semakin mudanya usia merokok sebagaimana terbukti termasuk dengan berdasarkan hasil susunan bps tahun dan bukti bukti lain yang dikemukakan diatas dan pada bagian lain dari permohonan ini, bahwa dalam hal memberikan substansi normatif mengenai hak anak atas kelangsungan hidup dan hak tumbuh dan berkembang, yang mengaitkan norma antara hak hak konstitusional uud tersebut dengan berbagai hak hak anak yakni diantaranya dapat elaborasi dan dikaitkan dengan adanya kewajiban negara negara peserta (obligation state parties), bahwa dengan demikianpenyiaran huruf sepanjang mengenai frasa "yang memperagakan wujud rokok" bertentangan denganberbunyi sebagai berikut dalam aspek hak konstitusional memperoleh manfaat dari seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (sebagaimana dijamin dalam uud telah terbukti melanggarnya hak konstitusional atas seni dan budaya tersebut dengan adanya norma yang membolehkan atau menjustifikasi siaran iklan niaga promosi rokok dengan penamaan huruf penyiaran, bahwa merokok secara ilmiah dan secara yuridis formil telah terbukti menimbulkan berbagai penyakit, kanker, gangguan kehamilan dan janin sebagai kebenaran akibat dari merokok, bahwa rokok yang terdiri atas jenis zat kimia berbahaya dimana zat diantaranya bersifat karsinogenik dan bersifat adiktif secara normatif, maupun moral serta hukum universal tidak boleh atau dilarang dilakukan iklan ataupun promosi termasuk dalam kegiatan sponsor: bahwa secara faktual diperoleh fakta dan hasil penelitian bahwazat rokok sebagai zat yang berbahaya karena mengandung beraneka macam zat kimia berbahaya, karsinogenik dan adiktif namun dalam bentuk iklan rokok yang disiarkan melalui media penyiaran televisi sudah berubah seakan akan menjadi normal atau biasa bahkan menjadi suatu yang positif, sebagaimana yang terbukti dari iklan promosi rokok yang didalilkan berikut ini, antara lain:tahun kedua, sejumlah peraturan hukum dan konstitusional yang berlaku indonesia sudah mengikat, dan karenanya mewajibkan negara mengaktualisasikan perlindungan anak. dalam uud telah diatur perlindungan?). beberapa ketentuan dalam uud yang berkenaan jaminan dan perlindungan hak hak konstitusional anak anak termasuk 'kejantanan, 'kebersamaan, kenikmatan tertinggi dan berbagai frasa atau slogan iklanatau slogan 'enjoy aja, 'gak ada loe gak rame', dan sebagainya adalah bentuk hasil karya seni yang diciptakan dan disiarkan demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin dalam uud cc. industri rokok telah memanfaatkan dan menjadikan anak dan remaja yang secara yuridis formil masih usia anak menjadi target dan sasaran dalam strategi pemasaran rokok, bahwa iklan promosi rokok secara kategoris tidak lain merupakan suatu hasil karya seni dan budaya, yang didisain, dipersiapkan, dan diciptakan atau diproduksi, kemudian disiarkan melalui lembaga penyiaran, bahwa perihal seni dan budaya sebagai suatu karya manusia termasuk didalamnya karya seni iklan, oleh karena iklan rokok sebagai karya seni dan budaya dapat didudukkan dengan menggunakan batasan kebudayaan dan unsur kebudayaan sebagaimana dikemukakan koentjaraningrat dalam pengantar ilmu antropologi bahwa isi pokok dari tiap kebudayaan dunia termasuklah didalamnya kesenian, selain bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi. koentjaraningrat, pengantar ilmu antropologi , aksara baru, jakarta, hal. selanjutnya pengertian dari art adalah, the methodical application knowledge skill creating something. occupation business that require skill: for example craft. patents. process method that produce beneficial physical effect. brian garner, blacks law dictionary edition, hal. bahwa dengan demikian, iklan promosi rokok diskualifikasi sebagai karya seni dan budaya yang secara yuridis konstitusional diciptakan pembuat (creator) sebagai wujud kebebasan berekspresi. akan tetapi, secara yuridis konstitusional kebebasan ekspresi tersebut, termasuk kebebasan dalam mendesain, menciptakan iklan promosi rokok, terikat pula dengan ketentuan konstitusi lainnya yang menjamin hak hak konstitusionalitas orang lain agar tidak melanggar. berdasarkan uud dalam menjalankiklan promosi rokok yang kemudian disiarkan melalui lembaga penyiaran yang diperbolehkan atau dijustifikasi dengan huruf penyiarbahwa dengan demikian anak dan remaja menjadi sasaran dari iklan promosi rokok tersebut telah terpengaruh sehingga menjadi perokok pemula yang semakin meningkat dengan bukti prevalensi perokok pemula berdasarkan data survey ekonomi nasional susunan) bps tahun (jika dibandingkan tahun bahwa dengan dalil dalil dan bukti bukti tersebut dalam permohonan ini, secara kausalitas adanya pengaruh dari iklan promosi rokok dengan meningkatnya perokok pemula: bahwa isi, pesan dan penyiaran iklan promosi rokok tersebut dimaksudkan dan ditujukan kepada anak dan remaja berdasarkan fakta dan bukti dokumentasi yang disusun industri rokok sendiri, sehingga menjadi pengakuan mengenai strategi industri rokok menggarap kelompok pemula yakni anak, orang muda yang merupakan usia anak. hal mana didalilkan berdasarkan uraian dari sumber kemunafikan dan mitos dibalik kedigdayaan industri rokok , dalam berderak memangsa kaum muda oleh mariah hakim. diperoleh fakta fakta dan bukti bukti sebagai berikut (a) mengapa anak anak menjadi target marketing rokok? anak anak menjadi target marketing rokok oleh karena beberapa alasan: loyalty: rokok adalah komoditi dengan kesetiaan merek (brand loyalty). sekali kesetiaan terhadap suatu merek terbentuk, maka pecandu rokok susah berpindah lain merek, substitute. sebagian perokok dewasa dan tua sudah mulai insyaf, baik karena terkena penyakit atau pun karena mulai mencoba hidup sehat, maka anak dan remaja menggantikannya sebagai perokok baru, sustainability. keberlanjutan pasar rokok masa depan, (b) menggunakan musik sebagai pintu menuju 'penetrasi' kaum muda. oleh karena, berdasarkan riset gaya hidup anak muda yang digelar philip morris hong kong, yang menyimpulkan jika musik adalah bahasa, sumber ide dan tren anak muda, menurut pengamatan grey pacific berdasarkan isi faks pemberitahuan dari carol cheung perihal kent regional btl concept pada seluruh perwakilan grey pasifik, maka: music identified . dst . faksimili internal grey pacific tentang kent regional btl concept, sebagaimana dikutip dari http: legacy.library.ucmf.edu action document page?tid zen87a yang didownload pada tanggal januari (c) menggunakan olahraga sebagai pintu masuk. oleh karena tidak ada makan siang gratis. gencarnya sponsorship pada event olah raga jelas ada maksudnya, fakta ini terlihat dari pernyataan philip morris sebagaimana termuat dalam dokumen rahasia mereka nomor yang berbunyi have long association with . dst the activities philip morris the third world, document number philip morris international inc, april (d) pintu strategis lainnya. antara lain menggunakan jalur media entertainment, fashion, film, kontes kecantikan, event apa pun yang menyajikan tantangan khas anak muda, petualangan, keterkenalan, pemberontakan, dan kreatifitas. bahwa secara normatif kalangan industri rokok sudah mengenal dan mengetahui bahkan mematuhi international tobacco marketing standard', yang mana pada tahun telah disepakati oleh bat, philip morris, dan japan tobacco, yang isi kesepakatannya antara lain menyatakan bahwa industri sepakat untuk tidak mengiklankan rokok secara masif, tidak melibatkan selebritis, tidak beriklan dengan nada yang mendorong anak muda untuk merokok. akan tetapi semua secara faktual kesepakatan itu tidak dipatuhi indonesia: bahwa oleh karena ketentuansecara yuridis dengan dengan pemenuhan hak anak dan remaja untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang sudah dijamin dalam uud tahun bahwa oleh karena dengan adanya norma huruf penyiaran yang membolehkan atau merupakan justifikasi siaran iklan promosi rokok dengan tidak memperagakan wujud rokok, justru mengakibatkan anak dan remaja semakiniklan yang lebih mempengaruhi dewasa ini adalah iklan promosi yang tidak searah dan bersifat provokatif yang secara vulgar mengajak membeli suatu produk, bukanlah iklan promosi yang bersifat dialog dan partisipatif serta iklan yang berkomunikasi dua arah yang terbukti diterapkan dari isi dan penyiaran iklan promosi rokok, bahwa respon dan tanggapan anak dan remaja atas isi dari siaran iklan promosi rokok dapat dibuktikan dengan dalil dan hasil studi berikut ini: isi dan pesan atau frase atau slogan dalam iklan promos rokok diingat dan dimanifestasikan kedalam kesadaran keseharian anak dan remaja: . bahwa isi dan pesan iklan promosi rokok yang disiarkan melanggar hak konstitusional anak dan remaja oleh karena iklan promosi rokok sebagai karya seni dan budaya justru melanggar hak kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang anak (sebagaimana dijelaskan pada bagian ii, huruf dan permohonan ini). dengan demikian iklan promosi rokok tersebut melanggar juga hak setiap orang termasuk anak dan remaja memperoleh manfaat atas seni dan budaya demi kualitas hidupnya demi kesejahteraan sosial uud bahwa kegiatan membuat dan menyiarkan iklan promosi rokok sebagai suatu hasil karya seni dan budaya tentunya secara yuridis konstitusional tidak boleh melanggar uud akan tetapi justru iklan promosi rokok mengakibatkan penurunan kualitas hidup anak dan remaja karena berakibat kepada meningkatnya prevalensi perokok pemula, yang mana secara kausalitas merokok terbukti menyebabkan penyakit, kanker, merusak kesehatan bahkan janin dan kehamilan serta kematian karena sakit akibat merokok.ancam kehidupan tumbuh kembang, sebagai berikut (a) badan kesehatan sedunia who) telah menebalkan bahwa tembakau telah menjadi epidemi global (global epidemic4j, (b). dst . report surgeon general us, preventing tobacco use among young people .h asp, (c)dst?.(d). (artikel tentang sifat dan bahaya nikotin yang diambil dari didownload pada tanggal november (e)n. understanding addiction , the university texas austin, didownload dari h: dopamin.html, tanggal november (f). world health organisation, m power, upaya pengendalian bahaya tembakau , who, mei,atau setara dengan jiwa per hariketentuan huruf penyiaran secara kausalitas mengakibatnya peningkatan prevalensi perokok anak yang terbukti dari hasil survey ekonomi nasional susunan) bps yang mendeskripsikan fakta fakta dan data sebagai berikut: bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik survei tahun prevalensi perokok tahun naik selama laki laki naik perempuan naik kali lipat (daftar table data berdasarkan peningkatan jenis kelamin laki laki dan perempuan psi fe) males mei females average prevalensi perokok dewasa mencapai dan anak usia tahun mencapai (the asean tobacco survey): sebanyak remaja melihat iklan rokok billboard, melihat televisi dan melihat iklan selama acara olahraga dan remaja global youth tobacco survey: bahwa berdasarkan huruf penyiaran diperoleh fakta dan rasional berdasarkan dokumen dan secara kausalitas sesuai dengan nalar sehat bahwa melalui siaran iklan niaga promosi rokok pihak industri rokok menjadikan anak dan remaja sebagai target dan sasaran iklan promosi rokok sebagai berikut laporan penelitian myron johnson wakil presiden riset dan pengembangan philip morris yang menyatakan factsheet who departemen kesehatan ri): laporan yang mengandung pernyataan "pola remaja adalah satu satunya sumber perokok penganti. jika remaja tidak merokok maka industri bangkrut sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak akan melahirkan generasi penerus akan punah factsheet who departemen kesehatan ri): laporan yang mengandung sebanyak anak usia tahun melihat iklan rokok billboard, anak melihat iklan rokok majalah dan koran: pernah ditawari rokok gratis global youth tobacco survey, bahwa dengan membolehkan iklan promosi rokok justru meningkatkan jumlah konsumsi rokok, oleh karena iklan diciptakan bukan hanya sebagai produk seni akan tetapi dimaksudkan untuk membujuk orang lain termasuk anak dan remaja untuk merokok. hal ini bersesuaian dengan laporan surgeon general menyimpulkan iklan tembakau meningkatkan konsumsi lewat beberapa cara termasukerokok untuk berhenti merokok:iklan industri tembakau. departemen health and human service reducing the health consequences smoking: year progress , surge general report: bahwa secara medis konsumsi terhadap rokok yang bersifat adiktif mengakibatkan timbulnya sifat ketergantungan pada diri perokok terhadap nikotin, sehingga tidak bisa terlepas dari pengaruh ketergantungan rokok, yang karenanya akan menjadi perokok baru pemula dan terus bertahan sebagai perokok, bahwa, selain merusak kesehatan dan dapat menyebabkan kematian, secara medis dan sosial konsumsi atas rokok telah menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat termasuk anak anak dan remaja sehingga mengganggu kesejahteraan sosial ekonomi anak dan remaja, hal ini dapat didalilkan dari fakta dan data antara lain: pengeluaran atau konsumsi dari biaya yang dikeluarkan per bulan (monthly expenditure) pada rumah tangga rt) perokok, lebih besar dialokasikan untuk rokok sirih sebesar dibandingkan untuk padi padian (beras) yang hanya sebesar widyastuti soerodjo, abdillah hasan, sri nurani, setyo budiantoro, sonam muhammad, profil tembakau indonesia , tobacco control support center icsc bakmi, jakarta, hal pengeluaran untuk konsumsi rokok pada kepala keluarga (kk) perokok dengan fakta balita kurang gizi: balita kurang gizi kurang: gi) balita kurang gizi tinggi badan kurang: di): (iv) studi menyimpulkan: pada keluarga miskin kota indonesia, kebiasaan merokok kepala keluarga

kj) (ng rmrris simanjuntak tanggal lahir tarutung, agustus alamat perumahan tiparsilihasih blok rt: desa laksanamekar padalarang kabupaten bandung barat, jawa barat selanjutnya disebut sebagai .iiiilatas undang undang nomor tahun tentang dana pensiun, lembaran negara tahun nomor dan tambahan lembaran negara nomor mencakup dan dan (bukti terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun ketentuan uud juncto huruf undang undang nomor tahun. tentang mahkamah konstitusi,selaku warga negara republik indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam dan dan dan dan uud bahwa beberapa dalam uud yang dimaksud yang menjadi hak hak konstitusional pemohon selaku peserta vapen itn adalah sebagai berikut: tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaerbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan .dengan adanya hak konstitusi tersebut atas maka pemohon sebagai peserta dana pensiun itn dan juga sebagai wargaseharusnya akan memperoleh berbagai hak jaminan sebagai berikut: bahwa hak konstitusional pemohon sebagai warga negara akan mempunyai jaminan kesamaan kedudukan hadapan hukum, karenanya, hak manfaat pensiun seluruh peserta vapen itn harus mendapakan jaminan kesamaan hukum yang sama sebagaimana juga manfaat pensiun pegawai negeri sipil pns), tni dan polri atau pensiunan bumn yang lainnya yang ketika pensiun telah mendapat jaminan akan diterima setiap bulannya atau jump sum (sekaligus) dengan dasar perhitungannya adalah gaji atau upah pokok terakhir, sebagaimana juga seharusnya peserta vapen itn telah ditetapkan dalam pdp vapen itn pdp kep secara utuh sebesar sesuai rumus perhitungan berdasarkan gaji atau upah pokok terakhir. demikian juga bagi yang melanggar ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan dalam pdp kep baik oleh peserta atau oleh pemberi kerja maupun oleh pengurus atau oleh pengawas dana pensiun itn dijamin akan sama sama mendapatkan sanksi hukum yang setimpal guna membuat efek jera sebagai bukti kesamaan kedudukan hadapan hukum. bahwa hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang mempunyai jaminan perlindungan dan kepastian hukum, dengan demikian pemohon dan seluruh peserta dana pensiun baik yang sudah maupun yang belum pensiun berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam pdp sebagaimana dijelaskan atas sebagai bukti telah mendapat jaminan perlindungan hukum secara konstitusi dan jaminan kepastian hukum untuk mendapatkan haknya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam pdp pdp kep dan bahwa hak konstitusional pemohon juga peserta vapen itn baik yang sudah maupun yang belum pensiun sebagai warga negara berhak mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang sama untuk mendapat imbalan yang layak dan adil atas pekerjaan yang telah dilakukan melalui jaminan kesinambungan penghasilan pemohon maupun peserta vapen itnya baik yang sudah dan belum pensiun (umumnya dengan masa kerja yang sudah mumpuni kisaran s d tahun) dalam mewujudkan kehidupan yang layak dengan mendapatkan hak manfaat pensiun sebagaimana telah ditetapkan dalam pdp kep dan bahwa hak konstitusional pemohon dan peserta vapen itn lainnya baik yang sudah maupun yang belum pensiun sebagai warga negara berhak mendapat hak manfaat pensiun sebesar sesuai rumus perhitungan berdasarkan gaji atau upah pokok terakhir sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam pdp kep sebagai salah satu wujud perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan juga dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan keadilan melalui vapen itn demi memberi jaminan kesejahteraan yang lebih baik dan berkelanjutan purna bakti seluruh peserta vapen itn. kalaupun dalam pelaksanaannya tidaklah sebagaimana dijelaskan atas sebaliknya justru dana pensiun yang ada telah mendatangkan kerugian materil dan non materil yang besar sebagaimana telah menimpa kurang lebih orang peserta vapen yang telah pensiun sejak desember hingga sekarang tahun yang juga sangat berpotensi memakan korban lagi kurang lebih orang yang akan pensiun dari januari hingga desember ini termasuk pemohon sendiri: bahwa gambaran konkritnya potensi kerugian yang akan dialami pemohon beserta orang lagi peserta yang belum pensiun adalah sebagaimana juga telah dialami oleh kurang lebih orang peserta yang sudah pensiun sejak desember hingga sekarang sebagai akibat berlakunya ketentuan ketentuan dalam dana pensiun dimaksudkonkritnya adalah sebagaimana telah dialami oleh orang pensiunan dengan tahun pensiun yang berbeda, sebagai berikut: dipensiunkan tmt desember nama nik: rahmat panjaitan tanggal lahir: oktober tmt masuk kerja: desember tmt dipensiunkan karena phkp phk: skep ptd uto0000 usia ketika phk dipensiunkan tahun pensiun dipercepat) pdp yang berlaku adalah pdp kep masa kerja atau kepesertaan dana pensiun itn: tahun gaji pokok atau upah pokok terakhir (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sebelas rupiah) sesuai bukti pula. nilai nominal manfaat pasti yang (seharusnya) diterima ketika dipensiunkan berdasarkan rumus perhitungan manfaat pasti pensiun jump sum (sekali gus) sesuai ketentuan dalam pdp kep adalah sebesar rp. adalah sebesar rp. (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua titik dua puluh rupiah). aktual manfaat pensiun yang dibayarkan oleh direksi pt.di selaku pemberi kerja hanya sebesar rp. (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yaitu berdasarkan tabel abadi illegal dalam skep yang hanya rp. (enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) (bukti dan p17). dengan demikian, kerugian materil yang dialami oleh bapak rahmat. panjaitan akibat pdp illegal adalah (a10 dikurangi a11) hasilnya sebesar rp. (sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh belas titik dua puluh rupiah). pensiun normal tmt november nama nik berbudi yuwono tgl lahir desember tmt masuk kerja juli tmt pensiun desember usia ketika pensiun tahun pensiun normal) skep pensiun ka0000 pt pdp yang berlaku adalah pdp kep masa kerja atau kepesertaan dana pensiun itn:pokok: rp. (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sesuai bukti p11d. nilai nominal manfaat pasti yang (seharusnya) diterima sesuai rumus perhitungan manfaat pasti pensiun jump sum dalam pdp kep adalah sebesar rp. adalah sebesar rp. (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima titik enam puluh dua rupiah). aktual manfaat pensiun yang dibayarkan oleh direksi pt.di melalui pengurus dana pensiun itn pada desember kepada sar. berbudi yuwono hanya sebesar rp. (enam puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah), yaitu berdasarkan "tabel abadi pdp illegal skep tahun silam sebelum yaitu sebesar rp. (tujuh ratus satu ribu dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) bukti dan p17) dengan demikian, kerugian materil yang dialami oleh bapak berbudi yuwono akibat gaji atau upah pokok illegal tersebut adalah (b10 dikurangi b11) yaitu sebesar. pensiun normal tmt juni (setelah terbit pdp baru skep 24s tanggal juli nama nik adi prayitno nik: skep pensiun du0000 tgl lahir juni tmt masuk kerja desember tmt pensiun juni usia ketika pensiun tahun pensiun normal) masa kerja atau masa kepesertaan vapen itn hingga tanggal juli (selama sebelum terbit pdp skep pada juli sesuai pdf kep juncto nomor tahun tentang dana pensiun adalah tahun aktual upah pokok terakhir atau disebut base pay sesuai skep bukti p14) atau sesuai base pay yang tertertruk pesangon bukti p11f adalah sebesar rp. (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah). maka besar manfaat pasti yang telah diperoleh selama masa kepesertaan berdasarkan rumus perhitungan dalam pdp kep adalah sebesar adalah. catatan: maka manfaat pensiun) adalah manfaat pensiun yang telah diperoleh sesuai pdp sebelumnya sesuai masa kepesertaaanya bapak adi prayitno dan yang tidak boleh dikurangi, nyatanya telah dihilangkan sejak direksi pt.di memberlakukan pdp perubahan skep dengan berlaku surut tmt juli sesuai kehendak direksi pt.di sendiri meskipun itu adalah tindakan perbuatan melanggar hukum terhadap pdp kep juncto nomor tahun tentang dana pensiun. masa kerja atau masa kepesertaan setelah terbit pdp skep sesuai pdp kep juncto nomor tahun tentang dana pensiun adalah: tahun (sejak tmt juli s d tmt pensiun juni nominal yang telah dikemas dalam pdp perubahan skep adalah copy paste dari tabel skep (dua puluh satu) tahun silam yang hanya rp. (tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah) (bukti dan bukti p17). dengan demikian, nilai nominal manfaat pasti yang diperolehp. adalah rp. (satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan titik enam puluh satu rupiah). dengan demikian, total manfaat pasti pensiun yang (seharusnya) diterima sdr adi prayitno adalah sebesar .b) adalah sebesar rp. (tiga ratus tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat titik lima belas rupiah). aktual nilai nominal manfaat pasti yang telah disiapkan (hingga saat ini belum diambil) oleh direksi. pt.di melalui pengurus dana pensiun itn pada tanggal juni kepada bapak adi prayitno adalah sebesar rp. (enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh titik empat puluh satu rupiah), berdasarkan tabel skep yang copy paste dalam pdp skep sebesar dengan demikian, kerugian materil berupa kekurangan pembayaran hak manfaat pasti oleh direksi pt.di kepada bapak adi prayitno adalah cukup besar, yaitu sebesar adalah lagi. bahwa kerugian hak konstitusional dalam bentuk kerugian materil sebagaimana yang telah dialami ketiga bapak bapak atas, juga sangat berpotensi untuk menimpa atau merugikan pemohon beserta kurang lebih orang lagi peserta vapen itn dengan berlakunya dana pensiun nomor tahjuga menambah bukti bahwa dana pensiun tersebut bertentangan dengan uud bahwa berbagai pelanggaran sebagaimana dijelaskan atas umumnya terjadi sejak september yaitu tmt sejak dimulainya remunerasi sistem pengupahan terbaru pt.di dimana gaji atau upah pokok semua karyawan naik secara signifikan bila dibandingkan dengan upah sebelumnya yang mengacu gaji pokok (bandingkan bukti pp10), tetapi tidak gayung bersambut dengan direksi agar segera memperbaiki semua kewajiban terkaitnya. diantaranya adalah memperbaiki kewajibannya selaku pemberi kerja yang juga pendiri vapen itn untuk menjaga kecukupan dana dari vapen itn sesuai ketentuan dalam dan pdp kep agar dana yang tersedia mampu dan cukup untuk membayar hak manfaat pensiun peserta sesuai gaji atau upah pokok terakhir sesuai ketentuan pdp kep bagi yang telah memenuhi syarat untuk pensiun. bahwa perubahan sistem pengupahan yang selalu diiringi dengan kenaikan gaji atau upah pokok karyawan sebagaimana sudah beberapa kali terjadi dan terakhir adalah mei dengan surat keputusan direksi yang menjadi dasar hukumnya sebagaimana dalam lampiran bukti pis, dan perubahan atau kenaikan nilai nominal gaji atau upah pokok terakhir telah terjadi sejak agustus sebagaimana tertuang dalam surat keputusan direksi lampiran bukti p14. bahwa terkait masalah ini tidak pernah disampaikan kepada pemerintah sebagai pemegang saham tunggal pt.di, yang secara hierarkis adalah pemegang saham tunggal pt.di ikut bertanggung jawab atas segala kekurangan dana apa pun pt.di terlebih terkait kewajiban direksi terhadap vapen itn, dengan alasan bahwa kebijakan yang timbul pt.di semuanya adalah atas dasar persetujuan dengan pemegang saham dalam rapat pemegang saham maupun dalam penyusunan rap rencana kerja dan anggaran perusahaan) sebagaimana amanat dalam nomor tahun tentang bumn. direksi memilih lebih baik mendiamkan tanpa peduli lagi terhadap hubungan bapak dan anak dalam prinsip ekonomi kekeluargaan sesuai dengan dan uud demi kesejahteraan karyawan tidak ada lagi dengan tetap memilih jalan sesat melanggar peraturan dan berlindung dibalik lemahnya dana pensiun sebagaimana dijelaskan atas, sebagaimana informasi yang kami peroleh ketika rapat dengar pendapat beberapakali dpr terkait dengan vapen itn itn baik dengan komisi yang membidangi ketenagakerjaan maupun dengan komisi yang membidangi bumn bahwa pt.di sama sekali belum pernah memasukkan terkait kebutuhan dana pensiun dalam setiap rapat pengajuan pmmodal usaha. hal ini semakin menunjukkan bahwa direksi merasa masih cukup aman meski telah mengorbankan kesejahteraan karyawan seperti jht jamsostek, dan manfaat pensiun peserta vapen itn juga semakin membuktikan bahwa dana pensiun yang mencakup dan dan selain tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya ditambah lagi keterikatan hukum dengan segala akibatnya dan dengan ketentuan dalam dan keterikatan hukum dengan segala akibatnya dan khususnya dan dengan ketentuan dalam dana pensiun tersebut semakin membuat tersebut semakin tak bermakna bagaikan hanya kata kata mutiara saja yang tidak bisa memberikan sanksi hukum untuk membuat efek jera terhadap pelanggaran direksi juga telah melumpuhkan segala ketentuan dalam pdp kep dan akibatnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah telah menyengsarakan dam miskinkan seluruh peserta yang adalah juga semakin menambah deretan bukti bahwa dana pensiun tersebut tidak mampu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sehingga tidak dapat dan tidak mampu memberikan kehidupan yang layak yang berkesinambungan bagi pemohon dan seluruh peserta dana pensiun baik yang sudah maupun yang belum pensiun yaitu sejak telah sejak desember hingga sekarang tahun bahwa berbagai akibat hukum yang telah ditimbulkan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan atas dan ditambah lagi dengan berbagai fakta hukum berupa bukti bukti tertulis sebagaimana terlampir juga ditambah lagi dengan ribuan saksi korban yang masih hidup adalah semakin menguatkan dan melengkapi bukti bukti bahwa dana pensiun yang dimaksud terkait dengan dan dan telah bertentangan dengan hak hak konstitusional seluruh peserta vapen itn sebagaimana diamanatkan dalam dan dan dan dan uud uud dengan demikian cukup jelas bahwa kerugian yang sama sangat berpotensi untuk menimpa pemohon beserta kurang lebih orang laglum pensiun dengan berlakunya dana pensi, maka berdasarkan mk, pemohon telahundang undang ini. oleh karena ituiii. alasan alasan permohonan bahwa hal hal sebagaimana yang telah didalilkan dalam kewenangan mahkamah konstitusi dan kedudukanalasan alasan pemohon dalam permohonan ini. maka oleh karena itu,beserta kepedulian juga hati nurani setiap penegak hukum, penyelenggara baik dalam pemerintahan maupun dalam dunia usaha swasta maupun bumn bumn terhadap penderitaan orang lain sebagaimana derita yang sudah berkepanjangan atau cukup lama dialami seluruh peserta vapen itn yang sudah maupun yang belum pensiun beserta keluarganya, yang membuat makna dan tujuan ideal yang terkandung dari itu sendiri yaitu untukmenjadi tidak tercapai. demikian juga menurut prof. dr. sri sumantri dalam tulisannya negara hukum" dalamngawasan dari badan badan pemerintdalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak hak konstitusional adalah semua hak selaku warga negara republik indonesia yang diatur dalam uud bahwa sejak putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 dan putusan nomor puu v bahwa mahkamah telah menentukanmeskipun latar belakang pendidikan pemohon bukanlah bidang hukum melainkan bidang teknik mesin, tetapi sejak hingga sekarang selalu aktif dan proaktif membela dan memperjuangkan kesejahteraan seluruh karyawan terutama yang terkait dengan hak hak normatif yang telah diatur dalam peraturan perusahaan maupun perundang undangan yang berlaku. dan berkat perjuangan tersebut, terlebih lagi setelah pemohon dipercaya menjadi sekretaris umum merangkapyang terjadi vapen pt.di bahwa pelanggaran yang telah dilakukan oleh direksi pt.di dengan segala akibat hukumnya selain karana kurangnya pengawasan dari fungsi terkait kementerian keuangan bio dana pensiun bapepam yang juga adalah pemegang saham tunggal pt.di menteri keuangan) dan oleh kuasa pemegang saham menteri bumn). tetapi, meskipun demikian jauh jauh hari sebelum pdp perubahan skep (bukti p9) sahkan oleh menteri keuangan d a kepala biro vapen bapepam pada tanggal juli pemohon telah melaporkannya kepada semua fungsi yang dimaksud atas, baik lisan maupun secara tertulis melalui surat (bukti p17, bukti p18, bukti p19 dan bukti p20) dengan maksud agar melakukan fungsi kontrolnya sebagai bukti negara hukum dengan harapan perbuatan yang menyesatkan direksi sebagaimana dijelaskan atas bisa dihentikan serta memerintahkan agar segera membayar semua kewajibannya selaku pemberi kerja atas hak manfaat pensiun peserta vapen itn baik yang sudah maupun belum pensiun sesuai dengan pdp kep tetapi nyatanya hingga saat ini tahun tidak ada tanda tanda kepedulian itu, kecuali hanya komisi hak asasi manusia yang telah memanggil direksi pt.di pada tanggal agustus dilanjutkan dengan mengirim surat rekomendasi nomor k mtx tertanggal oktober kepada menteri bumn dan kepada direksi pt.di dengan poin pokok rekomendasi sebagai berikut (bukti p23): agar direksi dirgantara indonesia persero) segera mengajukan tambahan anggaran untuk pembayaran dana pensiun karyawan dalam rangka pelaksanaan putusan nomor k pdt.sus tanggal mei (a n bapak hamzah. bukti ii. agar kementerian negara bumn bertindak: aktif dalam melaksanakan tuntutan para karyawan. meminta pengajuan anggaran komisi dpr ri. iii. meminta kepada semua pihak yang terkait untuk menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. apabila terdapat keberatan atau penolakan putusan tersebut, kami komnas ham) menyarankan untuk menempuh jalur hukum guna memperoleh penyelesaijuga dalam penjelasan umum dana pensiun nomor tahun tambahan lembaran negara republik indonesia nomor yang juga sebagai jabatan dan penjelasan dari butir butir dasar pertimbangan sehingga diterbitkan dana pensiun nomor tahun lembaran negara republik indonesia tahun nomor menegaskan: bahwa dalam rangkantuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarak". dengan demikian, dana pensiun diciptakan dan diterbitkan adalah untuk tujuan mulia menjamin kesinambungan penghasilan masyarakat indonesia umumnya dan peserta dana pensiun khususnya sebagaimana peserta vapen itn demi mendapat hidup yang lebih layak purna baktinya sesuai dengan konstitusi uud adalah menjadi dasar alasan pemohon untuk tidak berdiam diri dan "maju tak gentar membela yang benar" dengan ikut melakukan pembenahan atau koreksi terhadap dana pensiun tersebut melalui permohonan pengujian undang undang tersebut terhadap uud sebagaimana sekarang pemohon sedang memohonkan kepada mahkamah konstitusi. kemudian dengan adanya kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan sebelumnya adalah menjadi suatu kebodohan dan juga penghianatan hatinurani pemohon selaku salah seorang yang selalu gencar menyuarakan law enforcement meskipun sebatas lingkup pt.di, bila mendirikannya dengan tidak melakukan sesuatu untuk mengurangi kesengsaraan anak anak bangsa ini dari keterpurukan sebagai akibat berbagai pelanggaran terhadap undang undang dan peraturan yang sudah benar atau memanfaatkan kelemahan undang undang itu sendiri sebagai dana pensiun yang dimaksud yang telah merugikan baik materil maupun non materil yang dialami cukup lama oleh seluruh peserta vapen itn sebagaimana dijelaskan atas adalah juga yang mendorong pemohon untuk segera (kalau punak terlambat melihat korban sudah kurang lebih sudah mencapai orang) memohonkan pengujian dana pensiun tersebut yang justru telah menjadi akar segala masalah pelanggaran yang terjadi, sebab bila permohonan pengujian ini tidak dilakukan maka direksi pt.di atau barang kali juga beberapa orang lagi direksi ditempat lain selaku pemberi kerja akan semuanya melanggar hak manfaat pensiun yang juga adalah hak asasi manusia atau masyarakat indonesia termasuk pemohon yang secara konstitusional telah dilindungi oleh uud oleh karena itu janganlah hanya pemohon beserta seluruh vapen itn bahkan seluruh masyarakat indonesia tercinta ini memohon kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi dapat mengabulkan seluruh permohonan pemohon, dengan demikian segala pelanggaran yang telah merugikan seluruh peserta dana pensiun yang telah pensiun akan dapat dihentikan dan segala haknya yang selama ini belum didapatkan akan didapatkan kembali sesuai pdp yang berlaku baginya. demikian juga pemohon beserta yang belum pensiun bila tiba saatnya pensiun akan mendapatkan haknya dengan utuh sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sesuai rumus yang berdasarkan gaji atau upah pokok terakhir sesuai dengan pdp kep atau pdp yang berlaku baginya. bahwa sebagaimana esensi kelima butir pertimbangan yang telah menjadi dasar tujuan diterbitkannya dana pensiun sebagaimana tersaji dengan cukup jelas pada halaman pertama dana pensiun itu sendiri yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat indonesia umumnya dan peserta dana pensiun khususnya sebagaimana pemohon dan seluruh peserta vapen itn terkait dengan kesejahteraan hari tua dengan mendapatkan jaminan kesinambungan penghasilan untuk kehidupan yang lebih baik dan layak purna bakti sebagaimana telah diatur dalam sebuah pdp sebagaimana pdp kep vapen itn yang juga menjadi tuntutan dari hak konstitusional pemohon dan seluruh peserta sebagaimana diamanatkan dalam dan dan dan dan adalah juga menjadi alasan pemohon untuk mengupayakan membenahi sumber akar masalahnya agar hak manfaat pensiun yang adalah juga hak asasi manusia sebagaimana menurut prof. dr. jimmy assiddigie, yang menyatakan: bahwdengan demikian maka". bahwa meskipun sudah sedemikian baik dan rincinya berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam pdp kep sebagai payung hukum dari vapen itn yang secara hierarkis rujukannya adalah dana pensiun nomor tahun dalam mengatur tatakelola dana pensiun dengan pdp kep atas vapen itn dalam mengatur segala hak dan kewajiban seluruh peserta, pengurus, pengawas hingga pemberi kerja yang adalah juga direksi pt.di yang juga pendiri vapen itn sendiri sebagaimana telah ditegaskan dalam dan dan dana pensiun nomor tahun yang berbunyi sebagai berikut: i. dana pensiun nomor tahun yang berbunyi . juncto pdp kep yang berbunyi". ii. dana pensiun nomor tahun yang berbunyi:pensiun dipercepat". iii. dana pensiun nomor tahuyang pensiun diusiaiv. dana pensiun nomor tahun yang berbunyi:". dan dana pensiun nomor tahun yang berbunyi". dana pensiun wajib diselenggarakan sesuai dengan pdp dan wajib memenuhi ketentuan ketentuan dalam ini maupun peraturan peraturan pelaksanaannya". bahwa ketentuan dalam kelima tersebut atas dengan tegas selalu menekankan bahwa rumus manfaat pensiun tidak lepas dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam pdp dana pensiun yang berlaku sesuai masa kepesertaan peserta dana pensiun, dengan demikian bahwa pdp adalah ruh nya dari dana pensiun itu sendiri yang seharusnyalah dibuat memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan kesamaan hak didepan hukum bagi seluruh masyarakat indonesia termasuk peserta dana pensiun dan pemberi kerja. tetapi kenyataanya semakin diperlebar sebagaimana dan yang masih harus diatur lagi dengan peraturan pemerintah pp), demikian juga dengan dan khususnya dan yang pada ujungnya bahwa segala akibat hukumnya bila dilanggar hanya sebatas mendapat sanksi hukum administrasi yang tidak membuat efek jera bagi yang melanggarnya. dengan demikian semakin membuktikan bahwa dana pensiun tersebut semakin terbukti telah bertentangan dengan konstitusi uud karenanya harus dilakukan pengujiannya terhadap uud sebagaimana yang pemohon memohonkan mahkamah konstitusi saa semuanya menjadi sirna tak punya arti ketika dana pensiun tersebut diciptakan dan hadir tengah masyarakat semata mata hanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebatas hanya untuk melindungi legal prosedural dan administrasi dalam pendirian sebuah dana pensiun saja sesuai dan dan melindungi aset dan kekayaannya dana pensiun itu sendiri sesuai dengan dan dibuktikan juga dengan adanya pidana mencakup s.d. sementara terkait dengan hak manfaat pensiun yang adalah juga hak asasi pemohon dan seluruh peserta vapen itn yang menjadi tumpuan harapan hidup masa tua nyatanya justru sama sekali tidak dilindungi dan dibiarkan begitu saja dengan tidak atau tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya yang akibatnya sebagaimana telah dijelaskan atas dan menjadi trauma psikis bagi pemohon dan seluruh peserta yang belum pensiun adalah juga menjadi alasan pemohon untuk melakukan pengujian dana pensiun terhadap uud mahkamah konstitusi sebagaimana tuntutan konstitusi itu sendiri juga sebagaimana amanat mk, dengan harapan bila semua permohonan pemohon dikabulkan maka terciptalah suasana kerja yang kondusif bagi semua peserta yang belum pensiun karena sudah ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh peserta dan juga adanya kepastian kesamaan kedudukan hukum sehingga yang melanggar pasti akan segera dihukum guna membuat efek jera tanpa pandang bulu. maka dengan demikian, semua peserta kapan pun pensiun bahwa dana pensiun telah dapat memberikan jaminan kepastian hukum bahwa hak manfaat pensiunnya sesuai rumus perhitungan sesuai masa kepertaanya akan diterima berdasarkan yaitu berdasarkan gaji atau upah pokok terakhir peserta. bahwa apa jadinya nkri tercinta ini sekiranya seluruh pensiunan baik pegawai negeri sipil pns), tentara nasional indonesia tni), polri kepolisian republik indonesia, dan seluruh karyawan bumn dan swasta lainnya yang ketika pensiun hanya dibayarkan manfaat pensiunnya semua manfaat pensiunnya baik bulanan maupun yang diambil jump sum yang dibayarkan oleh pemerintah atau pemberi kerja hanya mengacu atau berdasarkan gaji atau upah pokok masing masing ketika baru masukian puluh tahun silam sebagaimana saat ini yang dilakukan oleh direksi pt. selaku pemberi kerja sebagaimana dijelaskan atas. pasti negeri ini akan kacau balau atau bubar sebab telah bertentangan dengan hak konstitusional semua warga negara republik indonesia dalam uud adalah juga menjadi alasan hukum yang sangat mendasari pemohon memohonkan pengujian atas dana pensiun tersebut terhadap uud mahkamah konstitusi. maka dengan dengan demikian diharapkan dengan dikabulkannya semua permohonan pemohon sebagaimana dijelaskan atas, maka tabel abadi dalam pdp illegal skep (bukti ps) sebagaimana telah mendapatkan legalisasi setelah dikemas baru dengan kemasan yang bernama pdp perubahan nomor skep ptd ut. tanggal september (bukti p9), yang selanjutnya disebut pdp skep yang begitu mudah dan kontroversial telah disahkan oleh kepala biro dana pensiun kementerian keuangan mewakili menteri dengan surat pengesahan nomor kep km. pada tanggal juli meskipun telah berulangkali diprotes (sejak september oleh ski (serikat karyawan dirgantara indonesia) mewakili seluruh karyawan bukti p17 adalah salah satunya antara surat protes dan pernyataan tidak setuju) untuk menggantikan pdp kep yang sejak april "belum pernah dijalankan" sesuai sebagaimana penjelasan atas. sebaliknya dengan arogansi direksi sudah langsung memberlakukan pdp perubahan tersebut dengan berlaku surut meski bertentangan dengan dana pensiun nomor juncto pdp kep dengan demikian sejak diterbitkan pdp kep hingga sekarang tahun tidak memiliki arti untuk mewujudkan hak manfaat pensiun yang telah didambakan oleh seluruh peserta sejak s.d. tahun silam untuk penyambung kehidupan yang lebih layak purna bakti telah sirna dan tinggal mimpi menurut sebagian besar peserta vapen itn, tetapi menurut pemohon tidak mimpi, tetapi adalah hak seluruh peserta dana pensiun bahkan seluruh masyarakat indonesia yang telah dilindungi oleh amanat konstitusi uud sebagaimana dan dan dan dan adalah menambah motivasi pemohon "untuk maju tak gentar membela yang benarlakukan permohonan pengujian dana pensiun tersebut terhadap uud meskipun dengan segala keterbatasan pengetahuan dan wawasan hukum apalagi wawasan berbicara mahkamah konstitusi kecuali hanya berpedoman pada secercah harapan bahwa kapan saja dan mana saja kebenaran itu cepat atau lambat pasti ditegakkan dan dimenangkan bila diperjuangkan dengan keikhlasan dan hati nurani yang benar dan jujur bersih juga dengan prosesnya yang mematuhi aturan dan kaidah kaidah hukum yang berlaku. dengan demikian jelaslah sebagaimana dikemukakan dalam butir angka atas yang telah menegaskanterhadap penderitaan orang lain sebagaimana derita seluruh peserta vapen itn beserta keluarganya yang telah berkepanjangan, sehingga makna dan tujuan idealnya yang terkandung dari undang undang itu sendiri menjadi sirna tidak tercapai, tetapi sebaliknya haruslah dipadu dengan suara hati nurani yang yang sejujurnya yang pada ujungnya harus mewujudkan tujuan dan cita cita idealnya undang undang itu sendiri sebagaimana tujuan idealnya dana pensiun tersebut dicapai demibahwa bila penyelesaian masalah pelanggaran hak manfaat pensiun ini bawa melalui jalur hukum peradilan hoc phi pengadilan hubungan industrial) sesuai dengan nomor tahun tidak terbayangkan akan berapa ribu kali proses perundingan dari mulai bipartita hingga mediasi disnaker sebelum phi yang akan dilakukan peserta vapen itn yang sudah pensiun, juga tidak terbayang uang yang harus dikeluarkan untuk membayar pengacara sementara untuk biaya makan keluarga pun sudah sulit, terlebih dengan ketidakpastian dan penantian yang tidak jelas (mungkin atau tahun baru ada kepastian hukumnya) dari mulai perundingan bipartita dengan direksi (umumnya sulit) kemudian mediasi hingga phi, kasasi dan kemungkinan peninjauan kembali) mahkamah agung), sementara akar masalah permasalahan: tetapntuh dan para pelanggannya tetap aman tak tersentuh hukum unruk membuat efek jera juga menjadi alasan pemohon sehingga memilih melakukan permohonan pengujian dana pensiun terhadap uud mahkamah konstitusi. maka dengan berbagai uraian dan penjelasan tersebut atas adalah menjadi menjadi pokok alasan dari pemohon untuk memohonkan pengujian atas dana pensiun nomor tahun yang mencakup dan dan terhadap uud yang sejak april telah hadir tengah tengah masyarakat dengan. tidak atau tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi dengan dikabulkan seluruh permohonan pemohon atas pengujian dana pensiun mencakup dan dan terhadap uud oleh yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi, maka dana pensiun yang dimaksud menjadi sebuah dana pensiun yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. maka seiring dengan perubahan tersebut maka: keterikatan hukum dengan segala akibat hukumnya yang ada dalam terhadap dan terhadap dana pensiun nomor tahun dinyatakan menjadi tidak ada lagi: ii. demikian juga keterikatan hukum dengan segala akibat hukumnya yang ada dalam terhadap dan khususnya dan dana pensiun nomor tahun juga dinyatakan menjadi tidak ada lagi. iv. petit bahwa berdasarkan alasan alasan hukum yang telah diuraikan atas, pemohon meminta agar yang mulia majelis hakim konstitusi yang terhormatyang saat ini hadir tengah masyarakat indonesia dengan tidak atau tanpa memiliki kekuatan hukum yangsegala akibat hukumnya dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahunadalah berkekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. memerintahkan semua putusan inikartu tanda penduduk atas nama harris simanjuntak: bukti fotokopi kartu identitas karyawan pt.di atas nama harris simanjuntak, bukti fotokopi kartu peserta dana pensiun itn atas nama harris simanjuntak, bukti fotokopi surat keputusan direksi pt. nomor skep ptd uto000 tanggal desember tentang pdp dana pensiun itn: bukti fotokopi keputusan direksi pt.itn nomor kep itn hr0000 tanggal desember tentang pdp dana pensiun itn: bukti fotokopi keputusan direktur utama pt.itn nomor skep itn iv tanggal april tentang ketentuan jaminan hari tua karyawan pt.itn: bukti fotokopi struk gaji bulan terakhir denganadvokasi hukum serikat pekerja sp) ski serikat karyawan dirgantara indonesia) pada tahun hingga bersama sama dengan pengurus lainnya gencar melakukan sosialisasi berbagai peraturan dan perundang undangan terkait dengan ketenagakerjaan, antaranya: nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja jamsostek), nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja, nomor tahun tentang serikat pekerja buruh, nomor tahun tentang ketenagakerjaan, peraturan dana pensiun pgp) nomor kep itn hro0000 tertanggal desember (bukti selanjutnya disingkat dengan pdp kep telah membuat sebagian karyawan pt. dirgantara indonesia persero) mulai melek hukum, dan melek hak dan kewajibannya. khususnya terkait dengan pdp kep selain mensosialisasikannya paralel juga telah melakukan perundingan dengan direksi bersama pengurus lainnya agar pdp tersebut dilaksanakan dengan benar dan konsisten agar acuan gaji atau upah pokok atau manfaat pensiun yang benar adalah sesuai yaitu gaji atau upah pokok terakhir yang walaupun hasilnya masih nihil, sebab direksi tetap pada pendiriannya yang menyatakan bahwa perubahan gaji pokok yang mereka lakukan (pelanggaran) terhadap ketentuan dalam pdp yang mengatur hak manfaat pensiun peserta dana pensiun itn dapat dibenarkan oleh keadaan atau situasional, dengan demikian secara hukum sulit didapat titik temu dalam setiap perundangan, bahwa direktur utama pt. bapak budi santoso (sejak tahun selanjutnya menyatakan: bila perusahaan dipaksakan untuk menyediakan dana untuk memenuhi kecukupan dana untuk membayar manfaat pensiun seluruh peserta sesuai gaji atau upah pokok terakhir maka perusahaan ini akan bangkrut . yang kemudian kami timpani: bahwa yang mendirikan dan yang punya perusahaan adalah bukan bapak, tetapi pemerintah yang juga sebagai pemilik juga pemegang saham tunggal yang diwakili oleh menteri keuangan yang juga sebagai pembina dan pengawas dari depan itn sendiri , artinya pemegang saham adalah penanggung jawab utama. dan selanjutnya kami tanyakan: "apakah bapak sudah pernah mengutarakan dan meminta petunjuk tentang masalah dana pensiun itn pemegang saham atau menteri keuangan? (ketika itu bapak agus martowardoypahan berbasiskan strata pendidikan dan masa kerja (sistem golongan), bukti fotokopi surat keputusan direksi pt.di nomor skep ptd ut0000 tanggal september tentang pdp perubahan pengganti pdp kep dari dana pensiun itn, bukti fotokopi struk gaji periode september s d mei dengan sistem pengupahan yang terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap, bukti fotokopi struk rincian pesangon: bukti fotokopi struk gaji juni s d april dengan sistem penghasilan maksimum, bukti fotokopi surat keputusan direksi pt.di nomor skep uto000 ptd tanggal mei tentang sistem pengupahan karyawan tetap pt.di: bukti fotokopi surat keputusan direksi pt.di nomor skep utomo ptd tanggal agustus tentang perubahan base pay karyawan tetap pt.di: bukti fotokopi skep direksi pt.di tentang penetapan legs, bukti fotokopi struk dana pensiun dari dana pensiun itn: bukti fotokopi surat ski nomor ski kepada kepala biro dana pensiun bapepam kementerian keuangan, bukti fotokopi surat bersama ski dengan spesi nomor spediskd tanggal januari kepada menteri keuangan ri: bukti fotokopi surat ski nomor ski tanggal maret bukti fotokopi surat ski nomor ski kepada kepala biro dana dan pensiun: bukti fotokopi nomor registrasi perkara gugatan bapak rahmat panjaitan kelas ia, bandung november bukti fotokopi nomor registrasi perkara gugatan bapak hamzhi, bandung tanggal3 maret bukti fotokopi surat rekomendasi komnas ham nomor kipmtx tanggal oktober kepada menteri bumn dan kepada dirut pt.ddan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang dana pensi. dalam peraturan dana pensi,dandankaryawan tetap pt. dirgantara indonesia yang merupakan peserta dana pensiun pt. dirgantara indonesia sejak pemohon mulai bekerja. pemohon merasa hak konstitusionalnya potensial akan dirugikan dengan berlakunya ketentuan dan yang dijadikan tameng oleh direksi pt. dirgantara indonesia untuk tidak membayarkan manfaat pensiun pemohon dan karyawan pt. dirgantara indonesiapdp kep akibatnya karyawan pt. dirgantara indonesia yang pensiun akan dibayarkan manfaat pensiunnya sesuai dengan pdp perubahan nomor: skep ptd ut. tanggal september yang jumlahnya jauh dari yang diharapkansebagai peserta dana pensiun karyawan pt. dirgantara indonesia, yang merasa potensial akan dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya dan maka menurut mahkamah pemohon mempunyai hak konstitusional yang potensial.. majelis permusyawaratan rakyat,ncermati permohonan pemohon, mahkamah tidak menemukan argumentasi hukum yang jelas mengenai konstitusionalitas ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh pemohon. pada bagian kedudukan hukum dan alasan alasan permohonan dalam permohonannya, pemohon lebih banyak menguraikan kasus konkret yang terjadi, bahwa karyawan pt. dirgantara indonesia dirugikan karena peraturan peraturan pelaksana mengenai pembayaran manfaat pensiun yang oleh pemohon didalilkan seharusnya menjadi acuan bagi direksi pt. dirgantara indonesia tidak dilaksanakan, namun muncul aturan baru yang sangat merugikan karyawan pt. dirgantara indonesia dalam pembayaran manfaat pensiun. pemohon tidak menguraikan hubungan antara kasus konkret yang dialami oleh karyawan pt. dirgantara indonesia dengan norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. pemohon tidak pula menguraikan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan uud yang menjadi dasar pengujian. dengan demikian maka pemohon tidak memenuhi ketentuan yang mensyaratkan pemohon harusud selain itu, pada angka dua bagian petit permohonan, pemohon memohon agar mahkamah menyatakan ketentuan dan dan bertentangan dengan uud demikian juga dalam angka tiga petitumnya, pemohon mohon agar mahkamah menyatakan yang diujikan guo mempunyai kekuatan hukum mengikat, mahkamah telah memberikan nasihat dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, dan memberi kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan, bahkan dalam persidangan pemeriksaan perbaikan permohonan, mahkamah kembali mengingatkan mengenai petit pemohon yang saling bertentangan dan mengakibatkan kesuburan sertate salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman: permohonan, namun pemohon tetap pada pendiriannya. hal demikian pada akhirnya mengakibatkan mahkamah tidak dapat memberikan penilaian atau pertimbangan hukum mengenai konstitusionalitas ketentuan yang dimohonkan pemohon.ahmad fadli semadi ttd. ttd. maria farida indrawi santo ttd. wahidudbeliau bapak budi santoso), mau dikembangkan lukaku ini ditaruh, terus terusan minta uang . kemudian kita timpani lagi: bahwa memang dari dulu perusahaan ini dapat hidup hanya karena meminta minta dalam bentuk subsidi dari pemerintah jauh sebelum kristen dan setelahnya bapak dan kami bisa kajian hingga sekarang juga hanya karena dana pmn penyertaan modal negara) atas persetujuan dpr ri, jadi kenapa malu dan takut? dan bila perlu kami juga diikutkan bareng bareng sana (ke menteri) . dari dialog atas (yang terjadi sekitar tanggal juni gpm lantai pt. bandung sekitar jam wib s.d wib) artinya bahwa direksi pt. mengakui bahwa tindakan tersebut adalah salah dan telah melanggar peraturan dan perundang undangan, tetapi selain memanfaatkan ketidakpahaman hampir seluruh karyawan atas haknya sesuai peraturan dan perundang undangan ketika itu sejak juga pelanggaran yang terjadi sudah lama dan berlanjut terus juga sangat butuh dana besar dan ditambah dengan dana pensiun nomor tahun yang nyatanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya sebagaimana akan pemohon jelaskan dalam butir butir berikutnya adalah menjadi peluang empuk bagi direksi menjalankan tindakan pesatnya yang walaupun jelas melanggar hukum terlebih bertentangan dengan hak konstitusional pemohon dan seluruh karyawan peserta depan itn sebagaimana diamanatkan dalam uud bertitik tolak dari solusi sesat direksi dengan memilih lebih baik melanggar hukum meskipun akan merugikan pemohon dan seluruh peserta depan itn daripada berjalan jalan yang benar sesuai peraturan dan perundang undangan adalah menjadi alasan pemohon semakin gencar melakukan sosialisasi khususnya terhadap kekurangan dan kelemahan dana pensiun nomor tahun yang telah menjadi tameng pelindung bagi direksi. pemohon telah mengajak seluruh peserta yang masih belum pensiun juga yang sudah pensiun untuk ikut mendukung perjuangan dalam melakukan pengujian dana pensiun tersebut terhadap uud sebagaimana yang sedang pemohon lakukan mahkamah konstitusi saat ini, adalah juga menjadi buah kepedulian pemohon untuk mengajak direksi pt.di bahkan juga pemerintah sebagai pemegang saham tunggantiasa mau berjalan jalan yang benar dengan selalu mengedepankan penegakan peraturan dan perundang undangan yang justru seharusnya menjadi motor penggerak dan juga sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum selaku bumn sesuai tuntutan bumn nomor tahun dengan demikian hak manfaat pensiun pemohon dan seluruh peserta depan bisa didapatkan sesuai pdp kep yang adalah juga seharusnya adalah hakikat dan tujuan dari dana pensiun: bahwa dampak dari sosialisasi hukum yang dilakukan pemohon bersama teman teman telah menemukan lagi beberapa perbuatan melanggar hukum pmh) yang telah dilakukan dengan sengaja, terencana dan berkelanjutan oleh direksi, yang sudah terjadi sejak september yaitu sejak terjadinya remunerasi sistem pengupahan september yang oleh direksi tidak serta merta menyesuaikan segala kewajibannya dengan aktual gaji atau upah pokok terbaru atau terakhir, antaranya adalah: pmh terhadap nomor tahun juncto nomor tahun menegaskan bahwa semua iuran atau premi jamsostek (khususnya jaminan hari tua) persentasenya harus mengacu aktual upah sebulan berjalan, tetapi oleh direksi pt.di sejak september (sejak terjadi remunerasi sistem pengupahan seluruh karyawan september hingga awal tahun tidak pernah dipatuhi melainkan presentasinya hanya mengacu upah masa lampau tahun yang nilainya sangat kecil dan tidak manusiawi juga tidak menggambarkan jaminan hari tua. dengan ancaman akan diselesaikan dengan proses hukum, direksi akhirnya tunduk dengan hanya melakukan perundingan mediasi disnaker kota bandung dan akhirnya direksi pun tunduk aturan yang benar sebagaimana dituangkan dalam surat keputusan direksi nomor skep ut. tentang iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pt. jamsostek, tanggal maret dengan liciknya direksi pt. sejak tahun telah melakukan pemotongan hak pesangon para karyawan yang pensiun sebesar total akumulasi iuran dana pensiun yang dilakukan oleh direksi pt.derapkan nomor tahun tetapi hanya untuk tujuan agar kewajiban direksi untuk membayar pesangon bisa berkurang. sebab dalam praktiknya bahwa sejak tahun ratio kecukupan dana rkd) dana pensiun itn telah melebihi ambang bats aman atau surplus dengan demikian sesuai dana pensiun direksi telah boleh menghentikan perannya dengan terkondensasi atas nilai surplus tersebut. juga dengan salah satu butir perjanjian kerja bersama pkb) antara karyawan dengan direksi telah menyepakati penerapan dibatalkan dan diganti dengan sehingga pemotongan hak pesangon telah dihentikan dan yang terlanjur dipotong sejak tahun akan dikembalikan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan direksi pt.di nomor skep ut. tentang perusahaan tidak lagi memperhitungkan lagi uang pensiun yang lurah premi dibayar oleh perusahaan dalam pembayaran uang pesangon bagi karyawan yang phk karena usia pensiun normal tahun tanggal maret bahwa pemohon ikut serta juga menjadi motor penggerak memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh karyawan pt.di terkait dengan tunjangan transportasi tt) dan tunjangan makan tm), demikian juga dengan tunjangan keluarga sejak oktober hingga februari sebab kurang lebih sejak tahun seluruh karyawan pt.di tidak pernah lagi mendapatkannya. sehingga semua kebutuhan transportasi dan makan siang kantor ditanggung sendiri oleh karyawan yang notabene sudah dengan gaji atau upah yang pas pasan untuk membiayai kebutuhan pokok keluarga. perundingan demi perundingan secara bipartita pun telah dilakukan tetapi selalu menemui jalan buntu tidak ada kesepakatan antara dengan direksi pt.di. baru setelah ada ancaman mogok bersama dari semua dan karyawan anggotanya (di pt. ada sp) pada februari akhirnya disepakatilah bahwa semua tunjangan dikabulkan tetapi dengan tmt pelaksanaanya yang berbeda rentang februari hingga juli dan telah berjalan dengan lancar hingga sekarang sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan berus empat dengan direksi pt. pada bulan februari bahwa dari penjelasan atas pemohon selain menjadi karyawan pt. dengan tugas rutin yang begitu padat sebagai ciri khas produksi, tetapi selalu berusaha menyempatkan diri untuk aktif dan proaktif menyuarakan penegakan hukum (law enforcement) demi mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih baik dan layak dan yang berkeadilan sesuai pancasila dan uud saat ini dan depan meskipun hanya sebatas lingkup kecil intern pt. di: bahwa pemohon adalah seorang warga negara republik indonesia sesuai dengan kartu tanda penduduk ktp) terlampir (bukti juga adalah seorang warga negara yang selalu setia membayar kewajibannya yaitu pajak bumi dan bangunan sejak januari hingga sekarang dengan nomor spot (nop) sejak tahun juga pemohon adalah pembayar setiap pajak penghasilan ph) sejak hingga sekarang dengan npp bahwa pemohon juga adalah karyawan tetap dan yang masih aktif bekerja pt. dirgantara indonesia persero) sejak mei yang lalu yang selanjutnya disingkat dengan pt.di yang beralamat jalan pajajaran bandung kp yaitu berdasarkan kartu tanda pengenal atau id card bukti p3). pemohon juga jauh sebelum terbit nomor tahun tentang dana pensiun pada tanggal april pemohon telah menjadi peserta jaminan hari tua jht) yang menjadi cikal bakal dari vapen itn sesuai kartu peserta dana pensiun terlampir (bukti p4) dengan kepesertaan terhitung sejak mei sebagaimana telah ditegaskan dalam angka dan se (lihat lampiran bukti p6). dengan demikian bahwa berdasarkan ketentuan mk, kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam perkara guo, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara indonesia yang hak konstitusional akan dirugikan dengan berlakunya ketentuan dan nomor tahun tentang dana pensiun "dengan tidak atau tanpa"awalnya pt. dirgantara indonesia persero) atau disingkat dengan pt. di, sebelumnya bernama industri pesawat terbang nusantara persero) yang disingkat dengan pt. itn bahwa atas dasar inisiatif dari bapak bj. habibie selaku direktur utama pt. itn telah membuat keputusan bersejarah dengan memberi fasilitas jaminan hari tua jht) bagi seluruh karyawan sebagaimana tertuang dalam surat keputusan direktur utama nomor skep itn iv tanggal april tentang ketentuan pokok jaminan hari tua yang selanjutnya disebut skep (bukti p7), dengan petunjuk pelaksanaanya tertuang dalam lampiran surat keputusan itu sendiri sebagaimana butir menegaskan dan menetapkan bahwa dasar jht yang dipakai bentukan besarnya jht ialah "gaji pokok terakhir sebulan" yang berhak diterima oleh karyawan yang bersangkutan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya". dan rumus perhitungan besarannya diatur dalam surat edaran nomor se itn v yang selanjutnya disebut se sebagaimana butir merumuskan dan menetapkan: bahwa besar pembayaran pensiun sekaligus (sekarang disebut manfaat pensiun) perhitungannya adalah: masa kerja faktor gaji atau upah pokok (terakhir) kemudian dengan terbitnya dana pensiun nomor tahun tanggal april maka jht dirubah menjadi dana pensiun itn dengan payung hukumnya adalah surat keputusan direksi pt.itn nomor kep itn hrono tentang peraturan dana pensiun pdp) tertanggal desember yang selanjutnya disebut pdp kep (bukti p6), yang telah mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan dengan surat pengesahan nomor kep. km pada tanggal april (lihat dalam bukti p6), tetapi sangat disayangkan bahwa sejak terbitnya surat pengesahan dari menteri atas pdp kep pada tanggal april hingga sekarang tahun belum atau tidak pernah dijalankan selaku payung hukumnya vapen itn. dengan demikian acuan dasar ketentuan yang digunakan dalam membayar hak manfaat pensiun seluruh peserta yang telah pensiun sejak desember hingga sekarang hanya berdasarkanp illegal yaitu surat keputusan direksi nomor skep ptd ut0000 tentang penghasilan dasar pensiun dp) tanggal desember yang selanjutnya disebut skep (bukti yang hingga sekarang belum pernah mendapatkan pengesahan dari menteri. dimana yang dimaksud adalah yang mengacu gaji pokok masa lampau tahun (jauh sebelum krisis moneter) setelah ditambahkan dari nilai nominal gaji pokok itu sendiri yang telah dibakukan dan ditabalkan secara permanen menjadi sebuah tabel abadi menjadi lampiran dari skep yang nilai nominal minimum s d maksimumnya dengan nilai yang tidak manusiawi juga tidak masuk akal sehat jaman serba mahal dan sulit sekarang juga jauh lebih kecil dari umr upah minimum regional) kota atau kabupaten yang terendah sekali pun yang ada nkri tercinta ini (lihat bukti p16). karenanya peserta yang pensiun kapan pun dan berapa pun besarnya nilai nominal aktual gaji atau upah pokok terakhirnya tidak akan berpengaruh terhadap besar kecilnya manfaat pensiun yang akan diterima, akibatnya telah menyengsarakan dan kemiskinan kurang lebih orang peserta vapen itn yang telah pensiun pada desember hingga dimana keadaan hidup mereka umumnya tidak mencerminkan bahwa mereka adalah pensiunan dari sebuah pabrik pesawat terbang yang sudah pesohor namanya seantero dunia, nyatanya hidupnya miskin dan sengsara dan tidak jauh beda dengan kehidupan buruh kasar sebuah pabrik atau buruh serabutan. demikian juga dengan peserta vapen itn yang pensiun ditahun tahun belakangan ini juga tidak jauh beda sebab manfaat pensiun yang kalau diambil bulanan hanya cukup untuk menyambung hidup atau hari saja (lihat bukti p16), setelah itu kelaparan dan mati. ini adalah membuktikan bahwa dana pensiun nomor tahun tidak dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum juga tidak dapat memberikan jaminan kesamaan hak didepan hukum sehingga direksi yang melanggar tidak pernah mendapat sanksi hukum untuk membuat efek jera, yang ujung ujungnya tidak ada lagi jaminan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi peserta sebagai wujud perekonomian yang dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan berkeadilan adalah semakin menambah bukti bahwa dana pensiun tersebut telah bertentangan dengan hak.rsyid alamat komplek jalan tlk kumai nomor rt. pasar minggu, jakarta selatan sebagai pemohon nama anwar alamat jalan mes time ruang lrt khalid nomor kemiri bebebe, aceh tengah sebagai pemohon il, nama nazi advani alamat bebebe, kecamatan bebebe, kabupaten aceh tengah sebagai ll. pemohon ill: nama erry sofyan alamat dewa lawe sigala barat jaya, kecamatan lawe sigala gala, kabupaten aceh tenggara sebagai pemohon iv: nama selamat alamat desa kampung baru, kecamatan kampung baru, kabupaten aceh tenggara sebagai pemohon nama ali muammar alamat blang jorok, terbangun, kecamatan terbangun, blang keren, kabupaten gayo lues sebagai pemohon vi, nama karyawati alamat desa buku, terbangun, kabupaten gayo lues sebagai pemohon vii, nama saddam batuah alamat dusun pante raya, kecamatan wih pesam, kabupaten bener meriah sebagai ll. pemohon viii: nama mulyadi alamat dusun seroja, purwosari, kecamatan bandar, kabupaten bener meriah sebagai pemohon ixdance arizona s.h., m.h., dan erik kurniawan s.h., semuanya adalah pengabdi bantuan hukum, yang memilih domisili hukum jalan guru nomor tanjung barat kelurahan benteng agung, kecamatan jarakarna, jakarta selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik bersama sama ataupun sendiri sendir: memeriksa bukti bukti para pemohon, membaca kesimpulan para pemohon. wilayah sebaran masyarakat tradisional suku gayo sabang (kota banda aceh (kota) lhokseumawe (kota) wgh bea ja. bis kena aceh utara arti ikan yna langga #kota) nga nam subulussalam (kota) bsa mulan tem ya gil bahwa masyarakat tradisional suku gayo memiliki kesenian tradisional gayo yang terkenal seperti tari saman dan seni bertutur yang disebut didong. bentuk kesenian ini mempunyai fungsi ritual, pendidikan, penerangan, sekaligus sarana untuk mempertahankan keseimbangan dan struktur sosial masyarakat. samping itu ada juga kesenian seperi tari lines, tari guez, tari muncul, sebuku pepongoten), guru didong dan melengkapi (seni berpidato berdasarkan adat). bahwa nomor tahun tentang pemerintahan aceh telah menetapkan nanggroe aceh darussalam sebagai daerah khusus yang bersifat istimewa. keistimewaan itu bukan saja berkaitan dengan pengakuan bagi berlakunya hukum syariah dan kelembagaannya serta dibentuknya partai lokal, melainkan termasuk pula penghormatan terhadap identitas budaya dan hak hak tradisional masyarakat aceh. oleh karena itu, suku gayo yang merupakan salah satu suku yang terdapat nanggroe aceh darussalam perlu diperhatikan keberadaan dan hak hak tradisional dalam penentuan daerah pemilihan agar penguatan identitas budaya dan hak hak tradisionalnya itu mendapat saluran politik melalui keterwakilan lembaga perwakilan pada berbagai level pemerintahan. bahwa identitas budaya masyarakat tradisional suku gayo atas semestinya menjadi pertimbangan dalam pembentukan daerah pemilihan, bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas budaya sebagaimana ketentuan uud namun juga prinsip prinsip pembentukan daerah pemilihan yang kohesif. keterwakilan masyarakat tradisional suku gayo bahwa salah satu prinsip dasar dalam pembuatan daerah pemilihan adalah keterwakilan, bahwa pembuatan daerah pemilihan harus diupayakan agar konstituen dapat memilih calon wakil mereka yang benar benar mewakili kondisi konstituen yang ada daerah tersebut. artinya penggambaran atau pembuatan batas suatu dapil harus tepat dengan kepentingan masyarakat sebanyak mungkin. kepentingan tersebut dapat didefinisikan dalam berbagai cara. misalnya, komunitas yang berada dalam satu wilayah geografis yang digambarkan oleh batas administratif atau fitur fisik, seperti gunung atau sungai. komunitas masyarakat juga dapat didefinisikan dengan melihat kesamaan ras, etnis, latar belakang suku dan bahasa. jika suatu daerah pemilihan tidak dibuat berdasarkan pertimbangan tersebut, maka akan sulit untuk dapat mewakili masyarakat diakses pada desember pukul bahwa penjelasan umum nomor tahun menentukan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu adalah prinsip keterwakilan. disebutkan bahwa: pemiluberdasarkan prinsip itu maka penentuan daerah pemilihan semestinya juga memperhatikan aspek aspek tradisional, dalam hal ini keutuhan wilayah kehidupan suku gayo yang menyebar dalam empat kabupaten untuk dijadikan sebagai satu daerah pemilihan agar terwujud pertimbangan keterwakilan tradisional dalam sistem pemilihan umum sebagaimana. bahwa pemecahan wilayah suku gayo, secara politik menyebabkan keterwakilan terhadap suku gayo sangat minim baik dpr periode maupun dewan perwakilan rakyat aceh. dapil. adapun dapil nanggroe aceh darussalam tidak ada satupun wakil dari suku gayo yang duduk dprbahwa kondisi atas tidak dapat dilepaskan dari desain penataan daerah pemilihan dalam lampiran nomor tahun desain daerah pemilihan yang telah memecah wilayah suku gayo sebagaimana tertera dalam lampiran nomor tahun telah bertentangan dengan ketentuan uud juga prinsip penetapan daerah pemilihan. bahwa terhadap kondisi tersebut, kini muncul dukungan dan desakan dari pemangku kepentingan wilayah yang terdapat sebaran suku gayo untuk melakukan perubahan daerah pemilihan: reformasi daerah pemilihan yang lebih menghargai keberadaan masyarakat tradisional suku gayo bahwa berdasarkan prinsip prinsip penataan daerah pemilihan atas dan argumentasi konstitusional yang dibangun, maka harusnya daerah pemilihan nanggroe aceh darussalam dibentuk dengan memperhatikan asas kohesivitas dengan menjadikan empat wilayah yang didiami oleh masyarakat tradisional suku gayo yakni kabupaten bener meriah, aceh tengah, gayo lue, dan kabupaten aceh tenggara dalama satu daerah pemilihan yang tidak terpisah. kesatuan wilayah dapil ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan wilayah masyarakat tradisional suku gayo sebagai satu dapil khusus, namun paling tidak empat kabupaten ini tidak dipisahkan menjadi daerah pemilihan yang berbeda. bahwa untuk membuat empat wilayah yang didiami oleh masyarakat tradisional suku gayo dalam daerah pemilihan yang tidak terpisah cukup dilakukan dengan memindahkan dua kabupaten yaitu kabupaten bener meriah dan kabupaten aceh tengah dari yang sebelumnya berada dapil dapil atau memindahkan kabupaten gayo lues dan kabupaten aceh tenggara yang berada dapil dapil ii. namun untuk menjaga terdapatnya kesetaraan antara dapil dan dapil il, maka pemohon mengajukan reformasi dapil sebagaimana dijelaskan pada angka berikut. bahwa untuk menciptakan kesetaraan antara daerah pemilihan, pemohon permohonan memandang perlu dilakukan reformasi daerah pemilihan provinsi nanggroe aceh darussalam. oleh karena itu, harusnya peta daerah pemilihan provinsi nanggroe aceh darussalam adalah sebagai berikut: reformasi daerah pemilihan nanggroe aceh darussalam saran (kota) eni lhokseumawe (kota) aceh . . ki. die ka. saru yoo acehutara lal anakan eng) langsa (kota) tea tag david nad gara dapil nad subulussalam (ro ta) wilayah suku gayo tabel kuota kursi dari reformasi daerah pemilihan nano aceh darussalam dapil nad jumlah dapil nad jumlah (en dan kabupaten kota sabang dan pee boss kabupaten kota banda kabupaten kabupaten agama nasa kabupaten kabupaten aceh barat pidie daya kabupaten kabupaten dansa (panam kota kabupaten maa kabupaten kabupaten iman kabupaten kota "oma osama kabupaten kabupaten datang kabupaten kota langsa kabupaten kabupaten jomotame kabupaten aceh tenggara men alokasi kursi jumlah penduduk dapil jumlah penduduk total jumlah kursi nad nad kursi kursi nad il: kursi kursi alokasi kursi pertama: nad kursi (sisa nad il: kursi (sisa alokasi kursi kedua (sisa kursi) diberikan kepada sisa terbanyak yakni nad total alokasi kursi: nad kursi nad kursi bahwa berdasarkan hal tersebut atas, secara tegas bahwa dan lampiran nomor tahun khususnya nomor terkait dapil nad adalah bertentangan dengan uud ivdan lampiran nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahunnyatakan ketentuan dan lampirfebruarlampiran desakan perubahan daerah pemilihan untuk pemilu legislatif dpr aceh tahun bukti fotokopi surat dukungan perubahan dapil dpr ri dan dpr aceh, selain itu, untuk mendukung dalil dalilnya, para pemohon mengajukan tiga orang saksi dan satuksi etta firdaus saksi adalah koordinator badan pekerja solidaritas untuk anti korupsi) aceh: dalam perkembangan anggota dpr yang terpilih, kita rasakan tidak ada semacam keadilan karena kita menduga ada korupsi aspirasi. artinya, anggota dpr yang terpilih adalah mereka yang berasal dari pidie dan pidie jaya, tidak pernah terwakili kita dari pantai barat karena mereka dari sisi kualitas itu seperti kelas berat dengan kelas bulu, hiu dengan teri, jadi berbeda, jadi kita terus tertinggal, begitu. jadi aspirasi dari masyarakat pantai pesisir barat seperti dari aceh jaya, aceh barat, nagan raya, dan abdya itu tidak pernah tersampaikan, meskipun jika ada anggota dpr yang turun lokasi itu hanya jika ada proyek, misalnya pltu nagan raya, ada kepentingan mereka turun, gitu. kalau turun pun itu hanya menemui kepala kepala daerah, bupati, dan ketua dprd sana, jadi tidak pernah menerima apa masukan dan aspirasi dari masyarakat pesisir pantai barat selatan, begitu. jadi sangat adil jika pidie dan pidie jaya dimasukkan kepada dapil untuk wilayah pantura pantai timur utara), dan aceh barat bergabung dengan ala dan abas. nazrulzaman melihat berdasarkan pengalaman yang ada, aceh itu memiliki keunggulan komparatif indonesia dari yang lain karena menjadi kawasan ekosistem terlengkap kedua setelah amazon. oleh karena itu, perlu penanganan yang berbeda pula. aceh kita bagi dalam kawasan, pantai barat selatan, tengah tenggara pedalaman aceh, dan pantai utara timur. yang terjadi selama ini, terjadi kekurangpedulian pengambil kebijakan jakarta, terutama dpr dan aceh, itu akibat representasi yang tidak terwakili dari wilayah tengah tenggara pedalaman dan pantai barat selatan seperti yang saudara neta sampaikan. oleh karena itu, kita melihat sangat penting dari sisi keterwakilan sehingga nantinya dapat penanganan berbeda pada kawasan ini untuk dpr ril nya, pantai barat selatan dan tengah tenggara pedalaman ini dijadikan satu daerah pemilihan untuk dpr ri, kemudian untuk dpr aceh kemudian nanti bener meriah dan aceh tengahnya menjadi daerah pemilihan sendiri. sehingga secara representasi, kita dari tengah tenggara dan pantai barat selatan ada wakilnya dpr ri, kemudian dpr aceh juga ada wakilnya dari bener meriah dan aceh tengah. kudus purba ketua kadin kamar dagang dan industri) kabupaten aceh tengah, bener meriah. saksi menyampaikan poin poin penting tentang apa yang seharusnya kami uraikan panjang lebar dalam kesaksian secara tertulis dan bahwa yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya ketahui, saya lihat, dan saya rasakan. empat kabupaten, khususnya kabupaten aceh tengah, bener meriah, gayo lues, dan aceh tenggara bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten aceh tengah karena kami tidak memiliki ada perwakilan kami khususnya pusat, dalam hal ini dpr ri, kami mengalami sangat sangat kesulitan daerah karena tidak ada yang menyerap aspirasi dari masyarakat, khususnya aspirasi bagi pembangunan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai kawasan dan zona pertanian yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi bahwa kami sebenarnya penghasil daripada produk pertanian yang sangat sangat besar, khususnya kopi, merupakan satu primadona ekspor kita. kemudian samping itu karena ketiadaan perwakilan kami jakarta, kami mengalami pada saat ini kasus besar aceh tengah khususnya. yang pertama, ada proyek senilai rp3 triliun, proyek plta peusangan dan yang dibiayai daripada pinjaman luar negeri kita melalui pln dari japan international corporation agency. sekarang ini sudah terhenti pekerjaannya selama minggu, ini memasuki minggu yang ke bapak anggota majelis. ini terhenti diakibatkan karena ada masalah antara pihak proyek dengan pihak masyarakat dan tidak dapat diselesaikan daerah dan tingkat pusat juga tidak ada yang bagaimana ini harus diselesaikan. kemudian yang kedua, kami juga daerah, kabupaten ini membutuhkan sangat pembangunan perumahan, khususnya kepada masyarakat miskin dan pegawai negeri sipil. karena kondisi secara geografis kami sangat berjauhan dengan ibu kota kabupaten, tetapi ini tidak dapat kami laksanakan karena tidak ada terobosan yang dapat dilakukan tingkat pusat. kami mendatangi secara pribadi kementerian perumahan rakyat, ternyata memang jakarta besar sekali anggaran untuk perumahan rakyat, sehingga karena tidak ada perpanjangan tangan dari kementerian perumahan rakyat kabupaten kami khususnya dan provinsi provinsi lain barangkali juga, sehingga anggaran daripada kementerian perumahan rakyat yang terserap hanya sekitar saja untuk tahun sementara daerah sangat membutuhkan. untuk itu daerah kami sangat memerlukan adanya perwakilan kami tingkat pusat. ahli nico haryanto daerah pemilihan atau dapil secara umumsangat beragam karena ditentukan oleh berbagai faktor seperti sistem pemilihan umumnyakitatau kursi yang diperebutkan setiap daerah pemilihan, antara sampai sistem pemilu perwakilan berimbang ini ada berbagai macam varian dan jika dijalankan secara murni mana prinsip povo (one person, one vote, one value) itu berlaku, maka yang namanya deviasi dari proporsionalitas pasti akan sangat minimal. sebaliknya dengan penambahan berbagai elemen yang legitimate seperti keberadaan dapil yang banyak, adanya kisaran district magnitude, maupun juga pengalokasian kursi dapil yang tidak proporsional, hingga penerapan parliamentary threshold maka sistem ini bisa menjadi bias. apalagudah tentu sistem ini dapat menguntungkan partai parti tertentu. salah satu elemen penting dalam sistem pemilu kita yang menjadi perhatian adalah mengenai dapil khusus untuk pemilih luar negeri. dalam literatur politik ini terkait dengan hak hak politik warga negara yang tinggal luar negeri, baik yang menjadi ekspatriat, buruh migran, pencari suaka politik, pengungsi, hingga mereka yang masih merasa memiliki linkage atau keterkaitan hubungan etnis kebangsaan atau kekeluargaan yang sering kali disebut dengan kelompok diaspora. hak hak ini seringkali dijamin dengan adanya voting from abroad, external voting, (suara tidak terdengar jelas) voting, atau diaspora voting yang pelaksanaan teknisnya beragam tergantung kebijakan dan aturan dari badan pelaksana pemilu masing masing negara. secara sistemdansemua suara pemilih untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi kursi legislatif atau dapil jamak yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah kursi yang diperebutkan, dengan jumlah wilayah administrasi pemerintahan, maupun persebaran populasi. dapil jamak seperti yang berlaku indonesia, tidak ada acuan baku sebenarnya secara teoretis yang mengharuskan diadopsinya suatu formulasi tertentu dalam pembentukan dapil maupun dalam penentuan dapil. dapil dapat terbentuk untuk mengakomodasi jumlah kursi yang diperebutkan suatu wilayah administrasi pemerintahan atau untuk mengakomodasi kepentingan politik subpopulasi tertentu. singkatnya, secara teoretis, dapil itu adalah masalah lokasi dan alokasi, location and allocation problem. memang, secara hipotetis, ada beberapa pilihan teoretis untuk mendapatkan suatu pembagian daerah pemilu yang optimal. nah, optimal ini tentu dari beberapa parameter kuantitatif yang terkadang apolitis ataupun historis, misalnya, menunjukkan bahwa secara matematis itu pembentukan dapil dapat diupayakan secara praktikal dan otomatis dengan solusi komputerisasi data, sehingga pembentukan dapil yang biasanya sering terjadi karena pergeseran populasi maupun alasan alasan politik lainnya, dapat dilakukan secara cepat dan tidak memiliki preferensi subjektif tertentu. dalam konteks eksternal maupun diaspora voting, hak warga negara itu tidak boleh dihilangkan, selama mereka masih eligible vote, selama mereka masih warga negara, selama mereka masih memegang paspor. karena secara teoretis mereka ini masih tercakup dalam prinsip affected interest, dimana mereka tinggal luar negerinya itu memiliki kepentingan, masih memiliki ikatan ikatan finansial, emosional, dan segala macam untuk turut serta dalam kehidupan politik negara asalnya, dan ini sesuai dengan prinsip equality all citizens. selama ini partisipasi politik warga negara luar negeri,dan suara itu kemudian digabungkan, dimasukyang lalu. penggabungan ini tidaklah memiliki dasar alasan teoretis maupun berdasarkan pada suatu karakteristik sistem pemilu perwakilan perimbangan tertentu, tapi lebih. ini yang umum dilakukan. pertama,nya, sebelum meninggalkan negaranya. misalnya, untuk tenaga kerja indonesia dari papua barat yang bekerja dan tinggal amerika, maka suaranya akan digunakan untuk memilih calon dari dapil papua barat dengan menggunakan (suara tidak terdengar jelas) atau kartu suara yang dikirimkan lewat pos atau melalui perwakilan diplomatik. kedua, adalah dengan membentuk diseret district, baik secara langsung maupun tidak langsung yang secara khusus mewakili mereka yang tinggal luar negeri. saat ini, semakin banyak negara yang mengadopsi metode diseret district ini. portugal misalnya, dimana anggota legislatif dipilih dengan sistem pemilu perwakilan berimbang yang terbagi dalam dapil. ada dua dapil yang masing masing berkursi dua, khusus untuk warga negara yang tinggal luar negeri. negara kroasia, metode diseret district ini diadaptasi lagi dengan menggunakan prinsip confined kuota yang menghasilkan jumlah legislatif dapil khusus luar negeri, berbeda setiap pemicunya. pernah pada tahun kemudian menjadi pada tahun menjadi pada tahun dan pada tahun tergantung dari voting turn out, pemilu luar negeri mereka. praktik penggabungan suara pemilih luar negeri untuk dapil jakarta ii, sebenarnya makin memperburuk problem sistemik sistem pemilu kita. ini karena alasan historis dan ketakutan pergolakan daerah, sistem pemilu kita selalu memunculkan kondisi dimana adini, tentu telah membuat proporsionalitas dari sistem pemilu indonesia menjadi semakin problematik. dengan jumlah pemilih luar negeri yang cukup besar, mendekati pemilih, maka jumlah pemilih tersebut lebih dari cukup untuk mendudukkan puluhan political trustee lembaga legislatif. dari hasil pemilu yang lalu,nah, jika menggunakan angka rata rata tersebut, mestinya suara pemilih luar negeri dapat bernilai antara hingga kursi lembaga legislatif, padahal jumlah kursi dapil jakarta il, hanya ada kursi dengan penduduk jakarta selatan dan jakarta pusat mencapai hampir jiwa. ini berarti dapil jakarta menjadi sangat kompetitif dan under representative dan konsekuensinya value pemilih luar negeri menjadi semakin delusi. untuk memperbaiki serta sistem perwakilan berimbang dan menegakkan prinsip prinsip inklusivitas demokrasi, maka pembuatan dapil khusus luar negeri dengan district management itu yang fleksibel, atau seperti yang kroasia dengan menggunakan confined kuota, menjadi relevan dan mendesak dilakukan, tentu ini dapat berimplikasi pada bertambahnya jumlah kursi dpr secara umum atau berkurangnya beberapa kursi dpr sejumlah dapil yang over represented. secara politik, tentu lebih mudah untuk menambah jumlah kursi dpr, dimana tampaknya disediakan bersifat relatif terhadap voting turn out dari pemerintah luar negeri karena memang mereka ini seringkali tidak terhitung dalam daftar pemilih. terkait dengan perkara nomor prinsip mengenai dapil yang sebisa mungkin mencerminkan pengelompokan sosial politik maupun geografis masyarakat pemilih wilayah administrasi pemerintahan tertentu, perlu selalu dijunjung tinggi supaya proses demokrasi elektoral dapat menghasilkan representasi politik yang inklusif. sebagai negara yang maju lembaga pembuatan dapil banyak daerah perlu mempertimbangkan tidak saja faktor population density, wilayah pemerintahan, maupun geographical proximity, tapi juga faktor sosio kultural yang telah menciptakan suatu identitas maupun pengelompokan politik tertentu. hal ini tidak lain untuk memastikan bahwa kelompok etnososial tertentu yang para anggotanya hidup tersebar beberapa unit wilayah pemerintahan, entah kecamatan, kabupaten atau kota yang berdekatan, tetap dapat berhubungan secara politik dalam satu dapil. penekanan ini penting untuk menjawab persoalan ketiadaan atau minimnya representatif politik masyarakat gayo aceh, mereka ini kebanyakan tinggal sejumlah daerah yang berdekatan. namun karena dapil yang membelah masyarakat ini dalam dua dapil yang berbeda selama ini, menyebabkan seluruhnya tokoh tokoh masyarakat gayo ini mendapatkan dukungan elektoral guna memenangkan kursi legislatif. untuk itu, registering menjadi satu kebutuhan guna menjaga representatif politik yang ramah terhadap masyarakat gayo maupun masyarakat adat lainnya berbagai daerah indonesia. pembagian dua dapil aceh tidak akan menganggu sistem pemilu perwakilan berimbang atau tatanan elektoral karena ini hanya mengasah penggeseran location and allocation seat. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar opening statement dari pemerintah pada persidangan tanggal februari yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan pada intinya, pokok permohonan yang diajukan oleh para pemohon, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh dpr, pada intinya pemerintah tidak akan membacakan karena hal tersebut sama sebagaimana yang sudah disampaikan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. uraian tentang kedudukan hukum legal standing para pemohon, pemerintah akan menjelaskan secara rinci dan lebih lengkap, sebagaimana nanti akan disampaikan pada kepaniteraan mahkamah konstitusi atau melalui persidangan berikutnya. namun demikian, pemerintah menyampaikan permohonan kepada yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah para pemohon mempunyai kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana diatur dalam. bahwa terhadap anggapan para pemohon sebagaimana didalilkan pada pokok permohonan para pemohon, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang dasartahun sekali. pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan. yang artinya,: wilayah administrasi pemerintahan, nasional, provinsi, atau kabupaten kota, jumlah penduduk, atau cc.?. tetapi juga pada sistem kepartaian dan sistem perwakilan rakyat yang akan terbentuk. makin besar lingkup dan besar daerah pemilihannya.an dapat mengenali sehingga pemilih dapat:menentukan siapa yang mewakili oleh anggota lembaga legislatif. dan karena itu,?atau orang, tetapi juga menyangkut daerah atau ruang. setiap provinsi dipilih wakil. bahwa penentuan daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran undang undang nomor tahun tetang pemilihan anggota dpr, dpd dan dprd yang dinilaisistem proporsional. untuk konteks indonesia setelah perubahan undang undang dasar hal ini juga tidak bertentangan dengan prinsip sebagaimana pemerintah sudah sampaikan atas, yaitu terkait dengan prinsip one person, one vote, one value. pemerintah berpendapat bahwa tentanguntuk diatur dengan undang undang secara proporsional. maka dalam hal ini, legal policy terkait dengan pilihan secara nasional yang demikian menurut pemerintah tidak bertentangan dengan undang undang dasar lebih lanjut, menurut pemerintah juganya, jenisnya, hierarki, materi muatannya, dan lembaga yang membentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengaturnya, yaitu dalam hal ini berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. kebijakan daerah dilihat secara nasional, sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun menurut pemerintah sama sekali tidak mengabaikan prinsip prinsip yang terkandung dalam undang undang dasarn, khususnya juga dalam hal ini adalah para pemohon, pada masa mendatangkepada setiap orang, kepada masyarakat, termasuk juga para pemohon agar dapat terjadi dialog yang intens dengan pemerintah yang secara terus menerus agar supaya kehidupan demokrasi dan pemilihan umum masa depan akan menjadi lebih baik. kesimpulan.pemilihan umum anggota dpr, anggota dpd, dan anggotaopening statement dari dewan perwakilan rakyat pada persidangan tanggal februari yang pada pokoknya sebagai berikut: perkara nomor puu xi mursyid dan kawan akan kesemuanya warga negara indonesia sebagai pemohon sampai dengan pemohon selanjutnya disebut para pemohon. dpr ri menyampaikan keterangan pendahuluan terhadap permohonan pengujian undang undang pemilu terhadap undang undang dasar dalam perkara nomor puu xi dan nomor puu xi yang secara lengkap akan kami sampaikan kemudian secara tertulis kepada majelis hakim mahkamah konstitusi melalui panitera mahkamah konstitusi. terhadap dalil para pemohon, sebagaimana diuraikan dalam kedua permohonan guo, dpr menyampaikan hal hal sebagai berikut. kedudukan hukum (legal standing)milihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, bertentangan dengan dan undang undang dasar terhadap permohonan pengujian dan dan lampiran undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut. i. perkara nomor puu xi terkait dengan dengan dalil para pemohon mengenai penetapan wilayah daerah pemilihan nad pada lampiran undang undang guo, berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon karena sebagai warga sukudapat kami jelaskan hal hal sebagai berikut. bahwa dalam membentuk suatu daerah pemilihan harus diperhatikan prinsip prinsip dasar, yaitu: prinsip kesetaraan. suara dimana prinsip ini menjadi prioritas utama meskipun disadari bahwa harus memerhatikan faktor jawa, luar jawa, sehingga terjadi keseimbangan dalam membagi daerah pemilihan yang dimaksud kesetaraan suara. bahwa dalam pemilu, suara setiap warga negara adalah sama, tidak peduli mereka berasal dari ideologi, agama, etnis, daerah, atau dari kelas ekonomi yang berbeda. berdasarkan hal itu, pembagian daerah pemilihan dilakukan dengan melihat penyebaran jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah, dan biasanya dibatasi oleh wilayah administrasi kabupaten kota. prinsip integritas wilayah. prinsip ini dimaksudkan bahwa pembentukan suatu daerah pemilihan harus integral, tanpa ada batas yang terputus, sehingga pemerannya menjadi lebih mudah berdasarkan jumlah penduduk wilayah tersebut. prinsip kesinambungan wilayah. prinsip ini secara substansi hampir sama dengan prinsip integritas wilayah. penekanannya adalah bahwa suatu daerah pemilihan tidak sering berubah batas batasnya dari suatu pemilu pemilu berikutnya. hal ini dimaksudkan, agar terjadi hubungan kedekatan yang baik antara wakil rakyat dan konstituennya, sehingga terjadi sinergi dan kedekatan emosional dalam memetakan persoalan dan kebutuhan daerah pemilihan tersebut. dalam penentuan daerah pemilihan memerhatikan prinsip kohesivitas, yang bermakna adanya hubungan kedekatan dalam suatu masyarakat wilayah tersebut. kohesivitas yang muncul dapat disebabkan oleh kesamaan suku, etnis, kesamaan agama, dan kesamaan sosiologis lainnya. namun demikian, prinsip ini tidak perlu menjadi prinsip utamalampiran nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd berbunyi:hal ini sejalan pula dengan lampiran nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, khususnya angka yang menyebutkan bahwa:hingga jelaslah bahwa lampiran suatu undang undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi undang undang sehingga lampiran dapat diuji kepadarupakan salah satu pilar negara hukum indonesia yang, berfungsi sebagai' guardian dari constitutional rights setiap warga negara republik indonesilampiran nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd terhadap undang undang dasar dalam pembentukan suatu daerah pemilihan karena tidak semua wilayah memiliki kedekatan emosional secara sosiologis. jika hal itu menjadi prioritas utama, maka pembentukan daerah pemilihan akan menjadi sangat banyak dan terkoyak kotak. sementara ketentuan bahwa alokasi kursi tiap daerah pemilihan untuk dpr ri adalah sampai kursi. oleh karena itu, prinsip kohesivitas ini meskipun penting, namun tidak menjadi prioritas utama dengan pemahaman bahwa indonesia merupakan negara kesatuan, serta masyarakat sudah sangat plural atau majemuk. terkait dengan adanya keinginan membagi daerah pemilihan aceh, khususnya yang memilih kabupaten bener meriah, kabupaten aceh tengah, kabupaten aceh tenggara, dan kabupaten gayo lues dapat dijelaskan bahwa secara prinsip pemecahan daerah pemilihan tersebut tidaklah tabu, sepanjang tidak melanggar ketentuan alokasi kursi sampai namun demikian, harus diperhatikan bahwa jika alokasi kursinya menjadi tidak seimbang atau proporsional antardaerah pemilihan, maka hal itu akan memberikan dampak bagi kesetaraan suara yang dimiliki. saat ini aceh memiliki dua daerah pemilihan, yaitu aceh yang pertama kursi dan aceh yang kedua kursi. kabupaten gayo lues dan kabupaten aceh tenggara berada daerah pemilihan satu, sementara kabupaten bener meriah dan kabupaten aceh tengah berada daerah pemilihan dua. dengan komposisi seperti itu, terlihat bahwa empat kabupaten dimaksud akan membentuk satu daerah pemilihan sendiri, sehingga akan mengurangi alokasi kursi daerah pemilihan satu dan dua. persoalannya adalah bagaimana proporsi jumlah penduduk yang berada empat kabupaten tersebut? jika proporsi jumlah penduduknya tidak mencapai alokasi kursi minimal kursi, maka akan menjadi persoalan karena melanggar ketentuan undang undang. selanjutnya, harus diperhatikan proporsi alokasi kursi antardaerah pemilihan, yaitu jika alokasi kursi masing masing daerah pemilihan hanya minimal kursi atau kursi, maka hal itu menjadi kurang memberikan ruang bagi partai politik peserta pemilu dapat mewakili suatu dapil berdasarkan sistem pemilu yang digunakan, yaitu proporsional. memang hal itu suatu sisi menjadi lebih baik karena ada kompetisi yang ketat antara partai politik peserta pemilu. namun, pilihan politik pembentuk undang undang berdasarkan prinsip prinsip pembentukan daerah pemilihan atas menjadi pertimbangan utama, sekaligus memerhatikan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia. kondisi seperti itu berlaku untuk semua wilayah, termasuk jawa yang notabene sekitar penduduk indonesia berada, meskipun jawa terdiri atas berbagai suku, namun pemilihan daerah pemilihan tidak serta merta mewakili pembagian berdasarkan kohesivitas sosiologis masyarakat semata. berdasarkan alasan alasan tersebut atas, maka ketentuan dalam dan dan lampiran undang undang pemilu tidak bertentangan dengan ketentuan dan dan undang undang dasar demikian keterangan dpr ri. menerima keterangan dpr ri secara keseluruhan.dan undang undang dasarmaretberdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf dan paragrafpara pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang berasal dari suku gayo provinsi nanggroe aceh darussalam yang telah memiliki hak memilih. menurut para pemohon, akibat berlakunya dan lampiran dalam pembentukan daerah pemilihan anggota dpr ri,aerah pemilihan yang berbeda, yaitu kabupaten bener meriah dan kabupaten aceh tengah masuk daerah pemilihan nanggroe aceh darussalam dan kabupaten aceh tenggara dan kabupaten gayo lues masuk daerah pemilihan nanggroe aceh darussalam ii, sehingga membelah kesatuan masyarakat adat gayo. hal itu menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin dalam uud dengan adanya ketentuan guo,menurut mahkamah para pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujiandan lampiran tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd. adapun menyatakan,". menurut para pemohon berlakunya dan lampiran yang telah memisahkan wilayah kehidupan masyarakat tradisional sukuua daerah pemilihan yang berbeda adalah bertentangan uud menurut para pemohon, untuk menjaga keutuhan masyarakat suku gayo, semestinya seluruh wilayah yang didiami oleh masyarakat suku gayo bergabung dalam satu daerah pemilihan. pemecahan wilayah suku gayo tersebut, secara politik menyebabkan keterwakilan suku gayo sangat minim baik dpr periode maupun dewan perwakilan rakyat aceh. daerah pemilihan dapil), sedangkan dapil nanggroe aceh darussalam ii, tidak ada satupun wakil dari suku gayo yang duduk dpr ripemerintah dan dewan perwakilan rakyat berpendapat bahwa ketentuan dalam dan lampiran tidak bertentangan dengan ketentuan uud bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan pokok permasalahan yang dikemukakan oleh para pemohon, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa uud tidak mengatur dan tidak pula memberikan petunjuk secara spesifik mengenai penentuan daerah pemilihan untuk pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat. walaupun demikian, menurut mahkamah prinsip utama dari penentuan daerah pemilihan adalah prinsip keterwakilan, yaitu suatu prinsip yang menjamin bahwa wakil yang terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat dapat berhubungan secara efektif dan baik dengan konstituen daerah pemilihannya untuk memaksimalkan pencapaian maksud dari demokrasi yang menganut prinsip perwakilan. untuk memenuhi maksud tersebut, pada umumnya penentuan daerah pemilihan mempertimbangkan adanya prinsip kesetaraan populasi yaitu harga kursi dibanding penduduk kurang lebih sama antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan yang lain. hal itu, samping untuk memenuhi prinsip one person, one vote, one value (povo) dalam pemilu demokratis juga untuk memenuhi rasa keadilan antardaerah pemilihan. selain itu dalam rangka memudahkan efektivitas pelaksanaan fungsi perwakilan, dalam menentukan daerah pemilihan, juga mempertimbangkan integritas wilayah, yaitu suatu daerah pemilihan harus integral secara geografis, termasuk dalam hal ini mempertimbangkan aspek wilayah administrasi pemerintahan. kemudian, dikenal pula prinsip kohesivitas penduduk dalam menentukan daerah pemilihan, yaitu penentuan daerah pemilihan hendaknya dapat menjaga kesatuan unsur sosial budaya penduduk dan menjaga keutuhan kelompok minoritas. kesatuan unsur sosial budaya penting untuk menyatukan kepentingan yang akan diperjuangkan oleh para wakil parlemen. keutuhan kelompok minoritas juga perlu dijaga agar mereka mendapatkan kepastian untuk memiliki wakil parlemen. dalam menentukan daerah pemilihan bagi lembaga perwakilan yang lebih rendah, perlu pula memperhatikan prinsip pengakuan wilayah (terminus), yaitu suatu daerah pemilihan lembaga perwakilan tingkat bawah harus menjadi bagian utuh dari daerah pemilihan lembaga perwakilan lebih tinggi, atau satu daerah pemilihan lembaga tingkat bawah tidak boleh berada dua daerah atau lebih daerah pemilihan lembaga perwakilan yang lebih tinggi. prinsip ini untuk memudahkan penyaluran aspirasi secara berjenjang lembaga perwakilan, atau sebaliknya untuk memudahkan penggalian aspirasi bawah. bagi pemilu indonesia yang penyelenggaraan pemilu dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota dilakukan secara serentak penerapan prinsip ini tidak hanya memudahkan partai politik dan calon anggota legislatif dalam berhubungan dengan konstituen daerah pemilihan, tetapi juga memudahkan petugas pemilu dalam menjalankan tugasnya. sinilah, antara lain, diperlukan kehati hatian dan kebijakan komisi pemilihan umum kpu) dalam menetapkan daerah pemilihan: bahwa terlepas dari berbagai dasar pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan atas, penentuan daerah pemilihan bersifat sangat dinamis dan variatif yang sangat tergantung pada prinsip prinsip umum yang disepakati dalam pembentukan daerah pemilihan yang diatur dalam undang undang serta disesuaikan dengan situasi dan konfigurasi politik pada saat itu. oleh karena itu, penentuan dan pembentukan daerah pemilihan pada prinsipnya adalah wilayah kebijakan pembentuk undang undang dan penyelenggara pemilihan umum (opened legal policy, optionally constitutional). hal terpenting mengenai penentuan daerah pemilihan yang berkaitan dengan konstitusi adalah adanya jaminan bahwa setiap warga negara mendapatkan jaminan memiliki wakil yang duduk lembaga perwakilan yang akan memperjuangkan kepentingan politiknya dalam menentukan kebijakan pemerintahan negara. pada sisi lain, wakil rakyat yang duduk lembaga perwakilan dapat secara efektif memperjuangkan kepentingan politik rakyat yang diwakilinya. menurut mahkamah, penentuan suatu daerah pemilihan tidak dapat dilakukan dengan mengutamakan pertimbangan keterwakilan etnis dan suku, karena banyak dan beragamnya suku bangsa yang ada indonesia yang tidak mungkin mempertimbangkan hal itu seluruhnya. pertimbangan etnis dan suku, hanya mungkin dilakukan jika prinsip prinsip lain telah terpenuhi yaitu antara lain, prinsip keseimbangan proporsionalitas, jumlah wakil, dan yang diwakili untuk semua daerah pemilihan, pertimbangan wilayah administrasi pemerintahan, termasuk wilayah geografi, dan lain lain. hak hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat yang dijamin oleh dan uud tidak dengan sendirinya terabaikan dengan tidak adanya perwakilan kesatuan masyarakat hukum adat dalam lembaga perwakilan rakyat, karena pengakuan dan penghormatan terhadap hak hak tradisional masyarakat hukum adat merupakan kewajiban konstitusional. ada atau tidak adanya anggota dpr yang berasal dari suatu masyarakat hukum adat dalam lembaga perwakilan rakyat, hak hak masyarakat hukum adat secara konstitusional tetap diakui dan dihormatpenghormatan konstitusi terhadap keberadaan masyarakat adat sebagaimana ditentukan dalam dan uud tidak ada relevansinya dengan penentuan daerah pemilihan karena siapapun yang terpilih menjadi anggota dpr dalam suatu daerah pemilihan sejatinya tidak lagi merepresentasikan suku ataupun masyarakat adat. demikian pula bahwa proses pembentukandan lembaga yang membentuk berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengaturnya, dalam hal ini undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, ketentuan dalam dan lampiran tidak bertentangan dengan ketentuan dan uuddaanwar usman, hartono, arief hidsampai dengan pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang berasal dari provinsi aceh yang telah memiliki hak memilih potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan pemberlakuan nomor tahunmaria farida indrawi anwar usman ttd. ttd. hartono arief hid ttd. ttd. ahmad fadli semadi materialis akbar panitera pengganti, ttd. fadzlun budiberlakuan dan lampiran nomor tahun yang dalam pembentukan daerah pemilihanbener meriah, aceh tengah, aceh tenggara, dan gayo luwes dalam daerah pemilihan yang berbeda telah menimbulkan kerugian konstitusional dari pemohon sebagaimana dijamin dalam uud bahwa ketentuan yang membelah wilayah kehidupan masyarakat gayo dalam daerah pemilihan yang berbeda sebagaimana ditentukan oleh dan lampiran nomor tahun merugikan hak konstitusional para pemohon. adapun kerugian konstitusional para pemohon dalam hal ini adalahihak terkait sebagailampiran nomor tahun tentang pemilihan anggota dpr, dpd dan dprd, yang telah mengakibatkan kerugian konstitusional pada para pemohon, iii. alasan permohonan pokok perkara yang dimohonkan bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah pengujian terhadap dan lampiran nomor tahun tentang pemilihan anggota dpr, dpd dan dprd yang pada intinya telah memisahkan wilayah kehidupan masyarakat tradisional suku gayo yang menyebar pada kabupaten dalam dua daerah pemilihan yang berbeda. peta dapil aceh berdasarkan lampiran nomor tahun sah kanan kota sbn age kota oks mamre (kota) koran rea dta bagas ini dapil nad nee dapil nad bulu bal (kota tee bahwa lampiran nomor tahun tentang pemilihan anggota dpr, dpd dan dprd telah membagi daerah pemilihan provinsi nanggroe aceh darussalam menjadi dua yakni dapil nanggroe aceh darussalam dan nanggroe aceh darussalam sebagai berikut: tabel pembagian dapil nad berdasarkan nomor tahun kota sabang kabupaten bireuen kota banda aceh kota lhokseumawe kabupaten aceh besar kabupaten aceh utara kabupaten pidie kabupaten pidie jaya kabupaten aceh jaya kabupaten aceh timur kabupaten aceh barat kota langsa kabupaten nagan raya kabupaten aceh tamiang pesmamnpangasan kabupaten aceh jromawussaan (kammaenpoensnaa pkampatn medis bahwa lampiran nomor tahun atas secara tegas telah membelah wilayah suku gayo yang terdapat kabupaten aceh tengah, bener meriah, gayo lues dan aceh tenggara yang semestinya merupakan satu kesatuan wilayah yang dipertimbangkan dalam pembentukan daerah pemilihan. tidak adanya asas atau prinsip penentuan daerah pemilihan dalam nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd bahwa penetapan daerah pemilihan merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd. tahapan penyelenggaraan pemilucc. pendaftaran dan verifikasiii.bahwa nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd tidak menentukan asas asas atau prinsip prinsip dalam menentukan daerah pemilihan. hal tersebut memberikan kewenangan yang luas dan tidak terukur kepada pembentuk undang undang untuk menentukan daerah pemilihan. penentuan daerah pemilihan semestinya tidak diposisikan sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembuat undang undang, melainkan perlu didasari pada tolak ukur atau asas tertentu untuk menjamin tidak terjadinya kerugian hak konstitusional warga negara. tidak adanya asas atau prinsip dalam penentuan daerah pemilihan dalam nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin dalam dan uud bahwa menurut thomas brunei dalam bukunya restricting and representation: why competitive elections are bad for america new york: routledge, pembentukan daerah pemilihan setidaknya dilakukan berdasarkan lima asas atau prinsip, yaitu: daerah pemilihan merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh (contiguous district), maka pembentukan daerah pemilihan harus memperhatikan kesatuan wilayah secara geografis: kesetaraan populasi (equal population): berarti harga kursi daerah pemilihan kurang lebih sama, jumlah kursi antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan yang lain yang berdekatan, kurang lebih seimbang, menjaga kesamaan kepentingan dari komunitas (preserving communities interest) atau kohesivitas penduduk, yaitu pembentukan daerah pemilihan memperhatikan kesamaan kesamaan, kondisi sosial masyarakat dalam satu daerah pemilihan. menjaga keutuhan wilayah politik administrasi (preserving political subdivision), dan kekompakan daerah pemilihan (compactness) berdasarkan prinsip prinsip tersebut, terutama prinsip kesatuan wilayah dan kohesivitas penduduk, maka keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud dalam pada dan uud harus menjadi pertimbangan utama oleh pembentuk undang undang dalam menentukan daerah pemilihan supaya tidak terjadi kerugian hak konstitusional warga negara sebagaimana yang dialami oleh masyarakat tradisional suku gayo yang wilayah kehidupannya dipisahkan oleh dua daerah pemilihan yang berbeda. perlindungan terhadap hak masyarakat tradisional suku gayo bahwa dua ketentuan dari uud yang dijadikan sebagai alat uji dalam permohonan ini adalah dan uud menyatakan bahwadangkan undang undang dasar menyatahak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik untuk dipilih atau memilih merupakan hak politik yang melekat pada semua individu dan kelompok warga negara, termasuk hak bagi masyarakat tradisional suku gayo yang harus dilindungi serta frasa sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam serta frasa selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa provinsi nanggroe aceh darussalam terdapat suku gayo yang merupakan suku yang mendiami pedalaman aceh yang wilayah kehidupannya meliputi pegunungan tengah aceh yang sekarang telah terbagi dalam wilayah administratif kabupaten, antara lain: kabupaten aceh tengah: kabupaten bener meriah: kabupaten gayo lues, dan dan aceh tenggara yang dikenal dengan sebutan dataran tinggi gayo. masyarakat tradisional suku gayo ini menggunakan bahasa gayo lut, gayo deret, gayo belang dan gayo alas, yang dibedakan dengan dialek.desember pekerjaan: dokter alamat klinik fatahillah, jalan pedati nomor kampung melayu, jakarta timurkonstitusi undang undang dasar tahun (selanjutnya disebutterhadap dan uud kedudukan hukum legal standing) bahwa menurutbukti fotokopi poster kementerian kelautan dan perikanan marilah kita terus mengkonsumsi ikan . : bukti fotokopi foto pameran tissa tuna produksi koperasi nelayan boru bersama ibu menteri pangestu balai kartini: bukti fotokopi kliping opini prof. dr. ir. rokhmin dari, berjudul membangun perikanan untuk kesejahteraan bangsa harian seputar indonesia, sabtu, oktober fotokopi kliping opini prof. dr. ir. rokhmin dari, berjudul pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan harian media indonesia, rabu, oktober fotokopi makalah cetak biru pembangunan kelautan dan perikanan menuju indonesia yang maju, adil, makmur, dan mandiri oleh prof. dr. ir. rokhmin dari, ms, tahun fotokopi foto landas pacu (runway), fotokopi foto dan artikel tentang kegunaan coklat, bukti sama dengan bukti bukti bukti fisik tidak diserahkan: bukti fotokopi print out artikel martabat bangsa dari majalah mina bahari terbitan desember bukti fotokopi foto air terjun foi, bukti bukti fisik tidak diserahkan: bukti fotokopi peta potensi minyak bumi pulau buru, bukti bukti fisik tidak diserahkan: bukti fotokopi foto lahan milik koperasi nelayan bursebagai pemda), yang menyatakan:::lam pemda yang dimohonkan untuk diuji, atau setidaknya menghalangi terbentuknya pulau buru sebagai provinsi dengan wilayah meliputi kabupaten buru, kabupaten buru selatan, dan kota namea, menimbang bahwa dalam permohonan maupun perbaikan permohonannya, pemohon tidak menjelaskan korelasi antara pemohon sebagai perorangan warga negara dengan pembentukan provinsi, serta keberadaan ketentuan yang dimohonkan pengujian, yaitu dan pemda yang antara lain mengatur mengenai syarat fisik atau jumlah wilayah yang harus dimiliki oleh provinsi dan atau kabupaten kota yang akan dibentuk, serta kewenangan pengelolaan sumber daya wilayah laut. pemohon juga tidak menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya sebagai akibat berlakunya yang dimohonkan pengujian. berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam kaitannya dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohonkarena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), mahkamah tidakidampingi oleh martian wibowo sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh pemohon, dengankil mochtarpemohon adalah dokter, pimpinan nelayan miskin tokoh masyarakat perancang kota namea dan pembuat dua kabupaten buru dan kabupaten buru selatan keluarga besar pejuang pulau buru (vide bukti warga negara indonesia sebagai perorangan yang menganggap hak konstitusional dirugikan dengan ketentuan dan pemda, terhadap dan uud hal mana dapat dilihat dari uraian bawah ini: bahwa pemohon dan seluruh masyarakat pulau buru yang sekitar ribu orang dirugikan dengan pemda terhadap dan (vide bukti dan bukti bahkan laut dialing kopling oleh undang undang tersebut kabupaten mendapat mil, provinsi mil, sedangkan sisanya berpuluh atau bahkan beratus mil dikuasai oleh pemerintah pusat yang jaraknya beribu mil dari pulau buru atau laut banda (vide bukti akhirnya tidak terkontrol oleh pemerintah pusat maka terjadilah pencurian ikan besar besaran dari bangsa filipina dan ini telah melanggar ham yang berbunyi sebagai berikut, setiap orang berhak memiliki. laut banda milik nelayan nelayan indonesia (vide bukti bukan milik nelayan asing filipina. bahwa pemerintah pusat dalam hal ini dkp departemen kelautan dan perikanan) mengizinkan kapal kapal pukat harimau baik dari bangsa korea dan china indonesia berkedudukan lama bandara, kota ambon sehingga berjuta juta ton ikan baby tuna (ikan bibit tuna) dibabat habis habisan begitu juga ikan tongkol kecil (komo) dibuang secara besar besaran tengah tengah laut (vide bukti sedangkan ikan berjuta juta ton ini bisa dibuat ikan kaleng sebagai upaya proses produksi, maka bisa: mengurangi pengangguran, menambah pendapatan masyarakat, menambah gizi masyarakat yaitu protein sehingga anak anak dapat menjadi pintar dan mencegah penyakit stroke dan penyakit kekurangan gizi atau erasmus kwasorkor dan inisetiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat penangkap dan alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan kapal penangkap ikan wilayah pengelola perikanan negara republik indonesia. penjelasan atas alat penangkap ikan atau alat bantu penangkap ikan mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan termasuk antaranya jaring trail atau pukat harimau atau kompresor (vide bukti demi untuk membuka lapangan kerja baru, untuk meningkatkan pendapatan nelayan miskin yang sekitar maluku. maluku adalah nomor termiskin indonesia dan pulau buru nomor maluku menurut laporan bps maluku tahun (sekitar berdasarkan hal hal tersebut atas maka jelas bahwa pemohon memenuhi kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan ini sebagai tokoh masyarakat pulau buru, pimpinan nelayan miskin, pembuat dua kabupaten yaitu kabupaten buru dan kabupaten buru selatan dan perancang kota namea dengan itb prof. pras dan prof. agus dapat dipertimbangkan (studi lanjutan) sebagai ibu kota provinsi masa depan kotamadya (vide bukti alasan pemohon pengujian materiil atas dan pemda, terhadap dan dan uud umum kewenangan untuk mengelola sumber daya wilayah lautdari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten kota. sangat bertentangan dengyaitu menjalankan otonomi dan otonomi seluas luasnya juga bertentangan dengan undang undang yang dibuatnya sendiri. pemda yang berbunyi sebagai berikut: kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya wilayah laut sebagaimana dimaksud pada pemda meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. pengaturan administratif. pengaturan tata ruang. penegak. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan, ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. sedangkan pemerintah pusat berdasarkan pemdan pertahanan keamanan musisi moneter dan fiskal nasional, dan agama tapi secara rail lapangan pemerintah pusat mengambil alih daerah atas mil yang berlimpah ruah ikan ikan tuna dan lain lain yang disebut afdeeling (vide bukti dan daerah baik kabupaten dan provinsi hanya mengeluarkan rekomendasi. sedangkan izin izin dikeluarkan dari pemerintah pusat sehingga terjadi penyalahgunaan izin oleh kapal kapal asing dengan jaring jaring trail (vide bukti yang sangatmaka dari itu urusan pemerintah pusat hanya urusan pertahanan dan keamanan laut banda dan urusan otonomi seluas luasnya harus diserahkan untuk pemda pemda pulau buru termasuk daerah laut banda dengan afdeeling afdeeling il, afdeeling ill untuk dijadikan lumbung ikan nasional lin) (vide bukti dan bukti yang dipusatkan pemda buru selatan dengan lapangan terbang parole (vide bukti sebagai tempat pendaratan ikan tpi) dari laut banda dengan afdeeling afdeeling il, afdeeling iii untuk ikan ikan tuna, cakalang, tongkol, molar, dan lain lain. ikan ikan ini harus dalam keadaan segar untuk diekspor dalam negeri dan luar negeri untuk mengatasi kemiskinan yang pulau buru dan kebodohan juga untuk mengangkat martabat martabat bangsa ini dari keterpurukan laporan bps (vide bukti pemda, yang berbunyi sebagai berikut: syarat fisik sebagaimana dimaksud pada meliputi paling sedikit kabupaten kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintah . sangat bertentangan dengan uud yang berbunyisangat sangat diskriminatif karena pulau ambon yang hanya dari pulau buru dan rentang kendali yang luar biasa musim timur bulan mei sampai oktober dan musim barat daya dari desember sampai februari jadi sekitar bulan dalam tahun daerah tersebut tertutup oleh ombak yang besar sampai meter untuk kapal kapal masuk dan keluar dari pulau ambon suatu daerah yang disebut tanjung alang. maka dari itu waktu pemohon pulang kampung sebagai dokter tahun yang pertama tama lobi untuk gubernur maluku adalah pembuatan lapangan terbang parole dan selama tahun lobi baru bangun pada tahun oleh pemohon sendiri dengan dana hanya juta rupiah dari apbd provinsi maluku dan berhasil, maka diresmikan oleh gubernur maluku skip latu konsonan. sedangkan lapangan lapangan terbang perintis lain maluku atas milyar tidak berhasil semuanya. bahkan kami diangkat mejadi kepala bandara lapangan terbang parole dan istri pemohon yang juga dokter diangkat menjadi agen merpati dan kami disebut dokter gila membangun lapangan terbang hutan belantara yang hanya ada suku terasing alifuru yang hidupnya hanya makan pinang dan sirih. tapi apa jadinya sekarang pada bulan agustus tahun daerah tersebut menjadi kabupaten burn selatan. tapi tetap saja dirampok dananya oleh gubernur maluku sehingga daerah tersebut menjadi miskin, bodoh dan kesehatannya turun drastis karena tidak dijalankan imunisasi dan lain lain. kepala dinas kesehatan seorang sarjana hukum sh) dan sekarang sudah menjadi tersangka oleh kejaksaan apa ini tidak diskriminatif. kita membuat negara dengan tujuan rakyatnya menjadi sejahtera maka dari itu tidak ada jalan lain pulau buru harus dijadikan provinsi pulau buru. mana pulau buru kali lipat dari pulau ambon dan memiliki laut banda yang kali lipat dari daratan pulau buru yang kaya akan ikan tuna, cakalang, tongkol, molar, dan lain lain jutaan ton yang direbut afdeeling afdeeling il, afdeeling (vide bukti yang menurut profesor rachman dari ada milyar dollar amerika serikat per tahun yang tidak diolah laut termasuk minyak bumi (vide bukti dan pulau buru sangat sangat rentang kendali dengan pulau ambon dengan ombak setinggi meter sampai meter tanjung alang selama sampai bulan. rentang kendali yang juga sangat luar biasa dari tahun sampai sekarang yaitu kerusuhan maluku yang tidak habis habisnya. mengapa pulau buru tidak dijadikan provinsi kelautan yang pertama negara tercinta ini. apalagi pulau buru adalah pulau yang pertama kali merdeka negara ini secara facto dan jure karena pertama kali merobek bendera belanda menjadi merah putih lambang negara kita. oleh orang orang tua kami (vide bukti apalagi pulau buru yang kaya raya akan ikannya sebagai antidote merokok untuk mengatasi kemiskinan dan perbudakan saudi arabia, malaysia, dan lain lain luar negeri dengan tetap mempertahankan (dua) kabupaten dan satu kotamadya. maka dari itu mahkamah konstitusi harus mengambil langkah demi konstitusi yaitu rakyat tidak boleh miskin, tidak boleh bodoh, dan tidak boleh mati oleh rokok. menurut konstitusi rakyat harus sejahtera baik bidang kesehatan pendidikan dan lain lain seperti dikatakan dalam konstitusiah pelayanan kesehatan . yang berbunyi sebagai berikutaka dari itu tidak ada jalan lain pulau buru harus dijadikan provinsi dengan kabupaten, yaitu: kabupaten buru dan kabupaten buru selatan dan ditambah kota namea menjadi kotamadya namea sebagai ibu kota provinsi pulau buru. kesimpulan: demi kesejahteraan rakyat negara republik indonesia jangan menjadi budak budak negara lain karena kemiskinan, kebodohan, dan mati karena rokok. maka dengan demikian pulau buru harus dijadikan provinsi karena lautnya yang kali lipat dari daratan laut banda) dan daratan yang kali lipat dari pulau ambon dan (satu sepertiga) kali pulau bali km? sedangkan pulau buru km?tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. dicatat dalam lembaga negara republik indonesia. i2(tanpa disertai bukti bukti dan bukti sebagai berikut: bukti fotokopi ijazah program studi dokter atas nama salim alkatiri dikeluarkan oleh universitas hasanuddin bertanggal oktober fotokopi berita acara musyawarah perubahan akta pengurus koperasi nelayan empat lima: fotokopi surat keputusan lembaga swadaya masyarakat miskin indonesia nomor skep ku i bertanggal januari fotokopi sertifikat penghargaan pelopor pembangunan daerah atas nama dr. salim alkatiri, dikeluarkan oleh kelompok kerja reformasi kepemimpinan nasional, bertanggal juni fotokopi surat kepada bupati buru bertanggal november dari tokoh masyarakat dan tokoh partai politik buru selatan, fotokopi rekomendasi majelis ulama indonesia nomor rek muiviii kepada dr. salim alkatiri, bertanggal agustus fotokopi rekomendasi legiun veteran republik indonesia cabang kabupaten buru kepada dr. salim alkatiri, bertanggal mei fotokopi sertifikat pelatihan pengembangan spk dan penerapan bagi perencana kabupaten, atas nama dr. salim alkatiri, bertanggal okto. fotokopi foto tambang emas pulau buru: fotokopi foto tambang emas kabupaten buru yang dimuat harian kompas edisi selasa, februari bukti fotokopi peta laut afdeling afdeling ii, dan afdeling iii (tempat bertemunya tuna terbesar dunia): foto kekayaan ikan laut banda: bukti fotokopi foto kapal pukat harimau milik nelayan asing: fotokopi foto hasil tangkapan rumpon bambu laut banda, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perikanan, fotokopi foto kapal nelayan: bukti fotokopi draf strategi dan rencana aksi provinsi maluku sebagai lumbung ikan nasional lin): bukti fotokopi poster anti merokok, bukti fotokopi poster anti merokok dan pengobatan konsumsi ikan: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kesehatan dan undang undang nomor tahun tentang rumah sakit: fotokopi naskah akademik provinsi maluku sebagai lumbung ikan nasional lin): fotokopi surat bupati buru selatan kepada menteri perhubungan bertanggal oktober perihal permintaan perpanjangan landasan pacu later parole kabupaten buru selatan : bukti fotokopi stiker tissa tuna sumber alami omega fotokopi foto lapangan terbang parole, bukti fotokopi data penduduk miskin provinsi maluku tahun fotokopi foto hasil cengkeh pulau buru, fotokopi data pendapatan regional provinsi maluku: fotokopi katalog bps: tentang statistik daerah provinsi malukuikatan serikat buruh indonesia alamat kolang rt. rw. rawa melati, rt. rw.o1, kelurahan tegal alur, kecamatan kalideres, jakarta barat nama yulianto pekerjaan buruh pt. megahbuana citramasindo alamat jalan kali baru barat rt. rw. nomor kelurahan kalibaru, kecamatan cilincing, jakarta utara yang dalam hal ini, masing masing adalah pengurus dan bertindak mewakili untuk serta atas nama federasi ikatan serikat buruh indonesia, yang beralamat jalan otto iskandardinata gg. setia), rt. rw. nomor kelurahan bidaracina, kecamatan jatinegara, jakarta timur administrasi jakarta timur, dengan tanda bukti pencatatan nomor v p dalam hal ini memberi kuasa kepada dr. andi muhammad amrun, s.h, m.h. dan merlin, s.h., keduanya advokat konsultan hukum. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal septndengar dan membaca keterangan dpr: mendengar keterangan saksi dan ahli pemohon, mendengar keterangan saksi dan ahli pemerintah: memeriksa bukti bukti pemohon, membaca kesimpulan para pemohon dan pemerintah: duduk perkara i2.1j menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan dengan suratix dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal oktobersurat pemberitahuan mahkamah agung nomor pdt bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga federasi ikatan serikat buruh indonesia, bukti p 6a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama yulianto, bukti fotokopi berita resmi statistik badan pusat statistik nomor th. ill, tanggal mei berjudul keadaan ketenagakerjaan indonesia, februari bukti fotokopi harian pelita edisi senin, oktober rubrik ekonomi dan keuangan berjudul jumlah peserta aktif jamsostek , bukti fotokopi berita tentang perusahaan jakarta belum anggota jamsostek , sumber: selain itu para pemohon juga mengajukan satu orang saksi dan satu orang ahli yang menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal desember sebagai berikut: saksi sakit saksi adalah karyawan pt. anugerah setia lestari, sebagai driver dengan penghasilan perbulan rp. saksi pernah sakit kencing batu pada tahun dan untuk operasi, saksi telah mengeluarkan biaya sebesar rp. uang pribadi saksi: dari perusahaan hanya membantu uang kesehatan yang pertahun senilai rp. saksi pernah mengajukan bantuan biaya perusahaan, dan malah diminta mengundurkan diri dengan bantuan rp. , : saksi mengetahui adanya jamsostek dan tahu akan manfaat kepesertaan jamsostek, akan tetapi belum terdaftar sebagai peserta jamsostek. saksi sudah pernah mendaftar jamsostek cikarang, akan tetapi ditolak karena perorangan tidak dapat mendaftar, harus perusahaan, ahli surya tjandra pada pokoknya, permohonan uji materiil ini adalah untuk meminta penafsiran khusus padajamsostek), bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja, sesuai dengan ketentuan undang undang ini. undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional ssn)tentuan dari kedua undang undang tesebut, dinilai para pemohon telah menimbulkan beberapa kerugian bagi masyarakat, khususnya buruh, terbukti dengan fakta fakta sebagai berikut. masih relatif sedikitnya buruh formal yang jadi peserta jamsostek, hanya sekitar dari buruh formal yang tercatat. masih banyaknya perusahaan yang tidak menyertakan buruhnya dalam jamsostek dan cenderung menjadi sumber konflik perburuhan yang cukup serius. untuk itu, menurut para pemohon perlu penafsiran khusus pada kedua tersebut,permohonan seperti ini bagi yang banyak terlibat dalam memperjuangkan hak buruh, khususnya yang bekerja sektor formal adalah sesuatu yang wajar. mengingat pada praktiknya memang jamsostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial yang ada saat ini, dinilai kurang berhasil menunjukkan kinerja yang diharapkan. kepesertaan yang relatif kecil dibanding jumlah buruh formal yang ada, perluasan kepesertaan yang relatif sulit. menurut ahli, hal ini terjadi karena memang jamsostek dalam sistem yang ada sekarang, khususnya dalam undang undang nomor tahun menghadapi beberapa masalah struktural, antara lain: mengapa dari an juta buruh formal yang ada, hanya juta yang menjadi peserta jamsostek? mengapa juga jamsostek praktis tidak mampu untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi sekitar orang yang bekerja ekonomi informal yang ada indonesia ini? ini tidak lepas dari keterbatasan dari aturan pelaksanaan undang undang jamsostek itu sendiri. peraturan pemerintah nomor tahun yang kemudian digantikan oleh peraturan pemerintah nomor tahun yang merupakan aturan turunan dari undang undang jamsostek nomor tahun memungkinkan terjadinya outing out, atau memilih untuk tidak ikut jamsostek selama bisa memberi manfaat yang lebih, dan tidak bersifat wajib, dan universal, atau menyeluruh. jamsostek cuma untuk pekerja formal. tidak diberikan kesempatan, walaupun belakangan ada perubahan sedikit kepada pekerja informal misalnya atau juga yang antara itu. undang undang nomor tahun tentang jamsostek hanya mewajibkan buruh atau pekerja untuk menjadi peserta. tapi tidak bagi pemberi kerja atau majikan. dalam konteks tadi cerita pak sakit, yang jadi peserta itu adalah buruh. tapi pemberi kerja tidak menjadi peserta atau tidak diwajibkan menjadi peserta. maupun dewan direksi dari perusahaan, tidak wajib. sehingga praktis tidak ada kontribusi dan saling keterkaitan antara pekerja buruh dengan pemberi kerja dalam sistem jaminan sosial yang dibangun. padahal undang undang dasar khususnya secara tegas menyatakan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak atas jaminan sosial. alasan mengapa ada hambatan struktural dari jamsostek dan undang undang jamsostek adalah, bahwa sebagai badan usaha milik negara, bumn, jamsostek juga terbebani kewajiban untuk mencari keuntungan atau profit oriented, yang mana ada kewajiban untuk memberikan deviden kepada pemerintah, bukan untuk sebenarnya kepada kepentingan peserta. lihat juga undang undang nomor tahun tentang bumn dan undang undang tahun tentang pt, kedua, undang undang ini menjadi dasar pendirian jamsostek dan beroperasinya jamsostek. menurut ahli, hal ini tidak sesuai dengan prinsip jaminan sosial yang nirlaba, not for profit atau tidak bertujuan mencari keuntungan. meski pengelolaan sisa hasil usaha dimungkinkan selama kemudian digunakan untuk sebesar besarnya kepentingan peserta. menurut estimasi prof. hasbullah tangani, ahli jaminan sosial, setidaknya ada rp12 triliun itu uang yang harusnya menjadi uangnya buruh, itu masuk kantongnya pemerintah sebagai pendapatan atau income luar pajak dan karenanya menjadi subjek bagi pajak pendapatan. karena itu, jamsostek dulu masih dikenakan pajak untuk penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dengan hanya sedikit sekali yang kembali kepada pesertanya, terakhir itu bagi bagi duit saja, tetapi tidak secara sistematis, terserah pada direksi jamsostek. sebagai sebuah badan hukum bersifat privat perseroan terbatas, jamsostek tidak bisa dan tidak boleh memiliki kemampuan atau kewenangan memberi sanksi, juga ketika terjadi pelanggaran. dalam konteks yang terakhir inilah, tampaknya permohonan uji materiil seperti ini, menaruh perhatian khusus para pemohon dalam permohonan uji materiil hari ini. sesungguhnya, beberapa masalah struktural atas, coba atasi oleh undang undang nomor tahun tentang ssn dan belakangan undang undang nomor tahun tentang badan penyelenggara jaminan sosial atau bpjs. undang undang ssn menjadi dasar filosofis yang memberikan prinsip prinsip pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional yang menyeluruh bagi seluruh penduduk indonesia tanpa kecuali dan undang undang bpjs membentuk badan penyelenggara jaminan sosial berdasarkan undang undang ini. jadi, dia bukan cuma mengatur bagaimana pembentukan bpjs, tapi membentuk bpjs itu sendiri. dengan kata lain, undang undang bpjs secara khusus, spesifik menyebutkan badan hukum yang dibentuk apa? dan bagaimana akan dioperasionalkan? jadi, tidak hanya mengatur pembentukannya seperti undang undang bumn atau undang undang pt. bandingkan juga dengan undang undang nomor tahun tentang bank indonesia, itu juga bentuk bank indonesia berdasarkan undang undang bank indonesia. juga undang undang nomor tahun tentang lembaga penjamin simpanan yang senada dengan undang undang bpjs, terkait hal pembentukan badan khusus dengan dan bukan dalam undang undang tersebut. tugas dari bpjs adalah menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia ber dan amanat, dan hasil pengelolaan seluruhnya untuk sebesar besarnya kepentingan peserta. untuk itu, bpjs diberikan kewajiban dan kewenangan tertentu yang intinya adalah untuk memperbaiki persoalan dan masalah yang terjadi sebelumnya. undang undang ssn yang memberikan asas asas dan prinsip prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dan undang undang bpjs yang membentuk badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan asas asas dan prinsip prinsip sistem jaminan sosial nasional dalam undang undang ssn, membawa beberapa konsekuensi struktural. bahwa persoalan struktural, dicoba dijawab oleh kedua undang undang yang terakhir ini, undang undang ssn dan undang undang bpjs. bpjs yang dibentuk adalah badan hukum publik yang tugas utamanya adalah untuk menyediakan manfaat pasti, manfaat secara pasti. artinya, besar dan kualitas manfaat berlaku sama secara menyeluruh dan komprehensif, lepas dari berapa pun besar iuran. kalau iuran misalnya kita hitung dari persentase upah sebulan, itu kan ada yang bisa besar ada yang kecil tergantung besaran upah. namanya iuran pasti, jadi hasilnya pun tergantung perannya. tetapi kalau sistem yang dibangun dalam undang undang ssn adalah manfaat yang pasti. berapa pun besar iuran, manfaat sama semua. dan ini menyeluruh untuk seluruh penyakit, bersifat komprehensif, berlaku untuk seluruh rakyat tanpa kecuali, baik itu buruh maupun pemberi kerja. dan dengan melalui pengelolaan dana amanat yang adalah dana publik, bertanggung jawab kepada publik. untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional yang menyeluruh dan komprehensif ini, dibentuklah dua bpjs. bpjs kesehatan, mulai beroperasi tanggal januari dan bpjs ketenagakerjaan, mulai beroperasi tanggal juli tugas pemungut iuran kepesertaan yang bersifat wajib sesuai dengan prinsip jaminan sosial menyeluruh, dilakukan oleh bpjs dan karenanya diperkenalkan melalui undang udang untuk bersifat monopolistik. kalau pt, tidak bisa monopolistik. kemampuan menentukan harga dasar, berapa harga untuk membeli pelayanan dan rekanan, siapa yang dipilih gitu, yang dilakukan secara monopoli. monopolistik dan monopoli ini dua prinsip penting dalam sistem jaminan sosial atau asuransi sosial, dimana ada satu suara dalam negosiasi dengan rekanan penyedia pelayanan, baik itu asosiasi rumah sakit maupun organisasi profesi dokter, misalnya dalam konteks jaminan kesehatan. sebagaimana diargumenkan oleh pemohon uji materiil ini, tantangan terbesar dari badan penyelenggara jaminan sosial adalah memperluas kepersertaan. tadi kita melihat bahwa jamsostek cuma ada dari seharusnya sekarang data terakhir sektor formal itu. untuk menjawab itu sesuai dengan undang undang bpjs, bpjs diberi kewenangan. jadi berbeda dengan jamsostek, bpjs nanti, bpjs ketenagakerjaan diberi kewenangan untuk memberi sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya, huruf dalam undang undang bpjs. maupun melaporkan kepada aparat penegak hukum, terkait ketidakpatuhan pemberi kerja dalam membayar iuran maupun memenuhi kewajiban lainnya, huruf sampai sekarang tidak pernah ada yang ahli ketahui, pengusaha misalnya atau pemberi kerja hukum, karena tidak menyertakan buruhnya atau pekerjanya jamsostek. dalam sistem asuransi sosial wajib dengan manfaat wajib seperti ini, hanya akan efektif kalau semua pihak, baik badan penyelenggara, maupun pemberi kerja, dan lebih khususnya lagi peserta, memang sungguh melihatnya sebagai kebutuhan dan manfaatnya memang sungguh dirasakan dalam cerita pak sakit. kalau ditanya, apakah dia bersedia, katakanlah bergabung, dia pasti mau bergabung. apakah bersedia membayar iuran, pasti mau membayar iuran, selama memang manfaatnya dirasakan. pak sakit ini tidak miskin karena dia bekerja, walaupun gajinya bawah upah minimum dki yang dulu rp. tahun lalu dan gajinya rp. tapi tidak termasuk kriteria miskin. jadi tidak berhak menikmati yang kita sebut jaminan kesehatan masyarakat. seperti halnya saksi pak sakit, dia memperoleh skt surat keterangan tidak mampu) yang dikeluarkan dari anggaran pemda biasanya untuk jaminan kesehatan warga wilayah tersebut., masalahnya cuma berlangsung bulan. setelah itu dia harus aplikasi lagi, masih diperiksa lagi, apakah memang benar tidak mampu dan seterusnya. hal ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan semata dengan upaya represif, tetapi juga mensyaratkan upaya persuasif, melalui penyadaran dan terutama partisipasi aktif dari peserta sendiri. dalam konteks inilah penafsiran yang lebih tegas terkait hal tersebut dalam aturan undang undang, khususnya partisipasi peserta atau hak partisipasi dari para peserta menjadi relevan. kesimpulan. terkait dengan uji materiil penafsiran undang undang nomor tahun tentang jamsostek, dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang ssn dan undang undang nomor tahun tentang bpjs, undang undang nomor tahun tentang jamsostek, beserta seluruh aturan pelaksanaannya, secara otomatis menjadi tidak berlaku lagi. badan penyelenggaranya, pt. jamsostek pun wajib menyesuaikan diri dan bertransformasi menjadi bpjs ketenagakerjaan. terhitung tanggal januari dan mulai beroperasi juli melaksanakan program program jaminan sosial, khususnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, paling lambat juli sementara dengan beroperasinya bpjs kesehatan tanggal januari jamsostek tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. yang bapak sakit harapkan sebetulnya jpk jaminan pemeliharaan kesehatan). tapi dengan adanya undang undang ssn dan undang undang bpjs, ini akan masuk menjadi bagian bpjs kesehatan, yang merupakan transformasi dari akses. mekanisme kerja kurang lebih mirip, cuma penanggungjawabnya dan penyelenggaranya beda, yaitu bpjs kesehatan. terkait dengan uji materiil penafsiran undang undang nomor tahun tentang ssn, dengan catatan bahwa pertahanan memang logis tersebut terkait pertahanan dalam kepesertaan, memang logis dan biasa dilakukan banyak negara lain, yang memulai membangun sistem jaminan sosial menyeluruh. misalnya mulai dengan mewajibkan peserta pemberi kerja dengan jumlah buruh yang besar duluan. kalau korea itu yang mulai dengan perusahaan yang punya buruh atas terus berlanjut atas terus turun sampai tinggal pun wajib mendaftarkan buruhnya atau pekerjanya. kami menilai yang dimohonkan oleh pemohon uji materiil ini tidak bertentangan dengan semangat undang undang nomor tahun tentang ssn, maupun kemudian undang undang nomor tahun tentang bpjs. dan bisa membantu memperkuat tafsiran hukum terhadap tersebut, khususnya terkait hak partisipasi buruh pekerja untuk ikut secara aktif mendaftarkan dirinya sendiri. khususnya ketika pemberi kerja majikan lalai atau lambat melaksanakan kewajibannya mendaftarkan dirinya dan buruh pekerjanya. dalam kasus pak sakit, kita lihat bahwa perusahaan memang lalai tidak mendaftarkan. dia punya kewajiban pekerja perusahaan tersebut, kalau tidak salah saya juga sempat diskusi ada an, orang. itu artinya kalau undang undang jamsostek atas wajib menyertakan. problem kemudian memang tidak ada sanksi yang tegas. sanksi pun tidak bisa juga terlalu represif, kalau menurut saya. karena itu perlu ada sanksi yang sifat persuasif, dalam artian kita dorong, bagaimana para peserta ini tertarik untuk bergabung. apakah dia tertarik dengan manfaatnya atau dia merasakan manfaat itu, maupun juga karena memang merasa ini penting. kemudian undang undang bpjs dan undang undang ssn juga mewajibkan pemberi kerja pun sebagai peserta wajib. jadi akan tersedia jaminan kesehatan secara dasar, menyeluruh, sama bagi semua orang, sesuai dengan kebutuhan medis. kalau jamsostek itu cuma terbatas, pak, jadi tidak semua penyakit bisa di cover. kalau dalam sistem yang baru, mudah mudahan seluruh penyakit bisa ter cover. dan yang mampu, menyumbang pada yang tidak mampu. yang tidak mampu, kemudian kalau masih tidak bisa membayar, tapi dia tidak bisa kemudian meminta penerima bantuan iuran, juga diatur dalam aturan yang selanjutnya. i2. menimbang bahwa atas permohonan para pemohon tersebut, pemerintah juga telah menyampaikan keterangan berupa opening statement yang disampaikan dalam persidangan tanggal desember sebagai berikut: opening statement pemerintah atasundang undang konstitusional review undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja, untuk selanjutnya disebut undang undang jamsostek. dan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, untuk selanjutnya disebut undang undang ssn. terhadap undang undang negara republik indonesia tahun yang dimohonkan oleh dr. andi muhammad amrun, s.h., m.h., dan kawan kawan selaku kuasa hukum dari komarudin, dan kawan kawan, untuk selanjutnya disebut para pemohon. sesuai registrasi kepaniteraan mahkamah konstitusi nomor puu 1x tanggal oktober dengan perbaikan permohonan tanggal oktober perkenankanlah pemerintah menyampaikan penjelasan singkat opening statement sebagai berikut. pokok permohonan para pemohon. undang undang jamsostek dan undang undang ssn yang hanya memberikan kesempatan kepada pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya menyebabkan hak pekerja buruh untuk mendapatkan jaminan sosial hanya dapat terlaksana apabila pengusaha mendaftarkan pekerja buruh kepada badan penyelenggara, sehingga bertentangan dengan undang undang dasar republik indonesia tahun menurut para pemohon, agar undang undang jamsostek dan undang undang ssn dapat memberikan jaminan dan kepastian kepada pekerja buruh. seharusnya setiap orang tanpa terkecuali seorang pekerja buruh dapat mendaftarkan dirinya menjadi peserta jaminan sosial. sehingga menurut para pemohon, muatan materi dalam ketentuan undang undang jamsostek dan undang undang ssn haruslah ditafsirkanyang bersifat wajib yang didaftarkan badan penyelenggara jaminan sosial oleh pemberi kerja, atau perusahaan,, dan diputus bersama dengan pokok permohonan paraundang undang jamsostek dan undang undang ssn, sebagaimana yang telahuntuk diuji oleh para pemohon. ketua majelis hakim mahkamah konstitusi, sebelum pemerintah menyampaikan penjelasan pemerintah terhadapbeberapa hal.terhadap uudbahwa sistem jaminan sosial nasional adalah program negara yang bertujuan memberikan kepastian, perlindungan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesiayang bertujuan untuk melaksanakan amanat dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. bahwa program sistem jaminan sosial nasional dengan sistem asuransi sosial merupakan suatu pilihan dari kebijakan hukum yang bersifat terbuka yang sesuai dengan amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagaimana dijelaskan bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii tanggal agustus dan dikuatkan kembali pada putusan puu viii tanggal november dengan mempertimbangkan sebagai berikut. mahkamah berpendapat bahwa undang undang ssn telah cukup memenuhi maksud undang undang dasar dalam arti bahwa sistem jaminan sosial yang dipilih undang undangprogram sistem jaminan sosial nasional memiliki prinsip sebagaimana ditentukan dalam dan yaitu secara berkala. kemudianberdasarkan penjelasan tersebut, maka merupakan kewajiban dari pemberi kerja untuk memungut iuran, dan pekerjaannya. prinsip yang dianut oleh undang undang ssn ini telah sesuai dengan amanati tanggal november terhadapmberikan penjelasan sebagai berikut. tahapan anggapan permohonan bahwa hak pekerja buruh untuk mendapatkan jaminan sosial tidak dapat terlaksana apabila hanya pengusaha yang dapat mendaftarkan pekerja buruh kepada badan penyelenggara. ketentuan undang undang jamsostek dan ketentuan undang undang ssn telah secara konsisten menggunakan kata wajib bagi setiap perusahaan pemberi kerja untuk mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti,terpenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. implikasi terhadap penggunaan kata wajib dalam undang undang jamsostek dapat dilihat dari ketentuan undang undang jamsostek yang menyatakan, barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dan dan kemudian dan diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya bulan atau denda setinggi tingginya rp. sehingga berdasarkan penjelasan atas, menurut pemerintah, ketentuan ketentuan guo telah memberikan perlindungan kepada buruh atau pekerja karena ketentuan guo telah mewajibkan pemberi kerja, pengusaha untuk mendaftarkan buruh atau pekerja yang menjadi tanggung jawabnya dalam program jaminan sosial tenaga kerja melalui badan penyelenggara jaminan sosial. apabila dalam implementasinya masih terdapat pemberi kerja atau pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kepada pemberi kerja atau pengusaha akan tercantum sanksi sebagaimana diatur dalam undang undang jamsostek. berdasarkan uraian atas, pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan ketentuan guo dapat menimbulkan terjadinya perselisihan hubungan industrial atas tidak diikutsertakannya buruh atau pekerja menjadi peserta jaminan sosial. karena menurut pemerintah, anggapan para pemohon tersebut terkait erat dengan masalah implementasi dalam tatanan praktik. dengan perkataan lain, anggapan para pemohon tersebut tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusionalitas berlakunya ketentuan guo. terhadap anggapan para pemohon bahwa sebelumnya setiap orang tanpa terkecuali seorang pekerja atau buruh dapat mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta jaminan sosial, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. bahwa pemerintah sependapat dengan pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu viii tanggal november yang menyatakan bahwa dalam undang undang ssn, kepesertaan asuransi diwajibkan untuk setiap orang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang undang ssn, sehingga menjadi peserta asuransi bersifat imperatif. oleh karena itu,,, perikatan antara tertanggung atau peserta dengan penanggung bpjs dalam jaminan sosial juga timbul karena undang undangatau orang yang tidak mampu, maka perannya dibayar oleh pemerintah. hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja adalah hubungan kerja yang berdasarkan atas perjanjian kerja dalam hubungan hukum perjanjian kerja tersebut adalah merupakan perjanjian yang bertambah balik. maka kewajiban pihak atau pengusaha secara contrary adalah merupakan hak bagi pihak lainnya atau pekerja atau buruh. dengan demikian, walaupun dalam undang undang hanya disebutkan kewajiban pengusaha untuk mengikutsertakan dalam program jaminan sosial sudah dapat diartikan adalah merupakan hak pekerja untuk menjadi peserta jamsostek. namun demikian menurut pemerintah, walaupun sebagaimana diuraikan dalam huruf atas, bukan berarti setiap pekerja atau buruh dapat secara bebas mendaftarkan diri menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja. karena jika setiap pekerja atau buruh mendaftarkan diri sendiri menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja, dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab pada pendaftaran kepesertaan. selain hal tersebut atas, pemerintah dapat menyampaikan bahwa kewajiban pendaftaran kepesertaan oleh pengusaha tersebut juga dimaknai adanya kewajiban yang melekat untuk membayar iuran oleh pengusaha khususnya untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan, dan melaporkan apabila terjadi kecelakaan kerja atau kematian vide undang undang nomor tahun juncto peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara pendaftaran kepesertaan. dalam uraian atas, menurut pemerintah, adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa hanya pengusaha yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan adalah sebagai perwujudan kepastian hukum dan sekaligus merupakan perwujudan tanggung jawab pengusaha dalam memberikan perlindungan kepada pekerja yang dilaksanakan melalui program jaminan sosial tenaga kerja. dengan perkataan antara lain ketentuan guo telah sejalan dengan amanat ketentuan undang undang dasar republik indonesia tahun terhadap anggapan pemohon bahwa undang undang jamsostek dan undang undang ssn haruslah ditafsirkan menjadi program jaminan sosial,. walaupun oleh pekerja atau buruh itu sendiri yang melakukan pekerjaannya dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. bahwa para pemohon petitumnya tidak menguraikan secara jelas dan tegas utamanya dalam mempertentangkan antara ketentuan dalam undang undang jaminan sosial tenaga kerja dan undang undang ssn dengan ketentuan dalam undang undang dasar sebagai batu ujian. dengan perkataan lain, menurut pemerintah, permohonan para pemohon kabur. bahwa kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pekerjaannya adalah menjadi tanggung jawab pengusaha sebagaimana ditentukan dalam undang undang jamsostek dan undang undang ssn, sehingga ketentuan yang dimohonkan untuk diuji menurut pemerintah tidak memerlukan penafsiran lain atau mahkamah konstitusi tidak perlu memberikan tafsir kembali, baik yang bersifat kondisioner, konstitusional, baik maupun yang bersifat constitutional and unconstitutional, karena menurut pemerintah, ketentuan guo telah jelas, tegas, dan limitation. dari uraian tersebut atas, menurut pemerintah ketentuan guo telah memenuhi prinsip prinsip adanya ketegasan maupun adanya kepastian, dengan perkataan lain, ketentuan guo telah sejalan dengan amanat konstitusi guna memberikan perlindungan kepada setiap orang yang dalam hal ini memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruhkantenaga kerjajaminan sosial tenaga kerja dan undang undang ssn tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun selain keterangan lisan, pemerintah juga mengajukan satu orang ahli yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal januari yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli basandi situmorang jamsostek persero) adalah penyelenggara jaminan sosial yang didirikan sesuai dengan amanah nomor tahun tentang program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja sektor swasta. dalam menjalankan visi dan misinya, pt. jamsostek persero) selalu berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan hak tenaga kerja indonesia. sesuai dengan ketentuan nomor tahun pt. jamsostek persero) menyelenggarakan (empat) program jaminan sosial yaitu: jaminan kecelakaan kerja jkk), jaminan kematian jkm), jaminan hari tua jht), jaminan pemeliharaan kesehatan jpk). apabila dibandingkan dengan (lima) program yang diamanahkan dalam nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional maka hanya (satu) program yang belum dikelola oleh pt. jamsostek persero) yaitu jaminan pensiun jp). dalam ketentuan undang undang nomor tahun telah disebutkan dengan jelas bahwa pengusaha dan tenaga kerja wajib diikutsertakan dalam program jamsostek. hal yang sama juga diatur dalam undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial nasional. nomor tahun menyebutkandua peraturan tersebut mempunyai kedudukan yang setara dalam tata urutan perundang undangan indonesia, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa yang sama pula. sejak diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, pt. jamsostek persero) telah melaksanakan prinsip prinsip yang diamanatkan oleh undang undang tersebut, khususnya prinsip nirlaba. meskipun badan hukum pt. jamsostek persero) adalah bumn yang mencari keuntungan, tetapi pemegang saham tidak lagi menerapkan prinsip tersebut karena bertentangan dengan prinsip nirlaba yang diamanatkan oleh undang undang nomor tahun untuk menyelaraskan prinsip ssn tersebut, maka pemegang saham pt. jamsostek persero) sejak tahun tidak memungut deviden dari pt. jamsostek persero), tetapi deviden tersebut dikembalikan kepada peserta. hal ini dapat kita lihat dari perubahan anggaran dasar dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor ahu. .ah. tahun tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan, khususnya yang berbunyi, penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh rapat umum pemegang saham. seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan kerugian dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan peserta dan penggunaan lain yang ditetapkan oleh rups." dengan adanya perubahan anggaran dasar tersebut atas maka pt. jamsostek persero) melaksanakan prinsip penggunaan hasil pengelolaan untuk peserta sebagai berikut: hasil pengembangan dana dan sisa hasil usaha dikembalikan seluruhnya kepada peserta dalam bentuk peningkatan manfaat program dan peningkatan kesejahteraan peserta. hasil pengembangan dana jaminan hari tua selalu diatas rata rata bunga bank pemerintah. peningkatan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian secara berkala peningkatan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan sejak tahun berdasarkan keputusan direksi pt. jamsostek persero) nomor kep tanggal oktober tentang pemberian manfaat tambahan bagi perserta jamsostek, berupa pemberian pelayanan: haemodialsa (cuci darah), operasi jantung, pengobatan penyakit kanker dan pengobatan penyakit hiv aids. peningkatan peranan peningkatan kualitas hidup peserta melalui program kesejahteraan peserta seperti: program dpp investasi jangka panjang berupa rumah susun sewa pinjaman berupa uang muka kpr, koperasi karyawan dan provider jasa kesehatan, hibah berupa ambulance, kesehatan gratis, beasiswa, pelatihan, rehab blk dan bantuan phk. program kemitraan pinjaman berupa unit usaha kecil, diklat dan penelitian dan pengembangan program bina lingkungan berupa bencana alam, pendidikan dan latihan, sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan bumn peduli. selain penjelasan atas, program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat pancasila dan uuddisamping itu, sudah sewajarnya apabila tenaga kerja berperan aktif dan ikut bertanggungjaminan sosial merupakan hak tenaga kerja dan sebaliknya menjadi kewajiban pengusaha untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jamsostek. berdasarkan prinsip tersebut, maka nomor tahun berbunyi: program jaminan sosial tenaga kerja". demikian juga nomor tahun tentang ssn berbuny. kedua ketentuan tersebut atas tidak merugikan pekerja karena apabila pengusaha tida mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta program jamsostek kepada badan penyelenggara, pengusaha tersebut akan dikenakan sanksi pidana nomor tahun untuk mengimplementasikan nomor tahun tersebut atas, serikat pekerja perusahaan dapat mengutarakan kepada pengusaha bahwa pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya yang dapat dikenakan sanksi pidana. apabila pengusaha tetap tidak mengindahkan keinginan serikat pekerja, maka pengurus serikat pekerja dapat melaporkan perusahaan tersebut kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan setempat. hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya serikat pekerja berdasarkan undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh adalah untukfederasi ikatan serikat buruh indonesia seharusnya duduk bersama dengan pengusaha yang bersangkutan untuk memperjuangkan hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial. permohonan uji materiil nomor tahun tentang jamsostek dan nomor tahun tentang ssn dimana para pemohon menginginkan disamping pemberi kerja mendaftarkan, diberikan juga kesempatan kepada tenaga kerja untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta kepada badan penyelenggara. ketentuan ini bisa menimbulkan permasalahan karena untuk menjadi peserta jamsostek ada kewajiban pengusaha dan tenaga kerja secara bersama sama untuk membayar iuran sesuai dengan program yang diikuti. apabila tenaga kerja mendaftarkan dirinya badan penyelenggara akan tetapi pengusaha tidak membayar iuran, maka tenaga kerja tersebut belum menjadi peserta makna nomor tahun tentang jamsostek dan nomor tahun tentang ssn adalah pengusaha mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan tenaga kerjanya badan penyelenggara. apabila tenaga kerjanya mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, sakit dan sebagainya, pengusaha tetap harus bertanggungjawab. dengan demikian tenaga kerja tetap mendapatkan hak dan perlindungan dari perusahaan. kesimpulan: pt. jamsostek persero) pada prinsipnya telah melaksanakan prinsip prinsip ssn. namun demikian, khusus untuk prinsip kepesertaan yang bersifat wajib, jamsostek membutuhkan dukungan dari instansi yang berwenang untuk law enforcement untuk mendorong pemberi kerja mendaftarkan karyawannya menjadi peserta jamsostek. walaupun demikian, pt. jamsostek persero) akan terus mengoptimalkan implementasi prinsip prinsip ssn yang telah dilaksanakatertulis sebagai berikut: ketentuan jamsostek dan ssnjamsostek dan ssn. adapun bunyi jamsostek yaituadapun bunyi ssn yaitumsostek dan ssmsostek dan ssn yang pada pokoknya sebagai berikut:bahwa, menurut para pemohon hak yang mengatur bahwa. (vide permohonan guo hal. bahwa, para pemohon beranggapan mendaftarkan pekerja buruh badan penyelenggara yaitu jamsostek. (vide permohonan guo hal. pemohon beranggapan ketentuan jamsostek dan ssn bertentangan dengan uud yang berbunyi:jamsostek dan ssn terhadap permohonan pengujian jamsostek dan ssn, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa terhadap permohonan para pemohon, dpr perlu memberikan pandangan mengenai kedudukan perusahaan dan tenaga kerja. perusahaan merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan perekonomian, begitu juga halnya tenaga kerja memiliki peran dalam menggerakkan perusahaan. meskipun perusahaan dan tenaga kerja merupakan dua subjek yang berbeda namun memiliki interferensi atau saling ketergantungan. perusahaan selain sebagai prinsipal juga sebagai administrator dalam hubungan kerja. dalam pola hubungan seperti tersebut atas tenaga kerja memiliki hak administrasi terhadap perusahaan. perusahaan tidak semata mata mempunyai kewenangan tetapi mempunyai kewajiban terhadap tenaga kerja yaitu memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan pesangon, memberikan cuti, memberikan kesempatan untuk mendirikan serikat buruh, memberikan pelatihan kerja dan memberikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. dalam perlindungan tenaga kerja perusahaan dibebankan kewajiban menyelenggarakanrta wajib menanggung iuran jaminan kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian dan iuran pemeliharaan kesehatan serta jaminan hari tua yang ditanggung bersama oleh pengusaha dan tenaga kerja. bahwa jamsostek dan ssn mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja dan mendaftarkan perusahaan dan pekerjanya sebagai peserta program jamsostek pada badan penyelenggara jaminan sosial. ketentuan ini berkaitan dengan kewajiban administrasi dan tanggung jawab perusahaan dalam pelaksanaan program jamsostek yaitu memberikan perlindungan jaminan sosial dan menanggung iuran jamsostek serta memungut iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja, dan membiarkannya kepada badan penyelenggara sebagaimana diatur dalam dan jamsostek. bahwa mengingat kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan jamsostek ada pada perusahaan maka yang berkewajiban untuk mendaftarkan peserta jamsostek pada badan penyelenggara adalah perusahaan bukan tenaga kerja itu sendiri. jika perusahaan tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, tenaga kerja dapat menuntut perusahaan, dan jika perusahaan tidak memenuhi tuntutan tenaga kerja, pengusaha dapat dikenakan hukuman. ketentuan ini secara tegas diatur dalam jamsostek. selain sanksi pidana, dalam hal pengusaha tidak menjalankan kewajibannya dapat juga dikenakan sanksi administrasi. oleh karena itu pendaftaran bukan semata mata bersifat administrasi belaka tetapi terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada pengusaha yang tidak mungkin dialihkan kepada pekerja. berdasarkan uraian atas sesungguhnya tidak terdapat kerugian konstitusional para pemohon dengan berlakunya ketentuan jamsostek dan ssn. oleh karena itu dpr berpendapat bahwa tidak terdapat pertentangan guo dengjamsostek dan ssn tidak bertentangan dengan uud menyatakan jamsostek dan ssn tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat: i2.5j menimbang bahwa para pemohon danjanuari dan tanggal januari yangssn), yang menyatakan: jamsostek: ssnorma uud yang dijadikan sebagai batu uji, yaituengan alasan sebagaimana yang tertera dalam bagian duduk perkjamsostek dan ssjamsostek dan ssn. kerugian konstitusional yang dimaksud menurut pemohon sebagai seorang9jsepokok permasalahan yang diajukan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas jamsostek dan ssn terhadap dan uud i3.i3.sosial tanpa terkecuali berdasarkan uud bahwa hak konstitusional para pemohon, yang mengatur, sehingga kerugian konstitusionalnya telah bersifat spesifik dan aktual terjadi pt. anugerah setia lestari dan pt. megahbuana citramasindo bukti bukti p 6a) serta banyak perusahaan lainnya, sehingg.: menimbang bahwa dalam petit para pemohon, kedua yang dimohonkan pengujian digabungkan menjadi satu. menurut mahkamah karena pengujian terdiri dari dua norma dalam dua undang undang yang berbeda, maka akan dilakukan pemisahan dalam pertimbangan dan amar putusan: menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah,menimbang bahwa demikian juganimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, ketentuan jamsostek dan ssn tidak secara tegas memberikan jaminan hak hak pekerja atas jaminan sosial. untuk memenuhi hak pekerja atas jaminan sosial, maka kedua yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon, harus dinyatakan bertentangan dengan uud secara bersyarat.?dan anwar usmanuhammad alim ttd ttd maria farida indrawi akil mochtar ttd ttd ahmad fadli semadi anwar usman panitera pengganti, ttd fadzlun budi berdasarkan uraian tersebut atas, pararmohonan pengujian undang undangndang undang dasarserta amanat dari deklarasi perserikatan bangsa bangsa pbb) tahun tentang hak asasi manusia, dan telah pula ditegaskan dalam konvensi international labor organization ilo) nomor tahun yang menganjurkan agar semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja, mendaftarkan pekerja buruh tersebut badan penyelenggara yaitu pt. jamsostek, sebagaimana diatur dalam ketentuannamun, lagi lagi hak pekerja buruh untuk mendapatkan jaminan sosial hany, sebagaimana diatur dalam ketentua yang berhak atas jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana amanat ketentuan jamsostek. namun, senjatanya hak pekerja buruh untuk mendapatkan jaminan sosial, hanya dapat terlaksandengan membayar iuran sebesar sampai dengan dari upah pekerja buruh sebulan, sebagaimana diatur dalam ketentuan jamsostek dan ssn (http artikel sehingga, ketentuan guo telah membatasi hak setiap pekerja buruh untuk mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja. akibat pemberlakuan ketentuan guo, dari juta pekerja buruh yang berstatus pekerja buruh tetap bukti hanya juta pekerja buruh bukti yang didaftarkan oleh pengusaha menjadi peserta jamsostek. bahkan ibukota dki jakarta, ada sebanyak perusahaan dengan jumlah pekerja buruh sebanyak juta orang yang belum menjadi peserta jamsostek bukti senjatanya, ancam kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja buruhnya menjadi peserta jaminan sosial, berdasarkan ketentuan jamsostek, tidak dapat menjadi alat paksa bagi pemberi kerja atau perusahaan untuk mendaftarkan pekerja buruhnya menjadi peserta jaminan sosial. bahkan, akibat ketentuan guo telah banyak menimbulkan konflik norma dan mengakibatkan terjadinya perselisihan hubungan industrial atas tidak diikut gerakannya pekerja buruh yang bekerja sebuah perusahaan menjadi peserta jaminan sosial, seperti yang terjadi pada buruh salah satu provider seluler, yang mengadakan aksi mogok kerja menuntut untuk didaftar menjadi peserta jaminan sosial batam tuntut iamsostek buruh telkomsel demo.html),namun berujung pada pemutusan hubungan kerja. upaya mengajukan gugatan oleh dinas tenaga kerja atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja buruhnya menjadi peserta jaminan sosial pengadilan negeri, content&viewarticle&i :disnaker tuntut ptmjim&catid :medan<pmid tidaklah serta merta menjadi shock terapi dan alat paksa. sehingga, dibutuhkan penafsiran khusus atas ketentuan jamsostek dan ssn. bahwa hak atas jaminan sosial merupakan milik setiap orang, sebagaimana ketentuan uud sehingga, setiap orang tanpa terkecuali seorang pekerja buruh, seharusnya dapat' mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta jaminan sosial, dengan kewajiban iuran yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, kematian dan pemeliharaan kesehatan sebesar sampai dengan menjadi tanggung jawab pengusaha, dan iuran hari tua menjadi tanggung jawab pekerja buruh itu sendiri sebagai tabungan hari tua atau akibat pemutusan hubungan kerja. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, agar ketentuan jamsostek dan ssn, dapat memberikan jaminan dan kepastian kepada pekerja buruh untuk mendapatkan jaminan sosial, maka kepada setiap pekerja buruh secara perseorangan diberikan hak untuk dapat mendaftarkan dirinya sendiri dan perusahaannya menjadi peserta jaminan sosial. sehingga muatan materi dalam ketentuan jamsostek dan ssn, haruslah ditafsirkan menjadiara pemohon memohon kiranya mahkamah konstitusi republik indonesia berkenan memutus: menerima dan mengabulkan permohonan pemohon. menyatakannyatatafsirkan program jaminan sosial merupakan hak setiap pekerjafi1. nama uang gunawan pekerjaan advokat alamat jalan gajah mada nomor komplek apartemen mediterania gajah mada ruko tuc jakarta, berdasarkan surat kuasa bertanggal oktober memberi kuasa kepada hans januar gunawan, s.h.: ii) reinado tambunan, s.h: iii) elvis tjahjadi, s.h.: dan iv) ducati eka pertiwi, sh., yaitu advokat yang berkantor jalan gajah mada nomor komplek apartemen mediterania gajah mada ruko tucdan membaca keterangan tertulis dari pemerintah: mendengar keterangan ahli dari pemohon dan pemerintah, membaca kesimpulannovember dengan nomor puu viii yang telah diperbaiki dengan permohonan tanpa tanggal bulantulis uud hasil amandemetersebut jugapada huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakimdan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon guo, dan dengan memberi putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, menyatakan bahwa ketentuan juncto huruf adalah inkonstitusional. menyatakan karenanya bahwa ketentuan juncto hurufsurat departemen keuangan direktorat jenderal kekayaan negara kantor wilayah bandar lampung kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bandar lampung nomor wkn. kp. perihal permohonan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan , bertanggal desember bukti fotokopi surat departemen keuangan direktorat jenderal kekayaan negara direktorat lelang nomor kn. perihal apakah pengajuan eksekusi hak tanggungan secara 'parade eksekusi memang harus dilakukan oleh principal nya sendiri dan tidak boleh dikatakan kepada seorang advokat?! , bertanggal februari bukti fotokopi kartu tanda pengenal advokat atas nama uang gunawan, s.h., m.h, bukti fotokopi petikan keputusan menteri kehakiman nomor .kp. th. tentang pengangkatan sebagai penasihat hukum, bertanggal mei bukti fotokopi sertifikat nomor um ptb mengenai keterangan lulus ujian penasihat hukum pengacara praktek atas nama uang gunawan, bertanggal desember yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi bandungogorsurabaya:. selain itu, pemohon juga mengajukan ahli zulkifli harahap yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal maret yang menerangkan hal hal pada pokoknya sebagai berikut: huruf undang undangengan memenuhi persyaratan tidak memuat kuasa substitusi. dalam penjelasan disubstitusi adalah pengalihan, yaitu pengalihan pengurusan dari menjadi hal tersebut yang tidak diperbolehkan. proses eksekusi hak tanggungan dilakukan apabila ada debitur yang cidera janji atau wanprestasi terhadap perjanjian pokoknya, sehingga kreditor diberikan hak preferen untuk melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang. sesuai dengan penjelasan tidak mungkin seseorang menjual barang jaminan tanpa adanya sesuatu yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. dengan didaftarkan hak tanggungan maka penerima hak tanggungan memiliki hak yang didahulukan untuk menerima pelunasan atas utang utangnya. menyangkut surat kuasa membebankan hak tanggungan sk mht). menyatakan,jangka waktu untuk tanah yang sudah bersertifikat adalah satu bulan, dan untuk tanah tanah yang harus didaftarkan atau belum bersertifikat adalah tiga bulan. sk mht termasuk lembaga kuasa, sedangkan apt termasuk lembaga pembebanan hak. sk mht adalah pengantar untuk melakukan apt. kekuasaan dalam mengacu kepada hak preferen yang diperoleh dari janji janji yang dibuat dalam apt. perbuatan hukum kreditor untuk menghadap pihak pihak terkait, dapat diwakili. menyatakan bahwa dalam pembuatan sk mht dan akte pemberian hak tanggungan harus ada keyakinan dari notaris atau plat bahwa pemberi hak tanggungan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang dibebankan. hal yang tidak dapat disubstitusikan adalah dalam rangka pembebanan haknya, jadi pemilik jaminan yang memberikan pembebanan haknya kepada bank, bukan pada saat eksekusi. dalam hal parade executive, kepentingan pemegang hak dapat diwakilkan karena tindakan mewakilkan bukan merupakan substitusi. menimbang bahwa pada persidangan tanggal maret telah didengar keterangan pemerintah (opening statement) yang selanjutnya memberikan keterangan tertulis bertanggal mei yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal juni selengkapnya sebagai berikut: pendahuluan bahwa permohonan yang diajukan pemohon, pada intinya menyatakan bahwa ketentuan juncto huruf. menyatasedangkan huruf pada intinya, salah satunya adalah tidak memuat kuasa substitusi. bahwa menurut pemohon dengan diberlakukannya ketentuan guo, telah menyebabkan dirinya terhalang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan menurut profesinya sebagai seorang advokat, karena tidak dapat melakukan permohonan parade executive pemerintah berpendapat, permohonan yang diajukan pemohongu. il. kedudukan hukum legal standing) pemohon berdasarkwarga negara indonesia, dengan pekerjaan sebagai seorang advokat dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan huruf telah merugikan kewenangan konstitusionalnya. ketentuan guo dianggap merugikan pemohon, dan karenanya ketentuan guo dianggap bertentangan dengan dan uud untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah patut mempertanyakanada undang undang hak tanggungan tersebut?cc.? lebih lanjut dapat dipertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan atas pemberlakuan undang undang guo, apakah hanya pemohon saja, dirinya yang berprofesi sebagai advokat atau orang lain secara umum, orang lain yang berprofesi advokat,profesi sebagai advokat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dengan berlakunya dan huruf bahwa menurut pemerintah, ketentuan ketentuan dalam dan huruf khususnya mengenai tidak dapat diperkenalkannya ada pemberian kuasa substitusi pada surat kuasa membebankan hak tanggungan, tidak pernah dibuat dan disusun bersama sama dengan dewan perwakilan rakyat untuk merugikan kepentingan bangsa dan negara serta rakyat indonesia, termasuk pemohon, tetapi justru ketentuan dimaksud digunakan untuk menjadi dasar yang jelas dan tegas bagi debitur dan kreditor dalam penjaminan hutang piutang yang dilakukan antara mereka, khususnya ketika akan dilakukan eksekusi atas objek jaminannya. dengan demikian menurut pemerintah, pemohon selaku warga negara sama sekali tidak pernah berkurang hak konstitusionalnya dengan berlakunya tersebut. bahwa sesuai dengan penggunaan penguji yang digunakan pemohon dalam permohonannya yaitu uud yang menyatakan:pemerintah mempertanyakan penggunaan dan uud tersebut oleh pemohon sebagai dasar baginya untuk mempermasalahkan ditolaknya pemohon selaku advokat untuk mengajukan permohonan parade executive dikaitkan dengan pekerjaan dan penghidupan yang layak ,. berdasarkan kamus besar bahasa indonesia kbbi), arti kata pekerjaan adalah pencaharian: yang dijadikan pokok penghidupan: sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. sedangkan arti kata penghidupan , adalah pencaharian. dan arti kata layak adalah wajar, pantas, patut, mulia, terhormat. pemerintah berpendapat bahwa pemberlakuan yang dimohonkan pengujiannya tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk menghalangi pemohon untuk mendapatkan nafkah, pencahariannya, apalagi untuk menyebabkan pemohon menjadi tidak terhormat. yang dimohonkan pengujiannya tersebut, juga tidak bermaksud untuk tidak mengakui pemohon yang berprofesi sebagai advokat, dan juga tidak untuk menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlakuan yang sama hadapan hukum kepada diri pemohon. bahwa berdasarkan hal tersebut, pemerintah meminta kepada pemohon melaluiahwa berdasarkan uraian atas, pemerintah juga berpendapat permohonanoleh karena itu, pemerintah memohon agarill. penjelasan umum pembangunan ekonomi merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat bangsamemelihara kesinambungan serta meningkatkan akselerasi bergeraknya roda pembangunan tersebut, maka kegiatan usaha dan investasi indonesia perlu terus didorong. dalam kegiatan usaha para pelaku usaha memerlukan dana sebagai modal usaha. seiring dengan perkembangan zaman, maka sebagian dana diperoleh melalui kegiatan perkreditan. dalam pelaksanaannya pemberian kredit tersebut memerlukan suatu lembaga jaminan yang dapat melindungi kepentingan kreditor (pemberi kredit) maupun debitur (penerima kredit). sebagaimana diketahui, sebelum undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria rupa) berlaku, indonesia terdapat dualisme hukum pertanahan yaitu berlakunya hukum adat yang mengatur hak hak adat seperti hak ul, hak milik, hak golan, dll, dan hukum barat yang mengatur hak hak barat seperti hak eigendom, erfpacht, postal, hour dan gerik. dualisme hukum tanah tersebut mengakibatkan pula terjadinya dualisme hukum jaminan seperti hypotheses dan credietverband. hypotheses digunakan sebagai jaminan atas hak hak atas tanah yang tunduk pada hukum perdata barat, sedangkan credietverband digunakan sebagai jaminan atas hak hak tanah yang tunduk pada hukum adat. setelah berlakunya rupa pada tanggal september dibentuklah lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu hak tanggungan sebagai pengganti hypotheses dan creditverband yang diatur dalam rupa. akan tetapi lebih dari tahun sejak dinyatakan berlakunya hak tanggungan oleh rupa lembaga tersebut belum dapat berfungsi secara efektif, oleh karena undang undang yang mengatur secara lengkap mengenai hak tanggungan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan rupa belum terbentuk. sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan peralihan yang tercantum dalam rupa, dalam praktiknya masih diberlakukan ketentuan hypotheses sebagaimana dimaksud dalam kuh perdata indonesia, dan ketentuan credietverband dalam staatblad yang telah diubah dengan staatblad sepanjang menyangkut hal hal belum terdapat pengaturannya dalam rupa. sejalan dengan berkembangnya perekonomian indonesia, khususnya bidang perkreditan, maka keperluan adanya pengaturan lembaga jaminan hak tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah berdasarkan rupa semakin dirasakan mendesak, sehingga lahirlah yang mengatur lembaga jaminan yang dikenal dengan hak tanggungan secara lengkap sebagai satu satunya lembaga jaminan atas tanah dalam hukum tanah nasional yang tertulis. undang undang tersebut selanjutnya dikenal dengan sebutan undang undang hak tanggungan. salah satu upaya mendasar dalam mendorong laju gerak pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggalakkan iklim usaha yang kondusif termasuk memberi kemudahan, kepastian dan perlindungan dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya. manajemen perekonomian berisikan upaya pemerintahan negara dalam mengarahkan perekonomian, agar dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berjalan dengan stabil dan berkeadilan yang dilakukan melalui berbagai kebijakan bidang ekonomi. kebijakan ekonomi pemerintah dilandasi oleh sistem perekonomian yang berorientasi pada penerapan demokrasi ekonomi dengan mengutamakan peran aktif masyarakat yang bertujuan menciptakan kemakmuran bagi semua orang bukan hanya bagi orang seorang. undang undang hak tanggungan memberi kemudahan, kepastian dan perlindungan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha khususnya bidang permodalan, penyaluran dana kredit dan perlindungannya melalui lembaga jaminan dalam hal debitur cidera janji (wanprestasi) dan akan dilakukan eksekusi terhadap debitur yang wanprestasi. sebagai ilustrasi, dalam tahun saja, jumlah bidang tanah yang dimohon untuk didaftar dan diterbitkan sertipikatnya pada kantor pertanahan (jumlah kantor pertanahan indonesia adalah kantor pertanahan) adalah bidang dan jumlah bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat yang dimohon untuk diberikan hak tanggungan dan diterbitkan sertipikatnya adalah bidang dengan nilai rupiah. hal ini menunjukan pentingnya jaminan kepastian bagi kreditor maupun debitur dalam pelaksanaan penyaluran dana kredit dan perlindungannya melalui lembaga jaminan hutang. dengan demikian, maksud diterbitkannya untuk melindungi kepentingan berbagai pihak terkait yaitu: kreditor pemegang hak tanggungan, dengan hak preference: debitur pemberi hak tanggungan, dengan larangan bagi kreditor untuk membuat janji untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji: pihak ketiga yang berkepentingan terhadap hak atas tanah, dengan mensyaratkan didaftarkannya hak tanggungan kantor pertanahan, sehingga memenuhi asas publisitas. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. ii. tentang kedudukan hukum legal standing persona stand judicial) bahwa sesuaipenjelasan menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan 'dvokat berdasarkan surat keputusan perawi nomor juncto surat keputusan menteri kehakiman nomor .kp. th. tanggal mei juncto surat pengadilan tinggi bandung tanggal desember nomor um ptb, sejak tahun pemohon telah berpraktik selaku pengacara seluruh wilayah indonesia. sebagaimana diamanatkan pula dalam undang undang nomor tahun tentang advokat (selanjutnya disebutmohon merasa bahwa hak hak konstitusional yang diberikan oleh uud yang secara actual dan factual sangat jelas dan terang telah dirugikan oleh akibat penafsiran yang keliru: kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bandar lampung, terhadap juncto huruf undang undang nomor tahun tentang hak tanggungan sesuai angka yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ruppada prinsipnya mengatur hal hal sebagai berikut: objek hak tanggungan: pemberi dan pemegang hak tanggungan: cc. tata cara pemberian, pendaftaran dan peralihan dan harusnya hak tanggungan, eksekusi hak tanggungan: pencopotan hak tanggungan, dan sanksi administratif. dalam rangka pemberian hak tanggungan diatur bahwa pemberian hak tanggungan atas hak hak atas tanah harus didahului dengan perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan selanjutnya disebut apt. dalam hal pembuatan apt, pemberi hak tanggungan berhalangan hadir, maka diperkenankan penggunaan surat kuasa membebankan hak tanggungan, sejalan dengan itu, surat kuasa. pemberian kuasa tersebut wajib dilakukan depan notaris atau plat dengan suatu akta otentik yang disebut surat kuasa membebankan hak tanggungan skt). skt tersebut sah apabila memenuhi ketentuan yang terdapat dalam undang undang hak tanggung: tidak memuat kuasa substitusi,apabila objek hak tanggungan belum didaftar, maka jangka waktu penggunaan skt dibatasi selama tiga bulan, dikarenakan untuk keperluan pembuatan apt diperlukan penyerahan lebih banyak surat surat dokumen kepada plat. selain itu, jangka waktu tiga bulan tersebut dapat pula diberlakukan kepada objek hak tanggungan yang belum bersertifikat atau belum tercatat atas nama debitur. apabila skt tidak diikuti dengan pembuatan apt oleh plat, maka skt batal demi hukum. berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, jelaslah bahwa surat kuasa membebankan hak tanggungan skt) sesuai namanya berfungsi dan digunakan untuk memasang hak tanggungan, dan berakhir dengan ditandatanganinya apt ditindaklanjuti dengan didaftarkan kantor pertanahan dan diterbitkan sertifikat hak tanggungan. iv. penjelasan pemerintah atas undang undang hak tanggungan yang dimohonkan pengujian dalam diatur bahwaemudian dalam penjelasan dicantumkan bahwa hak untuk menjual hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan yangjberdasarkan dan penjelasannya, hak untuk menjual objek hak tanggungan demi hukum atau berdasarkan undang undang, hanya pemegang hak tanggungan peramalan yang dapat menjadi eksekutor atau penjual dalam lelang eksekusi berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hanya memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan pertama selaku eksekutor untuk mengajukan permohonan parade executive melalui pelelangan umum dan bukan melalui kuasa, sedangkan huruf adalah mengatur surat kuasa untuk membebankan hak tanggungan yang tidak terkait dengan pelelangan umum berdasarkan sendu element staatblad menjadi kewenangan kantor lelang, yang berdasarkan peraturan presiden nomor tahun juncto keputusan menteri keuangan nomor kmk. tentang organisasi dan tata kerja departemen keuangan junctfungsi kantor lelang dijalankan oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kekal). dalam koridor hukum publik memberikan kuasa atas kewenangan hukum publik kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, karena kewenangannya yang bersifat hukum publik tersebut tidak menyebutkan adanya pemberian kuasa, dan hal hal yang diatur dalam hukum publik tersebut bersifat mandatory (wajib), sehingga yang melaksanakan adalah wajib pemegang hak tanggungan pertama, kecuali undang undang nyataterutamaditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan yang bersifat hukum materiil yang dalamnya mengandung sifat hukum formil. artinya menjadi hukum acara mengenai pelaksanaan hak pemegang hak tanggungan pertama atas kekuasaan sendiri untuk menjual objek hak tanggungan, jika debitur cidera janji. dalam hal ini yang bersifat hukum formil tidak menyebutkan adanya pemberian kuasa kepada pihak lain termasuk advokat, maka dalam pelaksanaan eksekusi hukum acara tersebut tidak melibatkan penerima kuasa yang baru selain oleh pemegang hak tanggungan sendiri. bahwa dalam menanggapi permohonan uji materiil pemohon selaku advokat, semestinya tidak dilihat sebagai yang berdiri sendiri. jika dilihat dari sisi kepemilikan yang masih ada pada debitur pemberi hak tanggungan, maka setiap perbuatan hukum dari pemegang hak tanggungan pertama terkait pelaksanaan janji janji yang dicantumkan dalam apt (termasuk janji untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri diperoleh huruf harus dilaksanakan dengan adanya batas batas kewenangan, bahwa kepemilikan masih ada pada debitur, sehingga kewenangan menjual itu hanya boleh dilakukan oleh pemegang hak tanggungan pertama yang je'as nyata disebut dalam undang undang hak tanggungan telah melebihi kewenangan yang diberikan atas dasar janji janji sesuai huruf atau pemegang hak tanggungan pertama telah mengambil alih atau memposisikan dirinya sama dengan kewenangan hukum seorang pemilik barang yang sesungguhnya masih berada tangan debitur pemberi hak tanggungan. bahwa dalam pembuatan risalah lelang selaku berita acara lelang, penjual selaku eksekutor akan menandatangani risalah lelang bersama sama dengan pembeli lelang dan pejabat lelang. dengan demikian, pelimpahan kekuasaan pemegang hak tanggungan pertama kepada pihak lain termasuk kepada advokat akan berakibat advokat selaku eksekutor yang akan menandatangani risalah lelangani risalah lelang, hal ini jelas jelas telah melebihi kewenangan yang diberikan atas dasar janji janji sesuai huruf yang berbunyi janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji . jika dikaitkan dengan dimana dalam diatur janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum. dalam penjelasan ini disebutkan pemegang hak tanggungan dilarang untuk serta merta untuk menjadi pemilik objek hak tanggungan . dengan demikian ini membatasi kepemilikan langsung atas objek hak tanggungan yang dapat diartikan sekaligus membatasi perbuatan perbuatan hukum dari pemegang hak tanggungan pertama bertindak seolah olah dalam kapasitas seorang pemilik. dengan logika hukum dapat dikatakan, jika menyerahkan barang jaminannya kepada untuk jaminan hutang dengan janji adanya hak menjual barang dalam hal cidera janji, maka hal itu tidak akan menimbulkan hak pada untuk mengatakan kepada menjual barang jaminan tersebut. selain dari alasan normatif atas, dari landasan pragmatisme (aspek ekonomi), pemberian kuasa kepada advokat akan menambah biaya pelaksanaan karena debitur selain membayar pokok hutang, juga harus membayar beban biaya atas jasa bantuan hukum advokat (biasanya dibuat sebagai penambah jumlah hutang) yang semestinya tidak harus ada. hal tersebut akan menghilangkan hak konstitusional dari debitur atas hasil penjualan barangnya. hai ini juga mengakibatkan pelaksanaan hukum tidak konsisten dengan esensi dan sifat parade executive yang menyederhanakan proses dan mengurangi pembebanan biaya. pemerintah berpendapat bahwa dalam menanggapi permohonan uji materiil pemohon selaku advokat, semestinya dan huruf tidak dilihat sebagai yang berdiri sendiri, karena undang undang hak tanggungan sebagaimana yang telah diuraikan atas bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap semua pihak (kreditor, debitur dan pihak pihak lain berkepentingan terhadap hak atas tanah). selain itu, kewenangan advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dalam eksekusi hak tanggungan juga dijamin oleh pemerintah dapat menyampaikan bahwa pemohon tidak dirugikan haknya dengan pemberlakuan oleh karena dalam huruf pemohon masih dimungkinkan untuk memberikan jasa bantuan hukum melalui pelaksanaan titel eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat hak tanggungan melalui mekanisme hukum acara perdata sebagaimana ditentukan dalam heroine indonesisch element hir) dan element buatan gewesten rbg). pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan dengan mengajukan permohonan eksekusi (fiat eksekusi) oleh kreditor pemegang hak tanggungan kepada ketua pengadilan negeri setempat dengan menyerahkan sertifikat hak tanggungan sebagai dasarnya. kemudian, eksekusi akan dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh kekal. dalam hal eksekutor adalah ketua pengadilan negeri, maka advokat dapat saja bertindak selaku kuasa hukum dari bank selaku pemegang hak tanggungan, namun bukan sebagai eksekutor (pelaksana eksekusi), oleh karena kewenangan ketua pengadilan negeri selaku eksekutor disebutkan dalam hir dan rbg. dengan demikian jelas advokat dapat bertindak selaku kuasa dalam memberikan jasa bantuan hukum dalam rangka eksekusi hak tanggungan berdasarkan huruf melalui fiat pengadilan, karena yang bertindak sebagai eksekutor adalah ketua pengadilan negeri. sehubungan dengan hal hal tersebut atas, kepentingan pemohon selaku advokat telah diakomodir oleh undang undang hak tanggungan, dengan kata lain undang undang hak tanggungan secara keseluruhan tidak melanggar hak konstitusional pemohon yang diatur dalam undang undang advokat dan dijamin dan uud oleh karena pemohon selaku advokat masih bisa memperoleh haknya untuk memberikan jasa bantuan hukum. pemerintah berpendapat bahwa kalaupun seandainya anggapan pemohon benar adanya good non dan permohonan pengujian ini dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, maka dapat berdampak pada hal hal sebagai berikut: hak tanggungan akan kehilangan makna yang sangat esensi dan merupakan roh nya hak jaminan yang mempunyai kekuatan parade executive untuk melakukan eksekusi dalam rangka pelunasan piutang atas kekuasaan sendiri tanpa melalui pengadilan semata mata hanya karena kepentingan profesi advokat, padahal advokat masih diberi kemungkinan untuk dapat berperan memberi jasa bantuan hukum dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui fiat eksekusi pengadilan negeri setempat: tidak lagi menjadi undang undang yang memberi kemudahan dan efektifitas dalam pelaksanaan eksekusi jaminan hutang yang sangat dibutuhkan dalam dunia usaha yang persoalannya diperoleh melalui perkreditan, tidak lagi menjadi undang undang yang memberikan perlindungan terhadap kreditor pemegang hak tanggungan dari perbuatan debitur yang beritikad tidak baik untuk melunasi hutangnya, sehingga tidak ada lagi pijakan dan dasar utama bagi kreditor dalam memperoleh pelunasan bintangnya: berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, maka apabila dan dinyatakan dicabut atau diberlakukan konstitusional bersyarat sebagaimana yang diinginkan pemohon, maka hak tanggungan kehilangan daya tarik dan kekuatannya untuk mendorong berkembangnya iklim usaha yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat indonesia seluruhnya. dengan demikian, apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka jelas kepentingan kepentingan pemohon semata mata akan merugikan kepentingan nasional. pemerintah berpendapat bahwa penegakan hukum mestilah memperhatikan faktor penting, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. apabila kepastian yang lebih diutamakan, maka tentulah keadilan dan kemanfaatan menjadi ternegasikan. sebaliknya mengutamakan kemanfaatan dapat mengakibatkan ternegasikannya kepastian hukum itu sendiri. oleh karena itu, pemerintah memohon kepada mahkamah konstitusi yang terhormat untuk mempertimbangkan kepentingan nasional yang akan dirugikan dari kepentingan pemohon yang mana kepentingannya secara prinsip telah memperoleh perhatian yang cukup dalam untuk dapat berperan memberi jasa bantuan hukum. selain itu, terlalu berlebihan kiranya jika hak konstitusional advokat diukur semata mata dari kepentingannya untuk bertindak selaku kuasa dalam pelaksanaan parade executive hak tanggungan, padahal diketahui pekerjaan seorang advokat tidak hanya melaksanakan kuasa parade executive saja. bertolak dari peristiwa hukum yang dialami pemohon selaku advokat yang permohonannya untuk melaksanakan parade executive kekal bandar lampung telah ditolak, pemerintah berpendapat tidak tepat kiranya menjadi dasar pengujian materiil dan huruf terhadap ketentuan dan uud mahkamah konstitusi, oleh karena penolakan kepala kekal bandar lampung terhadap permohonan pemohon selaku advokat adalah merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang merupakan beschikking. penolakan permohonan parade executive tersebut telah diuji pengadilan tata usaha negara dan telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor ptun jkt tanggal juli (bukti juncto putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta nomor ptun.jkt tanggal januari (bukti il) juncto putusan mahkamah agung nomor k tun tertanggal agustus (bukti iii), dengan amar menolak gugatan penggugat dalam hal ini adalah pemohon dalam perkara guo. pemerintah berpendapat bahwa sikap yang diambil oleh kepala kekal bandar lampung ini juga berlaku untuk seluruh kantor kekal yang ada indonesia ketika menghadapi permasalahan serupa dengan pemohon. sikap ini selain pertimbangan yuridis bahwa: , juga didasari pada pertimbangan pragmatis yaitu untuk melindungi debitur darii risalah lelang (lelang berdasarkan termasuk jenis lelang eksekusi), hal ini jelas jelas telah melebihi kewenangan yang diberikan atas dasar janji janji sesuai dengan huruf e , serta pemberian kuasa kepada advokat akan menambah biaya terkait pelaksanaan yang pada akhirnya akan menambah beban dari debitur pemberi hak tanggungan dan menghilangkan hak konstitusional dari debitur atas hasil penjualan barangnya, sedangkan esensi bermaksud untuk menyederhanakan proses pelaksanaan eksekusi jaminan dan mengurangi pembebanan biaya. sesuai dengan ketentuan dan uud yang digunakan pemohon sebagai pengujian dalam permohonan pengujian mahkamah konstitusi ini, pemerintah berpendapat bahwa permohonan pemohon ini tidak tepat. pemerintah berpendapat bahwa perlu ada pembedaan perlakuan antara menguji ketentuan suatu undang undang terhadap uud dengan menguji pelaksanaan suatu ketentuan undang undang yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini terhadap suatu produk surat yang dikeluarkan pemerintah, karena dalam masalah ini, juga sudah ada putusan pengadilan yang membenarkan tindakan yang dilakukan pemerintah. permohonan petit pada umumnya, cast ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon sebagai satu kesatuan dari keseluruhan telah ternyata tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon, dan karenanya menurut pemerintah ketentuan guo tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud sehubungan dengan hal hal yang telah diuraikan atas, pemerintah memohon kepada mahkamah konstitusi yangdan hurufhli prof. dr. mariam harus, s.h., fcb arb. dan ahli prof. dr. terobati posko, s.h., m.h., yang telah didengarkanprof. dr. mariam harus, s.h., fcb arb. prof. subjektif, s.h. dan prof. mahdi, s.h. mengemukakan bahwa karakter sistem hukum ialah kesatuan hukum secara menyeluruh (konkrit) didukung oleh sejumlah tiang, pilar, asas asas (abstrak) yang terpadu dan harmonis mewujudkan kepastian hukum. ranah hukum adalah hukum benda dan hukum perjanjian yang keduanya dipasangi oleh hukum harta kekayaan (vermogensrecht) yang diatur dalam buku kedua dan buku ketiga kuh perdata. asas asas sebagai hukum benda adalah: sistem tertutup (gesloten system), yaitu seseorang tidak diperkenankan mengadakan hak kebendaan selain dari yang diatur undang undang, ii) droit suite, yaitu hak atas benda mengikuti bendanya dalam tangan siapapun berada. droit preference, yaitu pemegang hak tanggungan pertama memiliki hak didahulukan untuk dipenuhi bagiannya dari pemegang hak tanggungan yang lahir sesudahnya. iii) asas spesialis, yaitu perbedaan mengenai objek hak tanggungan. iv) asas publisitas, yaitu pencatatan dan pembebanan objek hak tanggungan dalam buku tanah, sehingga terbuka dan dapat diketahui umum. asas mudah dan pasti pelaksana eksekusinya. vi) asas accesoir, yaitu hak tanggungan adalah perjanjian ikutan (accesoir) dan tidak merupakan hak yang berdiri sendiri (zelfstandingrecht). adanya dan harusnya perjanjian ikutan (accesorium) tergantung dari perjanjian pokok. vii) asas pemisahan horizontal, yaitu hak atas tanah dapat terpisah dari benda benda yang melekat atasnya. viii) asas iktikad baik, yaitu para pihak dalam pelaksanaan hak tanggungan harus jujur. pengertian iktikad baik dalam hak kebendaan mempunyai arti subjektif, berbeda dengan hukum perjanjian, dimana iktikad baik bersifat objektif atau kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat. sedangkan dalam asas asas hukum perjanjian, terkandung asas kebebasan berkontak, ii) asas itikad baik, iii) asas persamaan, iv) asas perjanjian mengikat sebagai undang undang: asas kebiasaan, vi) asas konsensualisme, dan vii) asas keseimbangan. cara menafsirkan ketentuan ketentuan dalam suatu undang undang, diatur dalam dan kuh perdata. hak tanggungan dalam uut mengemukakan beberapa elemen, yaitu debitur ingkar janji: kreditur pemegang hak tanggungan tingkat pertama atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut yang mengakibatkan terbitnya: surat kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bandar lampung nomor wkn. kp. surat, dan kedudukan para advokat pada umumnya,i. tentang posisi kasus dengan ini mengajukan permohonan uji materiil muatan juncto huruf lembaran negara tahun nomor?berhak menjual objek tanggungan atas kekuasaan sendiri: melalui pelelangan umum, dan mengambil pelunasan utangnya dari hasil penjualan tersebut. dalam sejarahnya, uut adalah reformasi dari lembaga hipotek yang diatur dalam kuh perdata buku ii, bab xxi sampai dengan huruf ternyata diambil dari kuh perdata. pirlo, dalam bukunya het zakenrechts naar het nederlands burgerlijk webbook, penerbit teen willing, halaman menerangkan pemegang hipotek sesungguhnya bertindak atas namanya sendiri melaksanakan haknya sendiri. penjualan oleh pemegang hipotek itu adalah suatu bentuk dari penjualan executorial . yang mengatur tentang parade executive sejalan pula dengan jaminan umum yang terdapat dalam kuh perdata. dari penjelasan pirlo, dilakukan penafsiran analogi bahwa hak untuk melakukan parade executive hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak tanggungan pertama. eksistensi dari hak tersebut diciptakan oleh undang undang, dan tidak lahir dari perjanjian. jika ditafsirkan sebagai kuasa, maka harus merujuk kepada perjanjian kuasa yang tercantum dalam kuh perdata mulai menentukan bahwa janji janji harus didaftar. pendaftaran adalah suatu sistem dimana terdapat asas publikasi, yaitu setiap orang yang sudah membaca janji janji yang berakar dari hukum perjanjian, maka hukum perjanjian otomatis mempunyai aspek hukum publik. pengertian huruf dapat dilihat pada penjelasan huruf yang menyatakan bahwa substitusi menurut undang undang ini adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan. menurut ahli, tidak ada masalah jika ada kuasa luar materi yang terkandung dalam hal yang tidak boleh adalah parade executive yang diatur oleh tersebut. juncto huruf tidak bertentangan dengan uud karena pengaturan parade executive dengan undang undang memenuhi asas asas sebagai berikut: tercapai kesejahteraan spiritual bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian, memenuhi asas keseimbangan: memenuhi asas itikad baik, memenuhi asas jaminan umum, memenuhi asas hutang wajib dibayar, should and have to, dan, memenuhi asas kepastian hukum. perbedaan prinsip antara parade executive yang ditentukan undang undang dengan perjanjian yang terdapat dalam kuh perdata adalah: jika menggunakan perjanjian sebagai rujukan, tidak akan ada kepastian hukum karena perjanjian kuasa berdasarkan atas asas kebebasan berkontak, yang dapat diputuskan sewaktu waktu, sehingga kalau penjualan sudah terjadi (parade executive) dan banyak anggota masyarakat yang berkeberatan dengan keadaan itu, akan terjadi gugatan gugatan kepada pengadilan: dan karena apa yang ditentukan undang undang wajib dipatuhi karena undang undang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara yang mengandung asas kepastian hukum. prof. dr. terobati posko, s.h., m.h. dari ternyata dalam hak kewenangan pemegang hak tanggungan pertama terkandung ciri ciri hak relatif (p. van dijk, hal. hak relatif yang dimaksudkan adalah: hak relatif hanya berlaku untuk seorang tertentu. terkait ciri hak relatif secara lege hanya berlaku bagi pemegang hak tanggungan pertama secara pribadi untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri, bukan kuasa termasuk seorang advokat. hak relatif mempunyai tuntutan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. terkait hak relatif bagi pemegang hak tanggungan pertama mengajukan kepada kantor lelang untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan milik debitur yang cidera janji secara lelang melalui pelelangan umum. cc. objek hak relatif adalah prestasi. terkait dengan prestasi dari hasil penjualan melalui lelang digunakan sebagai sumber pelunasan piutang yang diceritakan kepada pemegang hak tanggungan pertama. berpijak pada yang terkandung ciri ciri hak relatif yang substansinya preskriptif, maka ha. pengajuan parade executive oleh kuasa hukum (advokat) bertentangan dengan menyatakan, setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara bertentangan dengan pada dan batal demi hukum . pemberian kuasa atau pengajuan parade executive oleh seorang kuasa bahkan seorang advokat, merupakan perjanjian. sahnya suatu perjanjian ditentukan, dalam (kuh perdata), yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri: unsur kecakapan untuk membuat suatu perikatan: tentang sesuatu hal tertentu: dan sebab yang tidak terlarang atau sebab yang halal. ternyata, pemberian kuasa oleh pemegang hak tanggungan pertama kepada seorang advokat untuk mengajukan parade executive, merupakan sebab yang terlarang menurut undang undang. karena bertentangan dengan sebagai norma yang mempunyai ciri ciri hak relatif. dengan huruf tidak ada hubungan secara langsung. lahirnya parade executive pada hak tanggungan melalui proses skt, apt, dan pendaftaran, sehingga pemegang hak tanggungan pertama memiliki sifat preferen, droit suite, specialities, dan publisitas. tanpa melalui proses yang demikian, pemegang hak tanggungan pertama hanya berkedudukan sebagai kreditor kedua atau sebagai kreditor konsumen, sehingga tidak memiliki hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri. undang undang advokat menyatakan, jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat,antara undang undang advokat dengan yang dimaksudkan dengan juncto huruf dan terdapat antibodi atau konflik norma. karakter normatifnya berbentuk perintah secara lege, tetapi adalah izin. sehingga antara perintah dengan izin terdapat konflik (subalternasi). apabila terdapat konflik norma, harus dikembalikan kepada asas lex specialis derogat lex generalis, artinya lebih diutamakan (lex specialis) karena secara khusus hak untu: sedangkan merupakan lex generalis. dengan demikian, atau parade executive tidak menafikan advokat. penolakan, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bandar lampung terhadap pengajuan parade executive oleh seorang kuasa atau seorang advokat tidak bertentangan dengan uud karena (parade executive) tidak menafikan undang undang advokat. advokat masih dapat menjadi kuasa sebagaimana tercantum dalam huruf juncto karena eksekusinya melalui pengadilan yang menurut hukum acara perdata, sebagaimana hir rbg menyatakan bahwa dalam mengajukan proses pengadilan dapat dibantu oleh seorang kuasa hukum atau advokat. dalam hal kantor lelang menerima permohonan parade executive dan melaksanakan penjualannya, penjualan lelang tersebut melanggar kalau melanggar undang undang, menurut karena melanggar ketertiban umum, maka hal tersebut batal demi hukum. i2.5j menimbang bahwa pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal juli (sic) yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni pemerintah mengajukan kesimpulan tertulis bertanggal juni yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juli disertai dokumen bukti terkaijunctoterhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut, berprofesi sebagai advokat, yang hak hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya juncto i3.8j menimbang bahwa berdasarkan dan pendirian mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf i3. dan paragraf i3.6j,rmohonan pengujian konstitusionalitas juncto huruf terhadap dan uud i3. menimbang bahwamenyatakan,i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan dirinya, sebagai advokat, telah ditolak permohonannya untuk menjadi kuasa dari pt. bank uob dalam mengajukan parade executive, oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bandar lampung kekal), dengan alasan eksekusi hak tanggungan harus dilakukan oleh pemegang hak tanggungan sendiri dan tidak dapat dikatakan kepada orang lain (merujuk frasa kekuasaan sendiri ) sesuai dengan ketentuan huruf menurut pemohon, hal demikian bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang advokat (selanjutnya disebut dalam kedudukannya sebagai seorang advokat dan menjadi kuasa suatu bank untuk melakukan pekerjaannya mewakili bank, sehingga menghilangkan kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari jasa advokat: bahwa oleh karena dalam praktik penerapan guo berbeda,. hal demikian menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan, i3 menimbang bahwa pengaturan parade executive dalam huruf (a) menyatakan, apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan: (a)adapun undang undang guodengan demikian, dalam hal debitur cidera janji maka hak relatif tersebut berlaku. hak pemegang hak tanggungan pertama bersifat relatif (relatif recht), artinya berlaku hanya untuk seseorang tertentu atau lebih yang dapat melaksanakannya een relatif recht ook wel persoonlijk recht genoemde is een recht dat selects relatif tot een meer bepaalde personen kan worden uitgeoefend). hak tersebut menciptakan tuntutan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, dan atau tidak melakukan sesuatu. dalam hal ini khusus diberikan kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk mengajukan permintaan agar kantor lelang melakukan penjualan objek hak tanggungan milik debitur melalui pelelangan umum. secara contrary parade executive yang dilakukan oleh seorang kuasa (termasuk advokat) bertentangan dengan i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan sebagai advokat tunduk pada ketentuan angka yanguasa yang diterima seseorang (advokat) adalah perjanjian yang didasarkan pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam bw. tersebut menyatakan adanya empat unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian, yaitu syarat subjektif berupa kata sepakat dan cakap membuat suatu perjanjian, dan syarat objektif berupa sesuatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang. parade executive, karena merupakan hak relatif yang hanya dapat diberikan kepada pemegang hak tanggungan pertama, jika diberikan dengan surat kuasa kepada seseorang lain yang tidak berhak melaksanakan parade executive, akan menjadikan batal sifat perjanjian kuasa tersebut karena tidak memenuhi syarat keempat dari perjanjian, yaitu suatu sebab yang tidak dilarang, i3. menimbang bahwa ketentuan juncto huruf mengandung hak relatif, jadi bersifat khusus (lex specialis), sedangkan angka bersifat umum (lex generalis). oleh sebab itu, sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, maka juncto huruf (lex specialis) mengesampingkan ketentuan angka yang bersifat umum (legi general), i3. menimbang bahwa penjelasan me . dengan demikian yang dilarang ialah jika pemegang hak tanggungan pertama memberi kuasa kepada pihak lain dengan pengalihan hak untuk mengganti posisinya menjual objek hak tanggungan dengan kekuasaan sendiri (parade executive) jika debitur ingkar janji: serta identitas editornya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan". yang bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang advokat dan selain dari itu bertentangan pula dengan ketentuan dan uud1945 hasil amandemen: adapun yang menjadi alasan alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut: bahwa pada bulan desember pemohon sebagai advokat mendapatkan kuasa dari bank uob buana untuk mengajukan permohonan parade executive hak tanggungan sesuai dengan ketentuan juncto lembaran negara tahun nomor kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bandar lampung utuk selanjutnya disebut kekal.title eeksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam obji daripada kreditur kreditur lainnya. bahwa dengan suratnya tertanggal desember surat kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang bandar lampung nomor wkn. kp. menolak permohonan pemohon tersebut dengan alasan bahwa permohonan demikian hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan itu sendiri dan tidak dapat dikatakan kepada siapapun juga termasuk akan tetapi tidak terbatas oleh seorang advokat pun dengan menunjuk pada kata kekuasaan sendiri yang tercantum dalam i3. menimbang bahwa menurut pemohon dalam praktiknya guo diterapkan berbeda satu dengan yang lain. advokat sebagai kuasa parade executive, sehingga menimbulkan diskriminasi, ketidakpastian hukum, serta ketidakadilan. menurut mahkamah, hal tersebut merupakan persoalan implementasi dan bukan merupakan persoalan konstitusionalitas dari yang dimohonkan pengujian: i3 menimbang bahwa sesungguhnya masih terdapat peluang pemohon untuk menjadi kuasa hukum para pihak berkaitan dengan implementasi misalnya melakukan tugas mengurus administrasi dan pekerjaan lain sebagai petugas dari kreditor pemegang hak tanggungan pertama. keberadaan juncto huruf yang mengandung hak relatif (relatif recht) berlaku bagi siapa saja (tidak bersifat diskriminatif), karenanya tidak merugikan pemohon dan tidak bertentangan dengan dan uud i3. menimbang bahwa dari keseluruhan uraian tersebut atas, dalam hubungannya satu dengan yang lain, menurut mahkamah, dalil dalil pemohon mengenai konstitusionalitas junctobahwa terhadap penolakan tersebut pemohon menyuratiuntuk menjelaskan kedudukan pemohon selaku advokat dan pemegang kuasa dalam mengajukan permohonan parade executive hak tanggungan, namun didapat kenyataan dalam suratnyatelah menafsirkan bahwa segala perbuatan eksekusi hak tanggungan harus dilakukan oleh pemegang hak tanggungan itu sendiri dan tidak dapat dikatakan kepada orang lain termasuk kepada orang lain, penafsiran mana didasarkan pada ketentuan huruf bahwa lain pihak didapat pula kenyataan: bahwa setelah kejadian tersebut, ternyata permohonan parade executive tersebut dapat diterima oleh kekal, yang permohonannya ditandatangani oleh pemimpin cabang bank setempat bahkan oleh staf karyawan, padahal orang orang tersebut melakukan tindakan pengajuan permohonan parade executive guo didasarkan pada surat kuasa dari direksi tersebut, bahwa sejumlah kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kekal) tidak pernah melakukan penolakan terhadap advokat atau kuasa hukum dari pemegang hak tanggungan dalam rangka parade executive tersebut, bahwa berdasarkan hal hal terurai dalam poin tersebut atas maka jelas adanya tindakan diskriminasi dan tidak adanya kepastian hukum dalam pengajuan suatu permohonan parade executive kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kekal): bahwa dengan adanya surat tersebut yang telah ditafsirkan sepanjang pengajuan parade executive dan kedudukan para advokat pada umumnyav. norma norma yang diajukan untuk diuji norma materil yang diujikan sebanyak (dua) norma yaitu:huruf yang berbunyi: tidak memuat kuasa substitusi: . norma uud sebagai alat uji norma materiil sebanyak (dua) norma yaitukonstitusional yang diderita pemohon bahwa pemohon beranggapan dengan diberlakukannya penafsiranterhadap juncto huruf terhadap pengajuan parade executivegakibatkan pemohon mengalami kerugian konstitusional yakni:pemohon kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari jasa advokat, selaku advokat tidak dipercaya lagi oleh bank dalam pengajuan parade executive kekal manapungalami kerugian konstitusional yakni: dengan didapatnya kenyataan bahwa pengajuan parade executive dapat dilakukan oleh kepala cabang yang mana tetap pula berdasarkan surat kuasa direksi yang tidak bedanya dengan mengkuasakan kepada seorang advokat, telah menimbulkan tidak adanya kepastian hukum (nietrechtzekerheids) maupun proses hukum yang adil (due process law) maupun persamaan hak muka hukum (equality before the law), sehingga sangat sulit bagi pemohon selaku advokat dalam menjalankan pekerjaannya selaku kuasa bank (client) ataupun pencari keadilan lainnya sebagaimana diamanatkan undang undang nomor tahuvi. analisa hukum bahwa apabila juncto huruf yang extensaserta identitas kreditnya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan. ditafsirkan terhadap parade executive hak tanggungan berdasarkan 1996demikian, jelas hal tersebut menafikan ketentuan dan lebih jauh bertentangan dengan ketentuan uud sebab:hak konstitusional pemohon yang dilindungita kekuasaan sendiri yang tercantum dalam tersebut dimaksudkan oleh pembentuk undang undang adalah untuk membedakan dengan ketentuan hipotek sebelumnya. dalam ketentuan hipotek sebelumnya, penjual dengan kekuasaan sendiri tersebut merupakan janji dan harus dikonstatir secara tegas tegas pada perjanjian pokoknya, sedangkan dalam hal tersebut tidak usah diperjanjikan lagi karena telah mengikat bersumberkan pada undang undang tersebut. sedangkan kontekstual huruf bukan mengatur tentang eksekusi hak tanggungan, akan tetapi mengatur tentang kuasa pembebanan hak tanggungan oleh seorang debitur kepada kreditnya dimana kekuasaan tersebut tidak dapat disubstitusikan kepada pihak lainnya. bahwa apabila kita simak dengan teliti ketentuan huruf dan dalam penjelasan undang undang tersebut atas itu jelas jelas bahwa ketentuan undang undang guo adalah mengatur tentang pemasangan hak tanggungan terhadap suatu objek tanah dan bukan mengatur tentang tata cara eksekusi hak tanggungan, oleh karena itu maka ketentuan huruf yang telah ditafsirkan oleh memohon sedemikian rupa dan tidak ada relevansinya dengan suatu pengajuan parade executive hak tanggungan menjadikan hal tersebut bertentangan dengan uud dan selain itu bertentangan pula denganolakan demikian pun telah menganulir amanah dan lebih jauh lagi karenanya bertentangan dengan ketentuan konstitusional pemohon yang diatur dalam uud sehingga karenanya dengan segala kerendahan hati pemohon mengajukan permohonan guo untuk mengajukan uji materil terhadap ketentuan juncto huruf bertentangan dengan uud vii. petit bahwa dari seluruh dalil dalil yang diuraikan atas, kiranya ketua mahkamah konstitusi atau ketua majelis hakim konstitusi yang memeriksa berkenan untukal nama suri monti, s.h., m.h. hee pekerjaan pegawai negeri sipil phat alamat jalan rauf moo, kelurahan kayubulan, kecamatan (alien limboto, kabupaten gorontalo. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada bambang euros, s.h., m.h., yang beralamat jalan pemangsaan timur iiiioioomerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godari beberapa kali putusan mahkamah dalam perkara sebelumnya,serta huruf undang merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id tahun nomor tidak boleh bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. pemohon sebagaialineahuruf undang undang nomor tahun bertentangan dengan, segala warga negara bersamaan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.idrthilangnya hak hak pemohon sebagai warga negarauruf undang undang nomor tahun bertentangan denganundang undang nomor tahun telah merugikan hak konstitusional secara langsung maupun tidak langsung pemohonkejelasan dan asas manfaatuntuk diakui sebagai pribadi yang berhak mendapat perlakuan yang sama hadapan hukum..' merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dengan adanya kerugian konstitusional bagi pemohoharus dinyatakan bertentangan dengan uud serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bukti fotokopi ktp pemohon dan kuasa pemohon: bukti fotokopi keputusan pegawai negeri sipil pns) dan pengangkatannya.dst merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godrhadap alinea keempat pembukaan, d, alinea pembukamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua go.dst setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahanalinea keempat pembukaan, danel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godkarena pemohon harus mengundurkan diri dari profesinya sebagai pegawai negeri sipil (vide bukti untuk mengajukan diri sebagai calon bupati kabupaten gorontaloketidaksetaraan bagi sesama warga negaramerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsituaterhadapil bertanggal juli dengan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian . dengan kata lain: gubernur, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godsepanjang mengenai konstitusionalitas huruf,kembaliaktual yang dianggap menonjol seperti misalnya perkara nomor puu xii tertanggal april tentang praperadilan huruf kurap) dan seterusnya. kemampuan mahkamah konstitusi dalam menangani perkara perkara yang diajukan oleh para pemohon akhir akhir iniselama lebih darimahkamah konstitusiahkamah konstitusiahkamah konstitusimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goddewa gede laguna ttd. ttd. menahan m.p sitompul maria farida indrawi ttd. ttd. santo wahiduddin adamsahkamah konstitusinasional sehingga mempermudah penguasaannyapu meningkat menjadi undang undang dan jika ditolak oleh dewan perwakilan rakyat, maka perpumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god untuk mengangkat anggota sementara pimpinan kpk bila terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan kpk.bahwa, objek permohonan adalaholeh karena itu, pemohon berkeyakinan bahwa,latau dapat dimaknai bahwa objek permohonan fobjectid itis): hilangnya hak untuk mendapatkan keadilan, baik keadilan prosedural procedural justice) maupun keadilan substansial. lembaran negara republik indonesia tahun nomor, berupa hilangnya hak hak para pemohon sebagai warga negara yang mengembangkan profesinya sebagai pegawai negeri sipil harus mengundurkan diri. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipengan tidak adanya kesetaraan bagi sesama warga negarasas asas hukum tentang keadilan,kejelasan dan manfaat. ill. norma yang dimohonkan pengujian dan norma uud norma yang dimohonkan pengujian pengujian materiil undang undang nomor tahunnorma undang undang dasar ketentuan uud sebagai alat uji batu uji terhadap pengujian materiil undang undang nomor tahun hurufvetanat@mahkamahkonsitua god", setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahbarat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goemohon ivhuruf undang undang nomor tahun bahwa: segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kembalinya" serta uud merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.iiv. bahwaiv. bahwa huruf undang undang nomor tahun bertentangan dengiv. bahwa huruf undang undang nomor tahun bertentangan dengonklusi, dan manfaat, karenasosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia lokasi), yang diwakili oleh: nama ir. iran noor, pekerjaan ketua asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia lokasi) nama drs. rachmat yasin, m.m pekerjaan sekretaris jenderal asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia lokasi) bertindak untuk dan atas nama asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia lokasi) berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tertanggal juni dan berdasarkan surat kuasa tanpa tanggal februari memberi kuasa kepada: prof. dr. yusril iha mahendra,,020n nondan september yang pada pokoknya sebagai berikut: i. mahkamah konstitusi berwenang untuknorma dan dan dan hurufdang kehutanan. padahal, kewenangan tersebut seharusnya berada tangan para anggota yang berhimpun dalam organisasi pemohon, yakni pemerintah daerahpemerintah dan menteri kehutanan yang diberikan kewenangan oleh dalam undang undang kehutanan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan, sehingga pemohon tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan bidang kehutanan yang seharusnya menjadi kewenangannyabahwa @uo yang diuji dalam undang undang kehutanan adalah bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun:ditengah perbeda, bahwa hutan, adalah bagian dari kehidupan masyarakat asli suku suku bangsa indonesia. tidak ada suku bangsa indonesia, kecuali suku suku yang membangun kehidupannya atas permukaan air laut seperti suku laut dan suku baja, yang tidak menggantungkan hidup mereka pada lahan dan hutan. suku suku itu sudah ada dan terbentuk jauh sebeladanya negara kesatuan republik indonesia. bahkan lebih jauh lagi sebelum terbentuknya kerajaan kerajaan nusantara dan kedatangan bangsa bangsa eropa yang bermaksud ingin menjajah negeri ini. hubungan hukum antara individu dan masyarakat dengan lahan dan hutan adalah hubungan yang sudah terbentuk ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu, yang hubungan itu menciptakan norma norma hukum tidak tertulis, namun diketahui, dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat masyarakat setempat. kenyataan kenyataan sosiologis antropologis serta terciptanya norma norma hukum tidak tertulis yang dihormati oleh suku suku itu, tidaklah dengan begitu saja dapat dinaikan oleh negara kesatuan republik indonesia, yang kadang kadang tanpa pemahaman yang mendalam terhadap akar permasalahan masyarakat suku, menetapkan berbagai norma yang justru bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakatnya yang beragam itu, bahwa hutan, dalam kenyataannya berada daerah daerah, bukan pusat, jika dilihat bahwa kedudukan pemerintah pusat) negara kesatuan republik indonesia adalah berada jakarta. sebagian besar dari hutan hutan itu justru berada wilayah kabupaten, terutama daerah daerah luar pulau jawa. karena itu, pemohon yang bertindak mewakili kepentingan seluruh anggotanya, sangat berkepentingan dengan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang kehutanan. para bupati yang ada daerah daerah mana hutan itu terletak adalah lebih mengetahui keadaan hutan daerahnya daripada presiden republik indonesia dan menteri kehutanan yang berada jakarta, yang terkadang hanya bekerja belakang meja dan mengambil berbagai keputusan penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan, tanpa mengerti apa yang sesungguhnya terjadi daerah daerah yang memiliki hutan, termasuk timbulnya gejolak masyarakat yang secara hukum adat telah ratusan tahun secara turun temurun menempati suatu kawasan sehingga terbentuklah kampung kampung tempat tinggal mereka. namun secara tiba tiba menteri kehutanan menyatakan kampung kampung tersebut adalah kawasan hutan lindung, tanpa masyarakat tahu dan diajak bicara, tanpa pemerintah daerah kabupaten setempat pernah diajak bicara dalam mengambil keputusan itubagai masyarakat daerah daerah yang terkena penetapan itu tercengang melihat perilaku negara kesatuan republik indonesia melalui menteri kehutanan yang telah merampok lahan kampung mereka yang telah ditinggali ratusan tahun turun temurun dan tanpa ganti rugi apapun menjadikannya sebagai kawasan hutan lindung, sementara pemerintah kolonial hindia belanda saja yang jelas jelas adalah penjajah tidak pernah melakukannya. menteri kehutanan melakukan ini berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang undang kehutanan, bahwa mengingat sebagian besar hutan berada wilayah kabupaten yang tersebar seluruh indonesia, maka untuk tetap menjaga tegaknya negara kesatuan republik indonesia, maka pengaturan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, seharusnya dilakukan secara adil, proporsional dan mengandung kepastian hukum. pemerintah sesuai kewenangannya, sebagai penjaga kepentingan nasional dan mempertahankan negara kesatuan, seharusnya cukup melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, berdasarkan undang undang kehutanan yang memberikan norma noma penyelenggaraan pemerintahan bidang kehutanan secara nasional. memang benar, bahwa hutan adalah sumber daya alam yang dapat dirujuk esensinya kepada uud adalah benar pula rumusan undang undang kehutanan yang menyatakanbahwa meskipun uud dan undang undang kehutanan menyatakan bahwa hutan adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh negara, namun tidak berarti bahwaadalah bertentangan dengan norma konstitusi adalah bertentangan dengan norma dan uud yang menyataberbantuan sertkarena itu sejauh kata pemerintah yang diartikan dengan pemerintah pusat sebagaimana dirumuskan dalam norma adalah bertentangan dengan dan uud bahwa selain bertentangan dengan norma uud norma undang undang kehutanan nyata nyata bertentangan secara paralel dengan norma undang undang pemerintah daerah, yang tidak mencantumkan urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagai kewenangan pemerintah pusat. berdasarkan norma undang undang pemerintahan daerah, maka kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan adalah kewenangan pemerintah daerah, bukan kewenangan pemerintah pusat). adanya dua norma undang undang yang sejajar kedudukannya, namun berisi norma yang bertentangan satu dengan yang lainnya, apalagi undang undang pemerintahan daerah, yang dapat dianggap sebagai payung bagi peraturan perundang undangan yang mengatur pemerintahan daerah, maka pertentangan norma ini telah menimbulkan pula pertentangan norma dengan uud yang mengakui asas kepastian hukum yang adil. dengan berlakunya, norma undang undang kehutanan ini maka asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud nyata nyata telah dikesampingkan: bahwa semangat pengaturan dalam undang undang kehutanan adalah semangat pemerintahan sentralistik, dimasa transisi pemerintahan ordru orde reformasi. penguasaan hutan oleh negara diartikan sebagaidan norma norma lain dalam undang undang ini sejauh menyebutkan kewenangan pemerintah pusat, adalah bertentangan dengan norma konstitusi dalam uud yang menyatakanejauh mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam memanfaatkan sumberdaya alam hutan, norma undang undang kehutanan ini tidaklah memberikan pengaturan kewenangan yang adil dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, malahan memberikan monopoli kewenangan pada pemerintah pusat, padahal hutan ada daerah daerah dan bukan pusat: bahwa kata pemerintah sebagaimana termaktub dalam norma undang undang kehutanan menyatakannya . demikian pula kata pemerintah dalam norma dan secara mutasi mutans adalah bertentangan dengan norma dan dan dan uud dengan argumentasi yang sama sebagaimana telah pemohon kemukakan dalam angka dan angka atas.juga secara mutasi mutans bertabrakan dengan norma undang undang pemerintahan daerah sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud sekadar catatan norma memang telah diubah dengan putusan mahkamah konstitusi sejauh kata dan dalam putusan nomor puu x tanggal maret namun perubahan itu tidaklah berkaitan dengan permohonan pengujian sekarang ini), bahwa norma sejauh kata pemerintah dalam frasa norma yang menyatakan pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas lahan dan seterusnya secara mutasi mutans juga bertentangan dengan norma dan serta dan uud sebagaimana telah diuraikan dalam angka atas. kata pemerintah dalam norma undang undang kehutanan ini juga bertabrakan dengan norma undang undang pemerintahan daerah. tabrakan norma dalam dua undang undang yang berkedudukan sejajar ini telah bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud bahwa kata pemerintah sebagaimana dirumuskan dalam norma dalam frasa norma perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dan seterusnya secara mutasi mutans juga bertentangan dengan norma dan serta dan sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian angka dan atas. kata pemerintah dalam norma tersebut juga bertabrakan dengan norma undang undang pemerintahan daerah, sehingga menghilangkan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud bahwa kata pemerintah dalam norma undang undang kehutanan secara mutasi mutans adalah juga bertentangan dengan norma dan serta dan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian angka angka dan angka atas. kata pemerintah yang diartikan sebagai pemerintah pusat ini juga bertabrakan dengan norma undang underah, sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud bahwa kata pemerintah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat" dalam norma undang undang kehutanan yang menyatakan perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat adalah bertentangan dengan undang undang kehutanan sendiri, karena dalam menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan bukan lagi sebagai kawasan hutan, adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah tanpa harus melibatkan dewan perwakilan rakyat. jika dalam menetapkan suatu kawasan bukan sebagai kawasan hutan sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah, mengapa halnya dalam melakukan perubahan harus meminta dewan perwakilan rakyat. kewenangan dpr dalam uud telah jelas meliputi kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran. menentukan peruntukan kawasan hutan adalah sepenuhnya kewenangan eksekutif dan tidak berbagai dengan legislatif beda halnya dengan penetapan anggaran dan pembentukan undang undang sehingga fungsi dpr dalam perubahan kawasan hutan adalah fungsi pengawasan, bukan terlibat dalam memutuskan perubahan kawasan hutan. norma ini jelas tidak sejalan dengan sistem bernegara yang diatur oleh undang undang dasar bahwa kata menteri dan dengan jelas menunjuk kepada menteri kehutanan yang merupakan bagian dari pemerintah pusat). ini secara mutasi mutans juga bertentangan dengan norma dan dan dan undang uud dengan argumentasi yang sama dengan apa yang telah pemohon uraikan dalam angka angka angka dan angka atas. norma dalam undang undang kehutanan ini juga nyata nyata bertabrakan dengan norma undang undang pemerintahan daerah yang mengatur bahwa kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan, bukanlah kewenangan pemerintah pusat), yang kalau demikian halnya, maka kewenangan tersebut ada pada pemerintah daerah. adanya dua norma undang undang yang beradahirarki yang sama yang isinya bertabrakan satu dengan lainnya, nyata nyata telah bertentangan dengan norma uud yang memuat jaminan kepastian hukum yang adilnorma yang kabur dan tidak jelas apa maksud dan kriterianya. kata kata berdampak penting , cakupan yang luas serta bernilai strategis tidak jelas apa artinya dan bersifat multi tafsir. penjelasan ini mengatakan cukup jelas , padahal isinya tidak jelas samasekali. penjelasan atas frasa yang sama memang dijumpai dalam penjelasan undang undang kehutanan yang mengatakan yang dimaksud dengan 'berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadapakan datang adalah penjelasan yang tidak memperjelas masalah, malahan potensial menimbulkan perdebatan. seharusnya undang undang memerintahkan agar peraturan pemerintah memberikan rincian dalam bentuk pengaturan lebih lanjut. penjelasan ini, bukanlah norma, tapi penjelasan saja. namun penjelasan ini dapat menimbulkan norma yang hendak dijelaskan menjadi kabur dan multi tafsir yang bertentangan dengan norma dan uud1945rumusan yang tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh uud menurut uud menteri itu adalah pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. menteri menteri itu bertanggung jawab kepada presiden. dan bukan kepada dewan perwakilan rakyat. karena itu tidaklah pada tempatnya tindakan seorang menteri harus lebih dulursetujuan dewan perwakilan rakyat, apalagi dalam hal memberikan izin pinjam pakai hutan. kewenangan memberikan izin adalah semata mata kewenangan eksekutif dan bukan kewenangan legislatif. kamulah sesuatu keputusan eksekutif memerlukan persetujuan dpr, maka levelnya berada tingkat presiden yang kedudukannya sejajar dengan dpr, bukan tingkat menteri yang hanyalah seorang pembantu presiden. norma ini mengacaukan sistem presidensial, dan bertentangan dengan norma uud bahwa norma huruf undang undang kehutanan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi bahan tambang dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri . kata menteri dalam ini yang jelas berarti adalah menteri kehutanan adalah bagian dari pemerintah pusat. bahwa jika seseorang atau sebuah badan hukum ingin melakukan penyelidikan umum atau melakukan eksplorasi atau eksploitasi dalam kawasan hutan haruslah lebih dulu mendapatkan izin dari menteri kehutanan, secara mutasi mutans adalah bertabrakan dengan norma undang undang pemerintahan daerah, karena kewenangan tersebut bukanlah kewenangan pemerintah pusat. norma yang menyebutkan menteri ini bertentangan dengan dan dan dan uud yang mengatur tentang otonomi daerah. tabrakan norma huruf undang undang kehutanan dengan undang undang pemerintahan daerah juga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud bahwa terhadap dan huruf sebelumnya sudah pernah diuji oleh mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu viii pengujian yang dimohonkan adalah menguji norma dan undang undang kehutanan terhadap dan uraian dalam angka dan angka menunjukkan perbedaan materi pengujian dan argumen yang dibangun untuk menunjukkan pertunangannya dengan uud bahwa norma undang undangdaerah . pelaksanaan penyerkehutanan terhadap norma dan dan serta undang undang dasar negara republik indonesia tahunsebagai undang undang mahkamah konstitusi menegaskan hal yang sama rumusan norma uud yakni.sampai pada . ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan pemerintah . norma ini masih menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga sebagian kewenangan tersebut dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. padahal dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah saja yang kini sudah dicabut dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan bukan lagi kewenangan pemerintah pusat. apalagi dengan perubahan uud norma dan ini nyata nyata bertentangan dengan norma dan serta dan uud bahwa undang undang kehutanan telah disahkan oleh presiden baharuddin jusuf habibie pada tanggal september dan diundangkan oleh mensesneg mulai pada hari yang sama. fakta sejarah ini dengan jelas menunjukkan bahwa undang undang kehutanan dibentuk sebelum adanya perubahan uud khususnya penambahan dan serta sebagaimana dikemukakan dalam angka dan angka atas yang baru disahkan oleh majelis permusyawaratan rakyat dalam perubahan kedua uud pada tanggal agustus karena itu, cukup beralasan untuk menyimpulkan bahwa semua norma dalam undang undang kehutanan, sejauh memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan tidaklah merujuk pada norma dan uud yang memang belum ada pada saat undang undang itu disahkan. oleh karena itu, isinya kemudian hari dengan sendirinya mengandung pertentangan dengan norma konstitusi tersebut. hal ini kiranya menjadi alasan yang cukup bagi mahkamah konstitusi untuk membatalkannya tersebutlam dan dan huruf dan dan undang undang kehutanan adalah bertentangan dengan dan dan serta uud iv. ringkasan dari uraian uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka angka ii, angka iii atas, maka sampailah pemohon kepada kesimpulan dari permohonan ini yang ringkasannya dapat dirumuskan sebagai berikut: .dan huruf dan undang undsertadan kewenangan konstitusional, baik langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh uud yakni, yakni norma dan dan huruf dan undang undang kehutanan.dan dan huruf dan dan undang undang kehutanan adalah bertentangan dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam dan dan dan uud karena itu terdapat alasan yang cukup bagi mahkamah konstitusi mengabulkan petit pemohon seperti bawah interhadapdan lampiran sebagai berikut:januardan dan huruf dkehutan..emohon adalah asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia lokasi), yang diwakili oleh ir. iran noor, si, ketua asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia lokasi) dan drs. rachmat yasin, mm, sekretaris jenderal asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia lokasi), i3. menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan kepala daerah untuk mewakili daerahnya dalam dan luar pengadilan, makaff. . ketentuan tersebut tidakkipun dan hurufnya berubah, akan tetapi redaksinya sama dengan yang tertera dalam huruf undang undang nomor tahun tersebut.tersebut tidak diubah. dengan demikia. oleh karena pemohonganisasi para kepala daerah (bupati) dan mewakili kepentingan pemerintah daerah yang berkaitan dengan wewenang pemerintahan daerah makamahkamah dalam putusan nomor puu x bertanggal februari dalam paragraf telah mempertimbangkan, antara lai,dasar hukum pembentukan perkumpulan (vereneging) adalah rechtspersoonlijkeheid van vereneging staatsblad nomor yang dalamsanto ttd. ttd. maria farida indrawi anwar usman ttd. ahmad fadli semadiidirikan menurut peraturan umum dan itupun apabila sudah disahkan oleh gubernur jenderal . oleh staatsblad nomor dan nomor ketentuan staatsblad nomor yang semula hanya diberlakukan jawa dan madura, diberlakukan seluruh hindia belanda, sedang pengakuan oleh gubernur jenderal kemudian didelegasikan kepada landraad (pengadilan negeri) setempat. setelah indonesia merdeka, ketentuan ketentuan dalam rechtspersoonlijkeheid van vereneging tetap berlaku sampai sekarang berdasarkan aturan peralihan undang undang dasar negara republik indonesia tahun setelah merdeka, pengesahan badan hukum perkumpulan (vereneging) diambil alih oleh kementerian kehakiman yang sekarang menjadi kementerian hukum dan hak asasi manusia. bahwa para bupati seluruh indonesia secara bersama sama telah mendirikan lokasi sebagai organisasi yang bersifat perkumpulan dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh kementerian hukum dan ham. karena itu norma rechtspersoonlijeheid van vereneging yangdidirikan menurut peraturan umum dan itupun apabila sudah disahkan oleh gubernur jenderal . oleh karena norma undang undang mahkamah konstitusi menyatakan bahwapemohon berpendirian, tidak ada keraguan apapun juga terhadap. bahwa adalah lazim menurut undang undang dan kebiasaan bahwa ketua dan sekretaris jenderal sebuah organisasi adalah berwenang untuk mewakili organisasi bertindak luar maupun dalam. sementara huruf anggaran dasar lokasi (bukti tambahan menyatakan bahwa dewan pengurus lokasi, dalam hal ini ketua umum dan sekretaris jenderal, berwenang untuk melakukan advokasi, mediasi dan fasilitasi berdasarkan hasil rapat dewan pengurus. dewan pengurus lokasi telah berulangkali mengadakan rapat dan memutuskan untuk menguji undang undang kehutanan inihwa lokasi adalah organisasi yang anggota anggotanya adalah para bupati seluruh indonesia. gubernur dan walikota tidak bisa menjadi anggota lokasi. demikian pula halnya dengan dprd kabupaten. mengapa ada organisasi yang bernama lokasi yang anggotanya hanya para bupati saja, hal itu adalah kebebasan para bupati tersebut untuk mendirikan organisasi apapun yang mereka kehendaki. kebebasan tersebut tidak dapat dipersoalkan dan dipermasalahkan oleh siapapun karena kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh deklarasi universal hak asasi manusia perserikatan bangsa bangsa. kebebasan demikian dijamin pula oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahunndang undang untuk melaksanakan norma undang undang dasar negara republik indonesia tahun itu adalah rechtspersoonlijkeheid van vereneging staatsblad nomor dalam kenyataannya, dprd kabupaten juga membentuk asosiasi yang serupa dengan lokasi bagi para bupati, dan hingga kini tidak ada yang mempermasalahkan keberadaan asosiasi tersebut: bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam angka atas, anggota anggotdemikian, tanpa memohon menjadi anggotaudhutan, sebagaimanaehutanan, terdapat pada sebagian besar kabupaten seluruh tanah air. dalam berbagai diskusi yang diselenggarakan lokasi, masalah hutanud demi kelancaran penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan daerah daerah: bahwa bupati adalah lembaga negara yang keberadaannya secara tegas disebutkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun sementara norma undang undang dasar negara republik indonesia tahunwalaupun undang undang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa dprd kabupaten adalah bagian dari pemerintahan daerah, namun dprd bukanlah bagian dari pemerintah daerah. tugas dan kewenangan bupati dan dprd jelas berbeda satu dengan lainnya. oleh karena itu, bupati dapat bertindak sendiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pemerintah daerah, tanpa harus bertindak bersama sama dengan dprd, kecuali dalam hal tertentu seperti dalam mengesahkan perda termasuk mengesahkan apbd. oleh karena itu, bupati sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam undang undang mahkamah konstitusi, dapat mengajukan permohonan pengujian undang undang kepada mahkamah konstitusi tanpa harus bersama sama dengan dprd. telah ada beberapa yurisprudensi mahkamah konstitusi yang mengakui bahwa bupati adalah pihak yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap undang undang tanpa bersama sama dengan dprd setempat, antara lain adalah putusan mahkamah nomor puu viii yang dimohon oleh andi harahap dalam kedudukannya sebagai bupati kabupaten penajam paser utara, provinsi kalimantan timur: bahwa sebagai badan hukum yang sah, maka kedudukan pemohon dapat disamakan dengan orang perseorangan warganegara itu, dan oleh karena untuk informasi lebih lanjut, hubungi kepaniteraan dan sekretariat jenderal mefikamah konstitusi republik indonesia, jl. merdeka baris jakarta tel.itusebagai sebuah badan hukum, anggota anggota badan hukum:npemohon menganggap, dengan berlakunya norma dalam babmendapatkan adanya kepastian hukum sebagaimana diberikan oleh norma uud menjadi sirna, karena norma huruf huruf dan huruf undang undang kehutanan tersebut bertentangan dengan norma undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir selanjutnya disebut undang undang pemerintahan daerah penanganan masalah kehutanan bukanlah kewenangan pemerintah, karena kewenangan pemerintah telah secara limitation dibatasi oleh undang undang pemerintahan daerah, yakni urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, musisi, moneter dan fiskal nasional serta urusan agama. sementarasebagaimana disebutkan dalam undang undang pemerintahan daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah luar sebagaimana yang diatur dalam undang undang ini . ini berarti semua kewenangan pemerintah, selain telah dibatasi secara limitation dalam kewenangan kewenangan lain luar itu sebagaimana diatur dalam undang undang ini . jadi tidak ada kewenangan pemerintah yang luar dari apa yang telah dirumuskan dalam undang undang nomor tahun dan perubahannya itu, termasuk masalah kehutanan. berdasarkan undang undang ini, urusan pemerintahan bidang kehutanan bukanlah kewenangan pemerintah, melainkan kewenangan pemerintah daerah. adanya dua norma undang undang yang berbeda pada dua undang undang yang berbedud bahwa mutasi mutans dengan norma undang undang kehutanan, maka norma dalam lain undang undang kehutanan, yaitu dan dan yang memuat kata pemerintah dan kata menteri dalam hal ini. menteri kehutanaimana diatur dalam menteri dan dewan perwakilan rakyat sebagaimana diatur dalam huruf juga bertentangan dengan undang undang pemerintahan daerah, karena kewenangan menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan bukanlah kewenangan pemerintah, dan oleh karena itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. adanya ketidakpastian hukum ini penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan iniud yang secara eksplisit ditegaskan lagisertauat kata pemerintah dan kata menteri dalam hal ini menteri kehutanan sebagaimana diatur dalam menteri dan dewan perwakilan rakyat sebagaimana diatur dalam huruf yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat) dan menteri kehutanan yang merupakan bagian dari pemerintah pusat) untuk menyelenggarakan urusishak malam pekerjaan pegawai negeri sipilaristotle bisul pekerjaan wiraswastaii: nama halim warner pekerjaan wiraswasta jabatan tokoh pemuda islam meraih alamat kampung mega distrik meraih kabupaten sorong selanjutnya disebut sebagai pemohon iii: nama arus paa pekerjaan wiraswasta jabatan tokoh pemudaiv: nama hj. hawa sangat pekerjaan ibu rumah tangga jabatan tokoh perempuan muslimmaria malam pekerjaan ibu rumah tangga jabatan tokoh perempuanvi: nama akses suu pekerjaan wiraswasta jabatan tokoh masyarak: nama abd. hi. sangati: nama matius ranjauix: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal juni memberi kuasa kepada dance salambauw, s.h.,m.h, advokat, yang berkantor pada kantor hukum law office) dance salambauw rekan, yang berkedudukan jalan dotulolong last, nomor lt. il, kelurahan pinaesaan kecamatan wenang, kota manado, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,ululbahwa pada tanggal agustus mahkamah telah menerima surat dari para pemohon melalui kuasa hukumnya dengan nomor kh ys viii tanggal agustus perihal pencabutan perkara nomor puu xiahwa dalam persidangan mahkamah tanggal agustus para pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga panel hakim memerintahkan panitera untuk melakukan klarifikasi kebenaran terhadap surat nomor kh ys viii perihal: pencabutan perkara nomor puu xi tanggal agustussebut kepada para pemohon, bahwa atas perintah panel hakim tersebut, kepaniteraan mahkamah kemudian menghubungi para pemohon dengan menggunakan saluran media komunikasi yang tersedia pada tanggal agustus dan tanggal agustus namun ternyata para pemohon tidak dapat dihubungiagustusdua puluh satutanpa dihadiri oleh para pemohon atau kuasanyasholihin nasirbdul david permana alamat cipinang asem rt rw jakarta timur nama mohammad huda alamat rawamangun tengah rt rw jakarta timur nama satrio fauzi damardjati alamat karang tengah rt rw cilandak, jakarta selatan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal juli memberi kuasa kepada muhammad sholeh, s.h.: ii) imam syafii, s,h.: iii) iwan prahara, s.h.: iv) samuel hendrik pengamanan, s.h., s.e.: dan abdul holl, s.h., advokat pada kantor hukum sholeh partners yang beralamat jalan genteng muhammadiyah nomor 2b, surabaya, jawihak terkait, mendengar keterangan pemerintah: mendengar keterangan ahli para pemohon,juli dalam penjelasan dikatakan yang menjadi argumentasiargumentasi warga jakarta yang multikultural kota provinsi jatim surabaya), ibu para pemohon argumentasi itu sangat tidak masuk diawal dalam kaca mata konstitusi. bahwa kekhususan dki jakarta adalah dalam mengelola pemerintahan para atas? ini yang menurut para pemohon tidak nyambung. terkesan pembuatsekehendak hatinya yang menyebabkan hilangnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang tidak adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai diatur dalam uud bahwa ketidakpastian hukum disebabkan penerapanpajak yang dibayarkan oleh para pemohon jika harus ada putaran dua dalam pemilihan kepala daerah dki jakarta. amanat uud menyangkut kepastian hukum adalah hak warga negara. dengan tidak memberikan peluang pasangan calon yang memperoleh suara lebih ditetapkan sebagai pemenang dalam putaran pertama, dan harus dilanjutkan putra dua, memberi implikasi tersedianya tambahan anggaran negara ratusan milyar rupiah. bukankah ini bisa dikatakan sebagai kepastian hukum yang tidak adil. kenapa, sebab harusnya anggara ratusan milyar rupiah bisa digunakan untuk program pengentasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan buat seluruh warga jakarta. bahwa penerapan telah menghilangkan hak persamaan dalam hukumsanya apabila dalam pemilihan gubernur wakil gubernur dki jakarta prinsip perlakuan yang sama dalam hukum bagi setiap warga negara diterapkan maka ketentuan yang digunakan dalam pemilihan gubernur wakil gubernur dki jakarta pada juli seharusnya adalah sehingga apabila ada calon yang telah memperoleh suara lebih dari dari jumlah suara sah menurut ketentuan dalam sudah bisa dinyatakan sebagai pemenang dan tidak perlu ada putaran kedua. bahwa kekhususan perlakuan yang sama depan hukum haruslah mutlak dipandang sebagai hak warga negara dalam pemungutan suara, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. sebab tidak ada bedanya suara orang jakarta dibanding dengan suara orang provinsi lain. semua sama, yaitu satu orang satu suaramemungkinkan menutup peluang bagi warga dki jakarta dan para pemohon untuk melakukan pemilihan gubernur wakil gubernur dengan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dki jakarta. bahwa persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum harus diakui secara normatif, dalam rangka persamaan ini segala sikap dan perbuatan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya harus dinyatakan sebagai sikap dan tindakan terlarang. bahwa penerapan ketentuan yang terdapat dalam bertentangan dengan uud yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif. bahwaamun dalam pelaksanaannya harus tetap menggunakan anggaran yang mengacu pada prinsip efisiensi. dan dki jakarta nampak sekali, karena meniadakan peluang pilkada hanya satu putaran jika tidak ada pasangan yang mencapai suara sah lebih. bahwa para pemohon sadar daerah jakarta adalah ibu kota negara sehingga mempunyai kekhususan dalam pengelolaan pemerintahannya. dan hal ini telah atur dalamundang . tetapi jika kita baca secara keseluruhan dalam isinya berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan, bukan permasalahan pemilihan kepala daerah. dan para pemohon tidak mendapatkan rasionalitas kekhususan pemerintahan dki jakarta dengan pemenang dalam pemilihan kepala daerah harus memperoleh suara lebih dari sah, jika tidak ada, harus dilakukan tahap dua. bahwa penerapan telah menyebabkan terjadinya pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara mana warga dki jakarta dalam memilih gubernur wakil gubernur apabila perolehan suara tidak mencapai lebih dari maka pemilihan gubernur wakil gubernur diadakan putaran kedua sekalipun sudah ada calon gubernur wakil gubernur yang telah memperoleh suara lebih dari 30x. hal ini berbeda dengan warga negara non dki jakarta apabila hasil pemilihan tidak diperoleh suara lebih dari tetapi sudah diperoleh suara lebih dari maka sudah bisa ditetapkan calon terpilih. bahwa pengistimewaan dalam penetapan pemenang seperti yang diatur dalam berdampak pada pemberlakuan yang berbeda dengan daerah lain. padahal pembedaan guo jelas dilakukan tanpa dasar konstitusi yang jelas dan justru bertentangan dengan uud, hal ini bagi para pemohon adalah bentuk sebuah sikap diskriminasi yang dilakukan oleh pembuat undang undang. sementara uud sendiri melarang sikap atau perbuatan diskriminasi dilakukan oleh siapapun. maka para pemohon harus dilindungi dari peraturan perundang undangan yang bersifat diskriminatif yang membedakan antara para pemohon sebagai warga negara pembayar pajak, dengan warga negara provinsi lain yang juga sama membayar pajak. bahwcial budaya dan aspek kehidupan lainnya. bahwa setelah dikaji secara seksama makna diskriminasi atas, jelas apa yang terkandung dalam adalah bentuk pengaturan yang diskriminatif karena memberikan perlakuan yang tidak sama antara para pemohon dengan warga negara indonesia yang dengan penduduk provinsi lain. bahwa jika dikaitkan dengan hak asasi manusia tidak sinkron dengan tentang hak asasi manusia yang berbunyiidepan hukum . sehingga dengan demikian ketentuan harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa menyatakan,bahwa sebenarnya jika kpud dki jakarta tidak menggunakan tidak salah, sebab telah memberikan payung hukumahwa mahkamah dalam putusan nomor puu v pertimbangan putusan menyatakan, . bahwa pertimbangan hukum mahkamah konstitusi atas adalah kasus gugatan mahkamah konstitusi menyangkut calon perseorangan yang tidak diatur dalam undang undang pemda tidak mengatur sementara dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh diatur calon perseorangan. dalam pertimbangan hukum mahkamah konstitusi atas jelas mengharuskan undang undang pemda menyesuaikan dengan undang undang pemerintahan aceh, hal ini dikarenakan dalam persoalan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala daerah tidak boleh ada perbedaan antara daerah khusus dengan daerah bukan khusus. antara aceh dan daerah lain harus sama menyimpang aturan tersebut secara umum menghargai prinsip prinsip hak asasi manusia. bahwa tidak diterapkannya dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah beserta perubahannya karena alasan ibukota jakarta adalah daerah khusus yang multikultural adalah bentuk mengistiwewakan dki jakarta yang berdampak pada tindakan diskriminatif terhadap para pemohon sebagai pemilih dalam pilkada dki jakarta bahwa dengan tidak diterapkannya ketentuan sehingga pasangan calon jika tidak ada yang memenuhi lebih mengharuskan ada putaran dua menunjukkan pembentuk undang undang tidak paham undang undang pilkada karena membedakan antara ibukota jakarta dengan daerah lain. seharusnya ibukota jakarta dan daerah lain harus mendapatkan persamaan dalam hukum dan pemerintahan. hal ini jelas menunjukkankan bertentangan dengan uud khususnya bahwa setelah dipelajari para pemohon menjadi bertanya tanya ide dari mana, pembentuk sama sekali menjadikan posisi ibukota jakarta dalam khusus tapi tidak jelas dalam persoalan tahapan pilkada. semua tahapan pilkada menggunakan hanya soal penetapan pasangan yang tidak mencapai baru menggunakan hal ini jelas menunjukkan jika mendiskriminasi hak hak konstitusional warga negara sebagai pemilih yang menginginkan pilkada ibukota jakarta berlangsung demokratis dan efisien. bahwa para pemohon sadar 2007adalah undang undang khusus, tetapi pembuat sama sekali tidak mengindahkan, tidak mensinkronisasikan dengan undang undang adalah undang undang khusus mengatur jalannya pemerintahan ibukota jakarta, bukan undang undang khusus tentang pilkada, seharusnya dalam persoalan pemilihan kepala daerah kpud jakarta menggunakan yang jelas jelas mengatur secara keseluruhan tahapan tahapan pilkadatelah dikaji secara seksama, ternyatud bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka jika keberadaan tetap diberlakukan berpotensi merugikan hak konstitusional para dan wajar jika parkartu npp atas nama mohamad huda, selain itu, para pemohon juga mengajukan seorang ahli yaitu dr. andi irmanputra sidin yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal september yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli andi irmanputra sidin mengatur bahwa. menyebutentuan pasangan calon terpilih gubernur dan wakil gubernur pada provinsi lainnya tunduk pada ketentuan yang mengaturdaerah khusus ibu para pemohon adalah warga dki jakarta yang telah mempunyai hak memilih dan telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan gubernur wakil gubernur dki jakarta periode s.d dan telah menggunakan hak pilihnya pada juli bahwadengan diberlakukannya ketentukota negara kesatuan republik indonesia maka dapat dipastikantanggal juli akan dilakukan putaran dua. dampaknya menyedot anggaran pemerintah dki jakarta sekitar rp. milyar yang merupakan hasil pembayaran retribusi pajak warga dki jakarta juga termasuk pembayaran retribusi pajak para pemohon. bahwa para pemohon merasa penerapan guo dalam pemilihan gubernur wakil gubernur dki jakarta akan merugikan para pemohon karena retribusi dan pajak yang dibayar parake (dua) pemilihan gubernur wakil gubernur dki jakarta guna memenuhi ketentuan guo. bahwa penerapan 2007menurut para pemohon telah menghilangkan prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law), mana para pemohon sebagai warga negara indonesia provinsidalam pembentukan peraturan perundang undangan dikenal prinsip kejelasan dan kesesuaian dengan tujuan. perolehan suara lebih dari dalam sebagai syarat terpilihnya pasangan calon sebagai gubernur dan wakil gubernurgubernur dan wakil gubernur dipilih oleh dprd, dan kekhususan dki jakarta tetap berjalan optimalterkait alasan multikultural,tentu heterogenitas pemilih layak menjadi pertimbangselain jakarta, gubernur memimpin bupati dan walikota yang dipilih secara multikultural. gubernur jakarta memimpin bupati dan walikota yang tidak dipilih langsung oleh rakyatseptember yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: tentang kedudukan hukum para pemohonpemerintahan provinsi daerah ibukota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia juga apakah terdapatpara pemohon tidak dapat menginstruksikan dengan jelas adanya kerugian konstitusional yang dideritanya atas pemberlakuan yang menyatakan, dalam hal tidak adanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sebagaimana yangdalam seluruh uraian pemohon, para pemohon hanya menyatakan hal hal yang terkait dengan masalah pembengkakan atau pemborosan anggaran untuk penyelenggaran pilkada dki putaran kedua yang dianggap bertentangan dengan dan uud pemerintah juga mempertanyakan, siapa yang dirugikan atas pemberlakuan undang undang guo. jika para pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara indonesia yang berdomisili dki jakarta, menurut pemerintah para pemohon telah keliru dan tidak tepat dalam menjelaskan dan atau menginstruksikan telah terjadinya kerugian hak atau kewenangan konstitusional atas pemberlakuan ketentuan guo karena ketentuan guo mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta, mana sebagai peserta pemilukada adalah para calon gubernur dan wakil gubernur, sehingga tidak ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan para pemohon. pemerintah berpendapat para pemohon tidak dapat dalam posisi dirugikan atau ditolak dan dihalang halangi haknya karena para pemohon bukanlah calon gubernur atau wakil gubernur yang mengikuti pemilukada dki jakarta. kalaupun dalil dalil para pemohon tersebut dianggap, apakah para pemohon patut dan benar menurut hukum menyatakan diri sebagai mewakili seluruh masyarakat atau penduduk yang berdomisili provinsi dki jakarta? hal ini perlu dan penting dipertanyakan oleh pemerintah karena kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang timbul atas pemberlakuan suatu undang undang cast tidak dapat serta merta mengatasnamakan penduduk atau masyarakat dki jakarta kecuali jika para pemohon dapat menunjukkannya. menurut pemerintah, permohonan para untuk diuji karena yang diinginkan oleh para pemohon adalah perubahan sistem pemilihan pada provinsi dki jakarta agar sama dan dibangun dengan daerah khusus dan atau semua lainnya. jika demikian halnya, maka apa yang dikehendaki oleh para pemohon adalah tidak tepat jika disampaikan kepada pembentuk undang undang untuk perubahan undang undang guoidak bahwa sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia menurut undang undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun mengakui dan menghormati satuan satuan yang bersifat khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesiapemerintahan provinsi dki jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia diatur dengan undang undang nomor tahun provinsi nanggroe aceh darussalam diatur dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahankeistimewaan tentang daerah istimewa yogyakarta. bahwa filosofi pembentukan provinsi dki jakarta didasarkan dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia yang diamanatkan dalam undang undang dasar yang menyatakan bahwa negara kesatuan republik indonesia mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang,, peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, sehinggyang mengemban amanat sebagai ibukota negara republik indonesia sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, pusat perwakilan lembaga internasional, pusat perekonomian, dan sekaligus sebagai penyelenggaraan desentralisasi atau daerah provinsi. provinsi dki jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia sebagai pusat pemerintahan selalu berhadapan dengan masalah pelayanan publik terkait dengan urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial masyarakat yang lain yang memerlukan penyelesaian secara sinergis melalui berbagai instrumen. provinsi dki jakarta sebagai ibukota negara mempunyai sifat yang khusus sebagaimana telah diuraikan atas, kekhususannya itu menuntut pengaturan mengenai kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai ibukota negara,nya, kawasan khusus untuk penyelenggaraan fungsi fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh pemerintah. kekhususan provinsi dki jakarta sebagai ibukota negara yang memerlukan pengaturan dan juga bersifat khusus, juga telah dinyatakan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vi lebih lanjut menurut mahkamah,, diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dengan undang undang lain. daerah khusus jakarta sebagai ibukota negara republik indonesia samping tunduk pada undang undang nomor tahun, yaitu undang undang nomor tahun yang mempunyai landasan konstitusional dalam uud bahwa sesuai dengsebutkan bahwa kewenangan pemerintah provinsi dki jakarta meliputi pelaksanaan tata ruang ibukota nkri, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengendalian kependudukan, permukiman, transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, koordinasi unsur unsur pemerintahan pusat provinsi dki jakarta yang meliputi urusan urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, musisi, moneter, dan fiskal agama, koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. koordinasi kewenangan pemerintah dki jakarta sebagai ibukota nkri, melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat betawi, dan budaya masyarakat lainnya yang ada provinsi dki. oleh karena besarnya tanggung jawab provinsi dki jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia, maka gubernur dan wakil gubernur dki jakarta sebagai kepala pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota,dari jumlah perolehan suara yang sah untuk dinyatakan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. dan dalam hal tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara dari jumlah perolehan suara yang sahhal ini juga merupakan kekhususan yang berbeda dengan provinsi lainnya. undang undang ini juga mengatakan jumlah keanggotaan dprd provinsi dki jakarta paling banyak dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk jakarta. pengangkatan calon walikota atau bupati diajukan oleh gubernur untuk mendapatkan pertimbangan dprd provinsi, dan dalam pelaksanaan tugasnya walikota atau bupati bertanggung jawab kepada gubernur. dengan memperhatikan penyelesaian tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa sangat beralasan bila pemilihan kebijakan pembuatan undang undang, dalam hal ini presiden bersama dewan perwakilan rakyatlebih lanjut menurut pemerintah, ketentuan guo selain merupakan amanat konstitusi cast dan uudngan perkataan lain, kebijaksanaan yang demikian menjadi kewenangan pembuat undang undang, dalam hal ini presiden bersama dewan perwakilan rakyat. ini merupakan keputusan mahkamah konstitusi nomor puu iii halaman dan nomor puu v halaman ill. kesimpulan pemerintah memohon kepada mahkamah konstitusirepublik indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasartanpa tanggal bulan september yang diterima kepaniteraan mahkamah pada september pada pokoknya menyat1i1 dan perkara nomor puu v 2007dpr pengujian materil pemprov dki jakarta terhadap permohonan pengujian materiil pemprov dki jakarta, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa ketentuan uuddasarkan ketentuan uud tersebut maka dalam penjelasan umum undang undang pemprov dki jakarta dinyatakan secara tegas bahwa bahwa sebagai salah satu wujud pengakuan negara terhadap satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa, pengakuan negara terhadap kekhususan pemerintahan provinsi dki jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam. bahwsalah satu kekhususan pemerintahan provinsi dki jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan republik indonesia terlihat dalam ketentuan yang menyebutkan bahwa otonomi provinsi dki jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. hal tersebut yang membedakan dengan daerah daerah lainnya mana otonomi berada tingkat kabupaten kota. bahwa kekhususan dari pemprov dki jakarta lainnya adalah gubernur dki jakarta memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan walikota bupati oleh karenanya walikota bupati bertanggung jawab langsung kepada gubernur. hal tersebut sangat berbeda dengan daerah lainnya mana walikota bupati dipilih langsung. oleh karena itu gubernur mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan pemerintahannya. bahwa kekhususan provinsi dki jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dijelaskan diatas,selain itu provinsi dki jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia juga menjadi kedudukan perwakilan negara asing, dan kedudukan lembaga internasional lainnya, dan hal tersebut juga merupakan karakteristik permasalahan yang berbeda dengan daerah lain yang harus dihadapi oleh pemerintah provinsi dki jakarta. berdasarkan uraian uraian tersebut atas, dpr berpendapat sangatlah beralasan hukum, jika pembuat undang undang dewan perwakilan rakyat bersama presiden)ki jakarta seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dengan warga negara indonesia yang berdomisili provinsi lainnya terkait dengan pemilihan gubernur wakil gubernur. mana warga negara indonesia belahan provinsi lainnya dalam pemilihan gubernur wakil gubernur berlaku ketentuan tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang berbunyi : apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerahkaitan dengan perihal tersebut pemohon menganggap hak konstitusional pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam penerapan menurut pemohon sangat diskriminatif, mana dki jakarta membedakan perlakuan kepada sesama warga negara dalam hal pemilihan gubernur wakil gubernur, yang berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon yang diberikan olehbahwa para pemohon khawatir jika tidak dibatalkan oleh mahkamah konstitusi, maka hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang dijamin undang undang dasar akan dirugikan oleh penerapan guo. bahwa idealnya pemilihan gubernur jakarta haruslah demokratis dan efisien anggaran. bahwa dengan diberlakukannya jika nantinya tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih, pemilihan harus dilanjutkan kepada putaran dua, hal itu menjadikan pemilihan gubernur dki jakarta tidak efisien dan boros anggaran.sebagaimana diatur dalam bahwa menurut dpr ketentuan guo telah memiliki logika hukum (legal ratio) yang beralasan mengingat samping untuk menjalankan amanat ketentuan dan uud ketentuan dki jakarta(vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 halaman dan nomor puu v halaman menurut dpruraian atas dpr berpandangan ketentuantidak bertentangan dengan dan uud menyatakan ketentuan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. i2.5j menimbang bahwa pihak terkait dr. ing. fauzi bowo dan mayjen purn) nachrowi ramli sebagai peserta pemilukada provinsi dki jakarta tahun memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: para pemohon tidak mengalami kerugian atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. ketentuan yang dimohonkan diuji justru menegaskan kekhususan provinsi dki jakarta. ketentuan dimaksud juga tidak menghalangi para pemohon untuk menggunakan haknya pada putaran kedua pemilukada provinsi dki jakarta. ketentuan dalam sebagai diubah dengan merupakan ketentuan umum dalam pelaksanaan pemilukada yang tidak perlu dijabarkan lagi dalam penentuan tingkat elektabilitas pemilukada dki jakarta adalah legal policy pembentuk undang undang. tidak bersifat diskriminatif kepada para pemohon karena tidak membatasi hak para pemohon untuk menentukan pilihan dalam pemilukada provins,warga dki jakarta yang turut membayar retribusi dan pajak serta terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilih dalam pemilukada provinsi dki jakarta tahun merasa dirugikan hak konstitusionalnya jika pemilukada dki jakarta tahun dilaksanakan hingga putaran kedua, karena akan menghabiskan anggaran pemerintah dki jakarta kurang lebih rp. milyar. dana tersebut bersumber antara lain dari pajak dan retribusi yang para pemohon bayarkan, padahal pajak dan retribusi dapat dipergunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. para pemohon juga mendalilkan bahwa pengaturan tentang pemilukada pada berbeda dengan pengaturan dalam juncto mengenai hal yang sama untuk provinsi lain. menurut para pemohon, melanggar prinsip persamaan dalam hukum yang diatur uud serta bersifat diskriminatif sehingga melanggar uudmahkamah menemukan fakta bahwa para pemohon adalah warga dki jakarta (vide fotokopi ktp dki jakarta atas nama para pemohon) yang turut membayar retribusi serta pajak (vide bukti berupa fotokopi kartu npp atas nama mohamad huda) serta memiliki hak menjadi pemilih dalam pemilukada provinsi dki jakarta tahun i3. menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, mahkamah menilai terdapat potensi kerugian berupa pemborosan dan tidak efisiensinya penggunaan anggaran jika pemungutan suara dalam pemilukada provinsi dki jakarta dilakukan dua tahap atau dua putaran padahal terdapat kemungkinan untuk melakukan pemungutan suara hanya satu putaran saja. demikian juga dengan adanya potensi perlakuan berbeda antara provinsi dki jakarta yang mengharuskan dilakukan putaran kedua karena tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara (lima puluh persen) lebih dengan provinsi lain yang hanya mensyaratkan perolehan suara (tiga puluh persen) atau lebih. dengan pertimbangan demikian, mahkamah menilai pengujian undang undang guo berkemungkinan menghilangkan potensi kerugian konstitusional yang dialami para pemohon, i3 menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami sebagaimana dalil dalil para pemohon terkait keberadaan undang undang guo, terutama potensi pemborosan atau ketidakefisienan penggunaan anggaran daerah yang bersumber dari pajak dan atau retribusi penduduk, serta potensi melanggarnya prinsip persamaan dalam hukum dan prinsip non diskriminatif dalam pemilukada, menurut mahkamah, para pemohon prima face andi irmanputra sidinperolehan suara lebih dari dalam sebagai syarat terpilihnya pasangan calon peserta pemilukadadipilih oleh dprdheterogenitas pemilih layak dipertimbangki3 menimbang bahwa pemerintah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan provinsi dki jakarta sebagai pusat pemerintahan dan sebagai daerah otonom memiliki permasalahan yang sangat kompleks, sehingga memerlukan kekhususan pengaturan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. besarnya tanggung jawab provinsi dki jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia mengakibatkan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta sebagai kepala pemerintahan perlu memperoleh legitimasi kuat dari rakyat yang multikultural. oleh karena itu untuk ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta ditentukan syarat khusus mengenai perolehan suara. dpr memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan kekhususan provinsi dki jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesiaberdasarkan hal demikian, beralasan hukum jika pembuat undang undangberbeda dengan daerah lainnya. ketentuan mengenai perolehan suara pemilih (lima puluh persen) lebih dari jumlah suara sah dengan maksud agar kepala pemerintahan provinsi dki jakarta memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, mengingat warga jakarta yang multikultural. pihak terkait memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya justru untuk menegaskan kekhususan provinsi dki jakarta. ketentuan tersebut juga tidak bersifat diskriminatif dan tidak membatasi hak para pemohon untuk menentukan pilihan dalam pemilukada provinsi dki jakarta, pendapat mahkamah i3. menimbang bahwkhusus dan daerah istimewapemda). ketentuan tersebutberdasarkan ketentuan tersebut, dalam negara kesatuan republik indonesia diakui dan dihormati daerah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang pengaturannya bersifat khusus dan berbeda pula dengan daerah lainnya yang diatur dalam dan tunduk pada pemda. demikian juga, telah ditegaskan bahwa ketentuan dalam pemda berlaku bagi provinsi daerah khusus ibukota jakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang undang tersendiri, dalam hal ini i3 menimbang bahwa terkait dengan pemberian status khusus dan istimewa terhadap suatu daerah sebagaimana dimaksud uud tersebut, mahkamah perlu mengutip putusan nomor puu viii bertanggal maret yang antara lain mempertimbangkan: 20jdengan dasar pertimbangan tersebut, penentuan kekhususan suatu daerah didasarkan pada kriteria adanyaadapun jenis dan ruang lingkup kekhususan tersebut harus bersifat fleksibel ditetapkan oleh pembentuk undang undang sebagai pilihan politik hukum terbuka, sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan, i3 menimbang pula bahwa mengenai kekhususan provinsi dki jakarta, mahkamah perlu mengutip pertimbangan mahkamah dalam putusan mahkamah nomor puu vi bertanggal agustus mengenai pengujian yang menyatakan, . paragraf huruf putusan tersebut menyatakan:selain itu, kekhususan provinsi dki jakarta juga diatur dalam: bahwa pemilihan gubernur jakarta mengacu pada undang undang nomor tahun tentanpembentukannya sama sekali tidak mendasarkan pada asas asas pembuatan undang undang sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun bahwa idealnya jika mengatur tentang penyelenggaraan pilkada tentunya tidak mengatur hanya dalam satu persoalan penetapan pasangan calon terpilih saja sedangkan untuk tahapan lainnya diserahkan kepada undang undang nomor tahun bahwa para pemohon sadar jika 2007adalah undang undang khusus berarti yang berlaku adalah yex spesialis derogat lex generalis . tetapi pertanyaannya apakah salah jika tidak mengatur permasalahan penetapan pemenang pilkada? apakah ada kewajiban dalam juga harus mengatur penetapan pasangan pemenang pilkada jakarta. bukankah sudah ada undang undang nomor tahun yang berlaku secara nasional termasuk ibukota jakarta. bahwa satu sisi pemilihan gubernur jakarta menggunakan dasar hukum sisi yang lain juga menggunakan bahwa para pemohon tidak ada kaitannya dengan pasangan calon yang mengikuti pilkada dki jakarta, sebab para pemohon bukan pendukung ataupun simpatisan mereka. bahwa para pemohon sangat berkepentingan terhadap terselenggaranya pemilihan gubernur ibukota jakarta yang demokratis tapi juga efisien terhadap anggaran pemerintah daerah. bahwa tidak sinkron dengan i3.18j menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, mengenai syarat khusus keterpilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta yang mengharuskan adanya pasangan yang memperoleh (lima puluh persen) atau lebih dan jika tidak, harus dilakukan pemilihan putaran kedua untuk memilih pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa uud tidak secara tegas menentukan besaran dan ruang lingkup kekhususan terhadap suatu daerah. norma mengenai ruang lingkup kekhususan hanya dapat ditemukan dalam putusan mahkamah nomor puu vi sebagaimana telah dikutip muka, yang pada pokoknya mengandung makna bahwa jenis dan ruang lingkup kekhususan tersebut harusberdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi kekhususan dki jakarta mencakupdki jakarta juga mencakup susunan daerah kota dan kabupaten administrasi yang tidak memiliki dprd kabupaten kota, serta walikota bupati yang ditetapkan tanpa melalui pemilihan umumpemerintahan yang kurang jelas: bahwa angka menentukan provinsi daerah khusus ibukotarsoalannya, apakah kekhususan penyelenggaraan pemerintahan meliputi juga pemilihan gubernur. menurut mahkamah, pemerintahan atau dikenal dengan istilah bestuurvoering pada dasarnya adalah semua kegiatan yang berada luar kegiatan legislasi (pembentukan peraturan perundang undangan) dan luar kegiatan peradilan. dari perspektif pemisahan kekuasaan, yang pada umumnya memisahkan kekuasaan dalam tiga bidang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka penyelenggaraan pemerintahan (bestuurvoering) lebih tepat diletakkan sebagai bidang eksekutif yang dari perspektif teori residu mencakup semua tindakan dan kewenangan luar bidang legislatif dan yudikatif. walaupun sistematika susunan uud menunjukkan adanya pemisahan pengelompokan pengaturan mengenai kekuasaan pemerintahan negara bab il, pemerintahan daerah bab vi, dan pemilihan umum bab vii, hal demikian tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan termasuk pemerintahan daerah tidak bisa dipisahkan secara diametral dengan pemilihan umum yang berada luar ranah penyelenggaraan pemerintahan. menurut mahkamah, dalam perspektif pemisahan kekuasaan, penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah adalah bagian dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan karena berada luar lingkup kekuasaan yudikatif dan legislatif. pengelompokan ini tidak dengan sendirinya berarti bahwa pemilihan umum berada bawah tanggung jawab presiden dan pemilihan kepala daerah berada bawah tanggung jawab gubernur atau bupati walikota. pengelompokan ini hanya menegaskan bahwa pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, adalah bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang bersifat spesifik karena penyelenggaraan pemilihan umum berbagai negara demokrasi modern dilakukan oleh suatu penyelenggara pemilihan yang bersifat independen yang memiliki kewenangan pengaturan, pengawasan, bahkan beberapa negara memiliki wewenang yudisial,: bahwa menyandarkan penentuan besaran prosentase perolehan suara tersebut hanya kepada argumen kondisi multikultural dan tingkat legitimasi, sebagai sebuah kekhususan, adalah dapat dipahami tetapi tidak sepenuhnya tepat. artinya ada juga alasan alasan lain yang mendasari hal tersebut. kondisi multikultural secara relatif terdapat pada semua wilayah pemerintahan. berdampingan dengan hal tersebut, legitimasi juga dibutuhkan oleh pemerintahan dalam semua kondisi, baik multikultural ataupun tidak, sehingga sebenarnya tidak ada korelasi secara langsung dengan keharusan prosentase perolehan suara lebih dari (lima puluh persen). apalagi sejauh ini menurut mahkamah belum dapat dijelaskan parameter multikultural itu sendiri dalam kaitannya dengan besaran (perolehan) suara yang dapat memberikan legitimasi kepada pasangan calon terpilih dalam pemilukada. menurut mahkamah, penentuan prosentase yang lebih besar untuk keterpilihan kepala daerah provinsi dki jakarta harus pula dilihat pada seluruh aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan provinsi dki jakarta yang spesifik (khusus) sebagaimana telah diuraikan atas, antara lain tidak adanya dprd kabupaten kota wilayah pemerintahan provinsi dki jakarta, serta walikota wakil walikota dan bupati wakil bupati yang ditetapkan tanpa melalui pemilihan umum: i3 menimbang bahwa tanpa menilai konstitusionalitas pemda terutama mengenai ketentuan tentang pemilihan putaran kedua, karena yang dimintakan pengujian konstitusional oleh para pemohon adalah dan bukan pengaturan pemilihan putaran kedua dalam pemda, mahkamah menegaskan bahwa ketentuan mengenai pemilihan putaran kedua dalam tidak bertentangan dengan uud sedangkan ketentuan mengenai. dalam yang ditentukan sebagai syarat untuk diadakannya pemilihan putaran kedua, mahkamah menemukan fakta bahwa ketentuan tersebut memang berbeda dengan ketentuan pemda yang mengatur kondisi prasyarat dilaksanakannya pemilihan putaran kedua. pemda dan perubahannya) mengatur bahwa pasangan terpilih adalah: apabila tidak ada yang memperoleh lebih dari maka pasangan calon yang memperoleh suara terbesar atas 30y4 (tiga puluh persen) dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih: jika terdapat lebih dari satu pasangan calon yang menempati peringkat teratas perolehan suara atas makatidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti pemenang pertama dan pemenang kedua, apabila pemenang pertama terdiri dari tiga pasangan calon maka penentuan peringkat pertama dan kedua ditentukan berdasar wilayah perolehan suara yang lebih luas: dan apabila pemenang kedua terdiri lebih dari satu pasangan calon maka penemuannya berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. hal tersebut menunjukkan perbedaan antara kedua undang undang, yaitu dengan pemda, yang mengatur hal sama secara berbeda mengenai ketentuan perolehan suara pasangan calon sebagai penentu dilaksanakannya pemilihan putaran kedua. perbedaan tersebut tidak dengan sendirinya bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama yang dijamin oleh konstitusi divide uud karena perbedaan tersebut dimungkinkan berdasarkan ketentuan uud yaitu pengaturan terhadap daerah daerah yang bersifat khusus dan istimewa:., selaku ketua merangkap anggota, hamdan zelda, hartono, anwar usmanmaria farida indrawi akil mochtar ttd. muhammad alim panitera pengganti, ttd. martian wibowo undang undang nomor tahun yang menypembuat lupa jika guo tidak sinkron dengan undang undang lain yang justru mengatur secara spesifik tahapan tahapan pemilihan kepala daerah. bahwa bisa saja pembuat berdalih undang undang guo buat pada tahun sementara undang undang tentang pemerintahan daerah dibuat pada tahun bahwa perlu diketahui undang undang nomor tahun adalah perubahan undang undang nomor tahun yang isinya juga tetap tidak sinkron dengan bahwa undang undang nomor tahunsudah sangat jelas ketidak singkronan antara dengan yang telah dirubah menjadi undang undang nomor tahun bahwa ketentuan syarat lebih suara undang undang nomor tahun jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih sebagai bentuk prinsip efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. artinya ada tahapan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon jika tidak mampu memperoleh suara lebih sebagai wujud representasi keterwakilan mayoritas suara, maka perolehan lebih suara sah adalah juga sudah merepresentasikan dari mayoritas dukungan pemilih. bahwa para pemohon menginginkan pemohon uji materiil pemohon guo harus segera diproses oleh mahkamah konstitusi. agar nantinya ada kepastian hukum yang cepat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah gubernur dki jakarta. apakah cukup satu putaran atau dua putaran. bahwa jika permohonan para pemohon dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, itu artinya tidak perlu lagi dilakukan pilkada ibukota jakarta putaran, jika dalam pemilihan putaran pertama juli sudah ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih. itu artinya pemerintah daerah dki dan warga jakarta akan diuntungkan dengan adanya efisiensi anggaran. bahwa para pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan hak hak konstitusional para pemohon telah dilanggar. sebabudbertentangan dengan dan uud bahwapokok permohonaundang undang menjadikan kekhususan yang diatur dalam uud ditafsirkan oleh pembuat undang undang untuk membuat norma dalam mengistimewakan dki jakarta dari daerah lain tanpa dasar rasionalitas konstitusi yang jelas. bahwa kekhususan yang diamanatkan oleh uud dasar, wajar jika kekhususannya pemilihan gubernurnya tidak melalui pilkada cukup dengan menggunakan penetapan presidebisa kita baca dari penjelasan undang undang untuk meyakinkan mahkamah, paraara pemohon menunjukkan rasionalitas dalam undang undangmajelis rakyat kalimantan timur bersatu mrt) status organisasi yang didirikan berdasarkan akta notaris achmad dahlan, s.h, nomor tanggal januari berkedudukan kota samarinda, provinsi kalimantan timur, dalam hal ini berdasarkan dan akta pendirian tersebut, diwakili oleh ketua dan sekretaris masing masing bernama abraham ingin,dan ir. rudy dijalani, pekerjaan swasta, beralamat jalan akhmad yani nomor kelurahan sungai pinang dalam, kecamatan samarinda utara, samarinda: selanjutnya disebut pemohon is, nama sunday ingin pekerjaan kepala desa alamat jalan anyer api desa sungai bawang, kecamatan muara badak, kabupaten kutai kartanegara kalimantan timur selanjutnya disebut . pemohon ii: nama and pekerjaan petani ketua selanjutnya disebut . uu. pemohon iii: nama jubaidah pekerjaan nelayan alamat jalan sungai buaya desa bunyi barat, kecamatan bunyi, kabupaten bulungan, provinsi kalimantan timur selanjutnya disebut . . pemohon iv, nama elia yusuf pekerjaan petani dan perangkat desa alamat desa ba'liku kecamatan krayan selatan, kabupaten nunukan, provinsi kalimantan timur selanjutnya disebut . . pemohon nama luther sombong jabatan anggota dpd alamat apartemen tropik unit tanjung duren utara, grogol petamburan, jakarta selanjutnya disebut . . wo. pemohon vi: nama awang berlian hid, m.h jabatan anggota dpd alamat jalan basuki rahmat nomor kelurahan bugis samarinda ulu, samarinda, kalimantan timur: selanjutnya disebut . . w. pemohon vii, nama muslihuddin abdurrasyid, pdi jabatan anggota dpd alamat jalan k.h. abul hasan, gang nomor kelurahan pasar pagi, kecamatan samarinda kota, samarinda, kalimantan timur selanjutnya disebut . pemohon viii: demi penghidupan keluarga, seperti pemohon sendiri. daerah pada kecamatan yang sama dengan pemohon terdapat pemukiman penduduk desa bunyi timur yang tidak memiliki listrik. sekitar rumah tidak memiliki listrik. bahkan kantor kepala desa sendiri tidak dialiri listrik sehingga komputer tidak dapat dipakai. praktis, alat ketik kantor ini hanya mengandalkan mesin ketik. sekitar desa bunyi timur tidak memiliki lambang. itu belum termasuk warga lainnya seantero pulau bunyi. keluhan umum masyarakat pulau bunyi mana pemohon berada adalah ketersedian air bersih yang sangat minim. desa bunyi timur yang berpenduduk orang (data dan beberapa titik hunian masyarakat pulau bunyi lainnya, warga hanya mengandalkan air tadah hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, baik untuk minum, mck, dan lain lain. musim kemarau, apa boleh buat, warga terpaksa mengandalkan warga lain yang berlangganan pam atau sumur sumur yang letaknya jauh dari rumah. itu pun kalau umurnya memiliki air. pemandangan pipa pipa pertamina berukuran besar banyak ditemui pulau bunyi. pipa pipa ini berada pinggir jalan, tidak ditimbun, dan sebagian besar bahkan seperti menyatu dengan rumah warga. menurut warga, ada kecemasan dan ketakutan atas ancaman meledaknya pipa gas tersebut. beberapa tempat, seperti jalan masuk desa bunyi timur dan jalan menuju gunung daeng, kerusakan jalan masih dapat dijumpai. sarana ibadah masih ada yang tidak memenuhi standar, dengan bangunan apa adanya dan tidak permanen, seperti gereja toraja: bahwa pemohon adalah salah seorang penduduk desa balik, kecamatan krayan selatan kabupaten nunukan. sehari harinya, pemohon bekerja sebagai petani sawah dan ladang. selain menjadi petani, pemohon juga merupakan seorang perangkat desa menjadi staf kepala desa urusan pembangunan desa ba'liku. sebagai perangkat desa pemohon menerima penghasilan sebesar rp. ribu bulannya. anak pertama pemohon adalah juli hermawan mengikuti jejaknya menjadi petani setelah gagal menamatkan sekolahnya. juli hanya bersekolah sampai kelas smp, karena kesulitan ekonomi keluarganya. dua orang adik julian, marten dan andy lau bisa melanjutkan sekolah sampai jenjang smu. hal ini bisa dilakukannya karena ikut tinggal bersama sanak familinya merupakan lokasi dari keberadaan cadangan minyak dan gas yang punya risiko besar sekali, kalau meledak, terbakar, rusak lingkungan, infrastruktur dan latino, bahwa daerah penghasil nampaknya dalam realita sekarang ini sama dengan kontraktor, porsinya dapat apakah betul daerah penghasil itu statusnya sama dengan kontraktor karena ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kalimantan timur: bahwa faktor faktor yang mempengaruhi mengapa produksi minyak terus turun cost recovery juga yang dibayarkan kepada perusahaan minyak terus melonjak dan pemerintah kehilangan banyak penerimaan dari migas, bahwa menurut dr. kutub yang perlu diganti adalah undang undang migas nomor tahun dan diperlukan konsistensi dalam hal hukum. kalau aceh dan papua mendapatkan mengapa untuk kalimantan timur tidak, karena papua dan aceh ingin memisahkan diri dari republik indonesia tentang fenomena atau kalau menurut best practice negara lain, usulannya kalau harus dikoreksi itu berdasarkan keadilan, maka pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sama mendapat aji sofyan effendi. s.e., si. bahwa ada tiga institusi migas sekarang yang ada indonesia, yaitu pertama adalah production sharing contractor kontraktor kontrak kerja sama), kemudian pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, bahwa bagaimana behavior daripada kontraktor kontrak kerja sama yang hampir mengelola ladang ladang migas indonesia, bahwa daerah penghasil sda dianggap sebagai daerah kaya. karena semua kekayaan sda tersebut selama belum dieksplorasi dan eksploitasi, dimiliki sepenuhnya oleh negara. setelah dieksploitasi dan eksplorasi, kekayaan tersebut berpindah menjadi kekayaan corporate., bahwa kekayaan daerah yang memiliki sumber daya alam hanya diperoleh lewat bagi hasil sumber daya alam, seperti yang tercantum dalam undang undang, itulah kekayaan finansial yang sesungguhnya: bahwa efek negatif dari predikat daerah yang memiliki sumber daya alam sebagai daerah yang kaya adalah hilangnya pos perimbangan lainnya atau minimal dipotong sampai menjadi yaitu dana alokasi umum. karena diset dengan formula fiskal gate yang indikatornya tidak tepat dengan kondisi yang terjadi sebenarnya daerah: bahwa daerah yang memiliki sumber daya alam, ternyata telah mengalami derajat penginapan ekonomi yang sangat massif, rata rata mencapai angka sampai yang dilakukan oleh multinational corporate yang sangat berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial daerah penghasil sumber daya alam ahli membuktikan ada fakta fakta ekonomi sosial dan kesejahteraan daerah penghasil migas yang bukan penghasil migas: bahwa ada beberapa indikator yang berhubungan, baik dengan pdrb per kapita ahli mencoba mengkompilasi antara sda dan non sda, kemudian konsumsi per kapita, tingkat tabungan, kemudian tingkat pengangguran, jumlah kemiskinan, ternyata semua indikator itu berada daerah sumber daya alam. kemudian begitu juga angka kematian bayi, angka kehadapan hidup, indeks pembangunan manusia, dan yang lebih mencemaskan adalah rumah tangga dengan listrik, itu ternyata lebih rendah daerah yang penghasil sumber daya alam, yaitu hanya mencapai sedangkan daerah bukan penghasil sumber daya alam mencapai hampir daerah yang bukan penghasil sumber daya alam itu justru memiliki rumah tangga dengan listrik dan ini sangat terbalik dengan daerah sumber daya alam yang hanya mencapai bahwa terlihat derajat penginapan ekonomi itu sudah mencapai sedangkan daerah yang bukan penghasil derajat penginapan ekonomi, itu hanya dan ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan regional yang sangat parah yang mencapai nilai dan perbandingannya jauh ketimpangan itu berada daerah yang penghasil sumber daya alam, bahwa ada institusi yang selama ini dilupakan maka dicoba membedah persoalan bagi hasil sumber daya alam, lihat, pemodal asing indonesia itu sudah menguasai konsesi pertambangan dan migas, kemudian pemilikan saham bursa efek jakarta, kemudian atas bahkan mencapai sudah memiliki saham sektor perbankan. dan inilah apa yang dikatakan prof. dr. edy sandi hamid dalam sebuah kongres isi bukittinggi pada tahun itu melahirkan ketimpangan struktural demokrasi ekonomi indonesia saat ini. ada yang lebih parah bahwa mengatakan, perkembangan sejarah mengajarkan kepada kita bahwa hakikat penjajahan, yaitu penginapan antara satu dengan bangsa lain tidak berhenti setelah kemerdekaan tiba. hakikat penjajahan itu tetap berlangsung hingga kini dalam bentuk yang lebih halus, dalam bentuk yang lebih sopan, tetapi lebih kuat daya asapnya, dan lebih sulit melawannya. bentuk umum daripada penjajahan model baru ini adalah penjajahan ekonomi, antaranya melalui cengkeraman multinational corporate, bahwa sebagian besar perusahaan perusahaan yang berpredikat multinational corporate yang mengeksplorasi sda indonesia selalu meninggalkan lagu yang sama, yaitu kehancuran lingkungan, apakah ada jaminan bahwa kasus ini tidak akan terjadi tempat lain indonesia, apakah ada jaminan tidak akan terjadi lagi yang namanya human error dan technological error dieksplorasi migas, emas, maupun batu bara tempat lain indonesia: bahwa ini adalah sebuah kurva yang menunjukkan mana kerusakan biaya lingkungan itu semakin tinggi, sementara kemampuan untuk me recovery lingkungan itu semakin rendah, bahwa daerah yang berbasis sda, aceh, riau, sumatera selatan, kalimantan timur, dan papua daerah daerah yang sda nya besar, kemudian ahli mencoba mempertandingkan juga dengan daerah yang merupakan kawasan barat indonesia, dki, jawa barat, dan seterusnya, walaupun ada beberapa juga daerah penghasil seperti jawa timur dan jawa barat: bahwa sebenarnya dari sudut dana perimbangan datanya adalah jauh lebih besar juga daerah yang bukan penghasil sumber daya alam karena situ ada dana bagian hasil pajak dan seterusnya, bahwa rata rata dana bagi hasil dibandingkan dengan pendapatan dalam negeri, itu ternyata tidak juga mencapai seperti yang diamanatkan oleh undang undang nomor tahun ahli menghitung dari sampai ternyata rata rata yang diperoleh itu hanya dana transfer yang diserahkan berdasarkan data yang ada, bahwa pendapatan dalam negeri baru mencapai rata rata dan ini juga masih belum memenuhi amanat dalam undang undang yaitu sebesar atau pun bahwa segi yang lain indonesia mempunyai ketaatan yang sangat tinggi terhadap pembayaran pokok dan utang bunga luar negeri untuk tahun data statistik utang luar negeri bank indonesia tahun menjelaskan bahwa indonesia harus membayar pokok dan bunga rp. triliun dan untuk rp. triliun, angka ini dua kali lipat daripada jumlah yang ditransfer untuk bagi hasil sumber daya alam. dan memiliki ketaatan yang tinggi untuk membayar pokok dan bunga, sementara ada ketidakkonsistenan antara bahasa undang undang dengan yang ditransfer bahwa tahun rasio untuk dana bagi hasil dibandingkan itu rata rata mencapai sampai kepada tahun bahwa dari data tahun dan tahun departemen keuangan maupun dinas pendapatan daerah kalimantan timur yang kemudian ahli olah, migas penerimaan negara itu mencapai rp. triliun dan tahun rp. triliun yang terdiri daripada dua komponen itu, rp. triliun dan triliun, dan seterusnya. kemudian dari dana penerimaan migas itu ditransfer migas sebagai bagi hasil sda adalah rp. triliun tahun dan tahun rp. triliun. kemudian penerimaan provinsi kalimantan timur dari minyak bumi untuk tahun itu adalah rp. miliar dan tahun rp. triliun. untuk gas rp. triliun dan tahun triliun. kalau dibagi, maka akan ketemu dana persentase dari transfer migas tahun dan tahun tetapi persentase kalimantan timur dari penerimaan negara migas hanya mencapai untuk minyak bumi dan untuk migas. sedangkan tahun hanya untuk minyak bumi, dan migas, bahwa gambaran bagaimana kabupaten kota yang berada kalimantan timur yang memproduksi minyak dan gas bumi. ada data prokdoksa, ada data realisasi, baik untuk minyak dan gas alam, tetapi, data data ini tidak dapat lantas menjadi acuan bagi provinsi kalimantan timur maupun daerah penghasil migas lainnya karena sama sekai juga tidak mengetahui apakah angka ini benar atau tidak karena ini adalah data yang diinformasikan dari departemen yang biasanya dalam setiap triwulanan untuk verifikasi data itu juga masih belum diketahui bagaimana mekanisme yang sesungguhnya: bahwa kalau dibandingkan dengan undang undang nomor tahun situ sudah jelas sekali minyak bumi untuk pemerintah pusat adalah untuk provinsi yang di drive dari adalah sedangkan data riil yang diterima oleh provinsi kalimantan timur untuk tahun dan tahun saja, perbandingannya hanya minyak bumi dan pada tahun dan gas hanya mencapai dan kalau dibandingkan dengan kabupaten kota adalah mencapai fakta atau angka angka statistik, itu tergantung daripada berbagai macam aspek, bahwa pada tahun sampai tahun dari data dua pusat statistik kalimantan timur, diperoleh informasi ekspor migas kalimantan timur dalam triliun, untuk tahun mencapai rp. triliun. untuk tahun rp. triliun dan tahun rp. triliun ini adalah sebuah sisi yang terpisah: bahwa tabel penerimaan bagi hasil sumber alam migas provinsi berdasarkan undang undang yang ada diperoleh angka rp. triliun, rp. triliun, dan rp. triliun, atau persentasenya hanya ini kalau dibandingkan dengan ekspor migas karena ekspor migas ini adalah free birth, yang memang betul betul berasal dari kekayaan kalimantan timur, dan tidak melalui mekanisme bagi hasil. maka, yang terlihat adalah kebocoran tingkat provinsi adalah mencapai dan kebocoran tingkat kabupaten kota adalah mencapai bahwa dibandingkan dengan kekayaan ekspor migas yang diekspor dari perut bumi kalimantan timur, maka masyarakat kalimantan timur itu hanya menikmati dan untuk kabupaten kota hanya menikmati dari seluruh kekayaan migas yang berasal dari perut bumi kalimantan timur: bahwa siapa daerah kalimantan timur itu mencapai triliun, persoalan siapa itu adalah persoalan indonesia, ahli mengelompokkan untuk daerah penghasil migas yang relatif lebih maju, kelompok jawa timur, jawa tengah, dan jawa barat, itu silpbanya mencapai bahwa daerah penghasil migas yang belum relatif maju, itu nanggroe aceh darussalam, sampai kepada papua, average nya adalah mencapai itu artinya, persoalan siapa itu bukan hanya kasus kalimantan timur, tetapi kasus indonesia secara menyeluruh. dengan daerah yang bukan penghasil, situ rata rata sisanya, dki jaya saja hanya mencapai ,09x5 dari komponen apbd nya, bahwa untuk daerah yang bukan penghasil, yang kelompok belum maju, yaitu sumatera barat, bengkulu, lampung, sampai kepada maluku utara, mencapai persoalan siapa itu bukan hanya persoalan kalimantan timur saja, itu persoalan secara nasional, bahwa perbandingan penerimaan migas negara, ada ekspor migas kalimantan timur kalau dibandingkan, maka penerimaan negara dari migas itu injeksi oleh ekspor migas kalimantan timur. penerimaan negara dari sektor migas injeksi oleh ekspor migas kalimantan timur, bahwa ekspor migas kalimantan timur kalau dibandingkan dengan yang terendah saja, persentase bagi hasil migas kalimantan timur berdasarkan undang undang adalah bahwa contoh yang terkecil ini dijadikan proxy, apakah daerah itu bisa di proxy dengan angka maka yang terjadi adalah seperti itu. mestinya penerimaan daerah kalimantan timur untuk tahun rp. triliun, tahun rp. triliun, dan tahun rp. triliun, kalau memang ini bisa dijadikan proxy ekspor migas kalimantan timur. fakta menunjukkan angkanya untuk penerimaan tingkat provinsi hanya sekian dan untuk tingkat kabupaten kota hanya bahwa dalam usulan konkret dalam revisi undang undang tahun khususnya bagi hasil sumber daya alam migas ada beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan migas dalam apbn. pertama, diberlakukannya cost recovery bahkan mencapai untuk lapangan marginal itu sebagai efek investment credit. yang kedua, dimasukkannya pembayaran bunga dalam cost recovery. yang ketiga, diberlakukannya domestic market obligation holiday tax terhadap produksi migas. artinya kontraktor tidak wajib menjual bagian hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri indonesia dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini hingga bulan depan. yang keempat, dihapuskannya indonesia membeli minyak produksi k3s yang merupakan bagian dari minyak dmo dengan harga pasar sejak tahun padahal sebelumnya, minyak itu dapat dibeli dengan harga hanya saja dari harga pasar, bahwa diubah ubahnya porsi bagi hasil migas dengan kecenderungan bagian pemerintah semakin lama semakin kecil. contoh, diberikannya porsi bagi hasil sebelum pajak bagi pemerintah indonesia dan bagi kontraktor dalam kontrak pengusahaan gas alam natuna blok alpha. dan ini adalah yang berpengaruh kepada kerugian negara yang dirugikan itu bukan hanya daerah, tetapi negara pun dirugikan, apbn pun dirugikan, lebih lebih apbd: bahwa dilihat cost recovery, itu baik generasi sampai generasi kelima, terus meningkat dari naik meningkat menjadi dan seterusnya sampai kepada bahkan ditambah dengan investment credit mencapai kemudian alpha efek negatif insentif kontrak bagi hasil. akibat daripada insentif kontrak bagi hasil yang luar biasa seperti ini, maka penerimaan migas indonesia dalam apbn selalu menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. sementara itu pemerintah indonesia selalu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan asing yang mengelola ladang ladang migas indonesia: bahwa kondisi seperti ini pernah terjadi venezuela, bolivia, dan argentina, tetapi ketiga negara ini dengan gagah berani telah melakukan kebijakan untuk merevisi semua kontrak sumber daya alam yang merugikan negara. rakyat venezuela mulai menikmati hasil sda nya secara lebih besar sekitar tahun terakhir, sedangkan rakyat bolivia merasakan hal yang sama sejak akhir tahun dan negara ini tumbuh dengan pertumbuhan ekonominya yang menakjubkan mencapai akibat daripada kemampuannya untuk merenegoisasi berbagai hal yang berhubungan dengan kontrak kontrak sumber daya alam, bahwa data biaya produksi migas indonesia sama sekali sulit untuk diketahui, terutama eksekutif maupun legislatif daerah. dan hal ini sesungguhnya sangat bertentangan dengan undang undang tahun tentang migas yang menentukan betapa sebenarnya pembinaan dilakukan secara cermat dan transparan: bahwa berdasarkan nomor tahun data data migas itu secara elektronik melalui aplikasi online wajib disediakan indonesia: bahwa yang menjadi efek negatif cost recovery dan investment credit dan investment credit bagi kontraktor kontrak kerja sama karena sebagai salah satu pengurang dalam bagi hasil sda yang pada akhirnya berdampak terhadap bagi hasil daerah penghasil maupun pengelola. cost recovery dimaksudkan adalah sebagai pengembalian biaya modal yang telah dilakukan oleh kontraktor kerja sama sejak dari eksplorasi sampai eksploitasi yang dinyatakan layak dan dapat diproduksi secara komersial. tidak cukup dengan cost recovery, ternyata mereka juga meminta investment credit dan indonesia memberi dengan senang hati tambahan pengembalian biaya modal untuk pengembangan lapangan migas kepada psy, hal ini tercantum dalam nomor tahun ini merupakan persentase alokasi pembagian untuk daerah penghasil. itu diidentikkan dengan kontraktor, ada lifting, kemudian equity split yang dibagi antara pemerintah dengan kontraktor, dikurangi lagi dengan cost recovery, baru ada penghasilan negara dan kontraktor dikurangi lagi dengan pnb, pajak, dan lain lain, akhirnya pemerintah pusat mendapatkan dan daerah sama dengan kontraktor, maka ahli dapat mengatakan bahwa daerah sama dengan perusahaan: bahwa sistem pengelolaan cost recovery yang tidak sejalan ini good governance menurut dr. kutub, itu sangat bertentangan dengan good corporate governance. salah satu kelemahan mendasar dan bersifat struktural dari pengelolaan cost recovery ini adalah migas sebagai lembaga yang diserahi mengelola dengan status sebagai bumn didesain dengan tidak dilengkapi lembaga dewan komisaris atau majelis wali amanat berdasarkan sumber data dari dr. kutub, ahli perminyakan indonesia: bahwa grafik dari perusahaan minyak, itu menghitung plan development, menghitung vnb, kemudian menghitung auto recession fe, kemudian dieksekusi dan seluruh proses bawah kendali migas, dari sampai bahwa komponen cost recovery berdasarkan yaitu biaya eksplorasi yang terdiri dari biaya pengeboran, biaya pengeboran eksplorasi, dan pengembangan, biaya penelitian geologis, geofisika, biaya umum, dan administrasi, biaya penyusutan, biaya eksploitasi, biaya umum, dan biaya penyusutan, biaya umum, terdiri biaya administrasi keuangan, biaya pegawai, jasa material, alhasil tahun negara menggelontorkan rp. triliun, untuk tahun rp. triliun: bahwa yang terjadi dengan papua dan aceh, yaitu kemudian skenario kedua dan skenario ketiga tetap mengedepankan pemerintah pusat lebih besar daripada pemerintah darah, yaitu bahwa dimulainya terhadap apbn dalam tiga tawaran yang dilakukan, transfer migas itu adalah rata ratanya adalah sebesar rp. triliun atau mencapai hasil rp. triliun: bahwa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat jika saja mengambil skenario pertama kalau saja dengan komposisi yang ada itu, maka dana transfer migas yang baru dari cost recovery adalah rp. triliun. masih ada dana yang masih bisa dialokasikan untuk cost recovery sebesar rp. triliun atau mencapai rp. triliun, opsi kedua, tempuh, maka dana yang masih bisa dialokasikan untuk recovery cost adalah mencapai rp. triliun atau mencapai jika skenario ketiga ambil, maka ada dana yang masih bisa dialokasikan untuk recovery cost sebesar rp. triliun atau mencapai bahwa diagram tabel analisis seandainya diambil tiga skenario itu, maka dalam perspektif keuangan negara, inilah inti revisi bagi hasil sumber daya alam yang dijadikan judicial review. apakah pemerintah indonesia itu mampu merenegoisasi recovery cost yang sangat luar biasa itu? recovery cost yang ditanggung biaya dari ujung rambut sampai ujung kaki yang harus dibayar oleh apbn, apakah ini bisa dilakukan negosiasi? itulah kunci daripada judicial review dalam perspektif keuangan negara: bahwa jika kondisinya seperti itu, maka dalam pos apbn terutama pos transfer daerah daerah seterusnya, akan terlihat kenaikan kenaikan kenaikan dengan persentase bawahnya. kenaikan dalam apbd sebesar untuk skenario satu, kenaikan dalam apbd mencapai untuk skenario dua, dan skenario ketiga kenaikannya adalah mencapai bahwa perbandingan bagi hasil migas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kontraktor asing. situ terlihat bagi hasil untuk daerah kemudian recovery cost mencapai ada investment kredit, ada pengurangan pajak, ada dmo, maka sesungguhnya total bagi hasil yang diterima oleh kontraktor asing bukan tetapi mencapai berdasarkan perhitungan mantan menko perekonomian klik kian gie. beliau menghitung bahwa yang diterima oleh kontraktor kontrak kerja sama bukan tapi mencapai sedikit lebih kecil daripada penerimaan apbn dari migas yang hanya mencapai inilah yang menentukan mengapa penerimaan apbn migas itu menjadi kecil, bahwa dibandingkan dengan papua dan aceh, maka daerah itu akan mencapai rata rata daerah indonesia penghasil migas itu hanya menerima untuk minyak dan gas hanya mencapai menerima bahwa seandainya memilih baik skenario satu, skenario dua, maupun skenario tiga, pertanyaan intinya adalah apa yang terjadi dengan apbn? kalau seandainya memilih skenario ini, maka dampaknya terhadap dalam negeri adalah tidak terjadi kontraksi dalam apbn dan tidak mengganggu dana perimbangan yang lain seperti dau, tidak mengganggu belanja pembangunan dan belanja rutin secara nasional. yang kedua, tidak ada dampak negatif daerah bukan penghasil migas. yang ketiga, sesungguhnya kalau memang ingin bisa menyisihkan apbn, apbn bisa meningkat. jika ingin mengambil proxy dari situ. kemudian terjadi peningkatan apbd daerah penghasil migas. dan, akselerasi pembangunan daerah penghasil migas tumbuh secara pesat. pembangunan secara nasional jauh dapat lebih merata daripada kondisi yang sekarang ini: dr. bernaulus saragih bahwa kalimantan timur meminta perimbangan yang lebih besar, itu karena luasnya kali luas pulau jawa plus madura dan memperoleh apbn yang sangat kecil apbd dari pemerintah pusat begitu kecil: bahwa kalimantan timur memiliki tanggung jawab atas batas negara. batas kaltim dengan daerah perbatasan adalah wilayah tanggung jawab kalimantan timur, sehingga banyak masyarakat wilayah perbatasan hampir tidak lagi menyadari status kewarganegaraannya: bahwa sejarah eksploitasi sumber daya alam, dimulai sekitar tahun an, komposisi penduduk kalimantan timur saat ini lebih adalah berasal dari pendatang, malinau, (kabupaten tetangga dari nunukan) dan long bawah (ibu kota kecamatan krayan induk). sedangkan christian yusuf, adik ketiga julian bersekolah long layu dengan cara yang sama dengan kedua kakaknya. desa pemohon merupakan bagian dari wilayah kecamatan krayan selatan, kabupaten nunukan, kalimantan timur. desa ini merupakan bagian dari dua kecamatan kabupaten nunukan yang berada wilayah pedalaman kalimantan timur yang berbatasan langsung dengan berawak malaysia. kondisi kedua kecamatan ini sangat terisolir dan hanya bisa ditempuh melalui jalur udara karena belum ada akses jalan darat daerah kecamatan paling ujung selatan kabupaten ini. rute penerbangan menuju bandara binuang, krayan selatan dari nunukan dilayani seminggu sekali menggunakan pesawat baling baling tunggal type piatu dengan kapasitas orang penumpang dari maskapai susi air. daerah pemohon belum ada layanan listrik dari pln. selama ini warga hanya mengandalkan solar panel dan generator untuk mendapatkan aliran listrik. seluruh jalan raya yang terdapat wilayah kecamatan krayan selatan belum beraspal. musim hujan kondisi jalan akan semakin buruk dan tidak bisa dilalui sepeda motor. selain beras, seluruh bahan kebutuhan hidup pokok masyarakat krayan selatan didapatkan dari malaysia. dengan sistem tanam tadah hujan, masyarakat krayan selatan hanya melakukan panen padi satu kali setahun. hasil panennya digunakan untuk mencukupi kebutuhan makan keluarganya. jadi kecamatan krayan merupakan potret suram daerah pedalaman dan perbatasan yang miskin dan terbelakang provinsi kalimantan timur. bahwa pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan pemohon jelas telah mengalami kerugian konstitusional akibat buruknya lingkungan sebagai akibat dari eksploitasi untuk menghasilkan minyak bumi dan gas, buruk d, lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik, serta hidup dalam suasana ketakutan, hal mana hak hak tersebut dijamin oleh uud bahwa tahun sudah dapat dilihat bahwa permukaan itu masih ditutupi oleh hutan. tetapi tahun tinggal kalau kemudian dilihat, lahan kritis sangatlah kecil tahun tetapi tahun memiliki hektare lahan kritis yang harus reboisasi, rehabilitasi, dan direstorasi ekosistemnya, bahwa hutan primer itu menurun dari hektare hanya menjadi hektare tahun ini adalah situasi dan kondisi yang tidak pernah diperhitungkan dalam sistem neraca keuangan perusahaan maupun pemerintah, yang nanti persentasi berikutnya dapat ditampilkan berapa triliun rupiah sebenarnya rakyat kalimantan timur memikul biaya kerusakan sumber daya alam: bahwa kondisi delta mahakam, tahun wilayah operasi total indonesia. dapat dilihat hampir semua wilayah mangrove wilayah itu telah berubah fungsi menjadi tambak oleh masyarakat setempat, bahwa tidak ada kaitan dengan kerusakan sumber daya alam, hal itu sangat tidak masuk akal. karena logikanya sederhana, kalau semua masyarakat yang ada wilayah tersebut dipekerjakan oleh total, tidak akan ada satu orang pun yang merambah kawasan itu untuk dipergunakan sebagai tambak. tetapi persoalannya adalah migas ini tidak menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan, hanya sekitar dari seluruh penduduk kalimantan timur. inilah yang menyebabkan, ada ketidakadilan yang masif, dalam hal penggunaan dan penyerapan tenaga kerja oleh sektor sektor padat modal ini: bahwa kondisi daerah aliran sungai mahakam yang juga mengalami degradasi lebih dari 50x dihitung sejak tahun sampai dapat dilihat yang warna ungu itu adalah dimana konversi lahan begitu luar biasa. kenapa konversi luar biasa terjadi kalimantan timur: bahwa lebih dari sumber sumber perekonomian dikuasai oleh hanya 5y5 penduduk, sedangkan penduduk menguasai sektor sektor perekonomian yang hanya berkontribusi sekitar sampai jadi terjadi ketidakadilan dalam sistem pembagian dan distribusi kekayaan alam: bahwa situasi dan peta terakhir permukaan bumi kalimantan timur, berbagai tempat dengan mudah dapat dilihat hektare dialokasikan untuk kawasan pertambangan, hektare untuk kawasan migas, hektare untuk kelapa sawit, hektare untuk hti, hektare untuk penambangan pertanian food security dan sebagiannya, kemudian hektare untuk hph, bahwa bentuk bentuk penginapan yang menganggu kondisi situasi lokal dapat dilihat batu bara ada hektare lahan yang diberikan, tetapi batu bara itu memberikan juga limbah cair setiap ton batu bara, akan menghasilkan lebih kurang limbah cair. limbah cair itu berbahaya karena mengandung logam logam berat dari hasi pencucian batu bara dan itu mengalir mana: bahwa migas, itu ada juta hektare lahan yang dialokasikan untuk migas, tetapi menyerap tenaga kerja hanya dari angka berkerja kaltim dan juga menjadi sumber persoalan dalam emisi lingkungan dan emisi karbon: bahwa hph hektare tetapi berkontribusi hanya sekitar bagi penyerapan tenaga kerja ini juga bentuk lain daripada bagaimana hasilnya pengrusakan sumber daya alam itu oleh industrialisasi, bukan oleh masyarakat kalimantan timur karena semua izin izin yang diberikan terhadap usaha usaha ini berasal dari pemerintah pusat, kebanyakan: bahwa kalimantan timur itu ada desa wilayah pemukiman dimana antaranya terletak bibir sungai atau pinggir sungai dan mengakses langsung sumber daya air sebagai bahan baku air minum. tetapi, apa yang terjadi hanya daripada sungai sungai itu yang bisa diakses oleh masyarakat langsung tanpa melakukan kejernihan dan tanpa melakukan treatment, bahwa ada transformasi barang ekonomi yang dipikul oleh rumah tangga yang berasal dari barang publik, atau barang bebas akses barang ekonomi artinya transformasi ini nilainya luar biasa besar. bahwa sebuah aliran sungai mengakibatkan warna yang berbeda karena ada terjadi sesuatu hulu, yaitu batu bara. mungkin ini akan mengalir terus sampai hilir dan mengaliri semua wilayah pemukiman. ini indikator pencemaran sungai mahakam berdasarkan lembaga penelitian universitas mulawarman tahun tanda tanda merah mengindikasikan semestinya tidak boleh terjadi, tetapi sudah terjadi. diperlukan usaha dan biaya yang mahal oleh dam untuk mengembalikan fungsi air itu agar dapat langsung disalurkan rumah tangga sebagai konsumen, bahwa delta mahakam berdasarkan studi yang dilakukan dengan netherlands east kalimantan project yang merah itu adalah titik titik pengamatan. ribuan titik pengamatan dilakukan secara sampling, dapat diperoleh bahwa ternyata sungai mahakam itu menerima juta ton material per tahun atau mengalami pendapatan sampai per tahun. ini adalah situasi yang luar biasa yang terjadi daerah sebagai akibat hasilnya eksploitasi sumber daya alam, yang terhitung sampai saat ini mengalami keadaan yang sangat memprihatinkan, bahwa international delta alliance juga telah memetakan daerah sungai mahakam sebagai salah satu daerah yang kritis. bahkan dua minggu lalu ada jakarta, konferensi internasional tentang delta dan memasukkan delta mahakam sebagai salah satu wilayah kritis. ini adalah situasi dimana akumulasi daripada peristiwa pengelolaan sumber daya alam itu yang tidak memerhatikan kaidah lingkungan, bahwa samarinda mengalami kali kasus banjir sejak sampai kemudian kerugian ekonomi diperkirakan mencapai miliar. barangkali pertanian dari mana datangnya miliar adalah dari rencana biaya rehabilitasi yang diperlukan memulihkan fungsi ekosistem, bahwa kemudian pada tahun dan juga ditemukan bahwa intrusi air laut sudah sampai pedalaman delta. sungai mahakam gagal sebagai daerah sumber mata air untuk sekitar juta penduduk wilayah yang intrusi oleh air laut tersebut. situ bisa memperlihatkan bahwa tahun air laut mencapai pedalaman, kemudian lebih jauh lagi sampai mendekati loa janan atau lebih kurang dari wilayah delta: bahwa kaltim merupakan pengemis terbesar karbon nomor indonesia memang sangat relevan dengan situasi larut barunya eksploitasi sumber daya alam dengan kontribusinya terhadap pemanasan global. kaltim berkontribusi terhadap pemanasan global bahkan jika ini dibiarkan terus, kaltim akan menjadi negatif image bagi investasi asing karena begitu hasilnya nilai emisi karbon yang dilakukannya: bahwa apabila kondisi bisnis usual atau kondisi sekarang dibiarkan tetap seperti ini tanpa pembaruan yang luar biasa, akan menghasilkan peningkatan yang luar biasa juga dalam emisi karbon mencapai giga ton co2 tahun maka perlu dilakukan tindakan yang radikal untuk memperbaiki image kalimantan timur sebagai low carbon development program yang sedang dicanangkan oleh gubernur kaltim tahun yang lalu: bahwa eksploitasi tidak memerhatikan pembangunan berkelanjutan. sejak tahun produksi kayu, minyak, gas, dan batu bara itu memang mengalami puncak tahun tetapi kayu itu mengalami puncak tahun dimana dapat memproduksi sampai juta m3, tetapi tahun hanya memproduksi juta m3. artinya tahun diproyeksikan kaltim hanya akan mampu memproduksi kayu sebesar juta dari juta tahun bahwa soal yang sama juga minyak bumi akan mengalami situasi yang langka karena tahun tanpa eksplorasi, tanpa sumber sumber baru, hanya akan memiliki sebesar juta barel dari juta barel tahun bahwa kemudian gas berdasarkan informasi yang diperoleh dari badak dua hari yang lalu, ternyata memang gas badak itu setiap tahun telah mengalami penurunan dari itu juta metrik ton gas kepada hanya juta metrik ton gas pada tahun ini adalah situasi yang memang harus diperhatikan dalam rangka melihat kondisi depan perekonomian kalimantan timur. dan batu bara tahun lalu kita memproduksi juta ton dan diperkirakan tahun mendatang hanya akan memproduksi juta ton karena berbagai perusahaan perusahaan kecil akan segera tutup dan hanya tersisa perusahaan besar berakal, kpc, dan juga video. ini adalah situasi yang menggambarkan bagaimana harus melihat pembangunan daerah itu. jadi pada tahun kalimantan timur akan mengarah kepada situasi dimana sumber daya alam tidak bisa kita harapkan lagi sebagai salah satu mesin perekonomian, bahwa untuk memproduksi atau membuat adanya minyak delta mahakam itu diperlukan juta tahun, tetapi mengharuskannya hanya dalam tempo tahun. data ini memang diberikan total secara confidence, dapat sampaikan sini ada ketidakadilan dan keseriusan oleh pemerintah dalam bagaimana sesungguhnya memanfaatkan sumber daya yang unreliable. hanya terpaku dan terjebak pada kepentingan jangka pendek, tanpa memperhatikan bagaimana proses pembentukan sumber daya itu dan implikasinya depan, bahwa sejak tahun kontribusi migas kepada perekonomian kaltim terus mengalami penurunan. sebelumnya kontribusi sub sektor pertanian, dan pengolahan, dan jasa itu mengalami peningkatan yang luar biasa. oleh karena itu, inilah saatnya sebenarnya bagi kalimantan timur untuk memperoleh porsi yang lebih besar dari hasil sumber daya alamnya untuk menjadi modal bagi pembangunan masa mendatang. karena masa mendatang, kalimantan timur hanya akan berbasis ekonomi yang nonmigas: bahwa pertambangan dan industri pengelolaan itu berkontribusi lebih kepada perekonomian kaltim, sedangkan pertanian sangat kecil sebagaimana sektor sektor lain. oleh karena itu, untuk membangun sektor sektor lain pasca migas, nantinya diharapkan kontribusi migas harus lebih besar dalam perekonomian. ini adalah transfer benefit dari sumber daya alam kasus tahun bahwa kaltim sebagai lumbung energi, penghasil migas, barel dihasilkan per tahun, tetapi kaltim hanya mengonsumsi kilometer premium, dan juga kilometer solar, itu data tahun yang diperoleh dari kementerian energi dan sumber daya mineral, bahwa kaltim itu memerlukan kilometer konsumsi. sehingga setiap hari, antrean bbm pompa bensin adalah sesuatu yang jamak terjadi, padahal hidup dalam areal dimana minyak itu dihasilkan. ibarat pepatah mengatakan, tikus mati lumbung padi. kalau melihat kabupaten kota, harga bbm itu rata rata atas, rata rata atas. karena spbu nya sering tutup, dibuka dua jam habis, yang berada tengah tengah masyarakat. kenapa kelangkaan itu terjadi? karena jatah yang diberikan oleh pemerintah pusat kalimantan timur sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan semestinya. jadi dapat dibayangkan perbatasan, itu harga bbm per liter. bagaimanakah situasi hidup masyarakat wilayah yang demikian mahalnya bbm?: bahwa distribusi sda, ternyata membuktikan tidak ada perhatian sama sekali kepada hak konstitusional masyarakat setempat. sumber daya alam, lahan, hutan, tambang itu begitu saja dibagi bagi oleh negara kepada investor asing tanpa memperhatikan hak, wilayah, dan eksistensi masyarakat sekitar hutan: bahwa larangan larangan berbagai wilayah operasi itu jamak, wilayah kpc, tiga hari yang lalu ahli bontang, mana mana ada spanduk dilarang ini, dilarang itu. padahal masyarakat sekitar sudah ada jauh sebelum industri itu berada. jadi bagaimana dapat membuktikan adanya kontribusi dan keadilan kalau perusahaan melarang menangkap ikan situ, kalau perusahaan melarang membuka tambak situ. pertanyaannya waktu itu adalah apakah perusahaan mengganti, mengkompensasi? masyarakat menjawab, tidak. bagaimana negara sebenarnya memperlakukan keadaan ini?, bahwa ada transformasi perubahan sistem ekonomi dari berladang, berpindah kepada pertanian menetap sebagai akibat masuknya akses teknologi. tetapi sampai sekarang, kaltim itu masih memiliki orang sebagai peladang berpindah. orang atau dari penduduk kaltim masih berladang berpindah yang hidup dari sumber daya primer dengan presentasi yang kami kemukakan depan: bahwa hitungan ekonomi yang dilakukan selama empat tahun oleh ahli, kelihatan subsidi sumber daya alam hutan kepada setiap rumah tangga mencapai atas sampai artinya apa? kalau sumber daya hutan itu rusak, berarti subsidi ini akan hilang, lalu siapa yang akan mengganti? kalau hutan itu rusak, mereka tidak bisa mengekstrak lagi kebutuhan dasar. pertanyaannya sekarang, siapa yang mengganti itu?: bahwa transformasi sumber bahan baku air dari yang free good kepada economic good. ratusan ribu rumah tangga kalimantan timur sejak tahun mulai masuknya hph, mengalami transformasi kebutuhan dasar dari barang bebas kepada barang ekonomi. sehingga kami hitung, setidaknya satu tahun masyarakat kaltim memikul beban kejernihan air akibat transformasi itu sebesar rp1, triliun. ini tidak pernah ada dalam neraca perusahaan, dan neraca apbd pemerintah. ini ada dalam rumah tangga yang dibayar melalui biaya kejernihan air. bagaimana angka ini datang? angka ini datang adalah dari jumlah penduduk yang mengalami perubahan transformasi dari kebutuhan barang bebas kepada barang ekonomi. kemudian yang kedua, biaya kejernihan air hanya moderat, per orang, padahal mestinya an. tetapi yang diambil yang moderat dengan jumlah penduduk lebih kurang jadi dapat angka triliun per tahun, rakyat yang mengalami transformasi kebutuhan dasar itu tidak dibayar oleh pemerintah, perusahaan pertambangan, dan juga badan badan lain yang bertanggung jawab terhadap pengarahan sumber daya air, bahwa rakyat kalimantan timur atau rumah tangga kalimantan timur memikul beban ekonomi akibat transformasi sumber daya alam mencapai triliun per tahun. dan apabila situasi ini tidak dikurangi, tapi dibiarkan, maka tahun depan paling tidak perlu biaya triliun untuk merestorasi, tetapi mengkompensasi kerugian yang dipikul oleh rumah tangga. depresi migrasi sumber daya hutan, pengerahan sumber daya air minum, kerusakan lahan berubah dari pertanian pertambangan dan sebagainya, kemudian emisi karbon, itu dapat dilihat bahwa nilai ekonomi daripada transformasi ini mengalami sebesar triliun per tahun: bahwa pdrb hijau kalimantan timur itu kecil hanya triliun. apabila dikurangkan dari segala output, dikurangkan dengan pengeluaran pengeluaran, kemudian kerusakan sumber daya, maka kalimantan timur terbukti sini menerima atau memiliki pdrb hijau artinya, pdrb yang sudah dikurangi dengan kerusakan sumber daya alam dalam output nya, maka akan memperoleh hanya triliun. ini adalah subsektor bidang lahan dan konversi lahan: bahwa kaltim dihadapkan pada potensi kerawanan social jumlah tenaga kerja yang kecil, kemudian kantong kantong kemiskinan juga justru ada wilayah kaya sumber daya alam. kemudian, yang paling fatal degradasi lingkungan telah menggangu hubungan penduduk kaltim dengan tuhan nya. kenapa? karena hasilnya banjir mana mana, akibatnya hubungan antara kita dengan tuhan juga ikut terganggu. rupanya bukan hanya dengan sesama, tetapi juga dengan sang pencipta mengalami gangguan akibat hasilnya eksploitasi sumber daya alam frekuensi banjir kali kasus dalam tahun tahun bahwa upaya pemerintah pusat untuk memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam kaltim dalam kenyataannya hanya memberikan manfaat maksimal bagi investasi asing dan pemerintah pusat, sementara yang diterima kaltim jauh dari mencukupi untuk pembiayaan pembangunan dan rehabilitasi restorasi dan dampak lingkungannya. pemerintah pusat tidak memperhatikan komponen biaya eksternalitas akibat eksploitasi sumber daya alam yang mencapai triliun per tahun yang mestinya menjadi faktor pembagi dalam perimbangan keuangan. transformasi kebutuhan dasar dari barang bebas barang ekonomi sebagai dampak eksploitasi sumber daya alam harus menjadi perhatian dalam perencanaan, pemberian perizinan, csr, serta pembagian hasil sumber daya alam. hak hak dasar rakyat kaltim untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak sebagaimana undang undang dasar telah terganggu oleh adanya undang undang nomor tahun yakni tidak adanya kesempatan bagi kalimantan timur untuk memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan perbaikan kualitas lingkungan karena perimbangan yang kecil, bahwa sudah semestinya rakyat kalimantan timur menerima lebih besar bagi hasil eksploitasi sumber daya alamnya untuk membangun dalam rangka pengentasan kemiskinan, persiapan menuju ekonomi berbasis nonmigas, dan restorasi serta rehabilitasi lingkungan yang telah rusak. sudah semestinya rakyat yang memikul beban peningkatan biaya hidup akibat operasi industri sumber daya alam memperoleh kompensasi setidaknya sebesar pengeluaran yang terjadi, bukan keuntungan, tetapi sebesar pengeluaran yang terjadi yaitu minimal sebesar triliun per tahun: bahwa undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus semestinya direvisi. faktor pembagi dalam bagi hasil sumber daya alam harus memasukkan komponen eksternalitas dari produksi atau eksploitasi wilayah penghasil yang selama ini sama sekali tidak dipertimbangkan, dr. kutub. s.e.,ms.c.ms.p bahwa aturan yang ada dalam undang undang nomor tahun khususnya (e), dan (f) dimana ditetapkan daerah penghasil migas memperoleh untuk minyak, untuk gas yang dibagi adalah berasal dari penerimaan negara bukan pajak pnb) migas. sedangkan penerimaan negara yang berasal dari pajak yang terkait dengan kegiatan migas itu pusat utuh tidak dibagi daerah: bahwa yang dibagi hanya pnb yang dibagikan daerah ini persentase adapun tambahan setengah persen itu untuk dana pendidikan dasar. tetapi basic nya pusat, daerah, bagi hasil itu amat sangat umum perminyakan. ini berasal dari contract production sharing pec) dimana yang bagian host country. kalau indonesia, bagian negara yang itu bagiannya kontraktor, production sharing contract sekarang namanya kontrak kerja sama. bilangan asalnya dunia perminyakan indonesia maupun dunia kontrak psc ini pada awalnya diterapkan indonesia tahun an bagi hasilnya itu indonesia, kontraktor minyak asing, bahwa pada awal an harga minyak dunia melonjak, pendapatan dari kontraktor asing meskipun kelihatannya lebih kecil indonesia, 60x besar sekali. karena nilai itu setelah cost recovery. berubahlah bagi hasil persentasenya dirubah karena tidak adil itu. karena harga minyak yang melonjak, dari harga sekitar dollar, harga minyak mentah waktu itu, melonjak menjadi dollar untuk pertama kali dalam tahun, harga melonjak luar biasa karena embargo minyak arab waktu itu, bahwa bagi hasil yang yang sudah baku pada waktu itu dirasakan tidak adil, diubah menjadi seperti pada saat sekarang. undang undang dalam konteks membagihasilkan dana bagi hasil yang berasal pnb dimana daerah pusat apa proporsi bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor minyak asing yang ada dalam industri migas adalah pembagian bagi hasil antara pemerintah host country dengan kontraktor minyak, bahwa untuk kontraktor minyak asing atau kontraktor psc ini, mereka samping menerima yang juga mereka memperoleh cost recovery. jadi sekalipun perusahaan minyak asing memperoleh mereka memperoleh cost recovery nya, identifikasi bagi hasil daerah ini mengacu kepada daerah penghasil yang hanya memperoleh bahwa besaran penerimaan negara termasuk pnb dari sektor migas ini yang akan berpengaruh dengan apa yang diterima oleh daerah sangat dipengaruhi oleh manajemen perminyakan nasional khususnya pengelolaan cost recovery dana bagi hasil yang dibagi daerah ini berasal dari minyak mentah atau gas yang diproyeksikan lifting, lifting produksi yang siap jual. lifting lalu dikurangi dengan cost recovery. dibagikan cost recovery ini perusahaan kontraktornya. setelah dikurangi dengan cost recovery, baru pembagian, selama ini penanganan cost recovery berdasarkan manajemen migas yang sekarang amat sangat buruk. buruknya karena satu, cost recovery ini dikelola oleh lembaga namanya migas: bahwa migas menurut undang undang migas statusnya badan hukum milik negara bumn), tetapi sini kelemahan fatal struktural dibiarkan terus berlangsung. dimana migas yang berstatus sebagai bumn tidak dilengkapi oleh majelis wali amanat untuk mengontrol kepala migas dalam manajemen cost recovery ini. padahal cost recovery yang dibayar negara satu tahun, atas triliun, bahwa sekarang ini milyar, satu tahun itu dikeluarkan oleh migas, dibayarkan kepada perusahaan minyak asing yang beroperasi setiap daerah itu kalau statusnya bumn: bahwa migas status badan hukum milik negara mengelola cost recovery nilainya lebih triliun tahun. tidak ada majelis wali minatnya dan dibiarkan sangat fatal ini karena seluruh proses manajemen cost recovery ada bawah kewenangan migas. mulai dari pertama perusahaan minyak asing mengajukan rencana apa yang mau dibeli, apa yang mau dikembangkan lapangan minyak yang berada daerah. dalam satu tahun apa yang mau dibeli untuk lapangan minyak itu? ini namanya plan development pod). oleh perusahaan minyak asing diajukan migas. migas diolah, diubah menjadi work, program, and budget, bahwa migas, keluar afe) authority for expenditure. langkah berikutnya pengadaan barang dan jasa untuk alat alat daerah ini. pengadaan barang dan jasanya sepengetahuan lewat migas sampai pembayarannya. proses planning, budgeting, eksekusi pengadaan barang dan jasa, semua bawah kontrol migas untuk nilai atas triliun. untuk semua perusahaan migas yang ada seluruh nusantara ini bahwa pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, dan pemohon merupakan perorangan warga negara republik indonesia yang bekerja sebagai anggota dewan pewakilan daerah republik indonesia dpd ri) dan menjalankan pekerjaannya tersebut telah menerima berbagai macam pengaduan dan aspirasi dari konstituennya masyarakat provinsi kalimantan timur. bentuk pengaduan aspirasi tersebut adalah belum dapatnya masyarakat kalimantan timur menikmati kekayaan alam daerahnya yaitu minyak bumi dan gas alam secara adil. justru yang terjadi adalahkebudayaan asli daerahnya sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. bahwa pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, dan pemohon telah menindaklanjuti persoalan yang dialami oleh konstituen pemohon tersebut kepada pemerintah daerah, namun terdapat persoalan pembiayaan pada pemerintah daerah kalimantan timur untuk menanggulangi dan menyelesaikan persoalan hak hak masyarakat tersebut. dana bagi hasil minyak dan gas kalimantan timur yang ada selama ini ternyata tidak begitu dapat membantu pemerintah daerah untuk membiayai program program untuk pemenuhan hak hak dasar masyarakat kalimantan timur, baik itu rendahnya tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan dan lapangan pekerjaan dan buruknya kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat yang tidak baik dan juga tidak dapat mengembangkan kebudayaan asli daerah kalimantan timur.idaklah adil dan selaras, bersifat diskriminatif, tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukummigas tidak dilengkapi dengan lembaga pengawas. tidak ada dewan komisaris, dibiarkan terus berlangsung. sehingga muncul pertanyaan, mengapa daerah penghasil tidak dilaporkan cost recovery nya?: bahwa semua daerah penghasil migas tidak dikasih tahu berapa cost recovery. padahal ini menggerogoti, mengurangi hak mereka. samping lifting, cost recovery mempengaruhi jumlah besaran yang diterima oleh para daerah penghasil. ini kelemahan manajemen migas nasional. sehingga tidak heran sekarang ini kondisi manajemen perminyakan indonesia merupakan yang paling buruk seluruh kawasan asia tenggara dan oceania. nomor dari negara berdasarkan survei dari pressure institute canada bahwa daerah jambi, kabupaten tanjung jabung barat, pemerintah melaporkan jumlah sumur produksi sekitar dari ditjen migas yang berasal dari migas. setelah dilakukan survei oleh bupati berikut acaranya secara fisik lapangan, ternyata sumur produksi itu sumur produksi yang dilaporkan oleh kementerian esdm dirjen migas cuma sekitar sumur dengan produksi sekitar barrel, kabupaten tanjung jabung barat, bisa dicatat, setelah dicek secara fisik, sumur minyak itu kelihatan secara fisik, dapat dilihat kabupaten itu dihitung. ini berproduksi sumur produksi dan terakhir sumur produksi dibetulkan oleh kontraktor yang bersangkutan, petro china situ dibetulkan: bahwa dari daerah penghasil mestinya diberikan hak untuk mengontrol secara fisik dan cost recovery diberitahu daerah penghasil, sebab ini faktor pengurang dari dana yang dapat dibagi daerah. menyangkut manajemen perminyakan nasional, ini akan mempengaruhi semua daerah penghasil. bukan hanya kaltim, juga mempengaruhi pendapatan negara secara keseluruhan: bahwa manajemen migas nasional diperbaiki, khususnya manajemen cost recovery yang mekanisme kontrolnya, struktur organisasinya tidak sejalan dengan good corporate governance dan dibiarkan terus berlangsung, mulai dari fungsi perencanaan, budgeting, eksekusi, pengadaan barang dan jasa, pembayarannya bawah institusi tanpa ada pengawas, ini fatal. tentang kembalinya presentasi sudah seyogyanya menurut pendapat ahli direvisi. tidak adil sama dengan indonesia menerima pada awal psc pada tahun setelah perusahaan asing memperoleh pendapatan begitu besar karena harga minyak naik diubah karena tidak adil, diubah menjadi yo. perubahan bagi hasil hal yang wajar, begitu juga dbh yang yang amat sangat tidak adil ini wajar diubah karena dirasakan tidak adil: prof. saudi isra bahwa frasa yang terdapat dalam huruf sepanjang menyangkut untuk pemerintah dan untuk daerah dan ketentuan huruf sepanjang menyangkut frasa untuk pemerintah dan untuk daerah. bahwa ketentuan atau frasa yang terdapat dalam tersebut bertentangan dengan huruf dan undang undang dasar bahwa proses pembentukan kelahihal ini juga undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, dapat dikatakan sebagai konsekuensi atas perubahan undang undang dasar bahwa salah satu substansi perubahan itu adalah berubahnya konstruksi hukum dalam undang undang dasar jika sebelum perubahan masalah hubungan pusat dan daerah diatur secara terbatas, maka setelah perubahan pengaturan hubungan pusat dan daerah menjadi jauh lebih rinci dalam undang undang dasar yang ada saat ini. perubahan undang undang dasar secara tegas mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. dalam undang undang dasar sedangkan dalam hal hubungan kewenangan keuangan dan lain lain diatur dalam undang undang dasar yang menyatakan bahwagaturan demikian mengisyaratkan bahwa hubungan antara pusat dan daerah harus dilaksanakan dalam prinsip hubungan daerah yang selaras dan seimbang: bahwa terkait hubungan wewenang, pengaturan hubungan dan wewenang tersebut diatur dalam undang undang dasar sementara itu, hubungan undang undang dasar ketentuan ini menghendaki pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ekonomi daerah, tidak terlepas dari kerangka umum pemerintah tingkat pusat. sebagaimana ditulis harun dayang misalnya, prakarsa prakarsa otonomi daerah, tidak dapat dilepaskan dari hubungan dengan pemerintah pusat. sebagai sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara berada tangan pemerintah pusat, sehingga sekalipun diberikan kebebasan, namun tidak berarti lepas sama sekali. dalam hubungan tersebut, keserasian hubungan diperlukan beberapa aspek, bahwa terkait dengan hubungan pengelolaan sumber daya, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mesti dilakukan dalam bingkai dan selaras sebagaimana ditambahkan dalam undang undang dasar ketentuan ini juga menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pemerintah daerah melalui penerapan asas otonomi, juga diiringi dengan adanya pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pusat dan daerah yang dilakukan secara adil dan selaras: bahwa undang undang nomor tahun mengakui secara nyata amanat yang ada dalam huruf dalam konsiderans huruf dan penjelasan umum undang undang nomor tahun bagi daerah, baik yang memiliki sumber daya terbatas dan apalagi yang kaya, dengan sumber daya alam, konsiderans dan penjelasan umum tersebut menjadi semacam isyarat bahwa akan ada sesuatu yang bermakna dalam upaya peningkatan sumber keuangan daerah. bahkan apabila dikaitkan dengan pembagian kewenoal soal yang terkait dengan sumber daya alam itu adalah kewenangan yang diserahkan kepada daerah, bahwa kehadiran undang undang dasar dalam risalah pembahasan undang undang dasar yang menyatakan bahwa maksud frasa diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras adalah adanya hubungan dan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. hubungan tersebut dalam rangka pembagian hasil pemanfaatan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional dan harmonis dapat dilihat dalam naskah komprehensif yang diterbitkan oleh mahkamah konstitusi: bahwa tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut ihwal frasa pembagian secara proporsional dan harmonis dalam pembahasan undang undang dasar meski demikian, daerah penghasil atau daerah yang memiliki sumber daya alam yang kaya, seharusnya mendapat jumlah yang jauh lebih memadai dari jumlah yang ditentukan. jika tidak, maka apa yang dikatakan pepatah klasik akan terbukti, ayam mati kelaparan, tinggal lumbung padi. bukankah paparan pemohon dalam permohonan yang diajukan mahkamah ini, menjadi bukti bahwa ayam ayam itu tengah dalam ancaman mati kelaparan ketika mereka tinggal lumbung padi. kalau hal tersebut terjadi, bagaimana sesungguhnya amanat yang ada dalam frasa yang menyatakan bahwyang diterapkan oleh undang undang nomor tahun pertanyaan ahli, apakah pembagian yang diatur tersebut mencerminkan suatu pengaturan yang adil, terutama bagi daerah penghasil?, bahwa meski dalam konsiderans huruf dan penjelasan umum sebagaimana dikutip terdahulu merupakan pengulangan terhadap pemaknaan dalam undang undang dasar penguraian lebih lanjut itu dapat dilihat, undang undang dasar dalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun ketentuan huruf dan huruf tersebut, maka dengan mudah dapat dibaca bahwa makna frasa dilaksanakan secara adil dan selaras dalam undang undang dasar seperti tidak ditemukan lagi dari perumusan yang ada. setidaknya hilangnya pemaknaan frasa itu begitu terasa, terutama bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang lebih kaya. dari segi perumusan norma, ketentuan huruf dan huruf memberikan lorong gelap yang berpotensi merugikan daerah penghasil dengan adanya frasa pungutan lainnya, sebelum dilakukan pembagian dengan daerah penghasil, baik minyak bumi maupun bahwa ahli beranggapan, apabila frasa tersebut digunakan dapat dan berpotensi digunakan untuk mengurangi pendapatan yang dari bagi hasil yang sudah sangat kecil itu. bahkan, yang jauh lebih mendasar adalah dibagi dengan imbangan untuk pemerintah pusat, dan untuk pemerintah daerah bagi penghasil pertambangan minyak bumi, dan untuk pemerintah pusat, dan untuk pemerintah daerah yang menghasilkan gas bumi, bahwa sesungguhnya hadirnya persentase pembagian daerah penghasil minyak bumi hanya mendapat dan daerah penghasil gas bumi hanya mendapat persentase daerah penghasil minyak bumi lebih kecil bila dibandingkan dengan persentase penerimaan daerah penghasil gas bumi. sebagai sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, mengapa persentase pembagian daerah penghasil minyak bumi tidak sama saja dengan persentase daerah penghasil gas bumi. daerah penghasil minyak bumi dan penghasil gas bumi, ikut serta dalam menentukan persentase tersebut: bahwa komposisi angka tersebut memenuhi frasdiatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. oleh karena itu, menjadi sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa kehadiran ketentuan huruf dan huruf undang undang nomor tahun dikatakan bertentangan dengan undang undang dasar terutama undang undang dasar bahwa frasadiatur dan dilaksanakan secara selaras dengan undang undang. sebagaimana termaktub dalam bahwa berdasarkan undang undang dasar yang diatur secara berbeda atau asimetris adalah konsekuensi bukan kemudian mengapa konsep asimetris tersebut diberlakukan juga untuk masalah pengelolaan sumber daya alam? bahkan jika dilakukan, mengapa hanya diberlakukan untuk aceh dan papua saja? jika pertanyaan itu harus diteruskan, apakah pemberlakuan kedua daerah tersebut harus pula menunggu kondisi yang terjadi daerah tersebut daerah daerah lain, terutama yang mengajukan permohonan sini, bahwa berdasarkan pandangan tersebut, ahli meyakini sepenuhnya untuk mengembalikan kepada makna dan semangat yang terdapat dalam undang undang dasar tahun tidak perlu menunggu daerah terutama daerah daerah penghasil minyak dan gas yang kaya melakukan langkah langkah yang berpotensi merusak keutuhan negara. ahli percaya, perumusan kembali atau perumusan ulang masalah bagi hasil pengelolaan sumber daya alam diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menjadi pilihan yang sangat arif. selain itu, ahli percaya mahkamah menjadi lembaga yang lebih tepat untuk mengingatkan persoalan persoalan seperti ini, bahwa apabila ketentuan huruf dan huruf itu dikaitkan dengan kehadiran undang undang dasar ini waktunya juga untuk memberi ruang kepada dpd untuk bisa memberikan peran yang lebih nyata dalam kehadiran undang undang soal pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah: bahwa ahli membaca undang undang nomor tahun disahkan pada tanggal oktober tahun dalam perhitungan atau kalender ke ketatanegaraan, pada tanggal itu seharusnya sudah ada dpd yang diberikan kewenangan konstitusional oleh undang undang dasar untuk ikut terlibat membahas, dan atau mengajukan rancangan undang undang yang terkait dengan hubungan pusat dan daerah, bahwa kehadiran undang undang dasar tahun merupakan cara atau pilihan yang dibuat oleh pembentuk atau pengubah undang undang dasar tahun dalam melihat keberagaman sumber daya alam yang dimiliki daerah. oleh karena itu, ketentuan dalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun adalah bertentangan dengan undang undang dasar bahkan dalam kajian yang lebih luas ketentuan huruf dan huruf tersebut juga bisa dipertentangkan dengan dan lain yang dimohonkan oleh pemohon, dr. imran putra sidin bahwa setelah perubahan undang undang dasar maka terjadi perubahan yang signifikan terhadap manajemen pemerintahan nkri, jikalau dahulu manajemen pemerintahan digeneralisasikan maka sesungguhnya tidak keliru atau tidak serta merta inkonstitusional karena konstitusi tidak pernah mengatur secara tegas tentang manajemen otonomi itu sendiri. bab tentang pemerintah daerah pada undang undang dasar hanya mengatur tentang pembagian daerah atas daerah besar dan kecildasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan negara dan hak asal usul daerah yang bersifat istimewa, bahwa pada bagian penjelasan undang undang dasar disebutkan bahwa daerah daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang undang daerah daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. artinya otonomi daerah sebelum perubahan konstitusi sesungguhnya semata hanya legal policy yang nasibnya bergantung pada keinginan politik pembentuk undang undang yaitu presiden dan dpr yang ketika kala itu mana presiden adalah pusat gravitasi kekuasaan pembentukan undang undang, bahwa setelah perubahan undang undang dasar manajemen otonomi daerah menjadikan konstitusi yang harus dilaksanakan. otonomi daerah bukan lagi sebatas legal policy yang bergantung pada keinginan politik presiden dan dpr, namun sudah menjadi kontrak sosial berbangsa dan bernegara. perubahan kedua undang undang dasar adalah menegaskan otonomi daerah itu bahkan juga menciptakan lembaga khusus untuk mengawal otonomi itu sendiri yang anggotanya dipilih melalui pemilu yaitu dewan perwakilan daerah. dalam perubahan kedua undang undang dasar jelas disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten kota mengatur dan menguruspemerintah pusat, urusan pusat. perubahan konstitusi ini juga menegaskan bahwa bupati, gubernur, walikota, dan dprd sebagai alat kelengkapan negara daerah adalah lembaga negara yang langsung dilahirkan oleh konstitusi: bahwa perubahan kedua konstitusi menegaskan pula pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota anggotanya dipilih melalui pemilu. gubernur, bupati, dan walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten kota dipilih secara demokratis, bahkan regulasi sekalipun tingkat daerah juga diniscayakan oleh konstitusi ketika ditlain itu bahkan negara pun tidak lagi sebatas mengakui keistimewaan sebuah daerah namun juga kekhususan sebuah daerah bahkan hingga masyarakat adat, bahwa dari konstruksi konstitusional ini maka hal ini sesungguhnya bermakna garda terdepan guna pencapaian tujuan negara seperti yang termaktub dalam pembukaan uud tidak lagi manajemen bernegara itu mengharapkan sepenuhnya pada pemerintah pusat, artinya daerah sesungguhnya akan menjadi manajemen terdepan yang akan mengurus rakyat guna pencapaian tujuan negaradaerah yang paling pertama harus bersentuhan dalam rangka kepengurusan jikalau terdapat warga negara yang belum terlindungi, terpenuhi, memajukan, atau terelakkan hak hak konstitusionalnya. daerah lah yang paling pertama bersentuhan dalam kepengurusan jikalau tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami kemerosotan, tingkat pendidikan yang kurang memadai, sehingga menyebabkan gagal cerdas dalam kehidupan masyarakat kita bahkan sesungguhnya daerah memainkan peran penting hingga kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. oleh karena dasar logika inilah kemudian muncul konsekuensi linear konstitusinya, sehingga perlu pula ditegaskan atau dibunyikan tingkat konstitusi tentang hubungan kewenangan bahkan hubungan keuangan, mengingat begitu besarnya ekspektasi seluruh rakyat terhadap daerah indonesia guna pencapaian tujuan negara. perubahan kedua undang undang dasar menyebut tegas bahwa provinsi dan kabupaten kota diatur dengan undang undang, dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah: bahwa konstitusi juga membunyikan akari konstruksi perubahan kedua undang undang dasar inilah disadari bahwa implikasi keniscayaan ekonomi dalam konstitusi. ketika konstitusi berwatak otonomi ini, maka tidak bisa dilepaskan dengan konstruksi kewenangan dan pendanaan keuangan: bahwa beban tugas daerah sesungguhnya akan mengalami peningkatan yang signifikan, dibanding dengan beban tugas daerah sebelum perubahan konstitusi. maka tentunya konstruksi ketatanegaraan akan keniscayaan peningkatan kebutuhan akan pendanaan untuk mengelolanya. oleh karenanya, manajemen pendanaan itu harus mengalami pertumbuhan yang linier dari sebelum perubahan konstitusi dengan keniscayaan otonomi dalam perubahan konstitusi itu sendiri. hal ini sesungguhnya sudah diakui dalam komitmen politik hukum ketatanegaraan. dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan. disebutkan pembentukkan undang undang tentang perimbangan keuangan antara pusat d functiopendanaan mengikuti fungsi pemerintahan ketika daerah akan menjadi garda terdepan dalam kepengurusan guna tercapainya tujuan negara. maka tentunya arus pendanaan itu sendiri akan mengalir lebih deras daerah. oleh karenanya, maka istilah atur dan dilaksanakan secara adil dan selaras dalam undang undang dasar itu sesungguhnya bisa bermakna bahwa adil itu berada dalam definisi secara horizontal seluruh daerah indonesia maupun vertikal bawah atas bawah untuk kemudian kembali dalam arus aliran horizontal diantara seluruh daerah. sedangkan selaras sesungguhnya dapat dimainkan berbanding lurus dengan fungsi fungsi atau kewenangan serta beban yang diberikan kepada daerah guna menjadi garda terdepan dalam kepengurusan guna pencapaian tujuan negara dalam konstitusi kita. artinya, jikalau arus pendanaan sangat berat, sangat deras dan atau begitu besar mengalir pusat. kemudian begitu lambat dan atau kecil mengalir daerah. maka hal ini sesungguhnya menunjukkan bahwa relasi pendanaan, pencapaian tujuan negara sesungguhnya tidaklah selaras, bahkan juga tidak adil, yang artinya bertentangan dengan undang undang dasar tahun bahwa begitu sadarnya konstitusi akan prinsip money follow functiomenjadi hal yang memainkan peran sangat penting guna menjadi sumber tenaga dalam realisasi konstitusi berwatak otonomi ini. konstitusi ternyata tidak hanya memerintahkan cukup diatur secara adil dan selaras. tetapi juga harus dilaksanakan secara adil dan selaras akan hubungan keuangan tersebut. jadi seandainya ada sebuah ketentuanatur secara adil dan selaras. dan masyarakat daerah tidak mempersoalkan normalnya dan menerimanya sebagai aturan norma yang sudah adil dan selaras: bahwa implementasi atau pelaksanaan atas dari pengaturan tersebut tidak secara adil dan selaras. maka sesungguhnya hal ini juga bertentangan dengan konstitusi. artinya ketentuan frasa diatur dan dilaksanakan dalam undang undang dasar dalam kerangka adil dan selaras tidak bisa membuat mahkamah hanya menilai norma dari sebuah kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia: bahwa pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, dan pemohon telah berjuang dan menindaklanjuti persoalan pembiayaan untuk mengentaskan (menyelesaikan) persoalan masyarakat provinsi kalimantan timur tersebut dengan melakukan lobi dan mengajukan rencana perubahan untuk menaikkan persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi untuk pemerintah daerah yang diatur dalam undang undang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. namun hal itu tidak berhasil dan berujung pada kanannya lobi dan rekomendasi tersebut. bahwa untuk melaksanakan kewajiban pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, dan pemohon dan menindaklanjuti aspirasi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituennya, yaitu memperjuangmaka pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, dan pemohon bersama sama masyarakat kalimantan timur secara pribadi perorangan memiliki kepentingan untuk mengajukan uji materi (judicial review) undang undang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah: bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, dan pemohon jelas jelas telah mengalami kerugian sebagai penduduk kalimantan timur, mana kerugian konstitusional tersebut sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh uud bahwa ketentuan sepanjang frasa untuk pemerintah dan untuk daerah dalam huru dan sepanjang frasa untuk pemerintah dan untuk daerah yang diatur dalamundang undang, tetapi terkhusus terhadap ketentuan konstitusi seperti undang undang dasar yang mengandung frasa diatur dan dilaksanakan. jikalau menjadi batu uji konstitusionalitas, maka tugas mahkamah juga untuk menilai apakahlaksanakan secara adil dan selaras? meski pengaturannya sudah dinilai oleh mahkamah sendiri sudah adil dan selaras. oleh karenanya, mahkamah masih bertentangan untuk melaksanakan ijin pelaksanaan dari sebuah normayang kemudian dirasakan tidak dilaksanakan secara adil dan selaras oleh masyarakat daerah. jadi uji pelaksanaan ini sesungguhnya masih berada dalam kerangka uji konstitusionalitas terkhusus dengan batu uji undang undang dasar bandingkanlah dengan ketentuan hubungan kewenangan pada hanya menegaskan diatur saja bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi kabupaten kota diatur dengan undang undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman, bahwa sebuah pengaturan tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, antara pemerintah pusat dan daerah pengaturannya dirasakan atau dinilai sudah adil dan selaras. namun implementasi tidak adil dan selaras, maka ini juga menjadi domain mahkamah untuk menerbitkannya. begitu pula sebaliknya terdapat sebuah norma hubungan keuangan, pelayanan umum, sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang sudah dilaksanakan secara adil dan selaras. namun, ternyata aturan norma tersebut dianggap tidak adil dan selaras, maka itupun menjadi kewajiban mahkamah guna merestorasinya. sebagai catatan kaki bahwa soal pelaksanaan dari pengaturan hubungan keuangan ini bisa saja diukur pada ruang aturan pelaksanaan dari sebuah undang undang, yaitu dimulai pada tingkat tertinggi materi peraturan pemerintah dan seterusnya bawah. apakah sudah adil dan selaras yang sesungguhnya masih menjadi domain mahkamah untuk menilainya karena karakter batu uji uud tidak sebatas pada pengaturan, tetapi juga perintah konstitusi akan pelaksanaan dari pengaturan itu: bahwa persoalannya apakah ketentuan sepanjang frasa untuk pemerintah dan untuk daerah dalam huruf undang undang nomor tahun dan sepanjang frasa untuk pemerintah dan untuk daerah bertentangan dengan konstitusi. artinya bahwa meski ketentuan untuk pemerintah dan untuk daerah dalam huruf dan sepanjang frasa untuk pemerintah dan untuk daerah yang diatur dalam huruf undang undang nomor tahun pengaturannya sudah dinilai adil dan selaras, namun pelaksanaannya tidak adil dan selaras, maka hal ini sesungguhnya adalah inkonstitusional dan masih menjadi tugas mahkamah merestorasinya. begitupula sebaliknya, meski pelaksanaannya selama ini sudah adil dan selaras, namun pengaturannya kemudian dirasakan menjadi tidak adil dan selaras ketika salah satu indikatornya daerah merasa kesulitan dalam menjalankan tanggung jawab menjadi garda kepengurusan terdepan pencapaian tujuan negara, maka hal ini juga adalah inkonstitusional dan menjadi tugas mahkamah untuk mengawalnya: bahwa menelisik lebih jauh norma huruf dan undang undang ini, maka kelihatan karakter norma ini adalah norma berganda. artinya bahwa frasa yang dipersoalkan konstitusionalnya tersebut sesungguhnya adalah akibat hukum yang timbul setelah akibat hukum pendahulunya terjadi dari norma tersebut. artinya frasa untuk pemerintah dan untuk daerah dalam huruf dan frasa untuk pemerintah dan untuk daerah adalah akibat hukum terakhir yang hitung dari sisa setelah terhitungnya akibat pendahulu atau pertama. artinya, porsi untuk pemerintah dan untuk pemerintah daerah adalah terbagi sebagai akibat hukum akhir setelah penerimaan pertambangan minyak. artinya, untuk pemerintah dan untuk daerah adalah terbagi sebagai akibat hukum akhir setelah penerimaan pertambangan gas, bahwa seandainya ternyata frasa ini berubah menjadi untuk pemerintah dan untuk daerahhal ini diakibatkan karencelananya membuat pemerintah pusat mengaturnya secara sepihak. hal yang dimaksud sepihak karena pajak dan pungutan tersebut yang menjadi potongan pembuka sebelum penerimaan daerah dari minyak dan gas bumi disebut dalam huruf dan pada undang undang guo menundukkan dirinya pada rezim peraturan perundang undangan. artinya pajak dan pungutan lainnya yang menjadi pemotong pembuka dari penerimaan minyak bumi dan gas bumi, bisa jadi cukup diatur dengan aturan eksekutif atau executive rules. seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, atau mungkin juga bisa jadi peraturan migas. kemudian dengan teori delegasi atau atribusi perundang undangan menjadi dasar pembenaran untuk memakai atau memotong lebih dahulu hasil pertambangan minyak bumi dan gas bumi untuk kemudian sisa pemotongan untuk penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang harus menjadi angka yang dibagi, bahwa konsekuensi yuridis seperti ini suatu saat bisa jadi hanya dari hasil total penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi itu sendiri yang bakal menjadi angka yang harus dibagi. mengingat terjadi pemotongan pembuka atas nama pajak dan pungutan lainnya oleh rezim peraturan perundang undangan yang mungkin tidak mustahil bisa mencapai 95x dari hasil sesungguhnya penerimaan minyak bumi dan gas bumi. artinya, seandainya angka dan berubah menjadi 50x pemerintah dan daerah ketika asumsi potensi yang buruk sisa pemotongan pembuka, pajak dan pungutan lainnya adalah bersisa maka sesungguhnya jatah daerah penghasil ternyata hanya artinya penerimaan minyak bumi dan gas bumi yang dinikmati daerah, sesungguhnya hanya dari sesungguhnya: bahwa hal yang terkesan tragis ini sesungguhnya dapat terjadi, selama semuanya bisa kalkulasi secara ekonomis akan adil dan selaras. namun yang menjadi biang masalahnya adalah frasa yang menyebutkan sesuai peraturan perundang undangan akan pemotongan dari pajak dan pungutan tersebut. konstitusi sesungguhnya secara tegas menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lainnya harus diatur dengan undang undang. hal ini bisa diartikan bahwa komponen komponen pajak dan pungutan lain selayaknya harus selesai pada tingkat undang undang secara jelas, ketika teori delegasi atau atribusi perundang undangan sesungguhnya jikalau diterapkan dalam konstruksi pelaksanaan uud tentang pajak dan pungutan lainnya akan membuat ketentuan undang undang dasar tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, pengelolaan sumber daya alam akan kesulitan terkualifikasi telah diatur dalam dan dilaksanakan secara adil dan selaras: bahwa pajak dan pungutan negara dalam sejarah lahirnya konstitusi dunia seperti magna carta dan seterusnya sering menjadi pemicu utama revolusi sosial yang kemudian mengganti tatanan lama. oleh karena frasa pajak dan pungutan lain yang diatur sesuai peraturan perundang undangan sepanjang frasa peraturan perundang undangan adalah juga sesungguhnya norma menjadi penyebab huruf dan huruf akan penerimaan hasil minyak bumi dan gas bumi tidak terkualifikasi sejalan dengan undang undang dasar wahyudi kumorotomo. bahwa perundang undangan adalah produk politik dan untuk memahami semangatnya tentu saja perlu memahami konteks politik yang ada waktu itu. rasionalitas hubungan keuangan pusat dan daerah banyak ditentukan oleh variabel ekonomi politik, bahwa tujuan transfer dari pusat daerah adalah mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah, mendukung prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan dalam prinsip prinsip tentang desentralisasi fiskal, bahwa transfer yang masuk daerah ada dana bagi hasil dau, dak. untuk dbh, dau, dan dak itu terutama untuk dbh itu relatif stabil. kemudian untuk dau semakin besar, kemudian dana alokasi khusus proporsinya semakin kecil dan mulai tahun itu tampaknya ada dana penyesuaian yang tidak masuk dalam ketentuan undang undang dan karena ini adalah produk politik, bahwa paradigma yang digunakan dalam ratifikasi undang undang nomor tahun adalah desentralisasi asimetrik. dalam hal desentralisasi fiskal diterapkan kebijakan desentralisasi yang asimetrik atau asymmetric decentralization. pada intinya yang dimaksud adalah pemerintah pusat menerapkan kebijakan desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah dengan derajat devolusi atau pemberian kewenangan dan pembagian hasil dari kekayaan alam daerah yang berbeda beda. pola kebijakan asimetris ini memang tidak hanya berlaku indonesia, tetapi juga diterapkan banyak negara, seperti inggris yang memberlakukan wilayah wales yang berbeda, kemudian spanyol memberlakukan wilayah berbeda, thailand juga memberlakukan wilayah narathiwat, kala berbeda, filipina juga seperti itu. tetapi yang indonesia perlakuan otonomi khusus papua dan aceh adalah juga menunjukan indonesia menggunakan juga paradigma desentralisasi asimetrik: bahwa ini tidak ada masalah apabila kemudian melihat kondisi politik waktu itu, tetapi menjadi persoalan apabila ini menjadi solusi dalam jangka panjang, ada dua tujuan pokok yang dicapai dalam kesenjangan desentralisasi yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat dan peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik daerah, bahwa pengertian desentralisasi asimetrik dalam dalam bagi hasil karena untuk minyak bumi dan gas bumi, undang undang yang diberlakukan berbeda beda untuk setiap daerah, bahwa basis dari undang undang nomor tahun adalah undang undang nomor tahun sebuah produk undang undang yang relatif legislatifnya prosesnya sangat cepat bulan selesai. kemudian ahli menelusuri dari berbagai dokumen ternyata tidak ada dokumen penjelas yang menunjukkan mengapa pemerintah dan dpr waktu itu sampai pada angka untuk papua dan aceh dan dan untuk daerah yang lainnya, bahwa sebagai gambaran berbagai rumus dari berbagai negara tentang pembagian hasil minyak dan gas bumi beberapa negara. termasuk antaranya negara yang sudah maju seperti amerika serikat atau jerman, atau yang masih berkembang malaysia, kemudian brasil, nigeria yang komposisinya berbeda beda, bahwa untuk indonesia ini ternyata masih menggunakan undang undang nomor tahun termasuk yang proporsinya untuk daerah, relatif kecil. tetapi proporsi ini tentu saja masih bervariasi karena belum dihitung termasuk pajak, dan lain lain, bahwa jerman dan amerika serikat itu untuk pusat dan negara bagian jerman untuk pusat dan untuk daerah belum termasuk berbagai macam perhitungan mengenai pajak. tetapi negara negara itu, untuk membagi dana bagi hasil dari pusat daerah itu menggunakan justifikasi yang jelas. sebagai contoh, kalau bavaria, jerman yang itu disertai dengan pertimbangan efektif, yang objektif mengenai kebutuhan dana untuk membangun daerah yang relatif tertinggal, jumlah penduduk, dan kebutuhan untuk memperbaiki pelayanan publik daerah, serta jangka waktu yang diperlukan bagi bavaria untuk mengatasi ketimpangan vertikal maupun ketimpangan horizontal: bahwa ada beberapa penetapan proporsi dbh itu semestinya menggunakan prinsip prinsip mana biaya itu harus bisa digunakan untuk pengembangan infrastruktur untuk pemberantasan kemiskinan, untuk pembiayaan dampak negatif terhadap lingkungan, dan seterusnya: bahwa tidak ada, dan kualitas: bahwa sebenarnya daerah pertambangan itu punya potensi untuk memberantas kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran: bahwa ada hubungan yang positif antara belanja daerah dengan penurunan angka kemiskinan dan penurunan jumlah pengangguran. dampak lingkungan itu betul betul dirasakan bagi daerah penghasil. kalimantan timur ada tiga kabupaten terbesar yang berkontribusi sebesar dari emisi ini soal lingkungan: bahwa potensi pertambangan provinsi kalimantan timur dan mungkin daerah daerah penghasil lainnya, dapat dimanfaatkan untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan proporsi kesejahteraan rakyat, jika proporsi dana bagi hasilnya sudah adil dan dapat dimanfaatkan untuk belanja pembangunan yang tepat sasaran, bahwa kegiatan pertambangan juga berpotensi mengurangi kualitas hidup, apabila degradasi lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari kecilnya proporsi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan. dengan demikian, alternatifnya adalah ada dua, yaitu yang pertama, menambah proporsi dbh, ataukah menambah dana untuk peruntukan atau dan alokasi khusus untuk lingkungan yang tampaknya selama ini malah justru proporsinya dana alokasi khusus banyak digerogoti karena meningkatnya dana penyesuaian. bahwa persoalan siapa dan belanja daerah yang antara lain oleh pemerintah dikeluhkan, siapa daerah itu semakin besar karena siklus anggaran yang sebenarnya tidak sinkron antara apbd dan apbn. apbd disusun oleh pemprov dan pemkot, dengan asumsi besaran dau, dbh, dan dak yang akan diterima oleh daerah, tetapi itu baru diketahui setelah apbn mulai berlaku tanggal januari. berdasarkan ketentuan ini, maka dengan demikian apbd setiap saat biasanya harus diubah dan karena itu, proses pencairan dana apbd menjadi terlambat, bahwa ada begitu banyak prosedur yang harus diikuti dalam lelang, dalam pengadaan barang dan jasa, walaupun sudah ada peraturan yang lebih elementer, keppres nomor tahun maupun nomor tahun tetapi itu tetap memperlambat pencairan dana belanja daerah, bahwa dalam persoalan hukum indonesia masih belum dapat membedakan antara hukum administrasi dan hukum pidana. hukum administrasi yang soal soal prosedural sering kali digunakan untuk menjerat para kpa atau ppk, para aparat daerah. sehingga mereka ketakutan untuk diberikan diberi kepercayaan melaksanakan proyek pembangunan daerah. sehingga akibatnya, itulah yang menyebabkan belanja, masih relatif kecil daya seratnya, tapi sekali lagi ini adalah persoalan sistemik yang harus diatasi, bukan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi oleh semua level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah: bahwa persoalan lifting yang tampaknya data yang ada itu, masih sebagian besar menggunakan prognosis, dan prognosis itu tidak didasarkan pada data yang sesungguhnya karena itu diharapkan, daerah mendapatkan informasi yang cukup. dari segi data mengenai lifting minyak, persoalan pokok yang masih harus dipecahkan dalam undang undang nomor adalah tentang transparansi dan pertanggungjawaban datanya. dalam keterangan pendahuluan, menyebabkan pemerintah mengatakan hanya pemerintah pusat yang memberikan otoritas sepenuhnya untuk dapat menyampaikan data data tersebut kepada pihak yang berkepentingan: bahwa jika daerah berkeinginan memperoleh data perminyakan, seharusnya menghubungi kementerian energi dan sumber daya daya mineral. data bagi alokasi dps, maksudnya didasarkan pada besaran lifting minyak yang sesungguhnya, bukan pada prognosis atau perkiraan. dengan demikian, penerapan undang undang nomor tahun itu betul betul dapat dilakukan dengan prinsip transparansi dan itikad baik, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memperhitungkan angka dan dana bagi hasil secara akurat: bahwa apakah pihak pemerintah daerah memang tidak memperoleh hak untuk memiliki data tersebut? dan apakah data tersebut harus selalu mengajukan permohonan data setiap kali membuat perkiraan dana bagi hasil yang akan masuk apbd. perlu alternatif solusi terhadap kebijakan desentralisasi asimetris. karena desentralisasi asimetris sesungguhnya merupakan solusi jangka pendek karena kondisi politik kedua daerah, waktu itu papua dan aceh yang memang bergolak. tetapi, mestinya dalam jangka panjang, undang undang nomor tahun perlu diubah, disesuaikan kalau itu tidak mungkin undang undang ini betul betul perlu dilengkapi dengan dokumentasi yang rasional, objektif, dan transparan. dengan catatan kalau merujuk pada undang undang yang baru, tentu kalau bagi pakar hukum tidak ada undang undang yang berlaku surut. tetapi, ada undang undang nomor tahun tentang hierarki perundang undangan yang mengatakan setiap peraturan perundang undangan semestinya ada naskah akademik, ada rasional yang objektif, termasuk diantaranya mengenai dana bagi hasil, bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dalam hal ini dana bagi hasil, perlu evaluasi dana berkesinambungan, hendaknya terus diupayakan agar dapat mencapai tujuan kebijakan. tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik daerah:tanggal desember yang kemudian lengkapi dengernyataan pendahuluan pemerintah dalam permohonannya, para pemohon menguji ketentuan ketentuanerbunyiadapun ketentuan ketentuan guo menurut para pemohon bertentangan dengan ketentuan dan dan uud lebih lanjut dalam permohonannya, para pemohon menganggap dengan diberlakukannya ketentuan perimbangan hak dan atau kewenangan konstitusionalnyaara pemohon ketentuan dalam perimbangan tersebutbahwamenurut para pemohon telah bertentangan dengan ketentuanrsentase pembagian dana bagi hasil untuk daerah penghasil dan bergantung pada minyak dan gas telah tidak adil dan tidak selaras dengan kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat serta urusan kewenangan yang telah diberikan pusat kepada daerah melalui undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, khususnya daerah kalimantan timur. dengan demikian masyarakat daerahmengembangkan budaya asli daerah,padahal telah para pemohon dijamin, dilindungi dan diberikan, sebagaimana diatur dalamdengan berlakunya ketentuan tersebut telah mendapatkan ketidakpastian hukum yang adil serta tidak mendapatkan perlakuan yang sama hadapan hukum. mana frasa persentase dana bagi hasilpada pernyataan pendahuluan ini pun, perlu pemerintah sampaikan bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, pemerintah secara tegas menyatakan bahwa permohonan para pemohon didasarkan pada alasan yang tidak jelas, tidak fokus dan kabur (obscura libel), bahkan para pemohon dalam permohonannya tidak mampu menginstruksikan hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian konstitusional yang dialaminya dengan pemberlakuan ketentuan ketentuan yang dimohonkan guo. pertama tama, pemerintah akan memberikan tanggapan atas penggunaan ketentuketentuan danyang menyatakan negara indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republikjuga terhadap penggunaan ketentuan uud sebagai batu uji permohonan guo. ketentumerupakan pengaturan mengenai prinsip prinsip keadilan dan keselarasan negara kesatuan republik indonesia dalam hubungan pemerintah pusat dengdemikian juga halnya dengan penggunaan ketentuankeliru bagi para pemohon menggunakan ketentuan dan uud sebagai batu uji permohonan guo. mengenai kedudukan hukum para pemohon, pemerintah terlebih dahulu mempertanyakan mengenai kedudukan hukum pemohon luther sombong, pemohon vii awang berlian hid, m.h., pemohon viii muslihuddin abdurrasyid pdi. dan pemohon ir. bambang susilo, m.m. hal ini dikarenakan dalam permohonan kedudukan keempat pemohon tersebut tidak dijelaskan secara tegas mewakili perorangan atau sebagai anggota dewan perwakilan daerah dpd ri) yang bertindak untuk dan atas nama daerah pemilihan atau dalam hal ini mewakili provinsi kalimantan timur. dengan kata lain para pemohon tersebut telah mencampur adukan status kedudukan hukumnya (legal standing nya) dalam permohonan guo. selain kedudukan hukum kedua pemohon dimaksud, pemerintah juga mempertanyakan kerugian konstitusional yang dialami atau berpotensi menurut penalaran yang wajar akan mengalami kerugian oleh para pemohon: berdasarkan uraian atas pemerintah dalam hal ini memohon agar majelis menyatakan bahwa kedudukan hukum para pemohon dalam permohonan pengujian guo tidak memenuhi persyaratan, oleh karenanya pemerintah memohon kepada yang majelis untukuraian lebih lanjut tentang kedudukan hukum legal standing para pemohon akan dijelaskan lebih rinci dalam keterangan pemerintah yang akan kami sampaikan kepada mahkamah konstitusimenanggapi permohonan pengujian undang undang para pemohon, pemerintah sampaikan bahwa ketentuan dalam uudharus dituangkan dalam undang undang, yang dibuat dan disetujui bersama antara pemerintah dan dewan perwakilan rakyat yang merupakan representasi rakyat indonesia. sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dimaksud maka diterbitkanlah serta tidak terdapat ketimpangan alokasi penerimaan dan pembagian antara pemerintah pusat dengan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan daerah yang tidak memiliki kekayaan sumber daya alam, melalui pengaturan perimbangan tersebut, sejalan dengan amanat uud ditujukan untuk menyeimbangkan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (vertical balance) serta menyeimbangkan keuangan antar daerah (horizontal balance): dapat pemerintah sampaikan dalam kesempatan ini bahwa pada hakikatnya pemerintahdilaksanahubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diamanatkan uud wujud nyata pelaksanaan perimbangan dalam rangka menciptakan keadilan dan keselarasan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalahdana yang dialokasikan untuk tugas dan tanggung jawab daerah terdiri dari dana perimbangan, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus. dana perimbangan meliputi dana bagi hasil dbh), dana alokasi umum dau), dan dana alokasi khusus dak). ketiga jenis dana perimbangan tersebut merupakan satu kesatuan dan saling melengkapi. daerah yang mendapatkan alokasi dbh yang besar akan memperoleh alokasi dau yang relatif kecil, atau sebaliknya. sebagian besar dana yang dialokasikan kepada daerah adalah berupa dau yang ditetapkan dalam perimbangan sekurang kurangnya sebesar dari penerimaan dalam negeri pdn) neto kemudian diikuti dengan dbh dan dak. dau dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. sebagai gambaran pada tahun sebelum dilakukan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, alokasi dana perimbangan yang terdiri dari dbh, dau dan dak dialokasikan daerah masih sebesar triliun. pada tahun pemerintah telah meningkatkan alokasi dana perimbangan yang sangat signifikan hingga menjadi sebesar triliun. alokasi tersebut belum termasuk, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana dana lain yang dialokasikan daerah dalam apbn p tahun pengalokasian dana perimbangan kepada daerah sejalan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah (money follows function). mengingat sebagian besar fungsi diserahkan kepada daerah, maka sumber sumber keuangan yang dikuasai oleh negara harus dialokasikan kepada daerah. dbh selain dimaksudkan untuk memperbaiki ketimpangan vertikal keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga untuk memberikan akses daerah terhadap sumber sumber keuangan yang relatif besar. namun demikian, penentuan besarnya dbh yang dialokasikan kepada daerah perlu mempertimbangkan keseimbangan kemampuan keuangan antar daerah (horizontal imbalan) dan kemampuan pemerintah pusat untuk memperbaiki ketimpangan fiskal antar daerah. peningkatan yang cukup signifikan pada dana transfer sejalan dengan prinsip pelimpahan wewenang daerahpemerintah akan menjelaskan mengenai dana perimbangan yang terdiri atas: dana bagi hasil bahwa untuk memperbaik dan penerimaan negara bukan pajak pnb) yang bersumber dari sumber daya alam, yakni minyak, gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, panas bumi, dan perikanan. ditetapkannya penerimaan negara bukan pajak pnb) sebagai objek bagi hasil dimaksudkan untuk memberikan kompensasi dan penyebaran bagi daerah daerah yang tidak memiliki sumber daya alam, tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (apbn). dana alokasi umum dalam rangka mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pendanaan serta penerimaan pajak dan bukan pajakbahwa kebutuhan dau suatu daerah provinsi, kabupaten, dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep celah fiskal (fiscal gap)n pajak daerah dapat memperoleh dau yang relatif lebih kecil bahkan tidak memperoleh dau, seperti dki jakarta. dana alokasi khususterkait dengan mekanisme penetapan dbh migas dapat pemerintah sampaikan dalam kesempatan ini bahwa sesuai dengan perimbangan, alokasi dbh sda migas dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas. pada awal tahun setelah apbn ditetapkan, pemerintah menetapkan perkiraan alokasi dbh sda migas untuk setiap daerah berdasarkan data daerah penghasil dan lifting dari kementerian teknis dan data perkiraan pnb migas, dan data perkiraan pnb migas per kkk kontraktor kontrak kerja sama). data daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi serta prognosis lifting per daerah ditetapkan oleh menteri energi dan sumber daya mineral serta dari setoran dana penerimaan minyak dan gas bumi kas negara yang selanjutnya dialokasikan oleh kementerian keuangan darah. penetapan perkiraan dbh per daerah dilakukan dengan memperhitungkan perkiraan faktor faktor pengurang domestic market obligation! dmo), fee usaha hulu migas, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan migas dan pajak daerah dan retribusi daerah). perkiraan alokasi tersebut menjadi dasar penyaluran dbh migas triwulan dan triwulan ii, yaitu masing masing sebesar dari pagu perkiraan alokasi. setiap triwulan dilakukan penghitungan realisasi dbh sda melalui rekonsiliasi yang melibatkanhasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar penyaluran dbh minyak bumi dan gas bumi untuk triwulan iii dan triwulan iv. mengenai dalil para pemohopersentasi dana bagi hasil dari minyak dan gas bumi sesuai dengan hasil yang diperoleh daerah penghasil minyak dan gas bumi, sehingga daerah para pemohon yang merupakan daerah pertambangan umum yang menerima dampak langsung dan tidak langsung kegiatan pertambangan, khususnya minyak bumi dan gas bumi. terkait dengan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah kalimantan timur dapat pemerintah sampaikan bahwa hal tersebut tidak semata mata disebabkan oleh terbatasnya dana yang dialokasikan oleh pemerintah kepada daerah, namun hal tersebut dapat juga tergantung pada kualitas belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) dan daya serap apbd. dalam tahun total penerimaan apbd se provinsi kalimantan timur tercatat sebesar rp21, triliun dan meningkat menjadi triliun pada tahun besarnya apbd provinsi kalimantan timur tersebut sebagian besar bersumber dari dbh sebesar rp13, triliun atau sekitar pada tahun dan rp16, triliun atau pada tahun namun demikian, daya serap apbd masih sangat terbatas. hal ini tercermin dari besarnya sil yang dalam tahun mencapai triliun atau sekitar dari total belanja. pada tahun sil ipa apbd juga masih relatif besar yaitu sekitar triliun atau dari total belanja apbd sisi lain, bila dana ipa tersebut tidak dibiarkan menganggur, tetapi dibelanjakan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerah, maka akan lebih bermanfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkannya. bahw, bukan disebabkan oleh besaran persentase dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. mengenai pencegahan dan penanggulangtersebut telah diatur secara tersendiri dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.ilakukan dengan berbagai cara terutama melalui kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidupoperasi perusahaan pertambangan. berdasarkan uraian tersebut atas, dapat disimpulkanbesaran persentase dana bagi hasil minyak dan gas bumi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. terkait dengan dalil para pemohon yang pada intinya menyampaikan perimbangan belum mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan transparansi khususnya proporsi pembagian antara pusat dan daerah, proses perhitungan dbh, dan cara untuk memperoleh data atas proses perhitungan dbh karena daerah hanya menerima data final dari kementerian keuangan. bahwa seperti yang telah pemerintah sampaikan dalam proses penghitungan realisasi dbh sektor sumber daya alam telah melalui rekonsiliasi yang melibatkan berbagai pihak yakniketerlibatan para pihak tersebut telah mewakili berbagai kepentingan baik dari unsur pemerintah pusat, daerah maupun pihak kontraktor. terkait dengan data perminyakan yang juga menjadi salah satu permohonan para pemohon, dapat pemerintah sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku data tersebut dikategorikan sebagai data yang dimiliki oleh pemerintah dan hanya pemerintah yang memiliki otoritas sepenuhnya untuk dapat menyampaikan data data tersebut kepada pihak pihak yang berkepentingan. apabila daerah penghasil berkeinginan untuk memperoleh data data perminyakan, maka data tersebut dapat diperoleh melalui kementerian energi dan sumber daya mineral serta dapat pula diperoleh pada proses rekonsiliasi penghitungan dbh migas yang melibatkan berbagai pihak dalam penyusunannya. seluruh data yang terkait dengan penghitungan penerimaan negara khususnya dari sektor migas diaudit oleh badan pemeriksa keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. sehubungan dengan adanya perbedaan persentase pembagian realisasi dbh migas yang disalurkan daerah menurut beberapa sumber, pemerintah berpendapat hal tersebut tidak akan terjadi oleh karena proses penyaluran dbh sumber daya alam didasarkan atas realisasi penerimaan dari sumber daya alam dimaksud. berdasarkan uraian atas, pemerintah berpendapat bahwa kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selama ini dilaksanakan telah mewujudkan keadilan dan keselarasan dan didasarkan atas perundang undangan yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. perlu pula ditambahkan, bahwa persentase pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam uud sehingga pemerintah memohon kepada majelis untuk menolak permohonan para pemohon. tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pemohon. daerah kalimantan timur mana para pemohon juga mendapat perlakuan yang berbeda hadapan hukum dalam pembagian dana bagi hasil migas dibandingkan dengan aceh dan papua yang. tabel merangkum perbedaan bagi hasil antara undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus provinsi papua, undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh,ppd). berdasarkan tahun kalimantan timur hanya menerima bagi hasil minyak bumi sebesar dan bagi hasil gas sebesar sementara papua dan aceh memperoleh bagi hasil minyak bumi sebesar dan bagi hasil gas sebesar tabel bagi hasil sda menurut undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun undang undang undang undang nomor nomor undang nomor bidang tahun tahun tahun tentang otsus tentang tentang ppd papua pem. aceh |osmium soo sumber: undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun huruf dan undang undang nomor tahun bahwa para pemohon telah dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya sepanjang frasa untuk pemerintah dan untuk daerah dalam ketentuan huruf berdasarkan penjelasan tersebut atas pemerintah menyimpulkan bahwa para pemohon telah keliru dalam memahami dalam perimbanganagar ketentuan dalam huruf dan perimbangan bertentangan dengan dan uud secara bersyarat kecualiyangbaik untuk minyak bumi maupun gas bumi adalah tidak beralasan, karena muatan norma guo tidak menimbulkan ketidakadilan, adanya jaminan kepastian hukum serta mencerminkan adanya penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebenar benarnya untuk kepentingan rakyat dan telah mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga tidak perlu diuji lagi konstitusionalitasnya. sebaliknya, apabila permohonan pengujian huruf dan perimbanganmengurangi sumber pendapatan pemerintah pusat yang akan mempengaruhi dana perimbangan yang diterima oleh seluruh daerah negara kesatuan republik indonesia dan pada akhirnyaengan seluruh uraian yang pemerintah sampaikan dalam pernyataan pendahuluan pemerintah ini, pemerintah menyatakan tidak ada alasan untuk meragukan konstitusionalitas dari huruf dan huruf perimbangan karena terbukti tidak bertentangan dengan dan uud karena itu pemerintah mohon agar majelis memutuskan untuk menyatakan permohonan para pemohon dalam permohonan pengujian huruf dan huruf perimbangan terhadap uud ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. keterangan dan kesimpulan pemerintah pendahuluan permohonan bahwa berdasarkan salinan permohonan nomor puu ix tanggal oktober pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan huruf dan huruf perimbangan terhadap dan danlam huruf dan huruf perimbangan. bahwa para pemohon berpendapat dengan diberlakukannya huruf dan huruf undang undang tersebut telah menimbulkan ketidakadilan, tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum (diskriminatif)kesatuan ekonomi dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia oleh karena pemerintah pusat tidak membagihasilkan penerimaan sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi kepada daerah penghasil secara adil dan merata, adapun ketentuan ketentuan pada undang undang guo yang menurut para pemohon bertentangan dengan uud dan dimohonkan pengujian adalahunyinyayang dipakai sebagai batu uji dalam permohonan guo: uud yang menyatakan negara indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.tit para pemohon adapun yang dimohonkan oleh para pemohon kepada mahkamah konstitusi, adalah sebagai berikut: mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnyaertentangan dengan dan uudmor tahun dan sepanjang ditafsirkan menjadi untuk pemerintah dan70xdan huruf perimbangerdasarkan ketentuan tersebut perimbangandan perimbanganberdasarkrimbanganguo. juga vi, vii, viii dan ixanggota dewan perwakilan daerah republik indonesia dpd ri), oleh karena dalam permohonannya pemohon vi, vii, viii dan telah menyatakan secara jelas bahwa permohonan uji materiilterutama dalam menguraikan menjelaskan dan menginstruksikan hal hal yang telah menimbulkanpermohonan guo. penggunaan dketentuan dimaksud, sertaoleh karena ketentuan yang diatur dalam tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk mengurus, mengatur, mengelola serta mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam yang semata mata ditujukan bagi kemakmuran rakyatdana bagi hasil dari sektor minyak dan gas bumi, sama sekali tidak mengatur mengenai dampak yang timbul sebagai akibat kegiatan pertambangan umum. samping itu apabila melihat data terkait anggaran belanja dari provinsi kalimantan timur, terlihat adanyadan sepanjang frasa untuk pemerintah dan untuk daerah dalam ketentuan huruf karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentutelah mendapatkan perlakuan diskriminatif dengan berlakunya ketentuan frase huruf dan huruf para pemohon sebagai warga negara indonesia yang berada kalimantan timur yang merupakan penghasil sumberdaya alam minyak dan gas, mendapatkan perlakuan diskriminatif dibandingkan dengan daerah aceh dan papua yang sama sama sebagai daerah penghasil minyak dan gas sebagaimana diatur oleh, bahwa demikian jugrsebut telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuggunaan kekayaan alam daerah kalimantan timurkalimantan timur sehingga dapat dikatakan penggunaan kekayaan alam kalimantan timur, yaitu minyak bumi dan gas tidak dipergunakan untuk sebesar besarnyall. penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian perimbangan landasan filosofis dan konstitusional pembentukan perimbanganrimbangan. penyelenggaraan pemerintahan dalam prinsip otonomi daerahsumber daya alam daerah indonesia yang tidak meratyun dari total belanja triliun. dengan kata lain, sekitarsedangkan pada tahun anggaran transfer dalam bentuk dana perimbangan sebesar triliun, sekitar dari total belanja apbn tahun sisa apbn dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini digunakan untuk kepentingan dan belanja bagi seluruh daerah negara kesatuan republik indonesia yaitu dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, musisi, moneter dan fiskal nasional serta agama sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahadi.vangka perimbanganhutan daerahnya, sebagai salah satu kegiatan yang menjadi prioritas nasional,dimakmuran rakyat. dan dengan adanya perlakuan berbeda terhadap dana bagi hasil migas antara aceh dan papuaatur dalam uud sejak dikeluarkannya undang undang nomor tahun muncul berbagai protes ketidaksetujuan atas isi undang undang tersebut. protes terutama diajukan oleh daerah daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti nad, riau, dan kalimantan timur kaltim). mereka sangat tidak setuju dengan ketetapan dalam hal alokasi dana perimbangan dau, dak, dana bagi hasil), dan menghendaki adanya revisi terhadap undang undang tersebut. jika dilihat dari komposisi penerimaan dari ketiga daerah yang kaya sumber alam tersebut, dana bagi hasil merupakan komponen terbesar yang mengisi lebih dari persen pundi pundi daerah (lihat tabel apalagi daerah kalimantan timur dan riau yang sangat terkenal dengan hasil migas memiliki persentase dana bagi hasil yang hampir mencapai persen dari total penerimaan daerah. ini jelas amat kontras dengan provinsi lain indonesia mana porsi bagi hasil total penerimaan hanya mayoritas provinsi indonesia masih mengandalkan dau sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah sebesar rata rata tabel perbandingan komposisi penerimaan daerah, nad" riau kaltim| indonesia penerimaan kes man daki total penerimaanv. penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian huruf dan huruf perimbangan terhadap dan dan uud pokok permohonan uji materiil apabila ditinjau dari dan dan uud bahwa terhadap ketentuan huruf dan huruf perimbangandalam huruf dan huruf perimbang, dengan alasan sebagai berikut: hal ini sebagaimana diamanatkan dalam dan salah satunya perimbangan.undang undang tersebut telah mengatur secara jelas, adil,s(lihat tabel). dengan bagi hasil yang lebih besar ini, ketimpangan vertikal dapat dikurangi. t ee jenis penerimaan pemerataan see lainnya ken alam jaffa jalan alm ialelafalafa teman pee para tee ee. alam tel. falsafah lao aaa aam psl. pribadi tahun (dalam yo) sumber mengamanatkan kepada negara untuk memanfaatkan bumi, airsontal legalization) sebagaimana diatur dalam perimbangrimbanganpemerintahvyun dari total belanja trilyysecara faktual, apabila dilihat jumlah dana yang masuk daerah se kalimantan yang bersumber dari apbn yang melalui transfer daerah, anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan subsidi bbm dan listrik, serta kontribusi kalimantan timur kepada provinsi lainnya kalimantan dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut: tabel dana apbn yang masuk dan keluar se kalimantan dalam triliun rupiah) ana sanam daerah" daerah kalimantan timur akibat tsunami, data terakhir yang tersedia tahun sumber: diolah dari departemen keuangan bahwa pendekatan pembagian persentase yang digunakan pemerintah dalam dbh migas adalah target pencapaian bukan kewajiban dari pemerintah pusat. hal tersebut terbukti dengan dbh migas tidak pernah mencapai dan mana rata rata penerimaan kalimantan timur hanya mencapai aji sofyan). pendekatan persentase tersebut tidak jelas formula dan menyesatkan karena tidak memiliki dasar argumentasi.: por joon joan jos j oe jne toon ono triliun rupiah tual tanker o o osi7| sal 1ons| una) das) da3) 2g) dama abkasilimm( dau o63| wal sal 16as used abrasi kiss( dak) o9| ool mel nil mal 2s) dam basi hasi( dbh) 2el 2s) sial cas) sia lee tii lir sumber data kementerian keuangan ri, makalah dr. hamid padu, bahwa persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi yang diatur dalam undang undang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah hal yang jelas spesifik dan aktual telah merugikan hak konstitusional para pemohon,elah berlaku tidaklah adil dan selaras, tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum, bersifat diskriminatifkalimantan tengah kalimantan barat kalimantan selatan total termasuk subsidi bbm dan listrik dari tabel atas diperoleh kesimpulan bahwa daerah se kalimantan mendapatkan alokasi dari apbn termasuk subsidi bbm dan listrik sebesar triliun, melebihi dari dana yang keluar dari kalimantan dan dikontribusikan kepada seluruh daerah secara nasional adalah sebesar triliun. secara neto, selisih total dana apbn yang masuk kalimantan dan dana apbn yang diterima dari kalimantan sebesar triliun. sementara itu, apabila dilihat dari perkembangan realisasi dbh sda migas kalimantan timur dan sebagai berikut: tabel realisasi dbh sda migas untuk se prov kab kota kaltim dalam juta rupiah) bumi gas bumi total bumi gas bumi total anal sma masa timur liu orrsool 2217t60| sesajen| t7n2001 sosesos| as2.1s05| kali nunukan sns21e| besar| soros0| as1301s ikavpasr ses0as| 22157oe| soszesa| tp20saa| soror| kab. penajam paser utara tidung tabel realisasi dana perimbangan se provinsi kabupaten kota kalimantan timur transfer daerah dbh (iii) pajak ii) sda dau dana penyesuaian sumber www.djpk.depkes.go.iddaerah para pemohon provinsi kalimantan timur) secara keseluruhan setiap tahun mengalami peningkatan. pada tahun realisasi dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat kepada provinsi kalimantan timur sebesar sedangkan pada tahun realisasi dana perimbangan yang ditransferkan pemerintah pusat kepada provinsi kalimantan timur meningkat menjadi sebesar rp. untuk transfer dau tahun dari pemerintah pusat kepada provinsi kalimantan timur sebesar rp. sedangkan pada tahun dau yang ditransferkan pemerintah pusat kepada provinsi kalimantan timur menjadi sebesar terjadi penurunan oleh karena peningkatan dana bagi hasil sumber daya migas yang dapat dilihat pada tahun dana yang ditransfer pemerintah pusat kepada provinsi kalimantan timur sebesar rp. sedangkan pada tahun mengalami peningkatan yang signifikan menjadi rp. , . selain itu pemerintah pusat juga mentransfer dana bagi hasil dari pajak pada tahun pemerintah pusat membagihasilkan dana bagi hasil dari sektor pajak kepada provinsi kalimantan timur sebesar rp. dan pada tahun dana bagi hasil yang dianggarkan kepada provinsi kalimantan timurdan huruf perimbanghuruf dan huruf perimbangan tidak menimbulkan kerugian konstitusional para pemohonf: menginternalisasiiu dan dbhhuruf dan huruf perimbangan tidakalokasi dana bagi hasil sumber daya alam khususnya minyak bumi dan gas bumi yang dianggap oleh pemohon kurang adildana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan yang dimohonkan oleh para pemohon dalam permohonannyapresentase dana bagi hasil sumber daya alam migas untuk daerah penghasil yang sesuaidalam hal ineksplorasnomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah mengatur mengenai instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta cara penanggulangannya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. diberdasarkan uraian tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perimbangan sama sekali tidak bertentangan dengan dan dan uud keterangan saksi pemerintah dan tanggapan pemerintah atas keterangan saksi para pemohon keterangan saksi pemerintah saksi saksi yang diajukan oeh pemerintah pada sidang pleno hari rabu tanggal februari dan hari kamis tanggal februari berjumlah (dua belas) orang yang mewakili beberapa daerah baik daerah penghasil sumber daya alam minyak dan gas bumi maupun daerah non penghasil serta perwakilan dari badan pelaksana bp) migas.anggaran merupakan faktor kunci dalam melaksanakan berbagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah berada pada pilihan pilihan yang sulit dalam menata kelola kebutuhan yang begitu banyak. rendahnya kapasitas fiskal akibat minimnya sumber sumber pendanaan lokal membuat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat besar. seluruh daerah yang memberikan kesaksiannya menyatakan hampir sumber penerimaan apbd tiap tiap daerah tersebut didominasi dari dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. tingkat ketergantungan beberapa daerah yang sangat tinggi terhadap apbn tersebut disamping karena bukan termasuk sebagai daerah penghasil sda migas, juga karena terbatasnya potensi pad terkait infrastruktur dan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. untuk itu wacana tuntutan kenaikan porsi dbh sda migas dalam uji materiil undang undang nomor tahun terhadap uud dapat berdampak pada penurunan dau terutama kepada daerah daerah non penghasil sumber daya alam dan diperkirakan alokasi dau akan turun rata rata sebesar yang masih sangat dibutuhkan bagi pembangunan, khususnya pengentasan kemiskinan beberapa daerah negara kesatuan republik indonesia. mengingat tidak semua daerah indonesia mempunyai sumber daya alam, dan sebagaimana diamanatkan dalam uud bahwa hasil dari sumber daya alam tersebut dipergunakan untuk bahwa kerugian yang timbul dan dialami para pemohon tersebut jelas sebagai akibat dari berlakunya ketentuan sebagaimana diatur dalam undang undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. persentase dana bagi hasil minyak dan gas yang didapat daerah penghasil minyak dan gas bumi yang diatur dalam undang undang tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon dan masyarakat kalimantan timur pada umumnya. kerugian konstitusional para pemohon tidak akan terjadi atau terjadi lagi apabila permohonan para pemohon dikabulkan. permohonan para pemohon yang meminta membatalkan persentase dana bagi hasil minyak dan gas bumi bagi daerah berpenghasilan minyak dan gas bumi tersebut ketika mahkamah mengabulkannya, maka kerugian konstitusional para pemohon tidak akan terjadi lagi. daerah berpenghasilan minyak dan gas akan dapat dipastikan lebih menikmati keadilan, perlakuan yang sama hadapan hukum dan keselarasan hasil sumber daya alam tersebut untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalimantan timur, serta mencerminkan kegiatan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan serta kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia, bahwa oleh karenlah nyata nyata melanggar hak hak konstitusional para pemohon sebagaimana telah diuraikan atas, hal tersebut berimplikasi dan menimbulkan kerugian pula pada hak hak konstitusional para pemohon yang lain yaitu berupa hilangnya hak hak dasar masyarakat kalimantan timur yaitu antara lain:hak hak tersebut padahal sepenuhnya telah dijamin dan dilindungi uud kerugian yang timbul tersebut merupakan hak hak yang telah dijamin dan diatur pula dalam uud yaitu: sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat indonesia, maka dana perimbangan khususnya dana bagi hasil mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan indonesia. adanya penguasaan hasil sumber daya alam hanya untuk masyarakat daerah tertentu saja atau masyarakat daerah penghasil tentunya akan menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun formulasi dana perimbangan ini direfleksikan dalam dana bagi hasil dbh), dana alokasi umum dau) dan dana alokasi khusus dak) yang selama ini menjadi motor penggerak daerah, terutama daerah daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam. dan dengan adanya penguasaan yang berlebihan atas hasil sumber daya alam oleh suatu daerah akan mengakibatkan kesenjangan antar daerah dan terhambatnya proses pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat indonesia. berdasarkan hal hal tersebut, demi keadilan, penguasaan yang berlebihan terhadap hasil sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi, untuk kepentingan masyarakat daerah tertentu, perlu dipertimbangkan agar kepentingan masyarakat yang lebih luas menjadi suatu keniscayaan sehingga potensi konflik antar daerah yang diakibatkan kesenjangan indonesia tidak terjadi. tanggapan pemerintah atas keterangan saksi dari para pemohon: saksi saksi yang diajukan oleh para pemohon pada sidang pleno hari kamis tanggal januari berjumlah (empat belas) orang yang mewakili beberapa daerah baik penghasil sumber daya alam minyak dan gas bumi maupun daerah non penghasil sumber daya alam minyak dan gas bumi,kekhawatiran daerah penghasil minyak dan gas bumi pasca menurunnya penerimaan daerah dari sektor minyak dan gas bumi merupakan pernyataan yang tidak sepenuhnya benar karena penghitungan dau mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, dan penghitungan dak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dalam hal kapasitas fiskal daerah tinggi (misalnya karena dbh migas tinggi) maka dau nya cenderung rendah, namun apabila kapasitas keuangan menjadi rendah (misalnya karena dbh migas menjadi kecil atau tidak ada) maka dau nya akan meningkat. hal demikian berlaku juga dalam perhitungan dak, oleh karena itu perlu pemerintah tegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan infrastruktur daerah bukan semata mata hanya dari penerimaan dbh sda migas, tetapi masih ada sumber lain baik dari apbd seperti dau dan dak maupun yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dialokasikan melalui kementerian lembaga yang bersangkutan sedangkan pelaksanaannya daerah. tuntutan yang diajukan oleh para saksi agar porsi dana bagi hasil minyak dan gas bumi khususnya bagi daerah penghasil dinaikkan menjadi lebih dari yang nantinya akan dapat meningkatkan penerimaan daerah, hal tersebut tidak sepenuhnya tepat oleh karena dapat pemerintah jelaskan bahwa anggaran transfer daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pada umumnya besaran komponen transfer adalah porsi dari pendapatan negara, maka kenaikan porsi dbh migas untuk daerah akan berpotensi mengurangi besaran komponen dana transfer lainnya, antara lain dau, dak, dan dana otsus. peningkatan dana bagi hasil yang sangat signifikan juga akan mengurangi pendapatan dalam negeri neto (metode perhitungannya: penerimaan negara pajak penerimaan negara bukan pajak dana bagi hasil) sebagai pagu dau, sehingga mengurangi efektifitas dau sebagai bagian dari kebijakan pemerataan keuangan antar daerah. dau dan dak adalah komponen transfer yang menjadi andalan utama penerimaan apbd bagi daerah bukan penghasil migas, khususnya daerah daerah yang bukan penghasil sumber daya alam lainnya maupun bukan penghasil sumber daya pajak. pemerintah berpendapat bahwa pada umumnya daerah penghasil minyak dan gas bumi memiliki kemampuan keuangan yang cukup tinggi, sehingga jiknyak dan gas bumi serta. namun apabila kenaikan porsi dbh migas tetap dilaksanakan sesuai dengan tuntutan para pemohon maupun para saksi, maka daerah penghasil akan lebih mampu mengatasi masalah kemiskinan, sedangkan daerah daerah bukan penghasil akan semakin terpuruk. pendapat para saksi dari para pemohon yang menyatakan bahwa dengan menaikkan porsi dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi akan sangat bermanfaat bagi upaya pengentasan kemiskinan merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasar dan sepenuhnya tidak benar, oleh karena daerah penghasil minyak dan gas bumi pada umumnya memiliki kemampuan keuangan yang cukup tinggi, apabilgas dan, apabila kenaikan porsi dbh migas dilaksanakan, maka daerah penghasil akan lebih mampu mengatasi masalah kemiskinan. keterangan saksi dari para pemohon yang berpendapat bahwa penetapan batas wilayah laut s.d. mil dan s.d. mil terkait pembagian hasil sumber daya alam laut merugikan daerah, dan seharusnya hasil sumber daya alam laut pada wilayah diatas mil juga diberikan kepada daerah serta seluruh wilayah laut dibagi habis kepada daerah adalah tidak berdasar, bahwa menurut pemerintah pembagian pengelolaan sumber daya alam wilayah perairan laut ini adalah salah satu wujud keberpihakan pemerintah kepada daerah oleh karena negara negara lain bahkan negara federal amerika serikat tidak ada kebijakan pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan wilayah laut kepada daerah. pengelolaan wilayah laut bukan hanya sekedar mengatakan sumber daya alam yang ada laut, melainkan juga masalah pertahanan dan keamanan negara serta penerapan aturan hukum internasional. perluasan pengelolaan wilayah laut kepada daerah akan berdampak pada hancurnya pembagian kewenangan yang memang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat yaitu terkait dengan keamanan, pertahanan dan hukum serta urusan hubungan internasional dan politik luar negeri yang merupakan kewenangan pemerintah. perlu diberikan pemahaman kepada para pemohon dan saksi saksi pemohon bahwa ketentuan dalam huruf dan huruf tahun adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada daerah mengenai pengaturan persentase pembagian alokasi dbh sda migas yang semula sebelum diberlakukan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tidak terdapat alokasi dbh yang dibagihasilkan daerah. porsi untuk minyak dan untuk gas berlaku sama untuk seluruh daerah penghasil, kecuali aceh dan papua barat yang porsinya karena merupakan amanat undang undang otonomi khusus yang berlaku lex spesialis terhadap perimbangan. pengaturan persentase tambahan dalam otsus untuk provinsi aceh dan papua barat tersebut merupakan perintah darijadi keberadaan perimbangan tersebut merupakan amanat dari pelaksanaan uud yang mengatur mengenai prinsip prinsip keadilan dalam hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. vi. keterangan ahli pemerintah dan tanggapan pemerintah atas keterangan ahli para pemohon keterangan ahli pemerintah terhadap keterangan para ahli yang diajukan oleh pemerintah pada sidang pleno tanggal februari tanggal februari dan tanggal februari dapat pemerintah simpulkan hal hal sebagai berikut: keterangan dr. mahfud sidik, m.sc. dalam keterangannya dr. mahfud sidik, menyampaikan yang lebih realistis dan berkelanjutan... yaitu pertama, mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang meminimalkan ketimpangan vertikal tetapi sekaligus mengkoreksi ketimpangan horizontal, yang tadi sudah dipersoalkan oleh kawan kawan dari daerah. dua, mengembangkan sumber pendapatan dan sistem pembiayaan yang mendukung alokasi sumber sumber daya nasional yang efisien. ketiga, mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pelayanan minimum. keempat. dalam undang undang perimbangan ini pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada daerah, berupa dana bagi hasil dbh), dana alokasi umum dau), dan dana alokasi khusus dak). secara keseluruhan dana perimbangan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. dana perimbangan juga bertujuanatu kesatuan yang utuh mengingat tujuan masing masing jenis sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi. dengan kewenangan dalam perpajakan retribusi dan dana perimbangan diharapkan semua daerah mampu menyediakan pelayanan dengan standar pelayanan minimum spm). dau bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. dau dialokasikan berdasarkan suatu, yang dihitung dari selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). variabel penghitungan kebutuhan fiskal disederhanakan sehingga hanya menggunakan variabel yang terkait dengan kebutuhan tersebut.. dak dialokasikan untuk tujuan yaitu, dan atau infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, dan air minum, pencapaian prioritas nasional: dan untuk kebijakan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundangan termasuk kebijakan yang ditetapkan dalam undang undang apbn. daerah yang belum dapat memenuhi spm karena dana yang tersedia tidak mencukupi maka kepada daerah yang bersangkutan dapat dialokasikan dak. perubahan kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang bersifat parsial, misalnya hanya meningkatkan porsi dbh sumber daya alam kepada daerah, sangat tidak dianjurkan karena akan berakibat memperburuk ketimpangan kemampuan fiskal antar daerah. dari pemikiran tersebut, dr. mahfud sidik, berpendapat bahwa usulan tentang meningkatkan porsi dana bagihanyafiskal antar daerah satu dengan daerah lain. keterangan prof. dr. robert simanjuntak, phd dalam memberikan keterangannya prof. dr. robert simanjuntak menyampaikan bahwa pembagian sumber sumber keuangan antar tingkat pemerintahan merupakan konsekuensi logis dari pembagian kewenangan fungsi. hal tersebut praktis terjadi semua negara kesatuan dunia, dan sebagian besar negara federal, pemerintah pusat menguasai sumber sumber penerimaan yang potensial. maka dalam pelaksanaan desentralisasi, adalah wajar terjadi dinamika berupa tuntutan penguatan (peningkatan) sumber sumber penerimaan pemda. ada tiga cara yang biasa ditempuh: pengalihan pajak, peningkatan bagi hasil, dan peningkatan transfer. sebagai bahan masukan prof. dr. robert simanjuntak juga menyajikan beberapa data dan fakta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat ini (data tersebut menjadi satu dalam keterangan tertulis). dalam data yang disajikan oleh prof. dr. robert simanjuntak tergambar jelas bahwa manajemen keuangan daerahlah yang menjadi pokok permasalahan sehingga realisasi anggaran daerah tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat. terkait dengan ketentuan dalam uud yang secara jelas memang menyatakan bahwa bumi, air,rof. dr. robert simanjuntak berpendapat bahwa frasa dikuasai oleh negara sini mengandung pengertiankalau kita bicara konteks migas, serta digunakan untuk kemakmuran rakyat indonesia. persepsi tentang penguasaan dan pengusahaan ini sering ditafsirkan keliru dewasa ini. penafsiran yang sering terjadi adalah bahwasemestinya, bahan galian tersebut adalah milik seluruh rakyat indonesia secara bersama sama. keterangan prof. dr. arifin soeria armada dalam persidangan tersebut, prof. dr. arifin soeria armada menyampaikan bahwa permohonan uji materiil huruf dan huruf perimbangan yang diajukan oleh para pemohon bukan merupakan masalah masalah yang berkaitan dengan judicial review, tapi berkaitan dengan masalah legislative review, mengingat sumber permasalahannya bukan terletak pada besaran pembagian dana bagi hasil migas, akan tetapi lebih pada proses manajemen anggaran yang tidak terserap dan tersebar secara luas provinsi kalimantan timur, dimana kesenjangan, ketidakadilan, keselarasan, ketidakpastian hukum, dan tidak bersifat mendidik serta melaksanakan disiplin anggaran. oleh karena itu sejalan dengan keterangan pendahuluan yang telah disampaikan pemerintah sebelumnya, prof. dr. arifin soeria armada berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon kepada mahkamah konstitusi bukan dalam ranah pengujian undang undang terhadap konstitusi sehingga dianggap oleh para pemohon sebagai masalah yang menimbulkan kerugian konstitusional, akan tetapi lebih pada kebijakan mengelola anggaran apbd) yang tidak dilaksanakan secara profesional, proporsional sehingga menimbulkan apbd yang mubazir tanpa hasil yang berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah, termasuk usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan capacity building dan institutional building yang dalam jangka panjang akan menjadikan daerah lebih mampu membangun daerahnya dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. keterangan dr. afrizal sandra sejalan dengan keterangan pendahuluan yang telah pemerintah sampaikan, dr. afrizal sandra berpendapat bahwa tidak ditemukan unsur ketidakadilan terkait dengan formula dana bagi hasil minyak dan gas bumi yang diberlakukan pada daerah penghasil migas saat ini sebagaimana tercantum pada huruf dan huruf perimbangan. jika formula itu diubah dengan menambah bagian daerah penghasil minyak dan gas bumi sebagaimana formula bagi hasil untuk aceh undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh) dan papua undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua) berpotensi meningkatkan ketimpangan antar daerah indonesia dan ini justru akan menimbulkan tidak adil . dalam keterangannya tersebut dr. afrizal sandra memberikan beberapa data salah satunya dana yang digunakan oleh provinsi kalimantan timur yang cenderung menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran banyak digunakan dalam pos belanja pegawai. berdasarkan data tersebut juga diperoleh gambaran bahwa sisa lebih anggaran siapa) yang dimiliki oleh provinsi kalimantan timur lebih besar dari alokasi anggaran provinsi nusa tenggara timur, hal tersebut sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh pemerintah dalam keterangan pendahuluan bahwa ipa provinsi kalimantan timur tahun mencapai triliun atau sekitar dari total belanja, dan pada tahun sil apbd juga masih relatif besar yaitu sekitar triliun atau dari total belanja apbd kesimpulan dari analisis dr. afrizal sandra terhadap data data yang ada bahwa dengan. keterangan prof. dr. hermanto siregar, ec., phd menurut prof. dr. hermanto siregar, ec., phd apabila dana bagi hasil sektor migas mengalami kenaikan secara signifikan akan memberikan beberapa dampak antara lain: pertama, porsi anggaran untuk dana transfer lainnya, misalnya dau dan dak, secara potensial juga akan berkurang. kenaikan satu pos dan penurunan pos lain berarti secara totalbila hal ini dilakukan, akan menurunkan dana transfer daerah daerah miskin sda. sehingga, usulan menaikkan porsi dbh sda migas sebetulnya merupakan zero sum game. nama ir. bambang susilo, m.m jabatan anggota dpd selanjutnya disebut pemohon ix, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal september oktober dan oktober memberi kuasa kepada mumpuni, s.h., ah. wakil kamal, s.h, m.h., dan iqbal tawarkan pasaribu, s.h, para advokat pada kantor advokat konsultan hukum mumpuni associates, beralamat jalan wahid hasyim nomor lantai gedung tii jakartadaerah: mendengar keterangan saksi serta ahli para pemohon dan pemerintah:diperbaiki terakhir dengan surat permohonan bertanggal november yang diterima menyatn menyatakan .bahwa uraian atas membuktikan bahwa para pemohon (perseorangan warga negara indonesia dan kelompok orang yang memiliki kepentingan yang samlatar belakang bahwa permohonan para pemohon guo dilatar belakangi pada adanya rasa ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat provinsi kalimantan timur. provinsi kalimantan timur memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sementara sumber daya manusianya sangat memprihatinkan, infrastruktur tidak memadai, kerusakan lingkungan yang sangat parah dan hak hak dasar rakyat kalimantan timurkalimantan timur saat ini, bahwa kalimantan timur merupakan provinsi terluas kedua indonesia setelah papua, yang memiliki luas sekitar ribu km? atau persen kedua, menaikkan porsi dbh sda migaspemerintah menunjukkan bahwa apabila porsi dbh sda migas dinaikkan menjadi maka kesenjangan pendapatan antar daerah, dengan indeks williamson sebagai indikatornya, akan meningkat dari yang merupakan nilai saat ini menjadi bila porsi tersebut dinaikkan menjadi maka kesenjangan pendapatan antar daerah semakin lebar sebagaimana dicerminkan oleh indeks williamson yang semakin besar yaitu dengan kata lain, usulan untuk meningkatkan porsi dbh sda migas akan memperburuk kesenjangan pendapatan antar daerah, sehingga cenderung akan mengurangi rasa kebersamaan dan kekeluargaan lintas daerah. hal ini bertentangan dengan uud yang menyatakan: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan?. ketiga, menaikkan porsi dbhmemang akan bermanfaat meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk kegiatan pelayanan dan pembangunan daerahnya, namun.migas ditingkatkan secara signifikan? manakah yang lebih penting: kepentingan daerah daerah penghasil migas yang jumlah unit dan penduduknya relatif sedikit, atau kepentingan nasional atau daerah daerah secara keseluruhan? ketiga hal atas tentu bertentangan dengan prinsip kebersamaan , kemandirian , serta pentingnya upaya menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatsesungguhnya dengan porsi dbh sda migas yang ada sekarang ini, kondisi perekonomian nasional dan perekonomian daerah daerah sudah cukupemakin meningkat walaupun perekonomian dunia akhir akhir ini dilanda krisis, persentase penduduk miskin berkurang, dan ret. peran dan partisipasi nkri kancah internasional antara lain asean, dan pbb meningkat secara signifikan. keterangan dr. ibnu tricahyo dalam keterangannya dr. ibnu tricahyo menyimpulkan bahwa jikalau apa yang ada dalam berbagai undang undang yang berupaya mengatur lebih lanjut untuk adil dan selaras sebagaimana dimaksud uud dirasa belum berkeadilan dan berkeselarasan dan kita tentu belum puas dengan yang ada karena memang perkembangan bernegara yang dinamis marilah tetap optimis menggali dan membahasnya untuk menemukannya itu. konsep konsep baru atau perbaikan untuk keadilan dan keselarasan itu kita salurkan kepada perubahan berbagai undang undang yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara pusat dan daerah serta antar daerah, sehingga kita tidak kehilangan konteks nasional dan lebih berkualitas menjalankan konstitusi. keterangan prof. dr. eddy suratan dari potret ekonomi regional sebagaimana diuraikan atas, tampak bahwa kondisi ekonomi provinsi kalimantan timur adalah yang terbaik kalimantan. hampir dari kontribusi kalimantan terhadap ekonomi nasional berasal dari provinsi kalimantan timur, struktur ekonominya berbeda dengan tiga provinsi lain yang tidak lagi tergantung pada sektor pertanian, menduduki peringkat ke nasional dalam realisasi investasi mdn dan peringkat nasional dalam hal pma, memiliki kapasitas fiskal per kapita tertinggi indonesia, pendapatan per kapita penduduknya lebih dari kali pendapatan perkapita penduduk provinsi lain kalimantan, memiliki peringkat ipm tertinggi kalimantan (peringkat nasional), pendapatan dalam apb nya hampir kali lipat dari pendapatan kalimantan barat dan kalimantan tengah, dan akan memperoleh alokasi infrastruktur terbesar dalam kerangka mp3ei yang mencapai sekitar kali lipat lebih besar dari kalimantan barat dan hampir kali lipat dari kalimantan selatan. dalam teori ekonomi regional kita mengetahui bahwa pdrb suatu daerah tidak semuanya diserap oleh daerah itu sendiri, karena sebagian akan mengalir luar daerah. dengan perkataan lain, setiap daerah akan terjadi kebocoran regional (regional leakages). kebocoran tersebut terjadi karena terdapat faktor produksi yang dioperasikan daerah itu yang berasal dari luar daerah. sebagai efeknya, balas jasa yang diperoleh oleh faktor produksi tersebut juga mengalir kembali luar daerah. misalnya faktor modal usaha yang digunakan daerah yang berasal dari daerah maka balas jasa modal (returns capital) yang diterima juga mengalir kembali daerah dalam kasus ini, kebocoran regional dapat juga berarti adanya pengiriman returns capital kepada perusahaan perusahaan induk yang berdomisili luar daerah suatu daerah tentu saja juga mempunyai pendapatan yang berasal dari luar daerahnya, sebagai akibat adanya modal yang ditanam (diinvestasikan) luar daerah. modal suatu daerah yang ditanam (diinvestasikan) luar daerah akan mengalirkan pendapatan (returns capital), dengan perkataan lain, masing masing daerah akan memiliki net factor income. sebaliknya, bagaimana jika dalam (pengeluaran pemerintah) kita keluarkan pengeluaran apbn. bukankah itu akan menyebabkan pdrb kapita akan lebih besar dari konsumsi kapita, sehingga derajat penginapan daerah akan menjadi negatif, (ingat dpd konsumsi kapita: pdrb kapita) apakah ini dapat kita terjemahkan sebaliknya, bahwa sebagian besar daerah telah menghisap pusat. dengan demikian, rasanya kurang bijak jika mencurigai adanya penginapan daerah dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, apalagi dalam konteks negara kesatuan republik indonesia. akan jauh lebih bermanfaat apabila kita bersinergi untuk mencari format sistem transfer yang lebih berkeadilan . meskipun demikian, dapat dipahami bahwa sejalan dengan dinamika dan perkembangan bangsa mulai muncul adanya ketidakpuasan terhadap sistem transfer kita saat ini. ketidakpuasan itu, bisa datang dari daerah mana saja, bisa dari daerah kaya atau miskin. seperti saat ini ketidakpuasan ditunjukkan oleh provinsi kalimantan timur. itulah sebabnya, kita terus menerus melakukan perbaikan baik pada tataran implementasi maupun pada tataran regulasi, yaitu melalui revisi undang undang nomor tahun menjadi undang undang nomor tahun saat ini pun kita sedang menjalankan berbagai langkah untuk merevisi undang undang nomor tahun prof. dr. eddy suratan berpendapat bahwa adil tidak bisa hanya mempertandingkan antara kepentingan pusat dengan satu daerah. adil mestilah mempertimbangkan kepentingan pusat dan semua daerah, bukan hanya menurut daerah tertentu saja. akan meningkatkan ketimpangan antar daerah, dan ini justru tidak adil .tanggal desember tanggal januari maupun dalam persidangan pada tanggal februari dapat pemerintah berikan tanggapan tanggapan terkait dengan keterangan ahli tersebut. keterangan prof. sudrajat kuncoro terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh ahli prof. sudrajat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembagian dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi belum mencerminkan adanya keseimbangan antara keadilan dan transparansi, khususnya dalam proses perhitungan data lifting kepada pemerintah daerahn ahli prof. dr. eddy suratan dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah berusaha guna menciptakan keadilan bagi tiap tiap daerah yang ada negara kesatuan republik indonesia ini dengan memberikan porsi dana bagi hasil sesuai perhitungan yang ada, sebagaimana terlihat pada data data yang telah pemerintah dan para ahlirasa adil yang dimohonkan oleh para pemohon selama ini perlu dilihat tidak hanya dari kepentingan satu daerah saja tapi juga harus melihat kepentingan daerah daerah lain yang juga menuntut adanya keadilan dari pemerintah pusat. keterangan aji sofyan effendi, s.e., m.si. dalam keterangannya aji sofyan effendi, s.e., m.si menyatakan adalah hal yang tidak benar bahwa daerah penghasil sda dianggap sebagai daerah kaya, karena semua kekayaan sda tersebut selama belum eksploitasi dan eksplorasi dimiliki sepenuhnya oleh negara, setelah eksploitasi dan eksplorasi kekayaan tersebut berpindah menjadi kekayaan corporate, namun keterangan yang disampaikan tersebut dalam kenyataannya dapat terbantahkan melalui keterangan yang disampaikan oleh ahli dari pemerintah prof. dr. robert simanjuntak yang memberikan data bahwa jumlah dana pemerintah provinsi kalimantan timur yang tersimpan bank baik dalam bentuk deposito maupun valuta asing sangat besar jumlahnya yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kendala dalam memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat daerah khususnya provinsi kalimantan timur. keterangan dr. kutub, s.e., m.sc., m.sp. dalam keterangannya ahli dr. kutub, s.e., m.sc., m.sp. pada pokoknya menyatakan bahwa tidak adanya transparansi data cost recovery kepada daerah daerah penghasil minyak dan gas yang selama ini dikelola oleh badan pelaksana bp) migas, dalam hal ini pemerintah melalui migas telah memberikan penjelasan dan keterangannya dalam persidangan pada tanggal februari yang pada pokoknya pihak migas menyatakan bahwa mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yakniperpres transparansi), migas juga secara reguler menghadiri rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan dewan perwakilan rakyat dpr) baik secara sendiri sendiri maupun bersama dengan kementerian dan lembaga terkait serta secara melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders industri perminyakan lainnya termasuk dengan masyarakat umum dan pers dalam koridor, adab dan kesantunan yang lazim dan sesuai ketentuan yang berlaku. keterangan prof. saudi isra sehubungan dengan pernyataan ahli prof. saudi isra yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap dana bagi hasil sumber daya alam migas yang diatur dalam perimbangan, pemerintah sependapat terhadap hal tersebut, oleh karena itu pemerintah sangat concern terhadap proses revisi perimbangan guna mendapatkan cara perhitungan yang tepat bagi sistem yang akan digunakan dalam memberikan dana transfer daerah khususnya bagi dau, dak dan dbh. keterangan dr. irman putra sidin dalam keterangannya dr. irman putra sidin menyatakan sehubungan dengan uji materiil huruf dan perimbangan yang dimohonkan oleh para pemohon dengan memohon adanya perubahan presentase dana bagi hasil migas kepada daerah penghasil menjadi untuk pemerintah pusat dan untuk daerah penghasilnamun pemerintah tidak sependapat dengan keterangan yang diberikan bahwdiatur sepihak oleh pemerintah pusat, oleh karena kewenangan tersebut sudah diatur dengan jelas dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai besaran potongan yang harus dibayarkan dalam proses eksplorasi pertambangan yang ada indonesia. keterangan dr. bernaulus saragih terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh ahli dr. bernaulus saragih yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak hak dasar rakyat kalimantan timur untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak sesuai uud telah terganggu oleh adanya perimbangan tersebutpat disimpulkan bahwa pemerintah telah berusaha mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat dengan formalitas pembagian dana bagi hasil sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah, oleh karena itu pendapat dari ahli pemohon tersebut tidak sesuai karena apabila terjadi ketimpangan antar daerah bidang urusan pusat antara lain jalanan rusak, kerusakan lingkungan, taraf hidup masyarakat yang masih rendah hal tersebut tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pemerintah terkait dengan dana bagi hasil yang diberikan kepada daerah penghasil maupun non penghasil sumber daya alam minyak dan gas bumi. pemerintah telah memberikan kewenangan yang penuh bagi pemerintah daerah guna memaksimalkan pelayanan bagiketerangan dr. wahyudi kumotoromo sejalan dengan dalam pernyataan pendahuluan dari pihak pemerintah, dr. wahyudi kumotoromo membenarkan bahwa kualitas belanja daerah yang dibuktikan dari besarnya ipa dari apbd tahun masih rendah dan kecilnya belanja modal daerah. akan tetapi, seperti telah disampaikan oleh saksi ahli dalam sidang sidang terdahulu, persoalan sil dan belanja modal ini merupakan persoalan sistemik yang harus diatasi oleh semua pihak, bukan saja pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat. pernyataan ahli dari pemohon tersebut memberikan kejelasan bahwa selama ini besarnya sil daerah tidak hanya menjadi tugas pokok pemerintah pusat untuk membencinya akan tetapi hal tersebut bersama sama menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk mencari solusi guna pelayanan masyarkat yang lebih optimal lagi. dampak seandainya permohonan uji materiil huruf dan huruf perimbanghuruf dan huruf perimbanganhurufbaliknya, apabila permohonan pengujian huruf dan huruf perimbangvi. kesimpulan berdasarkan hal hal yang telah disampaikan atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan huruf dan huruf perimbangan sama sekali tidak bertentangan dengan uud bahwa pembuat undang undang menetapkan besaran dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi bagi dari daerah penghasil dalam ketentuan huruf dan huruf perimbanganbesaran dana bagi hasil sumber daya minyak bumi dan gas bumi dengan pertimbangan sesuai dengan landasan filosofis dan konstitusional, prinsip prinsip umum yang terkandung dalam fungsi ekonomi pemerintah dan. oleh karena itu, permohonan pengujian atas ketentuan huruf dan huruf perimbangan menurut pemerintah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak. selain itu, penetapan besaran dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi antara pemerintah pusat dan daerah penghasil dalam ketentuan huruf dan huruf perimbangperimbangan guo, karena para pemohon dalam hal ini pemohon vi, vii, viii dan tidak memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan huruf dan huruf perimbangan karena pada hakikatnya permohonanpenetapan besaran dana bagi hasil sumber daya minyak bumi dan gas bumi sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf dan huruf perimbangan menurut pemerintah juga tidak bertentangan dengan uud dan dan karena telah didasarkan pada kepentingan kesatuan negara yang utuh dan tak terpisahkan, hubungan keuangan yang adil dan selaras,tidak terdapat perlakuan yang bersifat diskriminatif serta adanya prinsip kesatuan ekonomi nasional. selanjutnya apabila permohonan pengujian guo dikabulkan akan menimbulkan ketimpangan fiskal baik horizontal maupun vertikal, serta ketimpangan antara daerah yang kaya akan sumber daya alam dengan daerah yang kurang atau tidak memiliki sumber daya alam. bahwa tidak terbukti adanya ketidakmampuan provinsi kalimantan timur dalam menanggulangi dampak sosial sebagai akibat pembagian alokasi dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi karena sesuai data yang ada sampai tahun provinsi kalimantan timur, dari total luas wilayah indonesia. penduduk kalimantan timur berjumlah jiwa pada tahun dengan kepadatan penduduk orang km?. kalimantan timur memiliki kabupaten dan kota, dengan samarinda sebagai ibukotanya. provinsi ini terkenal kaya dengan sumber daya alam sda) terutama minyak bumi, gas, batubara, emas, dan hasil hasil hutan yang melimpah: bahwa kalimantan timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan wilayah kawasan indonesia timur indonesia. kalimantan timur merupakan provinsi terkaya indonesia dengan produk domestik regional bruto pdrb) per kapita rp. juta dengan migas atau juta tanpa migas. sayangnya kesejahteraan rakyat daerah, kurang dan rendahnya mutu infrastruktur, bahwa kalimantan timur contoh provinsi yang mengalami growth without development?, pertumbuhan ekonomi daerah memang terjadi namun pembangunan belum dinikmati oleh sebagian besar rakyat kalimantan timur. kalimantan timur adalah contoh provinsi yang mengalami growth without development : pertumbuhan ekonomi terjadi namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,daerah. ini juga tercermin dari indeks eksploitasi ekonomi. indeks ini menunjukkan derajat penginapan ekonomi daerah yang berbasis sda dan non sda oleh pemerintah pusat atau investor asing effendi, indeks ini menunjukkan "eksploitasi ekonomi oleh pemerintah pusat atau investor asing, yang diestimasi dengan membandingkan pdrb per kapita dengan pengeluaran konsumsi per kapita mubyarto, indeks eksploitasi ekonomi kalimantan timur cenderung meningkat selama (lihat tabel dan terus berlanjut hingga tahun (lihat tabel kalimantan timur, bersama daerah kaya sda lainnya seperti riau, sumatera utara, dan sumatra selatan, termasuk provinsi yang mengalami peningkatan indeks eksploitasi ekonomi tertinggi indonesia, yaitu rata rata tabel pdrb per kapita, konsumsi per kapita, dan tingkat eksploitasi ekonomi provinsi indonesia, kapita per kapita merupakan salah satu daerah penerima realisasi dana bagi hasil tertinggi dibandingkan daerah daerah lain negara kesatuan republik indonesia. bahwa dalil dan kesaksian yang menyatakan bahwa rakyat daerah penghasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi tetap miskin tidak sepenuhnya tepat karena sesuai data terlihat bahwa provinsi kalimantan timur khususnya memiliki ipa yang besar, hal tersebut bisa terjadi karena adanya miss manajemen pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah bukan hanya karena alokasi dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumierhadap dan danmajelis(dua belas) orang saksi dan (tujuh) orang ahli dan yang telah memberikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bawah sumpah pada persidangan tanggal februari tanggal februari tanggal februari dan tanggal februari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi dari pemerintah: leonard having bahwa rote ndao adalah bagian tak terpisahkan, dimana wilayah itu adalah wilayah miskin didiami oleh masyarakat miskin yang menata diri karena dibantu dari kebijakan kebijakan nasional, bahwa rote ndao ada dua aspek, yaitu pagar selatan dari pertahanan dan ketahanan dari dana dana perimbangan inilah dapat membangun ketahanan pangan agar mereka memiliki ketahanan sebagai bagian tak terpisahkan dari indonesia, sedangkan dari sisi pertahanan yaitu sebuah wilayah itu adalah urusan daripada pemerintah pusat, bahwa data terakhir penduduk tahun masih terdapat jiwa lebih yang miskin setara dengan dengan pelayanan pelayanan pemberdayaan masyarakat yang lebih pro kepada masyarakat dari pemerintah daerah setelah daerah ini menjadi daerah otonom tahun maka angka kemiskinan itu menurun. terakhir menjadi tinggal karena daerah itu dibangun oleh sumber penerimaan negara daerah dari pak itu sendiri, dari dak, dau, dan dari dana bagi hasil, bahwa manajemen daerah ikut menentukan juga yaitu dari bupati, gubernur, dan juga dari walikota. termasuk dalamnya penyelenggara pemerintahan dprd dalam melahirkan peraturan daerah daerah: bahwa dalam kondisi miskin seperti itu pada tanggal september terjadi sebuah peristiwa pecahnya laut timur, nusa tenggara timur, australia, maka membawa dampak tekanan ekonomi yang luar biasa terhadap rakyat nusa tenggara timur khususnya rote ndao. tetapi dengan kondisi seperti itu, sampai saat ini mestinya semua yang ada sebagai penyelenggara indonesia ini bersuara keras terhadap pihak pihak yang membocorkan atau membuat kecelakaan itu. tidak hanya rakyat rote ndao yang teriak dengan tekanan tekanan ekonomi itu, dalam hal pertahanan dan ketahanan yang masih lemah sebagai batas selatan nkri, ternyata manusia perahu dari afganistan dan pakistan memanfaatkan kondisi itu untuk menyeberang australia. dan pada saat itu kalau rote ndao membuka pintu, berarti itu juga tentunya adalah tanggung jawab sebagai bangsa untuk membuat kuat, lebih kuat pagar selatan yaitu dari segi ketahanan dan dari sisi pertahanan: bahwa aspek keadilan, aspek transparansi itu sudah diperhatikan secara luas karena yang membuat aturan indonesia ini kualifikasinya, tentunya tidak diragukan lagi karena mereka adalah aset bangsa ini. maka tentunya sana sini masih masih sifat manusiawi, tetapi wilayah wilayah kepulauan indonesia ini tentunya dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat juga ada keterbatasan keterbatasan yang patut dan layak untuk diperhatikan: bahwa rote ndao sebagai daerah kepulauan yang terdiri dari buah pulau, jumlah penduduknya lebih saat ini, masih terdapat sebesar yang miskin dari sisi presentasi dan dari jumlah lebih yang masih miskin. tentunya ini juga tidak hanya dipukuli oleh pemerintah setempat rote ndao atau bagian ntt, tetapi dipukuli juga oleh pemerintah pusat dan juga daerah daerah penghasil: fransiskus salem bahwa provinsi nusa tenggara timur adalah salah satu provinsi indonesia yang berbatasan langsung dengan australia dan negara timor leste terdiri dari pulau dan luasnya km?. dalam kondisi seperti ini, membutuhkan dana yang besar untuk melakukan tugas tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, bahwa pada tahun apbd provinsi dan kabupaten kota berjumlah triliun untuk provinsi dan kabupaten kota. dalamnya pendapatan asli daerah sebesar miliar. dan sisanya adalah dana perimbangan, dan dana penerimaan lainnya yang bersumber dari pemerintah pusat: bahwa pembangunan nusa tenggara timur sebagian besar dibiayai dari dana pemerintah pusat. dari kabupaten kota ini, hanya kota kupang yang tidak termasuk daerah tertinggal, kabupatennya merupakan daerah tertinggal. dan kondisi ini menunjuk infrastruktur yang sangat rendah, ipm berada pada posisi dari provinsi indonesia: bahwa pada tahun ketika timor leste, provinsi timor timur memisahkan diri dari negara kesatuan republik indonesia. pada saat itu terdapat sekitar ribu jiwa mengungsi dari wilayah timor timur nusa tenggara timur. daerah yang miskin ini harus mengurus saudara saudaranya dari timor leste yang dalam keadaan kesulitan: bahwa dalam kemiskinan, tetapi masih mempertimbangkan kondisi kemanusiaan dan bersaudara dengan provinsi lain, mengurus mereka yang susah karena berbatasan dengan australia, sampai hari ini masih banyak sekali nelayan nelayan dari seluruh indonesia yang ditangkap australia dan kemudian dikembalikan indonesia melalui provinsi nusa tenggara timur dan wajib untuk memulangkan saudara saudara dari provinsi lain ibu kota provinsinya masing masing. dan itu dibiayai dari apbd provinsi nusa tenggara timur, bahwa dalam kondisi keterbatasan seperti ini penduduk saat ini ada juta jiwa atau urutan kedua terbesar kawasan timur indonesia setelah sulawesi selatan. pada tahun kemiskinan sebesar dengan kondisi keuangan yang terbatas ini, pemerintah provinsi dan kabupaten bertekad untuk menggunakan dana ini sebaik mungkin untuk menurunkan angka kemiskinan. dan pada hari ini, berita resmi dari bps menunjukkan kemiskinan yang dulu berjumlah berhasil diturunkan menjadi saat ini: bahwa siapa provinsi nusa tenggara timur sisa perhitungan anggaran, untuk tahun anggaran tahun yang diangkat dari siapa tahun dalam apbd tahun berjumlah miliar lebih. ini dari dana rp9 miliar lebih apbd provinsi dan kabupaten, triliun lebih pada tahun tersisa anggaran yang terbawa pada tahun berikutnya sebesar miliar lebih: bahwa siapa ini sesungguhnya terdiri dari empat alasan atau terjadi karena empat alasan. pertama memang karena ada penampakan penerimaan. kedua karena adanya juga sisa tender. ketiga ada efisiensi pengeluaran. dan empat adanya kegiatan kegiatan lanjutan sebagai akibat dari pedoman dak yang biasanya didapat terlambat sehingga kegiatan kegiatan dak pendidikan yang biasanya terbawa tahun berikutnya: bahwa ketentuan uud bumi, air, dan segala: andi riyanto asap bahwa pemerintah daerah kabupaten sinjai yang punya luas wilayah bujur sangkar, jumlah penduduk orang, apbd kabupaten sinjai rp359 miliar yang terdiri dari pad miliar. dari dana bagi hasil yang diperoleh pada saat undang undang bagi hasil adalah miliar, dau, dak, mencapai miliar, bahwa siapa yang ada pada provinsi kalimantan timur sekitar triliun per tahun. maka menjadi pertanyaannya adalah pengaturan anggaran dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang perlu dibenahi. oleh karena dari pemerintah kabupaten sinjai dalam melakukan perbandingan, tidak mempunyai siapa. bahkan terkadang mengalami defisit anggaran. tetapi daerah kabupaten sinjai dengan keterbatasan yang ada, sumber daya tidak memiliki sumber daya migas dan tambang. pemerintah daerah kabupaten sinjai sudah mampu berbuat untuk membebaskan biaya pendidikan dari tingkat sampai dengan sma, mulai tahun sebelum adanya undang undang pendidikan nasional. kemudian telah membebaskan biaya kesehatan sejak tahun sampai pada tingkat operasi dan rawat inap. kemudian memberikan tunjangan tunjangan kepada para ulama dan guru mengaji, tentunya ini terkait dengan pengelolaan dana yang ada kabupaten: bahwa ada yang keliru dalam pengelolaan anggaran dari pemerintah daerah provinsi kalimantan timur jika masih terdapat penduduk yang miskin provinsi kalimantan timur. masih terdapat daerah yang belum terjangkau infrastrukturnya karena kalau dibandingkan dengan sinjai yang apbd nya seperti itu dengan apbd daripada provinsi kalimantan timur dan kota kota yang ada kalimantan timur, maka tidak sebanding, bahwa infrastruktur yang ada kabupaten sinjai menurut undp hasil penilaian dari undp adalah yang terbaik indonesia karena menghubungkan antara satu desa dengan desa yang lain, satu desa dengan kecamatan yang lain sampai kota, dan semuanya dalam bentuk jalanan batas, bahwa sinjai sebagai lumbung pangan telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kabupaten sinjai provinsi sulawesi selatan seok pangan harus disiapkan juta ton. sinjai ton ini beras yang banyak mengalir kalimantan timur. kemudian hewan potong dalam setiap tahunnya pemerintah kabupaten sinjai mengirim kalimantan timur itu ekor sapi dan kerbau kalimantan timur. sayur sayuran juga menjadi bagian dari sumbangsih pemerintah kabupaten sinjai kepada pemerintah dan rakyat provinsi kalimantan timur sebesar ton per tahun, bahwa dana bagi hasil yang telah diterima untuk melakukan perbaikan perbaikan infrastruktur guna mendapatkan penghasilan penghasilan dan sekaligus sumber daya alam yang telah dikontribusikan kepada daerah daerah lain termasuk provinsi kalimantan timur ini mengalami perubahan, dan ada kebijakan dari provinsi sulawesi selatan dan dari kabupaten sinjai untuk melakukan penyetoran pengiriman beras, pengiriman daging, dan juga sayur sayuran kepada kalimantan timur kalau hal ini mengalami perubahan perubahan: bahwa sinjai tidak mempunya sumber daya alam, itu ada pada kalimantan timur, maka kontribusi yang didapatkan dikompensasikan dengan memberikan kontribusi berupa beras dan segala macam kepada masyarakat kalimantan timur, hendri thomas bahwa merujuk kepada undang undang nomor tahun tentang dana bagi hasil kabupaten lima puluh kota, tepatnya provinsi sumatera, yang berbatasan langsung dengan daerah provinsi riau, bahwa kabupaten lima puluh kota terletak bukit barisan yang mempunyai hutan lindung dari kawasan wilayah yang luasnya lebih kurang km?, yang mempunyai sungai besar yang muaranya provinsi riau: bahwa kabupaten lima puluh kota juga sebagai daerah penyangga daerah kabupaten provinsi sekitarnya yang tetap menyangga dari segi ketahanan pangan, provinsi sumatera barat umumnya, lima puluh kota pada khususnya, juga adalah daerah agraris pertanian yang menyuplai seluruh pangan kepada daerah saudara saudara yang ada wilayah timur, khususnya pantai timur sumatera, bahwa apbd sekarang rp637 miliar yang terdiri dari dau, dak bagi hasil itu sudah sampai miliar. jadi, ketergantungan daerah kabupaten lima puluh kota dari dana transfer dari pemerintah pusat, bukan dari kabupaten lima puluh kota, juga lebih kurang kabupaten kota dari seluruh indonesia karena tidak mempunyai sda, bahwa masalah subsidi bbm dari sabang sampai merauke sampai saat ini masih liter. kemudian masalah pupuk dari sabang sampai merauke. masalah listrik, masih sama disubsidi oleh pemerintah: bahwa sumatera barat lima plta untuk menyangga seluruh berapa provinsi yang ada sumatera, sedangkan pad sedikit, bagi hasilnya dibandingkan dengan daerah tetangga perbatasan langsung lima puluh kota, bagi hasilnya hanya miliar, dibandingkan daerah kampar dengan berbanding langsung miliar: hadi purwanto bahwa kabupaten gunung kidul adalah salah satu daerah, provinsi yogyakarta yang mempunyai luas dari provinsi diy dan berpenduduk sekitar jiwa, terdiri dari kecamatan dan desa. dan kabupaten gunung kidul merupakan salah satu kabupaten tertinggal provinsi diy, dengan kondisi wilayah yang sebagian besar wilayah berhutan kapur, tandus, dan kering, bahwa pada saat ini, penduduk yang masih masuk dalam kategori miskin adalah sebesar pada tahun atau sekitar jiwa dan kabupaten gunung kidul berupaya menurunkan untuk setiap tahunnya: bahwa apbd kabupaten gunung kidul pada tahun sebesar triliun miliar lebih sedikit, dengan pad sebesar jadi, masih sangat kecil seperti daerah kabupaten yang lain, ketergantungan kabupaten gunung kidul dengan dana dari pusat masih sangat besar. dimana dana perimbangan tahun ini mencapai o. sedangkan setiap tahun, kabupaten gunung kidul harus memenuhi belanja wajib yang harus dikeluarkan, diantaranya belanja pegawai ini kurang lebih sharing terhadap dak dana perimbangan ini mencapai dan sharing untuk dana pm pm mandiri serta p2spp ini sedangkan bantuan keuangan kepada kepala desa yang wajib kita berikan sekitar sampai yo: bahwa kondisi dana perimbangan yang diterima sekarang terutama dau ini berupaya untuk melaksanakan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang cukup berupaya secara maksimal. namun demikian, ketergantungan terhadap dau ini, dirasa cukup besar pada apbd kabupaten gunung kidul: shading pasadigoe bahwa kondisi kabupaten tanah datar yaitu salah satu kabupaten yang terletak dalam provinsi sumatera barat dari kabupaten dan tujuh kota. kabupaten tanah datar mempunyai kecamatan, nagari, jorong, mempunyai penduduk lebih kurang jiwa, penduduknya hidupnya bertani, namanya tanah datar, bahwa kemudian jumlah penduduk tadi hidupnya bertani, pertanian itu pada umumnya adalah petani padi, dan satu sisi tanah datar ini rakyat miskin yang sangat banyak tetapi dari segi prestasi pemerintah pada tahun dan tahun yang lalu kabupaten tanah datar adalah yang mewakili provinsi sumatera barat dari segi penilaian kinerja dari provinsi sumatera barat untuk utus tingkat nasional: bahwa dari dau yang diterima pada tahun ini berjumlah rp520 miliar lebih, sementara apbd rp717 miliar lebih, yaitu dau itu memberikan konstribusi terhadap pad kabupaten tanah datar. kemudian pada tahun ini dau yang diterima untuk belanja pegawai terpakai sekarang ini ada kabupaten kota indonesia yang belanja pegawainya lebih besar dari pada belanja publik. kemudian untuk kabupaten tanah datar dengan kondisi yang seperti itu adanya tuntutan dari kalimantan timur tentu sangat memisahkan karena dengan adanya tuntutan seperti itu jika seandainya dikabulkan maka ini akan menjadi prahara bagi daerah daerah miskin yang ada indonesia karena dengan sendirinya akan menurunkan jumlah dau yang akan diterima oleh kabupaten kota yang lainnya, bahwa menurut ketentuan uud yang berbunyi negara indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. ini mengamanatkan seluruh daerah yang ada indonesia merupakan satu kesatuan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia, maka penggunaan sumber daya alam harus mencerminkan kesatuan ekonomi dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia dan bukan hanya digunakan untuk sebesar besarnya kepentingan rakyat daerah penghasil saja, bahwa uud yang berbunyiini menggambarkan bahwa presentase pembagian dana bagi hasil sumber daya alam dilaksanakan secara proporsional untuk daerah mana dalam pembagian harus memperhatikan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam, sumber daya lainnya: bahwa kabupaten tanah datar sangat berkeberatan dengan tuntutan kenaikan porsi bbh, sda, migas, dan uji materiil, sampe purba bahwa pada dasarnya kontrak bagi hasil migas ini adalah perjanjian atau kontrak perdata antara migas dengan para kontraktor mana baik kuliah kerja, mitra, ketentuan syaratnya sendiri telah ditentukan oleh pemerintah yang mengacu kepada peraturan perundang undangan. ini industri padat modal, butuh waktu untuk tahun, satu kontrak. butuh enam sampai tahun untuk memastikan ada tidak wilayah ini bisa diteruskan komersial, enam sampai tahun. kemudian, dalam rangka melaksanakan pekerjaan itu. yang disebut itu memiliki padat modal, resiko tinggi serta keahlian khusus. seluruh biaya yang keluar untuk itu sepenuhnya berasal dari kontraktor itu sendiri. baik untuk pengadaan barang dan jasa untuk pihak ketiga maupun untuk para pegawainya. hanya apabila ada hasil dari dalamnya, pastilah akan dikembalikan itu dari hasil usaha migas itu sendiri. tata cara pelaksanaan ini, bagaimana mengoperasikan? itu tunduk dan mengikuti ketentuan yang umum berlaku dunia migas, tidak ada indonesia, yang disebutkan good engineering practice: bahwa terkait lifting dan cost recovery, produksi migas setiap produksi perumusan itu dicatat, disalurkan, dan kemudian akan lifting secara periodik dari sumur per sumur, setelah terkumpul. tetapi, semua itu tercatat dan ada alat tera yang disaksikan oleh para pihak yang memiliki kepentingan berbeda. dalamnya ada produser, pengangkut, pembeli, maupun aparat pemerintah terkait. lifting ini dapat artikan ini, mirip mirip seperti omset. jadi, penjualan hasil produksi yang belum memperhitungkan biaya produksi. biaya produksinya itu, itu harus dikembalikan kepada lebih kurang seperti harga pokok. jadi, ada omset, ada harga pokok, sisanya yang dibagi hasilkan: bahwa bagaimana tata cara pembebasannya baik menyangkut biaya operasi ini mengikuti kontrak psc itu dan ini berlaku umum seluruh muka bumi yang disebutkan, generally excerpted principal dalam oil and gas. kemudian cost recovery atau biaya itu persis sama setelah dipotong biaya barulah dibagikan. segala biaya yang keluar itu, dilakukan audit. audit tidak saja oleh migas sebagai manajemen operasi yang ditunjuk oleh undang undang tetapi juga oleh aparat eksternal baik dari lembaga kenegaraan seperti bpk maupun dari lembaga pemerintahan seperti bpk: bahwa secara umum sebetulnya indonesia biaya operasi migas ini lebih kurang hanya sekitar dari semua secara review new. cost recovery semata mata mengembalikan biaya yang telah lebih dulu dikeluarkan oleh kontraktor dalam rangka menghasilkan migas dan yang tata caranya diatur oleh undang undang, dan ada mekanisme audit terhadap itu: bahwa mengenai tata kelola atau governance industri migas itu sendiri bukan hanya satu kontraktor karena sangat beresiko sampai tahun. ada dua tiga orang, ada dua tiga partisi penting intrusi dalamnya. maka hanya satu yang operator, berkepentingan itu yang mengoperator, bahwa operator itu melaksanakan programnya dengan baik, kemudian dalam hal ada programnya pengadaan barang dan jasa dengan baik. dan melaporkan hasil hasilnya dengan baik: bahwa undang undang nomor tahun mengamanatkan, supaya mengamanatkan pendirian migas ini dengan peraturan pemerintah sebagai manajemen operasi pec yang mengawasi dan mengendalikan kegiatan ini agar sinkron dengan kebijakan dan pemerintah. kegiatan manajemen itu, seperti perencanaan kegiatan, pelaksanaan operasi, eksekusi, pengendalian lingkungan, pemberdayaan kapasitas nasional, hingga pasca operasi, jadi tidak terkoyak kotak, bahwa dalam manajemen terpadu planning, organizing, activating, controlling. itulah pada dasarnya hakekat daripada manajemen dan itu yang riau bangka belitung ida dki jakarta baipapua sumber: mubyarto kuncoro tingkat eksploitasi ekonomi kalimantan timur meningkat dari pada tahun menjadi pada tahun dan meningkat menjadi tahun artinya, tiap pdrb naik sebesar proporsi yang dinikmati rakyat kalimantan timur hanya tahun tahun dan tahun indeks ini menunjukkan "eksploitasi ekonomi oleh pemerintah pusat, investor asing, dan income gap antara kaya dan miskin kalimantan timur sangat tinggi. dalam tabel terlihat bagaimana provinsi kalimantan timur memiliki indeks eksploitasi ekonomi paling tinggi selama diamanatkan oleh undang undang untuk dilaksanakan migas dan ada mekanisme pengawasan, pengendalian internal baik terhadap kinerja keuangan maupun kinerja pelaksanaan tugasnya. pimpinannya sendiri bertanggung jawab kepada presiden dan setelah diangkat berkonsultasi dengan dpr. kemudian, dalam melaksanakan tupoksinya ini, migas berkoordinasi dengan kementerian sdm, keuangan, pemda, serta kementerian lembaga terkait yang dengan bidang tugas masing masing: bahwa terhadap pelaksanaan tugas pokok fungsi migas sendiri, baik menyangkut kinerjanya maupun keuangannya diaudit secara regular oleh aparat pemerintah, lembaga negara, serta memberikan pertanggungjawaban rutin kepada pimpinan. migas juga menghadiri rapat kerja, rapat debat pendapat dengan dpr, baik sendiri maupun bersama sama dengan kementerian lembaga lainnya, dan berkomunikasi dengan para stakeholder terkait dengan masyarakat umum, dan pers dalam koridor adab dan kesantunan yang lazim sesuai ketentuan yang berlaku: henri budaya bahwa jawa barat adalah daerah penghasil, sama dengan kalimantan timur dan juga potensinya tidak jauh berbeda, akan tetapi juga jawa barat dengan jumlah masyarakat yang juta lebih kompleks dibandingkan dengan kalimantan timur dan potensi itu tentunya juga merupakan harapan jawa barat, tetapi karena ini adalah kepentingan untuk seluruh masyarakat indonesia maka apa yang didapatkan dari jawa barat itu harus didistribusikan kepada seluruh masyarakat indonesia, bahwa otonomi daerah indonesia tidak berarti melepaskan diri daripada pemerintah indonesia. artinya kita punya kepentingan tapi kepentingan yang lebih besar itu harus diutamakan dan jawa barat berharap bahwa kepentingan jumlah yang diutamakan oleh semua pihak juga oleh kalimantan timur, hadi prasetyo bahwa jawa timur kira kira penduduknya dari indonesia, dan kontribusi ekonomi jawa timur terhadap indonesia adalah pada posisi yang terakhir sama dengan bawah dki sama dengan jawa barat sama dengan dan jawa tengah sama dengan dari angka itu, artinya saksi berpendapat, dana perimbangan jawa timur telah memberikan begitu banyak kontribusi terhadap ekonomi nasional, tetapi juga menerima dana perimbangan keuangan daerah yang masih sedikit. angkanya kurang lebih tidak sampai triliun per tahun. dibagi jiwa kira kira per kapita perimbangan keuangan daerah kurang lebih tidak lebih dari rp800. per kapita, per tahun. tetapi jawa timur menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional pada posisi terakhir, bahwa pemerintah provinsi bersikap tegas untuk tetap menjunjung tinggi nkri dan menjadi bagian integral dari rakyat dan bangsa indonesia. saat ini, dengan posisi yang ada, jawa timur telah memberikan support terhadap transaksi ekonomi seluruh indonesia timur, itu kurang lebih ada provinsi dengan total transaksi perdagangan, dari data bps terakhir, kurang lebih adalah triliun. jadi artinya, perkembangan ekonomi jawa timur ditambal balik merupakan ekonomi yang berkaitan dengan mitra seluruh indonesia timur, mulai dari papua sampai dengan kalimantan, sehingga perkembangan ekonomi jawa timur sangat berarti buat mitra, tetapi perkembangan mitra juga sangat berarti untuk jawa timur, bahwa jawa timur dengan kondisi yang sekarang, penduduknya miskin masih cukup besar. angka terakhir adalah setengah juta jiwa itu masih miskin. jadi, dengan kondisi perimbangan yang hanya kurang dari per kapita per tahun, menurut saksi masih kurang: bahwa penerimaan negara sebetulnya yang terbesar adalah pajak, kemudian bagi hasil dari migas. tetapi dari pajak jawa timur menyumbang begitu besar sekali dan itu terutama cukai hampir triliun, tetapi juga menerima hanya dan menerima itu sebagai bagian daripada pemahaman toleransi integrasi, bahwa jawa timur tetap berpegang pada pemahaman yang sangat spesifik dari uud bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan negara itu dalam posisi ini adalah nkri dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk rakyat jawa timur, ahmad komedi bahwa menurut saksi walikota bengkulu menyampaikan fakta, yang berkaitan langsung terhadap permohonan dari provinsi kalimantan timur. ini berpengaruh, kalau dikabulkan, berpengaruh kepada anggaran pemerintah daerah kota bengkulu karena apbd bengkulu hampir itu berasal dari pusat, dan menyelenggarakan pemerintahan tentunya berdasarkan dari perimbangan keuangan dari pusat itu sendiri: bahwa apabila permohonan ini dikabulkan dan perimbangan ini dibesarkan kepada kalimantan timur ini akan berpengaruh kepada kota bengkulu, dan kota bengkulu akan kesulitan. dan kalau seandainya dikurangi maka hanya akan dapat hidup dala satu bulannya hanya hari saja sedangkan yang hari lagi mungkin menjadi pengemis. atau tidak bisa memilih anggaran roda pemerintahan termasuk melayani masyarakat, ini yang akan dilakukan dan bengkulu sebagai daerah yang menyumbang juga bagi daerah ini memohon agar mempertimbangkan: ruzaidin noor bahwa makna pemberian otonomi kepada daerah, salah satunya adalah untuk memberikan pelayanan dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat: bahwa dana yang diterima melalui pemerintah pusat sebesar sangat besar ketergantungan, dan nya hanya mencapai bahwa bila ditinjau dari komposisi dana yang masuk dan yang keluar dari provinsi pulau kalimantan kepada pemerintah tahun pembagian yang sudah dilaksanakan dapat dilihat total dana yang masuk wilayah kalimantan berjumlah triliun. sedangkan dari wilayah kalimantan menyumbang dana sebesar triliun, artinya pemerintah pusat tetap harus menutupi selisih sebesar triliun untuk pembangunan wilayah kalimantan. selisih dana ini bila tidak dikompensasikan pada daerah surplus, maka yang terjadi adalah daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam tidak dapat melayani masyarakat dengan baik: nasrul abit bahwa pesisir selatan adalah salah satu daerah tertinggal dari daerah tertinggal indonesia dan mempunyai sumber daya alam juga yang sampai hari ini tidak bisa diolah. pesisir selatan mempunyai hutan hutan lindung, hutan suaka, dan lain lain. yang tinggal hanya itu dipakai untuk perumahan dan budidaya. pesisir selatan mempunyai laut, sekarang distribusi tidak bisa diambil dari hutan harapan pesisir selatan hanya bagi hasil dari daerah lain yang punya sumber daya alam: bahwa pegawai pesisir selatan sekarang untuk tahun ini, pesisir selatan menerima uang dau miliar, miliar itu habis untuk biaya pegawai dan kantor, dan kegiatan lainnya: bahwa pesisir selatan dari tahun sudah wajib belajar tahun dari tahun karena banyak yang tidak sekolah, ingin sekolah pun jemput agar bersekolah. kemudian, kesehatan juga gizi buruk, ada kaki gajah, dan lain lain karena daerah pesisir, bahwa daerah pesisir selatan dari daerah tertinggal apabila dikabulkan uji materiil ini, akan collapse. termasuk kabupaten tertinggal indonesia, yang sampai saat ini tidak punya sumber daya apapun. pesisir selatan memperjuangkan nasibnya agar berubah karena target pesisir selatan tahun akan keluar dari daerah tertinggal, dari kabupaten sumatera barat. tetapi, kalau pengujian materiil ini dikabulkan, pesisir selatan tidak jadi keluar dari daerah tertinggal. termasuk kabupaten indonesia yang masih tertinggal sampai saat ini, ahli dari pemerintah: dr. mahfud sidik. m.sc, bahwa: bahwa banyak aspek mengenai desentralisasi, berbagai ahli mengidentifikasikan ada sebuah isu terkait dengan sensasi antara lain ada perbedaan kultural dan prinsip prinsip mengenai distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, bahwa richard bird tahun mengidentifikasi bukan ada tetapi ada isu yang utama dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang sekarang ini sedang dibahas atau dibicarakan dalam forum yang terhormat, salah satunya adalah bagaimana pemerintah itu bisa melakukan pemberantasan kemiskinan, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya, tetapi juga akuntabel terhadap stakeholder: bahw: bahwa dengan cara mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah hanya sebagai hal yang sederhana, meminimalkan ketimpangan vertikal tetapi sekaligus mengkoreksi ketimpangan horizontal, bahwa sumber pendapatan dan pembiayaan yang mendukung alokasi sumber sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar yang pelayanan minimum, bahwa salah satu pilar daripada desentralisasi berbagai negara, salah satunya adalah general allocation fund atau dikenal dengan dana alokasi umum untuk mengkoreksi ketimpangan fiskal antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, bahwa untuk indonesia, dengan berbagai upaya pemerintah belum mampu untuk memberikan kepuasan dalam rangka mengoreksi ketimpangan horizontal, ketimpangan antar daerah, bahwa daerah daerah indonesia yang paling kaya dan paling miskin dari sisi aspek fiskal, rata ratanya untuk belanja per kepala kabupaten, itu sekitar juta. tetapi daerah yang paling tinggi menikmati belanja per kepala yaitu salah satunya adalah kabupaten tanah tidung dengan belanja perkenalannya bahwa daerah yang paling imperial, paling rendah itu hanya artinya daerah yang terkaya secara fiskal per kepala antara kabupaten yaitu dibanding ini sangat timpang, bahwa untuk provinsi juga sama yang tertinggi dan yang terendah itu banding ini yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengoreksi ketimpangan antara daerah. walaupun demikian, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai aspek ini memang perlu ada koreksi dari waktu waktu. sekaligus membasmi dana bagi hasil, pada dasarnya pendapatan negara dari sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi kurang tepat untuk dibagi hasilkan: bahwa mengingat sumber pendapat tersebut hanya berasal dari beberapa daerah. tahun penerimaan minyak berasal hanya dari provinsi yaitu sekitar dari provinsi, tetapi yang paling dominan adalah kalimantan timur dan riau. demikian pula gas dan gas alam itu hanya berasal dari provinsi, bahwa dalam perkembangan politik dan dampak negatif terhadap eksploitasi daripada pertambangan migas tersebut, pemerintah dengan berbagai argumentasinya tetap melakukan dana bagi hasil atas kedua sumber itu, yaitu sebesar untuk minyak dan gas bahwa ahli internasional yang sangat terkenal yaitu roy bowl melakukan studi lebih dari negara dari kurang lebih negara dan mengingatkan bahwa ada prinsip yang harus dianut dalam rangka melakukan desentralisasi itu secara aman yaitu fiscal decentralization should viewed comprehensive system. salah satunya secara ekstrim ahli mengatakan one piece milliar form, yaitu hanya secuil saja, parsial saja yang dilakukan. comparing only one element the system, for example, revenue serena not . success tidak akan sukses kalau kita hanya mengoreksi dari segi bagi hasil saja: bahwa berbagai aspek yang juga dikatakan oleh roy bowl antara lain juga inter governance transfer have dimension yaitu mengoreksi vertical balance, kemudian horizontal balance. dari pembicaraan roy bowl tersebut, memberikan petunjuk bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah bukanlah sekedar membagi duit, membagi dana berapa yang dikuasai oleh pemerintah pusat dan berapa yang harus ditransfer daerah dalam rangka melaksanakan fungsi fungsi pemerintahan yang empat masing masing tingkat pemerintahan, tetapi jauh lebih penting adalah dimensi yang lebih penting adalah aspek politik, ketatanegaraan, hubungan pemerintahan, tata pola pemerintahan yang baik, sosial politik, dan pelayanan kepada masyarakat: bahwa bagi hasil pajak dan bunga pajak termasuk sumber daya alam kalau itu dilakukan perombakan yang hanya melakukannya melalui bagi hasil sumber daya alam dapat diberikan, dapat diperkirakan akan justru mengakibatkan disparitas kemampuan fiskal antar daerah yang makin memburuk. dari provinsi, sekitar provinsi memang menikmati atau lebih kondisinya lebih baik daripada keadaan sekarang kalau itu dilakukan bagi hasil, terutama untuk sumber daya provinsi provinsi yang menikmati sumber daya alam. tetapi kalau dilihat lagi untuk tingkat kabupaten dari hampir kabupaten, maka yang mendapatkan, menikmati lebih besar daripada koreksi ini yaitu melakukan revisi dana bagi hasil, katakanlah dari menjadi lebih tinggi lagi katakan maka akan terdapat lebih dari kabupaten yang mengalami posisi keuangan lebih buruk, bahwa untuk kabupaten itu banding dari yang paling miskin dengan yang paling tinggi akan menjadi lebih jelek dapat dibanding ini akan menyebabkan daerah daerah yang inferior akan menjadi lebih inferior lagi, bahwa saat ini memang pemerintah mempersiapkan revisi undang undang yaitu undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun keduanya mengenai pemerintah daerah dan perimbangan keuangan. ini artinya, pemerintah sudah secara sungguh sungguh akan melakukan koreksi, dalam arti yang lebih baik, bukan yang lebih jelek. salah satunya memang yaitu dari sisi perimbangan keuangan mengoreksi vertical imbalan dan horizontal imbalan, namun tetap memperhatikan stabilitas makro ekonomi sekaligus mengoreksi ketimpangan antardaerah, bahwa usulan tentang meningkatkan porsi danaantar daerah satu dengan daerah lain, prof. dr. robert simanjuntak. phd bahwa tarik menarik sumber keuangan negara antara pusat dengan daerah itu adalah hal yang wajar yang terjadi hampir semua negara dunia, khususnya negara negara berkembang yang sedang menjalankan proses desentralisasi, bahwa ada tiga cara yang bisa ditempuh bagaimana keuangan daerah itu diperkuat., yang pertama adalah dengan mengalihkan pajak, kedua, dengan meningkatkan bagi hasil dan ketiga, dengan meningkatkan transfer: bahwa meningkatkan dana bagi hasil untuk daerah dan secara teoritis, ini juga yang paling lemah, dalam distribusi keuangan negara, itu selalu yang sering dilupakan, yang sesungguhnya tidak boleh dilupakan, itu adalah sifatnya yang zero sum game. artinya satu pihak ditingkatkan itu konsekuensi logonya adalah pihak lain berkurang dengan jumlah yang sama itu yang terjadi. jadi, untuk indonesia yang memiliki provinsi, kabupaten kota, sementara tuntutan dana bagi hasil yang khusus migas itu kemungkinan besar hanya dinikmati tidak sampai daerah indonesia. itu sama artinya dengan mengatakan, meningkatkan jumlah untuk kurang dari daerah, dari hasil migas, dan mengurangi jumlah untuk lebih dari daerah lainnya, bahwa definisi keadilan dari berbagai literatur ekonomi dan keuangan negara, yaitu ada dua pertama adalah keadilan itu adalah bagaimana setiap individu warga negara, mana pun dia berada, mana pun dia tinggal wilayah negara tersebut, bisa memperoleh pelayanan publik dasar dengan kuantitas dan kualitas yang sama. kemudian yang kedua, definisi keadilan dari kacamata ilmu ekonomi dan keuangan publik adalah bagaimana setiap pemerintah daerah bisa memiliki kemampuan yang sama dalam rangka menyediakan pelayanan publik dasar, bahwa kata kuncinya, bukan dilihat dari hanya sekelompok atau bahkan satu entitas pemerintah daerah negara tersebut. dan ini sesungguhnya sudah coba diatasi dengan peraturan perundangan yang berlaku sekarang ini. mengatasi ketimpangan vertikal, sekaligus mengatasi ketimpangan horizontal. ketimpangan vertikal itu antara pusat dengan daerah, horizontal itu antar daerah: bahwa yang dipermasalahkan adalah lebih kepada ketimpangan vertikalnya karena hanya melihat dari sudut daerah tertentu atau sekelompok daerah tertentu, terhadap pusat. tetapi sesungguhnya implikasi yang jauh lebih luas yang akan terjadi dan ketimpangan horizontal atau antar daerah sebagai konsekuensi logonya, bahwa distribusi dana bagi hasil sumber daya alam, termasuk migas dalamnya tahun dari total yang dibagikan sebanyak rp35, triliun, distribusinya adalah seperti itu. ada provinsi yang kecil kecil jumlahnya gabung menjadi satu itu hanya mendapatkan itu yang nomor itu. tetapi, distribusinya dana bagi hasil termasuk migas dalamnya, migas adalah kurang lebih dari total dana yang dibagi hasilkan itu. dan ini artinya konsekuensi logis dari ketidakmerataan lokasi sumber daya alam yang ada indonesia, bahwa dana bagi hasil sangat lemah secara teoritis itu karena dana bagi hasil hanya melihat antara pusat dengan daerah yang bersangkutan, yang menghasilkan bagi hasil antara pusat dengan daerah yang menghasilkan termasuk dana bagi hasil pajak, bukan hanya dana bagi hasil sumber daya alam saja. dan itu artinya, yang tidak punya potensi atau yang potensinya sangat sedikit tidak mendapatkan, ini terbukti dari dari data tahun ini, bahwa penerimaan per kapita indonesia untuk beberapa daerah provinsi yang ada, ini memang secara perkapita relatif jombang, sementara jumlah orang miskin yang ada, yang harus ditangani itu juga sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain: bahwa penerimaan kabupaten kota yang tertinggi dan terendah itu dan ini kalau dilihat per kapita, terutama untuk kabupaten dan kota menjadi lebih serius, yaitu dan, kalau ada perubahan bagi hasil sebagaimana yang dimintakan oleh kawan kawan dari kalimantan timur, ini akan menjadi lebih serius, ketimpangan antar daerah ini perbandingan antar tertinggi dan terendah akan menjadi lebih serius: bahwa dana yang ada perbankan yang antaranya adalah deposito, dan deposito itu mencerminkan ada masalah dalam manajemen keuangan daerah, ada masalah dalam menjalankan atau menyediakan pelayanan publik, yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah, bahwa indonesia sejak tahun dari kacamata ilmu keuangan negara dan ekonomi publik, sebenarnya menjalankan expenditure decentralization bukan revenue decentralization, maksudnya adalah kepada pemerintah daerah diberi kewenangan dan keleluasaan penuh untuk membelanjakan sumber daya keuangan yang ada dimilikinya dalam rangka menyediakan pelayanan publik. tidak diberikan atau bukan diberikan kewenangan penuh dalam menghimpun sumber dana. karena sebagian besar memang lihat itu masih berasal dari pemerintah pusat,. karena memang nature nya begitu. hampir manapun negara dunia ini, sumber daya yang potensial itu dikuasai oleh pemerintah pusat,. sehingga mekanisme, transfer, dan bagi hasil ini menjadi sangat penting: bahwa isu pokoknya sini adalah bukan tarik menarik mengenai dana bagi hasil atau transfer, tetapi bagaimana daerah bisa membelanjakan sumber dana yang sudah ditransfer lewat mekanisme dau, dak, dan dana bagi hasil yang ada indonesia saat ini, dengan sebaik baiknya, dengan efisien, efektif, dan tepat dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik bukan dengan cara, menaruhnya perbankan dan untuk mendapatkan bunga yang akan masuk pad. itu adalah prinsip yang tidak sejalan dengan prinsip prinsip ilmu keuangan negara: bahwa undang undang dasar tahun yang secara jelas memang menyatakan bahwa bumi, air,frasa dikuasai oleh negara sini mengandung pengertian bahwamigas, serta digunakan untuk kemakmuran rakyat indonesia, bahwa persepsi tentang penguasaan ini sering ditafsirkan keliru dewasa ini, penafsiran yang sering terjadi adalahtabel indeks eksploitasi ekonomi daerah yang berbasis sda dan non sda, east 200a 2sos matan ben sina| ho. s:res| errata rata sumber: diolah bps aji sofyan bahwa eksploitasi sumber daya alam secara terus menerus dan tidak terkendali tidak secara linier meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalimantan timur. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam kalimantan timurahwa kenyataan berbagairakyatperumahan yang tidak layak huni:semestinya, bahan galian tersebut adalah milik seluruh rakyat indonesia secara bersama sama, prof. dr. arifin soeria armada bahwa permohonan yang diajukan bukan merupakan masalah masalah yang berkaitan dengan judicial review, tetapi berkaitan dengan masalah legislative review: bahwa, peristilahan dalam undang undang dasar itu disebutkan hubungan keuangan, hubungan keuangan. namun, dalam undang undang nomor tahun itu disebutkan perimbangan. setelah teliti dalam literatur, baik yang dikemukakan oleh ggemann dalam het staatsrecht van indonesie maupun dalam staatsrecht van indonesie dan pramudi atmosudirdio maupun sarundajang, ternyata pengertian sebenarnya bukan perimbangan, tetapi hubungan. beda roh dari frasa kata perhubungan dan perimbangan. kalau dari literatur yang ahli baca, bahwa hubungan itu adalah ditujukan untuk menata tata cara keuangan, itu secara baik dan teratur dalam rangka mencapai suatu tujuan, yaitu adalah mencapai suatu pemerintahan yang baik. itu yang dimaksudkan sebenarnya. baik itu pada zaman hindia belanda maupun pada saat sekarang ini. namun, kalau menggunakan istilah perimbangan ini adalah satu istilah yang mempertentangkan antara adil tidak adil, selaras atau tidak selaras, dan sebagainya: bahwa pengujian undang undang ini adalah bukan merupakan suatu judicial review. tetapi, justru proses dari perundang undangan itu yang tidak benar. oleh karena itu, sebaiknya pemohon mengajukan hal itu bukan kepada mahkamah konstitusi, tapi kepada pemerintah atau dewan perwakilan rakyat, atau legislatif, dan bukan pada mahkamah konstitusi. itu alasan yuridis yang ahli sampaikan, bahwa pengajuan permohonan kepada mahkamah konstitusi sebagai judicial review, itu didasarkan pada suatu pemikiran yang menjadi masalah itu adalah sebenarnya manajemen dari keuangan, jadi kebijakan keuangan daerah. kalau dilihat beberapa literatur maupun data yang ahli ketahui: bahwa sekarang ini pengelolaan keuangan daerah, itu memang betul betul merupakan pengelolaan yang dilakukan secara tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dana bagi hasil yang disampaikan daerah, itu merupakan dana yang satu itu diputar dan menimbulkan efek multiplayer agar pembangunan daerah itu berjalan. namun pada kenyataannya, uang itu tidak diputar, tetapi dilaksanakan, uang itu adalah disimpan, didepositokan. menurut catatan ahli sekitar rp17 triliun dana yang disimpan sebagai deposito oleh kabupaten kalimantan timur, dan siapa yang ada, sekitar empat koma sekian triliun, bahwa kebijakan anggaran daerah itu tidak mencerminkan apa yang dikehendaki dalam rangka melaksanakan akan otonomi daerah. oleh karena itu, ahli berpendapat hal ini bukan merupakan suatu hal yang harus disampaikan kepada mahkamah konstitusi, tetapi justru harus disampaikan kepada pemerintah: bahwa oleh karena itu, alangkah baiknya kalau tahun anggaran ini dibedakan antara tahun anggaran pusat dan tahun anggaran daerah. tahun anggaran pusat itu umpamanya tanggal januari sampai desember, sedangkan tahun anggaran daerah itu umpamanya april sampai maret tahun berikutnya. ini memberikan kesempatan pada daerah untuk melakukan penyelesaian penyelesaian kegiatan kegiatan daerah yang akan dilaksanakan, bahwa keadilan itu bukan untuk segolongan orang, tapi untuk segenap orang masyarakat indonesia. jadi yang disebutkan adil itu adalah bukan untuk daerah tertentu, tapi untuk seluruhnya. oleh karena itu, perimbangan keuangan yang pada saat sekarang ini berlangsung, menurut ahli sudah tepat dan ini merupakan suatu hal yang perlu dipertahankan, bahwa masalah perimbangan, menurut konotasinya merupakan suatu pertentangan antara pusat dan daerah, maupun antara daerah daerah lainnya, ini bukan merupakan suatu kerugian konstitusional yang diderita oleh provinsi kalimantan timur, tetapi ini adalah karena kebijakan anggaran yang tidak bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya: dr. afrizal sandra bahwa undang undang dasar indonesia adalah negara kesatuan. daerah adalah bentukan pusat dengan undang undang. kekuasaan pusat dalam membentuk undang undang dan undang undang dasar dapat menggabung dan memekarkan daerah provinsi maupun kabupaten kota. jadi, provinsi kalimantan barat dan kalimantan timur dapat dimekarkan, dapat digabungkan, dan seterusnya: bahwa kekayaan alam adalah milik negara, bukan milik daerah tertentu yang bisa digabungkan dan dimekarkan oleh negara. apalagi milik masyarakat tertentu karena warga negara bisa pindah dari satu daerah daerah yang lain. bahwa ada empat provinsi yang lihat posisinya, itu hampir sama ketika dana bagi hasil itu belum dibagihasilkan kepada daerah. ini tahun anggaran tahun data ini olah dari seluruh kabupaten pendapatan realisasi apbd kabupaten dan kota provinsi, bahwa posisi indikator kesejahteraan masyarakat keempat kalimantan timur itu pada tahun itu berada pada posisi nomor indeks pembangunan manusianya indonesia. luar biasa dibandingkan dengan kalimantan barat pada posisi ini posisi awal sebelum desentralisasi, bahwa perbandingannya setelah olah data tahun penjumlahan seluruh pendapatan kabupaten dan kota dan setiap provinsi: bahwa kalimantan timur sudah turun menjadi ranking kelima ipm indonesia. sementara kalimantan barat turun, dari posisi posisi tetapi dilihat pendapatan total ketiga provinsi ini kalimantan timur hampir kali lipat pendapatan kalimantan barat dan kalimantan tengah dengan jumlah penduduk yang relatif sama kalimantan tengah yang paling rendah: bahwa perbandingan dengan aceh, papua, dan papua barat, meskipun aceh itu mendapat dana bagi hasil migas, posisi aceh itu masih kalah dibanding dengan kalimantan timur. demikian juga papua, masih kalah dibanding dengan kalimantan timur. dana bagi hasil yang diterima oleh aceh yang mendapat dana bagi hasil itu hanya rp2, triliun, itu penjumlahan seluruh kabupaten kota se provinsi aceh, bahwa posisi kesejahteraan masyarakat keempat provinsi ini, perbandingan. kalimantan timur berada pada posisi kelima dari segi indeks pembangunan manusia, dari sisi persentase penduduk miskin hanya papua penduduk misinya. aceh penduduk misinya dan jumlah penduduk aceh lebih banyak dari kalimantan timur, bahwa perbandingan antara kaltim dengan ntt nusa tenggara timur) yang punya total pendapatan rp8, triliun. padahal penduduknya jauh lebih banyak dari kalimantan timur, dimana posisi ranking indeks pembangunan manusianya dari provinsi indonesia dengan persentase penduduk miskin kaltim itu berada pada posisi yang miskin indonesia ini, kenyataan data data yang menunjukkan, bahwa ahli juga telah melakukan simulasi kalau sekiranya pemohon ini dipenuhi tuntutannya, disimulasikan migas untuk daerah, untuk seluruh daerah. sama dengan seperti posisi aceh dan papua. dilihat dampaknya, aceh tidak justru membaik karena dia sudah posisi itu. dia akan menurun jumlah dana alokasi umumnya karena dana tersedot daerah daerah migas. itu adalah kaltim dan riau, sumsel, dan beberapa daerah lainnya. jadi dilihat posisi, itu aceh dan papua justru semakin memburuk dengan simulasi yang ahli buat dan dapat dibandingkan dengan kaltim dengan ntt, jawa barat. ntt justru semakin memburuk. jawa barat, sedikit, tetapi tidak sebesar pembusukan yang dialami oleh ntt, bahwa data terkait dengan belanja perbandingan sisa lebih anggaran pada lima provinsi siapa provinsi kalimantan timur itu lebih besar dari total belajarnya nusa tenggara timur. nusa tenggara timur memang punya siapa juga, tetapi rp1 triliun. tetapi sisanya kalimantan timur itu rp9, triliun. jadi artinya, kelebihan dana yang tidak bisa terpakai dalam tahun anggaran itu melebihi belanja nusa tenggara timur: bahwa daerah kaya cenderung menggunakan uang untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat. berapa belanja per penduduk dari data belanja, kaltim rp7. papua rp9. belanja per pns ditetapkan jumlah belanja pegawai kabupaten kota provinsi, setiap provinsi itu dibagi dengan total jumlah pns provinsi tersebut. kalimantan timur mendapat rp120. per pns. itu artinya sekitar rp10. per pns per bulan. pns golongan yang hanya rp4. dibandingkan dengan papua, kalimantan timur masih jauh lebih baik, bahwa bila dibandingkan dengan kalimantan barat dan kalimantan tengah dan dapat dibandingkan juga dengan jawa barat yang hanya rp51. per pegawai. yogyakarta rp44. aceh rp72. bahwa terhadap data data: hermanto siregar bahwa indonesia dengan keragaman yang sangat besar dalam hal kondisi alam, ada daerah daerah yang kaya sumber daya alam sda), tetapi ada pula daerah daerah yang sangat terbatas sda nya. dalam hal kondisi sumber daya manusia sdm) ada daerah daerah yang memiliki banyak sdm, namun ada juga yang relatif jarang sdm nya dan dengan kualitas yang beragam pula, bahwa dengan adanya penguasaan sda oleh negara, hasil dari pemanfaatan sda dan dari daerah daerah kaya sda dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pembangunan daerah daerah miskin sumber daya alam, maupun untuk melaksanakan fungsi fungsi pemerintahan secara nasional. meskipun demikian, demi rasa keadilan, sebagian dari manfaat yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam sesungguhnya sudah dibagi daerah penghasil sumber daya alam tersebut, dalam bentuk dana bagi hasil atau dbh sda migas: bahwa dbh sda migas bersama sama dengan dana alokasi umum dau) dan dana alokasi khusus dak), membentuk dana perimbangan yang merupakan transfer dari pemerintah pusat pemerintah daerah. anggaran transfer ini bersumber pada apbn: bahwa apa yang akan terjadi bila porsi dbh sda migas harus ditingkatkan secara signifikan sebagaimana diinginkan pemohon: bahwa porsi anggaran untuk dana transfer lainnya, dau dan dak, secara potensial juga akan berkurang. kenaikan satu pos dan penurunan pos lain dari suatu pot besar yang bernama apbn, akan menyebabkan secara total,apabila ini lakukan, tentu akan menurunkan dana transfer daerah daerah lain yang relatif miskin sda nya, sehingga usulan menaikkan porsi dbh sda migas, sebetulnya merupakan zero sum gain, yang berarti tidak akan memberi manfaat bagi nkri secara keseluruhan, bahwa menaikkan porsi dbh sda migas bagi daerah produsen sda migas,kementerian keuangan menunjukkan apabila porsi dbh migas dinaikkan menjadi maka kesenjangan pendapatan antardaerah dengan indeks williamson sebagai indikatornya, akan meningkat dari yang merupakan nilai saat ini, menjadi bahwa semakin besar nilai indeks tersebut, semakin senjang kondisinya bila porsi tersebut dinaikkan menjadi maka kesenjangan pendapatan antardaerah semakin lebar, sebagaimana ditunjukkan oleh indeks williamson yaitu dengan kata lain, usulan untuk meningkatkan porsi dbh sda migas bagi daerah produsen sda migas akan memperburuk kesenjangan pendapatan antardaerah, sehingga cenderung akan mengurangi rasa kebersamaan dan kekeluargaan lintas daerah. ini, berdasar atas asas kekeluargaan. , bahwa menaikkan porsi dbh sda migas bagi daerah produsen,bagi daerah produsen migas, memang akan bermanfaat meningkatkan kemampuan keuangan daerah tersebut. namun, produsen sda migas tersebut: bahwasda migas tersebut dinaikkan secara signifikan. manakah yang lebih penting, kepentingan daerah daerah yang produsen migas yang jumlah kabupaten kota, provinsi, maupun penduduknya relatif sedikit, atau kepentingan daerah daerah secara keseluruhan? yaitu negara kesatuan republik indonesia: bahwa usulan meningkatkan porsi dbh sda migas bagi daerah produsen sda migas akan menghasilkan dampak dampak yang bertentangan dengan prinsip kebersamaan, kemandirian, serta tidak sejalan dengan pentingnya upaya menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana diamanatkan undang undang dasbahwa porsi dbh sda migas yang ada sekarang, sebenarnya sudah cukup memadai. sesungguhnya, dengan porsi dbh sda migas yang ada sekarang, kondisi perekonomian indonesia dan perekonomian daerah daerah sudah relatiftabil bahkan cenderung semakin meningkat, walaupun perekonomian dunia akhir akhir ini dilanda krisis. persentase penduduk miskin berkurang, dan rate, peran, dan partisipasi nkri kancah internasional, antara lain asean, dan pbb meningkat secara signifikan: bahwa kemampuan negara melaksanakan amanat konstitusi untuk mengalokasikan apbn untuk sektor pendidikan, juga dapat diwujudkan, meskipun dengan susah payah karena sesungguhnya kebutuhan untuk pelayanan publik, dan pembangunan sektor sektor lainnya nkri yang sedemikian luas ini sangatlah besar. dari perspektif daerah, perekonomian daerah daerah yang relatif miskin sumber daya alamnya juga cenderung membaik, sekalipun masih ada kekurangan kekurangan, diantara kekurangan yang masih terasa sekali ialah relatif senangnya pendapatan daerah, sebagaimana dicerminkan oleh nilai indeks williamson yang bernilai bahwa untuk mengatasi kekurangan kekurangan ini diperlukan anggaran yang besar, dan kebersamaan serta kekeluargaan yang besar pula. menambah utang luar negeri, untuk mengurangi kesenjangan tersebut, bukanlah suatu pilihan yang bijak. mengingat beberapa daerah kita sesungguhnya kaya dengan sda migas maupun nonmigas, seperti lahan yang subur, dan perairan yang mengandung banyak kekayaan. pilihan yang tepat adalah yang berbasiskan kemandirian bangsa, yaitu berdasarkan pemanfaatan sda yang ada, yang manfaatnya dialokasikan seluruh daerah, yang berada dalam naungan nkri, sebagaimana yang sudah dialokasikan oleh pemerintah sejauh ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku: bahwa daerah daerah yang kaya sda, sesungguhnya telah memperoleh anggaran yang relatif besar. berdasarkan data kementerian keuangan, pendapatan apbd per kapita provinsi kaltim, mencapai sekitar rp1. per tahun, jauh atas rata rata apbd per kapita provinsi se indonesia yang hanya sekitar juta per tahun. ironisnya, kemiskinan dan pengangguran daerah kaya ini masih relatif tinggi, dan pembangunan infrastrukturnya masih relatif lambat. sementara itu, cukup banyak daerah daerah yang berpendapatan apbd nya relatif kecil, namun mampu menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik dengan relatif baik, bahwa yang lebih menentukan baik buruknya kinerja pembangunan daerah, bukanlah tingginya pendapatan apbd, melainkan kemampuan pemda, membelanjakan sumber daya fiskal yang dimilikinya secara efektif, dan efisien. ada kecenderungan daerah yang apbd nya sangat tinggi, namun sdm birokrasinya tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai, maka infrastruktur yang dibangun mahal, kerap kali tidak memiliki kelayakan teknis, bahwa apbd yang besar sangat rawan menjadi sasaran korupsi, atau setidaknya akan memperbesar peluang terjadinya pelanggaran terhadap prinsip prinsip good governance. bila dibiarkan terjadi, maka masuklah dalam situasi yang disebut oleh pemenang nobel bidang ekonomi prof. tigris sebagai kutukan sumber daya atau resource curse, ibnu tricahyo bahwa mengenai undang undang dasar adalah salah satu prinsip bernegara. mengenai bentuk negara yang tegas dinyatakan indonesia adalah negara kesatuan. adalah negara yang kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada tangan pemerintah pusat. undang undang dasar menentukan presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang dengan demikian, maka pemerintahan secara bersusun hierarkis mulai pemerintah pusat sampai pemerintah yang terendah: bahwa seluruh daerah merupakan teritorial yang utuh negara, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam. setiap produk undang undang, oleh karenanya, berlaku untuk seluruh daerah, bahwa undang undang nomor tahun secara keseluruhan pada dasarnya menjalankan fungsi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dari berbagai sektor yang tidak hanya migas saja. hal ini berkenaan dengan luasnya wilayah indonesia dengan perbedaan perbedaan antardaerah yang memiliki potensi yang berbeda beda. dengan demikian, sebenarnya tidak ada pertentangan antara undang undang dasar dengan undang undang nomor tahun khususnya huruf dan bahwa kata kunci dari berkenaan dengan permohonan uji ini adalah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara adil dan selaras. ketentuan ini menghendaki pengaturan hubungan keuangan, bukan semata perimbangan keuangan. perimbangan keuangan hanya sebagian dari sistem hubungan keuangan yang menurut undang undang dasar sedangkan adil dan selaras merupakan sebuah sistem yang menjamin rasa keadilan dan keselarasan dalam pengelolaan hubungan keuangan antara pusat dan daerah secara vertikal serta antardaerah atau secara horizontal yang menjamin kesatuan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam: bahwa untuk mendapatkan kejelasan hubungan keuangan yang adil dan selaras, tidak cukup hanya melihat dari undang undang nomor tahun apalagi huruf dan huruf tetapi, keseluruhan sistem yang diatur berbagai undang undang, seperti misalrta undang undang apbn: bahwa semua undang undang menggambarkan keseluruhan aliran dan distribusi anggaran, baik yang langsung dialokasikan kepada daerah, atau oleh pusat dibelanjakan daerah. sehingga apa yang digambarkan oleh ahli ekonomi dan keuangan adalah keseluruhan sistem hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dan antardaerah, yang harus dilakukan sedemikian rupa sebagai upaya mendapatkan hasil dan adil yang selaras dengan mindset kepentingan nasional secara keseluruhan dalam bingkai negara kesatuan, bahwa perimbangan keuangan khususnya yang tercantum dalam huruf dan undang undang nomor tahun adalah bagian kecil dari sistem hubungan keuangan pusat dan daerah serta antardaerah. kalau dalam sistem perimbangan, terutama huruf dan undang undang nomor tahun dirasa belum adil dan menimbulkan ketidakadilan, hendaknya ide ide pembaruan yang lebih adil dan selaras bagi kepentingan nasional secara keseluruhan, disalurkan melalui perbaikan undang undang atau perubahan undang undang nomor tahun serta undang undang lain yang berkenaan dengan pengaturan, pengelolaan, dan hubungan keuangan: bahwa apabila menggali dan mengkaji konsep konsep yang lebih adil dan selaras bagi semua, dalam menjalankan konstitusi dapat dilakukan keseluruhan sektor yang lebih komprehensif dan tidak per sektor atau per daerah. kalau dipaksakan, khususnya hanya melihat huruf dan huruf saja, dari undang undang nomor tahun justru akan memunculkan ego kedaerahan. apa jadinya kalau setiap daerah yang merasa memiliki potensi masing masing menuntut bagian yang lebih besar dari daerah yang lain, karena akan mengganggu kestabilan prinsip negara kesatuan dan menjauhkan dari maksud undang undang dasar, khususnya frasa adil dan selaras: kalimantan timur.daerah. tersebut sangat tidak memberikan kepastian hukum yang adil, tidak memberikan perlakuan yang sama hadapan hukum, dan tidak selaras dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi daerah khususnya daerah kalimantan timur: porsi perimbangan keuangan pusat dan daerah serta dasar perhitungannya berdasarkan maka sejak otonomi daerah digulirkan ada kebijakan pusat untuk membagi sumber keuangan yang semula cenderung dikuasai sepenuhnya oleh pusat untuk dikembalikan sebagian daerah penghasil. dikatakan sebagian karena dengan konsep nkri maka daerah bukan penghasil sekitar wilayah daerah penghasil dalam satu provinsi otomatis juga akan menerima sebagian hasil sda yang diperoleh dari satu daerah. dengan konsep dari yakni dari bagian daerah dibagi untuk daerah penghasil bukan daerah penghasil dalam provinsi dan provinsi sedangkan menjadi bagian pusat, mana dalam perkembangannya diberikan lagi kepada daerah untuk mendukung program pendidikan dasar dengan alokasi untuk daerah penghasil, untuk seluruh daerah bukan penghasil dalam provinsi dan untuk provinsi. tabel menunjukkan bahwa komposisi penerimaan apbd kalimantan timur dibandingkan dengan rata rata provinsi indonesia pada tahun dengan kalimantan timur masih mengandalkan pembiayaan pembangunan dari dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil, yang mencapai dari total penerimaan daerah selama tahun persentase dau dan pendapatan asli daerah pad) relatif kecil dibandingkan dana bagi hasil. bahwa kemiskinan yang terjadi daerah, seperti yang disampaikan oleh pemohon, tidak relevan dikaitkan dengan sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya yang menyangkut perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun namun, semestinya melakukan evaluasi, bagaimana politik anggaran, apakah sudah berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. seberapa besar perbandingan persentase anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan birokrasi dan pembangunan yang menyeluruh langsung kepada rakyat. serta seberapa banyak keuangan yang dikelola tidak efisien. serta masih tingginya angka korupsi, baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. sehingga sebesar apa pun anggarannya yang ditambahkan, kalau tidak ada perbaikan politik anggaran yang pro kepada kebutuhan masyarakat dan masih tingginya ketidakefisienan dan korupsi, maka seberapa pun penambahan anggaran, tidak akan bermakna bagi masyarakat dan angka kemiskinan kita akan tetap tinggi, bahwa ahli berpendapat tidak ada pertentangan sebenarnya antara huruf dan huruf undang undang nomor tahun dengan undang undang dasar bahwa mengenai mengaturmerupakan jaminan hak asasi yang dimiliki setiap orang, dimana konstitusi menghendaki tidak boleh adanya perlakukan yang tidak adil atau diskriminasi. konstitusi menghendaki pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, bahwa ide konstitusi yang mengangkat harkat hidup kemanusiaan dalam bernegara, dalam ketentuan yang berbeda konteksnya dengan kehendak konstitusi yang menghendaki hubungan keuangan sebagaimana dimaksud undang undang dasar. kalau dalam undang undang dasar lebih menekankan hak hak setiap orang secara individual dan objektif, namun kandungan undang undang dasar yang diikuti dengan undang undang nomor tahun khususnya huruf dan huruf adalah menghendaki keadilan dan keselarasan hubungan antara keuangan pusat dan daerah serta antardaerah. jadi, bersifat subjektif dan tidak individual. dengan demikian, tidak ada pertentangan atau tidak relevan undang undang nomor khususnya dan huruf terhadap undang undang dasar bahwa undang undang dasar menentukan, setiap orang berhak atas perlakukan yang tidak bersifat diskriminatif,ketentuan dalam ini sangat mulia bahwa setiap orang sebagai harkat dan martabat kemanusiaan harus bebas dari perilaku diskriminatif dan harus ada perlindungan dari perilaku yang bersifat diskriminatif. bahwa ketentuan ini berbeda konteksnya dengan kandungan yang diikuti dengan undang undang nomor tahun khususnya huruf dan huruf ahli tidak melihat adanya pertentangan antara antara undang undang nomor tahun khususnya huruf dan huruf terhadap undang undang dasar bahwa undang undang dasar secara keseluruhan adalah mengenai perekonomian, bawah judul bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. filosofi ini menghendaki pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial, yaitu pembangunan ekonomi yang mengutamakan kepentingan bersama masyarakat. namun, tanpa mengabaikan kepentingan individu orang per orangan. untuk mencapainya itu, saat perubahan undang undang dasar ditambahkan yang mendasari sistem perekonomian nasional yang harus diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien: bahwa perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi kemakmuran bagi semua orang, sebab itu cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara, sedangkan dalam pengelolaan sumber daya alam, bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya, dikuasai oleh negara, dan digunakan sebesar besar kemakmuran rakyat. dikuasai negara mengandung maksud negara menentukan hubungan hukum mengenai pengelolaan sumber daya alam, mengatur hubungan orang dengan alam, serta hak hak dan kewajiban yang ditimbulkan, serta tanggung jawab negara terhadap pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam: bahwa dengan demikian, sebenarnya tidak ada pertentangan antara undang undang nomor tahun khususnya huruf dan huruf justru secara keseluruhan undang undang nomor tahun salah satu undang undang yang berupaya menyeimbangkan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta antardaerah dalam mindset kepentingan daerah keseluruhan secara nasional untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran: bahwa apa yang ada dalam berbagai undang undang berupaya mengatur lebih lanjut untuk adil dan selaras sebagaimana dimaksud undang undang dasar dan dirasa belum berkeadilan dan berkeselarasan, dan kita tentu belum puas dengan apa yang ada karena memang perkembangan negara ini dinamis: eddy suratan bahwa kalau membagi daerah daerah indonesia berdasarkan daerah maju dan daerah tertinggal sesuai dengan indikator yang dikeluarkan oleh kementerian pembangunan daerah tertinggal, maka posisi wilayah kalimantan adalah pada peringkat ketiga terbaik indonesia, lebih baik dibandingkan wilayah sulawesi, dan lebih baik dibandingkan papua dan nusa tenggara, bahwa kalimantan itu memberikan kontribusi ketiga terbaik indonesia, kalah dari jawa dan sumatera. kontribusi kalimantan peringkat ketiga terbaik indonesia dalam konstelasi ekonomi nasional, dalam itu sebetulnya hampir adalah kontribusi provinsi kalimantan timur. kalimantan barat, kalimantan tengah, dan kalimantan selatan nyaris kurang dari masing masing kontribusinya terhadap perekonomian nasional: bahwa kalau memerhatikan dari sisi anggaran, kalimantan timur juga merupakan provinsi kalimantan yang memperoleh pendapatan paling besar. lebih dari kali pendapatan kalimantan barat dan juga lebih dari kali pendapatan kalimantan tengah. dan oleh karena itu, tidak mengherankan provinsi ini mempunyai kapasitas fiskal tertinggi indonesia, juta per kapita. lebih tinggi dibandingkan dki jakarta yang hanya juta per kapita kapasitas misalnya. dan lebih tinggi juga dari provinsi riau yang hanya juta per kapita kapasitas misalnya, bahwa tingginya kapasitas fiskal provinsi kalimantan timur juga diikuti dengan besarnya ruang fiskal. data apbd tahun menunjukkan provinsi ini adalah provinsi yang paling tinggi ruang misalnya mencapai hampir ruang fiskal adalah satu indikator yang menunjukkan daerah itu leluasa, fleksibel untuk menggunakan anggaran sesuai dengan yang betul betul dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan: bahwa provinsi kalimantan timur menjadi satu satunya provinsi luar jawa yang berada pada peringkat nasional menarik investasi dan mampu menempati peringkat nasional menarik investasi dalam negeri dan mampu menempati peringkat nasional untuk menarik investasi asing, bahwa provinsi kalimantan timur indikator sosialnya juga cukup menggembirakan, angka kematian bayi provinsi ini hanya ada per kelahiran hidup, jauh lebih tinggi dibandingkan kalimantan selatan yang masih angka rata rata lama sekolah provinsi ini sudah atas tahun, jauh lebih baik dibandingkan kalimantan barat yang baru tahun. usia harapan hidup provinsi ini sudah melebihi tahun, jauh lebih baik dibandingkan kalimantan barat yang baru sekitar tahun. pendapatan per kapita provinsi ini juta lebih hampir kali dari pendapatan per kapita yang ada provinsi lain kalimantan: bahwa kualitas pembangunan manusia provinsi kalimantan timur ini juga menempati peringkat kelima secara nasional. dan yang terbaik kalimantan dibandingkan dengan provinsi kalimantan selatan yang berada peringkat kalimantan barat peringkat dan kalimantan tengah peringkat bahwa perkembangan indikator sosial yang lain, persentase rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon seluler. provinsi ini juga menempati peringkat ketiga rumah tangga kalimantan timur sudah tercatat memiliki telepon dan telepon seluler. kalau dari rumah tangga yang menggunakan komputer notebook. provinsi ini juga terbaik ketiga, hanya kalah dari dki jakarta dan yogyakarta. sudah rumah tangga menggunakan komputer notebook: bahwa dalam kerangka mp3ei yang dirancang oleh pemerintah pusat. alokasi, investasi untuk infrastruktur sudah dirancang sedemikian baik. dan kalimantan timur memperoleh rencana alokasi sekitar rp50 triliun. jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain kalimantan. lima kali lebih besar dibandingkan yang akan diperoleh kalimantan barat dan hampir kali lebih besar dibandingkan yang akan diperoleh kalimantan selatan: bahwa kalimantan timur mengalami penginapan, ahli menemukan data pengeluaran per kapita, dimana provinsi kalimantan timur memperoleh pengeluaran per kapita tertinggi nomor indonesia, hampir kali lipat dari pengeluaran per kapita provinsi jawa barat, jawa tengah, dan jawa timur, definisi penginapan daerah yang digunakan pemohon memang masih bisa perdebatan. karena pemohon hanya mempertandingkan konsumsi per kapita dibagi dengan pendapatan per kapita, lalu itulah yang dikatakan sebagai penginapan daerah: bahwa pendapatan daerah itu merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga, investasi pemerintah, investasi pengeluaran pemerintah, ekspor dikurangi dengan impor, kalau hanya mempertandingkan besaran konsumsi rumah tangga per kapita dengan pendapatan daerah per kapita, maka pastilah angkanya akan berada bawah satu. dan itu akan dialami oleh provinsi indonesia: bahwa semua provinsi indonesia mengalami penginapan oleh pemerintah pusat. kalau dikeluarkan saja apbn yang masuk semua daerah, maka pastilah menemukan angka pendapatan daerah lebih kecil daripada pengeluarannya. dan apakah bisa kita katakan pemerintah pusat telah mengisap semua daerah? besaran konsumsi kalimantan timur, ternyata yang paling rendah kalimantan. artinya, konsumsi yang terendah itu adalah ciri dari daerah yang maju, bahwa definisi atau formula yang masih bisa diperdebatkan ini, kalau terus menerus digaungkan tengah tengah masyarakat akan semakin menciptakan saja kebencian antara masyarakat kepada pemerintah pusat, itu adalah sesuatu yang tidak baik dalam hubungan kebangsaan dan kekeluargaan dalam konteks negara kesatuan: bahwa revisi terhadap undang undang nomor tahun juga sedang berjalan. konsultasi publik berbagai daerah juga sedang dilakukan dan dapat memberi masukan terhadap hal itu, dengan sistem transfer yang lebih berkeadilan itu adalah yang mampu mengurangi ketimpangan, kemampuan, keuangan antardaerah, bahwa kondisi tahun jarak antara apbd tertinggi dengan apbd terendah level pemerintah kabupaten masih sekitar rp3, triliun. ini sungguh sangat mengkhawatirkan. jarak antara apbd tertinggi dan terendah dari level pemerintah provinsi masih sebesar rp21, triliun. ini sungguh sangat mengkhawatirkan kalau dilihat data apbd per kapita: bahwa formula perhitungan dana alokasi umum yang terkait langsung dengan dana bagi hasil, maka apabila usulan pemohon dikabulkan, sudah pasti karena dau itu besarnya adalah dari pendapatan dalam negeri (neto). neto dalam pengertian setelah dikurangi pertama dengan dana bagi hasil, maka kalau usulan pemohon dikabulkan, yang pasti alokasi pendapatan dalam negeri (neto) yang dikurangi dikali dengan pasti akan semakin kecil nilainya. dan itu menyebabkan besaran dau semua daerah yang bukan penghasil akan menurun secara rata rata sekitar angkat ,8y6, bahwa apabila dibandingkan antara kepentingan pusat dengan satu daerah saja. adil itu harus mempertimbangkan kepentingan pusat dan kepentingan semua daerah. oleh karena itu,, akan meningkatkan ketimpangan antardaerah dan itu menyebabkan terjadinya ketidakadilan pada banyak sekali daerah yang bukan penghasil: menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, dewan perwakilan daerah dpd) menyampaikan keterangan lisan tanggal desember dan tanggal februari dan keterangan tertulis pada tanggal februari yang menguraikan hal hal sebagai berikut: salah satu dari the founding fathers, mohammad hatta pernah menyampaikan bagaimana demokrasi dan otonomi daerah indonesia seharusnya dibangun. mohammad hatta menyampaikan sebagai berikut, memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto activated. auto activated artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. dengan berkembangnya auto activated, tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi yaitu pemerintah yang dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat. rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri. sejauh ini, pembicaraan tentang otonomi daerah merupakan cerita hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja. ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari subtansi desentralisasi yang terfokus pada pengalihan wewenang pembuatan kebijakan administrasi dan keuangan dari pemerintah pusat pemerintah daerah. fokus utama otonomi daerah tetap saja pemerintah yang diperluas hingga pemerintah daerah. dalam batas ini, desentralisasi sebenarnya tidak dapat disamakan artinya dengan demokratisasi dalam pengertian perluasan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, termasuk juga dalam proses politik lokal. desentralisasi mengalihkan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. desentralisasi berhenti pada tingkatan pemerintahan paling bawah dan bukan berhenti pada masyarakat. ini jelas berbeda dengan demokratisasi yang secara substansial membagi kekuasaan negara kepada masyarakat. berkaitan dengan materi pengujiantuk selanjutnya disebut dengan undang undang perimbangan keuangan terhadap dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dewan perwakilan daerah republik indonesia sangat memahami kondisi yang dimaksudkan sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon. para pemohon mendalilkan alasan kerugian dengan adanya ketentuan sebagaimana huruf dan huruf yaitu: perbedaan pengaturan dalam undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus papua dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh yang memberikan bagi hasil bagi daerah minyak bumi sebesar bagi daerah dan undang undang perimbangan keuangan bagi kalimantan timur memberikan bagi daerah. meskipun berlimpah sumber daya alam, kalimantan timur mempunyai tingkat pendapatan daerah yang rendah. rasa keadilan yang terganggu karena daerah penghasil sumber daya alam terbesar migas indonesia masih mempunyai tingkat ketertinggalan bangunan yang dinyatakan dalam bangunan wilayah yang rendah dan tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi. kegiatan pertambangan yang kurang hati hati telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang menjadi beban berat daerah untuk mengatasinya, sedangkan sumber pendapatan untuk membiayai reklamasi lingkungan hidup amat minim. berdasarkan permohonan guo, apabila melihat ketentuan huruf undang undang perimbangan keuangan berbunyi, penerimaan pertambangan minyak: untuk pemerintah dan untuk daerah. sementara ketentuan huruf undang undang perimbangan keuangan berbunyi, penerimaan pertambangan gas, untuk pemerintah, untuk daerah. dewan perwakilan daerah republik indonesia menyadari bahwa masalah perimbangan keuangan pusat daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. harus disadari bahwa masalah perimbangan keuangan ini sarat dengan muatan ketatanegaraan, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi negara secara keseluruhan. karena itu menurut kami, masalah perimbangan keuangan ini adalah sebuah refleksi dari pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. permohonan pemohon sebagaimana guo harus dibaca sebagai sebuah desain yang harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem bernegara. bentuk negara kesatuan sebagaimana telah digariskan oleh konstitusi sangat menghargai hak hak otonom dan bahkan hak hak daerah yang bersifat istimewa. namun demikian, hubungan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki empat dimensi penting untuk dicermati, yaitu. karena wilayah kekuasaan pemerintah pusat meliputi pemerintah daerah, maka dalam hal ini yang menjadi objek yang diurus adalah sama, namun kewenangannya berbeda. kedua, pembagian kewenangan ini membawa implikasi kepada hubungan keuangan yang diatur dalam undang undang perimbangan keuangan. ketiga, implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah mengharuskan kehati hati agar terjaga keutuhan negara kesatuan. karena sebagai suatu sistem bernegara, maka perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah satu sistem pembagian keuangan yang bersendikan keadilanoleh karena itu, pelaksanaan desentralisasi tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pemerintah, melainkan juga dalam rangka kepentingan daerah. kepentingan daerah tersebut hendaknya diwujudkan secara bersama sama dalam rangka mewujudkan persamaan politik (political equality), pemerintahan lokal yang bertanggung jawab (local accountability), dan responsivitas dari masyarakat setempat (local responsiveness). menyikapi hal hal yang disampaikan atas, hendaknya semua menyadari bahwa masalah yang disampaikan pemohon guo hendaknya dibaca dalam konteks yang lebih luas terkait dengan masalah hubungan pusat dan daerah. masalah bagi hasil tidak saja dirasakan oleh daerah daerah penghasil minyak dan gas, namun juga daerah pertambangan dan sumber daya alam lainnya. sistem pemerintahan indonesia telah berubah dari sentralistik menjadi sentralistik sejak ditetapkannya undang undang tahun tentang pemerintahan daerah. walaupun pada hakikatnya telah menjadi komitmen funding fathers bahwa indonesia yang mempunyai sebaran wilayah yang luas dengan keanekaragaman budaya majemuk adalah tepat menganut sistem otonomi daerah. namun demikian, narasi dari tersebut tidak menjabarkan dengan jelas perintah dan fungsi pemerintahan. baru kemudian setelah terbit undang undang nomor tahun khususnya pada dinyatakan dengan tegas bahwa segala urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah selain lima urusan. seiring dengan itu, telah dilakukan amandemen terhadap undang undang dasar dan pada amandemen ke ll memperjelas rujukan konstitusi dasar yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah, yaitu diatur dalam dan undang undang dasar dalam perspektif kebijakan fiskal dan bagi hasil yang lebih berimbang dan lebih adil, pemerintah dan dpr sesungguhnya harus lebih bijaksana menentukan formula yang lebih proporsional dan berkeadilan. dpd tidak menginginkan terjadinya penumpukan sumber sumber penerimaan negara, termasuk hasil pengelolaan sumber daya alam khususnya migas tersentralisasi, sehingga terkesan pemerintah daerah sangat tergantung pada dana transfer pemerintah pusat. hal ini sangat bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang mendelegasikan sebagian besar pelayanan masyarakat kepada daerah yang berkeadilan dan bermartabat sesuai dengan pancasila dan undang undang dasar idealnya, dalam melaksanakan otonomi daerah harus bertumpu pada sumber sumber dari daerah itu sendiri yang lazim disebut sebagai pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil bumi, dan lain lain pad yang sah. kenyataan menunjukkan bahwa sumber yang menonjol dalam penerimaan pad hanya dari sektor pajak daerah, itu pun dalam kisaran dari apbd. berkenaan dengan hal tersebut, banyak teori yang menyatakan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, seharusnya daerah diberikan taking power dengan melakukan revisi pungutan undang undang pajak daerah dan retribusi daerah. ciri dan sifat pajak adalah mempunyai kekuatan daya paksa, bahkan sebagai eksekutorial geslacht yang setara dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. artinya, walaupun wajib pajak tidak setuju dengan ketetapan pajak yang diterbitkan pemerintah, walaupun masih dalam proses upaya hukum tidak setuju dengan penetapan pajak, wajib pajak tetap harus tabel komposisi pendapatan apbd kalimantan timur dengan indonesia, yo) pendapatan oeumampeaesaan 2sa0| ooo| yee omgomperderaan o0n| are be) sumber: diolah dari kementerian keuangan alokasi bagian daerah penghasil plus secara nominal akan ditentukan beberapa hal. pertama, berapa lifting yang diperoleh satu periode. dalam satu tahun produksi ada beberapa periode. periode pertama, triwulan mulai desember sampai dengan februari, periode triwulan mulai maret sampai dengan mei, triwulan iii mulai juni sampai dengan agustus dan triwulan mulai september sampai dengan november. khusus triwulan baru diperhitungkan dan diceritakan pada tahun berikutnya, atau dikenal dengan triwulan (astro account). yang disebut lifting adalah migas yang laku dijual, atau sudah menjadi uang, bukan sekedar produksi karena produksi bisa jadi tidak dijual sebagai cadangan nasional atau mungkin belum laku dijual, kedua, berapa icp indonesia crude price) rata rata per bulan. dihitung rata rata karena setiap bulan bahkan hari minggu selalu terjadi fluktuasi harga minyak mentah dunia. harga setiap lapangan migas juga berbeda karena kandungan mineral setiap lapangan migas yang juga berbeda. saat ini ada sekitar jenis harga minyak indonesia: ketiga, dari lifting dikalikan icp akan memunculkan harga bruto yang masih harus dikurangi cost recovery dan beban potongan pajak pajak. dari pendapatan netto baru diperoleh porsi bagian pemerintah pusat dan membayar pajak terutang. bila tidak, maka akan terjadi eksekusi penagihan dari surat paksa, penyitaan, pencegahan luar negeri, penyanderaan, lelang, dan seterusnya. karena itu pilihan taking power semata dalam rangka peningkatan perimbangan asli daerah menjadi tidak paralel dengan makna otonomi daerah, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lokal melalui pemerintahan daerah. oleh karena itu dalam rangka membiayai pembangunan daerah, undang undang merekomendasikan dengan dana transfer daerah yang lazim disebut dengan dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum dau), dana alokasi khusus dak), dan dana bagi hasil dbh), yang diatur dalam undang undang perimbangan keuangan. dana bagi hasil terdiri dari dph pajak pusat, dan dph sumber daya alam. dph pajak meliputi pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan upah karyawan, dan pajak bumi dan bangunan. sementara untuk dph sumber daya alam, termasuk dalamnya dph kehutanan, perikanan, pertambangan umum, dan dph pertambangan minyak, bumi, dan gas. namun demikian, pelaksanaan dari berbagai ketentuan tentang otonomi daerah belum ditunjang oleh kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dalam undang undang perimbangan keuangan, sehingga timbul berbagai tuntutan dari daerah untuk merubahnya. untuk sumber daya alam dibagihasilkan secara konsisten sebesar untuk daerah, meliputi: iuran hak pengusahaan hutan, provisi sumber daya hutan, perikanan, pertambangan umum, land rent, dan royalty, dan panas bumi. sementara untuk sektor penerimaan pertambangan migas dibagi hasil yang diberikan kepada daerah untuk minyak bumi hanya dan gas bumi hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan pengaturan bagi hasil dana sumber daya alam. sementara itu, bagi hasil untuk daerah tertentu seperti aceh dan papua sebesar untuk daerah. pertimbangan terhadap perbedaan perlakuan ini belum sepenuhnya dipahami oleh daerah. dan oleh karena itu, harus ada mekanisme yang lebih terbuka dalam hubungan dengan formula bagi hasil ini. sumber daya alam tidak tersebar merata semua daerah. oleh karena itu, daerah yang menjadi tempat menghasilkan migas mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga keberadaan sumber daya alam tersebut untuk kepentingan bangsa keseluruhan. penguasaan sumber daya alam yang oleh pemerintah diberikan kepada swasta, banyak yang meniadakan akses masyarakat setempat untuk meningkatkan kehidupannya. misalnya masyarakat setempat kehilangan hak atas tanah garapannya, kehilangan sumber pencaharian yang tradisional, dan sebagainya yang menjadikan masyarakat seputar lokasi sumber daya alam tersebut menjadi miskin. dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam sektor pertambangan minyak, bumi, dan gas, bumi menimbulkan dampak kerusakan alam dan ekosistem yang biasanya memberikan jasa lingkungan bagi masyarakat tradisional seperti bencana kebakaran. kerusakan lingkungan tersebut seharusnya dapat direhabilitasi dari perolehan bagi hasil. akan tetapi, pada kenyataannya besaran bagi hasil yang diterima oleh daerah sangat tidak mencukupi untuk perbaikan atas kerusakan yang diakibatkan oleh pertambangan tersebut. kemiskinan yang terdapat daerah penghasil membuat keberadaan eksploitasi pertambangan tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. masalah ini telah menimbulkan masalah sosial yang semakin parah. sumber daya alam yang memberi harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat telah menjadi sumber bencana bagi mereka. mungkin masalah tersebut bukan hanya masalah pertambangan, tetapi juga masalah pengelolaan yang kurang berpihak kepada masyarakat, atau mismanagement, atau kemampuan daerah yang masih kurang dalam mengelola sumber penghasilan, dan efisiensi pengeluarannya. berbagai cara untuk mengatasi ketimpangan vertikal antara pusat, dan daerah, dan ketimpangan horizontal antardaerah telah menjadi alur pemikiran yang tepat dengan berbagai cara seperti transfer dana daerah dalam berbagai bentuknya, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam. tetapi konsistensi dan transparansinya masih perlu pengembangan lebih lanjut agar dapat dipahami oleh daerah. sumber daya alam tidak dapat pulih (unreliable), seperti migas tidak dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan apabila tidak dimanfaatkan untuk memperluas basis usaha daerah pada masa yang akan datang. beberapa kemungkinan yang dapat dipertimbangkan adalah: peningkatan pendapatan yang berasal dari sumber daya alam melalui berbagai upaya yang lebih terbuka dan pengelolaan pemerintahan yang baik, sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah dari bagi hasil sumber daya alam. banyak perkiraan kebocoran dalam penerimaan negara dari migas yang berakibat yang dibagihasilkan menjadi kecil, tidak memadai. meningkatkan sumber pendapatan daerah dari bagi hasil sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam dan kepentingan nasional untuk mengurus negara dan . dan kesatuan nasional, baik satuan wilayah, ekonomi, lingkungan, sosial, terutama melalui penyesuaian bagi hasil sumber daya alam, pajak, dan reformasi dana alokasi umum. kesempatan kepada pemerintah daerah untuk ikut serta memantau potensi penerimaan daerah dari sumber daya alam secara nyata agar perencanaan pembangunan daerah mempunyai landasan yang lebih pasti dari sisi pendapatan daerah. upaya ini dapat meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan menghindarkan perselisihan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar daerah penghasil dengan daerah yang lain. masalah besaran bagi hasil migas memang masih belum terbuka dan menimbulkan spekulasi, tetapi besaran yang sekarang dijadikan ukuran harus lebih konsisten berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah penghasil untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. pada saat ini dpd telah melakukan kajian akademik untuk perubahan undang undang perimbangan keuangan. selain itu, dpd juga telah membentuk pansus dana bagi hasil dalam rangka perubahan undang undang perimbangan keuangan tersebut. prinsip yang dikembangkan adalah konsistensi dan peningkatan dana transfer daerah untuk mempercepat pembangunan daerah, pencapaian standar pelayanan minimum, dan tetap mempertimbangkan stabilitas ekonomi makro, serta pembangunan nasional secara berkelanjutan. kriteria alokasi dana transfer perlu dikembangkan dengan indikator yang dapat dihitung secara akurat yang menggambarkan tingkat keadilan antar daerah. konteks tersebut sebagai perwujudan dewan perwakilan daerah republik indonesia sebagai lembaga negara yang diberi amanat oleh konstitusi untuk membuat rancangan undang undang berkaitan dengan otonomi daerah dan melakukan pengawasan pelaksanaan undang undang otonomi daerah. menimbang bahwa para pemohon dan pemerintah telah menyerahkan kesimpulan masing masingmateriilhuruf dan huruf yang menurut para pemohon bertentangan dengi3. menimbang bahwa kualifikasi para pemohon adalah sebagai berikut: (i) pemohon adalah majelis rakyat kalimantan timur bersatu mrt), (ii) pemohon sampai dengan pemohon adalah perorangan warga negara indonesia, dan (iii) pemohon sampai dengan pemohon adalah perorangan sebagai anggota dewan perwakilan daerah merasa dirugikan hak hak konstitusionalnya oleh berlakunya huruf dan huruf yaitu: hurufuntuk pemerintah dan untuk daerah . huruf. tersebut, menurut para pemohon bertentangan dengan dan uud yaitu: negara indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik atas asas kekeluargaanimbang bahwa alasan para pemohon pada pokoknya sebagai berikut: eksploitasi sumber daya alam tidaelum mencerminkan keseimbangan dan keadilan dalam pembagian hasil pengolahan sumber daya alam antara pusat dan daerah serta baru mencerminkan keadilan distributif, bukan keadilan partisipatif, karena daerah hanya menerima data final dari kementerian keuangan: prosentase (lima belas koma lima persen) tidak secara utuh, sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan dalam pembiayaan pembangunan karena tidak inangnya antara kecilnya prosentase pembagian dan pemberian kewenangan urusan yang cukup besar kepada daerah (tidak sesuai dengan prinsip money follows function), eksploitasi sumber daya alam mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, seperti erosi dan pendangkalan sungai serta kerusakan jalan yang mengakibatkan pula terganggunya permukiman dan sistem distribusi ekonomi masyarakat: adanya pemberlakuan secara berbeda dalam dana bagi hasil minyak bumi dan gas antara aceh, papua dan daerah lain, sehingga tidak sesuai dengan susunan perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan tidak sesuai dengan kesatuan ekonomi nasional. i3 menimbang bahwa terhadap masing masing para pemohon, mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut: bahwa terkait dengan pemohon sampai dengan pemohon menurut mahkamah dapat dikategorikan sebagai kelompok orang warga negara indonesia yang mempunyai kepentingan sama memiliki hak konstitusional yang ditentukan dalam dan uud yang menurutnya terjadi kesenjangan dan pengabaian hak hak dasar masyarakat kalimatan timur, sehingga terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian dengan berlakunya guo. dengan demikian, menurut mahkamah pemohon sampai dengan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo: bahwa selanjutnya terkait dengan pemohon sampai dengan pemohon ix, sebagai anggota dpd yang dalam menjalankan fungsinya telah menerima berbagai pengaduan dan aspirasi dari konstituen para pemohon (masyarakat kalimantan timur), menurut mahkamah, pemohon sampai dengan pemohon oleh karena kedudukannya sebagai anggota dpd, yang secara kelembagaan maupun keanggotaan dalam perspektif konstitusi, antara lain, ikut membahas persoalan perimbangan keuangan pusat dan daerah (vide dan uud maka undang undang guo adalah produk yang dalamnya dpd ikut membahasnya. dengan demikian,lam permohonannya para pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitasyang menurut para pemohon bertentangan dengan dan uud pendapat mahkamahdewan perwakilan daerah, keterangan ahli para pemohon, keterangan ahli pemerintah, dan bukti surat tulisan pemohon yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: i3 bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh para pemohon adalah mengenai penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam sda), yaitu pertambangan minyak dan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan, masing masing untuk minyak bumi untuk pemerintah, untuk daerah serta untuk gas bumi untuk pemerintah, untuk daerah dalam huruf dan huruf terhadap dalil dan alasan para pemohon tersebut, menurut mahkamah, merupakan implementasi darikonstitusional tersebut mengamanatkan supaya hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam pemanfaatan sda diatur berdasarkan undang undang dan dilaksanakan secara adil dan selaras, i3 bahwa dalam perspektif konstitusi sebagai suatu sistem maka ketentuan konstitusional yang sangat terkait dan fundamental adalah ketentuan dalam dan uud yang masing masing menyatakandari kedua tersebut dapat dipahami bahwa negara indonesia yang dalamnya terdapat pemerintah dan pemerintahan daerah adalah negara kesatuan. suatu negara, yang berdasarkan pembukaan uud dalamnya diindonesia adalah juga negara republik yang berkedalaman rakyat atau demokrasi. sebagai negara demokrasi maka susunan pemerintahan, berdasarkan dan uud dibagi secara vertikal dalam wilayah pemerintahan daerah provinsi, dan wilayah pemerintahan daerah provinsi dibagi dalam wilayah pemerintahan daerah kabupaten dan kotaemikian maka pengertian keadilan dan keselarasan harus dimaknai sebagai keadilan untuk seluruh bangsa dan tumpah darah indonesia. dalam rangka mengimplementasikan pengertian keadilan yang demikian itu maka pemerintah daerah. secara tehnis dalam tradisi perhitungan perolehan pendapatan dari minyak adalah sebagai berikut: gross revenue lifting oil price cost cover net operating equity split ets). dari net operating equity split ets) apabila diasumsikan dibagi bagian pemerintah dan bagian kontraktor bagian kontraktor masih dikurangi minyak bumi atau sebesar sehingga tersisa inipun masih dikurangi dmo domestic market obligation atau kewajiban kontraktor migas untuk menyerahkan sebagian minyak dari bagiannya kepada negara dalam rangka penyediaan kebutuhan bbm dalam negeri yang besarnya diatur dalam kontrak). bagian pemerintah yang masih harus dikurangi dengan faktor pengurang yakni pajak bumi dan bangunan pbb), pajak pertambahan nilai ppn), pajak daerah dan retribusi daerah dprd) dan fee hulu migas. dari faktor pengurang tersebut, baru menjadi penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam pnb sda) yang dibagi y6) pusat dan daerah dengan komposisi sebagaimana yang telah disebutkan diatas. jadi secara garis besar pnb sda migas mengikuti pola perhitungan bagian pemerintah i(( icp lifting jumlah hari dalam tahun yang bersangkutan) cost cover kurs faktor pengurang alur penetapan dana bagi hasil minyak bumi dan gas setiap tahun semua kontraktor kontrak kerja sama kkk) akan membuat kertas kerja yang divariasikan oleh migas dan selanjutnya ditetapkan oleh menteri esdm sebagai prognosis lifting bagi setiap daerah. disebut prognosis karena masih bersifat prakiraan, bisa tercapai, lebih (overline) atau kurang (underline). selanjutnya dari ketetapan prognosis lifting, menteri keuangan menetapkan dalam peraturan menteri keuangan pmk) tentang prakiraan bagian daerah dalam satu tahun, mana dalam perjalanannya sering terjadi koreksi, baik karena perubahan asumsi apbn, pengaruh harga minyak mentah dunia akibat sentiment global, realisasi yang under overline dan sebagainya. dengan hasil perhitungan atas dasar realisasi (dan bukan target) sebagaimana ketentuan dan peraturan pemerintah pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama,lebih efektif dan lebih tepat dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan fungsi alokasi diserahkan kepada pemerintahan daerah, i3 menimbang bahwa selain itu makna keadilan dan keselarasan dalam kaitannya dengan ketentuan konstitusional tersebut ialah bahwa pemanfaatan sda minyak dan gas bumi haruslah dipandang sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam kerangka perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagaimana ditentukan dalam uud yang menyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan . untuk itu, secara konstitusional cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah ada dalam kekuasaan oleh negara sesuai dengsuai dengan uud yangerdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, minyak dan gas bumi yang terdapat perut bumi provinsi, kabupaten, atau kota manapun dalam wilayah republik indonesia,harus dikuasai oleh negara untuk didistribusikan kepada seluruh rakyat indonesia. negara, terutama pemerintah dengan fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi haruslah menyelenggarakan perekonomian nasionalmaksud uud yang menyatakan, perekonomian nasional , i3 menimbang bahwa kebijaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan. hal ini berarti bahwa hubungan keuanganjalan dengan pembagian kewenangan tersebut, pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang masing masing memiliki konsekuensinya masing masing dalam pembangunan. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas dekonsentrasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak distribusi, pemberian bagi hasil penerimaan, dan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi anggaran pendapatan belanja daerah apbd). secara umum,, dan tugas pembantuan. hal tersebut merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang, i3 menimbang bahwa pemahaman tentang keadilan dan keselarasan tersebut dalam kaitannya dengan pembagian yang diterima oleh provinsi papua dan provinsi aceh haruslah didasarkan pada affirmative action program. provinsi papua yang kini sebagai daerah otonomi khusus masuk dalam pangkuan negara kesatuan republik indonesia mengalami keterlambatan dan melalui perjuangan panjang yang mengakibatkan ketertinggalan dari provinsi provinsi lain. provinsi aceh sebagai daerah istimewa mengalami konflik yang berkepanjangan, sehingga mengalami keterpurukan: i3 menimbang bahwa adil dan selaras yang diinginkan oleh uud adalah berkaitan dengbesaran prosentase sebagaimana ditentukan dalam huruf dan huruf tidaklah dimaksudkan oleh pembentuk undang undang untuk berlaku tidak adil kepada daerah penghasil tetapi hal tersebut harus dilihat berdasarkan uud yang menentukan bahwa kekayaan alam yang terkandung bumi indonesirta dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. prosentase dalam huruf dan huruf yang menentukan pembagian tersebut lebih besar untuk pemerintah adalah dalam rangkadengan demikian, besaran prosentase guo, menurut mahkamah harus dipahami bahwa besaran dimaksud tidak sepenuhnya menjadi bagian dari pemerintah daerah semata mata, karena pemerintah sebagai representasi negara berkewajiban untuk membagikannya kepada pemerintah daerah seluruh indonesia melalui mekanisme dana alokasi umum dau), dana alokasi khusus dak), dana bagi hasil dbh), serta mekanisme lainnya, dalam rangka keadilan dan pemerataan bagi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia: i3i4.sampai dengan pemohon untuk seluruhnya, permohonan pemohon sampai denghamdan zelda, hartono, dan anwar usman, masing masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh ida ria tambunan, sholihin nasir, dan achmad edi subianto,hamdan zelda hartono ttd. anwar usman pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan mahkamah ini, hakim konstitusi akil mochtar memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: uud mengamanatkan bahwa hubungan keuanganrtinya, undang undang dasar telah menjamin bahwa penataan hubungan keuangan antara pusat dan daerah dipersyaratkan untuk memenuhi aspek substantif, yaitu adil dan selaras , serta aspek formil, yaitu dilakukan sesuai dengan undang undang. syarat substantif konstitusional dalam pengaturan hubungan keuangan tersebut memiliki kedudukan yang lebih penting dibandingkan syarat formalnya. hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilakukan berdasar undang undang tetapi tidak memenuhi syarat adil dan selaras adalah bertentangan dengan undang undang dasar. suatu sistem disebut adil bilamana memiliki ketahanan (stability) dalam proses penerapannya. sistem yang adil mampu mendorong pihak pihak yang terlibat untuk bertindak sesuai dengan aturan main dalam sistem. bila sistem itu kehilangan daya dorong dan kemampuan mengikatnya terhadap para pihak maka dapat dipastikan terdapat ketidakadilan dalam sistem tersebut. permasalahan yang muncul dengan diajukan perkara pengujian huruf dan undang undang nomor tahun adalah bukti bahwa sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sedang diuji daya ketahanannya. pemohon, sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam sistem hubungan keuangan, menggugat pola sistem keuangan dalam hal pembagian perimbangan keuangan dari sektor penerimaan pertambangan minyak dan gas bumi atas dasar pembagian yang tidak adil. adil, tidak hanya dilihat dari perspektif distribusi hasil yang merata. keadilan dalam sistem hubungan keuangan diawali dari prinsip perlakuan sejajar (equality) para pihak ketika mengikatkan diri dalam sistem hubungan tersebut (contracta justice). pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang terikat dalam sistem hubungan keuangan merupakan pihak yang harus diperlakukan sejajar. bila pembagian perimbangan keuangan dari sektor penerimaan minyak dan gas bumi yang diatur dalam huruf dan undang undang nomor tahun disebut sebagai kebijakan hukum pemerintah (legal policy) maka telah terjadi ketidakadilan dalam perlakuan antar para pihak dalam sistem hubungan keuangan tersebut. pemerintah pusat berarti memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding pemerintahan daerah dalam menyusun sistem hubungan keuangan. oleh karena itu, dalam merumuskan pola hubungan keuangan, termasuk pembagian perimbangan keuangan dari sektor minyak dan gas bumi maka pemerintah pusat dan pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang setara dan harus diperlakukan sama sebagai prasyarat awal terciptanya keadilan. dalam perspektif distribusi hasil, konsep keadilan lebih mementingkan prinsip merata dibandingkan kesamaan. keadilan tidak berarti bahwa setiap pihak memperoleh jumlah yang sama besar. ketidaksamaan dalam distribusi hasil dapat dibenarkan selama pembagian hasil yang tidak sama itu membawa manfaat yang lebih besar (greater goods) bagi para pihak. ketidaksamaan dalam pembagian hasil, disebut adil, bila memperhatikan kondisi obyektif dari adanya perbedaan setiap individu pihak. hal ini selaras dengan pendapat mahkamah dalam putusan nomor puu ii yang menyatakan bahwa .isalnya dalam sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pembentuk undang undang mengatur pembedaan porsi dana bagi hasil untuk provinsi papua dan provinsi aceh dengan daerah lain. porsi dana bagi hasil sebesar (tujuh puluh persen) dari pertambangan minyak dan gas bumi diberikan untuk provinsi papua (vide huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dan porsi dana bagi hasil yang serupa juga diperoleh provinsi aceh (vide huruf juncto undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh sedangkan daerah lain yang bukan merupakan daerah otonomi khusus memperoleh (lima belas setengah persen) untuk dana bagi hasil minyak dan (tigapuluh setengah persen) untuk dana bagi hasil gas (vide. artinya, pembentuk undang undang menerapkan prinsip proporsionalitas dalam pembagian dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi bagi daerah otonomi khusus. dengan demikian, pembagian hasil yang tidak sama kepada setiap pihak bukan berarti ketidakadilan. keinginan pemohon untuk memperoleh pembagian hasil dari sumber daya yang dimilikinya dalam porsi lebih besar dibandingkan daerah lain tidak dapat dikategorikan sebagai bertentangan dengan syarat adil dalam pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. oleh karena itu, yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah keuntungan sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi dapat menguatkan alasan (raison d'etre) untuk memperoleh pembagian hasil sumber daya alam yang lebih besar dibanding daerah bukan penghasil sumber daya minyak dan gas bumi. pada sebuah negara kesatuan (unitary state), hakikat kebijakan otonomi daerah adalah bahwa pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. makna penting dari kata penyerahan adalah bahwa pemerintah pulalah yang sejatinya memiliki kewenangan karena pemerintah pusat mewakili kepentingan secara nasional. dalam kaitannya dengan sektor pertambangan minyak dan gas bumi, dan uud mengamanatkan bahwa cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara . kata negara yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengacu pada pemerintah pusat yang mewakili kepentingan nasional. dengan demikian, pembagian dana bagi hasil dari sektor pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam huruf dan undang undang nomor tahun merupakan bentuk pengaturan (regelendaad) dari hak penguasaan negara atas minyak dan gas bumi melalui kewenangan legislasi oleh dpr bersama pemerintah. dengan kata lain, pemerintah pusat memegang kewenangan untuk mengatur pembagian hasil sektor pertambangan minyak dan gas bumi. akan tetapi, penguasaan negara untuk mengatur cabang cabang produksi yang penting tidak serta merta memberikan justifikasi bagi pemerintah pusat untuk memperoleh bagian hasil yang lebih besar. terdapat pertimbangan pertimbangan lain yang harus diperhatikan. pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam akan menimbulkan ketimpangan fiskal secara vertikal (vertical fiscal imbalan) antara pemerintah pusat dan daerah. pada hakikatnya, dana bagi hasil merupakan instrumen untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal tersebut. pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas prinsip daerah penghasil (by origin). akan tetapi pada kenyataannya daerah yang memiliki sumber daya alam justru tidak memperoleh kelebihan kelebihan yang seharusnya dinikmati sebagai daerah penghasil. oleh sebab itu, hakikat dari tujuan pembagian dana bagi hasil untuk menghilangkan ketimpangan vertikal menjadi tidak tercapai. daerah penghasil pertambangan minyak dan gas bumi dalam pengelolaan wilayahnya membutuhkan anggaran tambahan dalam rangka pemulihan lingkungan yang berpotensi tercemar, pengadaan infrastruktur yang baik dalam rangka menunjang efisiensi pertambangan minyak dan gas bumi, lingkungan sosial masyarakat yang kehilangan sumber mata pencaharian serta beragam sektor penunjang lainnya. penghitungan kompensasi atas kerusakan lingkungan akibat pertambangan minyak dan gas bumi perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat. minyak dan gas bumi merupakan jenis pertambangan sumber daya energi yang tidak terbarukan (non renewable energy source). konsekuensi dari eksplorasi jenis pertambangan ini tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pada generasi saat ini. yang lebih penting dipertimbangkan adalah dampak eksplorasi sumber daya tidak terbarui bagi generasi mendatang (the principle intergenerational equity). bila sumber daya alam telah habis maka tidak ada lagi yang bisa diwariskan bagi generasi mendatang. eksplorasi besar besaran tanpa memperhatikan kondisi lingkungan akan menimbulkan permasalahan bagi generasi mendatang, contohnya pembuangan gas emisi karbon berlebihan yang menimbulkan dampak perubahan iklim. pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pemenuhan kebutuhan saat ini tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang (sustainable development). dengan demikian, pembangunan tidak hanya memiliki dimensi ekonomi tetapi juga memiliki konsekuensi pertumbuhan sosial dan kelestarian lingkungan. kepentingan pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi bagi daerah penghasil tidak hanya bersifat sementara. akan tetapi, pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi juga dibutuhkan untuk menjaga kelestarian lingkungan demi kebutuhan generasi mendatang. selain itu, dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun kewenangan pengendalian dan pelestarian lingkungan merupakan urusan wajib yang dilimpahkan kepada pemerintahan daerah, baik pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten kota (vide huruf juncto huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah oleh karena itu, pemerintahan daerahlah yang memikul beban tanggung jawab untuk menjaga agar kelestarian lingkungan dapat terjamin. kerusakan lingkungan pada daerah akibat pertambangan minyak dan gas bumi akan jauh berbeda dengan kerusakan lingkungan pada daerah yang tidak memiliki pertambangan minyak dan gas bumi. unsur unsur tersebut menjadi faktor pembeda bagi daerah penghasil dibanding daerah lainnya. hal ini memberi justifikasi bahwa daerah penghasil perlu memperoleh porsi yang lebih besar dibanding daerah lainnya. fungsi utama pemerintah pusat dalam hal hubungan keuangan adalah fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. dalam menjalankan fungsinya, pemerintah pusat harus mempertimbangkan beragam variabel agar dapat memenuhi prasyarat adil dan selaras . uud tidak menyebut secara eksplisit mengenai jumlah porsi pembagian dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. pembagian porsi dana perimbangan diisyaratkan dalam suatu relativitas pemaknaan kata adil dan selaras . selain itu, dalam merumuskan pembagian dana bagi hasil pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. pemerintah pusat harus duduk bersama dengan pemerintahan daerah sebagai pihak pihak yang mengikatkan diri dalam sistem hubungan keuangan dengan kedudukan setara. pengujian huruf dan undang undang nomor tahun merupakan indikasi yang cukup akan adanya ketidakadilan dalam proses perumusan porsi pembagian dana bagi hasil maupun dalam proses distribusi dana bagi hasil. untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang berlarut larut atau sebagai upaya proses pendekatan keseimbangan reflektif (reflective equilibrium) keadilan dalam suatu sistem hubungan keuangan maka perlu dilakukan perubahan dari pengaturan dana bagi hasil sektor pertambangan minyak dan gas bumi. nomor tahun maka sangat dimungkinkan ada fluktuasi pendapatan yang diperoleh. sebagai gambaran indonesia padaiitt), dengan kurs rp. realisasi rp. (lebih rendah).samatinggirendah). data data atas adalah data rata rata, karena fluktuasi akan terlihat dinamainya setiap bulan. atas dasar itu, hitungan pendapatan setiap triwulan adalah akumulasi dari pendapatan setiap bulan pada triwulan yang berkenan. keadilan partisipatif dan transparansi undang undang nomor tahun jelas belum mencerminkan yakni keseimbangan antara keadilan dan transparansi, dengan penjelasan sebagai berikut: pertama, proporsi pembagian antara pusat dan daerah provinsi, daerah penghasil dan bukan daerah penghasil) baru mencerminkan keadilan distributif, bukan keadilan partisipatif. ketika awal dimulainya kegiatan eksploitasi dan eksplorasi, daerah penghasil diwajibkan memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya agar kegiatan dapat berjalan lancar, tepat waktu dan tidak ada hambatan apapun, terutama dariaspek social dan keamanan. akan tetapi setelah kegiatan mulai memberikan hasil, langsung diterapkan proporsi pembagian, tanpa memperdulikan kondisi daerah sisi lain, penetapan angka prosentase bagi hasil antara pusat dan daerah bukanlah persoalan yang mudah karena tidak hanya bersifat umum normatif tetapi juga menyangkut formulasi teknis penghitungan anggaran yang ditetapkan secara rinci. pengubahan presentase dana bagi hasil akan mempengaruhi alokasi penghitungan anggaran lainnya. pengaturan dana bagi hasil termasuk dalam komponen dana perimbangan, selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, yang merupakan sistem transfer dana dari pemerintah berupa satu kesatuan utuh. tujuan dana perimbangan ini selain untuk membantu daerah mendanai kebutuhan pembangunan daerahnya adalah juga untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintahan daerah. untuk memenuhi prasyarat konstitusional agar adil dan selaras maka terhadap perimbangan dana bagi hasil untuk sektor minyak dan gas bumi, sebagaimana diatur dalam huruf dan undang undang nomor tahun harus segera disesuaikan dengan mempertimbangkan untuk memberi porsi yang lebih besar kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi. pemberian porsi yang lebih besar tersebut juga harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah bukan penghasil minyak dan gas bumi, agar tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antar provinsi atau kabupaten kota. selain itu, pengawasan terhadap pengeluaran anggaran pemerintah daerah harus dimaksimalkan sehingga mekanisme money follows function dapat berjalan secara efektif. pemberian porsi anggaran yang besar kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi akan percuma bila pemerintah daerah ternyata tidak mampu melakukan penyerapan anggaran untuk melaksanakan pembangunan dengan tujuan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. oleh karena pembentuk undang undang pemerintah dan dpr) yang memiliki kewenangan dan sumber daya untuk menyesuaikan peraturan peraturan yang terkait dengan pembagian porsi dana bagi hasil untuk sektor minyak dan gas bumi, maka pembentuk undang undang harus segera melakukan perubahan atas peraturan perundang undangan terkait. formulasi teknis hitungan matematis dan ekonomi dalam perubahan peraturan perundang undangan terkait haruslah menitikberatkan untuk pemberian porsi yang lebih besar kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi sehingga syarat konstitusional yang adil dan selaras dalam pembagian dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi terpenuhi. maka menurut saya, seharusnya mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dengan distribusi pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi yang lebih berkeadilan dengan mengedepankan prinsip adil dan selaras . panitera pengganti, ttd ttd ida ria tambunan sholihin nasir ttd achmad edi subianto seperti kerusakan infrastruktur, polusi, ancaman kejadian (blow out gas h2s), sensitivitas masyarakat sekitar pengeboran, demo setiap saat dan sebagainya. seharusnya diatur tahapan tahapan proporsi pembagian yang lebih besar pada awal awal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, baru ketika pada kondisi puncak produksi ada pengaturan proporsi untuk daerah lain, kedua, transparansi, khususnya dalam proses perhitungan. sejak rekonsiliasi lifting, maka data yang disajikan kementerian esdm merupakan akumulasi data dari migas yang diperoleh dari kontraktor. kontraktor sendiri, meskipun berada daerah, tidak pernah bersedia membuka data lifting kepada pemerintah daerah, dengan alibi bahwa data lifting dari lapangan miliknya sepenuhnya dikuasai migas. akibatnya daerah hanya menerima data final secara sepihak. begitu pula, dalam perhitungan dana bagi hasil dbh), daerah juga hanya menerima data final dari kementerian keuangan, terlebih lagi data potongan pajak, cost recovery dan fee hulu migas, daerah sama sekali tidak memiliki rumusan perhitungan. contoh faktual adalah potongan pajak bumi dan bangunan pbb) pertambangan yang dipungut oleh pusat, ternyata surat pemberitahuan obyek pajak pop) onshore kabupaten bojonegoro hanya dihitung dari realisasi lifting, padahal pbb pertambangan adalah salah satu sumber pendapatan yang dibagi hasilkan dengan daerah penghasil. memang saat ini telah ada perpresnamun bagaimana implementasinya, saat ini belum ada realisasinya: bahwa pemerintah pusat tidak pernah melakukan keadilan partisipatif karena tidak melibatkan pihak dari kalimantan timur sebagai salah satu yang diajak berunding dalam proses perumusan bahkan undang undang tersebut didesain oleh ahli yang berasal dari berbagai universitas luar kalimantan timur. kemiskinan rakyat kalimantan timur bahwa jumlah warga kalimantan timur bekerja sektor pertambangan dan migas hanya dari total penduduk. penduduk mengelola sumber pendapatan (provinsi negara) dari sda rp. t). dari penduduk bekerja disektor tambang dan migas antaranya adalah pendatang, dan adalah penduduk asli dengan posisi middle manager bawah, bahwa jumlah penduduk kalimantan timur yang hidup dalam kemiskinan sebesar pada tahun sebesar dari total jumlah penduduk, yang masih lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan kalimantan tengah dan kalimantan selatan, meskipun sudah lebih rendah dibanding rata rata nasional dan kalimantan barat tabel menunjukkan perbandingan indikator pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan ipm dibandingkan provinsi lain kalimantan dan indonesia. kemiskinan pada umumnya terdapat wilayah kaya dengan tambang dan migas. kecenderungan kemiskinan semakin meningkat dari tahun tahun dengan semakin meningkatnya dampak eksploitasi sda. tabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, ipm, se kalimatan, sumber: bps mana dieuntuk melakukan pengujian sepanjang frasa untuk pemerintah dan untuk daerah dalamdan sepanjang frasa untuk pemerintah dan untuk daerah dalam ketentuan huruferdasarkan hal hal tersebut atas, makaketidakmampuan pembiayaan untuk percepatan pembangunan, pemenuhan hak hak dasar dan peningkatan kesejahteraan rakyat kalimantan timur bahwa pembiayaan pembangunan dan pemenuhan hak hak dasar rakyat kalimantan timur apabila menggunakan apbd pada saat ini baik itu provinsi dan kabupaten kota kalimantan timur tidaklah cukup untuk mempercepat proses pembangunan dan pemenuhan hak hak dasar rakyat kalimantan timur. dana bagi hasil minyak bumi dan gas yang diterima oleh pemerintah daerah kalimantan timur selama ini tidaklah cukup membantu apbd dalam membiayai proses pembangunan dan pemenuhan hak hak dasar rakyat kalimantan timur, bahwa kondisi persentase penerimaan dana bisa yang diterima oleh pemerintah daerah kalimantan timur relatif masih minim, tidak pernah mencapai angka (lima belas koma lima persen). hal tersebut mengakibatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota kalimantan timur telah mengalami kekurangan dalam pembiayaan pembangunan yang menyangkut berbagai sisi sosial, ekonomi serta aspek aspek pemenuhan kesejahteraan dan lingkungan: bahwa berdasarkan estimasi penghitungan secara ekonomi para ahli dari kalimantan timur, dana bagi hasil minyak bumi dan gas yang diberikan oleh pemerintah pusat jika mencapai (lima belas koma lima persen) kepada pemerintah daerah, hal tersebut juga tidak akan membantu percepatan dan peningkatan proses pembangunan dan pemenuhan hak hak dasar rakyat agar mencapai tingkat perekonomian dan kesejahteraan secara maksimal. persentase (lima belas koma lima persen) itu memang bukan niat yang bertujuan untuk kemiskinan rakyat kalimantan timur, yang menjadi persoalan angka tersebut tidak dapat secara maksimal mewujudkan percepatan proses pembangunan dan penyelesaian persoalan persoalan dasar rakyat kalimantan timur, bahwa kalimantan timur sebagai daerah penghasil sumberdaya alam terbesar sangat bergantung modal pembiayaan pembangunannya dan proses percepatan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian pada sumberdaya alam tersebut. seharusnya sumber daya alam minyak bumi dan gas tersebut, bahwa dengan dana bagi hasil yang diterima selama ini tidaklah cukup membiayai dan begitu pun bila memenuhi persentase (lima belas koma lima persen) juga tidak mencukupi. padahal seandainya saja, komposisi penerimaan negara dari minyak bumi dan gas berasal dari seluruh aktivitas ekspor migas indonesia maka dapat dikatakan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas berasal dari ekspor minyak bumi dan gas kalimantan timur sisanya berasal dari provinsi lain. kerusakan lingkungan kalimantan timur bahwa sumber daya alam sda) kalimantan timur telah dieksploitasi tanpa kehati hatian, keberpihakan dan perencanaan yang matang. eksploitasi sda kalimantan timur telah mengubah rupa bumi kalimantan timur menuju kepada ketidakpastian manfaat dan kelestarian juta lahan kritis). kerusakan hutan indonesia khususnya kalimantan timur dapat berada pada level yang tinggi. deforestasi tertinggi indonesia terjadi pada rentang tahun mana luas hutan indonesia hilang meskipun menurun menjadi per tahun pada periode (lihat tabel indonesia pada rentang waktu telah kehilangan atau dari total luas seluruh hutan yang dimilikinya. kehilangan itu adalah yang terbesar dunia setelah brazil yang telah kehilangan luas hutannya. deforestasi yang terjadi kalimantan pada rentang waktu mencapai (lihat tabel hal tersebut mencerminkan kerusakan lingkungan yang terjadi kalimantan. tabel sepuluh negara dengan kerusakan hutan terparah1990 country annual change country annual change 1000ha yr 1000ha yr brazil brazil indonesia australia sudan indonesia myanmar nigeria nigeria united republic tanzania a13 united republic tanzania zimbabwe mexico democratic republic the congo zimbabwe myanmar democratic republic the congo bolivia plurinational state of) argentina venezuela bolivari republic of) total total source fao tabel tingkat kerusakan hutan per wilayah, deforestasi ha tahun) deforestation ha year jawa tenggara tan sls lan jumlah total 4g4ps0n| 428n1o0| sesi0o| 214g00| 7t8400| geng00| sang0n rerata average sumber forestry statistic tabel angka deforestasi dalam dan luar kawasan hutan per provinsi periode ha tahun) jumlah deforestasi pada kelompok hutan provinsi sumber: statistik kehutanan indonesia tahun bahwa tabel menunjukkan betapa besarnya angka deforestasi yang terjadi seluruh kalimantan, terutama kalimantan timur, selama periode pada periode deforestasi kalimantan timur mencapai per tahun, yang tertinggi dibanding provinsi lain kalimantan. besarnya deforestasi diakibatkan oleh pembakaran hutan, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, illegal logging, akan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mengembalikan lagi fungsinya, hal ini tidak dapat dilepaskan dari banyaknya penduduk kalimantan timur yang menggantungkan hidupnya pada hutan dan hasil hutan. ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintahan daerah yang jelas membutuhkan dana besar untuk relokasi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan atau untuk menciptakan program pemanfaatan hutan yang tepat sembari melakukan deforestasi terhadap hutan yang sudah rusak. bahwa eksploitasi sda telah mengganggu mata air sumber kehidupan dan pemukiman, telah mengakibatkan erosi dan pendangkalan sungai mahakam juta sediment tahun. eksploitasi sda juga telah mengakibatkan perubahan ekologi mahakam dan delta, serta telah mengganggu sistem transportasi kalimantan timur serta menganggu tempat ibadah dan pemukiman rakyat: bahwa eksploitasi sda kalimantan timur telah mengakibatkan transformasi barang kebutuhan pokok dari barang publik barang ekonomi dan telah mengakibatkan penyusutan lahan dan gangguan produksi pertanian kalimantan timur. sungai mahakam sebagai sumber bahan baku air rumah tangga telah tercemar: perubahan ketatanegaraan pada sistem pemerintahan daerah bahwa tentang pemerintahan daerah sebelum berlakunya undang undang tahun tentang pemerintahan daerah dan undang undang tahun tentang pemerintahan daerah, berlaku ketentuan undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah. ketentuan yang diatur pada undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah sudah tidak berprinsip pada penyelenggaraan otonomi daerah dan bersifat sentralistik, bahwa dalam perubahan pemerintahan daerah, sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia menurut uud memberikan keleluasaan kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.pada uud mengatur danbahwa pada danbahwa dalam uud menyatakanpada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mengatur tentang pembagian urusan dan atau kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota. dalam undang undang tersebut terlihat bahwa terkait dengan urusan kewenangan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat peran pemerintahan daerah begitu penting dan besar, bahwa pemberian kewenangan urusan yang begitu penting dan besar oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seharusnya diikuti dengan pemberian dana yang cukup besar sesuai dengan pemberian kewenangan urusan tersebut. pada sistem pemerintahan daerah yang dulu (sebelum reformasi) yang sangat bersifat sentralistik termasuk pendanaan untuk menjalankan setiap urusan kewenangan juga bersifat sentralistik, (terpusat) mana daerah selalu mendapatkan bagian yang sangat sedikit hal ini terjadi karena memang kewenangan pusat yang begitu besar. setelah perubahan dengan berlakunya otonomi daerah yang seluas luasnya, seharusnya pendanaan terhadap pemberian kewenangan urusan tersebut juga besar sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi daerah. hal hal terkait dengan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, hal tersebut diatur dalam undang undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah: perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi bahwa negara kesatuan republik indonesia membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yangdalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebutbahwa masing masing tingkat daerah provinsi, kabupaten dan kota terdapat pemerintahan daerah yang memiliki dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. dan juga memilik: bahwa pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya telah melaksanakan prinsipsentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis, bahwa penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah juga didukung dengan sumber pendanaan untuk melaksanakan wewenang tersebut. pembentukan undang undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan wewenang kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam undang undang pemerintahan daerah. dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyatakan pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function: bahwa dalam penjelasan undang undang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah menyatakan(pusat)nyelenggara(): bahwa, otonomi seluas luasny: bahwabahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mengatur urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat) meliputi: a.politik luar negeri, b.pertahanan: c.keamanan: d.musisi: e.moneter dan fiskal nasional, dan f.agama, bahwa berdasarkan da.perencanaan dan pengendalian pembangunan: perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang:aa., pengendalian lingkungan hidup: pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan, dan catatan sipil: m. dan tugas pembantuan. pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pinjaman daerah langsung dikelola oleh pemerintah daerah yang pengadministrasiannya dilakukan melalui mekanismeannya dilakukan melalui mekanisme apbn: bahwa dana bagi hasil yang merupakan sumber dana bagi daerah sebagaimana diatur dalam mendefinisikan dana bagi hasil: bahwa dana bagi hasil dalam undang undanguntuk daerah penghasil minyak bumi dan gas. dalam huruf dan undang undang perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut mengatur penerimaan pertambangan minyak bumi dibagi dengan imbangan: untuk pemerintah dan untuk daerah dan penerimaan pertambangan gas bumi dibagi dengan imbangan untuk pemerintah dan untuk daerah, bahwa ternyata ketika mengkorelasikan antaradiantaranya terkait dengan pembagian dana bagi hasil minyak bumi dan gas. dengan demikian hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip money follows function (teori bahl, sebagaimana telah menjadi prinsip dalam undang undang nomor tahudengan demikian jelas tergambar kalau kehadiran telah menegaskan semangat otonomi daerah yang diatur dalam uud dan j . persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas dalam undang undang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki dasar argumentasi dan formulasi yang jelas bahwa tentang frase angka persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas sebagaimana diatur dalam tidak terlepas dari undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. perubahan frase nilai persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas sebagaimana diatur dalam tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap penerimaan pemerintah daerah dari pada undang undang nomor tahun tersebut. pada pembagian minyak bumi perubahan untuk pemerintah daerah adalah menjadi menambah dan pada pembagian gas bumi untuk pemerintah daerah adalah menjadi menambah bahwa frase angka angka persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas sebagaimana diatur dalam kedua undang undang perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut tidaklah memiliki landasan argumentasi atau formula mengapa harus seperti itu angka persentase yang ditetapkan. tidak ada alasan rasional mengapa angka persentase tersebut ada, bahwa penyusunan undang undang nomor tahun pada masa itu menurut wahyudi kumorotomo dalam bukunya desentralisasi fiskal, politik dan perubahan kebijakan yang diterbitkan pada mei oleh kencana grenada media group halaman menyatakan rumus rumus perimbangan keuangan itu dibuat tanpa keterangan yang jelas mengenai dasar dasar rasionalitasnya. dari semua dokumen parlemen yang ada tidak dapat diketemukan dasar dari dibuatnya pembagian pendapatan atau angka persentasenya. agaknya semua angka angka itu ditetapkan begitu saja melalui tawar menawar politik. dan pada halaman pada bukunya yang sama, wahyudi kumorotomo menyatakan menyangkut hubungan fiskal antar jenjang pemerintahan, hanya terdapat perubahan perubahan kecil. sedikit menaikkan persentase pendapatan negara yang akan dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui dau serta persentase pembagian pendapatan dari minyak, serta menetapkan pembagian pendapatan dari gas bumi yang lebih jelas. sebuah sistem bantuan kerja sama (matching grants) ditetapkan dengan ketentuan dana penyertaan untuk alokasi dak. namun secara keseluruhan ketentuan mengenai pembagian pajak antar jenjang pemerintahan masih tetap sama dengan undang undang sebelumnya. kebijakan desentralisasi fiskal akan tetap dipengaruhi oleh negosiasi negosiasi politik antara jenjang pemerintahan yang berbeda : bahwa berdasarkan grand design desentralisasi fiskal indonesia halaman yang telah dikeluarkan oleh direktorat jenderal perimbangan keuangan kementrian keuangan, sebagaimana telah dipublikasi melalui websitenya, yaitu: id information tahun bulan tanggal id menyatakan bahwa formula alokasi dbh: persentase yang dibagi hasilkan dengan daerah relatif tidak mengalami perubahan semenjak ditetapkan kebijakan tersebut pada tahun pengecualian terjadi untuk besarnya persentase bagi hasil minyak dan gas bumi, yang mengalami kenaikan sebesar pada tahun rumusan bagi hasil untuk setiap jenis pajak dan juga penerimaan sumber daya alam sangat bervariasi satu dengan yang lain, selain itu, semenjak ditetapkan rumusan alokasi ini pada tahun tidak ada argumentasi yang jelas tentang formula bagi hasil tersebut. : bahwa denganundang undang tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerahagian dana bagi hasil minyak bumi dan gas tidak mencerminkan negara kesatuan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dan kesatuan ekonomi nasional bahwa ketentuan frase huruf dan huruf jelas telah bertentangan dengprof. dr. jimmy asshiddigie, s.h dalam bukunya konstitusi ekonomi yang diterbitkan penerbit buku kompas, januari pada halaman menyatakan, otonomi khusus yang dimungkinkan berdasarkan ketentuan uud adalah otonomi administrasi pemerintahan, bukan otonomi bidang ekonomi?, bahwa terkait besarnya persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi yang diperoleh aceh dan papu:embagian bagi hasil migas untuk papua berdasarkan., bahwa untuk daerah lain selain aceh dan papua pembagian dana bagi hasil minyak bumi dan gas tersebut berlaku ketentuan huruf dan huruf undang undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. mana,54sbahwa eksploitasi dan eksplorasi minyak bumi dan gas merupakan salah satu bentuk dari kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat indonesia. hasil dari eksploitasi dan eksplorasi tersebut kemudian diterapkan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bagi daerah penghasil, yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas pemberlakuannya berbeda antara aceh, papua dan daerah lain. perbedaan mana hanya dapat terjadi apabila suatu negara menganut bentuk federasi. hal tersebut telah tidak mencerminkan negara kesatuan republik indonesia dan kesatuan ekonomi nasional. dan ketentuyang berbeda, menyebabkan telah terjadinya dualisme penerapan konstitusi dalam negara kesatuan republik indonesia, bahwa mahkamah konstitusi telah memberikan pendapatnya mana dalam negara kesatuan republik indonesia tidak mungkin berlaku dualisme pemilihan kepala daerah. hal tersebut sebagaimana dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tentang konstitusionalitas undang undangdalam pertimbangan hukum mahkamah menyatakan pada angkabahwa berdasarkan pendapat mahkamah konstitusi tersebut atas dapat dipahami tidaklah mungkin memberlakukan dualisme pelaksanaan ketentuan konstitusi uud dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia. hal tersebut ketika dihubungkan dengan ketentuan dana bagi hasil minyak bumi dan gas yang erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian nasional, maka hal tersebut harus merujuk (melaksanakan) sesuai uud bahwa dengan adanya dualisme dalam pembagimaka telah terjadi dualisme dalam melaksanakan ketentuan konstitusi uudrujuk pada uud namunapua tidak merujuk pada uud seharusnya undang undang pemerintahan aceh dan otonomi khusus papua harus merujuk pada uud karena dalam undang undang tersebut terdapat pengaturan kegiatan perekonomian yaitu berupa pembagian dana bagi hasil minyak bumi dan gas. ketika undang undang pemerintahan aceh dan otonomi khusus papua tidak melaksanakan (merujuk) pada uud maka hal tersebut jelas terjadi pelaksanaan ketentuan konstitusi yang berbeda (terjadi dualisme). mana untuk undang undang pemerintahan aceh dan otonomi khusus papua tidak melaksanakan (merujuk) uud sedangkan daerah lain yang berdasarkan undang undang pemerintahan daerah dan undang undang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah melaksanakan (merujuk) uud padahal substansi yang diatur adalah sama sama kegiatan perekonomian yaitu pembagian dana bagi hasil minyak bumi dan gas, bahwa dengan adanya pemberlakuan yang berbeda dalam dana bagi hasil minyak bumi dan gas antara aceh, papua, dan daerah lain (termasuk kalimantan timur), maka hal tersebut jelas tidak sesuai dengan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan tidak mencerminkan adanya kesatuan ekonomi nasional. sehingga dengan demikian jelas pemberlakuan yang berbeda dalam dana bagi hasil minyak bumi dan gas untuk daerah jelas bertentangan dengan dan uud bahwa. dengan persentase dana bagi hasil yang diterima daerah tersebut tidaklah begitu maksimal membantu penyelenggaraan kewenangan urusan yang dimiliki pemerintah daerah. sehingga hal ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yaitu terhambat lambatnya dan tidak maksimalnya perbaikan persoalan persoalan masyarakat, diantaranya perbaikan terhadaphal tersebut jelas menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki kalimantan timur jelas tidak membuat dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. dan hal ini jelas bertentangan dengan uud bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas mana terjadi pemberlakuan yang berbeda pada daerah daerah dalam dana bagi hasil minyak bumi dan gas yang menimbulkan rasa ketidakadilan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat daerah, maka hal tersebut memiliki potensi terjadi instabilitas dan disintegrasi bangsa daan negara kesatuan republik indonesia. dan mungkin apabila sudah sampai taraf frustasi mungkin bisa sampai pada pemberontakan masyarakat daerah kepada pemerintah pusat seperti yang telah beberapa daerah. hal tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh aceh dan papua untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan sebelumnya: para pemohon sebagai penduduk kalimantan timur mendapatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam hubungan keuangan dan pemanfaatan sumberdaya alam bahwa dalam era otonomi daerah, persoalan lingkungan hidup, tingkat kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak menjadi tanggung jawab (urusan) pemerintahan daerah. adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan sebagaimana diatur dalam huruf dan undang undang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah tersebut, maka pemerintah daerah khususnya pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota yang berada kalimantan timur mengalami kesulitan dalam menjalankan urusan pemerintahannya. dan hal ini berdampak langsung kepada para pemohon: bahwa peran pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip otonomi yang seluas luasnya, bertanggung jawab dan nyata sebagaimana telah diuraikan pada permohonan guo diatas, ternyata tidak dapat berjalan secara efektif. bahkan sering kali pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten dan kota) kalimantan timur tidak mampu melakukan urusan urusan pemerintahannya, yaitu urusan perbaikan lingkungan hidup khususnya daerah telah bereksplorasi, penyediaan pekerjaan yang layak, peningkatan pendidikan, kesehatan, tingkat kesejahteraan rakyat serta pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah kalimantan timur. hal tersebut terjadi diantaranya dikarenakan belum adanya pembagian dana bagi hasil yang adil dan selaras terhadap dana bagi hasil minyak bumi dan gas, bahwa sebagaimana diatur dalam tahun tentang pemerintahan daerah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, diantaranya adalah pengendalian lingkungan hidup, pembangunan prasarana jalan dan jembatan, prasarana peng. pemerintah daerah kalimantan timur membutuhkan dana yang sangat besar dalam menjalankan urusan pengendalian lingkungan hidup. dan dana tersebut tidaklah mampu disediakan oleh pemerintahan daerah kalimantan timur: bahwa pemerintah daerah kalimantan timur dalam hal pengendalian dan menyelesaikan persoalan lingkungan hidup yang menjadi urusan pemerintah daerah, mana untuk menyelesaikan nilai kerugian per tahun yang timbul karena disebabkan depresi sumberdaya hutan, degradasi sumberdaya hutan, pengerahan sumber air minum, kerusakan lahan disfungsi, emisi carbon pencemaran udara dari industri minyak dan gas, tambang batubara, dan kehutanan adalah rp. total pembiayaan tahun kedepan (jika tidak ada perbaikan dan jika kerusakan tidak meningkat) adalah rp. depresi sumberdaya hutan degradasi sumberdaya hutan pengerahan sumber air minum kerusakan lahan disfungsi emisi carbon pencemaran udara: industri minyak dan gas tambang batubara kehutanan total kerugian per tahun total pembiayaan tahun kedepan (jika tidak ada perbaikan dan jika kerusakan tidak meningkat) dan untuk menyelesaikan beban rumah tangga masyarakat kalimantan timur pengguna air sungai, atas transformasi kebutuhan dasar akan air adalah rp. estimasi pengeluaran rakyat kalimantan timur tahun depan untuk menjernihkan air rumah tangga (non dam), (biaya standard rp. m3, jumlah penduduk tetap dan kekeruhan stabil, formulasi bunga majemuk, dan interest rate pertahun adalah rp. kutai timur, ma. jiwa walau, bengal sangat huruf dan sepanjang frasa untuk pemerintah dan ,5y6 untuk daerah dalam ketentuan huruf bahwa pemohon adalah majelis rakyat kalimantan timur bersatu mrt) yang merupakan wadah perjuangan untuk mendapat,mrt merupakan kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama (visi dan misi yang sama). kepentingan bersama tersebut telah nyata terlihat berdasarkan program, aktifitas dan kegiatannya selama ini dan dapat dilihat dengan jelas berdasarkan dan akta pendirian mrt nomor tanggal januari mengatur tentang visi dan misi mrt. pada akta tersebut menyatakan, mrt memiliki visi tujuan bersatu membangun kalimantan timur yang aman, damai, adil dan sejahtera dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia. dalam akta tersebut menyatakan guna mewujudkan visiftujuan mrt melakukan usaha usaha sebagai berikut: memperkokoh persatuan dan kesatuan segenap warga masyarakat kalimantan timur tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras dan golongan sebagai sesama anak bangsa indonesia, membela hak hak warga kalimantan timur agar dapat hidup mandiri, aman, damai, adil dan sejahtera: memperjuangkan terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi segenap warga masyarakat kalimantan timur dengan optimal mungkin memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan pengelolaan secara ramah lingkungan: membangun jaringan dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya dalam memelihara ketenteraman, ketertiban hidup masyarakat seluruh wilayah kalimantan timur, menumbuhsuburkan sikap toleransi dan solidaritas antar sesama anak bangsa yang memiliki keberanian dalam bersikap untuk menegakkan wilayah kutai .000jiwa kertanegara samarinda mahakam) kabupaten pasir jiwa wilayah kutai barat jiwa wilayah berau jiwa wilayah malinau jiwa wilayah nunukan jiwa balikpapan jiwa bontang jiwa penajam paser utara jiwa tarakan jiwa total jiwa estimasi pengeluaran rakyat kaltim tahun kedepan untuk menjernihkan air rumahtangga (non dam): (biaya standard rp. m3: jumlah penduduk tetap dan kekeruhan stabil, formulasi bunga majemuk, dan interest rate pertahun sumber, analysis team, bahwa data dari bappeda badan perencanaan pembangunan) provinsi kalimantan timur, untuk menjalan urusan wajib pemerintah daerah dalam hal pembangunan prasarana jalan dan jembatan, prasarana per, dalam menjalankan urusan tersebut pemerintah daerah kalimantan timur membutuhkan biaya untuk menjalan urusan tersebut adalah sebesar rp. triliun. besarnya biaya pembangunan atau kebutuhan biaya untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah tersebut diperhitungkan selama periode kebutuhan pembiayaan tersebut akan diuraikan oleh bappeda kalimantan timur dalam persidangan mahkamah konstitusi. adapun rincian kebutuhan pembiayaan untuk mempercepat dan memaksimalkan pembangunan kalimantan timur adalah sebagai berikut: nama proyek lokus tujuan pembangunan jalan lintas kalimantan n''''' ,ac m pembangunan jembatan ns. pembangunan jalan dan jembatan perbatasan pembangunan jembatan sering na. petabuhantok tuan bontang bandara daa jo cpp $p'p i ' ' ,. m ppm pengendalian banjir pengembangan daerah isasi $pii')' ' ' '''' penyu diansumerenergi oo pembangunan pewarta put umpatan pam pro $'$'$p iii'u')'p'c'p' 'v',' aklasterindustripetrokimia berbasis gas dankondensat)ooo)| db karangan balikpapan kawasanklsterindus kalangan balapan oleo chemical malay ukm tanggul angin dampak latino) ds kegiatanekonomi lainnya food nasional ribu ha, dengan rincian sbb kabupaten berau12s00 kabupaten bulungan kabupaten kutai barat301s0 kabupaten kutai kartanegara363t7 kabupaten kutai timurdsr6 kabupaten matamu1988 (kabupaten nunukan kabupaten penajam paser utara kabupaten paser5500 |kabupaten tana tidung6200 luasan merupakan hasilveriikasi luasanlahandimungkinkan berkembang long gawang kerjasama dengan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi) telekomunikasi pembangunan studio rudi luar pembangunan studio idi malinau pembangunan studio rri nunukan petuasanjangkauan siaran tvri kali (oo b.pelayanankesehatan malaria pengentasan kemas kanan pengangguran sumber: bappeda provinsi kalimantan timur kebutuhan dana yang begitu besar tersebut untuk menjalankan urusan urusan pemerintah daerah sangat jauh sekali ketika dihubungkan dengan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari dana perimbangan yang diantaranya adalah dana bagi hasil minyak bumi dan gas. urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini sangatlah tidak sebanding dengan kebutuhan pembiayaan untuk menjalankan urusan urusan wajib pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bahwa keadilan dan keselarasan dalam hubungan keuangan dan pemanfaatan sumber daya alam telah diatur dan dijamin dalamidakadilan dan ketidaksetaraan dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi daerah menjadikan pemerintahan daerah kesulitan dalam melaksanakan prinsip prinsip otonomi daerah. ketidak kelarasan tersebut terlihat juga ketika mengkorelasikan antara undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah denganjelas bertentangan dengan prinsip dalam yaitu money follows function (teoriadanya ketidakadilan dan ketidak kelarasan tersebut berdampak langsung pada pelanggaran hak hak konstitusional lain rakyat kalimantan timur, yaituadahal hak tersebut sebagaimana telah dijamin oleh uud bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan guopada dasarnya pemerintah harusnya menerapkan prinsip "uang mengikuti fungsi (money follow function)". pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan dan tanggung jawab masing masing tingkat pemerintahan: bahwa pembagian persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf tidak mencerminkan adanya prinsip "uang mengikuti fungsi (money follow function)". hal tersebut dibuktikan dengan ketidakmampuan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota) untuk secara maksimal menjalan fungsi (urusan)nya yaitu memenuhi dan melayani terhadap hak hak dasar masyarakat yaitu memperbaiki lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar daerah penghasil minyak bumi dan gas, meningkatkan tingkat kesejahteraan, memberikan pendidikan dasar gratis, membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan layanan kesehatan serta lingkungan hidup masyarakat yang baik dan mengakibatkketidakmampuan menjalankan fungsi (urusan)nya tersebut dikarenakan ketidakmampuan ketiadaan pendanaan yang cukup untuk menjalankan urusan pemerintahan tersebkhususnya dana bagi hasil minyak bumi dan gas buminamun apabila melihatlah mencerminkan proporsionalitas, demokratis, adil, dan juga tidak memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, khususnya daerah kalimantan timur, baik provinsi dan kabupaten kota: bahwa sesuai dengan pembagian fungsimerintah (pusat) yang mengemban fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi telah tidak memperhatikan fungsi alokasi yang dilakusehingga penentuan dasar dasar perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, khususnya dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi menjadi tidak adil dan tidak selaras. pengaturan persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi tersebut sangat tidak mencukupi dan tidak membantu secara maksimal untuk menyelesaikan persoalan persoalan, kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat daerah khususnya kalimantan timur, para pemohon sebagai penduduk kalimantan timur tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil serta tidak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum(f)ketentuan tersebut jelas jelas bertentangan denganhuruf dan huruf telah tidak memberikan kepastian hukum yang adil. persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi antara pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf tersebut telah sangat tidak adil bagi masyarakat daerah penghasil minyak bumi dan gas khususnya kalimantan timur. besarnya persentase tersebut tidaklah adil karena tidak membantu untuk percepatan penyelesaian persoalanperbedaan ketentuan besarnya persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi yang diperoleh aceh dan papua yang mencapai (tujuh puluh persen), berdasarkan huruf angka dan angka serta undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh dan undang undang tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, dibandingkan dengan provinsi provinsi lain yang sangat jauh jurang perbedaannya, maka telah jelas jelas ketentuan frasa untuk pemerintah dan untuk daerah , dan untuk pemerintah dan untuk daerah dalam ketentuan huruf dan huruf tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh uudtidak memberikan perlakuan yang sama hadapan hukumtidak mencerminkan perlakuan yang sama hadapan hukum, selain itu sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah diakui sendiri oleh departemen keuangan bahwasebagai penduduk kalimantan timur mendapatkan perlakuan bersifat diskriminatif dibandingkan dengan daerah aceh dan papuajelas telahbersifat diskriminatifbersifat diskriminatif: bahwa besarnya persentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi yang diperoleh aceh dan papua bis,keadilan dan kebenaran serta menolak segala bentuk tirani yang mengganggu kelancaran suksesnya pembangunan kalimantan timur: memiliki sikap teguh dalam perjuangan dan menjadi pelopor munculnya kesadaran baru untuk mengembangkan potensi diri dalam berbagai kreasi yang berdaya saing tinggi dalam mendukung kemandirian menuju kalimantan timur sejahtera. bahwa pemohon berpendirian bahwa masyarakat provinsi kalimantan timur dalam pembagian kekayaan alam daerahnya, khususnya minyak bumi dan gas telahii, pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon merupakan perorangan warga negara indonesia yang merupakan penduduk asli dari masyarakat dari provinsi kalimantan timur yang tidak dapat merasakan kekayaan alam minyak dan gas yang dimiliki daerahnya dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah. pemohon dan pemohon iii telah mengalami secara langsung kerugian hak konstitusional berupa hak untukmerupakan kepala desa sungai bawang kecamatan muara badak, kabupaten kutai kartanegara. penduduk asli badak tempat pemohon berada merupakan kampung budaya dayak. desa mana pemohon tinggal merupakan desa yang paling tertinggal disekitar pt. vico, ltd perusahaan asal australia yang mengeksploitasi gas), mana terdapat desa sekitar pt. vico tersebut. pemohon sehari hari juga bekerja sebagai petani. keadaan perekonomian pemohon sangatlah rendah dan penghasilan pemohon sebagai petani cuma setahun sekali.,bahwa dalam konsideran (pertimbangan) undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua tergambar hal menjadi dasar pemberian otonomi khusus papua manakhusus. hal tersebut adalah mandalam rangka mengurangi kesenjangan antara provinsi papua dan provinsi lainpada penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua menjelaskan otonomi khusus tersebut diberikan dengan pertimbangandan kenyataanbahwa berdasarkan konsideran undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, tergambar alasan kuataceh. otonomi aceh tersebut diberikan dengan pertimbangan dalam undang undang nomor tahuahwa berdasarkan kedua undang undang tersebut jelas menggambarkan persoalan pemberian otonomi khusus dikarenakan adanya kekhususan budaya, persoalan politik dan hukum. namun yang paling mendasarkan dari berbagai persoalan kehidupan masyarakat pada kedua daerah tersebut papua dan aceh) adalah, bahwa persoalan yang dialami oleh masyarakat kalimantan timur tidak jauh berbeda dengan persoalan yang dialami oleh daerah papua dan aceh tersebut, yaitu: bahwa pengatuelah bersifat diskriminatif, hal tersebut begitu sangat terasa bagi masyarakat kalimantan timur khususnya bagi para pemohon: bahwa ketidakadilan dan bersifat diskriminatif dalam mengatur persentase tersebut mengakibatkan halersoalan persoalan tersebut timbul ditengah tengah kekayaan sumberdaya alam kalimantan timur yang melimpah yaitu minyak bumi dan gas bumi: oo. konklusi bahwa berdasarkan uraian keseluruhan tersebut diatas jelas menunjukkan kalaubertentangan dengagar mahkamah dalam memutuskan perkara ini mempertimbangkan ketentuan dana bagi hasil minyak bumi dan gas sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh dan atau undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, denganadalah bertentangan deng,ohon mahkamahidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarbahwa atau apabila mahkamah tidak berkenan mengabulkan hal sebagaimana kami uraikan diatas, maka kami mohon agar mahkamah dapat memberlakukan ketentumenyata. dan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangandengan memberikan jangka (satu) tahun untuk penyelesaian penyusunan prosentase bagi hasil minyak bumi dan gas tersebut agar ada kepastian hukum yang adil bagi masyarkat kalimantan timur. oleh karena itu mohon putusan seadil adilnyanotaris achmad dahlan, s.h, nomor tanggal januari tentang pendirian majelis rakyat kalimantan timur bersatu mrt), bukti fotokopi ktp atas nama abraham ingin, ketua mrtkalimantan timur, bukti fotokopi ktp atas nama ir. rudy dijalani, sekretaris mrt pekerjaan swasta, beralamat jalan akhmad yani nomor rt. kelurahan sungai pinang dalam, kecamatan samarinda utara, samarinda, bukti fotokopi ktp atas nama sunday ingin, pekerjaan kepala desa, beralamat jalan anyer api rt. desa sungai bawang, kecamatan muara badak, kabupaten kutai kartanegara, kalimantan timur: bukti fotokopi ktp atas nama and, pekerjaan petani ketua rt, ber, bukti p fotokopi ktp atas nama luther sombong, jabatan anggota dpd, beralamat apartemen tropik unit rw. tanjung duren utara, grogol petamburan, jakarta, bukti fotokopi ktp atas nama awang berlian hid, m.h, jabatan anggota dpd beralamat jalan basuki rahmat kelurahan bugis samarinda ulu, samarinda, kalimantan timur, bukti fotokopi ktp atas nama muslihuddin abdurrasyid, pdi, jabatan anggota dpd beralamat jalan k.h. abul hasan, gang nomor rt. kelurahan pasar pagi, kecamatan samarinda kota, samarinda, kalimantan timur, bukti fotokopi ktp atas nama ir. bambang susilo, m.m, jabatan anggota dpd ri, ber, bukti fotokopi ktp atas nama jubaidah, warga masyarakat asli pulau bunyi, beralamat sei buaya desa kelurahan pulau bunyi barat, kecamatan bunyi, kabupaten bulungan, kalimantan timur, bukti fotokopi ktp atas nama elia yusuf, warga masyarakat asli krayan selatan, beralamat balik kecamatan krayan selatan, kabupaten nunukan, kalimantan timur, bukti fotokopi draft pokok pokok pikiran majelis rakyat kalimantan timur bersatu mrt) menggugat dan melakukperspektif lingkungan yang disusun oleh berlalu saragih dan team lingkungan dan sumber daya alam: bukti fotokopi bahgi hasil sumber daya alam dalam perspektif ekonomi dan kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur fisik yang diajukan oleh majelis rakyat kalimantan timur bersatu mrt): bukti fotokopi satu bundel berita koran media cetak): bukti majalah energi antariksa edisi tahun oktober desember memberitakan tentang persoalan persoalan prinsip minyak bumi dan gas indonesia: bukti fotokopi satu bundel dukungan masyarakat kalimantan timur secara langsung untuk mengajukan judicial review atas dana bagi hasil minyak bumi dan gascompact disc berisi rekaman video dan transkrip program dialog publik corner metro tv, topik hubungan pusat daerah, narasumber bupati bojonegoro bernama soto waktu tayang april pukul wib: bukti compact disc video berisi rekaman video dan transkrip program tvri nasional langsung dari tvri kalimantan timur, berita tentang minim infrastruktur warga perbatasan miskin, waktu penayangan oktober bukti compact disc berisi rekaman video dan transkrip program genta demokrasi metro tv, judul penantian tapal batas, waktu tayang selasa, november pukul wib gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur wilayah perbatasan (tiga) kecamatan kabupaten malinau, provinsi kalimantan timur, bukti compact disc berisi rekaman video dan transkrip program genta demokrasi metro tv, potret kondisi masyarakat yang tinggal diwilayah perbatasan entikong, provinsi kalimantan barat waktu tayang selasa, agustus pukul wib, bukti compact disc berisi rekaman video dan transkrip, program redaksi kontroversi trans judul tangan tangan mungil penambang timah, waktu juli pemohon memiliki orang anak dan orang cucu. mana orang anak pemohon bersekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah kejuruan dan orang tidak bersekolah dan tidak bekerja. kondisi lingkungan pemohon cukup memprihatinkan, antaranya kondisi air sumur daerah pemohon yang bersifat tadah hujan, mana kekeringan pada masa kemarau. kondisi jalan desa didaerah pemohon mengalami rusak berat. sebagian penduduk desa pemohon masih belum teraliri listrik. apabila kondisi pemohon yang menjabat kepala desa saja kondisi sosial ekonominya demikian parah, sebagian besar penduduk desa pemohon tersebut kehidupannya lebih memprihatinkan. rata rata penduduk desa pemohon adalah lulusan sekolah dasar bahkan banyak yang tidak tamat, sehingga banyak pengangguran dan mayoritas penduduk desa tersebut adalah petani. kecamatan muara badak adalah salah satu antara kecamatan termiskin kabupaten kutai kartanegara. gambar menunjukkan rumah tangga miskin rtm) muara badak sebanyak rtm, sementara kecamatan tenggarong rtm), kecamatan muara muntah dan kecamatan marang kayu kota bangun). selama periode jumlah rtm kecamatan muara badak mengalami kenaikan dari pada tahun menjadi rtm pada tahun kenyataan ini sungguh ironis karena kabupaten kota tersebut merupakan penghasil tambang utama kukar. sumber: bps pukul wib, program liputan berita sore stasiun televisi trans yang menggambarkan kehidupan masyarakat bangka dengan kegiatan eksploitasi pertambangan timah, bukti compact disc berisi rekaman video dan transkrip, program liputan khusus tarakan tv, topik masyarakat adat krayan dan lingkungannya, waktu tayang agustus pukul wib, bukti compact disc berisi rekaman video dan transkrip tentang kehidupan kesejahteraan lingkungan dan air, ekonomi, infrastruktur jalan, listrik dan kesehatan masyarakat pulau bunyi kabupaten bulungan provinsi kalimantan timur, bukti fotokopi foto sebanyak lembar tentang kondisi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat kecamatan muara badak, desa budaya sungai bawang, kabupaten kutai kartanegara, provinsi kalimantan timur: bukti fotokopi grand design desentralisasi fiskal indonesia, menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, sumber ulan tanggal id bukti fotokopi kolom rudi rubiandini r.s pengamat migas dan menjabat sebagai deputi operasi migas) tentang penataan energi migas sekarang atau tidak sama sekali, pada majalah energi antariksa edisi tahun iv, oktober desember halaman dan bukti fotokopi kesimpulan dan rekomendasi seminar nasional daerah penghasil migas dewan perwakilan daerah republik indonesia jakarta gedung nusantara dpd pada tanggal november bukti fotokopi pandangan gubernur riau tentang formulasi perhitungan dan mekanisme dana bagi hasil sda, minyak bumi dan gas bumi disampaikan pada acara seloka nasional daerah penghasil migas gedung nusantara kompleks dpr dpd ri, pemerintah provinsi riau, jakarta november bukti fotokopi pandangan gubernur jambi tentang perspektif daerah tentang bobot formulasi penghitungan dan mekanisme dbh tambang dan migas dengan berbagai resiko daerah disampaikan pada seminar dpd dengan gubernur, bupati walikota daerah penghasil migas, jakarta november bukti fotokopi pandangan gubernur sulawesi tengah tentang perlunya perubahan kebijakan dana bagi hasil migas yang berkeadilan antara pemerintah pusat dan daerah guna keberlangsungan dan kemandirian pembangunan daerah penghasil migas, disampaikan pada seminar daerah penghasil migas oleh dpd gedung nusantara kompleks mpr dpr dpd ri, jakarta november bukti fotokopi jawa timur sebagai penghasil migas fakta dan harapan, oleh dinas energi dan sumber daya mineral provinsi jawa timur,ile mengungkap masalah daerah dan harapan depan bobot formulasi penghitungan dan mekanisme dana bagi hasil migas dan penyelesaian masalah), disampaikan pada seminar daerah penghasil migas gedung nusantara kompleks mpr dpr dpd ri, oleh ir. untung kaban, app., sc. kepala dinas pertambangan dan energi sumatera utara: bukti fotokopi file usulan konsep bagi hasil mineral dan migas, provinsi jawa tengahpendapat pandangan gubernur provinsi sulawesi selatan tentang dbh migasoto kondisi jalan nasional kutai barat yang sangat memprihatinkan, mana truk pengangkut barang kebutuhan sehari hari masyarakat tampak terjebak kubangan lumpur jalan trans kalimantan yang setiap tahun dikatakan oleh harian kompas tidak ada perubahan: bukti fotokopi foto foto kegiatan expert meeting hotel ibis thamrin, jakarta tanggal septemberrekaman audio dan transkrip pemaparan dr. mahfud sidik dalam acara expert meetingmateri presentasi dr. mahfud sidik selaku ketua tim ahli ruu perimbangan keuangan dpd yang juga disampaikan dalam acara expert meetingkliping berita koran tribun kaltim yang memuat hasil wawancara dengan dr. mahfud sidik, sc., bukti copy tayang program metro realitas dan transkrip judul menggugat bagi hasil migas, selain itu, para pemohon juga menghadirkan (lima belas) orang saksi dan (tujuh) orang ahli yang memberikan keterangan bawah sumpah pada persidangan tanggal desember januari dan februari sebagai berikut: saksi pemohon ramadi bahwa kalimantan timur merupakan provinsi terluas kedua setelah provinsi papua dengan luas wilayah juta hektar yang tersebar kabupaten kota, kecamatan, dan desa kelurahan: bahwa kalimantan timur memang menghadapi persoalan yang sangat mendasar pdrb tertinggi triliun dan itu karena sumbangsih daripada faktor migas dan batubara, bahwa pemerintah provinsi perlu untuk merumuskan suatu strategi dalam rangka mempersiapkan ekonomi daerah paska migas dan batubara karena persoalan yang mendasar faktor migas dan batubara selama ini, sehingga pemerintah provinsi kalimantan timur perlu untuk membangun komunitas unggulan masa depan kalimantan timur paska migas dan batubara. oleh karena itu, konsep yang diajukan adalah pengembangan kawasan kawasan atau cluster ekonomi indonesia, bahwa kawasan yang akan dibangun oleh provinsi kalimantan timur, pertama kawasan industri karang balikpapan, kawasan industri gas dan kondensat petrokimia bontang, kawasan industri pelabuhan laut internasional malay kutai timur, kawasan pariwisata laut pulau perawan dan sekitarnya berau, kemudian kayan delta food estate bulungan, dan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis nasional melalui program gimbal dengan pembangunan perkebunan sepanjang perbatasan: bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pusat pusat kawasan industri inilah diperlukan pembangunan infrastruktur yang menunjang dalam kerangka untuk mengembangkan komoditi unggulan, pengganti daripada migas dan batubara, bahwa untuk membangun kawasan industri karang balikpapan, itu diperlukan pembangunan infrastruktur. antara lain adalah persoalan yang mendasar mengenai pengembangan komoditas unggulan, tentu persoalannya adalah yang berkaitan dengan efisiensi. bagaimana barang sebagai bahan baku masuk, kemudian bagaimana produk daripada kawasan industri yang dihasilkan kawasan industri ini kemudian diantarpulaukan atau ekspor melalui outlet. sehingga konsen daripada pemerintah provinsi adalah membangun infrastruktur yang menghubungkan antara pusat produksi dengan kawasan produksi atau pusat pertumbuhan, kemudian juga membangun outlet, bandara, dan jalan tol: bahwa kawasan industri karang akan dibangun pelabuhan laut internasional dan jalan akses untuk menuju terminal peti kemas karang, dan pembangunan jembatan pulau balang: bahwa untuk membangun interkonektifitas dibangun sistem transportasi yang handal dalam rangka untuk menekan biaya dan membangun daya saing ekonomi diperlukan untuk membangun jembatan pulau balang. jembatan pulau balang ini memang memerlukan dana yang besar sekitar triliun: bahwa persoalannya adalah pemerintah provinsi punya keterbatasan fiskal. ada sisi yaitu jembatan bentang pendek kemudian jembatan bentang panjang. untuk jembatan bentang pendek yaitu sekitar meter, diperlukan dana miliar. dan pemerintah provinsi sekarang sudah membangun, pada posisi bahwa persoalannya adalah sampai saat ini belum ada dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka untuk membangun jembatan bentang karena apabila hendak membangun daya saing ekonomi terutama untuk komoditas unggulan masa depan, maka diperlukan membangun infrastruktur lebih dahulu dalam rangka membangun sistem transportasi yang handal, bahwa kebijakan daripada pemerintah provinsi adalah membangun kawasan kawasan industri yang berbasis sumber daya alam yang bisa diperbaharui, bukan berbasis migas dan kondensat. sehingga dalam kaitannya dengan itu diperlukan dana yang tidak kecil: bahwa untuk kebutuhan dana pembangunan dalam tahun yaitu itu diperlukan dana sebesar rp146 triliun. karena dalam rangka untuk menjadikan tahun itu sebagai momentum dalam rangka kebangkitan kalimantan timur membangun komoditas unggulan pengganti daripada migas dan batubara, bahwa kalau dihitung dana triliun dalam tahun berarti setiap tahunnya itu diperlukan dana sekitar triliun. sementara kapasitas fiskal misalnya pada tahun itu hanya mampu menyumbang sebesar triliun. sementara dari pad itu kemampuannya triliun dan dana perimbangan triliun. dari dana perimbangan kontribusi dana bagi hasil migas itu sebesar triliun atau dari total pendapatan: bahwa melihat besarnya pendapatan atau kapasitas fiskal yang sebesar triliun, ini berarti hanya mampu untuk memenuhi atau kali dari total kebutuhan dana pembangunan, bahwa berkaitan dengan kualitas belanja apbd dalam kurun tahun untuk belanja publik karena ada kekhawatiran kalau ada peningkatan misalnya dana perimbangan yang mengucur daerah ini akan dimanfaatkan tidak proporsional dalam rangka untuk mempercepat pembangunan. dan sementara ini untuk belanja misalnya aparatur kita pada posisi itu sekitar bawah. artinya tidak ada keraguan dalam memanfaatkan dana yang dimiliki oleh daerah: bahwa dalam rangka shifting strategi untuk menjadikan kalimantan timur bangkit untuk memenuhi ketersediaan atas kebutuhan dana pembangunan paling tidak diperlukan kali dari kapasitas fiskal yang ada, fadliansyah bahwa siapa kalimantan timur mencapai triliun, hal tersebut tidak sebenarnya sebesar triliun, tahun hanya sekitar triliun, itu untuk kabupaten kota se kalimantan timur: bahwa siapa ini diperlukan juga untuk diawal awal tahun karena pemerintah daerah itu berbeda sekali dengan pemerintah pusat karena anggarannya lebih besar itu dari pad yang kebetulan sangat kecil sekali. jadi memang diharapkan pada awal tahun itu adalah dana yang segar, yang siap digunakan untuk awal tahun. terutama untuk membayar keperluan gaji pegawai dan keperluan yang sangat mendesak sekali, bahwa dengan dana siapa ini maka program program kegiatan awal tahun itu sudah bisa digunakan sejak awal, apabila dana perimbangan yang turunnya dari pusat itu terlambat akan mempengaruhi juga kepada melaksanakan beberapa kegiatan untuk lelang ini menghambat sekali karena dikhawatirkan apabila sudah dilelang, dananya tidak turun, itu mempengaruhi terhadap nilai selisih anggaran: bahwa untuk tahun siapa negara triliun, sudah menurun sisanya itu sebenarnya dan menjadi harapan tahun tahun berikutnya itu menurun lagi dan memang pada dasarnya pelaksanaan anggaran provinsi khususnya provinsi saja itu berkisar antara sampai 88x mendekati sudah seperti halnya tahun ini sudah mendekati dan siapa ini berdasarkan hasil pemeriksaan bpk, tidak ada lagi yang bisa disampaikan yang sebenarnya, hadirin adha bahwa berkenaan dengan pendapatan daerah provinsi kalimantan timur beserta kabupaten kota kalimantan timur saat ini dalam apbd masih sangat tergantung, khususnya aspek pendapatan ini terhadap dana perimbangan untuk membiayai berbagai pembiayaan pembangunan guna mengejar ketertinggalan: bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah khususnya kabupaten kota, sekitar terhadap dana perimbangan. pad yang ada itu hanya sekitar antara 8y memberikan kontribusi terhadap total apbd: bahwa diharapkan suatu saat nanti pad masing masing kabupaten kota termasuk provinsi bisa kuat, sehingga dengan demikian maka daerah ini dapat lebih mandiri khususnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah karena syarat utama daripada pelaksanaan otonomi daerah itu adalah pad nya yang kuat. saat ini, pad kalimantan timur, khususnya kabupaten kota, sangat minim sekali yaitu antara penyebabnya tidak lain adalah karena infrastruktur daripada daerah ini masih sangat minim, jalan jalan dan lain lainnya, abdullah bahwa sejak dibukanya secara resmi penanaman modal asing indonesia, maka sejak tahun telah hadir pertambangan minyak dan gas bumi kalimantan timur. berdasarkan data terakhir menunjukkan pada saat ini hadir wilayah kuasa pertambangan migas yang tersebar kalimantan timur mulai dari bagian selatan hingga utara mana wilayah kuasa pertambangan minyak dan gas bumi sedang melakukan eksploitasi dan sisanya berstatus eksplorasi, bahwa dari data data lifting menunjukkan kalimantan timur adalah produsen gas alam terbesar indonesia. sejak tahun lifting gas alam indonesia antaranya berasal dari bumi kalimantan timur. sekalipun berdasarkan peta cadangan gas alam indonesia yang diterbitkan oleh direktorat jenderal minyak dan gas bumi, cadangan gas alam yang berada kalimantan timur adalah bukan merupakan cadangan gas alam terbesar indonesia, bahwa pada periode tahun yang sama, lifting minyak bumi nasional antaranya dihasilkan dari bumi kalimantan timur. berdasarkan peta cadangan minyak bumi nasional yang diterbitkan oleh direktorat jenderal minyak dan gas bumi, cadangan minyak bumi kalimantan timur juga bukan merupakan cadangan terbesar indonesia, bahwa ada tiga hal yang terkait dengan sektor pertambangan energi untuk menyikapi undang undang nomor tahun pertama adalah undang undang dasar menyatakan, negara kesatuan yang berciri nusantara, dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang : bahwa berdasarkan tersebut, seharusnya wilayah indonesia pengelolaannya dibagi habis menjadi wilayah provinsi dan kabupaten serta kota, namun sekarang ini, bagi hasil minyak dan gas bumi pada wilayah laut, dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu sampai mil adalah wilayah kabupaten, sampai mil adalah wilayah provinsi, sedangkan lebih dari mil adalah wilayah nasional. pada wilayah kabupaten dan provinsi, pemerintah pusat mendapat bagi hasil. sedangkan pada wilayah nasional, hanya pemerintah pusat yang mendapatkan bagi hasil misalnya, sedangkan daerah tidak mendapatkan bagi hasil. maka berdasarkan undang undang dasar tersebut, tentu pembagian hasil sumber daya alam berdasarkan wilayah ini tidak sesuai. untuk itu, maka seharusnya pada wilayah lebih dari mil, daerah tetap mendapat bagi hasil atas pengelolaan minyak dan gas bumi, bahwa lokasi industri pengolahan minyak dan gas bumi, memiliki dampak degradasi lingkungan bagi daerah sekitar dan memiliki resiko terhadap timbulnya kecelakaan. selain itu, industri pengolahan minyak dan gas bumi juga bersifat membatasi warga sekitar dalam menjalankan aktifitas sehari harinya untuk mencukupi kebutuhan, sumardi taher bahwa riau penghasil minyak bumi terbesar indonesia, walaupun penduduk riau yang berumur tahun atas hanya berpendidikan sd, tapi mereka mengetahui daerahnya adalah penghasil minyak terbesar indonesia. sejak mulai berproduksi tahun sampai dengan tahun sudah diangkat lebih kurang miliar barrel minyak dari perut bumi riau yang disebut bumi rancang kuning kekayaan alamnya bawah tanah, atas tanah, sungai, laut, serta hutannya yang luas dan kaya dengan aneka keindahan flora dan fauna semakin terkuras, tercemar, dan oleh karena mega eksploitasi sda yang semakin dahsyat, kontribusi yang memadai bagi pembangunan daerahnya termasuk pembangunan sumber daya manusia sangat minim: bahwa sungguh tidak adil kerusakan, kekecewaan, serta penderitaan rakyat riau dan daerah penghasil minyak lainnya kecuali aceh dan papua, hanya diberikan gbh nya migas gas itu pun dibuat sebagai salah satu faktor untuk mengurangi dau dan dak setiap tahunnya, padahal riau dan daerah penghasil minyak lainnya ada harus berpacu dengan waktu yang tersisa sebelum cadangan misalnya habis untuk membangun fasilitas, kebutuhan hidup rakyatnya yang masih sangat tertinggal serta mempersiapkan sdm yang tangguh menghadapi era pasca migas, bahwa untuk mendapatkan keadilan bagi dbh migas seperti besaran yang diperoleh aceh dan papua, harus berani berjuang, berdarah darah terlebih dahulu karena memang kadang kala kebijakan pusat berlawanan dengan kepentingan masyarakat setempat, dan untuk menghentikannya kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat itu baru mendapat perhatian setelah timbul gejolak perlawanan dari penduduk setempat, perlawanan terbaru bukan yang terakhir barangkali atas kebijakan yang tidak adil, tidak memihak kepada rakyat adalah perlawanan warga pulau padang, kabupaten kepulauan meranti, provinsi riau, yang menuntut kementerian kehutanan membatalkan izin operasional hti pt. rapp. setelah melakukan aksi berdarah dengan menjahit mulut sendiri sudah lebih kurang sebulan mereka berkemah pintu gerbang dpr, dpd, barulah kemenhub menghentikan sementara operasional pt. rap itu, bahwa pemerintah pusat seakan mengajarkan bergejolaklah baru nanti diperhatikan, riau dana pembangunannya dari dbh subsektor migas dan masalah timah dab single pada waktu operasi timah dab single, siang hari penuh dengan kesibukan, malam terang benderang sana listrik, sekarang tinggal lubang lubang dan kegelapan bagi masyarakatnya: bahwa kondisi riau sekarang ini cukup memprihatinkan, penduduk provinsi riau asupan kalori bawah tingkat konsumsi minum masih perlu mendapat perhatian, pada kategori kkl kapital per hari sebesar kategori kkl kapital per hari masih sangat tinggi yaitu dengan asupan seperti itu orang tidak dapat cerdas karena asupan kalinya saja tidak cukup, bahwa desa provinsi riau gelap tanpa listrik, lebih dari separuh gelap gulita, itu sangat berbahaya buat penduduk dan pendidikan dan kondisi sumber air bersih provinsi riau terburuk sumatera dan nomor terendah indonesia, air bersihnya. kemudian riau jalan lintas yang menjadi tanggung jawab pusat daerah itu keadaannya terburuk sumatera, kalau berjalan lintas timur jalan terburuk itu ada riau, bukan daerah lain, bastion bahwa kabupaten bojonegoro adalah salah satu kabupaten yang mempunyai kandungan minyak sangat besar. ekspektasi masyarakat terhadap minyak ini sangat besar. masyarakat mengharapkan dengan adanya kandungan minyak yang luar biasa ini bisa memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat kabupaten bojonegoro. salah satu kendala yang dihadapi oleh kabupaten bojonegoro adalah adanya budget constraint atau keterbatasan anggaran dalam rangka untuk membiayai kendati demikian, tabel menunjukkan trend penurunan jumlah penduduk miskin kalimantan timur selama pada tahun jumlah penduduk miskin kalimantan timur sebesar orang, kemudian meningkat pada tahun menjadi orang dan kemudian menurun pada menjadi orang. tabel jumlah penduduk miskin kalimantan timur tahun sumber: data diolah dari bps bahwa pemohon iii merupakan ketua desa badak baru, kecamatan muara badak, kabupaten kutai kartanegara. pemohon iii bekerja sehari hari sebagai petani karet. desa mana pemohon iii berada merupakan penduduk asli badak, yaitu kampung budaya dayak. rumah pemohon iii tepat berada samping pipa gas pt. vico, ltd. keadaan ekonomi pemohon serba kekurangan dan penghasilan tidak tertentu. pemohon memiliki orang anak dan orang cucu. meskipun ada anak pemohon iii yang bekerja pekerjaan pt. vico, ltd, namun hanya sebagai pembantu (helper) dengan gaji tidak tertentu (harian lepas) dan penghasilan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. begitu pula kondisi jalan daerah pemohon mana vico, ltd berada masih sangat rusak. mata pencaharian secara umum penduduk daerah pemohon berada adalah petani dan nelayan. kondisi air masih ada yang menggunakan sumur dan tidak bersih. rumah penduduk sebagian besar tidak teraliri listrik. tingkat rata rata pendidikan anak anak hanya sampai bangku smp. penduduk yang berada sekitar pt. vico, ltd., tersebut rata rata tidak dapat bekerja perusahaan tersebut karena rendahnya tingkat pendidikan. bahkan pemohon iii termasuk agak lumayan tingkat kesejahteraannya dibandingkan masyarakat lainnya yang banyak lebih memprihatinkan. akibat begitu banyaknya pipa pipa gas yang melintang mana mana, masyarakat tidak bebas beraktifitas dan melakukan pekerjaan sehari hari. masyarakat badak pada umumnya was was, khawatir dan ketakutan setiap saat, karena dihantui dengan ancaman terjadi kebocoran pipa pipa gas yang sangat mengerikan: seluruh kebutuhan kabupaten bojonegoro untuk mensejahterakan masyarakat, bahwa tahun dengan jumlah lifting minyak barel kabupaten bojonegoro memperoleh dana bagi hasil sebesar berdasarkan undang undang nomor tahun yaitu rp. miliar. sedangkan perkiraan bagi hasil yang diterima oleh pusat, itu sekitar atau sekitar rp. triliun: bahwa disini nampak kabupaten bojonegoro merasa ada sesuatu yang tidak adil terhadap bagi hasil migrasi yang diterima kabupaten bojonegoro karena bojonegoro mempunyai prioritas pembangunan yang dalam perhitungan diperkirakan membutuhkan biaya sekitar rp. triliun, untuk melaksanakan semua pembangunan. baik itu infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan pertanian. itu sekitar rp. triliun, yang dibutuhkan oleh kabupaten bojonegoro. dengan bagi hasil yang sebesar itu, tidak mungkin akan dapat membangun seluruh kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan, baik itu pendidikan. samping itu juga mengentaskan kemiskinan yang masih ada kabupaten bojonegoro dan pengangguran yang masih sangat besar, bahwa apbd kabupaten bojonegoro tahun dengan pertimbangan apbd ini yang sudah ditetapkan dengan peraturan daerah. dalam apbd kabupaten bojonegoro tahun pendapatan rp. triliun. diperoleh dari pad hanya sebesar rp79 miliar, dana bagi hasil perimbangan itu sebesar rp938 miliar. sedangkan dana bagi hasil tahun itu adalah dari migas ada rp. miliar. dalam pendapat daerah yang sah rp. miliar. sedangkan belanja total rp. triliun, belanja tidak langsung rp. miliar. dalam belanja tak langsung terdapat belanja pegawai yang harus dibiayai, yaitu sebesar rp. miliar untuk membiayai pegawai negeri sipil. jadi, sangat besar sekali kebutuhan pembiayaan untuk gaji pegawai negeri sipil, bahwa penerimaan rp. miliar dari dana bagi hasil migas ini, tidak ada manfaat apa apa. karena ketika menerima dana bagi hasil rp. miliar, itu dau juga dipotong sejumlah ini fakta yang dialami dalam apbd tahun yang lalu, bahwa berapa pun pendapatan kabupaten bojonegoro, bojonegoro itu harus memenuhi kebutuhan dasar alokasi dana dasar dulu, yaitu kebutuhan untuk membiayai gaji pegawai negeri sipil yang berjumlah sekitar rp. miliar, baru dapat memanfaatkan dana bagi hasil itu untuk kepentingan lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari seluruh masyarakat kabupaten bojonegoro, bahwa seluruh komponen masyarakat kabupaten bojonegoro, baik pemerintah daerah dari dprd, lsm, dan seluruh komponen masyarakat kabupaten bojonegoro mendukung adanya pengajuan judicial review dari masyarakat kalimantan timur bersatu, bahwa kebutuhan kabupaten bojonegoro sebesar rp. triliun ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan harus dipenuhi sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh masyarakat kabupaten bojonegoro, robert heri bahwa sumatera selatan terdapat kabupaten kota dari kabupaten kota itu ada yang merupakan daerah penghasil migas, singapura melalui pipa bawah laut kemudian juga batam, kemudian duri dan juga jawa barat dan banten juga melalui pipa: bahwa sumatera selatan sebagai lumbung energi nasional apabila melalui jalur palembang jambi yang dikenal adalah jalan lintas sumatera. jalan lintas sumatera ini adalah aset vital karena kalau orang jambi, pekanbaru, medan, aceh dan seterusnya mudik pasti lewat jalan ini hampir setiap tahun rusak, dan harus diperbaiki padahal ini adalah jalan nasional, tapi kenyataannya daerah pun ikut memperbaiki demikian juga sebaliknya, selain jalan nasional sumatera selatan ada juga jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa. jalan jalan ini juga dilalui oleh kegiatan baik itu eksplorasi maupun produksi kegiatan migas. muncul akhir akhir ini koran jalan jalan ini selalu rusak karena dilalui oleh truk truk besar ini untuk kegiatan migas ini. akibatnya apbd atau biaya daerah selalu bertambah untuk memperbaiki ini: bahwa sumatera selatan sudah menerapkan pendidikan gratis. jadi semua mulai dari sampai perguruan tinggi itu biayanya ditanggung oleh pemerintah. untuk per tahun mengeluarkan biaya untuk pendidikan gratis ini, tahun saja itu kurang lebih miliar bahkan tahun ini anggaran kurang lebih miliar untuk pendidikan gratis. demikian juga sektor kesehatan, juga diterapkan berobat gratis bagi seluruh masyarakat sumatera selatan untuk tahun setiap tahun dikeluarkan dana kurang lebih miliar untuk membiayai berobat gratis ini: bahwa infrastruktur yang lain yang harus dibangun sumatera selatan sektor kelistrikan tahun listrik pedesaan sumatera selatan bawah selama kurang lebih tahun dari sampai daerah artinya baik itu provinsi maupun kabupaten kota membangun kurang lebih desa, untuk infrastruktur listrik pedesaan baik itu melalui jaringan kemudian tmh dan lain sebagainya yang menelan biaya kurang lebih rp. bahwa kalau dilihat dari sisi lingkungan hidup, sungai atau mata air masyarakat selalu mengeluh karena tercemar dan lain sebagainya. demikian juga banyak sekali demo yang terjadi daerah karena hasil panennya menurun akibat dari kegiatan resmi ini yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa banyak sekali tumpang tindih lahan dari kegiatan migas ini baik itu dengan perkebunan masyarakat maupun dengan ladang ladang pertanian atau persawahan. sementara dari sektor tenaga kerja, penduduk lokal cuma hanya kebagian buruh buruh kasar atau paling tinggi juga adalah security, bahwa pada tahun sumatera selatan pernah mendapatkan bagi hasil migas yang negative jadi bukan mendapat bagian, tetapi mendapat hutang, salah satu daerah sumatera selatan mendapatkan hutang dari akibat produksi migas ini kurang lebih rp5. tetapi akibat kebaikan dari menteri keuangan, ini didoakan. jadi bukannya mendapat bagi hasilnya, tetapi mendapat hutangnya, hermansyah bahwa pemerintah daerah provinsi jambi terdiri daripada kabupaten kota, kabupaten kota sebagai daerah penghasil migas, kontribusi minyak gas bumi secara nasional, provinsi jambi itu hanya kontribusi produksi migas nasional. dari kegiatan usaha hulu migas, pemerintah daerah dirugikan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakkeserasian keselarasan. kemudian perimbangan bersifat diskriminatif dan tidak mencerminkan penggunaan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat: bahwa prioritas pembangunan provinsi jambi adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur dan energi. karena provinsi jambi keadaan infrastruktur kondisi saat ini, jalan provinsi itu sepanjang itu rusak berat, rusak ringan dan yang baik hanya dan ini membutuhkan suatu investasi apbd dan penerimaan dan pendapatan daerah: bahwa permasalahan dari daerah penghasil migas provinsi jambi, angka kemiskinan daerah penghasil atas rata rata provinsi jambi. ada kabupaten kota provinsi jambi sebagai daerah penghasil, itu angka kemiskinannya atas daripada rata rata provinsi. terutama provinsi jambi itu ada kabupaten tanjung jabung barat, tanjung jabung timur sebagai daerah penghasil. daerah tersebut mana terdapat kegiatan selalu migas petro china, itu itu. persentase kemiskinan maupun tanjung jabung barat atas rata rata provinsi kemiskinannya. kemudian pertumbuhan ekonomi daerah penghasil atas rata rata provinsi, kemudian angka pengangguran daerah penghasil atas dari pada rata rata provinsi: bahwa provinsi jambi angka pengangguran setiap pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap tenaga kerja orang. sementara pertumbuhan pada sektor pertambangan baik migas maupun pertambangan umum akan mengurangi orang untuk bekerja dari pada kegiatan usaha pertambangan. kemudian angka panjang jalan provinsi dan jalan jalan kabupaten yang rusak akibat dari pusat produksi konsumen menimbulkan inflasi yang tinggi provinsi jambi hampir mencapai akibat jalan rusak tahun itu angka inflasi yang cukup tinggi barangkali secara nasional karena akibatnya tidak dapat melakukan pembangunan atau perbaikan jalan, bahwa daya beli masyarakat semakin rendah provinsi jambi sebagai daerah penghasil itu rasio elektrifikasi bawah rata rata nasional sebesar rasio elektrifikasi. sementara nasional itu sudah sebagai daerah penghasil migas yang pendapatan daerah dan dana bagi hasil ini hanya sebagaimana pendahulu untuk migas dapat dilihat itu adalah suatu hal yang tidak proporsional, bahwa dari pnb untuk penerimaan daerah, sementara pusat itu sudah sangat besar, belum lagi pusat mendapatkan government tax sebesar government tax itu sementara dana pnb dan daerah hanya dan government tax itu pusat semua sebesar bahwa undang undang nomor tahun khususnya huruf ini merupakan suatu hal yang tidak proporsional bagaimana daerah ini akan membangun akibat kekurangan investasi, sementara kegiatan usaha hulu migas sendiri ada daerah dan ini juga fakta lapangan masyarakat provinsi jambi melihat kegiatan usaha hulu migas ini mempunyai konsekuensi preseden buruk terhadap kegiatan investasi, terhadap kontraktor kontrak kerja sama hulu migas daerah, bahwa sasaran tembaknya adalah kontraktor perusahaan minyak, padahal urusan minyak ini adalah kontraktor pemerintah mereka tidak menguasai sumber daya produksi tetapi masyarakat awam. adanya kegiatan usaha hulu migas daerah tidak memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, angka kemiskinan tinggi, angka pengangguran tinggi: bahwa lihat tahun terakhir ini investasi cadangan migas nasional karena melihat regulasi sangat sangat sentralistik untuk itu pemda, mewakili masyarakat provinsi jambi mendukung masyarakat kalimantan timur melakukan judicial review dalam rangka untuk perubahan dari pada huruf secara proporsional, adi purwanto bahwa blora merupakan daerah kabupaten jawa tengah yang paling timur dengan luas hektar dengen penduduk jiwa, daerah blora ini sebagian besar adalah hutan yang menghasilkan kepada negara dan juga blora memiliki potensi migas. namun, hasilnya juga banyak untuk keperluan negara: bahwa sejarah migas blora itu sejak cukup lama, sehingga dieksploitasinya sudah cukup lama. pemegang wkp blora, dalam hal migas ini adalah pertamina, pmc beserta pertamina, dan juga ada blok randu gunting, yaitu antara vietnam, petronas, dan pertamina, bahwa kemudian kondisi berubah yang sampai tahun ini ipm blora itu indeks pembangunan manusia) itu merupakan peringkat ke paling bawah jawa tengah dari bahwa meskipun mempunyai potensi tambang maupun hutan negara, namun penduduk misinya ternyata masih besar, yaitu orang. kalau persentase itu bahwa untuk blora yang dihadapi, infrastruktur jalan khususnya, jalan kabupaten meliputi sepanjang km. adapun jalan yang poros desa adalah dan sebagian besar rusak, bahwa infrastruktur jalan kabupaten dan desa, sepanjang untuk memperbaiki infrastruktur, untuk mengentaskan kemiskinan. namun kenyataannya sampai sekarang, tentang dbh migas blora mendapatkan dbh migas kalau dihitung rupiah, padahal lifting dari blora yang bisa dihasilkan itu untuk minyak bumi adalah barrel. kalau dihitung dengan migas, dengan dirumahkan, kalau standarnya itu rp. kurang lebih, blora mendapatkan mestinya rp. bahwa kalau persentase dibandingkan antara dbh migas yang didapatkan dan potensi yang bisa dihasilkan, dibandingkan itu hanya sangat kecil sekali. oleh sebab itu, kabupaten blora mempunyai impian dan harapan bagaimana kalau itu dinaikkan. kemudian dbh migas untuk apbd, kalau dibandingkan tahun itu untuk belanja langsung hanya kalau dibandingkan dengan apbd, kekayaan dbh migas yang didapatkan ini hanya begitu kecilnya dana ini, sehingga kabupaten blora kesulitan untuk membangun, memperbaiki infrastruktur dan kesulitan untuk segera mengentaskan kemiskinan blora, agus santoso bahwa pemerintah provinsi jawa tengah mendukung judicial review yang disampaikan oleh masyarakat majelis rakyat kalimantan timur bersatu atahwa permasalahannya undang undang nomor tahun belum mengatur pembagian lifting agar daerah yang sifatnya lintas provinsi. contoh, sampai saat ini blok cepu dengan potensi migas lintas provinsi jateng, jatim, sesuai hasil kajian ir. adang bachtiar yang tergabung dalam ikatan ahli geologi indonesia mempunyai cadangan minyak untuk kabupaten blora, jawa tengah kabupaten bojonegoro jawa timur blok cepu yang dikelola ekson mobil cepu limited sudah berproduksi. akan tetapi, yang telah mendapat dana bagi hasil adalah kabupaten bojonegoro, provinsi jawa timur. sedangkan kabupaten blora dan provinsi jawa tengah sampai sekarang belum mendapat dbh dari produksi lifting minyak tersebut. jadi, dikatakan blok cepu jawa tengah namanya sudah mendunia, tetapi hasilnya adalah kabupaten bojonegoro, atau dengan bahasa jawa, jawa tengah baru dapat jenang nya, tetapi sedang jenang nya dinikmati jawa timur, bahwa pembagian dana bagi hasil migas dianggap kurang memiliki keadilan dan keberpihakan pada daerah. mengingat semua resiko, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan kepada daerah. contoh, resiko adanya kebakaran kilang minyak kabupaten cilacap, jawa tengah awal bulan april yang berdampak resiko, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan daerah: bahwa dalam penghitungan lifting, tidak menyertakan atau mengikutkan personil pemerintah daerah dalam perhitungan jumlah produksi migas lapangan. termasuk jumlah bbm yang terjual karena kenyataan yang terjadi, setiap diselenggarakan rapat lifting triwulanan yang diadakan dirjen migas hanya diberikan pengumuman data hasil perhitungan lifting migas sepihak. padahal sesuai ketentuan perhitungan lifting, dilakukan bersama sama dengan daerah: bahwa cost recovery tidak transparan meskipun sudah ada peraturan pemerintah nomor tahun sehingga hasil lifting tidak jelas atau tidak transparan, basri bahwa kabupaten natuna, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakat kalimantan timur. kabupaten natuna, salah satu kabupaten terluar, terdepan, yang katanya beranda depan nkri. biasanya kalau beranda depan, selalu yang terbaik situ. tetapi, justru sampai saat ini belum menjadi kenyataan, bahwa kabupaten natuna terdiri dari pulau dengan pulau terdepan terdiri dari kecamatan yang sampai hari ini, kecamatan gelap tanpa listrik. termasuk kecamatan pulau laut yang terluar mungkin kecamatan paling utara indonesia bagian barat, masyarakat sana sangat tahu dan paham bahwa merdeka tahun bukan tahun itu reformasi akan tetapi masyarakat sampai hari ini listrik belum dapat, bahwa kecamatan ini juga kecamatan terdepan beranda depan nkri sampai hari ini tidak ada listrik. ini sangat menyedihkan dan tentu sangat menggangu rasa ketidakadilan: bahwa dari kecamatan itu, kecamatan tanpa listrik dan ada yang cuma operasi jam. padahal ini satu kecamatan yang sudah sangat lama dan ini sangat ironi katanya laut cina selatan, situ potensi perikanan hilang atau dicuri oleh negara lain. kurang lebih triliun tetapi pulaunya gelap, wajar saja yang hidup jam itu sampai jam seolah olah pulau pulau yang dimiliki itu tidak bertuan: bahwa thailand, vietnam tidak mengambil ikan laut natuna, tidak mencuri, mereka hanya mencari ikan. mereka yang lari dari negara mereka natuna karena memang seolah olah salah satu pulau tersebut gelap: bahwa pulau sekantung yang sampai hari ini, program pemerintah green memang hijau semua, karena tidak ada sedikit pun pembangunan bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran dan dana, bahwa kabupaten natuna, tahun menjadi kabupaten sebagai daerah otonomi baru, sampai saat ini, apbd itu menjadi satu satunya stimulus ekonomi, sampai kapan apbd disahkan itu bukan hanya eksekutif legislatif yang paham, penjual, pedagang kaki lima, sampai psk mengetahui kapan apbd ini disahkan karena natuna sangat tergantung dengan dbh, tetapi semua orang mengetahui natuna itu daerah penghasil minyak dan gas. secara rangking indonesia atas besar, ini sangat menyedihkan: bahwa kabupaten natuna, tidak sama dengan daerah lain, kalau membangun satu sekolah saja itu tidak bisa dinikmati oleh banyak siswa karena pulaunya berbeda, bahwa tahun gross revenue dari migas natuna, berdasarkan laporan pemerintah lembaga kerja lifting rp. triliun, tetapi waktu ditahun yang sama natuna memperoleh kurang lebih rp. miliar. memang dalam undang undang tahun kabupaten provinsi dapat s4, tetapi kenyataan dari gross revenue itu enggak sampai kurang lebih hanya c, ini sangat menggangu rasa keadilan buat masyarakat natuna: bahwa natuna itu harusnya tidak dipimpin oleh seorang bupati lagi, harusnya oleh duta besar, karena sudah diapit oleh semua negara. kalau malaysia timur dan malaysia barat tarik tali tambang saja natuna sudah terlepas bahwa natuna punya iklim yang berbeda, kurang lebih sampai bulan itu mengalami musim utara kalau masyarakat itu mengatakan musim utara. yang ombaknya mungkin bmkg dapat mencapai meter dan aktifitas ekonomi semua terhambat dan lampu natuna lebih banyak matinya dari pada hidupnya, bahwa kalau jakarta tdl nya natuna sama juga, tetapi jakarta, tidak mati mati natuna mati mungkin lebih dari bulan, bulan tidak terekspos: ardiansyah bahwa natuna itu sangat dikenal dengan daerah penghasil migas, terutama blok natuna alpha cadangannya sebesar triliun kaki kubik, yaitu sebesar kali dari cadangan minyak aceh. natuna mempunyai pulau terluar dan berada alur perdagangan internasional, yaitu laki dan bahwa natuna sudah dilewati kapal millennium empat, jadi ukuran kapalnya itu sudah meter panjangnya. kemudian, dilintasi oleh pesawat perhari, seharusnya natuna provinsi pulau riau itu sebagai satu satunya daerah penghasil migas, tetapi ternyata natuna berada urutan tiga, baik pdrb, kemudian indeks pembangunan manusia, indeks kejahatan konstruksi secara nasional natuna berada pada artinya natuna lebih mahal bahwa pemenuhan infrastruktur dasar, dari jalan dan jembatan yang ada natuna, terdiri lebih dari itu jalan tanah dan rusak. kemudian masalah transportasi laut menjadi, satu satunya kapal peni yang melayari natuna itu km. bukit raya, kapal itu melayari kabupaten natuna itu minggu, kali jadi bulan hanya kali dan menyinggahi hanya kecamatan, dan dan hanya ada satu pelabuhan, selat lama. kemudian, dua pelabuhan lainnya itu tidak bisa disadari oleh kapal sehingga berlabuh tengah laut, dan pada tahun itu makan korban ada sekitar orang meninggal dunia karena ompong yang ditumpangi terbalik, bahwa dari transportasi udara ada beberapa pesawat dan sudah kali dari batam natuna dan balik batam lagi karena cuaca, itupun mereka minta subsidi blockip. jadi, dari ship, itu harus disubsidi sekitar artinya apabila tidak terjual tiket sebesar trip itu pemerintah kabupaten natuna yang bayar, bahwa masalah listrik disubsidi untuk menerangi kecamatan dan ibu kota kabupaten natuna itu rp. miliar per tahun, untuk membangun natuna itu perlu biaya yang besar. kemudian, masalah pendidikan dan kesehatan. kabupaten natuna itu programnya pendidikan dan kesehatan gratis,. yang jadi permasalahan adalah natuna terdiri dari pulau, kemudian yang dihuni pulau. jadi untuk membangun sd, kemudian puskesmas, posyandu itu tidak bisa memakai standar nasional. artinya, suatu pulau yang muridnya hanya orang, harus dibangun sd, kalau tidak mereka tidak sekolah sama sekali, begitu juga puskesmas, bahwa saksi dari kabupaten natuna mendukung sepenuhnya upaya revisi undang undang nomor tahun bagi hasil sumber daya alam migas yang lebih pihak kepada daerah penghasil sebagaimana dituntut oleh masyarakat provinsi kalimantan timur, bahwa daerah penghasil migas tidak identik dengan daerah kaya karena penyaluran dbh migas ternyata tidak sanggup mengangkat tingkat kemiskinan daerah yang kaya sumber daya alamnya karena kewenangan pengelolaannya berada sepenuhnya pemerintah pusat: bahwa harus adanya reward bagi daerah penghasil migas apabila dbh migas yang diterima lebih besar tanpa mengurangi dau. kenyataan selama ini apabila dbh migas yang diterima oleh daerah besar, maka dau nya berkurang bahkan natuna pernah hilang sama sekali, bahwa pemerintah pusat harus lebih bijaksana dalam hal pemotongan dan pembayaran lebih dan tunda jalur dbh migas kepada daerah karena apabila terjadi lebih jalur kepada daerah, maka pemerintah pusat langsung memotongnya pada triwulan berikutnya. sedangkan tunda jalur untuk tahun itu baru diselesaikan oleh pemerintah pusat pada tahun jadi cukup panjang: bahwa pemohon adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai nelayan yang tinggal desa bunyi barat kecamatan bunyi kabupaten bulungan dengan penghasilan perhari ketika pemohon sekali melaut adalah kurang lebih sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah). pulau bunyi adalah sebuah kecamatan kabupaten bulungan, provinsi kalimantan timur (masuk wilayah utara), indonesia. kecamatan ini beribukota bunyi, memiliki desa yaitu desa bunyi barat, desa bunyi timur dan desa bunyi selatan. luas wilayah pulau bunyi adalah km?. jumlah penduduk lebih dari jiwa dengan kepadatan jiwa km? serta berjarak (melalui laut) tanjung selor, ibukota kabupaten bulungan. potensi sumber daya alam pulau bunyi adalah batubara, minyak, dan gas. khusus minyak dan gas, pulau bunyi merupakan salah satu penghasil terbesar indonesia. disamping industri eksplorasi minyak dan gas, pulau bunyi juga memiliki pabrik yang memproduksi methanol. pabrik ini didirikan setelah diketahui bahwa dikawasan pulau bunyi banyak memiliki cadangan gas alam. sehingga pemerintah membangun kilang methanol pulau kecil ini pada tahun pembangunannya dapat diselesaikan pada tahun pada awal berdirinya, kilang methanol pulau bunyi ini memiliki kapasitas produksi ton per hari. lalu seiring dengan perjalanan waktu, produksinya pun menjadi makin menurun. dan pada tahun kilang methanol ini disewakan oleh pertamina kepada pt. medcom energy. selanjutnya kilang methanol bunyi dioperasikan oleh anak perusahaan pt. medcom energy yang bernama pt. medcom methanol bunyi hingga saat menjelang akhir tahun perusahaan ini menghentikan kegiatan produksinya. meskipun pemohon hidup pulau yang memilki sumber daya alam yang kaya raya tetapi tetap hidup dalam kemiskinan. kondisi daerah tempat pemohon berada sangatlah jauh dari kesejahteraan. pemohon yang merupakan anggota masyarakat suku tidung yang sejak awal mendiami pulau tersebut, hingga sekarang sebagian besar masih hidup sebagai nelayan dengan penghasilan pas pasan. rumah rumah masyarakat penduduk asli pulau bunyi yang umumnya berada daerah sei buaya, desa bunyi barat, sangat sederhana. sebagian bahkan tidak memiliki lambang sendiri. ada pula warga perempuan yang juga buta huruf terpaksa ikut melaut bahwa terbitnya pmk alokasi bph migas itu selalu terlambat dan sampai hari ini belum terbit, sementara, daerah harus menyusun apbd pendapatan dari dph migas dalam apbd. kemudian dalam hal pengaturannya, untuk triwulan tahun itu masuk pada tanggal desember, padahal, tutup kas tanggal desember muhammad indra bahwa dana bagi hasil sulawesi tengah yang didapatkan pada tahun itu hanya selanjutnya sampai miliar. selanjutnya bagi hasil yang lebih disalurkan sampai untuk sulawesi tengah harus menutupi kelebihan jalur itu sekitar rp6 miliar lebih yang dipotong dari dau dan pph. yang disalurkan pada tahun hanya rp. miliar lebih. jadi dau dan pph dipotong rp. miliar lebih sedangkan penyaluran hanya rp. miliar lebih: bahwa pada tahun sekitar daerah penghasil migas karena bukan lagi miskin, tetapi lapar, mereka melakukan aksi, demo dan secara anarkis sehingga dua nyawa melayang. saksi telah menyampaikan kementerian keuangan, apakah dengan dua nyawa melayang baru saksi diberi dana bagi hasil? sungguh ironis sekali hasil dari sumber daya alam hanya untuk mengambil nyawa sulawesi tengah dan perkaranya sampai sekarang belum selesai. karena daerah itu masih sangat kelaparan: rudi hartono bahwa pada tanggal mei riau itu menghasilkan barrel minyak bumi. kemudian pada tanggal april riau memeriahkan atau merayakan miliar barrel hasil minyak buminya dan riau menyumbangkan hasil produksi minyak bumi kepada negara. tetapi penerimaan negara, dalam implementasi undang undang tahun huruf maupun huruf kalau melihat kepada undang undang menyatakan penerimaan negara itu ada tiga, bagian negara, pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran eksplorasi dan eksplorasi, serta bonus bonus. ternyata yang dibagikan, hanya bagian negara. pungutan negara dan bonus bonus tidak pernah dibagihasilkan saksi tidak mengetahui mengapa undang undang tahun tidak memasukkan, itu implementasinya, bahwa komponen pengurang kalau dilihat dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang dana perimbangan menyebutkan, yang dimaksud unsur unsur pengurang lainnya antara lain pajak pertambahan nilai ppn), pajak bumi dan bangunan sektor minyak dan gas bumi pbb migas), dan pajak daerah serta retribusi daerah. dalam implementasinya, kalau dilihat lembaran penerimaan negara namanya different price dmo atau penerimaan negara lainnya. seharusnya itu dibagihasilkan, tetapi dalam implementasinya itu tidak dibagihasilkan: bahwa ada kegiatan hulu, itu digunakan untuk operasional migas, dan untuk retensi pertamina. padahal migas itu adalah lembaga negara dan dibiayai oleh apbn. tetapi dua faktor pengurang ini mengurangi bagian negara. kemudian ppn, itu tidak ketahui reimbursement nya tahun berapa. kalau menghitung tahun periode november sampai dengan periode desember sampai november ppn nya tidak diketahui. apakah itu terhitung ppn nya tahun atau ikut dalam faktor pengurangan tersebut? kemudian pbb migas juga demikian. dan dprd, dprd pajak daerah dan retribusi daerah), ternyata itu baru bisa diimplementasikan masuk kas negara itu perhitungannya tahun masuknya bulan agustus, triwulan tiga bahwa salah satu permasalahan yang memang dihadapi karena selalu selalu konsen kepada kegiatan hulu. pernah periode tahun sampai kegiatan hulu malah lebih besar penerimaannya faktor penyerangannya dibandingkan penerimaan daerah penghasil. pernah pemotongan kegiatan hulu itu sampai rp. triliun. tahun turun rp. miliar, turunnya bahwa mengenai perimbangan untuk pemerintah pusat dan untuk pemerintah daerah seperti yang telah diberikan paparan oleh ahli, dasarnya tidak jelas, bahwa kalau pemerintah itu didekati dengan kps, atau p3a, atau k3s. k3s itu pajaknya ditanggung oleh pemerintah. kalau daerah penghasil disamakan dengan k3s, seharusnya faktor pengurang tidak ada. seharusnya huruf dan itu sebelum dikurangi itu tidak ada. atau setelah dikurangi itu tidak ada seharusnya, diganti sebelum. karena daerah penghasil memang murni daerah penghasil, tetapi ini komponen pengurang dicantumkan situ. dan inilah menunjukkan ketidakadilan yang dirasakan dalam implementasi penerapan huruf dan huruf tersebut: drs. soto. bahwa kesulitan yang dialami oleh kalimantan timur, sesungguhnya juga kesulitan yang dialami oleh bojonegoro, terutama pada saat harus melaksanakan tugas negara menyejahterakan rakyat bojonegoro. bojonegoro yang punya luas hektare lebih dan saat ini rakyatnya ,4juta, rakyat masih ada yang miskin kira kira kk, pada tahun ada kemudian menurun menjadi menurun lagi dan sekarang menjadi indeks pembangunan manusia ini adalah nomor antara kabupaten dan kota jawa timur, dan posisi kemiskinan juga kira kira masih posisi antara kabupaten kota, artinya daerah termiskin, bahwa bojonegoro adalah sejarah kemiskinan sebagaimana ditulis oleh renders yang menulis buku endemic poverty. dulu rakyat bojonegoro sangat bangga punya kayu jati karena wilayah bojonegoro adalah hutan, namun yang terjadi kemudian rakyat bojonegoro penghuni terbesar adalah sebab karena mencuri kayu jati. rakyat bojonegoro dikenal dengan orang orang yang ulet dan pekerja keras, mereka semua punya mimpi ingin sejahtera, ingin sama dengan kabupaten, dan rakyat yang lain jawa timur. yang dihadapi masalah dan tantangan utama bojonegoro, adalah tanahnya bergerak karena itulah rata rata kualitas bangunan bangun kaya apapun itu rata rata usianya sangat pendek. jalan aspal paling lama hanya tahun pasti sudah rusak, bahwa banjir bojonegoro juga menjadi langganan, bojonegoro juga dikenal dengan kekeringan, pada tahun tahun belakangan ini ada desa yang setiap musim kering mengalami kekeringan, bahwa bojonegoro juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, kalau harus mengandalkan sumber daya manusia, sementara dana yang dimiliki untuk meng handle semua persoalan itu tentu jauh dari cukup. bojonegoro memerlukan minimal rp. triliun untuk meng handle persoalan persoalan dasar, namun yang dimiliki tidak lebih dari rp. rp. miliar yang dapat dibelanjakan dari apbd untuk tahun ini, bahwa rakyat bojonegoro punya mimpi yang luar biasa karena itulah ketika industri migas, eksplorasi, eksploitasi migas bojonegoro, semua berharap pada tahun rakyat bojonegoro gegap gempita, bahkan membayangkan bojonegoro akan menjadi tewasnya amerika karena itulah rakyat melepas tanah. konsekuensinya kalau melepas tanah adalah ribuan rakyat saya harus kehilangan sumber pendapatan dari tanah, rakyat harus menerima debu dari proses eksplorasi dan eksploitasi, jalan jalan jauh lebih cepat rusak karena dipakai eksplorasi dan eksploitasi, belum lagi ketakutan karena bojonegoro tidak jauh dari lumpur latino: bahwa pada saat ini bojonegoro mendapatkan produksi kira kira barel per hari karena hampir semua kawasan bojonegoro ada minyak, dan sekarang sedang disiapkan eksplorasi, puncaknya eksploitasinya untuk mcl, exo yang diperkirakan barel per day karena diperkirakan cadangan minyak indonesia ada bojonegoro. namun apa yang terjadi sekarang, rakyat masih harus berjibaku memperoleh lapangan kerja sana. kemampuan pemerintah untuk membantu rakyat masih jauh karena kemampuan fiskal tidak sepadan dengan tuntutan problem yang harus dihadapi, bahwa pada tahun ini bojonegoro harus membangun kira kira jumlah ruangan yang harus dibangun, bojonegoro masih harus membangun jalan jalan, dan masih harus membangun infrastruktur irigasi untuk pertanian supaya rakyat bisa memproduksi. saksi berharap semula dengan dana bagi hasil migas, dapat menyelesaikan itu lebih cepat, namun data yang diperoleh pada tahun dau tahun rp. miliar, dan harus menaikan gaji pns pada tahun tahun sebesar rp. miliar. seharusnya dau yang diterima adalah rp. miliar karena rp. miliar plus rp151 miliar, namun replikanya dau yang diterima bojonegoro hanya rp. miliar atau kurang sebesar rp. miliar. kekurangan ini ternyata sama dengan jumlah dana bagi hasil migas yang diterima kabupaten bojonegoro, itu artinya penerimaan dau kabupaten bojonegoro berkurang sebesar dana bagi hasil migas yang diterima yaitu sebesar rp. miliar, bahwa terjadi, pergeseran pendapatan dari kantong dau kantong dana bagi hasil migas. dau yang merupakan transfer pemerintah kepada daerah otonom sebagai blog green, tidak bisa digunakan secara leluasa untuk membiayai prioritas pembangunan kabupaten bojonegoro karena replikanya untuk pembayaran gaji pns saja tidak cukup. ini artinya, kemampuan tidak meningkat sekalipun dana bagi hasil kami meningkat. semula berharap kebaikan pemerintah pusat, jalan jalan nasional dapat dibangun, jalan jalan yang dilalui untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dibangun, namun nyatanya juga belum dilakukan: bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara dan pemerintah. rasanya dengan bagi hasil yang sekarang ini sangat tidak memadai ketika harus memikul seluruh persoalan persoalan sosial, juga harus memikirkan masa depan ketika minyak nanti habis, tidak punya lagi sumber daya alam minyak. itu artinya, momentum akan terlewat begitu saja karena dana bagi hasil yang diterima tidak sebanding dan tidak sepadan dengan tanggung jawab yang harus dipikul, menyiapkan masyarakat, membuat masyarakat berdaya, dan secara berkelanjutan kelak memperoleh kesejahteraan. rasanya juga sangat adil bila yang akan kehilangan minyak, kemudian juga yang harus memperoleh kesempatan menjadi lebih mandiri dan secara sejajar dengan daerah daerah lain luar bojonegoro, bahwa hari ini, indeks pembangunan manusia bojonegoro nomor diantara kabupaten dan kota. meskipun yang lain tidak punya migas, bojonegoro punya migas. bukan berarti bojonegoro kemudian tidak bisa berkreasi sebagaimana dikatakan terdahulu, bojonegoro bisa melakukan. tetapi kemampuan yang rendah dari anggaran bojonegoro membuat pasti terbatas, takut momentum eksplorasi, eksploitasi migas berlalu, sementara rakyat bojonegoro belum sejahtera, ahli pemohon prof. sudrajat kuncoro bahwa transfer daerah itu prinsipnya ada lima, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dengan daerah, mendukung prioritas nasional, pembangunan nasional, meningkatkan publik, meningkatkan penerimaan daerah, dan infra struktur daerah, bahwa dari dana perimbangan yang disalurkan kepada seluruh daerah indonesia, yang paling tinggi tetap dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, kemudian dana otsus, dan penyesuaian: bahwa dana bagi hasil sda, yang terbesar kedua setelah dau: bahwa luk ini adil atau tidak, yang seharusnya untuk kalimantan timur dan juga daerah penghasil migas lainnya, karena minyak bumi dan gas ini kenyataanya yang paling besar. dari total data tahun rp. triliun porsinya cukup besar, untuk minyak bumi, gas itu sedangkan yang lain lain relatif kecil, pertambangan umum, kehutanan, perikanan, bahkan perkebunan, itu tidak ada angkanya sama sekali. meskipun undang undang perimbangan keuangan harusnya ada tetapi tidak ada, tidak ada pembagiannya: bahwa antara das pollen dengan das sein seharusnya sama menurut data dari pemerintah, bahwa hubungan antara apbn dengan apbd indonesia perorangan itu dikembalikan daerah, pbb bahkan sekarang sudah dikembalikan daerah, ini sesuai undang undang, sudah diatur undang undang nomor tahun bahwa dana khusus tentang dana bagi hasil ada bersumber dari apbn dan angka persentasenya pertama ada dana bagi hasil pajak pbb ada bpt biaya perolehan hak atas tanah bangunan), kemudian perorangan. sedangkan dana bagi hasil sda meliputi kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, dan panas bumi dan dana bagi hasil dari cukai hasil tembakau: bahwa mengurangi ketidakseimbangan antar daerah karena memang ada daerah yang kaya, ada daerah miskin. kalimantan timur dengan yogya itu perbandingannya, total apbd kalimantan timur yang sekarang mencapai rp. triliun, perbandingannya dengan diy, hanya rp. triliun. jadi kali lipat dari segi size nya, karena berbeda tidak semua daerah itu punya sumber daya alam dan energi. kalau yogya tidak punya minyak dan gas, hanya mempunya galian karena gunung merapi meletus, bahwa undang undang nomor tahun tentang otsus papua dan undang undang nomor tahun tentang pemerintah aceh. situ jelas jelas minyak bumi dan gas itu porsinya untuk papua maupun aceh. sedangkan kalimatan timur dan daerah penghasil migas lainnya, itu hanya menerima untuk minyak bumi dan untuk gas bumi, bahwa bagi hasil minyak bumi porsi pemerintah provinsi 5x, kemudian daerah yang bukan penghasil itu dan ini sangat teknis kalau mengacu aturan main yang ada, kabupaten kota yang bersangkutan masih dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya: bahwa kalau dibandingkan perbedaan persentase yang cukup jauh antara aceh, papua, dan juga kalimantan timur, ataupun daerah penghasil sda lainnya, padahal sama sama penghasil minyak bumi dan gas, sangat tidak mencerminkan perlakuan yang sama hadapan hukum dan bersifat diskriminatif: bahwa kalau dilihat dari segi cadangan minyak dan gas indonesia, kalimantan timur cukup besar, kalau dilihat dari segi cadangan untuk minyak nomor dua setelah riau, demikian juga kalau dilihat gas, nomor dua setelah natuna, jadi kalimantan timur ini adalah salah satu penghasil utama gas, maupun minyak indonesia: bahwa yang dipermasalahkan adalah sudah ada organisasi, maupun lembaga yang mengatur tentang bagaimana proses perhitungan teknis, bagaimana berapa lifting, bahwa berapa lifting yang diperoleh pada satu periode sudah diaudit oleh bpk, bahwa kemudian juga alur penetapan kalau dilihat prognosis karena masih bersifat perkiraan, dapat over lifting atau under lifting. dan ini juga menimbulkan ketidakpastian bagi daerah penghasil migas karena setiap tahun mereka harus memprediksi, berapa dana bagi hasil yang akan diperoleh pada tahun ini dan tahun berikutnya, bahwa undang undang tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun sangat dimungkinkan ada fluktuasi pendapatan yang diperoleh sehingga dana bagi hasil yang merupakan bagian daerah yang dimaksud disalurkan berdasar realisasi anggaran berjalan: bahwa lifting minyak yang menjadi gross revenue kemudian equity split antara kontraktor dengan pemerintah, dan ternyata porsi kontraktor dengan porsi daerah itu sama, bahwa daerah itu disamakan dengan kontraktor, kemudian bagian pusat yang dan kemudian bagian daerah ini penemuannya secara ringkas: bahwa dalam praktik per tahunnya, dibagi per triwulan, dana hasil bagi desember, januari, februari waktu pengaturannya daerah, ini teknis bagaimana itu dilakukan setiap tahunnya: bahwa hubungan sebab akibat antara bagi hasil dengan kesejahteraan rakyat dan juga kerusakan lingkungan kalimantan timur kalau dibandingkan dengan rata rata seluruh indonesia ternyata dana perimbangan dari tahun sampai itu cenderung menurun, persentasenya terhadap penerimaan daerah dari menjadi bahwa upaya pemda untuk meningkatkan pad cukup berhasil, ada kepala didenda pad meningkat dari menjadi dan angka terakhir sudah itu menunjukkan bahwa pemda provinsi telah berusaha untuk meningkatkan porsi pad nya. dan juga, termasuk juga bagaimana meningkatkan kerja berusia. laba bumi itu ada peningkatan yang signifikan, berbeda dengan daerah lain yang justru masih sangat sedikit, bahwa alokasi dana perimbangan dau, dak, dana bagi hasil belum optimal untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan kalimantan timur, membiayai sektor riil, khususnya umk karena kebanyakan usaha bisnis indonesia itu ukm, usaha kurang modal itu potret dari usaha kecil seluruh indonesia dan juga mempercepat daerah yang tertinggal terutama pulau pulau luar ini suatu tantangan yang luar biasa karena ketertinggalan dan tidak pernah merasakan adanya pembangunan: bahwa infrastruktur pemerintah pusat mencanangkan mp3i untuk kalimantan timur. salah satunya adalah jalan tol samarinda balikpapan, anggarannya rp. triliun, pemda provinsi sudah mengalokasikan rp. triliun karena tantangan infrastruktur kalimantan timur kemudian fiskal daerah, pad dan dana perimbangan, alokasi dananya karena problem terbesar indonesia, dari segi belanja memang belanja aparatur lebih banyak daripada untuk belanja publik atau belanja modal: bahwa hubungan keuangan pusat daerah telah mewujudkan keadilan dan keselarasan artinya dalam bahasa ekonomi, itu sudah menurunkan kesenjangan ekonomi data pemerintah dari bappenas, dari analisis bappenas menujukkan bahwa kovarian pdrb provinsi indonesia, itu menunjukkan ketimpangan antar provinsi, cenderung meningkat sejak otonomi daerah kecenderungannya meningkat terus, bahwa kesenjangan antar provinsi itu makin lebar, tidak makin kecil. artinya kalau desain dau dbh itu tujuannya memperkecil horizontal balance, itu belum tercapai dengan undang undang yang sekarang. makanya undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun itu akan direvisi, bahwa undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun harusnya satu paket, satu tim: bahwa dana perimbangan itu tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat, ahli membandingkan daerah yang kaya dengan sumber daya alam, dengan daerah yang tidak punya sumber daya alam, seperti yogyakarta, jawa timur, jawa tengah, jawa barat, dki, ternyata penduduk miskin daerah yang kaya akan sumber daya alam, rata rata lebih tinggi daripada yang daerah yang tidak punya sumber daya alam. inilah fenomena yang disebut sebagai pertumbuhan tanpa pembangunan, growth without development, bahwa apabila dihitung dengan derajat penginapan ekonomi daerah dapat dihitung indeks eksploitasi ekonomi, daerah daerah yang kaya sumber daya alam itu luar biasa dan data terakhir sudah menembus jadi itu data data artinya apa? yang mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi kalimantan timur, itu bukan rakyat kalimantan timur asli. tetapi adalah perusahaan asing, perusahaan tambang, perusahaan perusahaan yang ada, yang kantornya semua ada jakarta, bahwa derajat penginapan ekonomi daerah yang terjadi didaerah yang berbasis sumber daya alam indeks eksploitasi ekonominya jauh lebih tinggi daripada yang tidak punya sumber daya alam: bahwa ada kecenderungan, ketimpangan antarprovinsi, baik dengan migas dan non migas itu meningkat dari masa masa bahkan yang coefficient variation untuk tanpa migas, jauh lebih tinggi daripada migas kalau dilihat pertumbuhan dana perimbangan, apakah dau, dbh, maupun dak, belum mampu menurunkan ketimpangan antar daerah secara signifikan bahkan ada kecenderungan makin lama makin meningkat, bahwa alokasi dana migas, kemudian subsidi subsidi, dapat dilihat betapa ketidakadilan sini, kalau bicara budgeting itu jelas menunjukkan bagaimana prioritas kebijakan pemerintah, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, ilmu keuangan negara dibandingkan subsidi bbm, belanja modal, bos, jamkesmas, ppm menunjukkan betapa masih jauh sekali antara yang ingin dilakukan oleh pemerintah dengan alokasi anggarannya, itu ternyata masih jauh, bahwa kemiskinan kalau dilihat per kabupaten kota se kalimantan timur, tingkat kemiskinan kalimantan timur nomor terendah lingkungan nasional seluruh indonesia, terendah ini, tetapi kalau dilihat per kabupaten kota, ternyata marino, bulungan, tana tidung, itu masih atas rata rata nasional dan provinsi: bahwa dari desain dana perimbangan itu, ternyata belum cukup membantu pemda maupun rakyat kalimantan timur mengatasi masalah jangkauan pelayanan infrastruktur yang krusial dan juga bagaimana mengatasi masalah kemiskinan yang struktural dan cultural, baik kalimantan timur, maupun papua, maupun daerah daerah yang memang tingkat kemiskinannya sangat tinggi, bahwa bagaimana porsi, dan juga mekanisme perhitungan, production centered contract, lalu perimbangan keuangan pusat daerah baik ini untuk minyak dan gas hampir sama: bahwa yang jadi pertanyaan teman teman kalimantan timur dan juga daerah penghasil sda, daerah tidak pernah tahu berapa produksi lifting migas yang sebenarnya daerahnya? itu tidak pernah diungkap atau tidak pernah diajak ngomong, bahwa mengapa bagi hasil untuk papua dan aceh beda dengan kalimantan timur dan juga daerah penghasil migas lainnya seperti riau, ini krusial: bahwa kalimantan timur dan juga daerah penghasil migas, mekanisme dana perimbangan itu belum mencerminkan keadilan masalah transparansi dalam perhitungan potongan pajak, kemudian cost recovery, dan fee hulu dari migas: bahwa porsi papua dan aceh daerah lain penghasil migas itu hanya jawabannya, karena tidak ada naskah akademik yang menunjukkan apa dasar perhitungannya yang ada adalah itu hasil negosiasi politik, itu adalah keputusan politik pemerintah: bahwa kalau dilihat dampak tata kelola ini jelas split dari minyak dan juga gas dan ini perlu diubah. karena daerah penghasil.f. abraham amos, s.h.:, pekerjaan dosen instruktur pipa konsultan hukum advokat: nomor ktp, telepon sebagai n055005000000 ll. pemohon nama jamur, s.h.: pekerjaan praktisi hukum advokat, nomor ktp alamat jalan pertiwi xii1 sawangan, depok: telepon sebagai ll . pemohon ii: nama tagar font sorkin, s.h.: pekerjaan praktisi hukum advokat, nomor ktp alamat jalan gading raya nomor rawamangun, jakarta timur. sebagai ll. pemohon iii: nama harian aritonang, s.h.: pekerjaan praktisi hukum advokat, nomor ktp alamat kampung keuskupan rt. rw desa keuskupan, kecamatan sukaresmi, provinsi banten, jawa barat, sebagai n0n5005050 n0nl . pemohon iv, nama ujang hartono, s.h.: pekerjaan praktisi hukum advokat, nomor ktp alamat jalan kepausan ii rt. rw. kelurahan kepausan, kecamatan pasar minggu, jakarta selatan: sebagai 5550n5 lull ll. pemohon nama arman suparman, s.h.: pekerjaan praktisi hukum advokat, nomor ktp alamat kav. polri blok b vii 28a, rt. rw. kelurahan melamar, kecamatan grogol, petamburan, jakarta barat: sebagai n055005050000n0nn . pemohon vi, nama gitu irianto, s.h.: pekerjaan praktisi hukum advokat, nomor ktp alamat jalan karya raya rt. rw. kecamatan grogol, petamburan, jakarta namun tidak sesuai dengan ketentuan undang undang tahun tentang advokat. bahwa akibat dari pengajuan permohonan pengambilan sumpah advokat kai maupun perawi yang telah ditolak langsung oleh ketua mahkamah agung republik indonesia berdasarkan surat ketua mahkamah agung kma v (tanggal mei jo. surat ketua mahkamah agung kma v (tanggal mei itu berarti ketua mahkamah agung republik indonesia tidak mentolerir pengambilan sumpah advokat yang diajukan baik oleh dpp kai dan dpn perawi maupun dpp perajin, yang kemudian diterbitkannya surat ketua mahkamah agung kma vi (tanggal juni sehingga apapun bentuk dari tatacara pengambilan sumpah advokat dari organisasi advokat non perawi tidak dapat dilakukan oleh kpt dki jakarta maupun kpt seluruh indonesia, dan berdasarkan pengumuman perawi tanggal september harian umum kompas halaman yang diterbitkan pada hari sabtu, september halaman tentang pengambilan sumpah (tanggal september hotel gran media kuningan jakarta selatan, karena tidak diikutsertakan para advokat kai bersumpah bersama, sehingga terjadi kericuhan yang mengakibatkan semakin terburuknya citra para advokat kai dimata publik. bukti: bahwa ketua mahkamah agung maupun para ketua pengadilan tinggi seluruh indonesia tidak mentaati dan mencermati betul putusan mahkamah konstitusi puu vii (tanggal desember sehingga putusan tersebut dimanifestasikan secara ambivalensi tanpa memaknai secara mendalam baik aplikasi maupun implementasi tekstual dan kontekstual permasalahan yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan katastropi hukum (legal catastrophe) dan guo vadis sistem penerapan dan penegakkan hukum bagi kepentingan dari para pemohon serta semua rekan rekan kandidat advokat dari dpp dpd dpc kai seluruh indonesia yang sama sekali dilecehkan dan didiskriminasi serta dikriminalisasikan sebagai warga negara republik indonesia yang memiliki hak yang sama dengan para advokat perawi yang dilindungi oleh konstitusi serta prinsip dasar sebagaimana yang atur dalam ketentuan undang undang tahun tentang hak asasi pertanyaan yang pertama adalah apakah yang dimaksudkan dengan persamaan hadapan hukum?...aj| pada tahun ahli iba)jmanusia (vide: jo. jo. jo. bahwa karena perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad overheidsdaad) yang dilakukan ketua mahkamah agung republik indonesia tersebut, merupakan pelanggaran ham atas manusia sesamanya, maka secara langsung atau tidak langsung tergolong dalam kategori penyalahgunaan kekuasaan (macht'misbruik) atau penyalahgunaan keadaan hukum (misbruik van het recht omstandigheid) yang sangat merugikan para pemohon serta rekan rekan kandidat advokat yang senasib dan terdiskriminatif akibat terbitnya surat ketua mahkamah agung kma vi (tanggal juni dengan segala akibat hukumnya, tanpa memperhatikan hak konstitusionalitas yang berkaitan dengan kepentingan para pemohon dan seluruh rekan rekan kandidat advokat kai lainnya seluruh indonesia. bahwa berdasarkan uraian pada angka dan tersebut atas, dan karena tidak dihormati dan dipatuhi serta dinastinya putusan mahkamah konstitusi republik indonesia puu vii (tanggal desember oleh ketua mahkamah agung, dr. arifin jumpa, s.h., m.h., maka para pemohon telah bersurat secara resmi dengan kali mou pai vii (tanggal juli jo. kali sp2 sa ix (tanggal september dan temuannya disampaikan keseluruh pimpinan institusi instansi terkait yang berkompeten untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya. bukti: bahwa bersamaan dengan itu, para pemohon telah pula melayangkan surat kepada ketua komisi iii dewan perwakilan rakyat republik indonesia php fkaaiviii (tanggal agustus tentang permohonan dengar pendapat (hearing) komisi ill dpr ri dengan menghadirkan para pihak terkait untuk didengarkan keterangan dan pendapatnya sehubungan dengan pertikaian antar organisasi advokat dan ketua mahkamah agung r.i. tersebut. bukti: bahwa para pemohon juga telah melayangkan surat pipa fkaainviii (tanggal agustus jo h.m.ali sp2k tsa viii (tanggal agustus jo. kali sp2 sa ix (tanggal september yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi dki jakarta untuk menindaklanjuti pengambilan sumpah advokat kai yang didalamnya termasuk para pemohon serta rekan rekan kandidat advokat lainnya yang belum disumpah oleh kpt dki jakarta sebagaimana isi pada pokok surat tersebut, dan tembusan yang telah disampaikan kepada seluruh pimpinan institusi terkait dalam pokok permasalahan pertikaian organisasi advokat perawi kai tersebut. bukti: bahwa dalam pada itu juga, para pemohon telah melayangkan surat kepada ketua komisi yudisial r.i. kali sp2h vii (tanggal juli tentang permohonan tindaklanjut terhadap putusan mahkamah konstitusi republik indonesia puu vii (tanggal desember dan memohon agar diperhatikan surat dari para pemohon tersebut untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku. bukti: bahwa berdasarkan surat dari para pemohon pada angka atas, maka komisi yudisial telah memberikan jawaban tembusan surat ky x (tanggal oktober kepada para pemohon sebagaimana isi pada pokok surat tersebut yang dilampirkan dalam pokok perkara guo ini. bukti: bahwa karena tidak ada jawaban surat dari ketua mahkamah agung dr. arifin jumpa, s.h., m.h., maka para pemohon setelah menerima surat pada angka atas, selanjutnya dibuat surat pemberitahuan berikutnya kepada ketua komisi yudisial kali pmb (tanggal oktober dan audisi dengan koordinator pengawas komisi yudisial r.i dalam hal menanyakan kapan akan dikeluarkan surat berikutnya kepada ketua mahkamah agung sebagai jawaban dan tindaklanjut dari surat surat para pemohon. bukti: bahwa sehubungan dengan hal tersebut, advokat, nyoman ade peri, s.h. telah mengirimkan surat fa pt vii1 (tanggal agustus kepada komisi hak asasi nasional republik indonesia komnas ham ri) sebagai laporan dan pemberitahuan tentang pembatasandan saksil"emailadvokat untuk berbicara pengadilan, berkaitan dengan surat penetapan pengadilan negeri bekasi reg. pdt. pn. bks. (tanggal juli telah direspon melalui surat komisi nasional hak asasi manusia republik indonesia komnas ham r.i) dengan surat k pmt ix (tanggal september ). bukti: bahwa sehubungan dengan itu pula, adanya pemberitahuan kepada pemohon dari seri. andi harinawati, s.h. ketua lsm aku ingin sehat dan sejahtera lsm miss) peduli kemanusiaan wajo dan ketua umum dpp perajin roman rambe, yang disampaikan langsung kepada pemohon bahwa para pihak tersebut atas juga telah menerima tanggapan surat dari ketua komisi ombudsman nasional republik indonesia reg. kla as x (tanggal oktober tentang tanggapan terhadap surat ketua mahkamah agung republik indonesia reg. kma v (tanggal juni bukti: bahwa berdasarkan persamaan visi dan misi serta idealisme dari para pemohon dengan seri. andi herinawati, (lsm miss) dan ketua umum dpp perajin roman rambe berdasarkan maksud dan tujuan dalam permohonan uji materil ini, maka kami bersepakat untuk membentuk petisi tiga peduli advokat dan telah menuangkan aspirasi pemikirannya dalam surat reg. petisi x (tanggal oktober sesuai isi pada pokok surat tersebut. bukti: bahwa prinsip petisi tiga peduli advokat dalam perkara guo, merujuk pada surat ketua mahkamah agung republik indonesia kma vi (tanggal juni bahwa ketua mahkamah agung baik langsung atau tidak langsung telah tidak mengakui eksistensi organisasi advokat kai maupun perajin yang sebelumnya diakui secara de facto eksis, dan bahkan telah menginjak injak eksistensi dan citra profesi advokat, terlepas dari organisasi mana yang sah dan mana yang tidak sah, karena substansi dalam undang undang tahun tentang advokat, juga tidak secara tegas menjelaskan keabsahan organisasi advokat mana yang dianggap sah.i,aksi diberi putusan sela dalam perkara nomor pdt. pa.ngj oleh pengadilan agama, dengan alasanksi sudah menunjukkan bukti sumpah yang diperoleh bersamaan dengan pengangkatan saksijadi pada hakikatnya surat ketua mahkamah agung kma vi itu tidak serta merta idemdito dengan roh dari undang undang tahun tentang advokat, tetapi malah sangat kontradiktif karena tidak dapat difungsiketua mahkamah agung untuk ikut campur independensi urusan internal organisasi advokat yang notabene adalah amanat produk undang undang yang berada diluar kewenangannya, sehingga pada faktanya ketua mahkamah agung tersebut telah berbuat abused power dan tidak melaksanakan principle legal security (nietrechtzekerheids) atau bertindakuperior derogat legi inferior atau lex posterior derogat legi apriori .kma vi yang hanya mengakui perawi sebagai wadah tunggal adalah penafsiran secara an sich dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku serta telah memasuki domain judicial preview yang merupakan otoritas dari pembuat undang undang, hal itu semata mata karena pemahaman yang dimaknai tentang ketentuan undang undang tahun tentpadahal, maksud dari pembuat undang undang tentang ketentuan secara eksplisit adalah untuk: memberikan pengayoman kepada para anggotanya, memberikan pembinaan kepada para anggotanya, memberikan pendidikan profesi advokat agar mampu menguasai disiplin hukum dan berpraktik sebagai advokat yang berkualitas dan mampu menguasai materi hukum dalam praktik sebagai advokat profesional, dan memberikan perlindungan kepada paradi.ksiksiksiksidianggotanya dalam hal terjadi pelanggaran kode etik profesi. keempat hal tersebut telah dirumuskan oleh komite kerja advokat indonesia kaki) yang semestinya sebagai cikal bakal untuk pembentukan dewan kehormatan kode etik profesi advokat sebagaimana dimaksud dengan pengertian dasar single bar association , (vide: undang undang tahun tentang advokat) yang tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam penjelasan umum akan tetapi bersifat mutasi mutans , sehingga manifestasi landasan filosofis yang dimaksud dengan wadah tunggal cast organisasi yang mengayomi, memberikan pendidikan profesi advokat, memberikan perlindungan kepada para anggotanya dalam wadah tunggal itu adalah tidak tepat, dan merupakan suatu kekhilafan interpretasi pihak tertentu yang berkepentingan dengan tujuan untuk mencari keuntungan semata bagi organisasi disatu sisi, sedangkan sisi lain sangat merugikan advokat itu sendiri. bahwa pada hakikatnya, yang dimaksud dengan wadah tunggal itu bukanlah organisasi advokat, melainkan dewan kehormatan kode etik profesi advokat yang dibentuk berdasarkan undang undang tahun tentang advokat, dengan demikian maka yang lebih tepat dan benar adalah bukan single bar tetapi multi bar dengan tujuan agar tumbuh kembang dan dapat bersaing secara sehat guna mengedepankan kode etik profesi advokat serta menjunjung tinggi harkat martabat advokat dengan standar profesionalisme. dengan ketentuan bahwa yang duduk dalam dewan kehormatan kode etik profesi advokat adalah gabungan federasi dari multi bar yang berperan supaya sejalan dengan jiwa dan roh (spirit law) yang terkandung dalam ketentuan undang undang tahun tentang advokat. bahwa berdasarkan uraian atas, maka (delapan) organisasi advokat sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang tahun tentang advokat, agar secara proporsional tidak kehilangan legitimasi maka sebaiknya berpulang pada posisi awal sebagai multi bar hal itu agar tidak lagi terjadi konflik kepentingan (vested interested) baik secara vertikal maupun horisontal seperti yang terjadi sekarang ini. oleh karena itu, maka menurut para pemohon perwujudanketerangan pihak terkait persatuan advokat indonesia perajin) menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusi republik indonesi,dan sehingga secara prima face mahkamah konstitusi republik indonesia berwenang untuk memeriksa mengadili, dan memutus permohonan guo. akan tetapi, khusus untuk dan karena lemah diuji oleh mahkamah konstitusi republik indonesia dalam perkara nomor puu iv oleh karena itu dapatguo sebagaimana pendapat mahkamah konstitusi republik indonesia terhadap undang undang mahkamah konstitusi republik indonesia dalam perkara nomor puu ivtidak relevan dan tidak valid lagi untuk dipersoalkan terhadapdengan para pemohon h.f abraham amos, dan kawan kawan guo, kedudukan hukum (legal standing) pihak terkait perajin merupakan wadah organisasi advokat hasil musyawarah nasional advokat indonesia tahun surakarta. kemudian dalam perjalanannya sesuai perkembangan zaman disana sini tumbuh organisasi advokat. namun semua itu perajin tetap keberadaannya dan tidak pernah membubarkan diri atau dibubarkan pemerintah, dan terdaftar departemen dalam negeri kemendagri) sebagai organisasi profesi advokat terakhir sesuai surat keterangan nomor d.i11. x1 tanggal november sesuai perintah undang undang ormas nomor tahun bukti pt sampai dengan bukti pttahun mempunyai legal standing sebagai pihak terkait mempunyai kepentingan sebagai pihak terkait yang hak dan atau kewenangannya secara langsung terpengaruh dalampokok permohonan menelaah permohonan uji matericukup berdasar dan beralasan berikut dengan alat bukti dan pendukungnya (bukti surat dan saksi fakta serta saksi ahli) sebagai berikut. pada hari ini selasa tanggal maret dalam sidang pemeriksaanudah didengar: keterangan muslimin abdi dari pemerintah kementerian hukum dan hak asasi manusia), dan keterangan ahmad yani dan budiman munir dari dewan perwakilan rakyat republik indonesia, keterangan dari pemerintah dan dpr r.i guokemudian keterangan jimmy budi haryanto, zulkifli nasution, abdurrahman taro, keterangan saksi saksi fakta beralasan serta sangat tepat dan benar, selanjutnya keterangan saksi fakta johnson siregarsetelah mendengar keterangan saksi ahli prof. dr. ahmad syarifuddin jayabaya, s.h., ll.m dan prof. dr. j.e sahetapy, s.h., m.h dan prof iur) adnan buyung nasution, s.h dan benyamin mangkoedilaga, s.h dan dr. maruarar siahaan, s.h: ungkapan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi, filosofis, sosiologis, rasional dan yuridis telah mendukung permohonan perkara nomor puu viii perihal pengujian undang undang nomor tahun tentang advokat: dengan demikian pihak terkait dpp perajin dalam perkara guo tidak perlu mengungkapkan perkara lebih jauh. namun demikian, perlu dijelaskan hal hal sebagai berikut ketua mahkamah agung republik indonesia mengeluarkan surat nomor kma v tertanggal mei bukti pt. pada halaman l, alinea pertama. begitu pula mahkamah agung republik indonesia banyak menerima surat dari organisasi advokat, baik dari perawi, kai maupun dari perajin, yang kesemuanya menyatakan diri sebagai organisasi advokat yang sah": dan pada halaman alinea kedua, butir kedua didalam kenyataannya sekarang ini ada tiga organisasi yang menyatakan diri sebagai satu satunya organisasi advokat yang sah surat ketua mahkamah agung r.i. nomor kma v tertanggal mei perihal: tanggapan mahkamah agung terhadap pernyataan sikap dpp kai atas surat mahkamah agung nomor km v tertanggal mei bukti pt. ditujukan kepada kongres advokat indonesia isi surat guo pada butir butir dari surat mahkamah agung tersebut surat mahkamah agung nomor kma v mahkamah agung tidak maksudkan untuk mencampuri urusan advokat, karena mahkamah agung memang tidak boleh mencampuri urusan internal advokat (hal yang sama juga, pihak lain tidak boleh mencampuri urusan internal mahkamah agung). tetapi dimaksudkan agar para ketua pengadilan tinggi berpegangan teguh kepada ketentuan undang undang advokat itu sendiri utamanya dan undang undang tahun kita tidak boleh hanya melihat ketentuan dan ketua mahkamah agung republik indonesia mengeluarkan surat nomor kma v tertanggal mei bukti pt pada halaman butir ke fakta menunjukkan ada tiga) organisasi perawi, kai, perajin) yang masing nursing menyatakan diri sebagai organisasi advokat satu satunya yang sah sedangkan yang lainnya tidak sah. disertai dengan dalil dalil hukum masing masing. dalil dalil yang dikemukakan tersebut tidak akan ditanggapi oleh mahkamah agung, kecuali ada suatu proses hukum yang diajukan kepadanya" dan pada halaman butir ke karena adanya kondisi tersebut diatas, mahkamah agung harus mengambil sikap kembali, karena mahkamah agung tidak dalam posisi untuk menyatakan suatu organisasi sah atau tidak tanpa adanya suatu proses hukum". surat yang dikeluarkan mahkamah agung republik indonesia nomor kma v tertanggal mei sampai surat ini dibuat "belum dicabut dan masih tetap berlaku dan mengikat" oleh karena itu pada halaman alinea fakta menunjukkan ada (tiga) organisasi perawi, kai, perajin): ketua mahkamah agung republik indonesia mengeluarkan surat nomor kma vi tertanggal juni bukti pt pada alinea ke: ketua mahkamah agung republik indonesia mengeluarkan surat nomor kma vi tertanggal juni dengan jelas "telah melanggar tugas dan kewajibannya serta tidak mempunyai kompetensi karena undang undang nomor tahun tentang advokat tidak ada kewenangan ketua mahkamah agung republik indonesia mencampuri urusan permasalahan tentang organisasi advokat termasuk pengambilan sumpah advokat sebagai atribut profesi adalah kewajiban ketua pengadilan tinggi sesuai perintah undang undang nomor tahun tentang advokat ketua mahkamah agung republik indonesia mengeluarkan surat nomor mayi tertanggal juni dan nomor kma v tertanggal mei dan surat nomor kma v tertanggal mei terdapat ketidaksetaraan sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan cast kesepakatan antara pengurus pusat perawi dengan pengurus pusat kai pada tanggal juni "tidak ikut serta" pengurus pusat dpp perajin adalah pengingkaran dan bertentangan dengan sikap mahkamah agung republik indonesia sendiri yang mengakui ada (tiga) organisasi advokat perawi, kai, perajin) sesuai surat nomor kma v dan surat nomor: kma.iv surat ketua mahkamah agung republik indonesia nomor kma'vi guo merupakan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana surat komisi nasional hak asasi manusia republik indonesia nomor k pmt 1ix tanggal september bukti pt surat ketua mahkamah agung republik indonesia nomor kma vi guo merupakan maladministrasi sebagaimana surat ombudsman republik indonesia nomor kla as x bukti pt dan nomor lnj as x bukti pt. tentang dalil dalil para pemohon dalam polita angka il), yang dijabarkan dalam halaman sebagaimana yang tertera dalam alat bukti permohonan uji materil dari para pemohon pada prinsipnya pihak terkait dalam hal ini dpp perajin setuju dan sependapat bahwa status dpp perajin tetap eksis, akan tetapi para pemohon tidak menjelaskan secara terperinci tentang apa dasar hukumnya sehingga menurut pihak terkait dpp perajin perlu untuk dipertegas, ketua mahkamah agung republik indonesia lebih taat dan tunduk pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat ketimbang ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai hukum normatif yang berada atas undang undang nomor tahun tentang advokat. oleh karena itu, menurut pihak terkait dpp perajin, bahwa ketidaktaatan ketua mahkamah agung republik indonesia tersebut telah menindas hak konstitusional yang memberikan perlindungan terhadap pihak terkait dalam hal ini dpp perajin dengan segala akibat hukumnya yang wajib harus dipertanggungjawabkan oleh ketua mahkamah agung republik indonesia: tindakan sewenang wenang ketua mahkamah agung republik indonesia adalah termasukmahkamah agung republik indonesia (vide: berbunyi, hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman bidang hukum" keputusan bersama ketua mahkamah agung republik indonesia dan komisi yudisial republik indonesia nomor kma skt tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim nomor skb p.ky iv divide: huruf pengaturan angka berperilaku adil, sebagaimana yang dijabarkan pada pointer umum angka berbunyi, hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan". surat ketua mahkamah agung republik indonesia nomor surat ketua mahkamah agung republik indonesia nomor kma v yang mengakui facto bahwa dpp perajin eksis, sehingga dengan dikeluarkannya surat mahkamah agung republik indonesia nomor kma vi tampak terabaikan dan dilecehkan karena dengan sengaja dan secara terang terangan mencederai serta menghilangkan status dpp perajin, hal ini telah pula tidak mematuhi azas dan norma donna perilaku dan tindakan hakim agung yang harus berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana. bersikap mandiri, berintegritas tinggi sehingga ada indikasi pelanggaran hukum: dan jo.undang undang nomor tahun tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis vide: dan dan huruf ajo huruf dan huruf s.d. huruf dj. karena tidak melaksanakan prinsip prinsip asas asas umum pemerintahan yang baik aab) dan pelecehan terhadap profesi advokat yang independen (detottrnament pouvoir abused power), sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum (nietrechtzekerheids) dan tidak menjalankan prinsip jaminan kepastian hukum (principles legalsecurity). padahal notabene mahkamah agung republik indonesia adalah sebagai "the last resort justice keeping yang wajib menilai akibat dari baik buruk dan dampaknya terhadap surat mahkamah agung republik indonesia yang dikeluarkan oleh ketua mahkamah agung republik indonesia tersebut sangat buruk dan eksesifitas dalam dunia advokat seperti yang terjadi dewasa ini. berdasarkan hal tersebut, menurut pihak dpp perajin dalam permohonan uji materil oleh para pemohon terhadap eksistensi undang undang nomor tahun tentang advokat tersebut sudah tepat karena tidak memiliki dasar pemahaman utuh menyeluruh tentang wadah tunggal organisasi advokat. melainkan yang dimaksud oleh pembuat undang undang sebagai wadah tunggal dewan kehormatan kode etik profesi advokat yang terdiri dari federasi (delapan) organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang advokat, dengan terlebih dahulu membentuk dan menyelesaikan ketentuan sebagaimana atur dalam undang undang nomor tahun tentang advokat sebagai konsekuensi logis rasional dan rasio legis. oleh karena itu, maka menurut pihak terkait dpp perajin sangatlah beralasan untuk yang mulia panel majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia menerima dan mengabulkan permohonan dari para pemohon. tentang dalil dalil para pemohon h.f. abraham amos, dkk dalam polita angka dan yang dijabarkan dalam halaman sebagaimana yang tertera dalam alat bukti dan alat bukti permohonan uji materil dari para pemohon abraham amos dkk. menurut pihak terkait multi bar adalah pilihan yang paling tepat, karena pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam secara implisit maupun eksplisit belum tercapai sesuai dengan keinginan yang sejatinya tidak dilaksanakan tepat pada waktu berdasarkan perintah undang undang, dan disamping itu pula manifestasi pembentukan wadah tunggal yang eksis an sich dilakukan dengan cara cara tidak adil (fairness), dan masih terbelit permasalahan yang kompleks dan telah menimbulkan berbagai problem ketidakpastian hukum. bahwa batu uji (touch stone) yang dipakai sebagai contoh oleh para pemohon dalam perkara ago, adalah perpecahan dalam tubuh dpn perawi dan terbentuknya wadah advokat dpp kai, dan akibat penolakan serta intervensi ketua mahkamah agung tentang pengambilan sumpah para advokat, yang secara prinsipil sebenarnya fungsi pengawasan advokat divide: undang undang tahun tentang mahkamah agung republik indonesia) jo. undang undang tahun tentang perubahan kedua atas undang undang tahun tentang peradilan umum (vide: yang telah dicabut dan ditempatkan dalam berita negara republik indonesia, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berdasarkan putusan mahkamah konsitusi republik indonesia puu 1ii (tanggal februari diajukan pada tanggal oktober oleh lembaga advokat pengacara dominika, oleh para pemohon dominus matriks letnan, sh. azi ali jasa, sh. mh., lada, sh. bukti: bahwa berdasarkan uraian uraian yang telah dipaparkan secara jelas dan transparan pada angka s.d. angka tersebut ataslegal problem analysis) bahwa materi muatan undang undang tahun tentang advokat divide: yang tertera sebanyak (delapan) organisasi advokatdalam hal ini dpp perajin wajib untuk diperhatikan oleh yang mulia panel majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia namun belum secara detail diterangkan oleh para pemohon, untuk itu dalam perkara guo pihak terkait dpp perajin perlu untuk mempertegas lebih lanjut sehubungan dengan surat balasan dan jawaban ketua mahkamah agung republik indonesia kepada ombudsman republik indonesia tersebut sebagai berikut: mengingat surat dari pihak terkait dpp perajin yang ditujukan kepada ketua ombudsman republik indonesia reg. nomor0374 kla as x nomor i37 lnj as dan sehubungan dengan jawaban surat dari ketua mahkamah agung republik indonesia nomor kma xi (tanggal november yang disampaikan kepada ketua ombudsman republik indonesia sebagaimana bunyi pada angka huruf (a), (b), dan (c). tidak serta merta harus demikian, karena tidak melibatkan pihak terkait dpp perajin sebagai salah satu komponen organisasi advokat sebagaimana yang diutarakan secara eksplisit dalam surat ketua mahkamah agung republik indonesia nomor juncto surat ketua mahkamah agung republik indonesia nomor kma v namun munculnya surat mahkamah agung republik indonesia nomor kma vi juncto nomor kma vii telah dengan sengaja dihilangkan dan tidak disebutkan dalam surat mahkamah agung republik indonesia berikutnya sampai dengan surat jawaban ini diperoleh oleh pihak terkait dpp perajin dari tembusan yang disampaikan oleh ombudsman republik indonesia good non haruslah ketua mahkamah agung republik indonesia juga memberikan tembusan kepada pihak terkait dpp perajin sebagai salah satu pihak yang terkait dalam masalah ini: memperhatikan butir angka surat ketua mahkamah agung republik indonesia nomor kma xi guo tidak ada relevansi logis tentang wadah tunggal advokat good non dan tidak sejalan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat guo. oleh akibat tidak terpenuhinya undang undang nomor tahun tentang advokat berdasarkan perintah undang undang nomor tahun tentang advokat, oleh karena itu sangat beralasan jika pihak terkait dpp perajin dalam hal ini sepakat dan sependapat dengan dalil dalil para pemohon bahwa sampai dengan perkara uji materil ini disidangkan oleh yang mulia panel majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia sebenarnya yang dimaksud dengan wadah tunggal itu adalah dewan kehormatan kode etik profesi advokat, oleh karenanya ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan segala akibat hukumnya karena telah lampau waktu (terjaring) dan sekali jalan menurut pembuat undang undang (eenmalig) dan patut untuk dikesampingkan serta dinyatakan permohonan para pemohon cukup beralasan kuat berdasarkan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sudah sesuai dengan hukum dan patut untuk diterima: menyatakan dalil dalil surat ketua mahkamah agung republik indonesia nomor kma xi guo pada butir tidak secara tegas dan jelas apa bentuk gugatan yang ditolak pengadilan negeri dan mahkamah konstitusi republik indonesia dan siapa pihak yang mengajukannya(?), oleh karena itu jika dalam konteks ini ketua mahkamah agung republik indonesia menyiapkan keabsahan organisasi advokat yang sah dan mana yang tidak sah (?) sungguh tidak beralasan kuat dan telah melampaui batas kewenangannya. sehingga bertentangan dengan butir (b) konsiderans menimbang dalam undang undang nomor tahun tentang advokat undang nomor tahun tentang advokat undang nomor tahun tentang advokat oleh karenanya intervensi ketua mahkamah agung republik indonesia ini adalah pelanggaran terhadap independensi organisasi advokat dan telah melanggar kode etik profesi hakim, termasuk telah secara sengaja menodai dan mencederai hak konstitusional dari pihak terkait dpp perajin. karenanya segala bentuk campur tangan ketua mahkamah agung republik indonesia terhadap organisasi advokat harus dinyatakan bertentangan dengan norma norma hukum dan etika profesi serta telah melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik aab) dengan segala akibat hukum nya karena dalil dalil dalam surat ketua mahkamah agung republik indonesia itu kabur (obscura libel) dan tidak jelas sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard): lebih lanjut dikatakan dalam surat ketua mahkamah agung republik indonesia nomor kma xi gua pada butir alinea bahwa, kalau kemudian ada pihak yang tidak mengakui perawi sebagai wadah tunggal organisasi advokat. seyogyanya mengajukan gugatan kepada mahkamah konstitusi untuk meminta pembatalan tersebut atas atau pengadilan umum untuk meminta pembatalan perawi sebagai wadah tunggal advokat karena tanpa adanya putusan hakim, tidak mungkin mahkamah agung akan melanggar undang undang advokat tersebut . namun pada kenyataannya surat surat ketua mahkamah agung republik indonesia tersebut adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari intervensi yang telah memperkeruh suasana dan kondisi organisasi advokat dewasa ini, itu sebabnya maka menurut pihak terkait dpp perajin berpendapat bahwa sesuai dengan dalil dalil para pemohon sudah selayaknya ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat tersebut diberikan opsi oleh yang mulia panel majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia dalam frasa hermeneutika hukum menurut teori semantik working: dalam arti "plain fact view bahwa: sepanjang frasa bahasa tersebut dimaknai secara gradual atau double standard tentang pemahaman arti wadah tunggal organisasi advokat yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang advokat tersebut tidak dimaksudkan sebagai wadah tunggal organisasi advokat melainkan wadah tunggal dewan kode etik profesi advokat berdasarkan perintah undang nomor tahun tentang advokat dengan terlebih dahulu memenuhi syarat syarat sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat dengan begitu maka penolakan terhadap undang nomor tahun tentang advokat telah memenuhi syarat syarat yuridis yang faktual: pihak terkait dpp perajin telah memberikan putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu vii tanggal desember kepada ketua mahkamah agung republik indonesia, namun ketua mahkamah agung republik indonesia berpendapat lain dan memberikan jawaban dalam surat ketua mahkamah agung republik indonesia nomor kma x tanggal november bahwa putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu vii guo tidak dapat dilaksanakan oleh mahkamah agung republik indonesia karena putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu vii guo sendiri berbenturan dengan undang undang nomor tahun tentang advokat. kalau putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu vii guo dilaksanakan maka pengadilan tinggi akan melanggar undang undang nomor tahun tentang advokat. dan undang undang tahun tentang advokat telah lewat waktu (terjaring) dan batal demi hukum (ex tuna) berdasarkan hal hal sebagai berikut: surat pernyataan para sarjana hukum yang merupakan hakim hakim senior dan akademisi dalam petisi masing masing yaitu adi kanojo soetjipto s.h. fcb. arb. dan prof. dr. h.m. lica marzuki s.h. dan prof. muhammad abdul s.h. dan prof. dr. nigrum sirait s.h. serta dr. sf. marbun s.h, m.h. tertanggal jakarta agustus bukti pt yang pada intinya adalah sebagai berikut: bahwa konflik yang timbul antara perhimpunan advokat indonesia perawi) dan kongres advokat indonesia kai) telah menyebabkan terjadinya perpecahan yang semakin meluas dan mendalam kalangan para advokat indonesia serta tercerai beratnya persatuan kalangan advokat indonesia, sehingga telah mengganggu ketenangan para advokat dalam memperjuangkan keadilan, demokrasi, dan profesinya: bahwa konflik yang berkepanjangan antara kedua organisasi advokat tersebut telah(official nobile) serta sebagai unsur catur wangsa penegak hukumen): bahwa konflik antara kedua organisasi advokat yang ada, sesungguhnya bersumber dari sikap kedua organisasi yang merasa eksistensinya lebih absah (legitimate) satu dan daripada yang lain, padahal pembentukan kedua organisasi advokat itu mengandung cacat yuridis karena keduanya dibentuk telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang advokat sedangkan ketentuan bersifat imperative dan tidak dapat disimpan sehingga kedua organisasi advokat telah dibentuk oleh orang badan yang tidak berwenang membentuknya. dengan demi kian kedua organisasi adalah tidak sah dan batal demi buku (ex tuna): surat adi kanojo soetjipto s.h.,fcb. arb. atas nama para anggota petisi tertanggal jakarta, september perihal: jawaban petisi bukti pt. yang ditujukan kepada dewan pimpinan nasional perawi yang pada intinya adalah sebagai berikut: sebagai wujud dari independensi kami sampaikan bahwa kami tetap pada pendapat kami mengenai masalah tanggal pendirian perawi pada tanggal september yakni dibuatnya anggaran dasar pradi dengan akta notaris dibuat dihadapan notaris ontario tigris darmawan, s.e., s.h., m.h. bukti kami berpendapat" artinya baru dalam taraf sepakat. selanjutnya, ""menyatakan mendirikan" dan sekaligus membuat dan art nya, undang undang nomor tahun tentang advokat juga menetapkan bahwa antara pembentukan dan susunan organisasi advokat diatur dalam satu satu nafas.. luar hal tersebut atas dan keterangan beberapa pihak advokat diperoleh penjelasan bahwa deklarasi tanggal desember itu adalah mengenai pembentukan komite kerja advokat indonesiaketerangan ahli dr. maria farida indrawi s.h., m.h. dalammahkamah konstitusi republik indonesia menjelaskan hal hal sebagai berikutundang undang nomor tahun tentang advokat memang tidak sesuai dengan konstitusi. jika. selanjutnya menyatakan, setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan menge luaran pendapat . dari keempat dalam tiga tersebut dikaitkan dengan penjelasan rumusan dalam undang undang nomor tahun tentang advokat terutama ada dan dapat dilihat bahwa hak konstitusional pemohon dikesampingkan, cc. menurut ahli, undang undang nomor tahun tentang advokat secara jelas terlihat pembentukan undang undang tersebutundang undang nomor tahun tentang advokat memihak pada lembaga lembaga tertentu, dari segi norma hukum yang harus ada didalam peraturan perundang undangan, tidak selayaknya suatu undang undangundang undang nomor tahun tentang.undang undang nomor tahun tentangndang undang:undang undang ini( ipni), himpunan advokat dan pengacara indonesia hari), serikat pengacara indonesia spi).undang undang nomor tahun tentang advokat yang sudah mengacu kepada sesuatu yang tertentu. oleh karena itu, menurut ahli, tidak tepat undang undang nomor tahun tentang advokat mengatur dalam mengenai suatu tanggal tertentu. lembaga tertentu dan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutasi mutans, oleh karena itu, menurut pendapat ahli, dan undang undang nomor tahun tentang advokat sangat tidak tepat dan seharusnya dapat menggugurkan undang undang nomor tahun tentang advokat tersebut:, menurut ahli, hal tersebut adalah benar, oleh karena undang undang nomor tahun tentang advokat adalah mengatur mengenai advokat maka yang diatur adalah hak dan kewajiban advokat sang harus dilaksanakan, dan bukan mengatur sanksi pidana terhadap orang lain: kalau dilihat dalam undang undang nomor tahun tentlepas jika sebutannya adalah perawi:, hal tersebut berkait dengan adanya perubahan: kalau dengan undang undang sangat sulit untuk dilakukan perubahan, karena harus melibatkan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dengan presiden republik indonesiaapakah undang undang nomor tahun tentnomor tahun tentang advokat terdapat suatu hal hal yang tidak tepat, tentunya dapat, per masalah buat gerak lembaga atau profesi ini menjadi lebih bagus atau tidak, il.ayal tanpa melihat pada selanjutnya: ahli melihat undang undang nomor tahun tentang advokat tidak konsisten antara para advokat atau para pembentuk undang undang dengan larangan yang diatur didalam undang undang tersebut, seperti mengatakan " atau latar belakang sosial dan budaya . mengatakan "mengatakan, ""k: ditarik kesimpulan keterangan ahli dr. maria farida indrawi, s.h., m.h., guo bahwa dari. undang undang dasar republik indonesia "" undang undang dasar republik indonesia ", menyatakan, "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan", undang undang dasar republik indonesia "setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat dikaitkan dengan rumusan dalam undang undang nomor tahun tentang advokat terutama pada dan terbukti bahwa hak konstitusional pemohon dan pihak terkait dpp perajin telah dirugikan dan dikesampingkan, kesimpulan kewenangan mahkamah konstitusi republik indonesia mahkamah konstitusi republik indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. undang undang nomor tahun tentang advokat dan walaupun pernah diuji oleh mahkamah konstitusi republik indonesia dalam perkara nomor puu iv dapatetua mahkamah agung kma vi yang bersifat fakultatif (aanvulendrecht) dan tidak memiliki daya paksa (imperative categories) sehingga jika dipaksakan maka ketentuan menjadi invalid (impoten) dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan dan undang undang tahun tentang advokat. adalah ketidaktaatan terhadap azas hukum staatwetgever staatregelings derogat legi inferior berdasarkan adenium: lex superior derogat legi inferiordiatur dalam ketentuan undang undang tahun tentang perubahan atas undang undang tahun tentang mahkamah agung republik indonesia telah dicabut dan ditempatkan dalam berita negara republik indonesia dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa substansi undang undang tahun tentang advokat, adalah sebagai roh hukum yang bersifat deklaratif konstitutif legal command) dan wajib harus dilaksanakan (dwingendrecht) sesuai kurun waktu yang ditentukan. itu sebabnya, surat ketua mahkamah agung emaili tersebut perlu ditinjau ulang keabsahannya, karena pertikaian internal organisasi advokat bukanlah sebagai alasan ketua mahkamah agung untuk memboikot hak konstitusional dari para pemohon untuk menjadi advokat, karena seluruh komponen dan elemen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang atur dalam jo. undang undang tahun tentang advokat, telah dipenuhi oleh para pemohon dan para kandidat advokat yang bernaung dalam dewan pimpinan pusat kongres advokat indonesia yang didirikan berdasarkan kongres advokat indonesia dengan jumlah konstituen sebanyak (tujuh ribu lima ratus) anggota yang hadir dan memberikan hak suaranya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada para advokat yang ditolaknomor puu viii guo sehingga secara prima face majelis hakimguo, sebagaimana pendapat mahkamah konstitusi republik indonesia terhadap mahkamah konstitusi republik indonesia dalam perkara nomor puu iv kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan pihak terkait pemohon memiliki hak hak konstitusional yang diberikan oleh undang undang dasar republik indonesia sebagai advokat para pemohon berkepentingan terhadap dan berhak mempersoalkan apakah undang undang nomor tahun tentang advokat merugikan diri dan profesinya atau tidak. maka, para pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang advokat terhadap undang undang dasar republik indonesia oleh karena itu mahkamah konstitusi republik indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus,mempunyai legal standing sebagai pihak terkait mempunyai kepentingan sebagai pihak yang hak dan atau kewenangannya secara langsung terpengaruh dalam pokok permohonanoleh karena itu mahkamah konstitusi republik indonesia berwenang untuk menetapkan dpp perajin memiliki legal standing sebagai pihak terkait. pokok permohonan dalam pokok permohonan, dalil dalil para pemohon h.f abraham amos dkk. cukup beralasan oleh karenanypatut dapat diterima, juncto dan ayal undang undang nomor tahun tentang advokat sangat bertentangan terhadap undang undang dasar tahun karena: melanggar hak konstitusional dari para pemohon h.f. abraham amos dkk. tidak sesuai dengan normologj philosophie grondslag sosiologis grondslag, juridische grondslag, politische grondslag dan psychologie grondslag mengakibatkan terjadinya pelecehan terhadap profesi advokat yang independen (tournament pouvoir abused power). tidak memberikan jaminan kepastian hukum (nietrechtzekerheids) dan jaminan keamanan hukum (principles legal security): berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dijabarkan secara jelas dan transparan atas, meminta hakim mahkamah konstitusi republik indonesia berkenan dapat mem berikan putusan dalam petit vang dimohonkan dengan kamarnya berbunyi sebagai berikut: menyatakan bahwa danlewat waktu (terjaring) dan sekali jalan menurut pembuat undang undang (eenmalig), dan batal demi hukum (ex tuna) oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.ndang undang dasar negara republik indonesia tahunkai) dalam jangka waktu (seratus) hari sejak amar putusan ini diucapkan:dekat) dalam jangka waktu (seratus) hari sejak amar putusan ini diucapkan: memerintahkan untuk pembuatannya dalam berita negara republik indonesia. namun apabila majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono) untuk menguatkan keterangannya, pihak terkait perajin melampirkan bukti surat tulisan, sebagai berikut: bukti pt fotokopi surat keterangan kementerian dalam negeri nomor x1 tanggal november bukti pt fotokopitanggal april bukti pt fotokopi kementerian hukum dan hak asasi manusia tentang surat pendaftaran ciptaan, tanggal agustus bukti pt fotokopi surat keterangan terdaftar dari kepala kantor pelayanan pajak pratama jakarta grogol petamburan nomor pem wpj. kp. tanggal oktober bukti pt fotokopi surat keterangan domisili perusahaan dari kantor kelurahan tanjung duren nomor tanggal oktober bukti pt fotokopi surat dari pt. bank negara indonesia persero) tbk, nomor dmg perihal ucapan terima kasih, tanggal november bukti pt fotokopi izin menyelenggarakan kursus dari dinas pendidikan provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor tanggal desembertanggapan surat, tanggal maretmohon petunjuk dan pendapat, tanggal mei bukti pt fotokopi surat kepala dinas pendidikan provinsi dki jakarta nomor perihal izin pendirian lembaga pendidikan, tanggal apriltua pengadilan negeri klas serang nomor w29.u1 pr um ipurwokerto nomor w12.u5merauke nomor w30 u3hubungan industrial bandung nomor w11.u1 um. 1x perihal jawaban tentang ruanganmataram nomor w25.u1 hk. 1x perihal pos bantuan hukum pos baku), tanggal september bukti pt fotokopi surat panitera sekretaris atas nama ketua pengadilan negeri bogor nomor w11.u2. pr. x perihal pos bantuan hukum pos baku), tanggal oktober bukti pt fotokopi surat ketua pengadilan negeri rokan hilir nomor w4 u12 hn. pn.rhl perihal pos bantuan hukum pos baku), tanggal oktober bukti pt fotokopi surat badan nasional sertifikasi profesi nomor b396 nbsp vi perihal persyaratan lisensi lsp, tanggal juni bukti ptbukti pttanggal mei perihal permohonan klarifikasiperihal penumpahan advokat, tanggal juni bukti pt fotokopi surat komisi nasional hak asasi manusia indonesia nomor k pmt ix perihal pembatasan advokat untuk berbicara pengadilan negeri bekasi, tanggal september bukti pt fotokopi surat ombudsman republik indonesia nomor kla as. x tanggal oktober perihal surat ketua mahkamah agung nomor kma v tanggal juni bukti pt fotokopi surat ombudsman republik indonesia nomor lnj as x tanggal oktober perihal tindak lanjut surat ombudsman republik indonesia nomor kla as. x bukti pt fotokopi surat petisi tanggal agustus bukti pt fotokopi surat petisi perihal jawaban petisi tanggal septemberdalam proses verifikasi oleh dpn perawi dengan berbagai bentuk persyaratan yang tidak masuk akal dan diawal kali dengan suatu tujuan tertentu untuk melakukan pembunuhan karakter (character assassination), termasuk para pemohon yang tidak tahu menahu masalah konflik internal organisasi advokat facto eksis, dan meng klaim masing masing adalah yang sah, sehingga berdampak negatif serta tidak mempunyai aspek relevansi ratio legis yang terkandung dalam roh hukum" itu sendiri (spirit law). bahwa surat ketua mahkamah agung kma vo. jo. jo. jo..o.o..,iksi maka terlebih dahulu para pemohon dalam kapasitasnya sebagai pihak: bahwa status dari para pemohon, adalah sebagai orang perorangan warga negara indonesia, yang mengalami potensi kerugian oleh dan jo. undang undangdan diambil sumpah sebagai advokat, akan tetapi pada kenyataannya tidak dapat bekerja sebagai seorang yang menyandang profesi advokat. oleh karena itu, maka menurut hukum acara mahkamah konstitusi seperti atur dalam huruf (a), jo. dan huruf (a) dan (b) undang undangdan para kandidat advokat kai untuk menuntut hak hak konstitusionalitas yang dipandang telah dirugikan, yaitu: bahwa para pemohon merasasecara aktual dan faktual sangat jelas dan terang telah dirugikan oleh akibat tidak berfungsinya secara efektif ketentuan dan jo. undang undang tahun tentang advokat, disebabkan oleh surat ketua mahkamah agung kma vi (tanggal juni tersebut, maka untuk itu perlu diperjelas hal hal berupa apa saja yang telah menimbulkan potensi kerugian baik langsung dan atau tidak langsung yang dialami oleh para pemohon sebagaimana yang dapat diuraikan secara mendetail berikut ini. adalah merupakan hak konstitusional dari para pemohon, menurut ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahuyaitu:) dan ujian profesi advokat (upa,:i ), ikatan penasihat hukum indonesia tit:::raktisi hukum advokat yang merasa hak konstitusional mereka terhalangkewajiban, karena para pemohon yang bernaung bawah kongres advokat indonesia kai) dan telah disumpah oleh alim ulama atau rohaniwan agama kristen protestan karena putusan mahkamah nomor puu vii tanggal desember tidak ditaati dan dipatuhi oleh ketua pengadilan tinggi seluruh indonesia sehingga para kandidat advokat kai tidak disumpah oleh pengadilan tinggi dan tidak diperkenankan berbicara pengadilan, padahal hak hak para pemohon tersebut atas dan advokat dengan batu uji yakni dan uud menimbang bahwa selain dari uud uud lainnya yang dijadikan batu uji oleh para pemohon adalah yang telah dijadikan batu uji dalam permohonan nomor puu iv dengan demikian, pertimbangan pertimbangan dalam putusan mahkamah nomor puu iv tanggal november dan putusan nomor puu vii tanggal juni mutasi mutans menjadi pertimbangan pula dalam putusan guo: menimbang bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang sebagaimana dinyatakan dalam uud yang merupakan satu satunya batu uji baru dalam permohonan para pemohon, pada hakikatnya sama maknanya dengan ketentuan uud yang menentukan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang telah dijadikan batu uji dalam permohonan nomor puu iv yang telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu iv tanggal november yang menolak permohonan para pemohon. dengan demikian, pengujian advokat yang telah diuji dalam permohonan nomor puu iv dan permohonan nomor puu viii dengan alasan yang sama harus dinyatakan bis idem, menimbang bahwa seperti halnya yang telah dipertimbangkan dalam putusan nomor puu viii tanggal juni advokat adalah konsekuensi logis dari advokat sebagaimana telah dipertimbangkan atas. dengan demikian, pengujian advokat dengan alasan dan batu uji yang sama dengan permohonan nomor puu viii telah melanggar asas bis idem pula, menimbang bahwa mengenai pengujian advokat, selain telah diajukan pengujian oleh para pemohon dalam permohonan nomor puu iv juga telah diajukan dalam permohonan nomor puu vii yang telah diputus seperti tersebut atas, sehingga berdasarkan, menimbang bahwa mengenai belum sumpahnya kandidat advokat kai oleh, hal tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, melainkan masalah penerapan dari advokat yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan mahkamah nomor puu vii tanggal desember berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan para pemohon harus dikesampingkan, barat: telepon sebagai pemohon vii, seluruhnya disebut sebagai . iiidanihak terkait dalam perkara uji materil atas ketentbahwa oleh karena dalam pokok perkara uji materil guo, adanya pihakbahwa dengan diberlakukannya undang undang tahun tentang advokatmudian bahwaakan tetapi, pada fakta aktualitanya belum dapat dilaksanakan akibat konflik internal organisasi advokat yang diakui secara facto eksis), namun dengan diterbitkannya surat ketua mahkamah agung kma v jo. kma vii mengakibatkan pelecehan terhadap eksistensi para pemohon termasuk seluruh kandidat advokat kai indonesia tanpa terkecuali telah mengalami potensi kerugian moril dan materil yang tidak ternilai jumlahnya, termasuk tidak dapat melakukan kegiatannya untuk menjalankan praktik profesi sebagai advokat yang sah sesuai ketentuan undang undang yang berlaku, meskipun para pemohon telah dilantik dan diangkat serta diambil sumpahnya oleh organisasi advokat, namun tidak diakui dan dilarang untuk berperkara dihadapan pengadilan, oleh akibat sumpahnya tidak diakui karena tidak dilaksanakan oleh ketua pengadilan tinggi, sehingga ekses dan implikasinya telah menimbulkan berbagai bentuk eskalasi permasalahan yang sangat tendensius dan membuat para pemohon serta para advokat frustrasi serta tertekan secara mental dan psikologis, karena tidak dapat melakukan aktivitas dan berpraktik untuk mendampingi klien sebagai advokat yang sah (legitimate).lagi pula dituntut harus memiliki kartu tanda advokat i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, maka permohonan para pemohon harus dinyatakan melanggar asas bis ideperawi, tanpa itu tidak akan diperbolehkan untuk bersidang pengadilan untuk menangani perkara dan mendampingi klien, hal ini semakin menambah eskalasi beban mental dan moral serta psikologis bagi para pemohon serta umumnya bagi seluruh advokat dalam wadah organisasi dpp dpd dpc kai yang senasib sepenanggungan tidak bisa berpraktik sebagai seorang advokat atau memperoleh kepercayaan dari klien dan para pencari keadilan yang membutuhkan jasa advokat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bahwa hak konstitusional para pemohon yang terdiri oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahuyaitu antara lain: bahwa undang undang tahun tentang advokat, secara faktual tidak memberikan jaminan kepastian hukum (nietrechtzekerheids) dacy law untuk menyandang status profesi advokat sejatinya dalam menjalankan haknya untuk berbicara dihadapan sidang pengadilan sebagaimana layaknya seorang advokat yang sah (legitimate) dan diakui eksistensinya dalam hubungan kerja untuk memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan pekerjaan dengan klien. hal ini diakibatkan karena ketentuan yang memberikan mandat untuk membentuk wadah tunggal telah mengalami kegagalan total (noel and void), karena tidak mampu membentuk organisasi wadah tunggal secara komprehensif integral sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalamhal itu mengakibatkan maksud dan tujuan yang terbelit dalam ketentuan undang undang tahun tentang advokat, seyogyanya dapat diterapkan secara mutasi mutans dan sebaiknya diposisikan menurut sentrum forma formarumnya kembali kepada induk organisasi advokat masing masing yang tergabung dan tertuang dalam substansi dan memberlakukan definisi ketentuan seperti yang tertera dalam yang berbunyiengan demikian maka menurut para pemohon bahwa jika permohonan uji materil ini dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan menangani serta memutuskan perkara ini, dapat dipastikan bahwa potensi kerugian para pemohon dan seluruh kepentingan advokat dimasa yang akan datang dapat diprediksi tidak akan terjadi lagi. bahwa perpecahan akibat konflik internal para petinggi organisasi advokat dpn perawi vs. dpp kai yang belum dipulihkan kembali cast sampai dengan permohonan uji materil ini diajukan oleh para pemohon kehadapan persidangan ini, dan fakta kualitasnya belum pernah dilakukan munas advokat indonesia yang menyukseskan aspirasi dan kepentingan dari semua konstituen advokat baik dari dpn perawi maupun dpp kai dalam hal membuat ad art bersama sama untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat sesuai amanat undang undang tahun tentang advokat, sebagaimana yang tertera dalam ketentuanoleh karena itu, dalam pelaksanaan pembentukan wadah tunggal ago tidak tercapai maksud dan tujuannya berdasarkan ketentuan jo. dengan seluruh akibat hukum yang timbul daripadanya, oleh karena itu maka menurut pendapat para pemohon bahwa ketentuan dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena telah dasawarsa (terjaring) dan dinyatakan batal dengan sendirinya dan atau batal oleh karena hukum (van rechtwege niet). bahwa oleh akibat tidak dapat dilaksanakannya pengambilan sumpah advokat oleh ketua pengadilan tinggi berdasarkan perintah undang undang tahun tentang advokat, oleh akibat terbitnya surat ketua mahkamah agung jo. maka sirna semua perjuangan yang begitu menguras energi pikiran, waktu, tenaga, dan nilai materiel yang tidak sedikit jumlahnya. tambahan pula, ketentuan telah mati suri oleh karena ketentuan tidak terlaksana secara konstitusional, sehingga ketentuan undang undang tahun tentang advokat telah menimbulkan kekacauan hukum legal catastrophe), karenanya hak konstitusional dari (delapan) organisasi advokat dan konsultan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam secara proporsional berpulang pada posisi awal multi bar association), karena dalam masa transisi ini sebagai pilihan solusi persoalan yang paling tepatguna dan multi dimensional untuk meng eliminir pertikaian organisasi advokat sesuai dengan fungsi dan ketentuan dalam ad art guo, agar dilaksanakan kembali oleh masing masing organisasi advokat yang berkepentingan. bahwa aplikasi dan implementasi atas substansi undang undang tahun tentang advokat, adalah krusial (parsial) dan bersifat aanvulendrecht yang bermuatan double standard dan berakibat mematikan roh hukum spirit law) itu sendiri, atau dengan kata lain tidak ratio legis akibat tumpang tindih (over mapping) dan menimbulkan berbagai tafsiran subyektif (subjective multiplier effect), sehingga telah melampaui batasan hak konstitusional dari para pemohon dan para advokat, serta sangat bertentangan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena yang dimaksud dengan hak kedaulatan hukum cast hak konstitusional para pemohon khususnya dan kandidat advokat kai pada umumnya sebagai warga negara dalam kategori rule law (recht staat) dan tidak sesuai dengan morfologi philosophie grondslag, sosiologis grondslag, juridische grondslag, politische grondslag, dan psychologie grondslag, sehingga perilaku pemasangan dan pembedahan intelektual (intellectual idiom) berkaitan dengan surat ketua mahkamah agung adalah rule man (mach staat) atau tipologi tiranisme kekuasaan yang secara faktual telah oleh karenanya wajib harus dikesampingkan dan atau dibatalkan. bahwa hak konstitusional para pemohon tidak terpenuhi akibat pertikaian internal organisasi advokat yang secara potensial telah merugikan prioritas kepentingan dari para pemohon maupun eksistensi serta kredibilitas profesi terhormat advokat itu sendiri, sehingga sangat merugikan hak konstitusional dari para pemohon dan para advokat kai dalam skala makro ekonomi, karena bertentangan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai hukum dasar (grundnorm) yang wajib harus dijunjung tinggi dalam hal pemenuhan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen, yakni sebagai berikut: bahwabahwa, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat , yaitu karena tidak efektifnya dan undang undang tahun tentang advokat maka apabila pemaksaan pemberlakuan akan berpotensi merugikan hak konstitusional dari para pemohon dan seluruh akses kepentingan dari advokat kai yang telah mendiskriminasi dan terkungkung dalam intervensi ketua mahkamah agung dengan perlakuan yang tidak adil dan bijak serta obyektif, sehingga sangat mencederai masa depan dari para pemohon serta para advokat kai dalam arti luas menjadi tidak berdaya (impoten) dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hal ini sangat tidak sejalan dengan united nation convention: basic principles the role lawyers, yang mengatakan: lawyers like others citizens are entitled freedom expression, believe, association and assembly). bahwa hak konstitusional para pemohon dilindungi oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahuitu: tentang pertikaian yang semakin berlarut larut antara perawi kai perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah eksekutif) dalam hal menyikapi masalah tersebut untuk memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional para pemohon dan para kandidat advokat kai pada umumnya yang telah dirugikan akibat terbitnya surat ketua mahkamah agung jo. karena tidak dapat terlaksananya fungsi undang undang tahun tentang advokat dan bertentangan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta prinsip dasar united nation convention: basic principles the role lawyers: government shall ensure that lawyers, (a) are able perform all their professional function without intimidation, hindrance, harassment improper interfencej (b) are able travel and consult with their client freely both within their own country for any action taken accordance with recognized professional duties, standards and ethics pemerintah harus memastikan bahwa advokat,,luar negeri,). bahwa perlindungan hukum bagi kepentingan para pemohon seperti diatur dalam bahwayaitu bahwa undang undang tahun tentang advokat telah dengan sengaja atau secara tidak langsung dibakukan dengan tujuan memonopoli hak orang lain secara sentralistik dan bermuara dalam suatu kisaran organisasi yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia yang bebas mandiri era reformasi global ini, sehingga terminologi dan fungsionalitas untuk menyatukan wadah tunggal advokat dengan memaksakan kehendak sepihak dalam kondisi yang tidak kondusif ini akan menjadi telematika tersendiri, hal itu secara nyata dan jelas melanggar hak serta kebebasan manusia dalam menentukan pilihan masa depannya sendiri, khususnya para pemohon dan umumnya para kandidat advokat kai, atau dengan sengaja tidak menghormati norma hukum yang demokratis dan berdaulat. materi muatan dalam undang undang nomor tahun tentang advokat yang dimohon uji materil oleh para pemohon materi muatan tentang dan yang termaktub dalam undang undangpelecehan eksistensi dan karakter (existence and character harassment) dan telah memperkosaorganisasi advokaisinya: isinya: bab xii ketentuan peralihan isinya: isinyadalam waktu paling lama (dua) tahun setelah berlakunya undang undang ini, organisasi advokat telah terbentuk. hak hak konstitusional dari para pemohon yang dirugikan berdasarkan dan dalamkandidat advokat kai pada umumnya yang dirugikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun yakni: ketentuan yang diatur dalam serta seperti berikut iisiisinya. isinya: isinya, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatsinya. pelanggaran norma norma hukum dan hak konstitusional yang secara faktual berpotensi menimbulkan kerugian moril dan materil terhadap kepentingan para pemohon norma kebebasan berserikat dan berkumpul bahwa menurut ketentuan hukum dan peraturan undang undang sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang tahun tentang advokat, adalah sebagai batu uji (touch stones) terhadap hak hak pribadi individu yang dipaksakan menyatukan dirinya dalam satu wadah tunggal single bar), hal tersebut merupakan suatu bentuk pemasangan atau pengunungan kebebasan pribadi individu, yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan sistem demokratisasi serta tuntutan reformasi era globalisasi dan transformasi yang semakin transparan ini. pemaksaan kehendak dan perampasan kemerdekaan untuk bebas berserikat dan berkumpul dalam menyampaikan pendapat antar orang seorang dalam hal menentukan wadah organisasi mana yang ideal, atau adanya persamaan persepsi serta visi dan misi berdasarkan ideologis, strategi berfikir, dan hubungan emosional dalam kekerabatan (socio cultural), adalah merupakan simbol kemandirian dan kemaslahatan umat manusia yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun untuk menghambat masa depan seseorang dalam hal memperoleh sumber kehidupan dan pekerjaan yang sama sekali tidak boleh dipaksakan dalam interpelasi manusia dengan manusia lainnya. bahwa baik dalam teori dan praktiknya, tidak serta merta dapat dipaksakan kehendak dari orang lain dalam suatu komunitas perkumpulan organisasi yang akan dipilihnya, itu semua berpulang kepada individu itu sendiri dalam hal menentukan pilihannya guna bernaung didalamnya, yang menurutnya paling terbaik dalam hal menentukan pilihan masa depannya sendiri secara bebas mandiri tanpa pemaksaan atau penekanan serta ancaman yang tidak sesuai dengan selera atau pola pikirnya. maksud dari substansi undang undang tahun tentang advokat, bukanlah sebagai norma hukum yang baku (aje) dan atau kekakuan (rigid) dalam hal hermeneutika kebahasaan (hermeneutika semantics), khususnya memberikan makna atau label organisasi advokat wadah tunggal single bar), akan tetapi lebih pada pengertian dasar tentang gabungan dari beberapa organisasi advokat yang dulu eksis guna menyatukan para utusannya masing masing untuk membentuk wadah tunggal dewan kehormatan kode etik profesi advokat, yang secara khusus dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan mutu profesi advokat (advocate quality profession advanced), dan membina serta mengayomi para advokat untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat serta martabat profesi terhormat (official nobile) yang disandangnya dalam melakukan tugas pekerjaannya masyarakat. berdasarkan hal itu, maka segala bentuk pemaksaan kehendak sepihak dengan tujuan monopolistik, agitasi, dan represifitas untuk mencapai segala sesuatu secara subyektif, adalah pelanggaran terhadap norma hukum dan hak pribadi individu (individual legal right violence), dan bertentangan terhadap ketentuan sebagaimana yang atur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang telah memberikan kebebasan terhadap warga negara untuk bebas berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapatnya tanpa ada penekanan. norma ini adalah norma dasar yang memberikan perlindungan terhadap semua warga negara tanpa terkecuali, dan hak dasar individu ini adalah sebagai bentuk hukum normatif (legal norms), yang menurut hemat para pemohon telah dengan sengaja dieksploitasi oleh pihak pihak tertentu untuk mencari keuntungan materi semata dengan tujuan komersial, yang dikemas dalam bentuk wadah tunggal organisasi advokat dengan segala akibat hukumnya, dan sangat berpotensi merugikan hak konstitusional dari para pemohon sesuai dengan adenium hukum yang disebut sebagai constitutional human right legal norms against torture and violence yang telah dibakukan sebagai hukum universal perlindungan hak asasi manusia. norma hukum kebiasaan masyarakat internasional bahwa demokrasi adalah pemberian hak terhadap individu warga negara untuk hidup berdampingan antara satu dan yang lainnya secara demokratis, dan tidak boleh memaksakan kehendak atau ideologi serta keyakinan seseorang dalam hal memilih dan dipilih secara bebas dan terbuka, hal itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ad art akibat pernyataan mundurnya (empat) organisasi advokat yang tergabung sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat, yakni: kadin, hari, ipni, dan api, yang pada akhirnya de facto diakui ada (tiga) organisasi advokat yang meng klaim dirinya yang sah dan yang lainnya tidak sah yaitu: dpn perawi, dpp kai, dan dpp perajin, sebagaimana diakui dalam surat ketua mahkamah agung republik indonesia kma v (tanggal mei jo. kma v (tanggal mei juncto kma v (tanggal mei sehingga telah menimbulkan kerancuan dan berbagai bentuk masalah yang berkepanjangan, khususnya menyangkut legalitas dari para advokat yang bernaung dalam organisasi advokat dpp kai dengan seluruh akibat hukumnya yang wajib harus dipertanggungjawabkan oleh para pihak terkait dalam pokok perkara dimaksud. bahwa sesuai dengan kewenangan dari mahkamah konstitusi berdasarkan ketentuan juncto juncto undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi republik indonesia, untuk itu para pemohon memohon kepada yang mulia panel majelis hakim mahkamah konstitusi, agar dapat memanggil pihak terkait secara patut, adapun para pihak yang terkait dalam pokok perkara uji materil guo, masing masing adalah sebagai berikut: dpn perawi, berkantor gedung grand soho slip lt. jalan jenderal paman kav. slip, jakarta barat: dpp kai, berkantor jalan brawijaya raya kebayoran baru, jakarta selatan, dpp perajin, berkantor jl. daan mogok grogol, jakarta barat. bahwa ketiga organisasi advokat ini mohon untuk diperiksa legal bandingnya yang sah menurut undang undang untuk memenuhi syarat sebagai para pihak terkait. bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka para pemohon uji materil bermaksud untuk menyampaikan hal hal penting tentang duduk sebuah organisasi apapun bentuk dan namanya, dengan tujuan untuk mengatur diri sendiri tanpa dipaksakan oleh siapapun dan dari pihak manapun, hal ini sangat jelas atur dan dipertegas kembali dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta ketentuan yang atur dalam dan jo. jo. jo. dan undang undang tahun tentang hak asasi manusia. dengan demikian maka menurut para pemohon, norma hukum kebiasaan masyarakat internasional yang telah menjadi aturan universal harus dipegang teguh dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang dapat berakibat terjadi konflik dan merusak tatanan kehidupan sosial yang telah terbentuk menjadi hancur akibat kepentingan sesaat yang merugikan hajat hidup orang banyak dengan cara pemaksaan kehendak. hal ini juga sangat tidak sejalan dengan ketentuan yang telah dibakukan dalam standar internasional bar association (vide: united nation convention: basic principles the role lawyers), dan tidak sejalan dengan ketentuan dasar sebagaimana yang atur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun seperti juga telah ditetapkan sebagai standar universal dalam hal perlindungan terhadap kepentingan advokat (vide: united nation convention: basic principles the role lawyers), sehingga menurut pendapat dari para pemohon bahwa apapun pemaksaan kehendak dalam hal menentukan pilihan wadah organisasi advokat itu adalah hak dasar dari advokat itu sendiri, dan wajib dilaksanakan melalui mekanisme ad art tentang prosedural musyawarah nasional advokat atau kongres advokat dalam rangka memilih dan membentuk forma formatur yang sesuai dengan kehendak dari para konstituennya, dan bukan pemaksaan kehendak dengan cara agitasi atau represifitas sepihak yang dapat membentuk image negative dan merusak tatanan berbangsa dan bernegara. norma moralitas dalam kaidah masyarakat pluralis bahwa tentang norma moralitas yang hidup dan tumbuh kembang dalam suatu masyarakat demokratis, setidaknya sangat dilarang untuk merampas atau memanipulir hak hak individu masyarakat berdasarkan norma norma hukum moral (legal morality norms), sehingga apabila dipaksakan sesuai dengan kehendak politik penguasa dalam wadah tunggal organisasi advokat, itu sama saja dengan perlakuan yang tidak adil (fairness), termasuk telah secara terang terangan melakukan pemasangan hak demokrasi yang dilindungi oleh konstitusi maupun ketentuan hukum yang berlaku. itu sebabnya, maka menurut para pemohon, apapun alasan ketua mahkamah agung yang memerintahkan ketua pengadilan tinggi seluruh indonesia untuk tidak mengambil sumpah para advokat dari dpp kai adalah suatu tindakan diskriminasi dan pelecehan profesi advokat dengan meninggikan sloganisme organisasi melebihi dari predikat profesi advokat itu sendiri, tambahan pula bahwa sama sekali tidak mematuhi tata aturan (norma) hukum yang sangat mendasar (grundnorms) yang telah secara tegas atur dalam ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam artian substansial menurut tata tertib dan norma kehidupan sosial. bahwa klaim wadah tunggal organisasi advokat, adalah tidak tepat dengan jiwa dan roh (soul and spirit law) yang terkandung dalam undang undang tahun tentang advokat, karena menurut hemat para pemohon bahwa yang dimaksud dengan wadah tunggal adalah dewan kehormatan kode etik profesi advokat, yang mesti diwujudkan sesuai perintah jo. sehingga efektifitas dari substansi dapat memenuhi kuorum namun perintah tersebut telah melewati batas waktu (terjaring) dan berlaku sekali jalan (eenmalig) oleh pembuat undang undang, maka wadah tunggal yang dimaksud telah gagal total (totally noel and void), akibat tidak terlaksananya sesuai mekanisme art dari (delapan) organisasi advokat konsultan hukum yang tergabung sebagai federasi advokat (vide: dan untuk meng eleminir pertikaian kepentingan yang berlarut larut dengan beban moril serta materil yang merugikan para advokat, maka pelaksanaan adalah pilihan paling tepat masa transisi dan berpulang pada masing masing induk organisasi advokat guna membentuk wadah tunggal dewan kehormatan kode etik profesi advokat, untuk minimalis intensitas konflik internal organisasi yang merusak citra moral advokat dengan cara me reposisi dan me revitalisasi internal organisasi advokat sesuai konsep bhinneka tunggal ika dalam tatanan demokrasi pancasila, dan menghormati perbedaan realitas sosial (mutual respect social realty different).dalam wadah organisasi kongres advokat indonesia tanpa terkecuali, dalam hal ini memohon kepada yang mulia bapak ketu tersebut, yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon tersebut: menyatakan bahwa dan jo. undang undang tahun tentang advokat, bertentangan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan bahwa dan jo. undang undang tahun tentang advokat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: memerintahkan untuk makasurat keputusan mahkamah agung nomor kami vipemberitaan harian kompas, tanggal april tentang nota kesepakatan perawi kai: pemberitaan harian kompas, tanggal juni tentang nota kesepakatan wadah tunggal. bukti rekaman peristiwa demo advokat kai mari dan merusak foto ketua mari, tanggal juli bukti fotokopi surat keputusan mahkamah agung nomor kmaivii tanggal juli bukti fotokopi surat dari dpp kai nomor eks dpp kawaii tanggal agustus yang ditujukan kepada ketua mari kpt se indonesia, bukti fotokopi artikel berita harian media indonesia dengan judul pengumuman perawi bubar, tanggal juni halaman bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal desember bukti akta pendirian perawi dibuat dihadapan notaris plat ontario tigris darmawan, s.e., s.h., m.h.,: bukti fotokopi surat keputusan mahkamah agung nomor kma v tanggal mei kepada dpp kai: fotokopi surat keputusan mahkamah agung nomor kma v tanggal mei kepada dpp kai: fotokopi pengumuman pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat tahun oleh: dpn perawi dalam harian umum kompas, tanggal september fotokopi pengumuman tentang verifikasi data ulang advokat dan penyelesaian masalah calon advokat kongres advokat indonesia kai), tanggal september fotokopi artikel berita harian kompas, berjudul: penumpahan advokat baru ricuh, tanggal september bukti fotokopi surat from: kali kepada ketua mahkamah agung nomor kali mou pai vii tanggal juli fotokopi surat from: kali kepada ketua mahkamah agung nomor kali sp2 sa ix tanggal september bukti fotokopi surat from: kali kepada ketua komisi iii dpr ri nomor php kali viii tanggal agustus bukti fotokopi surat from: kali kepada ketua pengadilan tinggi dki nomor pipa fkaanviii tanggal agustus junction surat nomor kali sp2k tsa viii dan tanggal, agustus dan surat nomor kali sp2 sa ix tanggal, september bukti fotokopi surat from kali kepada ketua komisi yudisial nomor kali sp2h vii tanggal juli bukti fotokopi surat dari ketua komisi yudisial kepada ketua mahkamah agung nomor p.ky x tanggal oktober bukti fotokopi surat from kali kepada ketua komisi yudisial nomor kali pmb tanggal oktober bukti fotokopi surat ketua komnas ham nomor k pmt 1ix tanggal september sebagai balasan surat dari advokat poros tengah, nyoman ade peri, sh., nomor fa pt viii tanggal agustus tentang penolakan pengadilan negeri bekasi untuk advokat kai berbicara pn bekasi penetapan pn bekasi) nomor pdt. pn. bks, tanggal juli bukti fotokopi surat komisi ombudsman nomor kla as x tanggal oktober bukti fotokopi surat petisi tiga peduli advokat nomor petisi x tanggal, oktober yang ditujukan kepada presiden i., ketua komisi iii dpr ri, kapolri, jaksa agung ri, ketua mahkamah agung ri, ketua mahkamah konstitusi ri, dan ketua pengadilan tinggi se indonesia, bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi r.i. nomor puu tanggal februari selain itu, para pemohon juga mengajukan saksi saksi dan ahli yang memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan, sebagai berikut: saksi jimmy budi haryanto bahwa saksi pada waktu kadin terbentuk hotel indonesia ikut mengalaminya. akan tetapi dalam perjalanannya timbul perpecahan tubuh kadin hotel horison dengan terbentuknya aai. atas hal tersebut pemerintah selanjutnya berusaha untuk membentuk satu organisasi yang disebut peri, yang merupakan gabungan organisasi bantuan hukum dari berbagai organisasi yang ada. namun peri tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dalam perkembangan selanjutnya terjadi upaya pembentukan satu wadah berdasarkan undang undang nomor tahun tentang advokat, yaitu terbentuknya perawi yang didirikan oleh organisasi advokat. dalam pendirian perawi saksi adalah salah satu yang ikut menandatangani pendiriannya. bentuk persekutuan tersebut diharapkan nantinya, pada saat yang tepat akan diselenggarakan musyawarah nasional munas) advokat, yaitu organisasi tersebut ikut memandu sehingga dapat diselenggarakan munas, dan diharapkan organisasi ini mungkin membubarkan diri sehingga terbentuk satu wadah tunggal. namun dalam perjalanannya perawi belum melakukan munas seperti yang diharapkan oleh organisasi pendiri: pada tahun kalau tidak salah, terjadilah suatu upaya dari organisasi yang mendukung surat terbuka dari prof. adnan buyung nasution bahwa perawi tidak melakukan musyawarah nasional, sehingga organisasi pendirinya mencabut dukungan terhadap keberadaan perawi, sehingga tidak lanjut dari pencabutan itu adalah terbentuknya wadah yang namanya kongres advokat indonesia kai). kongres advokat indonesia tersebut sudah berjalan beberapa tahun, dan dalam melakukan kegiatannya telah menyelenggarakan ujian advokat dan telah juga menyelenggarakan berbagai kegiatan kegiatan untuk mengurusi anggotanya dalam rangka meningkatkan kualitas advokat: jika melihat perjalanannya, memang para advokat sangat membutuhkan satu wadah tunggal yang kuat dan berwibawa, karena dalam melakukan kegiatan profesi advokat banyak hal hal yang sangat dibutuhkan oleh para advokat: kalau perawi ingin dikukuhkan sebagai satu wadah yang tunggal, karena ada pemikiran beberapa organisasi tetap menghendaki dalam bentuk kultivar, sedangkan beberapa organisasi menginginkan suatu singlebar maka harus dilakukanlah musyawarah nasional oleh para advokat, dimana organisasi pendiri perawi dilibatkan dalam rangka untuk menyelenggarakan musyawarah nasional dimaksud, persoalan ini memang harus diselesaikan oleh internal para advokat, alangkah baiknya para pendiri perawi bersama sama duduk untuk menyelenggarakan, mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah nasional sehingga dapat terpenuhi ketentuan undang undang tahun bahwa para advokat membentuk wadah tunggal: saksi chairul aman bahwa saksi adalah advokat yang lulus dari ujian advokat kongres advokat indonesia, yang ingin menerangkan pengalamannya mengalami penolakan dalam persidangan beberapa kali, ditegur, dan bahkan dikeluarkan putusan, tidak boleh mengikuti acara pengadilan dari advokat kai. saksi camat junaidi bahwa saksi adalah produk advokat kai uca yang ingin menerangkan pengalamannya mengalami penolakan pada saat sidang papua, pengadilan negeri timika. pada saat itu bertindak mewakili klien dan pada saat persidangan berdasarkan surat kuasa yang telah dibuat sebelumnya, namun hakim menolak karena yang bersangkutan adalah produk kai. akibat dari adanya penolakan tersebut, saksi beserta advokat lainnya tidak dapat mendampingi klien untuk menghadapi persidangannya. saksi mengakui mengalami kerugian baik secara materiil dan spiritual akibat kejadian ini. saksi menyatakan kejadian ini telah merugikan kepentingannya dan telah melanggar hak haknya yang telah dijamin oleh konstitusi bahwa setiap warga negara berhak untuk bekerja, berkarya, berprofesi untuk menafkahi anak dan istri. ahli dr. teguh samudra, s.h., m.h. bahwa mengenai pengakuan ham yang telah dijabarkan dalam semua ajaran agama dunia, selanjutnya dikembangkan dalam dokumen internasional yaitu dalam declaration human rights, yang diterima oleh sidang umum pbb pada desember kemudian dijabar. dan universal declaration human rights merupakan bagian dari hukum internasional atau sebagai customer international yang menyatakan sebagai berikut: semua manusia dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak hak yang sama. semua orang dikaruniai akal dan hati, karenanya setiap orang hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran ataupun status lainnya. selanjutnya, tidak diperbolehkan adanya pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, ataupun bebwilayah perwalian, jajahan, atau berasal dari wilayah bawah batasan kedaulatan lainnya. selanjutnya, untuk menegaskan pemahaman antara hak dengan kewajiban dalam pengertian ham maka pemahamannya adalah adanya hak pada individu manusia dan adanya kewajiban negara atau pemerintah untuk melindunginya. atau dapat dikatakan hak asasi manusia pada individu menimbulkan kewajiban negara atau pemerintah untuk melindungi terhadap setiap kemungkinan pelanggarannya, termasuk pelanggaran dari negara atau aparat pemerintah sendiri, sehingga hak asasi manusia warga negara harus dipertahankan dan dilindungi oleh negara atau pemerintah. oleh karenanya, hak asasi manusia warga negara harus dipertahankan, dilindungi oleh negara. negara indonesia sebagai anggota pbb tidak seyogianya melihat universal declaration human rights semata mata sebagai statement objectives dalam charter pbb, tetapi juga harus menyakini bahwa universal declaration human rights sebagai constitute and obligation for members the international community, karena negara indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan pancasila sebagai norma fundamentalnya, dalam sila dua menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan demikian, hak asasi manusia harus merupakan bagian dari hukum indonesia. kemudian, seorang advokat harus menginvasi bahwa tujuan tindakan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, sehingga sinilah peran dan fungsi advokat dalam hukum untuk dapat meletakkan asas keseimbangan antara keseimbangan masyarakat dan negara, dengan melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. hal tersebut juga dapat diartikan dalam sistem peradilan advokat adalah salah satu fungsi dari subsistem lainnya, sehingga dalam melakukan peran dan fungsinya harus dapat secara profesional. oleh karenanya, advokat yang bertindak sebagai penasihat hukum harus mempunyai kebebasan, independent legal profession: kebebasan advokat ini harus diartikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti seorang advokat dalam menjalankan profesinya, apabila hak asasi warga negara diabaikan atau dikalahkan dalam sistem peradilan atau masyarakat atau negara. advokat sebagai penegak hukum ditegaskan pada undang undang nomor tahun dan penjelasan advokat sebagai badan hukum adalah bagian dari sistem peradilan mana mempunyai fungsi yang diembannya berakar pada salah satu kekuasaan negara yaitu bagian dari kekuasaan kehakiman. namun, advokat dalam statusnya sebagai penegak hukum tidak punya wewenang melakukan suatu pemaksaan dalam menjalankan profesinya seperti rekan penegak hukum lainnya. advokat sebagai profesi selain dituntut akan kebebasan dalam bertindak untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan sisi lain sebagai penegak hukum, juga mempunyai peran dan fungsi dari salah satu subsistem sistem peradilan yang mempunyai tanggung jawab atas tercapainya tujuan dari sistem peradilan, maka asas keseimbangan dalam bertindak harus juga dipahami oleh advokat ketika menjalankan peran dan fungsinya. selain itu, advokat juga sebagai pengawas dari prosedural yang dijalankan oleh seluruh subsistem dari sistem peradilan, tidak terkecuali pada dirinya sendiri, yang dalam hukum acara pidana misalnya terbagi dalam tahap praajudikasi, tahap abdikasi, dan tahap purna abdikasi: sebagai penegak hukum, advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, tidak semata mata berarti hanya melaksanakan undang undang dan atau sebagai pelaksana keputusan keputusan hakim. oleh karena, bilamana tidak ada atau belum diatasnya suatu hak warga negara dalam perundang undangan maka melalui upaya hukum advokat harus dapat memperjuangkan hak warga negara tersebut. oleh karena itu, dalam undang undang advokat perlu pengaturan lebih tegas atas peran dan fungsi dari advokat sebagai penegak hukum yang melaksanakan salah satu subsistem dari sistem peradilan. organisasi advokat,. oleh karena itu, undang undang dasar negara republik indonesia tahun menentukan dengan tegas dan jelas tentang hak asasi manusia antara lain dalam organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri dari atas orang orang dalam perkumpulan dengan tujuan tertentu, sehingga berorganisasi adalah tersusun dengan baik, teratur dalam suatu kesatuan. sedangkan advokat, orang yang berpraktik memberikan jasa hukum, baik dalam maupun luar pengadilan. menurut ahli, organisasi adalah kesatuan sosial dari seluruh pribadi orang orang yang menjadi anggotanya dan mempunyai kepentingan serta tujuan yang sama dan jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuannya diperlukan koordinasi. untuk itu, organisasi harus dibuat secara rasional, jujur, dan tulus, dalam arti harus dibentuk dan beroperasi berdasarkan ketentuan formal dan penuh perhitungan dengan memperhatikan asas manfaat bagi seluruh anggotanya. harus disadari benar, merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan: undang undang tentang advokat dilahirkan sebagai landasan yang kokoh bagi pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan bermasyarakat. tidak dapat dipungkiri bahwa profesi advokat yang bebas dan mandiri dan bertanggung jawab itu sangat diperlukan untuk menjaga kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar. kekuasaan kehakiman yang independen itu semata mata demi terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan bersih, demi kepastian hukum bagi semua pihak agar permasalahan menyangkut kepentingan hukum dari para pemohon, sebagaimana yang diuraikan berikut ini: bahwa para pemohon ii, iii, iv, vi, dan vii, adalah warga negara republik indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan bernaung dalam wadah organisasi dewan pimpinan pusat kongres advokat indonesia dpp kai), yang telah dilantik dan diangkat sebagai advokat berdasarkan atas surat keputusan dpp kai kep adv dpp kai iv (tanggal april dan telah diambil sumpah oleh alim ulama agama islam bagi para advokat yang beragama islam dan rohaniawan agama kristen protestan bagi para advokat yang beragama kristen, hal pengambilan sumpah tersebut oleh akibat tidak dapat dilaksanakannya ketentuan undang undang tahun tentang advokat, meskipun telah dimohonkan secara patut oleh dpp kai, akan tetapi ditolak dan diterbitkan surat ketua mahkamah agung republik indonesia (vide: bukti oleh karenanya pengambilan sumpah dilaksanakan oleh dewan pimpinan pusat kongres advokat indonesia dpp kai) gedung bidadari, pancoran jakarta selatan. bahwa faktanya, dalam menjalankan fungsi tugas para pemohon sebagai advokat pasca putusan mahkamah konstitusi puu vii (tanggal desember tidak secara efektif dipatuhi dan ditaati oleh ketua pengadilan tinggi seluruh indonesia dan dihalang halangi serta dilarang berbicara oleh hakim pengadilan negeri, oleh karena sumpah advokat yang berasal dari kongres advokat indonesia kai) dianggap tidak sah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat ketua mahkamah agung kma vi (tanggal juni yang intinya isi pada pokok surat ketua mahkamah agung tersebut berbunyi sebagai berikut: dalam surat mahkamah agung tanggal mei main ditegaskan bahwa berhubung masih adanya perseteruan diantara organisasi advokat, tentang siapa sesungguhnya organisasi yang sah menurut undang undang nomor tahun tentang advokat, maka para ketua pengadilan tinggi diminta untuk keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia terwujud dengan kokoh dan tegak sebagaimana mestinya, mengingat organisasi advokat melalui undang undang advokat hanya dan siap pakai dan tidak akan mengecewakan. serta mengingat advokat, organisasi harus memperhatikan parameter yang mencakup kemampuan dari calon atas penguasaan profesionalitas advokat. hal ini agar benar terjaga kualitas profesi advokat, baik dari segi moril, spiritual, maupun materiil. karenanya samping itu dalam perjalanan hidupnya organisasi advokat haru. hal ini adalah untuk terjadinya martabat dan kehormatan profesi, dengan demikian, advokat pun tidak boleh melakukan diskriminasi, tidak boleh mata cuitan, serta tidak boleh memegang jabatan lain yang bertentangan tugas dan martabat profesinya,dilihat dari tujuan itu maka dari segala kekurangan maupun kelemahan serta kelebihannya, undang undang advokat yang mengatur secara menyeluruh tentang advokat indonesia adalah merupakan keberhasilan yang nyata dari perjuangan yang dilakukan dalam kurun waktu tahun, walau sana sini masih banyak hal hal yang tidak jelas dan menimbulkan multitafsir. undang undang advokat mengamanatkan dibentuknya organisasi advokat menurut undang undang advokat tetapi undang undang advokat sendiri tidak menentukan bagaimana cara pembentukannya. hanya saja, pada dinyatertanyaannya, apakah seluruh pribadi pribadi para advokat yang mempunyai hak individu untuk membentuk organisasi advokat sudah menetapkan susunan organisasi yang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk membentuk organisasi advokat? jawabannya adalah tegas dan jelas, belum ada . materi pokok yang terpenting yang dalam undang undang advokat ini juga tentang bahwa pengakuan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan perundang undangan. dan untuk menjaga kemandiriannya maka advokat mengatur dan mengurus sendiri profesinya dalam satu organisasi profesi advokat. sedangkan mengenai organisasi advokat itu pun ditetapkan oleh para advokat sendiri dalam anggaran dasar dan rumah tangga. jadi organisasi advokat menurut undang undang advokat itu harus dibentuk oleh para advokat itu sendiri yang akan menjadi anggota dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang sama. dengan demikian, tidak boleh organisasi advokat dibentuk hanya oleh beberapa orang pengurus dari organisasi advokat yang ada, yang kemudian mengklaim pembentukan tersebut sah dan benar karena untuk dan atas nama para anggota dari masing masing organisasi, kemudian memproklamirkan sebagai satu satunya organisasi advokat yang sah. hingga saat ini belum ada kesepakatan dan atau persetujuan kehendak bersama dari masing masing pribadi seluruh para advokat indonesia untuk membentuk organisasi advokat sebagaimana yang dikehendaki oleh undang undang advokat. jikalau ada yang beranggapan ada, maka anggapan itu menyesatkan dan meniadakan serta melanggar hak fundamental masing masing para advokat indonesia untuk menggunakan haknya membentuk, memilih, dan dipilih dalam pembentukan organisasi advokat, terlebih bagi advokat yang tidak mau masuk menjadi anggota organisasi advokat yang disebut pada undang undang advokat, sehingga yang terjadi adalah diskriminasi dan melanggar hak asasi manusia yang melekat pada dirinya masing masing para advokat indonesia dalam melaksanakan haknya atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan deklarasi universal pbb yang menentukan, setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. tidak seorangpun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan, jika ketentuan undang undang advokat, harus dipaksakan keberlakuannya. pembentukan organisasi advokat yang dikehendaki dan memenuhi undang undang advokat harus dilaksanakan dengan kongres atau munas seluruh para advokat indonesia. hak asasi pribadi pribadi para advokat itulah yang mempunyai hak untuk menentukan organisasi advokat, yang pengurusnyasehingga organisasi itu bisa dianggap sebagai independent karena menganut prinsip self governing. sebagaimana ditentukan pada standard for the independence the legal profession dari international bar association yang pada menentukan bahwa penunjukan pengurus organisasi profesi advokatfreely elected all the members without interfere anytime any other body person. deklarasi universal pbb menentukan, setiap orang mempunyai hak atas kebebasan untuk berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. tidak seorang pun boleh dipaksa memasuki suatu perkumpulan. serta diatur pula prinsip prinsip dasar tentang peran advokat atau pembela, yang disahkan havana, kuba, agustus desember tahun yang menyatakan bahwa, dan berkumpul. secara khusus mereka harus mempunyai hak, dan keadilan, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia, dan memasuki atau membentuk organisasi lokal, nasional, atau internasional, dan menghadiri rapat rapatnya tanpa menghalangi pembatasan profesional,, serta etika yang diakui mengenai profesi hukum. selain itu juga diatur dalam pbb dimana diberikan jaminan jaminan untuk berfungsinya para advokat, dengan mewajibkan bagi negara anggotanya sebagai berikut: pemerintah harus menjamin para advokat dapat melaksanakan semua fungsi profesionalnya tanpa intimidasi hambatan, gangguan atau campur tangan yang tidak selayaknya. dapat berpergian dan berkonsultasi dengan klien mereka secara bebas negara mereka sendiri dan luar negeri. tidak akan mengalami atau diancam dengan penuntutan atau sanksi administratif, ekonomi, atau lainnya, untuk setiap tindakan yang diambil sesuai dengan kewajiban, standar, dan etika professional. tidak ada pengadilan atau pejabat pemerintah, dimana hak untuk memberikan nasihat hukum, dimana hak untuk memberi nasihat itu diakui hadapannya, yang akan menolak untuk mengakui hak seseorang advokat untuk hadir hadapannya untuk kliennya, kecuali kalau advokat itu telah didiskualifikasi sesuai dengan hukum dan kebijakan nasional dan sesuai dengan prinsip prinsip ini. tentang perhimpunan profesi advokat., dan melindungi integritas operasionalnya. badan eksekutif dari perhimpunan profesi itu dipilih oleh para anggota. perhimpunan profesi tanpa campur tangan yang tak semestinya untuk memberi nasihat dan membantu kliennya sesuai dengan hukum dan standar etika profesional yang diakui. demikianlah prinsip prinsip yang diatur dalam konvensi international. ada prinsip yang menjadi roh atau jiwa semangat dari undang undang advokat, yaitu kebebasan dalam profesi advokat dan organisasi advokat yang mengurus dirinya sendiri, yang notabene prinsip tersebut telah tahun diperjuangkan, tetapi tidak pernah dapat diterima oleh pemerintah orde lama maupun pemerintah orde baru. dengan demikian ada pilar yang harus menjadi dasar dalam melaksanakan organisasi advokat sebagaimana yang diatur dalam undang undang advokat, yaitu organisasi advokat itu harus ditetapkan oleh masing masing pribadi perseorangan para advokat sendiri, organisasi profesi untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri, bertanggung jawab dalam menjalankan profesi, tidak boleh melakukan diskriminasi, memberi bantuan hukum secara cuma cuma, dan yang terakhir demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum. dalam undang undang advokat juga mengatur pengembangan organisasi advokat yang kuat masa mendatang. putusan nomor puu ii mahkamah konstitusi telah mengadili dan memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon, dailiki kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya. adapun isi undang undang mahkamah agung republik indonesia yaitu mahkamah agung dan pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris. penjelasannyadan notaris yang berupa pemberhentian sementara, organisasi profesi masing masing terlebih dahulu didengar pendapatnya. faktanya, mahkamah agung tetap saja mengesampingkan putusan mahkamah konstitusi tersebut, karena kualitasnya terhadap dunia profesi advokat, mahkamah agung masih terus dan selalu saja produktif, sengaja melakukan hal hal serius melibatkan diri dalam masalah advokat yang kita ketahui bersama dari surat suratnya sebagaimana yang diuraikan dan dikemukakan para pemohon. sehingga terjadilah diskriminasi pada diri para pemohon bersama sama dengan ribuan rekan rekan lainnya dalam mengucapkan sumpah atau janji advokat. pascapemberlakuan advokat, dan berkenaan dengan ketentuan dan bukannya lahir atau terbentuk organisasi advokat sebagaimana dimaksud oleh akan tetapi lahirlah organisasi advokat yang bernama perawi yang dibentuk dengan akta pernyataan pendirian tertanggal september yang namanya dideklarasikan pada tanggal april untuk menyiasati agar waktu tahun tidak terlewati dan nanti pada waktunya akan diadakan munas bersama untuk membentuk organisasi advokat. akta tersebut pun ditandatangani secara sekuler, dan ahli sendiri tidak hadir hadapan notaris. kemudian perawi pecah. setelah dengan berbagai deklarasi, yaitu deklarasi manhattan juli deklarasi raja bentang september deklarasi sultan atau hilton september dan deklarasi gran media februari serta kongres pada mei dan dengan akta per tanggal desember menarik, mencabut, dan atau membatalkan segala bentuk pernyataan tentang pendirian perawi dari organisasi. maka lahirlah kongres advokat indonesia pada tanggal mei yang dibentuk dalam kongres advokat yang dihadiri oleh beribu ribu para advokat yang berdatangan dari seluruh penjuru tanah air indonesia. namun dilihat dari waktu, kedua duanya dibentuk telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang undang nomor tahun tentang advokat yang bersifat imperatif dan eenmalig. dengan demikian, kehendak undang undang tentang pembentukan organisasi advokat yang merupakan satu satunya wadah profesi advokat sebagaimana ketentuan juncto telah tidak dapat dibentuk atau gagal dibentuk oleh organisasi advokat yang diberi tugas dan wewenang sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat. oleh karena ketentuan dan berada bawah judul bab ketentuan peralihan yang bersifat imperatif dan eenmalig, gagal dibentuk atau tidak dapat dibentuk organisasi advokat sebagaimana dimaksud undang undang advokat, maka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan atau dipaksakan lagi pembentukan organisasi advokat sehingga membawa implikasi pada ketentuan dengan demikian, organisasi advokat yang telah ada seperti antara lain disebutkan pada maupun yang tidak disebutkan, akan tetapi telah terbentuk serta yang lahir setelah melampauinya waktu tahun setelah berlakunya undang undang advokat, berhak hidup dan berkembang serta memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam dan 28e berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu tertanggal februariyang mengakibatkan mahkamah agung dan pemerintah tidak dapat melakukan pengawasan atas penasihat hukum dalam hal ini advokat, dihubungkan dengan juncto maka mahkamah agung tidak berwenang dan dilarang mencampuri organisasi advokat. bahwa baik undang undang advokat maupun undang undang tentang mahkamah agung tidak memberikan kewenangan bagi mahkamah agung untuk turut campur atau memasuki ranah urusan organisasi advokat. sehingga apabila mahkamah agung mengeluarkan surat surat dan atau surat edaran yang dalamnya mencampuri dan atau mengurusi organisasi advokat dalam bentuk apa pun juga tanpa kecuali seperti halnya dalam masalah sumpah advokat maupun pengakuan terhadap salah satu organisasi advokat, sekalipun dalam surat tersebut dengan dalih berpegang teguh pada ketentuan undang undang advokat itu sendiri adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hak konstitusional para pemohon dan hak asasi manusia, serta dapat diartikan merupakan misconduct dan cenderung terjadinya abused power, apalagi telah ada putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii hal ini membuktikan bahwa norma norma dari undang undang advokat yang dimohonkan uji materi bertentangan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun adalah benar adanya. kesimpulan, berdasarkan orientasi tersebut atas, maka ahli berpendapat ketentuan dan juncto junctodan serta dan dan oleh karena itu, secara dan menurut hukum permohonan para pemohonpatutnya dikabulkan. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pemerintah menyampaikan keterang:sementara tidak mengambil sumpah para calon advokat, karena akan melanggar undang undang nomor tahun kenyataan yang ditemui, perseteruan yang nyata adalah antara perawi dan kai, maka dengan adanya kesepakatan antara pengurus pusat perawi yang diwakili oleh ketua umumnya dr. otto hasibuan dengan pengurus pusat kai yang diwakili oleh presidennya indra tahun lubis, sh., mh. berhubung dengan telah adanya kesepakatan tersebut, maka mahkamah agung menyampaikan hal hal sebagai berikut: mahkamah agung mencabut kembali surat ketua mahkamah agung tertanggal mei kma vemikian untuk dilaksanakan. ketua mahkamah agung arifin jumpa namun dalam faktanya menurut presiden kai, indra tahun lubis, menyatakan bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak secara sepihak disebutkan demikian karena dalam nota kesepakatan tersebut, pada faktanya tidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang disebutkan dalam anak kalimat pada alinea (sepuluh) pada pokok surat ketua mahkamah agung itu seharusnya menurut otentiknya adalah: seharusnya anak kalimat itu adalah: organisasi advokat akan bersatu dalam satu wadah..f. abraham amos, s.h., dkk., selaku para pemohon mengajukan permohonan pengujian atas ketentuan dan dan advokat.dan advokatuud tahu . uud tahun setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatahudan pada alinea (lima belas) angka seharusnya adalah(kosa kata harus) digantikan dengan (kata: dapat) diajukan oleh pengurus perawi, (ditambahkan kata: maupun kai), sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal juni . bukti: bahwa para pemohon dan para turut serta sebagai pemohon sama sekali tidak tahu persis bagaimana caranya kedua pimpinan organisasi advokat perawi dan kai yang diwakili oleh dr. otto hasibuan maupun indra tahun lubis, sh. mh., bersepakat menyatukan wadah tunggal advokat tanpa melalui munas berdasarkan ad art masing masing organisasi advokat, termasuk tidak melibatkan para advokat yang bernaung dibawahnya untuk turut menyetujui kesepakatan itu, yang menurut presiden kai, indra tahun lubis, bahwa itu bukan mou tapi merupakan piagam yang dibuat oleh perawi dan kai, oleh karena merasa terjebak dan ditipu akibat isi dari rekomendasi tim perumus kesepakatan bersama penyatuan organisasi advokat yang ditandatangani oleh tommy sintang dan abdul rahim hasibuan kai), juniper gersang aai), felix subagyo, sugeng teguh santoso, dan adalam akhyar perawi), yang baru dapat dilaksanakan penyatuan organisasi advokat pada saat munas advokat indonesia tahun mendatang. bukti: bahwa perselisihan paham atas kesepakatan tersebut pada angka atas, pada tanggal juli terjadi demonstrasi kantor mahkamah agung oleh akibat ketidakpuasan para advokat kai terhadap nota kesepakatan tersebut yang berakibat foto ketua mahkamah agung dr. arifin jumpa, sh. mh., dicopot dari tempatnya dan diinjak injak oleh para advokat kai yang berdemonstrasi memprotes isi kesepakatan dimaksud, dan diterbitkannya surat ketua mahkamah agung emaili yang semakin memperkeruh situasi dan kondisi kandidat advokat kai yang tidak dapat diambil sumpah oleh ketua pengadilan tinggi termasuk tidak diperbolehkan para advokat muda kai untuk berbicara pengadilan, sehingga berakibat para advokat kai berang dan memprotes keras terhadap tindakan sepihak ketua mahkamah agunguntuk kalinya tahun tentang advokat diuji konstitusionalitasnya oleh mahkamah konstitusi dengan adanya perkara guo berarti materi muatan dan atau bagian dari tahun tentang advokat telah menjalani kali pengujian kenstitusionalitasnya oleh mahkamah konsitusi, yaitu sebagai berikut perkara puu i tanggal putusan pokok perkara: penjelasan dan advokat tahun bertentangan dengan jo. uud amar putusan: ditolak. perkara puu iv tanggal putusan pokok perkara: dan dan dan advokat tahun bertentangan dengan dan dan uud amar putusan: ditolakvviii pokok perkara: advokat tahun bertentangan dengan dan uud catatan: masih dalam pemeriksaan persidangan. perkara puu viii pokok perkara: dan jo. advokat tahun bertentangan dengan jo. jo. jo. jo. uud catatan: masih dalam pemeriksaan persidangan. perkara puu viii pokok perkara: advokat tahun (sepanjang frasa "satu satunya") bertentangan dengan dan uud catatan: masih dalam pemeriksaan persidangan. materi muatan dan dalam perkara @uo telah pernah diuji sebelumnya oleh mahkamah konstitusi pokok perkara guo adalah pengujian terhadap dan jo. advokat tahun muatan dan mana sebelumnya telah pernah diuji oleh mahkamah konstitusi dalam perkara puu i perkara puu iv dan perkara puu iv terkait dengan fakta tersebut diatas, baik uud maupun tahun tentang mahkamah konstitusi telah menentukan dengan sangat jelas dan tegas sebagai beriktahun. oleh karena materi muatan dan dalam perkara guo telah pernah diuji sebelumnya oleh mahkamah konstitusi dalam perkara lain dan konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan juga sama maka secara hukum (konstitusi) materi muatan dan dalam perkara guo tidak dapat dan tidak boleh lagi diperiksa dan diuji oleh mahkamah konstitusi. dengan kata lain, bahwa berdasarkan ketentuan uud dikaitkan dengan ketentuan dan tahun sangat jelas dan tegas, bahwa mahkamah konstitusi tidak berwenang'tidak dapat tidak boleh menguji materi muatan dan suatu undang undang yang sebelumnya telah pernah diuji oleh mahkamah konstitusi: jadi, apabila mahkamah konstitusi melanggar ketentuan dimaksud apapun alasannya maka berarti mahkamah konstitusi yang merupakan pengawal konstitusi (the guardian the constitution) telah melanggar konstitusi atau undang undang dasar itu sendiri: norma hukum dalam dan advokat bersifat einmahlig dan tidak bersifat dauerhaftig norma hukum yang terdapat pada dan advokat tahun dari segi daya lakunya berlaku sekali selesai (einmahlig), tidak mempunyai daya laku terus menerus (dauerhaftig), dengan telah terbentuknya perawi yang didirikan oleh pimpinan organisasi advokat yang bertindak mewakili masing masing anggotanya advokat seluruh indonesia, maka dengan sendirinya (otomatis) ketentuan dan advokat tahun telah selesai berakhir daya lakunya, sehingga menjadi sangat tidak berdasar hukum dan tidak ada gunanya lagi apabila kemudian mahkamah konstitusi masih menguji konstitusionalitas suatu materi muatan dan atau undang undang yang sudah tidak memiliki daya laku, terkait dengan hal ini mahkamah konstitusi dalam putusan perkara puu iv tanggal telah memberikan pendapat hukum antara lain sebagai berikuorganisasi perawiuntuk memperjelas dan menegaskan eksistensi perawi sebagai organisasi badan penegak hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka kami merasa sangat perlu untuk mengutip hal hal sebagai berikut: dalam perkara o19 puu i dewan perwakilan rakyat ri, yang diwakili oleh hamdan zelda, s.h. dan akil mochtar, s.h.ertanggal februari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:vpendapat hukum mahkamah konstitusi dalam putusan perkara puu iv antara lain, sebagai berikutnlegal fact) yang ada dan peralihannya dalam fakta hukum baru menurut advokat: organisasi advokat yang dimaksud dalam advokat adalah organ negara yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman karenanya wujudnya harus satu karena organisasi advokat yang dimaksud dalam advokat tahun adalah organisasi yang beranggotakan penegak hukum dan merupakan organ negara dalam arti luas yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka mau tidak mau dan suka atau tidak suka bentuk wujud dari organisasi advokat tersebut harus satu, sama halnya dengan organisasi kepolisian dan organisasi kejaksaan: bagaimana mungkin bisa ada lebih dan satu organisasi kepolisian dan organisasi kejaksaan, bagaimana jadinya apabila lebih dari satu organisasi badan yang diberi kewenangan untuk mengangkat polisi atau jaksa?, sebagaimana ditegaskan dalam advokat, bahwa dibentuknya organisasi advokat maksud dan tujuannya antara lain adalah untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pemberian jasa hukum bantuan hukum oleh advokat anggota organisasi advokat kepada masyarakat pencari keadilan, demikian pula, mahkamah konstitusi dalam putusan perkara puu tanggal desember antara lain telah memberikan pendapat hukum sebagai berikut:di. jadi, dengan hanya ada satu organisasi advokat otomatis akan dapat lebih optimal dan memudahkan dalam meningkatkan standar profesi advokat, kualitas profesi advokat, pengawasan advokat, pelaksanaan kode etik advokat, kualitas dewan kehormatan advokat dan penindakan advokat: akan terwujud standar kualitas advokat yang sama seluruh wilayah hukum nkri: apabila ada lebih dari satu organisasi advokat yang diberikan kewenangan untuk mengangkat, mengawasi dan menindak advokat, dalam hal seorang advokat melakukan pelanggaran kode etik advokat, maka sangat mungkin seorang advokat yang telah dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik advokat oleh suatu organisasi advokat akan pindah menjadi anggota organisasi advokat lainnya guna menghindari menjalankan sanksi tersebut. contoh konkrit dilakukan oleh advokat, tudung mulya lubis, dimana oleh dewan kehormatan perawi dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik advokat dan dijatuhi hukuman berupa pemecatan dari keanggotaan perawi, akan tetapi guna menghindari menjalani hukuman dewan kehormatan perawi tersebut kemudian pindah menjadi anggota kai dan sampai sekarang terus berpraktik sebagai advokat, advokat tahun tidak berkenaan dengan pengaturan kebebasan berserikat maria farida indrawi dalam bukunya ilmu perundang undangan jenis, fungsi, materi muatan), edisi revisi tahun penerbit: tanarius, pada halaman menulis sebagai berikut berbeda dengan pendapat hamid attamimi yang mengelompokan (delapan belas) materi muatan yang dinyatakan secara tegas oleh uud (sebelum perubahan: dalam kelompok masalah yang mempunyai kesamaan, saat ini (empat puluh tiga) hal yang dinyatakan secara tegas oleh uud perubahan tersebut dapat dibagi dalam tiga kelompok yang memiliki kesamaan, dan tiga kelompok lainnya, walaupun pembagian tersebut tidak dapat dibedakan secara tegas, karena adanya hubungan antara satu dan lainnya. pembagian tersebut adalah sebagai berikut: kelompok lembaga negara: dan kelompok penetapan organisasi dan alat kelengkapan negara: ( ), dan kelompok hak hak asasi manusia: dan kelompok pengaturan wilayah negara: kelompok pengaturan atribut negara: kelompok lain lain: dan berdasarkan uraian diatas, jelas dan terbukti bahwa advokat tahun adalah pengejawantahan dari uud yang masuk dalam kelompok lembaga negara castkarenanya advokat tahun tidak berkenaan dengan mengatur masalah kebebasan berseri(termasuk organisasi advokat perawi) memberikan kesempatan yang sama dan kemudahan yang sama bagi setiap warga negara republik indonesia untuk menjadi advokat advokat tahun sama sekali tidak ada melarang atau membatasi kebebasan berserikat bagi advokat anggota organisasi advohanya mengatur tentang pengangkatan advokat (termasuk syarat syarat untuk dapat diangkat sebagai advokat), pengawasan advokat, kode etik advokat dan penindakan advokat: berdasarkan advokat tahun setiap warga negara republik indonesia dapat dan memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi advokat sepanjang memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh advokat tahun semua syarat berlaku umum dan berlaku terhadap semua orang, tidak ada diskriminasi: sama halnya dengan untuk menjadi anggota polri, setiap warga negara republik indonesia mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota polri sepanjang memenuhi peraturan perundang undangan yang mengatur organisasi polri demikian juga dengan kejaksaan, setiap warga negara republik indonesia mempunyai hak yang sama untuk menjadi jaksa sepanjang memenuhi peraturan perundang undangan yang mengatur organisasi kejaksaan: yang menjadi pertanyaan, apakah ketika seseorang tidak lulus tes atau tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai anggota polri atau pegawai kejaksaan, serta merta karena itu kemudian kepolisian atau kejaksaan dinyatakan yang lebih subyektif berpihak pada perawi sebagai wadah tunggal organisasi advokat indonesia yang legitimate. bukti: bahwa lebih celananya, berselang seminggu setelah peristiwa demonstrasi para advokat kai dan perusakan foto ketua mahkamah agung tersebut, malah dikeluarkan lagi surat ketua mahkamah agung kma vi (tanggal juli yang pada intinya bahwa persoalan perselisihan dan kesalahpahaman para pihak terkait yang bertikai dikembalikan kepada urusan internal organisasi advokat itu sendiri, hal tersebut mempunyai tendensi negatif bahwa ketua mahkamah agung, dr. arifin jumpa, sh. mh., cenderung cuci tangan dan tidak mempunyai tanggungjawab moral untuk menengahi pertikaian tersebut secara arif, bijak, netral, dan obyektif, melainkan lebih pada pelanggaran etika dan kejujuran seorang hakim agung (abuse power), dan tidak sejalan dengan kewajiban hakim sesuai dengan ketentuan jo. tentang sumpah jabatan yang wajib memegang teguh amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun tentang integritas hakim yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman bidang hukum, seperti atur secara tegas dalam substansi undang undang tahun tentang kekuasaan kehakiman bukti: bahwa oleh akibat nota kesepakatan mou) atau piagam antara perawi dan kai yang dipandang oleh presiden kai, indra tahun lubis, hal itu cacat yuridis dan telah dimanipulir secara sepihak, maka pada tanggal agustus diterbitkan surat dari dpp kai eks dpp kai viii perihal pencabutan penarikan tandatangan dalam piagam perawi kai tanggal juni yang isinya membantah keras tindakan sepihak antara ketua dpn perawi, dr. otto hasibuan, s.h., m.m., dan ketua mahkamah agung, dr. arifin jumpa, sh. mh., dalam hal kesepakatan yang tidak sesuai dengan aslinya. bukti: bahwa sesuai dengan pernyataan pengunduran diri dari (empat) organisasi yang tergabung dalam pembentukan wadah tunggal organisasi advokat yakni: dpp kadin dan dpp ipni, dpp hari serta dpp api melanggar ham dan bertentangan dengan uud tentang hak untuk bekerja dan hak mendapat kemudahan guna mencapai kemudahan dan keadilan advokat tahun tidak bertentangan dengan dan uud sebagaimana yang telah kami uraikan pada poin dan atas, bahwa ketentuan advokat yang mengatur tentang hanya ada "satu organisasi advokat" tidaklah menghilangkan hak para advokat untuk berserikat sebagaimana dimaksud dalam dan uud jo. tahun tentang organisasi kemasyarakatan: frasa "satu satunya wadah profesi advokat itu adalah organisasi advokat dalam kaitannya sebagai organisasi yang beranggotakan penegak hukum (organ negara dalam arti luas) yang fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam uud sedangkan organisasi advokat dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat sebagaimana diatur dalam dan uud jo. tahun tentang organisasi kemasyarakatan tetap terjamin adanya: advokat indonesia (tetap) bebas untuk membentuk organisasi apapun dalam mewujudkan hak kebebasan berserikat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, hal ini terbukti dengan hingga saat ini masih ada organisasi advokat organisasi advokat seperti kadin, aai, ipni, akhir, hhrm, spi hari dan api, tentang hal ini, mahkamah konstitusi dalam putusan perkara puu iv tanggal antara lain telah memberikan pendapat hukum sebagai berikut: bahwa advokat yang arahnya menuju "single bar organization"fide huruf dan advokat |dan sebagai bahan perbandingan berkaitan dengan frasa "satu satunya wadah profesi advokat dengan ini kami kutip putusan mahkamah konstitusi puu ii tanggal april berkaitan dengan keberadaan organisasi kadin kamar dagang dan industri) dimana pada bagian pertimbangan hukum nya antara lain menyatakan sebagai berikut. sehingga larangan penggunaan nama kadin"atasi'surat kma emaili wujud nyata dari konsistensi ketua mahkamah agung dalam melaksanakan ketentuan advokat tidak benar dalil para pemohon pada halaman poin yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat ketua mahkamah agung emaili tanggal juni merupakan bentuk dari ikut campuran mahkamah agung dalam urusan internal organisasi advokat: justru sebaliknya, surat ketua mahkamah agung kma vi tanggal juni adalah sebagai wujud nyata dari konsistensi ketua mahkamah agung dalam melaksanakan ketentuan uua yang mensyaratkan hanya ada "satu organisasi advokat" sehingga karenanya hanya satu organisasi advokat yang dapat mengajukan permohonan penumpahan advokat oleh pengadilan tinggi, yaitu organisasi perawi: dan karena itu pula dalil para pemohon pada halaman poin yang menyatakanemaili "adalah dalil yang sangat keliru, tidak jelas dan tidak relevan , sebab senjatanya terbitnya surat ketua mahkamah agung kami vi bukan merupakan penafsiran terhadap dan tidak ada kaitannya dengan masalah konstitusi atau uud khususnya dengan ketentuan dan advokat tahun tetapi seperti yang telah kami uraikan diatas semata mata hanya merupakan wujud dari pelaksanaan ketentuan undang undang dan bukan masalah konstitusi cast ketua mahkamah agung hanya menjalankan ketentuan advokat tahun yaitu berkenaan dengan hanya ada satu organisasi advokat yang dapat mengajukan permohonan penumpahan advokat sebagaimana diatur dalam advokat tahun dasar permohonan pemohon bukan adanya pertentangan antara advokat dengan uud melainkan tentang adanya pertentangan antara surat ketua mahkamah agung dengan advokat dan uud bahwa apabila diperhatikan secara saksama polita permohonan para pemohon pada halaman halaman poin bahwa surat ketua mahkamah agung kma viuncto juncto juncto juncto : hal mana kembali diulangi dan ditegaskan oleh para pemohon pada bahagian berikutnya dengan menyatakanunctouncto , oleh karena berdasarkan dalil para pemohon yang menjadi dasar permohonan para pemohon bukan menyangkut adanya pertentangan antara materi muatan dan atau bagian dalam advokat dengan uud melainkan menyangkut adanya pertentangan antara ketentuan dan advokat dengan surat ketua mahkamah agung emaili tanggal juni dengan mengacu kepada ketentuan tahun maka jelas bahwa dasar permohonan para pemohon dalam perkara guo bukan masalah konstitusi dan oleh karenanya bukan wewenang mahkamah konstitusi untuk menghadirinya, perawi didirikan oleh para advokat indonesia yang tergabung dalam organisasi advokat perawi yang dideklarasikan pada tanggal desember hotel niko jakarta pada dasarnya didirikan oleh para advokat indonesia yang tergabung dalam organisasi advokat kadin, aai, ipni, hari, spi, akhir, hhrm dan api) karena masing masing ketua umum dan sekretaris jenderal dari organisasi advokat tersebut sebelumnya telah mendapat mandat persetujuan melalui forum munas munaslub organisasi masing masing yang khusus diadakan sehubungan dengan rencana pembentukan organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan advokat tahun cast ketua umum dan sekretaris jenderal dari organisasi masing masing bertindak mewakili anggota advokat organisasinya, hal ini terlihat jelas dan tegas dari bagian isi deklarasi pendirian perawi yang menyatakan: kami yang bertanda tangan bawah ini mewakili para advokat indonesia yang tergabung dalam.ngan ini menyatakan sepakat mendirikan organisasi advokat indonesia dengan nama perhimpunan advokat indonesia : sebelum perawi dideklarasikan masing masing dari organisasi tersebut telah mengadakan munas atau munaslub dengan agenda membahas tentang "bagaimana cara" membentuk organisasi advokat yang dimaksudkan dalam advokat, kemudian, masing masing forum munas atau munaslub organisasi advokat tersebut telah memberikan mandat persetujuan kepada masing masing dewan pengurus pimpinan pusat nya untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya untuk mendirikanimembentuk organisasi advokat dimaksud, advokat tahun khususnya hanyatetapi lebih lanjut tidak ada pengaturan yang tegas dalam advokat tahun "bagaimana cara membentuk organisasi advokat?" dalam advokat tahun tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pembentukan organisasi advokat harus melalui forum munas advokat sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon, oleh karena itu, tentang tata cara pembentukan organisasi advokat harus dikaitkan dengan ketentuan advokat tahundalam ikatan advokat indonesia kadin), asosiasi advokat indonesia aanapa yang diberi tugas dan wewenang sementara organisasi advokat hanya organisasi advokat? ini adalah karena ketika itu pihak pemerintah dan dpr berdasarkan fakta yang ada lapangan dan masukan dari pihak pihak tokoh tokoh terkait hanya melihat organisasi tersebutlah yang benar benar riil dan layak keberadaannya sebagai organisasi advokat yang memiliki anggota advokat, pengacara praktik dan konsultan hukum (vide uua): dengan kata lain ketika itu organisasi advokat tersebut merupakan representasi dari seluruh advokat indonesia. organisasi perawi tidak pernah pecah dan yang terjadi adalah beberapa orang pendiri pengurus anggota perawi karena alasan kepentingan ambisi pribadi mendirikan kai bahwa sama sekali tidak benar dalil para pemohon pada halaman yang menyatakan bahwa oleh karena dalam pokok perkara uji materil guo, adanya. , yang benar adalah beberapa orang pendiri pengurus anggota perawi karena alasan adanya kepentingan ambisi pribadi, dan karena kepentingan pribadi kelompoknya tidak bisa terpenuhi didapat dalam organisasi dpn perawi kemudian mereka mendirikan kai. dan apa yang terjadi sekarang dengan kai, sebagaimana kita ketahui dari media cetak (terutama pengumuman koran kompas) dan media elektronik lainnya, bahwa kekompakan dan keharmonisan dalam tubuh pengurus kai hanya berjalan seumur jagung, karena kemudian terjadi konflik internal yang sangat serius dalam tubuh dpp kai, dimana masing masing kelompok kubu yang ada dalam jajaran dpp kai saling pecat dan saling lapor kepolisian (antara lain masalah pertanggungjawaban keuangan organisasi): dan hingga saat ini paling tidak terdapat dua kelompok yang mengaku sebagai ketua umum dan pengurus dpp kai yang sah, masing masing kubu kelompok hanya disibukkan (habis sumber daya) untuk memenangkan pertikaian diantara sesama mereka: sehingga dengan kondisi seperti demikian mustahil organisasi kai dapat melakukan konsolidasi organisasi dan bermanfaat keberadaannya bagi anggotanya, hampir semua pendiri pengurus anggota perawi yang mendirikan dan menjadi pengurus kai hingga saat ini belum ada yang menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota perawi, dan lucunya, ketika mengikuti persidangan pengadilan mereka masih mempergunakan menunjukan kartu tanda pengenal advokat perawi: demikian juga dengan perajin, yang dulu telah dikubur seiring dengan terbentuknya kadin pada tanggal november kini ada banyak pihak yang mengaku sebagai reinkarnasi dan perajin yang sah, antara lain, ada perajin frans hendra winata, ada perajin roman rambe dan ada perajin bandar lampung yang didirikan dengan akta tahun yang dibuat oleh notaris soekarno, dan telah dimuat dalam berita negara dan tambahan berita negara tanggal januari bandingkan dengan perawi, semenjak dideklarasikan pendiriannya hotel niko jakarta pada tanggal desember (bukan tanggal september seperti dalil para pemohon), dari waktu waktu telah memperlihatkan kemajuan organisasi yang sangat signifikan, antara lain dengan telah membentuk dewan kehormatan beberapa cabang dan dewan kehormatan pusat, memiliki sekretariat nasional yang lebih dari representatif, mengadakan pendidikan profesi advokat secara berkesinambungan, mengadakan ujian advokat secara berkala dengan hasil kelulusan yang zero kkn", melakukan pengangkatan advokat, menyelenggarakan penumpahan advokat oleh pengadilan tinggi, melakukan verifikasi her registrasi advokat, secara berkala menyampaikan salinan buku daftar advokat anggota perawi mahkamah agung dan menteri hukum dan ham, mengadakan kerjasama dengan pihak luar negeri, senantiasa mengikuti pertemuan pertemuan organisasi advokat tingkat regional maupun internasional, melakukan kunjungan dan menerima kunjungan beberapa bar association baik tingkat regional maupun internasional, mengadakan kerjasama dengan ngo dalam negeri maupun luar negeri (misalnya dengan unicef), membentuk pusat bantuan hukum perawi guna memberikan advokasi hukum kepada masyarakat tidak mampu, mengikuti dan mengadakan pertemuan pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, diskusi panel, dialog hukum), mengadakan pertemuan komunikasi koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan lembaga tinggi negara lainnya, dan lain sebagainya, dan puncaknya, pada tanggal april mei bertempat hotel kapuas pontianak, perawi berhasil menyelenggarakan munas perawi sebagai forum tertinggi kedaulatan anggota organisasi perawi yang dihadiri oleh seluruh utusan dari advokat dari seluruh cabang perawi indonesia, yang berjalan dengan sangat demokratis, transparan, aman dan tertib, dan berhasil melahirkan kepengurusan dpn perawi masa jabatan yang relatif kompak dan harmonis: tidak berlebihan jika dikatakan bahwa saat ini perawi betul betul telah the track sebagai organisasi advokat sebagaimana dimaksudkan oleh advokat tahun karena itu tidak bisa dibayangkan, apa jadinya dunia advokat indonesia pasca berlakunya advokat tahun tanggal april seandainya tidak segera terbentuk perawi: sebab dengan berlakunya advokat tahun segala kewenangan mahkamah agung dan departemen kehakiman yang sebelumnya dimiliki untuk mengurus menaungi memayungi advokat dicabut dan menjadi tidak berlaku, kalau tidak segera terbentuk organisasi perawi, maka siapa yang akan mengurus dan bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi advokat yang berkaitan dengan legalitas advokat yang sangat diperlukan dalam berbicara pengadilan jadi, pasca berlakunya advokat tahun seandainya perawi tidak segera terbentuk maka sangat mungkin dunia advokat indonesia akan chaos, kehadiran mantan hakim sebagai ahli memberikan keterangan atas perkara yang pernah mereka putus merupakan perilaku yang sangat tidak etis dan dapat mencederai citra hakim mahkamah konsitusi secara keseluruhan kehadiran mantan hakim mahkamah konstitusi prof. h.a.s. jayabaya, s.h., llm dan dr. maruarar siahaan, s.h. sebagai ahli yang diajukan oleh dan untuk kepentingan para pemohon muka persidangan pada tanggal maret yang pada beberapa kesempatan memberikan komentar atas putusan mahkamah konstitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana mantan hakim mahkamah konstitusi tersebut menjadi anggota majelis hakim dalam perkara tersebut, sungguh merupakan suatu peristiwa yang sangat langka dalam praktik peradilan, sangat tidak etis dan sangat memprihatinkan, karena telah melanggar prinsip ketidak berpihak (impartiality), integritas (integrity), kepantasan dan kesopanan (property) yang harus dimiliki oleh seorang hakim (baik semasa masih menjadi hakim maupun setelah tidak menjadi hakim): perilaku demikian nyata nyata bertentangan dengan etika hakim secara universal the bangalore principles judicial conduct khususnya lagi melanggar peraturan mahkamah konstitusi pmk tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi, dimana pada bagian kedua prinsip ketakberpihakan butir menyatakan hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan. demikian pula tidak kalah langkanya dan memprihatinkannya sikap dan perilaku mantan hakim mahkamah agung ri, benyamin mangkoedilaga, s.h. yang menjadi ahli atas permintaan dan untuk kepentingan para pemohon muka persidangan yang agung ini, dimana beliau memberikan keterangan antara lain dengan mengutip komentar mantan hakim mahkamah konstitusi prof. dr. mohammad lica marzuki, s.h. berkaitan dengan putusan mahkamah konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap: bandingkan pula perilaku benyamin mangkoedilaga, s.h. ini dengan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tahun tentang advokat, adalah amanat undang undang yang wajib harus dijalankan secara utuh menyeluruh tanpa terkecuali oleh para pihak yang tertera dalam ketentuan dimaksud atas, sehingga dengan pernyataan mundurnya (empat) organisasi advokat dimaksud tersebut maka menurut hukum positif (legal positivistic) sesuai amanat yang terbelit dalam ketentuan tersebut dipandang telah gugur dengan sendirinya (ex tuna) dan mati perdata sesuai dengan hukum perikatan dan perjanjian tentang pembentukan wadah tunggal organisasi advokat, karena pelaksanaan tugas dan wewenang organisasi advokat yang dijalankan bersama oleh para pihak terkait sudah tidak efektif lagi sejak terbitnya pengumuman perawi bubar. bukti: bahwa menurut hemat para pemohon dalam hal permohonan uji materil ini, tentang hal dimaksud pada angka (tujuh) atas, sudah tidak sejalan lagi dengan jiwa dan roh hukum (spirit law) berdasarkan ketentuan undang undang tahun tentang advokat, tambahan pula bahwa amanat dari amar pertimbangan hukum (legal reasoning) putusan mahkamah konstitusi republik indonesia puu vii (tanggal desember hanya mengakui perawi maupun kai adalah organisasi advokat yang facto eksis, dengan demikian maka kedua organisasi advokat yang sekarang ini bertikai mempersoalkan legitimasi mana yang sah dan mana yang tidak sah (?) adalah telah salah kaprah dan kisruh akibat tidak diakui secara jure, terkecuali setelah (dua) tahun setelah putusan mahkamah konstitusi tersebut dibacakan terhitung sejak tanggal desember sampai dengan tanggal desember sudah harus dilakukan gugat menggugat statusnya peradilan umum untuk memperoleh kekuatan hukum tetap (in yacht) dan bagi pihak yang dimenangkan baru dapat dikatakan adanya satu organisasi advokat yang sah (legitimate), hal itu sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku. . bukti: bahwa apabila perawi mengklaim dirinya adalah organisasi advokat wadah tunggal yang sah (?) maka keabsahannya perlu untuk dipertanyakan berdasarkan akta pendiriannya hanya disepakati oleh keputusan mahkamah agung kma 104a sk xii tentang pedoman perilaku hakim pada bagian berperilaku arif dan bijaksana pada butir pemberian pendapat atau keterangan, sebagai berikut: hakim dalam keadaan apapun tidak boleh member! keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun. hakim tidak boleh memberikan keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain. untuk memperjelas perilaku yang kami maksudkan diatas maka dengan ini kami akan mengutip risalah sidang mahkamah konstitusi tanggal maret dimana ke mantan hakim tersebut sebagai ahli antara lain telah memberikan keterangan komentar sebagai berikut prof. h.a.s. jayabaya, s.h., llm, pada poin antara lain menerangkan mula mulanya demikian, mula mulanya demikian, tetapi pada waktu sidang mahkamah konstitusi. saya lupa, kapan itu, dulu ., maka itu sudah ditafsirkan sebetulnya adalah federasi., boleh buka putusan mahkamah konstitusi pada waktu ., jadi itu tidak diartikan satu satunya, hanya satu, tetapi ada kemungkinan beberapa orang berfederasi?", keterangan komentar prof. h.a.s. jayabaya, s.h., llm. tersebut atas adalah sangat keliru dan dapat menyesatkan, karena senjatanya belum pernah ada putusan mahkamah konstitusi yang menafsirkan bentuk organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam advokat adalah federasi , lagi pula frasa satu satunya secara harfiah artinya adalah "hanya ada satu dan karena itu pengertiannya tidak dapat artinya ditafsirkan lain dari itu: yang ada justru sebaliknya, mahkamah konstitusi dalam putusan perkara puu iv dimana prof. h.a.s. jayabaya, s.h., llm salah seorang anggota majelis hakim nya, yang dalam salah satu bagian pertimbangan hukum nya menegaskan "bahwa advokat yang arahnya menuju single bar organization, dr. maruarar siahaan, s.h., pada poin antara lain menerangkan ketentuan peralihan memang masa lalu sudah kita uji pak, tetapi saya paham betul ini. pada masa lalu juga saya agak keberatan dengan pertimbangan itu, tetapi tidak saya buatkan suatu dissenting waktu itu. suatu ketentuan peralihan tidak boleh dianggap selesai dengan berlalunya waktu yang disebut. bandingkan pertentangan antara substansi keterangan komentar dari dr. maruarar siahaan, s.h. tersebut atas dengan putusan mahkamah konstitusi dalam perkara puu iv dimana dr. maruarar siahaan, s.h. salah seorang anggota majelis hakim nya, yang dalam salah satu bagian pertimbangan hukumnya menyatakanenyamin mangkoedilaga, sh, pada poin antara lain menerangkan majelis mahkamah konstitusi yang kami hormati, dalam rangka kami tampil dalam forum ini, kami juga telah dari hati telah berdiskusi dan dari hati hati dengan rekan sejawat ., mantan rekan sejawat mahkamah agung dan mahkamah konstitusi dalam hal ini professor lica marzuki yang ternyata bahwasanya beliau juga merupakan salah satu anggota mahkamah dalam perkara puu iv tanggal november dalam perkara pemohon sono dan kawan kawan. pak lica marzuki mengatakan kepada saya, bahwasanya mahkamah ., para hakim konstitusi pada saat itu mengambil keputusan, mengambil keputusan dengan tujuan untuk menciptakan rust orde." tapi ternyata yang tercipta kemudian sekarang diantara para advokat adalah unrest node": berdasarkan alasan alasan sebagaimana telah kami kemukakan atas, sangat beralasan hukum dan kami sangat berharap kiranya yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan mengesampingkan seluruh keterangan ahli yang telah diberikan oleh orang mantan hakim mahkamah konstitusi dan orang mantan hakim mahkamah agung tersebut atas. dan terakhir, pihak terkait perawi juga menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas perilaku para pemohon perkara puu vi11 yang dengan cara sengaja berusaha memanfaatkan wibawa "kejantanan mereka sebagai hakim konstitusi hakim agung guna secara psikologis dapat mempengaruhi mahkamah konstitusi agar mengabulkan permohonannya, dan dengan tidak ada rasa malu serta dengan menghalalkan segala cara telah menyeret deret ketiga mantan hakim konstitusi hakim agung tersebut atas untuk bersedia melakukan perilaku yang tidak etis dalam bentuk memberikan komentar pendapat atas putusan mahkamah konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap, karenanya, sekiranya para pemohon masih ingin disebut sebagai advokat, maka sudah barang tentu para pemohon bukanlah contoh advokat yang baik: berdasarkan segala apa yang telah kami kemukakan diatas maka dengan ini kami mohon kehadapan yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara guo untuk berkenan kiranya memberikan putusan dengan menyatakan: menolak permohonan para pemohon atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima28e::(delapan) petinggi organisasi advokat sebagaimana tersebut dalam undang undang tahun tentang advokat, dan bukan dibentuk melalui munas advokat, melainkan atas dasar kesepakatan bersama para petinggi dari masing masing organisasi advokat dibawah akta (tanggal september dihadapan notaris plat bintaro tigris darmawan, s.e., s.h., m.h. dan jika dihitung sesuai dengan amanat undang undang tahun tentang advokat, maka pendirian perawi telah dasawarsa (terjaring) karena advokat ditetapkan pada tanggal april jadi telah lewat waktu sekitar (lima) bulan dari batas waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan advokat, sehingga pendirian perawi cacat hukum (error juridische) atau melampaui batas waktu (post facetum) yang ditentukan, sehingga apapun alasannya eksistensi perawi menjadi kabur dan tidak jelas (obscura libel) atau tidak memiliki unsur ratio legis dan batal dengan sendirinya atau batal karena hukum (noflag van alle rechtwege van rechtwege niet). bukti: bahwa demikian pula eksistensi dpp kai sejak terpecah pada tanggal mei dan menyatakan keluar dari dpn perawi dalam pendeklarasiannya tersebut, dan disahkannya dibawah akta yang ditandatangani pada tanggal desember hadapan notaris catur virgo, s.h. yang menyatakan mencabut dan menarik segala pernyataan pembentukan perawi masing masing oleh ketua umum dpp kadin, dr. teguh samudera, s.h., m.h., dan sekjen, dr. roberto hutagalung, s.h., m.h. serta ketua umum dpp ipni, indra tahun lubis, s.h., dan sekjen, abd. rahim hasibuan, s.h., m.h., serta ketua umum dpp hari, drs. jimmy haryanto, s.h., m.h., mba., serta sekjen, suhardi sumomoeljono, s.h., maupun ketua umum dpp api drs. taufik ch. hum., serta sekjen, drs. nur klorin yd., ag. sebagaimana yang telah tertera dalam angka (tujuh) tersebut atas, jika dihitung berdasarkan ketentuan undang undang tahun tentang advokat, maka jangka waktu pembentukannya pun cacat yuridis dan telah lewat waktu (terjaring) selama (tiga) tahun dan (delapan) bulan (duapuluh enam) hari, kendatipun pendiriannya sesuai prosedur ad art yang memenuhi kuorum melalui kongres advokat.,,.

tambahan lembaran negara r.iindonesiaperkembangan terakhir, otoritas yang mengatur dan mengawasi perusahaan pembiayaan telah mengeluarkan ketentuan yang memiliki tujuan yang selaras dengan ketentuan ini, yaitu pengelolaan risiko uln perusahaan pembiayaan. sejalan dengan hal tersebut, bank indonesia memandang. selain itu, dalam kondisi perekonomian yang semakin menantang saat ini, bank indonesia berupaya untuk memberikan dukungan atas kegiatan pembiayaan dan pengembangan ekspor indonesia. il. demishuruf yang dimaksudjasa. huruf yang dimaksud lembaga pembiayaan ekspor indonesia adalah lembaglembaga pembiayaan ekspor indonesia melakukan kegiatan pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan atau asuransiayaran. transaksi. pemrosefinancial technology (fintech) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, bahwa inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, sehingga diperlukan pengaturan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk standar dan praktik internasional, cc. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing industri sistem pembayaran nasional, bank indonesia perlu mendorong peran pelaku domestik antara lain melalui penataan struktur kepemilikan penyelenggara jasa sistem pembayaran, bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dalam ketentuan saat ini, perlu terus dilengkapi dan dirumuskan secara lebih komprehensif untuk memberikan arah dan pedoman yang semakin jelas kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang transaksi pembayaran, serta kepadapemrosesan transaksijasa sistem pembayaran lain: dan atau kerja sama dengan penyelenggara penunjang. pihak yang memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada wajib tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara payment gateway dan penyelenggara dompet elektronik. pemberian persetujuan kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam rangka pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dan pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf jasa sistem pembayaran. pemberian persetujuan kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf mempertimbangkan pemenuhan persyaratan yang meliputi aspek: legalitas dan profil perusahaan, kompetensi pihak yang akan diajak bekerjasama, kinerja, keamanan dan keandalan sistem dan infrastruktur, dan hukum. penyelenggara jasa sistem pembayaran bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kelancaran pemrosesan transaksi pembayaran, termasuk dalam hal dilakukan melalui kerja sama dengan penyelenggara penunjang. penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja penyelenggara penunjang. bagian keempat tata cara dan pemrosesan izin dan persetujuan bank atau lembaga selain bank yang akan: mengajukan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam atau mengajukan persetujuan dalam rangkadan atauaspek sebagaimana dimaksud dalam dan dalam rangka memproses permohonan izidalam rangka memproses permohonan persetujuaterhadap kinerja bank atau lembaga selain bank, dan pemeriksaan terhadap bank atau lembaga selain bank, jika diperlukan. berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud pada danbank indonesia dapat memberikan kemudahan kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin atas proses persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf dalam rangka penggunaan dan perluasan penggunaan instrumen pembayaran nontunai untuk program yang terkait dengan kebijakan nasional. kemudahan sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan tetap memperhatikan risiko penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran. bagian kelima kewajiban bagi pihak asing pihak asing yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran wilayah negara kesatuan republik indonesia dan atau bekerjasama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran, wajib tunduk pada peraturan bank indonesia ini dan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenam kebijakan perizinan dan atau persetujuan bank indonesia berwenang menetapkan kebijakan perizinan dan atau persetujuan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran: menjaga pertumbuhan industri, dan atau menjaga persaingan usaha yang sehat. bab penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib: menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten, menerapkan standar keamanan sistem informasi, menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik, menerapkan perlindungan konsumen, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan. kewajiban pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sebagai berikut: untuk penyelenggara jasa sistem pembayaran yang memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kart, dan untuk penyelenggara jasa sistem pembayaran yang memproses transaksi uang elektronik dan atau transaksi sistem pembayaran lainnya, tunduk pada ketentuan yang akan ditetapkan kemudian oleh bank indonesia. bagian kesatu penerapan manajemen risiko penerapan manajemen risiko secara efektif dan konsisten atas penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran mencakup: pengawasan aktif manajemen, kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi, cc. fungsi manajemen risiko dan sumber daya manusia pelaksana, dan pengendalian intern. penerapan manajemen risiko oleh prinsipal, penerbit, acquires, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhirmengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam peratur dan atau peraturan bank indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik, serta ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. penerapan manajemen risiko oleh penyelenggara transfer danapenerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam peraturan bank indonesia yang mengatur mengenai transfer dana dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. bagian kedua keamanan sistem informasi penerapan standar keamanan sistem informasi oleh prinsipal, penerbit, acquires, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, dan penyelenggara transfer dana mengacu pada, ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik, dan atau ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai transfer dana. penerapan standar keamanan sistem informasi oleh penyelenggara switching, penyelenggara payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, dan bank yang menyelenggarakan proprietary channel paling sedikit: dan cc. pelaksanaan audit yang diselenggarakapemenuhan sertifikasi dan atau standar keamanan sistem sebagaimana dimaksud pada huruf oleh penyelenggara switching paling sedikit: pengamanan data dan informasi terkait transaksi pembayaran yang diproses: dan pengamanan jaringanpayment gateway paling sedikit: pengamanan data dan informasi terkait transaksi pembayaran yang diproses: pengamanan jaringan, dan cc. penerapan fraud detection systemdompet elektronik paling sedikit: pengamanan data dan informasi pengguna serta data dan informasi instrumen pembayaran yang disimpan dalam dompet elektronik: sistem dan prosedur aktivasi dan penggunaan dompet elektronik: dan cc. penerapan fraud detection system. bagian ketiga penyelenggaraan dompet elektronik dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana (resund) atas pembatalan transaksi pembayaran, penyelenggara dompet elektronik wajib segera melaksanakan pengembalian dana (resund) tersebut kepada pengguna dompet elektronik. penyelenggara dompet elektronikselain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara dompet elektronik yang menyelenggarakan dompet elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan data instrumen pembayaran dan menampung dana, wajib untuk: memastikan penggunaan dana pada dompet elektronik hanya untuk tujuan pembayaran, mematuhi ketentuan bank indonesia mengenai batasan nilai dana yang dapat ditampung dalam dompet elektronik: cc. memastikan dana yang dimiliki pengguna telah tersedia dan dapat digunakan saat melakukan transaksi: menempatkan seluruh dana yang tersimpan dalam dompet elektronik dalam bentuk aset yang aman dan likuid untuk memastikan ketersediaan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf memastikan bahwa penggunaan dana hanya untuk memenuhi kepentingan transaksi pembayaran oleh pengguna dompet elektronik: dan menerapkan program. batasan nilai dana yang dapat ditampung dalam dompet elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat dilampaui dalam hal: terdapat pengembalian dana (resund) sebagaimana dimaksud dalam dan penyelenggara dompet elektronik mampu mengidentifikasi kelebihan dana tersebut sebagai hasil pengembalian dana (resund). penempatan seluruh dana yang tersimpan dalam dompet elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan: menatausahakan dana yang tersimpan dalam dompet elektronik melalui pencatatan pada pos kewajiban segera atau rupa rupa asia bagi penyelenggara dompet elektronik berupa bank, atau menempatkan dana yang tersimpan dalam dompet elektronik sebesar (seratus persen) pada bank umum dalam bentuk rekening simpanan, bagi penyelenggara dompet elektronik berupa lembaga selain bank. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyelenggara dompet elektronik sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian keempat penyelenggaraan payment gateway penyelenggara payment gateway yang dalam penyelenggaraan kegiatannya melakukan fungsi untuk menyelesaikan pembayaran kepada pedagang, wajib: memiliki dan menjalankan mekanisme dan prosedur mengenai: pemilihan pedagang (merchant acquisition) yang difasilitasi dengan penyediaan payment gateway, dan penyelesaian pembayaran kepada pedagangdagang. bagian kelima perlindungan konsumen penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran mengacu pada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada meliputi: keadilan dan keandalan,perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam oleh penyelenggara payment gateway antara lain: penyediaan informasi yang memadai kepada konsumen mengenai mekanisme pembayaran melalui payment gateway, termasuk mengenai penggunaan data dan informasi instrumen pembayaran dalam transaksi online, dan turut memastikan terlaksananya penyerahan barang dan atau jasa dari pedagang kepada konsumen setelah konsumen melakukan pembayaran dalam transaksi online. penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam oleh penyelenggara dompet elektronik antara lain: penyediaan informasi yang memadai kepada konsumen mengenai dompet elektronik yang diselenggarakan, termasuk informasi mengenai prosedur pengembalian dana (resund) sebagaimana dimaksud dalam dan memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan konsumen. bagian keenam pemenuhan ketentuan peraturan perundang undangan penyelenggara jasa sistem pembayaran selain tunduk pada peraturan bank indonesia ini juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan, antara lain ketentu: transaksi perdagangan melalui sistem elektronik: dan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. menu tusukan: menetapkan peraturan bank indonesia tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaryelenggara jasa sistem pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. penyelenggara penunjang transaksi pembayaran yang selanjutnya disebut penyelenggara penunjang adalah pihak yang menyediakan layanan kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran. switching adalahayment gateway adalah dompet elektronik electronic valley yang selanjutnya disebut dompet elektronik adalah layanan elektronik bab laporan penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran kepada bank indonesia. laporan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: laporan berkala: dan laporan insidental. penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas:kurun waktu jasa sistem pembayaran, laporan terjadinya force majeure atas penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayarandan laporan lainnya yang diperlukan oleh bank indonesia. format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada olehformat dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada olehketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada oleh penyelenggara switching, penyelenggara payment gateway, dan penyelenggara dompet elektronik diatur dalam surat edaran bank indonesia. penyelenggara dompet elektronik yang tidak terkena kewajiban izin sebagaimana dimaksud dalam harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dompet elektronik kepada bank indonesibank indonesia. bab peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaranralihan izin penyelenggaraan kegiatakepada pihak lain hanya dapat dilakukanwajib terlebih dahulu memperoleh izin bank indonesia. dalam hal akan dilakukan pengambilalihan bank yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran, bank tersebut wajib melaporkan secara tertulis rencana pengambilalihan kepada bank indonesia. dalam hal akan dilakukan pengambilalihan lembaga selain bank yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran, lembaga selain bank tersebut wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada bank indonesia perihal rencana pengambilalihan. laporanliputi informasi mengenai: latar belakang pengambilalihan, pihak yang akan melakukan pengambilalihan: target waktu pelaksanaan pengambilalihan: susunan pemilik dan atau pemegang saham pengendali, dan komposisi kepemilikan saham setelah pengambilalihan: dan rencana bisnis setelah pengambilalihan, khususnya terkait kegiatan jasa sistem pembayaran yang diselenggarakan. bab vii pengawasan bank indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari bank indonesiakepada penyelenggara penunjang yang bekerjasama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran, termasuk kepada penyelenggara dompet elektronipada dan atau bab vii larangan penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang: melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency, menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran, dan atau cc. memiliki dan atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan luar lingkup penyelenggara jasa sistem pembayaran yang bersangkutan. bab sanksilain lain dalam hal setelah berlalunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam atau setelah berlakunya peraturan bank indonesia ini terdapat pihak yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran tanpa izin bank indonesia maka bank indonesia berwenang. selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia dapat meminta penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran, membatalkan atau mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran, dalam hal antara lain: terdapat hasil pengawasan bank indonesia yang menunjukkan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran tidak dapat menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran dengan baik jasa sistem pembayaran, cc. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menghentikan kegiatannya, dan atau terdapatsepanjang belum diatur dalam dan tidak bertentangan dengan peraturan bank indonesia ini maka:dilakukan dengan: dan penyelenggaraan kegiatan sebagai penyelenggara transfer dana dilakukan dengan mengacu pada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai transfer dana. bab ketentuan peralihan pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan: switching, payment gateway, dan atau dompet elektronik sebagaimana dimaksud dalam sebelum ketentuan ini berlaku dan belum memperoleh izin dari bank indonesia wajib mengajukan izin kepada bank indonesia. pengajuan izidilakukan paling lambat (enam) bulan sejak peraturan bank indonesia ini berlaku. ketentuan persentase kepemilikan: telah memperoleh izin dari bank indonesia sebagai prinsipal, penyelenggara kliring, dan atau penyelenggara penyelesaian akhir, atau sedang dalam proses perizinan dan kemudian memperoleh izin. persyaratan dan tata cara permohonan bagi pihak yang mengajukan izin sebagai prinsipal, penyelenggara kliring, dan atau penyelenggara penyelesaian akhir sebelum peraturan bank indonesia ini berlaknk yang telah menyelenggarakan proprietary channel pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku,sebagaimana dimaksud dalam huruf pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlakubab xuntuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. proprietary channel adalah kanal pembayaran yang dikembangkan dan dimiliki oleh bankpenyelenggara switching adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan switching. penyelenggara payment gateway adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan payment gateway. penyelenggara dompet elektronik adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan dompet elektronik.bab penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang. pemrosesan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan: pratransaksi, otorisasi, kliring: penyelesaian akhir (setelan): dan pascatransaksi. penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: prinsipal, penyelenggara switching, penerbit: acquires, penyelenggara payment gateway: penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir: penyelenggara transfer dana, penyelenggara dompet elektronik: dan penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. acquires sebagaimana dimaksud pada huruf dan penyelenggara payment gateway sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan penyelenggara yang termasuk dalam kategori merchant acquiring services. penyelenggara penunjang sebagaimana dimaksud dalam merupakan perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan antara lain: pencetakan kartu: personalisasi pembayaran, penyediaan pusat data (data center) dan atau pusat pemulihan bencana (disaster recovery center), penyediaan terminal, penyediaan fitur keamanan instrumen pembayaran dan atau transaksi pembayaran, penyediaan teknologi pendukung transaksi nirkontak (contactless): dan atau penyediaan penerusan (routing) data pendukung pemrosesan transaksi pembayaran. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada dan penyelenggara penunjang sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab iii perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran bagian kesatu umum setiap pihak yang bertindak sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari bank indonesia. pihak yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada dan akan melakukan: pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran: pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran, dan atau cc. kerja sama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari bank indonesia. bagian kedua perizinan pihak yang mengajukan izin untuk menjadi penyelenggara jasa sistem pembayaran harus memenuhi persyaratan: umum, dan aspek kelayakan sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pihak yang mengajukan izin untuk menjadberbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh: warga negara indonesia: dan atau badan hukum indonesia. dalam hal terdapat kepemilikan asing padasebagaimana dimaksud pada maka perhitungan jumlah kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung dan kepemilikan secara tidak langsung. pihak sebagaimana dimaksud pada yang telah memperolehwajib tetap memenuhi persentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada pihak yang mengajukan izin untuk menjadi penyelenggara switching atau penyelenggara payment gateway yang melakukan kegiatan usaha bidang teknologi informasi dan atau sistem pembayaran. pihak yang mengajukan izin untuk menjadi penyelenggara dompet elektronik. kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam berlaku bagi bank atau lembaga selain bank sebagaimana dimaksud dalam yang menyelenggarakan dompet elektronik. pihak yang akan menjadi penyelenggara switching dan atau penyelenggara payment gateway sebagaimana dimaksud dalam dan atau penyelenggara dompet elektronik sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan aspek kelayakan sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran yang: dan perlindungan konsumen. bagi pihak yang akan mengajukan izin untuk menjadi penyelenggara dompet elektronik yang dapat juga menampung dana maka pemenuhan persyaratan: kecukupan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada huruf dan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada huruf harus mencakup pula manajemen risiko dan perlindungan konsumen terkait pengelolaan dana yang ditampung dalam dompet elektronik. ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam surat edaran bank indonesia. persyaratan dan tata cara memperoleh iziatau ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik. persyaratan dan tata cara memperoleh izibagian ketiga persetujuan persetujuan untuk pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyelenggaraan payment gateway yang dilakukan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin sebagai penerbit dan atau acquires, penyelenggaraan dompet elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagai berikut: bank, atau lembaga selain bank yang telah memperoleh izin sebagai penerbit uang elektronik: dan atau cc. penyelenggaraan proprietary channel yang dilakukan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran berupa bank. persetujuan untuk pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaranyang telah berjalan.

mid tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. pembayaran. transaksi. pemrosespemrosesan transaksi pembayaran umum perkembangan pemanfaatan teknologi internet dan komunikasi seperti smartphone mendorong berkembangnya bisnis perdagangan secara elektronik (e commerce) dan financial technology (fintech) sehingga memunculkan berbagai inovasi dan keterlibatan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, seperti penyelenggara payment gateway dan penyelenggara dompet elektronik, serta penyelenggara penunjang seperti perusahaan penyedia teknologi pendukung transaksi nirkontak (contactless). keberadaan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran berdampak pula pada perkembangan infrastruktur maupun mekanisme pembayaran yang belum diatur secara spesifik dalam ketentuan bank indonesia saat ini. untuk memastikan bahwa perkembangan tersebut tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen, bank indonesia memberlakukan kewajiban izin atau persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak yang belum tercakup dalam ketentuan bank indonesia saat ini. dalam rangka menjaga kedaulatan industri sistem pembayaran nasional dan penguatan aspek perlindungan konsumen, khususnya terkait dengan pengamanan data dan dana masyarakat indonesia maka diperlukan pengaturan mengenai struktur kepemilikan penyelenggara jasa sistem pembayaran yaitulain itu, untuk mendukung keamanan dan kelancaran penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, bank indonesia juga mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran baru, baik berupa penyelenggara payment gateway, penyelenggara switching maupun penyelenggara dompet elektronik. kewajiban yang harus dipenuhi tersebut antara lain kewajiban penerapan manajemen risiko, perlindungan konsumen, pemenuhan standar keamanan, pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik, kewajiban penggunaan rupiah, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang undangan terkait lainnya seperti ketentuan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. selain pemenuhan kewajiban dimaksud, pemrosesan transaksi pembayaran perlu dilakukan secara domestik untuk antara lain meningkatkan kemandirian penyelenggara jasa sistem pembayaran domestik dalam rangka mendukung perluasan penggunaan instrumen nontunai. dalam rangka memastikan kesetaraan pengaturan, kewajiban tersebut harus dipenuhi pula oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah diatur dalam ketentuan saat ini seperti prinsipal, penerbit, acquires, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir serta penyelenggara transfer dana. untuk memastikan pemenuhan ketentuan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran ini, bank indonesia melakukan pengawasan dan mewajibkan penyampaian laporan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran. sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dalam suatu peraturan bank indonesia. ii. demi cukup jelas. kinerja finansial, dan atau tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. huruf yang dimaksud dengan aspek legalitas dan profil perusahaan antara lain dibuktikan dengaizin atau persetujuan dari otoritas terkait apabila ada. huruf yang dimaksud dengan aspek kompetensi pihak yang akan diajak bekerjasama antara lain dibuktikan dengan kecukupan sumber daya manusia, rekam jejak pengurus dan pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran, dan atau kegiatan jasa penunjang. huruf yang dimaksud dengan aspek kinerja meliputi kinerja finansial dan kinerja operasional yang antara lain dibuktikan dengan laporan keuangan pihak yang akan diajak bekerjasama, rekam jejak penyelenggara jasa sistem pembayaran dan atau penyelenggara penunjang, dan atau hasil uji coba sistem. huruf yang dimaksud dengan aspek keamanan dan keandalan sistem dan infrastruktur antara lain dibuktikan dengan pemenuhan standar terkait keamanan sistem dan infrastruktur yang digunakan sesuai dengan standar nasional, internasional, atau yang berlaku umum industri serta keamanan dan kerahasiaan data. huruf yang dimaksud dengan aspek hukum dibuktikan antara lain dengan kejelasan ruang lingkup kerja sama dan hak serta kewajiban masing masing pihak, rencana pelaksanaan, dan jangka waktu kerja sama. yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran selalu memastikan bahwa penyelenggara penunjang melaksanakan kewajibannya dengan baikyang dimaksud dengan kebijakan nasional adalah program yang ditetapkan oleh bank indonesia, pemerintah pusat, dan atau pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan arah kebijakan bank indonesia, misalnya penyaluran bantuan sosial dan subsidi pemerintah, layanan nontunai (elektrifikasi), dan keuangan inklusif. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak asing adalah warga negara asing, badan usaha asing, dan atau badan asing lainnya yang tidak berbadan hukum indonesia. termasuk kebijakan perizinan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran antara lain: menutup dan membuka kembali pemberian izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran: dan atau memberikan izin penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran secara terbatas dalam rangka: pemenuhan persyaratan sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran, atau penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang belum diatur oleh bank indonesia, dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan bank indonesia. pemberian izin penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran secara terbatas dilakukan antara lain dengan membatasi cakupan, jangka waktu, dan atau wilayah penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran. huruf yang dimaksud dengan pertimbangan menjaga efisiensi nasional dimaksudkan agar tercipta efisiensi tingkat industri jasa sistem pembayaran yang pada gilirannya akan menurunkan biaya penggunaan jasa sistem pembayaran oleh masyarakat. huruf yang dimaksud dengan pertimbangan mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri jasa sistem pembayaranhuruf yang dimaksud dengan pertimbangan menjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri jasa sistem pembayaranhuruf yang dimaksud dengan pertimbanganpembayaran non tunai yang ada masyarakat. huruf yang dimaksud dengan pertimbangan menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha. cukup jelas. penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas profil risiko penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. huruf yang dimaksud dengan pengawasan aktif manajemenjasa sistem pembayaran. huruf yang dimaksud dengan kecukupan kebijakan dan prosedur serta struktur organisasi antara lain tersedianya struktur organisasi yang jelas dan pemisahan tugas atau kewenangan. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran antara lain mencakup prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam penyediaan layanan bagi pengguna, audit trail atas transaksi pembayaran yang diproses, dan prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data dan informasi, serta langkah untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi pengguna. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sistem informasi adalahhuruf pemenuhan sertifikasi dan atau standar keamanan dan keandalan sistem memenuhi prinsip: kerahasiaan data (confidentiality): integritas sistem dan data (integrity): otentikasi sistem dan data (authentication): pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah dilakukan (non reputation): dan ketersediaan sistem (availability). huruf pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi antara lain dilakukan dengan melakukan peningkatan atau penggantian infrastruktur atau sistem teknologi yang digunakan dalam hal terjadi penurunan kualitas seperti sistem dan atau teknologinya terbukti telah dapat ditembus oleh fraudster. huruf pelaksanaan audit dilakukan terhadap sistem informasi oleh auditor independen sesuai dengan jasa yang diselenggarakan. cakupan audit sistem informasi paling sedikit: keamanan operasional, keamanan jaringan, aplikasi, dan sistem, keamanan dan integritas data atau informasi: keamanan fisik dan lingkungan, termasuk kontrol terhadap akses sistem dan data:switching. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan :payment gateway. huruf cukup jelasdompet elektronik. huruf yang dimaksud dengan sistem dan prosedur aktivasi dan penggunaan dompet elektronik antara lain mencakup tata cara aktivasi, penggunaan atau penggantian password atau personal identification number pin)cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sumber dana asal yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran adalah dana yang berasal dari instrumen pembayaran dan atau dana yang ditampung dalam dompet elektronik. cukup jelas. dalam hal dana yang ditampung dalam dompet elektronik melebihi batas paling banyak yang ditetapkan bank indonesia karena adanya pengembalian dana (resund), penggunaan dana dimaksud untuk transaksi pembayaran dilakukan dengan tetap mengacu pada batas paling banyak dana dompet elektronikantara lain biaya, manfaat, risiko, mekanisme pembukaan dan penutupan dompet elektronik, instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran melalui dompet elektronik, mekanisme top up, jenis alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan top up, serta mekanisme untuk mengubah, menambah, dan menghapus data pemegang dan data instrumen pembayaran. huruf yang dimaksud dengan mekanisme penanganan pengaduan konsumen" antara lain mekanisme penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan terhadap penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran adalah gangguan yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan pemrosesan transaksi pembayaran. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan laporan perubahan data dan informasi antara lain berisi perubahan nama penyelenggara jasa sistem pembayaran, alamat kantor, perubahan dokumen pokoksama, serta perubahan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa. huruf yang dimaksud dengan dalam laporan lainnya adalah termasuk laporan dalam rangka pengembangan produk dan aktivitas selain pengembangan fitur, jenis, layanan, atau fasilitas produk dan atau aktivitas jasa sistem pembayaran yang telah berjalan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan dompet elektronik antara lain berisi informasi mengenai profil perusahaan, gambaran informasi umum mengenai dompet elektronik yang diselenggarakan, jumlah pemegang, dan target pendapatan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasdalam pemrosesan transaksi pembayaran, penyelenggara jasa sistem pembayaran dapat bekerjasama dengan penyelenggara penunjang guna menunjang terlaksananya pemrosesan transaksi pembayaran. huruf yang dimaksud dengan pratransaksi merupakandan penyediaan infrastruktur seperti terminal atau reader. huruf yang dimaksud dengan otorisasi merupakan persetujuan atas transaksi setelah dilakukan kegiatan penerusan data serta informasi transaksi pembayaran, verifikasi identitas para pihak yang melakukan transaksi pembayaran, validasi atas instrumen dan transaksi pembayaran yang dilakukan, serta memastikan ketersediaan sumber dana. huruf yang dimaksud dengan ' kliring merupakan kegiatan pertukaran dan atau pengolahan atas data dan atau informasi dalam rangka perhitungan hak dan kewajiban antar pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi pembayaran. huruf yang dimaksud dengan penyelesaian akhir (setelan) merupakan kegiatan penyelesaian yang bersifat final dan mengikat. huruf yang dimaksud dengan pascatransaksi merupakan kegiatan setelah penyelesaian akhir transaksi pembayaran selesai dilakukan seperti pencetakan lembar tagihan atas transaksi yang telah selesai dilakukan, penyampaian datatidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik. huruf yang dimaksud dengan menyalahgunakan data dan informasi adalah pengambilan atau penggunaan data selain untuk tujuan pemrosesan transaksi pembayaran misalnya pengambilan nomor kartu, card verification value, expiry date, dan atau service code pada kartu debut kredit melalui cash register pedagang (double swipe). huruf yang dimaksud dengan nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang antara lain nilai pulsa, bonus, voucher, atau point reward yang dikelola oleh pihdokumen yang memuat informasi umum mengenai proprietary channel yang diselenggarakan, keamanan dan keandalan sistem, dan informasi lainnya yang dibutuhkan. yang dimaksud denganadalah penyelenggara jasa sistem pembayaran yang sudah pernah menyampaikan permohonan kepada bank indonesia untuk menyelenggarakan pengembangan kegiatan dimaksud dan telah memperoleh suatu persetujuan atau penegasan dari bank indonesia. cukup jelas. dan informasi atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan pengguna, dan proses penyelesaian sengketa atau pengaduan konsumen. huruf cukup jelas. huruf dalam pemrosesan transaksi pembayaran, penyelenggara switching melakukan penerusan data dan informasi transaksi pembayaran antar penyelenggara jasa sistem pembayaran seperti penerbit dan acquires. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penyediaan terminal antara lain automated teller machine atm), electronic data capture edc), dan atau reader. huruf dalam pemrosesan transaksi pembayaran, penyelenggara payment gateway antara lain melakukan penerusan data dan informasi transaksi pembayaran antara pedagang dan acquire jasa sistem pembayaran lainnya adalah pihak yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran pada tahap kegiatan otorisasi, kliring dan atau penyelesaian akhir (setelan) selain penyelenggara jasa sistem pembayaran berupadalam pemrosesan transaksi pembayaran melalui berbagai delivery channel antara lain electronic data capture edc), reader, online point sales, dan proprietary channel, penyelenggara payment gateway melakukan: penerusan data transaksi pembayaran dari pedagang acquires atau penerbit (fasilitator, atau penerusan data transaksi pembayaran dari pedagang acquires atau penerbit dan penyelesaian pembayaran dari acquires atau penerbit pedagang (merchant aggregator). pelaksanaan penyelenggaraan payment gateway dilakukan melalui kerja sama dengan: pedagang dan acquires, acquires, cc. pedagang dan penerbit, atau penerbit. yang dimaksud dengan penyelenggara merchant acquiring services adalah para pihak yang memproses transaksi pembayaran yang dilakukan melalui pedagang dalam skema four party business model dalam transaksi pembayaran yang melibatkan penerbit, pemegang pengguna instrumen pembayaran, pedagang, dan acquires. penyelenggara jasa sistem pembayaran dapat menggunakan jasa penyelenggara penunjang pada setiap kegiatan pemrosesan transaksi pembndukung pemrosesan transaksi pembayaran antara lain data nilai tagihan untuk pembayaran layanan umum seperti air dan listrik. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dokumen terkait struktur dan porsi kepemilikan saham atas perseroan terbatas disampaikan kepada bank indonesiaatau badan hukum asing. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan melakukan kegiatan usaha bidang sistem pembayaran antara lain dalam hal terdapat pihak yang belum memperoleh izin namun telah memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. cukup jelas. yang dimaksud dengan pengguna aktif adalah pengguna dompet elektronik yang melakukan transaksi pembayaran menggunakan dompet elektronik secara reguler dan atau melakukan transaksi pembayaran menggunakan dompet elektronik paling sedikit (satu) kali dalam (satu) bulan. huruf yang dimaksud dengan legalitas dan profil perusahaan antara laipersetujuan dari otoritas terkait (apabila ada). huruf yang dimaksud dengan hukum antara lain bukti kesiapan perangkat hukum berupa konsep perjanjian tertulis atau pokok perjanjian tertulis antara penyelenggara jasa sistem pembayaran dengan pihak lain. huruf yang dimaksud dengan kesiapan operasional antara lain bukti kesiapan operasional yang berupa rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia, rencana peralatan dan sarana usaha serta lokasi ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan operasional, peralatan teknis terkait sistem (hardware dan software) serta jaringan yang akan digunakan dan hasil uji coba (user acceptance test) atas jasa sistem pembayaran yang akan diselenggarakan (apabila ada). huruf yang dimaksud dengan keamanan dan keandalan sistem antara lain bukti kesiapan keamanan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran antara lain laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen, prosedur pengendalian pengamanan (security control, dan hasil asesmen atas jasa sistem pembayaran yang akan diselenggarakan. huruf yang dimaksud dengan kelayakan bisnis antara lain hasil analisis bisnis yang paling kurang memuat informasi mengenai uraian potensi pasar, rencana kerja sama, rencana wilayah penyelenggaraan, struktur biaya yang diterapkan dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, dan target pendapatan yang akan dicapai. huruf yang dimaksud dengan kecukupan manajemen risiko antara lain bukti kesiapan penerapan manajemen risiko yang paling kurang mencakup risiko operasional, risiko hukum, risiko setelan, risiko likuiditas, dan risiko reputasi yang dibuktikan dengan adanya ketersediaan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan pemrosesan transaksi, pemeliharaan sistem dan audit berkala, disaster recovery plan, dan business continuity plan. huruf yang dimaksud dengan perlindungan konsumen antara lain mengenai transparansi jasa sistem pembayaran yang disediakan dan penanganan pengaduan konsumen. pemenuhan aspek perlindungan konsumen tersebut dimaksudkan untuk diterapkan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang memberikan jasa kepada pengguna akhir. dalam hal penyelenggara jasa sistem pembayaran tidak memberikan jasa secara langsung kepada pengguna akhir, penyelenggara jasa sistem pembayaran tersebut tetap perlu untuk memberikan dukungan dalam rangka penerapan perlindungan konsumen. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. termasuk dalam pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran seperti: perubahan mekanisme autentikasi instrumen pembayaran dan otorisasi transaksi pembayaran, penambahan fitur auto top up saldo, pengembangan infrastruktur dan standar keamanan, pengembangan produk yang memiliki fungsi lebih dari satu instrumen pembayaran, dan atau pengembangan produk dan aktivitas yang berkaitan dengan inovasi layanan dan teknologi sistem pembayaran yang meningkatkan eksposur risiko secara signifikan. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kesiapan operasional antara lain dibuktikan dengan: rekomendasi atau persetujuan dari otoritas terkait atas rencana pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran yang akan dilakukan, dan informasi umum mengenai pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran antara lain berisi penjelasan mengenai pengembangan kegiatan yang akan diselenggarakan, potensi pasar, rencana kerja sama, rencana wilayah penyelenggaraan, struktur biaya layanan, dan target pendapatan yang akan dicapai. rekomendasi atau persetujuan dari otoritas terkait diberlakukan dalam hal terdapat otoritas terkait yang berwenang untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi atau persetujuan. huruf yang dimaksud dengan keamanan dan keandalan sistem antara lain dibuktikan dengan laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen internal atau eksternal, prosedur pengendalian pengamanan (security control), dan hasil asesmen atas kegiatan jasa sistem pembayaran yang akan dikembangkan. huruf yang dimaksud dengan penerapan manajemen risiko antara lain dibuktikan dengan hasil asesmen terhadap manajemen risiko yang telah diselenggarakan serta rencana penyesuaian kebijakan dan prosedur manajemen risiko atas kegiatan yang akan diselenggarakan. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan kinerja penyelenggara jasa sistem pembayaran antara lain: kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan atau kebijakan bank indonesia bidang sistem pembayaran atau yang berkaitan dengan bidang sistem pembayaran. khusus untuk bank antara lain berkaitan dengan kepesertaan dalam bank indonesia real time gross settlement, sistem kliring nasional bank indonesia, dan atau bank indonesia scriptless security settlement system, penerapan manajemen risiko antara lain risiko operasional dan risiko setelan, penerapan perlindungan konsumen antara lain penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah:

lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. billet giro. pencabutanbillet giro dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa salah satu alat pembayaran nontunai berbasis warkat yang masih diperlukan masyarakat indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran dalam kegiatan perekonomian nasional adalah billet giro, bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penggunaan billet giro, aspek keamanan dan perlindungan dalam penggunaan billet giro perlu semakin ditingkatkan, bahwa dalam rangka meningkatkan aspek keamanan dan perlindungan bagi pengguna billet giro dan sebagai upaya mitigasi risiko penyalahgunaan billet giro, perlu dipertegas kewajiban para pihak terkait melalui penguatbillet gibillet girotata cara pengawasan kepatuhan banksanksi bank tertaripenarik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan sanksi administratif sebagai penarik billet giro kosongnk penerimank tertarixii ketentuan lain lain dalam hal terdapat perbedaan penulisan jumlah dana dalam billet giro sebagaimana dimaksud dalam huruf antara yang tertulis dalam angka dan dalam huruf, bank tertarik dapat: menolak billet giro, atau melaksanakan perintah pemindahbukuan. pelaksanaan perintah pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan ketentuan: jumlah dana yang berlaku adalah jumlah dalam huruf: dan jika jumlah dana yang dicantumkan dalam huruf dan atau angka ditulis berulang ulang dan terdapat perbedaan, yang berlaku adalah jumlah yang terkecil. perintah pemindahbukuan dalam billet giro tetap berlaku apabila penarik meninggal dunia atau menjadi tidak cakap menurut hukum. bab xiii ketentuan peralihan pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku: billet giro yang telah diterbitkan tetap diakui sebagai billet giro dan tunduk pada ketentuan dalam surat keputusan direksi bank indonesia nomor kep dir tanggal juli tentang billet giro dan ketentuan pelaksanaannya, dan warkat billet giro yang telah dicetak sesuai denganasih dapat digunakan sampai dengan tanggal desember bab xivbillet giro,illet giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. penarik adalah pemilik rekening giro yang menerbitkan billet giro. penerima adalah pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam billet giro untuk menerima sejumlah dana. bank tertarik adalah bank yang diperintahkan oleh penarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan billet giro. bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening penerima. tenggang waktu penunjukan adalah jangka waktu berlakunya billet girotanggal penarikan adalah tanggal yang tercantum pada billet giro dan merupakan tanggal diterbitkannyabagian kedua prinsip umum dalam penggunaan billet giro berlaku prinsip umum sebagai berikut: sebagai sarana perintah pemindahbukuan, tidak dapat dipindahtangankan, diterbitkan dalam mata uang rupiah, dan ditulis dalam bahasa indonesia. bab syarat formal billet giro billet giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut: nama billet giro dan nomor billet giro, nama bank tertarik, cc.bukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap, tanggal penarikan, tanggal efektif, namajelas penarik, dan tanda tangan penarik. tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada huruf harus berada dalam tenggang waktu penunjukan. pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dilakukan oleh bank tertarik. pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dilakukan oleh penarik. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan syarat formal diatur dalam surat edaran bank indonesia. billet giro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku sebagai billet giro. bab iii kewajiban para pihak dalam penggunaan billet giro pihak dalam penggunaan billet giro meliputi: bank tertarik, penarik, penerima: dan bank penerima. bagian kesatu bank tertarik dalam penggunaan billet giro, bank tertarik wajib: memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada saat pencetakan billet giro, menatausahakan rekening giro penarik, cc. menatausahakan billet giro yang diberikan kepada penarik, melakukan verifikasi billet giro yang ditarik oleh penarik, melaksanakan perintah pemindahbukuan sejumlah dana sesuai dengan perintah dalam billet giro, menindaklanjuti pemblokiran pembayaran billet giro berdasarkan surat permohonan dari penarik dan atau pihak yang berwenang, melakukan penolakan billet giro dengan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam dan menatausahakan penggunaan billet giro. bank tertbank tertarik dalam penggunaan billet giro diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian kedua penarik dalam penggunaan billet giro, penarik: harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam secara lengkap pada saat penerbitan billet giro, wajib menyediakan dana yang cukup selama tenggang waktu efektif sebagaimana dimaksud dalam dan harus menginformasikan kepada bank tertarik mengenai billet giro yang diblokir pembayarannya. pendan keharusan penarik dalam penggunaan billet giro diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian ketiga penerima dalam penggunaan billet giro, penerima harusarik, menolak billet giro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dan cc. meminta penarik untuk melakukan pemblokiran atas billet giro yang diterima, dalam hal diperlukan. ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang harus dilakukan oleh penerima dalam penggunaan billet giro diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian keempat bank penerima dalam penggunaan billet giro, bank penerima wajiberima, melakukan verifikasi terhadap billet giro yang diterima dari penerima, cc. meneruskan billet giro yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yang diterima dari penerima kepada bank tertarik, melakukan penolakan billet giro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dengan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam memindahbukukan sejumlah dana yang diterima dari bank tertarik rekening penerima, dan menyampaikan informasi kepada penerima dalam hal billet giro ditolak oleh bank tertarik disertai dengan alasan penolakan. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban bank penerima diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab tenggang waktu penunjukan dan tenggang waktu efektif billet giro tenggang waktu penunjukan billet giro yaitu (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan. tenggang waktu efektif terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan berakhirnya tenggang waktu penunjukan sebagaimana dimaksud pada setelah berakhirnya tenggang waktu penunjukan sebagaimana dimaksud pada billet giro menjadi tidak berlaku, dan kewajiban penarik untuk menyediakan dana atas penarikan billet giro menjadi hapus. bab koreksi billet giro dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam billet giro, penarik harus melakukan koreksi. setiap koreksi sebagaimana dimaksud pada harus ditandatangani oleh penarik. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan batas maksimal koreksi penulisan diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab penolakan billet giro alasan penolakan billet giro terdiri atas: tidak memenuhi syarat formal billet giro, pencantuman tanggal efektif tidak dalam tenggang waktu penunjukan, terdapat koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan, ditunjukkan tidak dalam tenggang waktu efektif, syarat formal billet giro diduga diisi oleh pihak lain selain penarik, billet giro diblokir pembayarannya, tanda tangan tidak sesuai dengan spesimen yang ditatausahakan oleh bank tertarik, ken billet giro diduga palsu atau dimanipulasi, rekening giro penarik telah ditutup, dan atau j . tidak tersedia dana yang cukup pada rekening giro penarik. penolakan billet giro sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan dana dalam rekening giro penarik. ketentuan lebih lanjut mengenai alasan penolakan billet giro diatur dalam surat edaran bank indonesia. bank tertarik yang melakukan penolakan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menahan dan menunda pembayaran billet giro yang diduga terdapat indikasi pemalsuan. penahanan dan penundaan pembayaranbillet giro diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab vii pembatalan dan pemblokiran pembayaran billet giro penarik tidak dapat membatalkan billet giro selama tenggang waktu penunjukan sebagaimana dimaksud dalam penarik dapat mengajukan permohonan pemblokiran pembayaran billet giro dengan alasan tertentu selama tenggang waktu penunjukan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemblokiran pembayaran billet giro diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab viii warkat billet giro billet giro wajib memenuhi spesifikasi warkat billet girospesifikasi warkat billet giro diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab pelaporan bank tertarik wajib menyampaikan laporan mengenai penggunaan billet giro kepada bank indonesia. laporan sebagaimana dimaksud pada berupa laporan berkala dan laporan insidental. tata cara pelaporan penggunaan billet girodan tidak langsungentukan peraturansebagai lembaga negara dan badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dalam batas kewenangannya: bahwa pembentukan peraturan bank indonesia harus dilakukan sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang undangan dan asas umum pemerintahan yang baik: bahwa pembentukan peraturan bank indonesia perlu didukung dengan prosedur dan metode yang baku sebagai pedoman dalam pembentukan peraturanentukmbentukan peraturan bank indonesia. bab ketentuan umum dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan: peraturan adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh bank indonesia melalui prosedur yang diatur dalam peraturan bank indonesia ini dan mengikat publik dan atau pihak internal bank indonesia. peraturan bank indonesia yang selanjutnya disingkat pbiperaturan dewan gubernur yang selanjutnya disingkat pdg adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh dewan gubernur yang memuat aturan intern bank indonesia. peraturan anggota dewan gubernur yang selanjutnya disingkat pada adalah ketentuan hukum yangdapat menyampaikan rancangan pada intern kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum untuk memperoleh masukan dari aspek hukum. satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum menyampaikan masukan dari aspek hukum atas rancangan pada intern kepada satuan kerja pemrakarsa disertai penjelasan yang diperlukan. paragraf penetapan satuan kerja pemrakarsa menyampaikan naskah final rancangan pbi atau rancangan pdg kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum guna dilakukan penelitian akhir khususnya mengenai kesesuaian dengan hasil pembahasan dalam forum legal review. dalam hal satuan kerja pemrakarsa melakukan perubahan atau penyesuaian atas rancangan pbi atau rancangan pdg hasil pembahasan dalam forum legal review, satuan kerja pemrakarsa harus menginformasikan secara tertulis kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum mengenai perubahan atau penyesuaian dimaksud dilengkapi dengan pertimbangan dan atau dokumen pendukung. dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada sangat mendasar atau signifikan yang memerlukan telaahan aspek hukum lebih lanjut maka perubahan tersebut dapat dibahas kembali dalam forum legal review. satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum menyampaikan hasil penelitian akhir sebagaimana dimaksud pada kepada satuan kerja pemrakarsa. penyampaian hasil penelitian akhir oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum sebagaimana dimaksud pada disertai dengan naskah final rancangan pbi atau rancangan pdg. satuan kerja pemrakarsa menyampaikan naskah final rancangan pbi dan rancangan pdg kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi pbi dan pdg. satuan kerja pemrakarsa menyampaikan naskah final rancangan pada dan rancangan pada intern kepada anggota dewan gubernur yang membawakan untuk ditetapkan menjadi pada dan pada intern. penetapan rancangan pbi dan rancangan pdg sebagaimana dimaksud pada dan rancangan pada dan rancangan pada intern sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: penandatanganan oleh gubernur bank indonesia pada pbi dan pdg setelah pembubuhan para oleh anggota dewan gubernur yang membawakan satuan kerja pemrakarsa, atau penandatanganan oleh anggota dewan gubernur pada pada dan pada intern setelah pembubuhan para oleh pemimpin satuan kerja pemrakarsa. satuan kerja pemrakarsa menyampaikan laporan penetapan pada dan pada intern sebagaimana dimaksud pada kepada seluruh anggota dewan gubernur. paragraf pengundangan, pengumuman, dan penyebarluasan pbi diundangkan dalam lembaran negara republik indonesia. bank indonesia menyebarluaskan pbigumumkan pada dalam berita negara republik indonesia dan menyebarluaskan padayebarluaskan pdg dan pada intern melalui sarana informasi hukum internal bank indonesia. bab partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan rancangan pbi dan rancangan pada, satuan kerja pemrakarsa mengundang instansi, lembaga, atau pihak lain yang terkait untuk memperoleh masukan secara lisan dan atau tertulis. permintaan masukan kepada instansi, lembaga, atau pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan sebelum: rancangan pbi dimintakan persetujuan rdg, atau rancangan pada dimintakan persetujuan anggota dewan gubernur yang membawakan satuan kerja pemrakarsa. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk penyusunan rancangan pbi dan rancangan pada yang memuat kebijakan bank indonesia yang bersifat rahasia dan atau yang berdampak negatif apabila diketahui oleh publik sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan oleh bank indonesia. bab teknik penyusunan, bentuk, dan format peraturan penyusunan rancangan peraturan dilakukan sesuai dengan: teknik penyusunan perbentuk dan format peratdalam hal terdapat perubahan mengenai teknik penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau bentuk dan format peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf perubahan tersebut diatur dengan pada. bab aturan kebijakan dalam hal diperlukan, untuk melaksanakan pbi, pdg, pada, atau pada intern, satuan kerja dapat membentuk aturan kebijakan yang bersifat sangat teknis dalam bentuk petunjuk teknis. bab vii ketentuan penutup semua surat edaran bank indonesia yang bersifat mengatur eastern yang sudah ada sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai pada. semua surat edaran bank indonesia yang bersifat mengatur intern yang sudah ada sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai pada intern. semua surat keputusan direksi bank indonesia yang bersifat mengatur eastern, yang sudah ada sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai pbi. semua surat keputusan direksi bank indonesia yang bersifat mengatur intern, yang sudah ada sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku, harus dimaknai sebagai pdg. pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku: peraturan dewan gubernur nomor pdg tanggal mei tentang tata tertib penyusunan peraturan perundang undangan bank indonesia, dan ketentuan mengenai jenis dokumen bank indonesia yang bersifat pengaturan sebagaimana diatur dalam surat edaran bank indonesia nomor intern tanggal juni perihal pengaturan dokumen bank indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan surat edaran bank indonesia nomor intern tanggal november perihal perubahan kedua atas surat edaran bank indonesia nomor intern tanggal juni perihal pengaturan dokumen bank indonesia,pembentukan peraturan bank indonesia kajian akademik peraturan bank indonesia dan peraturan dewan gubernur kajianbi dan rancangan pdg sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. sistematika kajian akademik adalah sebagai berikut: judul daftar isi bab pendahuluan latar belakang identifikasi masalah tujuan penyusunan bab isi kajian bab ruang lingkup materi muatan (pokok materi yang akan diatur) bab kesimpulan daftar pustaka uraian singkat setiap bagian: bab pendahuluan pendahuluan memuat latar belakang, identifikasi masalah, dan tujuan. latar belakang latar belakang menjelaskan pertimbangan atau alasan diperlukannya pembentukan pbi dan pdg yang dikaji secara mendalam dan komprehensif dan apabila diperlukan, dengan didasarkan pada teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan pbi dan rancangan pdg. identifikasi masalah identifikasi masalah memuat rumusan mengenai permasalahan yang dihadapi mencakup:alasan perlunya pengaturan dalam pbi atau pdg sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, dan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan tujuan pengaturan. tujuan penyusunan tujuan penyusunan kajian akademik dilakukan sebagai berikut: merumuskanmerumuskan alasan pembentukan rancangan pbi atau pdg sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam masyarakat terkait dengan tugas dan wewenang bank indonesia, dan merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan tujuan pengaturan dalam rancangan pbi atau pdg. bab isi kajian isi kajian akademik ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil analisis atas substansi yang akan diatur dan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi tersebut serta keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lain. bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis dan atau praktik empiris terkait dengan permasalahan yang akan dijawab melalui pengaturan dalam pbi dan atau pdg. bab iii ruang lingkup materi muatan (pokok materi yang akan diatur) ruang lingkup materi paling sedikit memuat: ketentuan umum memuat rumusan definisi atau batasan pengertian, istilah, dan frasa, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan atau ketentuan penutup. bab, yang selanjutnya menyimpulkan perlunya hal atau materi dalam kajian akademik dituangkan dalam suatu pbi atau pdg. daftar pustaka daftar pustaka memuat buku, ketentuan peraturan perundang undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan kajian akademik. gubernur bank indonesia, ttd agus martowardojo lampiran peraturan bank indonesia nomor pbi tentang pembentukan peraturan bank indonesia teknik penyusunan peraturan bank indonesia sistematika bab kerangka peraturan judul pembukaan frasa dengan rahmat tuhan yang maha esa jabatan pembentuk peraturan konsiderans dasar hukum dictum batang tubuh ketentuan umum materi yang diatur ketentuan sanksi (jika diperlukan) ketentuan peralihan (jika diperlukan) ketentuan penutup penutup rb. penjelasan (jika diperlukan) lampiran 'jika diperlukan) bab hal khusus pendelegasian kewenangan pencabutan perubahan peraturan ditetapkan oleh anggota dewan gubernur sebagai peraturan pelaksanaan pbi dan mengikat setiap orang atau badan. peraturan anggota dewan gubernur intern yang selanjutnya disebut pada intern adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh anggota dewan gubernur yang memuat aturan intern bank indonesia sebagai peraturan pelaksanaan pbi dan atau pdg. satuan kerja adalah entitas dalam organisasi bank indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi dalam rangka melaksanakan tugas bank indonesia. satuan kerja pemrakarsa adalah satuan kerja yang karena fungsi dan tugasnya dan atau sesuai penugasan dewan gubernur memprakarsai pembentukan peraturan. bab tujuan dan prinsip tujuan pengaturan pembentukan peraturan adalah untuk: menciptakan peraturan yang baik melalui prosedur dan metode yang baku: dan memperjelas fungsi, tugas, dan wewenang dalam pembentukan peraturan. pembentukan peraturan dilakukan berdasarkan prinsip: memperhatikan penerapan asas pembentukan peraturan perundang undangan dan asas umum pemerintahan yang baik: dilaksanakan sesuai fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki: dan cc. memenuhi akuntabilitas publik. bab kerangka peraturan kerangka peraturan terdiri atas: judul: pembukaan, batang tubuh, penutup, ek. penjelasan (jika diperlukan), dan atau lampiran (jika diperlukan). judul judul peraturan memuat keterangan mengenai tahun buku, nomor peraturan, jenis nama peraturan yang menggunakan frasa: manajemen logistik bank indonesia perlindungan konsumen jasa sistem pembayaranank indonesia nomor pbi1 tentang penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah s5. judul peraturank indonesia nomor . . pbi. tentang devisa hasil ekspor (dhe) contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim: peraturan dewan gubernur nomor . . pdj. tentang sistem pengamanan bank indonesia (sispambi) pada nama peraturan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas depan judul peraturan yang diubah. contoh: peraturan bank indonesia nomor pdg tentang perubahan atas peraturan bank indonesia nomor pdg tentang penyelenggaraan transaksi, ketatausahaan surat berharga, dan setelan data seketika jika peraturpada nama peraturan pencabutan ditambahkan kata pencabutan depan judul peraturan yang dicabut. contoh: pembukaan pembukaan peraturan terdiri atas: frasa dengan rahmat tuhan yang maha esa : jabatan pembentuk peraturan, cc.bi dan pdg: gubernur bank indonesia, contoh jabatan pembentuk pada: anggota dewan gubernur, konsiderans konsiderans diawali dengan kata menimbang yang diawal kata ditulis dengan huruf kapitalpokok pikiran pada konsiderans peraturan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan atau yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukanbi nomor pbi tentang pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah,awali dengan huruf latin sesuai urutcc..: dasar hukum dasar hukum diawali dengan kata mengingat yang awal kata ditulis dengan huruf kapital. dasar hukum memuat: dasar kewenangan pembentukan peraturan, dan atau peraturan yang memerintahkan pembentukan peraturan. peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. peraturan yang akan dicabut dengan peraturan yang akan dibentuk dan atau peraturyang dijadikan dasar hukum lebih dari (satu), urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturselai untuk peraturan perundang undangan dan frasa bank indonesia untuk pdg, pada, dan pada intern. penulisan jenis peraturan perundang undangan diawali dengan huruf kapital. contoh: undang undang, peraturan pemerintah, peraturan bank indonesia, peraturan dewan gubernur, dan peraturan anggota dewan gubernur. penulisan undang undang, peraturan pemerintah, dan pbidg dan pada dalam dasar hukum dilengkapi dengan tanggal penetapan pdg dan pada. contoh: mengingat peraturan dewan gubernur nomor pdg tanggal september tentang komunikasi bank indonesia, jika dasar hukum memuat lebih dari satu peratur: did bia dictum dictum terdiri atas: kata memutuskan , kata menetapkan , dan jenis dan nama peraturan.penulisan jenis peraturan berupa pdg, pada, dan pada intern tanpa diikuti pencantuman frasa bank indonesia . contoh: memutuskan: menetapkan peraturan dewan gubernur tentang protokol manajemen krisis. batang tubuh batang tubuh peraturanyang diatur, ketentuan sanksi (jika diperlukan, khusus untuk pbi dan pdg), ketentuan peralihan (jika diperlukan), dan ketentuan penutup. dalam padabi. dalam pada interndgbank indonesia dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf. jika peraturan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak uraian atau beberapa tersebut disusun secara sistematis dan ketentuan umum bagian diberi nomecontoh: bagian kesatu pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabbab iii peraturan bank indonesia bagian kesatu jenis jenis peraturan meliputi: pbi, pdg, pada, dan pada intern. bagian kedua materi muatan materi muatan pbi berisi: materi yang diperintahkan oleh undang undang untuk diatur dengan pbi:, dan atau materi untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang bank indonesia. materi muatan pdg berisi: materi yang diperintahkan oleh undang undang untuk diatur dengan pdg, dan atau materi yang bersifat internal untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang bank indonesia. materi muatan pdg tidak boleh bertentangan dengan materi muatan pbi. materi muatan pada berisi: materi yang didelegasikan oleh pbi, materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan pbi, dan atau contoh: paragraf pembebanan rekening surat berharga peserta dan atau rekening setelan dana merupakan satuan aturan dalam peraturan. materi muatan dan diawali dengan kata dalam . contoh: dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam wajib disampaikan kepada bank indonesia setiap bulan paling lambat tanggal bulan berikutnya. dapat. dirinci dalam beberapa diberi nomer urut dengan angka arab antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik. contoh:atu hendaknya hanya memuat (satu) norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh. s1. huruf awal kata yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil dan diawali dengan kata pada . contoh:fmengajukan permintaan dan menerima informasi debitur. penulisan bilangan dalam atau selain menggunakan angka arab, juga diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis antara tanda baca kurung, kecuali penulisan bilangan awal kalimat. contoh: satu permohonan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat diajukan (satu) kali dalam setahun. perumusan atau dengan bentuk tabulasi harusdetahuruf abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup, dan angka arab dengan tanda baca kurung tutup: setelah tanda baca titik koma. kata dan , atau a0. ., (dan, atau, dan atau) ck. jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian tersebut ditandai dengan angka arab dan seterusnya. contoh: . . a0. ., (dan, atau, dan atau) . (dan, atau, dan atau) bahhuruf a), b), dan seterusnya. contoh: ). . ao. ., (dan, atau, dan atau) cai il. ., (dan, atau, dan atau) ., (dan, atau, dan atau) bd).angka dan seterusnya. contoh: . al. ., (dan, atau, dan atau) ., (dan, atau, dan atau) bai aa) .: (dan, atau, dan atau)r ketentuan umum ketentuan umum dapat memuat lebih dari (satu). contoh batasan pengertian: hari adalah hari kerja. contoh definisi:contoh singkatan: devisa hasil ekspor yang selanjutnya disingkat dhe adalah devisa dari kegiatan ekspor. contoh akronim: dana pensiun bank indonesia yang selanjutnya disebut dapenbi adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank indonesia. frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan berbunyi: contoh untuk pbi: dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan: contoh untuk pdg: dalam peraturan dewan gubernur ini yang dimaksud dengan: contoh untuk pada: dalam peraturan anggota dewan gubernur ini yang dimaksud dengan: contoh untuk pada intern: dalam peraturan anggota dewan gubernur intern ini yang dimaksud dengan: jika ketentuan umum memuat batasan pengertian, definisi, singkatan, dan atau akronim lebih dari (satu)beri batasan pengertian atau didefinisikan dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang dalam atau beberapa selanjutnya. jika suatu kata atau istilah hanya digunakan (satu) kali, namun kata atau istilah tersebut diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian, atau paragraf tertentu, kata atau istilah dimaksud diberi definisi. apabila rumusan definisi dalam suatu peraturan dirumuskan kembali dalam peraturan lainnyarumusan batasan pengertian dalam suatu peraturan(rumusan ini terdapat dalam)(rumusan ini terdapat dalam pbi tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing)dalam peraturan yang lebih tinggi.. oleh karena itu,,yang diatur materi yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum dan jika tidak ada pengelompokan bab maka materi yang diatur diletakkan setelah atau beberapa ketentuan umum. pembagian materi dalam kelompok yang lebih detail dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. contoh: pembagian berdasarkan urutan atau kronologis, seperti pembagian dalam pdg tentang manajemen logistik bank indonesia, dimulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, ketatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan. ketentuan sanksi (jika diperlukan) ketentuan sanksi memuat rumusan yang menyatakan pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. ketentuan sanksi ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan sanksi yang letaknya sebelum bab ketentuan peralihan. jika bahtidak dilakukan pengelompokan bab per bab, ketentuan sanksisanksi diletakkan sebelum atau beberapa yang berisi ketentuan penutup. rumusan ketentuan sanksijika ketentuan sanksi berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan sanksi dirumuskan dengan frasa setiap orang . contohuang rupiah yang dibawa, dengan batas maksimal pengenaan sanksi sebesar rp300. (tiga ratus juta rupiah). jika ketentuan sanksi hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya bank, lembaga keuangan bukan bank, kurva bank, dan atau kurva bukan bank. contoh: kurva bukan bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam izin usahanya dicabut. rumusan ketentuan sanksi harus menyatakan secara tegas kualifikasi sanksi administratif yang dijatuhkan yaitu bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. sifat kumulatif: contoh: ban,019o (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi sdbsifat kumulatif alternatif: contoh: penyelenggara kurva bukan bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam cc. materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan pbi. materi muatan pada tidak boleh bertentangan dengan materi muatan pbi dan pdg. materi muatan pada intern berisi: materi yang didelegasikan oleh pdg, materi yang bersifat teknis untuk melaksanakan pbi dan atau pdg internal bank indonesia: dan atau materi penjelasan lebih lanjut dari ketentuan pbi dan atau pdg untuk internal bank indonesia. materi muatan pada intern tidak boleh bertentangan dengan materi muatan pbi, pdg, dan pada. bagian ketiga tahapan pembentukan peraturan tahapan pembentukan pbi meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. tahapan pembentukan pdg, pada, dan pada intern meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengumuman dan atau penyebarluasan. danfatau dikenakan sanksi berupa: teguran tertulis: kewajiban membayar: cc. pembatalan izin, penghentian kegiatan usaha, dan atau pencabutan izin. perumusan dalam ketentuan sanksi harus menunjukkan dengan jelas unsur sanksi bersifat kumulatif atau alternatif. ketentuan sanksi tidak boleh diberlakusurutk, dan mengatur hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. contoh: pelaksanaan pengadaan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip sebelum berlakunya peraturan dewan gubernur ini, tetap tunduk pada:peraturan dewan gubernur nomor pdg tanggal juli tentang pengadaan uang, bahan uang, dan jasa pencetakan uang, atau peraturan dewan gubernur nomor pdg tanggal februari tentang pengadaan jasa penasehat hukum eksternal. . ketentuan peralihan dimuat dalam bah ketentuan peralihan dan ditempatkan antara bab ketentuan sanksi dan bab ketentuan penutup .aplikasi yang sudah ada pada saat berlakunya peraturan bank indonesia ini tetap dapat digunakan sampai dengan tersedianya aplikasi berdasarkan ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini. penyimpangan sementara terhadap ketentuan peraturan berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan. jika suatu peraturanewan gubernur ini dibayarkan paling lambat (tiga) bulan sejak saat tanggal penetapan peraturan dewan gubernur ini. penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam peraturan yang memuat ketentuan yang menghilangkan hak atau ketentuan yang menambah kewajiban tetap dapat meneruskan transaksi dimaksud sampai dengan jatuh waktu transaksi. rumusan dalam ketentuan peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan. ketentuan perubahan hendaknya dirumus rumusan yang memuat perubahan terselubung: direksi atau yang disebut nama lainnya yang setingkat dengan direksi yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan bank indonesia ini dinyatakan sebagai direksi sebagaimana dimaksud dalam angkastatus peraturan yang sudah ada, dan saat mulai berlaku peraturan. untuk nama peraturan hendaknya tetap memuat hal sebagai berikut: nomor, tahun pengeluaran, dan atau lembaran negara republik indonesia, atau berita negara republik indonesia peraturan yang bersangkutan: dan judul.(jenis peraturan) ini mulai berlaku disebutkan dengan tegas peraturan yang dicabut. untuk mencabut peraturan yang telah berlaku, gunakan frasa dicabutlembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan negara republik indonesia nomorncabutan peraturan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksana, atau ditetapkan. contoh untuk pbi: peraturan bank indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. contoh untuk pdg: peraturan dewan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. contoh untuk pada: peraturan anggota dewan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. contoh untuk pada intern: peraturan anggota dewan gubernur intern ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. jika ketentuan mulai berlakunya peraturan tersebut berbeda dengan tanggal diundangkan maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam peraturan dengan: menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku: atau contoh: peraturan bank indonesia ini mulai berlaku pada tanggal oktobermaka gunakan frasa setelah . (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan . contoh: peraturan bank indonesia ini mulai berlaku setelah (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. perumusan ketentuan saat mulai berlakunya peraturan agar. pada dasarnya ketentuan saat mulai berlakunya peraturan adalah sama bagi seluruh bagian peraturan dan seluruh wilayah negara republik indonesia. pengecualian terhadap ketentuan saat mulai berlaku peraturan dinyatakan secara tegas dengan: menetapkan tanggal pemberlakuan yang berbeda dengan saat mulai berlakunya peraturan tersebut: contoh: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan mulai berlaku pada tanggal. menetapkan tanggal pemberlakuan yang berbeda bagi wilayah tertentu. contoh: ketentuan penyelenggaraan sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku wilayah indonesia bagian timur pada tanggal. mulai berlakunya peraturan tidak dapat ditetapkan lebih awal daripada saat pengundangannya atau penetapatau penetapsanksicc. awal dari saat mulai berlaku peraturan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan peraturan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat. saat mulai berlakunya peraturan tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku peraturan yang mendasarinyalebih tinggi dilakukan jika peraturan yang lebih tinggi tersebut, penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan, pengundangan atau penetapan peraturan, dan akhir bagian penutup. ketentu dirumuskan dalam bentuk kalimat perintah. contoh pbicontoh pada: agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman peraturan anggota dewan gubernurrumusan tempat dan tanggal penetapan peraturan diletakkan sebelah kanan. nama jabatan dan nama pejabat yang menetapkan peraturanagustus gubernur bank indonesia, tanda tangan agus d.w. martowardojo pengundangan pbitempat tanggal pengundangan pbi diletakkan sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan). nama jabatan dan nama pejabat yang mengundangkan pbipada akhir bagian penutup pbi dicantumkan lembaran negara republik indonesia dan nomor dari lembaran negara republik indonesia. penulisan frasa lembaran negara republik indonesia ditulis dengan huruf kapital seluruhnya. contoh: lembaran negara republik indonesia tahun . nomor. penjelasan peraturanmerupakanmaksud. paragraf perencanaan rencana pembentukan peraturan ditetapkan dalam program kerja satuan kerja pemrakarsa. rencana pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh satuan kerja pemrakarsa kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum pada awal tahun. dalam keadaan tertentu, pembentukan peraturan dapat dilakukan luar program kerja sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi: adanya kebutuhan yang bersifat penting dan segera, atau keadaan luar biasa atau bencana alam. pembentukan peraturan luar program kerja sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan berdasarkan: usulan satuan kerja: dan atau arahan anggota dewan gubernur atau arahan dewan gubernur kepada satuan kerja. usulan satuan kerja untuk membentuk peraturan luar program kerja sebagaimana dimaksud pada huruf paling kurang harus mendapatkan persetujuan dari anggota dewan gubernur yang membawakan satuan kerja. naskah penjelasan disusun bersama dengan penyusunan rancangan peraturan. judul penjelasan sama dengan judul peraturan yang diawali dengan frasa penjelasan atas? yang ditulis dengan huruf kapital. contoh: penjelasan atas peraturan bank indonesia nomor pbi tentang pasar uang penjelasan peraturyang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi yang terkandung dalam batang tubuh peraturan. jika dalam penjelasan umum dimuat pengakuan peraturyang diatur dalam batang tubuh, tidak memperluas, mempersempit,. yang diakhiri dengan tanda baca titikpenyelenggara sistem pembayaran. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan mutasi harga valuta asing terhadap rupiah adalah harga beli dan atau hargahuruf cukup jelas. cukup jelas. jika suatu istilah, kata, atau frasa dalam suatu atau yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik pada istilah, kata, atau frasa tersebut. contoh:lampiran dalam hal peraturan memerlukan lampiran, dalam batang tubuh harus dinyatakan(satu) lampiran, setiap lampiran harus diberi nomer urut dengan menggunakan angka romawi. contoh: lampiran lampiran judul lampiran ditulis dengan huruf kapital seluruhnyaank indonesia nomor 18j . pbi tentang nama lampiran ditulis dengan huruf kapital seluruhnya yang diletakkan tengah tanpa diakhiri tanda baca. contoh: teknik penyusunan peraturan pada halaman akhir setiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan ditulis dengan huruf kapital, diletakkan sudut kanan bawah, dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan peraturan. contoh: gubernur bank indonesia, tanda tangan agus d.w. martowardojo bab hal khusus pendelegasian kewenangan peraturan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan yang lebih rendah. pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu pbi kepada pbi yang lain, dari pdg kepada pdg yang lain. contoh: penjabaran kerangka kebijakan utama dan kerangka kebijakan pendukung strategis paling sedikit memuat: sasaran, indikator, dan cc. strategi mencapai sasaran, yang diatur dalam peraturan dewan gubernur tersendiri. pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas: ruang lingkup materi muatan yang diatur, dan jenis peraturan yang akan dibentuk. jika materi muatan yang didelegasikan: sebagian sudahdidelegasikan lebih lanjut peraturan yang lebih rendah, gunakan kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai . diatur dengan . contoh: . ). ketentuan lebih lanjut mengenai . diatur dengan peraturan anggota dewan gubernur. jika materi muatan yang didelegasikan: sebagian belummiddle pasukan lebih lanjut peraturan yang lebih rendahanggota dewan gubernur. jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan sudah diatur pokoknya dalam beberapa atau tetapi akan didelegasikan dalam suatu peraturan, gunakan kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai . diatur dalam . b7 contoh: . . bo. hoapat beberapa materi muatan yang didelegasikan tetapi belum diatur pokoknya dalam beberapa atau dan akan didelegasikan dalam suatu peraturan, gunakan kalimat ketentuan mengenai . diatur dalam . contoh: . . bo. ho. s5) ketentuaniri atas beberapa pendelegasian kewenangan mengatur dimuat pada terakhir dari yang bersangkutan. jika terdiri atas beberapa pendelegasian kewenangan mengatur: hal yang belum cukup diatur dalam peraturan bank indonesia ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan anggota dewan gubernurfperaturan lama yang tidak diperlukan lagi dan perlu diganti dengan peraturan baru, peraturan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan yang tidak diperlukan.materi dalam peraturan yang lamayang sudah diundangkan. memuat ketentuan yang menyatakan saat mulai berlakunya peraturan pencabutan yang bersangkutan. contoh: peraturan bank indonesia nomor . tentang . lembaran negara republik indonesia tahun . nomer ., tambahan lembaran negara republik indonesia nomor .)secara tegas. perubahan peraturan perubahan peraturan dilakukan denganbatang tubuh peraturan perubahan terdiri atas (dua) yang ditulis dengan angka romawi, dengan ketentuan sebagai berikut: memuat judul peratur(satu). . . ay. dan seterusnya. contohjika peraturan telah diubah lebih dari (satu) kali, memuat, selain mengikuti ketentuan dalam huruf juga ditambahkan tahun dan nomor dari peraturparagraf penyusunan dalam rangka pembentukan peraturan, satuan kerja pemrakarsa menyusun: kajian akademik atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan pbi dan rancangan pdg, atau pokok pikiran atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan pada dan rancangan pada intern. satuan kerja pemrakarsa dapat mengundang satuan kerja terkait dalam rangka penyusunan kajian akademik atau pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada dalam kondisi tertentu, kajian atas materi pengaturan yang akan dituangkan dalam konsep rancangan pbi dan rancangan pdg sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dibuat dalam bentuk pokok pikiran. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi: keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pbi atau pdg yang diterbitkan hanya untuk melakukan perubahan yang bersifat sederhana atas pbi atau pdg dan atau merupakan dampak dari perubahan pbi atau pdg yang lain: pbi yang diterbitkan hanya untuk mempublikasikan sesuatu dan sifatnya rutin, dan atau pbi atau pdg yang diterbitkan hanya untuk mencabut pbi atau pdg lainnya. format kajiacontoh:peraturan bank indonesia:. (dan seterusnya) ccjika dalam peraturan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau barupenyisipan contoh:jika dalam (satu) yang terdiri atassesuai urutan abjad,d). jika dalam suatu peraturan dilakukan penghapusan . contoh dihapus. dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: . dihapus. by. jika suatu perubahan peraturan mengakibatkan: sistematika peraturan berubah, materi peraturan berubah lebih dari (lima puluh persen), atau cc.bentuk kembali sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan penyesuaian pada: urutan bab, bagian, paragraf, angka, atau butir, penyebutan, dan cc. ejaan, jika peraturan yang diubah masih menggunakan ejaan lama. gubernur bank indonesia, ttd agus martowardojo lampiran iii peraturan bank indonesia nomor pbi tentang pembentukan peraturan bank indonesia bentuk dan format peraturan bank indonesia bentuk pbi batang tubuh peraturan bank indonesia nomor . tentang nama pbi) dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa.: bahwa., cc. dan seterusnya .: mengingat dan seterusnya ., memutuskan: menetapkan peraturan bank indonesia tentang . (nama peraturan bank indonesia). bab bab bagian kesatu paragraf . gubernur banpenjelasan penjelasan atas peraturan bank indonesia nomor . tentang nama pbi) umum iltambahan tembakan negara republik indonesia nomor bentuk pdg batang tubuh peraturan dewan gubernur nomor . tentang nama pdg) dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa. bahwa.: dan seterusnya .: mengingat ding dan seterusnya., memutuskan: menetapkan peraturan dewan gubernur tentang . (nama peraturan dewan gubernur). bab bab bagian kesatu . . peraturan dewan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta pada tanggal . gubernur bank indonesia, tanda tangan nama satuan kerja pemrakarsa menyusun: pokok pengaturan pbi atau pokok pengaturan pdg sesuai kajian akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf atau pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam atau pokok pengaturan pada atau pokok pengaturan pada intern sesuai pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf satuan kerja pemrakarsa mengundang satuan kerja terkait untuk membahas pokok pengaturan dalam rancangan pbi, rancangan pdg, rancangan pada, dan atau rancangan pada intern. paragraf pembahasan satuan kerja pemrakarsa mengajukan pokok pengaturan pbi atau pokok pengaturan pdg sebagaimana dimaksud dalam dalam rapat dewan gubernur untuk memperoleh persetujuan. mekanisme dan persyaratan pengajuan pokok pengaturan rancangan pbi atau rancangan pdg dalam rapat dewan gubernur sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan rapat dewan gubernur. satuan kerja pemrakarsa menyusun rancangan pbi atau rancangan pdg sesuai dengan pokok pengaturan yang telah disetujui rapat dewan gubernur sebagaimana dimaksud dalam satuan kerja pemrakarsa menyampaikan rancangan pbi atau rancangan pdg sebagaimana dimaksud pada penjelasan penjelasan atas peraturan dewan gubernur nomor . tentang nama pdgbatang tubuh peraturan anggota dewan gubernur nomor . tentang nama pada) dengan rahmat tuhan yang maha esa anggota dewan gubernur bank indonesia, menimbang bahwa., bahwa. cc. dan seterusnya .: mengingat dig dan seterusnya.: memutuskan: menetapkan peraturan anggota dewan gubernuranggota dewan gubernur ini dengan penempatannya dalam berita negara republik indonesia ditetapkan jakarta pada tanggalnomor . tentang nama padaintern batang tubuh peraturan anggota dewan gubernur intern nomor . tentang nama pada intern) dengan rahmat tuhan yang maha esa anggota dewan gubernur bank indonesia, menimbang bahwa., bahwa., dan seterusnya .: mengingat din dan seterusnya.: memutuskan: menetapkan peraturan anggota dewan gubernur interntern ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta pada tanggal intern nomor . tentang nama pada intern) umum iformat peraturan naskah peraturan menggunakan kertas sebagai berikut: untuk pbi: kertas berlogo garuda emas bertuliskan bank indonesia yang terletak pada kiri atas dengan kode pbi (f4b), untuk halaman pertama batang tubuh dan halaman pertama penjelasan, dan kertas f4, untuk halaman lanjutan, untuk pdg: kertas berlogo bank indonesia dan bertuliskan dewan gubernurtuliskan dewan gubernur dengan kode (p4b), untuk halaman lanjutan, dan cc. untuk pada dan pada intern: kertas berlogo bank indonesialogo bank indonesia dengan kode (f4b), untuk halaman lanjutan. format peraturan antara lain ukuran, margin, dan atau spasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengundangan. gubernur bank indonesia, ttd agus martowardojobi atau rancangan pdg sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan persetujuan rapat dewan gubernur sebagaimana dimaksud dalam satuan kerja pemrakarsa mengajukan pokok pengaturan pada atau pokok pengaturan pada intern sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada anggota dewan gubernur yang membawakan satuan kerja pemrakarsa untuk memperoleh persetujuan. satuan kerja pemrakarsa menyusun rancangan pada sesuai dengan pokok pengaturan yang telahmenyampaikan rancangan pada sebagaimana dimaksud padaada sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan persetujuan anggota dewan gubernur yang membawakan satuan kerja pemrakarsa. dalam forum legal review, satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum melakukan penelaahan atas rancangan pbi atau rancangan pdg yang disampaikan oleh satuan kerja pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam dan rancangan pada sebagaimana dimaksud dalam dengan memperhatikan aspek: pemenuhan prinsip pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud dalam harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan, kesesuaian dengan persetujuan: rapat dewan gubernur untuk rancangan pbi dan rancangan pdg, atau anggota dewan gubernur yang membawakan satuan kerja pemrakarsa untuk rancangan pada: dan teknik penyusunan, bentuk, dan format peraturan sebagaimana dimaksud dalam peraturan bank indonesia ini. forum legal review sebagaimana dimaksud dalam dihadiri oleh satuan kerja pemrakarsa. selain dihadiri oleh satuan kerja pemrakarsa, forum legal review sebagaimana dimaksud pada dapat dihadiri oleh satuan kerja yang terkait. satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum menyampaikan rancangan pbi, rancangan pdg, dan rancangan pada hasil pembahasan dalam forum legal review kepada satuan kerja pemrakarsa disertai penjelasan hasil pembahasan. satuan kerja pemrakarsa melakukan finalisasi rancangan pbi, rancangan pdg, atau rancangan pada sesuai dengan hasil pembahasan dalam forum legal review sebagaimana dimaksud dalam satuan kerja pemrakarsa menyusun rancangan pada intern sesuai dengan pokok pengaturan yang telah

mid tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. peraturan. pembentuntukan peraturan bank indonesia umum kedudukan bank indonesia sebagai badan hukum publik dan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditetapkan dengan undang undang yang mengatur mengenai bank indonesia, membawa konsekuensi yuridis logis bahwa bank indonesia berwenang menerbitkan peraturan bank indonesia yang merupakan pelaksanaan atau amanat dari undang undang yang mengatur mengenai bank indonesia dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bank indonesia secara langsung maupun tidak langsung. dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang undangan, undang undang telah mengatur prinsip pembentukan peraturan perundang undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. sejalan dengan hal tersebut, ketentuan yang mengatur mengenai peraturan mulai dari proses dan tata cara pembentukan sejak tahap perencanaan sampai dengan penerbitannya, serta materi yang diatur perlu pula dilakukan penyempurnaan. selain itu, untuk membentuk peraturan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan asas, prinsip dasar, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan, dan pemberlakuannya. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf pembentukan peraturan perlu secara optimal dan konsisten memenuhi asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik dan mencerminkan asas materi muatan peraturan perundang undangan sesuai dengan undang undang yang berlaku dengan menyesuaikan pada kebutuhan pelaksanaan tugas bank indonesia serta memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik. huruf cukup jelas. huruf pembentukan peraturan dilakukan dengan tata cara dan prosedur yang baik dan benar dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum dan dapat dilaksanakan, agar setiap peraturan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan bank indonesia. cukup jelas. yang dimaksud dengan materi muatan pbi'pihak tertentu: persyaratan dan atau proses pokok perizinan, cc. pengawasan dan pelaporan, dan sanksi administratif yang berlaku dan mengikat publik. yang dimaksud dengan materi muatan pdg "anggota dewan gubernur dan pegawai, pemberian wewenang kepada anggota dewan gubernur dan pegawai tertentu bank indonesia, dan cc. sanksi administratif yang berlaku dan mengikat intern. ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa secara hierarki pbi lebih tinggi dari pdg, namun dimaksudkan untuk menjadi pedoman penerapan dalam hal terdapat suatu kondisi untuk hal yang sama terjadi pengaturan yang berbeda antara pbi dan pdg. dalam hal ini pbi lebih diutamakan karena pbi mengikat pihak eksternal. contoh materi muatan pada yaitu tata cara dan mekanisme perizinan dan tata cara pengenaan sanksi administratif. cukup jelas. contoh materi muatan pada intern yaitu tata cara dan mekanisme perizinan dan tata cara pengenaan sanksi administratif yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas internal bank indonesia. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyampaian rencana pembentukan peraturan yang dilakukan pada awal tahun mencakup pembentukan peraturan yang telah tercantum dalam kontrak kinerja satuan kerja pemrakarsa maupun yang tidak tercantum tetapi telah direncanakan oleh satuan kerja pemrakarsa. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penting dan segera antara lain: suatu keadaan yang memerlukan respon kebijakan segera bidang, suatu keadaan yang apabila tidak segera diatur memiliki potensi risiko mengganggu efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan bank indonesia: suatu keadaan yang memiliki potensi risiko terhadap personil, sistem operasional, dan atau aset bank indonesia yang dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas bank indonesia: dan atau dalam hal terdapat pemberlakuan undang undang yang diundangkan kemudian, yang menurut pertimbangan bank indonesia memerlukan penerbitan pbi, pdg, pada, dan atau pada intern oleh bank indonesia. huruf yang dimaksud dengan keadaan luar biasa adalah suatu keadaan antara lain perang, kerusuhan massa, konflik, terorisme, dan sabotaseyang memiliki potensi risiko terhadap: sistem sehingga membutuhkan pengaturan segera oleh bank indonesia untuk mengantisipasinya: atau personil, sistem operasional, dan atau aset bank indonesia sehingga menyebabkan terhentinya atau terganggunya kegiatan operasional bank indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bank sentral. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kajian akademik adalah uraian mengenai konsepsi dan penjelasan atasbi dan pdg berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan format penyusunan yang ditetapkan dalam peraturan bank indonesia ini. huruf yang dimaksud dengan pokok pikiran adalah uraian tentangada dan pada intern berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan. bentuk pokok pikiran dapat mengacu pada format penyusunan kajian akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. masukan dari satuan kerja terkait dilakukan antara lain dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan lain dan atau pemberian pendapat dari aspek perancangandari aspek hukum oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum tidak dilakukan dalam forum legal review. cukup jelas. cukup jelas. dokumen pendukung perubahan atau penyesuaian naskah final rancangan pbi atau rancangan pdg hasil pembahasan dalam forum legal review antara lain keputusan rdg terkait dengan substansi perubahan atau penyesuaian pbi atau pdg yang bersangkutan. cukup jelas. hasil penelitian akhir antara lain memuat informasi bahwa naskah final rancangan pbi atau rancangan pdg telah: diharmonisasikan dengan berbagai ketentuan lain yang terkait, dan disusun sesuai dengan kaidah legal drafting sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. naskah final rancangan pbi atau rancangan pdg yang disampaikan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi hukum merupakan naskah final rancangan pbi atau rancangan pdg yang telah disesuaikan dengan hasil penelitian akhir. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pada dan pada intern dilaporkan kepada seluruh anggota dewan gubernur karena penetapan pada dan pada intern hanya ditetapkan oleh anggota dewan gubernur yang membawakan satuan kerja pemrakarsa. cukup jelas. yang dimaksud dengan berita negara republik indonesia adalah berita negara republik indonesia yang diterbitkan oleh perum percetakan negara republik indonesia. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait antara lain asosiasi, badan, komisi, atau perorangan yang dinilai kompeten memberikan masukan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. aturan kebijakan (beleidsregel) dapat berupa pedoman yang memuat petunjuk teknis untuk pelaksanaan suatu kegiatan satuan kerja atau unit kerja tertentu. walaupun aturan kebijakan (beleidsregel) bukan merupakan aturan hukum dan tidak termasuk sebagai jenis peraturan sebagaimana dimaksud dalam pbi ini, aturan kebijakan (beleidsrege) tersebut harus dipedomani oleh setiap pihak yang terkait agar pelaksanaan tugas dapat berjalan tertib. contoh muatan petunjuk teknis adalah pedoman penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama bank indonesia. cukup jelas. surat edaran bank indonesia intern yang sudah ada sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku sifatnya mengatur oleh karena itu dimaknai sebagai peraturan . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

nang lembaran negara republik indonesia dana. penyelenggarkliring antar bank lebih efisien, lancar, dan aman, diperlukan penyempurnaan pelaksanaan setelan dana dan pihak yang dapat menerima transfer dana melalui sistem kliring nasional bank indonesia, bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada nasabah pengguna sistem kliring nasional bank indonesia, diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai sanksi atas pemenuhan kewajiban penyediaan dana dalam penyelenggaraan kliring antar bankpeserta yang bersangkutan dan setel men dana dilakukan rekening setelan dana bank pembayar.secara tidak langsung melalui bank penerus dan setelan dana dilakukan rekening setelan dana bank penerus. setelan dana adalah kegiatan pendekatan dan pengeditan rekening setelapenjelasan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:an dana sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan prinsip pemban dana sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan prinsip same day settlement. prinsip same day settlement sebagaimana dimaksud pada dapat tidak diterapkan dalam layanan pembayaran regulerdihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:dalamdihapusketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: peserta yang tidak melakukan penambahan resund kredit sebagaimana dimaksud dalam yang menyebabkan dke transfer dana tidak diperhitungkan dalam layanan transfer dana, kredit sebagaimana dimaksud dalam yang menyebabkan dke pembayaran tidak diperhitungkan dalam layanan pembayarwarkat debit tidak diperhitungkan dalam layanan kliring warkat debitpenagihan tidak diperhitungkan dalam layanan penagihana. penyelenggardalam rangka mewujudkan penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal yang efisien, lancar, dan aman, bank indonesia perlu melakukan penyempurnaan pelaksanaan setelan dana. penyempurnaan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan setelan dana dalam layanan pembayaran reguler yang dapat dilakukan pada tanggal yang berbeda dengan tanggal pengiriman dke oleh peserta. selain itu, dalam rangka mendukung upaya pemerintah mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris melalui layanan transfer dana seni, perlu dilakukan pembatasan terhadap pihak yang dapat menerima dana melalui seni. selanjutnya, untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan setel men dana dan meningkatkan perlindungan nasabah pengguna layanan dalam seni, bank indonesia menyempurnakan kebijakan sanksi terhadap peserta yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan resund. ii. demi angka cukup jelas. angkaembukuan hasil perhitungan seni oleh peserta kepada nasabah dilakukan dengan tanggal valuta yang sama dengan tanggal setelan dana yang dilakukan oleh penyelenggara. layanan pembayaran reguler tidak menerapkan prinsip same day settlement apabila: pendekatan rekening nasabah pengirim dilakukan pada satu hari kerja sebelum tanggal setelan dana, dan pengeditan rekening nasabah penerima dilakukan dengan tanggal yang sama dengan tanggal valuta setelan dana, sepanjang terdapat perjanjian antara peserta pengirim dengan nasabah pengirim. angka, yang dilakukan secara elektronik. angka, dan nasabah penerima yang memiliki rekening peserta penerima. angka cukup jelas. angkadihapus. cukup jelasdana seketika. transaksi. surat berharga. setelansistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan lancar diperlukan penyempurnaan ketentuan mengenai pihak yang dapat menerima transfer dana melalui sistem bank indonesia real time gross settlementpenjelasan hurufpenjelasan berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasberharga. setelandalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlu dilakukan pembatasan terhadap nasabah yang dapat menerima transfer dana melalui sistem bi rtgs. berkenaan dengan hal tersebut maka transfer dana melalui sistem bi rtgs untuk kepentingan nasabah hanya dapat ditujukan kepada nasabah yang mempunyai rekening peserta penerima. ii. demi huruf cukup jelas. huruf: dan nasabah penerima yang memiliki rekening peserta penerima. huruf cukup jelas. cukup jelas.

nang lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. bilateral currency swap arrangement. transaksitercermin pada kestabilan nilai tukar rupiah perlu didukung dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan valuta asing tertentu dan meningkatkan kelancaran pembayaran yang dibutuhkan dalam kegiatan perdagangan internasional dan atau investasi langsung, cc. bahwa sebagai salah satu upaya mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf bank indonesia menandatanganiumumilateral currency swap arrangement yang selanjutnya disingkat bisa adalah perjanjian yang ditandatangani oleh bank indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain dalam rangka meningkatkan transaksi perdagangan bilateral, dan atau tujuan lain yang disepakati guna pengembangan ekonomi dua negara. transaksi adalah transaksi bank kepada bank indonesia dalam rangka bisa. underlying transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi bank kepada bank indonesia dalam rangka bisa. valuta asing adalah jenis valuta yang digunakan dalam perjanjian bisa antara bank indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain. bab prinsip dasar bank indonesia dapat melaksanakan transaksi swap valuta asing terhadap rupiah dengan bank sentral dan atau otoritas moneter negara lain sesuai perjanjian bisa. berdasarkan perjanjian bisa sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat menyelenggarakan transaksi untuk memenuhi kebutuhan valuta asing bank. kebutuhan valuta asing bank sebagaimana dimaksud pada digunakan antara lain untuk pembayaran perdagangan internasional dan atau investasi langsung. transaksi dapat dilaksanakan pada hari kerja. bank yang dapat mengajukan transaksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: termasuk dalam klasifikasi bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan peringkat komposit paling rendah (tiga) sesuai data terkini yang diterima bank indonesia, dan tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter. bank mengajukan transaksi sesuai tata cara pengajuan dan persyaratan yang ditetapkan bank indonesia. bank indonesia dapat menolak dan atau tidak memproses pengajuan transaksi. bank indonesia menetapkan antara lain window time, pricing, kurs, dan atau haircut atas transaksi. bank wajib memiliki underlying transaksi antara lain berupa kegiatan perdagangan internasional dan atau investasi langsung yang didukung oleh dokumen underlying transaksi. bank dilarang menggunakan underlying transaksi yang sama untuk lebih dari (satu) transaksi. bank wajib menatausahakan dokumen underlying transaksi sebagaimana dimaksud pada bab iii pengajuan transaksi bank indonesia menyelenggarakan transaksi melalui mekanisme lelang dan atau nonlelang. jenis transaksi sebagaimana dimaksud pada berupa transaksi purchase agreement (repo) atau transaksi lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. bank mengajukan transaksi melalui sarana dealing system yang ditetapkan oleh bank indonesia dalam window time yang ditetapkan oleh bank indonesia. bank yang telah mengajukan transaksi sebagaimana dimaksud pada dilarang membatalkan transaksi yang telah diajukan kepada bank indonesia. transaksi dilakukan dengan jangka waktu paling singkat (satu) bulan dan paling lama (enam) bulan. nilai nominal pengajuan transaksi paling banyak sebesar nilai nominal underlying transaksi. bank hanya dapat melakukan (satu) kali pengajuan transaksi pada hari yang sama untuk masing masing jangka waktu. bank bertanggung jawab atas kebenaran data pengajuan transaksi dan dokumen underlying transaksi. bab penyelesaian transaksi bank yang mengikuti transaksi wajib: menyediakan surat berharga yang mencukupi, melakukan transfer valuta asing yang cukup rekening yang ditunjuk oleh bank indonesia, dan atau cc. menyediakan dana yang cukup rekening giro rupiah bank bank indonesia, untuk penyelesaian kewajiban transaksi. dalam hal bank tidak memenuhi kewajiban transfer valuta asing yang cukup rekening yang ditunjuk oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf bank wajib memenuhi kewajiban transaksi valuta asing dimaksud sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia. dalam rangka penyelesaian transaksi, bank indonesia berwenang antara lain melakukan hal hal sebagai berikut: menghentikan pledgecc. menjual surat berharga bank yang digunakan dalam transaksi, melakukan pencairan sebelum jatuh waktu (early redemption) atas surat berharga bank berupa sertifikat bank indonesia atau sertifikat deposito bank indonesia yang digunakan dalam transaksi, dan atau mendebat rekening giro rupiah dan atau valuta asing bank bank indonesia. bab penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (early termination) bank indonesia dapat sewaktu waktu melakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (early termination) terhadap transaksi apabila bank yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau ditemukan adanya pelanggaran lain terhadap peraturan bank indonesia ini. dalam hal terjadi penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (early termination) sebagaimana dimaksud pada bank wajib menyelesaikan transaksi dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam bank dilarang melakukan penghentian transaksi sebelum jatuh waktu (early termination) atas transaksi. bab sanksi bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau hurufdan atau huruf dikenakan sanksibankan. bi. bilateral currency swap arrangement. transaksiumum sebagai salah satu upaya untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dengan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan valuta asidan atau investasi langsung melalui transaksi bank kepada bank indonesia dalam rangka bilateral currency swap arrangement dan atau investasi langsung serta mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan hari kerja adalah hari kerja bank indonesia, tidak termasuk hari kerja terbatas bank indonesia. huruf klasifikasi bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berdasarkanbank indonesia dapat menolak pengajuan transaksi bank kepada bank indonesia dalam rangka bisa antara lain karena batasan limit transaksi antara bank indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain. bank indonesia tidak memproses pengajuan transaksi bank antara lain karena bank tidak memenuhi tata cara pengajuan dan persyaratan yang ditetapkan bank indonesia. penetapan window time juga mencakup pengumuman window time atau peniadaan window time transaksi. underlying transaksi mencakup underlying transaksi milik bank dan atau nasabah bank. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan transaksi purchase agreement (repo)valuta asingvaluta asing. cukup jelas. yang dimaksud dengan membatalkan transaksi adalah bank menarik kembali transaksi yang telah diajukan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan surat berharga yang mencukupi meliputi kecukupan nilai nominal, jenis, dan seri surat berhargaekatan rekening giro rupiah dan atau valuta asing bank bank indonesia antara lain untuk pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi dan atau pengenaan sanksi kewajiban membayar. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf nilai sanksi kewajiban membayar akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran bank indonesia. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

nangkestabilan nilai rupiah perlu didukung dengan upaya memperkuat cadangan devisa, bahwa semakin beragamnya sumber pembiayaan untuk kegiatan ekonomi nasional perlu diiringi dengan perluasan jenis valuta asing yang dapat digunakan dalam transaksi swapasing terhadap rupiahpada jangka waktu kontrak lindung nilai bank kepada bank indonesia:,ataunilai nominal minimum pengajuan transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia dan kelipatannya diumumkan oleh bank indonesia melalui sarana informasi yang ditentukan oleh bank indonesia, dengan nilai nominal pengajuan paling banyak sebesar nilai underlying transaksi. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal suatu underlying transaksi hanya memiliki (satu) jenis valuta asing, bank dilarang. dalam hal suatu underlying transaksi memiliki lebih dari (satu) jenis valuta asing, bank dapat, yang dinyatakan dalam masing masing valuta asing. bank dilarang menggunakan underlying transaksi sebagaimana dimaksud pada untuk lebih dari (satu) kontrak lindung nilai dan (satu) transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia dengan jenis valuta asing yang sama. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jikaadalah kurs jakarta interbank spot dollar rate jstor). jikaadalah kurs tengah transaksi bank indonesia valuta asing terhadap rupiah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:valuta asinglakukan pendalaman pasar valuta asing domestik antara lain melalui pengembangan aktivitas transaksi swap dalam rangka lindung nilaiuntuk mengantisipasi semakin beragamnya sumber pembiayaan ekonomi nasional dan mendukung penguatan cadangan devisa, bank indonesia melakukan pengembangan transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia dengan memperluas cakupan jenis valuta asing yang dapat ditransaksikan. langkah kebijakan bank indonesia tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan likuiditas dan pemeliharaan stabilitas nilai tukar rupiah. ii. demi angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengancukup jelas. angkauang rupiah. pembayaran dan pengelolaan. sistedibutuhkan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, bahwa dalam rangka mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter, juga dibutuh dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan kepentingan nasional, bahwa pelaksanaan kebijakan bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, perlu didukung oleh kegiatan layanan uang yang sehat dengan tata kelola yang baik dan memenuh,kegiatan layanan uang adalah kegiatan usaha yang menggunakan uang sebagai objek utama layanan. bank indonesia melakukan pengaturan d sebagaimana dimaksud pada bank indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan uang. dalam melakukan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan bank indonesia dapat berkoordinasi dengan instansi dan atau otoritas lain yang berwenang. pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang didukung dengan pengaturan dan pengawasan kegiatan layanan uang, didasarkan pada prinsip sebagai berikut: tata kelola yang baik (good governance): berorientasi pada manajemen risiko, cc.bab pengaturan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah pengaturan sistem pembayaran bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen. pengaturan sistem pembayaran mencakup antara lain: instrumen pembayaran, kelembagaan, mekanisme penyelenggaraan sistem pembayaran, dan infrastruktur. pengaturan sistem pembayaran berlaku bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan sistem pembayaran wilayah negara kesatuan republik indonesia. pengaturan pengelolaan uang rupiah bertujuan untuk dengan memperhatikan perlindungan konsumen. pengaturan pengelolaan uang rupiah mencakup antara lain: perencanaan, pencetakan, cc. pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan. pengaturan kegiatan layanan uang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya kegiatan layanan uang yang aman dan sehat dengan memperhatikan perlindungan konsumen. jenis kegiatan layanan uang meliputi: kegiatankegiatan layanan uang lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. pengaturan kegiatan layanan uang mencakup antara lain: jasa yang disediakan, penyelenggara: cc. mekanisme penyelenggaraan kegiatan layanan uang, dan infrastruktur. setiap pihak wajib mematuhi ketentuan bank indonesia bidang sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, dan kegiatan layanan uang. bab iii pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah bank indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, dan kegiatan layanan uang. pengawasan yang dilakukan bank indonesia sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan bidang sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, dan kegiatan layanan uang: memastikan penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan secara serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan, cc. memastikan penyelenggaraan pengelolaan uang rupiah oleh bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank indonesia dilaksanakan secara aman dan akuntabel dengan memperhatikan perlindungan konsumen dan kepentingan nasional, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan bank indonesia: dan memastikan kegiatan layanan uang dilakukan dengan tata kelola yang baik dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. objek pengawasan bank indonesia bidang sistem pembayaran antara lain mencakup: penyelenggaraan sistem pembayaran oleh bank indonesia: kepesertaan sistem pembayaran bank indonesia, cc. penyelenggaraan sistem pembayaran oleh industri, dan pihak pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran. objek pengawasan bank indonesia bidang pengelolaan uang rupiah mencakup penyelenggaraan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank indonesia. objek pengawasan bank indonesia atas kegiatan layanan uang mencakup antara lain: penyelenggaraan kegiatan usahapenyelenggaraan kegiatan layanan uang lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui: pengawasan tidak langsung, dan pengawasan langsung. dalam rangka pelaksanaan pengawasan tidaknyampaikan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan atau penjelasan kepada bank indonesia. setiap pihakngawasanmberikan kepada pengawas atau pihak lain yang ditugaskan oleh bank indonesia antara lain: dokumen, data, informasi, dan atau laporan yang diminta: keterangan dan atau penjelasan baik lisan maupun tertulis: dan atau akses terhadap sistem informasi, yang diperlukan dalam pengawasan langsung. setiap pihak sebagaimana dimaksud padayang diberikan. bank indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf pihak yang ditugaskan melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung. bab tindak lanjut pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah setiap pihak wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat menyampaik. bab sanksi pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau dapat dikenakan sanksi berupa: teguran tertulis, denda atau sanksi kewajiban membayar: cc. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, perubahan status kepesertaan sistem pembayaran bank indonesia: dan atau pencabutan izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, penyelenggara pengelolaan uang rupiah, dan atau penyelenggara kegiatan layanan uang. pihak yang ditugaskan oleh bank indonesia untuk melakukan pengawasan langsung yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif antara lainb ketentuan penutup ketentuan lebih lanjutdiatur dengan peraturan bank indonesia. peraturan bank indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mid tambahan lembaran negara r.i pengelolaan. sistemumum dalam rangka mencapai tujuan bank indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dibutuhkan sistem pembayaran yang. sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal merupakan prasyarat penting guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter. stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter juga perlu didukung oleh pengelolaan uang rupiah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memastikan ketersediaan uang rupiah. dalam pelaksanaan kewenangan bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, bank indonesia telah menerbitkan ketentuan dan melakukaturan dan pengawasan kegiatan layanan uang. pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, dan kegiatan layanan uang tersebut didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik (good governance), berorientasi pada manajemen risiko,dalam rangka memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup pengaturan maupun pengawasan sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah, dan kegiatan layanan uang, perlu disusun ketentuan bank indonesia yang mengaturyang dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan. ii. demi cukup jelas. selain melakukanembangan, perizinan, dan pengenaan sanksi terkait penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. cukup jelas. yang dimaksud dengan koordinasi meliputi antara lain pertukaran data dan atau informasi antara bank indonesia dengan instansi dan atau otoritas lain yang berwenang. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengaturan instrumen pembayaran mencakup antara lain: jenis dan karakteristik instrumen pembayaran yang dapat diselenggarakan atau diterbitkan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran baik yang berbasis kertas, kartu, media elektronik, maupun media lainnya, antara lain cek, billet giro, cek pelawat (traveller's cheese), international money order, kartu kredit, kartu automated teller machine atm) debit, uang elektronik, dan instrumen sejenis lainnya, standar instrumen pembayaran, dan jenis dan biaya layanan atas penggunaan instrumen pembayaran. huruf yang dimaksud dengan pengaturan kelembagaan mencakup antara lain: jenis dan kriteria lembaga yang dapat menjadi penyelenggara jasa sistem pembayaran, yaituenerbit, acquires, prinsipal, penyelenggara penyelesaian akhir, dan penyelenggara kliring, penyelenggara transfer dana, penyelenggara kliring: penyelenggara penyelesaian akhir (settlement, penyelenggara sarana pemroses transaksi pembayaran, dan penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. persyaratan perizinan calon penyelenggara jasa sistem pembayaran, kriteria dan persyaratan kepesertaan pada layanan sistem pembayaran bank indonesia, antara lain kepesertaan dalam pembatasan izin penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, ruang lingkup jasa sistem pembayaran yang dapat diselenggarakan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran, dan bentuk dan persyaratan kerja sama penyelenggaraan jasa sistem pembayaran baik domestik maupun lintas negara (cross border payment system). huruf yang dimaksud dengan pengaturan mekanisme penyelenggaraan sistem pembayaran mencakup antara lain: interoperabilitas antar penyelenggara, mekanisme penyelenggaraan kliring dan setelan dana, penetapan standar penyelenggaraan sistem pembayaran termasuk standar sistem yang aman dan andal, setelan dana dengan menggunakan rekening dana yang ada bank sentral: penerapan manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme apu ppt): jenis dan biaya layanan jasa sistem pembayaran, dan persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan fasilitas likuiditas dalam layanan sistem pembayaran bank indonesia. huruf yang dimaksud dengan pengaturan infrastruktur mencakup antara lain: jenis infrastruktur sistem pembayaran termasuk karakteristiknya antara lain: sarana pemroses transaksi pembayaran seperti: automated teller machine atm): electronic data capture edc): internet payment gateway, dan electronic banking (seperti sms banking, mobile banking, dan internet banking): dan infrastruktur sistem pembayaran bank indonesia yang mencakup, persyaratan penyelenggaraan infrastruktur, dan standar infrastruktur. yang dimaksud dengan setiap pihak adalah penyelenggara sistem pembayaran yang berkedudukan luar negeri yang melakukan kerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran wilayah negara kesatuan republik indonesia. cukup jelas. ruang lingkup pengaturan pengelolaan uang rupiah adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan bank indonesia yang mengatur mengenai pengelolaan uang rupiah. ruang lingkup pengaturan pengelolaan uang rupiah adalah pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan pemalsuan uang rupiah. cukup jelas. cukup jelas. huruf pengaturan jasa yang disediakan mencakup antara lain: ruang lingkup kegiatan atau jasa yang dapat diselenggarakan oleh penyelenggara kegiatan layanan uang, dan bentuk dan persyaratan kerja sama penyelenggaraan kegiatan layanan uang dengan pihak lain. huruf pengaturan penyelenggara mencakup antara lain: persyaratan perizinan calon penyelenggara kegiatan layanan uang: dan pembatasan izin penyelenggaraan kegiatan layanan uang. huruf pengaturan mekanisme penyelenggaraan kegiatan layanan uang mencakup antara lain: tata kelola (governance), penerapan prinsip kehati hatian, penerapan perlindungan konsumen, dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme apu ppt). huruf pengaturan infrastruktur mencakup antara lain jenis, persyaratan, dan standar infrastruktur yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan layanan uang. cukup jelas. dalam kegiatan transfer dana, istilah pengawasan disebut dengan istilah pemantauan . cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penyelenggaraan sistem pembayaran oleh bank indonesia adalah bank indonesia sebagai penyelenggara sistem pembayaran meliputi. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran oleh bank indonesia antara lain mengacu kepada principles for financial market infrastructures pmi) yang diterbitkan oleh bank for international settlement bis) committee payment and settlement systems css) dan technical committee the international organization securities commissions bosco). huruf yang dimaksud dengan kepesertaan sistem pembayaran bank indonesia adalah hal hal yang meliputi antara lain pemenuhan persyaratan dalam rangka memperoleh persetujuan sebagai peserta serta hak dan kewajiban peserta dalam penyelenggaraaatau bank indonesia scripless securities settlement system bi sss). huruf yang dimaksud dengan penyelenggaraan sistem pembayaran oleh industri" adalah: penyelenggara transfer dana, penyelenggara kliring: penyelenggara penyelesaian akhir (settlement): dan penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. huruf yang dimaksud dengan pihak pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran antara lain adalah penyelenggara sarana pemroses transaksi pembayaran seperti automated teller machine atm), electronic data capture edc), dan electronic banking, internet payment gateway, agen layanan keuangan digital lkd), perusahaan switching, dan perusahaan personalisasi kartu. yang dimaksud dengan penyelenggaraan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh bank antara lain adalah penyelenggaraan kas titipan dan atau layanan penukaran uang. bank yang melakukan penyelenggaraan pengelolaan uang rupiahhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pembawaan uang kertas asing uka) dalam atau luar daerah pabean indonesia adalah kegiatan pembawaan uang kertas asing sebagaimana dimaksud dalam peraturan bank indonesia yang mengatur mengenai perizinan dan persyaratan pembawaan uang kertas asing dalam atau luar daerah pabean indonesia. huruf cukup jelas. huruf pengawasan tidak langsung dilakukan antara lain melalui monitoring, analisis, dan evaluasi dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan atau penjelasan yang disampaikan oleh penyelenggara jasa atau oleh sumber informasi lainnya. huruf pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan kepada penyelenggara jasa maupun pihak pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara jasa secara berkala dan atau sewaktu waktu. termasuk dalam pengawasan langsung adalah pemeriksaan dokumen, sarana fisik, dan aplikasi yang digunakan oleh penyelenggara jasa. cukup jelas. huruf dokumen, data, informasi, dan atau laporan mencakup antara lain kebijakan, peraturan internal, standard operating procedures, data transaksi, dan risalah rapat terkait penyelenggaraan jasa sistem pembayaran baik dalam bentuk hardcore, softcopy, atau bentuk lainnya. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan akses terhadap sistem informasi antara lain adalah akses terhadap aplikasi, database, dan sistem pelaporan penyelenggara jasa. cukup jelas. cukup jelas. termasuk dalam tindak lanjut atas hasil pengawasan antara lain pelaksanaan komitmen perbaikan sesuai dengan hasil pengawasan. monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh komitmen atas hasil pengawasan bank indonesia telah dilakukan dan diselesaikan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

man total down sarawak umat kamar sman kode mma now (pe keping) (oethepng) bie ke ping) (ies heng) (iv hen) mae| 0s3| massal samsul angel gswsnl mam mesum menu| masam nang max| 4unse| saison| www arms| sa) semi| issue| konsesi| amas| manger| nol ses (area sus isme| ane 25x) mxe| 2reina| aiweb| sego son ossetia3s| insang o2small 2ssel| otsus| tewas| mam tema| aum| owsesaea| omm| brawl o o sesame:| assets| oamwss| oss| (sesal asma| s0songs| denim nak tea nya nak dna nan nan senna pena kane nak nak nak pac dna nan ann dna tno menata senna nak dna dna menanam nan tno dna dna mnnnnnnnnnnnk bank nak nak nak) ag ag ao yoo mnnnnnnnnnnnnnk nan dna dna yoo ao ao i99 bom mal damar sam) aman mama)lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. penukaran valuta asing bukanyang sangat pesat terus mendorong berbagai inovasi bidang jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing, bahwa inovasi dimaksud mengakibatkan produk, jasa, transaksi, dan model bisnis menjadi semakin kompleks sehingga meningkatkan risiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme bidang jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing, bahwa peningkatan risiko yang dihadapi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas penerapan anti pencucian uang dan atau pencegahan pendanaan terorisme dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko sesuai dengananti pencucian uang dan atau pencegahan pendanaan terorisme dalam penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta askebijakan dan prosedur tertulis bagi fungsi audit internal dan atau unit kerja apu dan ppt untuk memperoleh data dan informasi dari perusahaan anak dan kantor cabang, dan kebijakan dan prosedur tertulis pengamanan kerahasiaan data dan informasi. dalam hal negara tempat kedudukan perusahaan anak atau kantor cabang menerapkan apu dan ppt dengan standar yang lebih rendah dari ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini maka ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini wajib diterapkan. dalam hal ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini tidak dapat diterapkan sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan anak dan kantor cabang yang berada luar negeri berdasarkan aturan negara setempat, penyelenggara wajib mengambil langkah terbaik untuk penerapan apu dan ppt yang diperlukan dan melaporkannya kepada bank indonesia. bagian kedelapan penerapan apu dan ppt oleh pihak ketiga dalam hal penyelenggara melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, penyelenggara wajib memastikan penerapan apu dan ppt sebagaimana dimaksud dalam oleh pihak ketiga tersebut. bab customer due diligence (cdd) bagian kesatu kewajiban dan prosedur pelaksanaan cdd penyelenggara wajib melaksanakan cdd terhadap pengguna jasa untuk memastikan efektivitas penerapan apu dan ppt. prosedur pelaksanaan cdd sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan sebagai berikut: melakukan identifikasi, melakukan verifikasi identitas berdasarkan data, informasi, dan atau dokumen dari sumber yang independen dan terpercaya, cc. melakukan pemantauan secara berkesinambungan (on going due diligence) dan melakukan upaya pengisian data, informasi, dan atau dokumen pengguna jasa, dan memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang dilakukannya dan sumber dana yang dipergunakan. kewajiban melaksanakan prosedur cdd sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh penyelenggara pada saat: melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa atau calo100. (seratus juta rupiah) atau setara, cc. terdapat transaksi transfer dana, atau terdapat keraguan atas kebenaran informasi yang diberikan oleh calon pengguna jasa, pengguna jasa, penerima kuasa, dan atau beneficial owner. bagian kedua identifikasi dan verifikasi identifikasi sebagaimana dimaksud dalam hurufkewarganegaraan, nomor telepon, pekerjaan, jenis kelamin, dan tanda tangan atau data biometrik, bagi pengguna jasa berupa korporasi: nama korporasi, bentuk badan hukum atau badan usaha, tempat dan tanggal pendirian, nomor izin usaha, alamat tempat kedudukan, jenis bidang usaha atau kegiatan, nomor telepon, nama pengurus, nama pemegang sahamnomor izin dari instansi berwenang apabila ada, alamat kedudukan, bentuk perikatan (legal arrangement)perikatan lainnyaberupa: bagi pengguna jasa berupa orang perseorangan: kartu tanda penduduk ktp), surat izin mengemudi (sim), paspor, atau dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, bagi pengguna jasa berupa korporasi: akta pendirian dan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga korporasi dan perubahan terkini apabila ada, izin usaha atau izin lainnya dari otoritas yang berwenang, kartu nomor pokok wajib pajak npp) bagi pengguna jasa yang diwajibkan untuk memiliki npp sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan dokumenbukti pendaftaran pada instansi yang berwenang, akta pendirian dan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga apabila ada, dan dokumen identitas orang perseorangan dari: bagi perikatan lainnya (legal arrangement) berupa trust: orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (legal arrangement), peniti harta (settler), penerima dan pengelola harta (trustee), penjamin (protector) apabila ada, penerima manfaat (beneficial) atau kelas penerima manfaat (class beneficial), dan orang perseorangan yang menjadi pengendali akhir dari trust: dan bagi perikatan lainnya (legal arrangement) dalam bentuk selain trust, berupa identitas orang perseorangana). identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap pengguna jasa yang melakukan transaksi kurang dari rp100. (seratus juta rupiah) dan tidak memiliki hubungan usaha yang berkelanjutan (walk customer)dan tanda tangan atau data biometrik, bagi pengguna jasa berupa korporasi: nama korporasi, alamat kedudukan apabila adaalamat kedudukan, dan data dan informasi identitas perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (legal arrangement)sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara dapat mewajibkan pengguna jasa untuk menyampaikan data, informasi, dan atau dokumen tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam hal terdapat keraguan terhadap identitas pengguna jasa. identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap pengguna jasa berupa lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, dilakukan dengan mewajibkan penyampaian data, informasi, dan atau dokumen berupa nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi, atau perwakilan tersebut. penyelenggara melakukan verifikasi terhadap identitas pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam dan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap: dokumen identitas yang diterbitkan instansi pemerintah, data dan informasi kependudukan yang ditatausahakan instansi pemerintah, dan atausebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan cara: pertemuan langsung, atau penggunaan cara lain. penggunaan cara lain dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan sepanjang terdapat: metode atau sarana teknologi yang memadai untuk melakukan verifikasi terhadap identitas pengguna jasa, dan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang dilaksanakan secara efektif. penggunaan cara lain dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dilaporkan kepada bank indonesia. proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan oleh penyelenggara sebelum pembukaan hubungan usaha atau sebelum pelaksanaan transaksi dengan pengguna jasa. penyelenggara dapat menyelesaikan proses verifikasi setelah pembukaan hubungan usaha dengan pengguna jasa sepanjang: risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dikelola secara efektif, hal tersebut merupakan praktik bisnis yang wajar, dan proses verifikasi dapat segera diselesaikan. bagian ketiga identifikasi dan verifikasi beneficial owner penyelenggara wajib memastikan pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan beneficial owner. dalam hal pengguna jasa bertindak untuk kepentingan beneficial owner, penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas beneficial owner. dalam hal pengguna jasa berupa korporasi maka beneficial owner ditentukan berdasarkan kepemilikan saham mayoritas pada korporasi. selain melakukan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada penyelenggara wajib: meneliti hubungan hukum antara pengguna jasa dengan beneficial owner, meminta pernyataan tertulis dari pengguna jasa mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari beneficial owner, dan cc. meminta pernyataan tertulis dari beneficial owner bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana pengguna jasa. penyelenggara dapat menentukan beneficial owner korporasi dengan cara selain sebagaimana dimaksud dalam dalam hal: terdapat keraguan bahwa orang perseorangan yang memiliki saham mayoritas merupakan beneficial owner korporasi, atau tidak ada orang perseorangan yang diketahui memiliki saham mayoritas. dalam hal beneficial owner korporasi tidak dapat ditentukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada penyelenggara melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang memegang posisi sebagai direksi pada korporasi atau jabatan yang dipersamakan dengan itu. identifikasi dan verifikasi identitas beneficial owner tidak dilakukan terhadap pengguna jasaempat identifikasi dan verifikasi calon pengguna jasa ketentuan mengenai identifikasi dan verifikasi pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku pula bagi calon pengguna jasa. bagian kelima pemantauan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap pengguna jasa untuk memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa. penyelenggara harus memiliki prosedur yang memadai untuk melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada penyelenggara yang memiliki skala usaha dan layanan yang kompleks wajib memiliki sistem untuk melakukan pemantauan secara efektif. pengisian data, informasi, dan atau dokumen pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan penyelenggara termasuk data, informasi, dan atau dokumen terkait pelaksanaan cdd. pengisian data, informasi, dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila terdapat: perubahan data, informasi, dan atau dokumen pengguna jasa, perubahan pola transaksi, ketidaksesuaian transaksi dengan profil pengguna jasa, atau peningkatan risiko pengguna jasa yang signifikan, dan atau dugaan adanya pencucian uang dan pendanaan terorismeselanjutnya disebupenyelenggara adalah badan usaha berbadan hukum selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran dan badan usaha berbadan hukum selain bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha penukaran valuta asing. penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank yang selanjutnya disebut jsp selain bank adalah pihak selatan bank yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran bagian keenam cdd sederhana prosedur pelaksanaan cdd sebagaimana dimaksud dalam dapat diterapkan secara sederhana berupa cdd sederhanarendah. pelaksanaan cdd sederhana dilakukan dengan cara: menyederhanakan permintaan data dan informasi identitas pengguna jasa, melakukan verifikasi identitas pengguna jasa setelah pembukaan hubungan usaha dilakukan, melakukan verifikasi identitas pengguna jasa pada saat saldo atau jumlah transaksi pengguna jasa mencapai limit tertentu, mengurangi frekuensi pengisian data pengguna jasa, melakukan pemantauan terhadap pengguna jasa dengan saldo atau jumlah transaksi tertentu, dan atau memahami maksud dan tujuan hubungan usaha pengguna jasa berdasarkan analisis terhadap pola transaksi atau jenis produk atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan oleh penyelenggararendah dengdapat melaksanakan cdd sederhana apabila telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko yang efektif. pelaksanaan cdd sederhana tidak berlaku dalam hal terdapat dugaan pencucian uang dan pendanaan terorisme. daftar pengguna jasa yang mendapat perlakuan cdd sederhana wajib ditatausahakan oleh penyelenggara. penyelenggara berupa penerbit uang elektronik yang menerbitkan uang elektronik: dengan nilai nominal yang dibatasi sehingga tidak diwajibkan melakukan pencatatan data identitas pemegang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik, dan yang tidak dapat melakukan transfer dana, tidak diwajibkan melakukan proses identifikasi dan verifikasi. bagian ketujuh enhanced due diligence edd) prosedur pelaksanaan cdd sebagaimana dimaksud dalam wajib diterapkan secara lebih mendalam berupa eddtinggi. calon pengguna jasa, pengguna jasa, atau beneficial owner yang termasuk kategori berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ditentuktinggi. pelaksanaan edd dilakukan dengan cara: memperoleh informasi tambahan tentang profil pengguna jasa, melakukan pengisian data identitas secara lebih rutin, cc. memperoleh informasi tambahan mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi, memperoleh informasi tambahan mengenai sumber dana dan sumber kekayaan, dan atau melakukan pemantauan secara lebih ketat terhadap hubungan usaha atau transaksi, termasuk menentukan kriteria transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut. penyelenggara wajib menunjuk direksi atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hubungan usaha dengan calon pengguna jasa, pengguna jasa, atau beneficial owner yang termasuk kategori berisiko tinggi. tanggung jawab direksi atau pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan: memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon pengguna jasa, pengguna jasa, atau beneficial ownerpengguna jasa, pengguna jasa, atau beneficial owner yang tergolong berisiko tinggi. daftar pengguna jasa yang mendapat perlakuan edd wajib ditatausahakan oleh penyelenggara. dalam hal penyelenggara melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa dan atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi (high risk countries) yang dipublikasikan oleh financial action task force money laundering fate) untuk dilakukan langkah pencegahan (counter measures), penyelenggara wajib melakukan edd dengan meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada otoritas terkait. kewajiban melaksanakan edd sebagaimana dimaksud dalam juga berlaku dalam hal penyelenggara melakukan transaksi dengan pengguna jasa yang patut diduga merupakan pihak yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha transfer dana, penukaran valuta asing, atau kegiatan sebagai penyedia jasa keuangan lainnya. penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengenali calon pengguna jasa, pengguna jasa, atau beneficial owner yang termasuk dalam kategori pep. dalam hal calon pengguna jasa, pengguna jasa, atau beneficial owner termasuk dalam kategori pep, penyelenggara wajib melaksanakan edd. pelaksanaan edd yang wajib dilakukan terhadap pep paling sedikit berupa identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dan serta: melakukan langkah yang diperlukan untuk menentukan sumber dana, dan meningkatkan pemantauan termasuk menambah kriteria pola transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut. ketentuan yang berlaku bagi pep, sebagaimana dimaksud dalam berlaku pula bagi anggota keluarga pep atau pihak terkait dengan pep. bagian kedelapan penolakan dan penghentian hubungan usaha penyelenggara wajib menolak melakukan hubungan usaha, menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan atau menutup hubungan usaha, dalam hal: calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan atau beneficial owner tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan penyelenggara mengetahui atau patut menduga bahwa calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan atau beneficial owner menggunakan nama fiktif dan atau anonim, dan atau penyelenggara meragukan atau tidak dapat meyakini kebenaran identitas calon pengguna jasa, pengguna jasa dan atau beneficial owner. penyelenggara harus mendokumentasikan identitas calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan atau beneficial owner sebagaimana dimaksud pada penyelenggara wajib melaporkan calon pengguna jasa, pengguna jasa dan atau beneficial owner sebagaimana dimaksud pada dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan. kewenangan penyelenggara untuk menolak, membatalkan dan atau menutup hubungan usaha dengan pengguna jasapengguna jasa. dalam hal penyelenggara melakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengguna jasapenyelenggara maka penyelesaian terhadap sisa dana pengguna jasa yang tersimpan penyelenggara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal penyelenggara menduga terdapat transaksi yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan meyakini bahwa pelaksanaan cdd dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan anti tipping off maka penyelenggara: dapat menghentikan pelaksanaan cdd, dan wajib melaporkan transaksi tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan kepada plat. bagian kesembilan pelaksanaan cdd oleh pihak ketiga penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam untuk melaksanakan cdd. penyelenggara dapat menggunakan hasil cdd yang dilakukan oleh pihak ketiga. pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada yaitu: pihak yang mewakili penyelenggara bertindak untuk dan atas nama penyelenggara, penyelenggara lain yang telah melaksanakan cdd terhadap calon pengguna jasa atau pengguna jasa, atau perusahaan yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan penyelenggara. penyelenggara wajib melaporkan penggunaan hasil cdd pihak ketiga kepada bank indonesia. tanggung jawab atas penggunaan hasil cdd pihak ketiga tetap berada pada penyelenggara. dalam hal penyelenggara menggunakan hasil cdd pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku ketentuan sebagai berikut: penyelenggara dianggap melakukan cdd sendiri dan merupakan bagian dari kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan penyelenggara, penyelenggara wajib mendapatkan hasil cdd, termasuk dokumen identitas pengguna jasa dan dokumen pendukung cdd lainnya dengan segera, penyelenggara wajib memastikan kepatuhan pihak ketiga terhadap ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini dan atau terhadap kebijakan dan prosedur apu dan ppt yang ditetapkan oleh penyelenggara, dan penyelenggara wajib menatausahakan daftar pihak ketiga. dalam hal penyelenggara akan menggunakan hasil cdd dari penyelenggara lain sebagaimana dimaksud dalam huruf atau perusahaan yang berada dalam kelompok usaha yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf penyelenggara wajib: memiliki hubungan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis, segera mendapatkan informasi hasil cdd, memastikan ketersediaan salinan dokumen identitas pengguna jasa dan dokumen pendukung cdd lainnya pada saat diminta, memastikan bahwa pihak ketiga diawasi oleh otoritas yang berwenang terhadap kepatuhan atas ketentuan apu dan ppt, dan .9g memastikan negara tempat pihak ketiga tersebut tidak termasuk negara berisiko tinggi. penyelenggara wajib memastikan pihak ketiga tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan hasil cdd. bagian kesepuluh transfer dana identifikasi dan verifikasi pengguna jasa dalam kegiatan transfer dana wajib dilakukan oleh: penyelenggara pengirim asal terhadap pengirim asal (originator), dan penyelenggara penerima akhir terhadap penerima (beneficial). kewajiban sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi penyelenggara penerus. informasi yang disampaikan oleh penyelenggara pengirim asal kepada penyelenggara penerus atau kepada penyelenggara penerima akhir paling sedikit mengenai: identitas pengirim asal, nomor rekening pengirim asal atau nomor referensi unik transaksi, nama penerima, dan nomor rekening penerima atau nomor referensi unik transaksi. untuk transfer dana lintas negara dengan nilai kurang dari rp10. (sepuluh juta rupiah) atau setara, identitas pengirim asal sebagaimana dimaksud pada huruf hanya berupa nama pengirim asal. untuk transfer dana domestik,dapat berupa: nomor rekening pengirim asal atau nomor referensi unik transaksi: dan nomor rekening penerima atau nomor referensi unik transaksi, sepanjang nomor rekening atau nomor referensi unik transaksi dimaksud dapat digunakan untuk menelusuri identitas pengirim asal dan penerima. dalam hal terdapat permintaan informasi dari otoritas yang berwenang, penyelenggara wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada atau paling lambat (tiga) hari kerja sejak permintaan diterima. penyelenggara pengirim asal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dilarang melaksanakan perintah transfer dana dari pengirim asal. penyelenggara penerus. penyelenggara penerus wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur tindak lanjut, termasuk apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap. penyelenggara penerus wajib meneruskan seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada kepada penyelenggara penerus lainnya atau penyelenggara penerima akhir. penyelenggara penerus wajib menatausahakan seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada penyelenggara penerima akhir atau penyelenggara penerus. penyelenggara penerima akhir wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk menentukan tindak lanjut, termasuk apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap. penyelenggara pengirim asal yang sekaligus bertindak sebagai penyelenggara penerima akhir harus memperhatikan dan menganalisis seluruh informasi tentang pengirim asal dan penerima yang dimilikinya dalam menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada otoritas yang berwenang. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan tidak berlaku terhadap: transaksi yang menggunakan kartu debit, kartu atm, kartu kredit, atau uang elektronik sepanjang digunakan untuk pembayaran atas barang atau jasa, dan transfer dana antar penyelenggara untuk kepentingan penyelenggara sendiri. bagian kesebelas penanganpenyelenggara wajib menatausahakan dan mengisiksuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. penyelenggara wajib melakukan pengecekansebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai sistem pembayaranihak yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha penukaran valuta asinggguna jasa adalah pihak yang menggunakan jasa penyelenggara, melakukan hubungan usaha dengan penyelenggara, atau melakukan transaksi melalui penyelenggara. pemilik manfaat beneficial owner) yang selanjutnya disebut beneficial owner adalah setiap orang perseorangan, baik sendiri atau bersama sama, secara langsung atau tidak langsung, yang: merupakan pemilik sebenarnya dari dana, mengendalikan transaksi pengguna jasa, cc. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement), dan atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksimaupun bukan badan hukum, termasukdalam hal terdapatpenyelenggara wajib segera melakukan pemblokiran secara serta merta, melaporkannya sebagai laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan melakukan tindak lanjut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab anti tipping off dewan komisaris, direksi, pengurus, dan atau pegawai penyelenggara dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain manapunyelenggara wajib menjaga kerahasiaan informasi dalam pelaksanaan cddkerja sama dan pengembangan produk atau teknologi baru bagian kesatu hubungan kerja sama penyelenggara wajib mengumpulkan informasi mengenai pihak yang akan diajak bekerja sama dan melakukan penilaian dampak pelaksanaan hubungan kerja sama terhadap profil risiko penyelenggara dalam apu dan ppt sebelum melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain. dalam kerja sama transfer dana, penyelenggara pengirim yang menyediakan jasa transfer dana lintas negara wajib: menolak untuk melakukan kerja sama dengan shell bank, dan memastikan bahwa pihak yang melakukan kerja sama tidak mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank. bagian kedua pengembangan produk dan teknologi baru penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam sebelum melakukan pengembangan produk baru dan atau menggunakan teknologi baru. penyelenggara wajib melakukan pengendalian dan mitigasi atas risiko sebagaimana dimaksud pada bab vii ketatausahaan dokumen penyelenggara wajib menatausahakan: dokumen yang terkait dengan data pengguna jasa dengan jangka waktu paling singkat (lima) tahun sejak: berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan pengguna jasa, atau ditemukan ketidaksesuaian transaksi dengan profil risiko pengguna jasa, dan dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan pengguna jasa dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan. dokumen yang terkait dengan data pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit berupa: identitas pengguna jasa termasuk dokumen pendukungnya, bukti verifikasi data pengguna jasa, hasil pemantauan dan analisis yang telah dilakukan, korespondensi dengan pengguna jasa, dan dokumen yang terkait dengan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan apabila ada. penyelenggara wajib segera memberikan data, informasi, dan atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh bank indonesia, penegak hukum dan atau otoritas lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan lebih lama jika terkait kasus tertentu dan atau diminta oleh bank indonesia, otoritas yang berwenang, dan atau penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii pengawasan bank indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap penerapan apu dan ppt oleh penyelenggara. pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada merupakan suatu kegiatan pengawasan secara berkesinambungan yang meliputi proses identifikasi, pemantauan, dan penilaian risiko. pengawasan bank indonesia sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara langsung dan tidak langsung. untuk pengawasan oleh bank indonesia, penyelenggara wajib: mengenali, menatausahakan, dan melakukan pengisian data mengenai beneficial owner penyelenggara, dan memastikan ketersediaan data mengenai beneficial owner sebagaimana dimaksud pada huruf untuk kepentingan pengawasan bank indonesia. bab pelaporan penyelenggara wajib menyampaikan kepada bank indonesia: laporan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan apu dan ppt sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak perubahan dilakukan, laporan tahunan penerapan apu dan ppt paling lambat pada bulan januari tahun berikutnya, cc. laporan pembekuan transaksi, pemblokiran rekening, dan atau penolakan transaksi terkait, paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak pembekuan, pemblokiran, dan atau penolakan transaksi dilakukan, dan laporan lainnya. dalam hal tanggal pelaporan jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. keuangan transfer dana dari dan luar negeri, dan laporan lain kepada plat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undanganterbitkan oleh plat. bab koordinasi bank indonesia dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak dan otoritas lain yang berwenang, baik dalam maupun luar negeri. koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam bentuk: pertukaran informasi, perumusan ketentuan dan atau pedoman, pelaksanaan pengawasan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian atau riset, penugasan pegawai, dan atau pengembangan sistem informasi. bank indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas berwenang lainnya untuk melakukan pembinaan atau mengenakan sanksi kepada penyelenggara yang juga berada bawah pengawasan otoritas tersebut: kepada penyelenggara berupa: teguran tertulis, kewajiban membayar, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara terhadap sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan atau pencabutan izin, dan atau kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham dan atau pejabat eksekutif penyelenggara berupa: pemberhentian sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif, dan atau larangan untuk menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan atau pejabat eksekutif pada lembaga yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing, yang berada bawah pengawasan bank indonesia paling lama (lima) tahun. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan tingkat pelanggaran, akibat yang ditimbulkan dan atau faktor lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. bank indonesia dapat mengumumkan kepada publik mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau larangan menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf juga dapat dikenakan dalam hal penyelenggara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan atau pejabat eksekutifdalam hal bank indonesia mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan maka: anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pemegang saham dilarang mengambil keputusan dan atau melakukan kegiatan lain yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan kondisi keuangan penyelenggara sejak tanggal surat pemberitahuan dari bank indonesia, penyelenggara wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris paling lama (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari bank indonesia, dan pemegang saham wajib mengalihkan sahamnya paling lama (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari bank indonesia. selama jangka waktu pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat menghentikan sementara kegiatan usaha penyelenggara. dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf penyelenggara tidak melakukan perubahan terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pemegang saham, berlaku ketentuan sebagai berikut: penyelenggara dapat dikenakan sanksi administratif, bank indonesia tidak mengakui segala hubungan hukum yang dilakukan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pemegang saham, dan segala tindakan yang dilakukan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pemegang saham merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. bab xii ketentuan lain lain bank indonesia dapat menetapkan pihak selain jsp selain bank dan penyelenggara kurva bukan bank sebagaimana dimaksud dalam untuk tunduk pada ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini. bab xiiiesuaikan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan apu dan ppt sesuai dengan peraturan bank indonesia ini paling lambat (enam) bulan sejak peraturan bank indonesia ini diundangkan. kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada serta penyesalannyajak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bab xivurat edaran bank indonesia nomor dpm tanggal maret perihal pedoman standar, dan surat edaran bank indonesia nomor displompok usaha adalah grup atau sekelompok perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian dengan penyelenggara. manajemen senior adalah anggota direksi dan pejabat eksekutif yang dapat mengambil kebijakan keputusan dalam operasional penyelenggara&nyelenggararuang lingkup ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini berlaku bagi penyelenggara berupa: jsp selain bank: dan penyelenggara kurva bukan bank. jsp selain bank sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyelenggara transfer dana, penerbit alat pembayaran dengan menggunakan kartu apik), cc. penerbit uang elektronik, dan penyelenggara dompet elektronik. bab iii kewajiban penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagian kesatu kewajiban dan cakupan program apu dan ppt penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam wajib menerapkan apu dan ppt yang meliputi:isiko, manajemen sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal. bagian kedua tugas dan tanggung jawab direksi dan pengawasan aktif dewan komisaris tugas dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit mencakup hal sebagai berikut: menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis apu dan ppt berdasarkan persetujuan dewan komisaris, memastikan penerapan apu dan ppt dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan, cc. memastikan pengisian kebijakan dan prosedur tertulis apu dan ppt terhadapterkait dengantransfer dana dari dan luar negeri kepada plat sesuai dengan ketentusebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit mencakup hal sebagai berikut: memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur tertulis terhadap penerapan apu dan ppt, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi terhadap penerapan apu dan ppt. bagian ketiga kebijakan dan prosedur tertulis penyelenggara wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada paling sedikit: customer due diligence cdd), pengelolaan data, informasi, dan dokumen, dan cc. pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan lainnya. bagi penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada juga wajib memiliki kebijakan dan prosedur transfer dana. penyelenggara wajib memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada penyelenggara wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada termasuk dalam hal terdapat perubahan, kepada bank indonesia. bagian keempat proses manajemen risiko penyelenggara wajib menerapkan proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf yang meliputi identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko. penyelenggara melakukan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada terkait dengan: pengguna jasa, negara atau wilayah geografis, cc. produk ataujasa, dan jalur atau jaringan transaksi. dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada penyelenggara wajib menggunakan hasil identifikasi dan penilaian risiko oleh otoritas yang berwenang serta dokumen serta informasi terkait lainnya. terhadap hasil penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada penyelenggara wajib: melakukan pengisian secara berkala, mendokumentasikan: dan cc. memiliki mekanisme penyediaan informasi yang memadai bagi otoritas yang berwenang. penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada karakteristik, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha penyelenggara, serta eksposur risiko yang relevan. dalam hal penyelenggara menilai risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya semakin meningkat, penyelenggara wajib melakukan peningkatan pengendalian dan mitigasi risikopaling sedikit berupa: penyaringan untuk penerimaan pegawai (pre employee screening), pemantauan profil pegawai, dan program pelatihan dan peningkatan pemahaman (awareness) pegawai secara berkesinambungan. bagian keenam sistem pengendalian internal sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit berupa: pembentukan unit kerja, penetapan fungsi, dan atau penunjukan anggota direksi pejabat eksekutif yang bertanggung jawab khusus untuk penerapan apu dan ppt, pemisahan wewenang dan tanggung jawab antara pihak yang melaksanakan fungsi audit dengan unit bisnis penyelenggara, dan cc. pelaksanaan audit independen secara berkala untuk menguji kepatuhan dan efektivitas penerapan apu dan ppt. bagian ketujuh penerapan apu dan ppt pada kelompok usaha penyelenggara yang merupakan kelompok usaha wajib memastikan penerapan apu dan ppt secara efektif pada perusahaan anak dan kantor cabang penyelenggara, baik dalam maupun luar negeri. penerapan apu dan ppt sebagaimana dimaksud pada mencakup juga ketersediaan: kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pertukaran informasi antarperusahaan induk, perusahaan anak, dan kantor cabang,

tambahan lembaran negara r.iumum sesuai dengan undang undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tipu) dan undang undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme ppt), bank indonesia merupakan salah satu lembaga pengawas dan pengatur lpp) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengaturan, dan mengenakan sanksi terhadap pihak pelapor dalam penerappihak pelapor yang berada bawah kewenangan bank indonesia yaitu penyelenggara jasa sistem pembayaran jsp) selain bank berupa penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu, penyelenggara uang elektronik dan atau dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana. selain jsp selain bank, pihak pelapor yang juga berada bawah kewenangan bank indonesia adalah penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. untuk menjalankan kewenangan tersebut, bank indonesia menerbitkan peraturan bank indonesia mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme apu dan ppt) dan melakukan pengawasan terhadap penerapannya. peraturan bank indonesia ini telah diselaraskan dengan rekomendasi fate sebagai lembaga yang menetapkan standar acuan bagi negara seluruh dunia dalam menerapkan langkah pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. sebagai suatu dokumen yang bersifat dinamis, rekomendasi fate terus menerus mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. perkembangan inovasi teknologi mendorong perkembangan produk atau jasa dan model bisnis kegiatan sistem pembayaran sehingga menjadi lebih maju dan kompleks. selain itu, kemajuan teknologi informasi telah menghilangkan batas negara yang memudahkan terjadinya kejahatan terorganisasi (organized crime) secara lintas batas (transnational crime) sehingga risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin meningkat. sebagai langkah antisipasi atas perkembangan tersebut, bank indonesia memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan pengaturan tentang penerapan apu dan ppt bidang sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing, sehingga terdapat keseimbangan antara upaya mengendalikan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan upaya mendukung penggunaan kegiatan ekonomi nasional. salah satu pendekatan yang direkomendasikan oleh fate dalam menerapkan apu dan ppt adalah dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk based approach) terhadap faktor risiko terkait karakteristik nasabah, produk, wilayah geografis, dan jalur atau jaringan transaksi (delivery channel). pendekatan berbasis risiko wajib diterapkan baik oleh penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan usahanya maupun oleh bank indonesia dalam melaksanakan pengawasan. dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko diharapkan pengelolaan sumber daya pengawasan dapat diaplikasikan pada area yang memiliki risiko tinggi. pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme juga harus dilakukan secara terintegrasi dengan hasil penilaian risiko secara nasional dan sektoral. huruf cukup jelas. penyampaian data dan informasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui sarana teknologi elektronik. huruf angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka informasi mengenai alamat tempat tinggal lain diperlukan apabila calon pengguna jasa atau pengguna jasa memiliki alamat tempat tinggal berbeda dengan alamat yang tercatat pada dokumen identittanda tangan adalah tanda tangan digital sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik pengguna jasa. huruf angka cukup jelas. angka cukup jelaspenyelenggara dapat meminta informasi mengenai alamat kegiatan usaha lain apabila diperlukan. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka bagi korporasi dalam bentuk selain perseroan terbatas, berupa nama orang perseorangan (natural person) yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pengurus dalam perseroan terbatas. angka bagi korporasi dalam bentuk selain perseroan terbatas atau tidak menggunakan saham sebagai ukuran kepemilikan, berupa nama orang perseorangan (natural person) yang merupakan pihak yangangka cukup jelas. huruf perikatan lainnya (legal arrangement) antara lain trustee. contoh bank umum sebagai trustee yaitu pengelola atau penerima harta trustbagi calon pengguna jasa atau pengguna jasa orang perseorangan (natural person) yang berkewarganegaraan asing, paspor sebagaimana dimaksud harus disertai dengan kartu izin tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian apabila hubungan usaha dengan penyelenggara dilakukan dalam bentuk pembukaan rekening atau hubungan usaha lain yang berkelanjutpenyelenggara tentang profil calon pengguna jasa berkewarganegaraan asing tersebut antara lain surat referensi dari:calon pengguna jasa berkewarganegaraan asing, atau bank negara atau jurisdiksi tempat kedudukan calon pengguna jasa, dimana negara atau jurisdiksi tersebut tidak tergolong berisiko tinggi. angka dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berupa dokumen identitas lainnya yang menampilkan foto calon pengguna jasa atau pengguna jasa dan memuat informasi identitas. huruf dokumen pendirian dan izin korporasi disesuaikan dengan bentuk badan hukum atau badan usaha dan bidang usaha yang dilakukan. huruf cukup jelas. cukup jelas. termasuk dengan meminta lebih dari satu dokumen identitas, misalnya selain kartu tanda penduduk meminta pula paspor atau surat izin mengemudi. cukup jelas. yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga yang memiliki kewenangan eksekutif, yudikatif, atau legislatif. yang dimaksud dengandokumen bagi lembaga, instansi atau perwakilan berupa. penyelenggara memastikan penggunaan data, informasi, dan dokumen yang lebih dapat diyakini validitasnya pada saat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dihadapi lebih tinggi. huruf pertemuan langsung dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana teknologi misalnya video call. huruf termasuk cara lain yang memadai dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan data biometrik dan penyampaian foto secara online real time. huruf termasuk menggunakan sarana teknologi dan media komunikasi, untuk melakukan verifikasi identitas pengguna jasa. huruf cukup jelas. penyampaian laporan oleh penyelenggara antara lain disertai dengan penjelasan mengenai metode verifikasi yang akan diterapkan dan teknologi yang akan digunakan. cukup jelas. pengelolaan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme antara lain dapat dilakukan melalui: pembatasan nilai, frekuensi, dan atau jenis transaksi yang dapat dilakukan pengguna jasa, dan pemantauan terhadap kewajaran jumlah, kompleksitas dan pola transaksi. penyelesaian verifikasi dilakukan segera setelah pembukaan hubungan usaha sesuai batas waktu dalam praktek bisnis yang wajar (normal conduct business). cukup jelas. cukup jelas. untuk korporasi yang tidak berbentuk perseroan terbatas, misalnya yayasan atau perkumpulan, atau tidak menggunakan saham sebagai ukuran kepemilikan maka beneficial owner dari korporasi tersebut yaitu orang perseorangan yang menurut penilaian penyelenggarahuruf hubungan hukum antara antara calon pengguna jasa atau pengguna jasa dengan beneficial owner ditunjukkan antara lain dengan surat penugasan, surat perjanjian, atau surat kuasa. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. contoh pengendalian korporasi melalui bentuk lain yaitu pengendalian melalui kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi dari korporasi. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf perusahaan publik atau emiten yaitu perusahaan yang diwajibkan untuk menyampaikan informasi atas pengendali korporasi secara terbuka, termasuk anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan tersebut. cukup jelas. pemantauan dilakukan dengan cara menganalisis seluruh transaksi khususnya transaksi keuangan mencurigakan antara lain transaksi yang kompleks, dengan jumlah atau pola yang tidak wajar, serta luar kebiasaan atau diduga tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas. pemantauan termasuk pula pemantauan terhadap: transaksi pengguna jasa yang melakukan hubungan usaha dengan penyelenggara tanpa menggunakan rekening, dan transaksi yang diproses melalui sistem atau jaringan milik penyelenggara misalnya penerusan transfer dana. pemantauan dapat dilakukan terhadap transaksi yang telah terjadi (post transaction) dalam kurun waktu tertentu. cukup jelas. skala usaha dan layanan yang kompleks antara lain dapat dilihat dari jumlah jaringan kantor, jumlah pengguna jasa, jumlah variasi produk dan fitur produk. sistem dapat berupa sistem komputer atau metode pemantauan dengan menggunakan cara lain untukpengguna jasa, dan menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas pengguna jasa, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana transaksi. data, informasi, dan atau dokumen pengguna jasa termasuk yang dikumpulkan dalam pelaksanaan cdd. pengguna jasa meliputi pengguna jasa baru dan pengguna jasa existing. cukup jelas. cukup jelas. prosedur cdd harus diterapkan secara proporsional terhadap faktor dari tingkat risiko yang dinilai rendah. huruf pengguna jasa yang termasuk kategori berisiko rendah antara lain:, perusahaan publik atau emiten yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kewajiban transparansi keuangan, atau pengguna jasa dari produk atau jasa yang dibuat untuk program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan. huruf negara atau area geografis yang termasuk kategori berisiko rendah antara lain: negara yang memiliki tingkat tata kelola (good governance) yang tinggi sebagaimana ditentukan oleh world bank, dan atau negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang rendah sebagaimana diidentifikasi dalam transparency international corruption perception index. huruf produk atau jasa yang termasuk kategori berisiko rendah antara lain: dan atau ditujukan bagi penyandang disabilitas, yang dibatasi jumlah dan penggunaannya, dan atau produk atau jasa yang dibuat dengan tujuan, kegunaan, fitur, pengguna jasa, saldo, atau limit yang terbatas dan memiliki risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang terkendali secara efektif. huruf jalur atau jaringan transaksi (delivery channels) yang termasuk kriteria berisiko rendah antara lain transaksi yang dilakukan melalui pertemuan langsung dengan nilai yang sedikit. kebijakan dan prosedur penerapan apu dan ppt harus memuat kriteria penetapan risiko rendah dan prosedur cdd sederhana.. cukup jelas. cukup jelas. huruf pengguna jasa yang termasuk kategori berisiko tinggi antara lain: pep, keluarga pep, atau pihak terkait dengan pep (close associates), memiliki bidang usaha yang berisiko tinggi (high risk business), menunjuk pihak ketiga untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi: atau tercantum dalam. huruf negara atau area geografis yang termasuk kategori berisiko tinggi antara lain: yurisdiksi yang diidentifikasi sebagai negara yang tidak melaksanakan rekomendasi fate secara memadai berdasarkan penilaian oleh organisasipenyusunan peraturan bank indonesia ini diharapkan dapat mendukung upaya mewujudkan sistem keuangan yang lebih bersih, sehat, dengan integritas tinggi, yang sejalan dengan upaya mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar. ii. demi cukup jelas. huruf kewajiban penerapan apu dan ppt didasarkan pada alasan dan pertimbangan karena pihak tersebut melakukan hubungan usaha dalam bentuk pembukaan rekening dan atau menyediakan fasilitas pemindahan dana. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud denganhuruf yang dimaksud dengan penerbit alat pembayaran dengan menggunakan kartu apik) adalah penerbit kartu debut, kartu atm dan atau kartu kredhuruf yang dimaksud dengan penerbit uang elektronik adalah penerbit uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam, atau middle east north africa financial action task force menaati),terproduk atau jasa yang termasuk kategori berisiko tinggi antara lain: private banking atau hubungan bisnis yang sejenis, transaksi anonim (anonymous transactions) yang terutama dilakukan secara tunaijalur atau jaringan transaksi (delivery channels) yang termasuk kriteria berisiko tinggi antara lain transaksi yang dilakukan secara online dengan jumlah besar. kriteria berisiko tinggi dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain bank indonesia, plat dan otoritas yang berwenang, termasuk hasil national risk assessment (nra) dan sektoral risk assessment (sra)p asing yaitu orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting (prominent function) oleh negara laindomestik yaitu orang yang diberi kewenanganpada organisasi internasional yaitu orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting (prominent function) oleh organisasi internasional, seperti manajemen senior yang meliputi antara lain direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. penerapan edd dilakukan baik terhadap pep asing, misalnya international monetary fund imf), world bank, united nations un), organization for economic co operation and development oecd), asian development bank adb), dan islamic development bank idb). cukup jelas. yang dimaksud dengan anggota keluarga dari pep adalah anggota keluarga pep sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal,j . kakek atau nenek dari suami atau istri, suami atau istri dari cucu kandung tiri angkat, il. saudara kandung tiri angkat dari suami, dan atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara. 9a pihak terkait dengan pep antara lain: perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh pep, atau pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan pep, misalnya: supir, asisten pribadi, dan sekretaris pribadi. kriteria pep, anggota keluarga dari pep, dan pihak terkait dengan pep dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain bank indonesia, plat, dan otoritas yang berwenang. cukup jelas. kewajiban penyelenggara untuk mendokumentasikan calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan beneficial owner dimaksudkan sebagai dokumen pendukung pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada plat. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan hubungan usaha adalah hubungan usaha dengan menggunakan rekening yaitu apik, uang elektronik, dan dompet elektronik. pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada pengguna jasa sesuai dengan alamat yang tercantum dalam database penyelenggara. penyelesaian terhadap sisa dana pengguna jasa antara lain berupa penyerahan sisa dana kepada balai harta peninggalan. yang dimaksud dengan anti tipping off adalah larangan bagi direksi, komisaris, pengurus, dan atau pegawai penyelenggaracukup jelas. cukup jelas. huruf pihak ketiga antara lain agen yang bekerja sama dengan penyelenggara. termasuk agen antara lain agen pemasarahuruf penyelenggara lain dapat berupa penyedia jasa keuangan lain yang diawasi dan diatur oleh bank indonesia atau otoritas yang berwenang lainnya. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf kewajiban memastikan kepatuhan pihak ketiga antara lain dilakukan dalam bentuk: mencantumkan kewajiban pihak ketiga untuk mematuhi dalam perjanjian tertulis, melakukan edukasi atau sosialisasi terhadap pihak ketiga terkait, atau melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pihak ketiga atas pemenuhan. huruf penyelenggara harus dapat menyampaikan informasi mengenai pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara apabila diminta oleh bank indonesia atau otoritas yang berwenang lainnya. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan otoritas yang berwenang adalah otoritas negara dimana pihak ketiga tersebut berasal, yang mengawasi kepatuhan atas ketentuan apu dan ppt penyelenggara. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penyelenggara pengirim asal adalah penyelenggara transfer dangirim asal (originator) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkanhuruf yang dimaksud dengan penyelenggara penerima akhir adalah penyelenggara transfer dana yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai transfer dana. termasuk penyelenggara penerima akhir yang melakukan pembayaran secara tunai atau ekuivalennya, baik secara langsung atau melalui agen, perantara atau tpt. yang dimaksud dengan penerima (yelenggara penerus adalah penyelenggara transfer dana selain penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerima akhir sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai transfer dana. ag. identitas meliputi nama dan alamat yang dapat disertai informasi lain seperti nomor dokumen identitas, tempat, dan tanggal lahir atau informasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. yang dimaksud dengan nomor referensi unik transaksi adalah huruf, angka, dan atau simbol yang digunakan dalam sistem atau prosedur pembayaran dan penyelesaian transaksi transfer dana yang memungkinkan penelusuran transaksi transfer dana, sebagai pengganti nomor rekening.juga dimuat dalam perintah transfer dana yang dikumpulkan menjadi satu (batch transfer). yang dimaksud dengan transfer dana lintas negara adalah transfer dana dimana paling sedikit (satu) penyelenggara antara penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, atau penyelenggara penerima akhir, berada luar wilayah negara republik indonesia. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyelenggara penerus memastikan kelengkapan informasi termasuk melalui post event monitoring atau real time monitoring apabila memungkinkan. tindak lanjut penyelenggara penerus dapat berupa: melakukan transaksi,cukup jelas. cukup jelas. penyelenggara penerima akhir memastikan kelengkapan informasi termasuk melalui post event monitoring atau real time monitoring dalam hal dimungkinkan. tindak lanjut penyelenggara penerima akhir dapat berupa: melakukan transaksi:laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan pada otoritas negara lain, disampaikan pula kepada plat. huruf transaksi menggunakan kartu debit, kartu atm, kartu kredit, atau uang elektronik dapat ditelusuri antara lain melalui nomor kartu. tidak termasuk pembayaran barang atau jasa antara lain transfer dana person person p2p). huruf cukup jelas. penyelenggara memastikan ketersedialuruh kantor penyelenggara. cukup jelas. tindak lanjut lainnya antara lain membuat dan menyampaikan berita acara pemblokiran kepada otoritas yang berwenang, serta menolak dan atau menutup hubungan usaha dengan pengguna jasa. cukup jelas. penyelenggara mengumpulkan informasi antara lain: profil perusahaan pihak lain termasuk produk dan pengguna jasanya, lokasi kedudukan dan wilayah operasional pihak lain termasuk induk atau kelompok usahanya sepanjang dianggap perlu, cc. izin untuk melakukan kegiatan usaha, dan informasi terkait lainnya misalnya reputasi keuangan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, informasi mengenai struktur kepemilikan dan kepengurusan. penyelenggara dapat memperoleh informasi antara lain melalui sumber yang dapat diakses oleh publik sepanjang dapat diyakini kebenarannya. ketentuan bank indonesia yang mengaturyang memberikan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran dan menampung dana untuk melakukanmenuhan ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini bagi penyelenggara dompet elektronik terbatas untuk sisi dana yang ditampung dalam dompet elektronik yang diselenggarakannya. penerapan apu dan ppt diselaraskan dengan penerapan prinsip good corporate governance. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cakupan kebijakan dan prosedur dapat disesuaikan apabila: penyelenggara hanya memberikan jasa kepada penyelenggara lain dan tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa, misalnya penyelenggara penerus dalam transfer dana, atau penyelenggara tidak melakukan kegiatan transfer dana, misalnya penyelenggara kurva bukan bank. huruf kebijakan dan prosedur cdd antara lain: hubungan kerjasama antara lain berupa kerjasama transfer dana domestik, kerjasama remitansi, atau transfer dana lintas negara, dan kerja sama terkait jasa pembayaran. yang dimaksud dengan shell bank adalah bank atau shell financial institution yang didirikan dan memperoleh izin suatu negara atau wilayah dimana bank tersebut tidak memiliki kantor secara fisik dan atau tidak memiliki keterkaitan afiliasi dengan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara terkonsolidasi oleh otoritas yang berwenang. pengembangan produk termasuk pengembangan model bisnis dan mekanisme pemberian layanan (delivery). cukup jelas. dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, dokumen elektronik yang sah. huruf cukup jelas. huruf dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan pengguna jasa antara lain berupa rekening, jurnal transaksi, pembukuan, perintah transfer dana, tanda terima dan atau bukti transaksi pengguna jasa. ketatausahaan dokumen transaksi keuangan pengguna jasa dilakukan dengan cara yang memudahkan penelusuran dan rekonstruksi transaksi dalam hal diminta oleh bank indonesia, penegak hukum, dan atau otoritaspaling sedikit memuat penerapan apu dan ppt yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara. huruf cukup jelas. huruf laporan lainnya antara lain berupa: laporan kerja sama penggunaan hasil cdd pihak ketiga, paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya pelaksanaan kerja sama, dan laporan yang diminta oleh bank indonesia. cukup jelas. cukup jelas. koordinasi dan kerja sama dilaksanakan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. cukup jelas. cukup jelas. huruf angka pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dapat disertai dengan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh bank indonesia. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha disertai dengan jangka waktu pengenaan sanksi dan dapat diperpanjang. penyelenggara yang dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha mengumumkan penghentian kegiatan usaha kepada masyarakat pada tanggal yang sama dengan tanggal surat mengenai pengenaan sanksi dari bank indonesia. pengumuman dapat dilakukan kantor penyelenggara dengan letak dan atau bentuk yang mudah terlihat dan mudah dibaca. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. pengumuman dilakukan melalui situs web bank indonesia, surat kabar, atau media lain, antara laipihak yang dapat ditetapkan untuk menerapkan apu dan ppt yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan bidang sistem pembayaran atau kegiatan penukaran valuta asing. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pembukaan hubungan usaha dengan pengguna jasa, identifikasi dan verifikasi identitas pengguna jasa dan beneficial owner apabila ada, penentuan profil risiko dan pengelompokan pengguna jasa dalam tingkat risiko rendah, sedang atau tinggi, pemantauan terhadap transaksi dengan memperhatikan profil pengguna jasa, dan penolakan pembukaan hubungan usaha, pelaksanaan transaksi, dan penutupan hubungan usaha. huruf termasuk dalam prosedur pengelolaan data, informasi, dan dokumen yaitu: pengisian data, informasi, dan dokumen, dan penyediaan data, informasi, dan dokumen untuk kepentingan internal seperti unit kepatuhan, unit audit internal, dan unit bisnis lain maupun eksternal seperti bank indonesia, plat, penegak hukum dan otoritas yang berwenang. huruf termasuk dalam prosedur pelaporan adalah: identifikasi, analisis, investigasi, dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan antara lain laporan transaksi keuangan tunai dan laporan transfer dana dari dan luar negeri, dan pengamanan data dan kerahasiaan laporan tersebut. kebijakan dan prosedur transfer dana antara lain: penerimaan dan atau penerusan transfer dana, penelitian kelengkapan informasi dalam transfer dana dan tindak lanjutnya, dan cc. penyerahan dana kepada penerima (beneficial). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf risiko pengguna jasa ditentukan antara lain dengan berdasarkan jenis pekerjaan, kewarganegaraan, bidang usaha, skala kegiatan usaha, dan kepemilikan. huruf risiko negara atau wilayah geografis ditentukan antara lain berdasarkan lokasi pengiriman dan atau penerimaan dana, atau wilayah yang berbatasan dengan negara lain. huruf risiko produk atau jasa ditentukan antara lain berdasarkan penggunaan uang tunai, limit transaksi yang dapat dilakukan, penggunaan teknologi baru, ketersediaan fitur transfer dana person person p2p) dan transfer dana lintas negara. huruf risiko jalur atau jaringan transaksi (delivery channels) ditentukan antara lain berdasarkan penggunaan platform berbasis web, internet atau media lainnya yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa hubungan face to face, dan penggunaan pihak ketiga dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa. hasil identifikasi dan penilaian risiko oleh otoritas yang berwenang antara lain berupa national risk assessment nra) dan sektoral risk assessment (sra). yang dimaksud dengan otoritas yang berwenang adalah bank indonesia, plat dan atau otoritas yang berwenang lainnya. cukup jelas. cukup jelas. peningkatan pengelolaan dan mitigasi risiko (enhanced measure) dilakukan antara lain dengan memperketat prosedur pembukaan hubungan usaha, meningkatkan frekuensi pengisian data, dan memperkuat mekanisme untuk mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan. huruf penyaringan dalam rangka penerimaan pegawai (pre employee screening) merupakan prosedur untuk mengenali profil calon pegawai dengan tujuan untuk memastikan industri keuangan hanya dijalankan oleh orang yang memiliki standar etik, integritas, dan profesionalisme yang tinggi. huruf pemantauan profil pegawai (know your employee) dapat dilakukan melalui pengenalan latar belakang, karakter, perilaku, dan gaya hidup pegawai. huruf materi pelatihan dan peningkatan pemahaman (awareness) pegawai antara lain: penerapan ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan apu dan ppt, tekpendanaan terorisme. huruf dalam hal penyelenggara memiliki skala usaha yang kecil, teknologi yang digunakan sederhana atau tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang rendah, penyelenggara dapat menunjuk direksi atau pejabat eksekutif yang memiliki fungsi atau bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas penerapan apu dan ppt dalam kegiatan operasional sehari hari. huruf cukup jelas. huruf pelaksanaan audit terhadap penerapan apu dan ppt dapat dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, sepanjang penyelenggara dapat memastikan independensi dan objektivitas pelaksanaan audit dimaksud. frekuensi, cakupan, dan kedalaman audit disesuaikan dengan karakteristik, skala, dan kompleksitas kegiatan usaha penyelenggara serta tingkat risiko penyelenggara. cakupan audit antara lain pengujian terhadap: kecukupan kebijakan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko, efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur, kualitas parameter yang diterapkan untuk mengidentifikasi risiko, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia. yang dimaksud dengan perusahaan anak adalah perusahaan yang mayoritas kepemilikan saham dan atau pengendaliannya berada pada penyelenggara. termasuk dalam pengertian kantor cabang adalah seluruh kantor yang melakukan kegiatan operasional dan melayani pengguna jasa. huruf pertukaran informasi dilakukan dalam rangka pelaksanaan cdd dan pengelolaan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. huruf data dan informasi dari perusahaan anak dan kantor cabang antara lain profil pengguna jasa, rekening, dan atau transaksi pengguna jasa, serta tipologi atau modus pencucian uang dan pendanaan terorisme. huruf cukup jelas. cukup jelas. penyampaian informasi kepada bank indonesia disertai dengan penjelasan, ketentuan terkait, dan atau surat atau keterangan dari otoritas yang berwenang negara tempat kedudukan perusahaan anak dan kantor cabang apabila memungkinkan. yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak. termasuk dalam pengertian pihak ketiga antara lain agecukup jelas. huruf dalam rangka melakukan identifikasi, penyelenggara mengklasifikasikan pengguna jasa dalam kelompok orang perseorangan (natural person), korporasi berupa badan hukum atau badan usaha, dan perikatan lainnya (legal arrangement). penyelenggara mengkategorikan pengguna jasa sesuai tingkat risiko yaitu risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi. penetapan tingkat risiko pengguna jasa dapat dilakukan antara lain berdasarkan identitas, lokasi usaha, profil risiko, jumlah transaksi, penghasilan, dan struktur kepemilikan pengguna jasa. huruf untuk melakukan verifikasi pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa maka verifikasi harus dilakukan terhadap pemberi dan penerima kuasa, dan kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa. huruf pemantauan secara berkesinambungan antara lain dilakukan dengan menganalisis kesesuaian transaksi pengguna jasa termasuk sumber dana apabila diperlukan. huruf penyelenggara meminta langsung informasi mengenai maksud dan tujuan transaksi hubungan usaha dan sumber dana kepada pengguna jasa atau dapat memperoleh informasi mengenai hal tersebut dengan cara lain yang relevan, sepanjang dapat diyakini kebenarannya. huruf cukup jelas. huruf terhadap dua atau beberapa transaksi yang diduga saling terkait, berhubungan, atau merupakan transaksi yang dipecah pecah menjadi lebih kecil atau direstrukturisasi untuk menghindari ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini, penyelenggara harus memperlakukannya sebagai satu kesatuan transaksi. huruf cukup jelas. huruf prosedur cdd dilakukan tanpa memperhatikan adanya pengecualian atau batasan nilai transaksi sebagaimana diatur dalam peraturan bank indonesia ini terhadap transaksi keuangan mencurigakan.

lembaran negara republik indonesia perdagangan bilateral. penyelesadengan mendorong penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan negara lainbank sentral atau otoritas moneter negara lain, bahwa kerja sama bank indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain dilakukan melalui penunjukan bank yang dapat melakukan kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilatsebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai perbankanharus dilakukan dengan bank acid yang sama dimana transaksi awal dilakukaniatur dalam peraturan anggota dewan gubernurbank acid indonesia dan atau bank acid negara mitrayang dilakukandilakukan tanpa underlying transaksigian kelima pembiayaan perdagangan bank acid indonesia dapat memberikan pembiayaan perdagangan dalam mata uang negara mitra kepada nasabah importir eksportir indonesia.pot, forward, dan swap, dan atau pinjaman langsung (direct borrowing), dengan bank acid indonesia dan atau bank acid negara mitra. jumlah nominalyang bersumber dari pinjaman langsung (direct borrowing) sebagaimana dimaksud pada huruf dilarang melebihi nominal underlying transaksi. jangka waktu pinjaman langsung (direct borrowing) sebagaimana dimaksud pada huruf dari bank acid indonesia dan atau bank acid negara mitra dilarang melebihi jangka waktuiayaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. pinjaman langsung (direct borrowing)untuk kepentingan, bank acid indonesia dapat: menerimadan swap: dan atau melakukan penempatan rupiah kepada bank acid negara mitra. jumlah nominal atas penempatan dalam rupiah bank acid indonesia kepada bank acid negara mitra sebagaimana dimaksud pada huruf dilarang melebihi nominal underlying transaksi. jangka waktu penempatan dalam rupiah oleh bank acid indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf dilarang melebihi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian keenam pengelolaan sna dan sub sna untuk kepentingan pemenuhan saldo sna mitra, bank acid indonesia dapat melakukan transaksi spot, forward, dan swap. untuk kepentingan pemenuhan saldo sna rupiah, bank acid indonesia dapat menerima transaksi spot, forward, dan swap mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah dari bank acid negara mitra. ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan saldo sna mitra sebagaimana dimaksud pada dan saldo sna rupiah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. dalam pengelolaan saldo sna mitra, bank acid indonesia dapat melakukanbank acid negara mitra, dan atau cc. konversi berbagai mata uang. investasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilarang dalam bentuk penempatan pada bank berupa deposito dan tabungan. dalam hal bank aciddapat dikreditkan kembali sna mitra. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan saldo sna mitra sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. eksportir i. dalam hal eksportirtidak dapat dikreditkan kembali sub sna mitra. importir indonesia tidak dapat menginvestasikan saldo sub sna mitra. bank acid indonesia dilarang melaksanakan perintah investasi atas saldo sub sna mitra milik importir indonesia. bank acid indonesia wajib memastikan pelaksanaan transaksi investasi sebagaimana dimaksud pada didukung oleh dokumen pendukung. investasi sebagaimana dimaksud pada dilarang dalam bentuk penempatan pada bank berupa deposito dan tabungan. ketentuan lebih lanjut mengenai investasi atastujuhgian kedelapan larangan penarikan dan penyetoran sub sna mitra secara tunai importir eksportir indonesia tidak dapat melakukan penyetoran dan penarikan secara tunai dalam mata uang negara mitra pada sub sna mitra. penyetoran dan penarikan secara tunai pada sub sna mitra sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kesembilan transfer dana transfer mata uang negara mitra dapat dilakukan sebagai berikut: antara bank acid indonesia dengan bank acid indonesia dan atau bank acid negara mitra yang berasal dari: transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra sebagaimana dimaksud dalammitra milik bank acid indonesia dengan rekening non sna mitra milik bank acid indonesia atau antara sna mitra milik bank acid indonesia dengan rekening mata uang negara mitra milik non bank acid indonesia, untuk kepentingan penyelesaian underlying transaksi, cc. antara sna mitra milik bank acid indonesia dengan rekening milik bank acid negara mitra dan non bank acid negara mitra, untuk kepentingan penyelesaian underlying transaksi, antara sna mitra milik bank acid indonesia dengan rekening milik importir eksportir negara mitra untuk kepentingan penyelesaian underlying transaksi, dan antara sna mitra milik bank acid indonesia dengan rekening milik bank negara mitra atau perusahaan negara mitra, untuk penyelesaian investasi pada aset keuangan negara mitra sebagaimana dimaksud dalam huruf ketentuan lebih lanjut mengenai transfer mata uang negara mitra sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. transfer rupiah dapat dilakukan sebagai berikut: antara bank acid negara mitra dengan bank acid negara mitra dan atau bank acid indonesia yang berasal dari:rupiah milik bank acid negara mitra dengan rekening non sna rupiah milik bank acid negara mitra dan antara sna rupiah milik bank acid negara mitra dengan non sna rupiah milik non bank acid negara mitra untuk kepentingan penyelesaian underlying transaksi, cc. antara sna rupiah milik bank acid negara mitra dengan rekening milik bank acid indonesia dan non bank acid indonesia untuk kepentingan penyelesaian underlying transaksi, antara sna rupiah milik bank acid negara mitra dengan rekening milik importir eksportir indonesia untuk kepentingan penyelesaian underlying transaksi, dan antara sna rupiah milik bank acid negara mitra dengan rekening non sna rupiah milik non bank acid indonesia atau perusahaan indonesia untuk penyelesaian investasi indonesia. penyelesaian transaksi secara tunai untuk rupiah dan mata uang negara mitra hanya dapat dilakukan masing masing negara. saldo pada rekening sub sna mitra milik importir eksportir indonesia tidak dapat dipindahbukukan atau ditransfer rekening sub sna mitra lainnya pada bank acid indonesia.bagian kesepuluh mutasi harga bank acid indonesia wajib menampilkan mutasi harga antara mata uang negara mitra terhadap rupiah pada sarana penyedia informasi yang ditetapkan bank indonesia. dalam melakukan transaksi mata uang negara mitra terhadap rupiah, bank acid indonesia wajib menggunakan mutasi harga sebagaimana dimaksud pada penetapan mutasi harga sebagaimana dimaksud pada harus merefleksikan harga wajar yang terjadi pasar valuta asing. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sarana penyedia informasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kesebelasposisi terbuka transaksi mata uang negara mitra sebagaimana dimaksud pada merupakan selisih bersih antara pembelian dan penjualan mata uang negara mitra terhadap rupiah dan atau valuta asing secara outright yang semuanya dinyatakan dalam mata uang negara mitrab dokumen underlying transaksi bagian kesatu jenis dokumen underlying kewajiban underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam dibuktikan dengan dokumen underlying transaksi. dokumen underlying transaksi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: dokumen underlying transaksi yang bersifat final (firm commitment), atau dokumen underlying transaksi yang bersifat perkiraan (participatory basis). dokumen underlying transaksi yang bersifat perkiraan (participatory basis) sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan perkiraan secara gross (gross basis) ataugian kedua dokumen underlying untuk transaksi antara bank acid indonesia dengan importir eksportir indonesia dan non bank acid indonesiaoleh dokumen syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri.yang selanjutnya disingkat lcs adalahmasing masing negara. bank yang ditunjuk untuk melaksanakan transaksi mata uang appointed cross currency dealer bank) yang selanjutnya disebut bank acid adalah bank yang ditunjuk bank indonesia bersama bank sentral atau otoritas moneter negara mitra guna melakuklah rekening khusus milik importir eksportirimportir eksportirdengan dokumendokumen underlying transaksi sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan oleh non bank acid indonesia dan atau importir eksportir kepada bank acidtiga dokumen pendukung untuk penyelesaian transaksi secara getting perpanjangan transaksi (roller) sebagaimana dimaksud dalam huruf dan percepatan penyelesaian transaksi (early termination) sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disertai dengan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan jangka waktu penyelesaian transaksi. pengakhiran transaksi (wind cancel up) sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disertai dengan dokumen pendukung yang menunjukan bahwa importir eksportir negara mitra atau importir eksportir indonesia telah membatalkan ekspor dan atau impor atau telah terjadi perubahan nominal underlying transaksi. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada dan wajib disampaikan oleh importir eksportir, dan non bank acid indonesia kepada bank acid indonesia dalam batas waktu tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada dan sertaempat dokumen underlying untuk pembiayaan perdagangan pembiayaan perdagangan yang diberikangian kelima dokumen underlying untuk transfer rupiah transfer rupiahb transaksi keuangan bank acid negara mitra untuk kepentingan pelaksanaan lcs, bank acid negara mitra dapat melakukan: pembukaan sub sna rupiah bagi importir eksportir negara mitra, transaksi mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah dengan bank acid indonesia dan atau bank acid negara mitra termasuk untuk keperluan pengelolaan likuiditas rupiah, berupatanpa underlying transaksi, transaksi mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah dengan: non bank acid negara mitra yang bertindak untuk kepentingan importir eksportir negara mitra: dan importir eksportir negara mitra, sepanjang didukung dengan underlying transaksi, pembiayaan perdagangan dalam rupiah kepada importir eksportir negara mitra sepanjang didukung underlying transaksi, dan pengelolaan saldo sna rupiah melalui: investasi pada aset keuangan dalam rupiah namun tidak termasuk penempatan pada bank dalam bentuk deposito dan tabungan, transaksi swap mata uang negara mitra terhadap rupiah dengan bank acid indonesia dan atau bank acid negara mitra sampai dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan anggota dewan gubernur yang mengatur mengenai: dan konversi berbagai mata uang. sub sna rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dapat: dipindahbukukan atau ditransfer kepada rekening sub sna rupiah lainnya pada bank acid negara mitra, dan atau disetor dan atau ditarik secara tunai oleh importir eksportir negara mitra. bab vii pelaporan bank acid indonesia wajib menyusun dan menyampaikan laporan dan atau koreksi laporan kegiatan dan transaksi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan lcs kepada bank indonesia secara benar, lengkap, dan tepat waktu. bank acid indonesia wajib menyampaikan laporan dan atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada secara bulanan paling lambat tanggal (empat belas) pada bulan berikutnya. dalam hal tanggal (empat belas) sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari sabtu, hari minggu, atau hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah maka laporan dan atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan pada hari berikutnyadalam hal bank acid ibank acid indonesia yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sehingga mengakibatbank acid indonesia yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sehingga mengakibatlam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam dalam hal bank acid indonesia mengalami gangguan teknis dan atau keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada dan bank acid indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan memaksa sebagaimana dimaksud padaterhadap kegiatan dan transaksi keuangan bank acid indonesia untuk kepentingan pelaksanaan lcs. bank sentral atau otoritas moneter negara mitra melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan bank acid negara mitra. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengawasan tidak langsung (off site), dan atau pemeriksaan (on site)(on site)b sanksi bank acid indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. bank acid indonesia yang melanggar ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam dan atau dikenakan sanksi administrasiselain dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada dan bank indonesia dapat menyampaikan informasi terkait pengenaan sanksi kepada otoritas yang berwenang. ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab ketentuan penutup sanksi terkait pelaporan sebagaimana dimaksud dalam mulai diberlakukan bagi bank acid indonesia setelah (tiga) kali masa pelaporanperdagangan barang dan jasa antara indonesia dengan negara mitra, termasuk kegiatan pembiayaan perdagangan untuk kepentingan pelaksanaan lcs. pembiayaan perdagangan adalah pembiayaan yang diberikan bank acid kepada importir eksportir masing masing negara untuk kepentingan pelaksanaan perdagangan bilateral. eksportir adalah eksportir sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai perdagangan. importir adalah importir sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai perdagangan. hari adalah hari kerja. bab bank acid bank indonesia bersama bank sentral atau otoritas moneter negara mitra menunjuk bank sebagai bank acid. penunjukan bank sebagai bank acid sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria: kondisi kesehatan bank: kemampuan bank dalam memfasilitasi perdagangan, kemampuan bank dalam menjalin hubungan bisnis dengan perbankan negara mitra, akses jaringan kantor bank negara asal (home country), dan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh bank indonesia bersama bank sentral atau otoritas moneter negara mitra. bank indonesia bersama bank sentral atau otoritas moneter negara mitra melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis bank acid untuk kepentingan pelaksanaan lcs dan kepatuhan bank acid terkait ketentuan yang mengatur lcs. bank indonesia bersama bank sentral atau otoritas moneter negara mitra dapat mengakhiri penunjukan bank sebagai bank acid. ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan sebagaimana dimaksud pada evaluasi sebagaimana dimaksud pada dan pengakhiran penunjukan bank sebagai bank acid sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab iii transaksi keuangan bank acid bagian kesatu kegiatan dan transaksi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan lcs bank acid indonesia melakukan kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan lcs. kegiatan dan transaksi keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembukaan sna rupiah dan sna mitra, pembukaan sub sna mitra, cc. transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra, pembiayaan perdagangan, pengelolaan saldo sna dan saldo sub sna, dan transfer dana. untuk melakukan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf bank acid indonesia wajib & menerbitkan mutasi harga rupiah terhadap mata uang negara mitra. bagian keduabank acid indonesia memberikan bunga pada sna rupiah milik bank acid negara mitra. ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan sna rupiah sebagaimana dimaksud pada dan pembukaan sna mitra sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. saldo sna rupiah pada bank acid indonesia dibatasi sampai dengan jumlah nominal tertentu pada akhir hari. bank acid indonesia wajib sebagaimana dimaksud pada saldo sna rupiah pada bank acid indonesia dapat melebihi jumlah nominal tertentu pada akhir hari sebagaimana dimaksud pada sepanjang bank acid indonesia menerima dokumen dari bank acid negara mitra yang membuktikan kelebihan saldo tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban perdagangan bilateral atau investasi pada hari berikutnya. ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah nominal tertentu sna rupiah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. saldo sna mitra pada bank acid negara mitra dibatasi sampai dengan jumlah nominal tertentu pada akhir hari. bank acid indonesia wajib memelihara saldo sna mitra pada bank acid negara mitra agar tidak melebihi jumlah nominal tertentu pada akhir hari sebagaimana dimaksud pada saldo sna mitra pada bank acid negara mitra dapat melebihi jumlah nominal tertentu pada akhir hari sebagaimana dimaksud pada dengan persyaratan tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah nominal tertentu sna mitraketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian terhadap pinjaman luar negeri jangka pendek bank diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian ketiga pembukaan rekening sub sna mitra bank acid indonesia menerima pembukaan sub sna mitra untuk importir eksportir indonesia untuk kepentingan pelaksanaan lcs. bank acid indonesia memberikan bunga untuk sub sna mitra. penambahan dan pengurangan saldo sub sna mitra harus memenuhi kriteria tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan sub sna mitra sebagaimana dimaksud pada serta penambahan dan penguranganempat transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra,untuk kepentingan pelaksanaan sharing position, dapat dilakukan baik secara gross (gross basis) maupun secara neto (net basis), tanpa underlying transaksi. bank acid indonesia dapat melaksanakan transaksi mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah dengan bank acid negara mitra untuk keperluan pengelolaan likuiditas rupiah bank acid negara mitra. transaksi mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada dilakukanketentuan lebih lanjut mengenai transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra sebagaimana dimaksud pada dan transaksi mata uang negara mitra atau valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada dan penetapanimportir eksportir indonesiaindonesia yang bertindak untuk kepentingan importir eksportinegara mitra untuk kepentingan pelaksanaan sharing position, dan wajib dilakukan secara gross (gross basis). transaksi sebagaimana dimaksud pada dantransaksi sebagaimana dimaksud pada dan wajib didukung underlying transaksi. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan transaksi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. nominal transaksi sebagaimana dimaksud dalam dilarang melebihi nominal underlying transaksi. jangka waktu transaksi sebagaimana dimaksud dalam dilarang melebihi jangka waktu underlying transaksiimportir eksportir indonesia sebagaimana dimaksud dalam d sebagaimana dimaksud pada wajib disertai dengan dokumen pendukung.

tambahan lembaran negara r.i perdagangan bilateral. penyelesaumum stabilitas nilai tukar rupiah merupakan salah satu syarat utama untuk tercapainya stabilitas sistem keuangan. untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, bank indonesia melakukan berbagai kebijakan bidang moneter dan pasar keuangan, antara lain melalui pelaksanaan penerapan prinsip kehati hatian bagi korporasi non bank yang memiliki utang luar negeri, serta penerapan kewajiban underlying transaksi untuk transaksi valas terhadap rupiah atas threshold tertentu. sisi lain, kerjasama internasional juga terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mendorong perdagangan bilateral dan pengembangan pasar keuangan baik kawasan regional maupun internasional, yang didukung dengan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal masing masing negara. selain meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, upaya ini juga dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar amerika serikat. atas dasar hal tersebut, bank indonesia melakukan kerja sama dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain untuk mendorong penggunaan mata uang lokal (local currency settlement) melalui penunjukan bank sebagai appointed cross currency dealer untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral. ii. per cukup jelas penunjukan bank acid dilakukan berdasarkan kerja sama antara bank indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara mitra. yang dimaksud dengan bank acid adalah bank acid indonesia dan bank acid negara mitra. huruf cukup jelas. huruf kemampuan bank dalam memfasilitasi perdagangan antara lain kemampuan bidang teknologi informasi dan sumber daya manusia. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. pengakhiran penunjukan bank sebagai bank acid dilakukan berdasarkan antara lain hasil evaluasi dan atau pertimbangan lainnya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. transaksi spot termasuk today dan tomorrowtransaksi spot termasuk valuta today dan tomorrowhuruf cukup jelas. huruf transaksi spot termasuk valuta today dan tomorrow. yang dimaksud dengan laporan secara lengkap adalah laporan yangontoh jangka waktu penyampaian laporan dan atau koreksi laporan: laporan dan atau koreksi laporan untuk kepentingan lcs bulan november wajib disampaikan paling lambat kamis, desember contoh penyampaian laporan dan atau koreksi laporan dalam hal tanggal (empat belas) jatuh pada hari sabtu, minggu, atau hari libur nasional: laporan untuk kepentingan pelaksanaan lcs bulan september wajib disampaikan paling lambat senin tanggal oktober karena tanggal oktober jatuh pada hari sabtu. cukup jelas. yang dimaksud dengan "gangguan teknis bank acid indonesia antara lain karena gangguan pada sistem intern bank acid indonesia, gangguan jaringan telekomunikasi. contoh laporan dalam hal bank acid indonesia mengalami gangguan teknis: laporan mengenai lcs untuk bulan oktober wajib disampaikan paling lambat selasa, november namun, terjadi gangguan teknis bank acid pada selasa, november dan baru dapat diatasi pada rabu, november oleh karena itu, bank acid menyampaikan laporan bulan oktober pada kamis, november dengan menyertakan bukti pendukung terjadinya gangguan teknibesarnya suku bunga yang diberikan pada sna rupiah merupakan kebijakan masing masing bank acid indonesia. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. untuk kepentingan pembukaan sub sna mitra, importir dan atau eksportir indonesia harus menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan ekspor dan atau impor. pembukaan sub sna mitra hanya bersifat pembukuan (book keeping arrangement). besarnya suku bunga yang diberikan pada sub sna mitra merupakan kebijakan masing masing bank acid indonesia. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelascukup jelas. cukup jelasunderlying transaksi didukung dengan dokumen underlying transaksiterjadinya. cukup jelas. cukup jelacukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pembiayaan perdaganghuruf transaksi spot termasuk valuta today dan tomorrow huruf yang dimaksud dengan pinjaman langsung (direct borrowing) adalah pinjaman bank acid indonesia dari bank acid indonesia atau bank acid negara mitra dalam bentuk interbank call money. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf transaksi spot termasuk valuta today dan tomorrow huruf yang dimaksud dengan penempatan rupiah adalah penanaman dana rupiah dari bank acid indonesia kepada bank acid negara mitra dalam bentuk interbank call money. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. transaksi spot termasuk valuta today dan tomorrow. transaksi spot termasuk valuta today dan tomorrow. cukup jelas. nominal investasi, transaksi swap, dan konversi berbagai mata uang bukan merupakan bagian dari saldo sna mitra karena sudah keluar dari sna mitbahwa eksportir telah melakukan investasi pada aset keuangan dalam mata uang negara mitra negara mitra. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan posisi gross adalah posisi yang dihasilkan dari pembelian dan penjualan mata uang negara mitra melalui transaksi swap yang dihitung secara gross.(firm commitment) adalah dokumen yang menunjukkan bukti perdagangan barang dan jasa antara importir eksportir indonesia dengan importir eksportir negara mitra(participatory basis) adalah dokumen yang menunjukkan perkiraan besarnya kebutuhan ekspor dan impor antara indonesia dan negara mitra. cukup jelas.teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi, bahwa perkembangan teknologi finansial satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak mitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan, bahwa ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptany untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, bahwa penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati hatian dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, serta standar dan praktik internasional yang berlaku, bahwa respons kebijakan bank indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan bank indonesia lainnya seperti penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan gerbang pembayaran nasional (national payment gateway) serta perlu dikoordinasikan dengan otoritasteknologi finansimemperoleh izin sebagaimana dimaksud pada bagi penyelenggara teknologi finansial yang termasuk kategori penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesiaharus memenuhi aspek kelayakan. penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru yang merupakan: pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran, dan atau pengembangan produk dan atau aktivitas jasa sistem pembayaran, namun tidak memenuhi kriteria teknologi finansial sebagaimana dimaksud dalam sebelum melanjutkan pemasaran produk dan atau layanan serta menggunakan teknologi dan atau model bisnisnya, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuapemantauan dan pengawasan bank indonesia melakukan pemantauan terhadap penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar bank indonesia. penyelenggara teknologi finansial sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan data dan atau informasi yang diminta oleh bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan tata cara penyampaian data dan atau informasi diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggara teknologi finansial berupa penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dan atau persetujuan dari bank indonesia. pengawasankerja sama penyelenggara jasa sistem pembayaran dengan penyelenggara teknologi finansial kerja sama penyelenggara jasa sistem pembayaran dengan penyelenggara teknologi finansial yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam harus terlebih dahulu memperoleh persetujuandilarang bekerja sama dengan penyelenggara teknologi finansial yang tidak melakukan pendaftaran dan atau perizinan sebagaimana dimaksud dalam atau bab viii koordinasi dan kerja sama untuk melaksanakan peraturan bank indonesia ini, bank indonesia berkoordinasi dan atau bekerja sama dengan: otoritas lain dalam negeri, dan atau otoritas negara lain, organisasi internasional, dan atau lembaga internasional. koordinasi sebagaimana dimaksud pada mencakup: pertukaran data dan informasi terkait kelembagaan, transaksi, produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis, pembahasan mengenai isu yang sedang berkembang terkait dengan teknologi finansial, dan atau hal lain yang dipandang perlu oleh bank indonesia dan otoritas lain. bab sanksienghentian kegiatan usaha, tindakan tertentu terkait penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran, dan atau rekomendasi kepada otoritas yang berwenang untuk mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas yang berwenang dimaksud.an atau penghapusan dari daftar penyelenggara teknologi finansial bank indonesiadalam hal penyelenggara teknologi finansial sebagaimana dimaksud dalam dan atau merupakan penyelenggara jasa sistem pembayaran, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan atau juga dapat dikenakan sanksiselain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam juga dapat dikenakan sanksi berupa perintah untuk menghentikan kerja samanya. bab ketentuan lain lain bank indonesia dapat menyampaikan informasi dan atau rekomendasi kepada otoritas yang berwenang dalam hal penyelenggara teknologi finansial melanggar peraturan bank indonesia ini atau ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. bank indonesia berwenang menetapkan kebijakan untuk penyelenggaraan teknologi finansial. penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada pertimbangan: perkembangan inovasi tertentu terkait dengan penyelenggaraan teknologi finansial, dan atau perkembangan ekosistem teknologi finansial untuk mendukung perekonomian nasional. pelaksanaan tugas bank indonesia terkait penyelenggaraan teknologi finansial dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan teknologi finansial. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku: penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib melakukan identifikasi adanya kerja sama dengan penyelenggara teknologi finansial, dan dalam hal terdapat kerja sama dengan penyelenggara teknologi finansial yang belum terdaftar, penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib memastikan kerja sama tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paling lama (enam) bulan terhitung sejak peraturan bank indonesia ini berlaku. bab xii ketentuan penutup ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku (satu) bulan terhitungeknologi finansial. bab ketentuan umum dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan: teknologi finansial adalahpenyelenggara teknologi finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan teknologi finansialregulatory sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnisnya. bab tujuan dan ruang lingkup bank indonesia mengatur penyelenggaraan teknologi finansial untuk mendorong inovasi bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. penyelenggaraan teknologi finansial dikategorikan dalam: sistem pembayaran, pendukung pasar, cc. manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya. teknologi finansial sebagaimana dimaksud pada memiliki kriteria: bersifat inovatif: dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis finansial yang telah eksis: cc. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat digunakan secara luas, dan kriteria lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan teknologi finansial mencakup: pendaftaran, regulatory sandbox, perizinan dan persetujuan, dan pemantauan dan pengawasan. bab pendaftaran bagian kesatu kewajiban melakukan pendaftaran penyelenggara teknologi finansial yang akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam wajib melakukan pendaftaran pada bank indonesia. kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi: penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari bank indonesia, dan atau penyelenggara teknologi finansial yang berada bawah kewenangan otoritas lain. penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf tetap harus menyampaikan informasi kepada bank indonesia mengenai produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru yang memenuhi kriteria teknologi finansial. penyelenggara teknologi finansial yang berada bawah kewenangan otoritas lain sebagaimana dimaksud pada huruf yang menyelenggarakan teknologi finansial bidang sistem pembayaran wajib melakukan pendaftaran kepada bank indonesia sebagaimana dimaksud pada penyelenggara teknologi finansial sebagaimana dimaksud dalam harus merupakan badan usaha. untuk penyelenggara teknologi finansial berupa lembaga selain bank yang memenuhi kategori sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran, penyelenggara teknologi finansial tersebut harus merupakan badan usaha yang berbadan hukum indonesia. bagian kedua tata cara pendaftaran pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada bank indonesia oleh pihak yang berwenang mewakili penyelenggara teknologi finansial. permohonan sebagaimana dimaksud pada disertai dokumen berupa: salinan akta pendirian badan hukum atau badan usaha: data kepemilikan pada badan hukum atau badan usaha: daftar susunan pengurus, gambaran umum perusahaan, penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk, layanan, teknologi yang disediakan, dan atau model bisnis yang telah berjalan dan atau akan dikembangkan yang memenuhi kriteria teknologi finansial sebagaimana dimaksud dalam dan data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan teknologi finansial. bank indonesia melaksanakan pendaftaran penyelenggara teknologi finansial dengan mempertimbangkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar bank indonesia wajib: menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis yang dijalankan, menjaga kerahasiaan data dan atau informasi konsumen termasuk data dan atau informasi transaksi, cc. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati hatian: menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukanmengatur mengenai mata uang, menerapkandan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada penyelenggara teknologi finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency. penyelenggara teknologi finansial wajib menyampaikan surat pernyataan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada kepada bank indonesia dalam jangka waktu paling lama (tiga) bulan sejak penyelenggara teknologi finansial terdaftar bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen risiko dan kehati hatian diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank indonesia mengumumpada laman resmi bank indonesia secara berkala. ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar bank indonesia diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam tidak menghilangkan kewajiban penyelenggara teknologi finansial dan tanggung jawab penyelenggara teknologi finansial. bab regulatory sandbox guna memberi ruang bagi penyelenggara teknologi finansial untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria teknologi finansial sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia menyelenggarakan regulatory sandbox. bank indonesia menetapkan penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam regulatory sandbox. penyelenggara teknologi finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnisnya yang dapat ditetapkan masuk dalam regulatory sandbox harus merupaatau telah menyampaikan informasi kepada bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia menetapkan jangka waktu tertentu bagi penyelenggara teknologi finansial untuk melakukan uji coba dalam regulatory sandbox sebagaimana dimaksud dalam setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada berakhir, bank indonesia menetapkan status hasil uji coba penyelenggara teknologi finansial berupa: berhasil: tidak berhasil: atau cc. status lain yang ditetapkan bank indonesia. dalam hal uji coba dinyatakan, layanan, teknologi, dan atau model bisnis yang diujicobakan sebelum terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dan atau persetujudalam hal uji coba dinyatakan tidakdalam hal produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnisnya termasuk teknologi finansial selain kategori sistem pembayaran, bank indonesia dapat menyampaikan status hasil uji coba penyelenggara teknologi finansial sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas yang berwenang. selama proses uji coba dalam regulatory sandbox, bank indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu bagi penyelenggara teknologi finansial. penetapan kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan karakteristik produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis yang diuji coba. ketentuan lebih lanjut mengenai regulatory sandbox diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab perizinan dan persetujuan penyelenggara teknologi finansial yang termasuk kategori penyelenggara jasa sistem pembayaran harus memperoleh izi

tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. teknologi finansialeknologi finansial umum inovasi teknologi dan generasinya dengan fitur finansial terus berlangsung dan menandai munculnya momentum transformasi dunia finansial. era digitalisasi ekonomi memicu penggunaan teknologi internet, telepon pintar, dan big data hingga level konsumen akhir secara lebih efisien, baik dari segi waktu, akses, maupun biaya. dalam konteks tersebut, arus digitalisasi ekonomi termasuk dalamnya teknologi finansial memiliki potensi yang besar untuk mendorong alokasi sumber daya ekonomi secara lebih efisien dan pada gilirannya mendorong peningkatan produktivitas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. sisi lain, peleburan inovasi teknologi dengan fitur finansial juga membawa risiko tersendiri. fungsi konvensional cenderung tereduksi perannya bahkan seringkali tergusur oleh fungsi baru yang diperkenalkan oleh inovasi teknologi yang cenderung bersifat mengganggu (disruptive). pemain baru bermunculan karena berkurangnya halangan untuk masuk (barriers entry) industri keuangan. pemain baru ini umumnya menjangkau segmen masyarakat dan atau dunia usaha yang rata rata tidak atau belum tersentuh oleh sektor keuangan formal, baik yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas jangkauan sektor keuangan formal maupun belum atau tidak memenuhi kriteria manajemen risiko yang dipersyaratkan secara baku oleh sektor keuangan formal. sehubungan dengan hal tersebut atas, guna pelaksanaan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan bidang moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan bidang sistem pembayaran, bank indonesia perlu menetapkan pengaturan, pengawasan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan teknologi finansial. pengaturan, pengawasan, dan pemantauan ini penting agar penyelenggaraan teknologi finansial dimonitor dan diarahkan dengan baik sehingga manfaat dari teknologi finansial dapat lebih dinikmati oleh masyarakat dan berbagai risiko termasuk potensi muncul dan berkembangnya transaksi perekonomian yang tidak teratasi (shadow economy) dapat termotivasi dengan baik. selain itu, pengaturan dan pengawasan ini penting untuk terus mendorong pengembangan ekosistem teknologi finansial agar semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. seiring dengan semakin diadopsinya teknologi finansial oleh masyarakat, menjadi krusial bagi bank indonesia untuk mewajibkan penyelenggara teknologi finansial tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati hatian. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kebijakan penyelenggaraan teknologi finansial ditujukan bagi penyelenggara teknologi finansial yang berada bawah kewenangan bank indonesia dengan ruang lingkup antara lain aspek kelembagaan dan kepemilikan penyelenggara teknologi finansial serta penggunaan inovasi teknologi tertentu. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile payments. huruf yang dimaksud dengan pendukung pasar adalah teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan atau teknologi elektronik. contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pendukung pasar (market support) antara lain penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan. huruf contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online. huruf contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pinjaman (lending), pembiayaan (financing atau funding), dan penyediaan modal (capital raising) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowd funding). huruf yang dimaksud dengan asa finansial lainnya adalah teknologi finansial selain kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. cukup jelas. cukup jelas. dalam melakukan pendaftaran, bank indonesia memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kegiatan usaha penyelenggara teknologi finansial. contoh ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait antara lain ketentuan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending). pendaftaran dimaksudkan agar penyelenggaraan kegiatan teknologi finansial dapat dipantau oleh bank indonesia untuk pelaksanaan tugas bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran. huruf cukup jelas. huruf contoh penyelenggara teknologi finansial yang berada bawah kewenangan otoritas lain yaitu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pihak yang berwenang mewakili penyelenggara teknologi finansial antara lain: bagi penyelenggara teknologi finansial berbadan hukum perseroan terbatas yaitu direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, dan bagi penyelenggara teknologi finansial berbadan hukum koperasi yaitu pengurus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengoperasian. huruf termasuk salinan akta pendirian badan hukum yaitu anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan perubahannya apabila ada. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh data dan informasi lainnya antara lain fotokopi bukti pendaftaran dan atau perizinan dari otoritas pengawas, sebaran wilayah terkait transaksi dan pengguna, potensi bisnis, volume dan nilai transaksi, peluang pasar, serta target pasar. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen adalah penyelenggara teknologi finansial menerapkan prinsip sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. huruf menjaga kerahasiaan data dan atau informasi konsumen termasuk data dan atau informasi transaksi antara lain dilakukan dengan mengelola dan menatausahakan dokumen transaksi dan atau konsumen secara baik dan tertib serta tidak memberikan data dan atau informasi transaksi dan atau konsumen kepada pihak lain kecuali atas persetujuan tertulis dari konsumen atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan. huruf yang dimaksud dengan menerapkan prinsip manajemen risiko adalah penyelenggara teknologi finansial telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usahanya. huruf cukup jelas. huruf penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas dan pengatur yang terkait dengan kegiatan usaha dan atau keberadaan dari penyelenggara teknologi finansial yang bersangkutan. huruf contoh ketentuan peraturan perundang undangan lainnya antara lain peraturan mengenai pendirian badan hukum serta penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.. larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency karena virtual currency bukan merupakan alat pembayaran yang sah indonesia. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kewajiban penyelenggara teknologi finansial antara lain kewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran, perizinan, atau persetujuan kepada otoritas terkait. tanggung jawab penyelenggara teknologi finansial antara lain tanggung jawab terhadap penyelenggaraan teknologi finansial termasuk kewajiban menerapkan prinsip perlindungan konsumen, manajemen risiko, kehati hatian, dan hubungan hukum antara penyelenggara teknologi finansial dengan pengguna jasa dan atau pihak lainnya. implementasi regulatory sandbox merupakan salah satu upaya bank indonesia untuk terus mendorong inovasi teknologi finansial dengan tetap menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati hatian. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh status lain yang ditetapkan bank indonesia antara lain apabila pada saat dan atau setelah diujicobakan, produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis bukan termasuk kategori sistem pembayaran. cukup jelas. cukup jelas. penyampaian kepada otoritas yang berwenang dimaksudkan agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis yang termasuk teknologi finansial selain kategori sistem pembayaran. kebijakan tertentu antara lain pembatasan tertentu sepertikegiatan teknologi finansial selama proses uji coba melalui regulatory sandbox. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cakupan aspek kelayakan, dan perlindungan konsumen. cukup jelas. pemantauan dilakukan untuk mendeteksi secara dini adanya potensi dampak negatif dari perkembangan teknologi finansial yang terlalu ekspansif terhadap pelaksanaan kebijakan moneter, kebijakan stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran untuk tetap menjag. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. guna memperoleh persetujuan dari bank indonesia, penyelenggara jasa sistem pembayaran menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis dari penyelenggara teknologi finansial kepada bank indonesia cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf koordinasi dan atau kerja sama dengan otoritas negara lain, organisasi internasional, dan atau lembaga internasional dilakukan dengan memperhatikan prinsip seperti kepentingan nasional, resiprokalitas, serta kerahasiaan data dan atau informasi. huruf data dan informasi termasuk data dan informasi penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar dan atau diberikan izin oleh otoritas lain dalam negeri. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pengenaan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha dilakukan oleh bank indonesia atau bekerja sama dengan otoritas pihak yang berwenang. huruf yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain larangan untuk mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. huruf cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. pelayanan perizinan terpadu. hubungan operasional. bank umum dengan bbahwa dalam melaksanakan tugas dimaksud, bank indonesia memberikan perizinan terkait hubungan operasional bank umumcc. bahwaumum, bank indonesia memandang perlu untuk memberikpelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank dengan bank indonesia yang selanjutnya disebut prabu adalah pelayanan perizinan secara terintegrasi yang terkait dengan tugas atausehubungan dengan: langkah strategis dan mendasar yang dilakukan bank yang berdampak pada hubungan operasional bank dengan bank indonesia, atau pendirian bank baru oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian bank oleh otoritas jasa keuangan. perizinan adalah proses pemberian keputusan atas permohonan izin, persetujuan, pendaftaran, dan atau permohonan lain yang diajukan oleh bank untuk melaksanakan berbagaberdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuanb prinsip dan tujuan prabu dilaksanakan berdasarkan prinsip umum perizinan. prinsip umum perizinan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berupa: kehati hatian: akuntabel: berkesinambungan, industri yang sehat, dan efektif dan efisien. tujuan prabu yaitu untuk memudahkan pelayanan perizinan yang diajukan oleh bank. prabu sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan secara terpadu melalui (satu) satuan kerja bank indonesia. satuan kerja sebagaimana dimaksud pada yaitu satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran. bab iii ruang lingkup prabu sebagaimana dimaksud dalam berlaku bagi: bank yang melakukdan pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian bank oleh ojk. langkah strategis dan mendasar bank yang berdampak pada hubungan operasional bank dengan bank indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kegiatan: aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan, perubahan status, cc. perubahan nama, pencabutan izin usaha, dan atau langkah strategis lainnya. langkah strategis dan mendasar yang dilakukan oleh bank sebagaimana dimaksud pada dapat memengaruhi izin yang telah diberikan oleh bank indonesia. bab pelaksanaan prabu bagian kesatu penyampaian informasi bank yang akan melaksanakan langkah strategis dan mendasarrencana pelaksanapihak yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian bankpermohonan izin usaha kepada ojk. penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat permohonan kepada ojk. bagian kedua penyampaian permohonan bank yang telah mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari ojk terkait aspek kelembagaan untuk melaksanakan langkah strategis dan mendasarbank yang telah memperoleh izin usaha dari ojkpersyaratan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan sesuai dengan ketentuan bank indonesia. bagian ketiga pemrosesan permohonan bank indonesia memproses permohonan yang diajukan bank sesuai dengan ketentuan bank indonesia. bagian keempat penyampaian persetujuan atau penolakan bank indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada bank dengan tembusan kepada ojk. bab koordinasi untuk pelaksanaan prabu sebagaimana dimaksud dalam dan bab korespondensi penyampaian informasi dan permohonan sebagaimana dimaksud dalam danb vii ketentuan lain lain dalam hal bank memiliki informasi yang memengaruhi data bank bank indonesia maka bank harus menyampaikan informasi dimaksud secara tertulis kepada bank indonesia. informasi yang memengaruhi data bank bank indonesia sebagaimana dimaksud pada meliputi perubahan: pemegang saham pengendali, pengurus bank, dan atau alamat kantor pusat bank. penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah bank mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari ojk. penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada juga dilaksanakan secara terpadu melalui (satu) satuan kerja bank indonesia yang melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran., sehubungan dengan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada penyampaian informasi sebagaimana dimaksud padank indonesia menindaklanjuti penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan bank indonesia. tata cara dan persyaratan perizinan, sanksi, dan kewajiban lainnya dilakukan sesuai ketentuan bank indonesia, kecuali ketentuan mengenai penyampaian informasi dan atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam berkaitan dengan pelaksanaan prabu, bank wajib mematuhi seluruh ketentusk tambahan lembaran negara r.i hubungan operasional. bank umum dengan bhal ini menunjukkan bahwa bank indonesia memegang peranan penting dalam hubungan operasional lembaga jasa keuangan khususnya bank yang secara operasional merupakan media transmisi utama bagi kebijaksebagai badan hukum publik, bank indonesia memiliki kewajiban untuk tetap terus memberikan dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait, khususnya bank. oleh karena itu, bank indonesia terus melakukan penyempurnaan proses perizinan terhadap hubungan operasional bank dengan bank indonesia dan proses perizinan dengan menggunakan sistem atau aplikasi bank indonesia, yang tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bank termasuk koordinasi dengan ojk. sehubungan dengan hal tersebut danmaka bank indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu bagi bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar yang memengaruhi hubungan operasional bank dengan bank indonesia serta berdampak pada keterlibatan lebih dari satu satuan kerja bank indonesia. hal ini mengingat perubahan yang terjadi sebagai dampak dari langkah strategis dan mendasar yang dilakukan bank pada dasarnya akan memengaruhi hubungan operasional bank dengan bank indonesia. selain itu, pelayanan perizinan terpadu juga diberikan kepada pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip pendirian bank oleh ojk. kebijakan pelayanan perizinan terpadu bagi bank tersebut diharapkan menciptakan hubungan yang terkoordinasi baik antara bank indonesia dan bank sehingga proses terkait perizinan sesuai dengandapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. selanjutnya, memperhatikan hal tersebut, perlu disusun ketentuan mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank dengan bank indonesia. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kehati hatian adalah penyelenggaraan perizinan oleh bank indonesia dilaksanakan secara berhati hati dengan memperhatikan tugas bank indonesia untuk mencapai dan memelihara stabilitas moneter, mewujudkan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, serta mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangberkesinambungan adalah penyelenggaraan perizinan oleh bank indonesia dilaksanakan dengan memerhatikan keberlangsungan kegiatan yang mendapatkan izin dari bank indonesia. huruf yang dimaksud dengan industri yang sehat adalah pemberian perizinan bagi bank diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi bank dalam kegiatan usahanya sehingga dapat mendukung terciptanya industri perbankan yang sehatcukup jelas. hurufntara lain: peserta operasi moneter, peserta lelang surat berharga bank indonesia dalam valuta asing kbbi valas): penerbitan instrumen pasar uang, sandi bank, userpelaporan, penyelenggara jasa sistem pembayaran jsp) antara lain penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu (apik)tau aktivitas jsp, sistem bank indonesia real time gross settlement bi rtgs), bank indonesia scripless securities settlement system bi sss), sistem kliring nasional bank indonesia seni), subregistry, fasilitas likuiditas intrahari (fli)urat berharga negara sbn) untuk nasabah subregistry bank indonesia, peserta bank indonesia electronic trading platform bi etp): pinjaman luar negeri bank, dan atau penerbitan dan transaksi surat berharga komersial pasar uang. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf perubahan status bank antara lain: bank yang baru mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, atau bank umum konvensional yang melakukan konversi kegiatan usaha menjadi bank umum syariah. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pencabutan izin usaha adalah pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sendiri. huruf yang dimaksud dengan langkah strategis lainnya antara lain berupa: perubahan kantor cabang bank asing menjadi bank berbadan hukum indonesia dan ataupembentukan unit usaha syariah. cukup jelas. penyampaian informasi mengenai rencana dimaksud menjadi informasi awal bagi bank indonesia untuk melakukan persiapan proses terhadap aspek yang memengaruhkibat adanya langkah strategis dan mendasar yang dilakukan oleh bank:rus bank yaitu dewan komisaris dantentuan bank indonesia antara lain: penyelenggaraan setelan dana seketika melalui sistem bi rtgs, dan cc. penyelenggaraan ketatausahaan surat berharga melalui bi ss,

lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. transaksi. ketatausahaan surat berharga. setelan dana seketipenyelenggaraan sistem pembayaran yang lebih lancar, aman, efisien, dan andal, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan dana yang cukup pada saat pengiriman instruksi setelan dana dan ketentuan mengenai fasilitas likuiditas intrahaank indonesia scripless securities settlement systemtransaksi dengan bank indonesia adalah transaksi yang dilakukan oleh peserta dengan bank indonesia untuk kegiatan operasi moneter, operasi moneter syariah, dan atau transaksi sbnantarpeserta yang dilakukan secara konvensional atau yang dipersamakan berdasarkan prinsip syariah dalam transaksi pasar uang dan atau transaksi surat berharga pasar sekunder. transaksi adalah transaksi dengan bank indonesia dan transaksi pasar keuangandan hasil transaksi men dana, rekening surat berharga, untuk mengatasi kesulitan pendanaan yang terjadi selama jam operasional sistem bi rtgsuntuk pencatatan kepemilikan dan setelan transaksi surat berharga, transaksi dengan bank indonesia, dan atau transaksi pasar keuangan&s tidak dapat diselenggarakanantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: peserta sistem bi rtgs harus menyediakan dana yang cukup pada saat pengiriman instruksi setelan dana. dalam hal instruksi setelan dana sebagaimana dimaksud pada tidak didukung dengan dana dan atau fli yang mencukupi, sistem bi rtgs akan menolak instruksi setelan dana tersebut. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan terhadap transaksi yang dilakukan untuk kepentingan bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada penolakan instruksi setel men dana sebagaimana dimaksud pada dan pengecualian transaksuntuk kelancaran setelan dana dalam sistem bi rtgs, bank peserta sistem bi rtgs dapat menggunakan fli yang disediakan oleh penyelenggara. fli digunakan. fli yang dapat digunakan yaitu sebesar kekurangan dana pada rekening setelan dana untuk melakukan setelan dana. penggunaan fli sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan kecukupan nilai surat berharga yang tersedia pada rekening fli.secara purchase agreement (repo) dengan bank indonesia dalam lending facility atau financing facilityyelenggara menetapkan persyaratan bank peserta sistem bi rtgs yang dapat menggunakan fli. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bank peserta sistem bi rtgs yang dapat menggunakan flkanisme repo atasmekanisme repo atas surat berharga dalamberharga. setelan dana seketiuntuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lebih lancar, aman, efisien, dan andal perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan instruksi setelan dana seketika melalui sistem bi rtgs. hal ini dimaksudkan untuk menciptakan market discipline dengan mendorong agar peserta sistem bi rtgs telah menyediakan dana yang mencukupi untuk setiap instruksi setelan dana. setiap instruksi setelan dana yang tidak didukung dengan dana yang mencukupi akan ditolak oleh sistem bi rtgs (no money game). selain itu, dalam peraturan bank indonesia ini juga diatur mengenai fli yang disediakan bagi bank peserta sistem bi rtgs untuk memperlancar setelan dana khususnya dalam mengatasi permasalahan likuiditas intrahari (intradoc liquidity mismatch). pengaturan mengenai fli perlu disempurnakan dengan menyederhanakan cakupan fli dan menegaskan bahwa penggunaan fli harus didukung dengan surat berharga yang cukupnilai surat berharga adalah nilai tunai (cash value) yang ditetapkan sesuai dengan perhitungan nilai setelan first leg transaksi lending facility dan atau financing facility.angka cukup jelas. yang dimaksud dengan lending facility adalahyang dimaksud dengan financing facility adalah financcukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan repo adalah transaksi penjualan surat berharga dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang ditetapkan bank indonesijaga keamanan dan kelancaran penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh bank indonesia diperlukan penyediaan dana resund, bahwa untuk menjamin penyelenggaraan kliring antarkan yang lebih lancar, aman, efisien, dan andal diperlukan penyempurnaan atas resund debit yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan kliring antarserta wajib menyediakan resund debit sesuai dengan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan resund debiatau dke penagihan kepada peserta lain yang tidak direktur dan didukung oleh dana yang cukup dari peserta lain tersebut, dan atau dana tunai (cash resund) yang disediakan dalam resund debit. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:an dana plu dan atau rekening setel meketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian dana tunai (cash resund)untuk mewujudkan penyelenggaraan seni yang lancar, aman, efisien, dan andal bank indonesia telah menerapkan prinsip bahwa perhitungan kliring antar bank hanya dapat dilaksanakan apabila didukung dengan dana yang cukup (no money game). oleh karena itu, dalam penyelenggaraan kliring antar bank diatur mengenai kewajiban penyediaan dana dalam bentuk resund. untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan seni dan efisiensi pengelolaan dana oleh peserta, dilakukan penyempurnaan resund debit yang semula berupa dana tunai (cash resund) dan surat berharga (collateral resund) menjadi hanya berupa dana tunai (cash resund). selanjutnya, mekanisme penggunaan surat berharga untuk pemenuhan resund dilakukan satu pintu melalui fasilitas likuiditas intrahari pada sistem bi rtgs sebagaimana dimaksud dalamii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. angkangelolaan dana pensiun yang efektif dan efisien, diperlukan penerapan tata kelola yang menyeluruh bagi dana pensiun, bahwa untuk mengimbangi pertumbuhan industri dana pensiun, kekayaan dana pensiun perlu dikelola secara hati htata kelola yang baik bagi dana pensiun yang selanjutnya disebutgelolaan dana pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. masing masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pendiri, memastikan agar dana pensiun memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya peserta dan atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, dan memastikan agar informasi mengenai dana pensiun diberikan kepada dewan pengawas dan dps secara tepat waktu dan lengkap. anggota pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurupengurus dprk atau pelaksana tugas pengurupengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan. selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pelaksana tugas pengurus juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: memastikan peserta diberikan pilihan atas paket atau jenis investasi yang sesuai, memastikan peserta mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian atas pilihan paket atau jenis investasi yang dilakukan oleh peserta melalui dana pensiun: cc. memastikan kinerja dari paket atau jenis investasi memonitor dengan baik, memastikan biaya yang dibebankan kepada peserta diungkapkan secara rinci, dan memastikan peserta ditawarkan bantuan dalam memilih paket atau jenis investasi. anggota pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus dilarang merangkap jabatan sebagai: pengurus dprk, pelaksana tugas pengurus, dewan pengawas, atau dps pada dana pensiun lain, dewan pengawas atau dps pada dana pensiun yang sama, atau cc. direksi atau dewan komisaris atau yang setara, atau pejabat lain, pada perusahaan dan atau lembaga lain. larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak termasuk: direksi bank atau perusahaan asuransi jiwa yang menjabat sebagai pelaksana tugas pengurus, pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan dana pensiudana pensiunpengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus, dan pengurus dprk yang menduduki jabatan selain direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada pemberi kerja. bagian keempat rapat pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab dewan pengawas. pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus wajib menyelenggarakan rapat pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (satu) bulan. hasil rapat pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus sebagaimana dimaksud pada wajib dituangkan dalam risalah rapat pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus dan didokumentasikan dengan baik. perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. anggota pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus berhak menerima salinan risalah rapat pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus. jumlah rapat pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing masing pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus harus dimuat dalam laporan penerapan tata kelola dana pensiun. bab dewan pengawas bagian kesatu jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi dewan pengawas dprk dewan pengawas dprk wajib memiliki paling sedikit (dua) orang anggota dewan pengawas yang terdiri dari wakil pemberi kerja dan wakil peserta dengan jumlah yang sama. anggota dewan pengawas dari wakil peserta sebagaimana dimaksud pada harus ditetapkan oleh pendiri berdasarkan usulan dari peserta. anggota dewan pengawas dari wakil peserta sebagaimana dimaksud pada harus berasal dari peserta aktif dprk. dalam hal anggota dewan pengawas dprk yang mewakili peserta sebagaimana dimaksud pada lebih dari (satu) orang dan jumlah pensiunan lebih dari (lima puluh) orang maka paling sedikit (satu) orang anggota dewan pengawas dprk yang mewakili peserta adalah pensiunan yang masih menerima manfaat pensiun secara berkala. mekanisme penyampaian usulan dari peserta dan penetapan pendiri atas anggota dewan pengawas dari wakil peserta sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam pedoman tata kelola dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam anggota dewan pengawas dari wakil peserta sebagaimana dimaksud pada harus dapat bertindak mewakili kepentingan peserta. dprk wajib mengkomunikasikan pengangkatan anggota dewan pengawas dari wakil peserta sebagaimana dimaksud pada kepada seluruh peserta. paling sedikit separuh dari jumlah dewan pengawas dprk sebagaimana dimaksud pada wajib berdomisili wilayah negara republik indonesia. seluruh dewan pengawas dprk harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya. anggota dewan pengawadewan pengawas dprk dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama dewan pengawas dan atau pengurus pada dprk yang sama. mantan pengurus dprk harus menjalani masa tunggu paling singkat (enam) bulan sebelum menjadi dewan pengawas wakil peserta pada dprk yang sama. bagian kedua tugas dan tanggung jawab dewan pengawas dprk dewan pengawas dprk wajib: bertanggung jawab penuh atas pengawasan dprk, memantau efektivitas penerapan tata kelola dana pensiun, cc. memastikanbahwa pengurus dprk telahngawasi pengurus dprkj . memastikan bahwa dprk memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi dewan pengawas, dps, pengurus, dan seluruh karyawanrk berhak memperoleh informasi dari pengurus dprk mengenai dprk secara lengkap dan tepat waktu. anggota dewan pengawas dprkdewan pengawas dprk dimaksud menjabat, memanfaatkan dprk untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan dprk, cc. mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari dprk tempat dewan pengawas dprk dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan, dan mencampuri kegiatan operasional dprk yang menjadi tanggung jawab pengurus dprk. anggota dewan pengawas dprk dilarang merangkap jabatan sebagai: pengurus atau dps pada dprk yang sama, atau dewan pengawas, pengurus, atau dps pada dprk yang lain. larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak termasuk dalam hal pendiri dprk tempat dewan pengawas menjabat merupakan bagian dari grup atau konglomerasi keuangan yang sama. bagian ketiga rapat dewan pengawas dprk dewan pengawas dprk wajib menyelenggarakan rapat dewan pengawas secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan. dewan pengawas dprk wajib menyelenggarakan rapat dewan pengawas dengan mengundang pengurus dprk paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan. anggota dewan pengawas dprk wajib menghadiri rapat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dan paling sedikit (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat dewan pengawas dalam periode (satu) tahun. hasil rapat dewan pengawas dprk sebagaimana dimaksud pada dan wajib dituangkan dalam risalah rapat dewan pengawas dan didokumentasikan dengan baik. perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat dewan pengawas dprk sebagaimana dimaksud pada dan wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat dewan pengawas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. anggota dewan pengawas dprk yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dan berhak menerima salinan risalah rapat dewan pengawas. jumlah rapat dewan pengawas dprk yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing masing anggota dewan pengawas harus dimuat dalam laporan penerapan tata kelola dana pensiun. bagian keempat dewan pengawas dpl dewan komisaris atau yang setara dari pendiri dpl bertindak sebagai dewan pengawas dpl sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai dana pensiun. dewan pengawas dpl wajib: bertanggung jawab penuh atas pengawasan dpl: memantau efektivitas penerapan tata kelola dana pensiun, memastikan strukturmastikan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen, mengawasi pelaksana tugas pengurusmemastikan bahwa dpl memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis bagi dewan pengawas, dps, pelaksana tugas pengurus, dan seluruh karyawan, menyusun dan menerapkan mekanisme pengawasan dpll berhak memperoleh informasi dari pelaksana tugas pengurus mengenai dpl secara lengkap dan tepat waktu. dewan pengawas dpl dapat membentuk komite yang berfungsi membantu dewan pengawas dpl dalam melaksanakan tugasnya. komite sebagaimana dimaksud pada terdiri dari anggota yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan penugasannya. pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputusan dewan pengawas dpl. masa kerja anggota komite sebagaimana dimaksud pada tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan dewan pengawas dpl. komite sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada dewan pengawas dplsetiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. pemberi kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan. pendiri adalah: orang atau badan yang membentuk dprk, atau b.serta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan pdp. pengurus adalah pengurus dana pensiun. bab dewan pengawas syariah bagian kesatu jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi dps dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dps. dps sebagaimana dimaksud pada merupakan ahli syariah yang ditunjuk oleh pendiri atas rekomendasi dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. pengangkatan dps sebagaimana dimaksud pada harus dinyatakan secara jelas dalam surat keputusan pendiri. paling sedikit separuh dari jumlah anggota dps wajib berdomisili wilayah negara republik indonesia. anggota dps harusana pensiun, peserta, dan atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, mendahulukan kepentingan dana pensiunana pensiunana pensiun. dalam hal jumlah dps lebih dari (satu) orang, mayoritas dps dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama dps, dewan pengawas, pengurus dprk, dan pelaksana tugas pengurus pada dana pensiun yang sama. bagian kedua tugas dan tanggung jawab dps dps wajib: melaksanakan tugas dan tanggung jawab dps sebagaimana diatur dalam pdp dan ketentuan peraturan perundang undangan bidang dana pensiun, melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada pengurus dprk dan pelaksana tugas pengurus agar kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, cc., dan atau hasil pengawasan otoritas jasa keuangan, dan menyampaikan temuan pelanggaran yang terkait dengan penerapan prinsip syariah pada dana pensiun yang diawasi kepada pengurus dprk dan atau pelaksana tugas pengurus. dps berhak memperoleh informasi dari pengurus dprk dan pelaksana tugas pengurus mengenai dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah secara lengkap dan tepat waktu. anggota dpanggota dpdps dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan. anggota dps dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus dprk, pelaksana tugas pengurus, atau dewan pengawas pada dana pensiun yang sama. anggota dps dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dps pada lebih dari (empat) lembaga jasa keuangan syariah lainnya. bagian ketiga rapat dps dps wajib menyelenggarakan rapat dps secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) buladana pensiun. dalam hal jumlah dps adalah (satu) orang maka rapat dps sebagaimana dimaksud pada dilakukan bersama dengan rapat dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pada dprk atau rapat pelaksana tugas pengurus sebagaimana dimaksud dalam pada dpl. bab vii fungsi dan komite dalam menerapkan prinsip tata kelola dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam dana pensiun wajib membentuk fungsi: audit internal: manajemen risiko, dan kepatuhan. pembentukan fungsi sebagaimana dimaksud pada bagi dprk dilakukan oleh pengurus, atau bagi dpl dilakukan oleh pelaksana tugas pengurus atau digabung dengan fungsi yang terdapat pada pendiri dpl. fungsi sebagaimana dimaksud pada dijalankan oleh penanggung jawab yang berbeda untuk setiap fungsinya dan dapat dijalankan oleh (satu) atau lebih satuan kerja. dalam hal dana pensiun menggunakan jasa pihak ketiga dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan dana pensiun, dana pensiun wajib memastikan fungsi sebagaimana dimaksud pada dijalankan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh dana pensiun. fungsi audit internal sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas memastikan penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas memastikan agar seluruh kegiatan dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, termasuk prinsip syariah bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun dengan prinsip syariah dan mengelola risiko kepatuhan. fungsi sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab kepada pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus yang membawakan fungsi kepatuhan. dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dewan pengawas dapat membentuk komite sebagai berikut: komite audit: komite pemantau risiko, dan cc. komite nominasi dan remunerasi. dana pensiun yang memiliki aset neto lebih besar dari rp500. (lima ratus miliar rupiah) wajib memiliki komite sebagaimana dimaksud pada huruf komite audit sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas sebagai fasilitator bagi dewan pengawas untuk memastikan bahwa:dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. komite audit sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari paling sedikit (satu) orang dewan pengawas yang mewakili peserta dan paling sedikit (satu) orang pihak lain luar dana pensiun yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan atau hubungan keluargdalam hal komite audit sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dibentuk, dewan pengawas wajib melaksanakan tugas komite audit sebagaimana dimaksud pada komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas membantu dewan pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh dana pensiun. komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit terdiri dari (dua) orang anggota komite. anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada harus memiliki pengalaman bidang pemantauan risiko. anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada pada dprk paling sedikit terdiri dari salah satu anggota dewan pengawas yang mewakili peserta dan pihak lain. dalam hal komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dibentuk, dewan pengawas melaksanakan tugas komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas sebagai: dprk atau pelaksana tugas pengurus, dan fasilitator bagi dewan pengawas dalam membantu pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi. komite nominasi dan remunerasi terdiri dari salah satu anggota dewan pengawas dan pihak lain. dalam hal komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dibentuk, dewan pengawas melaksanakan tugas komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada bab viii auditor eksternal dan aktuaris auditor eksternal dana pensiun wajib ditunjuk oleh dewan pengawas dari calon auditor eksternal yang diajukan oleh komite audit atau dewan pengawas yang melaksanakan fungsi komite audit. pengusulan calopengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus, dewan pengawas, dps, dan pihak yang berkepentingan dana pensiudana pensiun wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal dalam melakukan audit laporan keuangan dana pensiun. aktuaris yang akan digunakan jasanya dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang undangan bidang dana pensiun wajib ditunjuk oleh dewan pengawas dari calon aktuaris yang diajukan oleh pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus. pengusulan calon aktuarisktuaris tersebut: dan pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh aktuaris, untuk menggunakan standar praktik aktuaria yang berlaku indonesia dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil variasinya kepada otoritas jasa keuangan. dana pensiun wajib menyediakan semua data penunjang yang diperlukan oleh aktuaris dalam melakukan valuasi aktuaria. bab praktik dan kebijakan remunerasi pendiri wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota pengurus dprk, pelaksana tugas pengurus, dewan pengawas, dan dpsyang berhak memperoleh manfaat. dana pensiun wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi karyawanterkait yang berhak memperoleh manfaat. dana pensiun wajib menerapkan kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada dan kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada dan harus memperhatikan paling sedikit: kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban dana pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, prestasi kerja individual, cc. kewajaran dengan peer group, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang dana pensiun. bab tata kelola investasi dalam melakukan pengelolaan investasi, dana pensiun wajib menerapkan prinsip kehati hatian dengan mengutamakan kepentingan peserta dan atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. dalam menerapkan prinsip kehati hatian sebagaimana dimaksud pada pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus wajib menyusun dan menerapkan pedoman investasi dana pensiun. pedoman investasi dana pensiun sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: kewenangan, otorisasi, dan tanggung jawab pengurus dprk, pelaksana tugas pengurus, dan karyawan dana pensiun, proses analisis dalam rangka penempatan dan pelepasan investasi, cc. evaluasi yang memadai atas pengelolaan investasi: dan manajemen risiko investasi. bab tata kelola teknologi informasi dana pensiuerapan tata kelola dana pensiun dana pensiun wajib menerapkan prinsip tata kelola dana pensiun dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. dalam menerapkan prinsip tata kelola dana pensiun sebagaimana dimaksud pada dana pensiun wajib memiliki pedoman tata kelola dana pensiun. pelaksanaan pedoman tata kelola dana pensiun sebagaimana dimaksud pada paling sedikit diwujudkan dalam:, pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian internal dana pensiun, penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal:bisnis dana pensiun, dancedure):xii manajemen risiko dan pengendalian internal dana pensiudana pensiun. ketentuan mengenai manajemen risikopengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus wajib menerserta peraturan internal lain dana pensiun, dan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai pengendalian internalbab xiii rencana bisnis dana pensiun dana pensiun wajib menyusun rencana bisnis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dana pensiun dalam jangka waktu (satu) tahun. rencana bisnisdana pensiun, kinerja keuangan dana pensiun periode sebelumnya, proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan, rencana pendanaan (khusus dprk), rencana investasi, kebijakan dan rencana pemasaran (khusus dpl): dan informasi lainnya. dana pensiun wajib menyampaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada tanggal november. otoritas jasa keuangan dapat meminta dana pensiun melakukan penyesuaian atas rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada dalam hal: rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada yang disampaikan dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini dan atau ketentuan bidang dana pensiun lainnya, dan atau kondisi lain yang menurut otoritas jasa keuangan dapat mempengaruhi dana pensiun untuk memenuhi rencana bisnis. dana pensiun harus menyampaikan penyesuaian terhadap rencana bisnis sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. dana pensiun hanya dapat melakukan perubahan terhadap rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada sebanyak (satu) kali dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan juni tahun berjalan. perubahanbelum pelaksanaan perubahan rencana bisnisiv keterbukaan informasi dana pensiun wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk atau layanan dana pensiun dan penggunaan data peserta dengan berpedoman pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. dana pensiudana pensiudana pensiun wajib mengungkapkan kepada otoritas jasa keuangan dalam hal terjadi hal penting yang meliputi: pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal:dana pensiun. pengungkapan hal penting sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam laporan penerapan tata kelola dana pensiun. bab hubungan dengan pemangku kepentingan dana pensiukaryawan, peserta, pihak yang berhak memperoleh manfaat, dan atau pemangku kepentingan lainnya. bab xvi etika bisnis pengurus dprk, pelaksana tugas pengurus, dewan pengawas, dps, dan karyawan dana pensiun dilarang untuk memberikan atau menawardana pensiun, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. pengurus dprk, pelaksana tugas pengurus, dewan pengawas, dps, dan karyawan dana pensiudana pensiun. dana pensiukomite dan seluruh karyawan dana pensiun. bab xvii penilaian sendiri (self assessment) dan laporan penerapan tata kelola dana pensiun dana pensiun wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola dana pensiun paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola dana pensiun sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan pedoman tata kelola dana pensiun. dana pensiun wajib menyusun dan menyampaikan laporan penerapan tata kelola dana pensiun pada setiap akhir tahun buku kepada otoritas jasa keuangan. laporan penerapan tata kelola dana pensiun sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri dari: transparansi penerapan tata kelola dana pensiun yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip tata kelola dana pensiun, penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan tata kelola dana pensiundana pensiun. ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan penerapan tata kelola dana pensiunviii ketentuan lain lain penerapan tata kelola dana pensiun bagi dpl dapat digabung dengan penerapan tata kelola pendiri. dalam hal penerapan tata kelola dana pensiun bagi dpl digabung dengan penerapan tata kelola pendiri sebagaimana dimaksud pada pendiri wajib memastikan bahwa tata kelola pendiri telah memuat seluruh aspek penerapan tata kelola dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab xix sanksi administratif sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penurunan penilaian tingkat risiko tata kelola, dan atau cc..atau peraturan otoritas jasa keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, dan penurunan penilaian tingkat risiko tata kelola. sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan secara tertulis oleh otoritas jasa keuangan kepada dana pensiuapabila sampai dengan batas waktu peringatan tertulis ketiga berakhir dana pensiun tidak mengatasi penyebab dikenakannya sanksi sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi penurunan penilaian tingkat risiko tata kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf ketentuan mengenai akibat pengenaan sanksi penurunan penilaian tingkat risiko tata kelola sebagaimana dimaksud pada berdampak pada penilaian tingkat risiko dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangdan membatalkan sanksi penurunan penilaian tingkat risiko tata kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal dana pensiun dalam jangka waktu (dua) tahun mendapat, dapat dikenakan sanksi atas permintaransparansi kondisi keuangan dan non keuangan dana pensiun. pedoman tata kelola dana pensiun sebagaimana dimaksud pada disusun oleh pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus dan ditetapkan oleh pendiri. penerapan tata kelola dana pensiun bertujuan untuk: mengoptimalkan nilai dana pensiun bagi pemangku kepentingan khususnya peserta dan atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, meningkatkan pengelolaan dana pensiun secara profesional, efektif, dan efisien, cc. meningkatkan kepatuhan komite dana pensiundana pensiun terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan, mewujudkan dana pensiun yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif, dan meningkatkan kontribusi dana pensiun dalam perekonomian nasional. pendiri, pemberi kerja, mitra pendiri, dewan pengawas, dps, pengurus dprk, pelaksana tugas pengurus, dan pihak lain yang terkait dengan dana pensiun bertanggung jawab atas penerapan tata kelola dana pensiun sesuai dengan fungsi dan tugasnya. bab iii pendiri dan mitra pendiri pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dana pensiun. pendiri dan mitra pendiri wajib mendukung penerapan tata kelola dana pensiun pada dana pensiun. pendiri dan mitra pendiri wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing masing sebagaimana diatur dalam pdp dan ketentuan peraturan perundang undangan bidang dana pensiun. pendiri dan mitra pendiri wajib. bab pengurus dan pelaksana tugas pengurus bagian kesatu jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi pengurus pada dprk dprk wajib memiliki paling sedikit (dua) orang anggota pengurus. dprk dapat memiliki lebih dari (dua) orang anggota pengurus disesuaikan dengan kompleksitas dprk dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. seluruhngurus wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman bidang investasi atau manajemen risiko. dprk wajib memiliki anggota pengurus yang membawakan fungsi kepatuhan. pengurus yang membawakan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada dilarang merangkap jabatan denganngurus adalah (dua) orang, fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada dapat dirangkap oleh pengurus yang membawakan fungsi keuangan. seluruhrk untuk menyesuaikan jumlah pengurus. anggota pengurupengurus dprk dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama pengurus dan atau dewan pengawas pada dprk yang sama. bagian kedua jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi pelaksana tugas pengurus pada dpl pendiri dpl bertindak sebagai pengurus. dalam pengelolaan dpl, pendiri dpl wajib menunjuk pelaksana tugas pengurus. pelaksana tugas pengurus yang ditunjuk oleh pendiri dpl wajib mengelola seluruh aspek dpl. dpl wajib memiliki paling sedikit (dua) orang anggota pelaksana tugas pengurus. dpl dapat memiliki lebih dari (dua) orang anggota pelaksana tugas pengurus disesuaikan dengan kompleksitas dpl dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. seluruh pelaksana tugaslaksana tugas pengurus wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman bidang investasi atau manajemen risiko. pelaksana tugas pengurus yang membawakan fungsi kepatuhan dilarang merangkap jabatan dengan pelaksana tugaslaksana tugas pengurus adalah (dua) orang, fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada dapat dirangkap oleh pelaksana tugas pengurus yang membawakan fungsi keuangan. seluruh pelaksana tugasl untuk menyesuaikan jumlah pelaksana tugas pengurus. anggota pelaksana tugas pengurusl, peserta, dan atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, mendahulukan kepentingan dplll. mayoritas pelaksana tugas pengurus dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama pelaksana tugas pengurus dan atau dewan pengawas pada dpl yang sama. bagian ketiga tugas dan tanggung jawab pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana pensiun, menerapkan tata kelola dana pensiun, melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus sebagaimana diatur dalam pdp dan ketentuan peraturan perundang undangan bidang dana pensiunmastikan fungsi dan tugas masing masing satuan kerja pada dana pensiun secara jelas sehingga

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. dana pensiun. tata keloldana pensiun umum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang dana pensiun dana pensiun)rogram dimaksud adalah program pensiun yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta dana pensiun melalui suatu sistem pembentukan dana dari iuran peserta dan atau pemberi kerja yang dikelola terpisah dari kekayaan pendiri dana pensiun serta dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang undangan. dana pensiun memiliki peran dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja indonesia pada saat masa pensiun serta membantu perkembangan sektor riil melalui investasi dan untuk melaksanakan perannya secara optimal, dana pensiun perlu dikelola secara efektif dan efisien. untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu bentuk penerapan tata kelola dan menyeluruh bagi dana pensiun. pelaksanaan tata kelola dana pensiun harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, yang meliputi: transparansiterkaitterkait untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan dana pensiun, independensi. sejalan dengan hal tersebut, otoritas jasa keuangan telah memiliki ketentuan mengenai tata kelola yang mengatur sektor jasa keuangan, salah satunya adalah peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang pedoman tata kelola dana pensiun. peraturan tersebut merupakan konversi dari. pada kenyataannya, ketentuan tersebut belum cukup kuat untuk mencegah ketidakmampuan dana pensiun dalam mengelola kekayaannya dan mengoptimalkan peran dana pensiun. oleh karena itu, dibutuhkan penguatan penerapan tata kelola dana pensiun dalam bentuk penyempurnaan ketentuan mengenai tata kelola dana pensiun yang merupakan bentuk harmonisasi peraturan serupa lainnya sektor jasa keuangan dan mengakomodir ketentuan tata kelola bagi dpl. dengan adanya kewajiban penerapan tata kelola dana pensiun diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri dana pensiun dan dana pensiun sendiri dapat menjaga pengelolaan kekayaannya secara hati hati. peraturan otoritas jasa keuangan ini memuat pengaturan mengenai kewajiban penerapan tata kelola dana pensiun, ketentuan mengenai komite dana pensiun, penunjukan auditor eksternal, pelaporan, dan ketentuan sanksi. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan memantau efektivitas penerapan tata kelola dana pensiun antara lain melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tata kelolapenerapan tata kelola dana pensiun adalah laporan penerapan tata kelola dana pensiun yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan.ewan pengawaewan pengawas sebagai peserta menerima manfaat pensiun secara wajar. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan komite adalah komite yang berada bawah dewan komisaris bank atau perusahaan asuransi jiwa selaku pendiri dpl. yang dimaksud dengan pengetahuan yang relevan adalah pengetahuan yang sesuai dengan bidang tugas komite. contohnya bagi komite yang membidangi pemantauan risiko mengetahui cara untuk memitigasi risiko yang mungkin akan dihadapi dpl atau komite yang membidangi audit internal memiliki pengetahuan akan kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan dpanggota dps adalah (tiga) orang maka paling sedikit (dua) orang anggota dps wajib berdomisili wilayah negara republik indonesiaps. cukup jelas. cukup jelas. error! reference source not foundpewan pengawaps sebagai peserta menerima manfaat pensiun secara wajar. error! reference source not found. cukup jelas. yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan syariah adalah lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan seluruhihak ketiga adalah administrator. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan aset neto adalah aset neto yang didapat dari laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak luar dana pensiun yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan atau hubungan keluarga sampai dengan derajat keducukup jelas. cukup jelas. auditor eksternal dana pensiun adalah akuntan publikhuruf cukup jelas. huruf standar praktik aktuari republiker group adalah kelompok yang memiliki karakteristik bisnis, profil risiko, dan atau kompleksitas yang relatif sama dengan dana pensiudan strategi manajemen adalah kebijakan dan strategi manajemen yang bersifat spesifik selama (satu) tahun depan. huruf yang dimaksud dengan penerapan manajemen risiko dan kepatuhan adalah ringkasan laporanhuruf yang dimaksud dengan penerapan tata kelola dana pensiun adalah informasi mengenai bagaimana dana pensiun menerapkan pedoman tata kelola dana pensiun yang telah ditetapkan. huruf yang dimaksud dengan kinerja keuangan dana pensiun periode sebelumnya adalah informasi mengenai indikator utama kinerja keuangan dana pensiun dalam (dua) tahun terakhir. huruf yang dimaksud dengan proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan adalah informasi mengenai proyeksi aset neto berikut komponen utamanya untuk (tiga) tahun depan. huruf yang dimaksud dengan rencana pendanaan adalah rencana pendanaan untuk (satu) tahun depan dibandingkan dengan posisi pendanaan dprk aktual. huruf yang dimaksud dengan rencana investasi pada dprk adalah rencana investasi untuk (satu) tahun depan dibandingkan dengan posisi investasi dprk aktual. yang dimaksud dengan rencana investasi pada dpl adalah rencana penempatan investasi. huruf yang dimaksud dengan kebijakan dan rencana pemasaran adalah informasi mengenai kebijakan dan rencana pemasaran dpl untuk (satu) tahun depan. huruf yang dimaksud dengan informasi lainnya adalah rencana lain yang perlu diuraikan (jika ada) namun tidak termasuk dalam cakupan rencana bisnis yang telah ditetapkan dalam huruf sampai dengan huruf misalnya rencana pengembangan karyawan dana pensiun. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh pelaksanaan ketentuan ini adalah perubahan rencana bisnis tahun dapat diubah paling lambat pada akhir bulan juni contoh pelaksanaan ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan perubahan rencana bisnis tahun dilakukan pada tanggal juni maka dana pensiun wajib menyampaikan rencana perubahan tersebut paling lambat pada tanggal meinilaian pengurus dprk, pelaksana tugas pengurus, atau dewan pengawas dan atau berdasarkspek pelaksanaan prinsip tata kelola dana pensiun termasuk: jumlah rapat pengurus dprk, pelaksana tugas pengurus, dewan pengawas, dan atau dps, jumlah kehadiran pengurus dprk, pelaksana tugas pengurus, dewan pengawas, dan atau dps dalam rapat, laporan hasil pengawasan dewan pengawas atas penerapan tata kelola dana pensiun, dan pengungkapan hal penting sebagaimana dimaksud dalam huruf penilaian sendiri (self assessment) yang dilakukan oleh dana pensiun dalam bentuk kuesioner yang bentuk dan susunannya diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai laporan berkala dana pensiun. ii. demi cukup jelas. penerapan prinsip tata kelola dana pensiun dalam setiap kegiatan usaha dana pensiunhuruf mengacu pada pdp dan ketentuan peraturan perundang undangan, termasuk ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabinformasi dana pensiun yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif kepada pemangku kepentingan. cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang merupakan pendiri dpl telah diwajibkan untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang dana pensiun, pendiri dpl adalah pengurus dpl dan aktivitas dpl melekat pada aktivitas pendiri dpl. oleh sebab itu, penerapan tata kelola dana pensiun dimungkinkan untuk dilakukan bersamaan dengan penerapan tata kelola perusahaan bagi pendiri dpl. dalam hal penerapan tata kelola perusahaan bagi pendiri dpl belum memuat beberapa aspek yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, pendiri dpl menyesuaikan penerapan tata kelola perusahaan bagi pendiri dpl, sehingga memuat pula seluruh aspek penerapan tata kelola dana pensiun yangnsiun terselenggara karena pendiri menetapkan pdp yang selanjutnya disahkan oleh otoritas jasa keuangan. oleh karena itu, pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dana pensiun sampai dana pensiun dibubarkan. salah satu contoh bentuk dukungan pendiri dprk atas penerapan tata kelola dana pensiun adalah dalam melakukan evaluasi atas kinerja pengurus dprk dan dewan pengawas, salah satu aspek yang dinilai adalah penerapan tata kelola dana pensiun. salah satu contoh bentuk dukungan pendiri dpl atas penerapan tata kelola dana pensiun adalah menyediakan kebutuhan dpl untuk menerapkan tata kelola dana pensiunngurus dprk adalah (tiga) orang maka paling sedikit (dua) orang pengurus dprk wajib berdomisili wilayah negara republik indonesia. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan fungsi keuangan adalah fungsi pengadministrasian keuangan, tidak termasuk fungsi yang melakukan kegiatan investasingurus dprk. contohnya bagi pengurus dprk yang membidangi investasi harus memiliki pengetahuan bidang investasi atau bagi pengurus dprk yang membidangi kepatuhan harus mengetahui aspek legal setiap tindakan yang dilakukan oleh dprk dan menguasai peraturan, paling sedikit bagi dprmengacu kepada prinsip terkait independensi, sedangkan objektif mengacu kepada prinsip terkait kewajaran. hurufngurus dprksehing ketentuan ini mengandung arti bahwa pengelolaan dpl merupakan tanggung jawab dari pendiri dpllaksana tugas pengurus adalah (tiga) orang maka paling sedikit (dua) orang pelaksana tugas pengurus berdomisili wilayah negara republik indonesia. cukup jelas. cukup jelaslaksana tugas pengurus. contohnya bagi pelaksana tugas pengurus yang membidangi investasi harus memiliki pengetahuan bidang investasi atau bagi pelaksana tugas pengurus yang membidangi kepatuhan harus mengetahui aspek legal setiap tindakan yang dilakukan oleh dpl dan menguasai peraturan, paling sedikit bagi dpl. cukup jelaslaksana tugas pengurus. huruf yang dimaksud dengan bertanggung jawab penuh adalah sesuai dengan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam pdp dan ketentuan peraturan perundang undangan bidangpengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus dan kepentingan ekonomis dana pensiun, pribadi pendiri, mitra pendiri, anggota dewan pengawapengurus dprk atau pelaksana tugas pengurus sebagai peserta menerima manfaat pensiun secara wajar. huruf salah satu cara untuk memastikan peserta diberikan pilihan atas paket atau jenis investasi yang sesuai adalah melakukan evaluasi atas toleransi risiko peserta agar dapat disesuaikan dengan paket atau jenis investasi pilihan peserta. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan diungkapkan secara rinci adalah pengungkapan biaya berdasarkan jenis biaya yang dibebankan kepada peserta menurut pdp dan bukan total biaya yang dibebankan kepada peserta. huruf dalam menawarkan bantuan dalam memilih paket atau jenis investasi, dana pensiun dapat memberikan simulasi atau proyeksi atas manfaat yang diharapkan. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bank atau perusahaan asuransi jiwa adalah bank atau perusahaan asuransi jiwa sebagai pendiri ddewan pengawas dprk adalah (tiga) orang maka paling sedikit (dua) orang dewan pengawas dprk wajib berdomisili wilayah negara republik indonesia. pengetahuan yang relevan dengan jabatan dewan pengawas dprk antara lain pengetahuan mengenai mekanisme dan teknik pengawasan dprkewan pengawas dprk. yang dimaksud dengan masa tunggu adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai pengurus dprk, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai dewan pengawas wakil peserta.emegang saham dalam rapat umum pemegang saham perlu dilakukan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan rapat umum pemegang saham, bahwa dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, bahwa untuk mendukung pemanfaatan perkembangan teknologi informasi, perlu dilakukan penggantian terhadap peraturan otoritas jasa keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang sahdalam hal rups merupakan rups yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam dan dalam pengumuman rups wajib memuat juga keterangan: rups selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rups pertama, dan pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara rups,merupakanmata acara yang membutuhkan keputusan rups, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar. perusahaan terbuka wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan bagian keenamtanggal penyelenggaraan rups, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan rups. pemanggilan rups sebagaimana dimaksud pada harus memuat informasi paling sedikit: tanggal penyelenggaraan rups, waktu penyelenggaraan rups, cc., dan informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e rups. perusahaan terbuka wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web perusahaan terbuka dan atau rupssingkatketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal rups merupakan rups yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, perusahaan terbuka wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan rups, paling sedikit menyatakan bahwa: yang bersangkutan benar benar merupakan pemegang saham independen, dan apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada memuatmaksud dalam apabila perubahan informasi mengenai atau atas perintah otoritas jasa keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang rups sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku, sepanjang otoritas jasa keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. dalam hal rups kedua akan diselenggarakan, pemanggilan rups kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: rups kedua wajib diselenggaraselenggarakan, pemanggilan rups kedua wajib dilakukan paling lambat (tujuh) hari sebelum rups kedua diselenggarakan, dan dalam pemanggilan rups kedua harus menyebutkan rups pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. dalam hal perusahaan terbuka tidak melakukan rups kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf perusahaan terbuka wajib melakukan rups dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan rups ketiga atas permohonan perusahaan terbuka ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (empat belas) hari setelah rups kedua dilangsungkan. permohonan sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: ketentuan kuorum rups sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan terbuka, daftar hadir pemegang saham dalam rups pertama dan kedua, daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan rups pertama dan kedua, upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum rups kedua: dan besaran kuorum rups ketiga yang diajukan dan alasannya. rups ketiga dilarang dilaksanakan oleh perusahaan terbuka sebelum mendapatkan penetapan dari otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam bab hak pemegang saham dan kehadiran pihak lain dalam rups bagian kesatudilakukan rups kedua dan rups ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: untuk rups kedudua, dan untuk rups ketigtiga. dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalamulang rups. dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada dalam hal rups diselenggarakan oleh dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam dan serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian kepada penyelenggarabagian keduaiga pemberian kuasa secara elektronik perusahan terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam rups. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan atau memberikan suara dalam rupslakukmberian kuasa sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan paling lambat (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan rups. pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik. pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara. perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan paling lambat (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan rups. pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi: partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek efek milik pemegang saham, pihak yang disediakan oleh perusahaan terbuka, atau cc. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. perusahaan terbuka wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada wajib: cakap menurut hukum, dan bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan perusahaan terbuka. penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada harus telah terdaftar dalam sistemdalam hal pemberi kuasa menghadiri rups secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia rups dan atau ketentuan peraturan perundang undangan.oleh penyedia rups. dalam hal perusahaan terbuka menggunakan sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka,dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan rups perusahaan terbuka. penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. bab penyedia e rups kegiatan sebagai penyedia rups hanya dapat dilakukan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh otoritas jasa keuangan. pihak lain yang disetujui otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada wajib terwajib berbentuk badan hukum indonesia dan berkedudukan wilayah republik indonesia. kewajiban pihak lain yang disetujui otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada berlaku pula baginyedia rups wajib paling sedikit:ebuartisipan adalah perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening efek utama lembaga penyimpanan dan penyelesaian.cc. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan rups, memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e rupseketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan rups sebagaimana dimaksud padabsedikit memuatb vii keputusan, kuorum kehadiran, dan kuorum keputusan rups bagian kesatubagian keduanetentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rups sebagaimana dimaksud pada dan berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rups untuk mata acara transaksi material dan atau perusahaan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan perusahaan terbuka lebih dari (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.9gyang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen,yang hadir dalam rups,, dan dalam rups.dan hurufrups terdiri atas rups tahunan dan rups lainnya. perusahaan terbuka wajib menyelenggarakan rups tahunan paling lambat (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. dalam kondisi tertentu otoritas jasa keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada perusahaan terbuka dapat menyelenggarakan rups lainnyakesatu permintaan penyelenggaraan rups penyelenggaraan rups sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana tersebut. pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rups namun abstain dianggap memberibab viiidalam hal rups merupakan rups yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah rups wajibdalam hal perusahaan terbuka menyampaikan risalah ruprisalah rups dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah rups sebagaimana dimaksud pada ringkasan risalah rups sebagaimana dimaksud dalam wajib memuat informasi paling sedikit: tanggal pelaksanaandalam wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat (dua) hari kerja setelah rups diselenggarakan. bab media pengumuman dan bahasa pengumumanperusahaan terbuka: danercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit: situs web bursa efekidak tercatat pada bursa efekmediaketentuan mengenai risalah rups dan ringkasan risalah rups sebagaimana dimaksud dalam dan dan mutasi mutans berlaku untuk penyelenggaraan rups oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam dan penyelenggaraan rups oleh dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalamhuruf dan huruf ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab ketentuan lain lain dalam hal hasil rupsmberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil rups tersebut dalam rups terdekat: dan mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam laporan tahunan. perusahaan terbuka wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini.penunjukan dan pemberhentian akuntan publik danusulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan atau kantor akuntan publikrups tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan atau kantordan atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuhuruf dan hurufada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam dilakukan paling lambat (delapan belas) buldimaksud pada huruf dihembuskan kepada dewan komisarisketentudalam diterima direksi. direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam dari pemegang saham atau dewan komisarisireksi tidak melakukan pengumuman rups sebagaimana dimaksud dalam atas usulan pemegang saham& pemegang sahamkembali permintaan penyelenggaraan rups sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada dewan komisariewan komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalewan komisaris, dewan komisaris wajib mengumumkan: terdapat permintaan penyelenggaraan rups dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan, dan alasan tidak diselenggarakannya rups. dalam hal dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam hurufwajib menyelenggarakan rups.ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan rups sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit (enam) bulan sejak pengumuman rups oleh direksi atau dewan komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. dalam hal direksi tidak melakukan pengumuman rups sebagaimana dimaksud dalam atas usulan dewan komisarisdewan komisarisdewan komisaris menyelenggarakan sendiri rupngumuman sebagaimana dimaksud pada atau jangka waktu (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada telah terlampauiprosedur penyelenggaraan rups yang dilakukan oleh direksi sebagaimana dimaksud dalam dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam dan dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan rups sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. selain memenuhi prosedur rups sebagaimana dimaksud pada dalam pemberitahuan mata acara rups wajib memuat juga informasi: penjelasan bahwa rups dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada perusahaan terbuka, jika direksi atau dewan komisaris melakukan rups atas permintaan pemegang saham, menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada perusahaan terbuka dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan rups, jika rups dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan rups, atau cc. penjelasan bahwa direksi tidak melaksanakan rups atas permintaan dewan komisaris, jika dewan komisaris melakukan sendiri rups yang diusulkannyacc. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama perusahaan terbuka, atau provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham perusahaan terbuka. bagian ketiga prosedur penyelenggaraan rups dalam menyelenggarakan rups, perusahaan terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada otoritas jasa keuangan, melakukan pengumuman rups kepada pemegang saham, dan melakukan pemanggilan rups kepada pemegang saham. bagian keempat pemberitahuan mata acaraharusbagian kelimamemuat paling sedikiatau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam selain memuat hal sebagaimana dimaksud atau dewan komisaris.

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. rups. rencana. penyelenggaraan. perusahaan terbukmengenai perseroan terbatas. dalam forum rups, pemegang saham berhakdalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan rapat umum pemegang saham, perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham, termasuk penyediaan informasi dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. penyediaan informasi dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dimaksud antara lain melalui penyelenggaraan rups yang dilakukan secara elektronik dengan mekanisme yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan rups. selain itu, penyelenggaraan rups secara elektronik yang selanjutnya disebut e rups merupakan sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan rups. dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini,yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikanyaitu,cukup jelas.cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: dalam hal batas penyampaian risalah rups paling lambat (tiga puluh) hari setelah rups diselenggarakan jatuh pada hari sabtu, maka perusahaan terbuka wajib menyampaikan risalah rups dimaksud paling lambat pada (satu) hari kerja berikutnya, yaitu hari senin. dalam hal perusahaan terbuka menyampaikan risalah ruprisalah rups dihitung sejak hari selasa. dengan demikian, perusahaan terbuka mengalami keterlambatan penyampaian risalah rups selama (dua) haricukup jelassuai dengan prosedur penyelenggaraan rups adalah direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham menyelenggarakan rups dengan memenuhi semua kewajiban sebelum pelaksanaan rups maupun kewajiban pasca pelaksanaan rups yaitu menyampaikan pemberitahuan otoritas jasa keuangan, melakukan pengumuman rups, pemanggilan rups, pengumuman ringkasan risalah rups, dan menyampaikan risalah rupcukup jelas. yang dimaksud dengan mata acara rapat dalam praktik sering dikenal sebagai agenda rups. yang dimaksud dengan secara jelas dan rinci antara lain dalam hal mata acara rups merupakan persetujuan atas aksi korporasi, maka diungkapkan transaksinya, pihak lawan transaksi, dan nilai transakketentuan peraturan perundang undangan, merupakan kewenangan ruphuruf perubahan yang diakibatkan kesalahan yang disebabkan karena kerusakan yang terjadi pada situs web penyedia rups atau situs web bursa efekcukup jelas. yang dimaksud dengan sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka merupakan sistem yang disediakan untuk kepentingan perusahaan terbuka sendiri. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasyang dimaksud dengan pendaftaran adalah pendaftaran pihak yang berhak menjadi penerima kuasa

telah diatur dalam,saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diperlukisiensi, mendorong penyederhanaan pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, dan mendukung pengaturan yang berbasis prinsip,(tiga puluh) hari setelah tanggal surat otoritas jasa keuangan. dalam hal terdapat, bpr atau bars dapat melakukan perubahan terhadap rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan hanya (satu) kalipelaksanaan dpaling sedikit memuat: pencapaian rencana bisnis berupa perbandingan antara rencana dan realisasi, penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi rencana bisnis:: hasil analisis atau identifikasi serta pendapat dewan komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis oleh direksi, dan langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh dewan komisaris dalam proses pengawasan rencana bisnis. laporan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama bpr dan bars. dalam hal tidak terdapat direktur utama dan komisaris utama sebagaimana dimaksud pada laporan ditandatangani oleh salah satu anggota direksi dan anggota dewan komisaris bpr dan bars. penyampaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam penyampaian penyesuaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam penyampaian perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam dan penyampaian laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakanterlambat memenuhi kewajiban penyampai sebagaimana dimaksud dalam atau dikenai300. (tiga ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak,i sanksi teguran tertulis. apabila dalam jangka waktu (empat belas) hari setelah teguran tertulisteguran tertulis kedua. apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari setelah teguran tertulis keduasanksi administratif berupa denda sebesar:penyesuaiperalihan bpr dan bars menyampaikan laporan pengawasan rencana bisnis untuk posisi akhir bulan juni paling lambat tanggal agustus sesuai denganbpr dan bars untuk pertama kali menyampaikdesember bpr dan bars untuk pertama kali menyampaikan laporan pelaksanaan dan pengawasjanuari bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis bpr dan barkantor kas dan kegiatan pelayanan kas dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang bank pembiayaan rakyat syarianpelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis adalah laporan yang disusun oleh direksi dan dewan komisaris bpr dan bars mengenai pelaksanaan rencana bisnis oleh direksi serta hasil pengawasan dewan komisaris terhadap pelaksanaan rencana bisnis sampai dengan periode tertentuharus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha bpr dan bars dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. arah dan kebijakan pengembangan usaha bpr dan bars dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada meliputi visi dan misiksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha bpr dan bars, dan prinsip kehati hatianyampaikan penjelasan atas rencana bisnis kepada: pemegang saham bpr dan bars, dan seluruh jenjang organisasi pada bpr dan bars. dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanabpr atau bars dapat dikenai sanksi administratif berupa: penurunan tingkat kesehatan bpr dan bars satu predikat, dan atau penghentian sementara sebagian kegiatan operasional bpr dan bars. anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris yang melanggarcakupan rencana bisnisdandan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia, rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru bagi bpr atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru bagi barsmuat: visi dan misi bpr atau bars: rencana dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh bpr atau bars, cc. indikator keuangan utama, dan target jangka pendek dan jangka menengah. rencana dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh bpr dan bars sebagaimana dimaksud pada huruf dijelaskan untuk jangka pendek dan jangka menengah. indikator keuangan utama sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat kinerja bpr atau bars yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan bpr atau bars sesuai dengan:,target jangka pendek sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat: penurunan non performing loan atau non performing financing, peningkatan fungsi intermedia, cc. peningkatan efisiensi, dan kebijakan manajemen risiko dan tata kelola bpr dan bars. target jangka menengah sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat upaya penguatan permodalan. strategi bisnis dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: analisis posisi bpr dan bars dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan atau lokasi, arah kebijakan bpr dan bars, kebijakan manajemen risiko dan tata kelola bpr dan bars, strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit atau pembiayaan, dan strategi penyelesaian permasalahan strategis dan atau pemenuhan ketentuan bpr dan bars. proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: laporan posisi keuangan, laba rugi, dan cc. rekening administratif. bpr atau bars yang memiliki modal inti kurang daritiga) tahun depan. target rasio dan pos keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: target rasio keuangan pokok, dan target rasiotiga) tahun depan. rencana penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: rencana penghimpunan dana pihak ketiga, dan rencana penghimpunan dana lainnya. rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi terbesardan cc. rencana penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan jenis usaha. selain menyusun rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada bars harus menyusun rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan akad. rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: rencana perubahan atau penambahan modal disetor, modal sumbangan, dan atau cc. evaluasi aset tetap. rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, dan rencana pengembangan sumber daya manusia, paling sedikit memuat: rencana rekrutmen sumber daya manusia, rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusiameliputi rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang memerlukan persetujuan dan atau dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai kegiatan usaha bank perkreditan rakyatmuatmuat: rencana pemindahan alamat kantor pusat dan atau kantor cabang, rencana pembukaan dan atau penutupan kantor cabang, dan cc. rencana perubahan status jaringan kantor. informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat informasi yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha bpr dan bars.dapat meminta bpr dan bars untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana bisnis yang telah disampaikan oleh bpr dan bara

tambahan lembaran negara r.i pembiayaan. rencana bisnis. pencabuumum untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong penyederhanaan pelaporan bpr dan bars, serta sebagai upaya mendukung pengaturan yang berbasis prinsip, diperlukan pembaruan ketentuan yang berkaitan dengan rencana bisnis bpr dan bars melalui penyederhanaan cakupan rencana bisnis, penggabungan laporan realisasi dan laporan pengawasan rencana bisnis, penyederhanaan rencana pengembangan jaringan kantor yang dilaporkan dalam rencana bisnis, serta penyesuaian kriteria kewenangan otoritas jasa keuangan untuk meminta bpr dan bars menyesuaikan rencana bisnis bpr dan bars. melalui pembaruan ketentuan tersebut, diharapkan dapat mendorong bpr dan bars agar fokus pada pengembangan bisnis dan kegiatan usaha bpr dan bars sehingga meningkatkan peran dan fungsi bpr dan bars terhadap perekonomian daerah dan industri perbankan nasional. selain itu, dengan adanya perkembangan ketentuan yang berkaitan dengan rencana bisnis bpr dan bars antara lain peraturan otoritas jasa keuangan yang terkait dengan pelaporan bpr dan bars melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan, diperlukan penyelarasan terhadap sejumlah aspek pengaturan pada rencana bisnis bpr dan bars. sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pembaruan terhadapterukur dan dapat dicapai. cukup jelas. yang dimaksud dengan jangka pendek adalah untuk periode (satu) tahun. yang dimaksud dengan jangka menengah adalah untuk periode (tiga) tahun. yang dimaksud dengan jangka panjang adalah untuk periode (lima) tahun. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan faktor eksternal antara lain kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, persaingan dengan lembaga jasa keuangan atau entitas lain, serta perkembangan teknologi. termasuk dalam dampak kondisi perekonomian yaitu karena perkembangan sosial dan politik serta bencana alam, ngalam, dan sosial. yang dimaksud dengan faktor internal antara lain kondisi huruf yang dimaksud dengan tidak lengkap adalah tidak sesuai dengan permintaanmengenai rencana bisnis antara lain ruang lingkup dan tata cara penyampaian, penyesuaian, dan perubahan rencana bisnis, serta laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.bisnis dilaksanakan secara efektif apabila rencana yang ditargetkan dalam rencana bisnis direalisasikan dan memberikan dampak yang positif terhadap pengembangan bisnis bpr atau bars. huruf penjelasan atas rencana bisnis kepada pemegang saham merupakan penjelasan mengenai rencana pelaksanaan rencana bisnis agar menjadi perhatian bagi pemegang saham antara lain mengenai hal yang memerlukan dukungan dari pemegang saham. penyampaian penjelasan atas rencana bisnis kepada pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui pertemuan, surat menyurat, atau bentuk komunikasi lainnya yang dibuktikan dengan dokumen tertulis, termasuk dokumen secara elektronik. huruf penjelasan atas rencana bisnis kepada seluruh jenjang organisasi bpr dan bars dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dan pelaksanaan rencana bisnis oleh setiap pihak yang terlibat sejalan dengan visi dan misi bpr dan bars. penyampaian penjelasan kepada seluruh jenjang organisasi bpr danpengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis dilakukan untuk memastikan tercapainya target yang tertuang dalam rencana bisnis. bentuk pengawasan tersebut dibuktikan dengan dokumen tertulis. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf dalam analisis posisi dijelaskan permasalahan dan hambatan bpr dan bars dalam menghadapi persaingan dengan lembaga jasa keuangan dan atau entitas lain, termasuk bpr dan atau bars lain. huruf arah kebijakan bpr dan bars dijelaskan dalam jangka pendek dan jangka menengah antara lain strategi pengembangan bisnis era digital, serta rencana pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan bpr atau bars. termasuk dalam strategi pengembangan bisnis adalah pengembangan teknologi informasi, serta strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal. untuk bars, termasuk juga arah kebijakan dalam rangka penguatan penerapan prinsip syariah. huruf penerapan kebijakan manajemen risiko dan tata kelola sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai: penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat, penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah, penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat, dan atau penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, termasuk target penilaian manajemen risiko dan tata kelola. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan permasalahan strategis adalah permasalahan yang memengaruhi tingkat kesehatan atau status pengawasan bpr dan bars. strategi penyelesaian permasalahan strategis antara lain langkah penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah yang telah atau dapat memengaruhi kinerja atau tingkat kesehatan bpr dan bars. yang dimaksud dengan pemenuhan ketentuan bpr dan bars antara lain pemenuhan permodalan meliputi pemenuhan modal inti minimum sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai: pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat, atau pemenuhan rasiolaporan posisi keuangan, laba rugi, dan rekeningcukup jelas. huruf target rasio keuangan pokok antara lain rasio yang dapat memberikan informasi untuk penilaian tingkat kesehatan bpr dan bars sesuai dengan atauhuruf target rasio pos tertentu lainnya antara lain target beberapa rasio terkait kredit atau pembiayaan usaha mikro, usaha kecil,antara lain informasi mengenai target, strategi pemasaran, dan sumber penghimpunan tabungan dan deposito. huruf rencana penghimpunan dana lainnya antara lain informasi mengenai target, strategi penerimaan, dan sumber penerimaasektor ekonomi terbesar adalahdan bars. huruf yang dimaksud dengan jenis penggunaan meliputi modal kerja, investasi, dan konsumsiyang dimaksud dengan jenis usaha meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sesuai dengan undang undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. cukup jelas. termasuk dalam rencana permodalan yaitu strategi dan informasi mengenai perubahan atau penambahan modal. huruf rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasarnk perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. huruf angka cukup jelas. angka penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan antara laiangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bidang kerja dan jangka waktu penugasan. rencana pelaksanaan kegiatan usaha memperhatikkegiatan usaha bpr mencakup produk dan aktivitas bprsesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah dan penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. penjelasan kantor cabang dan perubahan status jaringan kantor sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. informasi yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha bpr dan bars antara lain rencana penghentian kegiatan usaha, produk atau aktivitas yang berdampak material terhadap kinerja keuangan atau profil risiko bpr dan bars, termasuk informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan untuk dicantumkan dalam rencana bisnis. rencana bisnis dimulai pada tanggal januari sampai dengan tanggal desember setiap tahun. cukup jelas. cukup jelas. antara lain permasalahan solvabilitas atau likuiditas yang memengaruhi profil risiko atau tingkat kesehatan bpr dan bars. cukup jelacukup jelas. huruf cukup jelas. huruf termasuk dalam hasil analisis atau identifikasi serta pendapat dewan komisaris adalah hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan oleh direksi sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif bagi bank perkreditan rakyat dan kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif bagi bank pembiayaan rakyat syariah. huruf cukup jelas. cukup jelas. penandatangan laporan dilaksanakan oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris sesuai dengan kewenangan dalam anggaran dasarmberikan landasan hukum dan mengatur pihak yang memberikan nasihat dan melakukan pengawasan mengenai penerapan prinsip syariahbab perizinan dan persyaratan asam orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan nasihat dan atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsiplain asam izin asam untuk orang perseorangan mempunyai masa berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. izin asam tidak berlaku jika terjadi kondisi: masa berlakunya telah berakhir,asam telah disampaikan kepada otoritas jasa keuangan sebelum masa berlakunya berakhir: dicabut oleh otoritas jasa keuangan, atau bubarnya badan usaha. permohonan perpanjangan izin asam sebagai berikutta dari daftar riw hidup pada saat permohonan izin asam:, fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku: pasfoto terbaru ukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah sebanyak (dua) lembar, salinan ijazah pendidikan formal terakhir (dalam hal terjadi perubahan)perpanjanganasam yang memenuhi syarat. dalam hal permohonan perpanjangan izin asamasam yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebelum masa berlaku izin asam berakhir, dianggap membatalkan permohonan perpanjangan izin asam yang sudah diajukan kepada otoritas jasa keuangan. dalam halasamasam yang mendapatkan persetujuan perpanjangan adalah (limasamasam dimaksud. bab tugas, tanggung jawab dan wewenang asam dalam melakukan kegiatan dapat memberikan nasihat dan atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah pasar modal dan memberikan pernyataan kesesuaian syariah dalam kegiatan syariah pasar modalasam dapat ditunjuk oleh perusahaan sebagai anggota dewan pengawas syariah dan atau anggota tim ahli syariah bidang pasar modal. dalam hal asam merupakan badan usaha, pihak yang dapat menandatangani dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah atau tim ahli syariah adalah pengurus yang mempunyai izin asam. dalam hal asam merupakan anggota dewan pengawas syariah, asam memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut: memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan dewan komisaris perusahaan mengenai haldalam kegiatan usaha perusahaan:, memberikan peringatan tertulis kepada direksi perusahaan paling lama (dua) hari kerja setelah ditemukannya penyimpangan dan meminta direksi untuk segera melakukan upaya perbaikan paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya peringatan tertulis tersebut, dengan tembusan kepada otoritas jasa keuangan dan dewan komisaris: menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diawasi dan diberi nasihat, meminta data dan informasi kepada perusahaan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penerapan prinsip syariah pasar modal: mendampingi perusahaan atau mewakili perusahaan dalam berdiskusi dengan dewan syariah nasional majelis ulama indonesia,alam hal asam merupakan anggota tim ahli syariah, asam memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikuterusahaan, memberikan pendapat dan memastikan tim ahli syariaherusahaan dalam rangka memberikan nasihat dan melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan prinsip syariah pasar modal. bab kewajiban orang perseorangan yang memiliki izin asam wajib mengikuti program pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh pihak yang diakui otoritas jasa keuangan paling sedikit (dua) tahun sekali. dalam hal tidak terdapat program pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh pihak yang diakui otoritas jasa keuangan,lanjutan dan penyelenggaraan program pendidikan lanjutan. bukti keikutsertaan dalam program pendidikan lanjutanterhitung sejak asam selesai mengikuti program pendidikan lanjutan tersebut penyelenggaraan program pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh pihak yang mendapat pengakuan dari otoritas jasa keuangan. asam yang merupakan badan usaha wajib melakukan pengawasan atas pegawainya dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh pegawainya terkait dengan pelaksanaan pemberian nasihat dan atau pengawasan pelaksanaan penerapan prinsip syariah pasar modal. bab viiotoritas jasa keuangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keahlian asamb viii pelaporan asam wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu paling lambat (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutdengan menggunakan format laporan perubahan datawajib disampaikan paling lambat pada (satu) hari kerja berikutnya. asam wajib melaporkan kegiatannya selama (satu) tahun secara berkala kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada tanggal (lima belas) januari tahun berikutnya. dalam hal otoritas jasa keuangan telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian laporan kegiatan asam sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan melalui sistem elektronik tersebut. dalam hal tanggal (lima belas) januari jatuh pada hari libur, laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan paling lambat pada (satu) hari kerja berikutnya. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disusun dengan menggunakan format laporan kegiatasam yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai anggota dewan pengawas syariah wajib menyusun laporan hasil pengawasan tahunan dewan pengawas syariah atas pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah pasar modal pada perusahaan yang diawasi. dalam hal dewan pengawas syariah memperoleh penugasan setelah awal tahun buku, laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada mencakuppengembalian izin asam pemegang izin asam dapat mengembalikan izin yang dimilikinya kepada otoritas jasa keuangan dengan menggunakan format surat pengembalitidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab asamatau badan usaha memegang izin asam. bab ketentuan lain lain asam hanya dapat menjadi anggota dewan pengawas syariah paling banyak pada (empat) perusahaan yang melakukan kegiatan syariah pasar modal. dalam hal asam merupakan badan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi asam yang merupakan pengurus badan usaha pemegang izin asam. asam yang menjadi anggota dewan pengawas syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai: anggota direksi paling banyak pada (dua) perusahaan lain yang melakukan kegiatan pasar modal, dan atau anggota dewan komisaris paling banyak pada (dua) perusahaan lain yang melakukan kegiatan wajib mempunyai izin asam dari otoritas jasa keuangan. asam yang merupakan orang perseorangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: integritaskompetensi, mencakup:orang perseorangan yang dalam (dua) tahun terakhir sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan initetap dapat melanjutkan menjadi anggota dewan pengawas syariah dan atau anggota tim ahli syariah tanpa mempunyaini. ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku dengan menggunakan format laporan status sebagai anggota dewan pengawas syariah dan atau anggota tim ahli syariah bidrang perseorangan yang sedang menjadi anggota dewan pengawas syariah dan atau anggota tim ahli syariah bidang pasar modal sebagaimana dimaksud pada tidak menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu (enam) bulan, yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kegiatan sebagai anggota dewan pengawas syariah dan atau anggota tim ahli syariah tanpa memiliki izin asam. orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki izin asam untuk tetap dapat melakukan kegiatan sebagai anggota dewan pengawas syariah dan atau anggota tim ahli syariah setelah berakhirnya masa (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada orang perseorangan yang pernah diangkat atas rekomendasi dewan syariah nasional majelis ulama indonesia sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, namun pada saat berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini tidak sedang menjadi anggota dewan pengawas syariah dan atau anggota tim ahli syariah bidang pasar modal, wajib memiliki izin asam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai anggota dewan pengawas syariah dan atau anggota tim ahli syariah. dalam hal permohonan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam jangka waktu (dua) tahun sejak berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf atau memiliki pengetahuan memadai bidang pasar modal yang dibuktikan dengan memiliki pengalaman: sebagai anggota dewan pengawas syariah bidang pasar modal atau pengalaman sebagai anggota dewan pengawas syariah bidang keuangan lain paling sedikit (satu) tahu, dan atau sebagai anggota tim ahli syariah bidang pasar modal paling sedikit (tiga) kali penugasa. dalam hal permohonan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu selama (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam dalam hal permohonan izin asam sebagaimana dimaksud pada menggunakan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau huruf permohonan izin asam wajib disertai bukti pengalaman sebagai dewan pengawas syariah dan atau tim ahli syariah berupa. dalam hal komite standar keahlian belum berfungsi secara efektif, sertifikat pengetahuan bidang pasar modal dalam rangka perizinan asam sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf dapat menggunakan: sertifikat yang berdasarkan peraturan perundang undangan bidang pasar modal diakui oleh otoritas jasa keuangan, kecuali sertifikat kecakapan wakil agen penjual efek reksa dana, sertifikat lain yang disetujui otoritas jasa keuangan, atau cc. sertifikat yang akan diterbitkan oleh lembaga pendidikan tertentu yang bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan. sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufbidang pasar modal yang memadai dalam pengajuan permohonan izin asames: otoritas jasa keuangan publik indonesia lampiran peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang ahli syariah pasar modal permohonan izin ahli syariah pasar modal (bagi pemohon orang perseorangan) nomor kandangan nanang anna na. sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut: nama pemohon anakan kanan nana nana aan alamat pemohon knananaa nana kan anakan anakan anna kakak (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon pemohon anananananananananan aan naa ana ana ana ena nanakartu tanda penduduk yang masih berlaku, surat keterangan domisili (apabila terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat kartu tanda penduduk), (dua) lembar pasfoto terbaru berlatar belakang warna merah dan ukuran 4x6 cm. salinan ijazah pendidikan formal terakhir,,cc.izin ahli syariah pasar modal (bagi pemohon berbentuk badan usaha) nomor knnnannnnanaaan ana nama nana anna nan nana ana anasam. sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: nama pimpinan badan encok usaha nama badan usaha nknanana kanan nana aan ana kanan anna ana anna kegiatan usaha nanaananananananana aan ana ena anna anna nana nana alamat lengkap badan neon usaha (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon badan lena usahanya:, standar prosedur operasi badan usaha, fotokopi nomor pokok wajib pajak badan usaha, surat pernyataan pemenuhan persyaratan integritas anggota pengurus badan usaha dengan materai cukup yang telah ditandatangani,, jawaban pengurus atas daftar pertanyaan integritas yang telah ditandatangani, dan pimpinan badan usaha) daftar riw hidup data pribadi nama nananananananan nana aan aan kanan ena anna ana anakan tempat tanggal www lahir jenis kelamin dana aan mana naa anna nana agama nnanaananaananaaanan ana anna nana ana naa aan kana aan kewarganegaraan namanananananananan anna anan menanam nana nan nana alamat daan aan nana ana namanya (nama jalan dan nomor) kota dan kode pos) nomor telepon namananananananananan nan kanan menanam ena aan ana anna nomor telepon seluler oo. woman nana izin perseorangan eoococooceetenanakaenaa riw pendidikan formal tingkat tea ben non formal (bersertifikat) ho. ho. memiliki pendidikan paling rendah strata (satu) atau sederajat, memiliki pengetahuan memadai bidang pasar modal, dibuktikan dengan:memiliki atau terdaftar otoritas jasa keuangan sebagai profesi penunjang pasar modalsedikit (dua) tahun pada posisi manajerial, atau paling sedikipasar modal., dan memiliki rekomendasi yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. pendidikan keahlian( protes) penyelenggara tahun lulus riw kerja nama jabatan uraian tanggal mulai tanggal alas(bagi pemohon orang perseorangan) saya yang bertandatangan bawah ini nama kakakananananan anna anna kanak kenalan lanal aka telepon .ooooooooooo wco annaec..pemohon meterai (nama jelas dan tanda tangan) keterangan: coret yang tidak perlu surat pernyataan persyaratan integritas (seluruh anggota pengurus bagi pemohon berbentuk badan usaha) saya yang bertanda tangan bawah ini nama nananannana nana aan akan anakan kedudukan . euu. nama jabatan sebagai pengurus pemohon izin asam berupa badan usaha) nama badan sereal usaha alamat lengkap anaamanana anna aman nana aanaaanaaaaannaaaaaa nana menanam (pama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon nanamannnannananananan anna aan nana aan anepernahjtidak pernah"pernah tidak pernah ns tni meterai (nama jelas dan tanda tangan) keterangan: coret yang tidak perlu seluruh pengurus pemohon untuk pemohon berbentuk badan usaha. berilah tanda dalam kotak depan kata ya , jika jawaban saudara pengurus ya , atau berilah tanda dalam kotak depan kata tidak jika jawaban saudara pengurus atas pertanyaan berikut adalah tidak . untuk setiap jawaban ya", pemohon seluruh pengurusfcetaetetelalatatatatatatatatatatan meterai (nama jelas dan tanda tangan) surat pernyataan pimpinan badan usaha saya yang bertanda tangan bawah ini nama aakankannan anna akan kedudukan eme (nama jabatan sebagai pimpinan pemohon izin asam berupa badan usaha) nama badan usaha alamat lengkap nnanakananan anna anna nana ana anne ana anna kanan ana ana (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon ndanananananananananananaa nana nan anna ana aman aaaa nan aaaaaanaanaa email ndanananananananaanaanaan naa nana anna ana aman anna aan dengan ini menyatakan bahwa perusahaan akan melaksanakan kegiatan sebagai asam sesuai dengan peraturan perundang undangan sektor pasar modal dan peraturan lain yang berlakuken meterai (nama dan tanda tangan) surat permohonan perpanjangan izin ahli syariah pasar modal nomor knanannanananan anakan namakan naas akankerena ngg . sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: nama ban lol nun ann lan pln nan plan pan lan panen ann nun pemohotelepon loco (jika ada perubahan data dari daftar riw hidup pada saat permohonan izin asam), fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, (dua) lembar pasfoto terbaru dengan latar belakang warna merah dan ukuran 4x6 cm, salinan ijazah pendidikan formal terakhir (dalam hal terjadi perubahan) (jika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat kartu tanda penduduk)asam yang merupakan badan usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: integritas anggota pengurus badan usahakompetensi, mencakup: memiliki paling sedikit (satu) orang pengurus dan (satu) orang pegawai lainnya yang memiliki izin asam: dan memilikiasam, permohonan izin asam dapat diajukan melalui sistem elektronik tersebut. laporan perubahan datanomor sarcekenenannanenkaana naa anakan asam tanggal izin nananananananananananan aan ana aaaaaa aanaanaaa ana asam sesuai dengan . peraturan otoritas jasa keuangan nomor. tentang ahli syariah pasar modal tanggal ., melapor bahwa saya danfatau pindah alamat ke. jj. alamat baru) sejak tanggal?laporan perubahan data ahli syariah pasar modal (bagi pemegang izin asam berbentuk badan usaha) nomor knanannananannn aaaa nawanan kan kangana akan anakan aan laa nama badan usaha alamat lengkap nananananananananananan aan ana aaaaaa aanaanaaa ana (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon nnnannananaanan anna ana ana aan ana aan anna nana aan nomor izin adek ena aan aan asam tanggal izin kanan tenenaanan anna anna ana kena kana ana ana anna asam sesuai dengan . peraturan otoritas jasa keuangan nomor . tentang ahli syariah pasar modal, untuk dan atas nama . (pama badan usaha) pemegang izin asam tersebut atas dengan ini melapor bahwa (nama badan usaha)) danfatau pindah alamat ke. (alamat baru) sejak tanggal ). demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih (nama jelas dan tanda tangan) keterangan: diisi sesuai dengan perubahan data yang terjadi laporan kegiatan ahli syariah pasar modal nomor aka lampiran perihal penyampaian laporan kegiatan asam tahun. kepada yth. kepala eksekutif pengawas pasar modal otoritas jasa keuangan jakarta ana engan hormat, sehubungan dora pelaksanaan poyaluan otoritas jasa ticuayani namu. tanggal. tentang ahli rajah pasar modal. bersama ini berlatar katai sampaikan lalat kegiatan kai sebaya asam pada tahun. organ kan sampaikan, (nama jelas dan tanda tangan) laporan kegiatan ahli syariah pasar modal tahun . sebagai anggota dewan pengawas syariah nama perusahaan nomor dan tanggal (dimana yang surat keputusan bersangkutan surat penunjukan periode keterangan menjadi anggota keputusan rapat dewan pengawas umum pemegang syariah) saham s sebagai anggota tim ahli syariah nama perusahaan nomor dan tanggal (dimana yang surat keputusan bersangkutan periode keterangan surat penunjukan menjadi anggota tim pengangkatan ahli syariah) men kegiatan selain sebagai anggota dewan pengawas syariah dan atau anggota tim ahli syariah nama perusahaan produk waktu kegiatan keterangan pihak yang diberikan jasa s s u u u i7 sebutkan karya ilmiah, buku, atau tulisan yang diterbitkan! aanannnkananaaaanan anakan ana naa aan aan anna catatan: jika tidak ada, isi nihil. fotokopi bukti pendukung dilampirkan. (tempat dan tanggal) (nama jelas dan tanda tangan) .a8 surat pengembalian izin joooennnannnnllenam.a90. surat pengembalian izin ahli syariah pasar modal (bagi pemegang izin asam berbentuk badan usaha) nomor kandangan nanang anna naananannana nana aan akan anakan kedudukan ee. nama jabatan sebagai pimpinan pemohon izin asam berupa badan usaha) nama badan efek usaha alamat lengkap oma ena aan (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon: coo. (pama badan usaha). adapun alasan .c. (nama badan usaha) mengembalikan izinahli syariah pasar modal kepada . (pama badan usahalaporan status sebagai anggota dewan pengawas syariah dan atau anggota tim ahli syariah nomor panannnan anna anna nan aan ana anna lampiran perihal laporan status sebagai anggota dewan pengawas syariah tim ahli syariah dewan pengawas syariah dan tim ahli syariah kepada yth. kepala eksekutif pengawas pasar modal otoritas jasa keuangan jakarta sehubungan dengan berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan nomor . tentang ahli syariah pasar modal tanggal ., dengan ini saya: nama ban lol nun ann lan pln nan plan pan lan panen ann nun alamat nawanananananan anna ana ana kenakan kana ana ana lengkap (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon woman nana melaporkan bahwa dalam (dua) tahun terakhir sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan tersebut atas, sayadengan rincian sebagaimana tercantum dalam. untuk melengkapi laporan ini, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut: daftar riw hidup terbaru yang telah ditandatangani,, permohonan sebagaimana dimaksud pada wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut: untuk izin asam yang diajukan oleh orang perseorangafotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, surat keterangan domisili, (dua) lembar pasfoto terbaru berlatar belakang warna merah dan ukuran 4x6 cm: salinan ijazah pendidikan formal terakhir (jika ada), surat rekomendasi majelis ulama indonesia sebagai dewan pengawas syariah tim ahli syariah dewan pengawas syariah dan tim ahli syariah dan bukti dari perusahamemiliki komitmen terhadap pengembangan pasar modal syariah: dan memiliki sikap independen dalam melakukan kegiatan bidang pasar modal. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, surat keterangan domisili apabilwarna merah sebanyak (dua) lembarjawaban atas formatalinan ijazah pendidikan formal paling rendah strata (satu) atau sederajat:surat:untuk izin asam yang diajukan oleh badan usaha: identitas badan usaha, yang meliputi antara lain nama, alamat, dan kegiatan usaha,,: standar prosedur operasi yang paling sedikit meliputi: prosedur pengawasan terkait dengan prinsip syariah pasar modal dalam kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan perusahaan, dan prosedur pemberian pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah pasar modal, fotokopi nomor pokok wajib pajak badan usaha, surat pernyataan integritas anggota pengurus badan usaha yang menyatakan terpenuhinya persyarata: dan bersikap independen dalam melakukan kegiatan bidang pasar modal. dengan menggunakan format surat pernyataan pimpinanawaban pengurus pemohon atasizin asamasamkebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam izin asamasam yang memenuhi syarat. dalam hal permohonan izin asam

mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pasar modal. ahlihli syariah pasar modal umum kepercayaan pasar merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan pasar modal syariah agar dapat tumbuh, stabil, dan berkelanjutan. salah satu hal yang mendasar dalam membangun kepercayaan pasar tersebut adalah terdapatnya pihak yang mendapat izin dari otoritassehingga pada akhirnya dapat memberikan keyakinan kepada seluruhsaat ini belum terdapat pengaturan mengenai pihak yang dapat memberikan nasihat dan melakukan pengawasan mengenai penerapan prinsip syariah pasar modal. dalam praktik selama ini, pelaksanaan pemberian nasihat dan pengawasan prinsip syariah pasar modal dalam kegiatan usaha perusahaan serta pemberian opini mengenai kesesuaian terhadap prinsip syariah pasar modal atas produk atau jasa syariah pasar modal, dilakukan oleh dewan pengawas syariah dan tim ahli syariah atas rekomendasi dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam upaya mendorong percepatan perkembangan pasar modal syariah dan menetapkan standarisasi persyaratan dan kompetensi pihak pihak yang dapat melakukan jasa kesyariahan, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai asam termasuk tata cara perizinan asam. pihak pihak yang telah memperoleh izin asam tersebut selanjutnya dapat berperan sebagai anggota dewan pengawas syariah atau tim ahli syariah. sisi lain, pengaturan mengenai asam diperlukan pula dalam rangka melakukan pengawasan atas pihak pihak yang melakukan jasa kesyariahan pasar modal, antara lain melalui pengaturan mengenai kewajiban penyampaian laporan oleh asam atas pelaksanaan tugasnya dalam satu tahunhuruf angka cukup jelas. angka huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan profesi penunjang pasar modal dalam huruf ini adalah profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentang pasar modal. huruf cukup jelas. angka contoh dari lembaga yang diakui oleh otoritas jasa keuangan adalah dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan adalah fasilitas yang digunakan oleh asam sebagai penunjang dalam rangka proses pemberian nasihat dan pengawasan, seperti ruang kerja dan sistem teknologi informasijawaban pengurus pemohon atas daftar pertanyaan integritas berlaku untuk seluruh anggota pengurus pemohon. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf ketidakberlakuan izin asam karena kondisi masa berlakunya berakhir hanya berlaku bagi izin asam untuk orang perseorangan karena izin dimaksud mempunyai masa berlaku (antara lain: bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum perusahaan umum adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentang badan usaha milik negara, bagi badan usahdan cc. bagi badan usaha yangerusahaanerusahaan. huruf cukup jelas. cukup jelas. contoh pihak yang diakui otoritas jasa keuangan adalah asosiasi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. program pendidikan lanjutan tersebut dapat terdiri dari pendidikan keuangan sektor pasar modal syariah dan atau sektor pasar modal umumpihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan bidang pasar modal. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. asam yang ditunjuk sebagai dewan pengawas syariah pada manajer investasi yang mengelola lebih dari (satu) reksa dana syariah diperhitungkan sebagai (satu) jabatan (satu)yang dimaksud dengan tetap dapat melanjutkan menjadi anggota dewan pengawas syariah dan atau anggota tim ahli syariah adalah orang perseorangan tersebut tetap dapat menjadi anggota dewan pengawas syariah dan atau anggota tim ahli syariah untuk melanjutkan tugasnya pada perusahaan tersebut atau menjadi anggota dewan pengawas syariah dan atau anggota tim ahli syariah pada perusahaan lain. pada saat berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, anggota dewan pengawas syariah dan atau anggota tim ahli syariah sebagaimana dimaksud pada ini mencakup anggota dewan pengawas syariah dan atau anggota tim ahli syariah dalam rangka penerbitan sukuk, penerbitan efek syariah berupa saham, penerbitan reksa dana syariah, dan penerbitan efek beracun aset syariah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan berfungsi secara efektif adalah komite standar keahlian

nang lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. dana pensiun. tata kelolaketentuan peraturan perundang undanganhal pedoman pendanaan .ooo pedoman investasi . jooannnlaan pedoman organisasi dan tata kerja. pedoman penyusunan anggaran .i aaaaaa pedoman aku ntan .i.ooe pedoman pelayanan kepesertaan. j.senna pedoman sistem info emas look. jj. pedoman perpajakan . joon pedoman pengadaan barang dan jasa. pedoman pengambilan keputusan . onl pedoman kearsipan oom ena aan pedoman surat menyurat .oonknnnn pernyataan kepatuhan terhadap pedoman ppg prinsip dapat .iooonnnnl pedoman umum pendahuluan dana pensiun adalah badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu suatu program yag menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya secara berkala dan dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. program pensiun diselenggarakan dengan sistem pembentukan dana berupa iuran dari pemberi kerja perusahaan) maupun dari karyawan peserta). kekayaan dana pensiun haruslah terpisah dari kekayaan pendirinya, dan dikelola secara terpisah dari kekayaan pendirinya. dana pensiun sebagai lembaga keuangan non bank, bertugas untuk menjamin kesinambungan penghasilan, setelah purna bhakti bagi peserta, sehingga memberikan rasa aman. lembaga pengelola dana industri dana pensiun terdiri dari lembaga pengelola yaitu: dana pensiun pemberi kerja dprk) dan dana pensiun lembaga keuangan dpl). program pensiun dprk ada dua yaitu: program pensiun manfaat pasti ppm) dan program pensiun turun pasti pdip). program pensiun manfaat pasti adalah dimana manfaat pensiunnya sudah pasti, berdasarkan rumus yang telah ditetapkan, sedangkan turun pasti besar manfaat pensiunnya tidak pasti tergantung dari besarnya akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. pada dana pensiun lembaga keuangan hanya dikenal satu program yaitu turun pasti. dalam mengelola program pensiun, khususnya program pensiun manfaat pasti, perlu pemahaman tentang asset liability management, yaitu komitmen pendiri untuk memenuhi kewajibannya, baik akibat adanya masa kerja lalu, maupun pendanaan untuk jangka panjang guna mencapai kekayaan yang cukup untuk membayar pensiun yang dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengelolaan dana dengan memastikan bahwa investasi yang dilakukan sudah tepat dengan biaya seefisien mungkin. oleh karena itu, dalam mengelola dana pensiun agar dapat memenuhi harapan para stakeholder, perlu dikelola secara professional. salah satu cara dengan menerapkan tata kelola dana pensiun yang baik good pension fund governance gfg). gfg merupakan sumberfg dapat juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur kinerja pengurus dalam mengelola dana pensiun dengan cara melakukan assessment (penilaian) baik secara internal maupun eksternal (pihak independen). pedoman ini dan mitra bisnis lainnya. pedoman ini disusun sejalan dengan usaha penguatan industri dana pensiun oleh pemerintah dalam program peningkatan kualitas pengaturan dan pengawasan yang telah dituangkan dalam paket kebijakan sektor keuangan pks) pada tanggal juli menggunakan format yang dikeluarkan oleh komite nasional kebijakan governance knkt) disesuaikan dengan kondisi dana pensiun pemberi kerja. khusus diperuntukkan bagi dana pensiun pemberi kerja. bersifat umum, standar dan fleksibel, mengingat kondisi masing masing dana pensiun berbeda. dalam penerapan dan pengembangan selanjutnya perlu disesuaikan dengan kondisi dana pensiun yang bersangkutan dan penyempurnaan penyempurnaan., pihak terkait dan mitra bisnis lain. pedoman tata kelola dana pensiun yang baik good pension fund governance gfg) untuk pengembangan selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian penyesuaian dan penyempurnaan.lurah pasti bagi kepentingan sebagai atau seluruh karyawannya sebagai pesertprogram yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. pemberi kerja adalah pendiri atau mitra pendiri yang mempekerjakan karyawan. pendiri adalah orang atau badan yang membentuk dana pensiun pemberi kerja. mitra pendiri adalah pemberi kerja yang ikut dalam dana pensiun pemberi kerja. pengurus adalah pengurus dana pensiun. dewan pengawas adalah dewan pengawas danaregulator adalah instansi yang melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan industri dana pensiun. undang undang adalah undang undang nomor tahun tentang dana pensiun. pihak terkait adalah pihak yang terkait dalam kegiatan dana pensiun seperti pendiri, peserta dan regulator. mitra bisnis adalah pihak pihak yang mempunyai mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam kegiatan dana pensiun, dimana masing masing pihak bekerja berdasarkan prinsip saling menguntungkan. asset liability management adalah managemen pengelolaan asset yang disesuaikan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh dana pensiun. code conduct adalah pedoman perilaku yang memuat etika pengelolaan bagi seluruh jajaran dana pensiun. checks balances system adalah sistem tentang pendeteksian awal untuk mengetahui suatu masalah penyimpangan. reward and punishment system adalah sistem tentang penghargaan atas hasil kinerja yang dicapai. maksud dan tujuan maksud dan tujuan pedoman ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang penyelenggaraan tata kelola yang baik. menyamakan persepsi masing masing dana pensiun tentang tata kelola yang baik. menjadi acuan bagi dana pensiun dalam menerapkan tata kelola dana pensiun yang baik good pension fund governance gfg). dengan menerapkan tata kelola gfg), maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana pensiun yang efisien dan efektif dalam rangka kesejahteraan peserta. meningkatkan kontribusi serta efektifitas pelaksanaan fungsi dan peranan dana pensiun dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan nasional. mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang merugikan bagi dana pensiun. menciptakan situasi dana pensiun yang kondusif. meningkatkan profesionalitas pengelolaan dan pengawasan dana pensiun. memberi pedoman bagi dewan pengawas, pengurus dan karyawan dana pensiun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan masing masing. menjadi salah satu tolok ukur penerapan kinerja pengurus. bab penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan good pension fund governance prinsip dasar good pension fund governance adalahan sumber ood pension fund governance merupakan sarana pemberdayaan dewan pengawas dan pengurus. pemberdayaan dewan pengawas dan pengurus dilakukan dengan jalan melaksanakan fungsi fungsi terkait yang terkait didalamnya secara baik dan benar. penerapan gfg didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan dan masing masing harus melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu regulator sebagai pembuat dan mengawasi pelaksanaan peraturan, dana pensiun sebagai pelaku dan peserta sebagai pengguna jasa dana pensiun. regulator menciptakan dan melaksanakan pengawasan secara konsisten peraturan perundang undangan, yang dapat menunjang pengelolaan dana pensiun yang efisien, efektif dan transparan. dana pensiun sebagai pelaku yang menerapkan gfg. peserta sebagai pengguna jasa dana pensiun mempunyai kepedulian untuk melakukan kontrol sosial secara obyektif, membangun, adil dan transparan serta bertanggungjawab. pedoman umum peranan regulator melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam rangka kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. melakukan koordinasi yang efektif antara para penyelenggara negara dalam penyusunan peraturan perundang undangan dengan memprioritaskan kebijakan sesuai dengan kepentingan dana pensiun dan peserta. melakukan penyelenggaraan fungsi dan kewenangannya dengan menjunjung integritas dan profesionalitas. penerapan gfg oleh pengurus dan mitra bisnis menerapkan etika bisnis yang konsisten sehingga dapat terwujud bisnis yang sehat guna mendukung perkembangan perekonomian nasional dengan memperhatikan kepentingan peserta dan pendiri. memiliki sikap dan perilaku yang memperlihatkan ketaatan dana pensiun dalam menjalankan peraturan perundang undangan. tidak melakukan tindakan tindakan yang bersifat kolusi, korupsi dan nepotistik. meningkatkan kualitas pengelolaan yang didasarkan pada kaidah kaidah gfg. kontrol oleh peserta melakukan upaya konsolidasi kepedulian peserta terhadap pelayanan yang diberikan oleh dana pensiun. menyediakan media yang komunikatif untuk menyampaikan pendapat dan saran dengan cara cara yang obyektif, konstruktif, dan bertanggung jawab. diperlukan pemahaman bagi peserta terhadap peraturan perundangan dana pensiun dengan penuh tanggung jawab. bab kaidah kaidah perilaku prinsip prinsip gfg prinsip umum setiap dana pensiun harus memastikan bahwa prinsip good pension fund governance gfg) diterapkan pada kegiatan pengelolaan dana pensiun, dalam rangka menjaga kelangsungan kegiatannya. prinsip prinsip gfg yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak terkait. transparansi transparency) prinsip dasar untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatannya, dana pensiun harus menerapkan keterbukaan dan transparansi dalam semua penyampaian dan pengungkapan informasi yang materiil dan relevan mengenai dana pensiun secara tepat waktu, memadai, jelas dan dapat dipercaya. pedoman umum dana pensiun harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak terkait sesuai dengan haknya. informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, dewan pengawas, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan gfg serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi dana pensiun dan informasi lainnya yang relevan. prinsip keterbukaan yang dianut oleh dana pensiun tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seperti kerahasiaan mengenai data masing masing peserta. kebijakan dana pensiun harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang terkait dan berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. akuntabilitas accountability) prinsip dasar kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana pensiun harus ditetapkan secara tertulis. pengelolaan dana pensiun dilaksanakan dengan penetapan fungsi, kegiatan dan tugas yang harus dijalankan, sesuai dengan arah dan tujuan pendirian dana pensiun. penerapan prinsip akuntabilitas disertai dengan menerapkan sistem kontrol dan pengawasan serta penilaian kinerja bagi semua jajaran dana pensiun. pedoman umum dana pensiun menetapkan tugas dan tanggungjawab yang jelas dari masing masing perangkat organisasi yang selaras dengan visi, misi dan dengan berpedoman pada panduan perilaku code conduct). dana pensiun meyakini bahwa semua perangkat organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta memahami perannya dalam pelaksanaan gfg. dana pensiun memastikan terdapatnya checks balances system dalam pengelolaan dana pensiun. dana pensiun memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran ukuran yang disepakati secara konsisten dan memiliki reward and punishment system. responsibility responsibility) prinsip dasar dana pensiun mempunyai tanggungjawab terhadap peserta dan pendiri pemberi kerja serta mentaati undang undang nomer. tahun tentang dana pensiun dan peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka terjaminnya kesinambungan pembayaran manfaat pensiun. pedoman umum dana pensiun berpegang pada prinsip kehati hatian dalam pengendalian risiko dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. independensi independence) prinsip dasar dana pensiun dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun, dengan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat. pedoman umum dana pensiun menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan. dana pensiun dalam mengambil keputusan obyektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun. jajaran dana pensiun melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggungjawab antara satu dengan yang lain sehingga terjadi check and balance. kesetaraan dan kewajaran fairness) prinsip dasar dana pensiun senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pihak terkait berdasarkan asas perlakuan yang setara dan asas manfaat yang wajar. kesetaraan dan kewajaran dalam memenuhi hak hak pihak terkait yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku. pedoman umum dana pensiun harus memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan dana pensiun serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi. dana pensiun memberikan perlakuan yang wajar kepada pihak terkait sesuai dengan manfaat dan risiko yang diperoleh dana pensiun. dana pensiun memberikan perlakuan yang setara kepada karyawan untuk berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa diskriminasi. code conduct prinsip dasar sebagai landasan untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan gfg perlu ditunjang oleh budaya dan nilai nilai yang mengakar dana pensiun. budaya dana pensiun dibentuk melalui pelaksanaan nilai nilaifetika yang berkesinambungan dan dituangkan dalam pedoman perilaku code conduct). pedoman umum etika mengelola dana pensiun dana pensiun harus memiliki etika pengelolaan yang pada dasarnya memuat etika dana pensiun sebagai pedoman perilaku etis dari dewan pengawas, pengurus dan seluruh jajaran dana pensiun. pengurus, dewan pengawas dan karyawan dana pensiun dilarang untuk memberikan atau menawarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu kepada pejabat pemerintah, pihak lain atau seorang untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lain sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. dana pensiun dilarang memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada siapapun, kecuali diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku. pengurus, dewan pengawas dan karyawan dana pensiun memastikan bahwa dana pensiun memenuhi ketentuan undang undang dana pensiun nomor tahun tentang dana pensiun dan segenap peraturan pelaksanaannya. benturan kepentingan pengurus, dewan pengawas dan karyawan dana pensiun dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh mempunyai kepentingan luar kepentingan dana pensiun baik langsung maupun tidak langsung, meliputi kepentingan pribadi, keluarga, golongan maupun pihak lain, yang berakibat hilangnya objektivitas dalam pengambilan keputusan. pengurus, dewan pengawas dan karyawan dana pensiun berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan informasi rahasiadana pensiun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengurus, dewan pengawas dan karyawan dana pensiun dilarang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, keluarga, golongan maupun pihak pihak lain. pengurus, dewan pengawas, dan karyawan dana pensiun dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan dana pensiun. hubungan industrial pengurus, dewan pengawas dan karyawan dana pensiun berkewajiban mengikuti peraturan perundangan dan prosedur yang berlaku. dana pensiun wajib menggunakan kemampuan bekerja, kualitas dan kriteridana pensiun dan karyawan tanpa diskriminasi. dana pensiun memberikan perlindungan kepada pelapor dan keluarganya atas laporan pelanggaran peraturan yang berlaku dan penyalahgunaan jabatan. dana pensiun melakukan pencatatan atas kekayaan dan kewajiban secara benar dan akurat. bab iii pendiri, mitra pendiri, pengurus dan dewan pengawas dana pensiun prinsip umum pendiri, mitra pendiri, pengurus dan dewan pengawas dana pensiun menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing masing mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya semata mata untuk kepentingan dana pensiun pendiri dan mitra pendiri prinsip dasar pendiri adalah orang atau badan yang membentuk dana pensiun pemberi kerja. dalam hal terdapat lebih dari satu pemberi kerja, maka satu pemberi kerja sebagai pendiri dan yang lainnya sebagai mitra pendiri. peran dan hak pendiri dalam penyelenggaraan program pensiun harus terdefinisikan dengan jelas dan didokumentasikan dengan baik dalam peraturan dana pensiun. mitra pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu dana pensiun pemberi kerjadoman umum kewajiban dan tanggungjawab pendiri membayar iuran normal pendiri. membayar iuran tambahan apabila terjadi defisit yang menjadi kewajibannya berdasarkan perhitungan aktuaris bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program manfaat pasti. memungut iuran peserta dan menyebarkannya kepada dana pensiun. menetapkan arahan investasi beserta perubahannya. meminta pengesahan kepada ojk setiap ada perubahan peraturan dana pensiun. melaporkan setiap perubahan arahan investasi, pengurus dan dewan pengawas kepada ojk. memperlihatkan buku catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh ojk. mengakhiri kepesertaan karyawan mitra pendiri apabila jangka waktu kepesertaan karyawan mitra pendiri telah berakhir, ternyata mitra pendiri tetap tidak membayar iuran. kewajiban dan tanggungjawab mitra pendirinyatakan kesediaannya untuk membiayai penyelenggaraan dana pensiun. bertanggungjawab agar iuran normal dan iuran tambahan (apabila terjadi defisit) disetorkan dana pensiun sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau pernyataan aktuaris.mbayar iuran. memungut iuran peserta mitra pendiri. menyetor seluruh iuran peserta dan perannya sendiri paling lambat tanggal bulan berikutnya wewenang pendiri mengangkat serta memberhentikan pengurus dan dewan pengawas menunjuk penerima titipan custodian). menerima mitra pendiri. menetapkan, merubah dan memperbaiki peraturan dana pensiun sesuai dengan undang undang dana pensiun nomor tahun tentang dana pensiun dan peraturan pelaksanaannya. menetapkan gaji dan penghasilan lainnya bagi pengurus dan dewan pengawas. mengesahkan rencana kerja dan anggaran dana pensiun. memberikan persetujuan atas penilaian investasi penempatan langsung pada saham atas dasar metode ekuitas atas nilai yang ditetapkan oleh penilai independen. mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan dewan pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. pengurus dana pensiun prinsip dasar pengurus adalah orang atau badan usaha yang bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi dari sebuah program pensiun. pengurus memiliki kewajiban untuk selalu berlaku dengan itikad baik dan bagi kepentingan seluruh peserta dan penerima manfaat program pensiun. tugas utama dari pengurus adalah untuk menjaga dan meyakinkan bahwa tujuan utama penyelenggaraan program pensiun, yaitu sebagai sumber penghasilan yang aman bagi pensiunan, dapat tercapai. untuk mencapai tugas utama pengurus, diatur sebagai berikut pengurus dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara efektif, tepat dan cepat serta independen. pengurus harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dalam pengelolaan pengurus bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana pensiun dan mempertanggungjawabkan kepada pendiri misal dalam rapat kinerja tahunan pedoman umum jumlah pengurus jumlah pengurupengangkatan dan pemberhentian pengurus pengurus dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh pendiri. kompetensi dan integritas pengurus pengurus dalam melaksanakan fungsinya wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas. pengurus dilarang memanfaatkan dana pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan dan pihak lain. pengurukepengurusan mengelola dana pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta, dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun. memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan dana pensiun. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggungjawabnya mengelola dana pensiun. dalam hal ini salah seorang pengurus dapat berfungsi sebagai direktur kepatuhan. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing masing peserta. pendiri dilarang mengintervensi kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus, selain yang diatur dalam perundangan dana pensiun. menyampaikan laporan secara berkala kepada ojk menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh ojk. menyampaikan laporan investasi dan laporan keuangan secara berturut turut laporan keuangan bulanan, semester dan tahunan kepada pendiri dan dewan pengawas. mengumumkan kepada peserta neraca dan perhitungan hasil usaha selambat lambatnya bulan juni tahun berikutnya ii. ringkasan laporan investasi semester yang ditandatangani pengurus paling lambat tiga bulan setelah akhir semester. iii. ringkasan laporan investasi tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik paling lambat enam bulan setelah akhir tahun buku. iv. laporan hasil evaluasi dewan pengawas tentang kinerja investasi dana pensiun yang telah diaudit. hal hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan ojk. vi. setiap perubahan peraturan dana pensiun. menyusun tata cara bagi peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada pendiri, dewan pengawas dan pengurus. menyampaikan laporan kepada ojk, apabila pendiri tidak mampu membayar iuran tiga bulan berturut turut. mengelola investasi kekayaan dana pensiun sesuai arahan investasi. il. mengamankan kekayaan dana pensiun. melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun. mewakili dana pensiun dalam dan luar pengadilan. memperlihatkan buku catatan, dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh ojk. fungsi pengawasan internal pengurus menjamin terlaksananya fungsi pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal dana pensiun. dalam hal dana pensiun mempunyai satuan kerja pengawasan internal, maka kepala satuan kerja tersebut bertanggungjawab langsung kepada direktur utama ketua pengurus dan mempunyai hubungan fungsional dengan komite audit. pemegang fungsi pengawasan internal bertugas memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal. fungsi sekretaris dana pensiun fungsi sekretaris dana pensiun berkaitan erat dengan terlaksananya kelancaran komunikasi antara dana pensiun dengan pihak terkait. dalam fungsi sekretaris dana pensiun termasuk juga menyediakan informasi yang dapat diakses oleh pihak terkait sesuai dengan kebutuhannya. sekretaris dana pensiun bertanggungjawab kepada direktur utama. pertanggungjawaban pengurus pengurus bertanggung jawab kepada pendiri atas pelaksanaan peraturan dana pensiun dan seluruh aktivitas pengelolaan dana pensiun pelaksanaan praktek good pension fund governance oleh pengurus dan karyawan dana pensiun. kepatuhan dana pensiun terhadap peraturan dan perundang undangan yang berlaku. kualitas pelayanan dana pensiun terhadap peserta aktif, peserta pasif dan pensiunan. pelaksanaan manajemen risiko dana pensiun. dewan pengawas prinsip dasar sebuah badan yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program pensiun dan memastikan bahwa penyelenggaraan telah berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk kepentingan peserta. untuk mencapai tujuan pengawasan, diatur sebagai berikut komposisi dewan pengawas harus sedemikian rupa sehingga memenuhi keterwakilan unsur unsur pendiri pemberi kerja, peserta aktif dan pensiunan. dewan pengawas harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dalam pengelolaan didewan pengawas berkewajiban melakukan pengawasan atas pengelolaan dana pensiun dengan meneliti semua jenis laporan berkala. pedoman umum komposisi dan jumlah dewan pengawas dewan pengawas berasal dari wakil pemberi kerja pendiri, wakil peserta dan pensiunan. dewan pengawas dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh pendiri. jumlah dewan pengawakompetensi dan integritas dewan pengawas dewan pengawas memiliki kompetensi dan integritas yang sesuai dengan kebutuhan dana pensiun. dewan pengawas dilarang memanfaatkan dana pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan dan pihak lain. dewan pengawapengawasan dewan pengawas menunjuk akuntan publik dan aktuaris. menyetujui rencana investasi tahunan. menetapkan arahan investasi bersama pendiri. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. ce. mengawasi pelaksanaan rencana investasi tahunan dan arahan investasi serta mengevaluasi kinerja investasi. mengikuti perkembangan kegiatan dan keadaan dana pensiun. memberikan laporan tahunan hasil pengawasannya atas pengelolaan dana pensiun oleh pengurus kepada pendiri. mengumumkan kepada peserta salinan laporan tahunan hasil pengawasan dewan pengawas atas pengelolaan dana pensiun oleh pengurus. melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa good pension fund governance dilaksanakan sebaik baiknya lingkungan dana pensiun. menyetujui pemilihan dasar penilaian atas investasi penempatan langsung saham berdasarkan metode ekuitas atas nilai yang ditetapkan oleh penilai independen. komite fungsi penunjang dewan pengawas komite fungsi audit komite fungsi audit bertugas sebagai fasilitator bagi dewan pengawas untuk memastikan bahwaeksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku dan tindaklanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. komite audit bidang akuntansi dan keuangan. dalam hal tidak dibentuk komite audit maka fungsinya dilaksanakan oleh dewan pengawas. komite fungsi nominasi dan remunerasi komite fungsi nominasi dan remunerasi bertugas sebagai, serta sistem remunerasi. komite nominasi dan remunerasinominasi dan remunerasi maka fungsinya dilaksanakan oleh dewan pengawas. komite fungsi kebijakan risiko komite fungsi kebijakan risiko bertugas sebagai fasilitator bagi dewan pengawas dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diterima oleh dana pensiun. komite kebijakan risiko terdiri dari salah satu anggotarisiko maka fungsinya dilaksanakan oleh dewan pengawas. komite fungsi kebijakan gfg komite fungsi kebijakan gfg bertugas sebagai fasilitator bagi dewan pengawas dalam mengkaji kebijakan sistem gfg secara menyeluruh yang disusun oleh pengurus serta menilai konsistensi penerapan yang bertalian dengan etika pengelolaan dana pensiun. komite kebijakan gfggfg maka fungsinya dilaksanakan oleh dewan pengawas. pola hubungan pendiri, pengurus dan dewan pengawas prinsip dasar hubungan kerja pendiri, pengurus dan dewan pengawas adalah hubungan check and balances dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan dana pensiun. pendiri, pengurus dan dewan pengawas sesuai dengan fungsinya masing masing mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kelangsungan usaha dana pensiun. pengurus menyusun visi dan misi serta strategi dana pensiun dengan memperhatikan masukan dewan pengawas dan pendiri. pendiri dilarang mengintervensi kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus selain intervensi yang diperkenankan oleh undang undang, peraturan pemerintah, peraturan ojk dan peraturan dana pensiun. pedoman umum pengurus dan dewan pengawas sesuai dengan fungsinya masing masing, untuk mempertahankan kelangsungan dana pensiun berkewajiban melaksanakan antara lain: fungsi internal kontrol dan manajemen risiko. pencapaian imbal hasil (return) yang optimal bagi dana pensiun perlindungan kepentingan pendiri dan peserta secara wajar. kaderisasi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen. gfg dengan baik dan benar. pengurus dan dewan pengawas, sesuai dengan visi dan misi serta strategi yang telah ditetapkan, menyepakati rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran tahunan. kebijakan dalam mengambil keputusan dilakukan secara obyektif, bebas dari tekanan dan bebas dari segala bentuk benturan kepentingan. kebijakan dan metode penilaian dana pensiun yang adil dan tidak diskriminatif. struktur organisasi yang mampu mendukung tercapainya tujuan dana pensiun. sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan peraturan pelaksanaan lainnya, pendiri dilarang melakukan intervensi terhadap kegiatan pengelolaan dana pensiun yang artinya bahwa pengurus harus bersikap independen dalam pengelolaan kegiatannya. bab hubungan dengan mitra bisnis, karyawan dan peserta prinsip dasar hubungan antara dana pensiun dengan mitra bisnis bank, sekuritas, manager investasi, aktuaris, akuntan publik, dll) dan karyawan dijalin sesuai dengan asas kesetaraan dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing masing pihak, antara lain dana pensiun dan mitra bisnis bekerjasama untuk kepentingan keduabelas pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan. dana pensiun menjamin tidak terjadinya diskriminasi demi terciptanya perlakuan yang adil, jujur dalam mendorong karyawan berkarir sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing masing. dana pensiun memberikan informasi yang relevan kepada setiap peserta yang menyangkut kepesertaannya, pendapat dan saran dalam pengelolaan dana pensiun. pedoman umum kerjasama dengan mitra bisnis dana pensiun memiliki peraturan yang mengatur hubungan bisnis dengan mitra bisnis. dana pensiun dan mitra bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai kebutuhan masing masing sehingga dapat membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. dana pensiun dan mitra bisnis berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing masing pihak. perlakuan terhadap karyawan dana pensiun harus memiliki peraturan kepegawaian yang mengatur kewajiban dan hak karyawan. dana pensiun menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, untuk mendorong agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif. dana pensiun menyediakan informasi yang transparan untuk karyawan. dana pensiun mengatur setiap karyawan untuk menjunjung tinggi standar etika dan nilai nilai dana pensiun serta mematuhi kebijakan peraturan dan prosedur internal yang berlaku. perlakuan terhadap peserta dana pensiun harus memiliki peraturan yang mengatur tentang penyampaian saran dan pendapat dari peserta. dana pensiun memberikan informasi yang relevan menyangkut kepesertaannya. bab pedoman pelaksanaan gfg prinsip dasar pelaksanaan gfg dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, untuk itu dilengkapi pedoman pelaksanaan yang dapat. dijadikan acuan oleh dana pensiun dalam melaksanakan gfg. pedoman pelaksanaan untuk melaksanakan gfg diperlukan penyusunan berbagai kebijakan antara lain visi, misi, dan nilai nilai dana pensiun. kebijakan yang mengatur terlaksananya fungsi pihak terkait dana pensiun. etika mengelola dana pensiun. sarana kontrol sosial peserta. agar gfg dapat dilaksanakan, sebaiknya melalui tahapan antara lain: membangun kepedulian dan komitmen jajaran dana pensiun dengan diteladani oleh pendiri, pengurus dan dewan pengawas. melakukan kajian terhadap kondisi dana pensiun yang berkaitan dengan gfg. menyusun program pelaksanaan gfg. internalisasi program pelaksanaan gfg sehingga terbangun rasa memiliki dari semua unsur dana pensiun. ec. melakukan self assessment dan audit untuk memastikan pelaksanaan kebijakan gfg secara berkesinambungan. ada pedoman pelaksanaan yang kami susun guna pelaksanaan gfg secara sistematis dan berkesinambungan. pedoman pedoman tersebut adalah pedoman pengendalian intern maksud sistem pengendalian internal atau pengendalian dan manajemen adalah sistem sistem yang dianut atau tujuan diberlakukan pada suatu unit kerja organisasi dan dirancang secara terkoordinasi, yang meliputi struktur organisasi, kebijakan prosedur dan metoda. tujuannya adalah untuk mengamankan harta kekayaan. menghasilkan laporan keuangan,laporan investasi dan laporan management yang akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan. cc. memanfaatkan penggunaan sumber daya dan sarana secara berdaya guna dan berhasil guna. mendorong peningkatan pelaksanaan tanggungjawab, budaya risiko dan sistem deteksi dini (early warningjsystem) yang memadai dan efisien. acuan . visi dan misi dana pensiun. dasar peraturan dana pensiun. tentang dana pensiun. peraturan dana pensiun tertulis lainnya. kebijakan pendiri tentang dana pensiun. acuan pedoman tata kelola masing masing dana pensiun. referensi ruang . pendahuluan. lingkup maksud dan tujuan sistem pengendalian internal. pihak pihak yang berperan. lingkungan dan unsur pengendalian internal. tanggungjawab pengurus dalam pengendalian internal. identifikasi dan penilaian risiko. kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi. sistem akuntansi informasi dan komunikasi. pemantauan dan tindak lanjut. pihak :. pengurus, dewan pengawas, dan pendiri. terkait satuan pengawasan internal spi). karyawan. peserta. pihak pihak eksternal. output . buku pedoman sistem pengendalian internal yang baku. sistem pengendalian internal yang yang secara rutin harus dikaji ulang efektivitasnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan perundangan. buku pedoman mengenai pendelegasian wewenang laporan penyimpangan (apabila ada), berikut tindakan koreksi, sanksi yang dikenakan dan perbaikan yang diusulkan dan pemantauan terhadap tindak lanjutnya. pedoman perilaku dan kode etik maksud maksud utama dari penyusunan buku pedoman kode dan etik, yaitu: sebagai pedoman berperilaku dalam tujuan pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut mengenai hubungan bisnis, agar pengelolaan dana pensiun diselenggarakan secara profesional dan bertanggung jawab. tujuan utama dari penyusunan buku pedoman kode etik: agar prinsip prinsip tata kelola dana pensiun dapat diterapkan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh penyelenggara dana pensiun dalam pengelolaan dana pensiun. untuk memberikan perlindungan atas kepentingan penyelenggara dana pensiun. untuk menciptakan kepatuhan dan prinsip kehati hatian kepada fungsi dan tanggung jawab pengelola dana pensiun. acuan :. undang undang tentang dana pensiun. dasar peraturan dana pensiun. value tata nilai dana pensiun masing masing. acuan :. undang undang mengenai anti korupsi dan tindakan referensi kriminal. budaya, kebiasaan dan norma bisnis yang sehat dan lazim. ruang pendahuluan. lingkup maksud dan tujuan. kebijakan umum penerapan kode etik. cakupan penerapan kode etik. kebijakan yang mengatur hubungan antara stakeholder dana pensiun. sanksi yang diberlakukan apabila seseorang melanggar kode etik. standar yang telah ditetapkan sebagai klausul dalam pembuatan kontrak kerja dan perjanjian perjanjian dengan pihak ketiga. sistem pelaporan, apabila terjadi suatu penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus dan karyawan dana pensiun. kepatuhan terhadap dan hukum ataupun pedoman perilaku dan kode etik peraturan yang berlaku, dan sanksi apabila terjadi pelanggaran. transaksi transaksi yang dilarang. pihak . penyelenggara dana pensiun terkait peserta regulator mitra kerja pihak pihak lainnya yang berhubungan dengan dana pensiun output . adanya kejelasan dan batasan yang jelas tentang hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. perilaku penyelenggara yang sesuai tidak sesuai dengan kode etik. terciptanya suasana dan lingkungan kerja yang jujur, bersih dan bermoral tinggi. terpeliharanya kepatuhan terhadap hukum serta prinsip kehati hatian yang bertanggungjawab bagi seluruh jajaran dana pensiun. pedoman pengelolaan risiko pedoman pengelolaan risiko maksud maksud dan tujuan pedoman pengelolaan risiko adalah dan dimilikinya pedoman yang menjadi acuan untuk tujuan mengidentifikasi, mengukur, mencegah dan menanggulangi terjadinya risiko dilingkungan dana pensiun, sehingga kerugian dapat dicegah sedini mungkin. acuan dana pensiun. acuan . undang undang tentang tindak pidana pencucian referensi uang. pedoman pengelolaan risiko dari pendiri. ruang identifikasi risiko. lingkup perubahan kondisi lingkungan internal dan eksternal. jenis dan dampak risiko, diantaranya risiko penempatan investasi. risiko pasar atau lingkungan. risiko likuiditas. risiko operasional. risiko hukum. risiko strategik. risiko kepatuhan. risiko pendanaan. pengukuran dan penilaian risiko. penetapan parameter. bobot risiko. tingkat risiko. penanganan risiko. menghindari risiko risk avoidance). memperkecil risiko risk reduction). membagi risiko risk sharing). menerima risiko risk acceptance). pihak pendiri, dewan pengawas, pengurus, staf, pihak pihak terkait terkait. output laporan pengelolaan risiko. laporan tindak lanjut car collective action report4. pedoman pendanaan maksud memberikan gambaran tentang kewajiban yang harus dan dipenuhi oleh pendiri guna terpenuhinya hak peserta, tujuan melalui proses pengumpulan dan pengelolaan dana. acuan laporan aktuaris. pedoman pendanaan referensi laporan keuangan dan portfolio investasi. ruang data peserta pihak yang berhak. lingkup data kekayaan. asumsi aktuaria. kondisi makro ekonomi. pihak :. pendiri. terkait mitra pendiri. pengurus. dewan pengawas. peserta. auditor. penilai independen appraisal). output :. pernyataan pendiri. kewajiban aktuaria. kewajiban solvabilitas. turun normal. turun tambahan. rasio kecukupan dana. proyeksi aktuaria. pedoman investasi pedoman investasi maksud memberikan panduan dalam pengelolaan investasi agar dan dana yang dikelola memberikan hasil yang optimal dan tujuan relatif aman sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang dana pensiun serta arahan investasi. acuan . undang undang tentang dana pensiun dasar peraturan pemerintah tentang dana pensiun pemberi kerja. peraturan ojk tentang investasi dana pensiun. acuan . peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan atas referensi bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank indonesia. peraturan pemerintah tentang pemotongan pajak penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.. keputusan menteri keuangan tentang bidang penanaman modal tertentu yang memberikan penghasilan kepada dana pensiun yang tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan. keputusan menteri keuangankeputusan menteri keuangan tentang pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. keputusan menteri keuangan tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya bursa efek. undang undang tentang perpajakan serta peraturan terkait dengan investasi dana pensiun. undang undang tentang pasar modal. ruang . pendahuluan. lingkup maksud dan tujuan. kebijakan umum investasi. alokasi kekayaan dana pensiun. arahan investasi dan rencana investasi. alokasi dana investasi. bidang dan jenis investasi. sasaran, hasil investasi. biaya investasi. manajemen risiko investasi. komite investasi. kewenangan, otorisasi dan tanggung jawab. proses pengambilan keputusan investasi perhatian dan penyesuaian dengan situasi dan perkembangan pasar. pedoman investasi pengelolaan investasi oleh pihak ketiga. penggunaan tenaga ahli dan konsultan. penilaian terhadap mitra kerja dalam kegiatan investasi. proses manajemen portfolio. kebijakan pada masing masing bidang dan jenis investasi. pihak auditor. terkait pengurus dan karyawan dana pensiun. peserta. dewan pengawas. pendiri. mitra kerja custodian, bank, manajer investasi, perusahaan sekuritas, penilai independen, dll). regulator output :. laporan investasi dan pendukungnya. perolehan hasil investasi yng optimal. kepatutan dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang undangan. pedoman organisasi dan tata kerja pedoman organisasi dan tata kerja maksud memberikan gambaran adanya pendelegasian wewenang dan dan pembagian tugas dari setiap fungsi dalam organisasi tujuan secara jelas dengan pengawasan yang melekat sehingga tercipta kondisi kerja yang kondusif. acuan undang undang tentang dana pensiun dan peraturan dasar pelaksananya. peraturan dana pensiun. kebijakan umum pendiri yang lain tentang dana pensiun. ruang :. pendahuluan. lingkup maksud dan tujuan. kebijakan umum organisasi dan tatalaksana. hubungan kerja antara pendiri, pengurus, dewan pengawas dan karyawan. struktur organisasi dana pensiun. uraian tugas dan jabatan job description). kewenangan, otorisasi dan tanggungjawab. pihak pendiri terkait pengurus dewan pengawas karyawan output kejelasan posisi jajaran dana pensiun sesuai fungsi, peranan, tugas, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggungjawabnya. pedoman penyusunan anggaran maksud memberikan gambaran tentang cara penyusunan rka dan sebagai salah satu pedoman kerja pengurus dana pensiun tujuan selama satu tahun. acuan :.. ruang pendahuluan. lingkup maksud dan tujuan. kebijakan umum system perencanaan dan anggaran. rencana kerja. arahan investasi. proses penyusunan dan penetapan rencana kerja. evaluasi kinerja sebelumnya. peserta dana investasi hasil investasi beban operasional hasil usaha aktiva bersih kewajiban aktuaria selisih kewajiban aktuaria ratio ratio manfaat pensiun turun normal turun tambahan asumsi dasar. kondisi makro ekonomi tingkat bunga deposito rata rata tingkat bunga obligasi rata rata tingkat pertumbuhan reksadana kondisi mikro internal) dividen penyertaan tingkat bunga sewa bunga surat berharga pemerintah bunga promes surat pengakuan hutang) menggunakan laporan sebelumnya tingkat bunga aktuaria pola pembayaran iuran normal beban pemberi kerja dan iuran tambahan asumsi kenaikan asumsi kenaikan biaya program kerja rencana anggaran evaluasi dan monitoring rencana kerja dan anggaran. pihak l. pengurus terkait dewan pengawas pendiri output rencana kerja anggaran yang disahkan pendiri pedoman akuntansi maksud sebagai pedoman akuntansi dalam rangka penyusunan dan laporan keuangan dan laporan manajemen. tujuan acuan . peraturan dana pensiun. pedoman akuntansi dasar keputusan menteri keuangan tentang laporan keuangan dana pensiun. peraturan ojk tentang investasi dana pensiun. keputusan dirjen lembaga keuangan tentang pedoman penyusunan laporan keuangan dana pensiun. . peak tentang dana pensiun. cuan referensi peak lainnya dan praktek yang sehat serta lazim. ruang kebijakan umum, kode akun dan penjelasannya, proses lingkup pencatatan transaksi, media akuntansi, dan sistem pelaporan. pihak pengurus, karyawan, dewan pengawas, pendiri, peserta, terkait regulator dan auditor. output laporan keuangan, laporan investasi, laporan manajemen dan laporan lainnya yang terkait pedoman pelayanan kepesertaan pedoman pelayanan kepesertaan maksud untuk mengoptimalkan pelayanan kepada peserta agar dan hak dan kewajiban peserta dapat terpenuhi. tujuan acuan :peraturan dana pensiun. ruang :. administrasi dan prosedur pelayanan. lingkup kepesertaan yang meliputi peserta: aktif, pensiunan, janda duda dan anak pensiun ditunda pihak yang ditunjuk surat surat ketetapan komunikasi dan sosialisasi menyampaikan laporan keuangan secara periodik kepada peserta. menyampaikan perkembangan portofolio investasi danketentuan peraturan perundang undanganpedoman pelayanan kepesertaan hasilnya. menyampaikan laporan keuangan tahunan united). menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepesertaan. pihak . pengurus output pedoman pelayanan kepesertaan pedoman sistem informasi pedoman sistem informasi maksud membantu manajemen dana pensiun dalam mengolah dan data yang berasal dari internal maupun eksternal menjadi tujuan informasi yang akurat dan tepat waktu. acuan ,keputusan menteri tentang laporan keuangan dana pensiun. keputusan menteri keuangan tentang pendanaan dan solvabilitas dana pensiun pemberi kerja. peraturan ojk tentang investasi dana pensiun. keputusan dirjen lembaga keuangan tentang penyusunan laporan keuangan dana pensiun. acuan referensi spt untuk laporan perpajakan ruang :. sistem informasi kepesertaan mencakup, antara lain: lingkup peserta aktif turun peserta turun pemberi kerja peserta pasif pembayaran manfaat pensiun sistem informasi investasi, mencakup antara lain: penempatan investasi pelepasan investasi sistem informasi keuangan dan umum mencakup, pedoman sistem informasi antara lain: pembayaran biaya operasional tagihan biaya operasional pihak . auditor sistem informasi terkait pengurus dan karyawan dana pensiun peserta dewan pengawas pendiri regulator output informasi yang dibutuhkan sesuai kebutuhanmaksud memberikan panduan dalam pelepasan dan dan penghapusan aktiva investasi yang bermasalah dan aktiva tujuan operasional agar sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku. acuan lkeputusan pihak pihak yang berkompeten. referensi peak yang berkaitan. pedoman pendiri. ruang :. latar belakang. lingkup penilaian aktiva antara lain oleh lembaga yang independen. pengajuan usulan pendiri melalui dewan pengawas. persetujuan pendiri. proses pelepasan penjualan atau penghapusan. pihak l. pendiri. investasi yang bermasalah dan aktiva operasional terkait pengurus. dewan pengawas. karyawan. appraisal. pihak pihak yang berkompeten. output laporan hasil penjualan pelepasan atau penghapusan aktiva. pedoman perpajakan maksud sebagai pedoman dasar dana pensiun dalam rangka dan bertindak sebagai wajib pajak dalam hal melaksanakan tujuan fungsinya sebagai, penghitung, pemungut, menyetor dan pelaporan perpajakan secara benar. acuan undang undang tentang ketentuan umum dan dasar tatacara perpajakan. undang undang tentang pajak penghasilan. undang undang tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang barang mewah. undang undang tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. ruang ,. meliputi atas pensiunan dan pegawai dana lingkup pensiun, dan lainnya. meliputi atas penempatan investasi, berupa bunga giro, deposito, tabungan, obligasi, capital gain, transaksi saham, dividen saham, dividen penyertaan, spu, penghasilan sewa, service charge, jasa lainnya. meliputi pembayaran bulanan atas angsuran pajak atas dasar perhitungan tahun sebelumnya, penghasilan final dll. ppn: meliputi transaksi yang dikenakan ppn antara lain, pembayaran dan penerimaan imbalan atas transaksi yang dikenakan ppn. bpt: meliputi transaksi pembelian dan penjualan hak atas tanah, bangunan. surat keterangan bebas pajak skb). pedoman perpajakan pihak peserta, pengurus, karyawan, dewan pengawas, pendiri, terkait diskus, eksternal auditor. output pelaksanaan hak dan kewajiban. perpajakan yang tertib dan benar. pedoman pengadaan barang dan jasa pedoman pengadaan barang jasa maksud sebagai pedoman untuk menetapkan rekanan dalam dan rangka pengadaan barang dansa. tujuan acuan peraturan internal pendiri dana pensiun dasar acuan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. referensi peraturan internal pendiri dana pensiun. ketentuan dari badan pemeriksa keuangan, untuk dana pensiun bumn. praktek praktek yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa. ruang . persyaratan dan tugas pokok pengguna barang jasa. lingkup pembentukan, persyaratan, tugas pokok dan keanggotaan. panitia pejabat pengadaan. persyaratan penyedia barang jasa. jadwal pelaksanaan pengadaan barang jasa. penyusunan harga perkiraan sendiri hps). prakualifikasi dan pascakualifikasi. penetapan sistem pengadaan. sistem pengadaan barang jasa. pembohongan jasa lainnya. sistem pengadaan jasa konsultansi. kontrak pengadaan barang jasa. swakelola transaksi. pihak pengurus terkait dewan pengawas pendiri panitia pengadaan penyedia barang jasa output rekanan pengadaan barang dan jasa yang memenuhi peraturan perundangan yang ditetapkan. pedoman pengambilan keputusan maksud maksud dan tujuan pedoman pengambilan keputusan dan adalah dimilikinya tata cara pengambilan keputusan yang tujuan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. acuan undang undang tentang dana pensiun dan peraturan dasar pelaksanaannya peraturan dana pensiun arahan investasi dana pensiun acuan . pedoman pengambilan keputusan referensi pendiri ruang jadwal rapat lingkup cara pemanggilan rapat pengurus undangan dengan surat resmi tertulis atau dengan pemberitahuan secara langsung kepada anggota pengurus. selambat lambatnya (satu) minggu sebelum rapat diselenggarakan, kecuali dalam keadaan mendesak. undangan mencantumkan hari tanggal, waktu, tempat diadakannya rapat serta agenda rapat. dokumen pendukung yang akan dibahas dalam rapat dilampirkan pada undangan rapat. pimpinan rapat kuorum cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, suara terbanyak atau sirkuler (on paper). risalah rapat yang mencantumkan keputusan rapat, pendapat yang berbeda serta penandatangan risalah. pihak pengurus terkait output . keputusan strategis keputusan operasional keputusan teknis pedoman kearsipan maksud memberikan panduan dalam pengelolaan kearsipan dan untuk kelancaran operasional dan tercapainya tujuan tujuan dana pensiun. acuan sistem tata arsip nasional. referensi sistem tata arsip dari perusahaan pendiri. ruang media arsip. lingkup media kertas. media elektronik magnetic disk, tapes dan computer hard disks, dll media image micrograpichs dan optical disk. jenis jenis arsip. arsip aktif arsip vital arsip in aktif arsip kuno sistem klasifikasi arsip. berdasarkan alfabetis berdasarkan numerik angka berdasarkan geografis berdasarkan subyek berdasarkan kronologis prosedur pengelolaan arsip. prosedur penyimpanan. prosedur pengambilan. prosedur pemindahan. prosedur pemusnahan. prosedur retensi arsip. pihak . regulator, terkait pengurus dewan pengawas karyawan, peserta auditor. output arsip yang tertata dengan baik. pedoman surat menyurat maksud sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan dan administrasi surat menyurat untuk membantu tujuan kelancaran pelaksanaan tugas manajemen dalam menyediakan, mengelola, dan memelihara serta mengamankan informasi tertulis, sehingga setiap keputusan dapat diambil dengan cepat, tepat, efisien dan efektif. acuan kebiasaan yang umum dilakukan. referensi ruang bentuk bentuk surat dinas, terdiri lingkup surat dinas yang bersifat internal yang mengatur surat menyurat antar bagian, dari bagian pengurus, pengurus pengurus, pengurus bagian. surat dinas yang bersifat eksternal (surat masuk atau keluar), seperti surat pengurus regulator pendiri dewan pengawas mitra kerja atau sebaliknya. media bentuk surat memo fax email cara penyampaian pos kurir email penanganan surat dinas. susunan surat dinas, susunan surat dinas harus memiliki unsur unsur antara lain kop surat. tempat dan tanggal. nomor surat, perihal, dan lampiran. alamat yang dituju. isi surat dan jenis ukuran kertas format sesuai kebiasaan umum masing masing dana pensiun. identitas pengirim yang disesuaikan kewenangannya. kewenangan tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku masing masing dana pensiun. pihak regulator terkait pendiri dewan pengawas pengurus staf mitra kerja output surat intern dan surat eastern. bab pernyataan kepatuhan terhadap pedoman gfg prinsip dasar pengurus dalam laporan manajemen dan dewan pengawas dalam laporan pengawasannya membuat pernyataan tentang penerapan sesuai tahapan pedoman gfg sebagaimana dimaksud pada bab sampai dengan bab iii. dengan demikian dapat dinilai sejauh mana penerapan gfg pada dana pensiun tersebut. pedoman umum pengurus membuat laporan manajemen secara berkala yang memuat laporan keuangan, investasi, penerapan gfg dan laporan lainnya. dewan pengawas membuat laporan pengawasan secara berkala tentang evaluasi kinerja atas laporan keuangan, investasi, penerapan gfg oleh pengurus dan dewan pengawas serta laporan lainnytata kelola dana pensiun pedoman penerapan tata kelola dana pensiun yang baik (good pension fund governance) daftar isi hal maksud dan tujuan.oronecennnananaknnnk penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan gfg . prinsip .cbooo woo mena naan pedoman umum ocean peranan regulator look aka penerapan gfg oleh pengurus dan mitra sni kontrol oleh peserta . kaidah kaidah perilaku era prinsip prinsip geng lon transparansi team p@teng) k10 akuntabilitas accountability) |. responsibility responsibility). independensi independence) akan kesetaraan dan kewajaran faire ss) .oooaaaaaan code congo .voodoo won aan prinsip dapat . ii. pedoman umum leak etika mengelola dana pensiun |. benturan kepentingan .ooo woo woo anna hubungan industrial .coooocooool laa iii pendiri, mitra pendiri, pengurus, dan dewan pengawas, pendiri dan mitra sendi .ann prinsip dapat . cook pedoman umum . oo. hal kewajiban dan tanggungjawab pendiri .oo kewajiban dan tanggungjawab mitra pendiri. cc. wewenang pendiri . oom pengurus dana pensiun . prinsip dapat . pedoman umum jumlah situs ion pengangkatan dan pemberhentian pengurus .ooo. kompetensi dan integritas nng utus .oooeeeaa fungsi kepeng tuan .ooooooooo womenannanaaaaan fungsi pengawasan internal .mean fungsi sekretaris dana pensiun .oooooooooo pertanggungjawaban pengurus .oooooomooooo. dewan pengawas .oonannnnannannn prinsip dapat . pedoman umum komposisi dan jumlah dewan pengawas . jisoo kompetensi dan integritas dewan pengawas . fungsi pengawasan dewan pengawas . jj.cccccc komite fungsi penunjang dewan pengawas lie. pola hubungan pendiri, pengurus dan dewan pengawas . prinsip .ooc bela pedoman umum hubungan dengan mitra bisnis, karyawan dan peserta prinsip dapat oom aan pedoman umum ion kerjasama dengan mitra sis .oo eka perlakuan terhadap karyawan . joeennnnnnanna perlakuan terhadap peserta . pedoman pelaksanaan gfg prinsip dapat lon pedoman pelaksanaan . pedoman pengendalian intern. pedoman perilaku dan kode etik . pedoman pengelolaan resiko .oooooooo

nang tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. dana pensiun. tata kelola. pedomata keloladoman tata kelola dana pensiuntata kelola dana pensiun menjadi peraturan otoritas jasa keuangan tentang pedoman tata kelola peranttabilitas sistem keuangan diperlukan upaya pencegahan dan penanganan bank bermasalah, bahwa salah satu bentuk tindak lanjut atas penanganan permasalahan bank dapat dilakukan melalui pendirianperantantarsyariah sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tentang perbankan syariah. bank umum konvensional adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan atau menerima pengalihahanya dapat menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban bank asal yang memiliki kriteria tertentu. dalam hal terdapat sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban bank asal lain yang akan dialihkan kepada bank perantara yang telah melakukan kegiatan usaha, bank perantara paling sedikit harus menyampaikan perubahan: rencana bisnis:dari bank asal yang akan dialihkan kepada bank perantara, dan cc. rencana kebutuhan modal, kepada ojk paling lama (lima) hari sebelum peralihan dilakukan. dalam hal diperlukan peningkatan modal sebagai akibat penambahan pengalihan aset dari bank asal lain sebagaimana dimaksud pada bank perantara harus meningkatkan permodalan terlebih dahulu paling lambat pada saat pengalihan. ojk dapat meminta lps untuk mengganti anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau anggota dewan pengawas syariah bank perantara yang telah melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam dalam hal menurut ojk anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau anggota dewan pengawas syariah bank perantara dimaksud dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan kompetensi akibat penambahan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban. bagian kedua operasional bank perantara bank perantara dapat menjalankan produk dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank asal. perizinan untuk menjalankan produk dan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada yang dimiliki oleh bank asal demi hukum beralih kepada bank perantara sejak akta pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban ditandatangani. bank perantara wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang undangan bagi bank umum konvensional dan atau bank umum syariah kecuali diatur lain dalam peraturan ini. bank perantara wajib memenuhi persyaratan modal inti sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank perantara paling lama (satu) tahun sejak bank perantara memulai kegiatan usaha. dalam hal bank perantara tidak dapat memenuhi persyaratan modal inti sebagaimana dimaksud pada bank perantara wajib menyesuaikan kegiatan usaha bank sesuai dengan modal inti yang dimiliki, paling lama (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga jaringan kantor bank perantara dapat melakukan pembukaan jaringan kantor baru untuk mendukung operasional bank perantara. pembukaan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada harus didukung oleh ketersediaan alokasi modal inti. dalam menghitung ketersediaan alokasi modal inti sebagaimana dimaksud pada jaringan kantor yang berasal dari bank asal tidak termasuk dalam perhitungan ketersediaan alokasi modal inti. bab pengakhiran bank perantara bank perantara sudah tidak lagi menjadi bank perantara dalam hal lps: menjual saham bank perantara kepada pihak lain, atau setelah mengalihkan seluruh aset dan atau kewajiban bank perantara kepada bank atau pihak lain. dalam hal lps melakukan penjualan saham bank perantara kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf penjualan saham wajib memenuhi persyaratan jumlah pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, pihak yang membeli saham bank perantara yang telah dijual dapat memiliki saham bank melebihi batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana pemegang saham yang memiliki bank dalam penanganan atau penyelamatan oleh lps sebagaimana diatur dalam ketentuan ojk mengenai kepemilikan saham bank umum, dan dalam hal pada saat beralihnya sebagian atau seluruh kepemilikan bank perantara dari lps kepada pemegang saham baru masih terdapat kewajiban keuangan yang harus dipenuhi, kewajiban keuangan harus dipenuhi oleh pemegang saham baru pada saat kepemilikan bank perantara beralih. pihak yang membeli saham bank perantara yang melebihi batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat memiliki saham bank melebihi batas maksimum kepemilikan saham paling lama (dua puluh) tahun sejak pembelian saham bank perantara dari lps. dalam hal lps mengalihkan seluruh aset dan atau kewajiban bank perantara kepada bank atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf pengalihan seluruh aset dan atau kewajiban dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap. lps mengajukan permohonan pencabutan izin usaha bank perantara kepada ojk paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak pengalihan seluruh aset dan atau kewajiban kepada bank atau pihak lain selesai dilakukan. tata cara pencabutan izin usaha bank perantara sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank umum. lps membubarkan badan hukum bank perantara setelah dilakukan pencabutan izin usaha oleh ojk. bab ketentuan lain lain lps mengajukan permohonan pencabutan izin usaha bank asal kepada ojk paling lama (lima) hari kerja sejak pengalihan aset dan atau kewajiban selesai dilakukan. lps melakukan proses likuidasi dan pembubaran badan hukum bank asal setelah dilakukan pencabutan izin usaha oleh ojk. berdasarkan permintaan lps, ojk dapat memberikan persetujuan untuk memperpanjang jangka waktu permohonan pencabutan izin usaha bank asal sebagaimana dimaksud pada bank perantara dikecualikan dari status pengawasan sebagai bank dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan khusus. bank perantara sebagaimana dimaksud pada tetap berkewajiban melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh ojk. bab sanksi bank perantara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan hurufnk umum syariah adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarantara hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari ojk. bentuk badan hukum bank perantara adalah perseroan terbatas. menurut jenisnya, bank perantara terdiri atas: bank perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum konvensional, bank perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah. bab pendirian bank perantara bank perantara hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh lps. dalam pendirian bank perantara oleh lps sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku:, dan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan ojk mengenai kepemilikan saham bank umum. pemberian izin bank perantara sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui (dua) tahap, yaitu: persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian bank perantara, dan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha bank perantara setelah persiapan pendirian bank perantara sebagaimana dimaksud dalam huruf selesai dilakukan. bagian pertama persetujuan prinsip permohonan persetujuan prinsip pendirian bank perantara sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh lps. modal dasar untuk mendapatkan persetujuan prinsip paling sedikit sebesar modal dasar untuk pendirian perseroan terbatas. modal dasar sebagaimana dimaksud pada seluruhnya harus ditempatkan dan disetor penuh. permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh lps kepada ojk, disertai dengan dokumen: anggaran dasar yangdan persyaratan bahwa pengangk harus memperoleh persetujuan ojk terlebih dahulu: bukti setoran modal:sistem teknologi informasi yang akan digunakan, rencana bisnis, dan proyeksi neraca, laba rugi, serta laporan arus kas bulanan. persyaratan dokumen permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diganti dengan surat pernyataan dari lps yang menyatakan bahwa persyaratan dokumen akan dipenuhi dengan menggunakan data dan atau dokumen calon bank asal yang akan dialihkan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban pada saat pengajuan permohonan izin usaha bank perantara. dalam rangka memberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf ojk melakukan penilaian atas kelengkapan dokumen permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip. persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh ojk paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diterima secara lengkap. persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam berlaku paling lama sampai dengan persetujuan izin usaha diberikan oleh ojk. bank perantara hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari ojk. bagian kedua izin usaha pengajuan permohonan izin usaha pendirian bank perantara sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam hal calon bank asal telah ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus. modal disetor untuk mendapatkan izin usaha pendirian bank perantara adalah. jumlah modal sebagaimana dimaksud pada seluruhnya harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengajuan permohonan izin usaha bank perantara. permohonan untuk mendapatkan izin usaha bank perantara sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh lps kepada ojk, disertai dengan dokumen: bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam susunan direksi, dewan komisaris, dancc., dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal dokumen belum dipenuhi pada saat permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam bukti kesiapan operasional, dan dokumen administratif yang diperlukan dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris. dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha, ojk melakukan: penilaian atas kelengkapan dokumen, d, serta wawancara terhadap, dan atau mengajukanojk memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha bank perantara sebagaimana dimaksud dalam setelah terdapat keputusan yang menetapkan penyelamatan bank asal dilakukan melalui pendirian bank perantara. bank perantara yang telah mendapat izin usaha dari ojk harus melaksanakan kegiatan usaha perbankan paling lama (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha diberikan oleh ojk. pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada harus dilaporkan oleh direksi bank perantara kepada ojk paling lama (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. berdasarkan permintaan lps, ojk dapat memberikan persetujuan untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada dalam kondisi tertentu, lps dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha bank perantara sebagaimana dimaksud dalam pada waktu yang sama. permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha bank perantara pada waktu yang sama sebagaimana dimaksud dalam disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta huruf huruf huruf huruf dan huruf pemberian persetujuan atas permohonan pendirian bank perantara sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh ojk berupa: persetujuan prinsip, dan izin usaha, yang diterbitkan secara bersamaan. dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan pendirian bank perantara sebagaimana dimaksud dalam ojk melakukan langkah langkah sebagaimana dimaksud dalam dan bab iii kegiatan usaha dan jaringan kantor bank perantara dapat menggunakan sebagian atau seluruh sarana dan prasarana bank asal. bagian pertama pengalihan aset dan atau kewajiban bank perantara menerima pengalihan aset dan atau kewajiban dari (satu) bank asal. dalam kondisi tertentu melakukan kegiatan usaha secara konvensional, dan atau menerima pengalihan aset dan atau kewajiban selai

sta tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bank perantnk perantara umum krisis keuangan tahun memberikan pembelajaran bagi pihak terkait dalam menangani stabilitas sistem keuangan. upaya perbaikan dilakukan untuk mengantisipasi gagalnya sistem keuangan khususnya pada perbankan. semangat dari penerbitan undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan adalah penanganan permasalahan bank dengbank yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi maka akan diambil alih oleh lembaga penjamin simpanan untuk dilakukan penanganan. salah satu pilihan penyelesaian penanganan bank bermasalah adalah melalui pembentukan bank perantara. pembentukan bank perantara merupakan sarana untuk memisahkan aset dan kewajiban bank bermasalah yang dinilai mempunyai kualitas yang baik dengan aset dan kewajiban yang dinilai buruk. dengan pemisahan tersebut, bank perantara akan menerima pengalihan aset dan kewajiban yang mempunyai kualitas baik dan selanjutnya bank perantara menjalankan kegiatan usaha perbankan dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihakdasar untuk pendirian perseroan terbatas mengacu pada undang undang mengenai perseroan terbatwewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota dewan pengawas syariah disampaikan dalam hal bank perantara berupa bank perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah. angka persyaratan dan tata cara pengangkatan calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris mengacu pada ketentuan ojk yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. persyaratan bahwa anggota dewan pengawas syariah harus memperoleh persetujuan ojk terlebih dahulu, dipenuhidalam pengawasan khusus adalah status pengawasan bank sebagaimana diatur dalam peraturan ojk mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. yang dimaksud dengan adalah pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan profil risiko. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf susunan dewan pengawas syariah disampaikandokumen harus disampaikan pada saat pengajuan izin usaha karena dokumen dimaksud telah digantikan dengan surat pernyataan dari lps dalam pengajuan persetujuan prinsip. huruf bukti kesiapan operasional antara lain: daftar aktiva tetap dan inventaris, dan formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional bank perantara. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufdilakukan dengan mengacu pada ketentuan ojk yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah kondisi krisimenuhan persyaratan pelunasan modal disetor untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf termasuk pula pemenuhan persyaratan bukti setoran modal dasar sebagaimana dimaksud dalam cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sarana dan prasarana bank asal antara lain jaringan kantor, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, dan atau prosedur kerja. cukup jelas. yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah kondisi yang berdasarkan pertimbangan lpscukup jelas. kriteria aset dan kewajiban tertentu yang dapat dialihkan mengacu padarencana kebutuhan modal diperlukan dalam rangka peningkatan permodalan bank untuk menyerap peningkatan risiko dari aset yang diterima dari bank asal lain. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan kegiatan usaha sesuai dengan modal inti mengacu pada ketentuan ojk yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. hurufseroan terbatas, undang undang mengenai perbankan syariah, dan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai bank umum. huruf cukup jelas. huruf kewajiban keuangan antara lain mengenai kewajiban tambahan modal sebagai penyangga (buffer) dalam bentuk capital conservation buffer, countercyclical buffer, dan atau capital surcharge bagi bank sistem)' keuangan ojk. bank. tanah. pengadaan. pengolahan. pemberian kreditketentuan dalamdan ketentuan ditambahkan baru yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:dikecualikan untuk: pengalihan kredit atau pembiayaan dari pengembang kepada pengembang lain untuk penyelamatan kredit atau pembiayaan, sepanjang tidak menambah baki debut kredit atau pembiayaan, perpanjangan jangka waktu kredit atau pembiayaan untuk penyelamatan kredit atau pembiayaan, tanpa menambah baki debut kredit atau pembiayaan, cc. tertentu, dan atau pemberian kredit atau pembiayaan untuk pengolahan tanah kepada pengembang, dengan persyaratan tertentu. persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf adalahatauatau fasilitas sosial yang diperlukan bagi penghuni rumah susun sederhana yang bersangkutan, cc. untuk rumah toko (ruko), paling sedikit (sembilan puluh persen) dari luas lahan digunakan untuk pembangunan rumah toko (ruko) beserta fasilitas umum dan atau fasilitas sosial untuk keperluan hunian dan usaha dari pemilik rumah toko (ruko), atau untuk kios atau los pasar tradisional, paling sedikit (sembilan puluh persen) dari luas lahan digunakan untuk pembangunan kios atau los pasar tradisional beserta fasilitas umum dan atau fasilitas sosial untuk kepentingan usaha pemilik kios atau los pasar tradisional. persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf adalah: pemberian kredit atau pembiayaan untuk pengolahan tanah ditujukan untuk pembangunan rumah tapak atau rumah susun, dan bukan kawasan komersial, terdapat perjanjian antara bank dengan pengembang yang memuat syarat bahwa pengembang harus memulai pelaksanaan pembangunan rumah tapak atau rumah susun paling lambat (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian, dan pencairan kredit atau pembiayaan dilakukan secara bertahap berdasarkan progres proyek yang dibiayamadaniawasan permodalan nasional madani (perseroterhadap pengawasan permodalan nasional madani persero) indonesia dan untuk menciptakan kegiatan usaha yang sehat guna memberikan dukungan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada masyarakat, perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang pengawasan permodalan nasional madani persero)permodalan nasional madani (persero). bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan: permodalan nasional madani persero) yang selanjutnya disebut perusahaanyang melaksanakan kegiatan usaha perusahkegiatan usaha perusahaan berdasarkan prinsip syariah. jasa pembiayaan adalah kegiatan penyaluran kredit dan atau pembiayaan modal usaha untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk kredit program. jasa manajemen adalah kegiatan non finansial berupa pelatihan, konsultasi, dan pendampingan usaha yang ditujukan untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. nasabah adalah konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima jasa pembiayaan atau jasa manajemen dari perusahaan. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran yang telah melampaui (enam puluh) hari kalender sampai dengan (sembilan, dan untuk pembiayaan dengan jenis angsuran (satu) bulanan atau lebihelapan puluh) hari kalender. piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan bermasalah (non performing loanloan) sebagaimana dimaksud pada setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, wajib paling tinggi sebesar (lima persen) dari total piutang pembiayaan. bagian kelimatertulis. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada wajib diwujudkan dalam: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan dps, pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal perusahaan, kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal:kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan. otoritas jasa keuangan melakukan penilaian terhadap pedoman tertulistertulis sebagaimana dimaksud pada perusahaan wajib melakukan penilaian terhadap penerapan prinsip(self assessment atau dilakukan oleh pihak independen. bagian keenamdapat meminta perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud padaperusahaan wajib melakukan penilaian tingkat risikobagian ketujuh anti fraud untuk mengendalikan risiko terjadinya fraud, perusahaan wajib melaksanakan fungsi pengendalian fraud dan menerapkan strategi anti fraud yang dituangkan dalam pedoman tertulispengendalian dan pemantauan, dan edukasi dan pelatihan. perusahaan wajib menyusun laporan penerapan strategi anti fraud tahunan yang meliputi: pencegahan, deteksi: investigasi, pelaporan, dan sanksi, dan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. perusahaan wajib menyusun laporan untuk setiap fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap perusahaan, nasabah, dan atau pihak lain termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik yang paling sedikit memuat: nama pelaku, bentuk atau jenis penyimpangan, cc. tempat kejadian, informasi singkat mengenai modus, dan indikasi kerugian. bagian kedelapan rencana bisnis perusahaan wajib menyusun kebijakan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan perusahaan. rencana bisniskeuangan pokok dan tingkat kesehatan keuangan, (jika terdapat pengembangan dan atau perubahan jaringan kantor), rencana permodalan, rencana pendanaan, il. rencana pengembangan sumber daya manusia, dan informasi lainnya. dalam hal terdapat rencana penambahan modal dan atau pendanaan yang akan menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan sebagaimana dimaksud dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada harus memuat target pemenuhan kewajiban tersebut. rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada wajib: diusulkan oleh direksi, mendapatkan tanggapan tertulis dewan komisaris, cc. mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham, dan disosialisasikan kepada manajemen dan pegawai unit kerja terkaittetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bagian kesembilan pelaporan perusahalam bentuk cetak dan data elektronik kepada otoritas jasa keuangan paling lambat tanggal april tahun berikutnya. akuntan publik sebagaimana dimaksud pada harus terdaftar otoritas jasa keuangan. laporan keuangan tahunan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan disusun dalam mata uang rupiah. perusahaan wajib menyampaikan laporan bulanan kepada otoritas jasa keuangan. ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan non bank. perusahaan wajib menyusun laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam, penilaian secara mandiri (self assessment) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik,dalam halperusahaan wajib menyampaikan laporan penilaian tingkat risiko kepada otoritas jasa keuangan, dengan ketentuan sebagai berikutapril tahun berikutnya,toritas jasa keuangan. perusahaan wajib menyampaikan laporan strategi anti fraud sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut: laporan penerapan strategi anti fraud tahunan, disampaikan paling lambat tanggal april tahun berikutnya, dan laporan setiap fraud, disampaikan paling lambat (tiga) hari kerja sejak manajemen perusahaan menandatangani dokumen pelaporan fraud. perusahaantanggal november. perusahaan hanya dapat melakukan (satu) kali perusahaan rencana bisnis selama periode pelaporan pada tahun berjalan setelah disetujui rapat umum pemegang saham. perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan paling lambat pada akhir bulan juni tahun berjalan. dalam hal terdapat penugasan baru dari pemerintah yang harus segera dilaksanakan, perusahaan dapat melakukan perubahan rencana bisnis luar perubahan sebagaimana dimaksud pada setelah disetujui rapat umum pemegang saham. perusahaan wajib melaporkan perubahan anggaran dasar kepada otoritas jasa keuangan paling lama (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dan atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. perusahaan wajib melaporkan perubahan anggota direksi. anggota dewan komisaris, dan atau anggota dps kepada otoritas jasa keuangan paling lama (lima belas) hari kerja sejak: tanggal penataan perubahan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris dalam daftar perseroan, atau tanggal pengangkatan anggota dps. perusahaan wajib melaporkan pembukaan, penutupan, dan perubahan alamat kantor pusat dan atau kantor selain kantor pusatselain laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik seluruh laporan disampaikan kepada otoritas jasa keuangan secara dalam jaringan (online)rusahaan menyampaikan laporan dalam bentuk data elektronik melalui email yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam dan huruf serta batas akhir penyampaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan atau rencana bisnis adalah hari kerja pertama berikutnytingkat kesehatan keuangan adalah hasil penilaian kondisi perusahaan terhadap pemenuhan rasio permodalan, likuiditas, dan kualitas piutang pembiayakelembagaan dan kepengurusan perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat jakarta atau sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. perusahaan dapat membuka kantor luar kantor pusat. perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi: akuntansi dan keuangan, pemasaran, bagian kesepuluh titipan dana dari nasabah untuk meningkatkan literasi keuangan, perusahaan dapat mendorong nasabah pembiayaan membina ekonomi keluarga sejahtera mekar) untuk menyisihkan dananya agar membuka rekening tabungan pada bank dan atau melalui agen laku pandai. penyisihan dana nasabah sebagaimana dimaksud pada harus dikoordinir oleh perusahaan sampai nasabah menyelesaikan kewajiban pembiayaannya kepada perusahaan. perusahaan dapat menerima dana sebagaimana dimaksud pada sebagai titipan dana dalam hal tidak terdapat bank dan atau agen laku pandai yang dapat dijangkau secara mudah oleh nasabah. titipan dana sebagaimana dimaksud pada wajib ditempatkan pada bank dan atau agen laku pandai paling lambat (dua) hari kerja sejak dana diterima oleh perusahaan. titipan dana dari nasabah sebagaimana dimaksud pada bersifat sukarela dan sepenuhnya merupakan hak nasabah serta dapat diambil sewaktu waktu. titipan dana sebagaimana dimaksud pada wajib dibukakan rekening atas nama perusahaan pada bank umum atau bank umum syariah. pencatatan titipan dana dari nasabah sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan secara terpisah dari dana lainnya dengan nama akun yang berbeda. dalam hal perusahaan menerima bunga atau bagi hasil dari dana yang dititipkan nasabah, bunga atau bagi hasil dimaksud wajib digunakan untuk mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. titipan dana dari nasabah sebagaimana dimaksud pada wajib dikembalikan kepada nasabah paling lambat (lima) hari kerja setelah nasabah menyelesaikan kewajiban pembiayaan. bagian kesebelas larangan perusahaan dilarang: melakukan penempatan dana luar negeri, menggunakan titipan dana dari nasabah sebagaimana dimaksud dalam untuk tujuan pendanaan, cc. menjamin hutang pihak ketignghimpun dana masyarakat secara ritel. bagian keduabelas pemeriksaan otoritas jasa keuangan melakukan pengawasan terhadap perusahaan. untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap perusahatoritas jasa keuangan yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan, pihak lain yang ditunjuk yang ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan. perusahaan dilarang menolak pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. perusahaan wajib menyampaikan informasi yang diminta oleh tim pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan. bab rencana pemenuhan perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dihembuskan kepada pemegang sahammenuhan sebagaimana dimaksud pada perusahaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada bab sanksi administratif apabila perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudpaling banyak (tiga) kali berturut turut dengan masa berlaku masing masingotoritas jasa keuangan menginformasikan kepada kementerian badan usaha milik negara mengenai setiap pengenaan sanksi peringatan tertulis dimaksud. bab ketentuan peralihan ketentuan mengenai kewajiban memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau anggota dps sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan berlakuanalisis kelayakan jasa pembiayaan, manajemen risiko, kepatuhan, pengawasan internal, pelayanan dan penyelesaian pengaduan, dan pengembangan informasi database nasabah. strukturanggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau anggota dps perusahaanmengikuti ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan serta peraturan pelaksanaannya. perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. dalam hal perusahaan telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada perusahaan wajib membentuk uus. perusahaan sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan rencana pembentukan uusdiundangkan. pembentukan uus sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan paling lambat (tiga) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. perusahaan yang telah membentuk uus wajib memenuhi ketentuan: mempunyai modal kerja yang disisihkan untuk kegiatan uus, mempunyai pimpinan uus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan level jabatan minimal setingkat bawah direksi, cc.dan mempunyai pembukuan terpisahkan. pembentukan uus sebagaimana dimaksud padaharus mengajukan permohonan izin pembukaan uus kepada otoritas jasa keuangan dihampiri dengan: surat keputusan direksi mengenai alokasi modal kerja bagi uus, dokumen dps yang meliputi: daftar riw hidup, surat pengangkatan dps oleh rapat umum pemegang saham, dan surat rekomendasi dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia, dokumen pimpinan uus yang meliputi: daftar riw hidup, dan surat pengangkatan pimpinan uus oleh direksi: dan contoh format perjanjian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan akad yang digunakan. bab iii penyelenggaraan usaha bagian kesatu kegiatan usaha perusahaan kegiatan usaha perusahaan meliputi: jasa pembiayaan, jasa manajemen, dan cc. kegiatan usaha lain guna menunjang pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. kegiatan usaha perusahaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah. seluruh kegiatan usaha jasa pembiayaan antara perusahaan dengan nasabah wajib dituangkan dalam perjanjian jasa pembiayaan. perjanjian jasa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada wajib dituangkan secara tertulis. perjanjian jasa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada wajib paling sedikit memuat: jenis jasa pembiayaan, nomor dan tanggal perjanjian, cc. identitas para pihak, jumlah pembiayaan, tanggal pembayaran dan nilai angsuran pembiayaan, jangka waktu dan tingkat suku bunga atau bagi hasil pembiayaan, jenis agunan (jika terdapat agunan), klausul pembebanan jaminan didunia, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, dalam hal terdapat pembebanan agunan dalam kegiatan jasa pembiayaan, mekanisme dalam halta'zir (jika terdapat denda zir). perjanjian jasa pembiayaan antara perusahaan dengan nasabah dan peraturan pelaksanaannya. perusahaan wajib melakukan mitigasi risiko jasa pembiayaan. mitigasi risiko jasa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan cara: mengalihkan risiko jasajasa pembiayaan melalui mekanisme asuransi, dan atau cc. melakukan pembebanan jaminan didunia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan jasa pembiayaan. dalam hal perusahaan melakukan pengalihan risiko sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf perusahaan wajib menggunakan perusahaan asuransi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan penjaminan perusahaan penjaminan syariah yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuanganbagian kedua sumber pendanaan sumber pendanaan perusahaan hanya dapat berasal dari: penyertaan modal negara, pinjaman dari pemerintah badan layanan umum, pinjaman dari lembaga keuangan dan atau lembaga lain, penerbitan efek bersifat utang, pinjaman subordinasi, sekuritisasi piutang pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan atau hibah. sumber pendanaan perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf wajib dalam bentuk denominasi rupiah. bagian ketiga rasio produktivitas perusahaan wajib memenuhi rasio produktivitas kegiatan usaha yaitu: rasio piutang pembiayaan terhadap total aset (financing asset ratio), dan rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan (micro financing ratio). perusahaan wajib menjaga rasio piutang pembiayaan terhadap total aset (financing asset ratio) sebagaimana dimaksud pada huruf paling rendah (enam puluh lima persen). perusahaan wajib menjaga rasio pembiayaan mikro terhadap total pembiayaan (micro financing ratio) sebagaimana dimaksud pada huruf paling rendah (lima puluh persen) untuk nilai pembiayaan kurang dari atau sama dengan rp10. (sepuluh juta rupiah). bagian keempat tingkat kesehatan keuangan perusahaan setiap waktu wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan. pengukuran tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: rasio likuiditas: rasio permodalan, dan kualitas piutang pembiayaan. perusahaan wajib memenuhi rasio likuiditas paling rendah (seratus dua puluh persen). rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan menggunakan rasio lancar (current ratio) yaitu perbandingan antara aset lancar terhadap kewajiban lancar. perusahaan wajib memenuhi rasio permodalan melalui perhitungan gearing ratioikurangi kas dan setara kas dengan ekuitas perusahaan. perusahaan wajib melakukan penilaian kualitas piutang pembiayaanangsuran. penilaian kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud padakategorikan sebagai berikut: untuk pembiayaan dengan jenis angsuran mingguanenam puluh) hari kalender,. elektronsesuai prosedur penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka mempunyai kewajiban rapat umum pemegang saham, bahwa besaran jumlah pemegang saham serta sebaran geografis pemilikan saham perusahaan terbuka menimbulkan kendala dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham, baik dalam penetapan lokasi rapat umum pemegang saham, pemenuhan kuorum kehadiran, kuorum pengambilan keputusan maupun bentuk risalah keputusan rapat umum pemegang saham tersebut:. memerlukan pemungutan suara dalam rups. penyedia rups wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada sampai pada saat penghitungan suara dilakukan. pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum rups dilaksanakan dianggap sah menghadiri rups. pemegang saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik sebagaimana dimaksud pada dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan rups memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing masing mata acara rups dimaksud. jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan rups tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan rups menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing masing mata acara rups. pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri rups dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham. risalah rups secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notaris oleh notaris yang terdaftar otoritas jasa keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta rups. penyedia rups wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit: daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik, daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik, cc. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, dan transkrip rekaman seluruh interaksi dalam rups secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalahperusahaan terbuka, perusahaan terbuka wajib juga menyerahkan kepada notaris salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada tidak membebaskan tanggung jawab penyedia rups untuk menyimpan semua data pelaksanaan rups secara elektronikpenyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada tidak membebaskan tanggung jawab perusahaan terbuka untuk menyimpan semua data pelaksanaan rups secara elektroniterbuka yang telah menyampaikan mata acara rups kepada otoritas jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dapat mengikuti ketentuan sebagaimana diatursampai dengan: (enam) bulan setelah berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, atau disetujuinya ketentuan penyedia rups sebagaimana dimaksud dalam oleh otoritas jasa keuangan, penyedia rups sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat memberikan jasa sebagai penyedia rups berdasarkan kesepakatan dengan pengguna rurups secara elektronik adalah pelaksanaan rups oleh perusahaan terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnyingkaenyelenggaraan rups oleh perusahaan terbuka wajib mengikuti ketentukecuali diatur khusus dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab ketentuan pelaksanaan rups perusahaan terbuka secara elektronik selain pelaksanaanperusahaan terbuka dapat melaksanakan rups secara elektronik. pelaksanaan rups secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan menggunakan: rups yang disediakan oleh penyedia rups, atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka. penyedia rups sebagaimana dimaksud pada merupakan: lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan, atau pihak lain yang disetujui oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal perusahaan terbuka melaksanakan rups secara elektronik dengan menggunakan e rups yang disediakan oleh penyedia rups, perusahaan terbuka wajib mengikuti ketentuan penggunaan rups yang ditetapkan oleh penyedia rups. dalam hal rups secara elektronik diselenggarakan oleh: penyedia rups yang merupakan pihak yang disetujui oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf atau perusahaan terbuka, dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud pada penyedia rups atau perusahan terbuka wajib te:$huruf wajib berbentuk badan hukum indonesia dan berkedudukan wilayah negara kesatuan republik indonesia. penyedia rups sebagaimana dimaksud dalam dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain rups perusahaan terbuka. penyelenggaraan rapat lain sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab iii kewajiban penyedia e rups penyedia rups wajib paling sedikit: aa.cc. memiliki dan menetapkan prosedur operasional standar pelaksanaan rups secara elektronik melalui e rups: memastikan terlaksananya rups secara elektronik secara elektroniknyedia rups sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memiliki ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan rups paling lambat (enam) bulan sejak berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini. ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan rups sebagaimana dimaksud pada harustata cara pelaksanaan rups secara elektronik dalam pelaksanaan rups secara elektronik, perusahaan terbuka wajib: memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan rups secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara rups kepada otoritas jasa keuangan, pengumuman rups, dan pemanggilan rups, dan menyelenggarakan rups secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh: pimpinan rups, (satu) orang anggota direksi dan atau (satu) orang anggota dewan komisaris, dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan rups. tempat pelaksanaan rups secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya rups secara fisik sebagaimana dimaksud pada huruf pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun. jumlah pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada dapat ditetapkan oleh perusahaan terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan. kehadir dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran. rups dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit: pembukaan, penetapan kuorum kehadiran, cc. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara, penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan, dan penutupan. dalam kondisi tertentu, perusahaan terbuka dapat tidak melaksanakan rups secara fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan rups secara elektronik. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pemerintah atau dengan persetujuan otoritas jasa keuangan. dalam hal perusahaan terbuka tidak menyelenggarakan rups fisik sebagaimana dimaksud pada tempat penyelenggaraan rups merupakan tempat kedudukan penyedia rups atau tempat kedudukan perusahaan terbuka. rups atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka wajib memiliki fitur: untuk menampilkan tata tertib, bahan rups, dan mata acara rups yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara rups, yang memungkinkan semua peserta rups berpartisipasi dan berinteraksi dalam rups, cc. untuk penghitungan kuorum kehadiran rups, untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari (satu) klasifikasi saham, untuk merekam seluruh interaksi dalam rups, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual, dan pemberian kuasa secara elektronik. bentuk partisipasi dan interaksi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual. rups sebagaimana dimaksud pada dapat dilengkapi dengan fitur audio visual interaktif. pemberian suara dalam rups secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan rups sampai dengan pembukaan masing masing mata acara yang

ping tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. rups. rencana. penyelenggaraan. perusahaan terbuka. elektronumum sesuai dengan undang undang mengenai perseroan terbatas dan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, perusahaan terbuka wajib menyelenggarakan rups tahunan. undang undang mengenai perseroan terbatas telah mengatur menyelenggarakan rups menggunakan. selain itu, undang undang mengenai perseroan terbatas juga mengatur bahwa setiap penyelenggaraan rups yang menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta rups. ketentuan dalam undang undang mengenai perseroan terbatas tersebut menemui kendala dan tidak dapat diterapkan dengan baik terhadap perusahaan terbuka yang memiliki jumlah pemegang saham yang besar serta sebaran geografis pemilikan saham yang luas, khususnya dari sisi pemenuhan persyaratan saling melihat dan mendengar, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rups maupun bentuk risalah keputusan rups tersebut. penyelenggaraan rups perusahaan terbuka yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan pula efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan bisnis korporasi. efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan korporasi, khususnya perusahaan terbuka sangat berpengaruh penting dalam kelancaran kegiatan usaha perusahaan terbuka serta secara luas akan memperkokoh stabilitas sistem keuangan dari potensi terjadinya krisis sistem keuangan. permasalahan tersebut memperoleh perhatian pemerintah dan dituangkanrangka memfasilitasi agar perusahaan terbuka dapat menyelenggarakan rups secara efektif dan efisien, perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang diatur dengan peraturan otoritas jasa keuangan. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan penyelenggaraan rups meliputi semua kegiatan baik dalam rangka persiapan, pelaksanaan maupun kewajiban setelah pelaksanaan rups antara lain pemberitahuan kepada otoritas jasa keuangan, pengumuman, pemanggilan, termasuk ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang, kuorum rups, tata tertib rups, serta pengumuman ringkasan risalah rups. cukup jelas. pelaksanaan rups secara elektronik hanya dapat dilakukan dengan menggunakan (satu) sistem elektronik. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan terhubung adalah baik secara elektronik melalui sistem atau berdasarkan kesepakatan kerja sama secara langsung dengan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan biro administrasi efek. cukup jelas. contoh rapat lain selain rups perusahaan terbuka antara lain rups yang dilakukan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bursa efek, dan lembaga kliring dan penjaminan (self regulatory organization), rapat umum pemegang obligasi atau pemegang sukuk yang dilakukan oleh emiten, dan rapat platform equity crowdfunding berbentuk koperasiperusahaan terbuka dapat menetapkan jatah atau kuota pemegang saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dalam rups. jika jumlah pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik melebihi jatah atau kuota yang tersedia, maka penentuan pemegang saham atau kuasanya yang berhak hadir secara fisik didasarkan pada metoda first first served. pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan akan hadir secara fisik namun tidak memperoleh tempat berdasarkan metoda first first served dapat tetap hadir secara elektrorekaman interaksi dalam rups antara lain bukti komunikasi tertulis peserta rapat (chatting). huruf fitur pemberian kuasa, selain diperlukan untuk mengakomodir pemegang saham yang akan menunjuk kuasanya dalam pelaksanaan rups, diperlukan juga untuk mengantisipasi dalam hal e rups atau sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka tidak memiliki kapasitas untuk diakses oleh peserta rups yang berhak dalam satu waktu karena alasan teknis atau terjadinya gangguan teknis antara lain terputusnya sambungan elektronik dalam pelaksanaan rups secara elektronikkesepakatan penyedia rups dengan pengguna rups dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. layanan urun dana. teknologi informasi. penawaran efesuaian pemenuhan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat guna, bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan penyesuaian terhadapbeberapa ketentuhuruf dihapus dan lampiran permohonan perizinan penyelenggara huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan menyampaikan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privakadang kemanacjk. tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi sebagaimana telah diubah denganakanananaanana anna ana aan ana aan jabatan pemohon akanananaanana anna ana aan ana aan alamat pemohon akanananaanana anna ana aan ana aan kota . provinsi . kode pos. nomor telepon pemohon ananananannananan nana nan nana aan nomor telepon seluler ananananannananan nana nan nana aan pemohon email pemohon nakannannan ana naa kenalan aan nama perusahaan pt koperasi) .") alamat perusahaan nakannannan ana naa kenalan aan kota . provinsi . kode pos. telepon fax perusahaan? eco alamat situs web nnkaakanaanant aan anna ana perusahaan email perusahaan nnkaakanaanant aan anna an, permodalan, kepemilikan,dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6,itag . bukti keahlian dan tur pengurus pt koperasi) oo. meterai nama jelas dan tanda tangan) coret yang tidak perlu sebutkanantara bagian kelima dan bagian keenam disisipkan (satu) bagian, yakni bagian kelima dan diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kelima pendaftaran sistem elektronik penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam wajibebagaimana dimaksud pada dilarang melayani penawaran efek oleh penerbit sebelum penyelenggara menyampaikan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik kepada otoritas jasa keuangan. larangan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi penyelenggara yang: telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada yang merupakan perluasan kegiatan usaha dar: dan melakukan layanan urun dana berupa penawaran efek bersifat ekuitas berupa saham. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:gi penyelenggara yang telah namun belumumum terdapat permasalahan pemenuhan persyaratan perizinan sebagai penyelenggara layanan urun dana yang diakibatkan adanya perbedaan pengaturan yang berlaku khususnya terkait dengan kewajiban penyelenggara sistem elektronik lingkup privat untuk. sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menyelaraskan perbedaan kebijakan pengaturan tersebut, perlu melakukan penyesuaian dengan menyempurnakan materi muatan pengaturyaitu penyesuaian mengenai persyaratan dokumen permohonan perizinan penyelenggara layanan urun dana. penyempurnaan terhadap peraturan otoritas jasa keuangan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum khususnya bagi penyelenggara layanan urun dana dalam memenuhi persyaratan perizinan sebagai penyelenggara layanan urun danii. demi angka dihapus. angkaangka yang dimaksud dengan memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan adalah memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara layanan urun dana dalam penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi penyelenggara securities crowdfunding). tanda daftar dianggap telah disampaikan pada saat penyelenggara telah menerima pemberitahuan penerimaan dari otoritas jasa keuangan. cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas.

mid lembaran negara republik indonesia keuangan. ojk. efek syariah. saham. emiten syariah. perusahaan publik. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan:mengenai ahli syariah pasar modalemiten syariah atau perusahaan publik syariah yang melakukan penerbitan efek syariah berupa saham wajib memenanggaran dasar emiten syariah atau perusahaan publik syariah yang menerbitkan efek syariah berupa saham wajib memuatdilakukan berdasarkan prinsip syariah pasar modal. dalam hal kegiatan dan jenissaham emiten syariah atau perusahaan publik syariah dimaksud tidak lagi merupakan efek syariah. dalam hal cara pengelolaanotoritas jasa keuangan dapat menyatakan saham emiten syariah atau perusahaan publik syariah dimaksud tidak lagi merupakan efek syariah. emiten syariah atau perusahaan publik syariah sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki dewan pengawas syariah. anggota dewan pengawasanggota dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada wajib diangkat oleh rups. bab penerbitan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek syariah berupa saham oleh emiten, serta peraturan otoritas jasa keuangan ini. pernyataan pendaftaran oleh perusahaan publikserta peraturan otoritas jasa keuangan ini. prospektus dalam rangka pernyataan pendaftaran dan penawaran umum oleh emiten syariah sebagaimana dimaksud dalam atau keterbukaan informasi dalam rangka pernyataan pendaftaran oleh perusahaan publik syariah sebagaimana dimaksud dalam wajib mengungkapkan informasi tambahan sebagai berikut: anggaran dasar yang memuat ketentuan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dilakukan berdasarkan prinsip syariah pasar modal, dan anggota dewan pengawas syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya. dewan pengawas syariah emiten syariah atau perusahaan publik syariah wajib menyusun laporan hasil pengawasan tahunan kepada pemegang saham atas pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah pasar modal oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah yang diawasi. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada direksi emiten syariah atau perusahaan publik dan peraturan otoritas jasa keuangan tentang ahli syariah pasar modal, pernyataan mengenai rentang waktu dan ruang lingkup pengawasan atau kegiatan lain yang telah dilakukan dewan pengawas syariah: pernyataan mengenai opini dewan pengawas syariah atas pengawasan atau kegiatan laibab iii perubahansebagaimana dimaksud dalamnya tidak lag: dan cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan anggaran dasar, usulan sebagaimana dimaksud pada huruf telah disetujui rups: dan cc. kuorum kehadiran dan keputusan rups sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan tentang rencana dan penyelenggaran rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dan wajib dilakukan dengan ketentuan pemegang saham yang mengusulkan perubahan anggaran dasar dan afiliasinya dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham yang tidak mengusulkan perubahan anggaran dasar. emiten atau perusahaan publik dari konvensional menjad, dan cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan anggaran dasar, dan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf telah disetujui rups. emiten syariah atau perusahaan publik syariah sebagaimana dimaksud pada wajib mengangkat dewan pengawas syariah pada saat rups mengenai perubahan anggaran dasar. penyelenggaraan rups dengan mata acara perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam dan wajib dilaksanakan sesuai dengmanggilan rups dalam rangka perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam wajib memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pemanggilan padainformasi tambahan sebagai berikut: usulan rups untuk mengubah anggaran dasar berasal dari pemegang saham,perubahan anggaran dasar: cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan anggaran dasar, dan penjelasan bahwa perubahan anggaran dasar hanya berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan rups dan menteri yang berwenang. setiap pemegang saham yang tidak menyetujui perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam dan berhak meminta kepada emiten syariah atau perusahaan publik syariah atau meminta kepada emiten atau perusahaan publik agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan emiten syariah atau perusahaan publik syariah atau tidak menyetujui tindakan emiten atau perusahaan publik, yang merugikan pemegang saham, dengan ketentuan sebagai berikut: dalam hal sahamnya tidak tercatat bursa efek, harga pelaksanaan pembelian paling sedikit sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh penilai independen, dalam hal sahamnya tercatat dan diperdagangkan bursa efek namun selama (sembilan puluh) hari tidak diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya, harga pelaksanaan pembelian paling sedikit sebesar harga tertinggi dalam waktu (dua belas) bulan terakhir sebelum hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, atau dalam hal sahamnya tercatat dan diperdagangkan bursa efek, harga pelaksanaan pembelian paling sedikit sebesar harga tertinggi dalam jangka waktu (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman rups perubahan anggaran dasaremiten syariah atau perusahaan publik syariah atau emiten atau perusahaan publi, pemegang saham yang mengusulkan perubahan anggaran dasar wajib membeli sendiri atau mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketig

mid tambahan lembaran negara r.i syariah. perusahaan publik syariahefek syariah berupa sahamefek syariah berupa saham tersebut antara lain meliputi pengaturan dewan pengawas syariah dan pengaturan perubahan dari emiten konvensional menjadi emiten syariah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kegiatan usaha antara lain jasa keuangan, perkebunan, industri dasar, perdagangan, pariwisata, perhubungan, telekomunikasi, media massa, dan teknologi informasi. yang dimaksud dengan jenis usaha antara lain jasa keuangan bank, asuransi, pembiayaan, perdagangan produk farmasi, produk telekomunikasi, dan barang konsumsi. yang dimaksud dengan cara pengelolaan usaha adalah cara emiten atau perusahaan publik menjalankan kegiatan usaha antara lain perolehan dan pengelolaan sumber daya dan aset, proses produksi dan produknya berupa barang atau jasa, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga tidak bertentangan dengan prinsip syariahantara lain sebagai berikut: peraturan nomor ix.bernyataan pendaftaran perusahaan publiklakukan dewan pengawas syariah antara lain adalah: memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan dewan komisaris perusahaan yang melakukan kegiatan pasar modal mengenai hal hal yang berkaitan dengan aspek syariah, atau. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan konvensional adalah tidak dinyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah adalah peraturazmin st. muda, s.h., lulu again, s.h., muhammad zakir, s.h., rezky, s.h., rakhmat jaya, s.h., m.h., lulu again s.h., dirga rachman, s.h., febriansyah hakim, s.h., handy wira utama, s.h., dan medali faisal, smendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya yang diatur dalam dan uud dengan berlakunya karena dengan berlakunya guo, pemohon tidak lagi memiliki kebebasan untukpemohon menjadi terlahir dalam dugaan tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam karena pernyataan pemohon yang menyampaikan kritik terhadap wakil gubernur dki jakarta dengan menggunakan saluran media sosial twitter. dengan demikian berlakunya yang dimohonkan pengujian, menurut pemohon telah secara nyata merugikan hak konstitusional pemohon yang dilindungi oleh uudjadi terlahir dalam perkara tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik berdasarkanpemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas yang menyatakan, yang menurut pemohon bertentangan denganurut mahkamah, ketentuan dalam uud yakni hak setiap orang untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya,enurut mahkamah, apabila seseorang menyebarkan informasi dengan maksudadalah sesuatu yang bertentangan dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan bertentangan pula dengan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, menimbang bahwa mahkamah berpendapat bahwa boleh berisi informasi yang kemudian disebarkan untuk tujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik antarindividu maupun masyarakat. menurut mahkamah, ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon justru bersesuaian dengan perlindungan, termasuk perlindungan kehormatan segenap bangsa indonesia, paralel dengan prinsipjalan dengan ketuhanan yang maha esa, karena tidak ada agama yang membenarkan penyebaran kebencian: sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, sebab kemanusiaan mengharuskan perlakuan sama serta penghormatan kepada sesama manusia, tujuan dengan persatuan indonesia, oleh karena penyebaran kebencian dan permusuhan akan mengikis persatuan, seiring dengan semboyan bhinneka tunggal ika, karena bangsa indonesia adalah bangsa yang majemuk namun dalam persatuan dan kesatuan indonesia,nwar usmanhartono, ahmad fadli semadihamdan zelda muhammad alim ttd. ttd. arief hid anwar usman ttd. ttd. hartono ahmad fadli semadi ttd. materialis akbar panitera pengganti, ttd. yunita ramadaorangabahwaadalahasasi manusia yang tertuang dalam dan uudmemiliki hak atau sesuatu yang harus didapatkan selaku warga negara untuk menyatakan pikiran dan sikapberdasarkan hak konstitusi yang dimiliki oleh pemohon selaku perorangan warga negara indonesia yang diatur dalam dan uud telah dirugikan oleh sebagian muatan materi dalam undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik karena telah menimbulkan kerugian konstitusi pemohon dalam memperolehadalah sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronikdan antargolongan sara) .(vide bukti bahwa berdasarkan dan undang undang dasar telah memberikan hal yang spesifik terkait hak asasi manusia pemohon selaku warga negara yakni pemohon berhak untuk atasdangkan keberadaan materi yang dimuat dalam undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik telah secara nyata dan potensiallaporan polisi nomor lp pmj dit reskrimsus tanggal januari terhadap pemohon selaku terlahir karena pernyataan pemohon sebagai penduduk jakarta yang ingin. (vide bukti bahwa akibat tersebut pemohon dilaporkan kepolisian daerah metro jaya direktorat reserse kriminal khusus dan telah dipanggil selaku saksi perkara diduga adanya tindak pidana bidang informasi transaksi elektronik ite) sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik ite). (vide bukti bahwinformasi dan transaksi elektronik ite) jelas bertentangan dengan dan undang undang dasar keberadaan undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik ite) telah mengakibatkan terancamnya hakmemiliki kedudukan hukum dalam haladalinformasi dan transaksi elektronik yang diuji adalah sebagai berikut:setelah dikaji dengan seksama materi muatan dalam undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik dapat menghambat kebebasan pemohon untukseperti yang dijamin dalam dan undang undang dasar dengan kata lain dengan keberadaan hak pemohon selaku warga negara indonesia dan penduduk dki jakarta untuk dapat menyampaikan pikiran, pendapat dan kritikan terhadap wakil gubernur dki jakarta basuki sahaja purnama alias ahok telah dibelenggu dengan melakukannya undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik.. adalah sebuah keharusan tanpa dibatasi larangan oleh undang undang. oleh sebab itu maka keberadaan undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik telah menimbulkan kerugian bagi pemohon dan perorangan warga negara indonesia lainnya untuk dapat menyatakan pikiran pendapat melalui saluran yang tersedia. karena itu keberadaan undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik dapat dikatakan telah mencederai nilai nilai demokrasi karena telah mengekang kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi sesuai dengan saluran yang tersedia. bahwa melakukannya undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik telah menimbulkan rasa tidak aman bagi pemohon dan warga negara lainnya untuk menyalurkan pendapat, pikiran sesuai dengan hati nuraninya dengan menyampaikan segala isi pikiran tersebut dengan saluran yang tersedia.rumusan undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik sangat rentan pada tafsir apakah suatu pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau hasutan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. hal ini pula yang dialami oleh pemohon. sebagai hak warga negara dan penduduk jakarta yang menyatakan pendapat atas kepemimpinan wakil gubernur dki jakarta basuki sahaja purnama alias ahok justru pemohon dilaporkan kepolisian karena kritikan pemohon terhadap wakil gubernur dki jakarta basuki sahaja purnama alias ahok justru pemohon ditafsirkan telah. berdasarkan fakta hukum yang dialami oleh pemohon maka sangat jelas keberadaan rumusan undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik telah dapat mengekang kebebasan pemohon untuk menyampaikan pendapat atau pikiran sesuai hati nurani pemohon serta membelenggu kebebasan pemohon untuk menyampaikan segala sesuatu pendapat dengan mengunakan saluran yang tersedia termasuk melalui sarana media sosial berupa twitter. oleh sebab itu, maka rumusan undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik sangat jelas dan nyata telah bertentangan dengan hak hak konstitusional pemohon yang dijamin dalam dan undang undang dasar bahwa pemohon adalah seorang warga negara yang berprofesi sebagai seorang advokat dan aktivis hukum yang menuntut kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat. hal ini sesuai dan sejalan dengan ketentuan dan undang undang dasar yang menjamin kebebasan bagi pemohon untuk mengeluarkan pendapat atau pikiran sesuai dengan hati nuraninya dan menyampaikan melalui saluran yang ada. sementara itu rumusan undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik mengandung pengertian yang umum dan tidak detail. dan undang undang ite guo berdampak multitafsir dan ketidakpastian hukum, sehingga undang undang guo dapat dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu dengan aneka ragam motif termasuk mengkriminalisasi seseorangoleh sebab itu maka dan undang undang ite guo perlu dibatalkav. petit berdasarkan hal hal tersebut atas,materi muatanmateri muatan dalam undang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronikartikel hujat ahok twitter, farhat abbas dilaporkan polisi: bukti panggilan polisi nomor spl dit reskrimsuong hardjatmo tempat tgl lahir solo, september warga negara indonesia alamat komplek diskus jalan cakrawijaya iv m12 cipinang muara jatinegara, jakarta timur sebagai . pemohon nama ridwan saidi tempat tgl lahir jakarta, juli warga negara indonesia alamat jalan merak iv blok bintaro jaya jakarta sebagai . uut pemohon il, nama judilherry rustam tempat tgl lahir bukit tinggi, september warga negara indonesia alamat jalan ciputat raya gg. surgawi nomor rt. rw. kebayoran lama, jakarta selatan: sebagai nn0n005050 n2 . pemohon iii: nama ridha tempat tgl lahir sulit, juni warga negara indonesia alamat jalan menteng nomor jakarta pusat: sebagai 2n n2n2 . pem iv: nama gatot sudarto tempat tgl lahir solo, desember warga negara indonesia alamat jalan tongkol dalam rt. rw. kelurahan ancol kecamatan kademangan, jakarta utara sebagai 5n0n0000n0n50nn0n2 . pemohon nama masyarakat hukum indonesia mhi) statusalamat jalan bunga nomor mataraman, jakarta timur sebagai 5n050050 550n2n2 . demo vi: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal juli memberi kuasa kepada ah. wakil kamal, s.h., m.h., ii) gatot goes, s.h. iii) guntur, s.h.: iv) mulyadi phillips, s.h., si.: ardi santo, s.h.: vi) hanif kurniawan, s.h.: dan vii) sexo yuni noor sigi, s.h., yaitu advokat yang tergabung dalam tim advokasi menuntut partai politik jujur bersih yang berdomisili d a gatot goes partners law office gedung arthaloka suite jalan sudirman kavnjadi sarang koruptor. fenomena ini jelas bagian tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), yang dapatada saat sekarang rakyat sedang diperlihatkan sebuah fakta besar terkait dengan sikap partai politik yang sangat pasif terhadap anggota ataupun kader partai politik yang terlibat dalam korupsi. terkadang sikap partai politik cenderung membela kader kader yang diduga terlibat perkara tertentu maupun terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi. dalam perkara pembagian traveller check misalnya, sebagai sebuah contoh, telah ada dugaan keterlibatan kader partai politik dalam penerimaan traveller check, seorang agus contro telah mengakui telah menerima traveller check dan menjelaskan bahwa penerimaan traveller check ada hubungannya dengan pemilihan deputi gubernur bank indonesia yang saat itu diketahui pula oleh fraksi partai. namun kesaksian ini pada awalnya justru dibantah oleh pihak partai politik yang kadernya dituding terlibat dalam penerimaan traveller check, baik partai politik dari pihak agus contro maupun partai partai politik lainnya. bahwa pada akhirnya komisi pemberantasan korupsi kpk) telah mengungkap fakta dan telah membuktikan sejumlah kader partai politik terlibat dalam penerimaan traveller check yang dikategorikan sebagai gratifikasi ataupun korupsi dimana menurut beberapa pengakuan sebagian uang yang diterima dari traveller check tersebut disumbangkan untuk kepentingan partai politik. bahwa contoh lain, dimana beberapa waktu lalu disampaikan oleh nazaruddin, seorang kader dan bendahara umum partai demokrat yang menyatakan bahwa pengurus partai demokrat telah memanfaatkan kekuasaan atas anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) melalui jabatannya untuk mendapatkan uang semacam pundi dalam pembiayaan suksesi partai politik maupun operasional partai politik. keberadaan partai politik seperti ini disebabkan karena besarnya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki. seharusnya partai politik yang seperti dijelaskan atas tidak dapat lagi menjadi organisasi politik negeri ini. secara sistem, partai politik atas dapat dinyatakan tidak mampu lagi memperjuangkan kepentingan rakyat, berdasarkan ideologi dan kepentingan kepentingan partai dalam memberikan ide dan strategi pembangunan masyarakat. bahwa partai politik seharusnya memiliki tujuan dan kewajiban sebagaimana nomor tahun juncto nomor tahun tentang perubahan nomor tahun tentang partai politik diuraikan sebagai berikut:. dan cc. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. kewajiban partai politik adalah:: menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia: melakukan pendidikan politik, dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya, menyukseskan penyelenggaraan pemilukepkekuasaan partai politik dalam uud sangat besar dan menentukan masa depan kehidupan berbangsa bahwa partai politik pada dasarnya sebuah wadah politik bagi rakyat dalam menyatukan ide, pikiran dan kepentingan untuk melindungi hak hak manusia berupa perlindungan kebebasan, kesejahteraan dan keamanan, dimana kekuasaan tertingginya adalah bersumber dari hak hak yang melekat dalam diri manusia. secara spesifik pendirian partai politik tidak diatur dalam uud namun terdapat kesepakatan atau konsensus dalam konstitusi bahwa ada jaminan bagi setiap rakyat untuk berserikat maupun berkumpul serta mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan uud jaminan bagi rakyat untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan lisan dan tulisan inilah yang kemudian menjelma salah satunya menjadi partai politik maupun dalam bentuk lainnya. bahwa beberapa sumber menjelaskan posisi penting partai politik dalam praktek demokrasi. tegaskan bahwa demokrasi yang sehat diawali oleh sistem partai politik yang sehat sehingga dapat menghasilkan kualitas pada parlemen dan penyelenggaraan pemerintahan. adanya parlemen dan pemerintahan yang sehat maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas demokrasi yang juga semakin meningkat. bahwa dalam juncto uud disebutkan partai politik atau partai politik gabungan mengajukan calon presiden dan wakil presiden. penentuan calon presiden dan wakil presiden partai politik dimaksudkan agar ide, pikiran dan kepentingan partai politik atau partai politik gabungan dapat dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden yang dicalonkan. sangat strategis dan lebih mudah ide, pikiran dan kepentingan partai politik dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden yang dicalonkan lalu dipilih oleh rakyat. berikut bunyi lengkapunyi uud sebagai berikut:sama. selambatlambatnya tigapuluh hari setelah itu, majelis permusyawa bahwa partai politik yang berhasil mengusung presiden dan wakil presiden terpilih berada pada posisi yang sangat amat strategis. cita cita dari partai politik dengan mudah dapat dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden terpilih. kepentingan perlindungan hak hak manusia berupa perlindungan kebebasan, kesejahteraan dan keamanan seharusnya lebih mudah dilakukan. bahwa presiden dan wakil presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan berdasarkan uud dalam melaksanakan tugasnya presiden berhak mengajukan dan melaksanakan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah. selain itu presiden secara administratif mengangkat dan menentukan pembantunya kabinet, mengangkat dan menentukan pejabat eselon presiden juga sebagai panglima tertinggi angkatan perang, serta memiliki sejumlah kewenangan lain yang diberikan oleh uud dengan demikian, partai politik jelas sangat diuntungkan apabila calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. bahwa selain itu partai politik juga menentukan calon legislatif untuk duduk dewan perwakilan rakyat dpr) maupun dewan perwakilan rakyat daerah dprd). bahkan secara sembunyi sembunyi, partai politik terkadang dapat mendorong seorang kader atau simpatisan partai politik untuk menjadi dewan perwakilan daerah dpd) atau berada dalam komisi atau badan negara tertentu agar ide, pikiran dan kepentingan partai politik dapat terlaksana dengan mudah. partai politik yang berhasil meraih dan melampaui batas ambang suara, memiliki wakil wakil rakyat dpr maupun dprd dengan sejumlah kewenangan, tugas dan fungsinya. berikut bunyiberangkat dari nilai partai politik yang sehat maka akan menghasilkan, pertama proses demokratisasi yang berkualitas, kedua, presiden dan wakil presiden serta ketiga, dpr dan dprd yang berkualitas. kewenangan dpr dprd berupa kewenangan pengawasan, legislasi dan budgeting dengan fungsi untuk mencapai kualitas kepentingan dalam memajukan kepentingan negara melalui pemanfaatan sumber ekonomi, pengurangan fakir miskin, jaminan sosial kesehatan dan pendidikan, serta pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia secara umum baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam uud. bahwa dpr melalui peran pengawasannya, misalnya dalam rangka memberikan persetujuan dalam beberapa pemilihan, diberikan tugas untuk menentukan (tiga) orang hakim konstitusi dan memberikan persetujuan calon hakim agung yang kemudian ditetapkan oleh presiden. selain itu beberapa anggota komisi negara juga harus diajukan dpr untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian ditetapkan oleh presiden. misalnya pemilihan komisioner kpk dan komisioner komnas ham. berdasarkan uraian tersebut atas maka posisi partai politik sangat menentukan gerak pemerintahan, menentukan arah kebijakan dan keberlangsungan suatu negara dalam mencapai cita cita uud hanya saja untuk tetap menjaga partai politik tetap sehat sehingga menghasilkan nilai yang berkualitas, tidaklah cukup apabila pengajuan tugas pembubaran terhadap partai politik semata diberikan kepada pemerintah. akan sangat subyektif sekali apabila partai politik yang melakukan pelanggaran terhadap uud itu ternyata partai politik yang mengusulkan presiden dan wakil presiden terpilih, serta menjadi partai politik pemenang pemilu dengan jumlah suara mayoritas parlemen. tentu tidak akan pernah terjadi pengajuan pembubaran terhadap partai politik bersangkutan padahal diketahui partai politik. bukankah dampak korupsi yang menggerogoti sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini jauh lebih berbahaya dari teroris, apalagi jauh lebih dahsyat ketimbang pki? partai politik dalam analisa awal juga cenderung korupsi bahkan telah terbukti melakukan perbuatan korupsi dan mengambil kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. oleh karena itu diperlukan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap keberadaan partai politik. pembubaran partai politik oleh rakyat melalui mahkamah konstitusi merupakan due process law bahwa pengajuan permohonan pembubaran partai politik oleh para pemohon maupun rakyat indonesia pada saat sekarang tidaklah bertentangan dengan uud bahkan kekhawatiran akan adanya ribuan pengajuan pembubaran partai politik oleh rakyat yang akan membuat rusaknya sendi sendi demokrasi indonesia merupakan pendapat yang harus ditolak. justru pengajuan permohonan pembubaran partai politik yang hanya diberikan kepada pemerintah legal standing nya, cenderung pengajuan pembubarannya memiliki kepentingan yang didasarkan pada persaingan politik ataupun ideologi dan melindungi partai politik yang mendukungnya. bandingkan dengan undang undang yang telah dibentuk oleh dpr dan presiden dapat diuji oleh satu orang warga negara saja yang dirugikan hak konstitusionalnya melalui judicial review mk, bukankah anggota dpr terdiri dari orang anggota dan seorang presiden dipilih langsung oleh seluruh rakyat indonesia, tetapi mengapa yang dibentuk dpr dan presiden dapat diajukan uji materi oleh seorang warga negara, anehnya partai politik yang hanya didirikan oleh beberapa orang warga negera biasa, namum seseorang warga negara yang menurut hukum mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan pembubaran partai politik dibatasi oleh norma ketentuntuan mk. jadi tidak benar apabila warga negara dapat mengajukan pembubaran mk, kemudian akan menciptakan instabilitas politik dan rakyat berbondong bondong mk, karena samping tidak mudah syarat pembubaran partai politik, juga partai politik yang ikut pemilu sedikit jumlahnya, apalagi yang mendapatkan kursi dpr dapat dihitung dengan jari. bukankah yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan tidak terlalu banyak yang mengajukan mk? bahwa mengenai siapa saja yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan, mahkamah dapat memberikan pendapat hukumnya dalam putusan ini sehingga menjadi yurisprudensi dikemudian hari seperti halnya syarat syarat kerugian hak konstitusional dalam pengajuan pengujian undang undang berdasarkan putusan nomor puu iii dan putusan putusan selanjutnya. bahwa pada tahun diketahui dan tercatat dalam sejarah terjadi pembubaran partai komunis indonesia pki) oleh pemerintahan orde baru, yang permasalahannya diawali dengan pertentangan ideologi kiri dan kanan dimana masing masing merupakan representasi dari kekuatan amerika serikat dan uni soviet. sebelumnya tercatat pula dalam sejarah terjadi pembubaran partai komunis indonesia pada tahun hanya dengan pidato soekarno, pembubaran partai purba melalui keputusan presiden keppres). pembubaran partai politik ayumi oleh presiden soekarno dimana sebelumnya diajukan pengadilan negeri namun pengadilan negeri menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik. terakhir pada masa pemerintahan presiden abdurrahman wahid, partai golkar dibubarkan melalui dekrit presiden. bahwa alasan pembubaran partai politik pada masa itu, terhadap pki pada tahun karena keterlibatan langsung dalam pemberontakan madiun, partai ayumi dibubarkan karena pengurusnya terlibat dalam prri, dan partai purba dibubarkan oleh soekarno karena alasan adanya keraguan pemerintah terhadap pengurusnya. bahwa dalam sejarahnya tindakan pembekuan partai politik juga tidak dikenal dalam istilah konstitusional maupun dunia peradilan. istilah pembekuan partai politik baru dikenal setelah adanya peristiwa tiga selatan. peristiwa ini terkait dengan pembekuan pki tiga provinsi selatan, yakni sulawesi selatan, kalimantan selatan, dan sumatera selatan oleh komando militer kodam) setempat. kebijakan pembekuan untuk partai politik pada peristiwa tiga selatan bahwa sebenarnya memiliki sifat yang sangat politis dan memberi pengertian partai politik yang dibekukan kepentingannya hanya untuk menunggu pembubaran bukan untuk masa pengampunan atau masa untuk dikembalikan lagi menjadi partai politik. bahwa alasan pembubaran partai politik dalam parpol berhubungan dengan aktivitas penyalahgunaan lambang negara, pelanggaran uud dan dan aktivitas yang berorientasi pada profit. kegiatan partai politik yang bertentangan dengan ini sudah seharusnya dapat langsung dibubarkan oleh mahkamah konstitusi tanpa melalui proses pembekuan oleh pengadilan negeri. sebab proses pembekuan dalam parpol memberikan pemahaman sebagai bentuk upaya pengampunan pada partai politik yang melakukan pelanggaran, padahal kegiatan kegiatan dalam dan parpol sangatlah serius dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. bahwa merupakan lembaga yudikatif yang akan menilai secara obyektif alasan alasan dibubarkannya partai politik. oleh karena itu, tidaklah beralasan apabila pembubaran partai politik yang diajukan oleh rakyat atau para pemohon akan merusak tatanan demokrasi, sebab telah ada (sembilan) hakim konstitusi yang negarawan yang akan mengadili apakah sebuah partai politik layak dibubarkan atau tidak. justru apabila pemohon pembubaran partai politik hanya dibatasi pemerintah maka kepentingan kepentingan politik akan lebih mewarnai permohonan pembubaran partai politik atau tidak mengajukan pembubaran partai politik. permohonan pembubaran partai politik oleh para pemohon ataupun rakyat indonesia oleh karenanya tetap sesuai dengan due process law, dimana permohonannya melalui satu mekanisme sidang mahkamah konstitusi. pemenuhan persyaratan, legal standing, alasan alasan dan pembuktian melalui surat, saksi dan ahli akan pertimbangan oleh hakim hakim mahkamah konstitusi. bahwa demikian pula dengan proses pembekuan yang sebenarnya bertentangan dengan kewenangan absolut dari mahkamah konstitusi untuk menilai sebuah partai politik layak dibubarkan atau tidak. pembekuan partai politik merupakan proses upaya untuk menentukan pembubaran partai politik, bukan untuk memberikan pengampunan kepada partai politik. oleh karena itu ketentuan pembekuan oleh pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam parpol bertentangan dengan uud partai politik tidak dapat bubarkan oleh rakyat bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat uud menyatakan kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. kedaulatan dalam kamus besar bahasa indonesia kbbi) pusat bahasa kementerian pendidikan nasional diartisedangkan jimmy asshiddigie menjelaskan bahwa kedaulatan berhubungan dengan konsepsi kekuasaan tertinggi yang berhubungan dengan negara. esensi dari kedaulatan dalam bernegara menurutjadi, kedaulatan ditangan rakyat berarti kekuasaan tertinggiousseau pun menjelaskan bahwa rakyat diartikan sebagai pihak yang berkehendak sehingga pelaksanaan pemerintahan itu merupakan keinginan atau atas kuasa dari rakyat. jadi rakyatlah yang berdaulat dan memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. abu daud buruh, prof., sh., ilmu negara, penerbit bumi aksara, cetakan ketiga, hal. kedaulatan rakyat dalam konteks uud dibatasi pelaksanaannya menurut uud. frasa mengenai dilaksanakan menurut uud pada uud diartikan bahwa kedaulatan yang berada ditangan rakyat didelegasikan pelaksanaannya melalui konsensus atau kesepakatan yang diatur dalam uud misalnya dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden, rakyat yang menentukan calon melalui partai politik dan kemudian dipilih langsung oleh rakyat. hal ini menjelaskan bahwa terdapat (dua) prinsip pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam uud pertama prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pendelegasian kekuasaan dalam bentuk institusi institusi, kedua prinsip kedaulatan rakyat yang langsung dilakukan oleh rakyat seperti melakukan pemilihan terhadap presiden dan wakil presiden secara langsung dan ikut memilih atau tidak memilih wakil rakyat untuk duduk dpr maupun dprd. bahwa demikian pula sama halnya dengan pembubaran partai politik, mana dalam uud disebutkan kewenangan dari mahkamah konstitusi salah satunya hanya untuk melakukan pembubaran partai politik. tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai konsensus teknis dari pembubaran partai politik dalam uud apakah melalui pendelegasian kedaulatan rakyat seperti dilakukan oleh pemerintah sebagai representasi dari kedaulatan rakyat atau dalam bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, yang artinya rakyat secarapemerintah, mendengar keterangan dewan perwakilan rakyatkonstituahkamah? ) tersebut, kemudian diatur secara lebih rincilangsung ikut menentukan pembubaran partai politik. apabila mengacu pada prinsip pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut uud maka seharusnya pelaksanaan pembubaran partai politik tidak dapat dibatasi hanya semata pada kewenangan pemerintah tetapi rakyat pun memiliki kuasa untuk mewakili dirinya sendiri dalam melaksanakan kedaulatannya sebagai pemohon pembubaran partai politik. bahwa dengan demikian yang mengatur pemohon pembubaran partai politik hanya pemerintah jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam uud kedaulatan rakyat harus dikembalikan kepada rakyat dalam hal ini para pemohon, agar kedepan prinsip kedaulatan rakyat yang dapat dilaksanakan langsung oleh rakyat dalam hal ini para pemohon, khususnya pengajuan permohonan pembubaran partai politik. apalagi pelaksanaan kedaulatan yang dilakukan secara langsung oleh para pemohon kepentingannya untuk memperjuangkan dan menegakkan pengawasan, kesetaraan, kesejahteraan, dan keamanan bagi seluruh rakyat indonesia. ketentuan parpol bertentangan dengan dan dan bertentangan dengan dan uud bahwa partai politik yang kegiatannya bertentangan dengan uud sudah dapat dipastikan melanggar seluruh hak konstitusional para pemohon yang dijamin dalam uud partai politik yang jelas akan merugikan hak konstitusional para pemohon dan rakyat indonesia dimana anggaran yang korupsi seharusnya dapat diberikan untuk kepentingan rakyat ternyata disalahgunakan. anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk jaminan sosial kesehatan, pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan pengembangan ilmu pengetahuan hanya menguap untuk kepentingan memperkaya diri partai politik dan pengurus partai politik. bahkan selain itu, jika partai politik sudah berkolaborasi untuk menghambat rakyat mendapatkan kesejahteraan maka partai politik dimaksud jelas telah melanggar hak konstitusional para pemohon dan rakyat indonesia. misalnya saja partai demokrat yang menolak adanya badan pelaksana jaminan sosial bpjs) dengan berbagai macam alasan yang dibangun. padahal dalam waktu yang bersamaan hampir seluruh partai politik mendukung adanya bpjs yang akan menyelenggarakan jaminan sosial kepada seluruh warga negara. kegiatan penolakan partai demokrat jelas bertentangan dengan uud yang menegaskan hak setiap orangjustru partai demokrat mengusulkan transformasi untuk sampai dengan tahun mendatang dengan alasan memerlukan penyesuaian dari perusahan asuransi milik negara. jelas pendapat ini patut diduga sebagai upaya partai demokrat untuk menghalang halangi rakyat mendapatkan jaminan sosial dari negara. patut diduga pula adanya usulan transformasi yang begitu lama, maka dimungkinkan sekali aset ratusan triliun yang berada perusahaan asuransi milik negara akan diputar dan dinikmati oleh segelintir orang ataupun menjadi alat partai politik. menurut data, jamsostek persero), aspen persero), akses persero) dan sabri persero) seluruh asetnya berjumlah rp. triliun sampai dengan rp. triliunan. bahwa para pemohon sadar terdapat partai politik yang melakukan kegiatan bertentangan dengan uud sudah barang tentu dengan adanya kegiatan yang bertentangan ini hak konstitusionalkonstitusi dilanggar dan dibatasi oleh yang menyebutkan pemohon adalah pemerintah. pemohon dalam konteks ini adalah pemohon untuk pembubaran partai politik yang melakukan kegiatan denganbahwa para pemohon yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat kegiatan partai politik yang melanggar tersebut ternyata tidak dapat mengajukan diri sebagai pemohon pembubaran partai politik oleh karena pemohon pembubaran partai politik telah dibatasi hanya pemerintah. bahwa oleh karena ketentuan jelas tidak sejalan dengan makna kedaulatan rakyat yang dapat dilaksanakan langsung oleh rakyat sendiri tanpa melalui representasi. seharusnya para pemohon dapat menjadi pihak yang mengajukan permohonan pembubaran partai politik bukan dibatasi hanya pemerintah. secara logika politik, apabila partai politik ternyata merupakan pendukung dari pemerintahan berkuasa atau pemerintah berkuasa merupakan jelmaan dari partai politik pemenang pemilu maka partai politik berkuasa yang diketahui kegiatannya melanggar uud dipastikan tidak akan diajukan pembubarannya oleh pemerintah. bahwa dengan demikian hak konstitusional para pemohon dan rakyat indonesia akan terus menerus melanggar oleh yang membatasi pemohon pembubaran partai politik hanyalah pemerintah, padahal sudah diketahui secara luas bahwa partai politik yang dimaksud telah melakukan pelanggaran terhadap uud beberapa negara hak untuk mengajukan pembubaran partai politik dapat pula diajukan oleh anggota parlemen, bahkan slovenia setiap orang berhak mengajukan inisiatif permohonan pembubaran partai politik (artikel para the constitutional court act slovenia). model slovenia ini sesungguhnya yang paling cocok diterapkan sesuai dengan sosial, politik dan budaya indonesia serta kondisi larut barunya partai politik indonesia yang korup dan tidak membela kepentingan rakyat, agar seluruh rakyat indonesia dapat mengkontrol partai politik. lagi pula kata akhir untuk pembubaran partai politik berada dalam genggaman palu hakim yang negarawan yang tidak mudah untuk membubarkan partai politik kecuali dengan alasan partai politik telah sungguh sungguh melakukan pelanggaran serius terhadap konstitusi yang dapat merusak sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada gilirannya akan meruntuhkan negara kesatuan republik indonesia. bahwa pelanggaran serius diatur dalam parpol namun untuk pelanggaran dalam ini dapat dilakukan pembekuan sementara oleh pengadilan negeri yang kemudian dapat partai politik yang dibekukan dapat beraktivitas kembali. merupakan harga yang sangat mahal apabila pelanggaran partai politik terhadap dan parpol yang dilakukan oleh partai politik tidak dapat diajukan pembubarannya secara langsung mahkamah konstitusi sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin uud lagi pula ketentuan parpol telah mereduksi kewenangan absolut yang telah diberikan kewenangan oleh uud yakni kewenangan untuk mengadili perkara pembubaran partai politik merupakan kewenangan absolut mk. hal ini jelas merupakan bentuk pelanggaran konstitusional para pemohon yang diberikan dalam dan uud sebagaimana telah diuraikan diawal pada bagian ini. mohon mahkamah dapat kiranya pula menyatakan ketentuan ketentuan yang berkaitan langsung dengan norma norma yang para pemohon memohonkan berkaitan dengan pembubaran partai politik yang diatur dalam parpol sesuai kewenangannya untuk menyatakan ketentuan tersebut pula harus dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa hak konstitusional dan uud para pemohon jelas dilanggar oleh parpol yang seharusnya partai politik yang melakukan pelanggaran serius terhadap konstitusi telah diatur dengan jelas dalam. bahwa selain itu, pelanggaran konstitusional terhadap para pemohon yang membatasi pemohon pembubaran partai politik hanyalah pemerintah sebagaimana diatur dalam juga dipastikan akan melanggar seluruh hak konstitusional baik para pemohon maupun warga negara lainnya khususnya hak konstitusional yang diatur dalam dan uud iv. dampak dikabulkannya permohonan guo bahwa dinyatakannya parpol dan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi bertentangan dengan uud akan memberikan jaminan konstitusional kepadapat dilakukan oleh pemerintah. bahwa dihapuskannya proses pembekuan sementara oleh pengadilan negeri jelas akan memberikan kepastian hukum yang adil dan diperkenalkannya pembubaran partai politik dilakukan juga oleh para pemohon dan masyarakat akan semakin memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat yang lebih baik, dimana partai politik kedepan akan lebih bersungguh sungguh untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan partai politik lebih terbuka kepada masyarakat. dipastikan akan tercipta sistem demokrasi yang lebih dinamis dan maju yang ditopang oleh pilar utamanya yaitu partai politik yang jujur dan bersih serta kredibel sehingga mendapatkan kepercayaan dan dukungan luas dari rakyat indonesia, karena rakyat dapat mengontrol langsung terhadap partai politik, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa masa akan datang, guna terwujudnya tujuan negara yaitu menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan pembukaan uudbertentangan dengan uud secara bersyarat (conditional unconstitutional)tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:bertentangan dengan uud yaitutidak memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain.bukti fotokopi ktp atas nama pong hardjatmo: bukti fotokopi ktp atas nama ridwan saidi, bukti fotokopi ktp atas nama judilherry rustam, bukti fotokopi ktp atas nama ridha: bukti fotokopi ktp atas nama gatot sudarto: bukti fotokopi anggaran dasar masyarakat hukum indonesia mhi)in itu, pemohon juga mengajukan orang ahli, yaitu narliswandi pilang, donny gagal asian, dan andi irmanputra sidin yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal oktober dan november yang pada pokoknya sebagai berikut: narliswandi pilang ahli pernah bekerja partai demokrat, yaitu selama empat bulan media center. ahli kemudian hadir dalam rapat rapat dpr, bahkan yang tertutup untuk media. bahwa dari pengalaman ahli demikian ahli menemukan fakta bahwa partai terindikasi melakukan praktik kartel. karena dalam rapat rapat dpr suara diperjualbelikan. kekuasaan partai begitu besar, contohnya dalam jatah pengangkatan duta besar, sehingga publik harus dilibatkan, perorangan boleh mengajukan pembubaran partai politik. jangan sampai hak publik diabaikan. fakta lapangan partai hari ini dalam tanda kutip juga sudah menjadi tuhan dalam kehidupan kita. donny gagal asian bahwa dalam teori hukum itu ada hukum yang ada dan hukum yang seharusnya, existing law dan the idea law. dan kalau kita konsisten dengan itu, maka hukum tidak sekadar membutuhkan fakta fakta keras, tetapi juga imajinasi. misalnya terdapat suatu partai. partai ini tidak besar, konstituennya sangat cair dan mudah berubah orientasi politik. namun, partai ini mengusung ideologi yang memojokkan etnis, atau ras, atau keyakinan tertentu yang hidup dalam masyarakat. berdasarkan ideologi itu, sang partai pun lambat laun menarik masa fanatik dalam jumlah besar dan akhirnya menjadi partai pemenang yang menyelenggarakan tata kelola negara. setelah menang, alih alih menjadi moderat, partai tersebut justru menggunakan kekuasaannya untuk melenyapkan mereka yang berbeda atau mengotori keyakinannya. alhasil, negara pun diselenggarakan untuk membersihkan bangsa dari etnis atau keyakinan tertentu. dengan kata lain, partai ini bertindak secara diameter, berbeda secara diameter dengan prinsip prinsip demokrasi. dan saya kira partai imajinasi ini melanggar tujuan umum partai yang diatur dal undang undang nomor tahun yakni mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila. nazi adalah partai berasaskan supremasi ras arya yang kemudian memenangkan pemilu secara sah dan melakukan pembersihan mereka yang tidak keras berbekal kekuasaan yang diperolehnya, sudah terjadi dalam sejarah peradaban kita. preseden itu mengajarkan kita satu hal bahwa partai harus dibuka peluangnya untuk dibubarkan berdasarkan due process law, tidak semena mena. persoalannya adalah apabila hanya pemerintah yang diberi kewenangan untuk menjadi pemohon pembubaran partai, maka apakah pemerintahan oleh partai berkuasa mau membubarkan partainya sendiri atau mau memohon membubarkan partainya sendiri? alasan pembubaran partai politik oleh pemerintah selalu bercorak politis. alasan pembubaran pki pada tahun karena sangkaan keterlibatan dalam kudeta terhadap pemerintahan yang sah. partai ayumi dibubarkan karena pengurusnya terlibat dalam prri, partai purba dibubarkan oleh soekarno karena alasan adanya keraguan pemerintah terhadap pengurus pengurusnya. dalam demokrasi perwakilan, kedaulatan rakyat adalah konsep yang bersyarat, meskipun diserahkan representasi representasi politik, baik yang mengeksekusi, mengadili, maupun mengawasi kekuasaan, kedaulatan rakyat tidak pernah hilang. dalam teori teori kedaulatan, kedaulatan rakyat itu tidak pernah hilang sama sekali, meskipun dia sudah diserahkan. kedaulatan diserahkan rakyat perwakilan perwakilan politiknya melalui partai politik dengan syarat perwakilan tersebut bekerja untuk kepentingan rakyat. apabila kedaulatan yang diserahkan oleh rakyat perwakilannya via partai politik, justru mencederai kepentingan rakyat, maka berdasarkan teori teori kedaulatan, kedaulatan itu bisa ditarik kembali begitu, alias institusi yang menyalurkan dan mewakilinya bisa juga dibubarkan. mekanisme yang mungkin dilakukan terhadap kekuasaan yang berseberangan dalam teori teori politik ya, kekuasaan yang berseberangan dengan kedaulatan rakyat ya, itu bisa disikapi melalui civil disobedience (rakyat bisa melakukan pembangkangan sipilraian tersebut atas, para pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian dan parpol terhadap uud oleh karenanya mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara guo. ii. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon uraian kedudukan para pemohon bahwa pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon adalah perseorangan berkewarganegaraan dan rakyat indonesia yang memiliki kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara. hal ini tertuang dalam bab tentang bentuk dan kedaulatan uud yang bunyinyapemohon sebagai warga negara menggunakan kedaulatannya sebagai rakyat untuk memperjuangkan nilai nilai kejujuran, keberanian dan ketegasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak peka terhadap keadaan rakyat. tetapi tetap saja kedaulatan yang dimiliki tidak dapat merubah keadaan, dimana pemerintahan tetap tidak peka terhadap kondisi rakyat. bahwa pemohon adalah warga negara yang mantan aktivis mahasiwa dan mantan anggota dpr yang kini menjadi budayawan, memiliki kedaulatan untuk terlibat menentukan arah dari penyelenggaraan pemerintahan melalui pernyataan pendapat, kritik dan kegiatan yang bermaksud mendorong perubahan ketidakadilan. menurut teori teori politik yang ada. tetapi autisme semacam itu tidak akan membawa dampak apa apa terhadap pembangunan kepartaian yang sehat dan rasional. untuk itu perlu ada mekanisme lain, yaitu rakyat diberi keleluasaan untuk memohon pembubaran partai politik yang jelas jelas mencederai kepentingan rakyat. kedaulatan rakyat memang suatu yang abstrak karena rakyat itu tidak bisa ditunjuk secara dekoratif, secara terukur. tetapi teori teori kedaulatan mengatakan bahwa kedaulatan rakyat itu tetap memiliki kekuatan memaksa. kedaulatan rakyat tidak pernah hilang total meski sudah diserahkan berbagai representasi politik yang ada. partai politik berfungsi melakukan konkretisasi kedaulatan rakyat untuk diwujudkan dalam berbagai representasi politik yang ada. kedaulatan rakyat pendeknya adalah kewenangan untuk melakukan apa yang dikehendaki rakyat. rumus kedaulatan adalah kewenangan ditambah dengan kehendak. partai politik bekerja mengagregasi kehendak rakyat dan menyalurkannya berbagai representasi politik agar bekerja sesuai dengan kehendak rakyat. jadi, ideal demokrasi itu adalah self government, government the people through representation melalui representasi. apabila perwakilan partai dpr bekerja melawan kehendak rakyat yang memilihnya, maka rakyat harus memiliki mekanisme untuk memakai kedaulatannya yang tidak hilang. kalau pemerintah saja menjadi pemohon, maka pembubaran itu bisa didasarkan hanya pada sangkaan sangkaan yang bermotif politik. apabila partai sudah dibubarkan, itu dapat menjadi satu sinyal bagi siapa pun yang ingin membangun partai, membuat partai republik ini, boleh membuat partai tetapi jangan coba coba melawan kedaulatan dan kepentingan rakyat. partai politik itu adalah jembatan antara kedaulatan rakyat dan lembaga lembaga negara. dia agregasi kepentingan, kehendak yang kemudian disalurkan lembaga lembaga negara. lembaga lembaga negara, trias politika itu permanen, tetapi partai politik sebagai jembatan tidak permanen, itu prinsipnya. ketika dia gagal menjembatani kedaulatan rakyat, ketika dia kemudian justru memakai kedaulatan itu untuk melakukan hal hal yang melanggar batasan batasan yang sudah tadi disebutkan oleh peraturan perundang undangan, maka rakyat berhak untuk membiarkannya karena parpol bukan institusi permanen saya kira. parpol adalah institusi yang dititipkan kedaulatan melalui pemilihan umum untuk kemudian mengisi representasi politik yang ada. karena itu pembubaran partai politik itu adalah sebuah kemungkinan dalam negara demokrasi. bahwa negara kita bukan sesuatu yang absolute, tetapi berkedalaman rakyat. kita tidak bisa kemudian membubarkan lembaga kepresidenan, kita tidak bisa membubarkan lembaga legislatif tetapi partai politik yang memasok berdasarkan kedaulatan yang dititipkan oleh rakyat memasok lembaga lembaga itu, itu bisa dibubarkan. trias politika selama negara ini berdiri tetap. tetapi partai politik bisa muncul dan tenggelam ketika ada pelanggaran terhadap kedaulatan yang seperti sudah ditetapkan oleh undang undang. andi irmanputra sidin dalam undang undang nomor tahun tentang partai politik disebutkan, untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat banyak macam organisasi indonesia, mulai dari persatuan olahraga, organisasi seni, persatuan artis, hingga organisasi angkutan barat. namun hanya organisasi partai politika yang diberikan keistimewaan oleh rakyat, bahkan hak eksklusif untuk menjadi rahim proses keberlanjutan negara guna pengisian pilar pilar pemegang kekuasaan dalam siklus pemilu tahunan. konstitusi dunia tidak banyak yang memberikan hak eksklusif atau keistimewaan kepada partai politik, seperti undang undang dasar tidak banyak konstitusi dunia seperti konstitusi kita yang menulis tegas eksistensi partai politik dalam konstitusinya seperti uud uud menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota dpr, anggota dprd adalah partai politikdisebutkan bahwa selambat lambatnya hari setelahu sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ketika pilar utama kekuasaan konstitusional berada dalam cengkeraman partai politik, yaitu lembaga kepresidenan dan dpr yang masing masing adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, kekuasaan pengelolaan keuangan negara, dan pemegang kekuasaan pembentukan undang undang. realita saat ini bahwa eksistensi partai politik harus dimainkan bahwa rakyat indonesia sesungguhnya hanya memberikan kepercayaan penuh partai politik guna menjadi lokomotif, guna menjadi nakhoda dalam perjalanan kapal besar negara ini, guna pencapaian tujuannya, seperti yang tercantum dalam pembukaan undang undang dasar hanya partai politik saja, yang bisa mengusulkan pasangan calon yang bakal menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. dan hanya parpol saja yang bisa menjadi peserta pemilu guna memegang kekuasaan pembentukan undang undang. dari realitas konstitusi ini, maka sesungguhnya parpol bukan lagi semata pilar demokrasi, tetapi sesungguhnya sudah menjadi pilar konstitusi. sudah menjadi pilar nkri, parpol menjadi penyangga utama nkri, parpol menjadi motor penggerak, bahkan tanpa parpol, konstitusi dan tujuan negara tidak akan tercapai. partai politik telah menjadi lembaga undang undang dasar, menjadi bagian dalam pelaksana pranata undang undang dasar. peran yang dilaksana, yaitu pranata yang berhubungan dengan lembaga dpr dalam pengisian keanggotaannya melalui pemilu, dan diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan. dari uraian ini, memberikan basis legitimasi bahwa parpol sesungguhnya sudah bukan lagi pranata privat semata dalam lingkup atmosfer hubungan privat warga negara. namun, partai politik sesungguhnya telah bereinkarnasi dalam relasi konstitusi. pelembagaan ini sudah menjadi niscaya ketika parpol hadir menjalankan fungsi negara guna pencapaian tujuan negara. dalam putusan lainnya disebutkan bahwa walaupun pada awalnya partai itu dibentuk berdasarkan konsensus antarindividu anggota,atau hubungan hukum ketatanegaraan vide putusan mahkamah konstitusi perkara puu iv ketika parpol sesungguhnya adalah ruh dan jasad dari pemegang kekuasaan, maka ketika itu pula kontrol seluruh rakyat atau warga negara terhadap eksistensi dan sepak terjang partai politik, tidak risalah dilepaskan. tidak bisa dibenarkan ketika undang undang kemudian menghilangkan hak warga negara sebagai pemilik kedaulatan rakyat yang merupakan rahim dari eksistensi parpol untuk melakukan kontrol konstitusional kepada partai politik berupa pengajuan pembubaran parpol secara konstitusional. bahwa undang undang yang notabene karya seluruh anggota dpr plus presiden yang dibelakangnya berdiri seluruh partai politik yang berhasil mendapatkan kursi parlemen, bahkan dalam artian konstitusionalnya mayoritas seluruh rakyat indonesia, menyetujui seluruh ruu menjadi undang undang. namun, jikalau ternyata salah satu materi muatan atau dalam undang undang tersebut dinilai melanggar hak konstitusional satu orang warga negara sekali pun, maka atas dasar supremasi konsitusi guna membangun demokrasi konstitusional yang berkualitas, maka undang undang tersebut bisa digugat oleh cukup satu orang warga negara, dan jikalau terbukti merugikan pemohon tersebut, maka demi konstitusi harus dinyatakan tidak mengikat. oleh karenanya membandingkan politik hukum pengujian undang undang ini, ketika pembubaran partai politik hanya ekslusif bias dimohonkan hanya pemerintah saja, rakyat kehilangan hak mengajukan pembubaran sebuah partai politik yang didirikannya sendiri yang notabene tidak selalu ingin membubarkan seluruh partai politik, maka hal ini tidak memiliki rasio konstitusional. bagaimana pun pembubaran partai politik tersebut, jikalau ada asumsi pelanggaran konstitusi, baik asas ideologi, tujuan, atau kegiatannya, tetap harus diverifikasi oleh mahkamah konstitusi sebagai ruh daulat konstitusi. ketika fenomena elite yang "membajak partai politik guna pencapaian tujuan kelompok atau kepentingan golongannya, tidak lagi dengan mudah mengorbankan atau menjadikan anggota partai politik hanya sebatas instrumen kepentingan elite secara semena mena. pranata konstitusi memberikan ruang kepada warga negara, bahkan anggota partai politik itu sendiri guna mengontrol partai politik tersebut. jadi, tidaklah perlu dikhawatirkan bahwa dibukanya ruang warga negara guna menjadi pemohon, pihak pemohon mengajukan pembubaran partai politik, akan ratusan juta warga negara mengajukan gugatan pembubaran partai politik mk. karena tentunya pasti akan memberikan kriteria konstitusional yang tentunya tidak dengan mudah membubarkan sebuah partai politik. karena seperti yang kami uraikan sebelumnya bahwa partai politik menurut konstitusi kita, bukan semata pilar demokrasi, tetapi sesungguhnya pranata konstitusi yang menjalankan fungsi konstitusi. dalam uud bahwa kewenangan dalam memutus pembubaran partai politik, dalam konteks ini pula bahwa sesungguhnya konstitusi menegaskan bahwa hanya mk lah satu satunya yang bisa memutuskan, apakah partai politik tersebut bubar atau tidak. mpr sekalipun melalui keputusan atau ketetapan, tidak bisa membubarkan sebuah partai politik tertentu. modus membubarkan partai politik bisa dalam bentuk membekukan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa juga dengan modus menyatakannya sebagai organisasi terlarang atau kombinasi keduanya. jikalau kemudian ternyata pemerintah melakukan langkah membekukan atau membubarkan parpol atau mpr melakukan pelarangan terhadap sebuah partai politik tertentu, maka dengan diberikannya ruang seperti warga negara atau badan hukum menjadi pemohon, dan bukan hanya sebatas pemerintah mahkamah konstitusi guna memutus pembubaran partai politik, maka tindakan inkonstitusional tersebut bisa direstorasi oleh mahkamah konstitusi melalui gugatan warga negara atau anggota parpol itu sendiri, yang partai politiknya mengalami kerugian konstitusional akan tindakan inkonstitusional tersebut dari pemerintah bahkan dari mpr sekalipun. oleh karenanyalah, dibukanya warga negara bisa menjadi pemohon termasuk badan hukum dalam perkara pembubaran partai politik mk, justru bisa memberikan proteksi konstitusional kepada partai politik dan masyarakat partai politik terhadap pembubaran parpol yang bisa dilakukan secara sewenang wenang dengan modus pembekuan atau pelarangan partai politik tertentu dengan alas tertentu. oleh karenanya, memutus pembubaran partai politik sesungguhnya, bisa diartikan putusan dalam arti positif, yaitu ketika membubarkan partai politik atas permohonan pemohon, atau putusan dalam arti negatif yaitu membatalkan pembubaran partai politik yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lainnya seperti mpr, dalam hal ini positive negative decision. bandingkan pula dengan pendapat jimmy asshiddigie bahwa jika pemerintah membubarkan sebuah partai politik tanpa melewati proses berbicara mk, maka parpol yang dibubarkan tersebut dengan sendirinya dapat mengajukan permohonan perkara untuk melindungi dirinya dari tindakan sewenang wenang pemerintah yang melanggar hak dan kewenangan warga negara untuk berserikat dan mendirikan partai politik. tidak selamanya partai politik adalah parpol penguasa, yang bisa jadi pada rezim berikutnya menjadi korban dari sang penguasa atau pemerintah, dengan ancaman terburuk dibubarkan secara sewenang wenang. dengan terbukanya ruang permohonan, bukan milik eksklusif pemerintah, maka anggota partai politik tersebut bisa meminta proteksi konstitusional mahkamah konstitusi, jikalau rezim berikutnya sewenang wenang terhadap sebuah parpol hanya karena rivalitas politik. dibukanya ruang permohonan pembubaran partai politik kepada warga negara atau badan hukum, tidak berarti bahwa semua gugatan akan berujung dengan dibubarkannya partai politik. bisa jadi bahwa gugatan tersebut akan berujung dengan hidupnya kembali sebuah partai politik yang dibubarkan oleh pemerintah secara inkonstitusional. partai politik harus dikembalikan kepada prinsip daulat rakyat bahwa rakyatlah yang menghidupi, yang memiliki partai politik tersebut sesuai postulat demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. begitulah partai politik dengan segala eksistensinya, ketika rakyat memang punya hak untuk menuntut status konstitusional dari sebuah partai politik yang dilahirkan hingga dibubarkannya. apabila pembekuan partai politik bagian dari proses metamorfosa pembubaran partai politik, seperti yang diatur dalam konstitusi, maka sesungguhnya proses pembekuan itu adalah harus menjadi ranah kewenangan mahkamah konstitusi dalam teori lainnya karena partai politik negara kita itu adalah pranata konstitusi, maka sesungguhnya mekanisme konstitusionalnyalah yang layak untuk diterapkan guna memberikan sanksi kepada partai politik dan salah satu saksinya sebelum pembubaran adalah mungkin melalui tahapan pembekuan. tetapi, itu tetap harus melalui verifikasi konstitusional mahkamah konstitusi. ketika sepakat partai politik tersebut dimasukkan pada konstitusi, maka domain partai politik itu bukan lagi domain privat bagi anggota anggotanya. partai politik berarti sudah menjadi domain seluruh stake holder dari undang undang dasar tersebut. tidak bisa ini disamakan dengan konstruksi hukum pidana. eksklusivitas kepada jaksa tidak bisa dalam hukum pidana kepada tindak pidana, sebab itu lebih kepada urusan yang tidak menjalankan fungsi fungsi konstitusi. jikalau memang partai politik disepakati sebagai memiliki karakter tersendiri khusus dalam undang undang dasar kita yang berbeda dengan karakter partai politik negara lain, kalau negara lain orang hanya mengatakan partai politik sebagai pilar demokrasi kalau saya menyebutnya bukan semata pilar demokrasi, tetapi dia pilar nkri, pilar konstitusi kita. sebab tanpa partai politik, ternyata menurut undang undang dasar kita tidak bisa memproduksi kekuasaan yang artinya tujuan negara tidak tercapai. artinya bahwa proteksi konstitusi terhadap seluruh partai politik itu besar. oleh karenanya, segala bentuk sanksi yang diberikan kepada partai politik selayaknya pula arwahnya harus berada pada tingkat konstitusi. konstruksi yang tepat terhadap segala sanksi partai politik itu sertifikasinya harus melalui verifikasi konstitusional mahkamah konstitusi. meski undang undang mengatakan kriteria kriteria tertentu, tetapi atas nama supremasi konstitusi seharusnya verifikasi tersebut bisa dilakukan verifikasi kembali dalam sebuah proses permohonan gugatan partai politik yang harusnya berada pada ranah mahkamah konstitusi. hal ini tidak bisa disamakan dengan eksklusivitas jaksa dalam hukum pidana karena partai politik ini memiliki fungsi konstitusi, pranata konstitusi, dia memproduksi kekuasaan namanya presiden dan dpr yang mengurus hajat hidup orang banyak. sehingga eksklusivitas tersebut harus dipecah bahwa setiap warga negara berhak melakukan kontrol terhadap partai politik itu yaitu dengan mengajukan permohonan pembubaran partai politik mahkamah konstitusi. nanti mahkamah konstitusi yang akan menilai layak atau tidak untuk sampai pada pembubaran partai politik itubahwa pemohon menginginkan adanya bahwa pengajuan atau pengajuan pembubaran partai politik itu harusnya atau diinginkan langsung kepada mahkamah konstitusi dan pihak yang memohonkan tidak hanya pemerintah saja karena hal demikian bertentangan denganuntuk melakukan atau pengajuan pembubaran partai politik karena hanya diberikan kepada pemerintah saja, bahwa tentang kedudukan hukum pemohon, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah konstitusi untuk pertimbangkan dan menilainya, apakah para pemohon memiliki kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau legal standing atau tidak, sebagaimanamaupun berdasarkan atau putusan putusan mahkamah konstitusi yang dimulai sejak putusan nomor puu iii dan putusan nomor puu v bahwa partai politik sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun kemudian diubah dengan undang undang nomor tahun sebetulnya partai politik itu sudah ada rambu rambu yang jelas dan tegas. sana ada beberapa larangan larangan sebagaimana ditentukan dalam bahwa partai politik tidak boleh menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan partai politik yang lain. kemudian partai politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan undang undang dasar melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara dan kesatuan bangsa. dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang jumlahnya partai politik itu, tidak satu pun partai politik yang memenuhi kriteria kriteria sebagaimana kalau diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun baik ideologis maupun asas tujuan, program partai politik, semuanya itu dalam rangka mengembangkan demokrasi, dalam rangka membina, dalam rangka memenuhi hak hak masyarakat untuk ikut dalam pemerintahan, dan seterusnya. oleh karena itu, kegiatan partai politik yang terdaftar sebagaimana ada dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, semuanya hampir sesuai dan selaras dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maupun undang undang dasar itu sendiri. problema adalah mekanisme sebagaimana diatur dalam undang undang mahkamah konstitusi itu sendiri. pihak yang menjadi, atau yang diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa pemerintah. karena alasan yang sudah limitation dan alasan yang sudah tegas dalam undang undang itu sendiri maupun peraturan mahkamah konstitusi, maka pemerintah sampai hari ini belum pernah atau tidak ada celah untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi, kaitannya dengan pembubaran partai politik. memang dalam masyarakat banyak berkembang bahwa sebuah partai politik dianggap merugikan keuangan negara karena ada oknum kaumnya dan seterusnya yang melakukan tindakan tindakan korupsi. tetapi ini adalah dilakukan oleh oknum oknum tertentu , kemudian dianggap menjadi alat dari partai politik itu sendiri. tetapi karena alasannya adalah sesuatu yang sudah ditentukan, baik dalam undang undang mahkamah konstitusi, undang undang partai politik, maupun dalam peraturan mahkamah konstitusi itu sendiri, maka pemerintah menjadi kesulitan untuk melakukan pembubaran partai politik. alasan yang paling rasional adalah apabila partai politik itu sendiri sesuai dengan tujuannya, selain untuk memberikan pemahaman demokrasi kepada masyarakat maupun anggotanya yang memungkinkan adalah apabila partai politik itu sudah tidak lagi melakukan kegiatan kegiatan, sebagaimana tujuan daripada partai politik itu sendiri. misalnya, walaupun partai politik itu tidak ikut serta dalam pemilihan umum, setelah ikut serta dalam pemilihan umum yang pertama, yang kedua, kalau dia tidak melakukan kegiatan kegiatan yang misalnya untuk pencerahan, pemahaman terhadap pemahaman berdemokrasi, ketatanegaraan pada umumnya, kepada anggotanya, itu yang mestinya pemerintah lakukan untuk mengajukan pembubaran partai politik itu sendiri. bahwa pemohon iii warga negara indonesia, semenjak orde baru bersama petisi telah berjuang dengan konsisten menegakkan demokrasi konstitusional dan menentang pemerintahan yang otoriter dan korup, yang menggunakan kedaulatannya dengan cara menyampaikan pendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. pemohon iii sampai sekarang masih tercatat sebagai anggota partai demokrasi berjuang pdi p) perjuangan untuk kepentingan penggunaan kedaulatan sebagai rakyat dalam melakukan perubahan secara ekonomi, politik dan hukum serta partainya yang merupakan partai oposisi berhak untuk diperlakukan sama hadapan hukum dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif. bahwa pemohon adalah aktivis pelajar islam indonesia pii) yang senantiasa memperjuangkan hak atas pendidikan melalui organisasinya dan nilai nilai demokrasi melalui pernyataan pendapat dan kritik terhadap pemerintahan, demi tegaknya demokrasi konstitusional dan terpenuhinya seluruh hak warga negara diantaranya hak atas pendidikan sebagai wujud dari tujuan bangsa dan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. bahwa pemohon adalah warga negara yang memiliki aktifitas sebagai kelompok miskin kota dan memperjuangkan kepentingan rakyat miskin kota yang selama ini tidak mendapatkan kesejahteraan. selama ini pemohon hidup bawah kolong jembatan dikarenakan serba kekurangan yang dialaminya, padahal pemohon jelas memiliki kedaulatan untuk menentukan penyelenggara negara, akan tetapi keadaannya bersama masyarakat miskin kota benar benar hidup serba kekurangan. pemohon dan orang orang miskin dan terpinggirkan jelas jelas semakin termiskinkan dan terpinggirkan akibat perilaku partai politik yang korup yang dapat merusak sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. bahwa pemohon adalah badan hukum privattetapi kalau kita mendasarkan kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik dengan melihat, baik undang undang partai politik maupun undang undang mahkamah konstitusi yang dihubungkan dengan peraturan mahkamah konstitusi, pemerintah tidak ada celah untuk mengajukan pembubaran partai politik itu sendiri. dari beberapa literatur ditemukan bahwa praktik pembubaran partai politik beberapa negara memang bermacam macam, tetapi hampir sebagian besar dilakukan oleh pemerintah maupun parlemen. hanya ada suatu negara yaitu negara slovenia dilakukan oleh setiap orang yang memang seperti yang diharapkan oleh pemohon itu sendiri. oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut atas, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah, apakah atau ketentuan dianggap bertentangan dengan undang undang dasar kemudian, selain hal hal tersebut atas, pemerintah juga berketetapan bahwa pembubaran partai politik itu dilakukan atau memang lazimnya dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka memberikan perlindungan agar badan hukum, atau partai politik, atau badan hukum, baik yayasan, perseroan terbatas, maupun perkumpulan yang telah memperoleh badan hukum, tidak dilakukan, atau memperoleh perlindungan, dan tidak melakukan pembubaran oleh pihak pihak lain secara semena mena atas dasar apa pun. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, dewan perwakilan rakyat menyampaikan opening statement secara lisan dalam persidangan tanggal november yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ketentuan undang undang mahkamah konstitusi dan undang undang parpol yang dimohonkan pengujian terhadap undang undang dasar pemohon dalam permohonan guo mengajukan pengujian atas undang undang mahkamah konstitusi dan dan undang undang parpol, hak konstitusional yang dianggap para pemohon telah dirugikan oleh pengujian undang undang mahkamah konstitusi dan dan undang undang partai politik. partai politik,., berpotensi menghambat kemajuan diri para pemohon, dan memperjuangkan, membangun masyarakat, bangsa, dan negara.dengan demikian, tidak dapat kesetaraan hadapan hukumtai politik, dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budayaberdasarkan uraian atas, pemohon beranggapan berlakunya undang undang mahkamah konstitusi dan dan undang undang partai politik bertentangan dengan dan dan undang undang dasaselanjutnya disingkat, lembaga negaramahkamah konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi nomor ppu iii dan nomor puu v pengujian undang undang mahkamah konstitusi dan undang undang partai politik. terhadap permohonan pengujian guo undang undang mahkamah konstitusi dan undang undang partai politik, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut.pelaksanaan hak untuk berserikat dan berkumpul diwujudkan dalam pembentukan. partai politik juga merupakan salah satu pilar demokrasi yang mempunyai peran konstitusional sangat penting dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum, yaitu: mengusulkan pasangan calon presiden, wakil presiden dalam pemilihan presiden wakil presiden. mengusulkan pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemilukada. cc. mengusulkan calon anggota dpd, dan menjamin peserta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah.dibentuk oleh sekelompok warga negara dengan status badan hukum (rechtpersoon). badan hukum dapat diartikan sebagai badan yang memiliki harta yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh para pengurus, dibedakan dengan perseorangan sebagai subjek hukum (nature rechtpersoon). untuk mendapatkan status badan hukum, partai politik harus memenuhi persyaratan administratif yang kewenangannya berada pada pemerintah. jika dilihat dari prakarsa pembentukan partai politik yaitu oleh sekelompok warga negara, maka pembubaran partai politik dapat berasal dari organisasi partai politik itu sendiri. pembubaran karena sebab lain, bukan atas inisiatif organisasi partai politik, dapat dilakukan yang kewenangannya diserahkan kepada lembaga peradilan. dalam undang undang nomor tahun kewenangan tersebut diserahkan kepada mahkamah konstitusi. hal ini sesuai dengan keterangan dalam undang undang dasar negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. hal tersebut diwujudkan berdasarkan kekuasaan administratif. selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara, pemerintah mempunyai kewenangan mengesahkan status badan hukum partai politik. sedangkan untuk pembubaran atau pencabutan status badan hukum partai politik, tidak lagi merupakan kewenangan pemerintah, tetapi diserahkan kepada lembaga peradilan. hal tersebut sesuai dengan prinsip check and balance. kewenangan kewenangan peradilan dan pembubaran atau pencabutan status badan hukum partai politik tidak mungkin dilakukan secara otomatis, tetapi harus didasarkan pada adanya permohonan. pemerintah selaku pemegang kekuasaan administrasi dan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban, serta menjamin pengakuan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk berserikat dan berkumpul. hak mengajukan permohonan pembubaran partai politik hanya diberikan kepada pemerintah. dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, pelaksanaan hak seseorang dapat dibatasidemokratis. berdasarkan argumentasi tersebut, hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik tidak tepat diberikan kepada setiap warga negara, melainkan diserahkan kepada penyelenggara pemerintahan yang mempunyai kekuasaan administratiferima keterangan dpr secara keseluruhan. tidak bertentangan dengan dan dan undang undang dasar, tetap mempunyaitu: parpol pada frasa: dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri. parpolpol pada frasa: telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada dan frasa lagi parpol padayang menyatakan, pemohon adalah pemerintah.dan parpolsampai dengan pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara indonesia, sedangkan pemohon adalah badan hukum privatpara pemohon merasa hak hak konstitusionalnya terhalang karena tidak dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politiksampai dengan pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki kepedulian dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pernyataan pendapat dan kritik terhadap pemerintahan: pemohon mendalilkan sebagai badan hukum privat yang sama dalam mendorong pembaharuan sistem hukum, dan penegakan hukum secara demokratis demi mewujudkan demokrasi konstitusional yang dibuktikan dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor .ht. .th. yang telah diumumkan dalam berita negara republik indonesia tanggal januari nomor tambahan berita negara republik indonesia nomor perk i3mekanisme pembekuan dan pembubaran partai politikatau kelompok orang yang memiliki kepentingan samaparpol dan mk, yaitu: parpol sepanjang frasa: dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri. parpol sepanjang frasaenegakan hukum secara demokratis demi mewujudkan demokrasi konstitusional. pemohon sejak berdirinya telah turut melakukan kerja secara konsisten menegakkan demokrasi konstitusional demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara berdasarkan uud bahwa pada prinsipnya para pemohon memiliki kedaulatan untuk menentukan arah pemerintahan agar memberikan kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, membangun peradaban dengan menegakan keadilan dan memberikan keamanan bagi seluruh rakyat indonesia, baik melalui partisipasi partai politik maupun non partai politik. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas para pemohonparpol sepanjang frasa: telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada dan frasa lagi parpol sepanjangsepanjang frasa: pemerintah. i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya dan memohon dalam petitumnya bahwa sepanjang frasa pemerintah bertentangan dengan uud secara bersyarat, kecuali sepanjang dimaknai. menurut para pemohon ketentuan yang membatasi hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang hanya kepada pemerintah dan tidak diberikan kepada pihak lain adalah bertentangan dengan dan serta uudmk, pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah pemerintah dan penjelasan guo yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat , i3. menurut mahkamah, uud tidak mengatur mengenai yang berhak mengajukan perkara pembubaran partai politik mahkamah konstitusi. pemerintah sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik merupakan pilihan pembentuk undang undang dalam menyusun dan membentuk ketentuan hukum acara mahkamah konstitusi dalam mk, sehingga tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai kewenangan dalam uud selain itu, pada petit permohonannya, para pemohon memohon mahkamah untuk memutuskan frasa pemerintah pada bertentangan dengan uud kecuali sepanjang dimaknai:dapat pula perorangan warga negara indonesia dan badan hukum . rumusan yang diinginkan oleh para pemohon tersebut merupakan rumusan konstitusional bersyarat yang menambah norma baru pada undang undang. menurut mahkamah, kata kata pemerintah pada guo telah diartikan secara tegas dalam penjelasannya sebagai pemerintah pusat dan tidak dapat diartikan atau ditafsirkan dengan menambah perorangan warga negara indonesia dan badan hukum sebagai pemohon pembubaran partai politik, karena hal tersebut menjadi penambahan norma baru. apabila mahkamah menghapus atau menyatakan tidak memilki kekuatan hukum terhadap frasa pemerintah pada undang undang guo, maka norma pada mengenai yang dapat menjadi pemohon pada perkara pembubaran partai politik menjadi tidak jelas sehingga akan menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum, i3. bahwa keinginan para pemohon agar pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik mahkamah konstitusi ditambah dengan perorangan warga negara dan badan hukumambah pemohon dalam pembubaran partai politik sesuai dengan keinginan para pemohon, mahkamah hanya berwenang menyatakan materi muatan, dan atau bagian dari undang undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun divide mkj:, i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan ketentuan pada dan parpol mengenai sanksi administratif dalam bentuk pembekuan sementara partai politik dan kepengurusan partai politik bertentangan dengan dan uud karena ketentuan tersebut mereduksi kewenangan absolut mahkamah konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik. menurut para pemohon seharusnya partai politik yang melakukan pelanggaran serius terhadap konstitusi: i3. menimbang bahwa terhadap dalil dalil para pemohon tersebut, mahkamah perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: parpol menyatakanketentuan ini secara limitation menyatakan bahwa pembubaran partai politik yang tidak dilakukan atas keputusan sendiri partai politik tersebut hanya dapat dilakukan oleh mahkamah konstitusi: parpol mengatur mengenai larangan larangan terhadap partai politik. larangan larangan tersebut adalah:lembaga pemerintah, nama, bendera,mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham suatu badan usaha: menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme marxisme feminisme, menurut dan parpol, partai politik dapat diajukan untuk dibubarkan melalui putusan mahkamah konstitusi apabila: partai politik tersebutsetelah sebelumnya dikenai sanksi pembekuan sementara, partai politik tersebut melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara kesatuan republik indonesia setelah sebelumnya dikenai sanksi pembekuan sementara: partai politik tersebut menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme marxisme feminisme, dan parpol memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembekuan sementara terhadap kepengurusan partai politik yang melakukan pelanggaran pelanggaran terhadap ketentuan dan sedangkan menurut partai politik dikenai sanksi pembubaran oleh mahkamah konstitusi apabila melanggar yaitu menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme marxisme feminisme. uud tidak mengatur mengenai alasan alasan pembubaran partai politik melalui putusan mahkamah konstitusi, sedangkan juga tidak secara eksplisit menyatakan alasan alasan yang dapat dijadikan dalil pengajuan permohonan pembubaran partai politik. hanya menyatakan bahwa dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik:i3. menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas pembekuan sementara partai politik yang diatur dalam dan parpol bukanlah suatu bentuk pembubaran partai politik seperti yang dimaksud dalam uud sanksi pembekuan tersebut hanyalah sanksi administratif yang bersifat sementara dan memberi kesempatan bagi partai politik untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan administrasinya. pembekuan yang dilakukan berdasarkan parpol dilakukan melalui putusan pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun, dan apabila setelah melewati (satu) tahun tersebut partai politik tidak memperbaiki diri maka dapat diajukan permohonan untuk dibubarkan mahkamah konstitusi. selain itu, ketentuan parpol yang menentukan bahwa partai politik yang telah dibekukan sementara dan melakukan pelanggaran lagi dibubarkan dengan putusan mahkamah konstitusi. menurut mahkamah, pembekuan sementara terhadap partai politik walaupun bukanlah suatu pembubaran sebagaimana dimaksud dalam uud namun demikian tetap dapat dijadikan alasan pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran mahkamah konstitusi. sanksi pembekuan tersebut bersifat sementara dan memiliki jangka waktu yang jelas, sehingga pada akhirnya putusan pembubaran terhadap partai politik yang telah dikenai sanksi pembekuan tetap berada mahkamah konstitusi. dengan kata lain tidak ada proses pembubaran secara paksa terhadap partai politik yang tidak melalui putusan mahkamah konstitusi. oleh karena itu, menurut mahkamah, ketentuan dalam parpol mengenai sanksi administratif terhadap partai politik berupa pembekuan sementara kepengurusan partai politik tidak mereduksi kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik sehingga ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamahhartonoery satria pamungkas bahwa berdasarkan uraian tersebut atas maka kedudukan hukum (legal standing) pemohon sampai dengan pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia dan pemohon sebagai badan hukum privat telah dipenuhi oleh para pemohon berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk hak konstitusional pemohon yang diberikan uud dan yang dirugikan oleh parpol dan mk. bahwa hak konstitusional para pemohon dijamin dalam uud yang memberikan hak para pemohon untuk memiliki kedaulatan atas pemerintahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. bahwa hak konstitusional para pemohon juga diberikan oleh uud yang menyatakan kesamaan seluruh warga negara hadapan hukum dan pemerintahan dan tidak ada pengecualian terhadap siapapun. bahwa hak konstitusional para pemohon yang juga diberikan oleh uud adalakewenangan untuk membubarkan partai politik ada pada mahkamah konstitusi tetapi justru dalam parpol ada pemberian kewenangan pembekuan kepada pengadilan negeri. bahwa hak konstitusional para pemohon juga diberikan dalam yang menegaskan hakk konstitusional para pemohon diakui dan diatur dalam yang menegaskan bahwahak konstitusional pada uud ditegaskan sebagparpol dan mk. kerugian konstitusional dan potensi kerugian bahwa adanya kewenangan pembekuan partai politik oleh pengadilan negeri dan tidak diperkenalkannya para pemohon untuk mengajukan diri sebagai pemohon dalam hal pembubaran partai politik sebagaimana diatur dalam parpol dan jelas merugikan hak konstitusional para pemohon, berupa:tidak terdapat kesetaraan hadapan hukum,a pemohon sebagai korban tidak dapat melakukan pengajuan pembubaran terhadap partai politik, karena mekanismepengajuan pembubaran hanya diberikan kepada pemerintah dan satu satunya kewenangan pembubaran partai politik harus diberikan kepada mahkamah konstitusi. bahwa kerugian potensial yang akan terjadi apabila hak untuk mengajukan pembubaran partai politik hanya diberikan kepada pemerintah. kerugian potensial tersebut dapat berupa: partai politik pemerintah atau pendukung pemerintah yang melakukan pelanggaran berpotensi menghambat pemajuan diri para pemohon dalam memperjuangkan dan membangun masyarakat, bangsa dan negara. ill. alasan alasan permohonan korupsi partai politik dan partai politik yang tidak pro rakyat bertentangan dengan tujuan negara bahwa fenomena yang terjadi pada saat sekarang, partai politik indonesia telah dikreasikan dengan korupsi yang bisa diibaratkan dua sisi mata uang, keduanya memiliki hubungan yang cukup erat. setidaknya, hal itu tercermin dari hasil survei barometer korupsi global transparansi indonesia. selama empat tahun, yakni tahun dan survei tersebut menempatkan partai politik sebagai lembaga terhirup dalam persepsi publik indonesia. data transparency international ti) menunjukkan, pada survei tahun partai politik tercatat sebagai lembaga terhirup setelah lembaga peradilan. setahun berikutnya, partai politik dan parlemen menempati posisi pertama. bahkan, pada tahun yang sama, transparency international mengumumkan, sebanyak dari total negara sepakat menyatakan bahwa partai politik adalah lembaga terhirup. bahwa dalam sejarah politik indonesia pun pernah terjadi, partai politik mengalami era politik suram. beberapa tokoh politik saat itu, umar said dan mohammad hatta mencoba mendirikan partai politik namun tidak mendapatkan respon dari rakyat. hal ini disebabkan partai politik pada saat itu kebanyakan didirikan untuk kepentingan melakukan kriminal karena license istimewa yang diperolehnya. license istimewa ini semacam hak istimewa untuk ditukarkan pengusaha dari bentuk kekuasaan yang dimiliki partai politik menjadi bentuk pundi pundi partai politik. tidak begitu mengherankan apabila kemudian partai politik indonesia saat ini pun dipandang sebagai instansi yang cenderung korup oleh karena kegiatan partai politik yang cenderung seperti yang diurai atas. menurut adenium populer, powers tend corrupt, absolute power corrupt absolutely. salah satu contoh aktual pada akhir akhir ini adalah keterlibatan bendahara umum partai demokrat, nazaruddin dan pengakuannya terkait dengan kasus korupsi pembangunan wisma sea games dan proyek hambatan adalah gambaran tentang kebenaran adenium tersebut. seperti juga diketahui secara umum bahwa partai demokrat adalah partai politik pemenang pemilu pada tahun yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar dalam perpolitikan maupun pemerintahan secara umum. hasil survey maupun adenium tersebut atas juga dibuktikan oleh komisi pemberantasan korupsi kpk) yang banyak menangkap petinggi partai politik karena dugaan adanya korupsi. kita tentu masih ingat kasus al amin nasution, bachtiar hamzah, kasus miranda gultom yang kemudian menyeret politisi dari berbagai parpol serta kasus yang melibatkan nama bendahara umum partai demokrat, nazaruddin. salah satu analisis yang bisa dimunculkan terkait grupnya lembaga parpol, bisa ditelusuri juga sumber pendanaannya. saat ini, parpol masih sangat tergantung pada sumbangan perusahaan atau perorangan dalam menjalankan kegiatannya. bisa dipahami, semakin besar sumbangan seseorang atau perusahaan terhadap parpol tertentu, sejalan dengan itu kekuasaan dan pengaruh penyumbang menjadi cukup besar parpol bersangkutan. itu artinya, penyumbang besar partai politik bisa dengan mudah menggunakan partainya sebagai alat untuk kepentingan sang penyumbang. pada titik inilah, demi mengejar kemenangan dan meraih kekuasaan, partai politik mau tidak mau mencari pundi pundi cost politic yang sangat besar dalam sebuah pemilihan dapat diselesaikan. dampaknya adalah pada perubahan fungsi kader kader partai, baik parlemen maupun lingkungan eksekutif, dari penerjemah visi misi partai menjadi mesin penghasil rupiah partai. dari penyambung aspirasi konstituen menjadi pemotong anggaran program konstituen. akhirnya partai politik justru berubah fungsi, dari pilar demokrasi menjadi pelanggan korupsi, dari rumah kepentingan rakyat

aah.,s.p: pekerjaan jabatan bupati lampung timur, alamat jalan k.h.a. harfiah, sukadana, lampung timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberikan kuasa kepada dr. muhammad amrun, s.h., m.h: dan merlin, s.h: keduanya adalah advokat dan konsultan hukum pada dr. muhammad amrun partners map law firm), yang beralamat gedung pgripihak terkait: mendengar keterangan ahli dari pemohon, mendengar keterangan saksi dari pihak terkaitbukti bukti tertulis yang diajukan pemohon dan pihak terkait: duduk perkara menimbang bahwa para pemohon perkara nomor puu viii mengajukdengan nomor puu viii tanggal agustus dan diperbaiki yang diterima melalui kepaniteraan mahkamah pada tanggal september, selanjutnya disebut mk,:(|) dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut terhadap uud il. kedudukan hukum dan kepentingan pemohonketua, wakil ketua, anggota komisi tentang komisi yudisial diberhentikan tidak dengan yudisialanggota kepolisian negara tahun tentang diberhentikan tidak dengan hormat dari pemberhentian anggota dinas kepolisian negara apabila: kepolisian negara republik dipidana penjara berdasarkan indonesia juncto undang putusan pengadilan yang telah undang nomor tahun mempunyai kekuatan hukum tetap tentang kepolisian dan menurut pertimbangan pejabat negara republik indonesia yang berwenango. kejaksaan undang undang nomor tahun jaksa diberhentikan tidak dengan hormat tentang kejaksaan republik dari jabatannya dengan alasan: indonesiketua, wakil ketua, ketua muda, dan tentang perubahan atas hakim anggota mahkamah agung undang undang nomor diberhentikan tidak dengan hormat dari tahun tentang jabatannya oleh presiden atas usul mahkamah agungdd. bank indonesia undang undang nomor tahun anggota dewan gubernur tidak dapat tentang bank diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali indonesiamenteri diberhentikan dari jabatannya oleh tentang kementerian presiden karena: negara aa.o. iv. berdasarkan uraian tabel atas, makakibat melakukan tindak pidana yang dituduhkan dan pemerintahan. dengan demikian, maka ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah sebagaimana dimaksud pada dapat dikualifikasikan sebagai melanggar asas praduga tidak bersalah (resumption innocence) dengan mengatur kepala daerah dan atau diberhentikan sementara karena didakwa telahndati yang bersangkutan baru saja dinyatakan sebagai terdakwa, iv.dalam putusan perkara puu vii mana mahkamah konstitusi telah mengabulkan permohonan pemohon yang,pemohon memohon putusan seadil adilnyastone, bukti fotokopi keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pemberhentian pejabat dan pengesahan pengangkatan bupati lampung timur, provinsi lampung, tanggal agustus bukti fotokopiukti fotokopi peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah: bukti fotokopi surat panggilan pol. sp. gil x ix still dit bareskrim tanggal september bukti fotokopi hasil pemeriksaan semester tahun anggaran perihal laporan atas kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan kabupaten lampung timur untuk tahun anggaran sukadana, tanggal mei bukti fotokopi salinan putusan nomor pdt.g pnt tanggal mei selain itu, pemohon mengajukan seorang ahli bernama syaiful ahmad dinar yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal oktober pada pokoknya menerangkan hal halmasih diberi kesempatan untuk memperbaiki dakwahnya sebelum ditetapkan hari sidang. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan pemerintah pada persidangan tanggal oktober dan telah pula diserahkan keterangan tertulis, selengkapnya sebagai berikut: pokok permohonan pemohon bahwa pemohon adalah bupati lampung timur periode berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun dan sesuai ketentuan undang undang nomor tahun juncto peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah, pemohon memiliki kewenanganketiadaan dalam bentuk simpanan tabungan:ahun tentang lembaga penjamin simpanan lps), yang mengakibatkan dana kas daerah lampung timur belum dapat ditarik kembali sampai dengan proses likuidasi diselesaikan oleh lps: bahwa akibat penempatan dana kas pemerintah daerah lampung timur pada pt. bpr tripanca ketiadaan tersebut, kepolisian daerah lampung melakukan tindakan penyidikan dan menempatkan pemohon sebagai tersangka atas dugaan melanggar ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dengan menyatakan adanya kerugian negara berdasarkan audit investigatif oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk), bahwa atas dasar kemungkinan implikasi proses tersebut atas, maka pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunyaatas hal hal tersebut atas, perkenalkan pemerintah menyampaikan penjelasan sebagai berikut:,pada tanggal oktober mahkamah konstitusi telah memberikan putusan perkara nomor puu vii atas permohonan pengujian ketentuan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, yang menyatakan: anggota dpr diberhentikan sementara karena: menjadi terdakwa dalam perkaradengan amar putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya: bahwa permohonan pengujian ketentuanpada hakikatnya sedang menguji norma yang mempunyai konstruksi sama dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd ketentuan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd tersebut atas: bahwa bagi pemerintah, peristiwa pengujian undang undang guo pada saat ini merupakan momentum yang penting dalam kerangka revisi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan undang undang guo sehingga pemerintah mendapatkan keyakinan bahwa norma tersebut sudah benar dalam kerangka tolok ukur undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam hal norma tersebut memang sudah benar, maka politik hukum yang terkandung dalamnya akan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial: bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum dimaksud, salah satu peran dari mahkamah konstitusi adalah dengan memberikan putusan yang konsisten, mana hal ini sesuai dengan prinsip reliable judiciary atau peradilan yang handal. salah satu prinsip dalam reliable judiciary adalah peradilan yang dapat memberikan putusan secara konsisten sehingga pemerintah akan mendapatkan pedoman revisi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah melalui putusan perkara ini dan pemerintah memohon kepada mahkamah agar dapat memberikan putusan yang konsisten, putusan yang istiqomah dengan putusan terdahulu dalam perkara yang sama konstruksi hukumnya: bahwa pemerintah sependapat dengan pemohon yang menyataka, bahwa uud adalah sebuah perjanjian khidmat yang dibuat oleh bangsa indonesia sehingga harus dimaknai, bahwanorma yang ada dalam uud,,, bahwakepala daerah yang sedang menjadi terdakwa ketika menjalankan tugas dan fungs: bahwa pada sisi yang lain, normai2undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut pemerintahan daerah)ngujian atas pemerintahan daerah terhadap uud yaitu ketentuan: uud: penjelasannya uud": hak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap pemohon telah dirugikan oleh berlakunya pemerintahan daerah il1. bahwa sebagaimana dinyatakan dalam mk, pemohon adalah pihak yang mengganggap hak danl. bahwa dalam penjelasan dikatakan, yang dimaksud dengan : bahwa pemohon adalah warga negaraberlakunya dan penjelasan terkait dengan syarat, "perseorangan warga negara indonesia sebagaimana diatur dalam huruf mk, maka pemohon adalah seorang warga negara indonesia yang bertempat tinggal kabupaten lampung timur, provinsi lampung bukti manabukti ii. fakta hukum il. bahwa pemohon sebagai bupati lampung timur memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan juncto peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah selanjutnya disebut bukti junctoerintahan daerah terhadap uud yaitu sebagai berikut: bahwa,(vide permohonan guo butir halaman bahwa, poldapolda lampung kepada pemohon sebagai akibat penempatan dana kas pemerintah daerah lampung timur yang diduga melanggar pemerintah daerah dengan menyatakan adanya kerugian negara berdasarkan audit investigatif bpk (vide permohonan guo butir halaman bahwa,tif yang dilakukan bpk, mana majelis hakim tanjung karang dalam putusan nomor pdt.g pnt tanggal me (vide permohonan guo butir halaman bahwa, menurut pemohon, bpk sebagai tergugat telah melakukan upaya hukum banding pengadilan tinggi lampung atas putusan tanjung karangmasalah tersebut (vide permohonan guo butir halaman bahwa,pemerintahan daerah (vide permohonan guo butir halaman bahwa, pemohon mengatakan ketentuan pemerintahan daerah," yang sejalan dengan "asas praduga tidak bersalah" sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dan sejalan dengan prinsip "pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil", sebagaimana diatur dalam uud (vide permohonan guo butir iv. halaman bahwa, pemohon beranggapan pemerintahan daerah juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diadopsi uud ketentuan undang undang pemerintahan daerah merupakan bentuk penghukuman tanpa melalui proses peradilan sekaligus merupakan pengingkaran terhadap semangat prinsip negara hukum (rule law atau rechstaat) sebagaimana dimuat dalam uud (vide permohonan guo butir iv. halaman bahwa, menurut pemohon ketentuan pemerintahan daerah menerapkan perlakuan yang diskriminatif antara kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dengan pejabat publik lainnya terkait dengan masalah(vide permohonan guo butir iv. halaman bahwa, ketentuandan uud yang berbunyi sebagai berikut:merintahan daerahundang undang pemerintahan daerah yakni bahwa pemohon merasa dirugikan dengan adaemohon tersebut, dpr memberi keterangan sebagai berikut: bahwa,, penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam bab vi, uud yangpemerintah daerah diatur : bahwa,guo yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, terkait dengan pengujian guo pemerintahan daerah, perlu memahami latar belakang dalam penjelasan umum pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa, ": bahwa,, karena ketentuan dan penjelasan guo, bahwa,, bahwa, pemohon mendalilkan antara guo dengan peraturan perundang undangan lain seperti undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,jaksaan dan undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial, bersifat diskriminatif dalam hal peraturan mengenai pemberhentian dari jabatannya, bahwa, dpr tidak sependapat dengan dalil pemohon tersebut, dan terhadap dalil pemohon tersebut dpr berpandangan bahwajika disandingkan dengan ketentuan pemerintahan daerah. perlu dicermati oleh pemohon bahwa ketentuan guo menyebutkan "pemberhentian sementara bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang mempunyai status sebagai terdakwa, sedangkan peraturan perundang undangan yang dijadikan perbandingan oleh pemohon sebagaimana tersebut, adalah mengatur mengenai "pemberhentian tetap bagi pejabat negara yang tersangkut kasus pidana dan sanksi pemberhentian tetap bagi pejabat negara tersebut dalam hal telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht): bahwa, untuk pertandingan terhadap ketentuan pemberhentian sementara yang diatur dalamundang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, yang berbunyi,,menyebutkan bahwa : dan nomor tahun tentang komisi yudisial, yang menyatakan, ,, undang undang nomor tahun tentang kejaksaan, me,undang undang nomor tahun tentang kementerian negara, menyatakan bahwa,: bahwa, terkait dengan ketentuan mengenai pemberhentian sementara sebagai referensi diuraikan juga,hadapbuku. (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal november huruf halaman ketiadaan dalam bentuk simpanan tabungan: bahwa pemohon sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengambil kebijakan tersebut secara hukum dapat dibenarkan sesuai dengan yang menyatakan, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan salah satunya, (a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan apbd.entang lembaga penjamin simpanan lps), sehingga dana kas daerah lampung timur yang disimpan pada pt. bpr tripanca ketiadaan belum dapat ditarik kembali sampai dengan proses likuidasi diselesaikan oleh lps: bahwa kepolisian daerahkepolisian daerah lampung kepada pemohon bukti sebagai akibat penempatan dana kas pemerintah daerah lampung timur yang diduga melanggar dengan menyatakan adanya kerugian negara berdasarkan audit investigatif badan pengawasan keuangan dan pembangunan bukti bahwasi yang dilakukan badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk), mana kemudian majelis hakim pengadilan negeri tanjung karang dalam putusan nomor pdt.g pnt tanggal mei bukt, il. bahwa bpk sebagai tergugat telah melakukan upaya hukum banding pengadilan tinggi lampung atas putusan pengadilan negeri tanjung karang tersebutbahwa, atas dasar uraian tersebut, dpr berpandangan bahwa tidak terdapat pertentangan antara undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahnomor tahun tentang pemerintahan daerah tidak bertentangan dengan dan dan uud menyatakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, menimbang bahwa mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan tertulis pihak terkait ir. hi. abd. haris nadjamuddin, m.e, selengkapnya sebagai berikut: bahwa pemohon dalam permohonan pihak terkait guo adalah bupati terpilih dalam pemilu bupati dan wakil bupati bupati bone bolango, provinsi gorontalo berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bone bolango nomor kpu bb bukti pt mana mahkamah konstitusi telah menolak permohonan keberatan terhadap keputusan kpu bone bolango guo melalui putusan nomor php.d viii tanggal agustus bukti pt sehingga dengan demikian tetap sah dan mengikat secara hukum keputusan kpu bone bolango guo melalui putusan nomor php.d viii bahwa pemohon dalam permohonan pihak terkait guo telah mengajukan banding pada tanggal juli bukti pt terhadap putusan pengadilan negeri limboto tanggal juli nomor pid. pn. lbt atas nama terdakwa ir. abdul haris nadjamuddin bukti pt sehingga putusan pengadilan negeri limboto guo belum berkekuatan hukum tetap bukti pt bahwa gubernur provinsi gorontalo telah mengajukan surat tertanggal agustus nomor pem viii kepada menteri dalam negeri agar menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati bone bolango masa jabatan hasil pemilukada tanggal juli atas nama ir. abdul haris nadjamuddin, sebagai bupati pemohon dalam permohonan pihak terkait guo) dan hi. hamil pou sebagai wakil bupati bukti pt bahwa sebagian besar rakyat kabupaten bone bolango yang terdaftar sebagai pemilih telah memilih ir. abdul haris nadjamuddin sebagai bupati pemohon dalam permohonan pihak terkait guo) dan hi. hamil pou sebagai wakil bupati, yang kemudian kpu bone bolango menetapkan ir. abdul haris nadjamuddin dan hi. hamil pou sebagai bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten bone bolango (vide bukti pt keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bone bolango nomor kpu bb (vide bukti pt 1j telah menjadi bukti bahwa pihak terkait mendapat mandat rakyat untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan kabupaten bone bolango untuk periode yang merupakan manifestasi asas kedaulatan rakyat dalam rangka pelaksanaan bingkai demokrasi konstitusi sebagaimana dimana uud dan semangat negara hukum republik indonesia sebagai manifestasi uud bahwa mandat rakyat untuk memimpin jalannya roda pemerintahan sebagaimana diperlihatkan dalam pemilukada kabupaten bone bolango haruslah dihormati dalam rangka semangat demokrasi konstitusional dan tidak dapat dikurangi atau dihalang halangi pelaksanaan mandat lima tahunan untuk menjalankan roda pemerintahan tersebut atas dasar vonis politik sebelum vonis pengadilan sebagaimana diperlihatkan dalam dan penjelasan undang undang nomor tahun bukti yang bertentangan dengan uud bukti p 7j: bahwa dan penjelasan undang undang nomor tahun berpotensi sangat merugikan pihak terkait untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat uud dan penegakan prinsip negara hukum uud karena tiadanya kepastian hukum akibat dijatuhkannya hukuman berupa pemberhentian sementara dari jabatan kepala daerah tanpa rekomendasi dprd sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap: bahwa pihak terkait beranggapan ada potensi kerugian yang konkrit akan menimpa pihak terkait manakala dan penjelasan undang undang nomor tahun dipergunakan untuk menghentikan pelaksanaan mandat rakyat kabupaten bone bolango untuk menjalankan roda pemerintahan kabupaten bone bolango periode bahwa pihak terkait beranggapan dan penjelasan undang undang nomor tahun akan berpotensi merugikan hak konstitusional pihak terkaituud 1945j: negara indonesia adalah negara hukum. uud 1945j|: segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan"berdasarkan segenap dalil dan uraian yang telah dikemukakan, pihak terkait memohon kiranya mahkamah konstitusi berkenan memutuskan: menerima dan mengabulkan permohonan pihak terkait untuk seluruhnya,ne bolango nomor kpu bne bolango tahun bukti pt fotokopi salinan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal agustus bukti pt fotokopi akta banding pengadilan negeri limboto, bukti pt fotokopi putusan pengadilan negeri limboto tanggal juli nomor pid. pn.lbt atas nama terdakwa ir. abdul haris nadjamuddin: bukti pt fotokopi surat keterangan pengadilan negeri limboto nomor w20 u2 hk. vi1 bukti pt fotokopi surat gubernur provinsi gorontalo tertanggal agustus nomor pem viii kepada menteri dalam negeri: selain itu, pihak terkait mengajukan (tiga) orang saksi, masing masing bernama pasta agung, s.h., surat tongkol, s.h., dan harrys pilomonu, yang didengar keterangannya bawah sumpah pada persidangan tanggal oktober masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sama, sebagai berikut: bahwa saksi adalah sebagai penasehat hukum pihak terkait dalam perkara pidana nomor pid. pn.lbt yang tergabung dalam pusat bantuan dan advokasi hukum kabupaten gorontalo: bahwa pada tahun pemda kabupaten gorontalo, melalui perda tentang pembangunan strategis kabupaten gorontalo antaranya adalah pembangunan mall dan plaza limboto, bahwa pada tahun pihak terkait diangkat oleh bupati gorontalo sebagai kepala dinas pekerjaan umum kabupaten gorontalo berdasarkan nomor sk tanggal januari dalam pembangunan mall tersebut dinas pekerjaan umum ditunjuk sebagai dinas teknis untuk pembangunan mall dan plaza tersebut yang selesai pada awal tahun bahwa setelah pembangunan mall dan plaza limboto selesai, pada awal tahun kejaksaan tinggi gorontalo melakukan penyelidikan terhadap pembangunan dimaksud dan pada waktu itu pihak terkait diperiksa kapasitasnya sebagai kepala dinas pekerjaan umum kabupaten gorontalo dan kemudian kejati gorontalo meningkatkan dari status penyelidikan tingkat penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan kejaksaan tinggi gorontalo nomor print. r.s fd. dan nomor print. fd. tanggal juli dalam penyidikan ppt ditetapkan menjadi tersangka (waktu penyelidikan sampai dengan penyidikan kurang lebih selama bulan): bahwa walaupun pihak terkait sudah ditetapkan sebagai tersangka kemudian diperiksa sebagai tersangka, namun bupati gorontalo mempromosikan pihak terkait dalam jabatan: sebagai asisten administrasi: sebagai asisten ekonomi pembangunan, usulkan oleh bupati sebagai sekretaris daerah sekda) pada awal februari kemudian disetujui oleh menteri dalam negeri tanggal maret selanjutnya diangkat gubernur gorontalo sebagai sekda pada maret bahwa sekitar september kejaksaan tinggi gorontalo melimpahkan berkas perkara pengadilan negeri limboto berdasarkan surat dakwaan kejaksaan tinggi gorontalo nomor pds limbo kemudian oleh pengadilan negeri limboto dalam register perkara nomor pid. pn.lito dan sementara pihak terkait sudah menjabat sekda kabupaten gorontalo: bahwa sejak oktober pihak terkait menjalani pemeriksaan sidang pengadilan negeri limboto sebagai terdakwa kemudian diputus oleh pengadilan negeri limboto tanggal juli dengan amar putusan antara lain, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama tahun bulan, bahwa setelah limboto menjatuhkan putusan tersebut, pihak terkait menyatakan banding berdasarkan akta pernyataan banding nomor akta pid. pn. lito tanggal juli sehingga putusan perkara pidana nomor pid. pn.lbt belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap: bahwa sementara pihak terkait mengikuti proses persidangan pengadilan negeri limboto, pihak terkait mengikuti proses pencalonan sebagai bupati kabupaten bone bolango melalu jalur independen dari pasangan calon yang didukung partai politik dan kpu bone bolango menetapkan pihak terkait memenuhi syarat untuk mengikuti pencalonan kepala daerah melalui tahapan tahapan yang dilakukan oleh kpu kabupaten bone bolango, dan dalam pemilukada pihak terkait meraih suara terbanyak, kemudian ditetapkan oleh kpu bone bolango sebagai calon kepala daerah terpilih dan proses pemilukada pernah diperkarakan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor php.d viii tanggal agustus kemudian dilantik padasalah utama pokok permohonan adalah pengujian materiil dan penjelai3.5j menimbang bahwa, ketentulam putusan nomor puu iii tanggal maret sehingga apakah cukup alasan bagi mahkamah untuk dapat menguji kembali ketentuan guo karena adanyhal tersebut akan dipertimbangkan beradalah warga negara indonesia sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama stone (vide bukti sehingga kedudukannya adalah sebagai pemohon perorangan warga negara indonesia: uud bahwa pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunyaketentuan tersebutdan penjelasemohon dikabulkan, bahwa dengan demikia adanya kerugian hak konstitusional9jyang menurut pemohon bertentangan dengan dan dan uud dengan alasan alasan sebagai berikut:masalah tersebut: bahwabahwapenjelasanil. pemohon beranggapan dan penjelasan akan berpotensi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan , uud 1945j.alasan alasan permohonan pengujian undang undang iv.penjelasan padahal pengadilan dapat saja mengembalikan berkas dakwaan atas dasar terdapat kekeliruan atau ketidakcermatan yang dapat menjadi pemicu eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya yang dapat berujung pembebasan terdakwa dari dakwaan sehingga penjelasan bertentangan dengan prinsip kepastian dan keadilan dalam praktik persidangan pidana, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih berdasarkan mandat rakyat dalam periode jabatan selama lima tahun. mandat rakyat tersebut hanya dapat dicabut melalui proses politik dprd sebagaimana ketentuan antara lain setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: juga bertentangan dengan prinsip negara hukum karena merupakan bentuk penghukuman tanpa melalui proses peradilan : menerapkan perlakuan diskriminatif dengan pejabat publik lainnya karena kepala daerah atau wakil kepala daerah hanya dengan status terdakwa saja sudah dapat diberhentikan sementara, sedangkan pemberhentian seharusnya sesudah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap: i3ahli bernama syaiful ahmad dinar, s.h., m.h: yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal oktober pada pokoknyaumum masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dakwahnya sebelum hari sidang ditetapkan, i3. menimbang bahwa mahkamah mendengar keterangan pemerintah pada persidangan tanggal oktober yang diikuti dengan keterangan tertulis, pada pokoknya sebagai berikut: pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon, mahkamah pernah memutusmberhentian sementara yang kamarnya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya: pengujian dan penjelasan pada hakikatnya sedang menguji norma yang mempunyai konstruksi sama dengan ketentuan sehingga pemerintah mengharap mahkamah memberikan putusan yang konsisten, bahwa mekanisme pemberhentian sementara adalah pilihan kebijakan (legal policy) sesuai semangat uud yang dilandasi oleh pertimbangan nurani untuk kepentingan yang bersangkutan dan kewibawaan lembaga, perumusan norma yang dimohonkan pengujian oleh pemohondalam menjalankan tugas dan fungsinya, i3.november pada pokoknya sebagai berikut: dpr menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon: ketentuan pemberhentian sementara bagi setiap pejabat negara pejabat publik yang menjadi terdakwadan atau wakil kepala daerah,bagi pejabat negara pejabat publik yang menjadi terdakwa jika disandingkan dengan ketentuan karena mengatur pemberhentian sementara bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang berstatus sebagai terdakwa, sedangkan peraturan perundang undangan yang dijadikan pembanding oleh pemohon adalah pemberhentian tetap bagi pejabat negara yang tersangkut kasus pidana dan sanksi bagi pejabat negara tersebut adalah pemberhentian tetap setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, i3. menimbang bahwa mahkamah juga telah mendengar keterangan pihak terkait ir. hi. abd. haris nadjamuddin, m.e: yang pada pokoknya mendukung dalil dalil pemohon guo: i3. menimbang bahwa(tiga) orang saksi masing masing bernama pasta agung, s.h., surat tongkol, s.h., dan harrys pilomonu, s.h., yang pada pokoknya menerangkan kronologi pihak terkait menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana yang juga calon kepala daerah terpilih kabupaten bone bolango, pendapat mahkamah i3 menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon beserta alat bukti surat atau tulisan dan keterangan ahli pemohon, keterangan pihak terkait, keterangan pemerintah, keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat, dan saksi pihak terkait, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3 menimbang bahwa permohonan guo merupakan pengujian kembali secara materiil suatu undang undang (judicial review) karena mahkamah pernah memutus pengujian dan penjelasannya terhadap dan uud yaitu putusan mahkamah nomor puu ii1 bertanggal mareti3. menimbang bahwa oleh karena pengujian dan penjelasannya pernah dilakukan terhadap dan uud dan pernah diputus oleh mahkamah (vide putusan nomor puu iii bertanggal maret sehingga mutasi mutans alasan hukum putusan tersebut berlaku dalam putusan ini sepanjang berkenaan dengan dan uud dan dianggap bis idem, maka yang akan dipertimbangkan adalah pengujian dan penjelasannya terhadap dan uud i3. menimbang bahwa meskipun pemohon menambahkan batu uji (touch stone) pengujian guo yaitu terhadap dan uud sehingga seolah olah tampak adanya perbedaan dengan perkara nomor puu ii1 akan tetapi dari uraian permohonan dan keterangan ahli pemohon syaiful ahmad dinar) tidaklah berbeda karena baik permohonan maupun keterangan ahli pemohon menguraikan pengujian guo terhadap prinsip praduga tak bersalah, prinsip kepastian hukum, dan prinsip non diskriminatif sehingga mahkamah berpendapat secara substansi permohonan beserta alasan alasan atas pengujian guo adalah sama dengan permohonan yang telah diputus dalam perkara nomor puu ii1 tanggal maret i3. menimbang bahwa praktik berbicara dalam pengujian undang undang terhadap undang undang dasar berlaku ketentu (vide dan pmk i3. menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan mahkamah atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, menurut mahkamah, pemohon tidak dapat menunjukkan alasan konstitusionalitas yang berbeda dari permohonan yang telah diputus dalam perkara nomor puu iii tanggal maret sehingga terhadap permohonan perkara nomor puu viii dinyatakan bis idehartono, ahmad fadli semadi, hamdan zelda, maria farida indrawi, muhammad alim, dan akil mochtar, yangmuhammad alim, akil mochtar, dan anwar usman masing masing sebagai anggota dengan didampingi oleh ida ria tambunan,muhammad alim ttd ttd hamdan zelda maria farida indrawi ttd ttd akil mochtar anwar usman panitera pengganti ttd ida ria tambunan selanjutnya disebut yang sejalan dengan ", , sebagaimana diatur dalam uud ketidakpastian dan ketidakadilan yang ditimbulkan dengan adanya diperkuat lagi dengan ketidakjelasan penjelasan bahwa penjelasan seolah, padahal pengadilan negeri tempat pelimpahan berkas perkara dapat saja mengembalikan berkas dakwaan atas dasar pertimbangan terdapat kekeliruan atau ketidakcermatan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. kekeliruan dan ketidakcermatan, misalnya dalam hal identitas terdakwa dapat menjadi pemicu eksepsi terdakwa ataupun penasehat hukum terdakwa, yang dapat berujung pada pembebasan terdakwa dari dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam persidangan. pengadilan negeri dapat memberikan nasihat kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan. probabilitas dalam praktik hukum ini kemudian menempatkan materi muatan penjelasan bertentangan dengan prinsip kepastian dan keadilan dalam praktik persidangan perkara pidana bukti iv. bahwa alasan fundamental lainnya adalah bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dipilih atas dasar mandat dari rakyat yang telah memilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala untuk periode jabatan tahun sebagaimana ditetapkan dalam yaitu bahwa,ketentuan memperlihatkan bahwa pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjalankan roda pemerintahan selama tahun berdasarkan mandat dari rakyat yang sadar bahwa mereka memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk jangka waktu tahun melalui mekanisme yang diatur dalam:iv. bahwa mandat rakyat kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahan selama tahun tersebut hanya dapat dicabut melalui proses politik dprd sebagaimana diatur dalam antara lain, setelah adanya putusan hukum berkekuatan hukum tentang tindak pidana yang dijadikan dasar pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah yang bersangkutan. ketentuan ini jelas mem bypass atau mengangkangi prinsip kedaulatan rakyat dalam rangka pemilihan pemimpin rakyat untuk memimpin suatu daerah. kegiatan memilih pemimpin dalam pemilihan umum itu dikatakan jean jacques rousseau sebagai "kontrak sosial (le contract social) berupaya pernyataan kehendak rakyat (les colonies generals) untuk mengikat pemimpin mereka untuk memimpin pemerintahan untuk periode tertentu, bahwa prinsip le contract social berupa le ventes generale , dalam satu kata singkat dikatakan "kedaulatan rakyat (the people's sovereignty) tersebut juga dianut dalam spirit uud dan lebih fundamental lagi adalah bahwa gagasan, "kedaulatan rakyat tersebut diadopsi dalam semangat ketentuan uud yaitu bahwa, kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar . ketentuan uud merupakan pilar bagi prinsip demokrasi konstitusional. dengan merujuk pada semangat uud juncto uud juncto maka pemangkasan masa jabatan berupa pemberhentian sementara kepala daerah dan atau wakil kepala tanpa proses peradilan dan bukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam jelas mencederai semangat "kedaulatan rakyat dimaksud. jelasnya adalah bahwa hanya rakyatlah yang berhak meminta kembali dan memangkas masa jabatan kepala daerah dan atau kepala daerah melalui proses politik dprd setelah adanya hukuman berkekuatan hukum tetap: iv,bahwa uud menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum jelas tidak lahir dari sebuah proses peradilan yang jujur, adil, dan imperial sehingga ketentuan dan penjelasa, dan jelas telah menderita kerugian material dan material serta kemudian tidak terbukti bersalah.dengan demikian, bertentangan dengan uud: segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan bahwa ketentuan menerapkan perlakuan yang diskriminatif antara kepala daerah danlatau wakil kepala daerah dengan pejabat publik lainnya terkait dengan masalah,sebagaimana diuraikan bawah ini: mahkamah konstitusi undang undang nomor hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak mahkamah konstitusi.: e.pemeriksa diberhentikan tidak dengan hormat dari keuanganpemberhentian komnas ham dilakukan undang undang nomor berdasarkan keputusan sidang paripurna tahun tentang hak dan diberitahukan kepada dewan asasi manusia1) undang undang anggota kpi berhenti karena: nomor tahun masa jabatan berakhir, tentang penyiaran meninggal dunia, alamat apt. kalibata city cf, jalan kalibata raya nomor rt rw kelurahan rajawali, kecamatan pancoran, jakarta selatan sebagai 20n00n0 ll. pemohon nama laporan situmorang alamat komplek beji permai, blok nomor tanah baru, depok, jawa barat sebagai n nn 00n0nn0mahkamah konstitusindang undang dasar negera republik indonesia tahun kecuali mahkamah konstitusi. undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman" il. legal standing pemohon bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan adanya undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut, yaitu tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pilpres tahun ini mana tidak ada dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya telah merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara yang mempunyai hak dipilih dan memilih dalam pelaksanaan pilpres mana para pemohon menginginkan adanya kepastian hukum dan dasar hukum yang tegas bagi. kpu dalam pelaksanaan pilpres tahuwarga negara indonesia yang memiliki hak memilih dan dipilih yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan adanya karena tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pilpres menurut para pemohon juga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dalam pelaksanaan pilpres dan berpotensisebagai warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih yang merasa potensial akan dirugikan hak konstitusionalnya denganpresiden, keterangan dewan perwakilan rakyat, dan kesimpulan tertulis para pemohon sebagaimana diuraikan atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut.1. hakim konstitusi, yaitu hamdan zelda selaku ketua merangkap anggota, arief hibahwa disamping itu para pemohon berprofesi sebagai advokat yang mengetahui adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan pilpres tahun ini yang berpotensi akanbahwa bahwa.pilih dan dipilih pada pemilihan umum (baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihdengan demikian, paranomor tahun karena pelaksanaan pilpres tahun ini menjadi tidak jelas, rancu dan tanpa dasar konstitusi yang dapat dipertanggungjawabkan. bahwa dengan demikian paracrucara pemohon guo. ill. uraian mengenai dasar permohonan bahwa undang undang dasar berbunyi: negara indonesia adalah negara hukum"istem: which rules are clear, well understood, and fairly enforced"omisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang akan diselenggarakan pada tanggal juli ini telah menetapkan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh gabungan partai politik dan telah pula ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan nomor urut dan nomor urut pada tanggal junprabowo subianto dan hatta rajasa atau pasangan calon nomor urut joko widodo dan jusuf kalla sampai dengan diajukannya permohonan ini adalah tidak jelas dan tidak pasti, karena untuk pilpres yang hanya diikuti oleh saja pasangan calon, tidak mempunyai landasan konstitusionalnya serta tidak terdapat pula dalam aturan perundang undangan yang berlaku (hukum positif) saat ini, bahwa nomor tahu.iadaan aturan hukum yang jelas dan tegasdiatur segera: bahwa karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas maka pelaksanaan pilpres tahun ini rentan terhadap gugatan hasil penetapan pemenangnya yang dilakukan oleh kpu, para pihak yang tidak terima dengan hasil pilpres akan mengajukan gugatan mahkamah konstitusi yang dapat mengguncang kestabilan keamanan dan ketenangan sosial masyarakat dalam memilih presiden dan wakil presiden: untuk mengantisipasi mengenai ketiadaan aturan hukum yang jelas dalam pelaksanaan pilpres tahun maka mahkamah konstitusi dengan kewenangannya serta berdasarkan praktek dalam bersidang mahkamah konstitusi yang dijabarkan dalam yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi, maka para pemohon memohon agar kiranya mahkamah konstitusi berkenan memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pilpres tahun kepada komisi pemilihan umum berdasarkan petit yang akan diuraikan bawah ini. bahwa para pemohon, memohon kepada mahkamah konstitusi memberikan landasan konstitusional dalam pelaksanaan pilpres tahun dengan menyatakan hukumnya bahwa pelaksanaan pilpres tahun adalah konstitusional sepanjang penetapan pemenangnya adalah memperoleh suara terbanyak dengan hanya (satu) putaran saja yang dikuatkan dengan alasan alasan sebagai berikut: peserta calon adanya hanya pasangan calon saja jadi cukup dengan satu putaran tidak perlu (dua) putaran karena pesertanya itu itu saja: bahwa pemilihnya yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap juga adalah itu itu saja dengan sedikit perubahan sana sini yang tidak berubah signifikan antara satu putaran atau putaran pelaksanaan pilprepilpres dengan hanya satu putaran akan menghemat anggaran negara setengah dari yang diajukan oleh kpu apabila pelaksanaan pilpres dengan (dua) putaran. terkuatnya energi, waktu dan pikiran seluruh rakyat jika pelaksanaan pilpres dilakukan dengan (dua) putaran padahal hanya terdapat pasangan calon, bahwa jangan hanya karena mengikuti dan memenuhi prosedur formal tentang sebaran suara sebesar lebih dari provinsi (atau sekitar provinsi), namun substansi demokrasi dan kedaulatan rakyat diabaikan belum lagi ditambah dengan anggaran atau biaya pilpres yang sangat besar dan perhatian masyarakat menjadi hanya mengurusi pilpres saja. bahwa secara prinsip dalam memutus perkara pengujian undang undang, mahkamah konstitusi hanya dapat berperan sebagai negative legislature. artinya mahkamah konstitusi hanya dapat menyatakan bagian atau seluruh norma undang undang bertentangan dengan undang undang dasar dan dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. hal ini sebagaimana ditegaskan dalam dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. namun dalam perkembangannya, mahkamah konstitusi membuat beberapa putusan yang tidak sekedar membatalkan norma, melainkan juga membuat putusan yang bersifat mengatur (positive legislature). dalam perspektif yuridis normative, tindakan aktivisme judicial yang mengarah kepada kedudukan positive legislature tersebut tidak sesuai dengan ketentuan atas dan terkesan melampaui batas. sekalipun demikian, apabila ditelaah beberapa putusan mahkamah konstitusi yang bersifat positive legislature justru menunjukkan dan menjadi bukti sebuah penegakan hukum yang progresif. meskipun putusan yang demikian tersebut menimbulkan problematika dan dinamika dalam implementasinya. dalam penegakan hukum yang progresif, hukum tidak hanya dilihat dari kacamata teks undang undang saja melainkan, menghidupkan kemaslahatan dalam konteks kualitasnya. pada konteks inilah dalam beberapa putusan pengujian undang undang, mahkamah konstitusi berani bertransformasi, melakukan terobosan, dan menembus batas batas ketentuan, demi menegakkan hukum dan keadilan substantif berdasarkdasar (sumber: dr. martial, hum, mahkamah konstitusi dari negative legislature positive legislature? juni konstitusi press kon pres)), bahwa tidak adanya aturan hukum yang jelas tentang penyelenggaran pemilihan umum presiden tanggal juliuntuk itu para pemohon memohon kepada mahkamah agar memberikan kepastian hukum menurut konstitusi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanggal juli ini sebagaimana diatur dalamdengan adanya ketentuan ", dihubungkan dengan penyelenggaran pemilihan umum presiden tanggal juli untuk periodebila tidak ada pasangan calon yang memenuhi sebaran hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh kpu. sehingga penyelenggaraan pilpres tanggal juli untuk periode yang tidak ada pijakan hukumnya yang jelas dan telah melanggar hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin dalam undang undang dasar tersebut. iv. petit bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka par: menyatakan adalah konstitusional sepanjang diartikan dan dengan ketentuan yang berbunyi: pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari y46dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden" dan dapat digunakan oleh komisi pemilihan umumdan apabila diartikan diluar penjelasan tersebut maka tentangan dengan dan undang undang dasar menyatakan yang memuat frasa " undang undang nomor tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang dipergunakanngguh hamonanngan sirait, bukti fotokopi kartu tanda advokat perawi atas nama sungguh hamonangan sirait, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama nora) laporan situmorang, bukti fotokopi kartu tanda advokat perawi atas nama nora) laporan situmorang, bukti fotokopi cuplikan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi cuplikan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presidenaufik bahari, s.h., hum., ll.m warga negara indonesia pekerjaan advokat alamat jalan tebet timur dalam iii nomor kelurahan tebet timur, kecamatan tebet, jakarta selatankonstitusi atas, makaatur pada undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah ditambahkan dan atau diubah melalui undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut uuemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap frasa "ditahan" dan "tahanan" pada huruf undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) terhadap uud oleh karena objek permohonan pengujian undang undang ini adalah undang undang, bahwa perlu ditegaskan, pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap frasa atau kata yang merupakan materi muatan dan atau bagian dari undang undang. menyatakan,. db. menyatakan bahwa materi muatan dan atau bagian dari bahwa terhadap permohonan tersebut mahkamah menolak seluruh permohonan pemohon dengan amar putusan nomor puu x yang telah diuraikan pada bagian awal permohonan ini: bahwa menurut pemohon, bunyi amar putusan mahkamah sebagaimana awal menunjukkan bahwa mahkamah menolak petit pemohon perkara nomor puu x yang pada intinya meminta agar huruf dinyatakan konstitusional bersyaratkurap, bahwa menurut pemohon, dengan adanya penolakan tersebut, mahkamah berpendapat tafsir pemohon perkara nomor puu x sebagaimana dalam petit tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum, yang oleh karenanya ditolak, bahwa menurut pemohon, amar putusan mahkamah konstitusi nomor puu x yang membatalkan huruf dalam kurap tidak berarti mahkamah membenarkan dalil dalil pemohon perkara nomor puu x yang memohon agar ketentuan huruf kurap ditafsirkanbahwa sebagaimana diketahui, putusan mahkamah konstitusi berlaku depan dan tidak berlaku surut sebagaimana diatur dalam mk. : dengan demikian, menurut pemohon, kurap secara utuh, termasuk dengan adanya huruf dalam tersebut, untuk surat keputusan pemidanaan sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi, masih berlaku ketentuan sebelum putusan nomor puu x tanggal november bahwa sebagaimana putusan nomor puu x yang menolak permohonan yang diajukan oleh margin riduansyah yang meminta tafsir agar huruf kurap, pemohon sependapat dengan putusan tersebut bahwa tafsir yang demikian tidak beralasan hukum, menurut pemohon, huruf kurap bersifat imperatif dan mandatory terbatas pada putusan dan pt, dan bergantung pada kondisi apakah saat putusan dan dibacakan, terdakwa sedang ditahan atau tidak, dan apakah majelis hakim yang memeriksa perkara merasa perlu melakukan penahanan bagi yang tidak ditahan, atau melanjutkan penahanan atau membebaskan bagi terdakwa yang statusnya sedang ditahan, hal ini sesuai dengan maksud dan kurap juncto kurap, menurut pemohon huruf kurap berlaku untuk putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi namun tidak berlaku untuk putusan mahkamah agung karena setelah putusan mahkamah agung sebagai putusan final tidak ada lagi penahanan adanya pemidanaan jika putusannya berisi pemidanaan: menurut pemohon, huruf kurap berbicara tentang penahanan, yang berbeda arti dan tidak berkaitan dengan pemidanaan atau eksekusi terhadap putusan pidana yang telah eintracht, dengan ditolaknya tafsir tersebut maka huruf kurap semestinya menjadi yang konstitusional karena telah jelas dan memberi kepastian hukum tanpa perlu tafsir tambahan. namun sayangnya, putusan nomor puu x tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai alasan penolakan petit permohonan pemohon margin riduansyah karena lebih banyak memberikan pertimbangan mengenai alasan dipakainya huruf kurap yang tidak dimohonkan pemohon. hal ini kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memelintir putusan tersebut dengan mengangkat kembali tafsir pemohon perkara nomor puu x yang sebenarnya telah ditolak, tengah tengah masyarakat terdapat pendapat yang menyatakan bahwa karena tidak berlaku surut maka putusan putusan pidana yang diputus sebelum tanggal november yang tidak memuat perintah penahanan adalah batal demi hukum, dengan tafsir bahwa batalnya putusan tersebut juga berlaku untuk putusan mahkamah agung tingkat kasasi sebagai putusan yacht. pendapat ini tamtama disampaikan oleh prof dr. yusril iha mahendra yang juga kuasa hukum pemohon perkara nomor puu x dan dipergunakan oleh komjen pum suseno dadi untuk menolak eksekusi pihak kejaksaan atas putusan yacht, ironisnya, pihak kejaksaan tidak mampu melakukan eksekusi dengan tegas karena terdapat perlawanan tafsir seperti itu dan akibatnya gagal melakukan eksekusi. menurut pemohon keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak tatanan negara hukum karena negara kalah dengan tafsir keliru, meskipun hal ini sekilas dapat saja dipandang sebagai persoalan penerapan hukum, namun gagalnya eksekusi kejaksaan dan kuatnya ambiguitas kalangan masyarakat mengenai tafsir yang benar atas huruf kurap, berakibat pada munculnya ketidakpastian norma dari guo dan depan akan terus menerus menjadi polemik apabila kondisi yang sama muncul kembali tanpa ada penyelesaian secara konstitusional: oleh karena itu, adanya keadaan berupa kegagalan eksekusi oleh kejaksaan dan ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk meyakinkan masyarakat mengenai "tafsir yang benar" terhadap huruf kurap. serta adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap tafsir aparat penegak hukum, membuat norma guo berpotensi memiliki ketidakpastian hukum apabila tidak diberikan tafsiran konstitusi oleh mahkamah konstitusi: menurut pemohon, persoalan multitafsir huruf kurap pasca putusan nomor puu x terhadap putusan putusan ataupun dan tertentu yang diputus sebelum tanggal november dapat diselesaikan apabila mahkamah konstitusi membuat tafsir konstitusi atas frasa "ditahan" dan "tahanan pada guo. jika frasa "ditahan" dan tahanan" ditegaskan tafsir konstitusinya dengan menyatakan bahwa frasa tersebut memiliki makna penahanan" sebagaimana yang dimaksud oleh kurap dan berbeda dengan makna "pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap" atau "pemidanaan" atau "eksekusi pidana" maka guo tidak lagi multitafsir, untuk mendukung argumentasi pemohon dan mendapatkan tafsir yang tepat terhadap huruf kurap dapat dilakukan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis sebagai berikut: penafsiran gramatikal bahwa menurut pemohon. ketidakpastian hukum sebagaimana dijelaskan atas tidak perlu terjadi jika terdapat ketegasan konstitusional bahwa yang frasa "ditahan" dan "tahanan" yang dimaksud dalam huruf kurap adalah penahanan sebagaimana yang dimaksud angka juncto juncto juncto juncto serta dan kurap. huruf kurap harus dibaca satu nafas dengan pengertian penahanan menurut kurap pada tersebut, untuk menafsir frasa "ditahan dan "tahanan" dalam huruf kurap yang akar katanya "tahan" harus dicari padanan pengertiannya dalam kurap, kurap mengenai istilah "penahanan", yang diterangkan dalam angka kurap yang menyatakankemudian, dalam kurap diatur alasan alasan dikenakannya penahanan yang menyatakan, pern: dari ketentuan tersebut jelas bahwa penahanan dilakukan hanya jika terpenuhinya syarat syarat tersebut atas dan tidak berkaitan dengan pemidanaan. kurap juga mengatur jenis jenis atau mana penahanan dilakukan kurap: penahanan rumah tahanan negara rutan) penahanan kota penahanan rumah mana penahanan dilakukan tersebut jelas berbeda dengan pemidanaan, yang dilakukan lembaga pemasyarakatan. kurap juga mengatur kewenangan hakim yang mengadili perkara tiap tingkatan untuk melakukan penahanan untuk pn, untuk pt, dan untuk ma), kata kuncinya adalah "guna kepentingan pemeriksaan", artinya dilakukan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung rujukan syaratnya mengacu pada syarat penahanan dalam kurap: kurap: hakim pengadilan ngehngeh. jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi:limratus sedari jalinan angka juncto juncto juncto pasal juncto kurap kita dapat mendapatkan pemahaman apa itu yang dimaksud penahanan yakni "(berupa) penahanan rutan, penahanan kota, penahanan rumah, untuk masa persidangan menjadi kewenangan hakim yang mengadili perkara) guna kepentingan pemeriksaan (ditiap tingkatan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung selama jangka waktu tertentu yang diatur dalam kuhapij, setelah itu, untuk memperoleh pemahaman gramatikal secara komprehensif atas frasa "ditahan" dan "tahanan" dalam huruf kurap, terdapat pula makna "ditahan" dan "tahanan" yang sama dengan tersebut dalam dan kurap. kurap yang berbunyi sebagai berikut:.kurap bersembunyi, : dari substansi tersebut atas jelas bahwa huruf kurap merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan dan kurap: huruf kurap bila dibaca bersama sama dengan dan kurap akan mendapat pengertian sebagai berikut: putusan pemidanaan memuat hal hal dengan kondisi berikut: jika sedang tidak ditahan. hakim tingkat dapat memerintahkan terdakwa ditahan sepanjang memenuhi syarat dan terdapat alasan cukup untuk itu jika ditahan, hakimtingkat banding, jika terdakwa ditahan, hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan atau dibebaskan. dari jalinan tersebut terlihat bahwa dasar filosofis keberadaan huruf dan adalah adanya jaminan status penahanan bagi seorang terdakwa ketika sedang menjalani proses pemeriksaan tiap tingkatan. ketiadaan jaminan status penahanan ini dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud sebelum adanya putusan nomor puu x sepanjang ketiadaan tersebut bukan akibat kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, dari jalinan tersebut atas, berdasarkan penafsiran gramatikal dapat disimpulkan bahwa frasa "ditahan" dan "tahanan' pada huruf kurap mengacu pada pengertian penahanan menurut kurap, yakni menempatkan terdakwa pada suatu tempat (rutan, rumah, kota) untuk masa tertentu dan terbatas, guna kepentingan pemeriksaan jika pemeriksaan telah selesai karena putusan telah eintracht, tidak ada lagi penahanan adanya pemidanaan (bagi putusan yang mexicana). dengan demikian, pernah ditahan tetap dalam tahanan tidak berkaitan dengan eksekusi pidana. penafsiran sistematis dalam melakukan penafsiran sistematis kita dapat melihat letak huruf kurap dalam sistematika kurap dan membandingkannya dengan yang memiliki muatan yang sama: untuk melakukan penafsiran sistematis, huruf kurap harus dikaitkan dengan kurap dalam bab xvi: pemeriksaan sidang pengadilan: bagian keempat: pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, dan kurap dalam bab xvii: upaya hukum biasa, bagian kesatu: pemeriksaan tingkat banding serta memperhatikan letak tersebut dalam sistematika kurap dan membandingkannya dengan bab xvii bagian kedua: pemeriksaan tingkat kasasi dimana tidak terdapat pengaturan serupa, bahwa berdasarkan sistematika kurap, maka kurap diperuntukkan bagi putusan tingkat pn, sementara kurap diperuntukkan bagi putusan tingkat banding. adapun pada bagian kasasi tidak terdapat perintah serupa bagi hakim mahkamah agung untuk memerintahkan supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan, bahwa berdasarkan tata letak huruf dan kurap, dengan menggunakan penafsiran sistematis, dikaitkan pula dengan penafsiran gramatikal atas makna penahanan menurut kurap yakni guna kepentingan pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa "perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan" hanya diperuntukkan bagi putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dan tidak berlaku bagi putusan mahkamah agung, bahwa atau(vide kurap), lalu diatur lebih lanjut bahwa surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan (vide huruf kuhapij, untuk tingkat banding:dalam bab xvii: upaya hukum biasa, bagian kedua, pemeriksaan tingkat kasasi, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai perintah penahanan atau dibebaskan seperti halnya huruf kurap dan kurap). ketiadaan ini menunjukkan bahwa penahanan hanya dilakukan guna kepentingan pemeriksaan, dalam arti proses persidangan masih berproses, sementara jika telah menjadi putusan akhir dalam kasasi, perintah penahanan tidak diperlukan lagi karena sudah menjadi pemidanaan dengan diutusnya pidana dan tidak terdapat upaya hukum (biasa) lagi: terlebih lagi dalam nomor tahun tentang mahkamah agung sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun dan diubah terakhir dengan nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang mahkamah agung,lebih jauh, huruf kurap tidak terkait langsung dengan eksekusi pemidanaan.kurap, kurap, dengan demikian, eksekusi putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tersebut tidak berkait dengan konteks penahanan dalam huruf kurap, sebab antara penahanan dengan pemidanaan memiliki esensi yang berbeda: dengan demikian, dari sistematika huruf dan kurap, serta melihat dan membandingkannya dengan isi bab xvii bagian kedua, pemeriksaan tingkat kasasi dalam kurap, maka jelas makna dari "ditahan" dan tahanan" pada huruf kurap adalah "penahanan menurut kurap frasa "ditahan" dan "tahanan" pada huruf kurap memiliki makna penahanan menurut kurap" dari uraian atas maka jelas bahwa "ditahan" dan "tahanan" yang dimaksud pada, yang penerapannya bergantung pada keadaan (contingent) dengan apakah hakim pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang memeriksa merasa perlu menahan terdakwa jika tidak ditahan: atau menetapkan terdakwa dalam tahanan atau dibebaskan jika terdakwa sedang ditahan ketika putusan dijatuhkan. dengan demikian, karena putusan kasasi mahkamah agung merupakan putusan terakhir yang final dan mengikat, maka tidak diperlukan lagi adanya perintah tersebut: dalam hal ini juga berlaku keadaan dimana jika saat putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi tingkat banding dibacakan, terdakwa sedang tidak ditahan dan majelis hakim yang memeriksa perkara tidak merasa perlu untuk melakukan penahanan, maka tidak perlu ada perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. terlebih lagi jika ketika putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi tersebut dibacakan terdakwa telah habis masa penahanannya dan tidak dapat diperpanjang lagi oleh atau yang memutus perkara tersebut: dapat dibayangkan jika seorang yang tidak ditahan pada saat putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi dibacakan, sementara majelis hakim memandang tidak perlu dilakukan penahanan ataupun masa penahanan pada tingkatan tersebut telah habis, bagaimanakah bunyi putusan yang memuat supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana dimaksud huruf kurap? apakah putusan atau tersebut harus menyatakan terdakwa dibebaskan padahal putusannya merupakan putusan pemidanaan? tentu tidak, jalan keluarnya, putusan atau tersebut tidak perlu mencantumkan perintah tersebut dan jika terdakwa kasasi maka kewenangan penahanan tergantung pada mahkamah agung yang memeriksa perkara tersebut, undang undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: kemudian mengingatemohon menyadari bahwa huruf kurap pernah diajukan pengujian mahkamah konstitusi dan telah diputus dengan putusan nomor puu x tertanggal november yang amaya berbunyi sebagai berikut: mengadili: menyatakan: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, mahkamah memaknai bahwa:b,c, i,j, dan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum"mohon juga menyadari terhadap yang telah diajukan pengujiannya mahkamah konstitusi tidak dapat diuji kembali kecuali dengan batu uji ataupun alasan berbeda sebagaimana diatur dalam mk: menurut pemohon, keberadaan huruf kurap juncto kurap (sebelum putusan nomor puu x dimaksudkan untuk memberi kejelasan status penahanan bagi terdakwa. batalnya putusan yang tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan lebih merupakan perlindungan bagi terdakwa atas status tahanannya selama proses persidangan berlangsung hingga berkekuatan hukum tetap: huruf kurap dimaksudkan untuk memperjelas status tahanan terdakwa sejak putusan pengadilan negeri dibacakan hingga hari batas waktu menyatakan banding,apabila banding maka kewenangan penahanan beralih atau jika tidak banding maka putusan menjadi yacht, ataupun sejak putusan dibacakan hingga (empat belas) hari batas waktu menyatakan kasasi. jika kasasi maka kewenangan penahanan menjadi kewenangan mahkamah agung atau jika tidak kasasi akan menjadi yacht, sementara itu, bagi putusan yang berkekuatan hukum tetap (eintracht). maka frasa yang dipergunakan untuk melakukan eksekusi tidak lagi penahanan melainkan pemidanaan. manakala putusan mahkamah agung telah menyatakan terdakwa dipidana. atau putusan mahkamah agung menguatkan putusan pengadilan tinggi yang menyatakan terdakwa dipidana, maka tidak perlu ada perintah untuk segera dieksekusi (apalagi perintah penahanan), karena pernyataan putusan pidana tersebut sudah dapat dieksekusi, selama ini, putusan putusan mahkamah agung tidak mungkin memuat perintah ditahan atau tetap dalam tahanan sebagaimana dimaksud huruf kurap, karena jika memuat klausul penahanan justru putusan mahkamah agung tersebut menjadi kabur. bagaimana mungkin putusan eintracht memerintahkan penahanan, padahal penahanan dilakukan semata mata guna kepentingan pemeriksaan: dengan adanya tafsir yang berbeda beda, dengan alasan putusan nomor puu x tidak berlaku sum, maka akan terdapat ribuan terpidana yang diputus sebelum tanggal november yang menyatakan putusannya batal demi hukum dengan alasan putusan tidak memerintahkan penahanan, atau akan muncul kesulitan dari kejaksaan untuk mengeksekusi putusan mahkamah agung yang tidak memuat perintah penahanan, yang belum dieksekusi dengan alasan putusan non executable. padahal, seluruh putusan mahkamah agung hampir dipastikan tidak ada yang memuat perintah penahanan sebagaimana dimaksud huruf kurap: pasca putusan mahkamah konstitusi nomor puu xy2012 justru timbul keadaan baru dimana terdapat perbedaan tafsir kalangan masyarakat, pencari keadilan, akademisi hingga aparat penegak hukum yang sampai sampai mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. penegakan hukum yang tidak pasti dapat berpotensi rusaknya negara hukum. dengan segala hormat, menurut pandangan pemohon perlu kiranya mahkamah konstitusi melengkapi pendapat hukum putusan nomor puu yang memang terasa ada yang kurang yang pada akhirnya kekurangan ini dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu untuk memberi tafsirannya masing masing: meskipun putusan nomor puu x menolak permohonan pemohon margin rinduansyah dan mengadili sendiri huruf pada kurap, namun pertimbangan hukum putusan tersebut lebih banyak memuat pendapat hukum mengenai mengapa huruf pada kurap harus dibatalkan: sementara, dengan segala hormat, menurut pemohon, pertimbangan hukum yang berisi alasan penolakan permohonan pemohon margin rinduansyah oleh mahkamah tidak secara lengkap diberikan, pemohon berharap melalui permohonan ini mahkamah dapat lebih mendalam memberikan pendapat hukum melalui pertimbangan hukum putusan demi kepastian hukum dan tegaknya negara hukum. bahwa masih adanya pemahaman yang salah atas frasa "ditahan" dan "tahanan" dalam huruf kurap ini, yang secara faktual dibuktikan dengan adanya polemik hingga sampai adanya ketidakmampuan aparat penegak hukum menjalankan eksekusi pidana, menunjukkan norma frasa "ditahan" dan "tahanan" dalam guo butuh untuk dipertegas, diberikan tafsir konstitusional. dan dipastikan pengertiannya, putusan mahkamah konstitusi atas perkara pemohon ini dapat menjadi pedoman bagi pemahaman sebagian masyarakat, termasuk pihak pihak yang menyatakan dirinya sebagai ahli hukum, yang saat ini salah memahami norma frase "ditahan dan "tahanan" pada huruf kurap, dan menjadi pedoman bagi jaksa untuk melakukan eksekusi terhadap putusan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas putusan atau putusan dan yang eintracht yang diputus sebelum tanggal november namun belum dieksekusi. oleh karena itu, cukup alasan bagi mahkamah konstitusi untuk menyatakan frase "ditahan" dan "tahanan" pada huruf kurap adalah konstitusional bersyarat (conditional constitutional)m" iv. kesimpulan bahwa agar tidak terbuka penafsiran lain atas huruf kurap, maka menurut pemohon mahkamah perlu memberikan tafsir konstitusi terhadap frasa "ditahan dan "tahanan", dengan adanya penafsiran kedua frasa tersebut maka tidak terbuka lagi ruang bagi berbagai pihak untuk menghindari eksekusi dan tidak terbuka lagi potensi konflik antar aparat penegak hukum yang memiliki penafsirannya masing masing petit berdasarkan alasan alasan tersebut atas.frasa "ditahan" dan "tahanan" pada huruf kurap adalah konstitusional bersyar: menyatakan frasa "ditahan" dan "tahanan" pada huruf kurap memiliki kekuatan mengikdan kurtaufik bahari, bukti fotokopi surat keputusan pengadilan tinggi jakarta nomor ptj.pandum ph tentang pengangkatan sebagai pengacara praktik, tanggal oktober bukti fotokopi berita gagalnya eksekusi suseno dadi oleh kejaksaanfrasa ditahan dan tahanan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana (selanjutnya disebut kurap)frasa ditahan dan tahanan yang tercantum dalam huruf kurapberprofesi sebagai advokat berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan tinggi jakarta nomor ptj.pandum. ph tentang pengangkatan sebagai pengacara praktik tertanggal oktober pemohon dalam menjalankan profesi sebagai advokat melakukan pembelaan kepada tersangka atau terdakwa maupun memberi bantuan hukum terhadap pelapor tidak memperoleh pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud serta tidak mendapat jaminan keberlangsungan dan tegaknya negara hukum sebagaimana diatur dalam uud, yaitu apabila frasa dalam undang undang guo mempunyai tafsir yang tidak jelas dan tidak tegas maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai advokat melakukan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa dan memberikan bantuan hukum terhadap pelapor untuk mendapatkan keadilfrasa ditahan dan tahanan dalam huruf kurap, yang dianggap oleh pemohon bertentangan dengan dan uud dengan alasan alasan sebagai berikut: menurut pemohon bahwa huruf kurap pernah dimohonkan pengujian oleh pemohon lain parline riduansyah) dan telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu x tanggal november namun menurut pemohon bahwa permohonan pemohon guo berbeda dengan permohonan dalam perkara nomor puu x sebab permohonan pemohon guo hanya menguji konstitusionalitas frasa ditahan dan tahanan yang tercantum dalam huruf kurap. permohonan pemohon terdahulu adalah pengujian konstitusionalitas keseluruhan norma yang tercantum dalam huruf kurap: selain itu, menurut pemohon bahwa mahkamah dalam putusan puu tanggal november tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai alasan penolakan terhadap permohonan pemohon tersebut. mahkamah dalam putusan nomor puu x tanggal november lebih banyak memberikan pertimbangan mengenai alasan dipakainya huruf kurap yang tersebut sebenarnya tidak dimohonkan oleh pemohon nomor puu x putusan mahkamah konstitusi telah memunculkan berbagai tafsir dari ahli hukum antara lain disampaikan oleh prof. dr. yusril iha mahendra yang menyatakan putusan mahkamah tidak berlaku surut sehingga putusan pidana yang diputus sebelum tanggal november yang tidak mencantumkan perintah penahanan adalah batal demi hukum. dengan adanya tafsir tersebut menyebabkan kejaksaan tidak mampu melakukan eksekusi terhadap terpidana komjen suseno dadi yang telah diputus oleh mahkamah agung sebelum tanggal november gagalnya eksekusi oleh kejaksaan dan kuatnya ambiguitas berbagai kalangan masyarakat mengenai adanya tafsir huruf kurap menimbulkan ketidakpastian norma dari guo dan akan terus menjadi polemik masyarakat apabila tidak ada penyelesaian secara konstitusional, menurut pemohon ketentuan huruf kurap tidak terkait langsung dengan eksekusi pemidanaan karenadalam kurap: frasa ditahan dan tahanan yang diatur dalam yang penerapannya bergantung pada keadaan: berdasarkan alasan alasan tersebut atas, pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan frasa ditahan dan tahanan yang tercantum dalam huruf kurap adalah konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa ditahan dan tahanan yang dimaksud adalah penahanan menurut kurap,ion dan kurapterhadap permohonan pemohon, panel hakim pada sidang tanggal mei telah memberikan nasihat kepada pemohon, antara lain, supaya pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan jelas persoalan konstitusionalitas yang menjadi pokok permohonan pemohon terkait dengan tersebut, bukan mengenai perdebatan yang timbul dalam masyarakat terkait dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tanggal november namun ternyata pemohon dalam perbaikan permohonannya masih juga belum menguraikan persoalan konstitusionalitas yang dimaksud (vide perbaikan permohonan pemohon bertanggal april pada angka halaman angka sampai dengan angka halaman dan halaman angka dan halaman angka halaman i3, menurut mahkamah, hal pokok yang dipersoalkan pemohon adalah frasa ditahan dan tahanan dalam huruf kurap yang menurut pemohon oleh karena itu, pemohon merasa perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan perbedaan antara pemohon ini dengan permohonan perkara nomor puu dan mengapa pokok perkara mesti diperiksa oleh mahkamah, agar dapat menjadi pertimbangan mahkamah untuk menyatakan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, permohonan yang diajukan pemohon berbeda dengan dengan permohonan perkara nomor puu x yang diajukan parline riduansyah dan selayaknya diperiksa dan diputus oleh mahkamah karena, pemohon perkara nomor puu x menguji keseluruhan huruf kurap, sedangkan pemohon menguji terbatas pada frasa ditahan" dan "tahanan' pada tersebut: permohonan pemohon diajukan setelah timbulnya keadaan baru pasca putusan perkara nomor puu xy2012 yakni timbulnya polemik dan perbedaan tafsir yang nyata hingga secara faktual membuat aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dan membuat negara hukum tidak lagi memberikan kepastian hukum: adanya kebutuhan untuk mendapatkan kejelasan atas putusan putusan mahkamah agung dan pengadilan bawahnya yang diputus sebelum putusan nomor puu x tanggal november bahwa keadaan baru yang dimaksud oleh pemohon adalah timbulnya persoalan konstitusionalitas huruf kurap pasca putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tanggal november putusan tersebut, membatalkan huruf "k pada kurap, sementara menolak permohonan pemohon atas pengujian huruf kurap: ternyata pasca putusan tersebut justru timbul tafsir yang berbeda atas huruf kurap atau dapat juga disebut "disalahtafsirkan" oleh beberapa pihak sehingga menimbulkan mutltitafsir bahkan mempengaruhi tegaknya negara hukum: bagi sebagian orang termasuk sebagian aparat penegak hukum. karena putusan membatalkan huruf pada kurap, maka untuk putusan putusan mahkamah agung sebelum tanggal november yakni saat dibacakannya putusan nomor puu x oleh sebagian pihak tersebut huruf kurap ditafsirkan masih tetap frasa tersebut mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana terurai dalam berbagai pendapat dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat. menurut mahkamah huruf dan huruf k kurap telah dipertimbangkan dan diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu x tanggal november dalam putusan guo mahkamah berpendapat bahwa huruf k' adalahpersoalan konstitusional lebih lanjut yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan guo adalah apakah hal itu bermakna bahwa sebelum jatuhnya putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tanggal november putusmenjadi batal demi hukum? dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang berkembang. pendapat pertama menyatakan bahwa putusan tersebut batal demi hukum karena putusan mahkamah konstitusi tidak berlaku surut tetapi berlaku depan (prospektif). pendapat kedua menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dengan sendirinya batal demi hukum karena frasa ditahan dan tetap dalam tahanan yang dimaksud dalam huruf kurap adalah ditahan dan tetap dalam tahanan selama perkara pidana tersebut berproses atau berlangsung pengadilan negeri, pengadilan banding, atau kasasi, dan tidak dimaksudkan untuk putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. persoalan inilah yang dimohonkan oleh pemohon pendapat manakah dari kedua pendapat tersebut yang secara konstitusional dibenarkan: bahwa mengenai hal ini, telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x antara lain, pada paragraf sebagai berikut: : berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas bahwa putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dianggap sah dan berlaku sampai ada putusan pengadilan lain yang berwenang membatalkannya: i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, frasa ditahan dan tahanan dalam huruf kurap tidak perlu ditafsirkan lagi. permohonan pemohon yang meminta penafsiran konstitusional atas frasa ditahan dan tahanan dalam huruf yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang tidak mencantumkan huruf sebelum adanya putusan mahkamah nomor puu x tanggal november tidak dengan sendirinya batal demi hukum, telah terjawab dalam putusan nomor puu tersebut: i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut atas, menurut mahkamah permohonan pemohorief hid ttd. ttd. hartonouwardi berlaku termasuk untuk putusan mahkamah agung dan putusan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang ketika diputus terdakwa tidak sedang ditahan. sehingga putusan putusan tersebut dianggap batal demi hukum: penafsiran ini diperparah karena adanya kesalahpahaman mengenai makna konstitusional "ditahan" dan tahanan" pada huruf kurap yang disamakan dengan perintah eksekusi atas putusan berkekuatan hukum tetap atau pemidanaan, karena huruf kurap dianggap sebagai perintah eksekusi, maka penafsiran keliru ini mengganggap putusan pengadilan baik putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga mahkamah agung yang tidak memuat ketentuan huruf kurap adalah non executable atau tidak dapat dieksekusi: akibatnya, terpidana terpidana yang telah dipidana sebelum putusan nomor puu x berpotensi untuk mempermasalahkan putusan putusan masing masing termasuk jika putusannya berupa putusan mahkamah agung apabila tidak memuat huruf kurap: untuk lebih mempermudah pemahaman mengenai persoalan konstitusionalitas guo. pemohon memberikan satu contoh kasus konkrit yang dapat memperlihatkan bahwa dan uud yakni tegaknya negara hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil menjadi melanggar, sebagaimana terurai berikut ini, setelah putusan nomor puu x tanggal november terdapat keadaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum baru terkait gagalnya eksekusi terhadap putusan mahkamah agung nomor k pid.sus tertanggal november yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi oleh jaksa penuntut umum dan oleh terdakwa suseno dadi, sementara putusan pengadilan tinggi jakarta nomor pid tpk pt.dki tanggal november memutus terdakwa bersalah dan dipidana penjara selama tahun bulan dan denda juta subsider bulan kurungan: sebelumnya, sdr. suseno dadi diputus oleh pengadilan negeri dalam status tidak ditahan karena masa penahanan dan kewenangan penahanan telah habis. dalam upaya hukum banding, pengadilan tinggi tidak melakukan penahanan, ketika diputus oleh pengadilan tinggi, status suseno dadi tidak ditahan dan saat itu pengadilan tinggi tidak merasa perlu untuk melakukan penahanan, sehingga dalam putusan pengadilan tinggi tidak ada perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan: kemudian mahkamah agung menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum maupun terdakwa. putusan mahkamah agung menjadi berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewisjde) tentunya tidak ada lagi istilah penahanan dan tidak ada pula perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan: karena adanya salah tafsir terhadap huruf kurap sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka terpidana suseno dadi menolak dieksekusi dengan alasan putusan non executable dan batal demi hukum karena tidak ada perintah penahanan. kesalahan tafsir ini bahkan sempat membuat jaksa tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan kurap untuk melakukan eksekusi dan parahnya tafsir yang keliru tersebut dijadikan alasan pihak kepolisian jawa barat melindungi terpidana, berdasarkan pemberitaan yang dimuat berbagai media massa, komjen purn suseno dadi beserta kuasa hukumnya menolak dieksekusi oleh kejaksaan agung dengan alasan baik putusan mahkamah agung maupun putusan pengadilan tinggi jakarta, dua duanya tidak memuat "perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" sebagaimana dimaksud dalam huruf kurap, kemudian dengan alasan bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tanggal november yang membatalkan huruf kurap tidak berlaku surut, maka komjen suseno dadi dan kuasa hukumnya menafsirkan bahwa semestinya jaksa tidak dapat mengeksekusi karena putusan batal demi hukum: pada tanggal april pihak kejaksaan tidak berhasil mengeksekusi putusan pidana tersebut. bahkan komjen (purn) suseno dadi mendapatkan perlindungan hukum" dari kepolisian daerah jawa barat yang membuat kejaksaan terhalangi tugasnya untuk melakukan eksekusi. sementara itu, berbagai pihak pun juga memiliki pendapat pendapat yang berbeda mengenai apakah putusan pidana tersebut batal demi hukum atau tidak terkait perbedaan tafsir atas kurap pasca putusan nomor puu x yang tidak berlaku surut: bahwa ketidakmampuan kejaksaan melakukan tugasnya terlebih lagi ketidakmampuan jaksa meyakinkan masyarakat bahwa tindakannya melakukan eksekusi adalah berdasar hukum, menunjukkan terdapat permasalahan baru terhadap norma huruf kurap, dan menurut pemohon permasalahan ketidakpastian ini disebabkan adanya berbagai penafsiran atas frasa "ditahan" dan "tahanan" pada huruf kurap tersebut yang tidak tepat: dari contoh kasus konkrit atas terlihat bahwa adanya multitafsir huruf kurap pasca putusan nomor puu x telah nyata nyata menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan hingga membuat aparat penegak hukum memiliki tafsir yang berbeda beda, sehingga berpotensi pada kepastian penegakan hukum sebagai syarat tegaknya negara hukum. oleh sebab itulah berpotensi melanggar dan uud keadaan baru yang menimbulkan polemik dan mengakibatkan tidak terlaksananya penegakan hukum karena terdapat berbagai tafsir huruf kurap, membuat mahkamah konstitusi perlu untuk memberikan pertimbangan hukum melalui putusannya. terlebih lagi, pendapat pendapat tersebut mengacu pada putusan mahkamah konstitusi terdahulu yakni putusan nomor puu x persoalan ini bukan sekedar persoalan penerapan hukum semata, tetapi lebih dari itu, persoalan ini adalah persoalan konstitusionalitas norma, dengan demikian, meskipun huruf kurap pernah diuji, namun terdapat alasan alasan yang cukup bagi mahkamah untuk memeriksa permohonan guo karena terdapat hal hal yang penting dan berbeda kondisinya, berdasarkan alasan alasan tersebut atas, menurut pemohon majelis hakim mahkamah konstitusi berwenang memaksa dan memutus pokok perkara permohonan ini, il. kedudukan hukum legal standing) pemohonlembaga negara." sementara itu, mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu i telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kemudmaindiangkat berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan tinggi jakarta nomor ptjpankum. ph tentang pengangkatan sebagai pengacara praktek tertanggal oktober dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, pemohon melakukan pembelaan terhadap tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana maupun mendampingi klien sebagai saksi pelapor dalam perkara pidana: dalam hal menjalankan profesi advokat tersebut baik melakukan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa maupun memberi bantuan hukum terhadap pelapor sebagaimana kasus faktual atas: bahwa meskipun pemohon memiliki pendapat dan pemahaman sendiri mengenai makna frasa "ditahan" dan "tahanan" pada huruf kurap, yang menurut pemohon mestinya dibaca menurut pengertian penahanan sebagaimana dimaksud dalam angka juncto juncto juncto juncto dan 193 serta kurap, namun kenyataannya terdapat berbagai pendapat lain yang disampaikan oleh berbagai pihak termasuk oleh pihak yang diakui sebagian orang sebagai ahli hukum: dan tegaknya negara hukum tersebut:, berdasarkan hal hal tersbut atas, pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan perkara ini mahkamah konstitusi, ii. pokok permohonan bahwa pemohon mengajukan pengujian terhadap frasa "ditahan" dan tahanan" pada huruf kurap, yang hurufnya secara lengkap berbunyi sebagai berikut: surat putusan pemidanaan memuat: a. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. bahwa adanya berbagai tafsir atas frasa "ditahan" dan "tahanan" pada huruf kurap telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam negara hukum sehingga frasa frasa dalam tersebut melanggar dan uud uud berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan.negara indonesia adalah negara hukum : bahwa selanjutnya, terhadap huruf kurap telah diajukan permohonan pengujian undang undang oleh parline riduansyah yang didaftar dengan register perkara nomor puu x adapun petit permohonannya berbunyi sebagai berikut'surat putusan pemidanaan memuat" antara lain "perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan": menyatakan frasa "batal demi hukum"dmar. purn) suharto pekerjaan purnawirawan alamat jalan gading raya blok kelapa gading barat, jakarta utara sebagai 00n0n05020505052 pemohon nama dr. truk kasturi sukai pekerjaan pensiunan pns alamat jalan darmokali nomor surabaya sebagai 0n0 0n0n0 . pemohon il, nama ali azhar akbar pekerjaan penulis peneliti lepas alamat jalan kebon kacang blok iv lantai nomor rw tanah abang, jakarta pusat sebagai 2n2n n0n . pemohon iii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada taufik budiman, s.h., hamzah mansyur, s.h., harry saputra agus, s.h., dharma hutapea, s.h., dan waluyo rahayu, s.h., kesemuanya adalah advokat dan pengacara, yang tergabung dalam tim penyelamat apbn korban latino , memilih domisili hukum gedung takson pembangunan enterprise, jalan rp. euros nomor lt,ara pemohon,i. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa berdasarkan ketentuan yang"menguji undang undang terhadap undang undang dasar negara independen dan tidak memihak (independent and impartiallbangu' media dan ham, cetakan kedua, konstitusi press, jakarta, hal,hak setiap warga negara yang sama depan hukum dengan didasari prinsip kepastian hukum: bahwa terkait dengan pola penanganan kasus lumpur latino terhadap pemenuhan hak hak dan perlindungan kepentingan warga negara khususnya warga korban lumpur panas wilayah kecamatan porong, kabupaten sidoarjo jawa timur oleh pemerintah dengan memberikan ganti rugi dengan skema jual beli tanah milik warga pada peta terdampak dan luar peta terdampak dengan keuangan yang sebagian bersumber dari pihak swasta pt. latino brantas inc.) dan sebagian bersumber pada keuangan negara apbn) adalah telah menjungkirbalikkan logika hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. bahwa terjadinya kasus lumpur latino yang menurut pihak pemerintah adalah disebabkan oleh karena adanya fenomena dan atau bencana alam (terkait dengan gempa bumi jogjakarta pada mei maka seharusnya seluruh beban kerugian yang ditimbulkan dan diderita oleh warga masyarakat korban lumpur panas latino tersebut haruslah menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari negara cg, pemerintah untuk memberikan ganti rugi dan atau bantuan kepada warga korban dan melakukan pemenuhan atas hak hak warga lainnya seperti penyediaan perbaikan fasilitas umum gempa sarana air bersih, akses jalan dan fasilitas umum lainnya, sebagaimarux telah diatur pada undang undang penanggulangan bencana undang undang nomor tahun bahwa sebaliknya bila terjadinya kasus lumpur latino tersebut adalah disebabkan oleh karena adanya kesalahan dan atau kelalaian pihak swasta yaitu pt. latino brantas inc, selaku pihak kontraktor operator pelaksana pemboran minyak blok brantas tersebut, maka seharusnya seluruh kerugian yang diderita oleh warga korban, termasuk untuk pemenuhan hak hak warga seperti pemulihan fasilitas umum adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak pt. latino brantas inc., sebagaimana prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability yang diatur dalam undang undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup undang undang nomor tahun bahwa pola penanganan kasus lumpur latino dengan skema pembelian tanah milik warga korban adalah jelas telah menunjukan adanya hubungan hukum private (jual beli) antara pihak warga korban dengan pihak pt. latino brantas inc. dan atau pihak pemerintah, hal ini jelas tidak menunjukan alasan yang kuat tentang terjadinya kasus lumpur latino dikarenakan karena adanya bencana alam. sebaliknya hal tersebut secara tersirat (pengakuan secara diam diam) telah menunjukkan bahwa terjadinya bencana' kasus lumpur latino adalah disebabkan oleh kesalahan dan atau kelalaian pihak pt. latino brantas inc, yang kemudian dalam penyelesaiannya dikemas dengan skema jual beli tanah bahwa secara logika, pihak pt. latino brantas inc., sebagai sebuah korporasi dengan orientasi mencari keuntungan ekonomi, tidak mungkin akan mau mengeluarkan biaya dalam jumlah yang demikian besar untuk memberikan ganti rugi kepada warga korban bencana alam sebagaimana warga porong sidoarjo korban kasus lumpur latino tersebut, kecuali pihaknya mengakui bahwa bencana tersebut bukanlah bencana alam, melainkan bencana bagi warga yang disebabkan oleh akibat kesalahan dan atau kelalaian dalam kegiatan usaha mereka melakukan pemboran minyak dan gas bumi wilayah tersebut. bahwa penggunaan apbn dan perubahannya sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun dengan menyebutkan dana apbn tersebut dapat digunakan untuk biaya pelunasan tanah dan bangunan huruf dan untuk biaya pelaksanaan kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur telah menimbulkan kerancuan, menjungkirbalikkan dan saling bertentangan dalam logika hukum serta ketidakpastian hukum. apakah dalam kasus lumpur latino ini pemerintah bertindak sebagai badan hukum (dalam hubungan hukum private) ataukah pemerintah benar benar bertindak untuk kepentingan sebagai wakil negara yang bertugas untuk melindungi hak kak dan kepentingan rakyatnya (melayani kepentingan umum public service)? bahwa adanya campur tangan pemerintah dengan mengunakan keuangan negara yang bersumber pada apbn untuk membayar harga tanah dan bangunan milik korban, namun sisi lain apbn digunakan sebagai dana kegiatan mitigasi adalah juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum menyangkut apa penyebab terjadinya kasus lumpur latino tersebut dan siapa pihak mana yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut. apakah kasus lumpur latino itu benar benar merupakan bancana alam dan kemudian menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah dalam penanggulangannya ataukah memakan kesalahan dan atau kelalaian pihak pt. latino brantas inc., sehingga menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak korporasi tersebut untuk memberikan ganti rugi berupa "kompensasi yang layak" bagi warga korban serta memulihkan fasilitas publik yang rusak karena kejadian tersebut. bahwa penggunaan keuangan negara dalam apbn untuk membiayai kegiatan sekelompok orang korporasi adalah memakan tindakan kekuasaan yang sewenang wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse power) yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. bahwa adanya tentang penggunaan keuangan negara dalam apbn dan perubahannya (dan apbn apbn tahun sebelumnya) untuk membiayai kegiatan usaha pt. latino brantas inc. dalam menyelesaikan tanggung jawabnya kepada warga korban kasus lumpur latino (di luar peta terdampak) patut diduga memakan sebuah konspirasi untuk mengeruk keuangan negara untuk memperkaya pihak lain (korporasi) yang mana hal ini memakai delik pidana korupsi. bahwa penggunaan istilah korban dalam "peta terdampak dan luar peta terdampak adalah patut diduga sebagai sebuah upaya rekayasa sistematis untuk mengaburkan persoalan tanggung jawab pihak pt. latino brantas inc. dan sekaligus sebagai cara (pintu masuk) untuk melegalkan pencurian keuangan negara tersebut. bahwa secara formal, undang undang nomor tahun tentang apbn dan undang undang nomor tahun tentang apbn tersebut baik secara tersurat maupun secara tersirat tidak mencantumkan pertimbangan dewan pertimbangan daerah, sebagaimana ditentukan oleh uud bahwa selain itu, konsideran undang undang nomor tahun tentang apbn dan undang undang nomor tahun tentang apbn p juga tidak mencantumkan undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum dalam proses pembentukan apbn tersebut. dengan hal yang demikian menjadi semakin tidak jelas dasar hukum apa yang dijadikan acuan munculnya dan pada undang undang apbn tahun yang mengalokasikan dana keuangan negara untuk kegiatan yang dikategorikan sebagai penanggulangan bencana alam tersebut. bahwa dalam proses pembentukannya, sebagaimana diketahui oleh publik dan karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, pembahasannya undang undang nomor tahun tentang apbn p lebih terfokus pada pembahasan yang terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak bbm) sehingga tidak ada pembahasan yang komprehensif dan terbuka menyangkut alokasi dana untuk kasus lumpur latino dalam undang undang nomor tahun tersebut, halaman bertentangan dengan asas dalam pembentukan perundangan yang ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangmahkamah konstitusi dapat memberitahukan kepada pihak yang berwenang cg. komik memberantas korupsi untuk menindaklanjuti adanya perpangkatan dugaan tindak pidana dalam pembentukan undang undang tersebut. bahwa secara materiil, berdasarkan data yang ada pada pemohon, terjadinya kasus lumpur latino wilayah porong, sidoarjo jawa timur adalah semata mata memakan kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak pt. latino brantas inc. dalam melakukan kegiatan pemboran minyak dan gas bumi yang seharusnya dapat dihindari jika pihak pt. latino brantas inc. dalam melakukan kegiatan pemboran sesuai dengan standart operation procedure sop) yang baku bidang pengeboran minyak dan gas bumi. bahwa pt. lapiado brantas adalah sebuah korporasi yang diberikan ijin untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas bumi pada blok brantas wilayah kecamatan porong, sidoarjo jawa timur, dengan berdasarkan suara kepala divisi eksplorasi migas nomor bpa si tanggal september menyetujui untuk pemboran sumur eksplorasi banjar panji sampai kedalaman akhir kaki dengan objektif utama batu gamping formasi kunjung dan objektif tambahan batu gamping. bahwa secara teknis sumur banjar panji diusulkan akan dibor dengan tipe pengeboran vertical dengan kedalam td) kaki pada koordinat lat dan koordinat long "e. adapun casing program dan mud chemical adalah sebagai berikut: casing hole ppg casing hole ppg casing hole ppg casing hole ppg casing bahwa pekerjaan pemboran sumur banjar panji blok brantas yang dioperatori oleh latino brantas inc. yang seharusnya dikerjakan dalam hari, namun pada hari masih dikerjakan dan hal ini berdasarkan data dari daily drilling report ddr) keterlambatan hari) terutama disebabkan kerusakan dan perbaikan alat pemboran yang diduga tidak memenuhi standar kualitas dan spare part yang memadai. maret inadequate knowledge crew personnel and condition avail ability equipment caused slow progress run casing maret tmm drilling crew unadegute knowledge drilling operation, therefore took time perform all things related drilling service mei inadequate knowledge personnel lamammargsa pada tanggai mei telah terjadi total loss circulation (hilangnya lumpur sirkulasi secara menyeluruh) dengan indikasi sirkulasi lumpur yang kembali hanya setelah itu terjadi peningkatan volume lumpur yang menandakan adanya well kick (aliran balik lubang sumur akibat tekanan formasi yang lebih besar dari tekanan lumpur) dan adanya gas h2s sehingga harus dilakukan evakuasi personel causation factor for banjar panji blowout neal adam services) ditutupnya sumur banjar panji blok brantas, jawa timur pada juni karena adanya insiden blow out internal yang berada bawah manajemen operasional penyelenggara blok, latino brantas inc langsung, dan segera mengambil keputusan untuk mencabut drill string dari dasar sumur tengah malam pada mei sementara baik itu dalam kondisi tidak stabil mengalami hilangnya lumpur sirkulasi pada pukul wib tanggai mei sementara pengeboran lubang pada kedalaman tkb ft. hal ini tindakan ini tidak kompeten dan bertentangan dengan praktek kontrol yang baik juga. melanjutkan menarikpipa dari lubang sumur tersebut adalah dianggap ceroboh dan lalai. tri tech petroleum konsultan limited, well blow out assessment) bahwa setelah pengeboran mencapai kedalaman untuk kaki dan mencapai formasi ujung, terjadi kehilangan lumpur sirkulasi. suatu usaha dilakukan untuk menarik string bar (mata bor) keluar dari lubang. sebuah tendangan terjadi ketika mata bor berada kedalaman kaki dan ledakanpun terjadi bawah tanah under ground blowout), serta kemudian menciptakan sebuah ledakan atas permukaan tanah. penyebab utama ledakan itu karena kesalahan operasional, disebabkan banyak kesalahan dan kelalaian, antara lain pihak pt. latino brantas inc juga melanggar perencanaan pemboran dengan tidak menginstal casing pada kedalaman kaki dan juga pada kedalaman kaki. instalasi casing yang baik, dengan pekerjaan semen yang tepat, akan mencegah tendangan yang diikuti dengan ledakan. bahwa tendangan terjadi pada saat mata bor kedalaman kaki adalah memakan memakan salah diagnosa dan penanganan oleh pihak pt. latino rantai inc., termasuk beberapa upaya dilakukan untuk mematikan aliran, sebelum pihak pt. latino brantas inc merubah fokusnya ke masalah mata bor yang terjepit. bahwa kesalahan dan atau pelanggaran dalam melakukan teknik pengeboran pada kasus lumpur latino porong, sidoarjo jawa timur tersebut adalah mumi merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak pelaksana proses pengeboran tersebut yaitu pihak latino brantas inc. dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, apalagi dibebankan kepada negara. bahwa ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa", bahwa dalam penjelasan undang undang nomor tahun tersebut disebutkan yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau strict labi u ketentuan ini memakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umummenurut prof. dr. mubyarto dalam makalahnya berjudul paradigma kesejahteraan rakyat dalam ekonomi pancasila sep ugm yogyakarta untuk dapat memahami pengertian kemakmuran rakyat adalah dengan cara dipertentangkan dengan (kepentingan) kemakmuran orang seorang. dalam pengertian tersebut kemakmuran rakyat orang seorang (individu kelompok orang tertentu) bukanlah yang dimaksud dengan kemakmuran rakyat yang dimaksud dalam uud bahwa dalam perspektif hukum, dalam pertanggungjawaban hukum dikenal adanya pembedaan subjek hukum antara orang seorang (natuurliik persoon) dengan badan hukum (recht persoon). namun istilah masyarakat dan atau rakyat secara luas tidaklah termasuk dalam kategori pengertian kedua subjek hukum tersebut. dalam pengertian ini menjadi tegas bahwa kepentingan (kemakmuran) orang seorang (natuurliik persoon) dan badan hukum (recht persoon) bukanlah merupakan kepentingan (kemakmuran) rakyat sebagaimana dimaksud dalam uud bawa pt. latino brantas inc. adalah memakan suatu perusahaan yang berbadan hukum yang memakan subjek hukum (recht persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata, sehingga tidaklah dapat dikatakan sebagai bagian dari masyarakat dan atau rakyat dalam pengertian kemakmuran rakyat yang dimaksud dalam uud tersebut. bahwa secara nyata tindakan pt. latino brantas inc. dalam melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi blok brantas, sinar banjar panji wilayah kecamatan pron sidoarjo jawa timur telah menyebabkan kerusakan dan atau ancaman serius terhadap lingkungan hidup sebagaimana diketahui oleh publik pada kondisi saat ini, maka sudah seharusnya pt. latino brantas bertanggung jawab atau diminta bertanggung jawab oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan pemandangan tersebut. bahwa sebagai salah satu kewajiban konstitusional dari pemerintah untuk melindungi segenap warga negaranya, maka dalam kasus lumpur latino ini sudah seharusnya pemerintah berani berdiri membela kepentingan warga negaranya untuk berhadap hadapan dengan pihak pt. latino brantas inc., meminta dan atau memaksa pihak korporasi tersebut untuk segera dalam waktu yang sesingkat singkatnya memenuhi segala kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya memberikan membayarkan 'kompensasi yang layak' kepada warga para korban lumpur latino secara keseluruhan, baik dalam peta terdampak maupun luar peta terdampak. bahwa selain itu, atas hilang dan atau rusaknya fasilitas umum akibat terjadinya kasus lumpur latino tersebut, pemerintah seharusnya dapat bersikap tegas untuk meminta dan memaksa dengan kekuasaan menurut hukum yang ada pada negara agar pihak pt. latino brantas inc. memulihkan segala fasilitas umum tersebut atau setidak tidaknya membayar ganti rugi kepada negara atas segala kerusakan dan atau kerugian yang timbul akibat kasus lumpur latino itu, termasuk terhadap penggunaan uang negara pada apbn apbn periode sebelumnya, pemerintah harus bersikap tegas dengan menyatakan bahwa keuangan negara tersebut hanyalah bersifat sebagai 'dana talangan' yang harus dikembalikan oleh pihak pt. latino brantas inc. kepada negara. bahwa norma hukum dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang apbn p dan undang undang nomor tahun tentang apbn yang memberikan pengakuan legalitas kepada pemerintah untuk membebankan biaya penanggulangan korban kasus lumpur latino yang seharusnya merupakan beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari korporasi pt. latino brantas inc.) karena akibat kesalahan dan atau kelalaiannya dalam proses pemboran sumur banjar panji pada blok brantas porong, sidoarjo jawa timur adalah jelas bertentangan dengan ketentuan norma yang dimaksud dalam undang undang dasar yang menentukan bahwa keuangan negara hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. bahwa sebagaimana dijelaskan atas, terhadap ketentuan undang undang nomor tahun tentang apbn p dan undang undang nomor tahun tentang apbnmengenai republik indonesiaajak pajak yang dibayar oleh para pemohon yang seharusnya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban konstitusional negara dan termasuk pemenuhan hak konstitusional para pemohon, maka ketentuan undang undang nomor tahun tentang apbn p dan undang undang nomor tahun tentang apbn haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai gai berikut: menerima dan mengabaikan seluruh permohonan para pemohon menyatakan bahwa seluruh materi muatmenyatakan materi muatan dalam undang undang nomor rahimapbn tahun bukti fotokopi kartu tanda penduduk provinsi dki nomor atas nama suharto, bukti fotokopi kartu tanda penduduk provinsi jawa timur nomor atas nama kasturi sukai: bukti p4. fotokopi kartu tanda penduduk provinsi dki nomor atas nama ali azhar: bukti fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak npp), nomor atas nama suharto, bukti fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak npp), nomor atas nama kasturi sukai, drs: bukti fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak npp), nomor atas nama ali azhar: bukti fotokopi tanda terima spt tahunan nomor untuk wajib pajak npp nomor tertanggal meihasil penelitian analisa kasus lumpur latino causation factors for the banjar panji blow out analysis drilling operation) issued" neal adams services, bukti fotokopi bukti tanda terima pengaduan komisi memberantas korupsi terkait dana apbn yang dikelola bps, tertanggal april diajukan oleh lsm gerakan perubahan: selain itu, para pemohon mengajukan (enam) orang ahli dan (dua) orang saksi dan yang telah disumpah dan didengar keterangannya depan persidangan tanggal agustus dan tanggal agustus pada pokoknya sebagai berikut: ahli para pemohon r.p koesoemadinata semburan lumpur sidoarjo disebabkan karena adanya pemboran yang tidak benar atau pemboran yang dilakukan tidak benar adalah bukan gejala alam: sebagaimana diketahui bahwa hari sabtu tanggal mei yogya terjadi gempa berkekuatan skala richter yang memporak porandakan kota yogya. gempa ini sama sekali tidak terasa daerah sidoarjo. pada pagi hari senin mei dekat jalan tol sidoarjo tiba tiba muncul semburan lumpur panas. lokasi dari semburan lumpur panas itu ternyata berada sekitar meter barat daya dari sumur pemboran eksplorasi migas yang diberi nama banjar panji yang dioperasikan oleh latino brantas, inc yang sampai pagi itu sudah beberapa hari mengalami suatu masalah teknis yang serius. setelah mengalami perpindahan lokasi semburan lumpur ini kemudian menetap dan berkembang menjadi gunung api, lubuk besar, serta genangan air yang sangat luas sehingga menimbulkan suatu bencana, pada tanggal juni saudara ir. rudi rubiandini sudah ditunjuk oleh menteri esdm untuk menyelidiki hal ini secara independent dan beliau dengan timnya resmi menyatakan atau melaporkan bahwa penyebab semburan lumpur ini adalah penanganan blowout dari banjar panji i., namun beberapa bulan kemudian ada workshop internasional diadakan oleh badan badan pemerintah antara tanggal agustus yang menyatakan menyimpulkan bahwa semburan lumpur itu sebagai bencana alam yaitu pembentukan gunung api lumpur atau mad volcano: american association metrologi geologis pada pertemuan ilmiahnya cape town afrika tahun membahas secara khusus masalah ini dan diberikan kesempatan pada kedua pihak untuk mengajukan apa pendapatnya dan kemudian secara spontan pada waktu itu dilakukan jajak pendapat atau voting mana para ahli geologi kaliber dunia mana yang berpendapat akibat pemboran hanya ahli yang setuju adalah bencana alam dan itu pun ahli itu yang dari indonesia. namun demikian pihak latino brantas dan migas tetap menolak hasil cape town dan kontroversi berlanjut indonesia itu luar negeri sudah selesai, dapat dipahami kenapa para ahli geologi yang senior pun yang langsung berpendapat semburan lumpur panas adalah gejala alamiah pembentukan gunung api lumpur, mud volta bahkan pusat survey geologi indonesia ataupun badan geologi, menerbitkan buku yang menyatakan bahwa semburan lumpur latino itu adalah suatu gejala alam. ini memang karena memang dilihat dari segi gejalanya, permukaan saja, semburan lumpur sangat mirip bahkan sesuai dengan gunung api lumpur, mud volta hal ini juga disebabkan karena sebenarnya gejala gunung api lumpur itu adalah sangat dikenal indonesia namun tidak banyak diperhatikan karena gejala ini adalah agak langka memang dan juga tidak punya arti ekonomis, bahkan juga tidak berbahaya sesungguhnya. tidak pernah dalam sejarah, ada gunung api seperti gunung api lumpur seperti yang terjadi sidoarjo ini, sehingga merusak, merupakan bencana. tidak pernah dalam sejarah, kecuali dalam babad babad atau cerita dongeng majapahit, banyaknya gunung api lumpur itu juga berhubungan erat dengan terdapatnya minyak dan gas bumi. jadi, mana ada gunung api lumpur atau mana ada minyak dan gas bumi itu juga sering terdapat gunung api lumpur. dari sini saja bisa disimpulkan bahwa semburan lumpur ini bukan bersifat mud glacier atau shell intuition, akan tetapi disebabkan karena kebocoran dari reservoir karena dapat cukup dalam sehingga menyebabkan uap air panas yang mendidih, dan dalam hal ini kita akan lihat bahwa justru yang dibor oleh banjar panji ini, itu adalah suatu reservoir, yang mengandung air panas, sidoarjo ini, formasi tadi ditemukan banjarpanji itu pada kedalaman dan diberi nama formasi pasangan. untuk mengenal lagi bahwa adalah penting sekali bapak bapak, ibu lbu semuanya untuk memahami mengenai tekanan tekanan yang terjadi dalam kerak bumi ini, karena justru yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur itu adalah tekanan yang luar biasa. mudah mudahan dipahami bahwa batuan maupun cairan yang ada dalamnya itu menderita tekanan, mengalami tekanan yang besar oleh kolom air yang ada atasnya. bayangkan saja kalau kita berada pada kedalaman maka beban atau tekanan yang ditanggung oleh air dalamnya itu secara hidrostatik saja sama dengan kolom air bayangkan kita berada pada bawah laut kapal selam saja tidak mampu, begitu besarnya tekanan yang ada situ kecuali kapal selam tertentu tentunya. ini harus diketahui bahwa dalam sumur ini, dalam pori pori ini kita menghadapi tekanan tekanan yang luar biasa besarnya itu: kronologinya bahwa hanya untuk diketahui saja dalam mengadakan pemboran itu, para ahli teknik itu untuk mengatasi tekanan kerugian yang begitu besar yang terdapat dasar sumur, adalah dengan mengisi atau kekompakan lumpur yang disebut lumpur pemboran, itu merupakan teknologi tersendiri, lumpur itu dibebani, diberi berbagai zat kimia, sehingga bisa menahan tekanan tekanan yang begitu besar, walaupun menahan sumur daripada kemabukan: kesimpulannya gunung api lumpur sidoarjo, memang mirip dengan gejala alamiah, tetapi dalam hal ini sulit untuk dijelaskan oleh sebab alamiah. semburan lumpur pada sidoarjo erat hubungannya dengan kesulitan yang dialami pembuangan sumur banjar panji. dengan demikian sumur semburan lumpur panas sidoarjo setelah jelas dan secara gamblang disebabkan karena kesalahan penanganan pembuangan sumur banjar panji. bersama semata laporan atau paparan yang akan dikemukakan adalah hasil investigasi rekaman data pemboran atau real time data yang dilakukan oleh teman teman yang kami sebut atau tergabung dalam dealing your club. dealing your club pernah diminta oleh polda jatim sebagai saksi ahli dalam mengusut masalah yang terjadi semburan lumpur yang kita sebut semburan lumpur latino. data data yang kami peroleh tentu saja yang diberikan oleh para penyidik polda jatim karena memang kami tidak mempunyai akses untuk minta data latino. dari penelaahan kami jelas sekali bahwa kesalahan operasi pemboran ini tidak dilaksanakan pemasangan casing atau selubung tidak sesuai dengan program, tidak mengikuti yang namanya kaidah kaidah kick tolerance factor, jadi dalam pemboran dalam pemasangan casing ada beberapa aturan aturan yang tidak boleh dilarang, tidak boleh dilanggar. jadi menurut pendapat ahli bahwa hal ini diakibatkan oleh kesalahan operasi pemboran eksplorasi migas sumur banjar panji bahwa dalam pemboran sumur ada dua tipe pemboran pengembangan dan pengeboran eksplorasi. dalam pengeboran pengembangan banyak sekali data data yang sudah diketahui sedangkan dalam pemboran eksplorasi data awalnya banyak sekali berdasarkan pendekatan pendekatan perkiraan. karena itu hal perubahan dari program hal hal yang wajar apabila memang secara teknis dan keselamatan atau safety, juga ekonomis mengizinkan. soal bencana alam tadi sudah dijelaskan namun dari pihak ahli ada satu penjelasan bahwa itu bukan mud volcano yang ditembus oleh sumur ini karena ternyata, nanti akan kami buktikan tidak ada perubahan pada beban yang diberikan pada pahat, juga tidak ada kehilangan contoh contoh batuan sampai kedalaman akhir itu kami bisa diperiksa dan ada buktinya bahwa batuannya sampai atas. kalau pahat menembus gunung lumpur, lumpur tukan barang cair maka tidak akan ada yang disebut contoh batuan atau citing. hal yang kedua, para operator tidak mematuhi standard operating procedure yang normal dilakukan oleh para kru pemboran. diantaranya yaitu yang disebut leak off test sop trip dan trip out artinya cabut masuk string. kemudian yang ketiga, tidak mematuhi yang disebut maximum allowance service pressure map) yang nanti seluruhnya akan kami jelaskan. kesalahan utama yang dilakukan oleh operator tadi disebut juga oleh bapak kusuma dinata tidak dilaksanakan pemasangan selubung yang tertera dalam program pemboran yang telah disepakati oleh para stakeholder dan disetujui migas. dalam hubungan antara kks kontrak kerja sama) dengan pemerintah, migas adalah menjadi pengawas operasi, pelaksana operasi dari para kks. semua program baru bisa dilaksanakan jika program itu disepakati oleh partner partner perusahaan tersebut dan yang terakhir harus ada persetujuan migas. yang tidak jelas dalam hal ini, apakah perubahan yang mereka lakukan artinya tidak mematuhi program, sudah mendapat persetujuan migas atau tidak? jika tidak maka segala risikonya akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. kedalaman pemasangan selubung program pemboran berbeda dengan kenyataan yang dilaksanakan. khususnya selubung yang seharusnya dipasang kedalaman feet seperti tertulis pada program, tidak dipatuhi bahkan pemboran dilanjutkan sampai feet tanpa alasan yang jelas. tidak mengikuti form yang sudah disetujui bersama, mengabaikan kick tolerance, mengabaikan saran dari partner, dan tidak mengindahkan adanya perubahan fasies formasi yang ditembus sampai kedalaman akhir. dalam kick tolerance dikatakan, operasi akan aman jika perhitungan kick tolerance factor lebih besar dari satu. jika kick tolerance factor lebih ada antara dan operasi bisa dilanjutkan dengan pengawasan ekstra hati hati dan ketat serta akurat. jika kick tolerance factor lebih kecil dari ton per galon, hanya dapat dilakukan atas izin drilling superintendent saja dan ini sangat berisiko. jadi sebenarnya dalam praktik butir ini tidak pernah dilaksanakan dan benar benar harus dipatuhi. kenyataan lapangan yang ahli amati. kick tolerance factor kalau dihitung feet chasing yang seharusnya dipasang, apabila leak off test nya seperti yang mereka laporkan benar adalah ton per galon, didapat kick tolerance factor ton per galon. sedangkan pada feet, kick tolerance factor nya adalah jadi sangat sangat nyaris persis sana. kemudian, masalah leak off test. kaidah operasi yang telah dibakukan oleh para ahli pemboran sebagai standard operating procedure yang tidak dipatuhi oleh latino antara lain leak off test, yaitu adalah uji ketahanan atau kekuatan formasi bawah casing yang sudah dipasang atasnya, yaitu dalam hal ini kedalaman feet tidak dilakukan dengan benar. akibatnya, perhitungan kick tolerance factor juga jadi salah. kemudian, masalah yang kedua yang disebut sop tentang trip dan trip out, yaitu prosedur mencabut pahat atau menurunkan pahat. dalam kasus bjp timbulnya kick (semburan) dari bawah ini akibat yang saya sebutkan poin ini. yang lebih parah lagi, pada saat terjadi kick mereka tidak memperhatikan apa yang disebut tekanan maksimum permukaan yang diizinkan. pada waktu mencabut itulah sudah jelas dalam weight and the (suara tidak terdengar jelas), atau ukuran, atau aparatus, atau alat yang mencatat berat beban pada pahat atau beban pada string. sejak feet sampai feet karena ini mencabut, sudah ada tambahan beban pounds. mereka tidak berhenti, tidak melakukan pembersihan lubang dulu, tetapi langsung dicabut sampai feet beban tambahannya menjadi pounds dan mereka masih terus mencabut pahat, akhirnya dia stuck feet. jadi, kalau pahat sudah terjepit, artinya leher pahat itu sudah ada kotoran kotoran atau yang disebut cutting, maka string tersebut waktu diangkat seperti piston. jadi, seperti diisap, maka gas yang ada dalam atau cairan yang ada dalam formasi bawah pahat akan tersedot. bocornya formasi ini tidak bisa ditahan oleh kekuatan formasi. ahli memberikan satu ilustrasi bagaimana cara melakukan leak off test. sini ada dalam gambar ini dan dalam aturan pemboran, khususnya sumur eksplorasi, setelah pemasangan casing dalam hal ini yaitu disebut casing bawah, kemudian dibor beberapa inci, diuji ketahanan formasi. jadi, formasi yang tidak terselubung bawahnya beberapa feet atau meter, diuji kekuatannya dengan cara kekompakan lumpur, umurnya dipompakan dari truck ht halliburton truck, tekanannya diukur yang disebut tekanan pada pipa bor atau dpp, juga pada casing yang direkam data unit. gambar selanjutnya. inilah yang maha penting dari segi engineering atau dari segi teknis tidak diikuti. pertama, bagaimana cara latino menentukan tekanan kebocoran (leak off test)? yang pertama, yang atas adalah tekanan yang dicatat pipa pemboran yang dibuat oleh halliburton. yang bawahnya adalah tekanan pada casing yang dicatat dalam data unit nusa, juga yang warna orange itu grilled tekanan pada pipa bor. ketiga tiga tekanan ini, sini sangat jauh berbeda. seharusnya sebelum dilakukan pengujian, kedua alat ukur ini harus dikalibrasi, itu yang pertama. yang kedua, bagaimana latino menentukan angka yang disebut leak off test. yang disebut leak off test sebenarnya adalah tekanan pada saat menyimpang atau mulai menyimpang, mana dalam keadaan dalam tanahnya adalah lumpur yang mulai masuk dalam formasi tapi bukan pada tekanan maksimum. kenyataannya latino mengambil tekanan maksimum yang digunakan pada perhitungan selanjutnya. seharusnya tekanan yang diambil adalah psi tetapi latino menggunakan yang pada puncak formasi. nah, kalau tekanan tekanan ini yang diambil pada puncak grafik, dalam drilling practices manual yang dibuat oleh preston moore halaman tekanan tersebut menunjukkan formasi sudah pecah. tadi oleh pak profesor digambarkan bagaimana tekanan itu melebihi kekuatan formasi. berkesimpulan berdasarkan data yang ahli peroleh dari polda jatim, yang disita oleh polda jatim, maka ahli berkesimpulan bahwa semburan lumpur latino desa siring, bukan disebabkan oleh bencana alam yang juga tadi sudah dijelaskan oleh pakar kebumian, tetapi karena kesalahan operasi pengeboran yang disengaja atau dalam istilah pengeboran, dalam istilah teknisnya adalah intentional default. jadi dengan demikian, jelas operator atau latino dalam hal ini yang harus menanggung segala akibatnya susila siaga apakah leak off test itu atau menurut ahli bisa lupakan ini, ambil yang paling tinggi. kalau ambil yang map adalah tekanan maksimum yang boleh dipegang permukaan pada saat ditutup sumur adalah psi (pound square inch). kenyataanya pada waktu terjadi penutupan sumur waktu sumur itu menyembur yang ditutup dari psi dalam menit turun apa artinya bahwa apa pun angka yang dipakai yang diperdebatkan selama ini tidak ada artinya lagi karena apa pun yang dipakai sudah dilampaui artinya kekuatan tanah yang bawah sue itu tidak tahan lagi jebol sudah itu. rekaman data unit data riil pada saat proses pengeboran. mulai pada saat pressure tekanan dalam pipa dan yang biru ini adalah luar pipa casing nya. yang selalu dipakai dalam proses pengeboran yang paling akurat adalah data yang dalam drill five karena umurnya bersih pompa dari atas dari tangki lumpur, yang dari casing itu tidak bisa dianggap murni bisa tercampur dengan kotoran kotoran lain dan dalam hal ini mungkin tercampur oleh gas dan air dari formasi atas. jadi, akurasi dari tekanan yang dipresentasikan tidak perlu diragukan. kita lihat pada saat pressure hitam ini mencapai titik drilling nya panik. pada saat driver itu panik satu yang dilakukan, dia matikan pompa akhirnya turun sekitar yang dalam rekaman kita adalah saat dia matikan pompa dia akan blow presenter untuk menutup sumur, umurnya ditutup. pada saat sumur ditutup tekanannya kita lihat dengan waktu pelan pelan turun sekitar luapan dalam waktu menit. ada ruangan tertutup, ada lumpur, ada tekanan kita tutup, tetapi tekanannya turun artinya ada kebocoran dan kebocoran itu berhenti sekitar tekanan an itulah tekanan kekuatan tanah yang sudah kita lakukan leak off test sebetulnya. jadi, selama tekanan itu atas akan terjadi kebocoran. akhirnya kita lihat tekanan stabil tapi dengan melakukan pemompaan jadi dalam saat menunggu itu dilakukan pemompaan lagi yang mencapai kekuatan psi dan mulai turun lagi begitu pemompaan berhenti dia turun lagi. rekahan yang sudah dibentuk sempat dipertahankan lagi, tanah itu mencoba menutup kembali psi, tapi begitu tekan lagi kedua kali akhirnya menyerah, sudah terbuka jalan itu dan tekanan formasi tanah itu mulai turun. kita lihat grafik berikutnya tanahnya turun sekitar psi. jadi kalau kita blowout yang sini pompa dihentikan, sini sumur ditutup tekanan turun stabilize. ini adalah kekuatan tanah menahan tekanan. berikutnya dicoba dipompa dua kali naik lagi company dihentikan, balik lagi, ini masih tahan, tanah masih bertahan, tapi kekompakan pada pemompaan kedua sesudah pompa dihentikan tanahnya menyerah give akhirnya jebol dan jebolnya itu karena pressure nya turun. kalau kita lihat kemudian ada dilakukan usaha untuk mematikan sumur dengan memompa, kekompakan semen, tapi diujung proses ini kita lihat tekanan itu tiba tiba turun jatuh bawah. artinya betul betul rekahan yang tadi sudah terbentuk sudah menyerah sudah masuk jalan tol istilahnya sudah enggak ada halangan lagi jadi tekanannya sudah dan apa pun yang diusahakan sudah sini. ini kejadiannya sekitar jam malam dan semburan itu dilihat penduduk pagi. menurut kami terjadinya bahwaberdasarkan ketentuan pembukaan undang undang dasar negara mempunyai kewajiban konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. bahwa kewajiban konstitusi dari negara tersebut adalah merupakan hak konstitusional dari seluruh warga negara, termasuk para pemohon.dangkan padasemburan itu pada saat ini kira kira tengah malam, mungkin pagi penduduk sudah bangun dan semburan itu mulanya pasti kecil tidak mungkin kan jalan lumpur itu, tetapi dengan waktu dia akan membesar. ini adalah yang apa detailnya sudah kita bicarakan. recording pressure sesuai dengan data rilisnya, dalam istilah media kadang kadang dibilang istilahnya data black box. inilah data yang kita record actually saat pengeboran dan ini pembacaannya tidak bisa dilakukan bahwa lapisan tanah bawah sudah itu tidak tahan. pertama dia merekah, dia mencoba menutup lagi, genjot lagi, buka lagi, akhirnya dia menyerah, akhirnya diusahakan pompa pemompaan yang sangat tinggi, akhirnya terbentuklah jalan tol itu dan umurnya menyembur: mustika saleh sebenarnya seandainya casing itu dipasang, meskipun operasi yang dilakukan oleh drilling crew termasuk drilling engineers sana tidak tepat, tidak akan terjadi apa yang seperti kita lihat saat ini. jadi, memang itulah persoalan yang paling utama, casing yang seharusnya dipasang feet, tidak terpasang. barangkali ini saja dan ini terbukti tadi dari real time data mengenai tekanan pemompaan dari drill pipe yang telah diperlihatkan pak susila. jelas jelas bahwa ini terjadi fracture, terjadi perekaman bukan karena bencana alam yogya. gempa bumi yang yogya terjadi dua hari sebelum drilling pipe atau terjadinya semburan sidoarjo. kalau dilihat kecepatan daripada perlambatan suara ini adalah m detik. kalau tanah, katakanlah m detiklah. ditempuh hanya dalam waktu detik alias menit. ini dua hari sebelumnya. jadi, waktu pengerjaan dua hari sebelumnya, nothing happened. tidak terjadi apa apa sumur tersebut. bagaimana mungkin bahwa sumber kejadian sidoarjo ini adalah berasal dari yogya abdul fitriciada terkait dengan masalah hukum yang berkenaan dengan pengujian undang undang apbn p dan undang undang apbn pertama, yang paling pokok sana disebutkan adanya istilah atau frasa tentang luar peta area terdampak yang harus dibiayai oleh anggaran penetapan luar peta area terdampak terkait dengan penetapan pt. latino brantas untuk membayar secara bertahap atas kepemilikan tanah dan bangunan masyarakat dalam peta area terdampak, sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor tahun sehingga terdapat dua pembiayaan untuk penanggulangan lumpur sidoarjo, yaitu dalam peta area terdampak dibebankan pada latino brantas, dan luar peta area terdampak dibebankan kepada apbn p kalau melihat dari situasi itu, maka semuanya ada causal terbang atau hubungan kausalitas antara penetapan alokasi anggaran luar peta area terdampak, dengan sebab akibat sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh para ahli sebelumnya. sebab akibat itu terkait dengan penetapan oleh dpr, atas status semburan lumpur latino sebagai fenomena alam. jadi, dpr itu menyebutkan bahwa semburan lumpur sidoarjo merupakan fenomena alam, bukan akibat kesalahan manusia, ini terekam dalam rapat paripurna dpr, tanggal september pada saat menerima laporan tim pengawas penanggulangan lumpur sidoarjo. keputusan dpr didasarkan pada dua putusan pengadilan dan sp3 oleh polda jawa timur. pertama, putusan dari mahkamah agung tertanggal november dalam kasus perdata atas gugatan ylbhi, pengadilan jakarta pusat, kemudian putusan tetap pengadilan jakarta selatan, terhadap gugatan walhi, tertanggal januari serta sp3 dari ditreskim polda jawa timur atas tindak pidana berkenaan dengan banjir lumpur dan air atau pencemaran atau kerusakan lingkungan sidoarjo. nah berdasarkan putusan putusan tersebut, dpr menetapkan, menetapkan untuk meminta latino untuk menyelesaikan komitmen masalah sosial dalam peta terdampak, sesuai dengan peraturan presiden tahun samping itu penanganan semburan lumpur, dan penanganan tanggul utama sampai kayu porong agar segera ditangani dan dibiayai oleh pemerintah melalui apbn dan sumber daya yang lainnya yang sah. berdasarkan putusan tersebut, maka terdapat hubungan kausalitas atau causal terbang antara pengalokasian apbn dan status semburan lumpur sidoarjo sebagai fenomena alam, dan bukan disebabkan oleh kesalahan manusia atau korporasi. masalahnya, apabila semburan lumpur sidoarjo merupakan fenomena alam, lantas mengapa latino brantas masih membebani kewajiban untuk membiayai kewajiban dalam penanggulangan dalam peta area terdampak? ini sebenarnya terkait dengan asas pencemar yang membayar. dalam pencemar membayar, dalam undang undang nomor tahun tentang undang undang lingkungan hidup, apabila terjadi pencemaran, maka yang melakukan pencemaran harus membayar. nah, dengan adanya kewajiban bagi latino brantas tersebut, maka pada dasarnya secara tidak langsung dpr justru mengakui bahwa latino bertanggung jawab atas semburan lumpur. sehingga semburan lumpur tersebut merupakan akibat dari perbuatan manusia atau korporasi, dan bukan fenomena alam. dalam hal ini terjadi incoherency ada ketidaksinkronan dalam apbn satu pihak, ada kewajiban latino, pihak lain ada alokasi anggaran untuk penanggulangan lumpur latino. seharusnya bila lumpur latino merupkan fenomena alam, maka pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh apbn, sebagaimana disebutkan dalam undang undang penanggulangan bencana nomor tahun tetapi sebaliknya, apabila karena kesalahan manusia atau korporasi, maka pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh pihak pencemar atau pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. berkaitan dengan pengujian undang undang apbn p dan undang undang apbn maka incoherency tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang terkena dampak lumpur sidoarjo karena terjadi perbedaan perlakuan dan ketidakadilan dalam penanganan lumpur latino, yakni satu pihak, ada warga yang dijamin oleh negara, tapi lain pihak terdapat warga yang sangat tergantung pada komitmen dan niat baik dari latino brantas. ketidakpastian itu tentu saja bertentangan dengan undang undang dasaryang kedua, berkaitan dengan akuntabilitas apbn menurut undang undang dasar menyebutkan bahwa apbn harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar besarnya kemakmuran rakyat. artinya, ini mengimplikasikan adanya pertanggung jawaban atau akuntabilitas apbn untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. akuntabilitas ini bermakna, kalau kita lihat dari falsafah utiliterenisme sangat mengutamakan kemaslahatan bagi sebanyak banyaknya orang dan bukan untuk memberikan keuntungan bagi perseorangan, orang per orang, individu, atau suatu kelompok saja. nah, secara prinsipil akuntabilitas apbn ini juga berkaitan dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang undang dasar berkaitan dengan akuntabilitas ini, maka kita bisa menyimpulkan sesungguhnya incoherency dalam undang undang dasar yang tadi sudah disebutkan muka, juga bertentangan dengan asas akuntabilitas apbn untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. dengan masih adanya kewajiban pt. latino brantas, maka sesungguhnya terdapat pengakuan atas kesalahan pt. latino yang menimbulkan akibat hukum bagi pt. latino untuk membiayai seluruh kerugian, baik dalam maupun luar peta area terdampak. namun adanya alokasi pada undang undang apbnp menimbulkan kerancuan yang mengakibatkan negara justru membiayai sebagian dari kewajiban pt. latino dan akibat hukumnya undang undang apbnp tersebut telah memberikan keuntungan kepada perseorangan, bukan lagi kemakmuran bagi sebesar besarnya rakyat, dan karenanya undang undang apbnp tersebut tidak memenuhi dan bertentangan dengan asas akuntabilitas apbn untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana ditetapkan dalam undang undang dasar kesimpulannya, undang undang nomor tahun dan juga undang undang nomor tahun mengandung incoherency yang mengakibatkan ketentuan tersebut atau materi muatan pada pasat tersebut bertentangan dengan undang undang dasar yang menjamin hak atas kepastian hukum serta bertentangan dengan undang undang dasar yang mewajibkan adanya akuntabilitas apbn untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. rimba heroepoetri bahwa tahun terjadi peristiwa luapan lumpur tahun dan sampai sekarang masalah itu belum selesai. bps, sebuah lembaga yang dibangun oleh pemerintah menyatakan korban kira kira jiwa, ini data tahun desa. kemudian selanjutnya, bps mengategorikan korban dalam delapan jenis korban. pertama, warga yang kehilangan harta benda, warga itu sendiri. kedua warga buruh yang kehilangan pekerjaan karena daerah situ juga tempat pabrik. ketiga, warga yang sawahnya tidak dapat berproduksi baik, sementara maupun tetap. keempat, warga yang tidak dapat melanjutkan usaha, yaitu pengusaha mikro dan kecil. kelima, penduduk musiman yang kehilangan tempat kontrak atau sewa. keenam, pabrik yang tidak dapat melanjutkan operasi. ketujuh, fasilitas umum yang hilang atau tidak dapat berfungsi secara normal. kedelapan, tenggelamnya sarana dan prasarana pendidikan. ada korban lain yang tidak masuk dalam kategori korban yang dibangun oleh bps, sekitar ada tiga hal lain. pertama, warga yang bekerja sektor informal, misal pedagang keliling, tukang becak, membuka warung rumahnya atau dia bukan warga situ, tapi pelanggannya kebanyakan adalah warga warga yang area yang bermasalah tersebut, sehingga dia kehilangan pelanggan. dan itu kebanyakan biasanya adalah dipegang oleh perempuan pedagang keliling. kemudian yang tidak juga masuk kategori yang dibangun oleh bps adalah warga yang mengalami trauma, stres, atau meninggal dalam stres karena penantian cukup lama. atau yang mengalami kekerasan psikis itu juga tidak masuk dan cukup banyak datanya walaupun tidak komprehensif karena tidak dianggap sebagai korban. yang tidak juga tercatat ini data dari kompas tahun bagaimana perekonomian jawa timur juga merugi karena misalnya, sebagai kategori tidak langsung, area situ adalah area industri, transportasi antarkota, kemudian industri pariwisata sebelah jawa timur juga bermasalah. kemudian distribusi produk ekspor juga bermasalah, itu juga tidak masuk dalam kategori korban. kemudian, para pengembang perumahan itu juga ditemukan yang sekitar daerah tersebut walaupun tidak masuk dalam kategori peta terdampak atau luar peta terdampak yang kebanyakan orang tidak berani membeli karena takut mengalami seperti yang terjadi sekarang. misalnya, kasus perumahan tanggulangin sejahtera itu cukup membawa trauma bagi banyak orang untuk membeli perumahan sekitar situ. salah satu usaha pemerintah adalah karena ini khusus apbn, saya fokus saja, menanggulangi masalah yang muncul dari semburan itu adalah dengan menciptakan bps badan penanggulangan lumpur sidoarjo) dan mulai mengalokasikan dana apbn untuk bps sejak tahun dalam website bps bahwa tahun ada alokasi rp500 miliar, tapi daya seratnya artinya dari tahun sampai daya seratnya rata rata bawah jadi, ada kapasitas pengelolaan keuangan yang daya seratnya seperti itu. berbanding terbalik dengan alokasi. sejak tahun sampai alokasi semakin lama semakin meningkat, tapi daya seratnya tetap rendah. permasalahannya banyak. sebagai anggota pbb, indonesia juga tunduk pada aturan ham yang dibangun oleh pbb, dan sudah jelas menyatakan bahwa penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa pembedaan atas ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama, dan bahwa semua anggota pbb berjanji untuk bersama sama maupun terpisah untuk bertindak bekerja sama dalam pencapaian tujuan tersebut. dalam konstitusi, amandemen terakhir dengan lebih jelas juga mengatur mengenai hak hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan pekerjaan, dan jaminan keluarga. sebagaimana dalam ranah ham, ada tiga hal besar kewajiban negara untuk dipatuhi, yaitu kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi. ada dua kewajiban negara yang saya merasa agak lalai dalam sini. pertama adalah kewajiban untuk memenuhi adalah kewajiban negara mengambil langkah langkah legislatif, administratif, dan yudisial, dan praktis yang perlu untuk menjamin hak asasi tersebut dilaksanakan. dan kedua, kewajiban untuk melindungi (the obligation protect). kewajiban untuk melindungi hak yang ada, bukan hanya untuk pelanggaran yang dilakukan oleh negara atau acaranya, tapi juga pelanggaran atas tindakan yang dilakukan oleh entitas lain (onstage actor) yang akan mengganggu perlindungan tersebut. ada lima permasalahan yang perlu diselesaikan dalam penganggaran apbn ini. pertama, dalam konteks kewajiban untuk melindungi pemerintah selaku representasi negara, melakukan pendekatan diskriminatif karena sudah membuka melalui kerasnya keputusan membedakan peta terdampak dan peta luar dampak. padahal korban sama, masalahnya sama, tapi melakukan pembedaan tanpa alasan yang jelas. ini dalam peta terdampak itu adalah tanggung jawab latino, luarnya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab pemerintah luar itu pun tidak jelas kapan. kedua, fokus alokasi apbn luar terdampak, misalnya lebih fokus pada pembelian lahan para korban ganti rugi atau dalam bahasa saya kerugian kerugian korban yang intangible. sementara intangible, misalnya korban yang trauma, korban yang meninggal karena putus asa, korban yang hidupnya rusak, sumber sumber kehidupannya hancur, dan juga sumber sumber keluarga sebagai ketahanan keluarga, itu tidak masuk situ. ketiga, kerugian yang tidak langsung dialami oleh pelaku usaha sekitar wilayah luapan lumpur latino, seperti bisnis transportasi, wisata, dan kehidupan perekonomian lainnya juga tidak masuk dalam alokasi apbn. itu juga kami pandang sebagai sebuah aturan yang diskriminatif. keempat, kalau kita melihat kewajiban untuk melindungi dalam relasinya dengan latino yang saya kategorikan sebagai onstage actor, pemerintah tidak pernah memberikan peringatan atas bencana yang terjadi, terlepas ini perdebatan bencana alam atau tidak. kelima, dalam sebuah perlindungan ham yang penting lainnya adalah harus ada jaminan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang lagi masa mendatang. nah, kami tidak melihat misalnya dalam alokasi apbn ada langkah langkah untuk mencegah kejadian luapan lumpur latino ini tidak terulang masa mendatang. karena lokasinya sekedar ganti rugi, biaya relokasi, dan segala macam. tidak ada misalnya melihat permasalahannya mana gitu karena memang kami mengetahui urusan luapan lumpur latino ini memang mungkin satu satunya dunia gitu, tetapi bukan berarti tidak ada sebuah usaha untuk mencoba memperbaikinya. karena itu kami berkesimpulan dalam kasus ini, apbn melakukan diskriminasi berlapis. pertama, membedakan korban dalam peta terdampak dan luar peta terdampak. ketiga, korban pun hanya dilihat secara fisik bukan psikis, gitu ya. korban tidak langsung juga dilihat, jadi scope korban pun sangat dikecilkan. sehingga saya berpendapat bahwa pengalokasian dana dari apbn ini bertentangan dengan undang undang dasar karena unsur sebesar besarnya kemakmuran rakyat tidak dipenuhi saksi para pemohon rudi farid hid saksi adalah dari perumnas korban latino dari peraturan presiden nomor tahun peraturan presiden nomor tahun butir yang mengatakan, pembayaran terhadap yang dimaksud seperti telah disetujui, telah dilaksanakan pada daerah termasuk dalam peraturan presiden nomor tahun 20fo nya dibawakannya muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah habis. dan sampai sekarang saksi belum menerima pelunasan sama sekali. seharusnya saksi menerima pelunasan paling akhir januari korban latino yang peraturan presiden nomor itu terdiri berkas, total uang yang harus ditanggung oleh pt. latino brantas yaitu rp3, triliun. ternyata sampai sekarang baru membayar rp2, triliun, jadi kekurangannya rp920 miliar itu terdiri dari berkas, ada yang belum dibayar sama sekali ada yang 80x, dan 80x baru dicuci,. yang dimana pada waktu pertama pencucian itu turun rp15. dan akhirnya sekarang sering macet. perlu diketahui perumnas ada rumah termasuk rumah saksi, terdiri dari rt, rw. ada foto yang bisa ditayangkan untuk perbedaan area saksi yang sudah tenggelam, tidak ada rumah sama sekali. sudah dipanggil setinggi meter. dan saksi selama ini masih kontrak karena dengan pembayaran tidak pasti, saksi tidak bisa membeli rumah yang dijajakan itu tidak bisa dipastikan, jadi harus kontrak. dalam peraturan presiden nomor butir itu mengatakan, pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan wilayah sebagaimana dimaksud dilakukan bertahap pada tahun anggaran sisanya mengikuti tahapan setelah dilakukan pelunasan oleh latino brantas sebagaimana dimaksud pada sini ada perbedaan yang tidak adil, mana saksi belum dilunasi, yang peraturan presiden nomor sudah dilunasi: abdul rahim pemerintah telah membuat policy dalam bentuk peraturan presiden peraturan presiden yang empat kali direvisi. yang pertama sebenarnya bentuknya keputusan presiden nomor tahun yang intinya membebankan tanggung jawab sosial, termasuk masalah teknis penanganan lumpur pada latino brantas. terus diubah dengan peraturan presiden nomor tahun sinilah letaknya korban kebijakan bagi korban lumpur seperti pak farid. tapi sedikit perbedaan itu prinsip. yang ada dalam peta empat desa siring, desa jatirogo, desa kedung bendo, dan desa renokenongo, itu korban yang pertama, tahun sudah tenggelam tapi sampai hari ini sebagian besar masih belum dilunasi. itu yang dalam peta karena kebijakan yang dibuat seperti itu. saksi kebetulan tinggal desa basuki termasuk luar peta, lebih beruntung daripada pak farid. tetapi paman saksi, gunakan saksi, adik saksi yang desa kedung bendo, desa tinggal garam, desa patok sawah sawah, itu tinggal dalam peta yang sampai hari ini belum lunas. sementara saksi yang dalam peta, termasuk tiga desa perarakan, desa kedungcangkring, dan desa basuki kecamatan jabon, ditambah sembilan tiga desa, yakni desa siring barat. empat rt, dua jatirogo barat dan tiga mini. diputuskan masuk peta, lunas, sembilan rt. saksi yang tiga desa memang lunas bareng sama sembilan rt, tetapi ini menurut saksi sangat tidak adil, bagi korban. tetapi persoalan nampaknya belum selesai sampai situ, ada juga korban korban lumpur yang belum direspons, tidak jelas nasibnya. kalau pak farid tidak jelas kapan luasnya, ada juga korban lumpur yang tidak jelas nasibnya karena belum direspon. ironi lagi ada sebenarnya wilayah yang dekat dengan area terdampak, tapi sama sekali enggak menuntut masuk peta tetapi dimasukkan. itu gedang contohnya, sebelah utara perumahan sentra porong, saya tinggal situ sekarang setelah terusir dari basuki, sama sekali tidak minta. mereka sekarang ini panik, kalau tidak menuntut pembayaran khawatir terjadi apa apa pemerintah tidak bertanggung jawab, begitu sosialisasi yang dibuat oleh ls. tetapi kalau menuntut, membeli tanah sekelas gedang yang pinggir jalan raya jelas tidak mungkin dengan harga rp1. menuntut harga lebih tidak mungkin karena itu sudah keputusan. namanya jual beli, saksi ini korban sekaligus kebetulan yang mengajar masalah hukum perdata, ini persoalan perdata yang dipaksakan. jual beli itu mestinya atas dasar suka sama suka, termasuk tawar menawar harga. tahun harga yang disepakati antara korban yang pertama dengan latino relevan, tetapi korban yang belakangan ini nampaknya susah. ada beberapa masjid, beberapa musala, termasuk makam yang luar peta sudah dianggarkan dengan apbn tetapi belum bisa dibangunkan. pembayarannya sudah lunas desa, tetapi kepada saksi ini belum menerima pembayaran pelunasan yang dalam peta. semua di handle pemerintah, semua dibayar pemerintah, untuk selanjutnya pemerintah yang menagih latino, jangan saksi yang berhadapan dengan latino.penjelasan pemerintah atas ketentuan apbn p dan apbn pembentukan apbn p dan apbn merupakan suatu pilihan kebijakan yang bebas terbuka (opened legal policy) bagi pembuat undang undang, sebagaimana yang diamanatkan uud yang menyatakan bahwa. bahwa pembukaan uud mengamanatkanuud juga mengamanatkan bahwa apbn dilaksanakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. demikian halnya bahwa uud telah mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan bahwa uud padabahwa antara indikator kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut adalah tersedianya fasilitas fasilitas umum yang baik dan memadai bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, yang dapat dijangkau dan dinikmati oleh seluruh warga masyarakat. bahwa fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi adalah bahwa sampai saat ini negara republik indonesia cg. pemerintah belum berhasil menciptakan kesejahteraan umum yaitu masyarakat yang makmur tersebut, justru sebaliknya negara masih mempunyai beban hutang yang sangat besar yang pada ujungnya hutang tersebut juga menjadi beban setiap warga negara, termasuk para pemohonn penjelasannya, bahwa potensi kerugian yang dialami oleh para pemohon adalah karena pemohon sebagai warga negara yang baik dan taat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara yang mana. j)) bahwa bertentangan dengan hal tersebut,pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. berdasarkan amanat konstitusi tersebut, negara terutama pemerintah mempunyai kewajiban untuk berusaha secara sungguh sungguh. sebagaimana diketahui, semburan dan luapan lumpur sidoarjo telah berdampak luas terhadap sendi sendi kehidupan masyarakat sekitarnya yang telah menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan, sehingga pemerintah perlu melakukan yang timbul dengan langkah langkah penyelamatan penduduk, menjaga infrastruktur dasar, dan penyelesaian masalah semburan lumpur dengan memperhitungkan risiko lingkungan terkecil serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. sesuai dengan ketentuan uud yang mengamanatkan bahwa apbn ditetapkan setiap tahun dengan undang undang dan dilaksanakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, maka untuk tahun pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat telah membentuk apbn dan apbn p termasuk dalamnya ketentuan apbn p dan apbn ketentuan apbn p dan apbn pada pokoknya mengatur mengenai dana apbn pada bps yang digunakan untukoleh karena itu, kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur dan penambahan cakupan wilayah penanganan masalah sosial serta penegasan perlakuan penanganan terhadap tiga kelompok wilayah tidak layak huni yang ditetapkan dalam ketentuan apbn p dan apbn adalah yang berada pada wilayah luar pat, sedangkan wilayah yang berada dalam pat tetappat pemerintah sampaikan bahwa ketentuan apbn dan apb. oleh karena itu, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan apbn p dan apbn telah sesuai dengan amanat pembukaan uud serta dan uud terkait dengan pengalokasian dana apbn pada bps, dapat pemerintah sampaikan bahwa bps merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, serta menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur sidoarjo dengan memperhatikan risiko lingkungan terkecil. untuk melaksanakan tugasnya tersebut bps dibiayai oleh apbn, yaitu dalam apbn p ditetapkan sebesar rp1. miliar. sejalan dengan tujuan dibentuknya bps dimaksud, maka untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur sidoarjo, ketentuan apbn p menetapkan bahwa alokasi dana pada bps tahun anggaran dapat digunakan untukserta. demikian halnya bahwmaka ketentuan apbn menetapkan bahwa anggaran belanja yang dialokasikan pada bps. oleh karena itu, pemerintah berpendapat bahwa norma yang terkandung dalam ketentuan apbn p dan apbn yang menetapkan bahwa pengalokasian dana apbn pada bps diguna tersebut tidak bertentangan dengan uud adapun terkait dengan alasan pengujian yang dikemukakan oleh para pemohon yang menyatakan bahwa perusahaan latino brantas inc. tidak dimintai pertanggungjawaban, dapat pemerintah sampaikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar. latino brantas inc. tetap diminta untuk bertanggung jawab atas masalah sosial kemasyarakatan akibat semburan dan luapan lumpur sidoarjo tersebut. latino brantas inc. bertanggung jawab atas penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur sidoarjo pada wilayah peta area terdampak pat) tanggal maret dalam hal ini pemerintah. penjelasan pemerintah atas pertanyaan ketua majelis hakim mahkamah konstitusi dan para pemohon atas pertanyaan ketua majelis hakim mahkamah konstitusi dan para pemohon kepada pemerintah pada persidangan hari selasa tanggal juli dapat pemerintah sampaikan hal hal sebagai berikut: secara substantif perubahan apbn terkait dengan penambahan cakupan wilayah penanganan masalah sosial pada wilayah luar pat serta. perubahan apbn ditujukan untuk memperlancar dan meningkatkan upaya penanggulangan lumpur sidoarjo. kesepakatan pembuat undang undang atas perubahan ketentuan apbn tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan penetapan alokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (bbm). terkait dengan adanya perubahan alokasi pagu anggaran untuk bps, hal tersebut sesuai dengan kebijakan pembuat undang undang untuk melakukan pemotongan anggaran belanja negara dalam rangka penghematan anggaran. dalam apbn p telah ditetapkan kebijakan penghematan anggaran yang salah satunya dengan pemotongan anggaran belanja pemerintah pusat, termasuk dalamnya anggaran belanja kementerian negara lembaga. bps yang merupakan salah satu dari kementerian negara lembaga tersebut juga mendapatkan pengurangan pagu anggaran sebesar rp73. perubahan terhadap apbn dilakukan secara terbuka dan mengikuti proses pembentukan undang undang tentang apbn. perubahan terhadap apbn yang diajukan oleh pemerintah dalamdapat persetujuan dewan perwakilan rakyat. perubahan terhadap apbn dimaksud dibahas dan disepakati dalam rapat tim perumus dan panitia kerja yang kemudian disahkan dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat. alokasi dana apbn pada bps yang digunakan untuk penanggulangan semburan dan luapan lumpur sidoarjo serta penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan luar pat telah dilakukan sejak tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran yaituapbn serta apbn p peta area terdampak pat)tertanggal maret merupakan wilayah yang ditetapkan menjadi tanggung jawablakukan pembelian tanah dan bangunan masyarakat yang terkena dampak semburan dan luapan lumpur. pat tertanggal maret tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan menyeluruh sesuai dengan kesepakatan bersamwilayah yang berada dalam pat tersebut merupakan tanggung jawab dari latino brantas inc. namunhal hal yang tidak terduga dan sangat sulit untuk diprediksi perkembangannya. semburan dan luapan lumpurtersebut. dengan adanyabagi pemerintah dan perusahaan terhadap masyarakat. adapun apbn p dan apbsedangkan terhadap wilayah yang berada dalam pat, tetap merupakan tanggung jawab dari latino brantas inc. pemerintah puni. tanggapan pemerintah atas keterangan saksi dan ahli tanggapan pemerintah atas keterangan saksi dan ahli para pemohon saksi yang diajukan para pemohon, sdr. rudi farid hid dan sar. abdul rahim, serta ahli yang diajukan para pemohon, abdul fitriciada dan rimba heroepoetri pada pokoknya memberikan keterang dengan adanya perbedaan mengenai pelunasan pembayaran ganti rugi yang diterima. para saksi dan ahli menyatak, karena korban yang berada luar pat yang merupakan tanggung jawab pemerintah telah memperoleh pelunasan pembayaran ganti rugi dengan lancar, sedangkan pelunasan pembayaran ganti rugi terhadap korban yang berada dalam pat yang merupakan tanggung jawab dari latino brantas inc. tidak berjalan dengan lancar. atas keterangan para saksi dan ahli tersebut, pemerintah berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi dan ahli tidak relevan dengan pengujian konstitusionalitas apbn p dan apbn guo. karena dalam hal adanya perbedaan pelunasan pembayaran yang diterima oleh para korban yang berada dalam pat dengan yang luar pat, hal tersebut adalah merupakan permasalahan penerapan norma. ketentuan apbn p dan apbn pada hakikatnya menetapkan mengandung norma yang mengatur mengenai penggunaan alokasi dana apbn yang ada pada bps untuk penambahan cakupan wilayah penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berada luar pat dan penanggulangan semburan lumpur. sedangkan terhadap korban yang berada dalam pat telah ditetapkan sebagai kewajiban latino brantas inc. oleh karena itu, dalam hal latino brantas inc. belum menyelesaikan kewajibannya kepada para korban yang berada dalam pat tersebut, maka hal demikian bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas norma apbn p dan apbn selain itu, dapat pemerintah sampaikan bahwa pemerintah juga telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong latino brantas inc. agar menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut hingga tuntas. adapun ahli para pemohon koesoemadinata, bersama semata, susila siaga, dan mustika saleh pada pokoknya menyampaikan keterangan bahwa semburan dan luapan lumpur sidoarjo disebabkan karena kesalahan dan kelalaian latino brantas inc. atas keterangan para ahli yang diajukan para pemohon tersebut, dapat pemerintah sampaikan bahwa sampai dengan saat ini penyebab terjadinya semburan dan luapan lumpur sidoarjo masih menjadi perdebatan kalangan ahli geologi dan pertambangan, sehingga secara ilmiah belum dapat dipastikan penyebabnya. namun demikian,diharuskan untuk bertanggung jawab atas wilayah yang terkena dampak langsung semburan dan luapan lumpur yang berada dalam pat. namun semburan dan luapan lumpur sidoarjo ternyata juga telah berdampak luas terhadap sendi sendi kehidupan masyarakat yang berada luar pat. oleh karenanya diperlukan kebijakan negara untuk penanganan luapan lumpur, penyelamatan penduduk, serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berada luar pat tersebut. ketentuan apbn p dan apbn pada pokoknya mengatur mengenaikegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur. oleh karena itu, terlepas dari apa yang menjadi penyebab semburan dan luapan lumpur, pemerintah berpendapat ketentuan apbn p dan apbn dimaksud tidak bertentangan dengan uud tanggapan pemerintah atas keterangan ahli yang diajukan pemerintah atas keterangan ahli dr. afrizal sandra yang pada pokoknya menyampaikan bahwa intervensi negara yang dilakukan ketika terjadi kegagalan pasar adalah untuk tercapainya efisiensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, pemerintah berpendapat bahwa penyediaan anggaran untuk mengatasi dampak semburan lumpur sidoarjo sangat rasional. sebagaimana disampaikan oleh ahli, alokasi dana apbn pada bps digunakan untuk mengembalikan peranan infrastruktur wilayah yang dibutuhkan banyak orang dan untuk pembelian tanah dan bangunan oleh pemerintah luar peta area terdampak sebagai bentuk intervensi dari pemerintah dalam mengoreksi kegagalan pasar, sehingga akan dicapai efisiensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. pada konteks anggaran, dalam hal pengalokasian anggaran pada wilayah tertentu yang ditujukanmerupakan suatu efisiensi ekonomi. adapun alokasi dana apbn pada bps yang digunakan untuk memperbaiki kondisi wilayah sidoarjo pada faktanya tidak menganggu alokasi anggaran untuk wilayah lain indonesia. oleh karena itu, ahli pun menyatakan bahwa penetapanebagaimana ditetapkan dalam ketentuan apbn p dan apbn yang merupakan bentuk dari intervensi negara secara rasional dan terbatas adalah konstitusional. demikian halnya bahwa ahli miko kamal, s.h., ll.m., ph. menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa kebijakan penganggaran untuk penanggulangan korban lumpur sidoarjo yang berada luar pat merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menyelamatkan warganya dan merupakan implementasi konkrit dari uud selain itu, dalam keterangannya ahli juga menyampaikan bahwa kewajiban latino brantas inc. untuk menanggulangi korban lumpur yang berada dalam pat pada mulanya bersifat voluntary, yang kemudian berubah menjadi mandatory dengan telah ditetapkannya dalam hukum positif. samping itu, ahli dr. zen zanzibar m.z., s.h., m.h. dalam keterangannya juga menyampaikan bahwa kebijakan pengalokasian dana apbn pada bps untuk hal hal sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan apbn p dan apbn telah dilakukan dengan terencana, terukur, tepat sasaran dan konstitusional, sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan uudpara pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), ketentuan apbn p dan apbn yang menetapkan bahwa alokasi dana apbn pada bps dapat digunakanidoarjo telah sejalan dengan amanat pembukaan uud serta dan uud pembentukan apbn p dan apbn telah dilakukan sesuai dengan proses pembentukan undang undang tentang apbn sebagaimana diatur dalam uud md3, dan peraturan peraturan perundang undangan lainnya, permohonan yang diajukan para pemohon tidak beralasan hukum, karena ketentuan apbn p dan apbn tidak bertentangan dengan uudtiga) orang ahli yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal september yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli pemerintah afrizal sandra memang betul bahwa negara telah menyediakan anggaran untuk mengatasi dampak semburan lumpur lewat badan penanggulangan lumpur sidoarjo bps) sejak tahun hingga tahun total anggaran yang telah digunakan hingga tahun dan dialokasikan negara untuk tahun adalah sekitar triliun. dengan kata lain, setiap tahun rata rata negara mengalokasikan dana hingga sebesar miliar. dana tersebut telah dan akan digunakan untuk tahun oleh bps untuk menjalankan tugas antara lain dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis bps, rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur wilayah, bantuan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, dan pembelian tanah dan bangunan luar peta area terdampak yang telah disepakati menjadi tanggung jawab pemerintah. dari keseluruhan dana tersebut sekitar telah digunakan dialokasikan untuk membangun infrastruktur wilayah.mengalokasikan keuangan negara,sangat dikenal dengan sebutan kasus lumpur latino" bahwa ketentuan undang undang dasar hasil amandemen tahun. bahwa ketentuan undang undang dasar menentukasus lumpur latino yang mulai terjadi pada tanggai mei. bahwanyediaan anggaran adalah bentuk dari intervensi negara. dalam ilmu ekonomi justifikasi atau alasan bagi intervensi negara adalah untuk penyediaan public good (barang dan layanan publik) serta mengoreksi kegagalan pasar, antara lain karena adanya monopoli, kekurangan ketersediaan private good, barang publik, barang individu yang dibutuhkan masyarakat, bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh manusia. intervensi negara untuk penyediaan barang layanan publik adalah suatu keharusan karena tidak mungkin disediakan oleh mekanisme pasar seperti penyediaan jalan umum, lampu jalan, pertahanan keamanan, stabilitas makro ekonomi, dan lain lain. sedangkan intervensi negara untuk mengoreksi kegagalan pasar harus dilakukan secara hati hati karena berpotensi salah intervensi. intervensi yang paling rasional biasanya untuk mengukuhkan ketersediaan barang jasa individu dengan cara menyediakan dan mensubsidi jika mekanisme pasar gagal seperti mencukupi ketersediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan. terkait dengan penyediaan anggaran untuk mengatasi dampak semburan lumpur latino menurut pemahaman saya adalah sangat rasional karena digunakan terutama untuk mengembalikan peranan infrastruktur wilayah yang dibutuhkan banyak orang. sebagai akibat dari semburan lumpur tersebut tidak hanya tanah dan bangunan milik masyarakat yang harus dibeli atau diganti rugi, tetapi juga infrastruktur perekonomian dan pelayanan publik harus diperbaiki. dengan kata lain untuk mengatasi dampak dari semburan lumpur tidak hanya sekadar persoalan relokasi penduduk dan pembelian penggantian tanah dan bangunan penduduk, tetapi juga mengembalikan fungsi fungsi ekonomi dan pelayanan dari wilayah tersebut. adalah sangat tidak manusiawi kalau negara membiarkan sebagian rakyatnya menderita dan tidak bijak jika membiarkan roda perekonomian wilayah terganggu akibat rusaknya infrastruktur. demikian juga penyediaan anggaran untuk pembelian tanah dan bangunan oleh pemerintah luar peta area terdampak juga dapat dibenarkan sebagai bentuk intervensi untuk mengoreksi kegagalan pasar dalam menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan oleh semburan lumpur dalam hal ini latino brantas inc. tidak mau dan atau tidak mampu untuk mengatasi sepenuhnya persoalan yang ditimbulkan oleh semburan lumpur karena tidak ada atau belum ada insentif bisnis sana. ilmu ekonomi pada dasarnya menekankan pada tercapainya efisiensi alokasi dalam perekonomian. alokasi yang efisien dapat dinilai dari adanya peningkatan kesejahteraan. intervensi negara ketika terjadi kegagalan pasar adalah untuk tujuan agar tercapai efisiensi ekonomi atau peningkatan kesejahteraan, jika negara membiarkan kegagalan pasar terjadi berarti negara membiarkan terjadinya inefisiensi penurunan kesejahteraan dan merugikan masyarakat keseluruhan, namun jika intervensi dilakukan secara berlebihan, kurang tepat tentunya merupakan inefisiensi. dalam kasus semburan lumpur ini kalau negara tidak intervensi membiarkan kegagalan pasar terjadi, maka pada gilirannya akan berdampak besar pada perekonomian provinsi jawa timur dan kemudian perekonomian nasional. dalam ilmu ekonomi juga dikenal konsep party efisiensi. dalam konteks anggaran konsep ini secara sederhana dapat diartikan bahwa jika anggaran negara dialokasikan wilayah tertentuadalah upaya yang efisiensi. sebaliknya jika penambahan alokasi anggaran suatu wilayah memperbaiki wilayah tersebut tetapi membuat kondisi wilayah lain memburuk, maka itu adalah kebijakan efisien. pertanyaannya adalah apakah alokasi anggaran untuk mengatasi dampak semburan lumpur latino untuk memperbaiki kondisi wilayah tersebut telah mengakibatkan wilayah lain menjadi memburuk kondisinya. pemahaman saya mengatakan bahwa untuk negara besar seperti indonesia dengan anggaran belanja hampir rata rata sekitar triliun per tahun dalam periode maka alokasi sebesar miliar per tahun untuk berbagai hal dalam rangka memperbaiki kondisi wilayah sidoarjo tidak akan menganggu alokasi untuk wilayah lain indonesia. seterusnya kalau dilihat dari jumlah dana yang dianggarkan untuk mengembalikan kondisi sosial ekonomi wilayah tersebut kelihatannya pemerintah cukup hati hati karena realisasi anggaran dalam periode rata rata hanya sekitar demikian juga penggunaannya yang sebagian besar adalah untuk infrastruktur publik memperlihatkan bahwa pemerintah telah melakukan intervensi secara rasional dan terbatas untuk yang menjadi tanggung jawab pemerintah. anggaran yang digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan masyarakat luar peta area terdampak tentunya akan menjadi aset negara yang suatu saat dapat dijual kembali. rasanya kita semua sepakat bahwa ataupun apbn p harus digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. namun kita juga perlu memahami bahwa terdapat berbagai alternatif cara untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. untuk itulah rakyat kemudian lewat proses demokrasi memilih presiden dan dpr yang akan menentukan alternatif kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. presiden bersama dpr telah menetapkan apbn dan apbnp sebagai salah satu bentuk keputusan politik untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. menurut pemahaman saya pilihan politik pemerintah dan dpr untuk menyediakan anggaran melalui bps untuk mengatasi dampak semburan lumpur latino yang tidak bisa diatasi sepenuhnya oleh latino brantas inc. adalah konstitusional karena dapat dipandang sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan rakyat yang berada sekitar lokasi semburan lumpur dan untuk menyediakan pembangunan infrastruktur wilayah tersebut. namun pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa pihak yang terlibat dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. negara perlu memastikan agar setiap warga mendapat haknya dari korporasi yang telah mengambil alih wilayah dalam peta area terdampak. peristiwa ini adalah pembelajaran buat negara ini depan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam wilayah padat penduduk harus mempertimbangkan resiko bencana, risiko finansial yang mungkin muncul akibat bencana yang disebabkan kelalaian manusia. miko kamal yang pertama, dua tanggung jawab perusahaan, tsl dan tjh. dimulai sejak akhir tahun an. tanggung jawab perusahaan terbelah menjadi dua. tanggung jawab sosial atau secara universal dikenal sebagai corporate social responsibility dan tanggung jawab yang sudah inheren tubuh perseroan ketika sebuah perseroan didirikan dan mendapatkan pengesahan dari negara, yaitu itu yang disebut dengan tanggung jawab hukum. csr diperkenalkan oleh edward freeman. menurut freeman keberadaan perusahaan tidak hanya sekadar untuk memenuhi kepentingan pemegang saham saja, lebih dari itu perusahaan didirikan untuk mencukupi kebutuhan stakeholder (pemegang kepentingan). pandangan freeman adalah antitesis terhadap pandangan milton friedman, yang berpendapat bahwa kecuali mengumpulkan keuntungan atau profit yang sebesar besarnya. perusahaan tidak boleh dibebani tanggung jawab lainnya. lebih jauh friedman mengatakan bahwa tanggung jawab, tanggung jawab tanggung jawab yang lain tidak boleh menganggu proses korporasi dalam merealisasikan tanggung jawab utamanya tersebut. konsekuensinya menurut freeman, tanggung jawab lain selain dari tanggung jawab mencetak keuntungan besar terletak pundak negara atau pemerintah) dan organisasi sosial. indonesia, csr dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau tsl. secara eksplisit tsl ditemukan dalam undang undang penanaman modal undang undang nomor tahun dan undang undang perseroan terbatas undang undang nomor tahun dalam undang undang penanaman modal, konsep tsl (meskipun sebelumnya tanpa frasa lingkungan) temuan dalam huruf undang undang nomor tahun mengatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. lebih jauh, penjelasan huruf merumuskan definisi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut.tambahan frasa lingkungan, huruf undang undang nomor tahun merumuskan definisi tsl sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungtsl kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor tahun nomor tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. ini merupakan realisasi dari amanat undang undang nomor tahun konsepsi tjh (bertahan kedua) berangkat dari pandangan hukum (legal perspective) tentang perusahaan. dari perspektif hukum, perusahaan merupakan identitas yang terpisah dari para pemegang sahamnya. perusahaan adalah entitas hukum tersendiri (separate legal entity) layaknya orang perorangan yang memiliki hak dan kewajiban. perusahaan disebut dengan legal person. sebagai legal person, perusahaan dapat menggugat dan digugat secara hukum. oleh karena itu, perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dijatuhi hukuman dan dapat dipaksa untuk menunaikan kewajiban hukumnya itu. ketua dan anggota majelis hakim yang terhormat, saya masuk yang kedua tsl adalah kesukarelaan. dalam ranah akademik, salah satu isu penting tsl indonesia adalah tentang apakah tsl bersifat wajibkan atau sukarela (voluntary). meskipun sebagian pakar mengkategorikan konsep tsl indonesia sebagai tsl yang bermodel mandatory, sesungguhnya secara substansial sebagaimana tsl atau csr yang dianut sebagian besar negara negara dunia, tsl indonesia berdasarkan kesukarelaan. pakar tsl indonesia yang lain mungkin akan mendebat saya seraya menyuruh saya membaca ulang dan undang undang nomor tahun dalam dan undang undang nomor tahun memang dikatakan bahwa tsl merupakan kewajiban perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis bidang sumber daya alam dan atau perusahaan yang bisnisnya berkaitan dengan sumber daya alam. kemudian, hal yang sama juga diulangi lagi dalam nomor tahun kalau tersebut dibaca secara terpisah tanpa menghubungkannya dengan setelahnya, kita pasti akan terkecoh dengan pemahaman yang keliru bahwa tsl indonesia adalah tsl yang bersifat mandatory. frasa wajib yang termuat dalam dan seakan akan bermakna bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk merencanakan dan menjalankan program tsl. akan tetapi, frasa wajib tsl itu tidak bermakna demikian. hal itu dapat dipahami setelah membaca undang undang nomor tahun yang berbunyingatur tentang kewajiban perseroan yang lain, yaitu kewajiban perseroan untuk mematuhi aturan tentang tanggung jawab hukum perseroan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang undangan tertentu. misalnya, sebuah perseroan pertambangan dalam aktivitasnya meninggalkan kerusakan pada lingkungan yakni melanggarnya baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan tambang dalam operasinya, maka kewajiban hukum atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada perseroan tersebut adalah sanksi yang termaktub dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. frasa wajib itu menegaskan bahwa kalau sebuah perseroan melakukan perbuatan melawan hukum seperti pencemaran lingkungan, maka perseroan dimaksud wajib melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan undang undang terkait. singkatnya frasa wajib itu mengatur tjh tanggung jawab hukum), bukan tsl tanggung jawab sosial dan lingkungan). kesukarelaan tsl indonesia juga termaktub jelas dalam nomor tahun yang memberikan sepenuhnya otonomi perencanaan dan atau penganggaran tsl kepada internal perseroan. selengkapnya berbunyi,ini bermakna bahwa wajib atau tidaknya tsl tergantung pada keputusan internal perusahaan dewan komisaris atau rups), artinya pelaksanaan tsl oleh perusahaan tidak bisa dipaksakan. berdasarkan fakta mengacu kepada beberapa hasil penelitian dan dua putusan pengadilan), lumpur sidoarjo disebabkan oleh faktor fenomena alam. implikasi dari fenomena alam dari sudut hukum, dari sudut tanggung jawab perusahaan adalah perusahaan tidak bertanggung jawab mutlak secara hukum untuk melindungi para korban. jenis pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada perusahaan adalah tsl. sebagaimana yang dibahas bagian atas, dasar pelaksanaan tsl adalah kesukarelaan. pemerintah tidak berwenang memaksa perusahaan untuk menganggarkan dalam anggaran perusahaan untuk membantu korban lumpur sidoarjo. sebagai bentuk kesukarelaan, perusahaan bisa saja membantu menanggulangi korban lumpur sidoarjo, baik yang dalam pat maupun luar pat. saya melihat dari sisi tanggung jawab perseroan, fakta penanggulangan yang dilakukan oleh latino brantas inc., dalam pat adalah implementasi konkret dari tsl, ya. hal ini dapat dilihat dari surat yang dikirimkan oleh pihak latino brantas inc., kepada tim nasional penanggulangan lumpur sidoarjo pada tanggal desember yang intinya menyatakan bahwa sebagai bentuk kepedulian sosial, latino brantas inc., bertanggung jawab mengatasi korban semburan lumpur sidoarjo yang berada dalam pat. komitmen latino brantas inc., melalui program tsl secara sukarela menanggulangi korban yang berada dalam pat, kemudian menjadi tjh tanggung jawab hukum). tatkala pemerintah merumuskan komitmen latino brantas inc., tersebut menjadi hukum positif melalui peraturan presiden nomor14 tahun tentang badan penanggulangan lumpur sidoarjo yang terakhir kali bedengan kata lain, dari sudut pandang tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab latino brantas inc., terhadap korban yang berada dalam pat, yang tadinya berada dalam lingkup tsl berubah menjadi tjh manakala pemerintah membuatkan hukum positif tentang itu. dari sudut pandang tanggung jawab hukum perusahaan, beban latino brantas inc., terhadap masyarakat yang berada luar pat adalah beban tsl. karena itu beban tsl, secara hukum pemerintah tidak punya kewenangan untuk memaksa latino brantas inc., untuk bertanggung jawab secara langsung, kecuali sebagaimana halnya yang dilakukan latino brantas inc., dalam pat. latino brantas inc., secara sukarela menganggarkan dalam biaya perseroan dana tsl dan sebagaimana berlaku dalam pat, tsl itu akan berubah menjadi tjh. seandainya pemerintah membuatkan komitmen atau keinginan tsl latino brantas inc., itu dalam sebuah hukum positif. faktanya, sejak tahun sampai hari ini latino brantas inc., tidak pernah menganggarkan dana tjs untuk korban lumpur sidoarjo yang berada luar pat. sesuai dengan prinsip tsl yang voluntary, negara tidak berwenang memaksa latino brantas corporation untuk menganggarkan dan atau melaksanakan tsl luar pat itu. yang pertama, konsep tsl indonesia adalah voluntary. bawah sistem yang voluntary, negara tidak kuasa memaksa sebuah perseroan untuk merencanakan dan melaksanakan tsl. yang kedua, kegiatan latino brantas inc., yang menanggulangi korban lumpur latino dalam pat, bermula sebagai kegiatan yang voluntary dan kemudian berubah menjadi mandatory, manakala pemerintah mengukuhkan kegiatan itu dalam sebuah hukum positif. ketiga, tersebar negara secara hukum tidak berwenang memaksa hak latino brantas inc., untuk menganggarkan dana tsl untuk korban lumpur sidoarjo luar pat, kebijakan pemerintah menganggarkan bantuan untuk penanggulangan korban lumpur sidoarjo yang berada luar pat dapat dimaklumi sebagai pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menyelamatkan warganya dan merupakan implementasi konkret dari undang undang dasararena tatkala secara hukum perseroan tidak diminta, tidak bisa diminta pertanggungjawaban dan atau tidak ada pihak yang bertanggung jawab mengatasi persoalan dihadapi masyarakat luar pat, kehadiran negara wajib hukumnya dan penganggaran itu merupakan pengejawantahan dari frasa sebesar besarnya kemakmuran rakyat. zen zanzibar pertama, adalah keniscayaan bagi warga negara untuk menguji undang undang yang dianggap merugikan hak hak rakyat sebagai warga negara sepanjang ketentuan dalam undang undang yang diuji bertentangan dengan konstitusi atau undang undang dasar persoalannya terletak pada apakah terdapat korelasi yang konkret antara ketentuan yang diatur dalam undang undang yang diuji dengan undang undang dasar sekiranya korelasi dimaksud secara konkret membuktikan terdapat pertentangan dengan ketentuan dalam undang undang dasar maka tentulah mahkamah konstitusi akan mempertimbangkannya, sekiranya bertentangan tersebut sungguh merugikan atau berpotensi merugikan hak pemohon atau hak warga negara pada umumnya, maka alasan pemohon dapat dibenarkan. sebaliknya kalau sama sekali tidak terdapat kerugian atau potensi kerugian bagi pemohon maupun warga negara, maka permohonan tidak memiliki nilai hukum pengujian. yang kedua, dalil pemohon, menurut pemohon penggunaan apbn untuk penanganan dan penanggulangan lumpur sidoarjo sebagaimana diatur dalam undang undang apbn nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar karena semburan lumpur sidoarjo kesalahan dan kelalaian latino brantas, sehingga penanganan dan penanggulangan lumpur sidoarjo tidak dapat dibebankan kepada apbn. dengan digunakannya dana apbn untuk menangani semburan lumpur sidoarjo tersebut, maka keuangan negara digunakan hanya bagi pihak tertentu saja latino brantas) sehingga bertentangan dengan undang undang dasar yang mengamanatkan apbn digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. yang ketiga, kekeliruan alasan pemohon, penanganan dan penanggulangan semburan lumpur sidoarjo tidak hanya soal kerugian lingkungan dan dampak semburan, tetapi juga penderitaan yang dialami oleh warga negara sekitar lokasi semburan lumpur. sepanjang apbn digunakan untuk membantu warga negara yang mengalami penderitaan akibat suatu peristiwa yang umum sifatnya dan dalam hal ini semburan lumpur dimaksud, maka pembebanan kepada apbn dapat dibenarkan, namun demikian kerugian kerugian lain tetap menjadi tanggung jawab korporasi dalam hal ini latino brantas sebagai pihak yang melakukan kelalaian dan kekuranghati hatian sebagaimana dimaksud putusan mahkamah agung nomor pdt yang sudah mengikat (eintracht van gewisde). kebijakan negara, penyelenggaraan negara selain berdasar pada konstitusi sebagai hukum dan sekaligus sebagai sumber hukum tertinggi, juga mengacu pada undang undang dan peraturan yang lebih rendah. dalam pelaksanaan fungsi tersebut, khusus dalam membuat anggaran, presiden dibantu oleh kementerian keuangan membuat rancangan anggaran apbn dan apbn selanjutnya diserahkan kepada dpr untuk dibahas dan apabila dpr sependapat, maka apbn akan disahkan sebagai apbn, begitu juga apbn p. mencermati perkembangan penanggulangan semburan lumpur sidoarjo, sejak diterbitkan keppres nomor tahun tanggal september mengenai pembentukkan tim nasional penanggulangan semburan lumpur sidoarjo, masa tugas bulan. kemudian keppres nomor tahun tanggal maret tahun perpanjangan masa tugas tim nasional penanggulangan semburan lumpur sidoarjo selama satu bulan. selanjutnya, perpres nomor tahun tanggal april mengenai pembentukkan bps atau badan penanggulangan lumpur sidoarjo dan rincian tugas bps. selanjutnya perpres nomor tahun tanggal juli tahun perubahan kesatu. kemudian perpres nomor tahun tanggal september perubahan kedua. lalu perpres nomor tahun tanggal desember perubahan ketiga. dan terakhir perpres nomor tahun tanggal april perubahan keempat, memperlihatkan kesetaraan dan kesungguhan pemerintah mengambil kebijakan menanggulangi penderitaan warga akibat semburan lumpur sidoarjo dalam area terdampak yang menjadi tanggung jawab latino brantas maupun warga yang berada luar area terdampak yang menjadi tanggung jawab pemerintah. kebijakan dimaksud seperti tercantum dalam keppres maupun perpres dikemukakan atas, meliputi tindakan menegaskan tanggung jawab hukum latino brantas maupun tanggung jawab pemerintahjumlah anggaran dalam apbn yang mencapai nilai triliunan rupiah yang dialokasikan untuk kasus lumpur latino tersebut, akan dapat berdampak secara signifikan bila digunakan untuk peningkatan fasilitas pelayanan umum yang pada ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para pemohonmembuka kepada putusan mahkamah sejak putusan nomor puu iii tanggai mei dan putusan nomor ii, melalui tim nasional penanggulangan semburan lumpur latino maupun bps. penanganan lumpur sidoarjo oleh latino brantas diawasi oleh bps dengan maksud agar latino brantas selaku korporasi yang memegang izin usaha pertambangan, bertanggung jawab penuh atas perbuatan hukum baik perdata maupun pidana dalam mengelola korporasi. dalam pelaksananya tim nasional penanggulangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya membuat kesepakatan dengan latino brantas tentang luas cakupan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya selaku subjek hukum. sementara latino brantas melaksanakan tanggung jawab dengan pengawasan ketat dari bps ternyata semburan lumpur sidoarjo meluas luar area terdampak yang sudah disepakati menjadi tanggung jawab latino brantas. oleh karena itu pemerintah dengan papers nomor tahun (perubahan dari perpres sebelumnya) khususnya menetapkan penyediaan anggaran bagi warga yang terkena dampak lumpur sidoarjo dan berada luar area yang menjadi tanggung jawab latino brantas. pertimbangan pemerintah sebagaimana dalam konsideran perpres nomor tahun huruf dan huruf sangat logis karena mencerminkan tanggung jawab negara kepada warga. dengan demikian kebijakan pemerintah justru untuk mewujudkan keadilan masyarakat yang mengalami kerugian akibat semburan lumpur dimaksud. sementara kalau pemohon mengatakan ada ketidakadilan, maka ketidakadilan itu justru karena latino brantas tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh. dengan demikian kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak semburan lumpur sidoarjo melalui keppres, perpres, dan kemudian apbn yang selanjutnya ditetapkan dengan undang undang apbn nomor tahun sudah benar. oleh karena itu undang undang apbn sama sekali tidak bertentangan dengan undang undang dasar sebaliknya justru melaksanakan amanat konstitusional khususnya undang undang dasar seperti telah dikemukakan bahwa tanggung jawab latino brantas tidak hanya bertanggungjawab secara perdata tetapi juga secara pidana, tanggungjawab mana sudah tegas dan diterima oleh latino batas sebagaimana surat latino brantas nomor p aay lo6, tanggal desember yang ditandatangani oleh imam agustin selaku general manager. meluasnya semburan lumpur luar dari area terdampak mengakibatkan penderitaan bagi warga yang berada luar area tanggung jawab latino brantas. maka pemerintah sebagai atas nama negara harus segera mengambil kebijakan sebagai tugas konstitusional negara terhadap warga. terakhir penutup. pertama menurut pendapat saya undang undang dasar mengatur tugas negara yang tersebar pada fungsi lembaga negara. dpr mengurus legislasi termasuk apbn, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden termasuk kebijakan kebijakan yang dilakukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. diantara kebijakan tersebut ada yang terencana karena cukup waktu untuk mempersiapkannya, tetapi ada juga yang sifatnya mendadak atau darurat dan segera harus ditanggulangi. yang kedua, kebijakan pemerintah sangat jelas sesuai dengan fungsi pelaksanaan sehari hari dan langkah langkah yang dilakukan terencana terukur tepat sasaran dan konstitusional. oleh karena itu undang undang nomor tahun sama sekali tidak bertentangan dengan undang undang dasaradapun bunyi dan tersebut atas yaitupara pemohon beranggapdan undang undang nomor tahun pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para pemohon pemohon ii, dan ill)para pemohon, potensi kerugian yang dialami oleh para pemohon adalah karena pemohon sebagai warga negara indonesia yang baik dan taat melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara yang, namun bahkanyang diantaranya mengalokasikan keuangan negara tersebutdikenal dengan kasus lumpur latino". bahwa menurut para pemohon terkait dengan hal atas, kasus lumpur latino dandengan demikian menurut para pemohonnbahwa para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun guo yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengalokasikan keuangan negara untuk penanggulangan kasus lumpur latino sehingga berpotensi menghalangi pemohon untuk mendapatkan hak hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam uud dan pada yang dijamin oleh konstitusi. berdasarkan hal hal tersebut atas,guo telah bertentangan dengan bunyi alamnya yang melatarbelakangi ketentuan undang undang gu maupun apbn p khususnya dalam upaya penanggulangan kasus lumpur latino: iii. alasan permohonan uji materiil bersesuaian dengan mk,jek permohonan bahwa pemohon mengajukan uji materiil terhadaperhadapapbn (disebut juga dengan apbn p menyatakan,pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahunjawa timurkasus lumpur sidoarjo juga dinilai telah sesuai dengan nomor tahun tentang penanggulangan bencana yaitu dibutirbahwa berkaitan dengan butir dan butir atas, dalam huruf undang p dalam alokasi penanggulangan bencana kasus lumpur latino di::berdasarkan dalil dalil permohonannya, para pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia pembayar pajak yang berpotensi menderita kerugian konstitusional karena sebagian hasil pembayaran pajak warga negara, termasuk para pemohon, sebagaimana diatur dalam undang undang guo digunakan untuk membayar ganti kerugian dalam peristiwa lumpur latino. menurut para pemohon, akibat adanya alokasi dana apbn yang bersumber dari pajak warga negara tersebut menyebabkan banyak sektor lain yang harus dibayar dari apbn untuk kesejahteraan rakyat, menjadi terabaikan. menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil atas penggunaan hasil pungutan pajak dari warga negara, termasuk para pemohon, karena dipergunakan untuk membayar ganti kerugian peristiwa lumpur latino yang seharusnya bukan tanggung jawab negara. seharusnya dana apbn hanya dipergunakan untuk kesejahteraan umum: i3. menimbang bahwa berdasarkan dalil para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat terdapat potensi kerugian konstitusional para pemohon dengan berlakunya yang dimohonkan pengujian guo, dan apabila permohonan tersebut dikabulkan, kerugian para pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, para pemohon mempunyai legal standingnguji konstitusionalitas dan yang menurut para pemohon bertentangan dengan uud kedua tersebut masing masing menyatakandapun yang dijadikan batu uji adalah uud yang menyatakan:ra pemohon mendalilkan, peristiwa lumpur latino porong, sidoarjo, jawa timur adalah murni disebabkan oleh kesalahan dan atau pelanggaran dalam melakukan teknik pengeboran, sehingga akibat yang ditimbulkan dari kesalahan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak pelaksana pengeboran yaitu pt. latino brantas inc. dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, apalagi kepada negara. terhadap dalil permohonan para pemohon tersebut mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: menimbang bahwa dan pada pokoknya mengatur mengenai dana apbn untuk pos anggaran badan penanggulangan lumpur sidoarjo bps) yang digunakan untuk membayar ganti kerugian atas adanyamengenai, bahwa patmerupakan wilayah yang ditetapkan menjadi tanggung jawabmbayar ganti kerugian dengan melakukan pembelian atas tanah dan bangunan masyarakat yang terkena dampak semburan dan luapan lumpur. pat yang ditetapkan pada tanggal maret tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan menyeluruh sesuai dengan kesepakatan bersama antarnamun demikian dalam perkembangannya,tidak terduga dan sangat sulit untuk diprediksi. semburan dan luapan lumpur latinoyang timbul luar pat untuk membantu dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berada luar pat. dengan adanya pat dan luarantara pemerintah dan perusahaan terhadap masyarakat, bahwa daadapun terhadap wilayah yang berada dalam pat, tetap merupakan tanggung jawab dari pt. latino brantas inc, bahwa undang undang nomor tahun tentang apbn mengatur sebagi berikut: (l)"h porong) dengan pagu paling tinggi sebesar rpbahwa undang undang dasarlasan permohonan adapun keberatan keberatan para pemohon terkait berlakunya undang undang nomor tahun tentang apbn p dan undang undang nomor tahun tentang apbn tersebut, antara lai, negara indonesia adalah negara hukum"menimbang bahwa menurut mahkamah alokasi dana apbn untuk mengatasi masalah yang timbul luar pat, tidak berarti meniadakan kewajiban dan tanggung jawab pt. latino brantas inc. atas penanganan masalah sosial kemasyarakatan yaitu membayar ganti kerugian dengan membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur sidoarjo pada wilayah pat. dalam hal ini, terdapat pembagian tanggung jawab antara pt. latino brantas inc. yang menangani ganti kerugian areal pat dan pemerintah untuk luar areal pat., bahwaentuyang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa, . berdasarkan ketentuan tersebut,huruf menentutegaskan kembali dalam ketentuan yang menentukan bahwa anggaran penanggulangan bencana baik pemerintah maupun oleh pemerintah daerah. samping itu, huruf juga menentuberdasarkan ketentuan tersebut, menurut mahkamah penggunaan keuangan negara dalam dan dalam alokasi penanggulangan bencana peristiwa lumpur latinoi3. menimbentukan adanya asas pencemar membayar pada satu sisi (vide huruf dan asas tanggung jawab negara pada sisi lain vide huruf 2009j1. asas pencemar membayar mengandung makna bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau yangasas tanggung jawab negara, mengandung maknnegara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat divide uud sertberdasarkan kedua asas tersebut dalam hukum lingkungan indonesia, selain terdapat tanggung jawab perusahaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, juga terdapat tanggung jawab negara khususnya tanggung jawab negara yang menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. sehubungan dengan peristiwa lumpur latino yang dipersoalkan dalam permohonan ini, menurut mahkamah sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam paragraf terlepas dari apakah peristiwa lumpur latino diakibatkan oleh bencana alam atau bukan bencana alam terdapat tanggung jawab perusahaan yaitu pt. latino brantas inc. yang mengakibatkan rusaknya lingkungan, yaitu membayar ganti kerugian dengan melakukan pembelian atas tanah dan bangunan milik rakyat yang rusak akibat lumpur latino pada pat dan tanggung jawab negara luar pat. tanggung jawab negara tersebut, adalah bagian dari pelaksanaan fungsi negara yang harus memberikan perlindungan dan jaminan kepada rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi: i4.maria farida indrawi ahmad fadli semadi ttd. ttd. muhammad alim hartono panitera pengganti, ttd. fadzlun budi wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse power),s demokrasi dan kortstalasi ketatanegaraan indonesia cetakan pertama, kreasi total media, yogyakarta, haltas

sp), me terhadapketentuan pokok kekuasaan kehakiman, danwira dharma putra , beralamat jalan urip sukoharjo gg. durian nomor kediri, jawa timur: berdasarkan surat kuasa bertanggal juni memberi kuasa kepada r.m maestro, pengurus dewan pimpinan pusat wira dharma putra , beralamat jalan urip sukoharjo gg. durian nomor kediri, jawa timur: selanjutnya disebut sebagai . pemohonpada hari rabu tanggal agustus dengan nomor puu ixbahwa dewan pimpinan pusat wira dharma putra, berdasarkan akta pendirian yang dibuat hadapan notaris toss satyarto satriayun, s.h., kediri jawa timur, adalah sebagai lembaga swadaya masyarakat, diantaranya bertujuan memperjuangkan tanah tanah bekas hak barat, berdasarkan prinsip prinsip demokrasi kerakyatan, bahwa sebagai lembaga swadaya masyarakat lsm) kediri, pemohon berpartisipasi turut mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pertanahan khususnya bekas peninggalan hak hak barat yang ada kediri, dan samping itu mengingat juga pada anggaran dasar wira dharma putra yang tertuang pada diantaranya berbunyi: lembaga swadaya masyarakat ini berasaskan pancasila dan undang undang dasar adapun lembaga swadaya masyarakat ini memiliki tujuan antara lain mewujudkan masyarakat yang adil, modern, sejahtera dengan sepenuhnya memperjuangkan tanah tanah bekas hak barat. yang seharusnya menjadi hak rakyat untuk kemakmuran bersama dengan prinsip prinsip demokrasi kerakyatan tanpa kompromi dan tidak pragmatis dalam perjuangan, termasuk mengajukan pengujian undang undang tingkat pengadilan: bahwa dihancurkan sini, salah satu yang menjadi perhatian, serta keprihatinan wira dharma putra pada saat ini adalah adanya sengketa yang kasusnya berkaitan erat dengan tanah peninggalan bekas hak barat. yaitu terhadap vervonding nomor tahun terletak jalan monginsidi nomor kediri jawa timur. juga bersama putusan mahkamah agung republik indonesia yang dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi, terhadap bangunan rumah sah milik penghuni yang dibangun semenjak tahun dan telah mendapat ijin imb) dari pemerintah daerah kota praja kediri. lembaga swadaya masyarakat wira dharma putra sangat prihatin dan menentang dengan keras, dengan adanya yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia termaksud. dikarenakan sangat bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta nilai luhur yang terkandung dalam pancasila, ditambah pula peristiwa ini bertentangan dengan keputusan presiden nomor tahun jugaadapun kewajibannya adalahmenimbang, bahwa dari empat kewenangan dan satu kewajiban mahkamah atas, ternyata mahkamah tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian materiil atas hukum yang diterapkan oleh mahkamah agung dan pengadilan yang ada bawahnya, termasuk eksekusi putusan mahkamah agung, yang dalam permohonan guo menyangkut tanah bekas hak barat responding nomor tahun yang terletak jalan monginsidi nomor kediri. selain itu, yang menurut pemohon penggunaanmpertimbangkan bahwa undang undang guo sudah tidak berlaku, karena sudah diganti terakhiranya pengujian undang undang terhadap undang undang dasar yang menjadi kewenangan mahkamah, bukan pengujian suatu putusan, penerapan hukum, atau eksekusi putusan mahkamah agung, i3.5j menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, mahkamah berpendapat bahwa mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan guo, i3. menimbang,pemohon, begitu pulempat belasmdan zelda hartono ttd. ttd. maria farida indrawi akil mochtar panitera pengganti ttd. ida ria tambunan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun yang menyatakan, setiap warga negara indonesia diperkenankan mengajukan permohonan hak atas tanah bekas hak barat yang dikonversi dan dikuasai negara, terutama bagi mereka yang telah menempati dan merawat tanah tersebut dengan sah. seperti yang telah termuat dalam undang undang pokok agraria, yang tertuang pada yang menyatakan, tanah mempunyai fungsi sosial. semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial rupa). menurut konsep hukum agraria nasional, hak atas tanah tidak hanya berisi tentang wewenang untuk menggunakannya tetapi juga berisi kewajiban untuk menjaganya dan tidak boleh mengantarkannya. sedangkan penghuni yang dieksekusi dimaksud, dia telah menjaga dan merawat tanah bekas hak barat vervonding dimaksud sejak negara kesatuan republik indonesia belum terbentuk. yaitu tahun karena telah ditelantarkan pemiliknya, bahwa dihancurkan sini ternyata ada pihak yang saling menyebutkan dan mengaku sebagai ahli waris oei sie liong, selaku pemilik tanah bekas hak barat vervonding nomor tahun yang sejak tahun telah dirawat dan dijaga tanah termaksud oleh penghuni, karena tidak dirawat oleh oei sie liong. mereka mengajukan gugatan dalam rangka meminta pengadilan negeri kediri memutus pihak penggugat dalam perkara tersebut sebagai ahli waris oie sie liong, dan berhak pula atas segala bangunan yang terdapat atasnya tanah bekas hak barat vervonding nomor ternyata mahkamah agung dengan keputusannya nomor sip pada tanggal maret dalam kasasi perkara dimaksud telah menolak baik penggugat asli pemohon kasasi, memohon kasasi penggugat reopens. atau dengan kata lain ditolak kesemuanya, bahwa akan tetapi sini yang menarik perhatian masyarakat, maupun pemohon wira dharma putra), setelah pihak pihak yang berperkara tidak terbukti sebagai ahli waris oei sie liong, ternyata timbul kembali pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris oei sie liong pemilik tanah bekas hak barat vervonding tahun pihak tersebut bernama liem topeng nio yang melakukan gugatan kepada janda oen ping king, selaku penghuni atas tanah bekas hak barat vervonding nomor tahun yang mana tanah termaksud telah dibawanya sejak tahun oleh penghuni. sama seperti halnya objek perkara pada vide atas, tercatat pengadilan negeri kediri nomor nomor pdt. bahwa dihancurkan sini liem topeng nio mengaku juga sebagai ahli waris oei sie liong, mana oei sie liong diakui dalam perkara gugatan nomor pdt. pengadilan negeri kediri dia bertindak sebagai penggugat, sedangkan tergugat adalah bernama: janda oen ping king (penghuni) yang merawat tanah termaksud sejak tahun dan pada tahun mendapatkan ijin mendirikan bangunan secara sah atas tanah termaksud dari pemerintah daerah kota besar praja kediri, bahwa sehingga karenanya dalam hal ini pemohon sebagai lembaga swadaya masyarakat, pemerhati penyelenggaraan hak hak tanah barat atas timbulnya pengakuan pewarisan gugatan atas bangunan rumah terutama nomor atas tanah bekas hak barat vervonding nomor tahun yang terletak jalan monginsidi kediri. pemohon dalam mengamati peristiwa perselisihan hukum tersebut, demi kecintaan dan kesetiaan pemohon pada negeri ini negara kesatuan republik indonesia), serta rasa hormat pemohon kepada para pejuang kemerdekaan ini, serta demi untuk melanjutkan cita cita perjuangan pahlawan bangsa ini yang ingin merdeka, pemohon menganggap perlu untuk berjuang melakukan uji materi kepada mahkamah konstitusi, setelah adanya pengakuan terhadap pewarisan atas tanah peninggalan bekas hak barat yang telah dikonversi menjadi tanah negara. khususnya pada putusan mahkamah agung republik indonesia, yang sangat bertentangan dengan undang undang dasar beserta nilai luhur pancasila, jangan sampai nantinya putusan sesat (yurisprudensi) ini dapat dipertahankan. tentunya putusan termaksud jelas mengkhianati cita cita dan tujuan luhur perjuangan bangsa kita, yang menginginkan untuk merdeka, juga yurisprudensi termaksud bisa menyengsarakan dan bisa dikatakan menyerang kepentingan masyarakat secara umum". contohnya seperti putusan mahkamah agung atas tanah bekas hak barat vervonding nomor tahun kota kediri ini, beserta eksekusi bangunan rumah yang dibangun secara sah milik penghuni, bahwa sehingga karenanya, dengan segenap kerendahan hati, pemohon selaku lembaga swadaya masyarakat wira dharma putra, yang merasa setia dan berpegang teguh pada prinsip hidup bermasyarakat didalam suatu negara, bahwasanya masyarakat pada tingkatan tertinggi adalah negara, jadi apa juga. pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi, kiranya dapat berkenan memberi keputusan terhadap uji materi atas pengakuan pewarisan bangunan rumah atas tanah bekas hak barat vervonding nomor tahun dimana hasil uji materi yang kami memohonkan ini, setidaknya nanti akan dapat bermanfaat bagi masyarakat kota kediri khususnya dan masyarakat indonesia secara luas pada umumnya, yang berada tinggal atas tanah bekas hak barat, terutama yang telah tinggal dan merawat tanah termaksud secara turun menurun, termasuk telah membangun bangunan rumah permanen secara sah karena telah mendapat ijin dari pemerintah negara, dapat terayomi." permohonan ini dengan suatu alasan: bahwa hemat pemohon pancasila sebagai ideologi negara dan uud adalah sebagai sumber hukum masyarakat dan bangsa indonesia, bahwa menurut hemat pemohon pancasila tercantum dalam uud dimana berlaku dan legalitas uud tidak dapat dipisahkan terhadap pancasila dan sila sila yang terdapat dalam pancasila yang dijabarkan sebagai undang undang dasar dimulai dari sila pertama sampai kepada sila kelima yang terdiri dari dengan perubahan sebelum terjadi amandemen: bahwa undang undang pokok agraria nomor tahun (selanjutnya disebut dibentuk berdasarkan undang undang dasar sekaligus sebagai sebagai sumber hukum dalam arti formal, bahwa diantara tersebut dalam mengatur tentang tanah yang menyatakan, bumi, air,makna ini mengandung arti bahwasanya bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat: bahwa adalah selaras dengan uud bahwa dalam pelaksanaannya diterbitkanlah peraturan pemerintah nomor tahun bahwa dengan adanya produk dan peraturan pemerintah nomor tahun maka terdapat unifikasi hukum agraria bagi semua warga negara indonesia sekaligus menghapus sifat dualisme dan pluralisme hukum agraria yang sebelumnya berlaku indonesia, bahwa khusus sengketa bangunan (rumah) atas tanah bekas hak barat vervonding nomor tahun yang dialihkan peninggalan oei sie liong yang telah ditelantarkan berlalu kurang lebih selama tahun, dan yang jelas lagi, yang bersangkutan bukanlah warga negara indonesia jalan monginsidi kediri yang didasarkan pada hukum pewarisan, sangatlah bertentangan dengan asas pemisahan horizontal horizontal scheidings begins), mana asas tersebut mengatur benda benda atas tanah dalam akses tersebut antara tanah dan benda dipisahkan, oleh karena hukum adat tidak mengenal pembagian benda kedalam benda bergerak" dan benda tak bergerak . bahwa sini sengketa rumah atas tanah bekas hak barat vervonding nomor tahun khususnya rumah nomor atas nama yang membangun oen ping king yang dibangun sejak tahun dan diperbaiki kembali secara sah pada tahun bisa diakui sebagai satu kesatuan bekas hak barat vervonding nomor tahun tahun yang lalu) atas nama oei sie liong, jelaslah yurisprudensi ini melanggar undang undang dasar serta melanggar terhadap asas rupa yaitu asas pemisahan horizontal yang mana telah juga dijabarkan tentang pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah nomor tahun bahwa pengakuan sebagai hak waris yang menyatukan dasar pemilik bekas hak barat vervonding sebagai dasar alasan kepemilikan atas benda atasnya menggunakan dasar dan sumber hukum agraria barat, dan hukum agraria adat, sifatnya adalah pluralisme, dan tentunya sangatlah bertentangan dengan semangat sebagai penjabaran dari pancasila dan uud khususnya samping berbenturan dengan keputusan presiden nomor tahun bersama pula dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun bahwa penggunaan dasar hukum pewarisan atas tanah bekas hak barat vervonding, seperti tanah bekas hak barat vervonding nomor tahun jalan monginsidi kediri, memperlihatkan orang subjek yang mengaku sebagai penerima waris yang berhak berlaku menggunakan sumber hukum perdata barat yang dimuat dalam kuis yang mengatur tentang asas perlekatan (trekking begins). dimana sebenarnya peraturan ini, telah dihapus oleh karena tidak selaras dengan pancasila dan uud bahwa berdasarkan uraian kata yang dihancurkan seperti atas, kiranya mahkamah konstitusi dapat mempertegas larangan penggunaan hukum perdata barat, terhadap tanah peninggalan bekas hak barat, yang menyatukan hak tanah dan benda atasnya, sebagai satu kesatuan benda waris, karena sangatlah bertentangan dengan uud dan samping juga putusan hakim termaksuddiantaranya menyatakan, saya bersumpah menerangkan dengan sungguh sungguh bahwa saya, untuk untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tiada. bahwa dihancurkan sini lembaga swadaya masyarakat wira dharma putra pemohon) berdasarkan kecintaan dan kesetiaan pada negeri tercinta ini negara kesatuan republik indonesia) beserta undang undangnya, samping berpegang teguh pada prinsip hidup bermasyarakat didalam suatu negara, haruslah mengakui bahwasanya masyarakat pada tingkatan tertinggi adalah negara, jadi . sehingga karenanya pemohon sangat berharap kepada mahkamah konstitusi, sudah kiranya berkenan jangan ada yang dipertahankan putusan mahkamah agung, yang sangat bertentangan dengan undang undang ini, tentu peristiwa ini akan menyengsarakan masyarakat dan mengkhianati cita cita dan tujuan perjuangan bangsa kita untuk merdeka, suatu contoh seperti atas tanah bekas hak barat vervonding nomor tahun kota kediri, selanjutnya dengan segenap kerendahan hati pemohon, memohon kiranya mahkamah konstitusi berkenan memutus: menerima uji materiil pemohon,unakan dasar hukum perdata barat adalah bertentangan terhadap asas dan uud dan jugabukti sebagai berikut: bukti fotokopi akta notaris pendirian lembaga swadaya masyarakat wira dharma putra . bukti fotokopi ktp a.n. tommy mentor, budi santoso dan tjoe size jam nio dan surat keterangan sehat, bukti fotokopi turunan putusan pengadilan negeri kediri nomor pdt. pn. kdr, tertanggal november bukti fotokopi putusan nomor perdata, tertanggal januari bukti fotokopi putusan nomor pdt tertanggal januari bukti fotokopi putusan nomor pk pdt tertanggal mei bukti fotokopi surat nomor .d.k kdi. pa. perihal pelaksanaan putusan perkara nomor eks pdt. pn. kdr: bukti fotokopi surat keterangan nomor tertanggal maret bukti fotokopi surat keterangan nomor tertanggal maret bukti fotokopi surat pengadilan negeri kediri nomor .d.kk di pa. perihal permohonan penjelasan mengenai letak rumah bangunan jalan monginsidi nomor kediri: bukti fotokopi buku tanah provinsi jawa timur, kotamadya kediri, kecamatan kota kediri, desa pakaian. menimbang bahwa pada persidangan perbaikan permohonan tanggal september pemohon tetap pada pokok pokok permohonannya: menimbang bahwa pada tanggal oktober melalui kepaniteraan mahkamah, pemohon telah mengajukan lampiran berupa surat keterangan nomor turunan dari daftar surat keputusan d.p.d kota praja kediri, kutipan dari daftar surat keputusan kepala daerah kota praja kedir, beserta eksekusi bangunan rumah sah milik penghuni yang menurut pemohon bertentangan dengan asas asas undang undang nomor tahun dan undang undang dasar dan memohon dalam petit permohonannya supaya mahkamahhukum perdata barat bertentangan dengan asas undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria dan undang undang dasar serta putusan hukum sengketa tanah bekas: i3. menimbang,dan undang undang dasar dan undang undangr. muatan sab dengan surat permohonannya bertanggal julitanggal oktober berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada dr. eddy wirawan, s.h.: dullah sudarso, s.h., dan effendi yuhiandi, s.h., kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum dr. eddy wirawan, s.h. dan rekan , berkantor jalan ciumbuleuit nomor bandung:arikan kembali perkara nomor puu viii dengan surat nomor du bbk srt perihal pencabutan permohonan uji materil perkara nomor puu viii72010,, bahwa pencabutanrsyad sanusi,tiga puluh satu bulan jandan hartonokil mochtar muhammad alim ttd. hartono panitera pengganti, ttd. martian wibowoerior handayani, s.e., kewarganegaraan indonesia, tempat tinggal: martadinata kabupaten cilacap, jawa tengah., lembaga pemasyarakatan klas sukamiskin, bandung, jawa barat, pekerjaan swasta warga binaan pemasyarakatan lapas klas sukamiskin: ashari bin purna, kewarganegaraan indonesia, tempat tinggal: jl. karanggawang baru rt. rw. kelurahan tandang, kecamatan tembawang, kota semarang., lembaga pemasyarakatan klas sukamiskin, pekerjaan swasta, selanjutnya memberi kuasa kepada suwaryoso, bc. ip.,s.h., arifin jauhari, s.h., m.h., marawi bagus purnomo, s.h., budi haryadi, bc. ip., s.h., para advokat konsultan hukum pada kantor hukum suwaryoso partners, beralamat wisma pede, lt. suite jl. haryono kav. jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal meili menunjukkan bahwa pengurangan masa pidana sudah merupakan kebiasaan yang terpelihara dalam penyelenggaraan kenegaraan (konvensi ketat negarawan) negara republik indonesia. bahwa pengurangan masa pidana integrasi socialcm dan kuhp). peraturan perundang undangannara equality before the law)alasan alasan permohonan bahwa para pemohon keberatan dan memohon dibatalkannya, yaitu dan pada peraturan pemerintah republik indonesia nomorpenjelasan selengkapnya dibawah ini berikut pendapat yang diberikan oleh ahli, yaitu ahli pemasyarakatan dan ahli hukum, dibawah ini: drs. dingin sudirman, bc. ip., si. prof. dr. lica marzuki, s.h. dr. rudy satrio mukantardjo, s.h., m.h. almarhum) tentang diskriminasi dan bertentangan dengan perundang undangan yang lebih tinggi peraturan pemerintah tahun dalam dan pada peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun dijelaskan antara laidalam dan pada tahun tentang remisi. (d) setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.jd)(l)34c: berusia atas (tujuh puluh) tahun, atau menderita sakit berkepanjangan.dengan perubahan ketentuan dan kemudian ditambahkan dan pada telah terjadi diskriminasi perlakasimilasi. (d):, dan telah menjalani (dua per tiga) masa pidana.(l) asimilasi bagi narapidana yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam diberikan '(l)pembebasan bersyarat. j..,dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: pendahuluan uji materiil ini dimohonkan kepada mahkamah agung dengan tujuan hendak menegakkan asas asas hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, sama sekali tidak berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang sedang sangat diupayakan oleh bangsa indonesia saat ini. para pemohon sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut. seperti diketahui bahwa kemenkumham merupakan lembaga pemerintah yang salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan bagi narapidana (warga binaan), telah banyak mengeluarkan peraturan pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya tersebut. sebagian dari peraturan pemerintah tersebut dirasakan membatasi hak dan bahkan bertentangan dengan undang undang diatasnya, sehingga sangat merugikan pemohon selaku narapidana. menurutmerintah harus berisi materi untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya. artinya, peraturan pemerintah tidak boleh memuat materi yang melebihi atau bahkan bertentangan dengan undang undang. sehubungan dengan itu maka para pemohon memohon kepada mahkamah agung republik indonesia, untuk melakukan uji materiil atas beberapa didalam peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh kemenkumham untuk pembinaan pemasyarakatan, khususnya narapidana tindak pidana korupsi, yang merugikan para pemohon. ii. dasar hukuyata. pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan menteri. (l)(l)tentang remisi,membedakan status narapidana antara narapidana umum narapidana yang terkena kuhp yang berlaku dan dengan narapidan: undang undang tahun tentang pemasyarakatan dalam dicantumkan secara jelas tentang asas pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, dan dalam dicantumkan pula secara jelas tentang hak hak narapidana, serta sepuluh prinsip pemasyarakatan yang menjadi dasar dari system pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan. berdasarkan berdasarkan pendapat ahli dari drs dingin sudirman, bc. ip, m.si, seorang ahli praktisi dosen tentang pemasyarakatan, menyatakan sistem pemasyarakatan ditinjau dari smr standard minimum rules) asas persamaan perlakuan dan pelayanan tersebut merupakan prinsip dasar yang tercantum dalam point yang dengan bahasa aslinya berbunyi tidak boleh terjadi diskriminasi berdasarkank milik, status kelahiran atau status lain . dalam penjelasan yang terdapat dalam buku membuat standar standar bekerja aturan ini merupakan semangat yang dikandung dalam deklarasi umum ham yang diadopsi oleh majelis umum pbb, yang menyatakan bahwa semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, dan terhadap segala bentuk hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam penjelasan lebih lanjut dinyatakan bahwa diskriminasi berarti menimpakan kerugian bagi narapidana, dan segala praktek pemenjarapemasyarakatan) yang berdasarkan bias, sikap keras, fanatisme ataupun prasangka, harus dilarang. (pendapat ahli halaman bahwa kebijakan pengetatan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat ini telah melanggar prinsip smr yang lain, yang menyatakan bahwa "narapidana dikirim lapas bukan untuk dihukum akan tetapi untuk menjalani hukuman, maka dari itu, keadaan keadaan dalam lapas tidak boleh digunakan sebagai hukuman tambahan". hal ini berarti bahwa hukuman yang diterima oleh terpidana adalah terbatasnya kemerdekaan mereka yang dijatuhkan oleh hakim yudikatif) dan tidak perlu memberlakukan tindakan yang berlebihan. dalam asas pemasyarakatan, prinsip ini dinyatakan dengan kalimat "kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan". jadi dengan demikian maka negara melalui pemerintah, tidak boleh menambah derita narapidana korupsi dan lain lain dengan memberlakukan peraturan yang berdampak kepada timbulnya kerugian bagi narapidana tersebut karena telah hilangnya kesempatan atau sulitnya mendapatkan hak hak remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat yang secara limitation telah dijamin oleh tentang pemasyarakatan. (pendapat ahli halaman bahwa berdasarkan huruf dan pada tentang pemasyarakatan tersebut, telah jelas dan tegas adanya persamaan perlakuan dan pelayanan,. penghormatan harkat dan martabat manusia dan kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan sebagai asas perlakuan untuk narapidana, dan dalam prinsip pemasyarakatan sebagai system pemasyarakatan, jelas diamanatkan bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara: sehingga dengan diberlakukannya dan tentang remisiterjadi tindakan diskriminatif, karena hak hak narapidana sebagaimana dimuat dalam yait), j .terhalangi. dan tidak dapat diberikan sehingga telah bertentangan dengan undang undang tahun tentang pemasyarakatan. menurut bapak drs. dingin sudirman, bc. ip, msi dalam hubungannya dengan dan serta aturan pelaksanaanya, telah memandang secara diskriminatif berdasarkan "status lain" antara status narapidana korupsi dan lain lain dengan status narapidana lainnya yang mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan dan pelayanan terhadap hak hak yang dijamin berdasarkan pemasyarakatan. padahal menurut penjelasan huruf pemasyarakatan dikatakan dengan jelas bahwayang mengherankan adalah mengapa penjelasan huruf pemasyarakatan, yang mudah dicerna setiap orang karena saking jelasnya tersebut, bisa disalah artikan atau tidak difahami oleh perancang kedua tersebut. kemungkinan hal itu disebabkan oleh adanya sudut pandang yang bias, sikap keras, fanatisme dan prasangka. dalam arti bahwa kebijakan pemerintah tersebut telah disalah artikan sebagai bukan penghukuman yang merugikan kelompok narapidana tersebut, tapi merupakan pandangan bias (karena semangat pencitraan) bahwa hal itu merupakan kewenangannya. padahal, seperti disebutkan dimuka bahwa perlakuan peniadaan dan pengetatan pelayanan hak hak narapidana tersebut, pada hakekatnya merupakan penghukuman yang seharusnya menjadi domain kewenangan yudikatif (sekali lagi lihat tipikor). atau kebijakan peniadaan hak atau pengurangan (pengetatan) hak tersebut, secara procedural hanya dapat dilakukan apabila narapidana melakukan pelanggaran disiplin karena telah melakukan pelanggaran peraturan keamanan dan ketertiban dalam lapas pemasyarakatan). dari uraian diatas, jelas bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan dan pelayanan antara narapidana yang berstatus narapidana korupsi, terorismenarkotika dan prekursordengan status narapidana lainnya pendapat ahli hal bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama hadapan hukum. persamaan muka hukum telah dialami oleh para pemohon sejak dalam proses penyidikan, dakwaan sampai pada persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum. ketika para pemohon telah menjadi narapidana maka prinsip persamaan dimuka hukum tetap harus diberikan dan tidak dibolehkan adanya diskriminasi perlakuan, terkecuali jika para pemohon melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib yang berlaku lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, sebagaimana ketentuan. kitab undang undang hukum pidana (kuhp) bahwa menurut ketentuan dalam huruf dan huruf pada tahun setelah diberikan pembebasan bersyarat (selesai menjalani masa pidana) terpidana masih harus menjalani asimilasi selama dari sisa masa pidana, atau masa pidana, dengan demikian pembebasan bersyarat menurut ketentuan ini baru diberikan masa pidana. bahwa ketentuan mengenai pembebasan bersyarat diatas telah merusak tatanan pengertian dan pelaksanaan yang telah berlaku selama ini, yaitu asimilasi yang diberikan setelah menjalani masa pidana dan pembebasan bersyarat yang diberikan setelah menjalani masa pidana, dan karenanya ketentuan dalam huruf dan huruf tersebut telah bertentangan dengan kuhp, yang berbunyi sebagai berikut (l)hak asasi manusia ham) sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar atas mengenai adanya diskriminatif tersebut, juga peraturan pemerintah a guo bertentangan dengan undang undang nomor tahunbahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia hamundang undang nomor .tahun tentang pembentukan peraturan perundang undambentukan peraturan pemerintah,menurut drs. dingin sudirman, bec. ip, msi dalam pendapat ahlinya menyampaikan: dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan hukum pemasyarakatan penitensi) tidak termasuk dalam ranah yudikatif karena tidak dalam kapasitas melaksanakan atau menerapkan delik perdata atau (khususnya) delik pidana dalam suatu persidangan. dengan demikian kebijakan presiden, menteri hukum dan ham serta direktur jenderal pemasyarakatan untuk menjatuhkan hukuman kepada koruptor dan lain lain (dengan cara memperlakukan secara diskriminasi berupa "pengetatan" pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat) berdasarkan delik undang undang ketika saat proses adjudikasi adalah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan karena bukan kewenangannya. terlebih dalam nomor tahun nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang pidana tambahan (di luar pidana tambahan seperti yang diatur dalam kuhp) antara lain dinyatakan bahwa hakim dalam hal kasus korupsi dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebahagian hak hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebahagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana"ri bunyi undang undang ini, sudah jelas bahwa pencabutan seluruh dan sebahagian hak hak tertentu yang dapat diberikan oleh pemerintah (antara lain pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat) kepada narapidana kasus korupsi adalah merupakan kewenangan hakim yudikatif) dan bukan kewenangan badan eksekutif. (pendapat ahli halaman undang undang dasar dan amandemen bahwa tahun juga bertentangan dengan undang undang dasar yaitu yang secara tegasmenurut drs. dingin sudirman, bc. ip, msi dalam pendapat ahlinya menyampaikan seperti diketahui bahwa negara indonesia pada bebarapa tahun yang lalu telah meratifikasi berbagai kovenan dan konvensi hukum internasional yang menyangkut ham, antara lain nomor tahun tentang ham, nomor tahun tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, nomor tahun tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik dan. serta tidak kalah pentingnya adalah amandemen uud yang menjamin hak asasi warga negara seperti yang tercantum dalam (pendapat ahli halaman bahwa keluarnya peraturan pemerintah tahun tersebut merupakan tindakan sewenang wenang dari negara terhadap hak universal narapidana yang dijamin dalam uud yang menyatakan', karenanya dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi para pemohon selaku terpidana, bahwa konvensi perserikatan bangsa bangsa pbb) anti korupsi, dalam menegaskan bahwa setiap negara meratifikasi wajib mandatory obligation) melaksanakan reintegrasi terpidana korupsi dalam masyarakat. konvensi pbb anti korupsi sama sekali tidak memberikan mandat kepada negara meratifikasi untuk menunda atau meniadakan pemberian remisi atau pembebasan bersyarat kepada terpidana korupsi, karena masyarakatnternasional memahami benar standard minimum rule smr internasional tahun yang berlaku dalam pembinaan narapidana, terlepas dari kejahatan yang telah dilakukan. dapat disimpulkan secara jelas dan tegas, bahwa dan tentang remisi,kitab undang undang hukum pidana kuhp) serta undang undang dasar dan amandemen iv, dan oleh karena itu harus dibatalkan. bahwa pada tanggal juni kementerian hukum dan ham telah mengeluarkan dan memberlakukan aturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah tahun yaitu peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia tahun tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi,, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, yang sudah diberlakukan, yang jelas dan tegas isi dari peraturan menteri tersebut, diskriminasi dan bertentangan juga aturan aturan yang lebih tinggi sehingga satu kesatuan yang harus dibatalkan, peraturan pemerintah nomor tahun bahwa dinyatakan dalam pada peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun bahwa peraturan pemerintah nomor tahun tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti, dan oleh karena itu peraturan pemerintah nomor tahun dimohonkan juga oleh para pemohon untuk uji materiil, khususnya ketentuan dalam dan dan karena telah diskriminatif dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. bahwa dalam ketentuan pada tahun tentang cuti untuk narapidannya pada tingkat kasasi maupun berdasarkan. permohonan langsung pada mahkamah agungan yang menyatakan materi muatan dan atau bagian peraturan perundang undangan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang undangan.hapus. dalam hal mahkamah agung berpendapat bahwadidik pemasyarakatan berhak mendapatkan cuti: cuti sebagaimana dimaksud pada meliputi cuti mengunjungi keluarga, dan cuti menjelang bebas,dengan perubahan ketentulam ketentuan pada tahun tentang cuti menjelang bebas cmb (l).dengan perubahan ketentuan dan pada tahunn pada peraturan pemerintah nomor tahun telah membedakan status narapidana, antara narapidana umum narapidana yang terkena kuhp, yang berlaku dan dengan narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain undang undang tahun tentang pemasyarakatdinyatakan pada huruf,telah jelas dan tegas harus adanya persamaan perlakuan dan pelayanan untuk semua narapidana tanpa melihat kasus atau tindak pidana yang telah dilakukan seorang narapidana, sehingga hak sebagaimana huruf yaitu hak cuti mengunjungi keluarga dan huruf yaitu hak mendapat cuti menjelang bebas dapat diberikan tanpa adanya diskriminasi, sehingga tidak bertentangan pula dengan prinsip dasar sistem pemasyarakatan yaitu prinsip pemasyarakatan bahwa kami, kuasa hukum dari para pemohon terdahulu, telah dan pernah mengajukan uji materiil peraturan pemerintah tahun pada tanggal desember dengan perkara p hum dan telah diputus dalam amar putusannya antara lain uji materi tidak dapat diterima, karenakan sudah melewati batas waktu pengajuan yaitu hari, sebagaimana peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor tahun tentang hak uji materiil disebutkan permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkannya peraturan perundang undangan yang bersangkutan ). bahwa kemudian, berdasarkan peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor tahun tentang hak uji materiil, telah ditetapkan tidak ada batasan waktu dalam pengajuan uji materiil, dan karena belum memasuki materi (substansi) atas permohonan uji materiil tersebut, maka kami, kuasa hukum dan para pemohon memasukan pendapat ahli yang dipakai dalam pengajuan uji materi peraturan pemerintah tahun yaitu dr. rudy satrio mukantardjo, s.h., m.h. dan prof. dr. lica marzuki, s.h.). satrio mukantardjo, s.h., m.h., halaman. untuk narapidana pada umumnya tetap diberikan.hdapat ahli drs dingin sudirman, bc. ip, menyatakan konsep konsep pemasyarakatan yang melandasi undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan yang dalam dictum penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur.jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. (pendapat ahli halaman undang undang tahun tentang hak asasi manusia ham) bahwa sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar atas mengenai adanya diskriminatif tersebut yaitu dan dan pada peraturan pemerintah tahun juga bertentangan dengan undang undang nomor tahun sesuai yang menyatakan:sebagaimana dikemukakan pendapat ahli prof. dr. h.h. lica marzuki, s.h. yang menyatakan, juga bertentangan (tegengesteld) dengan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham): undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, bahwa pembentukan peraturan pemerintah tahun tidak sesuai aturan yang harus dijalankan,dan oleh karena itu peraturan pemerintah tahun tidak boleh memuat materiahun tentang pemasyarakatan sebagaimana diuraikan diatasdari peraturan pemerintah nomor tahun yang menjadi peraturan pelaksanaannya justru bersifat diskriminatif. bahwa, dalam hal ini prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h., dalam pendapat ahlinya menyampaikan kedua aturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun yang menjelaskan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan dimaksud diadakan dikala undang undang nomor tahun sendiri tidak pernah diubah dan dicabut. suatu undang undang yang diubah dan dicabut niscaya selalu diatur pula dengan aturan pelaksanaan yang sifatnya menjalankan, pepatah minangkabau berkata sekali begadang, sekali tarian beranjak undang undang nomor tahun tidak pernah diubah dan dicabut, namun ternyata dijalankan dan dijabarkan oleh dua peraturan pemerintah yang berbeda secara kualitatif. sehingga bagai begadang, melimpah mengakibatkan tarian dilanda banjir vide mohon periksa pendapat ahli prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h.,) undang undang dasar dan amandemen iv: bahwa dan pada peraturan pemerintah nomor tahun juga bertentangan dengan undang undang dasarbahwa secara jelas dan tegas dan pada peraturan pemerintah nomor tahun tersebut,dan amandemen iv, dan oleh karena itu harus dibatalkan. bahwa peraturan pemerintah tahun diberlakukan pada tanggal oktober yang merupakan perubahan kesatu dari peraturan pemerintah tahun telah mengatur beberapa hal yang bersifat diskriminatif terhadap narapidana tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnyabagaimana diamanatkan dalam bahwa yang diskriminatif ini telah dirubah pada peraturan pemerintah tahun yaitu juga bersifat diskriminatif, yaitu dalam kemudian dan sebagaimana telah dibahas sebelum ini. bahw, terdapat diskriminasi dan penghapusan: undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatanuraian penjelasan selengkapnya sebagai berikut tentang diskriminasi bahwasecara lengkap berbunyberikut berkelakuan baik: dan telah menjalani (satu perbahwa, tersebut telah menciptakan diskriminasi dalam pemberian remisi bagi narapidana, dimanaharus menunggu sampai telah menjalani (satu pertiga) masa pidana untuk mendapatkan haknya menerima remisi, sedangkan bagi narapidana pada umumnya cukup hanya menunggu selama (enam) bulan saja. remisi bagi narapidanaberian remisi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan menteri, bahwa, dengan demikiremisi baru dapat diberikan oleh menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari direktur jenderal pemasyarakatan, sehingga memperpanjang mata rantai birokrasi. sedangkan bagi narapidana pada umumnya dapat diberikan langsung tanpa adanya prosedur pertimbangan. dengan demikian telah terjadi diskriminasi dalam proses pemberian remisi. tentang penghapusan hak narapidana yang telah diberikan undang undang, bahwcara lengkap berbunyi.satu berrsyaratan anak (enam) bulan pertamadua pertiga) masa pidana,. dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. bahwa, dengan demikian terdapat diskriminasi dalam proses pemberian asimilasimenjalani (duutusannya menyatakan permohonan terimaperaturan mahkamah agung republik indonesia nomor tahun tentang hak uji materiil. bahwa, peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor tahun menyatakan. bahwa, menyataka. bahwa, menyatakan,karaman direktori putusan mahkamah agung republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id pertiga) masa pidana ditambah dengan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam dan sedangkan bagi narapidana pada umumnya untuk mendapatkan asimilasi cukup hanya menunggu menjalani (satu per dua) masa pidana dengan tanpa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan bahwa, asimilasisampai menjalani (dua per tiga) masa pidana sebagaimana dimaksud huruf adalah kosong, karena dengan tenggang waktu yang demikian itu narapidana sudah dapat mengajukan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dengan demikian tersebut sebenarnya telah menghapus hak para pemohon sebagai narapidana yang berhak mendapat asimilasi berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan. untuk narapidana pada umumnya tetap diberinbertentangan dengan perundang undangan yang lebih tinggi lex superior derogat lex inferior) bahwa, oleh karenaadalah merupakan yang diskriminatif, menghapus hak narapidana yang telah diberikan undang undang, maka tersebut adalah bertentangan dengan perundang undangan yang lebih tinggi (lex superior derogat lex inferior), dengan penjelasan selengkapnya sebagai berikut bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatanbersifat diskriminatif dalam pemberian hak remisi dimanamendapatkan remisi setelah menjalani (satu pertiga) masa pidana, sedangkan bagi narapidana pada umumnya berdasarkan huruf remisi dapat diberikan setelah menjalani hanya (enam) bulan masa pidana. sehingga dengan demikian bertentangan dengan huruf undang undang nomor. tahun tentang pemasyarakatan yanggas menyatakan: sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan,bahwa,. satrio mukantardjo, s.h., m.h., halaman buktiukti e#yang mengatur hakdapat diberikan setelah menjalani (dua per tiga) masa pidana, adalah sama saja dengan menghapus hak yang diberikan undang undang. karena ketika seorang narapidana telah menjalani masa pidana telah memperoleh hak untuk mengajukan pembebasan bersyarat. sedangkan secara tegas telah menghapus hak untuk cuti mengunjungi keluarga. dengan demikian bertentangan dengan huruf dan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan yang secara tegas menyatakan: menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu laiertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham bahwa sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar atas mengenai adanya diskriminatifmaka peraturan pemerintah a guo juga bertentangan dengan undang undang nomor tahun yang menyatakan setiap orang berhak." (equality before the law), sebagaimana dikemukakan pendapat ahli prof. dr. h.h. lica marzuki, s.h. yang menyatakan dalam pada itu,ga bertentangan (tegengesteld) dengan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham). vide mohon pendapat prof. dr. h,m. lica marzuki halaman surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia m.hh .pk. tahun bahwa surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia m.hh .pk. tahun diterbitkan pada tanggal desember yang berbunyi sebagai berikut:yang dimaksud dengan telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik dibuktikan dengan kartu pembinaan dan atau hasil assessment.dengan surat yang ditetapkan oleh penegak hukum terkait bahwa narapidana dan anak pidana yang bersangkutan adalah saksi pelaku yang bekerjasama justice collaborator). telah mengikuti program deradikalisasi dibuktikan secara tertulis yang menerangkan bahwa narapidana yang bersangkutan telah bersikap kooperatif dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada negara kesatuan republik indonesia. kategori kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diantaranya illegal logging, fishing, illicit trafficking, money laundering. pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak pidana kasus narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika diberlakukan dan 43a peraturan pemerintah nomor tahun kecuali bagi narapidana dan anak pidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun tentang narkotika. penetapan pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun dilaksanakan dengan keputusan kepala kantor wilayah atas nama menteri. bahwa surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia m.hh .pk. tahun telah diberlakukan surut pelaksanaannya, sebagaimana amanat dari point yaiedaran menteri hukum dan hak asasi manusia m.hh .pk. tahun yang berlaku surut ini, telah bertentangan dengan aturan lebih tinggi sebagaimana ketentuan dan kuhp, (tidak dapat berlaku surut)bahwa hak hak para pemohon yang diatur dalam dan undang undang tahun tentang pemasyarakatan, merupakan hak asasi manusia, yang sesuai dengan ketentuan bab x.a. uud pada amandemen kedua tentang hak asasi manusia ham), yang memuat beberapa ketentuan menyangkut hak asasi manusia yaitu:nyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hakdan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (azas retroaktif) adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahwa surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia m.hh .pk. tahun tertanggal desember tersebut,. yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah tahun harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan dan kuhp, dan oleh karena itu peraturan pemerintah tahun dan uud yang beberapa nya diskriminatif sehingga bertentangan dengan undang undang diatasnya, tidak dapat berlaku surut. peraturan direktur jenderal pemasyarakatan pas tahun bahwa peraturan direktur jenderal pemasyarakatan pas tahun dikeluarkan dengan maksud hendak membatasi dan memberikan sanksi tambahan kepada narapidana sebagaimana amanat dari ketentuannya bahwaperaturan tersebut, bahwa narapidana yang dijatuhi pidana pokok dan juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti, dalam pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat berlaku ketentuan sebagai berikut apabila narapidana tidak membayar baik denda dan atau uang pengganti, pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilakukan setelah narapidana menjalani pidana kurungan dan pidana penjara sebagai uang pengganti. bagi narapidana yang belum atau tidak membayar denda dan atau uang pengganti, tidak dapat diberikan asimilasi (baik selama menjalani pidana pokok atau pada saat menjalani kurungan pengganti denda dan atau pidana penjara pengganti dari uang pengganti). apabila narapidana telah membayar denda dan atau uang pengganti yang bersangkutan dapat diberikan asimilasi sepanjang memenuhiidana penjara pengganti dari uang pengganti dan atau kurungan pengganti denda tidak digabung dalam perhitungan dan masa pidana. narapidana yang menjalani pidana penjara pengganti dari uang pengganti dan atau kurungan pengganti denda setelah berlakunya peraturan ini tidak dapat diberikan remisi. apabila narapidana yang harus menjalani pidana kurungan pengganti denda dan atau pidana penjara sebagai pengganti dari uang pengganti maka bagi narapidana yang mengalami keterlambatan dalam pengusulan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, maka perhitungan mulai menjalankan pidana kurungan pengganti denda dan atau pidana penjara dari uang pengganti sejak tanggal surat keputusan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, yaitu berdasarkan tanggal sidang tim pengamat pemasyarakatan tpp) pusat direktorat jenderal pemasyarakatan. bagi narapidana yang berkas usulan pembebasan bersyaratnya diterima sekretariat tpp pusat sebelum berlakunya peraturan ini, maka perhitungan mulai menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda dan atau pidaara pengganti dari uang pengganti tersebut sejak tanggal masa pidana yang dihitung dari pidana pokok. sebelum diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terlebih dahulu dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala kejaksaan negeri jaksa penuntut umum mengenai penyelesaian pembayaran uang pengganti. narapidana yang dipidana membayar uang pengganti namun tidak disertai dengan pidana penjara, pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat setelah mendapat persetujuan dari jaksa penuntut umum. bahwa pidana uang pengganti diatur dalam huruf dan pada tahun jo. tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi sebagai berikut (l) selain pidana tambahan dimaksud dalam kitab undang undang hukum pidana sebagai pidana tambahan adalah: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsikarenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. jelas dan tegas dinyatakan dalam tersebut diatas, bahwa uang pengganti merupakan pidana tambahan terhadap pidana pokok, bagi terpidana yang merugikan keuangan negara. dan bilamana dia tidak memiliki harta yang cukup sehingga tidak mampu membayar, maka diganti dengan hukuman badan (subsider). dengan demikian maka pidana penjara pengganti dari uang pengganti ini sama dengan subsider dari pidana pokok. dan berbeda dengan subsid dari pidana denda yang dikategorikan sebagai pidana kurungan. bahwa oleh karena pidana penjara dari uang pengganti tersebut mempunyai kategori yang sama dengan pidana pokok, maka jumlah pidana penjara yang harus dijalani adalah penggabungan (penjumlahan) antara pidana pokok dengan pidana penjara pengganti dari uang pengganti (subsider). perhitungan tersebut telah diatucara baik dan benar dalam peraturan sebelumnya, yaitu peraturan dirjen. pemasyarakatan e.pk tahun tanggal september akan tetapi justru dengan perubahan peraturan yang dibuat dirjen. pemasyarakatan pas tahun tanggal juli tersebut telah menyalahi makna dan hakekat dari pidana uang pengganti itu sendiri, dan berakibat pada membatasi bahkan meniadakan hak warga binaan untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. hal tersebut dibuktikan dengan disahkannya cara perhitungan remisi hanya dari pidana pokok dan bukan dari penggabungan (penjumlahan) pidana pokok dengan pidana penjara pengganti dari uang pengganti (subsider). akibat dari pada cara perhitungan yang memisahkan kedua pidana penjara tersebut, maka narapidana harus menjalani masa pidananya jadi lebih lama. karena masa pidana penjara pengganti dari uang pengganti (subsider) harus dijalani sepenuhnya tanpa memperoleh remisi. didalam pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu pada tingkat pembinaan lembaga pemasyarakatan, kategori hukuman pidana penjara dan kategori hukuman pidana kurungan dilakukan secara berbeda pula. untuk hukuman pidana penjara baik hukuman pidana pokok maupun hukuman pidana penjara pengganti dari uang pengganti, terpidana diberikan hak haknya berupa remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan hak hak lainnya sebagaimana ketentuan perundang undangan. sementara untuk hukuman pidana kurungan, yaitu subsider dari denda yang tidak dibayar, tidak diberikan remisi. sejak tanggal juli diberlakukan peraturan direktur jenderal pemasyarakatan pas tahunyang tidak memiliki aturan hukum yang jelas, dimana peraturan tesebut telah membuat interpretasi sendiri tentang hukuman pidana penjara, yang berbeda dengan undang undang, akibat hukumnya adalah terjadinya ketidak pastikan hukum sehingga peraturan tersebut bertentangan dengan undang undang, sebagaimana dibawah ini. undang undang tahun tentang pemasyarakat, menyatakan,sendiri. bahwa, dengan demikian berdasarkan hal tersebut atas maka mahkamah agung adalah berwenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang undangan terhadap undang undang diatasnya yang diajukan para pemohon. iii kedudukan hukum para pemohon bahwa, pemohon superior handayani, s.e., bahwa, pemohon ii, ashari bin purna. peraturan tentang pembinaan pemasyarakatan umum pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga.asas pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan telah jelas tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, dinyatakan pada huruf:bahwa menurut undang undang nomor tahun hak narapidana, antara lain dinyatakan pada huruf:dalam tersebut, khususnya huruf huruf dan huruf diatas telah mekehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya derita, serta menurut telah tegas dinyatakan tentang hak hak narapidana yang harus diberikan. bahwa pembinaan yang dilakukan dalam lapas dengan cara memperhatikan hak dan kewajibannya, serta reward atau hadiah bagi warga binaan pemasyarakatan yang berkelakuan baik dan membantu petugas pemasyarakatan, sehingga pembatasan hak dan perbedaan perlakuan yang atas berlakunya peraturan direktur jenderal pemasyarakatan pas tahun yaitutelah menghilangkan hak atas remisi dan tidak adanya fungsi pembinaan yang berlaku sesuai undang undang tahun kuhp bahwa peraturan direktur jenderal pemasyarakatan pas tahun telah bertentangan dengan kitab undang undang hukum pidana, yaitu danlah ada, sebelum perbuatan dilakukan tidak dapat berlaku surutjadi jelaslah bahwa, bila diterbitkan sebuah aturan baru sebagai pengganti aturan yang lama, maka yang harus dikenakan kepada narapidana adalah aturan yang paling ringan baginya, yaitu peraturan sebelumnya, peraturan direktur jenderal pemasyarakatan e.pk tahun tanggal september undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham) bahwa pembentukan peraturan direktur jenderal pemasyarakatan pas .0t.undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham), bahwa peraturan direktur jenderal pemasyarakatan pas .0t. tahun tanggal juli juga bertentangan dengan undang undang nomor tahun sebagaimanaundang undang dasar dan amandemen menurut ketentuan dalam bab x.a. uud pada amandemen kedua tentang hak asasi manusia ham), dimuat beberapa ketentuan sesuademikian peraturan direktur jenderal pemasyarakatan pas .0t. tahun tanggal julitelah bertentangan dengan undang undang yang lebih tinggi, yaitu tahun tentang pemasyarakatan, khususnya huruf huruf dan huruf huruf huruf huruf dan kuhphak asasi manusia, khususnya serta undang undang dasar dan amandemen iv, dan oleh karena itu peraturan direktur jenderal pemasyarakatan pas .0t. tahun tertanggal juli harus dibatalkan. kesimpulan berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut bahwa, dengan demikian telah jelas dan tegas, dengan demikian telah jelas tentang remisi tentang asimilasidahal hak tersebut telah jelas dan diatur oleh undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, bahwa, dengan demikian pula telah jelas. dengan demikian prinsip pemasyarakatan sebagai asas dalam sistem pemasyarakatan dan kuhpjenderaljuli, hampir serta mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya. menyatakan bahwa menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatperaturan menteri hukum dan hak asasi manusia tahun tentang syarsebagai aturan pelaksanaan dari peraturan pemerintahmembebankan biaya perkara kepada negtikan putusan pid. sus bukti fotokopi pendapat hukum terkait hak uji materiil oelh drs dingin sudirman bc. ip, si., bukti fotokopi pendapat ahli tentangiajukan oleh prof. dr. lica marzuki, s.h., bukti fotokopi pendapat hukumoleh dr. rudy satrio mukantardjo, s.h., m.h., bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun bukti disclaimer dawn nga menemukan ika intonasi yag oma formasi yang sehauciya ada mama bom goda maka map saga hubung kepaniteraan manga agunan pencapai tujuan pembinaan narapidana, sistem pemasyarakatan ini memberi pedoman yang disebut sepuluh prinsip pemasyarakatan ialah ayumi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna, penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara, rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbinganselama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat: pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara, bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasil, narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, disediakan dan dipupuk sarana sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. bahwa pedoman dasar dari peraturan pembinaan pemasyarakatan yang merupakan payung dari seluruh peraturan dibawahnya, adalah undang undang tahun tentang pemasyarakatan pengurangan masa pidana uraian pada sub bab ini dikutip langsung dari sebagian penjelasan pemerintah, diwakili oleh menteri hukum dan ham republik indonesia, atas permohonan pengujian undang undang tahun tentang pemasyarakatan oleh asosiasi advokat konstitusi aak), pada tanggal februari mahkamah konstitusi republik indonesia). latar belakang integrasi social warga binaan pemasyarakatan wbp) telah melahirkan suatu pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenalnomor tahun bukti fotokopi surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh .pk. tahun bukti fotokopi peraturan direktur jenderal pemasyarakatan nomor: pas .0t. tahun tanggal juli bukti fotokopi peraturan menteri hukum dan hak asasi manusiali berdasarkan surat panitera muda tata usaha negara mahkamah agung nomor per psg vii p hum th. tanggal juli menimbang, bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, memohon tidak mengajukan jawaban dan.superior handayani, s.e.l dan pemohon ii, ashari bin purna"c..,' equality before the law)..menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa pemohon hak uji materiil mempunyai kepentingan dan kedudukan hukumnamakan syystem pemenjaraan. syyrumah penjara secara berangsur angsur dipandang sebagai suatu system dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan re integrasi socystem ketentaraan menjadi sy. kepala direktorat pemasyarakatan j.h.g. tanggal juni dasar hukum pengurangan masa pidana ketentuan tentang pengurangan masa pidana sebelum indonesia merdeka (pada masa pemerintahan hindia belanda),wvernementsbesluit, tanggal juli bijblad pada staatsblad dan tanggal januari tentang perubtas. peraturan direktur jenderal pemasyarakatan e.pk tanggal september: menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon telah mendalilkan hal hal sebagai berikut: tentang remisipadahal hak tersebut telah jelas dan diaturmasyarakatan, bahwa, prinsip pemasyarakatan sebagai asas dalam sistem pemasyarakatan, dan kuhp::leader&full hampir .,bahwa hakekat dari dalam peraturan pemerintah nomor tahun adalah pengetatan pemberian remisi, yang sebenarnya sudah pernah diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun perubahan nomor tahun bahwa pengetatan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat untu dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyakatau menimbulkan kepanikan, kecemasan, ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. jadi karena kejahatan luar biasa harus ditangani secara luar biasa dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, kuhp, dan undang undang dasar menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut terbukti bahwenderal pemasyarakatan e.pk tanggal september tidak bertentangan dengan peratursuperior handayani, s.e., ashari bin purna, tersebut, menghukum memohon untuk membayar biaya perkara.imam soebechitd . ttd . dr. irfan fachruddin, s.h., c.n., dr. mohammad saleh, s.h., m.h., ttd . dr. imam soebechi, s.h., m.hgowsetelah kemerdekaan republik indonesia, diatur dalam undang undang tahun tentang pemasyarakatan lembaran negara republik indonesia tahun keputusan presiden republik indonesia serikat ris)tahun tentang pengurangan masa menjalani pidana remisi). keputusan presiden republik indonesia(pemberian remisi) oleh presiden dan dilaksanakan oleh menteri kehakiman (sekarang menteri hukum dan ham). dasar pemikiran pengurangan masa pidana yang diberikan pemerintah kepada para narapidana, pada dasarnya telah sesuai dengan nilai nilai terkandung dalam pancasila sila ketuhanan yme, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial), serta undang undang dasar republik indonesia tahun pada masa lalu sistem pemenjaraan lebih bernuansa pada aspek penjelasan dan balas dendam? semata, konsep dasar filosofis rehabilitasi dan re integrasi socpengurangan masa pidanaurangan masa pidanaseluruh indonesia, antara lain sebagai berikut populasi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatandisamping dasar dasar pemikiran diatas, dapat diuraikan pula dasar dasar filosofis mengenai pemberian pengurangan masa pidana,, pidana juga sangat besar sangat terbuka, sehingga setiap orang berpotensi dirugikan apabila pengurangan masa pidana dihilangkan. bahwa pengurangan masa pidana, pengurangan masa pidana merupakan norma yang universal, yang dilaksanakan beberapa negara, walaupun menggunakan system dan pola yang berbeda beda. bahwa pengurangan masa pidanapada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: himpunan konsultan hukum pasar modal (hhrm), tempat kedudukan jalan h.r. rasa said kav. jakarta menara imperium gf dalam hal ini diwakili oleh indra safitri, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan ketua umum hhrm, sesuai dengan juncto anggaran dasar hhrm, sebagaimana termaktub dalam akta nomor o1, tanggal november dibuat oleh notaris martina wanita, sh., bogor, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili hhrm,. yang dalam melakukan tindakannya ini telah mendapatkan mandat dan atau persetujuan dari para anggota anggotanya berdasarkan rapat anggota hhrm pada tanggal juli ii. institut akuntan publik indonesia (api), tempat kedudukan jalan jenderal sudirman kav. jakarta selatan sudirman central business district cbd), lot senopati raya office building, 12th floor, unit dalam hal ini diwakili oleh tarkosunaryo, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan ketua umum pengurus, sesuai dengan dan anggaran dasar api, sebagaimana termaktub dalam akta, jakarta, bertindak untuk dan atas nama api, ii. perkumpulan ikatan notaris indonesia (ini), tempat kedudukan jalan k.h. hasyim ashari pusat niaga roy mas lt. jakarta dalam hal ini diwakili oleh adrian djuaini, sh., dan yualitha widyadhari, keduanya kewarganegaraan indonesia, pekerjaan ketua umum dan sekretaris umum ini, sesuai dengan huruf anggaran dasar ini hasil kongres luar biasa ikatan notaris indonesia, tertanggal januari sebagaimana termaktub dalamtambahan berita negara republik indonesia tanggal mei nomor sebagaimana diubah dengan akta notaris, bertindak untuk dan atas nama ini: iv. kantor akuntan publik krisnawan, buron, asin alamsyah (kapibara), tempat kedudukan jakarta, danertanggal desember dalam hal ini diwakili oleh dr. asin, s.e., s.h., m.m., ak., cpa, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan sebagai partner pada kantor akuntan publik krisnawan, buron, asin alamsyah, sesuai dengan anggaran dasar kapibara sebagaimana termaktub dalam akta nomor tanggal september yang dibuat oleh diana amalia, sh., notaris tangerang, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kapibara, dr. asin, s.e., s.h., m.m., ak., cpa., kewarganegaraan indonesia, pekerjaan akuntan publik, tempat tinggal jalan sunan ampel kelurahan difoto, kecamatan lowokwaruagustus bertindak untuk diri sendiri, vi. drs. januar mulyana, ak., cpa., kewarganegaraan indonesia, pekerjaan akuntan publik, tempat tinggal jalan patra kumala nomor kelurahan jatipulo, kecamatan palmerahfebruari bertindak untuk diri sendiri: vii.riyadi, m.m., cpa., bkp., kewarganegaraan indonesia, pekerjaan akuntan publik, tempat tinggal jalan komplek dpr kelurahan joglo, kecamatan kembanganfrasa kedua hanya menerangkan tempat kegiatannya , yaitu sektor pasar modal . berdasarkan hal atas, maka yang seharusnya diawasi oleh ojk adalah pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan , sedangkan kegiatan usaha para pemohon adalah bukan bergerak bidang jasa keuangan . berdasarkan hal hal atas, maka dengan terbitnya ojk ini, para pemohon menjadi mempunyai kewajiban untuk pembayaran pungutan ojk berupa biaya perizinan dan pendaftaran dan biaya tahunan . kewenangan yang diberikan ojk kepada ojk jelas salah alamat dan merugikan secara materiil bagi para pemohon. bahwa berdasarkan uraian atas jelas para pemohon sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon kelompok masyarakat atau perorangan warga negara indonesia dalam rangka pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang, sebagaimana ditentukan dalam mahkamah agung dan perma karenanyauji materiil atas angka dan angka dan ojk berikut dengan laporannya terhadap ojk. pertimbangan atau alasan hukum para pemohon. adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan hukum para pemohon mengajukan permohonan uji materiil atas ojk terhadap ojk adalah sebagai berikut: bahwa ojk guo melanggar dan atau bertentangan dengan: hal hal formil, yaitu asas yang terkandung dalam asas asas materi muatan dan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam nomor dan hal hal materiil (bertentangan dengan aturan hukum yang derajatnya lebih tinggi lex superior derogat legi inferior) cast ojk. bahwa ojk dianggap melanggar hal formil karena ojk bertentangan dengan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan dan asas asas materi muatan sebagaimana diatur dalam dan nomor yang akan diuraikan sebagai berikut: asas asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang dilanggar olehkejelasan tujuan bahwa tujuan dari ojk memungut dari pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan harus memuat asas kejelasan tujuan . asas kejelasan tujuan sebagaimana diterangkan dalam penjelasan nomor adalah setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus memuat tujuan yang jelas yang hendak dicapai. pemberian kewenangan kepada ojk untuk melakukan pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal atau pihak pihak yang tidak melakukan kegiatan jasa keuangan sangat tidak berdasar dan tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat. ojk adalah lembaga nirlaba yang bertujuan, antara lain, menyelenggarakan kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. namun demikian, pungutan ojk yang diatur dalam ojk seolah olah dijadikan sumber tambahan penerimaan apbn vide ojk). selain itu, iapun pungutan ojk akan diterapkan kepada pelaku usaha, seharusnya penerimaan dari pungutan ojk digunakan dari dan atau untuk kepentingan pelaku usaha. pengertian pelaku usaha dalam ojk pada dasarnya ditujukan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan jasa keuangan sebagai amanat dari perubahank indonesia ). sedangkan, para pemohon bukanlah pelaku usaha yang bergerak bidang jasa keuangan . pungutan ojk seolah olah hanya digunakan untuk kepentingan ojk dan dijadikan sumber tambahan penerimaan apbn, dan bukan untuk kepentingan profesi penunjang pasar modal, tetapi pembebanan pungutan kepada para pemohon hanya untuk kepentingan ojk dalam melakukan tugas pengawasanu usaha jasa keuangan yaitu lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam langka dan angka ojk yang merupakan highly regulated industry . dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pemohon tidak mendapatkan bantuan dan atau subsidi dari ojk, bahkan secara profesi tidak diawasi oleh ojk. hal inilah yang membuat tidak jelas mengenai tujuan pencapaiannya, apakah hanya sekedar untuk kepentingan ojk atau seyogyanya digunakan untuk kepentingan pelaku usaha yang benar benar secara tujuan kegiatan usahanya memang bergerak bidang jasa keuangan atau pengelolaan dana masyarakat yang perlu diawasi oleh ojk. bahwa pembentukan ojk adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari amanat bank indonesia tentang perlu dibuatnya lembaga pengawasan perbankan yang terpisah dari bank indonesia dan tidak ada keterkaitan dengan sektor bidang pasar modal. bahwa dalam penjelasan umum ojk dinyatakan, pada pokoknya, bahwa dasar pertimbangan pembentukan ojk adalah untuk melakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan . dari penjelasan umum ojk, secara khusus menyebutkan bahwa negara (melalui ojk) harus memberikan perhatian serius terhadap sektor jasa keuangan, yang melakukan fungsi intermedia . penggunaan istilah fungsi intermedia ini jelas terkait dengan lembaga keuangan seperti sektor perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya, bukan ditujukan kepada fungsi penunjang seperti kedudukan para pemohon. iapun pungutan ini ditujukan untuk fungsi pengawasan ojk, maka jika merujuk kepada ojk, tujuan pengawasan tersebut berlaku kepada lembaga lembaga keuangan yang memang menjalankan fungsi intermedia sebagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan pembentukan ojk sesuai dengan penjelasan umum dari ojk tersebutungsi pengawasan ojk sangat jelas terhadap lembaga keuangan seperti, salah satunya, sektor perbankan, karena sifat dan tujuannya sangat berbeda dengan fungsi profesi penunjang pasar modal. berdasarkan ojk, fungsi pengawasan terhadap bank diuraikan secara rinci dalam ojk, yaitu:tanda akuntansi bank,pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan pemeriksaan bank. hal ini sangat berbeda dengan fungsi pengawasan terhadap profesi penunjang modal, karena peranan ojk terkait pengawasan profesi penunjang pasar modal sangat berbeda dan tidak adpengawasan rutin yang dilakukan oleh ojk sebagaimana yang dilakukan oleh ojk kepada bank (vide ojk). konsepsi bahwa profesi penunjang pasar modal harus terdaftar ojk (d h bapepam) hanya bersifat pendataan (registrasi) jumlah profesi penunjang pasar modal. bahkan untuk pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan yang dijadikan dasar sertifikasi bagi profesi menjalankan tugasnya dalam transaksi pasar modal, dilakukan sendiri (mandiri) oleh asosiasi atau himpunan dari profesi ( profesi) dimaksud, sama sekali tidak ada peranan dan unsur bantuan pendanaan ataupun pengawasan dari ojk kepada anggota profesi penunjang pasar modal. berdasarkan hal hal atas, maka pungutan ojk yang dilakukan terhadap profesi penunjang pasar modal tidak memenuhi asas kejelasan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam huruf nomor asas dapat dilaksanakan bahwa pungutan ojk kepada pihak seperti profesi penunjang pasar modal atau perusahaan yang tidak melakukan kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka dan angka dan ojk juncto butir huruf angka dan butir angka dan lampiran ojk tidak dapat dilaksanakan karena ojk ini akan menjadi beban bagi industri dengan meningkatnya biaya operasional, yang selanjutnya akan dibebankan kepada konsumen, dan mematikan industri kecil padahal fungsi profesi penunjang, adalah membantu sektor pasar modal agar penyelenggaraan transaksi pasar modal dapat berjalan dengan aman, tertib dan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. sesuai dengan tujuan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang menjadi amanat pasar modal adalahbahwa pungutan ojk tidak mencerminkan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat, karena penerapan pungutan kepada profesi penunjang pasar modal tidak didasarkan pada asas kemanfaatan bagi kepentingan profesi penunjang pasar modal, yang merupakan bagiri kelompok masyarakat. alih alih memberikan perlindungan, pungutan ojk justru semakin memberatkan biaya yang harus ditanggung oleh pemodal atau masyarakat. sebagaimana diketahui bahwa profesi penunjang pasar modal merupakan subyek hukum pajak yang tunduk pada undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan undang undang nomor tahun pajak penghasilan ). dengan adanya, pungutan ojk seolah olah terjadi pajak tambahan atau double taxation , dimana setiap transaksi yang dilakukan pasar modal, oleh profesi penunjang pasar modal selain dikenakan pajak, juga dikenakan pungutan ojk . dengan demikian, adanya pajak tambahan berupa pungutan ojk akan menjadi beban kepada emiten atau perusahaan publik yang menggunakan jasa pemohon karena akan ada penambahan biaya kepada emiten. atau perusahaan publik sehingga prinsip wajar dan efisien tidak berlaku. oleh karenanya ketentuan mengenai pungutan ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak mempunyai asas kemanfaatan terhadap pelaku pasar modal, hanya bermanfaat untuk kepentingan ojk dari segi pembiayaan operasional. dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya , sampai dengan saat ini terdapat kurang lebih (seratus sembilan puluh. enam) jumlah peraturan terkait dengan pengawasan ojk terhadap lembaga perbankan dan lembaga keuangan non bank, sedangkan peraturan terkait tentang kelembagaan profesi penunjang pasar modal hanya mengatur tentang kewajiban pendaftaran saja. hal ini membuktikan bahwa peranan pengawasan ojk sangat minim dibandingkan fungsi pengawasan kepada industri jasa keuangan bukti ). sebagaimana diuraikan dalam kedudukan hukum legal standing) para pemohon, bahwa ojk bukanlah lembaga yang berwenang mengatur mengenai jasa profesi, misalnya advokat, akuntan publik dan atau jabatan notaris, karena para pemohon bukan pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksudojk. kegiatan jasa profesi dari para pemohon telah diatur oleh undang undang atau peraturan lain secara tersendiri atau terpisah yang mengatur mengenai masing masing kelembagaan atau profesi tersebut. titik berat pengawasan dan pengaturan ojk adalah kepada industri jasa keuangan yang dalam pelaksanaannya melakukan pengelolaan dana masyarakat. hal mana dipertegas dalam laporan ojk triwulan halaman yang menyatakan bahwa industri keuangan dikenal sebagai bisnis yang penuh aturan (highly regulated) dibandingkan dengan bisnis lainnya. karena bisnis sektor keuangan umumnya beroperasi dengan menghimpun dana masyarakat (pihak ketiga). pengelolaan dana masyarakat inilah yang perlu dipagari dengan beragam aturan dan dilakukan pengawasan oleh otoritas agar bisnis dikelola secara hati hati (prudent). bukti ). bahwa prinsip efisien pasar modal merupakan prinsip penting agar setiap kegiatan investasi dan perdagangan efek berlangsung dengan biaya yang lebih murah sehingga tidak memberikan beban kepada masyarakat yang akan melakukan pembelian produk pasar modal, seperti saham, obligasi atau melakukan perdagangan efek bursa efek melalui perusahaan efek. selain hal atas, pungutan ojk juga menimbulkan benturan kepentingan antara ojk dan sektor jasa keuangan dan dampak yang tidak baik terhadap sektor jasa keuangan itu sendiri ataupun terhadap pemodal atau masyarakat. pembiayaan ojk yang berasal dari sector jasa keuangan akan menambah biaya yang harus ditanggung sector jasa keuangan atau bank, selain fee penjaminan dana nasabah. biaya tersebut pada akhirnya berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi terhadap sektor jasa keuangan. hal ini tentunya tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan jasa keuangan. berdasarkan hal hal atas, maka jelas jelas pungutan ojk kepada profesi penunjang pasar modal atau perusahaan atau pihak yang tidak melakukan kegiatan jasa keuangan adalah salah alamat, sehingga penerapannya tidak dapat dilaksanakanpendayagunaan dan kehasilgunaan .rumusan ini, ojk dan aturan terkait dengan pungutan ojk tidak benar benar dibutuhkan dan tidak bermanfaat bagi pelaku pasar modal, khususnya jasa profesi yang dijalankan oleh para pemohon. pungutan ojk yang dilakukan terhadap jasa profesi hanya semata mata menguntungkan ojk yang mencari pendapatan atau penghasilan untuk membiayai kegiatan operasional ojk yang digunakan untuk pengawasan dan pengaturan industri keuangan. bahwa paragraf penjelasan umum ojk menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan pembentukan lembaga pengawas seperti ojk adalah untuk mengawasi sektor sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan,kata lain, fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian ojk adalah ditujukan kepada lembaga jasa keuangan, yang kegiatan usahanya. menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, sedangkan jasa profesi yang dijalankan oleh para pemohon tidak melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. dengan demikian, asas pendayagunaan dan kehasilgunaan dari pungutan ojk tidak bermanfaat bagi jasa profesi. mengutip pendapat dari arif budiman yang merupakan seorang anggota dpr komisi xi, ini berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi terhadap sektor jasa keuangan dan akan "memandikan" pertumbuhan jasa keuangan, menjadi beban nasabah, dan mematikan industri keuangan kecil bukti ). bahwa salah satu pelaku pasar modal, yaitu ketua umum api, lilly widjaja, menyatakan ketidaksetujuan atas pungutan ojk , karena sifatnya ganda, ada yang perhitungannya didasarkan pada aset dan atau pendapatan. menurutnya, jika manajer investasi sudah dikenakan pungutan ojk , maka bisnis underwater juga dikenakan, sehingga dikenakan (dua) kali pungutan. padahefek sudah mendapatkan pungutan transaksi saham dari pihak bursa efek indonesia bei). sehingga besaran pungutan yang berganda tersebut akan semakin menyulitkan perusahaan efek yang pendapatannya tidak setinggi perusahaan industry jasa keuangan lainnya. ditambahkan juga oleh ketua api, yang menyatakan kami ini tidak setinggi bank pendapatannya, selain itu kami juga tidak selamanya untung, kalau rugi bagaimana, apa yang kita dapatkan apakah akan tetap mendapatkan pungutan tersebut?". bukti ). bahwa ketua asosiasi emiten indonesia aei), fransiskus melarang, juga mengatakan, saat undang undang terkait pungutan ojk terbit, seluruh industri jasa keuangan dikenakan pungutan tersebut. tidak ada pemilahan lembaga yang harus membayar pungutan. menurut saya itu salah, karena tidak semua emiten itu industri keuangan. pasar modal tidak seluruhnya sektor keuangan. yang diperdagangkan adalah sahamnya," kata fransiskus dalam diskusi evaluasi tahun: menimbang manfaat ojk" wisma antara, lebih lanjut, fransiskus mengungkapkan, saat aturan mengenai pungutan terbit, lembaga jasa keuangan rela saja membayar. akan tetapi, emiten yang bukan merupakan jasa keuangan perlu dipertanyakan urgensi pembayaran pungutan karena tidak berkecimpung sektor jasa keuangan. bukti ). berdasarkan hal hal atas, terkait dengan asas pendayagunaan dan kehasilgunaan, maka ojk ini tidak dibutuhkan karena tidak bermanfaat bagi pemodal dan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam pasar modal. asas kejelasan rumusan . terdapat ketidakjelasan dalam rumusan pihak dalam ojk. dalam ojk menyebutkan bahwa ojk mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan . penjelasan dari tersebut hanya menyatakan bahwaojk tidak secara jelas memuat pengertian apa yang dimaksud dengan jasa keuangan . undang undang ojk hanya mengatur tentang definisi lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya . pengertian lembaga jasa keuangan yang dimaksud dalam angka ojk adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan secgertian lembaga jasa keuangan lainnya yang dimaksud dalam angka ojk..dalam pengertian lembaga ( lembaga) yang disebutkan dalam angka dan angka ojk disebutkan penggunaan terminologi jasa keuangan , sehingga seharusnya dapat diartikan penyebutan lembaga lembaga yang diuraikan dalam angka dan angka ojk itu tentunya lembaga lembaga yang menjalankan kegiatan jasa keuangan , termasuk lembaga jasa keuangan yang menjalankan kegiatan pasar modal. sehingga iapun ada pengertian pihak , harus diartikan pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan . lembaga atau profesi yang melakukan transaksi atau kegiatan sektor pasar modal , tidak serta merta dapat diartikan sebagai lembaga jasa keuangan atau lembaga jasa keuangan lainnya atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan. profesi seperti pengacara konsultan hukum, akuntan publik dan notaris tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga jasa keuviii. andy elder, ak., cpa., kewarganegaraan indonesia, pekerjaan akuntan publik, tempat tinggal jalan cipinang muara nomorix. irwan adiwiyata, sh., kewarganegaraan indonesia, pekerjaan pengacara dan konsultan hukum, tempat tinggal jalan marina sayang rawa buaya, cengkareng, jakarta baratoktober dan. terdaftar sebagai advokat dengan nomor bertindak untuk diri sendiri, aksioma lase, sh., kewarganegaraan indonesia, pekerjaan pengacara dan konsultan hukum, beralamat kantor graha mustika ratu lt. jalan jenderal gatot subroto kav. jakarta telah terdaftar sebagai anggota hhrm dengan nomor anggota mempunyai surat tanda terdaftar konsultan hukum pasar modal dengan nomor bl std kh tertanggal juli dan terdaftar sebagai advokat dengan nomor bertindak untuk diri sendiri, xi. teddy soemantry, sh., kewarganegaraan indonesia, pekerjaan pengacara dan konsultan hukum, tempat tinggal jalan venesia iii blk. dc kelapa gading barat, jakarta utaramaret dan terdaftar sebagai advokat dengan nomor bertindak untuk diri sendiri: selanjutnya memberi kuasa kepada: tommy sugih, sh., g.p. aji wijaya, sh., srimiguna, sh, mh., ary zulfikar, sh., agustinus jawara, sh., rizki februari, sh., januar, sh., irwan suryadi, sh., dan ari andy prabowo, sh., kesemuanya kewarganegaraan indonesia, pekerjaan para advokat dan konsultan hukum, beralamat kantor menara imperium gf. jalan h.r. rasa said kav. jakarta bertindak bersama sama ataupun sendiri sendiri untuk dan atas nama para pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa khususatau lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam angka dan angka ojk. ketidakjelasan pengertian pihak dalam ojk, diartikan secara langsung dalam ojk termasuk pihak yang memberikan jasa profesi seperti pengacara konsultan, akuntan publik, notaris atau pihak pihak lainnya yang meskipun tidak menjalankan kegiatan jasa keuangan tetapi diartikan sebagai pihak yang melakukan transaksi sektor pasar modal . sebagaimana yang telah diuraikan dalam kedudukan hukum legal standing) para pemohon, frasa tentang sektor pasar moda? adalah untuk menunjukkan tempat kegiatan atau transaksi itu dilakukan . sedangkan, frasa tentang kegiatan jasa keuangan adalah menunjukan transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha bidang keuangan . apakah jasa profesi seperti hukum, akuntan, notaris atau pihak lain, dapat disebut bidang keuangan meskipun yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan kegiatan jasa keuangan? bahwa angka ojk menyatakan sebagai berikut . selanjutnya sektor jasa keuangan berdasarkan angka ojk didefinisikan sebagai sektor perbankan, (ii) pasar modal, gii) perasuransian, (iv) dana pensiun, dan (v) lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. berdasarkan hal hal atas, ojk telah memperluas pengertian sektor jasa keuangan , mana memasukkan pengertian bahwa sektor jasa keuangan termasuk bidang pasar modal, mana dalam pengertian pasar modal dalamnya terdapat profesi penunjang pasar modal, yaitu profesi seperti konsultan hukum, akuntan publik, dan notaris, bahkan memperluas termasuk emiten perusahaan publik (meskipun kegiatan usaha emiten perusahaan publik tidak melakukan kegiatan jasa keuangan ). padahal dalam ojk tidak terdapat definisi mengenai sektor jasa keuangan yang dalamnya terdapat jasa profesi . ojk hautkan definisi pengertian jasa keuangan , lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya , mana dalam uraian definisi tersebut tidak termasuk jasa profesi seperti konsultan hukum, akuntan publik, notaris atau emiten atau perusahaan yang bidang usahanya bukan bidang industri jasa keuangan , seperti emiten atau perusahaan publik yang kegiatan usahanya sektor pertambangan, rokok, produsen makanan dan lain lain. dengan demikian, maka pengertian pihak sebagaimana dirujuk dalam angka dan angka dan ojk berikut dengan lampiran ojk tidak memuat asas kejelasan rumusan . adanya multi tafsir atas pengertian sektor jasa keuangan menyebabkan ojk memuat pengertian sendiri yang memperluas arti atau pengertian kegiatan jasa keuangan . asas keterbukaan . bahwa ojk tidak memenuhi asas keterbukaan karena selamatidak bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat tidaktersebut. dari pembahasan yang terkait dengan penerapan pungutan ojk , para pemohon telah menyampaikan masukan dan saran kepada ojk selaku pemrakarsa ojk maupun peraturan pelaksana lainnya, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: surat hhrm. surat hhrm nomor hhrm sk xi1 tanggal desember perihal tanggapan atas ruu pungutan ojk bukti ), yang mana isi surat ini adalah sebagai berikut: (l) mengusulkan agar untuk biaya pungutan atas biaya perizinan dan pendaftaran orang perseorangan nominalnya rp2. (dua juta lima ratus ribu rupiah)keberatan atas biaya annual fee yang dikenakan oleh ojk, kedepannya dapat diwacanakan untuk pengenaan fee atas konsultan hukum yang ditunjuk dalam hal penawaran umum dalam rangka pernyataan pendapat registration statement, surat hhrm nomor hhrm ski!iii tanggal maret perihal reposisi, pungutan dan sanksi bagi konsultan hukum pasar modal bukti ), yang menyampaikan keberatan keberatannya atas ojk ini, sebagai berikut: (l) bahwa pungutan untuk setiap konsultan hukum yang baru pertama kali melakukan pendaftaran untuk mendapatkan surat tanda terdaftar sebesar rp. ima juta rupiah) dapat kami terima, terkait dengan biaya tahunan yang akan dikenakan bagi konsultan hukum yang terdaftar ojk, kami keberatan mengingat kondisi bahwa adanya kewajiban kewajiban lain setiap tahunnya yang sudah dibebankan kepada para konsultan hukum pasar modal, dan juga mengingat bahwa kemampuan finansial dari para konsultan hukum yang belum merata, dan akan menurunkan animo advokat atau konsultan hukum untuk menjadi anggota hhrm, yang akhirnya akan berdampak pada upaya upaya untuk. melahirkan organisasi profesi hukum yang kuat, memiliki standar profesi yang date serta kualitas dan standar mutu konsultan hukum maupun kantor konsultan hukum yang sejalan dengan perkembangan industri pasar modal dan sektor jasa keuangan maupun international best practices, untuk pungutan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh kantor konsultan hukum sebesar dari nilai kontrak adalah tidak sejalan dengan kedudukan kantor konsultan hukum yang tidak terdaftar ojk, karendaftaran melekat pada individual dari advokat atau konsultan hukum, mengenai sanksi sanksi yang dikenakan oleh ojk kepada konsultan hukum, kami usulkan agar dapat diberikan pemberitahuan dini, sehingga konsultan hukum dapat mengetahui mengenai adanya sanksi tersebut, sebelum sanksi tersebut mencapai nilai yang cukup besar, kiranya hhrm dapat diberikan kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan ojk dalam hal penegakan hukum bilamana menyangkut anggota anggota hhrm, mengingat pelanggaran terkait dengan dan standar profesi merupakan kewenangan dewan kehormatan hhrm.draft ) bukti ), yang disampaikan kepada hhrm, maka hhrm menyampaikan usulan sebagai berikut: (l) atas draft tersebut perlu dilakukan perubahan atas yang mana dalam pada kalimat belum mempunyai acuan adalah sesuatu yang tidak memiliki kepastian hukum, atas draft tersebut penjelasan tentang kata harian perlu dipertegas apakah hari kerja atau termasuk hari libur, pada draft tersebut huruf pada kalimat pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan atau sedang dalam upaya penyehatan dan atau sedang dalam pemberian . , pada draft tersebut pada kalimat selain kriteria kesulitan keuangan sebagaimana ditetaplampiran draft, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh ojk, ojk dapat menentukan kondisi tertentu sebagai ukuran untuk menetapkan pihak yang mengalami kesulitan keuangan dan atau dalam upaya penyehatan (), (s5) pada lampiran tentang definisi. profesi (orang perseorangan) profesi (orang perseorangan): tidak pernah mendapat kontrak sektor jasa keuangan dalam setahun atau dinyatakan pailit oleh pengadilan. surat api. surat api nomor t), dalam surat ini api menyampaikan hal hal yang menjadi keberatannya atas pungutan yang akan dilakukan ojk sebagai berikut: (l) pungutan yang akan dikenakan oleh ojk tersebut kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik akan diperhitungkan dalam menentukan jumlah fee yang menjadi beban klien, sehingga akhirnya pungutan ini akan menjadi beban bagi klien para pelaku pasar modal yang menggunakan jasa akuntan publik, bahwa akuntan publik kantor akuntan publik selama ini juga dibebankan dengan sejumlah persyaratan persyaratan dan pembatasan pembatasan, antara lain kewajiban terdaftar sebagai rekanan sejumlah bank bank yang ada indonesia dengan persyaratan persyaratan yang sangat ketat, dan adanya pembatasan pekerjaan yang diizinkan, bahwa akuntan publik selama ini telah berkontribusi kepada negara juga termasuk membayar iuran kepada asosiasi profesi akuntan publik dalam hal: (a) pajak penghasilb) pajak pertambahan nilai, (c) biaya perizinan akuntan publik dan kantor akuntan publik, (d) iuran tahunan keanggotaan api, (e) biaya mengikuti pelatihan professional berkelanjutan dengan jumlah minimum skp pertahun: dan (f) biaya sertifikasi pendaftaran badan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk). bahwa pungutan pungutan yang dikenakan terhadap akuntan publik dan kantor akuntan publik menjadi disincentive bagi profesi akuntan publik dan tidak sejalan dengan upaya pemerintah dan api untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas akuntan publik terutama dalam menghadapi asean economic community aec) tahun bahwa berdasarkan masukan dari para anggota fam api, biaya perizinan dan biaya tahunan yang dikenakan kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik adalah tidak tepat. surat api nomor vi api tanggal mei perihal permohonan audiensi terkait nomor tentang pungutan ojk bukti ), bahwa sehubungan dengan ditetapkannya pungutan ojk tersebut, api menyampaikan melalui suratnya memohon audiensi untuk mendiskusikan terkait dengan implementasi dan peraturan tersebut terhadap para akuntan publik dan kantor akuntan publik. surat ini nomor ih pp ini tanggal maret perihal permohonan audiensi, dan surat ini nomor vi pp ini tanggal juni dalam kedua surat yang ditujukan kepada ketua ojk tersebut mengusulkan untuk melakukan pembicaraan dikarenakan adanya permasalahan atas adanya ojk, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan notaris bukti masukan dan saran dari para pemohon tidak mendapat tanggapan yang positif dari pihak pihak yang memangku jabatan pemerintahan, yaitu dalam hal ini pemerintah republik indonesia presiden ojk selaku pihak pihak yang terkait dan sangat berkepentingan dengan pelaksanaan pungutan berdasarkan ojk tersebut. asas asas terkait muatan materiil yang dilanggar oleh ojk. asas keadilan . bahwa penerapan pungutan ojk tidak didasarkan pada aspek keadilan kepada para pelaku usaha. sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh lembaga pengawas seperti ojk lebih banyak ditujukan untuk pengawasan kepada lembaga lembaga yang melakukan semata mata kegiatan sektor jasa keuangan ,. lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat (vide paragraf keenam penjelasan umum ojk). namun pada pelaksanaannya, ojk juga menerapkan pungutan yang lebih luas, yaitu kepada jasa profesi yang kegiatan sehari harinya tidak atau bukan bidang jasa keuangan. fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keberadaan jasa profesi telah diatur dalam undang undang yang khusus mengatur jasa profesi, yang advokat, jabatan notaris, dan akuntan publik. fungsi pengawasan dan pengaturan dalam ojk sesuai dengan amanatyaitu adanyaojk kemudian menerapkan perlakuan pungutan yang sama (kepada jasa profesi) padahal muatan materi dari pengawasan ojk lebih banyak kepada industri keuangan, yaitu lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya, sesuai cakupan pengaturan mengenai pihak yang melakukan jasa keuangan sebagaimana diatur dalam angka dan angka ojk. hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya aspek keadilan bagi pelaku profesi. asas ketertiban dan kepastian hukum".ojk menyatakan bahwa (i) ojk mengenakan pungutan kepada pihak, dan (ii) pihak sebagaimana dimaksud pada wajib membayar pungutan yang dikenakan ojk. dalam penjelasan tidak menguraikan lebih lanjut, hanya saja dalam angka ojk menyebutkan bahwaojk menyatakan bahwasedangkan, sesuai ojk, perhitungan pungutan yang diterima ojk pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan jumlah kas yang diterima ojk. bahwa dalam ojk kemudian ditafsirkan sendiri mengenai pengertian sektor jasa keuangan yang memperluas pengertian pihak yang wajib melakukan pembayaran pungutan ojk. perluasan atas pengertian pihak dalam ojk jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, bagaimana sebuah produk peraturan pemerintah, yang berada bawah pengaturan undang undang, dalam hal ini ojk, memberikan arti yang luas dibanding ojk itu sendiri. ketidakpastian hukum ini tentunya akan berdampakrtiban, mengingat pada dasarnya ketertiban masyarakat timbul jika adanya jaminan akan kepastian hukum. ojk ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelas mengenai pengertian pihak dan pengertian kegiatan jasa keuangan sebagaimana dijelaskan pada uraian mengenai asas kejelasan rumusan tersebut atas. alasan alasan ojk guo melanggar asas materiil, yaitu asas lex superior derogat legi inferior adalah sebagai berikut: angka dan ojk dan lampiran ojk bertentangan dengan dan ojk. bahwa orang yang akan dikenakan pungutan oleh ojk berdasarkan ojk termaktub dalam pengertian pihak dan pengertian sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam butir dan butir ojk, adalah sebagai berikut: angka ojk menyebutkan: pihak adalah lembaga jasa keuangan , dan atau orang perorangan atau badan yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan . angka ojk menyebutkan:lebih lanjut, berdasarkan ojk diuraikan mengenai bentuk jenis pungutan , yaitu (a) biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi, dan (b) biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian. dari tersebut kemudian menyatakan bahwa jenis, satuan, dan besaran pungutan ojk ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan pemerintah ini . lampiran ojk, khususnya butir huruf angka (ii) huruf dan huruf dj, dan (iii) butir ii, angka angka dan angka menyebutkan secara spesifik pengertian pihak yang wajib dikenakan pungutan ojk, yaitu profesi penunjang pasar modal dan emiten atau perusahaan publik yang melakukan kegiatan sektjasa keuangan, termasuk transaksi yang dilakukan sektor pasar modal. bahwa angka dan angka ojk dan lampiran ojk yang diuraikan dalam huruf sampai dengan huruf atas, bertentangan dengan dan ojk. ojk.n ojk. (l). pungutan yang dikenakan ojk sebagaimana dimaksud pada bahwa berdasarkan penjelasan ojk disebutkan bahwapengertian sektor jasa keuangan yang tercermin dalam tugas ojk yang diatur dalam ojk, yang menyatakan bahwa tugas ojk adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sektor sektor sebagai berikut: perbankan, (di) pasar modal: dan (iii) perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. bahwa dengan adanya pengertian kegiatan jasa keuangan , secara contrary berarti terdapat kegiatan non jasa keuangan yang juga melakukan transaksi sektor sektor sebagaimana disebut dalam ojk. pertanyaan lebih lanjut adalah: siapakah pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan dan kegiatan non jasa keuangan ? terkait dengan kegiatan jasa keuangan, ojpara pemohon s d. xi, melawan: ii. presiden republik indonesia, tempat kedudukan jalan medan merdeka utara, jakarta pusat: ii. otoritas jasa keuangan (ojk), tempat kedudukan menara radius prawira lantai kompleks perkantoran bank indonesia, jalan m.h. thamrin nomor jakarta pusat: selanjutnya disebut sebagai para memohon ii:. p hum telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiilterhadap, yaitu (() undang undang nomor tahun tentang pasar modal, (ii) undang undang nomor tahun tentang advokat, (iii)((v) undang undang nomor tahun tentang akuntan publik, dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: kewenangan mahkamah agung, adapun yang menjadi dasar alasan pertimbangan diajukannya permohonan keberatan hak uji formil dan materiil terhadap ojk ini adalah sebagai berikut: bahwaberdasarkan ketentuan undang undang dasar (selanjutnya disebutdasarkan ketentuan ketetapan mpr nomor i mpr tentang sumber hukum dan tata urutdefinisikan pihak atau lembaga yang melakukan kegiatan jasa keuangan , yaitu: lembaga jasa keuangan (vide angka ojk): dan lembaga jasa keuangan lainnya (vide angka ojk). dalam penjelasan umum ojk, secara jelas disebutkan bahwa kegiatan jasa keuangan yang dimaksud dalam ojk adalah kegiatan yang menjalankan fungsi intermedia,. yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. penggunaan frasa pengelolaan dana masyarakat juga tercermin dalam ojk sewaktu mendefinisikan lembaga jasa keuangan lainnya yang diatur dalam angka ojk. sedangkan kegiatan non jasa keuangan, tidak diatur dalam ojk, karena memang lembaga atau pihak yang melakukan kegiatan non jasa keuangan tidak diatur dan diawasi oleh ojk. profesi penunjang pasar modal merupakan lembaga atau pihak yang melakukan kegiatan non jasa keuangan, karena kegiatan usaha dari para pemohon diatur oleh undang undang lainnya tentang profesi, seperti advokat, akuntan publik, dan jabatan notaris. emiten atau perusahaan publik yang melakukan transaksi sector pasar modal juga tidak semuanya melakukan kegiatan jasa keuangan. banyak emiten atau perusahaan publik yang melakukan kegiatan non jasa keuangan, seperti perusahaan pertambangan, konstruksi, rokok atau bidang usaha lainnya yang tidak ada hubungannya dengan jasa keuangan . dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian pihak dalam ojk dalam juncto ojk, berikut dengan penjelasannya dari ojk yang seharusnya disebut pihak yang wajib diawasi adalah lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan kegiatan jasa keuangan , yaitu kegiatan yang menyangkut pengelolaan dana masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umumangka dan angka ojk dan ojk kemudian memperluas pengertian pihak , bahkan menterjemahkan sendiri pengertian sektor jasa keuangan . perluasan pengertian ini kemudian menetapkan pihak pihak yang melakukan kegiatan non jasa keuangan sebagai pihak yang harus diawasi dan dibebankan pungutan ojk. bahwa jenis dan besarnya pungutan ojk diatur dalam ojk juncto lampiran ojk sebagai berikut:, khususnya (i) biaya perizinan dan pendaftaran orang perseorangan, bagi profesi penunjang perbankan, profesi penunjang pasar modal, profesi penunjang iknb, sebagaimana diatur dalam butir huruf angka lampiran ojk, dan gi) biaya pendaftaran bagi perusahaan yang melakukan pernyataan pendaftaran dan rencana aksi korporasi (peraturan ini diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan jasa keuangan dan kegiatan non jasa keuangan), sebagaimana diatur dalam butir huruf lampiran ojk, biaya. tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian, dengan jenis pungutan (satu koma dua persen) nilai kontrak dari kegiatan sektorjasa keuangan , dan (ii) rp. (lima juta rupiah) per orang untuk profesi penunjang pasar modal dan profesi penunjang perbankan (vide butir angka dan lampiran ojk. il. selain hal atas, ketentuan terkait dengan jasa profesi diatur pula dalam pasar modal, dan dari penjelasan pasar modal menyatakan bahwa jasa jasa profesi bukanlah pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan , sebagai berikut: penjelasan huruf akuntan adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri dan terdaftar bapepam . penjelasan huruf konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain, dan terdaftar bapepam huruf notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar bapepam . bahwa pasar modal juga menekankan fungsi profesi penunjang pasar modal adalah fungsi penting yang membantu ojk (pada saat itu bapepam lk) untuk kepentingan pemodal dalam mengambil keputusan investasinya (vide pasar modal), dengan menjamin keterbukaan informasi yang wajib diberikan oleh semua pihak yang akan melakukan transaksi pasar modal. dengan demikian, profesi penunjang pasar modal adalah pihak yang membantu regulator agar menciptakan transaksi pasar modal secara teratur, adil, transparan,. dan akuntabel (vide menimbang dalam ojk) dan oleh karenanya seharusnya diberikan insentif, bukan malah dibebankan beban biaya pungutan yang tidak berdasar. penjelasan. bahwa konsultan hukum, akuntan publik, dan notaris, akuntan publik, dan notarisprofesi ( profesi) dimaksud bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk pengaruh dari emiten. oo. bahwa hal lain yang perlu dicermati adalah pada pemaknaan kalimat yang dipergunakan dalam ojk ini, yang secara jelas membedakan antara di bidang pasar modal vide tahun pasar modal) dan di sektor jasa keuangan, termasuk sektor pasar modal" vide angka dan angka ojk), yang menurut pendapat kami mempunyai makna yang berbeda sebagaimana dijelaskan berikut ini: di bidang pasar modalkamus besar bahasa indonesia, yang dimaksud dengan bidang adalah: segi pandangan, aspek, meliputi bidang, yang mana jika digabung menjadi satu frasa, yaitu di bidang pasar modal , maka mengandung pengertian sebuah pengelompokan keilmuan dari jasa profesi, yang mana keahlian dari ilmu ilmu profesi dimaksud dapat dikelompokan menjadi beberapa bidang, dalam hal ini bidang yang dimaksud adalah bidang pasar modal. dengan demikian, kegiatan bidang pasar modal artinya profesi tersebut melakukan kegiatannya sebagai konsultan yaitu memberikan jasa hukum, akuntansi, dan atau notaris pada bidang pasar modal. di sektor jasa keuangan menurut kamus besar bahasa indonesia, yang dimaksud sektor adalah lingkungan suatu usaha, yang mana jika digabung menjadi satu frasa yaitu di sektor jasa keuangan mengandung pengertian pengelompokan bidang usaha lingkungan usaha jasa keuangan . sedangkan pengertian jasa keuangan sesuai klasifikasi lapangan usaha indonesia kali) tahun masuk dalam kategori dengan deskripsi jasa keuangan dan asuransi, kode kode jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun. kode asuransi, reasuransi dan dana pensiun, bukan jaminan sosial wajib. kode jasa penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun. kategori kali atas, menjelaskan bahwa pengertian jasa keuangan adalah kegiatan mendapatkan dan menyalurkan kembali dana dana, yang juga mencakup perolehan dana dalam bentuk simpanan yang dapat dipindahtangankan atau ditransfer atau dengan kata lain kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. p . berdasarkan hal hal yang diuraikan dalam huruf sampai dengan huruf atas, maka dapat disimpulkanprofesi penunjang pasar modal, seperti konsultan hukum, akuntan publik, dan notaris adalah bukan pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan , dengan demikian pengelompokan profesi penunjang pasar modal sebagai bagian dari pihak yang wajib dipungut adalah bertentangan dengan dan ojk, pengertian pihak yang wajib dipungut oleh ojk sesuai dengan dan ojk adalah pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan , dan oleh karenanya menyebutkan pihak pihak baik dalam angka dan angka dan ojk serta pihak pihak dalam lampiran ojk harus dibaca sebagai pihak pihak yang hanya melakukan kegiatan jasa keuangan , dan tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan kepada pihak pihak yang melakukan kegiatan non jasa keuangan . dengan demikian, angka dan angka dan ojk serta butir huruf dan serta butir angka dan yang memberlakukan baik kepada profesi penunjang pasar modal maupun pihak atau perusahaan yang melakukan kegiatan non jasa keuangan bertentangan dengan dan ojk. sedangkan terkait dengan independensi ojk, dan ojk yang mengatur tentang pungutan ojk bertentangan dengan angka dan ojk, sebagai berikut: bahwa aturan hukum mengenai pungutan ojk kepada pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal sebagaimana dimaksud dalam ojk adalah mempengaruhi dan mengurangi independensi ojk sebagaimana dimaksud dalam angka dan ojk. jika dilihat dari ojk, bahwa dalam angka diuraikan bahwa:alam ojk ditegaskan kembali? . bahwa kemudian dan ojk dimana diatur bahwa ojk mengenakan pungutan kepada pihak sektor jasa keuangadalah bertentangan dan tidak sejalan dengan makna independensi ojk sebagaimana dimaksud atas. ojk: ojk mengenakan pungutan kepada pihak. pihak sebagaimana dimaksud wajib membayar pungutan yang dikenakan ojk. ojk: ddalam melakukan penyetoran kas negara sebagaimana dimaksud pada ojk berkoordinasi dengan menteri keuangan. angka ojk: pihak adalah lembaga jasa keuangan, dan atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan. angka ojkbahwa berdasarkan uraian tersebut atas, secara jelas dan terindependen dapat berarti "bebas", "merdeka", atau "berdiri sendiri". pengertian independensi dapat dijelaskan sebagai berikut: independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terkait dengan pihak manapun. artinya keberadaan kita tidak terkait dengan pihak manapun. artinya keberadaan kita adalah mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak pihak tertentu atau organisasi tertentu. sedangkan pengertian lembaga independen adalah lembaga yang bersifat mandiri, bebas dari kekuasaan lainnya dan tidak memiliki hubungan organik ataupun hubungan secara hirarki dengan lembaga negara instansi pemerintah lainnya. bahwa berdasarkan pengertian independensi dan lembaga independen atas dan dengan diatasnya bahwa ojk mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan yang mana pungutan itu sendiri adalah penerimaan ojk yang, telah mengurangi independensi ojk itu sendiri. bahwa dengan dikeluarkannya dan atau ditetapkannya pungutan kepada sektor jasa keuangan yang mana dalamnya terdapat baik konsultan hukum, akuntan publik, dan notaris yang merupakan profesi penunjang pasar modal maupun emiten dan atau perusahan publik dalam ojk dan lampiran ojk ini berdasarkan dan ojk adalah bertentangan dengan makna independensi ojk sebagaimana telah dirumuskan dalam angka dan ojk dan menimbulkan ketidakpastian hukumpungutan yang dikenakan pada konsultan hukum berdasarkan angka dan angka ojk dan lampiran ojk bertentangan dengan huruf pasar modal dan angka dan angka advokat. dengan kata lain konsultan hukum adalah pihak yang melakukan kegiatan non jasa keuangan . dan advokat: (l. bahwa berdasarkan ketentuan dalam nomor tahun tentang advokat, jelas bahwa pungutan yang dilakukan ojk adalah untuk pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal, dan bukan untuk profesi advokat atau konsultan hukum pasar modal yang merupakan profesi penunjang pasar modal, yang melakukan kegiatan sektor jasa hukum non jasa keuangan) sepertihukum lain pada bidang pasar modal. bahwa aturan hukum dalam pasar modal dengan tegas mengatur mengenai kegiatan konsultan hukum dalam bidang pasar modal sebagai profesi penunjang adalah memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar bapepam, dan bukan, sebagaimana diatur huruf berikut dengan penjelasannya. bahwa konsultan hukum sebagai profesi penunjang dalam bidang pasar modal sebagai salah satu sektor jasa keuangan diperlukan untuk memberikan bantuan (jasa) berupa penilaian, pendapat, dan tindakan lain sesuai dengan bidang profesinya, yang bertujuan untuk mendukung proses proses dalam bidang pasar modal sebagaimana disyaratkan oleh undang undang. bahwa konsultan hukumkonsultan hukum bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk pengaruh dari emiten. bahwa dengan demikian kedudukan konsultan hukum selaku profesi penunjang pasar modal hanya terbatas pada melakukan tindakan berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya sesuai keahlian bidang pasar modal sebagaimana diatur dalam undang undang. maka dengan jelas bahwa konsultan hukum bukan merupakan pelaku jasa keuangan , karena tindakannya lebih bersifat bantuan atau dukungan agar persyaratan dalam suatu tindakan oleh pelaku bidang pasar modal sah sebagaimana persyaratan undang undangbukanlah profesi dalam jasa keuangan. dan advokat: (ddengan demikian, setelah melihat hal hal yang telah diuraikan, bahwa konsultan hukum bukanlah pihak yang dikenai pungutan karena konsultan hukum lingkungan usahanya adalah jasa hukum, dan bukan jasa keuangan. bahwa berdasarkan fakta dan atau alasan hukum yang telah dijelaskan atas telah menunjukan angka dan angka dan ojk dan lampiran ojk yang mengatur ketentuan mengenai pungutan yang dikenakan kepada konsultan hukum bertentangan dengan huruf pasar modal dan angka dan angka advokat. bahwa pungutan yang dikenakan pada akuntan publik berdasarkan angka dan angka dan ojk dan lampiran ojk bertentangan. dengan (j) huruf pasar modal akuntan publik. bahwa berdasarkan undang undang tentang akuntan publik, seorang akuntan publik yang merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal yang pekerjaannya adalah memberikan jasa asuransi dan jasa non asuransi. akuntan publik: akuntan publik memberikan jasa asuransi yang meliputi: jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis, jasa asuransi lainnya . jasa asuransi sebagaimana dimaksud dalam akuntan publik, dijelaskan dalam penjelasan akuntan publik, yaitu:menyatakan mahkamah agung berwenang menguji peraturan perundang undangan bawah undang undang . kewenangan mahkamah agung sebagaimana dinyatakan dalam ketetapan mpr nomor iii mpr tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan yang telah diuraikan atas, diperkuat dengan amandemen ketiga undang undang dasar khususnya pada. bawah undang undang terhadap undang undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan undang undang . bahwa kewenangan mengenai pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang juga ditegaskan kembali dalam butir dan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakandan menyatakan. bahwa selanjutnya, ketentuan nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung antara lainyang dimaksud dengan j'akuntan publik menyatakan:bahwa akuntan publik menyatakan: (l), benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada meliputi antara lain, apabila: dan ataubahwa huruf akuntan publik menyatakan: akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib . bahwa kode etik profesi akuntan publik paragraf dan menyatakan: setiap praktisi yang memberikan jasa assurance harus bersikap independen terhadap klien assurance. independensi dalam pemikiran (independence mind) dan independensi dalam penampilan (independence appearance) sangat dibutuhkan untuk memungkinkan praktisi untuk menyatakan pendapat, atau memberikan kesan adanya pernyataan pendapat, secara tidak bias dan bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh pihak lain. dalam melaksanakan perikatan assurance, kode etik ini mewajibkan anggota tim assurance, kap, dan jika relevan, jaringan kap, untuk bersikap independen terhadap klien assurance sehubungan. dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik. bahwa ojk menyatakan:jenis pungutan yang berlaku pada ojk meliputi: biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi, dan biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.akuntan publik berdasarkan angka dan angka dan ojk dan lampiran ojk bertentangan dengan (l) huruf pasar modal dan akuntan publik. bahwa pungutan yang dikenakan pada notaris berdasarkan angka dan angka dan ojk dan lampiran ojk bertentangan. dengan huruf pasar modal dan jabatan notaris. bahwa berdasarkan angka jabatan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki .. bahwa jabatan notaris menyatakan bahwa, membukukan surat bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus,bahwa berdasarkan penjelasan jabatan notarisd. bahwa jika dilihat dari kewenangan notaris yang diberikan oleh jabatan notaris maka jelas kewenangan notaris tidak berada dalam sektor jasa keuangan atau yang melakukan kegiatan jasa keuangan baik sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan maupun lembaga jasa keuangan lainnya. oleh karenanya menjadi tidak relevan bila notaris dikategorikan sebagai pelaku dalam sektor jasa keuangan, karena berdasarkan definisi notaris dalam. undang undang jabatan notaris, maka secara jelas dan meyakinkan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan dan melakukan pekerjaan profesi terkait pelaksanaan kewenangan jabatannya yakni berkaitan denganbukan melakukan kegiatan jasa keuangannotaris berdasarkan angka dan angka dan ojk dan lampiran ojk bertentangan dengan huruf dan jabatan notaris. bahwa pungutan yang dikenakan pada emiten atau perusahaan publik (yang berlaku umum juga kepada perusahaan yang melakukan kegiatan non jasa keuangan) berdasarkan angka dan angka dan ojk dan lampiran ojk bertentangan dengan dan ojk. bahwa berdasarkan angka pasar modal, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. penawaran umum sebagaimana yang dimaksud dalam angka(vide, angka pasar modal). bahwa tidak semua kegiatan emiten melakukan penawaran efek merupakan kegiatan yang bergerak sektor kegiatan jasa keuangan . terdapat juga beberapa emiten atau perusahaan publik yang melakukan transaksi sektor pasar modal bukan merupakan perusahaan yang bergerak bidang kegiatan non jasa keuangan . hal tersebut cukup beralasan karena setiap emiten memiliki sektor kegiatannya atau bidang usahanya tersendiri, seperti usaha pertambangan, rokok, makanan dan minuman atau kegiatan usaha lainnya yang non jasa keuangan. emiten atau perusahaan publik yang dapat dikenakan pungutan (harusnya) merupakan emiten yang berada dalam lingkup pengawasan ojk yang sebagaimana termaktub dalam ojk, yang mana ojk berhak melakukleh dan karena itu emiten atau perusahaan publik yang tidak bergerak sektor luar kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam ojk tidak dapat dikenakan pungutan sebagaimana yang termaktub dalam ojk dan lampiran ojk. hal ini dikarenakan, emiten atau perusahaan publik yang melakukan penawaran efek hanyalah pengguna jasa yang melakukan transaksi sektor pasar modal dan bukanlah perusahaan yang bergerak sektor kegiatan jasa keuangan . bahwa angka dan angka dan ojk dan lampiran ojk telah melakukan perluasan cakupan pihak atau lembaga yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam lampiran ojk yang memasukkan termasuk perusahaan publik atau emiten yang melakukan kegiatan non jasa keuangan sebagai pihak yang wajib dipungut, padahal menurut ojk juncto angka dan angka ojk, pihak yang diawasi oleh ojk adalah pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan . sehingga emiten atau perusahaan publik yang melakukan kegiatan non jasa keuangan dikecualikan dari pihak yang dipungut. f. berdasarkan penjelasan umum ojk, jelas dinyatakan bahwa lembaga pengawas keuangan, dalam hal ini ojk, adalah untuk mengawasi sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermedia berbagai kegiatan produktif dalam perekonomian nasional. lembaga atau pihak yang melakukan fungsi intermedia yaitu sektor perbankan sebagaimana termaktub dalam paragraf ketiga, penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun perbankan ). bahwa sebagaimana hal hal yang diuraikan atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pungutan ojk yang menerapkan, termasuk kepada perusahaan publik atau emiten yang melakukan kegiatan non jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam angka dan angka dan ojklampiran ojk bertentangan dengan dan ojk. bahwa jika kita melihat penerapan pungutan, atau sumber pendanaan pada lembaga lembaga sejenis yang berada negara negara lain, sebagai berikut: otoritas jasa keuangan negara australia atau dikenal dengan nama the australian prudential regulation authority para ), australia, para dibiayai dari kontribusi (levy) lembaga yang diawasi. untuk lembaga repository misalnya, yaitu lembaga yang menarik segala bentuk simpanan dari masyarakat, bebannya adalah dari aset, dengan jumlah minimum aus maksimum aus juta. variasi yang besar ini diambil agar lembaga repository kecil tidak terbebani bukti ), otoritas jasa keuangan negara kanada atau dikenal dengan nama office the superintendent financial institutions osti ), osti tidak memiliki modal. kegiatan osti didanai oleh negara berdasarkan anggaran yang disetujui oleh parlemen. osti bertanggung jawab kepada menteri keuangan bukti ), otoritas jasa keuangan negara korea atau dikenal dengan nama financial supervisor commission esc ) dan financial supervisor service fss ), fss adalah badan yang tidak memiliki modal. sumber pendanaan kegiatan fss terutama dari pemerintah, bank korea, dan lembaga yang diawasi. fss diperkenankan untuk meminjam dari lembaga lembaga keuangan (atas persetujuan fsc), meminjam atau menggunakan secara cuma cuma kekayaan negara (atas izin pemerintah), dan menggunakan surplus dari tahun sebelumnya untuk membiayai kegiatan kegiatannya (atas persetujuan fsc), anggaran fsc fss berasal dari bank korea bok ), pemerintah, dan lembaga keuangan yang diawasi oleh fss. selain itu, fss memungut dana dari jasa jasa yang diberikan dan iuran tahunan dari lembaga lembaga keuangan yang besarnya ditentukan berdasarkan total abilities nya bukti ): otoritas jasa keuangan negara inggris dan otoritas ini disebut financial services authority esa ), sumber dana untuk membiayai operasional fsa berasal dari pungutan terhadap lembaga lembaga yang diawasi oleh fsa melalui mekanisme pungutan dan denda. dalam mengenakan pungutan terhadap lembaga keuangan, fsa harus mempertimbangkan kondisi finansial dan intensitas kegiatan dari tiap tiaplembaga keuangan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pungutan yang dikenakan bisa dibayar oleh lembaga keuangan bersangkutan dan tidak memberatkan antara satu dengan lainnya bukti ), otoritas jasa keuangan negara jerman, dikenal dengan namafin dibiayai oleh pungutan dan biaya yang dibayarkan oleh organisasi yang diawasi. dengan demikian, fin tidak menerima dana apa pun dari anggaran federal. selain kontribusi dari perusahaan yang diatur. organisasi yang diawasi oleh fin adalah organisasi perbankan, asuransi, dan sekuritas manajemen asset bukti ), otoritas jasa keuangan negara finlandia, dikenal dengan nama financial supervisor authority ein esa"), merupakan otoritas yang mengawasi jasa keuangan dan asuransi yang dibentuk pada januari lembaga ini mengambil alih tugas supervisi yang sebelumnya dilakukan oleh financial supervision authority dan insurance supervisor authority. operasional fin fsa dibiayai 959o nya oleh lembaga keuangan yang supervisi, sedangkan sisanya dibiayai oleh bank finland bukti ): otoritas jasa keuangan negara jepang, atau dikenal dengan nama financial supervisor authority esa ), fsa bertanggung jawab mengawasi dan mengatur perbankan, pasar modal, dan asuransi. fsa merupakan sebuah lembaga yang independen oleh seorang komisioner dan bertanggung jawab pada menteri keuangan untuk. pelaksanaan tugasnya, fsa dibiayai oleh anggaran yang berasal dari anggaran belanja pemerintah bukti ), otoritas jasa keuangan negara perancis, atau dikenal dengan nama prudential supervision authority atau authority control prudential acp ). sementara itu, untuk pembiayaan otoritas berasal dari kontribusi lembaga yang supervisi. jika diperlukan, pendanaan bisa juga berasal dari anggaran tambahan bank sentral. bukti ), bahwa melihat sumber pendanaan atau pungutan yang dilakukan untuk mendanai kegiatan lembaga lembaga otoritas jasa keuangan negara negara lain, lembaga lembaga tersebut memperoleh dana melalui pungutan kepada lembaga lembaga dan atau organisasi organisasi yang dialaminya, memungua dari jasa yang diberikannya terhadap lembaga lembaga keuangan, dan selebihnya dipungut dari bank sentral negara tersebut, dan didanai oleh anggaran belanja negara. berdasarkan fakta fakta hukum atas, maka jelas bahwa lembaga pengawas jasa keuangan luar negeri, seperti ojk juga menerapkan pungutan pungutan) kepada pihak yang diawasi, yaitu lembaga ( lembaga) keuangan yang memang melakukan kegiatan jasa keuangan , dan bukan pungutan kepada profesi atau institusi yang melakukan kegiatan non jasa keuangan seperti konsultan hukum, akuntan, notaris dan emiten atau perusahaan publik yang menjalankan kegiatan usahanya luar industri jasa keuangan (atau kegiatan non jasa keuangan). oleh karenanya, berdasarkan fakta fakta dan perbandingan dengan otoritas otoritas jasa keuangan negara lain, sebagaimana telah diuraikan atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan oleh otoritas sejenis negara lain adalah ditujukan kepada lembaga ( lembaga) keuangan (atau lembaga yang melakukan kegiatan jasa keuangan, misal lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan), bukan kepada profesi penunjang pasar modal dan emiten atau perusahaan publik yang kegiatan usahanya luar jasa keuangan, maka: sudah layak dan sepantasnya konsultan hukum, (ii) akuntan publik, gili) notaris, dan (iv) emiten atau perusahaan publik yang melakukan kegiatan non jasa keuangan tidak dikenakan pungutan. keberadaan ojk yang memperluas cakupan pihak yang. wajib membayar pungutan ojk telah merugikan profesi penunjang pasar modal dan emiten atau perusahaan publik yang menjalankan kegiatan usaha non jasa keuangan, dan pungutan ojk tersebut akan membebankan pemodal dan masyarakat yang mencari sumber pendanaan alternatif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan demikian, adanya beban pungutan ojk akan mematikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah karena biaya transaksi sektor pasar modal akan semakin tinggi dan menjadi tidak efisien. bahwa berdasarkan fakta alasan hukum yang telah dijelaskan atas, angka dan angka dan ojk dan lampiran ojk, khususnya butir huruf angka huruf huruf dan butir angka dan angka terkait dengan pungutan yang dikenakan kepada profe, sebagai berikut: asas asas pembentukan peraturan perundang undangan dalam dan nomor (ii) dan ojk, (iii) pasar modal, (iv) angka dan angka advokat, (v) akuntan publik: dan (vi) jabatan notaris. dalam provisi. bahwa untuk menjamin agar permohonan uji materil ini tidak sia sia, maka para pemohon, memohon agar kiranya mahkamah agung berkenan. menjatuhkan putusan provisi terlebih dahulu menyatakan dan memerintahkan kepada memohon dan memohon ii, untuk menghentikan dan menunda pemberlakuan dan penerapan terhadap konsultan hukum, akuntan publik, dan notaris yang merupakandalam ojk beserta segala implementasinya lapangan, setidak tidaknya sampai adanya putusan dari mahkamah agung republik indonesia yang berkekuatan hukum tetap. bahwa berdasarkan hal tersebut atas, maka selanjutnya para pemohon s d.lam provisi: memerintahkan memohon dan atau memohon untuk menunda pemberlakuan pungutan otoritas jasa keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun kepada para pemohon selakusampai dengan terbitnya putusan atas permohonan guo. dalam pokok perkara: menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian angka dan angka peraturan pemerintah nomor tahun tentang pungutan oleh otoritas jasa keuangan dari para pemohon,peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang hak uji materiil perma menyatakan bahwa: permohonan keberatan diajukan kepada mahkamah agung dengan cara langsung mahkamah agung . lebih lanjut dalam dinyatakan bahwa:. bahwa pengajuan keberatan terhadap peraturan perundang undangan tidak dibatasi oleh suatu tenggat waktu karena peraturan perundang undangan adalah suatu aturan yang bersifat umum reverend). dengan demikian, permohonan keberatan hak uji formil dan materiil atas suatu peraturan perundang undangan dapat diajukan kapanpun oleh para pemohon. bahwa yang menjadi objek dari permohonan guo adalah pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang cast uji. formil dan materiil ojk tentang pungutan jasa keuangan oleh ojk terhadap ojk. bahwa ojk guo, merupakan peraturan kaidah hukum tertulis bawah undang undang yang mengikat umum, tentang pungutan yang diwajibkan oleh ojk, oleh. karenanya peraturan pemerintah itu telah memenuhi ketentuan dalam angka perma bahwa kedudukan ojk tersebut berada bawah undang undang sebagaimana ditentukan dalam nomor yang menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan:, bahwa dengan demikian secara hierarki ojk merupakan produk hukum yang berada bawah undang undang dan oleh karenanyaan pasa undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang undangan lainnya, yaitu: asas asas pembentukan peraturan perundang undangan dalam dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, (di) undang undang nomor tahun tentang pasar modal, (iii) angka dan angka undang undang nomor tahun tentang advokat, (iv) undang undang nomor tahun tentang akuntan publik, dan (v) undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris.tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. memerintahkan pemerintah republik indonesia untuk dengan segera mencabut ketentuyang membebankan pungutan otoritas jasa keuang. . memerintahkan putusan yang mengabulkan permohonan dimuat dalam. berita negara atau berita daerah paling lama (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. membebankan biaya biaya menurut hukum kepada memohon dan memohon ii. apabila mahkamahara pemohon s d. telah mengajukan surat surat bukti berupa: fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang pungutan oleh otoritas jasa keuangan bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangasar modal bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang advokakopi undang undang nomor tahun tentang akuntan publik bukti fotokopi surathimpunan pasar modal beserta laporannya, akta anggaran dasar hhrm nomor tanggal november dibuat oleh notaris martina wanita, sarjana hukum, bogor bukti fotokopi surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu ah. tahun perhimpunan institut akuntan publik indonesia beserta laporannya, fotokopi akta anggaran dasar api jakarta bukti fotokopi surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu .ah. tahun beserta laporannya: fotokopi akta anggaran dasar ini tertanggal januari sebagaimana termaktub dalam tambahan berita negara republik indonesia tanggal mei nomor sebagaimana diubah dengan akta bukti fotokopi akta anggaran dasar kapibara nomor tanggal september yang dibuat oleh diana amalia, sh. notaris tangerang, yanganggal desember bukti fotokopi keputusan menteri keuangan nomor km. tanggal agustus tentang izin akuntan dr. asin, se., sh., mm., ak., cpamenteri keuangan nomor km. tanggal februari tentang izin akuntan drs. januar mulyana, ak., cpa. bukti fotokopi keputusan menteri keuangan nomor km. tanggal oktober tentang izin akuntan riyadi, mm., cpa., bkp. bukti fotokopi keputusan menteri keuangan nomor km. tanggal oktober tentang izin akuntan andy elder, ak., cpa. bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) nomor atas nama irwan adiwiyata, sh. bukti p 16a): fotokopi kartu terdaftar sebagai anggota hhrm dengan nomor atas nama irwan adiwiyata, sh. bukti p 16b): fotokopi surat tanda terdaftar konsultan hukum pasar modal dengan nomor pm std kh atas nama irwan adiwiyata, sh. bukti p 16c), fotokopi kartu anggota sebagai advokat dengan nomor atas nama irwan adiwiyata, sh., sebagai pengacara dan konsultan hukum bukti p 16d), fotokopi kartu tanda penduduk ktp) nomor atas nama aksioma lase, sh. bukti fotokopi kartu anggota hhrm dengan nomor atas nama aksioma lase, sh. bukti p 17b), fotokopi surat tanda terdaftar konsultan hukum pasar modal dengan nomor bl std kh juli bukti p 17c), fotokopi kartu anggota hhrm dengan nomor atas nama teddy soemantry, sh. bukti p 18a), fotokopi surat tanda terdaftar konsultan hukum pasar modal dengan nomor pm std kh tanggal maret atas nama teddy soemantry, sh. bukti p 18b), fotokopi keputusan ketua badan pengawas pasar. modal dan lembaga keuangan nomor kep bl tentang pendaftaran konsultan hukum yang melakukan kegiatan pasar modal bukti fotokopi laporan triwulan ojk yang untuk tahun bukti fotokopi artikel mengenai pungutan ojk berpotensi hambat industri keuangan, sumber: n110fi pungutan ojk berpotensi hambat industri jasa keuangartikel mengenai keluhan dari ketua umum api, lilly widjaja. sumber: efek indonesia keluhan pungutan ojk bukti fotokopi artikel mengenai keberatan pungutan ojk oleh francis melarang. sumber: keringanan pungutan ini jawaban ojk bukti fotokopi surat hhrm nomor hhrm sk xii1 tanggal desember perihal tanggapan atas ruu pungutan ojk bukti fotokopi surat hhrm nomor hhrm ski iii tanggal maret perihal reposisi, pungutan dan sanksi bagi konsultasi hukum pasar modal bukti fotokopibukti fotokopi surat api nomor ifotokopi surat api nomor vi api tanggal mei perihal permohonan audiensi terkait tentang pungutan ojk bukti fotokopi surat ini nomor in pp ini tanggal maret perihal permohonan audiensi dan surat ini nomor vi pp inithe australian prudential regulation authority para ) yang merupakan lembaga lembaga sejenis ojk yang berada australioffice .of the superintendent financial institutions osti ) yang merupakan lembaga lembaga sejenis ojk yang berada kanadcommission esc ) dan financial supervisor service ess ) yang merupakan lembaga lembaga sejenis ojk yang berada koreervices authority esa ) yang merupakan lembaga lembaga sejenis ojk yang berada inggrisyang merupakan lembaga lembaga sejenis ojk yang berada jermanin fsa), yang merupakan lembaga lembaga sejenis ojk yang berada finlandsa), yang merupakan lembaga lembaga sejenis ojk yang berada jepangprudential supervision authority atau autore control prudential acp ), yang merupakan lembaga lembaga sejenis ojk yang berada perancis bukti fotokopi executive summary, pendapat hukumeserta laporannya bukti daftar riw hidupukti pendapat hukum tentang pungutan oleh otoritas jasa keuangan dalam peraturan pemerintah nomor tahun dalam perspektif hukum anggaran negara dan keuangan publik oleh dr. dian puji simatupang, sh., mh.hum tanggal oktober menimbang, bahwa terhadap permohonan para pemohon s dis dara pemohon s d adalah(vide bukti nomor bukti menimbang, bahwa peraturan perundang undangan yang dijadikan dasar permohonan hak uji materiil cast adalah:sar modal, undang undang nomor tahun tentang advokat, undang undang nomor tahun tentang akuntan publik dan undang undang nomor tahun jo. undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris: menimbang, bahwa undang undang yang dijadikan dasar permohonan hak uji materiil cast masih diuji mahkamah konstitusi dibawah register nomor puu x11 menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengajuan permohonan hak uji materiil guo mahkamah agung diklasifikasikan belum waktunya (prematur), menimbang, bahwa oleh karena mahkamah agung belum waktunya (prematur) untuk menguji objek permohonan hak uji materiil cast, maka permohonan hak uji materiil dari para pemohon s d tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan guo tidak perlu dipertimbangkan lagi, menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon s d dinyatakan tidak dapat diterima, maka para pemohon s dmohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon: himpunan konsultan hukum pasar modal (hhrm), ii. institut akuntan publik indonesia (api), iii. perkumpulan ikatan notaris indonesia (ini), iv. kantor akuntan publik krisnawan, buron, asin alamsyah (kapibara), dr. asin, s.e., s.h., m.m., ak., cpa., vi. drs. januar mulyana, ak., cpa., vii. riyadi, m.m., cpa., bkp., viii. andy elder, ak., cpa., ix. irwan adiwiyata, sh., aksioma lase, sh., xi. teddy soemantry, sh., tersebut tidak dapat diterima, menghukum para pemohon s ddr. sugandi, sh.,h., cnirfan fachruddin, sh., cn. ttd. ttd. h. yulius, sh., mh. dr. sugandi, sh., hum. biaya biaya: panitera pengganti, meterai. ttd.ka republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id redaksi .oo. rp. sumartanto, sh., mh. administrasi . untuk salinan mahkamah agung a.n. panitera panitera muda tata usaha negara ashari, sh.tap: kesan halaman nymemenuhi syarat untuk dapat diajukan permohonan keberatan judicial review). bahwa mengacu pada dasar dasar yang telah diuraikan sebelumnya, mahkamah agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang. mengingat permohonan guo diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perma maka permohonan keberatan(selanjutnya disebut ojk ) terhadap undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan (selanjutnya disebut ojk ) yang diajukan oleh pemohon ini sepatutnya diterima oleh mahkamah agung republik indonesia. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon,sebagai berikut: (l).bahwa berdasarkan perma yang berhak mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang adalah pemohon keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka yaituara pemohon adalah: pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon adalah suatu asosiasi dan atau perkumpulan yang merupakan badan hukum privat, yang kepentingannya dirugikan oleh berlakunya ojk, yaitu sebagai berikut: pemohon adalah asosiasi atau perkumpulan yang memiliki anggota ( anggotanya) terdiri dari para pengacara dan atau konsultan hukum yang memberikan jasa profesi hukum kepada perorangan individu atau perusahaan ( perusahaan),: pemohon ii, adalah asosiasi atau perkumpulan yang memiliki anggota ( anggotanya) terdiri dari para akuntan publik terdaftar yang memberikan jasa akuntan publik kepadapemohon iii, adalah suatu perkumpulan para profesi jabatan notaris selaku pejabat umum yang memberikan jasa pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya berdasarkan jabatan notaris kepada perorangan individu ataupemohon dan pemohon adalah suatu firma dan atau perkumpulan perdata yang merupakan kantor akuntan publik yang mempunyai kegiatan usaha memberikan jasa akuntan publik kepada perusahaan ( perusahaan). pemohon vi, pemohon vii, pemohon viii, pemohon ix, pemohon dan pemohon adalah para profesi baik akuntan publik maupun pengacara konsultan hukum yang menjalankan kegiatannya sektor pasar modal selaku profesi penunjang pasar modal berdasarkan pasar modal atau memberikan jasa profesinya kepada pihak pihak yang bukan merupakan perusahaan ( perusahaan) atau pihak ( pihak) yang melakukan kegiatan sektor pasar modal.dan pemohon xi, adalah pihak pihak dan atau perorangan yang dirugikan dengan diterbitkan ojk ini, karena muatan materi yang terdapat dalam ojk, khususnya terkait pungutan yang dilakukan oleh ojk secara langsung merugikan para pemohon: pengenaan jenis pungutan berupa biaya perizinan dan pendaftaran orang perseorangan kepada profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam lampiran ojk butir huruf angka jelas merugikan para pemohon, mengingat fungsi dan tugas profesi penunjang pasar modal adalah pihak yang membantu kelancaran dan ketertiban transaksi sector pasar modal dalam melindungi semua kepentingan stakeholders, termasuk ojk dan investor sehingga kegiatan sektor pasar modal menjadi tumbuh dan berkembang, yang seharusnya diberikan insentif, bukan malah dibebankan pajak tambahan berupa pungutan yang semata mata digunakan hanya untuk kepentingan operasional ojjenis pungutan berupa biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian untuk profesi penunjang pasar modal berupa dari nilai kontrak dari kegiatan sektor jasa keuangan biaya transaksi ) dan biaya per orang sebesar (lima juta rupiah) kepada profesi penunjang perbankan dan profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam butir angka dan lampiran ojk jelas merugikan para pemohon, dengan pertimbangan bahwa pungutan ini sangat membebankan para pemohon, karena sebagaimana disebutkan atas, profesi para pemohon adalah selaku pihak penunjang yang justru membantu ojk untuk kelancaran transaksi pasar modal. tugas ojk adalah melakukan pengawasan kepada transaksi jasa keuangan sektor pasar modal, bukan mengawasi profesi penunjang . sehingga pungutan ojk kepada para pemohon hanya menjadi beban tambahan bagi para pemohon, dimana dana tersebut digunakan untuk kepentingan pengawasan kepada pihak lain, yaitu lembaga jasa keuangan sesuai amanat dari pembentukan ojk sebagaimana yang akan diuraikan dan dijelaskan secara rinci dalam polita dalam permohonan guo. selain hal atas, kegiatan usaha profesi dari para pemohon tidak diatur dan diawasi oleh ojk, tetapi oleh peraturan perundang undangan yang mengatur jasa profesi seperti advokat, akuntan publik dan jabatan notaris. pengembangan, pendidikan dan pengawasan dilakukan sendiri oleh masing masing organisasi profesi, dan tidak ada bantuan dana, baik. untuk pengembangan maupun pengawasan oleh ojk kepada profesi (profesi) dari para pemohon. ojk telah melakukan pungutan dengan kewenangan yang berlebihan (excessive use power), dengan menterjemahkan pihak yang diawasi oleh ojk dalam ojk termasuk kegiatan yang dilakukan oleh para profesi dari para pemohon. padahal jelas jelas tugas ojk yang diatur misalnya dalam huruf ojk adalah melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal . kalimat dalam huruf ojk mengandung (dua) frasa: frasa kegiatan jasa keuangan dan (ii) frasa sektor pasar modal . frasa pertama bentuk kegiatan usahanya, yaitu pihak atau orang yang melakukan kegiatan jasa keuangan , sedangpada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: himpunan notaris indonesia (hni), tempat kedudukan jalan bendungan hilir nomor jakarta pusat, suatu organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan para notaris, diwakili oleh dr. raden mas soeharto soeharto, sh., n.,mh., selaku ketua, dan haji teddy anwar, sh., n., selaku sekretaris umum, dr. raden mas soeharto soeharto, sh., n.,mh.,m kn., kewarganegaraan indonesia, beralamat jalan pembangunan ii rt rw. kelurahan tojo utara, kecamatan gambir, jakarta pusat, pekerjaan notaris, haji teddy anwar, sh., n., kewarganegaraan indonesia, beralamat jalan bendungan hilir raya nomor kelurahan bendungan, kecamatan tanah abang, jakarta pusat, pekerjaan notarisdewan komisioner otoritas jasa keuangan, tempat kedudukan gedung sumatra djojohadikusumo, jalan lapangan banteng timur nomor jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada: tonga tobing, mufti asmawidjaja, receh haryanto, sri wahyuni, tri want octavia: kesemuanya pegawai otoritas jasa keuangan, beralamat kantor gedung sumatra djojohadikusumo, jalan lapangan banteng timur nomor jakarta berdasarkan surat kuasa khusus nomor sku skutik. tanggal november dan iiii, iiidengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: pendahuluan. sejak undang undang republik indonesia, nomor tahun tentang pasar modal, tanggal november bukti telah diberlakukan pasar modal negara republik indonesia dengan dibentuk pula badan pengawas pasar modal (disingkat: bapepam), yang tugasnya pembinaan dan pengaturan terhadap pengawasan kegiatan sehari hari dalam pasar modal, yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), sesuai dengan nama badan pengawas pasar modal bapepam) hanya sebagai pengawas, akan tetapi diberikan pula tugas sebagai pengaturan dalam pemberian izin bagi perusahaan efek dan perusahaan publik terbuka) yang berkaitan dengan efek serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, manajer investasi, kustodian, penasehat investasi, perantara pedagang efek, penjaminan emisi efek, termasuk profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, penasehat hukum, akuntan publik dan penilai dan lain sebagainya) halaman sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan kaidah hukum yang berlaku, yaitu disatu sisi sebagai pengawas (termasuk pembinaan terhadap pengawasan), dan disisi lainnya sebagai pengaturan regulator pelaksanaan operasional) dalam satu badan atau lembaga angka nomor berbuny kas negara. sangat jelas bahwa ojk adalah sebagai pengaturan sekaligus selaku pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. dalam kaidah dan norma hukum dan perundang undangan bahwa pengawasan, pemeriksa penyelidik) dan penyidikan tidak boleh menerima uang apapun juga, sedangkan ojk adalah sebagai superintendent pengawas), pemeriksa penyelidik) dan penyidik, apabila ojk melakukan dan menerima pungutan pungutan uang dan dalam bentuk apapun juga, maka menyalahi norma, kaidah dan azas peraturan dan hukum (penyalahgunaan dan melakukan perbuatan melawan hukum. halaman pungutan dimaksud menghindari dan bukan merupakan uang negara, sehingga kpk tidak berwenang melakukan pengusutan lebih lanjut terhadap ojk. sangat riskan dan berbahaya jika ada pengaturan pungutan uang yang dilakukan oleh ojk terhadap pihak yang diatur, diawasi, diperiksa diselidiki dan dididik. pungutan pungutan yang dilakukan oleh ojk selaku pengawas, penyelidik dan penyidik terhadap: para pelaku jasa keuangan menurut nalar seharusnya tidak perlu dan dihindari serta kebijakan yang salah dan akal akal kan, sangat riskan dan berbahaya serta bertentangan dengan norma norma, kaidah kaidah dan azas azas hukum (walaupun berlindung dengan peraturan pemerintah tersebut adalah tetap salah dan pelanggaran serta perbuatan melawan hukum). perlu diketahui bahwa pengawas, penyelidik dan penyidik yang tidak boleh menerima pungutan apapun juga bentuknya, sebagai contoh: kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, badan pengawas keuangan bpk), badan pengawas pasar modal bapepam), badan pengawas komoditi bakti), dli hal ini tentunya termasuk ojk selaku: pengatur atau pelaksana regulator) tidak boleh merangkap sebagai: pengawas, penyelidik dan penyidik. selama pelaku jasa keuangan yang membiayai ojk, maka: segala segalanya bisa diatur dan diselesaikan, sehingga pelaku jasa keuangan berhak dan berwenang untuk mengatur ojk: berhak menuntut dan menggugat terhadap ojk, baik laporan pengunaan keuangan pungutan pungutan secara berkala maupun lainnya yang dibiayai oleh pelaku jasa keuangan istilah pungutan maka tidak masuk dalam penyalahgunaan keuangan pungutan oleh pejabat ojk, sehingga bukan bagian kewenangan dari kpk ri untuk mempidanakan pejabat ojk). ojk tidak dapat dan tidak mungkin menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya yang disebutkan dalam nomor tahun tentang ojk, sebagai: independen dan bebas dari campur tangan pihak lain: pengaturan (yang bertolak belakang dengan) pengawasan, pemeriksa penyelidik) dan penyidik. sehingga sangat jelas bahwa setiap penerimaan dilakukan harus dengan perpajakan dan pnb penerimaan negara bukan pajak) dan pengeluaran atau belanja atau pembiayaan oleh dan dari keuangan negara, bukan penyelenggaraan negara dibiayai oleh perusahaan dan atau perorangan, halaman sangat berbahaya dan riskan bagi negara karena dapat disusupi dan dikendalikan oleh mafia (gang kejahatan). yang terlebih dahulu dilakukan dan awali dengan pembatalan peraturan pemerintah melalui mahkamah agung ma). setiap penerimaan negara bukan pajak pnb) wajib disetor kas negara dan bukan dengan cara pungutan pungutan yang disetor kedalam rekening sendiri dan penggunaannya dengan cara semena mena yang tanpa pertanggung jawaban kepada negara maupun terhadap perusahaan dan perorangan profesi yang yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan atau efek yang merupakan pihak yang membayar pungutan, menurut norma dan kaidah hukum serta efisien, bahwa: otoritas jasa keuangan ojk) tidak diperlukan, direktorat bidang jasa keuangan dikembalikan lagi kepada bank indonesia,kalara pemohon untuk seluruhnya, yang dimaksud pungutan pungutan oleh otoritas jasa keuangan adalah penerimaan pendapatan ojk harus dengan penerimaan negara bukan pajak pnb) dan wajib disetor dalam kas negara sesuai dengan undang undang sektor keuangan negara, bukan dengan cara pungutan pungutanrimaannya memasukan dalam rekening sendiri dengan mempergunakan sendiri, memerintahkan pemerintah republik indonesia untuk segera mencabut, atas, menyatakan bahwa serta tidak mempunyai kekuatan hukum, menyatakan bahwa notaris, penasehat hukum, akuntan publik dan penilai bukan profesi yang berkaitan melakukan kegiatan perdagangan efek pada jasa keuangan dan atau pasar modal bursa efek), pungutan pungutan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan ojk) adalah tidak sah, sehingga menghukum otoritas jasa keuangan ojk) untuk segera mengembalikan uang pungutan pungutan yang telah dilakukannya kepada yang telah membayar, menghukum pemerintah untuk membayar biaya yang timbul. dalam permohonan uji materiil ini, apabila mahkamah agung republik indonesia berpendapat lain (termasuk dalam upaya menghindari disusupi mafia mengenai hal) tersebut diatas dengan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut, mohon putusan yang seadil adilnya demi keutuhan dan kelangsungan pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintah negara republik indonesia yang bersih dan bertanggung jawab copy peraturan pemerintah nomor tahun tentang pungutan oleh otoritas jasa keuanganpenerimaan negara bukan pajak bukti foto copy undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belajar negara tahun anggaran bukti foto copy undang undang nomor17 tahun tentang keuangan negara bukti foto copy pernyataan keputusan rapat anggaran dasar himpunan notaris indonesia hni)) bukti foto copy surat keterangan nomor tahun foto copy surat, tertanggal. mei nomor c ht. perihal surat keterangan bukti foto copy surat, tertanggal agustus nomor perihal kedudukan himpunan notaris indonesia jakarta bukti foto copy ktp bukti foto copy ktpp humeksepsi permohonan tidak jelas (obscura libel): bahwa pada polita surat permohonan halaman s.d. angka pemohon telah menyatakan sebagai berikutnomor berbunyi sebagai berikut. angka dan berbunyi sebagai berikut. bahwa pada polita surat permohonan halaman huruf angka pemohon telah menyatakan antara lain:terhadap dengan azas lex . namun, pada polita surat permohonan halaman huruf angka pemohon telah menyatakan antara lain: tanggal februebutkan sebagai berikut:menguraikan dengan jelas bahwa: materi muatan dan atau bagian peraturan perundang undangan dianselanjutnya pada peraturan yang sama disebutkan bahwabahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, jelas terdapat pertentangan satu sama lain polita permohonan guo yaitu bahwa dalamolita surat permohonan halaman s.d. angka pemohon keberatan terkait dengan penerapan undang undang nomor tahun tentang pasar modal:otoritas jasa keuangan,polita, bahwa terbukti dalam surat permohonan pemohon tersebut atas terdapat inkonsistensi, kekeliruan dan ketidakjelasan terhadap peraturan perundang undangan yang mana yang dianggap bertentangan, sehingga permohonan uji materiil yang diajukan oleh pemohon sangat tidak jelas dan kabur (obscura libel): bahwa selain itu, satu sisi dalam permohonan pemohon halaman s.d. halaman tidak terdapat satu dalil pun yang menegaskan atau ketentuan yang mana, baik yang diatur dalam peraturan pemerintah peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pungutan oleh otoritas jasa keuangan maupun dalamyang dinyatakan bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan: bahwa disisi lain, surat permohonan halaman huruf angka jelas jelas mendalilkan bahwa: .undang undang republik indonesia nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan, . . dengan demikian, berdasarkan fakta fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut diatas jelas bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak jelas atau kabur (obscura libel) sehingga sudah sepatutnya majelis hakim agung menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, eksepsi kompetensi absolut. bahwa berdasarkan polita surat permohonan halaman huruf angka dan pemohon telah menyatakan antara lain:.: menurut norma dan kaidah hukum serta efisien, bahwa: otoritas jasa keuangan ojk) tidak diperlukan. direktorat bidang jasa keuangan dikembalikan lagi kepada bank indonesia. kala. bahwa berdasarkan dalil dalil permohonan pemohon tersebut diatas pada dasarnya pemohon keberatan dengan keberadaan undang undang otoritas jasa keuangan karena pemohon sendiri yang menyatakan , dan pemohon juga menyatakan otoritas jasa keuangan ojk) tidak diperlukan , bahwa otoritas jasa keuangan ojk) dibentuk berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan yang menentukan bahwa: d) dengan undang undang ini dibentuk ojk.alil pemohon tersebut maka pengajuan keberatan terhadap undang undang otoritas jasa keuangan seharusnya diajukan kepada mahkamah konstitusi: bahwa berdasarkan uudtersebut final dan menguji undang undang terhadap undang undang dasar. bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas jelas bahwa keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan telah salah diajukan mahkamah agung, karena mahkamah agung tidak berwenang untuk memeriksa permohonan ini, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya dalil pemohon tersebut atas ditolak dan majelis hakim agung, eksepsi pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk mengajuk. ,. : bahwa pada halaman angka surat permohonan disebutkan bahwa pemohon adalah himpunan notaris indonesia (selanjutnya hni), organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan para notaris, yang berkedudukan dan berkantor jalan bendungan hilir nomor jakarta pusat, yang didirikan berdasarkan anggaran dasar dan izin yang dimuat dalam akta pernyataan keputusan rapat tanggal desember nomor yang diumumkan berit maksud dalam undang undang mengenai pasar modal. angka dan berbunyi sebagai berikuthhalaman yang sebenarnya profesi dari: notaris adalah profesi hukum dalam memberikan pengesahan akta otentik: penasehat hukum adalah profesi hukum dalam memberikan nasehat hukum: akuntan publik adalah profesi pembukuan laporan keuangan laba rugi, penilai adalah profesi nilai suatu barang, dengan diterbitkannya undang undang nomor republik indonesia, nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan tersebut, maka didirikan lembaga baru yang bernama otoritas jasa keuangan ojk), dengan meleburkan: badan pengawas pasar modal bapepam) dibawah kementerian keuangan ri, yang dibiayai oleh negara dengan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn), dan direktorat jasa keuangan, dibawah bank indonesia bi) yang dibiayai olehegara republik indonesia, nomor tanggal oktober tambahan berita negara nomor tahun bahwa berdasarkan dalil pemohon, pemohon adalah ketua dr. raden mas soeharto soeharto, sh., n.,mh.) dan sekretaris umum haji teddy anwar) dari himpunan notaris indonesisebutkan bahwaselain itu, berdasarkan putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu iii tanggal september atas perkara: pengujian undang undang republik indonesianyatakan bahwa ikatan notaris indonesia adalah organisasi notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan merupakan wadah tunggal bagi notaris seluruh indonesia, bahwa berdasarkan angka huruf lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal nomor kep pm tanggal januari peraturan badan pengawas pasar modal nomor viii.d. tentang pendaftaran notaris yang melakukan kegiatan pasar modal, disebutkan bahwa: persyaratan notaris sebagaimana dimaksud dalam angka peraturan ini adalah sebagai berikut: telah menjadi atau bersedia menjadi anggota ikatan notaris indonesia ini), bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut diatas jelas terbukti bahwa himpunan notaris indonesia hni) selaku pemohon adalah pihak yang tidak mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan notaris dalam mengajukan permohonan uji materiil terhadaparena pemohon bukanlah termasuk organisasi notaris yang diakui keberadaannyoleh undang undang. adapun, organisasi yang diakui oleh undang undang adalah ikatan notaris indonesia, selain itu, dalam surat permohonannya halaman s.d. pemohon tidak secara tegas menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang telah dirugikan atasemudian, apabila dihubungbagaimana tersebut pada angka diatas, dalam permohonan guo pemohon juga tidak menyebutkan kerugian yang bagaimana yang dialami oleh pemohon pada saatdimaksud, bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, dengan demikian pemohon tidak memenuhi persyaratan dan oleh karenanya tidak mempunyai hak untuk dapat mengajukan pengujian peraturan perundang undangan dibawah undang undang terhadap undang undang, copyperaturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pungutan oleh otoritas jasa keuangan buktiperaturan nomor vii.d. pendaftaran notaris yang melakukan kegiatan pasar modal bukti putusan nomor puu iii bukti menimbang, bahwa terhadap permohonan paravide bukti dan buktiadalah himpunan notaris indonesia dalam kapasitasnya, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi dan sebagai notarismempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan hak uji materiil guo, karena para pemohon yang bertindak untuk pribadiperundang undangan sekarang kementeria yang dikenakan pungutan pungutan bulanan dan tahunan oleh ojk, berdasarkan peraturan yang menjadi objek hum.: peraturan pemerintah nomor tahun tentang pungutan oleh otoritas jasdan undang undangmateri yang terkandunghum bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan dan iiketentuan mengenai pungutan bagi pihak yang melakukan kegiatan disektor jasa keuangan termasuk notaris sebagaimana diatur(objek hum) merupakan ketentuan pelaksanaan dari undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keunya bapepam (sekarang ojk) sebagai pengawas pelaksana atas jasa keuangan juga dapat bertindak sebagai regulator untuk melakukan pengaturan membuat regulasi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang diberikan kewenangan otoritas pengawasan pelaksanaan usaha jasa keuangan, bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pasar modal menyebutkan bahwa notaris sebagai profesi penunjang pasar modal sektor jasa keuangan dikenai pungutan karena melakukan kegiatan disektor jasa keuangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang menjadi objek humtidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu undang undang nomor tahun dan undang undangimpunan notaris indonesia (hni), dr. raden mas soeharto soeharto, sh., n.,mh.,m kn., haji teddy anwar, sh., n., tersebut, menghukum para pemohon untuk membayar.h.,m. humh.,m. hum. ttd. dr. imam soebechi, sh.,mh. ttd. yulius, sh.,mh. panitera pengganti, ttd. rafmiwan murianeti, sh.,mh. biaya biaya: meterai . redaksi. administrasi . jumlah . untuk salinan mahkamah agung r.ilembaga baru otoritas jasa keuangan ojk) ini yang dibiayai oleh: perusahaan dan profesi penunjang efek pada pasar modal atau jasa keuangan (bukan oleh negara),, berbunyi sebagai pengua serta kegiatan pendukung lainnya juncto peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tersebut, dengan mengenyamping dan melawan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang tujuannya untuk menghindari kewenangan komisi pemberantasan korupsi kpk) yang ketika itu hubungan kurang harmonis dengan pemerintah, legislatif maupun yudikatif. sangatlah rancu dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan disektor keuangan negara pada suatu lembaga atau badan negara melakukan pungutan untuk membiayai kegiatan negara sebagaimana hal tersebut diatas dengan memaksakan kehendak, termasuk mengadakan pembelian tanah, gedung dan lain sebagainya, diluar dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) yang dapat disusupi mafia. yang benar dari pada yang sebenarnya adalah otoritas jasa keuangan ojk) dibiayai dari dan dengan apbn sesuai dengan undang undang yang berlaku. pembentukan ojk tersebut atas desakan dari imf international moneter funds) dengan mengikuti sistem negara inggris, jerman, australia, hongkong, jepang dan negara negara lainnya, yang tidak berhasil atau gagal. perlu diketahui bahwa pada dasarnya yang dilakukan dan turut campuran oleh imf pada negara negara lain yang gagal bayar hutang luar negeri dan belanja negara, selalu gagal dan tidak berhasil malahan bertambah kolaps dengan ketidak mampuan atau gagal bayar utang negara dan belanja negara, yang akibat dan berdampak pula dengan menyengsarakan rakyat pada suatu negara karena perekonomian menjadi lesu berkepanjangan. dan pada dasarnya imf tidak senang jika negara republik indonesia maju dan berkembang dalam segala bidang. oleh karena lembaga negara otoritas jasa keuangan ojk) tidak dibiayai oleh negara, dan untuk menghalalkan serta melegalkan pungutan pungutojk, maka dikeluarkanlah(agar dalam penggunaannya pungutan pungutan oleh ojk dari perusahaan dan profesi penunjang pada pasar modal tidak dapat dikontrol diusut, dididik dan diselidiki oleh badan pemeriksa keuangan bpk), badan pengawas keuangan dan pembangunan bpk), komisi pemberantasan korupsi kpk) dan kejaksaan agung, karena tidak masuk dalam kategori korupsi, kolusi dan nepotisme kkn), demikian pula tidak ada pertanggung jawaban ojk terhadap yang memberikan pungutan yaitu perusahaan dan profesi penunjang perdagangan efek pada pasar modal, dengan dikeluarkanmaka semua jasa keuangan wajib memberikan (dua) jenis pungutan yaitu: pungutan tahunan, dan pungutan bulanan yang dilakukan oleh ojk, dengan perhitungan besarnya persentase dari aset (kekayaan) dll, dan perhitungan besarnya persentasi dari setiap kegiatan usaha atau transaksi dll bagi perusahaan jasa keuangan dan profesi penunjang yang melakukan kegiatan perdagangan efek, (termasuk notaris, penasehat hukum, akuntan publik dan penilai) halaman sangat memberatkan beban keuangan bagi perusahaan jasa keuangan dan profesi penunjang perdagangan efek, seperti: bidang usaha perbankan dan jasa keuangan lainnya. selain pungutan pungutan oleh ojk, ada pula pungutan pungutan lainnya yang dilakukan oleh bank indonesia, sehingga pungutan dilakukan ber dobel dobel atau beberapa kali, yang penghasilan ojk dalam setahun berpuluh puluh triliun. banyak notaris, penasehat hukum, akuntan publik dan penilai yang terdaftar pada bapepam (sekarang ojk) yang sesungguhnya bukan profesi penunjang melakukan kegiatan perdagangan efek pada pasar modal atau bursa efek dikenakan pungutan pungutan bulanan dan tahunan oleh ojk, dan hanya segelintir atau sebagian kecil saja dari notaris, penasehat hukum, akuntan publik dan penilai yang mengerjakan kebutuhan perusahaan perdagangan efek, kewenangan mahkamah agung republik indonesia. bahwa berdasarkan ketentuan undang undang dasar uud) berbunyi: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamagung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan pengmenurut ketentuan uud, berbunyi sebagai berikut: mahkamah agung berwenang pengadilanyang diberikan oleh undang undang : bahwa ketentu: mahkamah agung mempunyai wewenang menguji materiil hanya terhadap peraturan perundang undangan bawah undang undang ., nomor poj. tentang tara cara pelaksanaan pungutan oleh otoritas jasa keuangan, terhadap., sesuai dengan azas. kedudukan hukum (legal standing) paraketentuan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pengujian ketentuan perundang undangan dibawah undang undang terhadap undang undang merupakan manifestasi jaminan hak warga negaralaksanaan hak hak dasar setiap warga negara yang diatur dalam dan serta uud, pengertian azas tersebut adalah bahwa hanya orang atau insan manusia yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. dan dalam perkembangannya ternyata ketentuan atas azi para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dan serta uud, maka dapat dikatakan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing untuk memperjuangkan kepentingannya, fakta hukum. menurut undang undang dasar berbunyi: (l) anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap tahun dengan undang undang oleh karena itu setiap tahun pemerintah mengajukan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) pada dewan perwakilan rakyat dpr) untuk disetujui, yang penggunaannya oleh pemerintahan pusat dan daerah, termasuk kementerian, lembaga, badan negara) dengan diterbitkannya: undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak, bukti pada: berbunyi: dalam undang undang ini yang dimaksud dengan:. huruf berbunyi: (l) kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi: penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. berbunyidl)itetapkan oleh pemerintah, berbunyi: seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya kas negara. berbunyi: seluruh penerimaan bukan pajak dikelola dalam system anggaran pendapatan dan belanja negara. sehingga dengan demikian seluruh penerimaan negara harus dengan penerimaan negara bukan pajak pnb) bukan dengan pungutan pungutan dengan pengelolaan dan penggunaannya dilakukan sendiri yang tanpa kontrol dari yang berwenang sebagaimana dilakukan oleh otoritas jasa keuangan tersebut (dengan berlindung dengan peraturan pemerintah pp) yang salah. undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran tahun bukti pada: berbunyi: pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. berbunyi: penerimaansumber daya alam, pendapatan bagian laba badan usaha milik negara bumn), pnb lainnya serta badan usaha layanan umum blu), berbunyi:belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja pemerintah pusat, dan belanja lain lain, berbunyi: anggaran pendapat negara tahun direnc, berbunyi: anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana maksud pada dikelompokkan atas: belanja pemerintah pusat menurut fungsi organisasi, belanja pemerintah pusat menurut fungsi: dan belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, bukti pada: berbunyi: penerimaan negara adalah uang yang masuk kas negara. berbunyi: pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan pada: berbunyi sebagai berikut: dalam undang undang ini yang dimaksud dengan: otoritas jasa keuangan yang selanjutnya.berbunygaran ojk bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau pungutan dari pihak melakukan kegiatan sektor jasa keuangan. berbunyiset serta kegiatan pendukung lainnya. dan berbunyi: ojk mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan. pungutan sebagaimana dimaksud pada adalah pungutperaturan pemerintah nomor tahun tentang pungutan pungutan oleh ojk, tanggal februari dan berbunyi sebagai berikut: dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud denganorangan atau badan yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan.. berbunyi sebagai berikut: ojk mengenakan pungutan kepada pihak. pihak sebagaimana dimaksud pada wajib membayar pungutan yang dikenakan ojk. dan berbunyi sebagai berikut: (l, serta kegiatan pendukung laihuruf huruf huruf dan huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang perubahan keempat.atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari. pengenaan pajak pertambahan nilaiindonesian chamber commerce and industry), dalam hal ini diwakili oleh suryo sulit dan haryadi sukadana, masing masing selaku ketua umum kadin indonesia), berkedudukan menara kadin indonesia lantai jalan h.r. rasa said kavling jakarta selanjutnya disebut sebagai pemohon, melaw: dr. amir syamsudin, s.h., m.h., menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, berkantor jalan h.r. rasa said kavling kuningan, jakarta selatan, selanjutnya memberikan kementerian hukum. dan hak asasi manusia republik indonesia,r. muhamad khatib basri, menteri keuangan republik indonesia, berkantor jalan dr. wahidin nomor jakarta selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: kasus ahmad baharuddin, sekretaris jenderal, kementerian keuangan republik indonesia: fuad rahman, direktur jenderal pajak, kementerian keuangan republik indonesia: gita irawan wirawan, m.b.a., m.p.a., menteri perdagangan republik indonesia, berkantor jalan ridwan rais nomor jakarta pusat ir. buwono, mma, menteri pertanian republik indonesia, berkantor jalan harsono nomor ragunan pasar minggu, jakarta brief arief, s.h., m.h., jaksa agung republik indonesia, berkantor jalan sultan hasanuddin nomor kebayoraa halaman direktori putusan mahkamah agung republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id indonesia menyatakan bahwa doktrin organization standing (legal standing) ternyata tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi telah jugapolita kerugian pemohon: bahwa dengan diberlakukannya huruf huruf huruf dan huruf peraturan pemerintah nomor tahun terdapat kerugian nyata yang diderita oleh perusahaan pembayar pajak pengusaha kena pajak, untuk selanjutnya disebut sebagai pkp , bahwa juncto nomor tahun mengatur bahwa pemakaian oleh barang hasil pertanian merupakan barang bersifat strategis yang berdasarkan ppn diklasifikasikan sebagai kena pajak, namun dengan adanya menjadi barang yang dibebaskan pajak: bahwa akibat dari pajak yang dibebaskan, sistem perpajakan yang berdasarkan ppn menganut indirect method dengan mekanisme pengeditan yaitu ppn keluaran pk). dikurangi dengan ppn masukan pm) menjadi tidak berjalnal perantauan@ neanatanberfungsi sebagai kredit (mengurangi) pk, dengan keluarnya nomor tahun menjadi tidak dapat dijadikan sebagai kredit. akibat nya ppn yang tanggung menjadi lebih besar, dibandingkan apabila sistem prengkreditan berjalan sesuai dengan apa yang telah atur dalam ppn: bahwa kerugian yang paling cepat dirasakan oleh adalah pengaruh cash flow, karena harus menyetorkan ppn pada saat pembayaran atau pada akhir bulan terjadinya penyerahan. seringkali dalam dunia usaha, transaksi adalah dengan hutang, sehingga harus mendalangi terlebih dahulu atas ppn yang harus disetorkan: bahwa yang tidak bisa dikreditkan hanya memberikan pilihan untuk memasukkan dalam komponen biaya usaha. dengan komponen biaya yang bertambah menyebabkan turunnya daya saing wp. terlebih untuk kegiatan ekspor dan apabila sudah terjadi perdagangan bebas, pada jenjang penjualan atas bkp dan atau jkp yang terdapat unsur dalam komponen biaya, menjadikan atas bkp dan atau jkp tersebut mengandung ppn atas ppn. hal yang demikian dinamakan sebagai cascading effect. cascading effect merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan baik secara teori perpajakan maupun ppn itu sendiri. sebagaimana telah dijelaskan bahwa ppn. indonesia menganut indirect method dimana terdapat sistem pengedithal hal tersebut atas, secara jelas dapat dinyatakan bahwa terdapat hak pemohon yang dirugikan, atau dengan rumusan lain dapat dinyatakan pemohon memiliki alasan yang sah.untuk menganggap haknya dirugikan dengan berlakunya huruf huruf huruf dan huruf peraturan pemerintah nomor tahun bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, pemohon secara jelas dan nyata nyata memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan keberatan mahkamah. agung republik indonesia, ill. prinsip prinsip dasar yang dianut oleh ppn dan prinsip prinsip yang seharusnya dianut oleh peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana ppn: sebelum masuk materi permohonan keberatan, perkenankanlah pemohon untuk menguraikan terlebih dahulu prinsip prinsip dasar pengenaan ppn indonesia sesuai dengan ketentuan, semangat dan maksud tujuan yang digariskan oleh ppn: il. prinsip prinsip dasar yang dianut oleh ppn: il. ppn adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa daerah pabean penjelasan undang undang nomor tahun bagian umum): ppn dikenakan secara bertingkat setiap jalur produksi dan distribusi. pengenaan ppn sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola. konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari ppn penjelasan undang undang nomor tahun bagian umumpajak pertambahan nilai bertujuan sebagai berikut. meningkatkan kepastian hukum dan keadilan: menyederhanakan sistem pajak pertambahan nilai: mengurangi biaya kepatuhan: meningkatkan kepatuhan wajib pajak: tidak mengganggu penerimaan pajak pertambahan nilai: mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi: penjelasan undang undang nomor tahun bagian umum): pengusaha kena pajak pkp) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena. pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang undang ini angka undang undang nomor tahun ii1. objek ppn adalah seluruh bkp dan atau jkp kecuali apa yang telah dikecualikan dalam ppn ppn): ii.: penjelasan: yang dimaksud dengan perjanjian":direktori putusan mahkamah agung republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id cc. penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang: pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma cuma atas barang kena pajak: penjelasan yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri""pemberian cuma cuma":::undang undang nomor tahun dan penjelasan huruf dan huruf dil. dari uraian atas dapat disimpulkan bahwa prinsip prinsip dasar dari ppn adalah: ppn adalah pajak atas konsumsi: objek ppn adalah seluruh bkp dan atau jkp kecuali yang dikecualikan oleh ppn, ppn dikenakan secara bertingkat: objek dari ppn adalah transaksi bisnis dan konsumsi masyarakat, tiga tujuan teratas ppn perubahan terakhir undang undang nomor tahun adalah kepastian hukum, penyederhanaan sistem dan mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost): entitas yang dianut oleh ppn adalah pkp: penyerahan yang dapat menimbulkan (trigger) terulangnya ppn adalah diantaranya adalah yang ditandai dengan terjadinya penyerahan hak: pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, dan pemberian cuma cuma, prinsip prinsip dasar yang seharusnya dianut oleh peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana ppn:ppn undang undang nomor.& tahun menyatahal hal yang belum diatur dalam undang undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah ,dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang undang yang bersangkutan : dari uraian uraian atas dapat disimpulkan sebagai berikut: uud mengamanatkan pajak dan pungutan yang bersifat memaksa diatur melalui undang undang, artinya hal hal yang berkenaan dengan pengenaan pajak wajib diatur tingkatan undang undang dan tidak diperkenankan diatur tingkatan peraturan yang lebih rendah dari undang undang: ppn menegaskan bahwa yang dapat diatur oleh peraturan pemerintah adalah yang diatur lebih lanjut , sehingga peraturan pemerintah tidak dapat memunculkan aturan baru atau membuat rumusan yang berbeda dari ppn: undang undang nomor tahun juga menegaskan bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan. undang undang sebagaimana mestinya, untuk melaksanakan perintah undang undang: dengan demikian peraturan pemerintah adalah semata mata memberikan pengaturan lebih lanjut dan tidak dibenarkan untuk memunculkan pungutan baru yang tidak diatur oleh undang undang, undang undang nomor tahun juga mengamanatkan asas pembentukan peraturan yang benar diantaranya meliputi asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan dan kejelasan rumusan, iv. yang dimohonkan keberatannya terhadapyang dimohonkan keberatannya adalah dalam nomor tahun sebagai berikutb.listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya atas (enam ribu enam ratus) watt, dan i. rumah susun sederhana milik tsunami),: peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun. penangkaran: ataikanan baik dari penangkapan atau budidaya:::j, dihapus, dihapus: barang hasil pertanian, sebagaimana dimaksud dalam angka huruf dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai,baru, jakarta selatan, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: farida, s.h., m.h. budaya singgih, s.h.: henry romana, s.h.: maria ernie, s.h., m.h.: arie eko yuliearti, s.h., m.h.: mira eka marissa, s.h.: galeri, s.h., kesemuanya adalah jaksa pengacara negara, berkantor jalan sultan hasanuddin nomor kebayoran baru, jakarta selatan: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal november surat kuasa substitusi nomor sk a ja tanggal november surat kuasa substitusi nomor m.hh.pp. tanggal november dan surat kuasa substitusi nomor sku mk. tanggal desemberhuruf huruf dan huruf.carang hasil pertanian, sebagaimana dimaksud dalam angka huruf dangka huruf listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya atas watt (enam ribu enam ratus) watt sebagaimana dimaksud angka huruf dan: i. tsunami, sebagaimana dimaksud angka huruf dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, beserta penjelasan atas tersebut, alasan alasan pemohon mengajukan permohonan keberatan atas huruf huruf huruf dan huruf peraturan pemerintah nomor tahun huruf huruf huruf dan huruf peraturan pemerintah nomor tahun memiliki materi muatan yang berbeda dengan materi muatanva. pemberian fasilitas ppn atas barang hasil pertanian menurut nomor tahun bertentangan dengan ppn tahun bahwa disamping itu, permohonan keberatan juga diajukan terhadap norma yang terdapat dalam nomor tahun tentang perubahan keempsepanjang berkaitan dengan frasa barang hasil pertanian, (pertanian perkebunan dan kehutanan) sebagaimana tersebut dalam angka huruf juncto angka huruf dan angka huruf karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih. tinggi yaituahwa pemohon berpendapat ketentuan tersebut dalam tahun (perubahan empat tahun khususnya angka huruf juncto angka huruf dan angka huruf sepanjang mengenai frasa barang hasil. pertanian (pertanian, perkebunan dan kehutanan bertentangan dengan ppn tahun dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa huruf ppn tahun dengan jelas menginstruksikan kepada pemerintah untuk mengenakan ppn atas semua barangtermasuk barang hasil pertanian (kecuali barang hasil pertambangan). namun dari tahun (perubahan empat dari tahun dengan segala perubahannya), nampak bahwa pemerintah sejak awal tidak sanggup melaksanakan instruksi ppn tersebut. dalam yang memuat fasilitas ppn, pada bagian penjelasan pemerintah telah menyisipkan materi yang menyatakan bahwa barang tertentu dimaksud adalah barang strategis, termasuk barang hasil pertanian (pertanian, perkebunan dan kehutanan), barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan ini adalah barang yang sama dengan barang yang sudah ada sejak tahun yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan yang hendak dicapai dengan pemberian fasilitas ppn. sebagaimana dimaksud ppn tahun konstruksi hukum yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut: dalam huruf ppn tahun terdapat frasa yang berbunyi penyerahan bkp tertentu atau jkp tertentu , dalam penjelasan berbunyi: untuktahun secara tiba tiba muncul istilah bkp tertentu yang bersifat strategis : menurut pemahaman pemohon bahwa frasa barang barang tertentu pada sudah barang tentu berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai itu sendiri yaitu untuk memberikan fasilitas serta memperlancar pembangunan nasional dan pemberian fasilitas tersebut bersifat sangat terbatas, sebagaimana dirinci.mulai dari huruf sampai dengan huruf ppn tahun penjelasan huruf inilah yang kemudian elaborasi dalam penerbitan tahun (perubahan empat tahun yaitu dengan memasukkan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan pemberian fasilitas sebagaimana diamanatkan tersebut apalagi ditambah dengan sisipan setelah berkonsultasi dengan dpr: v1. jika ppn tahun menginstruksikan pemerintah untuk mengenakan ppn atas penyerahan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, sebaliknya dalamnomor tahun tanpa hak telah memberikan pembebasan dari pengenaan ppn: bahwa dengan demikian dapat dibuktikan secara nyata bahwa huruf huruf huruf dan huruf peraturan pemerintah nomor tahun telah secara fatal memiliki materi muatan yang menyimpang dari materi muatan yang telah diatur oleh ppn.: bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perumusan materi huruf huruf huruf dan huruf peraturan pemerintah nomor tahun yang menyimpang dari materi muatan ppn telah menyalahi dan bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangbahwa berhubung rumusan huruf huruf huruf dan huruf peraturan pemerintah nomor tahun temaka dimaksud dalam nomor tahun adalah cacat hukum: peraturan pemerintah nomor tahun seharusnya merupakan pelaksanaan dari ppn sebagai ketentuan khusus: sebagaimana telah pemohon jelaskan atas, ini (bersama dengan dan dimaksudkan untuk menampung kebijakan pemerintah yang diperlukan menghadapi kenyataan sesuai dengan apa yang dialami pada waktu itu, seperti antara lain untuk menampung pemungut ppn, mengenakan ppn atas usaha membangun sendiri, pemberian fasilitas dipungut atau dibebaskan, dan penjualan aktiva yang semula dimaksudkan tidak untuk dijual: kemudian dengan undang undang nomor tahun yang memuat ketentuan khusus ini telah ditambah dengan huruf untuk menampung ekspor yang dibawa penumpang turis) sendiri, dan huruf masalah tanggung renteng sebagai akibat dihapusnya kup: fenomena yang sangat menarik adalah dimasukkannya barang tertentu dalam jika semula dalam hanya dimaksudkan untuk menampung lembaga hukum berupa pemberian fasilitas ppn dibebaskan atau tidak dipungut , namun dalam nomortahun telah dimasukkan pula bkp yang sebenarnya tidak dikecualikan dari pengenaan ppn. dengan dimasukkan definisi baru yakni barang tertentu yang bersifat strategis dalam tahun (perubahan empat nomor. tahun maka terdapat dua yang mengatur bkp (yang tidak dikenakan ppn dan yang dibebaskan dari ppn): nomor tahun (sebagai pelaksanaan ppn) tentang bkp yang tidak dikenakan ppn pada khususnya mengenai barang hasil pertambangan: tahun (perubahan keempat nomor tahun sebagai pelaksanaan tentang bkp tertentu yang bersifat strategis (selanjutnya disebut bkp strategis), yang sebenarnya. tidak dikecualikan dari pengenaan ppn, atau dengan kata lain termasuk barang dalam lingkup huruf ppn yang seharusnya: dikenakan ppn, namun secara tidak sah telah digolongkan sebagai bkp strategis yang dibebaskan dari pengenaan ppn, berkaitan dengan penerbitan tahun (perubahan keempat nomor tahun tentang bkp strategis, ternyata dalam ini telah dimasukkan bkp barang hasil pertanian. dengan demikian barang hasil pertanian tersebut dari bkp yang seharusnya dikenakan ppn, telah. dialihkan statusnya menjadi bkp yang diberikan fasilitas yaitu dibebaskan dari pengenaan ppn. jika maksud semula normappn tahun bertekad akan mengenakan semua barang termasuk barang hasil pertanian (kecuali barang hasil tambang) maka dengan dimasukkannya barang hasil pertanian dalam bkp strategis menurut akan mengakibatkan bkp hasil pertanian tersebut sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan ppn. jika pada tahun pemerintah berniat mengenakan ppn atas hasil pertanian maka beberapa bulan kemudian tahun pemerintah secara tidak sah telah membatalkan niatnya tersebut. dan menyatakan bahwa pengenaan barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan ppn. perubahan sikap pemerintah, dengan menggunakan bentuk telah menimbulkan pertanyaan karena: jika pemerintah sesuai niatnya semula akan mengenakan ppn, atas semua barang maka pengenaan ppn tersebut adalah sesuai dengan konsep dalam ppn (pajak atas konsumsi) dan beban ppn dapat dilepaskan sejalan dengan mekanisme ppn dan hal itu akan berjalan sesuai dengan konsep ppn. oleh karenanya pengusaha kena pajak (siapapun) akan dapat melepaskan beban ppn melalui mekanisme pengeditan: dengan dimasukkannya barang hasil pertanian sebagai bkp strategis maka pkp (pengusaha ataupun kelompok petani akan menanggung beban yang sama pula), yaitu pajak masukan tidak boleh dikreditkan, namun sebaliknya jaminan pemerintah untuk tidak mengenakan beban ppn kepada pkp prinsip netralitas sesuai dengan ppn) telah dilanggar sendiri oleh pemerintahkarena dengan. istilah dibebaskan, beban ppn atas perolehan bkp untuk memproduksi barang hasil pertanian akan ditanggung oleh pengusaha atau kelompok petani melalui harga pokok penjualan: dengan demikian nampaknya pemerintah dengan menyatakan barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan ppn mempunyai tujuan lain (atau agenda tersendiri luar tujuan sebagaimana dimaksud b): bahwa sifat pemberian fasilitas sangat terbatas. tersebut selengkapnya adalah: cc. impor barang kena pajak tertentu: pemanfaatan barang kena pajak tertentu dari luar daerah pabean dalam daerah pabean: pemanfaatan jasa kena pajak tertentu. dari luar daerah pabean dalam daerah pabeannorma atau kaidah. hukum bkp tertentu dalam tersebut, tidak diberi batasan sehingga bersifat terbuka, dan terdapat kemungkinan untuk perluas. ternyata dalam dalam penjelasan norma atau kaedah hukum tersebut benar benar telah diperluas dengan menambahkan huruf penjelasan bkp tertentu tersebut dirumuskan:: kemudahan perpajakan yang diatur dalam ini diberikan terbatas untuk mendorong ekspor yang merupakan prioritas. nasional kawasan berikat dan entreport produksi untuk tujuanyang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: i. kewenangan mahkamah agung: bahwa berdasarkan: undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut sebagai uud " uud bukti" bukti berbunyi mahkamah agung berwenang menguji peraturan perundang undangan bawah undang undang. : undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman buktiekspor pete),.rubahan empat dari nomor tahuagama dengan harga yang relativembangunan armada nasional bidang angkutan darat, laut dan udara,penjelasan tersebut dalam huruf sampai dengan huruf jika diteliti satu persatu masih sejalan dengan tujuan (doelmatig) diberikannya fasilitas ppn, namun dalam huruf terdapat perluasan makna barang tertentu menjadi barang bersifat strategis, yang tidak pernah dibahas sebelumnya: penerbitan nomor tahun (perubahan empat nomor tahun menimbulkan pertanyaan karena: norma atau kaidah hukum hanya memuat barang barang tertentu, bukan barang tertentu bersifat strategis: penjelasan huruf sampai dengan huruf masih sesuai dengan tujuan diterbitkan barang strategis baru muncul dalam huruf yang sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan pada penjelasan tersebut: tahun yang diterbitkan kemudian, yang didalamnya memuat barang strategis hanya didasarkan pada penjelasan huruf yang menurut pemohon tidak sah: hakikat barang yang dikategorikan sebagai barang strategis itu adalah juga barang sama dengan barang yang seharusnya dikenakan ppn, namun karena barang tersebut dikategorikepang halaman direktori putusan mahkamah agung republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id sebagai barang strategis maka atas barang ini dibebaskan dari pengenaan ppn. pertanyaannya adalah dari mana pemerintah memperoleh kewenangan untuk mengklasifikasikan suatu barang tertentu menjadi barang tertentu bersifat strategis atau bukan barang strategis? bukanlah berdasar uud penetapan obyek, subyek dan tarif harus dilakukan dengan undang undang? pemerintah telah melakukan konstruksi (rekayasa hukum) melalui: norma dalam ppn, hanya menyebut: barang barang tertentu, dalam penjelasan (bukan norma), barang tertentu diperluas menjadi barang strategis: tahun (perubahan keempat tahun diterbitkan atas dasar penjelasan: tahun (perubahan keempat nomor tahun memberikan fasilitas, barang strategis dibebaskan dari pengenaan ppn: substansi huruf huruf huruf dan huruf peraturan pemerintah nomor tahun bertentangan dengan tujuan ppn (dalam matrix):gal pangan omabianehwe lain halaman direktori putusan mahkamah agung republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kemudahan (fasilitas).::ngembangan armada nasional bidang angkutan darat, air, dan udara: : penelitian sederhana dalam bentuk metrik hasil menunjukkan hasil sebagai berikut: matrik 16b ppn tahun fasilitas tujuan batasan keterangan kegiatan tujuan dan maksud mendorong batasan ini hanya kawasan tertentu atau diberikannya kemudahan padalekspor yang merupakan berlaku atas tindakan tempat tertentu hakekatnya untuk memberikan (prioritas nasional kawasan berikat dalam daerah pabean, (fasilitas perpajakan yang kawasan berikat dan dan yang sejenisnya, benar benar diperlukan entreport produksi untuk (tidak mungkin terutama untuk berhasilnya tujuan ekspor pete), dilaksanakan luar sektor sektor kegiatan atau dalam daerah rumusan itu, ekonomi yang berprioritas pabean yang dibentuk tinggi dalam skala nasional, |khusus untuk maksud mendorong perkembangan tersebut:. penyerahan menampung batasan ini hanya barang kena pajak kemungkinan perjanjian (mungkin tertentu atau dengan negara atau dipergunakan jika penyerahan jasa kena negara negara lain dalam |diperlukan dalam pajak tertentu, bidang perdagangan dan |rangka perdagangan investasi, dengan negara lain cc. impor barang mendorong hanya dapat kena pajak tertentu: peningkatan kesehatan |digunakan untuk masyarakat melalui import dan pengadaan vaksin vaksin (penyerahan vaksin yang diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional: pemanfaatan menjamin tersedianya hanya dapat barang kena pajak peralatan tentara digunakan terbatas tidak berwujud tertentu nasional indonesia pada impor dan dari luar daerah kepolisian republik penyerahan bkp pabean dalam indonesia tni polri) dalam bidang daerah pabean, yang memadai untuk pertahanan dan melindungi wilayah kepolisiandari ancaman eksternal maupun internal, pemanfaatan menjamin tersedianya terbatas pada jasa kena pajak data batas dan photo penyerahan dan tertentu dari luar udara wilayah republik |import foto udara. daerah pabean indonesia yang dilakukan dalam daerah pabean. oleh tentara nasional indonesia tni) untuk mendukung pertahanan nasional: meningkatkan penyerahan bkp pendidikan dan jkp terbatas pada kecerdasan bangsa bidang dengan membantu pendidikan, buku tersedianya buku buku buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku buku pelajaran agama dengan harga yang relative terjangkau masyarakat, mendorong terbatas pada impor pembangunan tempat dan penyerahan bkp tempat ibadah, dalam rangka rumah ibadah menjamin tersedianya terbatas pada impor perumahan yang dan penyerahan terjangkau oleh bkp jkp untuk masyarakat lapisan bawah|rumah sederhana yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana dan rumah susun sederhana, mendorong terbatas pada impor pengembangan armada |dan penyerahan bkp nasional bidang jkp untuk angkutan angkutan darat, air dan udara: mendorong bersifat terbukapenelitian: penelitian: penelitian: norma yang menurut peneliti, tujuan dicantumkan dalam hukum menurut penjelasan pada hanya (bersifat: yaitu: kegiatan pengikat antara berbagai barang tertentu, kawasan berikat. dan |kaedah hukum diberi batasan sebagai barstrategis. impor, penyerahan, menjamin keterpaduan pengelompokan bkp tertentu (termasuk |agar tujuan hukum diterapkan barang untuk jasa dan barang tidak |sesuai dengan tujuan itu. dinyatakan sebagai berwujud tertentu). barang strategis, merupakan norma baru yang tidak terdapat dalam apa yang dimaksud sebagai instrument barang strategis dengan bkp tertentu di|mengarahkan kaidah hukum, tersebut harus dapat dalam tidak |dalam kaitan ini untuk mendorong diberikan definisi mencapai kesejahteraan pembangunan (bersifat terbuka). sosial nasional definisi dimaksud baru apakah fasilitas diberikan dalam bebas ppn dari penjelasan barang strategis menurut huruf yang dilaksanakan dalam pp31 (pertanian, perkebunan dan kehutanan) akan dapat menunjang pembangunan nasional (analisis dalam rangka keberatan materiil menyatakan sebaliknya yaitu barang strategis hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, justru merupakan penghambat pembangunan nasional. ketentuan yang terdapat dalam tahun kecuali mengenai barang hasil pertanian, perkebunan dan, kehutanan, walaupun hanya mengacu pada penjelasan, ternyata masih sesuai dengan penjelasan tersebut: tidak demikian halnya dengan barang hasil. pertanian, perkebunan dan kehutanan nampaknya tidak lagi berkaitan dengan penjelasdapun barang strategis tersebut dalam nomor tahun adalah sebagai berikut: matrik barang strategis berdasar tahun tujuan rincian barang strategis keterangan fasilitas kegiatan kawasan dalam menimbang, yang atas penyerahan berikat tidak diatur dijadikan tujuan dari penerbitan dalam ini ini adalah: 9g. yang diatur dalam .dalam rangka mewujudkan barang modal yang ini hanyalah tersedianya kebutuhan dasar (diperlukan secara langsung mengenai impor dan berupa rumah layak huni dalam proses penyerahan barang dengan harga terjangkau menghasilkan bkp, oleh tertentu yang pkp yang menghasilkan digolongkan sebagai bkp tersebut. barang strategis. untuk mendukung makanan ternak, unggas, penyediaan pembangunan dan ikan atau bahan baku rumah susun sederhana untuk pembuatan makanan tersebut angka kawasan ternak, unggas, dan ikan perkotaan, untuk mendorong pembangunan nasional .untuk memberikan perlakuan bibit dan atau benih dari yang sama kepada semua barang pertanian, pengusaha, maka ketentuan perkebunan, kehutanan, mengenai kemudahan dalam (peternakan, penangkaran, kewajiban perpajakan bagi atau perikanan.. dihapus dihapus. dibebaskan dari pengenaan ppn. il. penyerahan bkbersifat strategis. barang modal makanan ternak, unggas, dan ikan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikandihapus dihapus air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum (sebagaimana dimaksud angkat huruf g). listrik, kecuali untuk perumahan atas watt. penelitian: penelitian: penelitian: yang diatur dalam sebagai pertanggung jika dibandingkan antara ini adalah murni hanya (jawaban dimasukkannya norma tujuan mengenai pembebasan (penyerahan bkp barang hasil (dari penjelasan, dan ppn pertanian, perkebunan dan batasan dari sebagaimana kehutanan, pemerintah tersebut dalam penjelasan memasukkan asas bawahan nampaknya itu untuk. memberikan ini belum sepenuhnya perlakuan yang sama kepada berfungsi sebagai tali semua pengusaha, maka pengikat untuk ketentuan mengenai mengarahkan norma pengenaan ppn atas hasil agar sesuai tujuan pertanian, perkebunan dan (doelmatig) kehutanan tidak diperlukan lagi. .pp ini diterbitkan hanya sebagian terbesar masih berdasar penjelasan memuat bkp tahun kewenangan pembebasan jika dikaitkan dengan harus didasarkan pada issue pembangunan bukan pp. nasional, maka pemasukan bkp hasil pertanian, perkebunan,kehutanan,, dengan alasan agar semua pengusaha diperlakukan sama (tidak dikenakan ppn lagi), akan menimbulkan permasalahan: .uu ppn menginduksi a.uu ppn menyatakan pemerintah untuk mengenakan ppn adalah pajak atas ppn atas barang hasil konsumsi beban pajak pertanian, perkebunan, dan ditanggung konsumen kehutanan, namun dengan |akhir. pengusaha tidak ini.dinyatakan tidak diperlukan (dimaksudkan menanggung lagi. beban ppn. dengan dibebaskannya hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dari pengenaan ppn, maka sistem pengeditan yang dijamin oleh ppn tidak berjalan dan ppn akan menjadi factor cascading. dalam hal ekspor, asas netralitas dilanggar karena barang ppn masukan yang telah dibayar atas perolehan hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan tidak akan dapat dikembalikan seluruhnya: huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman bukti menegaskan bahwa mahkamah agung berwenang "menguji peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang", dan berbunyi ", bahwa jenis dan hierarkibukti adalah sebagai berikut: undang undang dasar negara republik indonesia tahun ii. ketetapan majelis permusyawaratan rakyat: iii. undang undang peraturan pemerintah pengganti undang undang, iv. peraturan pemerintah: peraturan presiden: vi. peraturan daerah provinsi: vii. peraturan daerah kabupaten kota: berdasarkbukti secarirarkis peraturan pemerintah berada bawah undang undang dan peraturan pemerintah pengganti. undang undang. bahwa oleh karena peraturan pemerintah secara hirarki berada bawah undang undang maka mahkamah agung berwenang melakukan pengujian peraturan pemerintah terhadap undang undasebagai mahkamah agung ) bukti menyatakan ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang undangan bawah. undang undang diatur dengan peraturan mahkamah agung. : memori pertimbangan peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang hak uji materiil (untuk selanjutnya disebut sebagai perma nomor tahun bukti menyatakan sebagai berikut: a.::. dan tidak lagi sesuai dengan hukum yang hidup (the. living law) yang berlaku niihak pihak yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka, oleh. karena itu terhitung diberlakukannya perma nomor tahun tanggal mei tidak terdapat pembatasan waktu untuk mengajukan permohonan keberatan yang dihitung sejak diberlakukan peraturan yang dimohonkan keberatannya mahkamah agung republik indonesia, mahkamah agung bukti menyatakan: permohonan pengujian peraturan perundang undangan dibawah undang, bahwa karena permohonan keberatan ini diajukan langsung oleh pemohon dan dibuat secara tertulis dalam bahasa indonesia serta berdasarkan hal hal. yang telah diuraikan tersebut atas, maka mahkamah. agung republik indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan keberatan ini: il. kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan polita kerugian pemohon: il. kedudukan hukum (legal standing) pemohon: i1. undang undang mahkamah agung bukti menyatakparatau badan hukum publik atau badan hukum privat. : bahwa pemohon adalah kamar dagang dan industri indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai kadin indonesia ) berdiri berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kamar dagang dan industri (untuk selanjutnya disebut sebagai kadin ) bukti adapun perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah. tangga kadintelah ditetapkan melaluibahwa huruf kadin bukti menyatakan antara lain bahwa kegiatan kegiatan kadin antara lain adalah penyaluran aspirasi dan kepentingan pada pengusaha bidang perdagangan, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang ekonomittp: ww.suarakaryaonline.co.menyatakan bahwa setiap pengusaha indonesia serta organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha harus menjadi anggota kadin dengan kewajiban mendaftar pada kadin,. industri bukti pada lampiran menyatakan bahwa kadin berfungsi sebagai wadah dan.engusaha indonesia dan pemerintah, dan antara pengusaha indonesia deng.eluruh sinergi potensi ekonomi nasional:huruf menyatakan bahwa salah satu tugas pokok kadin adalah melaksanabahwa masalah perpajakan adalah termasuk masalah dibidang perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang menjadi salah satu cakupan fungsi kadin: bahwa kadin yang merupakan wadah dan wahana induk dari seluruh pelaku usaha yang merupakan pembayar pajak (taxpayers) berkepentingan terhadap iklim peraturan perundang undangan perpajakan yang kondusif, berkeadilan dan jelas, bahwa kerugian yang diderita oleh pelaku dunia usaha selaku pembayar pajak (taxpayers) adalah merupakan kerugian dari kadin juga dan sesuai anggaran. dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disahkan melalui keputusan presiden indonesia nomor tahun bukti kadin berhak dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mewakili pada anggotanya dalam melakukan komunikasi, konsultasi dan advokasi, bahwa dalam salah satu putusannya, yaitu putusan nomor p hum bukti mahkamah agung republik indonesia menerima kedudukan hukum (legal standing) dari pemohon keberatan yang merupakan sebuah organisasi yaitu dewan pengurus nasional asosiasi pengusaha indonesia indo), bahwa dalam salah satu putusannya, yaitu putusan nomor p hum bukti mahkamah agung republikt), dan dan hurufkadin indonesia), berkedudukan menara kadin indonesia lt. jl. rasa said kav. jakarta, dalam hal ini diwakili oleh suryo sufistik dan haryadi sukadana, kewarganegaraan indonesia, beralamat menara kadin indonesia lt. jl. rasa said kav. jakarta, masing masing selaku ketua umum kamar dagang dan industri indonesiaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember memberi kuasa kepada: dr. amir syamsudin, s.h., m.h., menteri hukum dan hak asasi manusia i., memberi, kementerian hukum dan hak asasi manusiaasasi manusia r.i, berdasarkan surat kuasa substitusi nomor m.hh.pp. tanggal desemberr. muhamad khatib basri., menteri keuangan r.i: brief arief, s.h., m.h., jaksa agung i., memberi kuasa substitusi kepada: farida, s.h., m.h., jaksa pengacara negara, budiyahningsih, s.h., jaksa pengacara negara, henry romana, s.h., jaksa pengacara negara, maria erna s.h., m.h., jaksa pengacara negara, arie eko yuliearti, s.h., m.h., jaksa pengacara negara, mira eka marissa, s.h., jaksa pengacara negara, galeri, s.h., jaksa pengacara negara, berdasarkan surat kuasa substitusi nomor: sk a ja tanggal desember(d) dan huruf dan huruf huruf dan agar dan dan huruf dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: dasar hukum kewenangan mahkamah agung republik indonesia undang undang dasar vide bukti: p5) mengaturberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagaimana diatur dalam kup,, sebagaimana diatur dalam kup sebagai berikutahwa dalam konteks untuk menghapus npp atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, dalam kup diatur sebagai berikut:. penyusunan peraturan perundang undangan sebagaimana tersebut dalam angka dan angka serta kaitannya yaitu dan huruf dan huruf huruf dan dan sepanjang yang menyangkut verifikasi adalah: tidak sesuai dengan asas kelembagaan pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang tepat) sebagaimana diatur dalam huruf undang undangperundang undangan vide bukti: p10). karena seharusnya kewenangan verifikasi yang sangat penting dan mempunyai akibat hukum yang luas tersebut diatur dimuat kup sehingga dpr sesuai dengan uud bisa ikut menyetujui adanya penambahan kewenangan dirjen pajak guo. tidak sesuai dengan asas kesesuaian , sebagaimana diatur dalam huruf tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, karena dalam pembentukan peraturan perundang undangan seharusnya benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkinya, karena itu seharusnya kewenangan verifikasi diatur dalam undang undang bukan dengan peraturan pemerintah tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam huruf tahun tentang pembentukan peraturan perundangan undangan karena rujukannya sama atau tumpang tindih dengan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan . sedang produk hukumnya yang dihasilkan dari verifikasi juga sama dengan pemeriksaan dan bisa membebani serta mempunyai implikasi hukum yang luas termasuk bisa ditagih dengan surat paksa, padahal kewenangan verifikasi tidak dikenal dalam kup. bahwa pemohon juga berpendapat sesuai dengan jiwa tahun guo dan sesuai dengan prinsip lex superior derogat lex inferior seharusnya tahun yang merupakan aturan pelaksanaan dari kup tidak boleh menciptakan kewenangan baru yang memperluas ketentuan yang ada dalam kup. halaman dari halaman. putusan nomor.bahwaaerah kabupaten kota dengan kata lain, tahun tersebut memang dijiwai oleh asas lex superior derogat lex inferior. bahwa dengan demikian jika tahun kedudukannya lebih rendah dari kup..halaman dari halaman. putusan nomor iv. kesimpulan bahwa sehubungan dengan uraian tersebut diatas, menurut pemohon dapat disimpulkan secara sah dan meyakinkan ketentuan mengenai verifikasi sebagaimana tersebut pada angka dan tahun telah terbukti bertentangan atau setidak tidaknya tidak sesuai dengan uu. kup yang mengatur mengenai pemeriksaan. pembentukan peraturan ketentuan mengenai verifikasi guo tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam dan tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. bahwa oleh karenanya, mohon kepada majelis hakim agung yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara hak uji materiil guo untuk memutuskan tidak sah serta tidak mengikat dan karenanya mencabut angka dan tahun dari tahun dan dengan menggunakan alasan, dalil atau pertimbangan hukum yang sama (mutasi mutans) juga menyatakan karenanya tidak sah dan tidak berlaku sepanjang mengenai verifikasi yang diatur dalam terkait tahun yaitu:.ddan seterusnya:(dl)jl)huruf(dl) direktur jenderal pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat: mengurangkan dan seterusnya.d,danngkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi mengaturmempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang undang undang undang tahun tentang perubahan kedua atas undang undang tahun tentang mahkamah agung vide bukti: p6) mengatureraturan mahkamah agung republik indonesia tahun tentang hak uji materiil vide bukti p7) menyebutkan sebagai berikut bahwa sesuai dengan considers (menimbang) pada peraturan mahkamah agung republik indonesia tahun huruf dan guo pada dasarnya telah ditegaskan bahwa pengajuan keberatan hak uji materiil bagi suatu aturan yang bersifat umum reverend) tidak dibatasi waktu, sehingga batas waktu (seratus delapan puluh) hari seperti disebut pada peraturan mahkamah agung republik indonesia tahun tentang hak uji materiil sudah dicabut. bahwa berdasarkan dasar hukum yang kami uraikan tersebut diatas, mahkamah agung republik indonesia berwenang untuk memeriksiv. tahun iv. uraian bahwa tahun mengatur sebagai berikut:hwa sehubungan dengan itu,.menurut kup diatur sebagai berikut: apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada sudah terlampaui dan direktur jenderal pajak tidak memberi surat keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan bahwa menurut pemohon, tahun tersebut nyata nyata bertentangan dengan kup, mengingat: bahwa secara tersirat maupun tersurat ketentuan tahun guo dapat dipahami secara sederhana sebagai berikut: wajib pajak dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan keberatan yang penerbitannya dianggap tidak sesuai dengan prosedur pengadilan pajak. apabila gugatan dikabulkan, direktur jenderal pajak akan memproses kembali surat keberatan dimaksud sesuai dengan prosedur. batas waktu penyelesaian keberatan yang menurut (dl) s5) diatur dengan jelas selama (dua belas) buterhitung sejak surat keberatan diterima ditafsirkan atau tepatnya diatur lagi tanpa menghiraukan kup menjadi (dua belas) bulan terhitung sejak putusan gugatan diterima oleh direktur jenderal pajak. bahwa ketentuan tersebut pada dan secara substansial nyata nyata melanggar asas kepastian hukum yang menjadi landasan kup, karena penyelesaian keberatan menjadi berlarut larut atau tidak menentu sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak. masalahnya menjadi lebih kompleks dan tidak pasti sekiranya gugatan wajib pajak ditolak, tetapi ditingkat peninjauan kembali, memenangkan wajib pajak, bagaimana solusinya? tidak jelas dan sangat tidak adil dan pasti akan merugikan hak wajib pajak tersebut. bahwa dalam konsiderans undang undang tahun tentang perubahan ketiga atas undang undang tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sekarang telah diubah lagidisebutkan sebagai berikut: menimbang: bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan ketentuan materiil bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap undang undanglandasan dasar teori atau grand theory tentang asas keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan pajak, dapat kiranya dirujuk padapenjelasan umum kup sebagaimana tersebut pada nomor dan nomor yang berbunyi sebagai berikut: penjelasan umum kup pada nomor undang undiseterusnya. penjelasan umum kup pada dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan. dan seterusnya . tax player's basic rights yang pada umumnya merupakan best practice dan dirujuk sebagai international accepted concept theory mengajarkan bahwa wajib pajak mempunyai hak hak dasar sebagai berikut: d.l. the right informed, assisted and heard hak untuk memperoleh informasi dan memperoleh bantuan dan hak untuk didengar memberi keterangan)he right appeal hak untuk mengajukan keberatan banding menggugat) the right pay more than the correct amount tax hak untuk membayar pajak dengan jumlah yang tidak melebihi ketentuan undang undang) d4. the right certainty hak mendapatkan kepastian hukum) the right privacy hak untuk mendapatkan privasi) the right confidentiality and secrecy hak mendapat perlindungan atas kerahasiaan terhadap data informasi tentang yang bersangkutan) bahwa hak appeal (mengajukan keberatan banding menggugat) tersebut juga diakomodir menjadi salah satu hak mendasar dalam kup antara lain sebagaimana diatur dalam yang mengatur atau yang kutipannya telah disampaikan tersebut diatersebut, mengingat: apakah apabila setelah putusan gugatan dikabulkan dan diproses ulang dan kemudian diputus oleh dirjen pajak, upaya hukum bandingnya pengadilan pajak dipastikan tidak menghadapi prinsip nobis idem sebagaimana diatur dalam tahun tentang pengadilan pajak yang mengatur sebagai berikut: putusan pengadilan dapat berupa: menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya menambah pajak yang harus dibayar tidak dapat diterima membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, dan atau membatalkan terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam (l) tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding atau kasasi sehingga apabila setelah diproses kembali dan terhadap keputusan keberatan guo diajukan lagi banding pengadilan pajak maka kemungkinan bisa saja akan dinyatakan tidak dapat diterima niet vankelijk) oleh pengadilan pajak berdasarkan tahun tentang pengadilan pajak. selanjutnya ketentuan guo juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika pengadilan pajak yang merupakan judex active dan judex juris pada waktu mengadili perkara gugatan sebagaimana dimaksud pada tahun sekaligus memeriksa materi yang disengketakan oleh wajib pajak karena tidak ada ketentuan atau tahun tentang pengadilan pajak yang melarang untuk ituakan sangat rawan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang abuse power oleh pejabat yang memutus surat keberatan, yang bisa dengan mudah menyatakan bahwa keberatan tidak memenuhi syarat formal karena tidak ada akibatnya bila nantinya digugat pengadilan pajak dan tinggal tunggu saja putusan pengadilan pajak kemudian proses dilanjutkan kembali sesuai dengan batas waktu (dua belas) bulan terhitung sejak putusan gugatan dimaksud, apabila gugatan dimenangkan wajib pajak tanpa harus khawatir dengan batas waktu bulan guo (semacam pembantaian penyelesaian surat keberatan), padahal batas waktu tersebut sudah diatur dalam kup demi kepastian hukum. bahwa ketentuan seperti ini nyata nyata tidak sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik karena kesalahan atau kekhilafan direktur jenderal pajak dalam memutus surat keberatan dikesampingkan oleh tahun dan bahkan secara hukum kesalahan guo dialihkan menjadi beban wajib pajak yang meskipun memenangkan gugatan tetapi proses pemeriksaan keberatan tetap dilanjutkan kembali seperti surat keberatan baru sehingga wajib pajak yang dihadapkan pada proses berlarut larut dalam mencari keadilan dan memakan waktu serta biaya yang tambah besar. sungguh tidak adil. ditinjau dari legal drafting (pembentukan peraturan perundang undangan) sebagaimana diatur dalam tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, pembentukan dimaksud, menurut pemohon adalah: melanggar asas kelembagaan sebagaimana diatur dalam huruf tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan karena seharusnya ketentuan tersebut yang substansinya memberikan kewenangan publik yang bersifat mutlak dan bisa menimbulkan akibat hukum yang sifataksa seharusnya dimuat dalam kup bukan tahun melanggar asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam huruf tahun guo karena menimbulkan multi tafsir dan keraguan sehingga menghambat upaya mencari keadilan masyarakat indonesia, khususnya wajib pajak mengabaikan asas pengayoman sebagaimana diatur dalam huruf tahun karena ketentuan tersebut yang seharusnya memberikan perlindungan pengayoman dan menciptakan ketentraman justru sebaliknya menimbulkan ketidakpastian hukum tentang penyelesaian sengketa keberatan pajak guo mengabaikan asas "keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam huruf tahun karena nyata nyata menyebabkan ketidakpastian dalam proses penyelesaian hukum (dalam hal ini penyelesaian sengketa keberatan pajak) yang pada akhirnya merugikan wajib pajak memperluas kewenangan direktorat jenderal pajak dalam pemutusan keberatan yang sudah diatur dalam dan kup sehingga tidak bisa ditolerir berdasarkan hal hal sebagai berikut: prinsip hukum lex superior derogat lex inferior peraturan perundang undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang undangan yang lebih rendah tingkatannya). dengan kata lain, tahun tersebut sesuai serta dijiwai oleh asas lex superior derogat lex inferior iv. kesimpulan bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas menurut pemohon nyata nyata sudah dapat disimpulkan dan terbukti sebagai berikut: dan tahun telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yaitu dandan memutuskan permohonan keberatan kadin yang meminta hak uji materiil terhadap beberapa yang akan kami sampaikan dan uraikan berikut ini. kedudukan hukum legal standing) atau hak gugat pemohon undang undang tahun tentang mahkamah agung, mengatur pembuathapus bahwa pemohon adalah kamar dagang dan industri kadin) indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:dan tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam dan. tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. pelaksanaan dan ketentuan tersebut sangat rawan terhadap penyalahgunaan wewenang (abuse power) dan tidak sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik. bahwa sehubungan itu, dengan hormat mohon kepada majelis hakim agung yang mulia yang mengadili perkara permohonan hak uji materiil guo agar berkenan menyatakan tidak sah serta tidak mengikat dan karenanya mencabut dan tahun iv. huruf tahun iv. uraian bahwa huruf tahun mengatur ketentuan sebagai berikut:. dst dalam hal.dsthwa dan mengatur, yaknisebagaimana dimaksud: menurut pendapat pemohonmemang benar menurut dari guoagar pemanfaatan hak untuk meminta bunga tersebut berjalan tertib dan sesuai prosedur. bahwa ternyata yang muncul bukan peraturan pelaksanaan seperti yang diamanatkan pada tersebut diatas (yang berisi tata cara perhitungan pengembalian), tetapi justru pengaturan lain dalam bentuk peraturan pemerintah tahun yang pada guo jelas mengatur bahwa dirjen pajak akan menunda pembayaran bunga dimaksud sampai dengan diterimanya putusan tentang peninjauan kembali dari mahkamah agung, yang menurut pemohon, hal itu jelas merupakan perluasan kewenangan dirjen yang mestinya tidak perlu dan tidak boleh diatur karena tidak diamanatkan dalamsekaligus berarti mengurangi hak wajib pajak yang sebenarnya telah dijamin dalam kup, sehingga ketentuan tersebut melanggar asas keadilan yang merupakan salah satu landasan norma dalam kup. . bahwa huruf tahun tersebut.ketentuan huruf tahun guo juga bertentangan dengan atau setidak tidaknya tidak selaras dengan tahun tentang pengadilan pajak vide bukti: pi1) yang mengatur tahun tentang pengadilan pajak yang mengatur bahwa: putusan pengadilannya mengatur lain tahun tentang pengadilan pajak yang mengatur sebagai berikut: , mengingat tahun guopenjelasan tahun guo menyatabahwa menurut pemohon, huruf tersebut juga menyimpang dari syarat syarat landasan peraturan perundang undangan yang baik (good legislation) yaitu salah satunya landasan yuridis (juridische gronslagyyang mengajarkan bahwa peraturan perundang undangan diharuskan mempunyai dasar hukum atau legalitas terutama dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan karenanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. dengan kata lain sesuai ajaran stufenbau theory (teori norma hukum berjenjang) norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan, keabsahan atau validitas dari norma yang derajatnya lebih tinggi (ada keselarasan vertical). bahwa dilihat dari ajaran norma hukum berjenjang tersebut,tahun tentang pengadilan pajak pada telah mengatur sebagai berikut:yang berlaku bahwa peraturan perpajakan yang berlaku guo adalah kup yang sudah dikutip tersebut atas. bahwa putusan pengadilan pajak yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in yacht van gewijsde) sesuai dengan tahun tentang pengadilan pajak seharusnya dilaksanakan secara utuh oleh direktorat jenderal pajak dan tidak boleh ditunda sesuai dengan pengadilan pajak guo. dengan demikian huruf tahun nyata nyata telah bertentangan dengan undang undang pengadilan pajak guohuruf tahun tersebut juga bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yangsehubungan dengan itu, undang undang tahun tentang kekuasaan kehakiman vide bukti p12) mengatur sebagai berikutbahwa disamping itu,vide bukti: p13).engan demikian pengadilan pajak yang diatur dengan undang undang tahun adalah pengadilan sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman bawah mahkamah agung yang sah, sehingga karena itu pengadilan pajak melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa pajak, yang merupakan pengadilan khusus dan berada dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. bahwa karena itu pengadilan pajak tidak boleh diintervensi baik dalam menjatuhkan putusan maupun dalam kaitan dengan reputasinya sehingga ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf nyata nyata telah mengintervensi undang undang tahun tentang pengadilan pajak sebagaimana telah dikutip atas. bahwa huruf tahun menurut pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelaksanaan dari prinsip kreis emerson yaitu prinsip kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah mengingainsip tersebut seharusnya digunakan ketika dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan tersebut dihadapkan pada tidak adanya peraturan perundang undangan yang mengatur secara rinci bahwa, ketentuan mengenai pemberian bunga guo sudah diatur secara rinci sehingga yang seharusnya diterbitkan adalah peraturan yang bersifat administratif yang diamanatkan oleh yang mengatur sebagai berikutbahwa yang diterbitkan ternyata dalam bentuk peraturan pemerintah, bukan peraturan menteri keuangan dan secara substansial bertentangan dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum dari kup dan juga bertentangan dengan pengadilan pajak iv. kesimpulan bahwa berdasarkan uraian, alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan dapat disimpulkan sebagai berikut: huruf tahun secara substantif bertentangan dan tidak sejalan dengan (a) dan kup dan juga bertentangan dengan dan tahun tentang pengadilan pajak. pembentukan ketentuan hukum huruf guo nyata nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang diatur dalam dan tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. bahwa sehubungan dengan itu, mohon kepada majelis hakim agung yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan hak uji materiil ini agar berkenan menyatakan tidak sah serta tidak mengikat dan karenanya mencabut huruf ago dari tahun tahun iv. uraian bahwa tahun menyatakan sebagai berikut(d0)cc. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. bahwa kup mengatur sebagai berikut:wajib melunasi.penjelasan adalah sebagai berikut:dikenai sanksi administrasibahwa tahun substansinya bertentangan dengan: kup yang mengaturkup yang mengatur sebagai berikut: direktur jenderal pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat: .pemeriksaan dengan wajib pajak. bahwa pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam angka kup yang menyatakanlam undang undang ini yang dimaksud dengoleh karena sifat pajak yang dapat dipaksakan secara yuridis tersebut, agar pengenaan pajak tidak semena mena maka asas asas terpenting dari pajak sebagaimana diatur dalam konsiderans kup adalah asas keadilan dan asas kepastian hukum. bahwa sehubungan dengan kedua asas tersebut, kup memberikan hak yang sifatnya sangat mendasar kepada wajib pajak yaitu antara lain: hak mengajukan keberatan apabila wajib pajak tidak setuju dengan perhitungan pajak dari direktur jenderal pajak sebagaimana telah disampaikan melalui kutipan tersebut atas. hak untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam dengan penjelasan sebagai berikut: penjelasanhalaman dari halaman. putusan nomor.atas.lebih dari itu, sebenarnya hak untuk mencari keadilan dijamin dalamdengan demikian pembatasan larangan untuk mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sungguh tidak selaras dengan hak asasi yang diatur dalam uud dimaksud dan sulit untuk mengelak dari kesan adanya arogansi kekuasaan yang tentunya tidak sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik. bahwa tahun juga telah nyata nyata mengurangi hak wajib pajak yang dijamin dengan kup. bahwa ditinjau dari sudut pembentukan peraturan perundang undangan (legal drafting) tahun juga tidak sesuai dengandalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki?.,tindakan dirjen pajak meskipun tindakan tersebut dianggap salah atau tidak sahistratiftelah terbukti dan dapat disimpulkan bahwa tahun telah: bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini dan kup, dan atautahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan sehingga tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuberkenan menyatakan tidak sah serta tidak mengikat dan karenanya mencabut dari tahun tahun iv. uraian bahwa hukum pajak pada dasarnya tergolong pada hukum publik yang termasuk dalam rumpun hukum administrasi pemerintahan atau hukum tata usaha negara. bahwa oleh karena itu pengadilan pajak yangahun adalah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam tahun tentang perubahan atas undang undang tahun tentang peradilan tata usaha negara yang dengan pengkhususan'irektur jenderal pajak sesuai dengan hukum tata usaha negara adalah pejabat tata usaha negara yang dalam rangka pengenaan pajak pada dasarnya mengeluarkan menerbitkan ketetapan keputusan pejabat tata usaha negara yang terdiri dari: ketetapan pajak yang berisi perhitungan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak seper keputusan keputusan lainnya yang berisi tindakan tindakan direktur jenderal pajak selain menetapkan pajak, seperti penerbitan surat paksa, pelaksanaan surat paksa, surat perintah penyitaan, pengumuman lelang, pencegahan luar negeri, pemberian penolakan atas permohonan fasilitas fasilitas yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bahwa terhadap tindakan tindakan direktur jenderal pajak baik berupa ketetapan pajak maupun keputusan lainnya dalam praktek bisa saja menimbulkan perselisihan atau persengketaan antara wajib pajak dengan direktur jenderal pajak, sehingga oleh karena itu kup memberikan upaya upaya hukum yang pada dasarnya sebagai berikut: terhadap ketetapan pajak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan pajak kepada direktur jenderal pajak, sebagaimana diatur dalam kupkeputusan lainnya yang tidak berisi penetapan pajak, kepada wajib pajak diberikan upaya hukum berupa gugatan sebagai mana diatur dalam kup bahwa hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan pajak dan hak untuk menggugat itu adalah, hak yang sangat penting dan mendasar tax player's basic rights) bagi wajib pajak sebagai implementasi dari asas keadilan dan asas kepastian hukum yang menjadi pilar dari kup sebagaimana tercantum dalam konsideransnya mengingat pungutan pajak adalah bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam uud angka kup, sebagai berikut: uudapabila wajib pajak tidak setuju dengan perhitungan pajak yang dilakukan oleh direktur jenderal pajak sebagai hasil pemeriksaan pajak makan kup menyediakan upaya hukum sebagaimana diatur dalam yang menyatakan,sehubungan dengan hak wajib pajak lainnya untuk menggugat, telah dijamin dan dirumuskan secara luas dalam kup yang mengaturusai dengan prosedur atau tata cara ybahwa penjelasan dari kup guo secara keseluruhan mulai dari huruf sampai dengan huruf menyatakan cukup jelas dan tidak ada ketentuan dalam kup yang memberi atribusi untuk mengatur lebih lanjut khususnya terhadap guo. bahwa namun demikian ternyata pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan dari huruf kup guo dengan dalam tahun yang bunyinya sebagai berikut:: surat keputusan penghapusan sanksi administrasi surat keputusan pengurangan ketetapan pajak surat keputusan pembatalan ketetapan pajak: dan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bahwa dilihat dari substansinya, guo sangat jelas mengurangi hak wajib pajak untuk menggugat yang sudah dijamin dan dirumuskan secara luas dan tegas dalam huruf sampai dengan hurufdilihat dari substansinya, tahun guo juga kurang sejalan dan bahkan mengurangi kompetensi absolut dari pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam tahun tentang pengadilan pajak yang mengatur sebagai berikut: tahun dan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. bahwa tahun tersebut menunjuk padatahun kup) yang bunyinyaembetulan sebagaimana dimaksud dalam yang berkaitan dengan surat tagihan pajak: dihapus bahwa dalam perubahan ketiga dari kup, dengan tahun yang kemudian diubah lagi untuk keempat kalinya dengan tahun guo justru telah diperjelas, diperluas dan dirinci sehingga bunyinya.dihapus bahwa sehubungan dengan itu,pajak tidak mendistorsi dan mengganggu iklim usaha maupun daya saing dunia usaha. bahwa sehubungan dengan itu, sesuai dengan undang undang tahun tentang kamar dagang dan industri dan keputusan presiden republik indonesia tahun tentang persetujuan dan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kamar dagang dan industri, dapat disimpulkan bahwa kadin adalah mitra pemerintah dalam kaitan dengan dunia usaha dan karenanya untuk dan atas nama pengusaha secara sah dan meyakinkan nyata nyata memang mempunyai kepentingan terhadap peraturan pemerintah tahun sehingga pemohon jelas mempunyai legal standing hak gugat) sebagaimana dimaksud dalam undang undang tahun tentang perubahan kedua atas undang undang tahun tentang mahkamah agung, karena kadin merasa haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan pemerintah tahun guo. ketentuan ketentuan dalam peraturan pemerintah tahun yang diajukan keberatan untuk dimohon hak uji materiil adalah sebagai berikut: angka4 dan 5jo dan dan huruf dan huruf huruf dan dan dan huruf iii alasan dan pertimbangan hukum pemohon iii pertimbangan umum sebelum menguraikan permohonan keberatan atas peraturan pemerintah tahun guo dan karena itu mengajukan permohonan hak uji materiil, perlu pemohon sampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa kadin adalah mitra pemerintah dalam kaitan dengan dunia usaha dalam rangka mengembangkan perekonomian dan pembangunan dempastian hukum yang adildengan demikian pengecualian sebagaimana diatur dalam tahun seharusnya dimuat dalam kup, sehingga: dpr sebagai wakil rakyat ikut membahas dan menyetujuinya ada kepastian hukum tidak bertentangan atau ada keselarasan dengan undang undang lain terkait seperti tahun tidak mengganggu hak wajib pajak untuk mencari dan memperoleh keadilan, mengingat menuritinjau dari sudut pembentukan peraturan perundang undangan legal drafting) tahun juga tidak sesuai dengan:ketentuan ini yang dimaksud dengan sehingga ngganggu pencarian keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi wajib pajak:indakan dirjen pajak meskipun tindakan tersebut dianggap salah atau tidak sahdapat disimpulkan secara sah dan meyakinkan bahwa tahun telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yaitu kup dan tidak selaras dengan tahun tentang pengadilan pajak dantahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan sehingga tidak memenuhi sarat ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta berkenan mencabut darikeberatan (uji materiil) atas langka 2dan 5jo dan dan hurufuruf dan agar dan dan huruf 37: menyatakan bahwa: angka dan dan dan huruf dan huruf dan agar dan adalah tahun itu cacat hukum karena bertentangan dengan kup dan karena juga bertentangan dengan tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. dan tahunhuruf bertentangan dengan 27a kup dan juga bertentangan dengan dan tahun tentang pengadilan pajakkup dan juga bertentangan dengan tahun tentang pengadilan pajak serta bertentangan dengan tahun tentang pembentukan peraturan perundang undanghwa semua yang kami ajukan keberatan sebagaimana tersebut pada angka diatas tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan karena itu memerintahkan agar maksud angka dan dan dan huruf dan huruf dan agar dan dan huruf untuk dicabutagung republik indonesia berpendapat lain, mohon kiranya agar diberikan putusan seadil adilnya (ex ago boro)bukti fotokopfotokopi tahun tentang kadin bukti fotokopi peraturan pemerintah tahun tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bukti fotokopi undang undang dasar bukti fotokopi tahun tentang perubahan kedua atas undang undang tahun tentang mahkamah agung bukti fotokopi perma tahun tentang hak uji materiil bukti fotokopi surat kadin kepada direktorat jenderal pajak dp viketentuan umum dan tata cara perpajakan kup) bukti fotokopi tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan bukti fotokopi tahun tentang pengadilan pajak bukti fotokopi tahun tentang kekuasaan kehakiman bukti fotokopi tahun tentang perubahan atas undang undang tahun tentang peradilan tata usaha negarahum th. tanggal novembersuryo sulit dan haryadi sukadana, dalam kapasitas jabatan berturut turut selaku ketua umum kamar dagang dan industri indonesia kadin. indonesia) dan wakil ketua umum bidang kebijaksanaan moneter, fiskal dan publik kadin indonesia, sesuai dengan keputusan dewan pengurus kamar dagang dan industri indonesia nomor: skep dp tentang penyempurnaanundang undang tahun tentang kamar dagang dan industri, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama organisasibahwa kamar dagang dan industri adalah satu wadah bagi pengusaha. indonesia dan merupakan induk organisasbahwapengenaan pajak tidak mendistorsi dan mengganggu iklim usaha maupun daya saing dunia usahadan hurufobyek permohonan guo merupakan peraturan pemerintah yang memuat norma norma yang bersifat mengatur (regulasi), sehingga mahkamah agung berwenang untuk melakukan pengujian atas obyek permohonan guo sesuai nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang mahkamah agung, bahwa pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan hak uji materiil guo karena pemohon adalah ketua dan wakil ketua kadin yang berdasarkan keppres para pemohon dapat melakukan advokasi sehubungan terbentuknya kadin, bahwa para pemohon berkepentingan terhadap berlakunya objek permohonan hak uji materiil dimaksud berkaitan berlakunya yang menurut para pemohon merugikan kepentingan kadin pengusaha karena diberikan kewenangan baru kepada dirjen pajak untuk melakukan verifikasi kepada yang menimbulkan ketidak pastikan hukumcapainya salah satu cita cita pemerintah negara indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan umum bahwa tanpa meninggalkan sikap kritis untuk hal hal yang akan merugikan perekonomian maupun hak hak para pengusaha, kadin akan selalu mendukung upaya upaya pemerintah, termasuk peningkatan dan pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan bahwa sehubungan dengan itu, kadin menyambut baik perubahan dan penyempurnaan regulasi regulasi bidang perpajakan bahwa namun demikian, kadin perlu menyampaikan bahwa terdapat ketentuan ketentuan dalam tahun guo yang bisa menyebabkan kontra produktif bagi dunia usaha karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan karena tidak sesuai dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum yang menjadi pilar atau filosofi undang undang perpajakan indonesia, sehingga bisa mengganggu perekonomian dan penerimaan pajak itu sendiri bahwa karena kadin adalah mitra pemerintah maka kadin terlebih dahulu menempuh upaya executive review yaitu dengan menemui dan menyampaikan permasalahan guo kepada direktur jenderal pajak disertai dengan surat kadin dp viii tertanggal juli vide bukti: p8) untuk mohon agar keluhan dan masukan kadin dipertimbangkan untuk merubah menyempurnakan tahun bahwa karena sampai saat ini surat guo yang berisi masukkan yang bersifat kritis dan konstruktif tersebut tidak mendapat tanggapan dari direktur jenderal pajak, maka mengingat bahwa indonesia adalah negara hukum yang demokratis dengan dilandasi itikad yang baik kadin terpaksa menempuh upaya dengan menggunakan hak uji materiil yang kami mohon dibawah ini: iii uraian kerugian kadin pengusaha wp) bahwa secara umum ketentuan dalam tahun yang kami ajukan keberatan kami anggap merugikan kepentingan kadin pengusaha wp) karena antara lain: berikutnya kewenangan baru kepada dirjen pajak yaitu untuk melakukan verifikasi bisa menimbulkan ketidak pastikan, penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan ketidak adilan dan kerugian bagi pengusaha yang mencari keadihuruf huruf dan agar dan dan huruf.dalam permohonannya pemohon telah mendalilkan hal hal sebagai berikut:beri kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagaimana diatur dalam kup,:, bahwa,, bahwa ketentuan: bahwa menurut pendapat pemohon,huruf tahun, bahwa dilihat dari ajaran norma hukum berjenjangbahwatahun juga telah nyata nyata mengurangi hak wajib pajak yang dijamin denganmemberikan kepastian hukum yang adil. bahwa terdapat pertentangan secara parsialistik terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku antaranya bahwa ketentuan kup yang dijadikan dasar dan alasan hukum perkara .guo oleh pemerintah untuk membuat aturan yang sifatnya materiil yang seharusnya merupakan kewenangan hukum pembuat dpr bersama pemerintah) undang undang sesuai dengan bunyinya untuk menampung hal hal yang belum cukup.". oleh karenanya tidaklah tepat apabila tahun memposisikan dirinya sebagai pelengkap dari undang undang kup, dan merupakan tindakan pemerintah tersebut untuk melegitimasi hal hal yang bersifat materiil yang seharusnya menjadi muatan undang undang, meskipun dengan dalil "melengkapi" undang undang. bahwa angka dan perkara guo tentang verifikasi, memohon hum telah keliru dalam menggunakan kup. mana ketentuan tersebut telah halaman dari halaman. putusan nomor.atur pelaksanaan tentang keterangan lain" sebagaimana dimaksud dalam kup sedemikian rupa sehingga memperluas yurisdiksi substansi apa yang dimaksudkan pengertian verifikasi" dalam ketentuan kup, dengan demikian tidak sesuai dengan makna nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. apabila pengujian atas verifikasi" dikabulkan, maka keterangan lain" seharusnya diatur lebih lanjut mengenai pemeriksaan pajak" sehingga menjadi. lebih pasti dan lebih sederhana dan tidak merugikan upaya hukum bagi wajib pajak. bahwa guo yang disusun berdasarkan kup, nyata nyata bertentangan dan membatasi hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan yang selama ini justru telah dijamin olehna halaman direktori putusan mahkamah agung republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id kup, karena nyata nyata juga tidak sesuai dengan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. oleh karena itu, tindakan yang dilakukan. oleh pemerintah tersebut melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik karena tindakan yang tidak boleh diuji sampai pengadilan pajak juga tidak sesuai dengan konstitusi negara republik indonesia uud karenanya dengan dicabutnya nomor tahun maka hak wajib pajak untuk memperjuangkan keadilan menjadi terjamin tanpa harus merugikan negara dan asas asas umum pemerintahan yang dapat ditegakkan. bahwa guo diterapkan dengan mendalilkan pada kup diterapkan secara tidak benar karena nyata nyata membatasi mengurangi ketentuanyang telah diatur dalam kup, oleh karenanya hal ini adalah bertentangan dengan hukum yang memberikan hak wajib pajak dalam memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme gugatan pengadilan pajak sebagaimana yang telah diatur juga dalam nomor tahun tentang pengadilan pajak. dengan demikian, bahwa secara prosedur, kewenangan dan substansi ketentuan perkara guo bertentangan dengan jiwa dan falsafah makna keputusan" perpajakan yang dapat diajukan keberatannya sebagaimana diatur huruf kup dan peraturan perundang undangan yang terkait lainnya. bahwa dalam hal yang serupa pada ketentuan perkara guo dengan mendalilkan pada kup agar dapat membuat aturan tata cara pelaksanaaadanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian permohonan keberatan pajak karena tahun telah memberi kewenangan kepada dirjen pajak untuk menerbitkan kembali keputusan keberatan yang oleh pengadilan pajak sudah dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan dengan batas waktu bulan sejak putusan pengadilan terkait (seperti proses penyelesaian keberatan baru),sungguh menghabiskan banyak tenaga dan biaya bagi wp. fungsi pengayoman dari pengadilan pajak menjadi tidak berarti bagi para pencari keadilan. hak wp pengusaha untuk memperoleh imbalan bunga apabila putusan banding menyebabkan kelebihan pembayaran pajak oleh tahun ditunda apabila dirjen pajak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali mahkamah agung, hal ini tidak saja bertentangan dengan kup tetapi juga bertentangan dengan pengadilan pajak samping sangat merugikan hak wp. ketentuan dalam tahun yang membatasi hak mengajukan keberatan dan hak mengajukan gugatan jelas bertentangan dengan kup dan pengadilan pajak sehingga merugikan pengusaha wp) yang mencari keadilan. dalil dalil pemohon: iv. angka dan peraturan pemerintah tahun selanjutnya disingkat menjadi tahun iv.1i. uraian pokok masalah adalah mengenai verifikasi bunyi angka tahun adalah sebagai berikut: verifikasi adalah serangkaian kegiatan pemenuhan kewajiban subyektif dan oby . bunyi angka tahuup, ternyata diterapkan secara tidak benar karena pengaturan yang dilakukan dengan menambah keluasan kewenangan direktur jenderal pajak yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak wajib pajak yang telah dijamin dalam undang undang kup. dengan demikian, dengan dicabutnya guo justru menjamin kepastian hukum dan tidak merugikan hak wajib pajak. bahwa ketentuan huruf berdentang dengan norma hukum yang terkandung dalam (a) dan undang undang kup dan dan undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak karena wajib pajak kehilangan kesempatan memperoleh imbalan bunga sebagaimana diamanatkan dalam, karena putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap bahwa terlepas dari kewenangan hukum dan otoritas kebijakan fiskal yang prudent dimiliki oleh pemerintah dalam bentuk atribusi sebagaimana yang diamanatkan baik dalam ketentuan maupun kup maka kewenangan tersebut berfungsi mengatur (regulurend) yaitu berupa prosedur dan kewenangan berikut substansi terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan implementasi atas dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan kup) yang terbangun dalam hukum acara untuk menempatkan sistem self assessment sebagai politik hukum pemungutan pajak, sehingga penyimpangan hukum acara merupakan beleeidsregels dapat dibenarkan manakala kaidah kebijaksanaan yang berkonotasi "dalil" atau "hukum" memiliki dasar pijak yang nyata dalam "teks" undang undang yang ditetapkan dalam tugas pemerintahan, oleh. karenanya seyogyanya perkara guo tidak boleh bertentangan dan wajib mematuhi norma norma yang terkandung pada realistik hukum apa yang menjadikan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara eguelbrium, dengan demikian perkara guo tidak boleh bertentangan dengan undang undang yang lebih tinggi dalam artian bahwa pada atasnya negara mempunyai hak mutlak untuk meningkatkan pemungutan pajak karena kewajiban warga negara staatsburgerplicht), tetapi kewajiban itu bukan semata mata tanpa hak, melainkan kewajiban itu timbul justru karena adanya "hak warga negara" staatsburgerrech)nya maka perwujudan penyelesaian pemenuhan dan penilaian hak dan kewajibannya harus mencerminkan keadilan yang bersendikan pada hukum dan asas asas umum pemerintahan yang baik bahwa dalil dalil permohonan pemohon hum sangat beralasan karena secara normative hukum perkara guo tidak terdapat dan memiliki relevansi realistik hukum antara ketentuan angka dan angka dan dan huruf dan huruf huruf dan dan dan huruf khususnya dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undang pada umumnya. bahwa secara karakteristikharusnya merupakan penjabaran hukum terhadap undang undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan kup) dan undang undang pengadilan pajak merupakan implementasi terhadap ketentuan hukum acara perpajakan yang saling mengisi dan melengkapi atas norma hukum dari system self assessment sebagai politik hukum pemungutan pajak dan sekaligus merupakan binding law, samping withholding tax system (sistem pemotongan dan pemungutan pajak). bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, permohonan pemohon hum sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan, karena selebihnya apabila masih terdapat perselisihan yang mungkin akan timbul dikemudian hari dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada sebagaimana diatur dalam kup dan upaya hukum pada badan peradilan bidang pajak. bahwa selanjutnya, memerintahkan kepada pemerintah untuk menyusun kembali peraturan pemerintah dalam perkara guo yang berorientasi pada parsialistik, normative dan karakteristik serta realistik hukum yang menjamin kepastian dan keadilan hukum secara timbal balik terhadap pemenuhan hak dan penyesuaian kewajiban hukum yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, terbukti bahwbertentangan dengan peratur(vide bukti dan peratur yang mengikat: menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dariemohon: kamar dagang dan industri indonesia (kadin indonesia), tersebut, menyatakan angka dan dan dan huruf dan huruf huruf dan agar dan j0) dan huruf peraturan pemerintah nomor tahun tanggal desember tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi,dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umumunihary jatmiko, s.h., m.sttd . dr. hary jatmiko, s.h., m.s., dr. imam soebechi, s.h., m.h., ttd . dr. sugandi, s.h., humka republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id disclaimer kepaniteraan mahkamah agung menana dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. dalam hal anda menemukan inagurasi informpembahasan. . bahwa verifikasi sebagaimana tersebut diatas ternyata merupakan bentuk kewenangan baru yang diberikan oleh tahun kepada dirjen pajak yang hasil akhir atau tujuannya adalah untuk menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan menghapus nomor pokok wajib pajak npp), dan atau mengukuhkan mencabut pengukuhan pengusaha kena pajak bahwa kewenangan dirjen pajak yang disebut verifikasi guo tidak dikenal dalamketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang undang (selanjutnya disebut kup) vide bukti p9), sehingga perlu dikaji lebih mendalam melalui permohonan hak uji materiil guo.pada prinsipnya, pengenaan pajak indonesia menganut sistim self assessment , sebagaimana diatur dalam kup yang bunyinya sebagai berikut: setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketetaplaporkan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakbahwa bunyi penjelasan adalah sebagai berikut: apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang hitung dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalurat..pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: organisasi perjuangan pensiunan pertamina (op3), tempat kedudukan komplek dermis gading, jln menu nomor kelapa gading timur, jakarta utara, dalam hal ini diwakili oleh: samuel kranten, selaku ketua umum dewan pengurus pusat organisasi perjuangan pensiunan pertamina op3)., agus diajari, hrp, selaku wakil ketua umum dewan pengurus pusat organisasi perjuangan pensiunan pertamina op3)., adi bernard selaku sekretaris jenderal dewan pengurus pusat organisasi perjuangan pensiunan pertamina op3)desdengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:na ara halaman direktori putusan mahkamah agung republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id negara pertamina) menjadi perusahaan perseroan persero), lembaran negara ri. tahun lampiran ini mengatakan. hanya mengatakan, bahwa pengalihan hanya terhadap para pekerja, tidak menyebutkan pengalihan pensiunan pensiunan eks pertamina. mengatakanelapan kata kata terakhir yaitu, antara perusahaan perseroan dengan pekerja perusahaan perseroan persero) telah menimbulkan interpretasi bahwa pensiunan eks pertamina (berdasarkan yang melaksanakan purnawaktu sebelum pengalihan bentuk menjadi perusahaan perseroan persero), tidak lagi menjadi tanggung jawab pt. pertamina persero. dengan kata lain, pihak pt. pertamina persero hanya mengelola pengalihan pekerja pekerja pertamina yang melaksanakan purnawaktu setelah pengalihan berlangsung. akibat tata kata (redaksi) khususnya pada bab dan peraturan pemerintah nomor tahun tersebutdiinterpretasikan hanya pengalihan para pekerja, tidak termasuk pengalihan para pensiunan eks pertamina. padahal pada bab peraturan pemerintah nomor tahun tersebut disebutkan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada intinya menegaskan bahwa semua bentuk hak dan kewajiban serta perikatan pertamina terhadap pihak lain beralih kepada perusahaan perseroan persero) yang bersangkutan. . sebagai akibat lebih jauh tidak sempurna dan efektifnya redaksional kedua dan pada sebagaimana dikemukakan diatas, maka pihak pt. pertamina persero telah melakukan rangkaian perbuatan membeda bedakan (diskriminasieselon rp. juta juta rp. juta rp, juta golongan non staf rp. ribu rp. juta rp. 2juta rp. juta pekerja keterangan perolehan manfaat pensiun. keduanya sama sama meniti karir mulai dari (nol) tahun kerja. seperti misalnya, pensiun sebelum atau pada tahun dan pensiun pada tahun keatas. keduanya sama dan pensiun pada golongan jabatan kerja eselon atau pangkat yang sama. perbedaan hanya pada masa masa pelaksanaan purna bakti, lebih dahulu pensiun setahun dua tahun dibanding (pensiun pada tahun atau sebelumnya). akan tetapi perolehan manfaat pensiun yang pensiun pada tahun dibayar (empat) kali lebih besar dibanding perolehan manfaat pensiun padahal sebagaimana ditegaskan didalam peraturan pemerintah republik indonesialampiran pada bab ditegaskan, bahwa keseluruhan pensiunan eks pt. pertamina persero adalah juga pekerja pekerja karyawan eks pertamina. pada bab ditegaskan, bahwa peralihan sebagaimana dimaksud dalam menegaskanmp, pen.) beralih menjadi hak dan kewajiban perusahaan perseroan . kondisi kelam pensiunan eks pertamina tabel nomor dibawah ini memperlihatkan profil pensiunan baik pensiunan pertamina maupun pensiunan eks pertamina persero. sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, total jumlah pensiunan berdasarkan data pada tahun yang dirilis oleh dana pensiun pertamina dpp) adalah sebanyak orang. dari total sebanyak pensiunan tersebut terlihat jumlah pensiunan eks pertamina sebanyak orang dan sisanya pensiunan eks pt. pertamina persero (peralihan pekerja eks pertamina menjadi pekerja pt. pertamina persero) sebanyak orang pensiunan. profil perolehan manfaat pensiun mp) dan jumlah pensiunan data tahun tabeljumlah pensiunan perolehan manfaat pensiun mp) iks. pertamina (00orp perbulan). dan pt. pertamina persero urut dalam ribu rupiah) bumn pensiunan (pekerja non staff biasa) (pekerja madya dan utama, non direksi dengan strata golongan yang sama) total pensiunan pertamina dan pt. pertamina persero dari sebanyak pensiunan pada baris ke pensiunan eks pertamina sebesar orang dan pensiunan pt. pertamina persero sebanyak orang. # , sebanyak pensiunan pertamina persero memperoleh sebesar tiga sampai empat kali pensiunan pertamina. data pada tabel nomor diambil dari data data yang disampaikan langsung oleh dpp dana pensiun pertamina) kepada organisasi perjuangan pensiunan pertamina melalui surat surat so2000 s8, tanggal oktober lampiran kemudian dirangkum oleh op3 kedalam bentuk tabel. selanjutnya data juga memperlihatkan formasi golongan jabatan serta eselon pekerja eks pertamina yang menjalani purnawaktu sampai dengan tahun sejalan dengan peralihan bentukperusahan pertamina pada tahun menjadi sebuah perusahaan berbentuk persero pt. pertamina persero). gambar nomor dibawah ini memperlihatkan bahwa pensiunan adalah mereka sebagai pekerja pekerja lapangan, dan sisanya merupakan pekerja pekerja pimpinan (pekerja pekerja staff sebagai kelompok pemimpin). formasi dan jumlah pensiunan eks pertamina s d tahun orang) gambar golongan jabatan perkiraan jumlah pensiunan formasi golongan jabatan terhadap total jumlah pensiunan orang direksi orang gol. utama orang gol. madya orang gol. biasa orang total orang agus diajari. catatan tabel tsb diatas dikembangkan oleh berdasarkan tabel pengumuman yang dikeluarkan oleh dana pensiun pertamina dpp) tertanggal januari ditandatangani oleh presiden direktur dpp, orang napitupulu sebagaimana disalin ulang oleh op3 sesuai aslinya untuk memudahkan membaca tabel tersebut. data dikeluarkan oleh dana pensiun pertamina( dpp). surat s0o2000 jumlah pensiunan eks pertamina dan pt. pertamina persero. jumlah pensiunan eks pertamina sampai dengan tahun orang. terkait dengan tabel maka tabel merupakan gambaran distribusi manfaat pensiun mp) secara bulanan yang diperoleh para pensiunan eks pertamina (nomor urut dan nomor urut (tujuh) sampai dengan nomor urut (sembilan) merupakan distribusi perolehan manfaat pensiunan eks pt. pertamina persero. pada gambar nomor diatas terlihat bahwa lapisan pensiunan eks pekerja pertamina berada pada lapisan bawah (non staff dan menengadya pada nomor urut dan pada tahun memperoleh manfaat pensiun rata rata hanya sebesar rp. (enamratus enampuluh ribu rupiah) perbulan. perolehan rata rata sebesar rp. perbulan pada tahun tersebut sesudah mengalami perbaikan melalui pengembangan program post employment benefit yang dimulai sejak tahun sampai dengan dihentikan tanpa alasan oleh direksi pt. pertamina persero pada tahun apabila men cermati perolehan rata rata sebesar rp. pada tahun pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan rata rata perolehan sebelum tahun dengan kata lain tidak ada perubahan atau kenaikan secara signifikan dibanding perolehan manfaat pensiun sebelum tahun didalam surat direktur utama pertamina, adage kepada ketua dewan komisaris pemerintah untuk pertamina tentang usulan perbaikan pensiun , nomor surat c000091 s4, tanggal juni (lihat kembali lampiran terungkap pada butir surat tersebut bahwa pensiunan golongan yaitu pekerja biasa atau non staff senior, hanya memperoleh sebesar rp. bulan (sembilanpuluh ribu rupiah bulan). notasi untuk diketahui jenjang golongan pekerja biasa (non staff) dimulai dari golongan yang terendah, yaitu golongan dan golongan tertinggi golongan selanjutnya golongan sampai dengan golongan merupakan pekerja pimpinan staff). sebagai pembanding, didalam surat tersebut juga dikemukakan, bahwa perolehan untuk golongan yang sama (golongan pada tahun pada waktu surat dikeluarkan adalah sebesar rp. perbulan. dalam perjalanan hidup para pensiunan eks pertamina selama (duapuluh) tahun yang dimulai sejak tahun sampai dengan tahun dapat dikatakan tidak sekalipun mereka pernah mengenyam kenaikan perolehan manfaat pensiun mp) yang terprogram. perolehan manfaat pensiun yang bersifat konstan yang mereka terima perbulan mulai sejak tahun sampai dengan tahun nyata nyata tidak sedikitpun berkekuatan mengejar akumulasi laju inflasi yang meninggi dari tahun ketahun pada periode tersebut. sebagai bekas karyawan pekerja perusahan perminyakan besar, tidak sedikit diantara mereka pada hari hari tuanya harus menjadi penjual pedagrang barang asongan, supir supir ojek dan pelet, juru parkir, bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan ada diantara mereka menjadi tuna wisma, menunggu dan melewati hari hari tanpa ada harapan perbaikan kualitas hidup dihari hari yang kelam sebelum mereka dipanggil menghadap kepada| sang komik. sangat berbeda jauh dengan image publik ane membayangkan betapa merahnya kehidupan pensiunan pertamina. lalu segelintir mungkin, akan tetapi tidak bagi pekerja lapis bawah menengah. gambaran derita kehidupan itu dapat dilihat pada tabel nomor dibawah ini.| bahwa pensiunan yang mampu bertahan hidup sampai dengan tahun hanya sebanyak orang dari sebanyak pensiunan. tabel juga sekaligus memperlihatkan tajamnya decline kehidupan laa menurun secara drastis mulai sejak para pensiunan menginjak usia cstat tahun. ketahanan hidup yang rendah itu juga tidak terlepas dari layanan kesehatan perusahaan yang menerapkan kebijakan minimalis yang diungkapkan pada bagian tersendiri distribusi profil pensiunan berdasarkan usia disarikan dari ringkasan laporan dana pensiun pertamina tahun total jumlah pensiunan pertamina dan pensiunan pt. pertamina persero tahun sebanyak orang. turun sebanyak sebanyak orang dibanding jumlah pensiunan pada tahun jumlah pensiunan dikelompokkan berdasarkan kelompok usia. tabel no3 orang .9p9 halaman dari halaman. putusan nomor p hum naa anda menemukan kapuas ita yang pada formasi yang seharian ada mancur baum erat maka harap saga hubung kepaniteraan mah agung mela ana pan halaman direktori putusan mahkamah agung republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id catatan total jumlah pensiunan ora www kelompok usia: adh. catatan jumlah pensiunan kelompok usia diatas tahun sebanyak atau sebesar dari total seba nyak orang pensiunan. mereka yang berusia diatas tahun hanya orang atau sebesar penurunan jumlah pensiun yang drastis adalah pada usia tahun, dan penurunan yang lebih signifikan lagi pada usia tahun. gambaran decline masa hidup para pensiunan tersebut sangat bertentangan dengan patokan majalah fortune amerika serikat) pada tahun yang telah memberikan apresiasi kepada pt. pertamina persero sebagai salah satu perusahaan berkelas dunia. apresiasi tersebut pada praktiknya sama sekali tidak sesuai dengan kenyataannya. majalah fortune hanya melihat kulit , tidak melihat lebih kedalam. majalah fortune memberikan apresiasi tidak terlepas dari kepentingan perusahaan perusahaan minyak asing yang kuatir apabila pengelolaan minyak dan gas bumi kembali kepada tahun apabila hal itu kembali terjadi, maka mereka akan berada dibawah pengawasan perusahaan minyak nasional yang profesional yang menguasai praktik praktik penyimpangan dilapangan lapangan produksi. kalau saja seandainya majalah fortune bertolak dari kinerja perusahaan khususnya pengelolaan masa masa purnawaktu sumberdaya manusia sebagaisset utama yang ada dalam perusahaan, mungkin penilaian itu akan tertunda. karena dengan perolehan rata rata sebesar rp. perbulan pada tahun sebelum program post employment benefit dihentikan oleh pt. pertamina persero terhadap semua pensiunan eks pertamina pada tahun maka perolehan manfaat pensiun eks pertamina rata rata hanya sebesar rp. perbulan atau sebesar rp. juta pertahun, dan apabila dikonversikan terhadap maka hanya sebesar (tujuhratus sembilanpuluhdua dollar) pertahun. apabila bank dunia mematok batas ambang pendapatan penduduk miskin dunia minimal sebesar (tigaribulimaratus dollar dengan nilai tukar pertahun atau equivalent sebesar rp. juta setahun atau sebesar rp. juta perbulan, maka pensiunan eks pertamina sebagai mantan pekerja sebuah perusahaan kelas dunia bukan saja sebagai penduduk miskin akan tetapi menjadi penduduk. dengan rekor termiskin absolute didunia. bahkan pendapatan itu masih berada dibawah pendapatan penduduk prasejahtera absolute (maaf, pengemis termiskin) yang memperoleh pendapatan harian (rata rata) sebanyak rp. (tigapuluh ribu rupiah) perhari, atau sedikitnya sebesar rp. (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan. mudah dibayangkan dengan pendapatan pensiunan eks pertamina sebesar rp. perbulan untuk hidup dua orang (suami istri, anggap saja anak sudah tidak lagi menjadi tanggungan), maka kemampuan dana sebesar itu hanya untuk memenuhi kebutuhan makan siang dan makan malam tanpa sarapan pagi. keduanya terpaksa atau harus mengeluarkan dana sebesar rp. (duapuluhdua ribu) perhari. dengan kata lain setiap orang hanya makan senilai rp. (limaribuan rupiah) sekali makan. nilai rupiah sebesar itu hanya untuk pengeluaran makan saja, tidak termasuk biaya biaya kebutuhan lingkungan, sehingga sulit membantah bahwa mereka sudah lama tidak lagi makan daging dagangan. kondisi ekonomi yang terkait langsung dengan ketahanan fisik para pensiunan tersebut belum lagi diakibatkan minimnya pemeliharaan kesehatan sebagai akibat kebijakan minimalis yang diterapkan oleh pt. pertamina persero sebagai kelanjutan pertamina selama sepuluh tahun terakhir. sebagai kesimpulan, sebanyak pensiunan pertamina yang pernah berperan membangun kembali kilang kilang tua, dan memberikan devisa negara terbesar pada tahun dan an, sekarang inipenderitaan dan kehinaan serta keterzoliman. hidup dalam ketidak mampuan ekonomi serta ketidak tahanan kesehatan yang sangat ekstrim. sangat sangat bertentangan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum pada alinea ke empat pembukaan uud yaitu.dan keadilan sosial.dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia . kenyataannya, bagi pt. pertamina persero tujuan negara sebagaimana digariskan diatas hanyalah slogan semata. coba saja lihat amplifikasi keberadaan pensiunan eks pertamina pada tabel berdasarkan profil pensiunan berdasarkan usia yang dibuat oleh dana pensiun pertamina dpp) pada laporan perkembangan tahun disamping sebagai gambaran profil. pensiunan berdasarkan usia , organisasi perjuangan pensiunan pertamina op3) justeru melihatnya sebagai gambaran (sinyal) bahwa rata rata pensiunan eks pertamina hanya mencapai usia tahun. setelah pensiun tahun atau pada usia tahun banyak mereka tidak lagi dapat bertahan hidup akibat ketidak mampuan ekonomi. disamping ketidak mampuan secara ekonomis tersebut, pensiunan eks pertamina sejak tahun tidak lagi memperoleh layanan kesehatan dengan kelayakan pengobatan baik untuk rawat jalan maupun rawat inap yang memadai. pemberian obat obatan untuk rawat jalan tidak sesuai dengan penyakit yang diderita. pembatasan hari rawat inap dan batasan biaya yang diberlakukan membuat pensiunan eks pertamina membuat para pensiunan semakin menderita. sebagai gambaran pada data pada tabel diatas, terlihat hanya sedikit pensiunan yang mampu bertahan mencapai usia tahunan., dan segelintir pensiunan bisa mencapai usia tahunan. dengan kata lain, kesempatan hidup pensiunan pertamina dari sebanyak pensiunan pertamina sangat memprihatinkan. diperkirakan tahun kedepan para karyawan eks pertamina yang menjalani masa masa pensiun sebelum tahun hanya tinggal segelintir, karena mereka tidak didukung oleh ketahanan untuk memperpanjang usia akibat perolehan manfaat pensiun mp) yang sangat kecil, ditambah lagi pelayanan kesehatan yang sangat rendah. kronologis yuridis perolehan manfaat pensiun eks pertaminaotasi banyak pensiunan eks pertamina sama sekali tidak mengetahui, bahwa dalam upaya memelihara daya beli perolehan manfaat pensiun mp) versus laju inflasi (khususnya terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok), pertamina telah menetapkan penyesuaian perolehan manfaat pensiun mp) setiap tahun. kenaikan besaran tersebut adalah sebesar setiap tahun kebijakan tersebut sesuai usulan direktur utama pertamina, ada'oe tertanggal juni kepada dewan komisaris pertamina. appeal ini dijawab berupa persetujuan melalui surat menteri pertambangan dan energi, k dkpp tertanggal september ditanda tangani oleh menteri esdm ir. ginanjar kartasasmita dan simulasi kepala litbang spk, eddy yhuwanto soeharto berupa besaran penyesuaian sebesar pertahun sesuai usulan pertamina, dan setiap lima tahun sekali dievaluasi demi untuk memonitor kesejahteraan pensiunan pertamina. akan tetapi akumulasi perbaikan itu hanya berlangsung selama tahun tahun kemudian dihentikan. badan dana pensiun pertamina dpp) sama sekali tidak pernah menyampaikan penghentian tersebut kepada pensiunan. mulai sejak itu kondisi ketahanan ekonomi pensiunan semakin memburuk. jumlah manfaat pensiun mp) yang diperoleh pada setiap bulan jauh tertinggal dibanding kayu inflasi selama tahun terakhir ini. sebagaimana telah dikemukakan, mulai sejak tahun 'an sampai dengan tahun tahun atau selama duapuluh tahun pensiunan eks pertamina tidak pernah mengalami perbaikan manfaat pensiun mp). kondisi ini disadari oleh direksi pertamina, bahwa perolehan manfaat pensiun yang mereka terima setiap bulan mulai sejak tahun sampai dengan tahun sudah jauh tertinggal dibanding laju inflasi yang meningkat tinggi antara pertahun. rata rata perolehan manfaat pensiun eks karyawan pertamina pada era ini berkisar rp. perbulan. direksi pertamina bukannya tidak menyadari kondisi pensiunan yang terlantar selama duapuluh tahunan ini. oleh karena itu pada tahun direksi pertamina mulai mengembangkan program perbaikan manfaat pensiun mp) dengan mengembangkan program kebijakan post employment benefit. direksi pertamina lalu menetapkan post employment benefits tersebut dalam bentuk penyesuaian perolehesar setiap tahun yang dilaksanakan secara akumulatif dan dievaluasi setiap lima tahunan. disamping program post employment benefit tersebut, direksi pertamina juga sekaligus memperbaiki perolehan manfaat pensiun bagi mereka yang mulai pensiun sejak tahun dengan perolehan hanya rp. kebijakan post employment benefits tersebut dikemukakan dalam bentuk usulan direktur utama pertamina, ada'oe, surat co0009 s4, tertanggal juni lampiran kepada dewan komisaris pertamina dkpp). pada surat tersebut dikemukakan sebagai pembanding, bahwa perolehan eks pertamina jauh berada dibawah perolehan manfaat pensiun para purnawaktu bank negara indonesia bni padahal sama sama sebagai badan usaha milik negara. pada era itu perolehan manfaat pensiun eks pertamina berkisar hanya sebesar s d dari take home pay thp (take home pay) atau gaji bulanan, sedangkan perolehan manfaat pensiun eks bni sudah sebesar dari thp bdn sebesar dari thp bbd sebesar dari thp dan btn sebesar dari thp thp (tentang perbandingan ini lihat surat kelompok kerja bidang oil cost accounting pada lampiran untuk mendekati penyesuaian perolehan manfaat pensiun maka direksi pertamina mengusulkan perbaikan menjadi sebesar dari gaji bulanan hp take home pay). disetujui menjadi dari thp, meskipun usulan perbaikan perolehan manfaat pensiun eks pertamina masih tetap terkecil bdn, bbd, dan btn. permohonan pertamina ini didukung dengan penuh rasa prihatin yang mendalam oleh kelompok kerja bidang oil cost accounting dan oil quantity accounting dewan komisaris pemerintah untuk pertamina dkpp) dengan menyampaikan sebuah surat rekomendasi kepada menteri pertambangan dengan k kki pada tanggal september ditandatangani oleh drs. jesus sooko lampiran rekomendasi dilengkapi dengan simulasi kenaikan berkala secara kumulatif setiap tahun sebesar pertahun dan dievaluasi setiap lima tahun yang dikembangkan oleh kepala litblolaan pensiunan eks pertamina dengan pengelolaan pensiunan eks pt. pertamina persero. praktik membeda membedakan (diskriminasi) yang dilakukan terhadap pensiunan eks pertamina tersebut dilakukan secara struktural, sistemik dan berkesinambungan sebagai berikut diawali dengan penghentian program post employment benefit berdasarkan hasil keputusan rapat direksi pt. pertamina persero terhadap ribuan pensiunan eks pertamina dari total pensiunan eks pertamina digabung dengan pensiunan eks pt. pertamina persero. penghentian dilakukan secara semena mena oleh direksi pt. pertamina persero pada tahun dengan alasan laba bersih perusahaan menurun. penghentian program tersebut telah mencabut secara serta merta hak hak pensiunan eks pertamina yang seharusnya mereka peroleh atas kewajiban yang telah mereka laksanakan sebagai peserta program post employment benefit dengan membayar iuran tetap yang dipotong dari gaji pokok pada setiap bulan. ketika pt. pertamina persero mengucurkan dana sebesar rp. triliun pada tahun untuk membayar perubahan sistim pengupahan yang semula berdasarkan gaji pokok menjadi upah tetap pekerja, serta perubahan perolehan manfaat pensiun para pekerja pt. pertamina persero. kucuran dana sebesar rp. triliun tersebut sama sekali tidak melibatkan atau mengikut sertakan pensiunan eks pertamina. padahal dana sebesar rp. triliun itu sangat berlimpah apabila dibandingkan dengan kebutuhan riil, termasuk kalaupun seandainya pensiunan eks pertamina diikut sertakan. ketika pt. pertamina persero melakukan kenaikan manfaat pensiun secara berkala sebesar 6fo tahun pada tahun sesuai direksi pt. pertamina persero, pts co00o0o so, tgl januari terbatas hanya untuk pensiunan eks. pt. pertamina persero. dengan kata lain program tersebutkenaikanpp dkpp, dan ditandatangani oleh eddy zhuanti soeharto lampiran pada simulasi tersebut spp dkpp memberikan contoh perolehan manfaat pensiun (mp) eks pertamina yang terendah pada tahun yaitu sebesar rp. (tigaratus ribu rupiah) perbulan. berdasarkan simulasi perbaikan tersebut, maka pada tahun (sepuluh tahun kemudian) dia akan memperoleh manfaat pensiun bulanan menjadi sebesar rp. (sembilanratuslimapuluhsatu ribu dan enam ratus limapulusatu rupiah). permohonan dijawab berupa persetujuan melalui surat menteri pertambangan dan energi, ir. ginanjar kartasasmita, dkpp tertanggal september lampiran didukung dengan simulasi kenaikan oleh kepala litbang spp, eddy yhuwanto soeharto berupa penyesuaian sebesar pertahun, dan setiap lima tahun sekali dievaluasi untuk memonitor kesejahteraan pensiunan pertamina. didalam simulasi kepala litbang spp tersebut, kenaikan dihitung mulai sejak tahun sampai dengan tahun dengan kata lain, tidak dibatasi sampai tahun waktu tertentu ataupun sampai dengan persetujuan ditinjau kembali. artinya perbaikan perolehan manfaat pensiun berlaku permanen sesuai uu ri nomor tahun (tentang simulasi ini lihat pada lampiran tentang perhitungan segara akumulatif perbaikan pensiun oleh litbang spp) berdasarkan persetujuan menteri pertambangan dan energi selaku ketua dewan komisaris pemerintah untuk pertamina dkpp dengan surat k dkpp tertanggal september tersebut, direksi pertamina menerbitkan surat keputusan c0000 bi, tertanggal juni tentang perbaikan bagi pensiunan pensiunan yang berlaku surut bagi pensiunan pensiunan sesudah tahun lampiran dengan ketentuan penyesuaian perolehan bagi pensiunan sesudah tahun untuk pekerja karyawan biasa minimum menjadi rptuk pekerja karyawan madya minimum menjadi rp. untuk pekerja karyawan utama pembina minimum menjadi rp. mulai sejak tahun memberlakukan program post employment benefit berupa perbaikan secara akumulatif sebesar setiap tahun dan dievaluasi setiap tahun sekali. selanjutnya mengenai pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh yayasan dana pensiun pertamina dpp). perbaikan secara efektif mulai dilaksanakan berlaku surut tmt. april yang diterbitkan oleh kepala divisi sumber daya manusia pertamina, komarudin m.k. melalui surat edaran b2, tertanggal oktober lampiran surat edaran ini berdasarkan direksi dirut pertamina pts c0000 tanggal juni lampiran )., dengan ketentuan perbaikan jumlah pensiunan sesudah tahun minimum menjadi biasa madya utama pembina (golongan (golongan (golongan pensiun eks. pekerja rp. rp. rp. pensiunan janda pegawai rp. rp. rp. pensiunan yatim piatu rp. rp. rp. disamping melakukan perbaikan dan penyesuaian perolehan manfaat pensiun terhadap pekerja pekerja yang pensiun setelah tahun seperti ditetapkan diatas, perusahaan juga melaksanakan program post employment benefit yang dimulai sejak tanggal april berupa kenaikan kumulatif sebesar setiap tahun dengan perhitungan gaji dasar pensiun sebesar dari gaji pokok terakhir, dan dievaluasi setiap tahun sekali. perlu digaris bawahi, program post employment benefit tersebut tidak terlepas dari konsideran menimbang yang tercantum dalam tahun tentang dana pensiun yang menegaskan, bahwa pembangunan nasional.iring dengan perbaikan manfaat pensiun tersebut maka besaran iuran dana pensiun sebagai kewajiban para pekerja karyawan tmt april berubah menjadi quran sebagai kewajiban pasti oleh peserta dinaikkan dari semula sebesar dari gaji pokok gp) menjadi dari gaji pokok peserta setiap bulan. turun dari perusahaan yang semula sebesar dari peserta menjadi pekerja setiap bulan akan tetapi mulai sejak tahun perbaikan secara akumulatif yang dimulai sejak tahun itu dihentikan tanpa pemberitahuan meluas kepada para pensiunan, bahkan juga tidak diumumkan secara terbuka dan meluas oleh dpp dana pensiun pertamina). disamping itu penghentian program post employment benefit sama sekali tidak didukung oleh surat edaran resmi perusahaan sebagaimana halnya surat edaran b2, tertanggal oktober yang ditandatangani oleh kepala divisi s.d.m pertamina seperti pada butir diatas (lihat kembali lampiran bahkan penghentian perbaikan tidak didukung oleh surat keputusan sk) direksi sebagaimana lazimnya prosedur standar perusahaan yang sudah establish. mengapa dikatakan tidak didukung oleh surat resmi berupa pemberitahuan kepada pensiunan, karena lebih dari (empat) tahun organisasi perjuangan pensiunan pertamina berusaha memperoleh surat keputusan sk) tersebut, namun tetap saja nihil. dengan kata lain, keputusan penghentian perbaikan penyempurnaan manfaat pensiun tersebut tidak dilandasi oleh peraturan yang sudah ada sebelumnya, yaitu berupa dewan komisaris pemerintah untuk pertamina dkpp) atau institusi yang lebih tinggi dari bumn pt. pertamina persero. bahkan sebaliknya, penghentian program post employment benefit pada tahun justeru telah mengangkangi landasan hukum yang sudah ada, yaitu surat persetujuan negara yang diwakili oleh menteri pertambangan dan energi, k dkpp tahun lampiran artinya, kecerobohan penghentian kenaikan program post employment benefit yang sudah berlangsung mulai sejak tahun s d tahun dihentikan hanya berdasarkan keputusan hasil rapat direksi pertamiotasi. interview yang dilakukan langsung oleh op3 sdr, sdr. agus diajari) kepada ir. arif nawawi, penelepon pada tanggal mei pukul wib, dijelaskan oleh yang bersangkutan, bahwa penghentian program post employment benefit dilakukan berdasarkan keputusan rapat direksi. tidak ada surat keputusan sk), dan juga tidak berdasarkan persetujuan (sk) dewan komisaris dkpp). ketika ditanya apa alasan penghentian program tersebut dijawab oleh yang bersangkutan karena laba bersih perusahaan menurun. disamping pelanggaran terhadap dkpp k dkpp tahun lampiran penghentian program post employment benefit yang sudah berlangsung sejak tahun sangat kontradiktif dengan jiwa roh konsideran (pertimbangan) uu ri tahun tentang dana pensiun lampiran yaitu dalam kerangka mewujudkan pembangunan nasional, pembangunan manusia indonesia seutuhnya, serta pencapaian tujuan negara yang didasari oleh filosofi pancasila dalam pembukaan preambul) uud dan normatif normatif yang terkandung didalamnya. disamping melanggar azas sekaligus tujuan negara, keputusan menghentikan program post employment benefit pada tahun yang dilakukan oleh pt. pertamina persero juga telah melanggar bab iii, uu ri tahun tentang dana pensiun lampiran yang menegaskan, bahwasaat pengesahan menteri . ironisnya lagi, kebijakan penghentian program post employment benefit berdasarkan hasil rapat dewan direksi pada tahun tersebut tidak saja hanya menghapus penyesuaian akumulatif sebesar pertahun terhadap laju inflasi, akan tetapi juga telah menghapus fasilitas fasilitas kecil lain yang bersifat temporer insidentil dan tidak massive berupa pinjaman pensiunan tanpa bunga, pembayaran uang duka, serta tunjangan hari raya sebesar perolehan hal ini terungkap pda acara silaturahmi antara dirut pt. pertamina persero, ir. arif nawawurus dimana himpunan pensiunan pertamina) tanggal juli tahun lampiran diatas itu semua, penghentian program post employment benefit yang dilakukan oleh ir. arif nawawi selaku direktur utama pt. pertamina persero sudah mengingkari dan mengabaikan hak para pensiunan. bahwa program post employment benefit yang dimulai pada tahun pada dasarnya didukung yang oleh kewajiban pekerja berupa pembayaran iuran peserta (karyawan) yang semula sebesar yang dipotong dari dari gaji pokok, dinaikan menjadi dari gaji pokok bulan, dan pembayaran iuran peserta mulai dilaksanakan mulai sejak tahun sesuai edaran perusahaan (lihat kembali edaran perusahaan pada lampiran dengan perbaikan melalui penambahan kewajiban berupa pembayaran iuran pasti dari menjadi itu, mereka mengharapkan perolehan manfaat pensiun mp) sebagai hak mereka dalam menjalani masa masa purnawaktu akan sedikit teratasi. notasi berapa besaran nyata dana yang terkumpul secara akumulatif dari kenaikan iuran peserta oleh puluhan ribu karyawan pertamina yang terhenti selama tahun lebih (mulai sejak tahun pensiun tahun tidak jelas. yang sudah pasti tambahan iuran berupa tabungan sebesar perbulan yang dipotong) dari gaji pokok oleh 'an karyawan eks pertamina sebagai peserta program post employment benefit hilang atau menguap begitu saja. mereka yang melaksanakan menjalani pensiun mulai sejak tahun tidak lagi menikmati hak atas kewajiban tambahan membayar iuran berkala bulanan yang telah mereka laksanakan mulai sejak tahun tahun dengan kata lain (d). harapan berupa perbaikan perolehan dihari tua melalui tambahan kewajiban membayar iuran sebesar perbulan hilang begitu saja. sebagai contoh penghentian tersebut dapat dilihat dari bukti perolehan manfaat pensiun bulanan yang diterima oleh seorang eks pekerja karyawan yang pensiun pada tahun rekening pensiunnya bni memperlihatkan bukti tidak adanya lagi kenaikan akumulatif sebesar pertahun pada tahun tahun dan pada tahun data pada tahun tahun sebelumulai sejak program post employment benefit dihentikan pada tahun sudah tidak ada. bersamaan dengan kasus ini juga terlihat pada kenaikan berkala sebesar tersebut pada dua pensiunan lainnya seperti terlihat pada lampiran sebagai bukti terlihat pada dokumen seorang pensiunan eks pertamina yang menerima manfaat pensiunnya melalui bni mulai sejak dia pensiun pada tahun ketika dia mulai melaksanakan purnawaktu, perusahaan dalam hal ini pertamina memberitahukan kepada ybs akan memperoleh manfaat pensiun bulanan sebesar rp. berdasarkan surat kepala divisi sdm pertamina nomor tanggal maret tahun lampiran mulai sejak tahun sampai dengan tahun ybs. masih. mengalami kenaikan akumulatif sebesar pertahun sehingga pada tahun besaran perolehan yang dia terima menjadi rp. artinya manfaat pensiun yang dia terima naik secara akumulatif selama tahun sebesar rp. , . rp. rp. rp. akan tetapi mulai sejak tahun kenaikan akumulatif tersebut sudah dihentikan seperti terlihat pada rekening ybs. berupa perolehan yang konstan pada tahun dengan kata lain, haknya atas kewajiban membayar iuran tetap sebesar perbulan yang dipotong dari gaji pokok mulai sejak tahun sudah dihentikan oleh perusahaan pt. pertamina persero. disamping dokumen bukti kenaikan tersebut pada lampiran juga diperlihatkan dokumen bukti yang sama dari pensiunan eks pertamina yang lain, bahwa program post employment benefit sudah berjalan bagi mereka yang melaksanakan pensiun pada tahum 'an keatas. mengapa hal ini harus dikemukakan karena pihak dana pensiun pertamina dpp) bersitegang bersikukuh mengatakan bahwa program post employment benefit yang dicetuskan pada tahun tidak pernah dilaksanakan. ironis sekali, kalau memang tidak pernah diselenggarakan seperti dikatakan oleh dpp, mengapa dihentikan oleh direksi pt. pertamina persero pada tahun dan mengapa terjadi pembayaran seperti bukti bukti yang dikemukakan diatas. artinya mulai sejak tahun sampai dengan tahun dia masih memperoleh perbaikan manfaat pensiun sebesar pertahunkumulatif berdasarkan kepesertaannya mulai sejak tahun dengan menambah kewajiban membayar iuran wajib sebesar perbulan dari gaji pokoknya. akan tetapi mulai sejak tahun ketika program post employment benefit dihentikan secara mendadak oleh pt. pertamina persero perbaikan manfaat pensiun yang bersifat akumulatif tersebut sudah tidak ada lagi. harapan lepas dari belenggu kemiskinan permanen lenyap dari genggaman para pensiunan eks pertamina. laju inflasi yang begitu deras dari tahun ketahun membuat mereka semakin tenggelam pada ceruk kehidupan yang lebih gelap dan dalam. dengan contoh kasus sebagaimana terlihat pada. lampiran dan lampiran tersebut diatas, maka hak mereka terhitung mulai sejak tahun (tahun penghentian). sampai dengan dewasa ini (tahun atau selama tahun sudah tidak lagi diterima. padahal mereka sudah memenuhi kewajiban dengan membayar iuran tambahan sebesar yang dipotong dari gaji pokok mulai sejak tahun tahun artinya ekuivalen sebesar itulah hak perolehan manfaat pensiun yang seharusnya dia nikmati mulai tahun hingga akhir bersama istrinya. disamping ke dua butir masalah tersebut, pertanyaan yang timbul adalah kemana perginya uang iuran tambahan peserta sebesar pertahun yang dipotong dari gaji pokok peserta karyawan eks pertamina yang sudah berlangsung mulai sejak tahun tahun (tahun penghentian) tersebut apakah dana tersebut mengendap. dinas pt. pertamina persero, atau menjadi milik tidak sah (pelanggaran hukum) oleh oknum oknum perusahaan yang tidak bertanggung jawab. tentu saja hal ini menjadi masalah tersendiri dimata hukum. selanjutnya, seperti telah dikemukakan, alasan menghentikan program post employment benefits seperti dikemukakan oleh direktur utama pt. pertamina persero, ir. arif nawawi, adalah sebagai akibat penurunan laba bersih perusahaan. jauh dari ancaman merugi. artinya, pt. pertamina persero hanya kehilangan sebagian dari laba dan itupun tidak permanen. penurunan laba bersih hanya bersifat sementara (temporer), tidak akan mengakibatkan kebangkrutan (collapse). terbukti kemudian pada tahun tahun pt. pertamina persero bahkan mengalami kenaikan laba bersih rata rata sebesar rp. triliun pertahangat ironis, penghentian program perbaikan kesejahteraan para pensiunan dengan alasan turunnya laba bersih perusahaan yang bersifat temporer insidentil itu justeru harus ditanggung atau dipikul oleh pensiunan. sangat tidak logic akademik. padahal penghentian perbaikan kesejahteraan pensiunan yang sudah terstruktur dalam sebuah badan hukum dana pensiun) sangat bertentangan dengan jiwa bab iii, undang undang tentang dana pensiun tahulebih ironis lagi bahkan sangat anomali, ketika kenaikan laba bersih pt. pertamina persero mulai membaik secara signifikan pada tahun direksi direksi pt. pertamina persero beserta staff yang terkait dengan permasalahan sumberdaya manusia, sama sekali tidak berniat dan berminat melakukan perbaikan atau menarik kembali kebijakan penghentian program post employment benefit yang dilakukan pada tahun tersebut. siapapun akan mengatakan kalau perbuatan penghentian itu keterlaluan tidak manusiawi. tidak berkeadilan sosial. pengingkaran terhadap azas dan tujuan negara, dan pelanggaran terhadap hak hak asasi manusia dengan cara cara yang otoriter yang tidak bisa ditolerir. rangkaian praktik praktik membeda bedakan diskriminasi) oleh pt. pertamina persero. dalam pada itulah kebijakan penghentian program post employment benefit yang dilakukan oleh pt. pertamina persero menjadi awal dimulainya praktik membeda bedakan (diskriminasi) terhadap keberadaan pensiunan eks. pekerja pertamina yang dilakukan secara struktural dan sistemik. yaitu ketika pt. pertamina persero menghentikan program post employment benefit dengan menafsirkan keliru (sembilan) kata kata terakhir khususnya yang berbunyi .antara perusahaan perseroan persero) dengan pekerja perusahaan perseroan persero) (lihat kembali lampiran redaksional (sembilan) kata kata terakhir sebagaimana dikemukakan pada inilah yang seakan memberi sinyal, bahwa pt. pertamina persero hanya meng kelola pensiunan eks pt. pertamina persero, tidak termasuk mengelola pensiunan eks. pertamina. merekganggap pertamina adalah masa lalu. pertamina adalah produk penerapan pengelolaan minyak dan gas bumi nasional yang salah. selanjutnya, praktik diskriminasi terhadap pensiunan eks pertamina disusul kemudian ketika pt. pertamina persero merubah upah tetap pensiun sebagai dasar menghitung penghasilan dasar pensiun) tanpa mengikut sertakan pensiunan pensiunan eks. pertamina, sehingga menimbulkan kesenjangan (jurang) yang semakin mendalam antara perolehan eks pt. pertamina persero dengan perolehan manfaat pensiun eks pertamina. sebagai praktik pembeda bedakan tersebut telah membuat perolehan manfaat pensiun eks pt. pertamina persero (empat) kali lebih besar ketimbang perolehan manfaat pensiun eks pertamina. praktik diskriminasi (membeda bedakan) ini terlihat jelas ketika pada tahun pt. pertamina persero merubah perolehan manfaat pensiun mp) yang semula berdasarkan gaji pokok (eks pekerja pertamina) menjadi berdasarkan upah tetap dalam menghitung penghasilan dasar pensiun ph. dp). tidak pernah ditemukan oleh op3 dasar hukum perubahan tersebut. seakan tertutup untuk dipublikasikan. berdasarkan perubahan itu mulai sejak tahun perolehan manfaat mp) pekerja pekerja pt. pertamina persero yang melaksanakan purna bakti menjadi (empat) kali lipat dibanding perolehan manfaat mp) eks pekerja pekerja pertamina. sebagai contoh terlihat secara gamblang pada tabel pembedaan (diskriminasi) perolehan antara pensiunan eks pertamina pt. pertamina persero. tabel pembina gol. jabatan gua perisa ipt. pernah pernah per'na per'na per?na jam dari halaman| putusan nomor p hpersero persero persero persero perolehan mp bulan rp. rp. rp. rp. rp. rp. pada tabel diatas tergambar secara jelas bahwa kedua pekerja mulai masuk menjadi pegawai, pekerja karyawan pertamina pada tahun yang sama, yaitu pada tahun dengan golongan jabatan sama (golongan mulai sejak tahun sama masa melaksanakan kewajiban membayar iuran pensiun yang dipotong sebesar dari gaji pokok pada setiap bulan. pada tahun sama sama mengikuti program post employment benefit dengan tambahan kenaikan iuran pensiun yang sama yaitu sebesar dari gaji pokok, sehingga total iuran bulanan pensiun yang dibayar disetor menjadi pensiun pada tahun sebelum perubahan pertamina, sedangkan karena masuk kerja lebih muda selisih tahun maka pensiun lebih belakang, yaitu sesudah perubahan pertamina menjadi pt. pertamina persero pada tahun memperoleh sebesar rp. bulan, sedangkan memperoleh sebesar rp. bulan. perolehan empat kali lebih besar dari padahal sama sama pekerja pertamina yang membayar iuran pensiun setiap bulan sebesar dari gaji pokok. hanya berbeda pensiun tahun. pensiun pada tahun sebelum perubahan bentuk usaha, sedangkan pensiun pada tahun sesudah perubahan bentuk perusahaan menjadi bumn persero. untuk menutupi kekurangan dana yang akan dibayarkan kepada pensiunan eks pt. pertamina persero sebagai akibat perubahan upah kerja sebesar kali lipat, dan juga konsekuensinya terhadap perubahan penghasilan dasar pensiun ph. dp) yang juga sebanyak kali lipat, maka pt. pertamina persero harus meneror dana sebesar rp. triliun yang diambil dari dana perusahaan tentang doping dana sebesar rp. triliun tersebut akan dikemukakan secara khusus kemudian). artinya pt. pertamina persero telah melakukan bantuan dana (subsidi dana kepada pensiunan eks pt. pertamina persero (dalam hal inipadahal mulai sejak tahun sampai dengan dewasa ini laba bersih perusahaan sudah meningkat secara signifikan, rata rata sebesar rp, triliun pertahlampiran tentang peraturan dana pensiun pertamina, yang disahkan dengan surat keputusan menteri keuangan republik indonesia kep. km. praktik pengelolaan pensiunan tidak konsisten dengan semangat peralihan dari bentuk bumn pertamina menjadi bumn persero pt. pertamina persero, dimana seluruh pensiunan eks pertamina juga beralih menjadi tugas dan tanggung jawab pt. pertamina persero. sebagaimana dikemukakan pada butir yaitu rata rata sebesar rp. per pensiunan. secara menyeluruh dan rinci ke praktik membeda bedakan sebagaimana dikemukakan diatas akan dikemukakan dalam polita permohonan ini. bahwa penghentian semena mena program post employment benefit pertamina sebagaimana dikemukakan diatas, pada prinsipnya bertentangan dengan bab iii, undang undang republik indonesia nomor tahun tentang dana pensiun, lampiran sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap pensiunan eks pertamina juga dipengaruhi oleh pandangan atau interpretasi para direksi pt. pertamina persero terhadap uu republik indonesia nomor tahun tentang keuangan negara lampiran dan terhadap uu republik indonesia nomor tahun tentang badan usaha milik negara, lampiran meskipun uu republik indonesia nomor tahun tentang keuangan negara pada bab dengan tegas menempatkan kekayaan negara yang dipisahkan pada bumn. merupakan bagian dari keuangan negara, namun ketentuan tersebut acapkali ditentukan dengan pandangan yang menganut prinsiontoh kasus diatas) berdasarkan perubahan penghasilan dasar pensiun ph. dp) yang diperolehnya. padahal iuran bulanan sebesar yang dipotong dari gaji pokoknya mulai sejak tahun dan pensiun hanya berbeda atau berselisih tahun dengan yang sama sama mulai (nol) tahun kerja. dengan kata lain pertama, terjadi perubahan yang mencolok antara perolehan manfaat pensiun dengan padahal masa kerja relatif sama dengan kewajiban membayar iuran tetap yang juga relatif sama. kedua, terjadi diskriminasi yang tajam dalam pengelolaan pensiunan, padahal biaya sebesar rp. triliun yang dikeluarkan adalah uang sebagai kelanjutan kegiatan pertamina, bukan uang pt. pertamina persero semata. apalagi semua asset yang dikelola oleh pt. pertamina persero keseluruhan adalah asset pertamina yang menghasilkan laba atas hasil kerja keras pensiunan pertamina semasa bertugas. dengan begitu pembedaan atau diskriminasi yang dilakukan oleh eks pt. pertamina persero sangat menyakitkan hati para pensiunan eks pertamina didasari dengan beberapa catatan sebagai berikut ini apa bedanya pensiunan pertamina dengan pensiunan pt. pertamina persero yang notabene adalah juga karyawan karyawan pertamina. praktek melakukan pembedaan (diskriminasi) antara eks pensiunan pt. pertamina persero dengan pensiunan eks pertamina adalah pelanggaran hukum. tidak ada alasan apapun bagi pt. pertamina persero melakukan pembedaan atau tepatnya diskriminasi terhadap pensiunan eks pertamina ketika terjadinya perubahan atau pengalihan bentuk usaha dari pertamina menjadi pt. pertamina persero. karena pada bab peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun lampiran tentang pengalihan bentuk tersebut, ditegaskan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada (l), segala hak dan kewajiban, serta semua perikatan terhadap pihak lain, beralih kepada. perusahaan perseroan persero) yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan nomor tahun intinya pelanggaran terhadap peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tersebuampiran adalah pelanggaran terhadap hukum negara republik indonesia. pelanggaran terhadap hak hak konstitusional warga negara, yaitu pancasila dan normatif normatif seperti pada dan lampiran semua unsur unsur kinerja (performance) pt. pertamina persero yang ada sekarang berupa asset sumberdaya alam, asset organisasi dan sdm, asset financial (keuangan), dan asset fisik adalah unsur unsur kinerja (performance) yang dikelola oleh pekerja pekerja pertamina mulai sejak tahun selama sepuluh tahun ini usia pt. pertamina persero sama sekali tidak melakukan penambahan asset yang berarti terlebih lebih pada sektor pengolahan, tidak satupun kilang baru dibangun oleh pt. pertamina persero mulai sejak tahun sampai degan dewasa ini bahkan juga tidak untuk tahun mendatang. sebaliknya impor minyak masak berupa jenis premium yang sebagian besar dijual sebagai pertamax dan pertamax plus, serta solar bukan berasal dari produksi dalam negeri akan tetapi diimpor dari manca negara. lama bersih pt. pertamina persero meningkat tajam adalah akibat berdagang minyak masak ini dengan pendapatan berdasarkan harga maps plus alfa. yang membangun, menjalankan dan memelihara semua asset yang ada sekarang ini adalah pensiunan pensiunan pertamina. pensiunan eks pertamina tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pertamina sebagai persero sebagai kelanjutan pertamina sebagaimana halnya permana dan pertamina beralih menjadi pertamina pada tahun pensiunan pertamina yang terzolimi sekarang ini adalah mereka yang berjuang meningkatkan devisa negara sebesar mulai sejak tahun sampai dengan tahun mereka, eks pertamina adalah mereka yang bekerja pedalaman pedalaman, hutan hutan belantara, rawa rawa dan lautan yang jauh dari fasilitas fasilitas memadai. terkait dengan perubahan perolehan manfaat pensiun yang semula berdasarkan gaji pokok (eks pekerja pertamina) menjadipah tetap dalam menghitung penghasilan dasar pensiun ph. dp). direktur keuangan pt. pertamina persero, alfred rohimone merilis bahwa pt. pertamina persero telah merevisi target laba bersih tahun pernyataannya ini sekaligus sebagai bukti bahwa penurunan laba bersih perusahaan bersifat insidentil temporer, tidak permanen, yaitu dari sebesar rp. triliun menjadi rp. triliun dengan keharusan meneror. dana sebesar rp. triliun koran tempo, senin, januari lampiran untuk membayar dana pensiunan eks pt. pertamina persero. catatan lagi lagi op3 tidak pernah berhasil menemukan dasar hukum tentang doping dana sebesar rp. triliun tersebut. angka yang tidak kecil, sangat fantastik, dahsyat dan luar biasa menakjubkan apalagi kalau dikatakan hanya untuk mendanai pensiunan eks pekerja pekerja pt. pertamina persero, sudah seyogianya alfred rohimone mempertanggung jawabkan statemen publiknya melalui koran tempo tersebut. sebab, tidak jelas peruntukan dana untuk pensiunan sebesar rp. triliun sebagaimana dia maksud. yang pertama, sudah pasti sebanyak pensiunan eks pertamina yang menderita karena kemiskinan, dan bertambah miskin lagi ketika pada tahun program post employment benefit dihentikan semena mena oleh direktur utama pt. pertamina persero, arif nawawi, tidak termasuk dalam pendanaan sebesar triliun tersebut. nyatanya tidak ada satu rupiahpun pensiunan eks. pertamina pada tahun tahun itu mengalami perbaikan perolehan manfaat pensiun. yang kedua, tidak jelas apakah perubahan perolehan manfaat pensiun eks pt. pertamina persero tersebut sudah mendapat pengesahan dari otoritas jasa keuangan ojk) sesuai dan peraturan pemerintah tahun ataupun dari dewan komisaris dan rups pt. pertamina persero. selanjutnya apabila dana sebesar rp. triliun tersebut diperuntukkan hanya untuk pensiunan eks pt. pertamina persero, maka gambaran distribusi dana tersebut akan terlihat sebagai berikut dibawah ini jumlah pensiunan eks pt. pertamina persero pada tahun tahun tersebut adalah sebanyak # orang pensiunan lihat pada tabel didalam polita inikiraan rata rata perolehan eks pt. pertamina persero sebesar rp. juta per orang per bulan, atau sebesar bulan juta rp. orang pertahun. saving cadangan dana pensiun selama tahun untuk sebanyak orang pensiunan. dengan begitu, maka kebutuhan dana untuk pensiunan pada tahun tersebut berikut dana untuk saving selama (lima) tahun tanpa menyertakan pensiunan eks. pertamina, maka kebutuhan dana yang diperlukan adalah sebesar x)(y)is) atau (rp. thn) rp. triliun. apabila dana sebesar rp. triliun tersebut juga dimaksudkan atau dipakai sebagai awal pembayaran perubahan upah gaji yang diberlakukan kepada pekerja karyawan pt. pertamina persero yang besarnya kali lipat apple apple dengan gaji golongan jabatan yang sama dengan eks pertamina, maka dana untuk upah gaji tersebut diperkirakan sebesar adalah jumlah perkiraan pekerja karyawan pt. pertamina persero, yaitu sebanyak # orang pekerja. y perkiraan rata rata perolehan upah tetap pekerja karyawan pt. pertamina persero bulan besarnya (empat) kali lipat dibanding upah gaji .eks pertamina yaitu rata rata sebesar rp. juta perbulan, atau rata rata sebesar rp. juta per orang pertahun. apabila dana sebesar rp. triliun juga dicadangkan untuk perubahan kenaikan upah tetap yang harus dibayar mulai sejak tahun sampai dengan tahun dan apabila dana yang harus dikeluarkan sekaligus untuk (lima) tahun, maka total dana yang dipakai untuk membayar upah tetap gaji pekerja karyawan pt. pertamina persero sebagai akibat perubahan kenaikan tersebut, adalah (y) (5s tahun) atau rp. tahun) (dibulatkan menjadi rp. triliun) dengan begitu maka total dana sebesar rp. triliun untuk membayar pensiunan eks pertamina persero dan untuk membayar kenaikan upah tetap adalah sebesar untuk membayar manfaat pensiun eks pt. pertamina persero rp. triliun untuk upah tetap gaji pekerja pt. pertamina persero rp. triliotal triliun artinya kebijakan pt. pertamina persero meneror dana sebesar rp. triliun sebagaimana dikemukakan oleh alfred rohimone direktur keuangan pt. pertamina persero pada tahun sebagai biaya untuk meningkatkan post employment benefits pensiunan eks pt. pertamina persero, dan sekaligus membiayai kenaikan upah sebagai perubahan dari gaji pokok menjadi upah tetap untuk selama tahun yang dimulai sejak tahun sampai dengan tahun adalah sebesar triliun dibulatkan menjadi rp. triliun artinya terjadi selisih sebesar, rp. triliun rp. triliun) triliun dengan kata lain dana sebesar rp. triliun sebagaimana dimaksud sangat mencukupi atau jauh mencukupi apabila juga membiayai perbaikan manfaat pensiun pensiunan eks pertamina yang terlantar mulai sejak program post employment benefits mereka dihentikan mulai sejak tahun menurut perhitungan kasar perkiraan op3, apabila dana sebesar rp. triliun tersebut juga termasuk mendanai biaya perbaikan manfaat pensiun untuk sebanyak pensiunan eks pertamina yang dihentikan mulai sejak tahun maka dana sebesar rp. triliun tersebut jauh dari cukup, bahkan boleh dibilang masih berlebihan. sebagai simulasi dapat dilihat dari hitung hitungan sebagai berikut ini. jumlah pensiunan eks pt. pertamina persero pada tahun tahun tersebut adalah sebanyak pensiunan lihat pada tabel pada polita ini.) perkiraan rata rata perolehan eks pertamina adalah sebesar rp. ribu per orang per bulan, atau sebesar bulan rp. ribu rp. juta orang pertahun. saving cadangan dana pensiun selama tahun untuk sebanyak orang pensiunan. maka kebutuhan dana untuk sebanyak orang pensiunan eks pertamina (y) tahun) rp. juta tahun rp. trilirtinya dana sebesar rp. trilliun tersebut apabila juga dipakai untuk mendanai atau meneruskan program post employment benefits pensiunan eks pertamina yang telah dihentikan maka dana yang terpakai hanya rp. triliun) rp. rp. triliun rp. triliun rp. triliun) atau rp. triliun rp. triliun rp. triliun. artinya dari dana sebesar rp. triliun tersebut masih tersisa dana sebanyak triliun. dengan kata lain dana sebesar rp. triliun tersebut apabila dipakai untuk mendanai biaya kenaikan manfaat pensiun eks pekerja pt. pertamina persero, sekaligus membiayai kenaikan upah tetap gaji pekerja pt. pertamina persero, menghidupkan program post employment benefits pensiunan eks pertamina yang dihentikan, dan ketiganya dihitung selama tahun, maka dana tersebut masih berlebih sebanyak triliun. akan tetapi karena dana sebesar rp. triliun tidak melibatkan menyertakan eks pensiunan pertamina yang terzolimi (hanya khusus untuk pensiunan dan pekerja pt. pertamina persero), maka dana yang tersisa tersebut jauh lebih besar lagi, yaitu sebesar rp. triliun rp. triliun triliun, sebagaimana telah dikemukakan diatas. angka angka sebagaimana dikemukakan oleh organisasi perjuangan pensiunan pertamina op3) ini bisa saja salah. akan tetapi dari segi estimasi paling tidak dapat dikatakan mendekati kebenaran. kebenaran pasti tentu saja hanya pt. pertamina persero yang bisa memberikan jawaban. pertanyaannya menjadi, selisih dana sebesar itu triliun) kemana akankah kembali kas perusahaan dalam hal ini kas bumn pt. pertamina persero atau ketangan tangan perorangan atau golongan, dan bagaimana kaitan dana sebesar itu terhadap apbn sebab paradigma pengelolaan kekayaan negara (dalam hal ini dari minyak dan gas bumi) ditujukan untuk pembangunan dengan memberikan kemanfaatan yang sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat. tentu saja masalah dana sebesar rp. triliun tersebut bukan inti gugatan organisasi perjuangan pensiunan pertamina op3). masalah ini adalah masalah badan pemeriksa keuangan bpk negara) sebagai lembaga pengawas bersama sama dpr untuk mengawasi aliran dana keuangan negara pada bumn sebagai hasil pengujian mahkamah konstituerhadap huruf dan huruf tentang keuangan negara, yaitu risalah sidang mahkamah konstitusi republik indonesia, perkara nomor puu xi lampiran dan tentu saja disamping masalah bagi bpk juga masalah bagi mahkamah agung, dan kpk atau lembaga lembaga penegak hukum lainnya. selanjutnya sebagai catatan, tidak dihidupkannya kembali program post employment benefits pensiunan eks pertamina yang dihentikan pada tahun serta tidak melibatkannya mereka dalam pengadaan dana sebesar rp. triliun sebagaimana dikemukakan diatas, juga disebabkan oleh pandangan direksi pt. pertamina persero. terhadap uu ri tentang keuangan negara lampiran dan uu ri tahun tentang bumn lampiran membuat pt. pertamina persero tidak tunduk kepada prinsip prinsip pengelolaan apbn, dan seakan akan tidak lagi terjamah oleh sistim pengawasan bpk terhadap penggunaan uang yang bersumber dari apbn. pandangan ini tergambar dari pengarahan direksi pt. pertamina persero, arif nawawi dihadapan anggota anggota dimana himpunan pensiunan pertamina) pada acara silaturahmi antara dirut dengan dimana gedung seperti merdeka timur jakarta pada tanggal juli tahun lihat kembali butir dan lampiran seperti misalnya pada butir nobulan silaturahmi tersebut ir. arif nawawi dengan dimana (lihat kembali lampiran menegaskan, bahwa sekarang pertamina sudah tidak lagi satu badan dengan pemerintah, begitu juga halnya dengan masalah pensiun. . sehingga berdasarkan pandangan tersebut, fungsi direktorat sumberdaya manusia sdm) dan direktorat hukum pt. pertamina persero memberikan masukan keliru dan sesat kepada para direksi, bahwa pensiunan eks pertamina tidak lagi bagian dari pengelolaan pt. pertamina persero. padahal apabila dicermati materi tahun tentang badan usaha milik negara sama sekali tidak menyinggung tentang pensiunan. tahun hanya menyangkut masalah masalah status kekayaan negara yang bersumber dari pemisahan keuangan negara bumjadi sangat disesalkan, direksi pt. pertamina persero khususnya staff fungsi sdm sebagai penasehat, disamping berkaca kepada penafsiran yang hanya berorientasi kepada tahun tentang keuangan negara, dan tahun tentang bumn. sedangkan undang undang yang spesifik mengatur pensiunan adalah uu ri tahun tentang dana pensiun (lihat kembali lampiran apalagi sepuluh tahun kemudian, setelah kedua undang undang itu tahun dan tahun diberlakukan pada tahun telah diuji materi oleh mahkamah konstitusi melalui putusan dan puu xi lihat lampiran yang diumumkan pada tahun yang harus diacu oleh semua bumn, tidak terkecuali bumn persero dalam hal ini pt. pertamina persero. pada tanggal juni, dimana mengadakan pertemuan dengan direksi pt. pertamina persero yang dipimpin langsung oleh dirut pt. pertamina persero, ir. ari semar tanpa konteks dan konsep yang jelas dimana mengajukan usulan agar perolehan pensiunan eks pertamina dinaikkan, disamping dimana memohon mohon belas kasihan pt. pertamina persero agar dimana diberikan pekerjaan borongan dan jasa dari pt. pertamina persero disamping fasilitas fasilitas lainnya untuk para pengurus. pertemuan yang sangat berharga itu samasekali tidak menghasilkan apapun kepada pensiunan, kecuali tambahan fasilitas untuk pengurus pengurus dimana. sementara itu pensiunan eks pertamina semakin terhimpit oleh tangga. terkait dengan usulan dimana tentang permohonan kenaikan manfaat pensiun dijawab hanya dengan janji janji untuk menghibur dimana. direktur pt. pertamina persero, ir. ari soemarno bahkan samasekali tidak merespon usulan dimana yang memang tidak kontekstual dan konvensional. sementara itu kesenjangan antara pensiunan eks. pt. pertamina persero dengan pensiunan eks pertamina semakin mendalam. tiga tahun setelah pertemuan dengan dimana, direktur utama pt. pertamina persero, ir. ari soemarno justeru semakin memperdalam diskriminasi, serta penghujatan yang tidak berperikemanusiaan terhadap pensiunan eks pertamina dengan menaikkan lagi besaran perolesiunan eks pt. pertamina persero sebesar pertahun pada tahun melalui surat keputusan c00000 so,tanggal januari tahun (lihat lampiran pada sisi lain, tidak jelas apakah perubahan perolehan manfaat pensiun eks pt. pertamina persero ini sudah mendapat pengesahan dari otoritas jasa keuangan sesuai dengan dan peraturan pemerintah tahun lagi lagi kebijakan pt. pertamina persero sebagai kelanjutan pertamina semakin menimbulkan kecemburuan sosial antara pensiunan eks pertamina pensiunan eks pt. pertamina persero. perolehan pensiunan eks pt. pertamina persero yang besarannya yang sudah (empat) kali, semakin tinggi lagi dengan kenaikan sebesar pertahun dibanding perolehan pensiunan eks pertamina yang dimatikan mulai sejak tahun ketika program post employment benefit dihentikan. dapat dikatakan kenaikan manfaat pensiun sebesar pertahun untuk pensiunan pt. pertamina persero pada tahun jelas jelas menjadi pengganti program post employment benefits pensiunan eks. pertamina yang sudah dimulai sejak tahun benar benar tidak manusiawi. diskriminasi yang mengabaikan kesetaraan warga negara dimata hukum lebih dari itu tindakan direksi pt. pertamina persero benar benar merupakan praktek pengkodean atau pemiskinan (baggarization) terhadap pensiunan eks pertamina. lagipula tidak jelas apakah sk. c00000 so tanggal januari (lihat kembali lampiran yang menetapkan kenaikan sebesar tersebut sebagai kebijakan yang didasari dilandasi oleh sk. dewan komisaris sebagaimana lazimnya. selanjutnya sebagai akibat praktik diskriminasi yang terorganisir, terencana dan terstruktur tersebut, kondisi kemampuan ekonomi sehari hari para pensiunan menjadi semakin terpuruk. terlebih lagi ketika indonesia mengalami krisis moneter terbesar dalam sejarah pada tahun yang membuat nilai uang perolehan semakin anjlok terhadap kenaikan harga harga bahan pokok. keterpurukan itu belum lagi ditambahi oleh penyimpangan dalam pelayanan kesehatan yang sangat minimal ( kebijakan minimalis ) terhadap pensiunan. kebijakan minimalis yang diduga kuat merupakan praktik pencucian uang (mounding) hasil korupsi selama tahunan yang akan dikemukakan kemudian dalam analisis layanan kesehatan yang sarat dengan praktik praktik manipulasi keuangan negara. sekarang ini (tahun ketika nilai tukar rupiah terhadap (us rp. hampir menyamai kondisi moneter pada tahun tahun rp. dan laju tingkat inflasi pertahun yang meningkat tajam, kondisi ketahanan ekonomi pensiunan eks pertamina semakin memprihatinkan. kenaikan akumulatif sebesar pertahun sebagai upaya penyeimbang laju inflasi yang seharusnya mereka peroleh pada masa masa purrabakti sudah dihentikan. semena mena oleh pt. pertamina persero mulai sejak tahun apa yang mereka lakukan dengan membayar kenaikan iuran pasti manfaat pensiun sebesar mulai sejak tahun dipangkas habis oleh praktik diskriminasi yang dilakukan. hak mereka dihapuskan begitu saja. sebagai catatan, masalah ini perlu diklarifikasi apakah semua pensiunan memang menikmati kenaikan tersebut, ataukah hanya sebagian saja dari ribuan pensiunan yang tersebar luas indonesia apakah betul betul menikmati perolehan manfaat pensiun sebagai hak mereka, karena secara tehnis relatif sulit menyampaikan informasi kepada keseluruh pensiunan pertamina yang tersebar luas 'an lebih kabupaten dan kota seperti terlihat pada peta penyebaran domisili permanen pensiunan pertamina pada (lihat kembali lampiran kisah pilu seorang ibu rumah tangga, bernama, siti sundari saking beratnya menghadapi kesulitan hidup sehari hari menulis. pada surat pembaca, harian umum kompas pada tanggal november lampiran .). dia mengungkapkan derita hidupnya bersama suami dan seorang anak yang masih duduk dibangku sma. kisah ini adalah kisah nyata kehidupan getir sebuah keluarga pensiunan dari sebanyak pensiunan eks pertamina yang hidup dengan istrinya dalam kemiskinan ekstrim absolut dengan perolehan manfaat pensiun antara rp. ribu perbulan sampai dengan dibawah rp. juta rupiah perbulan, atau rata rata sebesar rp. (lima ratus tiga puluh ribu rupiah perbulan) seperti tergambar pada tabel mulai dari nomor urut s d urut dalam polita inotonomi badan hukum privat. seperti misalnya, uu republik indonesia nomor tahun tentang badan usaha milik negara, yang menegaskan maksud dan tujuan pendirian bumn (dalam hal ini bumn persero) adalah mengejar keuntungan juga menjadi alasan lain direksi pt. pertamina persero ketika menghentikan program post employment benefit pertamina yang dibangun mulai sejak tahun akan tetapi dihentikan pada tahun bagi pandangan para direksi pt. pertamina persero membiayai pengelolaan pensiunan eks pertamina sama halnya dengan mengurangi laba bersih perusahaan sekaligus dianggap bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai sebuah persero. organisasi perjuangan pensiunan pertamina op3) berpandangan (bisa saja salah pandang, akan tetapi diyakini mendekati kebenaran), bahwa bumn persero (bumn yang berbentuk perseroan terbatas) dalam hal ini pt. pertamina persero yang pada awalnya pertamina) didirikan oleh negara tidak dibenarkan sekedar hanya berorientasi kepada profit, karena uud harus menjadi paradigma dalam pengelolaan bumn. bumn dalam perspektif konstitusi uud harus tetap menjadi agen pembangunan untuk memberikan kemanfaatan sebesar besar kemakmuran rakyat seiring dengan tujuan negara sebagaimana tercantum pada mukadimah uud argumentasi ini sejalan dengan konsiderans semua produk uu ri yang menegaskuntuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik material maupun spiritual berdasarkan pancasila dan uud republik indonesia tahun tidak terkecuali konsideran tahun tentang minyak dan gas bumi negara lampiran yang menurundalam pada ini op3 berpandangan, bahwa paradigma pengelolaan bumn tidak boleh keluar meninggalkan prinsip dasar yang terkandung dalam uud berdasarkan ini roh dan semangat bumn harus terarah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan negara tidak boleh kehilangan kendali pengawasan atas tata kelola bum ataupun suaminya sama sekali tidak menyadari dan memang tidak terdeformasi, bahwa perbaikan manfaat pensiunnya yang dimulai sejak tahun sudah dihentikan pada tahun siti sundari mengungkapkan, perolehan manfaat pensiun suaminya hanya sebesar rp. . perbulan. berdasarkan perolehan manfaat pensiun sebesar itu diduga suaminya adalah pensiunan eks pekerja dengan golongan jabatan non staff (bukan pekerja pimpinan) dia merupakan salah satu dari sebanyak pekerja non pimpinan bergolongan jabatan antara yang sudah pasti dengan melihat besaran yang diperoleh suaminya sebesar rp. . perbulan, suaminya adalah pensiunan eks pertamina bukan pensiunan eks pt. pertamina persero. sebab seorang pensiunan yang pensiun setelah tahun sedikitnya sudah memperoleh manfaat pensiun kali lipat dari yang dia peroleh. siti sundari selanjutnya mengatakan, uang sebesar rp. . perbulan tersebut jauh dari cukup. karena untuk membeli beras yang paling murah saja dia harus mengeluarkan kocek sebanyak rp. kilo. biaya lauk pauk hari rp. hari. beli minyak tanah liter hari rp. , . biaya anaknya sekolah perbulan spp) rp. transport dan uang saku temporer anak sebesar rp. biaya listrik rata rata rp. bulan. total pengeluaran sedikitnya rp. perbulan. sehingga dengan perolehan manfaat pensiun mp) sebesar rp. maka keluarganya setiap bulan kekurangan biaya hidup sehari hari sebesar rp. (lebih rinci baca surat pembaca ini pada lampiran jadi tidak berlebihan apabila dakwaan op3 pada awal awal tulisan ini terpaksa harus jujur dan terbuka menyampaikan, bahwa banyak pensiunan eks pertamina bekerja sambilan menjadi tukang tukang parkir, penjual asongan, pengemudi ojek, tuna wisma, dlsb. bahkan banyak yang tidak pernah lagi memakan daging dagangan karena dana sebesar rp. perhari untuk lauk pauk seperti dia kemukakan nyaris tidak mencukupi untuk makan dua kali sehari untuk sebanyak tiga orang, meskipun harus melupakan kebiasaan sarapan pagi. sungguh sangat jauh dari image atau anggapan publik yang menduga duka, bahwa bekas pekerja karyawan pertamina hidup dalam kemewahan. sebaliknya justeru merekamiskinan yang ekstrim absolut seperti siti sundari dan ribuan lainnya. pada tanggal juni tahun (sengaja memilih tanggal kelahiran pancasila), delegasi organisasi perjuangan pensiunan pertamina op3) mendatangi direksi pt. pertamina persero, dan mempertanyakan masalah penzoliman ini. appeal op3 direspon oleh pt. pertamina persero dengan sk. c00000 so tertanggal september sebagaimana tercantum dalan edaran dana pensiun pertamina dpp) s00000 so, tanggal januari dan pada tahun terjadi kenaikan yang sama sekali tidak kontekstual dan konvensional (lihat lampiran dikatakan tidak kontekstual dan konvensional karena kenaikan sama sekali tidak menyinggung dan menyentuh program post employment benefit pensiunan yang dimatikan oleh dirut pt. pertamina persero, ir. arif nawawi pada tahun disamping itu kenaikan tersebut jauh dari prinsip prinsip perbaikan kesejahteraan pensiunan yang sudah diprogram sebelumnya. apalagi paradigma pengelolaan sebuah bumn dalam hal ini bumn perusahaan persero pt. pertamina persero) tidak boleh lari meninggalkan prinsip dasar yang terkandung dalam uud negara sebab ruh, jiwa, maupun semangat (height geisha) harus tetap diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan negara. bukan sebaliknya dengan disetujuinya tuntutan op3 pada tahun tersebut, terkesan kalau pt. pertamina persero hanya seperempat hati mengakui keberadaan pensiunan eks pertamina sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pt. pertamina persero. oleh karena itu kenaikan pada tahun dinilai oleh op3 tidak kontekstual dan konvensional . kenaikan yang tidak berarti itu hanya sekedar menghibur, tidak layaknya menghibur para fakir miskin tradisional alamiah dengan semacam penyerahan blm. bantuan langsung sementara masyarakat) seperti yang pernah diusulkan melalui surat oleh dimana kepada pt. pertamina persero pada tgl april padahal kemiskinan pensiunan eks pertamina bukanlah pensiunan yang bersifat tradisional atau kemiskinan alamiah seperti dibayang bayangkan oleh dimana, akan tetapi kemiskinan yang sengaja dizoliikut ini adalah gambaran ketahanan ekonomi pensiunan eks pertamina sebagai hasil perolehan manfaat pensiun mp) hasil kenaikan pada tahun yang telah dilakukan dan disangga banggakan oleh pt. pertamina persero sebagai tambahan dari materi yang sudah dikemukakan sebelumnya. pada lampiran tabel ke tergambar rata rata kenaikan mulai dari perolehan terendah sebesar bulan sampai dengan perolehan dibawah rp. bulan. seperti misalnya pensiunan yang semula memperoleh dibawah rp. dibawah rp. naik menjadi perolehan dibawah rp. naik menjadi rp. atau naik hanya rp. perhari. mereka yang memperoleh dibawah rp. hanya memperoleh kenaikan sebesar rp. atau naik sebesar rp. perhari. sedangkan pensiunan diatas rp. sama sekali tidak memperoleh kenaikan. pt. pertamina persero menganggap perolehan eks pertamina sebesar rp. rp. perbulan dianggap sudah sangat memadai sehingga tidak perlu dinaikkan. akan tetapi coba saja bandingkan perolehan manfaat pensiun eks karyawan pertamina tersebut dengan pensiunan karyawan eks pt. pertamina persero yang menjalani masa masa persiapan pensiun mpp) sejak tahun lihat kembali tabel mulai dari nomor urut dengan minimal perolehan sebesar rp. rp. bahkan sampai dengan rp. perbulan. jadi jelas terlihat bagaimana pt. pertamina persero secara terencana dan terorganisir dan sistematis melakukan pembedaan pembedaan (diskriminasi) terhadap pensiunan eks pertamina. selanjutnya seperti telah dikemukakan pada awal awal dakwaan ini apabila perolehan manfaat pensiun eks pertamina dibandingkan dengan batas ambang pendapatan penduduk miskin yang dipatok secara universal berdasarkan perkiraan bank dunia) yaitu minimal pertahun, maka pensiunan pertamina sekarang ini hidup jauh berada dibawah garis kemiskinan. tepatnya menjadi penduduk miskin absolut ekstrim didunia. artinya dibawah pendapatan para pemulung dan pengemis per bulan tahun sekalipalah satu tolok ukur sederhana yang mengatakan bahwa mereka hidup jauh berada dibawah garis kemiskinan absolut ekstrim, adalah kemampuan ekonomi untuk hidup atau makan sehari hari, yaitu, rp. juta tahun dibagi (suami dan istri) dan dibagi lagi hari. apabila setiap harinya keduanya (suami istri) makan hanya sebesar rp. maka setiap makan (sehari dua kali) seorang hanya sebesar rp. sekali makan, tanpa mengenal lagi sarapan (makan) pagi. biaya ini belum lagi menghitung pengeluaran lain lain yang lebih besar. artinya untuk hidup sehari hari dengan belanja harian sebesar itu, maka sebagian besar (seseorang) pensiunan pertamina sudah lama tidak lagi pernah menikmati makanan yang bergizi. pada akhirnya dengan kondisi ekonomi seperti itu sekarang ini banyak diantara para pensiunan pertamina menjadi terlantar. mereka hidup pada lorong lorong gelap kehidupan. jauh dari mimpi ketika mereka masih bertugas dihutan hutan, rawa rawa sebagai pekerja pekerja sebuah perusahaan raksasa perminyakan dan gas bumi berskala dunia yang mengharapkan (bermimpi) ketika menjalani pensiun mereka akan memperoleh sedikit imbalan kesejahteraan (post employment benefits) sesuai tujuan perusahaan kelas dunia, dan tujuan negara seperti tertuang dalam pembukaan atau preambule uud pada sisi lain, besaran rata rata kenaikan pada tahun dengan total perkiraan sebesar rp. miliar pertahun (lihat kolom tabel dibawah ini) apabila dibandingkan dengan laba bersih pt. pertamina persero sebagai kelanjutan pertamina mulai sejak tahun sampai dengan tahun rata rata sebesar rp. trilliun pertahun, maka kenaikan tersebut hanya sebesar dari laba bersih yang diperoleh pt. pertamina persero. sama sekali jauh dari dana yang dikeluarkan oleh pt. pertamina persero pada tahun ketika merubah pendapatan pekerja dari semula berdasarkan gaji pokok menjadi upah tetap, dan perubahan dasar menghitung (penghasilan dasar pensiun) sebesar rp. triliun (lihat kembali lampiran atau sebesar dari laba bersih perusahaan ketika itu sebesar rp. triliun. artinya total pembayaran manfaat pensiun sebesar rp. miliar mulai sejak tahun tidak mencapai dari laba bersih setiap tahunnya. jauh dibawah angka angka pengeluaran perusahaan pt. pertamisero) untuk sumbangan sumbangan, hadiah hadiah, community development kepedulian lingkungan, pencitraan direksi, dan kegiatan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perminyakan. apalagi dibandingkan degan diskriminasi terhadap perolehan manfaat pensiun sebagaimana dikemukakan diatas. dapat dikatakan, kenaikan tepatnya perubahan kecil perolehan manfaat pensiun eks pertamina pada tahun merupakan pengkodean secara sistemik kondisi sosial ekonomi para pensiunan pertamina. kenaikan atau perubahan perolehan pensiunan pertamina tahun sebesar dari laba bersih perusahaan pt. pertamina persero, merupakan rangkaian praktik diskriminasi terhadap azas kesetaraan dan keadilan sosial sebagai salah satu spektrum azas negara yang seharusnya dijunjung tinggi. untuk memudahkan melihat gambaran kenaikan pada tahun tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. data kenaikan perolehan pensiunan eks pertamina pada tahun tabel golongan jabatan jumlah rata rata kenaikan perkiraan terhadap total jumlah kenaikan tahun perbulan pertahun pensiunan orang direksi orang tidak ada kenaikan tidak ada tidak ada kenaikan kenaikan gol. utama orang perkiraan rata rata kenaikan perkiraan perkiraan rp. rp. juta rp. juta gol. madya orang perkiraan rata rata kenaikan perkiraan perkiraan rp. rp. juta rp. mid gol. biasa orang perkiraan rata rata kenaikan perkiraan perkiraan rp. rp. rp. total kenaikan pensiunan eks pertamina pada bulan januari tahun rp. ,4m mld ee:,:,: :,: : : ee,:# : #: ### :#: # n#catatan tabel tsb diatas dikembangkan berdasarkan tabel pengumuman yang dikeluarkan oleh dana pensiun pertamina dpp) tertanggal januari yang ditandatangani oleh presiden direktur dpp, orang napitupulu sebagaimana disalin ulang oleh penulis sesuai aslinya untuk memudahkan membaca tabel tersebut. khusus rata rata kenaikan perbulan seorang dikembangkan oleh penulis berdasarkan formula kenaikan pada januari berdasarkan simulasi yang dibuat oleh dpp tersebut. dua tabel sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada lampiran kesimpulan dari berbagai uraian tersebut diatas dapat disimpulkan penghentian program post employment benefit pensiunan eks pertamina yang dilakukan oleh dirut pt. pertamina persero, ir. arif nawawi berdasarkan hasil keputusan rapat direksi pada tahun adalah pelanggaran terhadap prosedur administrasi perusahaan. dengan kata lain, tidak pernah bisa menemukan surat keputusan sk) direksi pt. pertamina persero sebagai dasar hukum yang mem back (mendukung) keputusan rapat direksi pada tahun tentang penghentian program post employment benefit tersebut. diduga kuat alasan penghentian program post employment benefit tersebut adalah interpretasi yang salah terhadap dini diinterpretasikan, bahwa pensiunan eks pertamina tidak termasuk sebagai asset yang dialihkan sesuai jiwa dan peraturan pemerintah tahun sebagaimana dimaksud. penafsiran terhadap undang undang tahun tentang keuangan negara apbn) dan undang undang tahun tentang badan usaha milik negara. padahal undang undang tahun dan undang undang tahun telah diuji materi oleh mahkamah konstitusi melalui risalah sidang perkara puu xi dan perkara puu xi pada tahun lihat p 8a). interpretasi yang dilakukan oleh pt. pertamina persero telah menempatkan posisi pertamina persero tidak laganggap menjadi bagian dari keuangan negara apbn). disamping itu pertamina persero menempatkan posisinya seakan sebagai badan usaha swasta yang berorientasi kepada perolehan laba semata. sedangkan posisi pertamina persero sebagai badan usaha milik negara tidak terlepas dari paradigma undang undang dasar dan prinsip keadilan sosial yang tercantum pada mukadimah uud serta badan pemeriksa keuangan negara bpk) sesuai uud berkewajiban memeriksa aliran dana badan usaha milik negara bumn persero). turunnya laba bersih perusahaan pertamina persero yang terjadi pada tahun terkesan harus ditanggung oleh pensiunan eks pertamina melalui kebijakan menghentikan program post employment benefit tersebut. sebagai akibat dari penghentian program post employment benefit ini, kondisi. para pensiunan eks pertamina terpuruk menjadi penduduk miskin extra dunia bahkan indonesia dengan rata rata pendapatan pensiun sebesar (enam ratus limapuluh ribu rupiah) per bulan atau pertahun. sedangkan bank dunia menetapkan batas ambang penduduk miskin dunia adalah sebesar tahun. juga tidak pernah bisa ditemukan surat keputusan sk) dari institusi yang lebih tinggi (berwenang) dalam hal ini dalam hal ini dewan komisaris denom) sebagai pembina dan pengawas pt. pertamina persero, sesuai ketentuan bab iii dan keputusan presiden republik indonesia tahun tentang pokok pokok organisasi pertamina pt. pertamina persero). sebagaimana diketahui, pelaksanaan program post employment benefit pensiunan eks pertamina yang mulai dilaksanakan pada tahun secara yuridis formal berdasarkan sk. direksi pertamina c0000 b1, tanggal juni terlebih dahulu didasari oleh persetujuan menteri pertambangan dan energi selaku ketua dkpp bedasarkan surat k dkpp tertanggal septterhadap program post employment benefit tersebut adalah pelanggaran terhadap bab iii, tahun tentang dana pensiun lampira. apalagi sebagaimana ditetapkan pada program post employment benefit tersebut, bahwa mulai sejak tahun para pekerja eks pertamina diwajibkan membayar tambahan iuran pasti sebesar perbulan yang dipotong dari gaji pokok mereka sendiri selama aktif. dan sesuai ketentuan hukum), maka dari kewajibannya itu dia dan isterinya akan memperoleh manfaat pensiun mp) sebagai haknya selama dia menjalani masa masa pensiun purna bakti hingga akhir hanya. tentang pelaksanaan program post employment benefit ini dapat dilihat pada lampiran dan pelanggaran hukum terhadap republik indonesia tahun sebagai pengganti tahun tentang minyak dan gas bumi negara dengan turunannya peraturan pemerintah republik indonesia. adapun pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap bab dan bab dan peraturan pemerintah republik indonesia tahun lampiran sebagai pelaksanaan republik indonesia tahun sebagai pengganti tahun tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara lampiran bunyi bab peraturan pemerintah republik indonesia tahun sebagaimana dimaksud adalah perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara pertamina) yang didirikan dengan tahun dialihkan bentuknya menjadi perusahperseroan persero). selanjutnya bunyi peraturan pemerintah republik indonesia tahun tersebut adalah beralih kepada perusahaan perseroan. dst . akan tetapi bunyi bab dengan pengalihan, dan bunyiserta manfaat pensiun mp) beralih menjadi hak dan kewajiban antara perusahaan perseroan persero) dengan.pekerja perusahaan perseroan persero) , tidak mengakomodasi secara tegas keberadaan atau posisi pensiunan eks pertamina didalam tubuh pt. pertamina persero setelah peralihan. redaksional kedua yang tercantum pada bab dan seakan akan hanya menegaskan bahwa yang beralih hanyalah para pekerja pertamina saja, tidak termasuk para pensiunan eks pertamina. oleh karena itulah organisasi perjuangan pensiunan pertamina op3) mengajukan petit (petisi, permohonan) kehadapan yang mulia bapak bapak hakim mahkamah agung agar kedua dan pada bab peraturan pemerintah republik indonesia tahun tersebut "amendemen (disempurnakan) oleh mahkamah agung republik indonesia. diberlakukannya surat keputusan direksi pertamina pts c00000 so tentang peraturan dana pensiun pertamina, tanggal mei (melalui surat keputuspertamina (idem lampiran sama sekali tidak simetris (symmetric setangkup) dengan semangat jiwa bab peraturan pemerintah republik indonesia tahun sebagaimana telah dikemukakan pada butir diatas. artinya, surat keputusan direksi pt. pertamina persero pts c00000 so dan surat keputusan menteri keuangan republik indonesia kep. km. tanggal juni tentang peraturan dana pensiun pertamina tersebutsebagaimana ditegaskan pada dalam peraturan pemerintah tahun bahwa dengan pengalihan tersebut berdasarkan peraturan pemerintah tahun semua pekerja dan atau tidak terkecuali pensiunan eks pertamina menjadi tanggung jawab pt. pertamina persero. pengeleminasian pensiunan eks pertamina ini terlihat tidak adanya satu pun pada peraturan dana pensiun pertamina berdasarkan surat keputusan pts c00000 so tersebut yang mengayomi dasi pengelolaan pensiunan eks pertamina sehingga pensiunan eks. pertamina menjadi terpinggirkan (mendiskriminasi). padahal keberadaan dana pensiun pertamina sebagaimana dimaksud oleh surat keputusan direksi pt. pertamina persero pts c00000 so dan tahun tidak terlepas dari keberadaan atau sejarah organisasi dana pensiun sebelumnya sebagaimana ditegaskan pada bab ii, tentang tanggal dan pembentukan dana pensiun pertamina dpp) tahun (lihat lampiran p 4a). bahwa rangkaian perbuatan membeda bedakan atau diskriminasi yang sistemik yang dilakukan oleh pt. pertamina persero mulaakibat interpretasi redaksional yang disalah artikan seperti telah dikemukakan pada butir diatas, ditambahi lagi dengan interpretasi para direksi pt. pertamina persero terhadap uu nomor tahun dan terhadap nomor tahun seperti dikemukakan pada butir juga terjadi peng eliminasi an terhadap pensiunan eks pertamina ketika pt. pertamina persero menerbitkan surat keputusan penyempurnaan peraturan dana pensiun pertamina pada tahun nomor pts c00000 s0 tanggal mei lampiran dan lampiran a). pada peraturan dana pensiun pertamina (dpp) tersebut sama sekali tidak tercantum satupun yang mengakomodasi keberadaan pensiunan eks pertamina. peraturan dana pensiun pertamina tahun secara material diperuntukkan hanya untuk meng akomodasi perolehan manfaat pensiun pekerja pekerja dan pensiunan eks pt. pertamina persero. seperti misalnya kenaikan manfaat pensiun secara berkala sebesar setiap tahun pada tahun sebagaimana dikemukakan pada butir terbatas hanya untuk pensiunan eks. pt. pertamina persero. dengan begitu maka peraturan dana pensiun pertamina dpp) tahun mengelola dua kelompok pensiunan yang berbeda dalam hal perolehan manfaat pensiun, yaitu kelompok pensiunan eks pertamina yang perolehan manfaat pensiunnya bersifat konstan (tetap), dan kelompok pensiunan eks pt. pertamina persero yang perolehan manfaat pensiunnya bisa berubah sewaktu waktu mengikuti perubahan upah tetap pekerja. sebaliknya program post employment benefit pensiunan eks pertamina yang dihentikan pada tahun oleh pt. pertamina persero sama sekali tidak pernah ditinjau ulang baik oleh dpp maupun oleh pt. pertamina persero selaku pemberi kerja yang menerima peralihan bentuk badan usaha. sebagai pembanding, sebagaimana telah berlangsung sebelumnya, yaitu ketika semua perusahaan minyak milik negara yang ada seperti perindo, pertamina, dan permana beralih bentuk menjadi pertamina pada tahun semua pekerja dan pensiunan sebagai unsur kinerja (performance) atau asset organisasi dan sdm (pekerja dan pensiunan), serta unsur unsur kinerja yang lain seperti seperti asset sumberdaya alam, asset keuangan (finansial) dan asset fisik ketiga badan usaha negara tersebut juga beralih sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban pertamina. demikian juga halnya dalam pengelolaan pensiunan ketiga badan usaha tersebut dikelola oleh yayasan dana pensiun pertamina (dpp) sebagai badan yang mengelola semua pensiunan dalam satu kesatuan. sama sekali tidak ada perbedprogram post employment benefit yang dilakukan pada tahun penggunaan dana sebesar rp. triliun pada tahun yang tidak melibatkan pensiunan eks pertamina kenaikan berkala pada tahun yang terbatas hanya untuk pensiunan eks. pt. pertamina persero kenaikan atau tepatnya perubahan kecil perolehan eks pertamina pada tahun hanya sebesar dari laba bersih perusahaan pertahun. diadakannya atau tidak dihidupkannya kembali program post employment benefit tahun yang dihentikan semena mena pada tahun hilangnya hak atas perbaikan perolehan akumulatif atas kewajiban membayar uang iuran pasti sebesar perbulan mulai sejak program post employment benefit pada tahun hilangnya hak pensiunan berupa kenaikan akumulatif sebesar pertahun mulai sejak program post employment benefit dihentikan pada tahun sampai dengan tahun tidak melibatkannya diakomadasinyac00000 tentang peraturan dana pensiun pertamina, tanggal mei dan surat keputusan menteri keuangan republik indonesia kep. km. tanggal juniyaitu rata rata sebesar rp. per orang (bukan kenaikan berkala tahunan apalagi bulanan, hanya sekali itu saja. itupun karena demo silent yang dilakukan olejuangan pensiunan pertamina op3) tiga bulan sebelum kenaikan. total besaran kenaikan hanya sebesar dari laba bersih pada tahun itu. sebagaimana diketahui perolehan manfaat pensiun pegawai negeri sipil, tni dan polri, pln, bni, bri, btn, telkom dan lain adanya kenaikan secara berkala setiap tahun. bagaimana bisa pensiunan perusahaan kelas dunia hidup dalam kemiskinan yang absolut ekstrimyang sudah berlangsung mulai sejak tahun hingga dewasa ini sangat bertentangan dengan filosofi tujuan negara dalam upaya mensejahterakan rakyat yang berkeadilan sosial sebagaimana tercantum pada alinea ke uud padahal pt. pertamina persero sebagai bumn persero, adalah kelanjutan pertamina berdasarkan tahun yaitu sebagai perusahaan dengan identitas, perusahaan milik negara disamping berlawanan secara ekstrim terhadap filosofi tujuan negara juga berlawanan dengan paradigma pengelolaan bumn untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung pada uud yang menegasbahwa praktik diskriminasi tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi negara. merupakan pelanggaran berat terhadap normatif normatif uud yaituermohonan untuk menguji sekaligus menyempurnakan peraturan pemerintah republik indonesia tahun pada bab khususnya dan yang berbunyi dengan pengalihan bentukartinya, pengalihan sebagaimana dimaksud pada yang berbunyi seluruh pekerja pertamina beralih menjadi pekerja perusahaan perseroan persero ) ditafsirkan hanya untuk para pekerja semata, tidak termasuk peralihan para pensiunan eks pertamina oleh karena itu mohon disempurnakan sehingga antara pekerja dengan pensiunan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. pensiunan adalah pekerja yang melaksanakan masa masa purnawaktu setelah mereka (pekerja) mengabdi pada perusahaan selama puluhan tahun. oleh karena itu lengkapnya penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada diusulkan menjadi dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada seluruh pekerja pertamina dan pensiunnya beralih menjadi pekerja perusahaan dan pensiunan perseroan persero) dengan begitu maka dikemudian hari ini tidak lagi terbuka untuk diinterpretasi lain. sedangkan yang berbunyiimohonkan untuk disempurnakan dengan mengganti kata kata, antara perusahaan perseroan dengan pekerja perseroan persero) disempurnakan dengan redaksional perusahaan perseroan persero) . sehingga dengan amendemen (penyempurnaan redaksi) maka bunyi lengkapnya menjadeks pertamina beralih menjadi hak dan kewajiban perusahaan perseroan persero) . atau menambah satu baru berupa penyempurnaan berupa tambahan sebagai yang berbunyi yang dimaksud dengan dan pada ini, yaitu pekerja pekerja eks pertamina termasuk didalamnya para pensiunan eks pertamina juga beralih menjadi tanggung jawab pt. pertamina persero. permohonan untuk mengabulkan menyempurnakan peraturan dana pensiun pertamina dpp) berdasarkan surat keputusan direksi pertamina pts c00000 so, tanggal mei tahun republik indonesia melalui surat keputusandari dan pensiun pensiun pertamina (lihat lampiran kedua surat keputusan tersebut dan juga peraturan dana pensiun pertamina dpp) tahun sama sekali tidak simetris (symmetric setangkup) dengpada bab bab dan peraturan dana pensiun pertamina dpp) tahun sebagai penyempurnaan peraturan dana pensiun pertamina dpp) tahun sama sekali tidak memuat atau mengakomodasi pengelolaan pensiunan eks pertamina. dengan kata lain tidak ada satu pun yang menegaskan pengelolaan pensiunan eks pertamina sejalan dengan peraturan pemerintah republik indonesia tahun khususnya pada bab yang menegaskan, bahwa semua pekerja dan pensiunan eks pertamina juga menjadi tanggung jawab pt. pertamina persero. oleh karena itu peraturan dana pensiun pertamina yang diberlakukan pada tahun yang disempurnakan lagi pada tahun mohon disempurnakan oleh mahkamah agung republik indonesia. permohonan kami berupa usulkabulkan yang kami ajukan sebagai berikut, yaitu penyempurnaan redaksional pada bab ketentuan umum yang berbunyi, mohon dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi sebagai berikutbaik sebelum dan sesudah peralihan dari pertamina menjadi pt. pertamina persero . dengan begitu maka azas keadilan telah ditegakkan sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi antar komunitas dilingkungan perusahaan minyak dan gas buni milik negara seperti halnya dialami oleh pensiunan eks pertamina selama puluhan tahun terakhir ini. disamping permohonan penyempurnaan kedua ketentuan hukum sebagaimana kami kemukakan pada butir dan diatas, bersama dengan ini kami juga mengajukan permohonan kepada mahkamah agung republik indonesia yaitu permohonan mengabulkan untuk memberlakukan menghidupkan kembali program post employment benefit berdasarkan direksi pertamina pts c0000 tanggal juni yang dihentikan oleh pt. pertamina persero pada tahun bahwa program post employment benefit sebagaimana dimaksud pada dasarnya adalah program penyempurnaan kesejahteraan pensiunan pada hari hari tua hingga akhir hidup mereka. permohonan untuk dikabulkan oleh mahkamah agung agar pt. pertamina persero membayar mengembalikan hak hak pensiunan sebagai konsekuensi dalam melaksanakan kewajiban semasa mereka masih aktif (status pekerja karyawan) dengan membayar tambahan iuran pasti sebesar perbulan yang dipotong dari gaji pokok yang mulai laksanakan sejak tahun sampai dengan mereka menjalani purnawaktu. akan tetapi kenyataannya program post employment benefit dengan kenaikan perolehan manfaat pensiun mp) sebesar pertahun secara berkala tersebut sudah tidak lagi mereka peroleh mulai sejak tahun setelah dihentikan oleh pt. pertamina persero. bahwa pencabutan akumulasi hak hak pensiunan eks pertamina yang sudah berlangsung selama tahun mulai sejak tahun sampai dengan tahun sekarang ini dicabut begitu saja oleh pertamina persero dengan alasan hanya untuk mempertahankan perolehan laba bersih perusahaan, akan tetapi mengorbankan hak hak asasi manusia dan jiwa uud pencabutan hak hak para pensiunan baik terhadap eks pertamina maupun terhadap eks pt. pertamina persero dengan menghentikan program post employment benefit secara sepihak tersebut, telah merugikan secara mendalam baik spiritual maupun material mereka. permohonan untuk dikabulkan oleh mahkamah agung agar pt. pertamina persero dan dana pensiun pertamina dpp) memberlakukan rumus manfaat pensiun bagi pensiunan eks pertamina yang sama dengan rumus manfaat pensiun terhadap pensiunan eks pt. pertamina persero, yaitu rumus sesuai dan peraturan dana pensiun pertamina tahun dengan demikian maka tidak ada lagi perbuatan diskriminasi sebagaimana jiwa dan lampiran yang menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warga negara sesuai konstitusi sebagai rumah besar rakyat indonesia. hal hal menyangkut hitung hitungan kami mengenai kelebihan dana dari pengadaan dana sebesar rp. triliun pada tahun sebagaimana kami kemukakan dalam polita ini, kami harapkan pihak berwenang melakukan investigasi karena berdasarkan putusan mahkamah konstitusi republik indonesia mk ri) dan puu xi putusan mahkamah agung pid. sus yang menjadi rujukan bagi kpk dan bpk untuk menyelamatkan triliunan rupiah uang negara rakyat yang diduga telah disalah gunakan pengelolaanesepakatan organisasi organisasi pendukung op3 bukti fotokopi peta penyebaran domisili pensiunan pertamina seluruh wilayah indonesia bukti fotokopi peraturan pemerintah tahun tentang pengalihan bentuk perusahaan minyak dan gas bumi negara pertamina) menjadi perusahaan perseroan persen0)". bukti fotokopi buku peraturan dana pensiunan pertamina pts tahun bukti fotokopi undang undang tahun tentang dana pensiun" bukti fotokopi undang undang tahun tentang pertamina"tahun tentang keuangan negara" bukti fotokopi undang undang tahun tentang badan usaha milik negara" bukti fotokopi risalah sidang mahkamah konstitusi tentang perkara puu x1 dan puu xi bukti p 8a), fotokopi undang undang tahun tentang minyak dan gas bumi" bukti fotokopi undang undang dasar republik indonesia tahun bukti fotokopi surat dana pensiun pertamina 5s02000 tanggal oktober tentang daftar roll pensiunan". bukti fotokopi surat direktur utama pertamina kepada ketua dewan komisaris pemerintah untuk pertamina dkpp c0000 s4 tanggal juni tentang usulan perbaikan perolehan manfaat pensiun pekerja pertamina". bukti fotokopi surat kelompok kerja bidang oil cost accounting kepada menteri pertambangan dan energy ketua dkpp k kki dkpp tanggal september tentang perbaikan pensiun". bukti fotokopi simulasi perhitungan secara akumulatif perbaikan pensiun oleh litbang spp dkpp bukti fotokopi surat jawaban ketua dkpp menteri pertambangan dan energy k dkpp tentang persetujuan perbaikan perolehan manfaat pensiun". bukti fotokopi surat keputusan direktur utama pertamina c0000 b1 tanggal juni tentang persetujuan perbaikan perolehan manfaat pensiun". bukti fotokopi surat edaran perusahaan pertamina i0200 b2 tanggal oktober tentang penyesuaian peraturan pensiun pertamina". bukti fotokopi silaturahmi antara direksi pertamina persero, arif nawawi dengan dimana himpunan pensiunan pertamina tanggal juni nobulan terlampir bukti fotokopi bukti perolehan manfaat pensiun seorang pensiunan, sebagai bukti pelaksanaan surat keputusan direktur utama pertamina c0000 b1juni tentang perbaikan perolehan manfaat pensiun". bukti fotokopi idem dan peserta pensiunan lainnya. bukti fotokopi koran tempo, senin januari tentang target laba pertamina persero direvisi untuk membayar perubahan perolehan manfaat pensiun". bukti fotokopi surat keputusan direksi pertamina persero pts c00000 so tanggal januari tentang upah tetap pensiun untuk menghitung penghasilan dasar pensiunan" bukti fotokopi harian umum kompas, tanggal november tentang keluhan seorang ibu uang pensiun tidak mencukupi". bukti fotokopi surat pengumuman dari dana pensiun pertamina s00000 so tanggal januari tentang formula kenaikan manfaat pensiun". bukti fotokopi nama nama direktur utama pertamina periode bukti fotokopi copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bukti fotokopi copy susunan dewan pengurus pusat op3 periode s.d bukti fotokopi copy surat keterangan terdaftar dan direktorat jenderal kesatuan bangsa dan politik departement dalam negeri republik indonesia. bukti fotokopi copy surat keterangan terdaftar dan direktorat jenderal pajak departemen keuangan bukti fotokopi copy akta notaris pendirian organisasi masa ormas) organisasi perjuangan pensiunan pertamina atau disingkat op378p hum(vide memorandum panitera muda tata usahegara nomor pantun tun mo iv tanggal april bahwa jawaban memohon tertanggal april dan perkara telah diputus tanggal maret untuk digabung dengan berkas p humsamuel parantean, agus diajari hrp, adi bernard dalam kapasitasnya masing masing sebagai ketua umum, wakil ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pengurus pusat organisasi perjuangan pensiunan pertamina op3), oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama organisasi perjuangan pensiunan pertamina op3)menganggap haknya dirugikan yaitu adanya praktek membeda bedakan (diskriminasi). yang dilakukan terhadap pensiunan eks pertamina, adanya penghentian program post employment benefit yang secara serta merta juga telah mencabut hak hak pensiun eks pertaminsaat pembayaran perubahan sistem pengupahan yang semula berdasarkan gaji pokok menjadi upah tetap pekerja, sama sekali tidak melibatkan atau mengikutsertakan pensiunan eks pertamina, ketika pertamina persero melakukan kenaikan manfaat pensiun secara berkala sebesar 69o tahun pada tahun"kenaikan"sehingga pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada mahkamah agung agardana pensiun menimbang, bahwa terhadap dalil dalil pemohon tersebut mahkamah agung berpendapat sebagai berikut: bahwa, pemohon merupakan dewan pengurus pusat dpp) organisasi perjuangan pensiunan pertamina op3) yang berkedudukan jakarta. dalil pemohon yang menyatakan kepentingannya dirugikan karena pasca peralihan bentuk perusahaan dari semula pertamina sebagai bumn (berdasarkanserta dan terhadap perolehan manfaat pensiun diantara ketiga badan usaha yang bergabung ketika itu. pada akhirnya kami tiba pada kesimpulan, bahwa praktik membeda bedakan yang dilakukan oleh pertamina persero merupakan pelanggaran terhadap konstitusi negara. merupakan pelanggan terhadap tujuan serta filosofi negara bangsa indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan uud tahun serta normatif normatif sebagaimana tercantum pada bab dan uud tahun lampirankeseluruhan rangkaian praktik membeda bedakan (diskriminasi) sebagaimana kami kemukakan diatas, secara keseluruhan kami tuangkan dalam kronologis penghentian program post employment benefit pertamina sebagai kami sampaikan dalam polita permohonan ini. demikianlah kami sampaikan, bahwa interpretasi terhadap dan bab peraturan pemerintah nomor tahun sebagaimana kami kemukakan pada awal surat kami inihanya pengalihan para pekerja, tidak termasuk pengalihan para pensiunan eks pertamina dan sejalan dengan interpretasi itu maka pihak pt. pertamina persero telah menghentikan dengan semena mena program post employment benefit pensiunan pertamina yang dilakukan pada tahun hingga dewasa ini. bahwa penghentian semena mena program post employment benefit pensiunan pertamina tersebut pada prinsipnya bertentangan atau melanggar bab iii, undang undang r.i nomor tahun tentang dana pensiun lampiran diatas pelanggaran terhadap kedua undang undang tersebut, penghentian program post employment benefit juga bertentangan dengan bab tentang hak azanjadi pertamina persero), pertamina persero) telah membeda bedakan atau melakukan diskriminasi terhadap pensiunan eks pertamina dengan cara menghentikan program post employment benefit adalah tidak berdasar, karena terbitnya peraturan pemerintah nomor tahun hakikatnya adalah upaya negara selaku pemilik modal perusahaan (melalui pemerintah) untuk mengalihkan status bentuk pertamina menjadi perusahaan perseroan persero) dengan tujuan mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien, sertadengan demikian keberatan pemohon tidak memiliki relevansi karena yang bersangkutan bukanlah pemilik modal (pemegang saham), melainkan hanya sebagai pensiunan eks pertamina, dengan kata lain, tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian pemohon dengan pemberlakuan norma norma yang ada dalam objek hak uji materiil..nimbang, bahwa dalam musyawarah majelis hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari ketua majelis hakim dr. sugandi, s.h., hum., dengan pendapat sebagai berikut: bahwa alasan hak uji materiil berdasar, karena objek hak uji materiiltamina) menjadi perusahaan perseroan persero) multi tafsir dan tidak sinkron dengan konsiderannya, terutama penghargaan terhadap jasa para pensiunan, sehingga berakibat tidak menjamin kepastian hukum dan secara sosiologis mengesankan habis manis sepah dibuang bahwa terhadap tuntutan selebihnya tidak dapat dibenarkan karena sudah diluar jangkauan penilaian objek hak uji materiil: menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam majelis hakim dan telah diusahakan dengan sungguh sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuamajelis hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon tidak dapat diterim: mengadili, menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon: organisasi perjuangan pensiunan pertamina (op3td dr. irfan fachruddin, s.h., c.n., ttd ttd yulius, s.h., m.h., dr. sugandi, s.h.,m. hum., biaya biaya panitera pengganti, meterai . ttd redaksi . sumartanto, s.h., mkepaniteraan@mahkamah .go.id telp pera (ea halaman direktori putusan mahkamah agung republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id manusia, khususnya dan uud tahun lampiran pada akhirnya kami sebagai pemohon dengan ini mengajukan permohonan sebagaimana kami kemukakan selengkapnya pada petit kami. untuk itu kami, organisasi perjuangan pensiunan pertamina op3) dan organisasi organisasi pensiunan pertamina yang lain memohon kepada mahkamah agung yang mulia ini untuk memeriksa dan memutus permohonan kami tersebut diatas dengan seadil adilnya. demikian kami sampaikan, atas perhatian yang mulia mahkamah agung republik indonesia tersusun jari sepuluh, merunduk hati kami yang paling dalam memohon dan berkenan kiranya membebaskan belenggu kemiskinan terhadap ribu lebih pensiunan eks pertamina atau sebanyak ribuan pensiunan bersama istri mereka yang hidup dimiskinkan secara absolut ekstrim yang tersebar luas diseluruh pelosok negeri tercinta ini. untuk itu semua kami ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. pengantar pendahuluan pensiunan pertamina adalah pensiunan eks pekerja karyawan badan usaha milik negara bumn) pertamina berdasarkan tahun lampiran yang mulai melaksanakan masa masa purnawaktu mulai sejak tahun sampai dengan tahun sebelum pertamina melaksanakan perubahan bentuk perusahaan. para pekerja karyawan pertamina sebagaimana dimaksud pada awalnya adalah pekerja karyawan eks perindo eks diam perusahaan belanda) menjadi pertamina, dan permana eks shell, dan permana pada tahun digabung menjadi satu oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah kedalam sebuah perusahaan yang dinamakan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara atau disingkat pertamina, dengan undang undang khusus tersendiri, yaitu nomor tahun sebagai konsekuensi pengalihan bentuk kedua perusahaan milik negara perindo dan pertamina) tersebut, maka semua atau segala hak dan kewajiban serta semua perikatan perusahaan perindo dan pertamina beralih kepada pertamina. sebagian lainnya, para pekerja yang diangkat sebagai pekerja setelah tahun 'an, merupakan para pekerja yang diangkat langsung oleh pertamina dalam upaya mengembangkan kegiatan perminyakan dan gas bumi nasionada perbedaan hak dan kewajiban antara pekerja pekerja perindo, pertamina dan pertamina setelah mereka bergabung menjadi pekerja pekerja pertamina, bahkan dengan pekerja pekerja yang diangkat secara langsung oleh pertamina ketika memperluas kegiatan usaha khususnya sektor hilir ketika membangun kilang kilang baru yang dimulai mulai sejak tahun dewasa ini jumlah pensiunan eks pertamina mulai sejak tahun sampai dengan tahun berjumlah pensiunan. sedangkan jumlah pensiunan eks pt. pertamina persero mulai sejak peralihan sampai dengan tahun adalah sebanyak orang. sehingga total jumlah pensiunan eks pertamina digabung dengan jumlah pensiunan eks pt. pertamina persero total berjumlah pensiunan. dengan diberlakukannya undang undang republik indonesia nomor tahun tentang minyak dan gas bumi negara lampiran dan turunannya berupa,lembaran negara ri. tahun lampiran maka perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara pertamina) berdasarkan tahun sebagai konsekuensi diberlakukannya uu ri tahun dialihkan bentuknya menjadi perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud undang undang republik indonesia tahun tentang perseroan terbatas. kondisi pensiunan eks pertamina dari masa semasa. berbeda halnya dengan pensiunan para pegawai negeri, dengan pensiunan bumn bumn lain, dan juga dengan pensiunan tni, pensiunan eks pertamina dapat dikatakan selama puluhan tahun justeru nyaris tidak pernah mengenyam kenaikan perolehan manfaat pensiun mp) yang berarti. mereka pasrah dengan ketiadaan daya menerima nasib dengan perolehan yang sangat minimal. seperti misalnya perbaikan berupa penyesuaian perolehan manfaat pensiun mp) yang pensiun mulai sejak tahun sampai dengan tahun 'an sangat kecil. dewasa ini jumlah pensiunan eks pertamina dan eks pt. pertamina persero kurang lebih sebanyak orang (data dana pensiun pertamina dpp tahun total jumlah pensiunan eks pertamina sampai dengan tahun (sebelum peralihan sebentuk perusahaan persero, adalah sebanyak orangisanya sebanyak orang merupakan pensiunan pt. pertamina persero yang pensiun mulai sejak tahun sampai dengan tahun mengapa dilakukan pembedaan antara pensiun eks pekerja pertamina dan pensiunan eks pekerja pt. pertamina persero seperti dikemukakan diatas karena kebijakan pt. pertamina persero dalam menetapkan perolehan manfaat pensiun mp) yang tajam antara pensiunan eks pt. pertamina persero dengan pensiunan eks pertamina pada tahun telah menimbulkan kesenjangan yang mendalam. tidak disadari bahwa pelaksanaan pembayaran berupa perbedaan perolehan manfaat pensiun mp) bulanan tersebut telah melanggar azas negara, yaitu prinsip prinsip keadilan sosial terlebih lebih perbedaan itu berada didalam komunitas disebuah perusahaan milik negara. perbedaan yang menimbulkan kesenjangan atau jurang perolehan manfaat pensiun tersebut terlihat dari besaran perolehan manfaat pensiun mp) yang diperoleh pensiunan pt. pertamina persero per bulan yang dimulai sejak tahun besarnya (empat) kali lipat dibanding perolehan manfaat pensiun eks pertamina. dalam hal ini pt. pertamina persero sama sekali tidak menyentuh perbaikan perolehan pensiunan eks pertamina, padahal sebagaimana ditetapkan oleh peraturan pemerintah nomor tahun sebagai turunan uu ri nomor tahun bahwa peralihan pemeliharaan kesejahteraan para pensiunan eks pertamina adalah juga menjadi kewajiban pt. pertamina persero. tabel dibawah ini memperlihatkan perbedaan besar (jurang dalam), ketidak permulaan serta diskriminasi yang dilakukan pt. pertamina persero terhadap pensiunan pensiunan eks pertamina. tabel akan memperlihatkan perbedaan mencolok antara pensiunan eks pt. pertamina persero dengan pensiunan eks pertamina (apple apple) berdasarkan golongan jabatan eselon dan kepangkatan yang sama. tabel jabatan pangkat eks pertamina. eks persero perbulan) perbulan) golongan utama (eselon dan rp. juta rp. juta rp. 3juta rp. juta golongan madysalinan ng ruangsolidaritas indonesia psi), diwakili oleh grace natalie louis selaku ketua umum dan raja juli antoni selaku sekretaris jenderal, beralamat jalan k.h. wahid hasyim nomor tanah abang, jakarta pusat, provinsi dki jakarta berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada albert aries, s.h., m.h. (ip.c), dini shanti purnomo, s.h., ll.m., kaharuddin, s.h., manna alaihi, s.h., hasbullah, s.h., rian ernest tanudjaja, s.h., dr. surya tjandra, s.h., ll.m., vian lemari, s.h., dan riyanto, s.h., para advokat yang tergabung dalam jaringan advokasi rakyatpemohon: mendengar keterangan pihak terkait partai persatuan indonesia perindo)solidaritas indonesia hadapan rakyat indonesia, seolah olah pemohon sudah melawan peraturan perundang undangan yang berlaku. meskipun kita mengenal asas praduga tidak bersalah, namun secara politik dan persepsi publik, kerugian terhadap partai solidaritas indonesia telah nyata terjadi. bahwa dengan demikian ketentuan guo dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, bersifat tidak adil dan diskriminatif, mana hak hak konstitusional pemohon sebagai partai politik menjadi terabaikan dan mendiskriminasi, suatu perlakuan tidak adil yang jelas jelas dengan bertentangan dengan dan uud:dan uud bahwa dengan adanya ketentuan dalam dan pemilu tersebut, maka: pemohon telah dibelenggu hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendidikan politiknya, dan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui berbagai medium periklanan, menyampaikan gagasan politik pemohon, mengenalkan visi, misi dan program pemohon dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang pemohon mata rakyat.sudah berdiri selama puluhan tahun. tidaklah adil dan melanggar hak konstitusional pemohon, apabila setelah pemohonpemohon tidak diberi kesempatan untuk melakukan iklan serta sosialisasi politik. hal ini dapat diibaratkan dengan memaksa pemohon untuk bertinju dengan satu tangan terikat belakang. dengan rimpangnya posisi awal pemohon, dan minimnya peluang untuk beriklan dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik tentang visi, misi, dan program psi selama masa kampanye maka kemungkinan besar partai partai politik baru, termasuk pemohon,pada akhirnya, rakyat republik indonesia tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat adanya partai baru yang bisa tumbuh dan membawa perubahan perpolitikan indonesia dikarenakan sangat minimnya sosialisasi media cetak, elektronik dan internet. rakyat hanya diberikan pilihan partai partai lama yang diindikasikan gagal melawan korupsi dalam sistem politik, terbukti dari data yang pemohon dapatkan, bahwa dari partai peraih suara tertinggi pemilu yang lalu, juga merupakan partai yang paling banyak kadernya diciduk kpk antara sampai (bukti ii. alasan dan argumentasi permohonan tentang citra diri istephen j., dalam caption, dikutip dari e.a. dredger, legislative drafting, dalam canadian bar review, xxvii,lakukan pendidikan politik danidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dan persamaan hadapan hukum. bahwa pemohon khususnya sekretaris jendral raja juli antoni dan wakil sekretaris jenderal setia chandra dwiguna telah dilaporkan oleh badan pengawas pemilu kepadajuta rupiah. bahwa tindakan pelaporan oleh badan pengawas pemilu kepada kepolisian republik indonesia atas didasarkan melulu pada ketentuan angka khususnya frasa . dan atau citra diri yang kemudian ditafsirkan secara sepihak dan tanpa melalui prosedur hukum yang benar oleh badan pengawas pemilu yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pemohon dengan melaporkannya kepolisian republik indonesia. bahwa kronologis melaporkannya pemohon sama dan iklan kampanye pemilihan umum tahun melalui lembaga penyiaran, pers nasional dan pers asing, yang isinya antara lain larangan iklan kampanye media massa sebagaimana di, meneruskan temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan psietia chandra dwiguna, sebagaimana dimaksud dalam pemilu. bahwa sesuai dengan angka pemilubahwa dengan demikian kampanye sebagaimana dimaksud pemilu memiliki setidaknya . unsur yang harus dipenuhi, sebagai berikutcc. dengbahwa terkait frasa untuk meyakinkan pemilih , kata meyakinkan menurut kamus besar bahasa indonesia kbbi) adalah kata kerja (verba) yang berarti "menjadikan (menyebabkan dan sebagainya) yakin , sekaligus juga merupakan kata sifat (adjektiva) yang berarti sungguh sungguh (dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan sebagainya). bahwa terkait frasa dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu pemohon berpendapat masih perlu penjelasan tekstual dan kontekstual yang lebih mendalam. menurut kbbi menawarkan adalah kata kerja yang berarti menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) : visi adalah kata benda yang berarti pandangan atau wawasan depan, apa yang tampak dalam khayalan , misi adalah kata benda yang berarti tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya . bahwa sementara terkait frasa citra diriread bawaslu logo dan nomor urut termasuk dalam citra diri partai, diakses mei buktiuktfrasake bareskrim m c kb8, diakses juni buktlast resort approach). bahwa hingga permohonan ini dimasukkan, pemohon sebagai salah satu peserta pemilu belum pernah ikut menghadiri sosialisasbahwa pemohon berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pemohon dengan memasang publikasi pengumuman dan meminta masukan harian jawa pos tanggal april tersebut tidak dapat disamakan dengan kampanye pemilu sesuai dengan pemilu karena tidak ada ajakan untuk memilih, tidak ada tawaran program kerja, visi maupun visi organisasi, dan hanya memuat logo dan nomor urut partai politik untuk menjaga kredibilitas pengumuman tersebut. bahwa pemuatan logo dan nomor urut partai yang dimuat pemohon harian jawa pos edisi tanggal april tidak dapat serta merta dapat menggambarkan visi, misi dan program pemohon sebagai partai anak muda, partai anti korupsi dan anti intoleransi, dan yang dilakukan pemohon semata mata adalah pengumuman untuk meminta masukan masyarakat terhadap tokoh potensial calon wakil presiden serta calon menteri kabinet mendatang (yang sebelumnya sudah dimuat website pemohon sendiri) dan merupakan bentuk pendidikan politik dan demokrasi kepada masyarakat sesuai dengan amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga pemohon sebagai partai politik, serta sejalan dengyang mengatur bahwa tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat, serta yang mengatur bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana (i)(ii)(iii) partisipasi politik warga negara indonesia. bahwa pemohon berpendapat bahwajika seandainya frasa citra diri dalam angka pemilu tetap dianggap konstitusional oleh mahkamah konstitusi, maka bukan hanya pemohon yang bisa dianggap melakukan kampanye pemilu tetapi juga berbagai lembaga survey yang melakukan polling dan meminta masukan masyarakat terkait pemilu, orang perseorangan warga negara yang meminta masukan terkait persepsi masyarakat terhadap peserta pemilu, calon presiden dan wakil presiden, dan sebagainya, dapat diduga melakukan tindak pidana pemilu. hal mana menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengancam ruang demokrasi yang sudah terbangun dan bertentangan dengan uud frasa citra diri ini juga bertentangan dengan asas kejelasan rumusan yang menfrasa citra diri pada angkakarena dengan adanya frasa tersebut telah mengancam upaya demokratis pemohon guna meminta masukan masyarakat menjadi terhambat atau setidak tidaknya tidak bisa dilaksanakan secara efektif. uud menyatakan bahwkarena dengan adanya frasa tersebut pemohon tidak bisa melakukan tugas pendidikan politik yang menjadi salah satu tanggung jawabnya sebagaimana termuat dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga serta dikuatkan oleh pemilu. uud menyatakan bahwakibat adanya frasa tersebut hingga pemohon dilaporkan kepolisian republik indonesia, mana proses laporan dilaksanakan terlebih dahulu baru definisi dan penjelasan terkait frasa citra diri diberikan kemudian, serta terancam pidana telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena bersifat diskriminatif, serta mengancam ruang demokrasi, karena begitu luasnya penafsiran yang bisa diberikan terhadap frasa citra diri ini. uud menyatakan bahwa. setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena tugas pendidikan politik merupakan hak konstitusional pemohon yang harus dijamin dan dilindungi, mana masyarakat berhak didengarkan masukannya terlebih untuk ikut menentukan siapa bakal calon wakil presiden dan calon menteri kabinet sebagaimana dilakukan oleh pemohon melalui publikasi tersebut.dengan adanya frasa tersebut pemohon telah mengalami tindakan diskriminatif dan adalah sepatutnya untuk mahkamah konstitusi melindungi dengan mengabulkan permohonan pemohon ini.obyek permohonan bahwkhususnya pada frasa tentang larangan beriklanadanya pembatasan terhadap pendapat dan pandangan politik serta sosialisasi politik yang diatur dalam: pemilu yang,jelas jelas bertentangan dengan hak serta kebebasan yang terkandung dalam uud bahwa apabila ada semangat pembuat guo agar pemilu itu berbiaya murah, telah salah ditempatkan, karena malah membatasi pemohon, yang terdiri dari warga negara indonesia yang ingin menyampaikan pendapat, pandangan politiknya dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program pemohon melalui berbagai media. pemohon sepakat dengan asumsi dasar pembuat guo bahwa pemilu harus berbiaya murah, dan ini sudah terlaksana dengan adanya pemilu serentak, sehingga tak perlu lagi seperti masa lampau, dimana ada satu hari untuk memilih anggota dpr, dprd, serta dpd dan satu hari lain untuk memilih presiden dan wakil presiden. bahwa apabila ada asumsi dasar dari pembuat guo bahwa partai yang memiliki modal besar untuk beriklan maka otomatis partai tersebut akan meraih elektabilitas tinggi, pemohon anggap tidaklah terbukti. data dari saiful mulai research and consulting smrc) per desember menunjukkan, perindo sebagai partai yang ketua umumnya juga merupakan pemilik dari mnc group, telah beriklan sejak sekian lama melalui medium televisi dan radio miliknya. namun demikian, survey dari smrc pada halaman menunjukkan, jika pemilihan anggota dpr diadakan pada sekarang ini desember maka partai atau calon dari perindo hanya dipilih oleh responden (bukti p 14j. sehingga asumsi dasar pembuat guo (sekiranya ada) telah terbantahkan. bahwa pemohon berpandangan agar lebih baik pemilu mengatur tentang iklan dengan tujuan politik. semisal, tidak boleh ada iklan politik yang dilakukan secara terselubung dalam bentuk berita atau liputan editorial international institute for democracy and electoral assistance international idea). standar standar internasional untuk pemilihan umum: pedoman peninjauan kembali kerangka hukum pemilu. laman nal pemilihan umum pedoman peninjauan kembali kerangka hukum peri lu.pdf. diakses pada juni halaman komisi pemilihan umum republik indonesia pun mengakui bahwa tidak fair bagi partai politik yang punya afiliasi dengan media bisa beriklan setiap saat dan sebaliknya yang tidak punya afiliasi akan sulit punya akses media massa liputan6.com. laman com news read kpu larang parpol peserta pemilu kampanye di media massa. diakses pada juni bukti apabila memang ini masalahnya, maka sebaiknya substansi pemilu mengatur agar tarif pemasangan iklan media cetak, elektronik dan internet agar transparan, tidak diskriminatif, sehingga semua partai politik memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk beriklan. akses dan kesempatan adalah hal yang perlu dikawal, namun bukan malah memangkas akses dan kesempatan itu sendiri, seperti yang saat ini terjadi dengan adanya ketentuan guo. ini sejalan dengan pandangan international institute for democracy and electoral assistance bahwa seharusnya tidak ada hambatan hukum atau administratif yang menghalangi kelompok politik yang ingin berpartisipasi dalam proses pemilu untuk mendapatkan akses media. bahwa adanya fakta pemilu yang telah membatasi partai baru, memang mengindikasikan adanya kartel politik yang dilakukan partai partai lama. kartel ini hanya menguatkan posisi mereka yang sudah dalam parlemen dan secara sistematis menghambat adanya pemain baru dalam parlemen, seperti pemohon ini. tentulah sangat tidak adil, mengingat anggota dpr yang sekarang menjabat masih jauh dari nilai yang baik, sebagaimana ditunjukkan dengan rendahnya target undang undang, yakni hanya ruu dari ruu dalam prolegnas prioritas yang selesai dari target) (kumparan.com. news dpr hanya selesaikan dari target ruu sepanjang tahun diakses pada juni bukti hanya ruu dari ruu dalam prolegnas prioritas yang selesai dari target) (detikcom. kinerja dpr dari target ruu hanya bisa diselesaikan. diakses pada juni bukti pemohon sebagai partai yang ingin membawa perubahan parlemen melalui pemilihan umum telah dibatasi hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapatnya, melalui cara iklan kampanye pemilihan umum. pemohon berpandangan, pembuat undang undang telah memiliki niatan baik agar politik indonesia tidak bergantung kepada ketersediaan modal untuk beriklan, sehingga pemilu mengatur bahwa kampanye pemilu difasilitasi dan didanai apbn. namun sangat disayangkan bahwa niat baik ini pada akhirnyuatbahwa ketentuankarena keinginan pemohon untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui jalur politik, lebih khusus melalui penyampaian visi, misi dan program dengan cara memasang alat peraga tempat umum, beriklan media cetak, elektronik dan internet saat ini dibatasi dengan ketentuan guo.arena sebagai sebuah partai politik yang masih baru, tentu tidak punya titik mulai yang sama dengan partai yang sudah berdiri selama puluhan tahun. ini sesuai dengan. tidaklah adil bagi sebuah partai baru, setelahuntuk kemudian dipaksa berhadap hadapan dengan partai besar, namun tidak diberi keleluasaan untuk melakukan iklan serta sosialisasi politik. alhasil terbuka peluang yang besar bagi partai partai baru untukdengan alasan atas, sangatlah beralasan bagi pemohon sebagai partai yang baru untuk diberikan perlakuan khusus, namun bukan merupakan pemberian keistimewaan yang berlebihan. karenanya, dalam petit, pemohon tidak meminta kepada yang mulia majelis hakim agar hanya pemohon atau partai peserta pemilu yang baru pertama kali mengikuti pemilu yang dapat melakukan iklan serta sosialisasi politik secara lebih optimal dengan cara diberikan waktu dan kesempatan yang lebih luas. melainkan pemohon meminta kepada yang mulia majelis hakim untuk memperbolehkan semua partai peserta pemilu untuk melakukan hal tersebut secara swadaya tanpa membebani apbn. bahwa ketentuan guo juga terkait dengdalam pokok perkara menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. menyatakan frasa dan ataudan huruf secara swadaya, diluar dari fasilitasi kpu dan pendanaan apbnsecara swadaya, diluar dari fasilitasi kpu dan pendanaan apbn, sejak tiga hari setelah ditetapkan daftar calon anggotasampai dengan dimulainya masa tenang. menyatakan sampaketentuan tersebut tidak berlaku bagi partai politik peserta pemilu yang melakukan iklan kampanye pemilu secara swadaya, diluar dari fasilitasi kpu dan pendanaan apbn. memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesianggaran dasar dan anggaran rumah tangga psi, bukti fotokopiseptem: bukti fotokopi berita berisi penjelasan bawaslu soal makna citra diri, bukti fotokopi berita berisi penjelasan bawaslu soal sanksi administrasi, bukti fotokopi berita berisi pelaporan bawaslu bareskrim polri: bukti fotokopi berita berisi pernyataan kpu soal iklan partai politik: bukti fotokopi berita soal pencapaian kinerja dpr tahun bukti fotokopi berita soal pencapaian kinerja dpr tahun selain itu, pemohon mengajukan (dua) orang ahli bernama dr. ade armando dan prof. dr. hadi muluk, yang menyampaikan keterangan secara lisan maupun tertulis dalam persidangan tanggal november dan november pada pokoknya sebagai berikut. dr. ade armando dalam demokrasi, keterlibatan warga negara dalam proses politik adalah keniscayaan. namun keterlibatan tersebut hanya akan berarti bila warga negara memiliki informasi cukup mengenai pilihan pilihan yang tersedia. warga negara yang tidak memiliki pengetahuan memadai sangat mungkin justru mengambil pilihan yang merugikan kepentingan dirinya dan masyarakatnya hanya karena dia sebenarnya tidak tahu mana pilihan yang terbaik untuk dirinya. karena arti penting kepemilikan pengetahuan inilah, negara negara demokratis percaya pada kebebasan pers dan kebebasan arus informasi. diasumsikan dengan adanya kebebasan pers, warga masyarakat akan memperoleh informasi yang benar dan cukup untuk mengambil pilihan dalam sebuah 'public sphere' (ruang publik) yang terbebas dari intervensi negara. kebutuhan akan informasi ini menjadi semakin esensial dalam proses pemilihan umum demokratis. dalam hal pemilihan calon legislatif (caleg), setiap warga negara harus memiliki informasi yang cukup terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan tempat pemungutan suara hari pemilu. tanpa pengetahuan yang cukup, warga sangat mungkin memilih seorang caleg hanya karena faktor faktor tidak rasional: hanya karena ketampanan kecantikan, kesamaan suku, keterkenalan, kekerabatan dan hal hal tidak substansial lainnya. warga memang seharusnya tidak hanya disuap informasi. warga seharusnya memang mencari tahu informasi tentang para calon legislatif yang akan dipilihnya nanti. namun sebelum warga bisa tertarik dan berhasrat untuk mencari tahu dan memilih sebuah partai atau caleg, dia harus tahu dan sadar dengan kehadiran partai atau caleg tersebut. sederhananya: saya tidak akan tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang sebuah partai politik kalau saya bahkan tidak tahu bahwa partai politik itu ada. dalam hal ini saya ingin merujuk pada salah satu model dalam dunia pemasaran dan periklanan yang menggambarkan bahwa tahapan tahapan konsumen sampai tertarik untuk membeli sebuah produk adalah aida yang merupakan singkatan dari attention, interest, desire dan action. model efek hierarkis ini mengasumsikan bahwa sebelum akhirnya seorang konsumen memutuskan untuk membeli sesuatu, dia harus melewati tahapan tahapan tertentu: dia tahu sadar bahwa produk itu ada dan berkualitas, dia tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut, dia berhasrat untuk membelinya dan dia akhirnya memilih untuk membeli produk tersebut. mengambil contoh pemasaran barang, sebuah produk yang berkualitas tinggi tidak akan dengan sendirinya laku pasar bila konsumen tidak sadar bahwa produk itu ada pasar dan berkualitas. karena itulah produsen barang tidak akan sungkan untuk mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk promosi barang, terutama untuk membangkitkan awareness' masyarakat terhadap kehadiran dan kualitas produk tersebut hal serupa berlaku dalam politik. sebuah partai politik yang dalamnya bergabung caleg saleh berkualitas dan berintegritas hanya memiliki peluang sangat kecil untuk mendapat suara signifikan hari pemilihan, bila pemilih tidak memiliki informasi mengenai kualitas partai dan caleg calonnya. karena itu informasi adalah kunci keberhasilan sebuah pemilu untuk menghasilkan pemenang pemenang yang berkualitas. masalahnya, pemilu justru akan menghambat akses publik terhadap informasi yang dibutuhkannya sehingga akan membahayakan kualitas demokrasi negara ini. pemilu menetapkan bahwa proses penyebaran informasi dalam bentuk kampanye partai politik dibagi dalam dua tipe saluran kampanye. yang pertama adalah kampanye yang dikenal dalam dunia pemasaran sebagai kampanye 'below the line: pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga. kampanye tipe ini bisa dimulai sejak tiga hari setelah diumumkannya daftar calon tetap sampai masa tenang. yang kedua, kampanye 'above the line', yaitu iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet yang hanya berlangsung hari sebelum masa tenang. pembedaan semacam ini sangat mengherankan karena media yang paling bisa diandalkan untuk menjangkau masyarakat seluas luasnya (apalagi dengan mempertimbangkan keluaran indonesia) adalah media massa elektronik. media massa elektronik (terutama televisi) adalah media yang paling efektif dan efisien untuk menyebarkan informasi awal tentang sebuah partai politik. bila kampanye melalui media elektronik baru dimulai hari sebelum masa tenang, waktu yang terbatas itu hanya dapat membangkitkan kesadaran tentang kehadiran partai tersebut namun tidak ada waktu cukup bagi proses pencarian informasi lebih dalam tentang partai tersebut yang idealnya diperoleh warga melalui beragam bentuk komunikasi lain (diskusi, tatap muka, website, media sosial, dan seterusnya). masalah ini memang tidak akan menjadi masalah terlalu besar bagi partai partai politik atau politisi yang sudah berpuluh tahun hadir dalam politik indonesia. awareness dan brand mereka sudah terbentuk mata para pemilih. bagi mereka yang diperlukan adalah sekadar memperkuat dukungan publik pada mereka. tapi ini tidak berlaku bagi partai partai atau caleg caleg baru yang perlu membuat rakyat tahu akan kehadiran dan kualitas mereka. survei saiful mulai research and consulting smrc) daerah pemilihan pada september menunjukkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang partai partai politik baru, kecuali perindo. dalam penelitian smrc itu terungkap bahwa hanya 25y6 warga mengenal psi, mengenal partai garuda dan mengenal partai berkarya. adapun perindo dikenal oleh warga. angka angka ini memang sama sekali tidak mengejutkan mengingat larangan yang dikenakan pada partai politik untuk berkampanye. partai partai perlu membangun membangun kesadaran publik tentang kehadiran mereka, dan media utama untuk memenuhi kebutuhan itu adalah media televisi. data consumer media view mei dari mpg menunjukkan bahwa dari masyarakat indonesia menonton televisi: mendengar radio, membaca suratkabar dan membaca majalah. karena itu, televisi adalah sarana komunikasi utama yang dapat diandalkan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai partai atau caleg tertentu. siaran televisi akan mampu menjangkau puluhan juta orang secara serentak seluruh indonesia. bila nama dan tampilan fisik sebuah partai atau caleg tertentu secara berulang hadir layar televisi, rakyat akan tahu bahwa partai atau caleg itu ada. penelitian smrc september juga menunjukkan sumber utama informasi politik bagi masyarakat adalah media televisi. sekitar responden mengaku setiap hari mengikuti berita politik televisi, sementara angka untuk media lain jauh lebih rendah dari itu: koran radio dan internet dan atau citra diri adalah bertentangan dengan,uruf huruf dan huruf pemilu mengatur perihal kampanye yang dilakukan melalui antaranya: (i) pemasangan alat peraga tempat umum, dan (ii) iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet. bahwpada dasarnya ada dua acara agar sebuah partai bisa muncul layar televisi: partai tersebut beriklan televisi atau partai tersebut mendapat peliputan oleh televisi. bila partai dilarang beriklan televisi, satu satunya harapan bagi partai politik hanyalah berharap diliput oleh stasiun televisi dalam beragam cara: diberitakan, diwawancara, dilibatkan dalam talkshow, dihadirkan dalam acara hiburan dan seterusnya. masalahnya indonesia, banyak stasiun televisi tidak bersikap independen, objektif dan netral secara politik. bila kita memusatkan perhatian pada stasiun televisi besar yang bersiaran nasional, enam antaranya dimiliki oleh tokoh politik yang partai politiknya bertarung dalam pemilu. rcti, mnc dan global dimiliki oleh hari tanoesoedibjo (pendiri perindo). one dan dimiliki oleh keluarga aburizal bakrie (pimpinan golkar). metro dimiliki surya paloh (pendiri dan pimpinan nasional demokrat). keenam stasiun televisi ini membela kepentingan dan mempromosikan partai politik yang dipimpin pemilik stasiun televisi tersebut. ruang redaksi media tersebut tidak dibiarkan menentukan pilihan berita secara professional dan objektif. berbagai studi menunjukkan bagaimana stasiun stasiun televisi tersebut akan mengedepankan peliputan partai politik pemiliknya seraya menyingkirkan peliputan partai politik pesaingnya. akibatnya, partai politik yang bukan menjadi bagian dari grup media akan dianaktirikan. partai partai politik ini tidak bisa berharap bahwa stasiun stasiun televisi besar itu akan secara objektif memberitakan kegiatan dan ucapan mereka atau diundang untuk hadir dalam acara talkshow yang adil dan berimbang. bahkan empat stasiun yang tidak dimiliki oleh politisi pun tidak bisa diharapkan dengan sendirinya bersikap netral. pengusaha chairul tanjung yang memiliki trans dan trans dikenal sebagai tokoh yang memiliki kedekatan dengan tokoh atau partai politik tertentu. yang mungkin lebih dikenal sebagai tokoh yang sama sekali tidak memiliki kiprah politik adalah pengusaha eddy sariatmadja (pemilik sctv dan indosiar). namun kedua stasiun televisi ini pun semakin lama semakin mengurangi porsi pemberitaan politik dalam siarannya. bahkan talkshow politik sudah ditiadakan sama sekali kedua stasiun televisi tersebut. karena sulitnya tampil layar televisi akibat ketidakobjektifan ruang redaksi stasiun televisi, sarana yang paling bisa diandalkan untuk membuat rakyat tahu tentang kehadiran sebuah partai politik baru, adalah beriklan stasiun televisi. dalam hal ini, dari data riset roy morgan research kota juni terungkap bahwa media yang dijadikan tempat bagi konsumen melihat iklan adalah: televisi suratkabar radio internet dan billboard ini hanya data kota besar. bila pengamatan ditujukan pada masyarakat luar kota besar, persentase mereka yang melihat iklan suratkabar, internet dan billboard diperkirakan akan jauh lebih rendah. dengan demikian, bila parpol baru dilarang beriklan televisi maka parpol baru tidak akan memiliki sarana yang efektif dan efisien untuk menjangkau rakyat indonesia. mereka hanya bisa menggunakan sarana non penyiaran, padahal data menunjukkan bahwa sarana yang paling efektif dan efisien adalah media penyiaran. memasang iklan lembaga penyiaran televisi memang mahal. namun dibandingkan dengan daya jangkauan, dana yang dikeluarkan sebenarnya sebanding dengan hasil yang bisa diperoleh. dan pelarangan ini tidak berarti menyelamatkan partai yang tidak cukup punya dana untuk beriklan televisi. faktanya, bila partai tidak beriklan media yang dapat menjangkau pemilih berskala nasional, partai harus mengeluarkan uang untuk membayar alat puluhan ribu atau ratusan ribu alat peraga kampanye seluruh indonesia, membuat billboard, spanduk, stiker, poster atau melakukan acara tatap muka, dan sebagainya yang nilainya sama sekali tidak sedikit. potensi gerakannya pun tidak sedikit. bila stasiun televisi diizinkan untuk memuat siaran iklan partai politik jauh lebih awal dari masa tenang, satu hal pun harus ditegaskan. penataan iklan politik itu pun harus transparan dan tidak diskriminatif. sebagaimana diterapkan negara seperti amerika serikat, tarif iklan politik harus berlaku sama untuk semua kandidat dan partai politik. jam pembuatannya pun harus adil. stasiun televisi tidak boleh menolak memuat iklan sebuah partai politik tanpa alasan yang dapat diterima. sebagai seorang yang mempelajari kampanye politik, saya menyadari adanya niat baik belakang pembatasan kampanye melalui televisi. salah satu alasan utamanya mungkin adalah menjaga jangan sampai partai politik yang kaya saja yang bisa memenangkan pertarungan pemilu karena merekalah yang paling bisa membiayai iklan televisi. argumen semacam inilah yang menyebabkan inggris dan beberapa negara eropa lainnya melarang iklan politik berbayar televisi. namun indonesia tentu saja sebaiknya tidak mencontoh inggris begitu saja karena sejumlah persoalan. inggris, kamulah para kandidat tidak bisa berkampanye melalui televisi, infomasi mengenai mereka akan disajikan secara memadai oleh lembaga penyiaran publik yang independen dan objektif, yaitu british broadcasting corporation bbc). inggris, bbc adalah stasiun televisi utama yang dijadikan rujukan rakyat inggris. bbc tidak berpihak. sisi lain, inggris tidak ada pemusatan kepemilikan stasiun siaran swasta tangan para pelaku politik. konsekuensinya, pemberitaan stasiun televisi swasta tidak perlu dikuatkan hanya mempropagandakan partai politik atau kandidat tertentu saja. kondisi indonesia jauh berbeda dari inggris. indonesia tidak ada lembaga penyiaran publik seperti bbc yang independen, tidak berpihak, berkualitas dan memiliki jumlah penonton terbesar. indonesia, kepemilikan lembaga penyiaran swasta cenderung terpusat tangan beberapa pemilik yang sekaligus adalah pelaku politik yang terlibat dalam pemilu. karena itu, bila partai politik tidak diizinkan beriklan, sangat sulit bagi mereka untuk dapat menjangkau rakyat indonesia yang tersebar seluruh indonesia. dengan demikian saya khawatir bahwa aturan tentang pembatasan berkampanye media televisi, betapapun baiknya niat awalnya, mengancam hak partai politik baru untuk dapat bersaing dengan partai partai politik lama. tanpa beriklan televisi, sulit bagi partai politik baru mencapai hasil optimal melalui kampanyenya. partai politik baru bisa saja berkualitas dan berintegritas, namun hal hal tersebut tidak akan banyak berarti karena masyarakat tidak akan memilih mereka atas dasar satu alasan sederhana: mereka tidak mengenal partai itu. prof. dr. hadi muluk, dalam teori tentang pemungutan suara (voting), dan juga didukung temuan temuan empiris, untuk bisa dipilih oleh pemberi suara (voters), maka seorang kandidat atau partai politik harus melewati tiga hukum besi, yaitu kedikenalan (popularity), kesukaan (liability) dan baru terakhir keterpilihan (electability). adalah sulit bagi kandidat atau partai untuk disukai kalau tidak dikenal terlebih dahulu. setelah dikenali secara meluas, barulah bisa untuk disukai. setelah disukai tentulah baru ada kemungkinan untuk dipilih. jadi rangkaian: kedikenalan kesukaan keterpilihan inilah yang disebut hukum besi pemungutan suara (iron law voting). untuk menjadikan sebuah partai kandidat bisa dikenali khalayak pemilih secara meluas tentunya diperlukan strategi dan waktu yang mencukupi untuk melakukan kegiatan sosialisasi secara memadai. sehingga selayaknya tidak memberikan batasan yang terlalu kaku atau memberikan restriksi yang terlalu ketat, baik dalam jangka waktu dan metode tertentu untuk melakukan sosialisasi. kegiatan sosialisasi partai politik tentunya adalah memperkenalkan seluas luasnya mengenai keberadaan dirinya, yang dalam hal ini mencakup keseluruhan jati diri ad art, logo, lambang, motto, pengurus, ideologi, gagasan gagasan, program bahkan tentu saja visi, misi, dsb nya). pengenalan yang luas dan menyeluruh ini dimaksudkan supaya publik dapat secara utuh mengenali sosok partai politik yang bisa jadi akan menjadi pilihan politik bagi warga ketika hari pemungutan suara. dalam hal ini menjadi hak politik bagi warga untuk mengenali secara utuh sosok suatu partai politik, sekaligus menjadi kewajiban bagi partai untuk politik untuk mensosialisasikan keberadaan dirinya. ini seharusnya dijamin oleh konstitusi. dalam hal ini undang undang memang mengatur tentang apa yang disebut sebagai kampanye tetapi tidak mengatur dan apa yang disebut sebagai sosialisasi oleh partai politik. hanya kampanye yang diatur oleh dengan batasan sebagai berikut:etentuan ini bermasalah dengan frasa citra diri peserta pemilu. frasa citra diri (dalama bahasa inggris: self image) dalam ilmu psikologi dapat didefinisikan sebagai berikut: citra diri adalah keseluruhan gambaran tentang diri seseorang yang diyakininya dan juga lewat usaha tertentu ingin ditampilkan kepada orang lain yang mengamati dirinya. dalam hal ini yang ingin ditampilkan adalah keseluruhan jati dirinya berikut ciri ciri yang melekat pada diri seseorang tersebut. oleh karena itu segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang (properties), baik itu ciri fisik, sifat sifat, tingkah laku bisa merupakan gambaran dari citra diri seseorang. dengan kata lain apa yang bisa tampilkan sebagai usaha untuk membentuk citra diri adalah sangat luas dan sulit untuk dibatasi hanya pada aspek tertentu. misalnya, dalam konteks partai politik: lambang partai, nomor urut, warna partai, gedung partai, sosok pengurus, gedung yang punyai, perkataan perkataan, kegiatan kegiatan, karena semua ini melekat menjadi ciri dari partai, semuanya potensial untuk menggambarkan citra diri dan akan dimaknai publik sebagai gambaran dari citra diri partai tersebut. melarang partai politik menampilkan ciri ciri yang melekat para partai tersebut dengan alasan karena itu adalah citra diri partai dan masuk dalam kategori kampanye, hanya boleh pada masa tertentu dengan sendirinya akan membatasi kesempatan partai untuk mensosialisasikan dirinya masyarakat. padahal mensosialisasikan diri secara utuh masyarakat pemilih adalah hak dan sekaligus kewajiban partai politik. oleh karena itu bisa dipahami usaha partai politik untuk mensosialisasikan dirinya secara utuh memasyarakat akan terkendala oleh aturan bahwa kampanye memasukan unsur citra diri sebagai materi dalam kampanye. padahal secara hakikat, mensosialisasikan diri kepada masyarakat pemilih, ketika partai itu sudah berdiri, adalah secara otomatis menampilkan citra diri itu sendiri. oleh karena itu ketika sebuah partai politik dalam usahanya mensosialisasikan diri (baik dalam bentuk kegiatan temu muka, pertemuan pertemuan, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan diskusi atau membuat advertorial media massa yang akan menampilkan keseluruhan properti yang melekat pada dirinya) berpotensi oleh undang undang untuk ditafsirkan sebagai usaha menampilkan citra diri. oleh karena itu ini akan sangat merugikan partai politik yang masih perlu mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat, apalagi partai itu baru berdiri. oleh karena itu, kegiatan pemilu yang salah satu atasnya adalah adil, maka membatasi partai yang baru berdiri untuk membuat dirinya dikenali masyarakat secara lebih intensif dibanding partai yang sudah lama berdiri (dengan tingkat kedikenalinya sudah tinggi) adalah tidak adil. partai yang baru berdiri sudah selayaknya diberikan waktu dan tempat yang lebih intensif untuk memperkenalkan dirinya masyarakat, bukan justru dihambat. kondisi ini penting untuk membuat sebuah kompetisi berlangsung secara fair. seberapa bagus pun ideologi, program atapun kandidat kandidat yang diusung oleh partai tersebut, namun kalau belum dikenali oleh masyarakat, kecil kemungkinan dia akan disukai (liability), dan dengan sendirinya kecil kemungkinan akan dipilih (electability). ini sudah menjadi hukum besi dalam pemilihan umum. oleh karena itu membatasi masa kampanye media massa hanya hari sebelum masa tenang juga adalah tidak adil partai yang baru berdiri yang secara sekaligus harus mensosialisasikan dan berkampanye untuk meningkatkan popularitas, likekability, elektabilitasnya masyarakat, dibanding partai yang sudah lama berdiri. mengingat luasnya geografi masyarakat, mensosialisasikan diri dan berkampanye lewat media massa adalah cara yang lebih murah dibanding kunjungan secara fisik seluruh wilayah indonesia. yang perlu diatur adalah bahwa setiap partai politik harus menunjukkan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye untuk keperluan sosialisasi dan iklan media massdan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan oktoundang undang pemilu bertentangan undang undang undang undang dasar karena dinyatakan sebagai bagian dari kegiatan kampanyean hukum untuk menyatakan satu perbuatan, atau tindakan, atau pengumuman media masa untuk meminta masukkan, dan atau tanggapan dari masyarakat karena ini poling. tentang larangan beriklan bahwa menurut pemohon ketentuan dan undang undang pemilu bertentangan dengan undang undang dasaroleh partai partai lama,an, selain dari melalui kanal yang disediakan kpu. ii. kedudukan hukum legal standing) pemohon terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebutnomor puu ii1 dan nomor puu v i negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan undang undang dasar bahwa undang undang dasar, undang undang dasarndang undang dasar ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang. dengan demikian, sangat terang menyerang bahwa undang undang pemilu termasuk dalamnya yang diuji para pemohon, yakni angka dan undang undang guo merupakan ketentuan yang lahir sebagai tindak lanjut dari amanat undang undang dasar dan salah satu materi muatan yang harus diatur lebih lanjut sebagaimana amanat undang undang dasar adalah mengenai penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu, dan sengketa pemilu, serta tindak pidana pemilu yang antara lain termasuk didalamnya pengaturan mengenai pelaksanaan kampanyeoleh karenanya itu, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalamnya pemilihan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan kampanye pemilu,atau legal policy dari pemerintah bersama dpr sebagai pembentuk undang undangfinisi citra diri pada angka undang undang pemilu meliputi dua hal, yaitu logo dan nomor urut partai peserta pemilu.lah, partai politik, dan bakal calon legislatif diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi,dan bakal calon legislatif. bahwa pemasangan alat peraga tempat umum, iklan,apbn bertujuan untuk mengendalikan uang dalam politik. dengan adanya fasilitasi kpu dan pendanaan apbn, maka dapat menciptakan kesetaraan, kesempatan partai politik, dan bahkan bakal calon legislatif yang,bahwa pengaturan.ini menjadi tidak adil bagi partai politik yang mempunyai nilai nilai ideologis tapi dana terbatas.nya berdasarkan persepsi yang dibentuk oleh media. secara prinsipil, undang undang ini diperlukan sebagai dasar bentuk penyederhanaan dan penyelarasan,pr, dpd, dan dprd. selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait denganundang undang guo tidak dapat diajukan pengujian materi mahkamah konstitusi. ketepatan tindakan pembuat undang undang, kiranya sesuai dengan pendapat mahkamah konstitusi sebagaimana. bahwa mahkamah yang, isi sebagai undang undang dinilai buruk, maka mahkamah tidak dapat membatalkannya sebab yang dinilai buruk, tidak, selalu inkonstitusional.juga dipenuhi dalam putusan nomor puu vi nomor puu vi nomor puu vi,, juga sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii tanggal mei tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah terhadap undang undang dasarwewenang,":tentuan yang dimohonkan untuk diuji pada angka atas juga terkait dengan ketentubahwa oleh karena objek permohonan adalah pengujianditemukan kondisi kondisi yang menjadi dasar satu pembentukan dan atau materi undang undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu: undang undang dasar memberindang undang dasaryang merupakan batu uji terhadap pengujian frasa citra diri angka undang undangundang undang guo, maka pengubahan hal tersebut dilakukan melalui revisi peraturan perundang undangan atau legislative review dan bukan melakukan judicial review mahkamah konstitusi. bahwa anggapanndang undang dasar, maka sebaiknya pemohon memahami terlebih dahulu,, mengingat bahwa dalil yang disampaikan oleh para pemohon terhadap angka undang undang guo menyangkut mengenai implementasi norma, yakni kekhawatiran bahwa pelaksanaan norma guo akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilu dan bukan mengenai kesalahan dan bertentangan dengan norma undang undang dasar maka pemerintah berpendapat, tetapi mengadili norma yang bertentangan dengan undang undang dasar bahwa anggapan para pemohon pembatasan iklan kampanye sebagaimana diatur dalam dan undang undangndang undang dasarndang undang dasarhwaaman guna mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. tidak ada satu pun dalam undang undang dasar yang melarang pengaturan mengenai kampanye yang difasilitasi kpu dan dapat didanai oleh apbn. bahkan justru pengaturan undang undang guo bertujuan antara lain agar pelaksanaan kampanye tidak t, baik yang modalnya besar maupun yang tidak tetap, ketentuan dan undang undang pemilu secara bijak, bukan berdasarkan tekanan dari kampanye yang tidak berimbang. bahwa hal tersebut,undang undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo. bahwa menurut para pemohon dan undang undang guo, cenderung mengesankan adanya pembatasan iklan,.menyatakan angka dan undang undang pemilu tidak bertentangan dengan undang undang dasartertulis bertanggal oktober yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal oktober dan disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal november pada pokoknya mengemuka, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, mahkamah konstitusi berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum (bukti pt terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (bukti pt 2j, kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk (selanjutnya disebut pmk, yangdibuat dengan surat keputusan nomor m.hh. .ah. tahun tanggal oktober (bukti pt 3j:rovio (bukti pt 4j, bahwa berdasarkan akta susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat partai peraturan indonesia perindo) nomor tanggal september yang dibuat hadapan notaris andini sabrina tala, s.h., kn, notaris sukabumiti@ati@ berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama partai perindo sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam terhadap uud mahkamah konstitusi (bukti pt 5j:ahwa pemohon merupakan partai politik peserta pemilu tahun dengan nomor urutbukti pt 6j yang memiliki kewajiban untuk menjalankan pendidikan politik sesuai dengan amanahmana salah satu bentuk pendidikan politik tersebut adalah kampanye pemilu, bahwa berdasarkan uraian atas, maka pemohon merupakan pihak yang memenuhi syarat sebagai pihak terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud dalam pmk nomor pmk alasan alasan permohonan pihak terkait langsung bahwa permohonan pemohon dalam perkara nomor puu xvi yang menguji angka serta undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut pada pokoknya mendalilkan bahwa frasa dengan menawarkan si, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu pada rumusan angka undang undang guo masih perlu penjelasan tekstual dan kontekstual, dikarenakan frasa citra diri tidak ditemukan pembahasannya ataupun pengaturannya pada atau bagian lain dalam undang undang guo. terlebih lagi frasa citra diri dalam angka undang undang guo dinyatakan sebagai bagian dari kegiatan kampanye pemilu yang mempunyai konsekuensi hukum berupa kualifikasi tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam dengan ancaman pidana kurungan paling lama (satu) tahun dan denda paling banyak (dua belas juta) rupiah. sehingga sudah seharusnya diperlukan penjelasan mengenai frasa citra diri dalam angka undang undang guo dengan tujuan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara seluruh pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu: bahwa munculnya permohonan guo ini membuat kita semua harus kembali membaca dan memahami dan uud yang menyatakan:da prinsipnya, tujuan konstitusi menurut c.f. strong adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak hak yang diperintahkan dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara, hak hak yang diperintahkan oleh konstitusi wajib hukumnya untuk diimplementasikan dalam tataran kehidupan bernegara serta diberlakukan secara adil terhadap seluruh warga negara. uud sebagai konstitusi negara republik indonesia telah memerintahkan untuk menjamin seluruh hak hak warga negaranya, tanpa terkecuali hak hak sebagaimana yang tercantum dalam dan yaknartinya dalam setiap elemen kehidupan bernegara, seluruh rakyat indonesiarwujudan hak hak sebagaimana yang terdapat dalam dan uud dalam kontestasi pemilu diwujudkan salah satunya dengan kampanye pemilu. kampanye pemilu didefinisikan sebagaiampanye pemilu dapat dilakukan melalui beberapa metode sebagaimana menyatakan:penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum: pemasangan alat peraga tempat umum, media sosial: iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet: rapat umum,rumusan norma berkenaan dengan kampanye pemilu sebagaimana atas menyiratkan bahwa peserta pemilu berhak untuk menggunakan seluruh media dan sarana untuk mengomunikasikan dirinya kepada calon pemilihnya dan masyarakat luas. bahwa selanjutnya dan menyatakan:anggota dpr, dpd, dprd serta pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden sampaibahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana atas dapat disimpulkan beberapa hal:ilaksanakan hari setelah penetapan daftar calon tetap. merujuk pada(selanjutnya disebut pkpu diperoleh jadwal: untuk dewan perwakilan daerah dpd), pengumuman daftar calon tetap dimulai pada tanggal september hingga tanggal september dalam pemilu maka mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guo. ilii. untuk dewan perwakilan rakyat dpr), dewan perwakilan rakyat provinsi dan atau dewan perwakilan rakyat kabupaten kota, pengumuman daftar calon tetap dimulai pada tanggal september hingga tanggal september iii. untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, penetapan nomor urut pasangan calon dilaksanakan pada tanggal september dilaksanakan (dua puluh satu) hari hingga dimulainya masa tenggang. merujuk pada pkpu diperoleh jadwal yaitu dimulai dari tanggal maret sampai dengan april terdapat perbedaan jadwal kampanye yang sangat signifikan antaraengan, dimana iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet hanya diberikan waktu selama (dua puluh satu) hari saja. bahwa salah satu fungsi partai politik sebagaimana tertuangmenyatakan bahwamenjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara: bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik yang menjadi kewajiban bagi setiap partai politik sebagaimana yang ditegaskan dalam huruf wajib dilaksanakan baik oleh partai politik yang baru saja berdiri ataupun partai politik yang telah berdiri selama bertahun tahun dengan tujuan antara lain untukdemi terwujudnya iklim demokrasi yang berkualitas. namun, pelaksanaan fungsi pendidikan politik ini tentunya akan membutuhkan usaha yang ekstra bagi partai politik yang baru berdiri dikarenakan partai politik yang baru berdiri memerlukan waktu untuk mengomunikasikan gagasan, ide dan atau cita citanya kepada masyarakat mengingatkan cakupan wilayah geografis dan jumlah penduduk indonesia: bahwa media massa cetak, media massa elektronik, dan internet merupakan media yang dewasa ini sangat digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat indonesia, tanpa mengenal usia, jenis kelamin, pendidikan dan pembeda lainnya. berdasarkan survei nielsen consumer media view yang dilakukan kota indonesia, penetrasi televisi masih memimpin diangkat disusul dengan media luar ruang internet radio koran tabloid dan majalah diakses melalui press room tren baru di kalangan pengguna interne t di indonesia.html pada tanggal oktober pukul wib) artinya media massa elektronik dan internet masih menjadi primadona bagi masyarakat indonesia sebagai sumber informasi dan rujukan: bahwmenimbulkan tanda tanya, mengapa kampanye menggunakan media yang begitu digandrungi hampir sebagian besar masyarakat indonesia justru dibatasi dalam waktu yang singkat? padahal media tersebut merupakan media yang hampir dapat dikatakan mampu menjangkau sebagian besar masyarakat indonesia hingga pelosok tanah air, bukankah kampanye pemilu sebagai salah satu bentuk serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat? lantas mengapa kampanye pemilu melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet dibatasi dengan waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan kampanye pemilu dengan metode lainnya? bukankah tujuan dari pendidikan politik melalui kampanye pemilu adalah sama yakni membangun etika dan budaya politik sesuai dengan pancasila, terlepas dari berbagai metode kampanye pemilu yang ada?: apabildidasarkan pada alasan bahwa partai politik dengan modal besar yang mampu mengiklankan dirinya pada televisi, media massa cetak dan internet akan mendulang kredibilitas tinggi dimata masyarakat. anggapan tersebut belum sepenuhnya benar. karena iklan kampanye tokoh ataupun partai politik yang ramai diberbagai media bukan jaminan untuk mempopulerkan tokoh ataupun partai politik sehingga mampu menarik minat dan simpati pemilih. merujuk pada majalah tempo juli menyatakan hegemoni iklan politik media, hampir tidak memiliki pengaruh terhadap popularitas seorang tokoh, misalnya prabowo subianto, hanya dipilih oleh persen, dan sutrisno bashir, yang pada saat itu sebagai ketua partai amanat nasional, hanya diapresiasi persen responden. jauh dibawah wiranto, yang dengan frekuensi iklan politik media massa lebih sedikit, tetapi bisa menggapai persen suara responden eko harry susanto, iklan politik dan kegagalan partai politik, pusat studi komunikasi dan bisnis universitas mercu buana jakarta, halaman bahkan mengutip pendapat, stewart tube dan sylvia moss yang menyatakan bahwa kampanye yang lebih banyak mendengar tidak mengobrol janji secara hiruk pikuk media, dan lebih terfokus mendengarkan kehendak rakyat, mampu mengantarkan bill clinton melenggang gedung putih untuk pertama kalinya, bahwa dengan demikian anggapan pembuat undang undang untuk membatasi kampanye pemilu melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet sesungguhnya tidaklah tepat. kampanye pemilu merupakan salah satu bentuk komunikasi antara peserta pemilu dengan pemilih dan masyarakat. dimana komunikasi dianggap sebagai sebuah proses yang linear atau lurus dari pihak komunikator kepada komunikan untuk memberikan sebuah pesan. sehingga komunikasi baru dapat dianggap berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator dipahami secara sama oleh komunikan. apabila ditarik benang merah, maka kampanye pemilu dengan metode apapun belum tentu berhasil apabila pesan yang disampaikan tidak dipahami oleh pemilih atau masyarakat, namun bukan berarti kampanye pemilu berupa iklan harus dibatasi ataupun tidak perlu dilakukan. karena bagaimanapun kampanye pemilu adalah bagian dari pendidikan politik yang merupakan kewajiban bagi setiap partai politik. terlebih lagi, kampanye politik sangat diperlukan oleh partai politik baru untuk membentuk sekaligus membangun citra diri, visi, misi, ide, gagasan ataupun cita cita kepada masyarakat. hal ini sendiri telah dijamin oleh konstitusi dalam dan uud bahwa setiap warga negara termasuk partai politik memilikdengan kata lain, dalam setiap elemen kehidupan bernegara, semua partai politikngingkaran atas dan uud artinya adalah pengingkaran atas hak hak konstitusional warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi, untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan saluran apapun, yang berujung pada pelanggaran hak hak konstitusional atas hak hak tersebut. sehingga ketentuan guo dalam yang membatadalah bentuk dari pelanggaran hak hak konstitusional pemohon sebagai partai politik: bahwa pemohon sepakat dengan pemohon perkara nomor puu xvi demi menciptakan demokrasi yang berkualitas, yang senapan dengan pancasila, pemilu harus diatur sedemikian rupa. sehingga kontestasi pemilu tidak dimenangkan oleh partai politik bermodal besar, namun dimenangkan oleh mereka yang benar benar mendapatkan legitimasi dari konstituennya dengan kualitas yang mumpuni dan teruji. oleh karenanya didesain oleh pembuat undang undang agar mengatur bahwa kampanye pemilu didanai dan difasilitasi oleh apbn. akan tetapi jangan sampai niat baik ini justru menjadi penghalang dan membatasi hak hak partai politik untuk berkampanye. langkah yang tepat adalah seharusnya mengatur konten dari kampanye politik berupa iklan, sehingga tidak lagi ditemukan iklan iklan yang dibuat sedemikian rupa dengan maksud terselubung,untuk memutus perkara guo dengan amar putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon perkara nomor puu xvi untuk seluruhnya:milihan umum: bukti pt fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti pt fotokopi akta notaris pernyataan keputusan team dan berita negara republik indonesia nomor tanggal oktober mengena dan tanda gambar partai partai indonesia sejahtera menjadi partai perindo persatuan indonesia), bukti pt fotokop: bukti pt fotokopi perbaikan permohonan: bukti pti2. menimbang bahwa pemohon dan presiden menyampaikan kesimpulan tertulis masing masingpemilihan umum (selanjutnya disebut pemilubagai partai politik yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yang berdomisili indonesia.untuk membuktikan dalilnya sebagai badan hukum partai politik yang berdomisili indonesia, pemohon mengajukan bukti berupa salinan dan bukti berupa surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh .ah. tahun tertanggal september pemohon menguraikan mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan oleh norma angka dan pemilu dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon'telah melawan peraturan perundang undangan yang berlaku. selain itu, dengan adanya ketentuan dalam dan pemilu,telah berdiri selama puluhan tahun. i3.8artai politikkemerdekaan berserikat, hak memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, dan hak untuk mendapat kepastian hukum khususnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai partai politiselain itu, pemohon sebagai partai politik adalah partai politik baru yang belum pernah terlibat langsung dalam pembentukan undang undang dpr, termasuk undang undang yang dimohonkan pengujian konstitusional.hadapan notaris widyatmoko, s.h, notaris jakarta selatan, dalam provisi i3 menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi dengan alasanterhadap permohonan provisi guo mahkamah berpendapat berdasarkan putusan putusan mahkamah sebelumnya, mahkamah meskipun pernah mengabulkan permohonan provisiemohon. oleh karena itu permohonan provisi pemohon tidak beralasan menurut hukum. dalam pokok permohonan i3frasa dan atau citra diri dalam angka ketentuan dan pemilu, yang pada pokoknya mengatur dan memberikan batasan dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh pemohon selengkapnya menyatakan sebagai berikut:pemilupemilumenurutmenurut angka pemilu,dengan demikian kampanye sebagaimana dimaksud pemilu memiliki kegiat,calon presiden dan wakil presiden. bahwa frasa citra diri dalam tersebut, menurut pemohonpemohon berpendapatketentuan dan pemilu:hal ini menurut pemohon bertentangan dengan hak serta kebebasan yang terkandung dalam uud menurut pemohon pembatasan inientuki3.dua orang ahli bernama ade armando dan hadi muluk, yang telah didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal november dan november menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan pemohon tersebut, mahkamah telah mendengarkan dan membaca keterangan presiden dan keterangan pihak terkait partai persatuan indonesia perindo) sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. i3 menimbang bahwa setelah mencermati dalil pemohon tersebut, masalah konstitusionalitas norma yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh mahkamah pada pokoknya adalah: apakah frasa dan atau citra diri dalam angka pemilu bertentangan dengan dan dan uud karena tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan dan multitafsir sehingga menyebabkan terjadinya tindakan sewenang wenang penyelenggara pemilu dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon? apakah norma dan pemilu telah melanggar hak dan kebebasan pemohon untuk menyampaikan pendapat, pandangan politik dalam bentuk penyampaian visi, misi, dan program melalui media massa, sehingga bertentangan dengan dan uud i3 menimbang bahwa sebelum lebih jauh menjawab pertanyaan pertanyaan konstitusionalitas norma tersebut, terlebih dahulu mahkamah akan menjelaskan bagaimanakah pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan kehendak uud bagaimana pembatasan hak dan kebebasan dapat dibatasi, dan bagaimana konstruksi kampanye yang dikehendaki pemilu. pertama, mengenai pemilu yang jujur dan adil. sebagai salah satu tahapan dalam pemilu, kampanye harus tunduk pada asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana termaktub dalam uud yang secara eksplisit menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. frasa jujur dan adil sesuai norma dimaksud adalah menghendaki agar pemilu tidak saja dilaksanakan secara bebas, melainkan bahwa kebebasan dalam pemilu harus diletakkan dalam kerangka penyelenggaraannya yang jujur dan adil. pemilu yang jujur dan adil adalah pemilu yang bebas dari segala bentuk manipulasi peraturan yang menguntungkan kelompok tertentu saja, manipulasi pemilih melalui kampanye, dan manipulasi perolehan suara. oleh karena itu, asas jujur dan adil yang demikian harus tercermin dalam setiap regulasi pemilu (electoral law) maupun proses pemilu (electoral process). bahwa selain itu, asas jujur dan adil juga berkorelasi dengan bagaimana pemilu menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sesuai dengan uud yang sesungguhnya. kehendak bebas rakyat untuk mengejawantahkan kekuasaannya melalui pemilu dilakukan dengan cara cara yang jujur atau tidak manipulatif. dalam konteks itu, rakyat menjatuhkan pilihan dan memberikan suara mengenai arah penyelenggaraan kekuasaan negara sesuai kehendak bebasnya tanpa dimanipulasi. kehendak bebas rakyat tersebut mesti dijaga agar tidak dibelokkan dengan berbagai upaya sistemik oleh siapa pun yang terlibat dalam kontestasi pemilu, termasuk melalui kampanye. dalam artian demikian, bahkan kampanye pun harus dijauhkan dari segala kemungkinan untuk menjadikannya sebagai ruang memanipulasi rakyat. kampanye betul betul harus menjadi kegiatan meyakinkan pemilih agar memilih kontestan pemilu secara jujur dan adil, sehingga keyakinan rakyat (pemilih) memang muncul dari keseriusan peserta pemilu untuk berkomunikasi dan membangun kepercayaan rakyat terhadap kontestan dimaksud. kedua, pembatasan hak dan kebebasan warga negara. sebagai hukum dasar yang mengatur antaranya hak asasi manusia, uud mengatur bahwa hak dan kebebasan setiap orang atau warga negara dapat dibatasi oleh undang undang. konstitusionalitas pembatasan hak dan kebebasan manusiasesuai ketentuan tersebut, pembatasan hak dan kebebasan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum berupa undang undang dengan syarat syarat tertentu. bahwa terkait dengan pembatasan tersebut, dalam putusan putusan terdahulu, mahkamah konstitusi sebagai penafsir konstitusi (the interpreter the constitution) telah pula memberikan sejumlah penafsiran tentang bagaimana hak dan kebebasan manusia dapat dibatasi sesuai dengan uud antara tafsir pembatasan tersebut dapat dirujuk dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu bertanggal februari putusan mahkamah konstitusi nomor puu v bertanggal desember putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal maret putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal juli putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii bertanggal juli dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii bertanggal juli yang semuanya menyatakan bahwa pembatasan hak dan kebebasan dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uud apabila: didasarkan atas alasan alasan yang kuat, masuk akal, proporsional serta tidak berlebihan:: tidak memuat pembatasan yang bersifat diskriminatif atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu: tidak memuat pembatasan yang menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan: tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. bahwa berdasarkan kriteria kriteria yang pernah digunakan dalam putusan putusan mahkamah konstitusi terdahulu, sepanjang pembatasan hak dan kebebasan setiap orang dilakukan dengan undang undang, tidak mengandung diskriminasi, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan memiliki alasan yang kuat dan masuk akal, maka pembatasan tersebut tidak dapat dikategorikan telah bertentangan dengan uud bahwa dalam kaitannya dengan upaya mengawal pemilu agar berjalan secara jujur dan adil sesuai kehendak uud maka pembatasan pembatasan yang masuk akal terhadap hak warga negara dalam setiap tahapan pemilu, khususnya tahapan kampanye, sangat diperlukan. dalam hal kampanye tidak diatur dengan berbagai pembatasan yang memadai, kebebasan dalam pelaksanaannya justru akan menyebabkan kampanye pemilu menjadi ajang kontestasi yang tidak adil. tanpa pembatasan, kegiatan meyakinkan pemilih akan dengan mudah terjebak masuk dalam aktivitas meyakinkan pemilih dengan penggunaan materi atau cara lain secara tidak berimbang dan adil antar peserta pemilu. dalam hal ini, peserta pemilu dengan modal besar akan bertarung dengan peserta pemilu dengan modal kecil. padahal, kontestasi pemilu sesungguhnya bukanlah pertandingan modal, melainkan pertarungan visi, misi, ide atau gagasan mengenai arah penyelenggaraan kekuasaan negara dalam rangka mencapai tujuan negara untuk menyejahterakan rakyat sebagaimana termaktub dalam pembukaan uud ketiga, definisi kampanye pemilu. sesuai dengan ketentuanjalan dengan definisi tersebut, subjek yang diatur sebagai pelaku kegiatan kampanye adalah peserta pemilu. dalam hal ini, peserta pemilu dimaksud adalah peserta pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, untuk memilih anggota dpr dan dprd, dan untuk memilih anggota dpd. artinya, peserta pemilu tersebut adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu calon anggota dpr dan dprd, dan perorangan warga negara calon anggota dpd. selain tiga subjek tersebut, pihak yang juga dapat termasuk sebagai pelaku kegiatan kampanye adalah pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu. pihak lain yang dimaksud baik partai politik, pengurus partai politik, calon anggota dpr dan dprd, orang perorangan, atau organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu. dalam konteks ini, subjek hukum, baik perorangan ataupun badan hukum, dapat dikatakan sebagai subjek pelaku kegiatan kampanye ketika ditunjuk oleh pasangan calon presiden, partai politik peserta pemilu atau perorangan calon anggota dpd sebagai pelaksana atau tim kampanye. adapun kegiatan yang disebut sebagai kampanye adalah kegiatan meyakinkan pemilih. secara gramatikal, kamus besar bahasa indonesia kbbi) mengartikan kata meyakinkan sebagai tindakan bagaimana orang bisa terpikat, memastikan supaya tidak salah mengambil keputusan atau melakukan sesuatu dengan sungguh sungguh. dalam kegiatan meyakinkan itu, ada yang bertindak sebagai pihak yang meyakinkan dan ada yang bertindak sebagai pihak yang diyakinkan . dalam hal ini, pihak yang meyakinkan adalah peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk, sementara pihak yang diyakinkan adalah pemilih, yaitu warga negara yang memiliki hak pilih. lalu, bagaimana kegiatan meyakinkan pemilih tersebut dilakukan? sesuai definisi kampanye pemilu atas, kegiatan tersebut dilakukan dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu. artinya ada empat objek yang ditawarkan, yaitu visi, misi, program atau citra diri. dengan rumusan frasa dan atau , empat objek yang dijadikan instrumen untuk meyakinkan pemilih tersebut ditempatkan secara alternatif. artinya, ketika keempat empatnya digunakan secara bersamaan, ataupun ketika hanya salah satu saja yang digunakan untuk menyakinkan pemilih, hal demikian sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan meyakinkan pemilih atau kampanye sesuai maksud pemilu. keempat, metode kampanye. dalam pemilu diatur sebanyak sembilan metode kampanye atau kegiatan meyakinkan pemilih yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk. delapan dari sembilan metode dimaksud disebut secara eksplisit bentuk kegiatannya, sedangkan satu antaranya hanya disebut kegiatan lain yang tidak melanggar.dst. dalam hal ini, penjelasan huruf pemilu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan lain antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi. artinya selain metode metode yang telah disebut dalam ketentuan guo, peserta pemilu dapat saja dan sangat mungkin melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam rangka atau dalam upaya meyakinkan pemilih. batasannya, kegiatan yang dilakukan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dengan demikian, metode kampanye yang dapat dilakukan peserta pemilu sangat luas, sehingga hal itu akan sangat tergantung pada kreativitas setiap peserta pemilu. keluasan peluang tersebut sengaja dibuka untuk memberikan kesempatan bagi peserta pemilu untuk memilih cara yang paling efektif untuk meyakinkan pemilih. bahwa lebih jauh, dari aspek waktu pelaksanaan, pemilu secara implisit mengklasifikasi metode kampanye pemilu dalam dua kelompok besar, yaitu kampanye dalam waktu panjang dan waktu pendek. kampanye dalam waktu panjang dilakukan sejak (tiga) hari setelah ditetapkannya daftar calon tetap anggota dpr, dpd, dan dprd, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden hingga masa tenang. adapun kampanye dalam waktu pendek merupakan kampanye yang dilakukan selama hari sebelum masa tenang. selain itu, pemilu secara implisit juga membuat klasifikasi kampanye dalam kampanye yang dilakukan secara swadaya dan yang difasilitasi kpu. kampanye dalam jangka waktu panjang adalah kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye apk), media sosial, dan kegiatan lain. adapun kampanye dalam waktu pendek hari) adalah kampanye dalam bentuk iklan media massa, dan rapat umum. sementara kampanye yang dilakukan dengan difasilitasi kpu adalah kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye, iklan media massa, dan debat pasangan calon, sedangkan kampanye yang dilakukan secara swadaya adalah kampanye dalam bentuk selain tiga metode tersebut. bahwa dalam pemilu tidak ditemukan penjelasan mengapa kampanye pemilu diklasifikasikan sedemikian rupa. walaupun demikian, pengaturan kampanye dengan klasifikasi klasifikasi yang ada merupakan upaya pembentuk undang undang untuk menginternalisasi lebih jauh asas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil dalam regulasi pemilu. masalahnya, bagaimana tahapan tahapan pemilu didesain agar kontestasi dalamnya berjalan adil. bagaimana hal tersebut dapat dijelaskan. salah satu indikator pemilu yang jujur dan adil adalah adanya persaingan yang bebas dan adil antar kontestan pemilu. persaingan yang bebas bukan bermakna bahwa tidak boleh dilakukan pembatasan. dalam pemaknaan tersebut, pembatasan tertentu sangat diperlukan agar pemilu tidak berubah menjadi ajang pertarungan bebas. salah satu pembatasan tersebut adalah melalui pengaturan metode, waktu pelaksanaan dan teknis pelaksanaan kampanye. pembatasan dimaksud ditujukan agar kegiatan meyakinkan pemilih lebih ditekankan pada bagaimana mendorong kedekatan peserta pemilu dengan pemilih, kedekatan tersebut adalah berbasis program dan agenda politik. pada saat yang sama, pembatasan juga ditujukan antaranya untuk mengurangi persaingan modal uang atau materi lain dalam penyelenggaraan pemilu. bahwa dalam rangka menjaga agar pemilu tidak berubah menjadi ajang pertarungan modal, maka metode kampanye tertentu yang lebih berbasis pada mobilisasi modal uang atau materi lain dan mobilisasi massa seperti kampanye melalui alat peraga kampanye, iklan media dan rapat umum dapat dilakukan pembatasan sedemikian rupa. pembatasan tersebut dilakukan terhadap waktu, jumlah, maupun teknis pelaksanaannya. bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan dua pertanyaan pokok atas.i3, kesan visual yang kemudian diubah dengan akta notaris nomor tertanggal januari dibuat ertanggal oktober dalam kepengurusan ini ketua umum adalah grace natalie usia dan sekretaris jenderal adalah raja juli antoni. (bukti bukti bukti bukti dan bukti bahwa ketua umum dan sekretaris jenderal partai solidaritas indonesia secara bersama sama berwenang mewakili partai solidaritas indonesia keluar dan kedalam sebagai pimpinan eksekutif tinggi dalam struktur partai sebagaimana diatur dalam dan ad art psi (buktipemohon jelas merupakan badan hukum yang bertujuan untukterhadap adanya peraturan bawaslu perbawaslu) nomor tahun yang mendefinisikan citra diri sebagai setiap alat peraga atau materi lain yang mengandung unsur logo partai dan nomor urut parpol peserta pemilu, mana hal tersebut dianggap pemohon menunjukkan multitafsirnya frasa citra diri dalam ketentuan dimaksud, menurut mahkamah, apa yang didefinisikan tentang citra diri dalam perbawaslu guo merupakan kewenangan bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan kampanye. dalam hal adanya penilaian bahwa perbawaslu dimaksud bersifat multitafsir, hal tersebut bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk menilainyaundang undangtelpemilu sepanjang frasa dan atau citra diri tidak beralasan menurut hukum. menimbang bahwa pemohon mendalilkan dan pemilu bertentangan dengan uud karena menurut pemohon norma tersebut telah melanggar hak dan kebebasannya untuk menyampaikan pendapat, pandangan politik dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program melalui media massa dengan jangka waktu tertentu. terhadap dalil tersebut, masalahnya, apakah pengaturan kampanye dalam bentuk pemasangan apk, iklan media massa, dan debat sebagai kampanye yang difasilitasi kpu merupakan bentuk pembatasan hak yang bertentangan uud bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembatasan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam uud dapat dilakukan dengan alasan alasan konstitusional tertentu. sejauh pembatasan tersebut masuk akal, proporsional, diberlakukan secara sama bagi semua peserta pemilu dan tidak diskriminatif tidak dapat dikategorikan bertentangan dengan uud oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan lebih jauh apakah pembatasan terhadap teknis penyelenggaraan kampanye pemilu dengan metode apk, iklan media massa, dan debat merupakan pembatasan yang tidak proporsional atau diskriminatif bagi peserta pemilu. bahwa perlu ditegaskan kembali, pembatasan hak dan kebebasan dalam pelaksanaan kampanye melalui apk, iklan media massa dan debat harus dipahami dalam kerangka bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan daulat rakyat. sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, kontestasi pemilu sebagai upaya memperebutkan kepercayaan rakyat bukan ajang kontestasi yang membiarkan kontestan pemilu berkompetisi tanpa peran negara dan tanpa pembatasan. terkait hal tertentu, peran negara melalui kpu untuk memfasilitasi kampanye dapat dibenarkan dalam rangka menjaga agar asas pemilu yang jujur dan adil dapat dijaga. dengan adanya proses fasilitasi dimaksud, kampanye dengan metode apk dan iklan kampanye tidak kemudian berubah menjadi sarana pencitraan masif, sehingga hakikat kampanye sebagai sarana pendidikan politik menjadi terabaikan. dalam konteks ini, pengaturan fasilitasi kampanye dengan metode apk dan iklan media massa oleh kpu dapat diposisikan sebagai jalan untuk mengantisipasi agar metode metode kampanye yang awalnya ditujukan untuk pendidikan politik tidak berubah menjadi sekedar pencitraan semata. adalah benar bahwa kampanye merupakan bagian dari bagaimana kontestan pemilu membangun citra dirinya, namun bukan berarti kampanye dengan metode tertentu dapat dilakukan secara bebas yang akan berakibat mendegradasi hakikat kampanye menjadi kegiatan pencitraan semata. agar hal itu tidak terjadi, maka pembatasan pembatasan perlu dilakukan. bahwa selanjutnya, kampanye dengan metode apk dan iklan media juga dapat dibiayai dari apbn. dalam konteks ini, apk dan iklan media massa bisa dibiayai dengan apbn dan juga bisa dibiayai oleh peserta pemilu. hanya saja, pelaksanaan keduanya harus difasilitasi oleh kpu. dibukanya ruang kampanye dalam bentuk apk dan iklan dibiayai apbn merupakan salah satu jawaban atas persoalan persoalan kampanye yang terjadi dalam pemilu dan pilkada, mana apk sebagian peserta pemilu begitu massif dan apk peserta pemilu lainnya sangat minim, sehingga tidak ada kesetaraan antar peserta. kontestasi pemilu yang tergambar melalui kampanye tidak lebih hanya sebagai kompetisi membangun pencitraan diri melalui apk. pencitraan yang tanpa batas sangat potensial untuk menggeser hakikat kontestasi berbasis program menjadi kontestasi berbasis citra, kontestasi berbasis upaya mendekatkan diri kepada rakyat menjadi kontestasi berbasis modal besar untuk kampanye. bahwa selain itu, apk yang begitu massif tentunya juga membutuhkan biaya mahal yang akhirnya akan menjebak pemilu menjadi kontestasi berbiaya mahal. sebab, untuk memenangkan kontestasi pemilu, peserta pemilu perlu membangun citra sedemikian rupa dalam kampanye dengan mengeluarkan biaya yang juga tidak sedikit. pada gilirannya, yang dikhawatirkan adalah bahwa ketika sudah terpilih, pejabat pejabat terpilih berpeluang untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal kampanyenya. untuk menjawab persoalan persoalan tersebut, salah satu kebijakan hukum yang diambil pembentuk undang undang adalah membatasi kampanye dalam bentuk apk dan iklan media massa. setidaknya pembatasan tersebut ditujukan untuk dua hal penting yang mendasar. pertama, agar kontestasi pemilu berjalan lebih adil antar peserta karena tidak harus mengeluarkan dana besar untuk biaya kampanye. kedua, untuk mengurangi dampak penyalahgunaan kekuasaan setelah terpilih dalam rangka mengembalikan modal kampanye pemilu sebelumnya. bahwa lebih jauh, sebagaimana dapat dibaca dalam risalah pembentukan pemilu, salah satu alasan pembatasan kampanye dengan metode apk adalah untuk menghindari penggunaan metode ini secara massif sehingga juga menimbulkan dampak lingkungan, seperti pemasangan apk pohon pohon, gedung, jembatan, sehingga merusak estetika. dalam konteks ini, pembatasan ditujukan agar kampanye dengan metode apk tidak menimbulkan kerusakan lingkungan secara terus menerus dan berlebihan. adapun pembatasan dan fasilitasi iklan kampanye dengan pendanaan dari apbn, bukan saja berarti agar kontestasi pemilu diletakkan tidak berbasis iklan, melainkan agar lembaga lembaga penyiaran publik milik negara juga berperan menyelenggarakan iklan kampanye media massa. dalam konteks ini, undang undang sesungguhnya hendak mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan dalam pelaksanaan kampanye, yaitu keseimbangan peran antara lembaga penyiaran dan media massa milik negara dan swasta serta kesetaraan antara peserta pemilu. pembatasan kampanye dengan metode apk maupun iklan kampanye sebagaimana diatur dalam dan pemilu diberlakukan secara sama bagi seluruh peserta pemilu. tidak terdapat perlakuan khusus bagi peserta pemilu tertentu mana pun. oleh karena itu, pembatasan yang demikian tidak dapat dikatakan diskriminatif bagi peserta pemilu, terlepas apakah peserta pemilu baru atau peserta pemilu lama. ketika partai politik telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, semuanya mesti diberlakukan secara sama dalam hukum pemilu. bahwa sehubungan dengan itu, pemohon juga mendalilkan bahwa sebagai peserta pemilu baru, pembatasan yang ada justru menyebabkan pemohon tidak memiliki titik mulai yang sama dengan partai politik peserta pemilu lainnya yang telah lebih dahulu berdiri dan menjadi peserta pemilu. terkait dalil dimaksud, mahkamah mempertimbangkan bahwa pembatasan pembatasan dalam pemilu, termasuk pembatasan kampanye, tidak dapat diberlakukan secara berbeda untuk peserta pemilu. semua peserta pemilu, terlepas apakah partai politik baru ataupun partai politik lama, tidak dapat dibeda bedakan. dengan kata lain harus diperlakukan sama hadapan hukum. justru ketika salah satu diberikan perlakuan yang berbeda dari yang lain, dengan alasan partai politik baru atau lama, hal demikian dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi. kalaupun seandainya tidak dilakukan pembatasan terhadap kampanye dengan metode apk dan iklan kampanye, maka apa yang dimaksud pemohon sebagai tidak adanya titik mulai yang sama dengan parpol lainnya akan tetap terjadi. sebab, ketidaksamaan titik memulai memang karena faktor ada partai lama dan partai baru, sehingga pembatasan kampanye sebagaimana diatur dalam dan pemilu sama sekali tidak berhubungan dengan masalah titik berangkat yang berbeda antara partai politik peserta pemilu baru dan partai politik peserta pemilu yang lama. oleh karena itu, sesungguhnya tidak cukup alasan bagi pemohon untuk mempersoalkan pembatasan kampanye yang ada dengan dalil terdapat titik berangkat yang berbeda antara partai politik lama dan partai politik baru. bahwa berdasarkan alasan alasan hukum sebagaimana diuraikan atas, pembatasan metode kampanye tertentu dalam dan waktu kampanye dalam pemilu merupakan pembatasan yang masuk akal dan proporsional. proporsional karena pembatasan tersebut adalah dalam rangka menjaga keseimbangan fungsi kampanye pemilu sebagai sarana pendidikan politik sekaligus juga sebagai sarana membangun citra diri peserta pemilu. lebih jauh, pembatasan itupun tidak bersifat diskriminatif, karena semua peserta pemilu telah diperlakukan secara sama dalam kampanye. oleh karena itu, dalil pemohon terkait konstitusionalitas dan pemilukenaan dengan konstitusionalitas norma dalam angka dan pemiluan atau kuasanya. ketua, ttd. anwar usman anggota anggota, ttd. ttd. santo arief hid ttd. ttd. saudi isra benny nurbaningsih ttd. ttd. dewa gede laguna menahan m.p. sitompul ttd. ttd. wahiduddin adams suhartono panitera pengganti, ttd. ery satria pamungkas klan) digital signature panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat darat kasianur sidauruk, nip. fax: email: office @mkri.id rmperjuangkan kepentingan umum publik oleh karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon (vide putusan nomor puu i dan putusan nomor puu vii bahwa mahkamah konstitusi juga sudah pernah menerima permohonan pemohon sebagai partai politik dan membenarkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam permohonan uji materi yang diajukan pemohon mahkamah konstitusi (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv bahwa pemohon. pemohonsudah melawan peraturan perundang undangan yang berlakkerugian konstitusional pemohon, bahwa ketentuancenderung menimbulkan ketidakpastian hukum, karena bersifat karet yang dapat menimbulkan tindakan tidak adil dan diskriminatif terhadap pemohon sebagai partai politik yang sedang melakukan tugasnya untuk melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, yang berbeda atau tidak serta merta dapat disamakan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pemilu bahwabersifat karet dan memberikan standar ganda dengan mencampuradukkan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi maupun pengumpulan pendapat umum melalui polling, dengan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh partai politik sebagaimana diatur pemilu ketentuan guo tidak ada penjelasan apa pun dari undang undang maupun dari komisi pemilihan umum sebagai otoritas yang paling berwenang terkait pelaksanaan pemilu indonesia sesuai dengan pemilu ketentuan guo merugikan pemohon dengan telah melaporkannya pemohon oleh badan pengawas pemilu,hal ini tidak menghilangkan fakta, telah tercederainya nama baik partaiumur tahun pekerjaan pegawai swasta alamat perumahan tata asri, jalan tata uni iv, blok nomor rt. rw. kelurahan dijunjung, kecamatan sukaraja, kabupaten bogor sebagai la. pemohon nama abdul hakim umur tahun pekerjaan pegawai swastacalon tentang materi kampanye pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang undangan. guo, secara tegas pula dalam mengklarifikasi setiap orang yang melakukan kampanye pemilu sebagaimana yang dimaksud pemilu luar jadwal yang ditetapkan kpu, sebagai tindak pidana pemilu dengan ancaman pidana kurungan paling lama (satu) tahun dan denda paling banyak rp. (dua belas juta rupiah). bahwa kata citra diri , selain pada angka senjatanya tidak lagi dimuat atau termuat dalam atau bagian selanjutnya dalam pemilu beserta penjelasan penjelasannya. akan tetapi, karena kata citra dir melekat pada angka pemilu yang dinyatakan sebagai bagian kegiatan kampanye pemilu, yang mempunyai konsekuensi hukum berupa kualifikasi tindak pidana pemilu. maka menurut para pemohon, guo dapat digunakan oleh badan pengawas pemilihan umum bawaslu) atau siapapun sebagai dasar dan alas hukum, untuk menyatakan perbuatan atau tindakan yang meminta masukan dan atau tanggapan dari masyarakat atas bakal calon anggota legislatif dan atau eksekutif yang akan diusung oleh partai politik dalam kontestasi pemilu sebagai bagian dari maksud kata citra diri yang merupakan bagian dari kampanye pemilu. menurut para pemohon, merupakan sebuah kewajaran sebagai sarana uji kepatutan dan kelayakan para bakal calon anggota legislatif dan atau eksekutif, untuk diumumkan secara terbuka oleh partai politik guna meminta masyarakat memberi masukan dan atau tanggapan atas gambaran bakal calon anggota legislatif dan atau eksekutif yang akan diusungnya. hal demikian, adalah sebagai upaya seleksi positif dalam menentukan bakal calon anggota legislatif dan atau eksekutif yang sesuai dengan kehendak rakyat. bahwa kata citra dir pada angka pemilu, haruslah secara bersyarat dinyatakan bertentangan dengmenurut para pemohon, dengan memasukkan kata citra diri dalam bagian angka pemilu, yang tidak secara tegas mendefinisikan makna dari kata tersebut, dapat memberikan ruang kepada lembaga pengawas pemilu atau siapapun untuk secara sewenang wenang memberikan tafsir, sebagaimana yang telah dialami oleh sekretaris jenderal partai solidaritas indonesia, yang kala itu dilaporkan oleh bawaslu pihak yang berwajib atas tindakannya yang meminta masukan dari masyarakat terhadap bakal calon anggota legislatif dan atau eksekutif yang akan diusung oleh partai psi. ketentuan guo juga memberikan batasan bagi para pemohon melalui kendaraan politik para pemohon, untuk turut serta memberikan tanggapan, penilaian, dan pendapat sebagai aspirasi, yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh undang undang dalam rangka penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam berkehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik. oleh karenanya, kata citra diri dalam angka pemilu, haruslah dinyatakan konstitusional bersyarbahwa mahkamah telah pernah memutus permohonan pengujian atas bagian kata dalam istilah, yaitu perkara nomor puu x tanggal mei yang kamarnya diputus kabul. oleh karena yang di uji dalam permohonan guo adalah bagian dalam pengertian istilah, sepanjang kata citra diri dalam bab istilah pada angka pemilu, maka para pemohon berpendapat, mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili serta memutus perkara guo. iv. petit berdasarkan uraian atas, para pemohon memohon kiranya majelis hakim konstitusi berkenan memutus perkara guo dengan amar: mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. menyatakan kata citra dirjawa barat, bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dengan nomor induk kependudukan nik) bukti fotokopi surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterbitkan komisi pemilihan umum, model c6 kwk, tps nomor kelurahan dilarang, kecamatan curug bitung, kabupaten lebak, provinsi banten. selain itu, para pemohon mengajukan (satu) orang saksi yakni setia chandra dwiguna, yang memberikan keterangan lisan bawah sumpahjjanji dalam sidang tanggal november dan menyampaikan keterangan tertulis pada hari yang sama, yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa saksi sebagai wakil sekretaris jenderal dari partai solidaritas indonesia mahkamah konstitusi. saksiabkesaksian ini. saksicuri start kampanye oleh pihak pihak berdasarkan ketentuan angka pemilu khususnya frasa .saksi dan partai solidaritas indonesia telah mencederai, seolah olah saksi sudah melawan peraturan perundang undangan yang berlaku. kronologi bahwa kronologis melaporkannya saksis nasional, dan pers asing, yang isinya antara lain larangan iklan kampanye media massa sebagaimana ter meneruskan temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan partai solidaritas indonesiaaksi setia chandra dwiguna, sebagaimana dimaksud dalamtermasuk dalam citra diri partai, diakses mei bahwa,bawaslu laporkan sekjen dan sekjen psi ke bareskrim c kb8, diakses junbahwathe last resort approach). bahwa hingga hari ini saksi dan partai solidaritas indonesia sebagai salah satu peserta pemilu belum pernah ikut menghadiri sosialisasi resmi.pemilu bertentangan dengan uud karena. tentang larangan beriklan bahwa menurut pemohon ketentuan dan pemilu bertentangan dengan uudpartai partai lama1945: ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang. dengan demikian bahwa pemilu termasuk dalamnya yang diuji oleh para pemohon yakni angka danyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu, dan sengketa pemilu, serta tindak pidana pemilu, yang antara lain termasuk dalamnya pengaturan mengenai pelaksanaan kampanyelaksanaan kampanye pemilu sepanjang mampu memberikan kepastian hukum bagi penyelenggardefinisi citra diri pada angka pemilu meliputi dua hal yaitu logo dan nomor urut partai peserta pemilu,. partai politik dan bakal calon legislatif diperbolehkan untuk melakukan sosialisasipolitik dan bakal calon legislatif. bahwa pemasangan alat peraga tempat umum, iklanoleh apbn bertujuan untuk mengendalikan uang dalam politik. dengan adanya fasilitas dari kpu dan pendanaan apbn maka dapat menciptakan kesetaraan kesempatan partai politik dan bakal calon legislatif dalam.angkamateriil muatan materi angka pemilu terhadap uud ii. kedudukan hukum (legal standing)bahwa pengaruh,menjadi tidak adil bagi partai politik yang mempunyai nilai nilai ideologis tapi dana terbatas, berdasarkan persepsi yang dibentuk mediatapaudfrasa citra diri angkaguoud , maka sebaiknya para pemohon memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persoalan inkonstitusionlitas norma dan persoalan pada tataran implementasi norma. dengan demikian mengingat bahwa dalil yang disampaikan oleh para pemohon terhadap angkabahwa anggapan para pemohon pembatasan iklan kampanye sebagaimana diatur dalam danud nridan aman guna mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. tidak ada satu pun dalam uud yang melarang pengaturan mengenai kampanye yang difasilitasi kpu dan dapat didanai oleh apbn, bahkan justru pengaturan dalam guo, bertujuan antara lain agar pelaksanaan kampanye tidak bpolitik baik yang modalnya besar maupun yang tidak, ketentuan dalam dan pemilu,nya secara bijak, bukan berdasarkan tekanan dari kampanye yang tidak berimbangcmenurut para pemohon, dan guo cenderung mengesankan adanya pembatasan iklan,konstitusitnvankelijk verklaard),dalam perkara nomor puu xvi bahwa para pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian angka pemilu yang dianggap bertentangan dengan uud yang berketentuan sebagai berikut: angka pemilu@uo pemilu bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan guo pemilu yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut: dalam perkara nomor puu xvi bahwa pemohon merupakan perseorangan warga negara indonesia yang pada pemilihan umum legislatif tahun menjadi tim kampanye partai bintang reformasi pbr), serta peserta pemilihan umum tahun dari calon perseorangan dewan perwakilan daerah dpd) pemilihan provinsi jawa barat (vide perbaikan permohonan para pemohon hlm. poin 4a). sedangkan pemohon merupakan perseorangan warga negara indonesia yang mempunyai hak dipilih dan memilih serta terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah kabupaten lebak tahun (vide perbaikan permohonan hlm. poin 4a). bahwa para pemohon memiliki keinginan untuk turut serta menjadi bagian dari tim kampanye partai politik yang merupakan hak dasar bagi para pemohon dalam memperjuangkan hak politiknya secara kolektif partai politik sesuai dengan ketentuan uud (vide perbaikan permohonan hlm. poin 4a). bahwa para pemohon terancam oleh ketentuan pidana pemilu, sebab kata citra diri dalam angka pemilu tidak memiliki definisi yang secara jelas dalam penjelasan guo, sehingga kata tersebut berpotensi ditafsirkan secara sewenang wenang. para pemohon beranggapan tidak berkepastian hukum tentang apa yang dimaksud dari citra diri peserta pemilu (vide perbaikan permohonan hlm. poin 4c). bahwa guo pemilu oleh para pemohon perkara dianggap bertentangan dengan uud yaitu dan dan uud yang berketentuandalam perkara nomor puu xvi mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. menyatakan katauji angka pemilu, yanguntuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph dan il. tersebut atas, maka para pemohon diwajibkan untuk menguraikan syarat syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, sebagai berikut: pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia (bukti yang pada pemilihan umum. selain itu, pemohon merupakan peserta pemilu tahun dari calon perseorangan dewan perwakilan daerah dpd) provinsi jawa barat, dengan perolehan sebanyak suara (bukti p 4j. sedangkan, pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia (bukti p 5j, yang mempunya hak dipilih dan memilih, serta telah terdaftar sebagai pemilih (bukti.pemilu yang rujukannya sebagai berikut: angkbahwagawai swasta, yang pada pemilu dan peserta pemilu tahun dari calon perseorangan dewan perwakilan daerah dpd) provinsi jawa barat (bukti bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia (bukti yang mempunya hak dipilih dan memilih, serta telah terdaftar sebagai pemilih (bukti p 6j: bahwa menurut para pemohon adanya ketentuan norma angka pemilu terhadap frasa citra diri bertentangan dengan asas kejelasan rumusan, bersifat karet dan standar ganda sehingga berpotensi ditafsirkan sewenang wenang dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu dalam pemilu sebagaisehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, bersifat diskriminatif, dan tidak adil.citra diri yang berkorelasi dengan pilihan para pemohon dalam mengusung, memberikan pilihan, dan memilih calon anggota legislatif dan atau eksekutif yang berkualitas dengan visi dan misi. dan program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat sebagai perwujudan hak politik secara kolektif dalam menentukan sikap dukungan serta usungan terhadap kader kader, menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa para pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinyahukum terkait dengan hak politikyang dijelaskan dengan berlakunya norma angka pemilulebih jauh mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan guo, oleh karena norma undang undang yang dimohonkan pengujian telah diputus sebelumnya oleh mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan nomor puu xvi bertanggal januari maka terlebih dulu mahkamah akan merujuk putusan dimaksud yang berkenaan dengan pengujian norma angka pemilu sebagai berikut:: kesan visual yangsudsepanjang frasa dan atau citra diri tidak beralasan menurut hukum. bahwa berdasarkan pertimbangan atas, permohonan para pemohon terkait angka sepanjang frasa dan atau citra diri tidak beralasan secara hukum. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut atas, amar putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya . menimbang bahwa sekalipun para pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan guo lebih dikarenakan oleh kepentingan pemilih untuk dapat mengetahui visi dan misi peserta pemilu termasuk dalam hal ini partai politik peserta pemilihan umum. namun, disebabkan substansi norma angka pemilu adalah untuk memberikan pembatasan ihwal kampanye, maka menyatakan norma guo inkonstitusional sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon adalah bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi yang menyatakan bahwa perubahan pengertian kampanye merupakan suatu kebutuhan untuk menjawab kekurangan pengertian kampanye dalam beberapa undang undang pemilu sebelumnya. oleh karena alasan mendasar perumusan angka pemilu telah dipertimbangkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi maka pertimbangan tersebut mutasi mutans berlaku pula terhadap dalil permohonan guo. i3 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukumttd. wisma silalahi opa digital signature panitera jln. medan merdeka barat jakarta pusat harap thai kasianur sidauruk, nip. fax: email: dati disclaimerpara pemohon menganggap memiliki hak konstitusional dalam memperjuangkan hak politiknyahak demikian, telah dijamin dalambagai pihak yang mempunyai kecenderungan memilih partai politik yang senapan dengan visi dan misi para pemohon, keberadaan partai politik baru telah merebut rasa interest dan simpatik para pemohon. bagi para pemohon, memilih para calon anggota legislatif dan atau eksekutif yang akan diusung oleh partai politik, bukanlah hanya sekedar bermodalkan ingatan nama dan foto yang akan dipilih pada kertas suara. tetapi juga menitipkan harapan pada baiknya tingkah laku dan moralitas, serta kepemilikan visi, misi, dan program yang berpihak pada rakyat sesuai dengan nilai nilai yang terkandung dalam pancasila, serta amanat uud harapan dan keinginan para pemohon tersebut, tidak cukup hanya disampaikan kepada bakal calon anggota legislatif dan atau eksekutif secara langsung melalui pertemuan tatap muka dan lain sebagainya pada saat kampanye kelak. tetapi juga menjadi sangat penting bagi para pemohon, untuk menyampaikannya secara langsung dan terbuka kepada partai politik pilihan para pemohon sebelum bakal calon anggota legislatif dan atau eksekutif tetapkan sebagai peserta pemilu. hal tersebut bertujuan, agar partai politik, khususnya partai politik pilihan para pemohon dapat secara sungguh sungguh mengusung calon anggota legislatif dan atau eksekutif yang kriteria tingkah laku dan loyalitasnya sesuai dengan harapan serta keinginan para pemohon, memiliki visi, misi, dan program yang berpihak pada rakyat, bukan pilihan karena keterpaksaan. tak hanya itu, menurut para pemohon, dengan cara memberikan penilaian, pendapat, dan pandangan secara langsung dan terbuka terhadap bakal lah, merupakan kesempatan bagi para pemohon untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and property) terhadap para bakal calon anggota legislatif dan atau eksekutif sebelum mereka benar benar ditutupi amanat rakyat, yaitu menjalani tugas dan kewajiban kewajibannya sesuai konstitusi. keadaan demikian, hanya bisa para pemohon curahkan kepada partai politik yang menyatakan dirinya secara terbuka meminta masukan masyarakat, atas kualitas bakal calon anggota legislatif maupun eksekutif untuk lima tahun yang akan datang dalam kontestasi pemilihan umum pemilu). oleh karena itu, menjadi sangat tepat kiranya, uji kepatutan dan kelayakan dari masyarakat terhadap para bakal calon anggota legislatif dan atau eksekutif dilakukan oleh partai politiksehingga, apabila ada partai politik yang membuka dirinya untuk meminta masukan dari masyarakat terhadap para bakal calon anggota legislatif dan atau eksekutif yang hendak diusungnya dalam pemilu, seharusnya tidak ditafsirkan sebagai bagian dari kampanye, agar partai politik dapat secara terbuka meminta masukan dari masyarakatdan karenanya, harapan para pemohon kepada partai politik untuk secara sungguh sungguh menyeleksi kader berkualitas yang akan diusungnya, benar benar menjadi harapan bagi para pemohon dalam menggunakan hak pilih memilih wakilnya bukan karena terpaksa. namun, hak konstitusional para pemohon yang hendak memperjuangkan haknya secara kolektif melalui partai politik dalam kaitannya untuk memberikan penilai, terancam oleh ketentuan pidana pemilu. sebab, kata citra dir dalam angka pemilu tidak memiliki definisi yang secara jelas dalam penjelasan guo. sehingga kata tersebut berpotensi ditafsirkan secara sewenang wenang dan terhadap tindakan apapun yang memberikan gambaran atas citra diri bakal calon peserta pemilu pun dapat diskualifikasi sebagai tindak pidana pemilu dalam pemilu, yang ditujukan kepada setiap orang (bukan hanya pengurus partai politik, dan tim kampanye)yang para pemohon anggap tidak berkepastian hukum tentang apa yang dimaksud dari citra diri peserta pemilu. dengan dikabulkannya permohonan guo, maka partai politik dapat membuka diri meminta masukan masyarakat atas para bakal calon anggota legislatif dan atau eksekutif yang hendak diusungnya. sehingga para pemohon juga dapat aktif secara terbuka memberikan penilaian, pendapat, pandang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai peserta pemilu, karena meminta masukan dari masyarakat bukan termasuk sebagai bagian dari kampanye. oleh karenanya, para pemohon bersama sama partai politik pilihan para pemohon dapat benar benar mengusung, memberikan pilihan dan memilih calon anggota legislatif dan atau eksekutif yang berkualitas dengan visi, misi, dan program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sebagai perwujudan hak politik secara kolektif dalam menentukan sikap dukungan serta usungan kader kader partaimuatan materi angkaangka pemilu,menurut para pemohon, dalam angka pemilu, terdiri dari (tiga) rangkaian kalimat mengenai definisi kampanye pemilu, yaitudan dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu merupakansedangkan untuk meyakinkan pemilih, peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu, adalah dengan melakukan suatu atau serangkaian tindakan untuk menjelaskan sesuatu hal menjadi lebih spesifik. sehingga pengertian meyakinkan, lebih tepat bersifat kata kerja (verba). kemudian terkait dengan frasa menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu dalam angka pemilu maka menurut para pemohon, menawarkan berasal dari kata dasar tawar, yang memiliki arti dalam kata kerja (verba), yaitu tindakan menunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan suatu maksud tertentu. sedangkan visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan, pengamatan, atau dapat dikatakan juga sebagai kemampuan melihat gambaran wawasan masa depan yang diinginkan berdasar pengamatan perbandingan kondisi yang ada keadaan sekarang kamus besar bahasa indonesia, serta misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi, yang memuat apa yang disediakan oleh organisasi kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa wibisono: hal. lalu, program diartikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan, demi tercapainya kegiatan pelaksanaan. karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai jones: berbeda pengertian antara menawarkan visi, misi, dan program yang lebih bertitik tolak pada peran aktif suatu lembaga organisasi, yang merupakan serangkaian kegiatan menunjukkan sesuatu kepada seseorang atas suatu pandangan, tujuan, dan cara mencapai tujuan tertentu, dengan citra diri. sebagai sesuatu yang merupakan penafsiran seseorang secara subjektif pada dirinya sendiri hussein: maka citra diri adalah gambaran setiap individu mengenai penampilan fisik dan perasaan yang menyertainya, yang dipengaruhi pengalaman kesuksesan dan kegagalannya terhadap pemikiran idealisme sempurna menurut dirinya sendiri. bahwa dan pemilu, memberikan ruang kepada partai politik untuk melakukan seleksi bakal calon anggota legislatif, yangmakna seleksi secara demokratis dan terbuka tidak dapat diartikan secara sempit hanya berupa verifikasi administrasi saja, tetapi secara luas dapat juga diartikan berupa meminta dan mendengarkan masukan serta pandangan masyarakat, terhadap bakal calon anggota legislatif dan atau eksekutif yang akan diusung oleh partai politik tersebut. sehingga dari mekanisme itu, partai politik dapat secara sungguh sungguh mengusung kadernya yang berkualitas dan benar benar menjadi kehendak rakyat, bukan memaksakan rakyat memilih dengan keterpaksaan. adanya partai politik (seperti partai solidaritas indonesia) yang membuka dirinya untuk meminta masukan dari masyarakat (termasuk para pemohon) terhadap bakal calon anggota legislatif dan atau eksekutif yang hendak diusungnya, dalam pandangan para pemohon, merupakan mekanisme seleksi yang sangat positif dari partai politik yang tidak ingin kecolongan memiliki kader kader bermental cacat, korupsi, dan pemain peran penyalahgunaan kekuasaan. bahwa yang dimaksud kampanye pemilu dalam guo, dinyatakan dalam dan yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab yang dilakukan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden (eksekutif) dengan kampanye pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd (legislatif), dalam pemilu, ditegaskan bahwa materi kampanye pemilu meliputi visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden: visi, misi, dan program partai politik peserta pemilu yang dilakukan oleh calon anggota dpr, dprd propinsi dan kabupaten kota, serta visi, misi, dan program calon perseorangan dpd, yang wajib difasilitasi kpu melalui laman kpu dan lembaga penyiaran publik. selain itu, dan pemilu, juga menetapkan model kampanye pemilu yang hanya dilaksanakan (dua puluh satu) hari, yaitumedia sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat pasangdr. rusdi herman, s.h., m.m. alamat jalan muara karang blok rt. kelurahan pluit, kecamatan penjaringan, kota jakarta utara, daerah khusus ibukota jakarta. pekerjaan advokat disebut sebagai . ii. pemohon nama viktor santoso sandiaga, s.h., m.h. alamat jalan mean raya nomor rt. rw. kelurahan jaticempaka, kecamatan pondok gede, kota bekasi, provinsi jawa barat. pekerjaan advokat disebut sebagai pemohon il: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober memberi kuasa kepada yohanes mahatma pambudianto, h., advokat pada law office yang beralamat gang duren rt. rw. kelurahan taman sari, kecamatan taman sari, kabupaten bogor, provinsi jawa barat,paling lama (empat berperkara dalam sidang belas) hari kerja yang dinyatakan terbuka terhitung sejak tanggal untuk umum , diterimanya menyatakan secara mutasi permohonan yang date mutans pemeriksaan pokok mahkamah agung permohonan dan bertentangan dengan pembacaan undang undang dasar putusannya dilakukan negara republik indonesia dalam sidang terbuka tahun dan tidak untuk umum ana memiliki kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan keberadaannya: bahwa berdasarkan tabel atas, maka terdapat perbedaan ketentuan norma antara putusan nomor puu xiii dengan permohonan ini cast perkara nomor puu xvi diantaranya: ketentuan norma yang diuji dalam putusan nomor puu xi11 adalah mahkamah agung, sementara dalam permohonan ini menguji mahkamah agung dan huruf kekuasaan kehakiman, sementara mahkamah agung secara mutasi mutans menjadi tidak relevan keberadaannya apabila ketentuan dan huruf kekuasaan kehakiman dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. para pemohon sebagaimana tertuang dalam putusan puu xiii menggunakan mahkamah agung sebagai pintu ini masuk, untuk meminta agar proses pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan uji materiil mahkamah agung dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. sementara dalam permohonan ini, menggunakandimahkamah agung harus dilakukan dengan dihadiri para pihak pihak yang berperkara yang tentunya dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. hal ini didasarkan pada adanya kondisi hukum baru mana mahkamah konstitusi telah membuat tafsir konstitusi terhadap ketentuan norma uud yang pada pokoknya menyatakan:(vide. putusan nomor puu xv paragraf halaman artinya mahkamah pada tahun dalam mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu xv telah menyatakan bahwa kewenangan mahkamah agungmahkamah agung sebagai judex juris. hal ini berbeda dengan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi pada tahun yang tertuang dalam putusan nomor puu xiii pada paragraf halaman mana mahkamah konstitusi mengungkapkan suatu permasalahan yang harus dijawab oleh mahkamah konstitusi, yakni:. lalu kemudian mahkamah konstitusi menjawab permasalahan tersebut dalam paragraf halaman yakni: nnyakan untuk melakukan persidangan yang dihadiri oleh pihak pihak dan memberikan dalam pertimbangan hukum mahkamah konstitusi pada poin atas bukan untuk menentukan apakah proses persidangan uji materil harus dihadiri atau tidak harus dihadiri para pihak adalah bentuk open legal policy dari pembentuk undang undang. namun penekanan atas kewenangan pembentuk undang undang open legal policy) dalam putusan puu xiii adalah dalam hal pemberian waktu yang cukup invasi mahkamah agung, serta pemberian sarana dan prasarana yang memadai bagi mahkamah agung. hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum putusan nomor puu xiii pada paragraf halaman yang menyatakan: .bahwa dalam permohonan ini, para pemohon tidaklah menguji mahkamah agung sebagaimana yang diuji dalam putusan nomor puu xiii namun mengujimana berdasarkan tafsir konstitusi uud yang tertuang dalam putusan nomor puu xv yang pada pokoknya menyatakanenguji bukanlah dalam perannya sebagai judex juris. bahkan menurut mahkamah konstitusi(vide putusan nomor puu xv paragraf halaman bahwa adapun masuknya mahkamah agung dalam permohonan ini adalah bersifat mutasi mutans terhadap mahkamah agung dan huruf kekuasaan kehakiman apabila mahkamah mengabulkan permohonan ini. bahwa berdasarkan uraian atas, maka permohonan ini tidak nobis idem karena ketentuan norma serta isu konstitusional yang diuji berbeda dengan ketentuan norma serta isu konstitusional yang diuji dalam putusan nomor puu xiii adapun uraian dalam poin ini juga merupakan bagian dari alasan permohonan yang memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dari poin selanjutnya pada bagian alasan permohonan. ketentuan norma 31adan 28d uud bahwa pada prinsipnya semu (vide nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman artinya dalam proses pemeriksaannya hakim harus memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara bersengketa untuk hadir untuk dimintai dan atau memberi keterangan dan proses pemeriksaannya terbuka untuk umum. persidangan yang dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak setiap orang yang berperkara, yakni hak untuk diadili dalam sidang pengadilan dengan diberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar keterangannya termasuk menghadirkan saksi dan ahli. tujuan dari persidangan yang terbuka untuk umum menurut yahya harahap agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. tidak boleh persidangan gelap dan bisik bisik). penerbit, sinar grafika, jakarta, hlm. pengecualian proses pemeriksaan persidangan yang terbuka harus ditentukan dalam undang undang yang mengatur tentang badan peradilan tersebut misalnya seperti pada tabel bawah ini: undang undang ketentuan norma nomor tahun semua sidang tentang pemeriksaan pengadilan kekuasaan adalah terbuka untuk kehakiman umum, kecuali undang undang menentukan lain. nomor tahun untuk keperluan tentang hukum pemeriksaan hakim ketua acara pidana sidang membuka sidang kurap)nomor tahun apabila majelis hakim tentang memandang bahwa peradilan tata usaha sengketa yang disidangkan negara sebagaimana menyangkut ketertiban diubah terakhir umum atau keselamatan dengan nomor negara, persidangan dapat tahun tentang dinyatakan tertutup untuk perubahan kedua umum. atas nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara nomor tahun pemeriksaan gugatan tentang perceraian dilakukan dalam peradilan agama sidang tertutup.radilan agama nomor tahun hakim memeriksa perkara tentang sistem anak dalam sidang yang peradilan pidana dinyatakan tertutup untuk anak umum, kecuali pembacaan putusan. nomor tahun untuk keperluan tentang pemeriksaan, hakim ketua peradilan militer.bahwa apabila kita cermati demi dalam khususnya pada bagian yang mengatur tentang hak uji materiil a), tidak ada satupun ketentuan norma yang mengecualikan dalam proses pemeriksaan permohonan keberatan hak uji materiil mahkamah agung dilakukan secara tertutup dan tidak perlu dihadiri para pihak. bahwa yang merupakan turunan dari ketentuan norma uudtentunya tidak sesuai dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam uud sebagaimana menjadikekuasaan kehakimantentunyadan uud ketentuan norma 31a nomor24a uud secara bersyarat bahwa ketiadaan proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil mahkamah agung yang tidak dihadiri para pihak disebabkan adanya kekeliruan pemahaman terhadap pemaknaan original jurisdiction mahkamah agung yang diatur dalam uud yang meng. bahwa kekeliruan pemahaman terhadap pemaknaan uud yang dimaksud adalah pemahaman bahwa peran mahkamah agung hanya sebagai judex juris, sehingga tidak mungkin menggelar pemeriksaan persidangan dengan dihadiri para pihak untuk dimintai didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah agung. hal disampaikan oleh abdullah selaku kepala biro hukum dan humas kepada media kompas.com pada hari selasa, april yang pada pokoknya mengatakan bahwa posisi mahkamah agung adalah pengadilan judex juris. artinya, hanya memeriksa berkas, tidak memeriksa prinsipal secara langsung. lebih lanjut menurut abdullah, bila berupaya menghadirkan para pihak yang berperkara sidang, sementara itu tidak ada dalam peraturan perundangan undangan, maka berlawanan dengan prinsip mahkamah agung sebagai judex juris. dylan aprialdo rachman sidang uji materil tertutup, sebut karena batasan waktu", sumber: ng uji materil tertutup ma sebut karena batasan waktu, diakses pada tanggal september pkl. wib). bahwa sesungguhnya apabila kita mencermati ketentuan norma uud terdapat dua kewenangan original original jurisdiction) yang diberikan kepada mahkamah agung. pertama, perannya dalam menjalankan kewenangan sebagai pengadilan judex juris yaitu mengadili pada tingkat kasasi. kedua, perannya dalam menjalankan kewenangan menguji peraturan perundang undangan dibawah undang undang. bahwa hal ini diperkuat dengan tafsir konstitusi yang dituangkan dalam putusan nomor puu xv yang diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal maret, pada paragraf halaman yang telah menafsirkan uud mana dalam pertimbangan hukumnya mahkamah mengatakan:peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang. bahwa perlu kita diketahui bahwa selain sebagai pengawal konstitusi, peran mahkamah konstitusi juga sebagai penafsir konstitusi. hal tersebut diperlukan untuk memahami makna yang terkandung dalam dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud karena sebagaimana kita ketahui bahwa pasca amandemen konstitusi republik indonesia pada tahun uud sudah tidak lagi memiliki penjelasan terhadap yang terdapat dalam bagian batang tubuh. oleh karenanya untuk memahami makna suatu yang terdapat dalam batang tubuh uud salah satunya adalah mengacu tafsir konstitusi yang tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi. bahwa artinya, saat mahkamah agung menjalankan original jurisdiction sebagai judex juris, mahkamah agung tidak melanggar asas audi altera parte , yakni memberikan, karena kesempatan tersebut telah diberikan pada sidang yang digelar secara terbuka pengadilan tingkat pertama yang ada dibawah kekuasaan mahkamah agung. sementara saat mahkamah agung menjalankan original jurisdiction uji materiil terhadap peraturan perundang undangan dibawah undang undang terhadap undang undang, mahkamah agung telah melanggar asas audi altera parte karena proses pemeriksaan dalam persidangan uji materil mahkamah agung adalah yang pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final dan mengikatketentuan norma 31a nomor tahun tentang mahkamah agung mutasi mutans bertentangan dengan dan 28d uud bahwa perlu dijelaskan bahwa ketentuan yang memberikan batas waktu hari bagi mahkamah agungjika kita ,danemohon yang mengajukan permohonan uji materil. bahwa sebagai contoh, seperti proses pengujian undang undang mahkamah konstitusi, dengan tidak diberikannya batas waktu saat bagi mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili hingga memutus perkara pengujian undang undang, maka bukan berarti secara serta merta mahkamah konstitusi dapat dikatakan tidak memberikan kepastian hukum yang adil. dalam faktanya, mahkamah konstitusi selalu memberikan keadilan substantif melalui putusannya bagi para pemohon yang mengajukan pengujian undang undang. bahwa terhadap pemaknaan atas kepastian hukum dalam keterangan ahlinya muktamar syamsudin mengatakan bahwa kita perlu menggarisbawahi bahwa kepastian hukum dan keadilan itu tidak bisa dipahami secara dikotomi, tetapi harus dilihat bahwa kepastian hukum dan keadilan adalahsehingga pancasila yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum itu, itu juga menjadi atau terjamin kesatuannya dengan semua undang undang yang ada bawahnya. muktamar syamsudin, ahli filsafat universitas gajah mada, memberikan keterangan ahli mahkamah konstitusi dalam pengujian perkara nomor puu xiii tentang pengujian dan kurap, maret pkl. wib.) bahwa oleh karenanya apabila mahkamah konstitusi menyatakan bahwoleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka ketentuan nomor tahun tentang mahkamah agung secara mutasi mutans bertentangan dengmodel putusan mahkamah konstitusi yang pemberlakuannya ditunda (limited constitutional) bahwa desain uud terhadap mahkamah konstitusi adalah sebagai mahkamah ketatanegaraan dengan fungsinya yang sangat strategis yaitu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang mendasar dan fundamental, serta demi adanya kepastian hukum antara tafsir konstitusi uud yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusan nomor puu xv dengan, maka mahkamah sudah seharusnya mengabulkan permohonan ini. bahwa apabila mahkamah berpandangan, dengan dinyatakan ketentuan norma guo bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan menimbulkan keragu raguan dan kevakuman proses pemeriksaan dalam persidangan uji materil mahkamah agung, maka mahkamah konstitusi dapat menggunakan model putusan yang pemberlakuannya ditunda limited constitutional). bahwa dalam perkembangannya, demi pemenuhan hak konstitusional bagi warga negara, putusan mahkamah konstitusi telah berkembang dalam beberapa model, diantaranya: model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku legally null and void). pertama kali dimuat dalam putusan nomor puu bertanggal februari model putusan konstitusional bersyarat conditional constitutional). pertama kali termuat dalam pertimbangan hukum dalam putusan nomor puu namun, dalam perkembangan dimuat juga pada bagian konklusi, yaitu putusan nomor puu v bertanggal desember melalui putusan nomor putri bertanggal juli barulah dimuat dalam amar putusannya. model putusan yang langsung dapat dieksekusi self implementing). misalnya termuat dalam putusan nomor puu iv yang membatalkan tentang penghinaan presiden dalam kuhp. sejak diputus tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan itu. model putusan yang tidak langsung dapat dieksekusi non self implementing). model putusan ini masih memerlukan tindak lanjut. misalnya dalam putusan nomor puu vii juli mengenai penggunaan ktp elektronik dalam pemilu, kpu masih harus menindaklanjuti dengan peraturan kpu nomor model putusan inkonstitusional bersyarat conditional unconstitutional). pertama kali dimuat dalam putusan nomor puu vii bertanggal maret model putusan yang merumuskan norma baru. model putusan ini dapat masuk melalui pintu putusan bersyarat. misalnya termuat dalam putusan nomor puuvii juli mengenai penggunaan ktp elektronik dalam pemilu. model putusan yang pemberlakuannya ditunda limited constitutional). dimuat dalam beberapa putusan, yang populis yaitu putusan nomor puu xi tentang penundaan pelaksanaan pemilu serentak untuk dilaksanakan pada dan putusan nomor puu xi tentang kewenangan dalam menangani sengketa pilkada, namun selama belum terbentuk badan peradilan khusus yang menangani pilkada maka masih berwenang bahwa terhadap penundaan pemberlakuan putusan, dalam pertimbangan hukum putusan nomor puu xi pada paragraf dan hal. mahkamah mengatakan:terlepas dari adanya penundaan pemberlakuan putusan yang pernah dilakukan oleh mahkamah konstitusi, demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta meluruskan proses uji materil yang sesuai dengan tafsir konstitusi sebagaimana tertuang dalam putusan nomor puu xv maka mahkamah konstitusi harus menafsirkan juga kewenangan mahkamah agung dalam nomor tahun mahkamah agung dan huruf kekuasaan kehakiman sebagaimana tafsir konstitusi dalam putusan nomor puu xv bahwa berdasarkan seluruh uraian atas makapasca putusan nomor puu xv dan uud oleh karenanya tersebut atas bertentangan dengan uud maka ketentuan nomor tahun tentang mahkamah agung secara mutasi mutans bertentangan dengan div. petit, menyatakan secara mutasi mutanonstitusikta kai pemohon bukti fotokopi berita acara sumpah pemohon bukti fotokopi nomor induk dosen nasional nid) pemohon bukti fotokopi ktp pemohon ii: bukti fotokopi kta kai pemohon ii: bukti fotokopi berita acara sumpah pemohon ii, viktor santoso sandiagayang rujukan mahkamah agung dan huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman terhadap dan dan uud ii. kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusionalhuruf, bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat.. dalam menjalankan profesinya para pemohon memilih fokus dalam penanganan perkara uji materiil mahkamah konstitusi dan mahkamah agung (selanjutnya disebut ma): bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, menurut para pemohon, guo berpotensi me, cast para pemohon, oleh karenanya para pemohon tidak dapat berupaya secara maksimal dalam melakukan pengujian peraturan undang undangan, bahwa dalam penalaran yang wajar, para pemohon, para pemohon tidak dihadapkan pada proses persidangan yang dihadiri para pihak serta tidak diselenggarakan pemeriksaan dalam persidangan bagi para pihak. akibatnya para pemohon hanya dapatperaturan perundang undangan karena singkatnya waktu yang diberikan hari sehingga paraarakepastian hukum yang diberikan dalam proses uji materiil hanya secara prosara pemohon perihal pertentangan dan dan huruf dengan uud para pemohon telahguo yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adildan hurufrmohonan pengujian konstitusionalitas terhadap dan dan huruf dengan dalil dketentuan dan mengenai batas waktu hari bagikarena menurut para pemohon jika disertaara pemohon, bahwa menurut para pemohon proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil yang tidak dihadiri para pihak telah melanggar asas audi altera parte , terlebih lagi upaya uji materiilwah kekuasaan yakni pengadilan tingkat pertama. oleh para pemohon hal ini dianggap telah melanggar hak atas kepastian hukum yang adil mana adanya batas waktu hari bagi: bahwa menurut para pemohon ketentuan dan huruf yang merupakan turunan dari ketentuan uudmenurut para pemohon tidak sesuai dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam uud yang merupakanurut para pemohonmenurut para pemohonseluruh uraian alasan tersebutara pemohon, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para pemohon terkait dengan permohonan yang oleh para pemohon dinyatakan tidak nobis idem (tidak dapat diajukan kembali). terhadap argumentasi para pemohon tersebut, setelah mencermati permohonan para pemohon guo, mahkamah berpendapat bahwa benar terdapat perbedaan norma ketentuan yang diajukan pengujian dari norma ketentuan yang diajukan sebelumnya. dalam putusan mahkamah nomor puu xiii menggunakan sebagai pintu masuk, untuk meminta agar proses pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan uji materiil dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. sementara itu dalam permohonan ini, para pemohon menggunakan dan huruf yangharus dilakukan dengan dihadiri para pihak yang berperkara yang tentunya dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut mahkamah berpendapat permohonan para pemohon dapat diajukan kembali, yang oleh para pemohon diistilahkan tidak bis idem . i3 menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan persoalan pokok permohonan para pemohon, mahkamahbertentangan dengan uud terhadap persoalan pokok tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil para pemohon guo, penting bagi mahkamah untuk mengutip kembali sebagian pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu xiii meskipun menurut para pemohon permohonan guo berbeda dengan permohonan nomor puu xiii namun menurut mahkamahara pemohon. bahwa dalam putusan mahkamah,,i3 menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah tersebut atas, persoalan konstitusional yang dimohonkan oleh para pemohon dalam perkara tersebut berkenaan langsung dengan ketentuan ma, yaitulakukan oleh paling lama (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, yang oleh para pemohon dimohonkan agar pemeriksaan oleh dilakukan dengan pemeriksaan dan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan tentunya dalam persidangan dengan pemeriksaan yang terbuka untuk umum pula dengan agenda pada hakikatnya memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan alat alat bukti berupa saksi, ahli, dan bukti lainnya dan terkait dengan hal tersebut mahkamah berpendapat bahwa adalah konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang undang. dengan kata lain, mahkamah berpendirian bahwa ketentuan mengenai permohonan pengujian peraturan perundang undangan terhadap undang undang oleh dilakukan dalam waktu (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan adalah konstitusional: bahwa lebih lanjut dijelaskan, permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonan guo adalah berkenaan dengan konstitusionalitas yang secara substansi juga dimohonkan para pemohon agar mahkamah menyatakan norma tersebut bertentangan dengan uudterhadap dalil dan permohonan para pemohon guo, mahkamah berpendapat bahwa sebenarnya esensi persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para pemohon dalam perkara guo adalah sama dengan persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan dalam permohonan yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan mahkamah nomor puu xiii yaitu berkaitan dengan pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak dengan memberi kesempatan para pihak untuk mengajukan alat bukti berupa saksi, ahli maupun bukti lainnya dan dilaksanakan dalam persidangan yang terbuka untuk umumxiiilanjutnya penting bagi mahkamah untuk menjawab dalil lainnya para pemohon berkaitan dengan anggapan para pemohon yang ada dalam permohonan yaitu adanya kondisi hukum baru melalui putusan mahkamah nomor puu xv yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangansebagai judex juris. menurut para pemohon hal tersebut berbeda dengan pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah nomor puu xiii yang pada pokoknya menyatakansebagai pengadilanterhadap dalil para pemohon guo, mahkamah berpendapat penegasan fungsi dan kewenangan yang diuraikan dalam pertimbangan dua putusan tersebut sebenarnya hanya memberikan ilustrasi kepada para pemohon dalam permohonan perkara perkara tersebut tentang fungsi dan kewenangan yang penekanannya pada persidangan dan pemeriksaan terhadap perkara apapun, termasuk pembacaan putusan, kecuali ditentukan lain oleh undang undang harus dilakukan dengan persidangan yang terbuka untuk umum, bukan pada pemeriksaan yang terbuka untuk umum dengan agenda persidangan mendengar keterangan para pihak dan memberi kesempatan para pihak mengajukan alat alat bukti, berupa saksi, ahli maupun bukti lainnya. dengan demikian telah jelas jawaban dan sikap mahkamah terhadap permohonan para pemohon guo dan oleh karenanya meskipun para pemohon mempersoalkan adanya keterkaitan pendirian mahkamah dalam putusan nomor puu xiii dengan putusan nomor puu xv berkenaan dengan eksistensi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam memeriksa perkara pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang merupakan kewenangan pembentuk undang undang yang menurut para pemohon hanya terbatas berkaitan dengan waktu pemeriksaan bukan mengenai pemeriksaan yang harus dihadiri oleh para pihak untuk memenuhi prinsip mendengar keterangan kedua belah pihak (audi altera parte), namun terhadap hal ini mahkamah tidak sependapat dengan dalil para pemohon tersebut, mengingat persoalan waktu (empat belas) hari kerja dengan memberi kesempatan para pihak untuk dihadirkan persidangan dan mengajukan alat bukti yang cukup serta persidangan dilakukan dengan terbuka untuk umum adalah satu rangkaian proses yang terintegrasi. proses demikian merupakan satu kesatuan tahapan hukum acara yang saling berkorelasi antara waktu pemeriksaan yang cukup dengan memberi kesempatan para pihak untuk hadir dan didengar keterangannya serta menerima pembuktian para pihak dengan mengajukan saksi, ahli dan bukti lainnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum. oleh karena itu argumentasi para pemohon guo haruslah dikesampingkan dan mahkamah tetap berpendirian bahwa persoalan waktu dan memberi kesempatan para pihak untuk hadir dan didengar persidangan serta mengajukan alat alat bukti baik saksi, ahli dan bukti lainnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum adalah persoalan konstitusionalitas norma yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan hal tersebut tepat diajukan kepada pembentuk undang undang. dengan demikian telah jelas bahwa apabila ada persidangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan manapun yang tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali undang undang menentukan lain atau harus tertutup, maka hal tersebut adalah persoalan implementasi norma bukan persoalan konstitusionalitas norma. sedangkan permasalahan persidangan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang yang oleh para bahwa hak konstitusional pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam konstitusi republik indonesia untuk mendapatkan hak atas pengakuan serta jaminan kepastian hukum yang adil sebagai suatu prinsip yang sangat penting dalam negara hukum sebagaimana tertuang dalam dan uudkai wt berdasarkan surat keputusan dewan pimpinan pusat kongres advokat indonesia dpp kai) nomor kep adv dpp kai tanggal februari kta bukti dan telah disumpah wilayah pengadilan tinggi dki jakarta yang terdaftar dalam buku registrasi penumpahan advokat nomor w10 u hk. adv tanggal april berita acara sumpah advokat bukti dengan nomor induk dosen nasional nid bukti bahwa pemohon adalah warga negara indonesia (bukti yang berprofesi sebagai advokat dengan nomor induk advokat adv kai berdasarkan surat keputusan dewan pimpinan pusat kongres advokat indonesia dpp kai) nomor sk adv kali tanggal april kta bukti dan telah disumpah wilayah pengadilan tinggi jawa barat berdasarkan berita acara pengambilan sumpah nomor w11.u ps. x (bas bukti pemohon dalam menjalankan profesinya memilih fokus dalam penanganan perkara uji materiil mahkamah konstitusi maupun mahkamah agung, dalam hal penanganan perkara uji materiil mahkamah agung, pemohon telah beberapakali menangani pengujian peraturan perundang undangan mahkamah agung dalam perkara nomor p hum tentang pengujian peraturan dpd nomor tahun tentang tata tertib, perkara nomor p hum tentang peraturan dpd nomor tahun tentang tata tertib dpd ri, perkara nomor p hum tentang peraturan dpd nomor tahun tentang tata tertib dpd dan perkara nomor p hum tentang peraturan menteri esdm nomor pemohon didalilkan harus dilakukan dengan pemeriksaan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan menghadirkan, mendengar, dan memberi kesempatan para pihak mengajukan alat bukti berupa, saksi, ahli dan bukti lainnya, dalam hal ini mahkamah menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang undang, mengingat persoalan pokok yang dipersoalkan oleh para pemohon berkaitan erat dan satu kesatuan dengan persoalan waktu pemeriksaan yang dimiliki oleh yang hanya (empat belas) hari kerja dan telah diputus dalam perkara sebelumnya. i3 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan hukum dala dan oleh karenanya permohonan para pemohon selebihnya berkaitan dengan norma yang meminta agar mahkamah menyatakan bertentangan dengan uud tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. sehingga oleh karena itu norma tetap konstitusional. i3. i4. para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo. pertimbangan hukusaudi isra, memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: permohonan para pemohon adalah berkenaan deng), d: dimohonkandinyatakan bertentangan denganahkamah konstitusi, cast delapan atau mayoritas hakim konstitusi menolak permohonan yang diajukan para pemohon. terkait dengan putusan tersebut, saya, hakim konstitusi saudi isra, memiliki pandangan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari mayoritas hakim konstitusi dengan alasan sebagai berikut. dalam mengadili dan memutus permohonan pengujian norma yang diajukan oleh para pemohon, semestinya mahkamah konstitusi berpegang, salah satunya kepada putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv tertanggal maret dari semua pertimbangan hukum dalam putusan guo, pertimbangan berikut sangat terkait dengan permohonan para pemohon terutama norma ma, yaitu: .dengan merujuk putusan tersebut, meskipun tidak mengatur secara eksplisit bagaimana proses pemeriksaan terhadap permohonan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang, sebagai kewenangan yang diberikan oleh uud mestinya cara berfikir hukumnya adalah menyejajarkan proses pengujian dengan proses pengujian mahkamah konstitusi. keharusan demikian tak hanya disebabkan karena pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv tetapi juga terdapat amanat undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman kekuasaan kehakiman) yang secara eksplisit menyatakan bahwadalam hal ini, dan begitu pula kekuasaan kehakiman tidak menentukan lain perihal proses pemeriksaan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang yang oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv disebut sebagai original jurisdiction untuk mengadili norma. secara konstitusional, sebagaimana diwakilkan pendapat hukum mahkamah konstitusi atas, wewenang menguji peraturan perundang undangan bawah undang undang merupakan original jurisdiction yang diperoleh dari ketentuan uud perolehan wewenang tersebut sama dengan wewenang mahkamah konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang undang terhadap uud karenanya, muncul pertanyaan mendasar: mengapa untuk sebuah wewenang yang sama sama diperoleh dari konstitusi, sekalipun diberikan kepada lembaga yang berbeda, dalam pelaksanaannya harus dibedakan. padahal, secara filosofis keduanya sama sama ditujukan untuk menegakkan hukum dan keadilan. selain itu, secara historis (historical approach), hal ihwal wewenang dan mahkamah konstitusi menguji norma hukum (tertulis) sekalipun berbeda jenis dan hirarki peraturan perundang undang yang dapat diuji, norma yang memberikan wewenang pengujian tersebut dirumuskan dalam kurun waktu yang sama dan sama sama disahkan dalam perubahan ketiga uud terkait dengan dualisme lembaga yang memiliki wewenang menguji peraturan perundang undangan telah sejak awal hasil perubahan uud menjadi perdebatan intens pemikir hukum terutamanya kalangan pemikir hukum tata negara. hampir semua pemikir memiliki pendapat yang sama, dualisme demikian potensial menimbulkan beragam masalah. sulit dibantah, perbedaan proses persidangan antara dan mahkamah konstitusi dalam mengadili norma hukum merupakan salah satu dari berbagai masalah yang timbul dari dualisme lembaga yang memiliki wewenang pengujian tersebut. terlepas dari dualisme tersebut, meski tidak mengatur secara eksplisit bagaimana proses pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang, proses pemeriksaan yang dilakukan harusnya tunduk pada asas asas hukum acara yang berlaku secara umum, salah satunya asas proses persidangan terbuka untuk umum. dengan merujuk putusan mahkamah konstitusi nomor puu xv dan kekuasaan kehakiman, pemeriksaan persidangan dalam memeriksa permohonan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang mestinya dilakukan dalam sebuah proses pemeriksaan yang terbuka untuk umum. pemenuhan asas persidangan terbuka untuk umum tidak hanya sekadar persidangan dinyatakan terbuka bagi umum, melainkan secara hakiki membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan persidangan dimaksud. dalam hal ini, proses pemeriksaan betul betul dilakukan dalam sebuah persidangan terbuka sehingga masyarakat dapat hadir sebagaimana persidangan pengujian undang undang mahkamah konstitusi. terkait dengan pandangan tersebut, prof. sudiro mertokusumo menjelaskan bahwa asas persidangan terbuka untuk umum sesungguhnya ditujukan untuk dua hal, yaitu: pertama, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bidang peradilan: dan kedua, untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan member tanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak dan menjatuhkan putusan yang adil bagi masyarakat. sejalan dengan pendapat tersebut, persidangan terbuka merupakan salah satu instrumen penting dan mendasar untuk menjaga pemegang kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat uud apakah pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum bermakna bahwa pihak pihak yang berperkara dalam pengujian peraturan perundang undangan mesti hadir atau dihadirkan? terhadap pertanyaan ini, perlu dijelaskan bahwa proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan tentunya dilakukan untuk mendengarkan dalil dalil, alasan alasan, bantahan bantahan, penjelasan penjelasan atau keterangan keterangan dari pihak pihak, termasuk juga memeriksa bukti bukti yang diajukan. jika pemeriksaan persidangan hanya untuk menilai berkas yang diajukan tanpa menghadirkan pihak pihak, esensi pemeriksaan persidangan secara terbuka tidaklah dapat dipenuhi secara utuh. selain itu, untuk alasan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang berperkara agar proses peradilan berjalan secara fair, pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum juga disertai dengan hadirnya pihak pihak yang berperkara. oleh karena itu, substansi polita permohonan terhadap perihaladalah beralasan menurut hukum. lalu, bagaimana dengan norma yang secara hukum telah dinyatakan konstitusional oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii bertanggal mei terkait dengan masalah ini, ada baiknya diteliti kembali pertimbangan hukum putusan guo paragraf yang menyatakan: serujuk pertimbangan atas dan bila dikaitkan dengan arti penting proses persidangan yang terbuka untuk umum dalam bingkai kekuasaan kehakiman yang merdeka, mahkamah dapat membangun dan memberikan alasan hukum baru untuk keluar dari dasar dasar pertimbangan yang telah menyatakan norma adalah konstitusional. menyadari bahwa proses persidangan yang terbuka untuk umum akan memerlukan waktu yang lebih panjang, dalam batas penalaran yang wajar lebih panjang dari hari sebagaimana diatur dalam ma, batas waktu tersebut dapat diperpanjang. agar tidak menyimpang dari pertimbangan hukum atas, batas waktu yang wajar tersebut diserahkan menjadi ranah pembentuk undang undang (legal policy). dengan demikian, ketentuan tidak dikesampingkan, tetapi diperpanjang batas waktunya, misalnya menjadi (sembilan puluh) hari atau (seratus dua puluh) hari atau batas waktu tertentu yang lain dengan tetap mempertimbangkan prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana termaktub dalam kekuasaan kehakiman. dengan demikian, menghilangkan secara utuh atau keseluruhan substansi adalah tidak beralasan menurut hukum. berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, seharusnya mahkamah mengabulkan permohonan para pemohonwahiduddin adamswww www digital signature panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat suara kasianur sidauruk, nip. fax: email: office @mkri.id teras itata cara evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara, dan peraturan menteri esdm nomor. bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai advokat pemohon dan pemohon dalam penalaran yang wajar berpotensi secara pasti telah di dalam hal ini para pemohon, oleh karenanya pemohon dan pemohon jadi tidak dapat berupaya secara maksimal sebagaimana biasa upaya yang dilakukan saat melakukan pengujian undang undang mahkamah konstitusi. bahwa pemohon dan pemohon dalam penalaran yang wajar,hkamah agung, pemohon dan pemohon tidak dihadapkan pada proses persidangan yang dihadiri para pihak serta tidak digelar pemeriksaan dalam persidangan bagi para pihak. akibatnya pemohon dan pemohon hanya bisaundang undang karena singkatnya waktu yang diberikan hari) sehingga pemohon danemohon danartinya kepastian hukum yang diberikan dalam proses uji materiil mahkamah agung hanya secara procahwa kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam uud bukanlah hanya mengedepankan kepastian hukum semata, namun juga harus mengandung keadilan, artinya secara prosedural adanya batas waktu hari memang sudah memenuhi prinsip kepastian hukum, namun secara substansial kepastian hukum yang diberikan sangat tidak mengandung keadilan bagi para pemohon saat menangani perkara uji materiil mahkamah agung. bahwa jelas proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil mahkamah agung yang tidak dihadiri para pihak telah melanggar audi altera parte , terlebih lagi upaya uji materiil mahkamah agungmahkamah agunghwa kekuasaan mahkamah agung yakni pengadilan tingkat pertama. hal ini telah melanggar kepastian hukum yang adil mana adanya batas waktu hari bagi mahkamah agung. bahwa selain berprofesi sebagai advokat, pemohon juga berprofesi sebagai dosen hukum konstitusi fakultas hukum universitas surakarta. dalam menjalankan profesinya sebagai dosen, pemohon mengalami kerugian konstitusional karena mengalami kesulitan kebingungan dalam menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil mahkamah agung yang sesuai dengan uud serta tafsir konstitusi sebagaimana tertuang dalam putusan nomor puu xv saat berada ruang akademik. bahwa kesemua hak dan kesempatan yang seharusnya diberikan kepada pemohon dan pemohon sebagaimana proses yang berjalan mahkamah konstitusi dengan dihadiri para pihak, secara terbuka, adil serta memberikan hak hak serta kesempatan yang sama bagi para pihak menjadi terabaikan. padahal proses uji materil mahkamah agung dan mahkamah konstitusi adalah sama, yang membedakan adalah tingkatan dari jenis peraturan perundang undangan yang diuji sebagaimana tafsir mahkamah konstitusi terhadap uud dalam putusan nomor puu xvnomor tahun tentang mahkamah agungnomor tahun tentang kekuasaan kehakiman hurufketentuan norma guo bertentangan secara bersyarat dengan uud yakni: yang menyatakan: negara indonesia adalah negara hukubertentangan dengan uud dengan alasan alasan sebagai berikut: permohonan tidak nobis idem bahwa:dalam perkara nomor perkara nomor puu xvi puu xiii yang uu| diuji mahkamah agung: mahkamah agung: permohonan pengujian permohonan pengujian sebagaimana dimaksud peraturan perundang pada dilakukan undangan bawah undang oleh mahkamah agung undang terhadap undang paling lama (empat undang diajukan langsung belas) hari kerja terhitung oleh pemohon atau sejak tanggal diterimanya kuasanya kepada permohonan mahkamah agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa indonesia. mahkamah agunghuruf kekuasaan kehakimanpetit menyatakan pemohon mahkamah agung harus mahkamah agung dinyatakan bertentangan dan huruf dengan uud dan| kekuasaan kehakiman dinyatakan tidak bertentangan dengan uud mempunyai kekuatan dan tidak memiliki hukum mengikat, kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak secara bersyarat sepanjang dimaknai: tidak dimaknai: permohonan proses pemeriksaan pengujian dalam persidangan atas sebagaimana permohonan keberatan dimaksud pada hak uji materiil dilakukan dilakukan oleh dengan dihadiri para mahkamah agung pihak pihak ang

salinan tgjadi supriyadi tempat tgl. lahir bandung, november pekerjaan buruh harian lepas warga negara indonesia alamat kp. pasir kurun rw desa padamulya, kecamatan majalaya, kabupaten bandung selanjutnya disebut sebagai . pemohon il. nama rahmat kueri tempat tgl. lahir bandung, agustusi: il. nama sudirman tempat tgl. lahir majalengka, februari pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat kp. pasir kurun rw desa padanya, kecamatan majalaya, kabupaten bandung selanjutnya disebut sebagai . . . pemohon iii: iv. nama sidik permana tempat tgl. lahir bandung, april pekerjaan mahasiswa warga negara indonesia alamat kp. cipeujeuh desa cipeujeuh, kecamatan pacet, kabupaten bandung selanjutnya disebut sebagai . pemohon iv, nama dian tempat tgl. lahir bandung, februari pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat kp. hingga rw desa ketapang, kecamatan ketapang, kabupaten bandung selanjutnya disebut sebagai . pemohon vi. nama asep sebaran tempat tgl. lahir bandung, desember pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat kp. butuh girang rw desa bahwa uud secara tegas sebenarnya telah mencantumkan norma keadilan dan keselarasan sebagai kriteria utama dalam pembentukan dan pelaksanaan undang undang spesifik, dan karenanya uud secara langsung juga telah menunjukkan bahwa norma keadilan dan keselarasan adalah sepertinya sudah masuk pada kategori express rights (hak yang tersurat) bagi seluruh warga negara yang terikat pada ketentuan undang undang tersebut, bukan lagi hanya pada kategori implied rights (hak yang tersirat) apalagi sebagai enumerated rights (hak yang tidak tercantum dalam konstitusi), bahkan terkait implied rights dan enumerated rights itu sendiri sebenarnya bukanlah barang haram menjadi batu uji dalam pembahasan mahkamah konstitusi beberapa negara, sebagai pembanding, dalam tradisi civil law, mahkamah konstitusi korea selatan menyebutkan bahwa hak hak warga negara yang disebutkan dalam konstitusi bukanlah numerous clausus dengan berdasarkan konstitusi korea selatan: freedoms and rights citizens shall not neglected the grounds that they are not enumerated the constitution , sementara dalam tradisi common law, terutama amerika serikat dan australia, scotus supreme court the united states) menghalalkan implied rights dan enumerated rights, sesuai amendemen ke konstitusi amerika serikat: the enumeration the constitution, certain rights, shall not constructed deny disparage others retained the people , bahwa mahkamah konstitusi republik indonesia mkri) sendiri sebenarnya telah melakukan beberapa terobosan konstitusional terkait penegakan hak konstitusional warga negara dengan mempertimbangkan hak yang tidak tercantum dalam konstitusi (implied rights dan atau enumerated rights) sebagai hak konstitusional, paling tidak ada dua putusan mkri yang menjadikan implied rights dan atau enumerated rights sebagai hak konstitusional padahal kedua hak ini tidak disebutkan secara jelas dalam uud dan hanya tercantum dalam statutory right., yaitu putusan mkri tentang hak untuk memperoleh bantuan hukum putusan perkara nomor puu ii tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang advokat) dan hak atas praduga tak bersalah), bahwa tujuan utama dari adanya kedua (uu yang di uji kan) dalam penjelasan umum kedua adalah tujuan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata bagi warga negara republik indonesia . dan secara langsung tujuan tersebut menunjukkan bahwa agregat akhir dan menjadi objek utama dari kedua adalah warga negara republik indonesia, dan karenanya jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan kedua yang adil dan selaras jelas merupakan hak konstitusional (constitutional rights) warga negara, bukan lagi terkait dengan pembahasan tentang tema fragmentasi kewenangan antara pusat daerah dalam kedua itu sendiri (sebagai statutory right) selain itu, kedua itu sendiri sebenarnya secara langsung telah menunjuk pada uud sebagai konsideran utamanya, dan karenanya hal ini semakin mempertegas bahwa norma adil dan selaras secara langsung adalah batu uji bagi kedua, bahwa huruf kedua saat ini sudah tidak selaras lagi dan telah mengalami gagal konstruksi (sesuai kaidah umum hukum: seharusnya secara otomatis telah batal dengan sendirinya) pasca penetapan undang undang nomor tahun tentang panas bumi (selanjutnya disebut abum, terlampir sebagai bukti dan telah dikuatkan oleh mahkamah konstitusi pada putusan perkara nomor puu xiv (terlampir sebagai bukti pembahasan selengkapnya terkait hal tersebut akan disampaikan pada polita permohonan ini. bahwa para pemohon adalah warga negara republik indonesia bukti ktp terlampir), dan karenanya, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional, hak untuk mendapatkan kedua yang adil dan selaras, dan ketika kedua tersebut telah tidak adil dan tidak selaras lagi, maka saat itulah secara langsung muncul kerugian konstitusional para pemohon, bahwa ketidaksetaraan pada kedua tentu pada akhirnya akan mengakibatkan munculnya ketidakadilan dalam pelaksanaannya: dan karenanya jika ketentuan huruf kedua yang sudah tidak selaras itu tadi dihapuskan dan kemudian ditempatkan kembali secara adil , maka tentu kerugian konstitusional para pemohon tidak akan terjadi lagi dan atau tidak terus terulang lagi: selanjutnya tentang kerugian konstitusional terkait norma dan uud bahwa para pemohon adalah warga dan atau memiliki keluarga yang bertempat tinggal kabupaten bandung, bahwa para pemohon sebagai subjek hukum perseorangan warga negara (naturliik person) telah dijamin hak hak konstitusionalnya oleh uud sehingga parserta mempertahankan hidup dan kehidupannya, mendapatkan kesamaan manfaat dan keadilan wilayah negara kesatuan republik indonesia: bahwa jika dilihat dari substansi tujuan adanya kedua ( untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata bagi warga negara republik indonesia ), maka ketentuan kedua tentang dbh tersebut bukan lagi sekedar pembagian angka (numerous), melainkan juga secara langsung terkait dengan norma keadilan sebagaimana uud dan hak konstitusional pada dan uud bahwa aktivitas pertambangan panas bumi kabupaten bandung wkp derajat kajang dan wkp pengalengan) telah mengakibatkan dampak negatif bagi hidup dan kehidupan penduduk kabupaten bandung, dampak tersebut antara lain telah terjadinya bencana gempa bumi (yang pusat gempa nya berada dikedua wkp) dan bencana tanah longsor (di wkp pengalengan), bahwa para pemohon dan atau keluarganya terdampak secara langsung oleh aktivitas pertambangan panas bumi wkp derajat kajang dan wkp pengalengan: secara spesifik, contohnya antara lain dialami pemohon xvii, dan xvii sebagai korban longsor pengalengan tanggal mei yang hingga saat ini masih terlantar nasibnya, posisi kampung para korban hanya berjarak sekitar meter dari plt panas bumi wkp pengalengan, pembahasan terkait dapat dilihat pada bukti halaman bahwa abum telah mencabut tugas dan kewenangan pemerintah provinsi terkait perizinan dalam pengelolaan panas bumi. perizinan tersebut tentu juga terkait dengan tugas pembinaan dan pengawasan, artinya tugas pembinaan dan pengawasan telah berada pemerintah pusat sejak abum ditetapkan tanggal september bahwa saat kejadian longsor pengalengan tanggal mei tugas pembinaan dan pengawasan sebenarnya sudah berada pemerintah pusat (c.g. kementerian esdm c.g. direktorat bike): tetapi fakta membuktikan bahwa sejak beberapa hari saat mulai terlihatnya tanda tanda longsor sekitar kampung korban dan fakta bergesernya pipa panas bumi sebelum longsor, kemudian saat terjadinya longsor, bahkan hingga hari ini (para korban masih terlantar), tidak ada satu pun komunikasi yang dilakukan oleh kementerian esdm (c.g. ditjen este) kepada para korban, dan sebaliknya sejak saat munculnya tanda tanda akan longsor, justru yang terlibat secara aktif dilapangan adalah warga kampung itu sendiri bersama aparat desa dan bpbd pemkab bandung, bukan pemerintah provinsi, apalagi direktorat bike kementerian esdm: tetapi dengan semua keterbatasannya (keterbatasan kewenangan pemkab bandung atas pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin panas bumi serta keterbatasan anggaran pemkab bandung dalam kegiatan mitigasi bencana), walaupun level korban hanya sebatas kampung, tetaplah pemerintah kabupaten bandung tidak dapat secara optimal melakukan kegiatan mitigasi, persiapan penanggulangan bencana dan rekonstruksi pasca bencana, bahwa hal ini tentu akan sangat berbeda jika pemkab walaupun tidak memiliki kewenangan (pembinaan dan pengawasan) tetapi jika pemkab memiliki anggaran mitigasi yang cukup dan spesifik alokasi penggunaannya (untuk mitigasi bencana)untuk memenuhi hak konstitusional warga (perlindungan hidup dan kehidupan sesuai amanat dan uud menjadi ironi saat pemerintah provinsi (yang begitu luas wilayahnya) tidak memiliki lagi tugas statutory pembinaan dan pengawasan tetapi masih tetap mendapat kewenangan anggaran dbh, sementara pemerintah kabupaten yang luas wilayahnya lebih kecil dan sebenarnya dapat lebih fokus pada saat kepentingan justru tidak memiliki anggaran mitigasi bencana yang cukup dan spesifik untuk wilayah wilayah rawan bencana wkp panas bumi, bahwa kedua telah menunjukkan bahwa dbh adalah bagian dari dana perimbangan selain dau dan dak. penjelasan ini menunjukkan bahwa dbh berbeda dengan dau dan dak, bahwa kedua menjelaskanpenjelasan ini menunjukkan bahwa tujuan dbh adalah untuk pelaksanaan desentralisasi: kemudian menjelaskan bahw. penjelasan ini menunjukkan bahwa desentralisasi mencakup kabupaten kota: dan pada pertimbangan kedua huruf menjelaskanpenjelasan ini menunjukkan bahwa desentralisasi bersifat umum (pada semua derah otonom), sementara nomenklatur dekonsentrasi dan tugas berbantuan adalah bersifat khusus (spesifik). penjelasan ini juga menunjukkan bahwa pembagian tersebut berdasarkan kewenangan, tugas dan tanggung jawab, selanjutnya kedua menyebutk, bahwa kedua menyebutkan: penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai apbd::ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memiliki alokasi anggaran khusus (spesifik) yang tidak dimiliki oleh kabupaten kota, yaitu alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dibiayai oleh apbn, bahwa beberapa penjelasan kedua diatas menunjukkan tidak akan menjadi masalah jika pemerintah provinsi kemudian dimasukkan pada huruf kedua sehingga menjadi: untuk provinsi yang bersangkutan dan kabupaten kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan , karena memang pemerintah provinsi masih ada alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dibiayai oleh apbn: bahwa abum sebenarnya sudah menunjukkan bahwa tugas pembinaan dan pengawasan pada pengelolaan panas bumi berada pada pemerintah pusat, dan karenanya akan lebih tepat jika eksekutor lapangan dari pemerintah pusat adalah pemerintah kabupaten sebagai satuan daerah yang terkecil sehingga dapat lebih fokus, lebih cepat dan akurat dalam mengatasi situasi kepentingan, dan terutama lagi melaksanakan kegiatan mitigasi bencana wilayahnya: hal ini sebenarnya juga telah sejalan dengan penjelasan umum) kedua itu sendiri: , karenanya ketika kewenangan dbh untuk provinsi pada kedua dialihkan menjadi dbh untuk kabupaten kota penghasil, maka paling tidak akan menaikkan dan atau meningkatkan jaminan (garansi) agar fakta kerugian konstitusional sebagaimana yang dialami oleh para pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi pada warga negara lainnya, dalam bentuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana yang lebih fokus pada daerah daerah rawan bencana: bahwa gambaran redressability pelaksanaan fungsi alokasi dari pengalihan dbh bagian provinsi kepada kabupaten kota penghasil adalah dengan menjadikan dbh tersebut secara spesifik menjadi alokasi anggaran mitigasi bencana didaerah terdampak pertambangan panas bumi melalui peraturan daerah kabupaten kota yang spesifik terkait mitigasi bencana tersebut, akan menjadi begitu indah gambaran kedepannya jika pemkab dengan alokasi dbh yang spesifik untuk mitigasi bencana tersebut kemudian dapat memobilisir edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana, penyiapan sdm tanggap darurat hingga level dan rw, serta penyediaan infrastruktur dan alat berat yang standby tiap desa bahkan hingga program rumah tahan gempa dan atau rumah minim longsor, dan ketika redressability tersebut direalisasikan, maka tujuan mulia dari kedua itu sendiri akan benar benar terwujud: untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata bagi warga negara republik indonesia : bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, para pemohon berkeyakinan telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo. ill. alasan permohonan pengantar pemohon berkeyakinan bahwa kedua yang dimohonkan di uji kan pada permohonan guo adalah masalah konstitusional serta perlindungan atas hak konstitusional warga negara. keselarasan dan keadilan lah yang dapat diharapkan menjamin perlindungan dan pertahanan hak hidup dan kehidupan rakyat serta membebaskan rakyat dari ancaman dan ketakutan dalam kehidupannya. bahwa situasi kepentingan yang dialami para pemohon saat ini sangat butuh kecepatan respon, karenanya jika masalah ini diserahkan kepada pembentuk undang undang, tentu akan membutuhkan waktu yang lama dan tidak dapat dipastikan waktu penyelesaian reputasinya. karenanya, saat ini dibutuhkan kebijaksanaan para penterjemah konstitusi untuk melakukan shortcut konstitusional bagi penegakkan norma keadilan dan keselarasan serta perlindungan hak hidup warga negara. bahwa jika kemudian pembentuk undang undang akan melaksanakan kewenangannya melakukan perubahan regulasi tersebut pasca shortcut yang dilakukan oleh mkri, tentu silahkan saja dirubah, tinggal ketik palu saja. bahwa menyebut, dan penjelasan menyebutkan: yang dimaksud dengan keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti. . dan karenanya pada polita permohonan ini, para pemohon akan lebih pada upaya menyampaikan rangkaian alat bukti terkait yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan. penjelasan detail alat bukti tersebut terlampir sebagai bukti il. norma keselarasan dasar: uud yang di uji kan sudah gagal konstruksi . secara spesifik terkait telah gagal konstruksi nya ketentuan huruf kedua (yang dimohonkan di uji kan) dalam permohonan ini dapat disampaikan sebagi berikut: undang undang spesifik yang secara mengatur tentang pengelolaan sumber daya panas bumi adalah undang undang nomor tahun tentang panas bumi (selanjutnya disebut abum, terlampir sebagai bukti original intens dari abum adalah sebagai pengganti dari undang undang nomor tahun tentang panas bumi yang dianggap belum mengatur pemanfaatan panas bumi secara komprehensif, kedua ditetapkan tanggal oktober karenanya original intens pada penentuan kalkulasi besaran angka (persentase) pembagian dana bagi hasil penerimaan pertambangan panas bumi pada huruf yang diujikan pada permohonan ini) tentunya didasarkan, mengacu dan atau mempertimbangkan ketentuan pada dan setelah diganti dengan abum yang lebih komprehensif, maka tentu terjadi ke tidak selaras an cara berpikir , ketika kedua masih tetap diberlakukan (mengikuti cara berpikir bukan mengikuti cara berpikir baru abum: fakta membuktikan bahwa abum telah mencabut kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan panas bumi, pencabutan kewenangan tersebut kemudian telah dikuatkan oleh mahkamah konstitusi pada putusan perkara nomor puu xiv yang dimohonkan oleh dr. soekarno selaku gubernur jawa timur putusan dibacakan pada september terlampir sebagai bukti demikian juga pada penjelasan kedua secara tegas menegaskan bahwa cara berpikir kedua adalah penganut prinsip money follow function: pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing masing tingkat pemerintahan. prinsip ini mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (expenditure assignment) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan pendanaan (revenue assignment). dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, oleh karenanya, saat abum ditetapkan september dan kemudian menjadi final dan mengikat melalui putusan mahkamah konstitusi september maka saat itu juga guo huruf kedua) sebenarnya sudah batal dengan sendirinya. batal karena sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip yang dianut oleh kedua itu sendiri dan yang pasti bertentangan abum: bahwa dalam dunia filsafat civil law system dikenal satu istilah yang disampaikan oleh hugo gratis hung groot hugo groot sang bapak doktrin lex naturalis pada tahun yang lalu. satu istilah yang menunjuk pada terjadinya fenomena ke tidak selaras an dan atau ke tidak sinkron an antar peraturan perundang undangan. hugo menyebutnya dengan istilah babylonische spraakverwarring. suatu istilah yang menunjuk pada telah terjadinya kekacauan hukum atau kekacauan dalam hukum: door elkaar screen zonder naar elkaar luisteren elkaar niet perataan atau waris allen door elkaar paten demand meer wins uit wordt ketika semua berbicara sendiri sendiri, tanpa saling mendengarkan dan tidak saling pengertian. . ketika semua berbicara satu sama lain tetapi hasil akhirnya tidak ada yang menjadi lebih bijak karenanya. . bahwa munculnya istilah fenomena babylonische spraakverwarring sangatlah erat kaitannya dengan kisah tentang keangkuhan manusia, sebuah kisah tentang fenomena delusi kebijaksanaan, sebuah kisah yang ujung ujungnya adalah me legal kan ketidakadilan muka bumi ini. cipeujeuh, kecamatan pacet, kabupaten bandung selanjutnya disebut sebagai . pemohon vi: vii. nama zamzam ambil razigin tempat tgl. lahir bandung, juli pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat kp. gudang sikat rw kelurahan pasir biru, kecamatan biru, kota bandung selanjutnya disebut sebagai . . . . pemohon vii: viii. nama didik samsudin tempat tgl. lahir bandung, september pekerjaan anggota dprd kabupaten bandung warga negara indonesia alamat kp. lembur awi rw desa tarutung, kecamatan pacet, kabupaten bandung, selanjutnya disebut sebagai . pemohon viii: ix. nama tepi sandi tempat tgl. lahir bandung, septemberx, xx. nama dani mardaani dan karenanya ketika ketentuan huruf kedua (yang dimohonkan di uji kan) dalam permohonan ini sudah mengalami gagal konstruksi , maka sudah saatnya guo dihapuskan, agar fenomena babylonische spraakverwarring tidak terjadi republik indonesia, fenomena sindrom delusi kebijaksanaan yang ujungnya hanya me legal kan ketidakadilan untuk kepentingan sindikat pihak pihak tertentu republik ini. norma keadilan dasar: uud penduduk kabupaten bandung sebagai daerah penghasil ternyata membayar tarif listrik yang lebih mahal daripada penduduk daerah manfaat. bahwa para pemohon adalah penduduk kabupaten bandung, kabupaten yang saat ini tercatat sebagai daerah penghasil plt panas bumi yang terbesar indonesia dari produksi nasional). bahwa pertumbuhan ekonomi tentu disebabkan oleh adanya kemampuan penyediaan energi sebagai sarana utama proses produksi apapun juga. tidak ada ekonomi jika tidak ada produksi, dan tidak ada produksi jika tidak ada listrik. fakta membuktikan bahwa produksi listrik yang dihasilkan plt panas bumi yang berada kabupaten bandung telah terhubung (terkoneksi) dengan jaringan listrik pembangkit jawa bali, artinya listrik yang dihasilkan oleh plt kabupaten bandung juga digunakan untuk listrik kantor kantor konglomerat jakarta. fakta menunjukkan bahwa penduduk kabupaten bandung yang merupakan daerah penghasil listrik ternyata membayar harga listrik yang jauh lebih mahal daripada harga listrik yang dibayar oleh dunia bisnis hiburan malam jakarta. fakta tersebut dapat dilihat juga pada halaman akhir (halaman bukti gambaran singkatnya: www pincosdipdingg edaran inline serudssitag han semua pembekanteken prabayar c||a sem kor mmm ma: pln simulasi pembelian token prabayar tanggal pembelian august tanggal pembelian august tari peruntukan rumah tangga iv) tarif peruntukan bisnis daya data sa. rumah pembelian rupiah pembelian kebuatenf koa acak kabpetefkoa aca |. hitung hitung biaya biaya estimasi jumlah yang dibeli estimasi jumlah yang dibeli detail biaya detail biaya fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah rumah penduduk kabupaten bandung yang menggunakan listrik token berdaya ternyata ketika membeli token seharga rp.100rb hanya mendapatkan wh, sementara dunia hiburan malam jakarta yang menggunakan daya saat membeli token seharga rp.100rb ternyata mendapatkan wh. dengan kata lain bahwa penduduk kabupaten bandung membayar listrik lebih mahal daripada pengusaha dunia hiburan malam jakarta. tarif dasar listrik yang lebih mahal ternyata adalah perintah dari world bank sebagai konsekuensi atas utang negara pemerintah dari world bank) fakta membuktikan, bahwa pada desember pemerintah menandatangani utang negara, utang luar negeri kepada lsm internasional world bank sebesar juta dollar (lebih dari (tujuh) triliun rupiah) yang nomenklatur nya ber tema kan pengembangan panas bumi loan agreement terlampir sebagai bukti ada beberapa syarat yang mengikat untuk dilakukan oleh pemerintah atas diberikannya utang tersebut salah satunya adalah pada section pilar point bahwa pemerintah wajib mencabut subsidi listrik dan pln menaikkan tarif dasar listrik: the minister energy and mineral resources has issued regulations phase out electricity subsidies. and pln has implemented the corresponding tariff increases. fakta diatas sekaligus membuktikan bahwa ternyata kenaikan tarif dasar listrik tdl) republik ini sebenarnya bukanlah karena faktor objektif, tetapi di naik kan lebih karena adanya kepentingan subjektif, yaitu untuk menjalankan amanat perintah dari (lima belas) lembar kertas loan agreement. penduduk miskin kabupaten bandung ternyata membayar pajak yang lebih mahal lebih tinggi daripada pengusaha konglomerat jakarta fakta menunjukkan bahwa penduduk miskin kabupaten bandung (yang menggunakan listrik subsidi berdaya wh) ternyata membayar pajak ppj) dua kali lipat lebih mahal daripada yang dibayar oleh para pengusaha bisnisman jakarta, lebih mahal daripada pajak yang dibayar oleh kantor kantor konglomerat, pabrik pabrik dan dunia hiburan malam jakarta. simulasi tagihan listrik prabayar tanggal pembelian tarif peruntukan kabupaten kota kabupaten bandung daya rupiah pembelian kaum miskin kampung kang negeri ujung tanduk rupiah transaksi pln (a b) rupiah pajak penerangan jalan ppj rupiah rupiah token yang dikonversi simulasi tagihan listrik prabayar tanggal pembelian tarif peruntukan bisnis mara jana kaum tajir kota terapi rupiah transaksi pln (a b) dki jakarta rp. rupiah pajak penerangan jalan ppj rupiah rupiah token yang dikonversi tanggal pembelian tarif peruntukan industri kabupaten kota dki jakarta daya apn papan kaum tajir kota rupiah transaksi pln (a b) rupiah pajak penerangan jalan ppj rp. rupiah rupiah token yang dikonversi rakyat miskin daerah penghasil membayar beragam jenis pajak dan dibebani pembayaran pajak yang lebih mahal, sementara pengusaha panas bumi mendapat insentif keringanan pajak. fakta membuktikan bahwa rakyat miskin pengguna listrik subsidi wh) membayar beragam jenis pajak, selain pembayaran ppj yanglebih mahal, rakyat miskin juga dibebani pajak langsung yang terkait dengan kehidupannya, salah satunya adalah pembayaran pbb pajak bumi bangunan). sementara fakta juga membuktikan bahwa para pengusaha panas bumi ternyata mendapat beragam insentif keringanan pajak, bahkan hingga gratis pembayaran beragam jenis pajak ppn, ph, pbb dsb tanggung oleh pemerintah). salah satu regulasi terkait insentif pembayaran pajak bagi para pengusaha panas bumi tersebut adalah pmk peraturan menteri keuangan nomor pmk. tanggal januari), hal ini membuktikan bahwa penerimaan negara dari sektor panas bumi sebenarnya tidak secara langsung dinikmati oleh rakyat, tetapi yang menikmatinya pertama kali adalah pengusaha panas bumi itu sendiri kemudian yang terbaru adalah pmk yang membuktikan bahwa kewajiban pemberian bonus produksi oleh pengusaha panas bumi kepada daerah penghasil ternyata diganti oleh pemerintah, dengan kata lain bahwa bukan pengusaha panas bumi yang membayar bonus produksi itu, tetapi sebenarnya pemerintah lah yang membayarnya. kabupaten bandung sebagai daerah penghasil panas bumi menjadi penjamin pembayaran utang negara utang luar negeri dari world bank untuk pengusaha panas bumi). fakta membuktikan bahwa pge (pt pertamina energy geothermal) sebagai cucu negara alias anak perusahaan pertamina ternyata utang world bank (utang pge dengan nomenklatur utang negara republik indonesia) untuk pengembangan bisnis nya. utang pge tersebut sekitar juta dollar (lebih dari triliun rupiah). loan status result terlampir sebagai bukti fakta membuktikan bahwa nafas sumber kehidupan pge berada kabupaten bandung. kehidupan pge digantungkan kabupaten bandung. dan karenanya tentu kemampuan dan potensi serta produksi riil isi perut bumi kabupaten bandung inilah yang menjadi jaminan utama dari pge (via pemerintah) untuk utang world bank, demikian juga sebaliknya, world bank sebagai debitur tentu akan mendasarkan analisa kemampuan isi perut pge utang itu pasti setelah melihat produksi riil dari pengolahan isi perut bumi kabupaten bandung. disparitas pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi antara kabupaten bandung dengan provinsi jawa barat kabupaten bandung adalah kabupaten dengan penduduk kedua terbanyak se jawa barat. tetapi disisi lain, kabupaten bandung adalah kabupaten dengan pdrb perkapita penduduknya yang berada pada klasemen bawah provinsi jawa barat, bahkan masih berada bawah pdrb perkapita provinsi jawa barat. fakta juga membuktikan bahwa dalam rentang kurun waktu tahun ternyata justru menunjukkan kenaikan angka disparitas yang semakin menyolok, angka disparitas menjadi semakin tinggi. pada tahun disparitas tingkat pdb pdb per kapita kabupaten kota dalam satu provinsi jawa barat) masih berada pada rentang rata rata sekitar y6, sementara pada tahun disparitas antara provinsi jawa barat dengan kabupaten bandung telah mencapai angka perbedaan mencapai mungkin dengan kata lain dapat disebut bahwa disparitas pdb perkapita bukan malah menurun, tetapi malah meningkat tajam, meningkat hampir dua kali lipat. kecepatan pertumbuhan provinsi jawa barat telah semakin jauh meninggalkan kabupaten bandung. norma hak azani manusia dasar: uud dampak negatif pertambangan panas bumi kabupaten bandung yang telah mengancam kehidupan penduduk kabupaten bandung bencana gempa bumi karakteristik khusus pada fase eksplorasi dan eksploitasi pertambangan panas bumi adalah bermain main dalam perut bumi. salah satunya adalah aktivitas rutin harian adalah adanya proses tracking hydraulic featuring), satu proses standar dalam pertambangan panas bumi yang memicu gempa bumi bawah magnitude skala richter. fakta membuktikan bahwa aktivitas permainan pertambangan panas bumi yang memicu gempa bumi telah dibuktikan beberapa kali seluruh dunia. salah satunya adalah kejadian gempa bumi kabupaten basel swiss pada tahun yang dipicu oleh aktivitas pertambangan panas bumi perusahaan empower basel ag . fakta basel membuktikan bahwa: aktivitas pertambangan panas bumi sudah sangat jelas dan tegas mengakibatkan dan atau memicu gempa bumi hingga meliputi satu wilayah kabupaten, resiko dampak gempa bumi dari aktivitas pertambangan panas bumi telah mengancam kehidupan warga kabupaten terdampak, hingga saat ini tidak ada satu teknologi apapun yang dapat menjamin keamanan satu wilayah kabupaten dari gempa bumi yang pusat gempa bumi nya berada wkp pertambangan panas bumi. fakta juga membuktikan bahwa ekspansi yang dilakukan pertambangan panas bumi kabupaten bandung telah memberikan dampak langsung yang membahayakan kehidupan, menimbulkan ketidaknyamanan dan telah menjadi bom waktu yang setiap saat selalu menghantui kehidupan para pemohon. salah satu dampak negatif tersebut adalah meningkatnya intensitas bencana gempa bumi yang pusat gempa nya berada wilayah kerja pertambangan wkp) panas bumi kabupaten bandung. musim pusat gempa sean pusat gempa pag papangayan urug orek art honda pembahasan selengkapnya dapat lihat pada bukti update terbaru: bahwa setelah pemohon xiv (sdr. erik fauzi) menyampaikan bukti tersebut agustus ternyata pada tanggal agustus dan september terjadi lagi gempa pusatnya wkp tersebut, sehingga peta update kejadian gempa dapat digambarkan: pusat gempa juli pusat gempa pusat gempa agustus tahun pusat gempa september pusat gempa pusat gempa juh juli pusat gempa juli pusat gempa agustus ps" pusat gempa tahun ae tea naa pusat gempa juli kejadian gempa dan terlampir sebagai bukti efek dari bencana gempa bumi yang pusat gempa nya berada wkp panas bumi tersebut sudah beberapa kali dialami oleh penduduk kabupaten bandung dan hingga sekarang masih tetap dialami oleh penduduk kabupaten bandung, penduduk kabupaten bandung telah berada ujung tanduk. fakta fakta kejadian diatas membuktikan bahwa sudah terlalu banyak foreshocks gempa pembuka) yang terjadi sekitar wkp panas bumi tersebut, tinggal menanti datangnya sang mainshock gempa utama). bencana longsor selain dampak dari dalam perut bumi (bencana gempa bumi), fakta sebenarnya juga membuktikan bahwa aktivitas pertambangan panas bumi kabupaten bandung telah mengakibatkan dampak pada permukaan bumi, salah satunya adalah menimbulkan bencana longsor. pada mei terjadi longsor wkp panas bumi pengalengan, kejadian longsor yang diiringi dengan meledaknya pipa produksi perusahaan pertambangan panas bumi. kejadian tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, luka luka dan jiwa kehilangan tempat tinggalnya. dan hingga saat ini september setelah tiga tahun tiga bulan berlalu), jiwa korban tersebut masih terlantar dan belum mendapat penggantian tempat tinggal. pada kejadian longsor pengalengan tersebut, secara cepat pihak perusahaan dan pemerintah ditjen este semen esdm) sepertinya kompak (pers release) menyatakan longsor tersebut diakibatkan oleh aktivitas ilegal penggundulan hutan wkp pengalengan untuk pertanian oleh penduduk (setempat pertanian kentang lokasi tersebut). padahal fakta membuktikan sebaliknya bahwa: dilokasi longsor tersebut tidak ada aktivitas pertanian (sayur, kentang, kangkung dsb) yang dilakukan oleh penduduk setempat, penyebab longsor yang paling jelas justru sebenarnya bukan diakibatkan oleh faktor alam, tetapi faktor manusia (dilakukan oleh pengusaha pemegang izin wkp pengalengan): nara pam inn tai tanah pelapukan lempung pasaran longsoran saluran air tertimbun material pemukiman longsoran pipa putus akibat longsor material longsoran rumah rusak anu tertimbun material jalan tertimbun agama longsoran material longsoran ia tegalan ladang aga ban men batuan dasar breksi tufa dan bohong besar ketika ada orang jakarta (oknum pejabat negara) mengatakan bahwa pipa ada lebih dulu daripada pemukiman warga, justru sebaliknya, pemukiman warga sudah ada disana (tiga puluh) tahun sebelum plt itu ada dan pipa itu dipasang disana. pemerintah tidak dapat dipercaya dan tidak punya visi kedepan dalam melindungi kehidupan rakyat. update terbaru, bahwa pada tanggal agustus pemohon xiv (sar. erik fauzi) telah mengirimkan nota protes kepada ditjen este semen esdm terkait pengelolaan panas bumi kabupaten bandung yang nampaknya semakin membahayakan keselamatan hidup dan kehidupan penduduk kabupaten bandung nota protes dan laporannya terlampir sebagai bukti dalam nota protes tersebut telah menunjukkan fakta teknis yang sudah sangat sangat jelas, dan karenanya membutuhkan respon cepat tindak lanjut dari pemerintah untuk menyelesaikannya. tempat tgl. lahir bandung, februari pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat kp. gunungleutik rw desa gunungleutik, kecamatan cipanas, kabupaten bandung selanjutnya disebut sebagai . . pemohon xi. nama hikmat rohani tempat tgl. lahir bandung, agustus pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat kp. bojong koning rw desa wangisagara, kecamatan majalaya, kabupaten bandung selanjutnya disebut sebagai . pemohon xi, il. nama syahrial tempat tgl. lahir bandung, juni pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat perumahan permata hijau rw desa legong, kecamatan rancaekek, kabupaten bandung selanjutnya disebut sebagai . pemohon xii: ill. nama cecep supriatna tempat tgl. lahir bandung, juli pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia sebenarnya sudah sangat jelas bahwa ada (enam) (dari mulai hingga pada abum yang terkait tentang kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti nota protes tersebut. tetapi tetap seperti biasanya, pada tanggal agustus hari berlalu), pemohon xiv menerima surat tanggapan dari direktur panas bumi ditjen semen esdm terhadap nota protes tersebut, surat tersebut terdiri dari (lima) lembar kertas (bukti surat tanggapan tersebut terlampir sebagai bukti subtansi isi surat tersebut sebenarnya sangat sangat jauh dari perintah yang ada pada ke (keenam) (dari mulai hingga pada abum. bahwa jika pemerintah tidak terburu nafsu dan mau sedikit berpikir lebih tenang, maka pasti sangat mudah melihat fakta yang ada, fakta yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan yaitu: bahwa peta rtrw kabupaten bandung dibuat tahun dan peta made pvg dibuat tahun artinya sudah sekitar tahun usia peta tersebut, pada kedua peta nampak bahwa lokasi pusat gempa bumi (kedua wkp) dan daerah terdampak gempa masih berada pada lokasi yang moderat, bukan lokasi dengan tingkat kerawanan yang tinggi: bahwa saat ini, sekarang ini, setelah sepuluh tahun berlalu, ternyata daerah yang tingkat kerajaannya yang moderat tersebut telah berubah menjadi tingkat kerawanan yang tinggi: artinya ada perubahan pada perut bumi lokasi tersebut (kedua wkp), mungkin tadinya bukan pusat gempa, sekarang telah menjadi pusat gempa, ada perubahan isi perut bumi lokasi tersebut, karenanya, nota protes yang disampaikan oleh pemohon xiv sebenarnya adalah dimaksudkan untuk mengajak pemerintah agar berpikir sedikit saja lebih jernih dan menggunakan pemikiran yang sedikit saja lebih cerdas, bukan mau mengajak pemerintah berdebat apalagi mengharapkan (tiga) lembar kertas tanggapan pemerintah. bahaya sudah didepan mata, penduduk kabupaten bandung telah berada ujung tanduk. sepertinya pemerintah melupakan fakta fakta kemanusiaan yang ada, kerusakan dan ketegangan warga kabupaten bandung pada saat gempa gempa yang telah terjadi sebelumnya. sepertinya pemerintah menutup mata bahwa gempa itu sendiri bahkan telah merusak fasilitas publik pemerintah itu sendiri (jembatan dan jalan yang roboh longsor), bahkan merusak ruang kantor plt itu sendiri: norma terkait lainnya dasar: referensi pendapat mahkamah pada putusan mahkamah konstitusi sudah banyak referensi pertimbangan konstitusional pada putusan mahkamah konstitusi republik indonesia yang terkait dengan tema perimbangan keuangan daerah dan hak daerah penghasil pada pengelolaan sumber daya alam, serta perkara terkait lainnya tentang substansi materiil pada permohonan guo, antara lain pada: perkara nomor puu xiv risalah sidang putusan terlampir sebagai bukti pertimbangan substantif yang dapat tangkap oleh para pemohon: permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. kesimpulan pemerintah provinsi tidak memiliki lagi kewenangan dalam pengelolaan panas bumi untuk energi listrik (pemanfaatan tidak langsung). .bahwa disatu sisi peningkatan produksi sebagai wujud dari upaya pemerintah untuk menjamin ketahanan energi nasional, sementara disisi lain peningkatan produksi tersebut pasti diiringi upaya ekspansif yang pasti berujung dengan peningkatan dampak negatif terhadap perubahan gerakan perut bumi daerah penghasil baik pada perspektif dampak eksisting hari ini, setahun hingga tahun kedepan. karenanya saat ini sudah sangat sangat dibutuhkan peningkatan kekuatan dan kemampuan keuangan secara langsung (sebagai shortcut konstitusional) bagi pemerintah kabupaten sebagai wujud nyata jaminan dan perlindungan konstitusi atas situasi kepentingan kebutuhan akan perlunya tindakan preventif, kecepatan antisipasi dan atau respon cepat atas kemungkinan akan dan atau telah terjadinya keadaan yang membahayakan keselamatan kehidupan rakyat. shortcut konstitusi inilah yang sangat mungkin menjadi solusi untuk menyelaraskan antara national interest dengan perlindungan hak hak konstitusional warga daerah penghasil. perkara nomor puu i: substansinya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat. pemerintah kabupaten memiliki kelebihan daripada pemerintah pusat dan provinsi) karena berada pada ujung tombak pemerintahan (punya kewenangan langsung terhadap kepala desa kepala dusun ketua hingga ketua rt) sehingga bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat dan menjadi pelaksana pertama respon cepat dalam mengatasi keadaan kepentingan bencana), dan jika pemerintah pusat dan atau provinsi) telat, terlambat (mungkin karena prosedur birokrasi), maka tetap saja yang dikutuk rakyat pertama kali adalah bupati mereka, bukan gubernur, apalagi presiden, . substansinya adalah adil dan merata guna mencapai persamaan dan keadilan dengan yang lainnya. karenanya ketika telah terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang begitu mencolok antara provinsi jawa barat dengan kabupaten bandung, maka sepertinya sudah wajib hukumnya secepatnya dilakukannya affirmative action program sebagai wujud dari penegakan ham sebagaimana amanat uud serta sekaligus affirmative action program tersebut jelas dapat dipastikan akan dapat mendorong kecepatan pertumbuhan kabupaten bandung. apbd provinsi jawa barat sebesar rp. triliun, sementara apbd kabupaten bandung hanya sebesar rp. triliun, karenanya ketika didapat angka penambahan dana bagi hasil (sebagai wujud nyata affirmative action program) misalnya sebesar milyar rupiah, maka untuk apbd provinsi jawa barat angka tersebut hanyalah (satu persen), karenanya ketika misalnya disuntikkan angka sebesar itu apbd provinsi jawa barat, maka suntikan itu seperti angka digigit semut saja. sementara untuk apbd kabupaten bandung, angka milyar rupiah adalah hampir sebesar (sepuluh persen) nilainya, seperti angka ketikan gajah. angka sebesar itu adalah angka yang begitu berarti bagi rakyat kabupaten bandung, kabupaten yang merupakan daerah penghasil sekaligus daerah yang hidup dan kehidupan rakyatnya terdampak secara langsung dan saat ini sangat membutuhkan perlindungan konstitusionaubstansinya adalah rasionalitas birokrasi yang efisien dan menutup semua berpotensi inefisiensi, karena hal itulah yang dapat mengakibatkan tidak memberikan manfaat sebesar besar kemakmuran rakyat. . ketika disatu sisi pemerintah provinsi sudah kehilangan fungsi dan tidak memiliki kewenangan lagibidang pertambangan panas bumi untuk kepentingan listrik (pemanfaatan tidak langsung) sementara disisi lainnya ternyata pemerintah provinsi masih tetap saja mendapat jatah porsi dana bagi hasil, maka hal itu jelas sudah tidak rasional (atau pemerintah provinsi mendapat jatah porsi sebagai konsekuensi dari birokrasi yang tidak rasional), sudah bertentangan dengan prinsip dasar yang dianut kedua itu sendiri (money follow function), dan sangat sangat jauh dari prinsip dasar birokrasi yang efisien. hal itulah yang pada akhirnya mengakibatkan semakin lebarnya menolaknya jurang disparitas pertumbuhan antara provinsi jawa barat dengan kabupaten bandung. dan ujung dari itu semua tentu sangat sangat jauh dari amanat konstitusi memberikan manfaat sebesar besar kemakmuran rakyat, me nafi kan jaminan kepastian hukum (rechtszekerheid) bagi kesinambungan hak dan manfaat yang diterima rakyat secara langsung (hak menerima tanpa melalui alur pengeluaran birokrasi yang efisien dan berbelit belit via pemerintah provinsi). karenanya, upaya mengembalikan dan atau menyerahkan jatah porsi dbh provinsi kembali kepada daerah penghasil jelas adalah merupakan wujud nyata dari rasionalitas birokrasi yang efisien, bahkan dijamin akan sangat efektif mewujudkan amanat konstitusi: memberikan manfaat sebesar besar kemakmuran rakyat. manfaat bagi rakyat secara langsung, adil dan merata sesuai dengan konsekuensi ancaman dampak negatif yang dialami oleh rakyat daerah penghasi: dari pendapat mahkamah tersebut dapat disimpulkan bahwa: pemerintah daerah penghasil wajib terlibat secara aktif sejak awal perencanaan (penentuan wilayah pertambangan), karena aktivitas pertambangan itu nantinya secara langsung akan memberi dampak terhadap kehidupan penduduk daerah penghasil, berupa dampak lingkungan dan dampak ekonomi. tujuan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan daerah, menjamin efektifitas dan efisiensi melalui percepatan pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah: penutup bahwa shortcut konstitusional dalam situasi kepentingan selain merupakan wujud nyata dari perlindungan hak konstitusional warga negara, sekaligus juga merupakan terobosan untuk dapat menyelaraskan antara national interest (ketahanan energi panas bumi) dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang terdampak atas pertambangan panas bumi tersebut. salah satu solusi bagi penyelarasan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan keuangan daerah penghasil untuk dapat melaksanakan program mitigasi bencana secara terus menerus diwilayah terdampak pertambangan sebagai upaya preventif dalam meningkatkan kemampuan kesiapsiagaan warga terdampak serta agar dapat semakin bersahabat dengan bencana. tentu niat baik pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi akan mengalami kesulitan ketika setiap kali ada bencana daerah terdampak, maka akan diiringi pula dengan ribuan (bahkan mungkin jutaan) gugatan ganti kerugian warga negara dan sekaligus gugatan penutupan pertambangan tersebut pengadilan (di basel kan). dan yang pasti hal tersebut akan mendorong resistensi warga terhadap pertambangan, terutama daerah yang baru pada tahap kajian, perencanaan dan eksplorasi awal. iv. petit berdasarkan alasan alasan tersebut diadalah bertentangan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikselengkapnya menjadimpat puluh delapan persen) untuk kabupaten kota penghasil: dan (tiga puluh dua persen) untuk provinsi yang bersangkutan dan kabupaten kota lainnya dalam provinsitimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor perkara puu xiv halaman s.d. bukti fotokopi nota protes ormas fk3i kepada dirjen bike semen esdm ri: bukti fotokopi tanggapan direktur panas bumi ditjen bike semen esdm atas nota protes ormas fk3i (bukti bukti fotokopi update gempa bumi kabupaten bandung pasca bukti diterima oleh pemohon xiv, bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor perkara: puu xiii bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor perkara: puu xiv bukti fotokopi keterangan pemerintah pada perkara mahkamah konstitusi nomor perkara puu xiv alamat jalan cagak rw desa tarutung, kecamatan pacet, kabupaten bandung selanjutnya disebut sebagai . pemohon xiii: xiv. nama erik rowspan fauzi tempat tgl. lahir bandung, juni1982 pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat kp. bodas desa cipeujeuh, kecamatan pacet, kabupaten bandung selanjutnya disebut sebagai . pemohon xiv, xv. nama tatang gunawan tempat tgl. lahir bandung, maret pekerjaan wiraswastpemohon xv, xvi. nama latin nuri, tempat tgl. lahir bandung, juni pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat komp. gpa jalan walet blok e10 003rw kelurahan bojong malaka, baleendah, kabupaten bandung, (disampaikan secara lisan dihadapan mahkamah konstitusi pada tanggal pril bukti fotokopi pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor perkara puu iloan agreement pemerintah utang world bank) untuk pengembangan energi listrik dari panas bumi loan number: id), bukti fotokopi loan status result report utang pemerintah world bank (utang digunakan oleh pge untuk pengembangan panas bumi geothermal clean energy investment project p113078) bukti fotokopi bukti lainnya terkaityang selengkapnya menyatakanbahwa para pemohon, yaitu pemohon sampai dengan pemohon xix, menyatakan dirinya sebagai perorangan warga negara indonesia. sementara itu, pemohon viii walaupun menyebutkan pekerjaannya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten bandung, namun yang bersangkutan menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama pribadi, bukan bertindak untuk dan atas nama dprd, sehingga seluruh pemohon merupakan perorangan warga negara indonesia yang mendalilkan dirinya telah dirugikan hak konstitusionalnya yaitu hak atas keadilan dan kepastian hukum akibat berlakunya norma huruf dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: para pemohon merupakan perorangan warga negara indonesia yang berdomisili atau memiliki keluarga yang bertempat tinggal kabupaten bandung, yang menurut anggapan para pemohon mengalami kerugian atau berpotensi mengalami kerugian disebabkan oleh aktivitas pertambangan panas bumi kabupaten bandung yang berdampak antara lain dengan terjadinya bencana gempa bumi dan tanah longsor. secara khusus pemohon pemohon xvii, dan pemohon xviii menyatakan diri telah menjadi korban longsor pengalengan pada tanggal mei bahwa menurut para pemohon, dengan adanya keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan mitigasi bencana sekalipun hanya untuk tingkat kampung, hal itu telah menyebabkan banyak korban bencana yang tidak dapat ditangani dengan baik. akibat kekurangan anggaran inilah pemkab bandung tidak dapat secara optimal melakukan kegiatan mitigasi, persiapan penanggulangan bencana, dan rekonstruksi pasca bencana, bahwa menurut para pemohon, persoalan ini akan berbeda hasil penanganannya apabila pemkab bandung memiliki anggaran mitigasi yang cukup dan alokasi penggunaannya spesifik ditujukan untuk mitigasi bencanasehingga hak konstitusional berupa hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hidup dan kehidupan sesuai amanat uud akan terpenuhi: bahwa menurut para pemohon, ada kondisi yang ironis karena pemerintah provinsi yang tidak lagi memiliki tugas statutory pembinaan dan pengawasan tetapi masih tetap mendapat kewenangan anggaran dana bagi hasil dbh), sementara itu pemkab yang meskipun wilayahnya lebih kecil namun karena langsung menangani bencana, menurut para pemohon, seharusnya mendapatkan anggaran dbh yang lebih besar sehingga dapat lebih fokus menangani bencana, menurut para pemohon, persoalan yang dihadapi pemkab bandung terjadi karena ketentuan huruf yang tidak mengatur secara adil dan selaras dbh sesuai dengan hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur oleh uud menurut para pemohon, huruf saat ini sudah tidak selaras lagi dan telah mengalami gagal konstruksi sesuai dengan kaidah umum hukum, mana aturan tersebut seharusnya secara otomatis telah batal dengan sendirinya pasca penetapan undang undang nomor tahun tentang panas bumi yang telah dikuatkan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu xiv isi!!, berdasarkan seluruh uraian atas, permasalahan para pemohon pada pokoknya adalah mengenai norma dalam yang mengatur angka pembagian dbh dari penerimaan pertambangan panas bumi kepada provinsi. menurut para pemohon aturan ini menyebabkan kurangnya anggaran pemerintah kabupaten yang bersumber dari pertambangan panas bumi, sehingga berdampak pada tidak efektifnya pemerintah kabupaten dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi karena kegiatan pertambangan panas bumi. terhadap uraian para pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut mahkamah, normaoleh ketentuan norma guo bahwa. daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat berarti daerah provinsi atauprovinsi, maka yang seharusnya dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma guo adalah pemerintah provinsi, bukan perorangan warga negarasesungguhnya yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah pemerintahan daeraholeh mahkamahil(vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu x111 hlm.59jemohon adalah pemerintahan daerah, bukan orang peroranganserta tanpa dihadiri olehewa gede laguna saudi isra ttd. ttd. wahiduddin adams suhartono panitera pengganti, ttd ery satria pamungkas dea digital signature panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat pap eta kasianur sidauruk, nip. fax: email: aklanjutnya disebut sebagai . pemohon xvi, xvii. nama yuyu yuningsih tempat tgl. lahir bandung, juli pekerjaan mengurus rumah tangga warga negara indonesia alamat kp. cibitung rw desa margamukti, pengalengan, kabupaten bandung selanjutnya disebut sebagai . pemohon xvii: xviii. nama firmansyah tempat tgl. lahir bandung, september pekerjaan belum tidak bekerj. pemohon xviii: xix. nama badan ramdani tempat tgl. lahir bandung, juli pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat kp. bodas desa bodas, selokan jeruk, kabupaten bandung selanjutnya disebut sebagai . pemohon xix: selanjutnya pemohon sampai dengan pemohon xix tersebut atas disebut sebagai . istanpa tanggal bulanerdasarkan ketentuan: undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disingkat uud terlampir sebagai buktiyang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon adalah ketentuan hurufdua? , terlampir sebagai bukti bahwa batu uji norma konstitusi yang diajukan oleh pemohon adalah ketentuan dan uud berdasarkan ketentuan atas, para pemohon berkeyakinan bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili perkara yang dimohonkan oleh para pemohon: karenanya dengatas norma materiil pada huruf keduaterhadap normai..: selanjutnya,hak dan atau kewenangan konstitusional adalah hak dan atau kewenangan yang diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun . , bahwa dan pmk pmk tidak secara detail menjelaskan tentang frasa hak konstitusional dan istilah kerugian konstitusional (con institutional loss, constitutional injury atau constitutional damage) , dan baru pada tanggal mei didalam putusan perkara nomor puu mengenalkan doktrin tentang formulasi kerugian konstitusional sebagai kriteria untuk mengukur apakah pihak yang mengajukan permohonan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon. doktrin ini berasal dari penafsiran atas mk, pada perkembangan selanjutnya, dalam putusan puu v menambahkan frasa yang bersifat kumulatif dalam menilai kelima syarat kerugian yang harus dipenuhi para pihak. rumusan syarat syarat kumulatif doktrin kerugian konstitusional tersebutpemenuhan doktrin poin dan atas, para pemohon akan berangkat dari pendekatan tentang norma express rights (hak yang tersurat), implied rights (hak yang tersirat) dan enumerated rights (hak yang tidak tercantum dalam konstitusi), sementara terkait pemenuhan doktrin poin dan diatas diatas, untuk mempermudah, menyingkat dan agar tidak terjadi pengulangan (redundancy) antara pembahasan terkait legal standing dengan polita pada permohonan ini, maka para pemohon akan mencoba berangkat dari formulasi pendekatan tentang norma standing doctrine yang secara spesifik meliputi tiga alur teknis: injury fact (concrete and particularized), causation (constitutional injury) dan redressability (actual imminent, not conjecture hypothetical bahwa uud menyebutfrasa adil dan selaras adalah substansi yang menjadi dasar pada konstruksi dan pelaksanaan suatu undang undang, spesifik terkait undang undang yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah: karenanya ketika terjadi ketidakadilan dan atau ketidaksetaraan baik pada konstruksi maupun pelaksanaan undang undang (spesifik), maka tentu hal tersebut adalah merupakan masalah konstitusional , bukan lagi hanya permasalahan tingkat legal policy (statutory):eri darmawansyah pekerjaan mahasiswa alamat jalan buncit raya nomor rt12 kalibata, pancoran, jakarta selatambang batas presiden presidential threshold) terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud bahwaambang batas presiden presidential threshold) terhadap uud dengan demikian, mahkamah berwenang mengadili(legal standing) pemohon, alasan permohonan polita)(polita) pemohon,pertentangan antara yang diuji dengan ketentuan ketentuan dalam uud yang dijadikan dasar pengujian. padahal, pertentangan antara berlakunya norma yang diuji dengan norma dalam uud menjadi dasar untuk menilai konstitusionalitas berlakunya norma yang diuji. selain itu, adapun terdapat alasan alasan untuk mempersoalkan konstitusional pemilu, good non, namun alasan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan petit pemohon. setelah mahkamah membaca dengan saksama petit angka pemohon yaitu, pembentukan undang undang nomor tahun tentang ambang batas presiden (presidential threshomengikat tidak terdapat keraguan sama sekali bagi mahkamah bahwa dengan membaca petit tersebut sebetulnya yang diinginkan oleh pemohon adalah pengujian formil terhadap pemilu. pengujian formil tersebut dapat dibaca dari frasa pembentukan undang undang dan frasa tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang dalam petit permohonan pemohon. setelah membaca dengan saksama petit permohonan pemohon dimaksud, dalam batas penalaran yang wajar, bilamana pemohon menghendaki pengujian materiil pemilu, seharusnya yang dimintakan oleh pemohon adalah menyatakan konstitusionalitas pemilu sebagaimana dimaksud dalam mk, bukan meminta kepada mahkamah untuk menilai pembentukan pemilu. sebab, secara substansial, logika pengujian formil berbeda dengan logika pengujian materiil. adapun yang dikehendaki oleh pemohon adalah pengujian formil, maka sesungguhnya pengujian formil tidak dapat dilakukan hanya untuk membatalkan tertentu saja. logika pengujian formil, seandainya mahkamah mengabulkannya, maka yang dinyatakan inkonstitusional adalah undang undang secara keseluruhan, bukan hanya tertentu saja. dengan demikian, secara substansial, tidak terdapat hubungan antara polita dan petit permohonan pemohon. lagipula, pengajuan permohonan pengujian formil tunduk pada syarat batas waktu pengajuan permohonan, yaitu hari sejak undang undang yang dimohonkan pengujian diundangkan, sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal juni artinya, pengujian formil terhadap pemilu telah tidak dapat lagi diajukan. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut atas, telah ternyata permohonan pemohon guokamis, tanggal tujuh belas, bulan januarhani dhani deaul, gaharutau tidak lagi terjadi. bahwa pemohon adalah warga negara indonesia sah dengan memiliki kartu tanda penduduk yang merasa hak konstitusionalnya dirugikapemohon menjadi pemilih aktif sejak umur tahun, aktif menghadiri undangan negara memilih calon legislatif, dpd, dprd, kepala daerah, maupun presiden dalam mensukseskan demokrasi. pemohon adalah orang yang taat pembayar pajak dengan nomor npp (p pemohon sadar ingin menjadi pejabat negara datang melaporkan harta kekayaan dengan mengunjungi ikan pada tanggal sekitaran bulan agustus lhkkpn. pemohon adalah orang yang aktif mendonorkan darah selama bulan sekali terakhir mendonorkan darah pada tanggal oktober pemohon orang yang taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku negara republik indonesia pemohon melampirkan nomor sick sadar dan ingin menjadi pejabat negara namun karena terhalang ambang batas presiden presidential threshold) maka sick ditahan. (p pemohon adalah pembentuk dan pendiri kajian kamis bait january jalan buncit raya kalibata pancoran ikut turut serta mencerdaskan anak bangsa sejak desember .ia egi orang lain maupun pemohon selama warga negara indonesia adalah orang yang berkesempatan sama dalam pemerintahan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan : pemohon adalah seorang yang berumur tahun berdasarkan undang undang nomor tahun semestinya sudah memiliki kedaulatan untuk memilih. namun kenyataan pada pemilihan presiden kali ini pemohon dirampas kebebasannya dalam memilih ataupun dipilih. dengan adanya undang undang yang digugat oleh pemohon, telah berhasil menjegal warga negara yang hendak menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang padahal lebih baik dari pasangan capres dan cawapres yang sudah ada saat ini. hal ini terjadi karena undang undang yang digugat tidaklah konstitusional karena dibuat dengan tujuan untuk memenangkan kepentingan pemodal dibalik partai partai politik. karena itu keadilan dipertanyakan? bahwa undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan bahwa kedaulatan berada didpr, dpd,. maka, timbul pertanyaan ketika ketua hakim mahkamah konstitusi dalam berita ketua tegaskan indonesia merupakan negara paling demokratis masihlah demokrasi namun pemilihan presiden tidak ada jalur mandiri sedangkan pemilihan kepala daerah ada jalur mandiri? (palasan permohonan (politadari tersebut tidak tercapainya keadilan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan oleh pemohon pada undang undang nomor tahun jelas menyatakan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu(p pemohon tidak dapat mengakses menjadi presiden dari calon mandiri perseorangan) dikarenakan harus diangkat oleh partai atau gabungan partai. semua bertentangan dengan 28d. sedangkan dalam pemilihan kepala daerah terdapat calon mandiri dengan pengumpulan suara tanpa melalui partai atau gabungan partai politik dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umummengapa calon presiden harus dipersulit? sedangkan hakim yang mulia bisa menjadikan ambang batas tersebut dalam jumlah suara ktp) yang dibebankan kepada calon presiden mandiri yang samadari semua hasil putusan mk, mengenai pengujian yang sama ambang batas presiden presidential threshold) sebelumnya, yaitu: puu xv puu xv puu xv puu xv puu xv puu xv puu xv puu xvi puu xvi puu xvi puu xvi dan puu xvi pemohon memiliki pandangan tersendiri dengan mengiyakan ambang batas akan tetapi dengan memasukkan calon perseorangan dengan pengumpulan ktp sebanyakatau dengan kata lain berapapun ambang batas presiden perseorangan harus memenuhi ktp sebanyak yang ditentukan. perhitungan: ktp didapat dalam diskusi bersama fathinnudin mahasiswa pasca sarjana hukum uin syarif hiduplah. diketahui: jumlah anggota dewan orang, kursi anggota dewan ber ktp suara. berapa suara ber ktp jika jawab: anggota dewan sama dengan untuk mengetahui maka didapat adalah anggota dewan. suara berita ktp. berarti jumlah kursi dpr suara berita ktp yang harus dibebankan kepada calon presiden perseorangan. atau, perhitungan dengan menggunakan data dari badan pusat statistik maja) diperlukan kursi dpr, yaitu: 560x kursi dalam tabel pdip sama dengan kursi, dibagi kursi sama dengan kursi berarti suara. untuk mendapatkan kursi berarti kursi dikalikan suara sama dengan suara. jadi, ktp yang harus dikumpulkan calon presiden perseorangan. pemohon menambahkan ilustrasi dalam rangka kecerdasan politik dalam bentuk cerpen majas satir. ilustrasi terhadap ia. sen uksxokhtb gjh6 beam&uri https63a962f metrojambi.com9c2 read962 52f05 652f02 52f20720 ftk awp kenalkan gejala alam pada siswa&sig vaw0ym j30 abo0@x izin@ ss09&ust (diunduh november suasana suatu taman kanak kanak. sang ibu guru menanyakan cita cita murid. anak anak kalau sudah besar mau jadi apa? . ingin jadi tentara", ingin jadi dokter", ingin jadi polisi", pengacara", presiden, bu". bersahut jawab anak anak. kemudian ibu guru melemahkan cita cita seorang anak muridnya tersebut. kalau tentara, dokter, polisi, pengacara mungkin masih bisa. tapi untuk jadi presiden. anak yang ingin menjadi presiden kemudian melontarkan pertanyaan lanjutan. memang kenapa bu, kalau ingin jadi presiden? ibu guru menjawab, kalau kamu mau menjadi calon presiden kamu harus mempunyai partai, dan itu pun harus menguasai suara atau kalian berkoalisi dengan partai lain hingga kursi. ibu guru terpaksa memberikan pelajaran politik meskipun kepada anak anak tersebut. itu sangat berat, belum lagi yang berkoalisi satu partai dengan partai lain bisa berbeda pandangan ideologi. yaa. harus rajin lobi lobi. bisa saja yang tadi pagi teman sorenya bisa jadi lawan. ibu dicontohkan parlemen ada namanya koalisi indonesia hebat dan koalisi merah putih. kalian tahu apa yang terjadi? kmp digembosi koalisi dengan cara kih memberi kursi menteri menteri. supaya pemerintahan itu tidak kalah dpr dan mpr. saya engga ngerti bu ujar salah satu anak yang lain. ya. kalian harus menawarkan permen atau makanan kepada teman kalian untuk memudahkan usaha kalian mmm. pamrih bu, minta balas budi." pikiran polos anak tersebut. kemudian ibu guru melanjutkan, kih melanggengkan kekuasaannya dengan membentuk ambang batas. padahal ambang batas disahkan oleh ketua dpr yang menabrak tiang listrik itu loh. jangan sebut nama anak anak mmmm." anak anak kembali bergumam. berarti kalau saya mendapatkan kursi tk, saya bisa gandeng apud jadi calan wakil presiden saya dong bu?" celepuk deri. tidak semudah itu der. bahkan detik detik menjelang pengumuman pasangan calon presiden pun, seorang alumni mahkamah konstitusi, sekelas prof. mahfud yang sudah dijanjikan jadi wakil presiden dapat dinyatakan oleh partai partai koalisi." terang ibu guru lesu. namun deri malah tersenyum, tidak perlu cemas bu. saya percaya, masih ada tangan tangan tuhan yang mampu membantu cita cita saya menjadi presiden." pemohon membuat ilustrasi ini sebagai pertimbangan bagi hakim. hakim berasal dari bahasa arab salah satu issue atom small husna, yang maha bijaksana. terkadang para hakim disematkan kata kata yang mulia. mohon izin yang mulia, interupsi . yang mulia juga berarti karim, salah satu nama dari nama issue atom small husna. sedangkan dalam syariat gigih islam yang pemohon ketahui god adalah orang yang membuat keputusan berdasarkan syariat, adat, maupun hukum. indonesia menghormati dengan menggunakan kata hakim bukan @odi, sehingga diharapkan sangat sangat bijaksana sebagai tangan tangan tuhan". petit: bahwa berdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan tersebut dipembentukan undang undang nomor tahun tentang ambang batas presiden presidential thresholbukti undang undang nomor tahun dan bukti npp nomor pokok wajib pajak) pemohon, bukti kartu donor pmi pemohon: bukti berkas sick pemohon, bukti dpr dan kpu sepakati lima aturan jelang pilkada (diunduh november bukti (diunduh november bukti indonesia calonindependengubdki (diunduh november bukti ada.dki. .akhirnya. tanpa.calon.independen (diunduh november bukti penghitungan suara sah partai politik peserta pemilu legislatif tahun .html (diunduhjadi subianto, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november memberi kuasa kepada: haris stadi, s.h., suhu prayitno, s.h., rendy alexander, s.h., nikita alinea pujangga, s.h., praja wibawa, s.h., dan car puspa dewi, s.h., kesemuanya adalah advokat dan advokat magang sic!) pada lembaga bantuan hukum lentera keadilan rakyat lbh lira) yang beralamat jalan sukarno wiryopranoto nomor gambir, jakarta pusatvi pada tanggal november perihal permohonan pengujian kata tionghoa dalam kitab undang undang hukum perdanovemberdesember bahwa mahkamah telah menerima surat dari pemohon bertanggal desember perihal penarikan permohonan yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal desember bahwa mahkamah telah menyelenggarakan sidang panel pada tanggal desember dengan agenda menerima perbaikan permohonan dan sekaligus meminta konfirmasi perihal surat sebagaimana termaktub pada angka atas, namun pemohon tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patanuari telah menetapkan ditarik kembali danhani dhani '''',.,,,.,. dea digital signature panitera jln. medan merdeka barat jakarta pusat ppt kasianur sidauruk, nip. fax: email: hl)rorganisasi toyota solusi community tsc) legalitas akta notaris nomor november alamat jalan hayam buruk kompleks pertokoan look jaya lantai blok nomor kota jakarta barat, provinsi dki jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: nama sanjaya adi putra warga negara indonesia jabatan ketua umum tsc alamat jalan gelatin iii blok rt. rw. kelurahan rengas, kecamatan ciputat timur, kota tangerang selatan, provinsi banten nama nadi zen warga negara indonesia jabatan sekretaris jenderal tsc alamat jalan rambutan nomor rt. rw. utan kayu utara, kecamatan mataraman, kota jakarta timur, provinsi dki jakarta sebagai kiaizinxzn. pemohon nama irfan warga negara indonesia pekerjaan mahasiswa driver transportasi online alamat jalan pancoran barat viii, rt. rw. kelurahan pancoran, kecamatan pancoran, kota jakarta selatan, provinsi dki jakarta sebagai 5nnn0n0 00n0n una hn. pemohon ii, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal maret dan april memberi kuasa kepada ade manansyah, s.h., victor santoso sandiaga, s.h., m.h., deni wahyudi, s.h., bayu segara, s.h., dan rachmat cahyono, s.h. adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum ade manansyah, s.h., rekan, beralamat jalan tanah sereal xiii nomor rt. rw. kelurahan tanah sereal, kecamatan tambora, kota jakarta barat, provinsi dki jakartakepolisian negara republik indonesia: memeriksa bukti bukti para pemohon: membaca kesimpulan para pemohon, presiden, dan pihak terkait kepolisian negara republik indonesiasemakin pesat, bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi namun juga memiliki fungsi fungsi lain yang dapat mempermudah manusia dalam menjalani aktivitas kesehariannya. sehingga sebutan telepon seluler berganti menjadi telepon pintar smartphone). salah satu bentuk perkembangan telepon seluler menjadi telepon pintar adalah masuknya teknologi gps. bahwa teknologi gps dapat digunakan untuk beberapa keperluan sesuai dengan tujuannya. gps dapat digunakan oleh peneliti, olahragawan, petani, tentara, pilot, petualang, pendaki, pengantar barang, pelaut, kurir, penebang pohon, pemadam kebakaran dan orang dengan berbagai kepentingan untuk meningkatkan produktivitas, keamanan, dan untuk kemudahan. dari beberapa pemakaian atas dikategorikan menjadi: lokasi digunakan untuk menentukan dimana lokasi suatu titik permukaan bumi berada. navigasi membantu mencari lokasi suatu titik bumi. tracking membantu untuk monitoring pergerakan obyek dan membantu memetakan posisi tertentu dan perhitungan jaringan terdekat. timing dapat dijadikan dasar penentuan jam seluruh dunia, karena memakai jam atom yang jauh lebih presesi banding dengan jam bisa. sumber: jurnal andi subroto, stmik amino jogjakarta, diunduh dari eprints.polri.ac.id bab746201i.pdf). bahwa terdapatnya sistem gps dalam telepon seluler telepon pintar (selanjutnya disebut telepon) menimbulkan konsekuensi hukum dalam pemberlakuan ketentuan norma guo, dimana penggunaan gps yang terdapat dalam telepon seluler mengakibatkan dikenakannya sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan gps yang terdapat dalam telepon sebagaimana terdapat dalam ketentuan norma guo. bahwa dalam ketentuan norma lla menyatakanyang dimaksud dengan penuh konsentrasi kemudian dijelaskan dalam bagian penjelasan yakni .setiap orang sowanwitno lumajang ahli rancang bangun kbm) dalam hal gps pergunakan untuk navigasi dalam kendaraan saat ini kita jumpai ada jenis, yaitu gps yang merupakan perangkat menjadi kesatuan tak terpisahkan (integrated) dalam bagian instrument kendaraan dyang sangat perlu perhatikan dalam posisi bagaimanakah seseorang mengemudikan kendaraan dapat melihat layar gps yang menjadi kesatuan tak terpisahkan dalam perangkat mobil. dalam merancang penempatan layar gps menjadi kesatuan tak terpisahkan dalam perangkat mobil kendaraan (integrated), harus dalam jangkauan pandangan maupun jangkauan pengoperasian pada saat posisi duduk kursi pengemudi. yang sebut dalam jangkauan pandangan instrumen gps, adalah pada saat mengemudi, pengemudi tidak perlu menoleh dan atau meninggalkan pandangan utama terlalu lama dim mengemudi apabila pengemudi ingin melihat layar gps nya, karena dapat membahayakan laju kendaraannya. oleh karena itu hanya cukup dengan gerakan dirikan mata pandangan untuk kearah gps usahakan sudah terjangkau dan tercapai informasi yang ingin didapat, seperti layaknya melirik instrumen panel lain seperti pedometer, tachometer, fuel meter, peralatan warning system lain dashboard kendaraan tersebut termasuk audio head unit. jarak pandang ideal adalah sekitar dari posisi duduk pengemudi nyaman arah instrument gps dan sudut pandang berkisar bawah dari pandangan normal arah depan (gerakan melirik bawah), serta berkisar kiri maupun kanan dari normal posisi pengemudi (melirik kanan kiri). jangkauan pengoperasian maksud adalah dalam jangkauan tangan dari posisi duduk pengemudi ideal. apabilaini tidak ada petunjuk aturannya dalam pembuat karoseri bus truk berkaitan penggunaan handphone sebagai gps. karena pengguna handphone lebih bersifat majemuk dalam penggunaan aplikasinya. saya sarankan untuk penempatan dalam penggunaan gps handphone yang gunakan navigasi saat berkendara sebaiknya lewatkan kaitkan menggunakan bracket yang kokoh dan tempatkan berkisar area yang sudah saya sebutkan topik atas. beberapa negara bahkan dilarang untuk menempatkan dengan pengait kaca depan, karena dapat menggangu pandangan pengemudi (menambah blank spot ) yang dapat juga membahayakan dalam berkendara. yang perlu diperhatikan adalah saat sedang penggunaanya handphone tersebut (dalam mencari alamat dimaksud) tidak pada saat berkendara atau saat mengemudi, karena sangat berbahaya bagi keselamatan, karena mengganggu konsentrasi pengemudi (biasanya juga sudah ada peringatan dari software). dari kedua model atas, dapat disimpulkan bahwa gps yang menjadi kesatuan tak terpisahkan dalam perangkat mobil kendaraan, hasilnya akan lebih baik karena pasti telah perhitungan design meletakkannya sedemikian rupa sehingga ergonomis dalam penggunaannya, serta tidak akan mengganggu dalam berkendara. untukperlu kedisiplinan dan dedikasi pada setiap individu pengguna terutama dalam penggunaannya yang dapat membahayakan diri sendiri dan sesama pengguna jalan dalam posisi berkendara. dari dua alat tersebut masing masing dalam penggunaannya, terutama saat mencari alamat oleh pengemudi tidak dilakukan saat berkendara, karena dapat menggangu konsentrasi saat mengemudi dan dapat berakibat fatal dalam berlalulintas. preventif ini bisanya sudah ada peringatan layar perangkat tersebut masing masing. nurhasan ismail ahli hukum tata negara) memahami dan lla secara kontekstual dan komprehensif pendahuluan ketentuan lla sebagai norma materiil dari ketentuan lla merupakan satu bagian norma dari norma norma hukum yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas. untuk memahami ketentuan guo tidak cukup hanya mencermati tekstual guo, namun harus dikaji secara kontekstual dan komprehensif secara keseluruhan yang mengatur tata cara berlalu lintas, bahkan termasuk juga penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas. istilah "kontekstual" bermakna bahwa satu rumusan norma hukum harus dikaji dari beberapa aspek yaitu inti perilaku yang diwajibkan atau dilarang, subyek yang dituntut untuk mematuhi kewajiban atau larangan, kepentingan dan atau kondisi tertentu sebagai tujuan yang hendak diwujudkan, dan syarat yang harus dipenuhi untuk terwujudnya perilaku dan atau tercapainya tujuan. istilah "komprehensif?" bermakna bahwa satu norma hukum dalam satu ketentuan atau harus dipahami dalam keterkaitannya dengan norma lain. tanpa adanya pemahaman secara kontekstual dan komprehensif hanya akan memberikan pemahaman yang dangkal dan sempit. kontekstualisasi dan komprehensivitas lla berisi ketentukontekstualisasi dan komprehensivitas ketentuan ini dapat dijelaskan sebagai berikut: inti perilaku yang diwajibkan ada (dua) sikap dan perilaku yang dituntut untuk dilaksanakan atau ditampilkan oleh pengemudi kendaraan bermotor yaitu: pertama, menjalankan kendaraan bermotor dengan wajar. dalam konteks mengemudi atau menjalankan kendaraan bermotor, istilah wajar dapat dimaknai tidak muncul atau tidak tampilnya perilaku pengemudi yang agresif seperti memacu kendaraan dengan sangat cepat (ngebut) atau zig zag dalam kondisi arus lalu lintas padat atau jalan tikungan atau jalan licin atau menerobos lampu merah pengatur lalu lintas. untuk mendorong tampilnya perilaku wajar dalam mengemudi, biasanya dipasang rambu rambu atau marka tertentu bagian ruang jalan tertentu yang wajib dipatuhi oleh pengemudi. dengan kata lain, perilaku wajar dalam mengemudi hanya dipahami jika dikaitkan dengan ketentuan yang mewajibkan pengemudi untuk mematuhi, antaranya: rambu perintah atau larangan seperti perintah hati hati dengan mengurangi kecepatan karena tikungan atau jalan licin atau jalan bergelombang atau ada rambu perintah untuk menurunkan gigi yang lebih rendah karena adanya jalan turunan yang tajam: marka yang menunjukkan larangan mendahului kendaraan lain depannya karena pandangan depan tidak jelas dan bebas atau boleh mendahului karena pandangan depan jelas dan bebas, warna lampu pengatur lalu lintas yaitu merah berhenti, kuning mengurangi kecepatan, dan hijau berjalan, gerakan lalu lintas yaitu dalam kondisi arus gerakan lalu lintas pelan karena adanya kemacetan atau gerakan lalu lintas satu arah atau dua arah pada jalur jalan tertentu atau gerakan arus lalu lintas yang harus didahulukan dan yang kemudian, batas kecepatan maksimal atau minimal yang ditentukan dalam ruang jalan tertentu. lla merupakan indicator untuk menilai adanya perilaku mengemudi yang wajar atau tidak wajar. jika pengemudi mematuhi kewajiban dalam maka pengemudi dinilai mengemudikan kendaraannya dengan wajar. sebaliknya, jika pengemudi melanggar kewajiban tersebut, maka pengemudi harus dinilai berperilaku tidak wajar atau agresif. kedua, menjalankan kendaraan bermotor dengan penuh konsentrasi. dalam penjelasan istilah penuh konsentrasi dimaknai adanya pencurahan perhatian pengemudi baik terhadap lajunya kendaraan maupun kondisi arus lalu lintas agar mampu mematuhi kewajiban tata cara berlalu lintas. untuk mendorong adanya sikap dan perilaku yang penuh konsentrasi dalam mengemudi, penjelasan mensyaratkan dipenuhinya (dua) hal, yaitu: pengemudi tidak melakukan kegiatan tertentu pada saat mengemudi yang akan mengganggu atau mengurangi konsentrasinya. antara kegiatan yang dimaksud adalah: menggunakan telpon termasuk handphone yang bermakna melakukan komunikasi dengan pihak lain melalui telpon atau menyetel atau memencet fitur handphone untuk menyetel global positioning system gps) atau main game pada saat mengemudi. jika akan berkomunikasi dengan handphone telpon atau menyetel gps melalui handphone, pengemudi dapat melakukan pada saat sebelum berangkat menjalankan kendaraan bermotornya atau pada saat berhenti pinggir jalan atau berhenti pada saat lampu merah pengatur lalu lintas, menonton televisi atau video yang terpasang kendaraan bermotor. pengemudi tidak berada atau tidak menempatkan diri berada dalam kondisi tertentu pada saat mengemudi yang menyebabkan konsentrasinya terganggu atau berkurang. kondisi tertentu yang dimaksud yaitu: sakit yang memengaruhi konsentrasinya, kelelahan sebagai akibat terlalu lamanya mengemudi tanpa waktu istirahat, mengantuk termasuk karena mengemudi tanpa istirahat atau karena minum obat obatan yang menimbulkan rasa mengantuk, kondisi mabuk karena pengaruh minuman beralkohol. jika kedua syarat tersebut atas dipenuhi oleh orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, maka konsentrasinya pasti tidak terganggu sehingga muncul perilaku mengemudi yang wajar. sebaliknya, jika orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak memenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut, maka akan muncul perilaku mengemudi yang tidak wajar. subyek yang dituntut berperilaku wajar dan penuh konsentrasi dalam mengemudi subjek yang dituntut berperilaku wajar dan penuh konsentrasi adalah "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor jalan". ada aspek dari frase rumusan norma tersebut, yaitu: pertama, orang yang sedang mengemudikan atau menjalankan kendaraan bermotor. artinya, pada saat orang sedang menjalankan kendaraan bermotor harus berperilaku mengemudi secara wajar dan penuh konsentrasi. sebaliknya, orang yang tidak sedang menjalankan kendaraan bermotor tidak terkena kewajiban berperilaku wajar dan penuh konsentrasi. misalnya orang yang mengemudi menghentikan kendaraan bermotornya pinggir jalan atau parkir tidak terkena kewajiban tersebut. artinya pada saat berhenti orang tersebut boleh saja melakukan kegiatan menggunakan telpon atau nonton video atau bahkan tidur atau menyetel gps pada saat berhenti atau parkir dalam rangka persiapan menjalankan atau mengemudikan kendaraan bermotor, kedua, mengemudikan atau menjalankan kendaraan bermotor tersebut harus berlangsung jalan umum. ketika orang sedang menjalankan atau mengemudikan kendaraan bermotor jalan umum, maka dia dituntut berperilaku mengemudikan secara wajar dan penuh konsentrasi. artinya, terhadap orang yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor jalan khusus seperti lingkungan kerja bandara atau areal kerja pertambangan tidak terkena kewajiban dalam lla. kepentingan atau kondisi tertentu sebagai tujuan kewajiban berperilaku wajar dan penuh konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraan termasuk tidak boleh melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi bertujuan agar tercipta kondisi lalu lintas yang tertib dan menjamin keamanan dan keselamatan berlalu lintas. tujuan demikian ditegaskan dalam lla sebagai ketentuan yang merumuskan tujuan dari tata cara berlalu lintas. ada (tiga) kondisi atau kepentingan yang dinyatakan dalam yaitu: terciptanya kondisi lalu lintas yang tertibda jaminanmelakukan tindak pidana pembunuhan atau sebagai korban karena terjadinya tabrakan yang mengakibatkan luka berat dan bahkan kematiancc. mencegahnya adamembaca keterkaitan antara ketentuan dalam kaitannyaharus dilihat dari kepentingan dirikewajiban tersebut tidak boleh dilihat hanya semata dari kepentingan pengemudi yang sempit bahwa kewajiban tersebut telah mengganggu kebebasannya untuk menyetel gps atau merespon panggilan calon penumpang pada saat mengemudi. kewajiban demikian tidak boleh dilihat dari kepentingan egoisme individual pengemudi dengan mengabaikan atau mengesampingkan kepentingan bersama serta kepentingan penumpang dan pengguna jalan lain. kalau pengemudi memang berkehendak mengabaikan jaminan keselamatan dan keamanan dirinya sendiri, janganlah kehendak tersebut dilakukan dengan membahayakan keselamatan dan keamanan penumpang dan pengguna jalan lainnya. persyaratan mengemudi secara wajar dan penuh konsentrasi antara (dua) perilaku wajib yang diperintahkan yaitu mengemudi secara wajar dan penuh konsentrasi dengan perilaku yang dilarang dalam penjelasan yaitu tidak melakukan kegiatan tertentu dan tidak menempatkan dalam kondisi tertentu mempunyai kausalitas. terciptanya perilaku mengemudi dengan wajar tergantung pada terciptanya perilaku mengemudi dengan penuh konsentrasi, sedangkan terwujudnya perilaku mengemudi dengan penuh konsentrasi tergantung pada dipenuhinya larangan melakukan kegiatan tertentu atau menempatkan diri dalam kondisi tertentu yang menggangu konsentrasinya. perilaku mengemudi dengan wajar tampak dalam wujud perilaku yang mematuhi atau tidak melanggar kewajiban kewajiban yang tercantum dalam sebagaimana telah diuraikan atas. perilaku patuh terhadap kewajiban kewajiban tersebut hanya akan terwujud atau dapat ditampilkan oleh orang yang sedang mengemudi, jika yang bersangkutan mampu mencurahkan perhatiannya secara penuh terhadap marka, rambu, lampu pengatur lalu lintas, gerakan arus dan kondisi lalu lintas, serta batas maksimal dan minimal kecepatan. lebih lanjut, orang yang sedang mengemudi hanya akan dapat berkonsentrasi penuh (mencurahkan perhatiannya), jika yang bersangkutan mematuhi larangan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi yaitu tidak menggunakan telpon untuk menelpon atau menyetel gps atau menonton video pada saat mengemudi atau tidak menempatkan diri dalam kondisi tertentu yang mengganggu konsentrasi yaitu kelelahan namun tetap mengemudi atau mabuk karena minuman beralkohol namun tetap mengemudi terhadap larangan melakukan kegiatan seperti menggunakan telpon untuk menelpon atau menyetel gps pada saat mengemudi terdapat pertanyaan berkaitan dengan kekuatan mengikat atau daya berlakunya. pertanyaan ini muncul karena larangan menggunakan telpon hanya ditempatkan pada penjelasan dan bukan dalam rumusan norma pertanyaan demikian patut dikemukakan karena yang mempunyai kekuatan mengikat berlaku hanyalah norma dan bukan penjelasan, sehingga seharusnya larangan melakukan kegiatan seperti menggunakan telpon tidak diberlakukan atau digunakan sebagai dasar melakukan penegakan hukum (tilang) ketika dilanggar. terhadap persoalan tersebut dapat dikemukakan doktrin hukum atau bahkan prinsip hukum yaitu suatu syarat bagi terwujudnya perilaku yang diwajibkan mempunyai sifat hukum wajib juga. pertimbangannya bahwa suatu syarat berfungsi untuk terciptanya atau terwujudnya perilaku, tanpa dipenuhinya syarat tidak mungkin suatu perilaku yang diwajibkan dapat terwujud. atas dasar prinsip hukum ini, meskipun larangan melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi pengemudi ditempatkan dalam penjelasan, namun karena larangan tersebut menjadi syarat bagi terciptanya perilaku mengemudi penuh konsentrasi yang terdapat dalam rumusan norma, maka larangan tersebut harus diberi kekuatan berlaku yang sama dengan kewajiban mengemudi penuh konsentrasi. dengan kata lain syarat yang terdapat dalam penjelasan dengan kewajiban yang terdapat dalam rumusan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. perilaku kasad mata sebagai dasar penegakan hukum (tilang) pelanggaran terhadap kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam termasuk larangan yang dicantumkan dalam penjelasan dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan lla, yaitu". ada (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran, sebagaimana ditentukan tersebut, yaitu: pertama, mengemudi secara tidak wajar, kedua, melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terjadinya gangguan konsentrasi: ketiga, berada atau menempatkan diri berada dalam suatu keadaan yang mengakibatkan terjadinya gangguan konsentrasi. jika ketiga bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran tersebut dicermati, maka ada (dua) kelompok sumber yaitu satu bentuk pelanggaran diambil dari rumusan norma yaitu pelanggaran terhadap kewajiban mengemudi secara wajar. salah satunya adalah menggunakan telepon. ketentuan norma lla selanjutnya diikuti oleh sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan norma ketentuan norma guo tersebut diberlakukan untuk seluruh pengemudi kendaraan bermotor. bahwaartinya perlu dijelaskan apa maksud dari frasa menggunakan telepon tersebut. jika saat sedang berkendara, pengendara menggunakan telepon untuk berkomunikasi (menelepon, sms, charting via aplikasi) maka jelas dapat terjadi interaksi antara pengemudi dengan orang yang dihubungi. hal tersebut tentunya dapat dikategorikan suatu kegiatan yang dapat menyebabkan terganggunya perhatian pengendara motor sehingga menjadi tidak konsentrasi. namun apabila pengendara kendaraan, maka tentunya tidaklah mengganggu konsentrasi karena setelah mengaktifkan gps sebelum menjalankan kendaraannya pengemudi hanya melihat layer telepon, layaknya saat pengemudi melihat kaca spion atau pedometerketentuan norma guo pada saat dirumuskan dan diundangkannya pada tahun tentunya saat itu belum terpikir akan ada profesi yang bekerja dengan menggunakan gps sebagai sarana utamanya. dimana saat konsumen selaku pengguna jasa transportasi online mulai memesan melalui aplikasi transportasi online yang terdapat dalam telepon, maka saat itu juga sistem gps bekerja dan pengemudi transportasi online harus langsung menuju titik lokasi konsumen berada dengan menggunakan gps yang terdapat dalam telepon. bahwa artinya jika ketentuan norma guo tersebut diberlakukan bagi pengemudi transportasi online dan apabila ketentuan norma guo serta dua bentuk pelanggaran yang diambil dari penjelasan yaitu pelanggaran terhadap larangan melakukan kegiatan serta menempatkan diri berada dalam kondisi yang memengaruhi atau mengganggu konsentrasinya. pertanyaannya bagaimana petugas polisi lalu lintas plantas) dapat mengidentifikasi terjadinya ketiga bentuk pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam lla? pertanyaan ini terkait dengan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan, yang merujuk pada lla beserta penjelasannya, dibedakan dalam (dua) cara yaitu pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan secara insidental. pemeriksaan secara berkala seperti operasi zebra atau operasi patuh dilakukan meskipun tidak terjadi pelanggaran namun jika dari pemeriksaan ditemukan pelanggaran akan dilakukan penindakan hukum atau tilang. pemeriksaan secara insidental dilakukan jika petugas melihat adanya pelanggaran yang kasat mata dan dilanjutkan dilakukan penindakan hukum. penindakan atau pengilangan terhadap (tiga) bentuk pelanggaran yang diatur dalam lla dilakukan melalui cara pemeriksaan insidental karena adanya perilaku melanggar yang kasat mata. artinya, petugas plantas akan melakukan penindakan pengilangan terhadap ketiga bentuk pelanggaran, jika: pertama, terjadi pelanggaran terhadap rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, batas kecepatan, dan kewajiban lain yang ditentukan dalam lla sebagai wujud kasat mata dari perilaku mengemudi secara tidak wajar: kedua, terjadi penggunaan telpon baik menelpon atau menerima telpon atau menyetel gps atau menonton video yang terpasang kendaraan bermotor sebagai wujud kasat mata dari perilaku melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi pada saat mengemudi, ketiga, terjadi pelanggaran terhadap rambu, marka, dan seterusnya sebagaimana dikemukakan point pertama atas sebagai wujud kasat mata juga dari perilaku berada dalam keadaan tertentu yang mengganggu konsentrasi seperti mengantuk, kelelahan, atau mabuk akibat minuman beralkohol. kesimpulan ketentuan lla harus dikaji secara kontekstual dan komprehensif agar dapat dipahami secara utuh dan mendalam. oleh karenanya tersebut harus dilihat dari beberapa aspek, yaitu: dilihat dari inti perilaku yang wajib dilakukan, maka ada perilaku yaitu: pertama, mengemudi secara wajar yang dapat diukur dari kepatuhannya terhadap rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, dan batas maksimal dan minimal kecepatan, kedua, mengemudi dengan penuh konsentrasi yang dapat diukur dari kepatuhannya tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasinya pada saat mengemudi seperti menggunakan telpon baik menelpon atau menerima telpon atau menyetel gps atau menonton video yang terpasang mobil atau berada atau tidak menempatkan diri berada dalam keadaan tertentu yang mengganggu konsentrasinya seperti mengantuk, kelelahan, dan mabuk. subyek yang dituntut berperilaku mengemudi secara wajar dan penuh konsentrasi yaitu orang yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor dan bukan orang yang menghentikan atau memarkir kendaraan bermotornya. artinya, orang yang tidak sedang mengemudikan kendaraan bermotor tidak terkena kewajiban tersebut. kepentingan dan kondisi sebagai tujuan yang hendak diwujudkan dengan kewajiban tersebut yaitu terciptanya lalu lintas yang tertib, terjaminnya keamanan dan keselamatan baik diri pengemudi sendiri maupun penumpang dan pengguna jalan yang lain. kewajiban dalam rumusan norma dan larangan dalam penjelasan tidak boleh hanya semata dari kepentingan pengemudi dengan mengabaikan kepentingan penumpang dan pengguna jalan lainnya. antara kewajiban mengemudi secara wajar dengan kewajiban mengemudi dengan penuh konsentrasi dan larangan melakukan kegiatan lain atau berada dalam keadaan yang mengganggu konsentrasi pada saat mengemudi mempunyai hubungan kausalitas. mengemudi secara wajar yang ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap rambu, marka, dan seterusnya hanya dapat terwujud jika pengemudi menjalankan kendaraan bermotor penuh konsentrasi. begitu seterusnya, mengemudi dengan penuh konsentrasi hanya terwujud jika mematuhi larangan tidak melakukan kegiatan lain dan berada dalam keadaan yang mengganggu konsentrasinya. antara substansi norma dengan penjelasannya merupakan satu kesatuan karena larangan dalam penjelasan merupakan syarat bagi terwujudnya kewajiban. ketentuan lla yang berisi pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan yang diatur dalam lla hanya dapat dipahami jika dikaitkan dengan ketentuan lla. penindakan hukum dengan pengenaan sanksi dilakukan terhadap perilaku melanggar yang kasat mata. penggunaan telpon baik menelpon atau menerima telpon atau menyetel gps pada saat mengemudi merupakan wujud kasat mata dari kegiatan yang mengganggu konsentrasinya. oleh karenanya, terhadap penggunaan telpon yang demikian akan dikenakan penindakan hukum atau pengilangpada persidangan tanggal mei dlla yang dimohonkan pengujian terhadap uud nri tahun bahwa para pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap penjelasan dan lla yang dianggap bertentangan dengan dan uud nri tahun yang berketentuan sebagai berikut: penjelasan llllahak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan @uo lla bahw(vide perbaikan permohonan hlm. poin bahwa ketentuan dalam norma guo dapat ditafsirkan sesuai kehendak penegak hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi suatu norma yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. para pemohon meminta agar ketentuan dalam norma guo dikecualikan untuk penggunaan gps yang terdapat dalam smartphone. (vide perbaikan permohonan hlm. poin adapun para pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa ketentuan guo"menggunakan telepon" bertentangan dengan uud nri dan tidak memilikyang berbasiskan satelit yang biasa disebut dengan global positioning system gps) yang terdapat dalam telepon pintar smartphone): menyatakan terdapatnri dan tidak mempunya: pemerintah guo, dpr memberikan penjelasan berdasarkan batasan kerugian konstitusional sebagai berikut: terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa pemohon mendalilkan memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam uud bahwatetapi pemohon hanya takut akan dibilang ketika akan melakukan aktivitas touring melintasi antar kota antar provinsi dengan menggunakan gps pada smartphoneatau legal standing pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum, sebagaimana diatur dalamohon yang tidak jelas kedudukan hukum tersebut, dalam permohonannya hanya menjelaskan, dalam melakukan aktivitas touring, jika menggunakan gps khawatir terancam pidana oleh berlakunya guo dalam menjalankan kendaraannya,llaterhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon ii: bahwa pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan yaitu mahasiswa driver transportasi online, mendalilkan memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam uud bahwa pemohon sebagaimana sama denganbahwa pemohon yang berkedudukan perseorangan tersebut, dalam permohonannya tidak menjelaskan secara detail konkrit adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan. namun pemohon hanya menjelaskan, yang mengkaitkan dan mengutip berita berita dari media dengan tautan dibilang driver online jangan hanya kami mengenai penyataan dirantai yang menyatakan akan menyilang pengemudi ojek online yang membuka gps ataupun saat berkendara dengan tautan mengenai pernyataan kepala korps lalu lintas polri yang menyatakan bahwa melakukan kegiatan saat berkendara memang dibatasi, hal tersebut disebutkan dalam undang undang seperti menonton tv, video, bermain hp, lelah, mengantuk, sampai mabuk , yang dihubungkan dengan kekhawatiran pemohon terancam pidana (vide perbaikan permohonan halaman dan nomor dan bahwa hal tersebut bukanlah menjadi sebuah fakta hukum sehingga tidak ada pertautan antara guo yang dimohonkan pengujian dengan uud selain itu sampai saat ini belum ada peraturan polri yang mengatur mengenai pelaksanaan tersebutdpr tidak melihat adanya kerugian hak dan atau kewenanggi pemohon, karena kerugian yang akan dialami oleh pemohon belum tentu terjadi dikarenakan pernyataan yang dikeluarkan oleh penegak hukum hanya pada media massa, bukan merujuk pada peraturan polri. penggunaan gps yang dikatakan menunjang aktifitas pemohon tetap dapat digunakan tentunya dengan penggunaan yang bijak untuk keamanan pemohon selama berkendara dan bagi para pengguna jalan lainnya. bahwa fungsi gps adalah sebagai pengganti peta dan kompas sebagai alat bantu navigasi maka penggunaannya dapat dilakukan dengan menepi terlebih dahulu dan tidak dalam kondisi sedang berkendara jalan. oleh karena itu, kerugian yang didalilkanpr tidak melihat adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang disampaikan oleh pemohon dengan pengaturan dalam guo. perbedaan penafsiran ketentuan tersebut sebagaimana yang disampaikan pemohon dengan mengutip keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian media massa merupakan suatu pemahaman yang berbeda mengenai penggunaan gps selama berkendara dengan pertimbangan personal dan bukan pertimbangan menyeluruh atas keselamatan para pengguna jalan sebagaimana pertimbangan pembentuk undang undangtersebut juga dimaknai sesuai dengan keinginan aparat penegak hukum yakni menggunakan telepon , maka pengemudi transportasi online dalam menjalankan profesinya akan selalu terkena sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan norma lla dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. bahwa apabila penjelasan lla terhadap frasa menggunakan telepon tidak memiliki maksud yang jelas sehingga menjadi dapat ditafsirkan sesuai dengan keinginan penegak hukum sebagai pelaksana undang undang untuk memberikan sanksi pidana maka ketentuan norma tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan jaminan kepastian hukum dan konsep negara hukum sebagaimana diatur dalam dan uud bahwaketentuan norma lla yang memuat sanksi pidana yang terkait dengan ketentuan norma lla jugadari penegak hukum. dimana maksud dari kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yakni salah satunya adalah kegiatan menggunakan telepon dapattermasuk menggunakan gps melalui telepon. bahwa ketentuan norma lla dalam bagian penjelasan hanya menyebutkan cukup jelas , artinya maksud darialah satunya adalah kegiatan menggunakan telepon mengacu pada penjelasan lla. bahwa artinya ketentuan norma lla juga tidak memberikan penjelasan secara jelas menggunakan telepon dalam hal pemohon. bahwa ketentuan dalam guo telah memberi kepastian hukum, jika pemohon meminta untuk menafsirkan frasa menggunakan telepon dikecualikan untuk penggunaan aplikasi gps yang terdapat dalam smartphone justru akan menghalangi perkembangan teknologi yang terus berkembang dan dinamis. bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam perkara nomor puu xvi sebagaimana diuraikan atas, tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan dengan guo llalla terhadap uud terhadap dalil dalil yang dikemukakan para pemohon guo, dpr berpandangan dengan memberikan keterangan penjelasan sebagai berikut: pandangan umumbahwabahwabahwapandangan terhadap pokok permohonan bahwa lla harus dibaca, dicermati, dan difahami secara komprehensif tidak parsial sehingga dapat memberikan tafsir yang berdasar atas norma norma dalam lla. bahwa perlu kita pahami bersama, (vide: lla). dengan tujuan tersebut, llauntuk kepentingan semua pihak termasuk masyarakat dan pemohon. bahwa pengaturan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan dalam lla adalah untuk menjaminbegitu pula pengaturan keselamatan lalu lintas untuk memberikan jaminan terhadap(vide angka dan angka lla). bahwa atas dasar pengaturan tersebut, dpr berpandangan bahwa unsur keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas menjadi titik tumpu yang ingin dicapai dalam undang undang guo. sehingga hal tersebut menunjukkan segala ketentuan yang ada dalam undang undang guo pada pokoknya akan bermuara bagaimana terselenggaranya keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas itu sendiri. bahwa pembentukan lla ini, ruang lingkup berlakunya dibatas:hwa atas dasar itu, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas menjadi penting diatur dalam lla agar(vide: laki. bahwa yang dimaksud penuh konsentrasi dalam penjelasan lladengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, tentunya juga menjadi pertimbangan bagi pembentuk undang undang dalam membentuk peraturan perundang undangan mengingat bahwa perkembangan teknologi terkait perkembangan smartphone dan gps yang dapat membantu pengemudi untuk menemukan alamat secara cepat dan akurat, dalam penggunaannya juga harus bijak dengan memerhatikan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas guna menghindari kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban kecelakaan baik terhadap orang lain maupun pemohon sendiri. bahwa pengaturan larangan penggunaan telepon ketika berkendara dengan alasan mengganggu konsentrasi pengendara kendaraan bermotor ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan berlalu lintas kepada setiap orang termasuk pemohon. bahwa dalam hal menggunakan telpon yang dapat mengalihkan fokus pengendara kendaraan bermotor sehingga mengganggu konsentrasi telah banyak menimbulkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan pengguna kendaraan bermotor yang tengah berkendara dan para pengguna jalan lainnya. bahwa perkembangan tekhnologi yang menciptakan perangkat tambahan, seperti gps global positioning system) yang menunjukkan arah, bluetooth yang menyambungkan handphone dan mini display yang membuat penumpang bisa menonton tayangan maupun film, merupakan bagian yang umum ditambahkan pada sebuah kendaraan, meskipun sistem keamanan juga tetap ditambahkan untuk meningkatkan keselamatan ketika mengemudi bishop, gejala ini jika dilihat tidak semakin menurun, malah semakin meningkat. tidak hanya perusahaan manufaktur, yang sengaja menambahkan untuk memberi nilai lebih dalam penjualan kendaraannya, pemilik kendaraan sendiri bahkan menambahkan perangkat tambahan yang dibutuhkannya ketika mengemudi, seperti perangkat navigasi, handphone, dan perangkat musik. kebiasaan ini menjadikan kendaraan mobil sebagai alat transportasi yang canggih dengan berbagai perangkat tambahannya laurie, bahwa dpr berpandangan ketentuan guo dibuat tidak hanya menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan untuk satu pihak saja dan satu kepentingan pribadi orang saja. melainkan undang undang guo dibuat demi menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan untuk semua orang (masyarakat sesuai dengan uud bahwa dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan guo tidak menjamin kepastian hukum untuk kepentingan para pemohon adalah tidak beralasan hukum. bahwa apabila permohonan para pemohon dikabulkan, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakmanfaatan, dan ketidakadilan bagi diri dan kepentingan orang lain yang menginginkan terlaksananya keamanan, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas. ketentuan guo lla dibuat justru untuk meminimalisir (mencegah) dari kemungkinan kemungkinan kerugian yang jauh lebih besar yang akan ditimbulkan akibat dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian karena menggunakan telpon yang dapat mengganggu konsentrasi dalam berkendara jalan raya. bahwa menurut para pemohonterhadap dalil para pemohon tersebut dpr berpandangan bahwa frasa menggunakan telepon ketika sedang mengemudikan kendaraan bermotor dalam penjelasan lla merupakan salah satu bagian penjelasan dari mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan bagian dari tertib berkendara dan menjaga keselamatan saat berkendara. dalam kamus besar bahasa indonesia kata menggunakan diartikan memakai (alat, perkakas): mengambil manfaatnya: melakukan sesuatu dengan: tidak boleh kekerasan , sedangkan kata telepon merupakan percakapan yang disampaikan dengan pesawat telepon: pesawat telepon . jika mencermati kata menggunakan artinya bersifat aktif. lebih lanjut, norma guo tergolong kalimat aktif, artinya melakukan kegiatan memanfaatkan telepon (memanfaatkan fitur fitur) ketika berkendara adalah aktif melakukan sesuatu, artinya sini pengendara tidak sedang menggunakan telepon . oleh karena itu penjelasan guo sudah jelas dan tidak multi tafsir. bahwa lla merupakan norma kewajiban yang harus ditaati, sedangkan norma lla merupakan norma sanksi yang diberikan apabila tidak dinastinya norma lla. lebih lanjut, pencantuman sanksi pada guo sudah sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan tahun ketentuan tersebut tercantum dalam lampiran nomor . bahwa kedua norma tersebut beserta penjelasannya merupakan satu kesatuan yang utuh. jika para pemohon beralasan bahwa lla tidak jelas dan pada penjelasannya dinyatakan cukup jelas, sehingga frasa menggunakan telepon tidak mendapatkan penjelasan yang cukup. menurut dpr ri, para pemohon kurang memahami logika dalam membaca peraturan perundang undangan. frasa menggunakan telepon merupakan penjelasan salah satu hal yang dapat menyebabkan gangguan konsentrasi dalam berkendara, sehingga tidak perlu dijelaskan lagi pada lla karena norma acuannya sudah ada pada lla. frasa menggunakan telepon merupakan penjelasan bukan norma undang undang, namun penjelasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari norma undang undangnya. dengan demikian penjelasan lla sudah jelas tidak multi tafsir yang tidak dapat ditafsirkan lain yang justru dapat bertentangan dengan norma undang undangnya yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar uud nri tahun karena pemaknaan lain terhadap penjelasan lla yang dikehendaki para pemohon adalah merupakan norma baru yang menjadi kewenangan pembentuk undang undang sehingga menjadi keliru jika ditambahkan dalam penjelasan lla. bahwa terhadap frasa menggunakan telepon dalam penjelasan lla telah memberikan batasan tanda mengenai apa yang dimaksud dengan penuh konsentrasi yang dimaksudkan dalam lla. sehingga dalam batasan batasan ketentuan tersebut dianggap dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengemudikan kendaraan. dalam mengemudi kendaraan bermotor, pengemudi tak hanya dituntut tanggung jawab, tetapi wajib juga berkonsentrasi. dengan konsentrasi, bisa menjaga diri agar tidak terjadi kecelakaan dan juga bisa memperhatikan jalanan yang dilaluinya. dengan konsentrasi, dengan mudah mengontrol kondisi kendaraannya saat jalan raya. konsentrasi adalah atensi atau perhatian, adalah suatu proses keterbacaan mental dan proses pengendalian substansi mind (alam pikiran). berkonsentrasi berarti memfokuskan kesadaran pada satu subjek atau objek tanpa mengalihkan sedikit pun perhatian sesuatu yang lain. bahwa yang dimaksud dengan frasa menggunakan telepon dalam penjelasan llatruksi dalam ketentuan lla adalah ketika pengguna secara aktif menggunakan teleponnya ketika sedang aktif mengendarai kendaraan seperti menelpon, sms, chatting. karena aktifitas tersebut adalah aktivitas komunikasi dua arah yang tentunya dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan yang dapat menyebabkan terganggunya perhatian pengendara bermotor sehingga menjadi tidak konsentrasi. namun apabila pengendara kendaraan bermotor dan sepanjang tidak menganggu konsentrasi dalam berkendara jalan rayaperlu untuk menjadi perhatian bagi para pemohon, dalam sebuah pemberitaan media dinyatakan sekitar pengemudi diperkirakan tewas dalam kurun hingga karena berbicara dan mengirim sms dengan ponsel sembari mengemudi. who telah membuktikan berbicara smartphone dapat mengalihkan perhatian pengemudi, meskipun sudah menggunakan hands free. untuk setiap sejuta pengguna smartphone baru, diperkirakan kenaikan angka kematian sebesar persen lantaran gangguan pengemudi. pada sebanyak orang meninggal dalam kecelakaan akibat gangguan dalam mengemudi. dalam sebuah riset lain milik national safety council, terungkap bahwa sebanyak juta kecelakaan terjadi ketika pengemudi berbincang lewat ponselnya. sementara ribuan lainnya akibat pengemudi tengah asyik browsing saat berkendara sumber: content&view article&id :smartphone lagi penyebab kecelakaan tertinggi di jalan&catid :berita baru& itemid bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan yang diujikan dalam perkara guo bertentangan dengan uud sangatlah tidak tepat dan tidak berdasar. bahwa berdasarkan ketentuan huruf lla pengaturan dalam guo dalam undang undang guo secara tegas justru memberikanndang undang guo bertujuan untu terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. bahwa sesuai ketentuan uud dpr berpandangan bahwa meskipun para pemohon dalam uud dijamin oleh konstitusi mengenai hak dan kewenangan konstitusional nya, tetap saja hak tersebut juga dibatasi oleh hak asasi orang lain dimana uud juga menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain tersebut. atas dasar uud tersebut, para pemohon yang beranggapan bahwa ketentuan guo telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan para pemohon apa yang dapat dikatakan mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi kendaraan jalan. bahwa adanya ketentuan norma dalam yang bersifat multi tafsir yang kemudian terhadap ketentuan tersebut diikuti oleh sanksi pidana, mahkamah konstitusi secara tegas telah mengatakan dalam putusan nomor puu x paragraph .18j, halaman menyatakan:apabila kita melihat ketentuan penjelasan terhadap frasa menggunakan telepon yang kemudian diikuti dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam tidak memberikan penjelasan dalam hal apa penggunaan telepon dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan. bahwa adanya keraguan dalam implementasi suatu undang undang, mahkamah dalam putusan nomor puu iii menyatakan:ahwa artinya ketentuan norma guo yang menimbulkan keraguan dalam implementasinya dimana norma yang diikuti sanksi pidana tersebut dapat diberlakukan sesuai dengan kehendak aparat penegak hukum yang bertugas jalan, tentunya menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional yakni perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum. tidak berdasar. bahwa justru ketentuan guo lla dibuat untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas keamanan dan keselamatan berlalu lintas tidak hanya bagi diri para pemohon yang bersangkutan tetapi juga bagi orang lain yang juga dijamin perlindungan, keamanan, dan keselamatannya. bahwa menurut para pemohon norma guo ketika dibentuk belum terpikirkan oleh pembentuk undang undang bahwa gps akan terintegrasi dengan smartphone seperti saat ini, sehingga norma guo menjadi inkonstitusional. terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa para pemohon perlu untuk memahami ketika terjadi kekosongan hukum dimana perkembangan teknologi tersebut belum diatur dalam undang undang, bukan berarti norma guo inkonstitusional. apabila perkembangan teknologi tersebut dipandang perlu diatur, maka seharusnya para pemohon mengajukan legislative review kepada pembentuk undang undang. bahwa belum adanya pengaturan mengenai perkembangan teknologi yang terintegrasi dengan smartphone dalam lla, sebab memang bukan demikian maksud dibentuknya undang undang guo. dengan kata lain apabila perlunya adanya pengaturan perkembangan teknologi khususnya integrasi gps pada smartphone bagi pengguna dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari us constituendum untuk masa yang akan datang, karena adanya tuntutan kebutuhan untuk itu, bukan dengan menyalahkan undang undang guo. risalahfrasa menggunakan telepon lla dalam rapat tim kecil ruu lla tanggal april ir. abdul hakim, m.m. fraksi partai keadilan sejahtera), menyampaikan bahwa: untuk penjelasan saya usulkan ini menjadi norma larangan, bunyinya demikian yang(vide risalah pembahasan halaman terkait frasa menggunakan telepon lla dalam rapat tim kecil ruu lla tanggal april ir. eddy wahyudi, mba. aksi fbd), menyampaikan bahwa:'ae, menonton, dan tidak menerima telepon. saya pikir ini cukup penjelasan saja. (vide risalah pembahasan halaman risalah sidang mahkamah konstitusi mengenai keterangan polri:. ii.kan,atauancanganmelakukan suatu tindakan, untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (vide risalah sidang mahkamah konstitusi keterangan polri). risalah sidang mahkamah konstitusi mengenai keterangan ahli hukum administrasi negara karena: sakit: lelah: mengantuk, menggunakan telepon:. memengaruhi kemampuan dalam mengemudididialternatif rumusan yang ditegaskan oleh suatu instrumen atau kondisi tertentu yang mengarah pada maksud penuh konsentrasi tam hasil penyelidikan dan penyelidikannya secara seksama dengan makna bahwa perlu dipahami bahwa permohonan ini tetap memiliki semangat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi pengendara bermotor dalam mengikuti perkembangan teknologi, dimana dengan adanya keraguan dan atau ketidakpastian dalam memaknai norma guo mengakibatkan para pengendara kendaraan bermotor jadi sembunyi sembunyi dalam menggunakan gps yang terdapat telepon pintar (smartphone) karena takut terkena sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam ketentuan lla. hal ini semakin mengganggu konsentrasi pengendara dalam mengendalikan kendaraan bermotor, lain halnya apabila telah dimaknai secara tegas oleh mahkamah konstitusi sehingga para pengendara bermotor tidak khawatir menggunakan gps yang terdapat dalam smartphone dengan meletakan tempat yang mudah dilihat sehingga tidak menggangu konsentrasi pengendara dalam berkendara. bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut para pemohon ketentuan norma penjelasan terhadap frasa menggunakan telepon sertamenggunakan telepoengaruhinya sebagai syarat pelanggaran. dengan mendasarkan pada analdi melainkan akibat gangguan konsentrasinya merupakan penyebab pelanggaran, presiden, dan pihak terkait kepolisian negara republik indonesia polri)rujukannya masing masing sebagai berikut: penjelasanohon mendalilkan dirinya sebagai perkumpulan yang bernama toyota solusi community tsc) yang didirikan hadapan notaris irma imelda, s.h., kn. (bukti yang diwakili oleh sanjaya adi putra dan nadi zen, masing masing sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal tsc berdasarkan surat keputusan nomor ketum h@a tsc rev x11 bertanggal desember perihal penetapan susunan kepengurusan toyota solusi community periode masa kerja s.d. (bukti danngemudi transportasi online (bukti yang menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya berupa hak atas kepastian dan perlindungan hukum oleh karenanya. hak konstitusional dimaksud menurut para pemohon dijamin oleh uud menurut para pemohon dengan adanya frasa menggunakan telepon dalam penjelasan akan menghambat kegiatan pemohon melakukan pertemuan antar anggota tsc dan menyelenggarakan perjalanan berbagai daerah. pemohon sangat bergantung pada penggunaan sistem navigasi yang berbasiskan satelit global positioning system gps), yang terdapat dalam telepon pintar (smartphone) untuk mempermudah menemukan titik pertemuan dalam perjalanan yang mereka lakukan. sedangkan pemohon yang berprofesi sebagai pengemudi transportasi online dalam kesehariannya mencari nafkah sangat bergantung pada penggunaan sistem navigasi yang berbasiskan satelit gps yang terdapat dalam smartphone. pada saat pengguna jasa transportasi online memesan dan pemohon menerima pesanan tersebut maka pada saat itu juga gps berfungsi untuk menentukan titik pemesanan pengguna jasa. menurut para pemohon, frasa menggunakan telepon dalam penjelasan dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakpastian dan tidak memberikan perlindungan hukum karena dapat ditafsirkan termasuk menggunakan gps. padahal menggunakan gps, menurut para pemohon tidak mengganggu konsentrasi pengemudi saat mengemudi atau berkendara. akibat dari ketidakjelasan penjelasan dan norma yang dimohonkan pengujiannya, para pengguna gps yang terdapat dalam smartphone, menurut para pemohon, menjadi terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan norma oleh karena itu, para pemohon meminta kepada mahkamah agar frasa menggunakan telepon dimaknai tidak termasuk penggunaan sistem navigasi yang berbasiskan satelit gps, yang terdapat dalam telepon pintar (smartphone).telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai pemohon. pemohon mewakili perkumpulan dan pemohonjelasdan perlindungan hukum terkait dengan penggunaan gps pada saat mengemudikan kendaraadengan semakin berkembangnya teknologi telepon genggam sebagai telepon jaringan bergerak (telepon seluler) telah memiliki fungsi fungsi lain dengan berbagai fitur sehingga tidak hanya difungsikan sebagai alat komunikasi tetapi dengan telah menjadi smartphone, telepon seluler dapat digunakan untuk mengoperasikan gps dengan berbagai manfaat, antaranya untuk penentuan lokasi, navigasi, tracking, atau waktu. manfaat tersebut dapat digunakan untuk menyalurkan hobi atau mencari nafkah. menurut para pemohon, frasa menggunakan telepon dalam penjelasan tidak mencakup smartphone yang dapat digunakan untuk gps karena tidak mengganggu konsentrasi pengemudi: bahwa dengan ketidakjelasan maksud frasa menggunakan telepon dalam penjelasan berakibat para pengguna gps dalam smartphone yang sedang mengemudikan kendaraannya terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam karena dipandang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi: bahwa untuk menghindari sanksi pidana berdasarkan ketentuan menurut para pemohon, pengemudi kendaraan bermotor mengoperasikan gps dalam smartphone nya secara sembunyi sembunyi saat berkendaramenimbang bahwa dewan perwakilan rakyat telah menyampaikan keterangpadatelah menyampaikan keterangan pada sidang pleno tanggal april dan telah menyerahkan keterangan tertulis kepaniteraan mahkamah konstitusi tanggal mei dan keterangan tambahan kepaniteraan mahkamah konstitusi tanggal mei samping itu, presiden juga mengajukan (dua) orang ahli, yaitu dian puji simatupang yang didengar keterangannya pada sidang pleno tanggal mei serta reza indragiri ariel yang menimbang bahwa pihak terkait kepolisian negara republik indonesia polri) telah menyampaikan keterangan pada sidang pleno tanggal april dan menyerahkan keterangan tertulis tanggal mei serta keterangan tambahan kepaniteraan mahkamah konstitusi tanggal mei samping itu, pihak terkait juga mengajukan (enam) orang ahli, yaitu guritnaningsih, danang parikesit, dan marcus primo suharto yang didengar keterangannya pada sidang pleno tanggal juni serta keterangan tertulis dari kalamullah ramli, sowanwitno lumajang, dan nurhasan ismail yang keterangan tertulisnya diterimaaragraf j3.10j, dan paragraf serta mempertimbangkan argumentasi para pemohon, isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakah benari3 menimbang bahwa mengenai dalil para pemohon berkenaan dengan frasa menggunakan telepon yang terdapat dalam penjelasan yang menurut para pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa untuk menilai konstitusionalitas frasa menggunakan telepon dalam penjelasan mahkamah perlu menjelaskan terlebih dahulu maksud dibentuknya yang menggantikan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam konsiderans menimbang huruf dinyatakan bahwa. lebih lanjut terkait dengan alasan penggantian dijelaskan dalam penjelasan umum yang pada intinya ada kebutuhan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan semakin tinggi, sehingga perlu ada upaya pengaturan yang diarahkan salah satunya pada penanggulangan angka kecelakaan lalu lintas secara komprehensif mulai dari pencegahan hingga penegakan hukumnya. mahkamah dapat memahami maksud tersebut karena tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan dan memberikan jaminan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas karena salah satu fungsi hukum, termasuk dalam hal ini undang undang guo, adalah sarana untuk rekayasa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. bagaimanapun, wajah dan budaya hukum suatu negara tercermin dari perilaku masyarakatnya dalam berlalu lintas. oleh karenanya menghendaki setiap orang yang menggunakan jalan diwajibkan untuk berperilaku tertib agar dapat dicegah segala hal ihwal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana esensinya tertuang dalam pentingnya perilaku tertib ini dapat dimengerti jika merujuk pada data angka kecelakaan lalu lintas indonesia selama (lima) tahun terakhir yaitu tahun sampai dengan tahun telah terjadi (empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas) kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh human error data arms korlantas polri yang disampaikan sebagai keterangan tambahan pihak terkait yang diterima oleh mahkamah konstitusi pada tanggal mei bahwa pengaturan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dalam bukanlah merupakan substansi yang baru karena dalam pengaturan tersebut sudah ada, namun materi muatannya masih sederhana belum mampu menjangkau berbagai aspek yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas karena gangguan konsentrasi. dalam hal ini, mengatur secara lebih komprehensif upaya menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan pengemudi kendaraan bermotor tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya (termasuk pesepeda dan pejalan kaki). oleh karena itu, dalam diatur dua kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh setiap orang yang berkendara. pertama, wajib mengemudi dengan wajar. istilah wajar memang tidak dijelaskan dalam merujuk pada kamus besar bahasa indonesia kbbi) kata wajar dimaknai dengan sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun: menurut keadaan yang ada, sebagaimana mestinya . jika dikaitkan dengan perilaku tertib berlalu lintas sebagaimana yang dikehendaki oleh maka maksud kata wajar adalah berkaitan dengan perilaku pengemudi kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan dengan mengutamakan keselamatannyatakannovember tentang pendirian perkumpulan toyota solusi community, bukti fotokopi surat keputusan nomor ketum ho tsc rev x11 tentang penetapan susunan kepengurusan toyota sulung community periode masa kerja: bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemohon ii, atas nama irfan, bukti fotokopi surat izin mengemudi sim) pemohon ii, atas nama irfan, bukti fotokopi keanggotaan pemohon selaku mitra transportasi online, pengemudi kendaraan sendiri dan pengguna jalan lainnya serta mematuhi ketentuan tentang tata cara berlalu lintas sebagaimana telah diatur dalam dan peraturan perundang undangan lainnya. pengemudi tentu tidak boleh memaksakan kehendaknya atau mengemudi secara agresif (aggressive driving). kedua, penuh konsentrasi saat berkendara. terkait dengan maksud penuh konsentrasi tersebut diberikan penjelasan yang lengkap dalam yang menyatakan bahwaartinya, pengemudi wajib mencurahkan perhatiannya selama mengemudikan kendaraannya dengan cara: menghindari atau tidak melakukan kegiatan lain selain mengemudi yang dapat mengganggu konsentrasinya, misalkan menggunakan telepon termasuk dalamnya menekan tombol telepon, atau melakukan gerakan memindahkan kursor dalam telepon genggam (seluler) untuk menelepon, sms, chatting, atau mencari jalan dengan menggunakan gps, tidak menempatkan diri dalam keadaan yang dapat mengganggu konsentrasinya, misalnya karena sakit, lelah, mengantuk, meminum minuman beralkohol, atau obat obatan. oleh karena itu, frasa menggunakan telepon yang terdapat dalam penjelasan harus dipahami bersama sama dengan norma pokok dalam batang tubuhdalam ini merupakan norma baru yang belum terdapat dalam undang undang sebelumnya (uu perlunya norma ini dibentuk bertolak dari fakta yang berkembang lapangan bahwa angka kecelakaan lalu lintas cenderung meningkat akibat pengemudi kendaraan yang tidak penuh konsentrasi saat berkendara sehingga merugikan pengemudi sendiri dan pengguna jalan yang lain. merujuk keterangan dpr persidangan mahkamah pada tanggal mei dalam forum rapat tim kecil ruu lla tanggal april dijelaskan perihal proses perdebatan terhadap pembahasan frasa penuh konsentrasi yang dimaksudkan untuk mengatur secara lebih komprehensif sebagai upaya mencegah kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang berkendara secara tidak penuh konsentrasi. dalam konteks inilah diperlukan penjelasan untuk memudahkan warga masyarakat memahami maksud penuh konsentrasi tersebut. menggunakan telepon hanya merupakan salah satu. jika merujuk pada kbbi kata menggunakan diartikan memakai (alat, perkakas), mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan: tidak boleh kekerasan , kata menggunakan bersifat aktif. artinya, norma guo tergolong dalam kalimat aktif, untuk menerangkan kegiatan melakukan sesuatu dengan memanfaatkan telepon, termasuk memanfaatkan fitur fitur ketika sedang berkendara. dengan demikian, rumusan penjelasan terkait dengan frasa menggunakan telepon telah cukup jelas. pembentuk undang undang memang tidak memberikan contoh detil apa saja jenis fitur fitur yang terdapat dalam telepon seluler karena akan mempersempit pelaksanaan undang undang. terlebih lagi jika hal itu terkait dengan perangkat teknologi yang selalu berkembang. pembentuk undang undang hanya merumuskan secara umum penjelasan terkait dengan berbagai, supaya pelaksanaan norma tidak mudah tertinggal, tetapi mampu menjangkau kebutuhan hukum dalam jangka waktu yang panjang, termasuk mengantisipasi adanya perkembangan teknologi. penjelasan demikian telah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang undangan yang pada saat dibuat masih menggunakan lampiran sistematika teknik penyusunan peraturan perundang undangan angka dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan esensi teknik penyusunan tersebut samaggantikan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi kendaraan bermotor, mahkamah dapat memahami jika kini telah banyak kendaraan bermotor yang diproduksi sekaligus dilengkapi dengan teknologi peta jalan ditambah dengan fitur gps yang sesuai dengan standar untuk membantu pengemudi mencapai lokasi tujuannya. terhadap hal ini, ahli sowanwitno lumajang dalam keterangannya menjelaskan instrumen gps yang merupakan bawaan produksi pabrikan, berbeda dengan pemanfaatan fitur gps melalui telepon seluler. perbedaan mendasar terletak pada perencanaan desain penempatan layar. pada mobil produksi, penempatan layar berada dalam jangkauan pandangan maupun jangkauan pengoperasian yang sudah terukur dengan desain tata letak yang mempertimbangkan keamanan dan keselamatan berkendara. pengemudi tidak perlu menoleh oleh dan atau meninggalkan pandangan utamanya terlalu lama dalam mengemudi apabila ingin melihat layar instrumen gps. sementara itu, pemanfaatan fitur gps melalui penggunaan telepon seluler tidak ada panduannya. bahkan fakta yang berkembang lapangan seringkali penempatan telepon genggam (seluler) yang sudah ada fitur gps ditempatkan dengan cara mengaitkan telepon tersebut pada bagian kaca depan kendaraan sehingga dapat mengganggu pandangan dan memperlebar ruang tak tampak ( blank spot ) bagi pengemudi yang pada akhirnya berisiko terjadinya kecelakaan. dalam konteks ini perlu dipahami bahwa menggunakan telepon dengan memanfaatkan fitur gps dan menempatkannya tidak sesuai dengan standar pada saat mengemudi merupakan kegiatan yang dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas. menurut ahli kalamullah ramli dalam keterangan tertulis yang diserahkan kepaniteraan mahkamah konstitusi tanggal juni bahwa mengemudikan kendaraan bermotor yang diiringi dengan beragam aktifitas lainnya secara paralel (multi taking) akan mengakibatkan penurunanutama, yaitu mengemudi. mahkamah dapat memahami bahwa pengoperasian gps sangat membantu pengemudi untuk sampai pada tujuannya dengan menempuh rute terbaik sesuai dengan tayangan gps. persoalannya, pengguna gps dalam telepon seluler bukanlah satu satunya pengemudi yang berada rute jalan dimaksud. bisa dipastikan pengemudi akan berpapasan, beriringan, atau berdampingdiperhatikan oleh pengemudi. sepanjang jalan pengemudi berhadapan dengan objek objek lainnya yang menjadi kewajiban pengemudi untuk memperhatikannya sesuai dengan ketentuan tertib berlalu lintas dalam misalnya rambu lalu lintas, bangunan, cahaya, dan lainnya. konsentrasi pengemudi tidak boleh terganggu karena menggunakan aplikasi gps dalam telepon seluler pada saat berkendara karena akan menyebabkan berkurangnya perhatian dan konsentrasi pengemudi yang dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas. menurut pendapat mahkamah, penjelasan terkait dengan frasa penuh konsentrasi bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat dampak buruk perilaku pengemudi yang terganggu konsentrasinya pada saat mengemudikan kendaraannya. berdasarkan uraian atas, menggunakan telepon seluler yang dalamnya terdapat berbagai fitur termasuk aplikasi sistem navigasi yang berbasiskan satelit yang biasa disebut gps pada saat berkendara, dalam batas penalaran yang wajar termasuk hal yang dapat mengganggu konsentrasi berlalu lintas yang dapat berdampak pada kecelakaan lalu lintas. dengan kata lain, penggunaan gps dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi pengemudi dalam berlalu lintas. artinya, tidak setiap pengendara yang menggunakan gps serta merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi yang membahayakan pengguna jalan lainnya yang dapat dinilai melanggar hukum, sehingga penerapannya harus dilihat secara kasuistis. oleh karena itu, tidak ada persoalan konstitusionalitas terkait dengan penjelasan dengan demikian dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. i3 menimbang bahwa mengenaimenurut para pemohon tidak memberikan jaminan perlindungan hukum sehingga harus dinyatakan inkonstitusional, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa norma yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah yang secara lengkapsebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil para pemohon guo, dengan telah dipertimbangkannya oleh mahkamah konstitusionalitas penjelasan pada paragraf atas bahwa penggunaan gps dapat dibenarkan sepanjang tidak mengganggu konsentrasi mengemudi, maka para pemohon tidak perlu khawatir dengan berlakunya ketentuan sehingga pada dasarnya telah tidak relevan lagi untuk mempersoalkan konstitusionalitas adapun perihal dalil para pemohon yang menyatakan bahwa norma multitafsir, mahkamah berpendapat bahwa norma ini merupakan bagian dari bab ketentuan pidana merujuk pada lampiran teknik penyusunan peraturan perundang undangan huruf (yang berlaku ketika disusun), pembentuk undang undang telah memberikan panduan teknik terkait dengan perumusan ketentuan pidana dalam suatu pembentukan peraturan perundang undangan antaranya adalah:esensi terkait dengan teknik menyusun atau merumuskan ketentuan pidana dalam atas sama dengan yang terdapat dalam lampiran merujuk pada panduan teknik tersebut pada prinsipnya tidak setiap peraturan perundang undangan dapat mengatur ketentuan pidana karena ketentuan pidana merupakan hal yang terkait dengan perampasan hak sehingga harus dirumuskan dengan sangat hati hati. oleh karena itu hanya undang undang dan peraturan daerah yang dapat mencantumkan ketentuan pidana. lebih lanjut, secara doktrin perumusan ketentuan pidana harus memenuhi asas asas hukum pidana yaitu lex scripta (null crime nulla pena sine lege scripta), rumusan ketentuan pidana harus dituangkan secara tertulis dalam suatu peraturan perundang undangan, lex certa (null crime nulla pena sine lege certa), rumusan tindak pidana yang dimaksud harus diuraikan unsur unsurnya secara jelas dan lengkap, dan lex stricta (null crime pena sine lege stricta), rumusan ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat. bahwa perumusan norma ketentuan pidana dalam telah sesuai dengan asas asas perumusan norma dalam hukum pidana dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan. untuk memahami norma tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang utuh terhadap norma yang terdapat dalam yang menyatakini berisi norma perintah yang mewajibkan setiap orang mengemudikan kendaraannya secara wajar dan penuh konsentrasi sebagaimana telah dipertimbangkan atas. dalam rangka menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas terhadap pelanggaran norma wajib dimaksud perlu diberikan ancaman sanksi pidana yang perumusannya ditempatkan pada bagian akhir sebelum ketentuan penutup. berkenaan dengan persoalan pokok yang dipermasalahkan oleh para pemohon terkaitmana frasa ini memang tidak terdapat dalam rumusan norma tetapi terkandung dalam penjelasan mahkamah berpendapat bahwa merujuk pada lampiran huruftafsir resmi dari norma adalah: yang dimaksud dengan "bagaimana pertimbangan hukum mahkamah dalam paragraf atas bahwa esensi pokok yang hendak dijelaskan dalam adalah mengenai wajibnya pengemudi mencurahkan konsentrasinya secara penuh pada saat sedang mengemudikan kendaraan atau berkendara. oleh karena itu pengemudi tidak boleh melakukan kegiatan lain jika kegiatan lain tersebut dapat mengganggu konsentrasinya dalam mengemudi. berdasarkan uraian atas mahkamah berpendapat bahwa adalah tidak beralasan menurut hukum. i3 menimbang bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut atas, mahkamah berpendapat permohonan para pemohon berkenaan dengan konstitusionalitas hukumpolri)wisma silalahi oei ala) digital signature panitera jln. medan merdeka barat jakarta pusat eta kasianur sidauruk, nip. fax: email: office @mkri.id napsebagai berikut: i. pokok permohonan pemohon bahwa pemohon yaitu toyota solusi community tsc) merupakan perkumpulan yang memiliki kesamaan dan kecintaan dan hobby dunia otomotif serta sering mengadakan touring. dalam kegiatannya tersebut pemohon sering bergantung pada sistem navigasi berbasiskan satelit atau global positioning system gps) pada smartphone. selanjutnya, pemohon adalah warga negara indonesia yang berprofesi sebagai pengemudi transportasi online motor yang kesehariannya bergantung pada gps pada smartphone. penggunaan gps tersebut oleh para pemohon tidak mengganggu konsentrasi karena hanya diletakkan bagian mobil atau motor yang mudah terlihat, sehingga para pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan pemberlakuan penjelasan dan guo. bahwa ketentuan frasa menggunakan telepon dalam penjelasan ketentuan lla, menurut para pemohon dalam prakteknya diperluas termasuk menggunakan gps, sehingga terdapat multitafsir dan keraguan dalam implementasi norma tersebut. hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai kehendak penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. akibatnya para pengguna gps tersebut berpotensi dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan lla. oleh karena itu, para pemohon memintaptanggapan sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan kedudukan hukum (legal standing) merupakan perkumpulan yang memiliki kesamaan dan kecintaan terhadap mobil toyota solusi, serta hobby tsc. menurut pemerintah, kedudukan hukum (legal standing) pemohon sebagaimana dalam permohonannya dinyatadan belum memiliki pengesahan selaku badan hukum pada kementerian hukum dan ham ri, adalah tidak termasuk dalam kriteria pemohon sebagaimana diaturtelah menyatakan dengan tegas kriteria pemohon uji materiil, dimana pemohon merupakanliputjelaskan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan badan hukum publik atau privat adalah badan hukum yang telah memiliki akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat(legal standing) pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai badan hukumterlebih lagi, dalam permohonan para pemohon sebagaimana dalam halaman butir perbaikan permohonan, telah didalilkan bahwa pada pokoknya permasalahan para pemohon adalah terdapatnya frasa "menggunakan telepon" dalam guo yang menurut para pemohon dalam prakteknya merasa diperluas termasuk menggunakan gps, akibatnya para pengguna gps yang terdapat dalam smartphone terancam sanksi pidana, menurut pemerintah hal tersebut merupakan asumsi asumsi dan kekhawatiran dari para pemohon yang berlebihan. bahwa asumsi dan kekhawatiran para pemohon tersebut hanya didasarkan pada kutipan media massa serta tidak dapat membuktikan kerugian konstitusional pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, serta tidak mampu membuktikan. permohonan pengujian terhadap ketentuan guo, serta permasalahan yang diajukan untuk diuji dalam permohonan constitutionalgatakan bahwa: review tersebut lebih merupakan constitutional complaint daripada constitutional review. berdasarkan hal tersebut atas, pemerintah berpendapatyang dimohonkan untuk dilakukan pengujiaebih lanjut dalam bagian penjelasannya, lla diselenggarakan berdasarkan asas dan tujudanegara republik indonesia tahunsehubungan dengan dalil para pemohon dalam permohonannya, pemerintah menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan lla untuk menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar serta kepastian hukum, maka pemerintah melakukan pengaturan berkenaan dengan tata cara berlalu lintas yang diatur dalam bagian keempat, s.d. lla. bahwa ketentuan lla menyatakan sebagai berikut" adapun lebih lanjut ketentuan dijelaskan sebagai berikut: "erdasarkan ketentuan sebagaimana butir atas, terdapat (dua) hal yang wajib dilakukan oleh seorang pengemudi yaitu: pertama, seorang pengemudi wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar, yang dapat diartikan seorang pengemudi menjalankan kendaraan bermotor dengan caraberlalu lintas, seorang pengemudi harus mematuhi tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, kedua, seorang pengemudi wajib mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi, antara lain sebagai berikut:berdasarkan penjelasan tersebut, ketentuan lla sudah mengandung kepastian hukum karena dari rumusan normalnya sudah memberikan pedoman yang jelas kepada siapapun mengenai tata cara berlalu lintas. bahwa penggunaan gps pada saat mengemudikan kendaraan berapabila para pemohon cermat dan teliti memahami konteks penjelasan lla pada bagian akhir penjelasan ketentuan lla terdapat frasa ".sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan", dengan adanya frasa tersebut cukup jelas bahwa penggunaan telepon (termasuk feature feature nya) tidak dilarang sepanjang pengemudi tidak sedang mengemudikan kendaraannya serta penggunaanya tidak memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. sehingga permohonan para pemohon yang menyatakan frasa "menggunakan telepon" dalam penjelasan lla dianggap bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dikecualikan untuk penggunaan sistem navigasi yang berbasiskan satelit yang berbasis satelit yang biasa disebut gps yang terdapat dalam telepon pintar (smartphone)" merupakan alasan yang tidak mendasar. lebih lanjut pelanggaran terhadap ketentuan lla diancam dengan ketentuan pidana yang diatur dalam lla menyatakan sebagai berikut: "" bahwa ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan lla merupakan konsekuensi logis dari sebuah perbuatan seseorang yang mengabaikan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar sehingga mengancam pengguna jalan yang lain. hal ini sesuai dengan perwujudan asas legalitas dan kepastian hukum dalam hukum pidana yang dikenal sebagai adenium null delicatus nella pena sine praevia lege penari , yang diatur dalam ketentuan kitab undang undang hukum pidana yang menyatakanselain itu, ketentuan lla juga telah mencerminkan asas asaerdasarkan uraian pemerintah tersebut atas, maka terhadap seluruh keberatan para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya pemerintah menyatakan penjelasan danpenjelasan dan llapenjelasan dan lla tidak bertentangan dengan uud dan uud bahwa dalam perkara guo, presidendan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan (selanjutnya disebut llperkenankanlah pemerintah menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan majelis hakim mahkamah konstitusi yang disampaikan pada sidang pembacaan keterangan presiden tanggal april sebagai berikut: pertanyaan yang mulia prof. dr. saudi isra, s.h., mpa dari (dua) keterangan, yaitu keterangan yang disampaikan oleh pihak yang mewakili presiden maupun dari pihak terkait, sama sekali belum menjelaskan perdebatan sekitar perumusan lla. jadi lla merupakan undang undang yang diundangkan pada tahun dan sekarang sudah sembilan tahun yang lalu. untuk itu majelis hakim juga harus melacak apa yang diperdebatkan oleh pembentuk undang undang, pemerintah dan dpr ketika itu? ketika merumuskan terutama yang dimohonkan oleh pemohon, karena majelis mahkamah konstitusi tidak mengadili kasus konkret, sehingga majelis akan menilai norma dan norma itu bisa kita lihat secara objektif kalau kita bisa tahu apa yang diperdebatkan, salah satunya apa yang diperdebatkan oleh pembentuk undang undang ketika norma itu dibuat. untuk itu saya minta pemerintah menambahkan ini, melampirkan lagi, membuat keterangan tertulis tambahan nanti, kira kira apa yang diperdebatkan ketika itu? pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: berdasarkan buku kompilasi risalah atau memorie van toelichting mvt) pembahasan rancangan undang undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan (soft copy sebagaimana terlampir), pada awalnya ketentuan lla merupakan substansi dari ketentuan huruf rancangan undang undang lla, yang secara lengkap dikutip sebagai berikut: pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor jalan wajib: mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan konsentrasi, db. dengan penjelasan sebagai berikut: huruf yang dimaksud dengan mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan konsentrasi antara lain tanpa dipengaruhi keadaan sakit, lelah, mengantuk atau meminum sesuatu yang mengandung alkohol, obat bius, atau berbicara sehingga memengaruhi kemampuannya dalam mengemudikan kendaraan ataupun oleh hal lain. terhadap ketentuan dalam huruf ruu lla terdapat usulan dalam perumusannya sebagai berikut: ir. abdul hakim, m.m. f.pks, menyampaikan sebagai berikut: untuk penjelasan huruf saya usulkan ini menjadi norma larangan, bunyinya demikian yang hurufdrs. darul siska f.pg, menyampaikan sebagai berikut: pemerintah tolong mendengarkan yang pertama kata "wajar" ini interpretatif sekali harus dicari apa itu yang dimaksud dengan kata "wajar". wajar menurut saya bisa tidak wajar menurut bapak joko. yang kedua, saya kira yang menyangkut huruf itu harus dipindahkan bukan disini tempatnya ini sedang mengatur tentang tata cara berlalu lintas, jadi yang menurut saya harus dipindahkan tempatnya bukan disini. kemudian yang tegas disana pengemudi dan penumpang yang duduk samping pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih wajib menggunakan sabuk keselamatan, selain sepeda motor jalan itu barangkali itu kasus yang lain. selain sepeda motor itu harusnya dicoret tidak ada dalam sana, karena ini hanya menyangkut pengemudi dan penumpang yang harus menggunakan sabuk pengaman. saya setuju dengan apa yang diusulkan bapak hakim bahwa disini lebih dirinci hal hal yang dilarang, karena umpamanya yang disebut mengantuk karena pengaruh minuman keras atau obat. pokoknya mengantuk saja karena pengaruh apa itu tidak perlu ditempatkan arti mengantuk disini. saya kira ada kata kata yang melemahkan sendiri substansi yang mau diatur, jadi bisa dimasukkan kepada timus dengan beberapa catatan yang kita berikan ini supaya lebih disempurnakan kalimatnya. ir. eddy wahyudi, mba f.bpd, menyampaikan sebagai berikut: yang pertama mungkin dari ahli bahasa nanti tanda baca, mungkin antara jalan dan wajib diberikan koma (,) supaya orang jangan jadi jalan wajib".n, menonton, dan tidak menerima telpon. saya pikir ini cukup penjelasan saja. pimpinan rapat, menyampaikan sebagai berikut: penjelasan sebenarnya norma juga, terserah ini mau tergantung kepada kita apakah kita mau bertugas dalam hal ini, karena memang ini keselamatan sendiri dan orang lain. saya kira sudah menjadi suatu hal yang sering kita lihat jalan jalan orang pakai handphone, jadi ini harus tegas. silahkan pemerintah menanggapi beberapa komentar dari bapak darul, bapak hakim dan seterusnya tadi. pemerintah polri, menyampaikan sebagai berikut: kata wajar yang dimaksudkan adalah mengemudikan dengan wajar tentunya perilaku sesuai dengan aturan yang ada, mungkin mengambil jarak dengan kendaraan yang ada didepannya, sesuai dengan lajur dan juga dia mengemudikan pada waktu mengemudikan ini tidak menggunakan seperti tadi handphone dan sebagainya dengan wajar tidak jogja dan kecepatannya juga diperuntukan dengan rambu yang ada berkaitan dengan kecepatan yang ada jalan itu sendiri, mungkin dipemukinan dia harus kecepatannya sekian, jadi aturan normatif yang diharapkan dengan wajar. yang berkaitan dengan bapak hakim masuk dengan normatif yang khususnya tadi kami menanggapi juga yang mengantuk memang jika ditempatkan termasuk minuman mungkin ngantuk dan sebagainya, kami sependapat tidak termasuk didalamnya pengaruh dan sebagainya. termasuknyapun ini memang ada kendaraan yang bisa digunakan, jika mungkin mobil mewah itu sudah ada didesain handphone itu ada kendaraan itu sendiri, sehingga tidak mengurangi konsentrasi. yang kedua, termasuk itu juga sama, ada didesain hanya dilihat belakang saja mungkin depan tidak bisa melihat, tetapi jika adanya bisa depan, mungkin ini yang dilarang. handphone sebenarnya bisa dipakai dengan handsfree dia menggunakan berarti tidak mengganggu. dengan demikian kami menyarankan mungkin juga dalam timus ini nanti akan kami sarankan bisa secara rinci teknis tetapi sudah mencakup dari kalimat kalimat ini. pemerintah departemen perhubungan, menyampaikan sebagai berikut: saya hanya ingin menambah penjelasan saja tadi ditanya mengemudi dengan wajar itu bagaimana dan menurut hemat saya jika lebih jelas lagi itu dibagi menjadi dua, jadi setiap pengemudi wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar, itu diganti dengan wajib menggunakan kendaraan dengan tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. nanti didalam penjelasan misalnya, jig jag motong jalan itu. yang kedua, wajib konsentrasi artinya tidak handphone dan sebagainya. pemerintah ratio, menyampaikan sebagai berikut: pertama yang berkaitan dengan wajar, norma ini saat ini sudah berlaku dan yang dimaksud dengan wajar itu pengemudi bebas dari rasa lelah, sakit, mengantuk dan dipengaruhi oleh minuman keras atau obat obatan. sedangkan norma baru adalah berkaitan dengan penuh konsentrasi. yang kedua, berkaitan dengan menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan seterusnya ini pada saat dilakukan pemeriksaan bukan pada saat kondisi mengemudi yang normal akan tetapi pada saat ada pemeriksaan dia wajib menunjukkan ini dan ini norma yang lama. jadi jika tidak dalam kondisi itu memang dia tidak wajib menunjukkan, konsekuensi hukumnya meskipun dia punya sim tetapi pada saat diperiksa dia tidak dapat menunjukkan maka dianggap melanggar. pimpinan rapat, menyampaikan sebagai berikut: jika tidak ada tambahan lagi ini masuk timus saja semua. drs. darul siska f.pg, menyampaikan sebagai berikut: tadi saya menangkap ada beberapa pemikiran dari bapak rino, kata wajar itu sudah ada ketentuannya saya kira itu dibuat dalam perumusan menjadi penjelasan. yang kedua, jika bapak joko sulit mencari tempat untuk menunjukkan atau membawa surat tanda kendaraan bermotor itu tidak ketemu tempat yang lain tetap dia jangan menjadi bagian dari maka buat sendiri, karena itu agak spesifik bukan bagian mengemudikan kendaraan dengan wajar. saya berpikir justru sekarang etika berlalu lintas jadi tidak karuan kontribusinya banyak oleh angkutan umum, saya mengusulkan jika kita bersepakat harus dibuat aturan sendiri tentang tata cara lalu lintas angkutan umum itu, karena mereka yang berhenti sembarang tempat, itu juga yang membuat masyarakat tidak tertib. saya mengusulkan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan membuat satu khusus mengatur tentang tata cara berlalu lintas kendaraan angkutan umum, agar mereka tahu benar dan jika beginian sama sajsalah satu ketentuan norma yang dimohonkan pengujiannya adalah penjelasan,pimpinan rapat, menyampaikan sebagai berikut: saya kira satu pemikiran yang konstruktif perlu kita tampung dan kita laksanakan itu, jadi pada ini mengenai hubungan dengan bagaimana tata cara berlalu lintas bagi pengemudi ini saya kira perlu kita untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum. mari kita bersama sama memutuskan dari sampai kita masukkan dalam timus dengan beberapa catatan bahwa kata "wajar" dan "penuh konsentrasi" itu perlu ada penjelasan dan pada dibuat tersendiri khusus mengenai mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi diberikan penjelasan. (dst). selain itu, pemerintah mengajukan (dua) orang ahli yakni dian puji simatupang, yang memberikan keterangan bawah sumpah dalam sidang tanggal mei dan keterangan tertulis tanggal mei dan ahli reza indragiri ariel yang memberikan keterangan tertulis tanggal mei yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: ahli presiden dian puji simatupang ahli hukum administrasi negara) a.d. belifanthe dan boerhanoeddin setan bateau dalam bukunya pokok pokok hukum tata usaha negara menyatakan, beberapa peraturan mengandung ketentuan tegas pelanggaran suatu peraturan (kadang kadang dinamakan syarat) dapat dikenakan hukuman, sehingga menjadi suatu perbuatan yang dapat dihukum. teori tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam penjelasan undang undang nomor tahun menunjukkan adanya syarat untuk mengemudikan kendaraan bermotor adalah dengan wajar dan penuh konsentrasi.nya karena: sakit, lelah, cc. mengantuk, menggunakan telepon,, memengaruhi kemampuan dalam mengemudikanpernyataan penuh konsentrasi dengan memberikan suatu alternatif rumusan yang ditegaskan oleh suatu instrumen atau kondisi tertentu yang akan mengarah pada maksud penuh konsentrasilangpadapkan hasil penyelidikan dan pendidikannya secara seksama dengan maknaa.d. belifante dan boerhanoedin setan bateau mengemukakan kadangkala peraturan dasar memberikan peraturan yang teliti kepada administrasi dalam hal mana yang perlu diatur unsur dan jenis pelanggarannya, atau sebaliknya hanya disebut begitu saja tanpa mengemukakan hal yang tidak mungkin atau terlarang, tanpa diberikan pedoman kepada administrasi, sehingga diberikan kebebasan kepada administrasi untuk mempertimbangkpengaruhinya sebagai syarat pelanggaran. dengan mendasarkan pada analis, melainkan akibat gangguan konsentrasinya yang merupakan penyebab pelanggaran. dengan demikian, penegak hukum pihak yang berwenang dapat menyelidiki mendidik atas gangguan konsentrasi yang terjadi, dan bukan pada sebab yang menjadikan gangguan konsentrasi terjadi. misalnya sebagaimana dikutip portal pada desember terjadi kecelakaan lalu lintas dua siswi sma pengendara sepeda motor ngawi jawa timur ditabrak tonton karena asik ngobrol dan bercanda. penekanan pada keadaan asik ngobrol dan bercanda merupakan sebab dari tidak konsentrasinya (akibat), sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. dengan demikian, pihak berwajib tidak menyelidiki kedua siswi tersebut mengobrol dan bercanda apa, tetapi mengapa tidak konsentrasi mengemudi, sehingga ada sebabnya, yaitu adanya kegiatan lain atau keadaan , dalam bentuk mengobrol dan bercanda, sehingga menyebabkan terganggunya konsentrasi dalam mengendarai motor. keterangan ahli ini tidak menyampaikan dan tidak menjelaskan unsur delik formil materiil dalam perspektif hukum pidana, juga tidak menjelaskan segi penamaan dalam perspektif ilmu peraturan perundang undangan. akan tetapi, secara aturan norma peraturan dasar bagi administrasi pada umumnya dan penerapannya dalam teori hukum. reza indragiri ariel ahli psikologi forensik) psikologi merupakan disiplin ilmu yang memelajari perilaku dan proses mental manusia. salah satu penjelasan tentang proses mental adalah proses tersebut dimulai dari tahap sensori, yakni ketika rangsangan (stimulus) mengenai organ penginderaan tertentu. stimulus bisa mengenai beberapa organ sekaligus, sehingga diistilahkan sebagai penginderaan jamak (multisensori). dari organ penginderaan tersebut, rangsangan diubah menjadi impuls listrik yang dialirkan bagian bagian otak tertentu sesuai fungsinya masing masing (tahap fisiologis). pada bagian bagian otak tersebut berlangsung pemberian makna atas rangsangan dimaksud (tahap persepsi), yang menjadi dasar bagi individu yang bersangkutan untuk menanggapi (tahap interpretasi). pada akhirnya, individu dapat berperilaku motorik tertentu sebagai responnya terhadap rangsangan yang telah diterimanya tersebut. ilmuwan psikologi yang bermazhab psikologi kognitif memandang persepsi dan interpretasi sebagai aktivitas berpikir (kognitif). jadi, dengan kata lain, proses mental sebagaimana tercantum pada definisi psikologi dapat dimainkan sebagai proses berpikir atau proses kognitif. itu berarti, psikologi merupakan disiplin ilmu yang memelajari perilaku dan proses berpikir manusia. pada awal perkembangan teori teori tentang proses berpikir (proses kognitif), para ilmuwan berasumsi bahwa manusia adalah makhluk dengan rasionalitas sempurna. dengan asumsi hercules model tersebut, diyakini bahwa keputusan yang baik hanya bisa dihasilkan setelah manusia terlebih dahulu mencerna sebanyak mungkin informasi atau data terkait keputusan yang akan dihasilkan. proses pembuatan keputusan sedemikian rupa dikiaskan sebagai "the more, the better", "semakin banyak (data yang diolah, energi yang diperas), semakin baik pula (keputusannya)". keputusan yang bermutu dinilai berdasarkan keutuhan dan keakuratannya. namun pada kenyataannya, sulit bahkan bisa dikatakan tidak mungkin manusia bekerja dengan rasionalitas sempurna seperti atas. manusia menghadapi sekian banyak masalah (yang menuntut adanya keputusan) pada waktu yang sama, sementara waktu terbatas dan stamina pun terbatas. tambahan lagi ada tekanan dari manusia manusia lain. semua unsur tersebut sekali lagi tidak mungkin dihadapi manusia dengan rasionalitas terbatas. otak manusia harus menemukan cara kerja seefisien mungkin, sehingga berlangsung strategi strategi berpikir, strategi strategi pembuatan keputusan. ilmuwan psikologi kontemporer meyakini bahwa, alih alih menerapkan rasionalitas sempurna, proses berpikir jalan pintas (proses mental jalan pintas, mental shortcut) itulah yang jauh lebih sering dipraktekkan manusia. tidak terkecuali, hakim pun, oleh mazhab new legal empiricism, diyakini berpikir atau membuat keputusan dengan cara heuristic serupa. apalagi semakin sering manusia berhadapan dengan masalah atau situasi serupa, semakin efisien pula proses berpikirnya. dengan cepat mengabaikan data atau informasi yang anggap tidak relevan. hasilnya, semakin cepat pula keputusan dihasilkannya. the less, the better". semakin sedikit (data yang tersedia, energi tercurah), ternyata bisa saja semakin baik (keputusan yang dibuat). berdasarkan uraian atas, dapat simpulkan bahwa terdapat dua ragam proses berpikir manusia. pertama, proses berpikir yang disadari oleh individu yang berlangsung dalam waktu lebih panjang (tipe kedua, proses berpikir jalan pintas yang berlangsung otomatis (tanpa disadari) dalam waktu singkat (tipe apakah "the less, the better" selalu menjadi kenyataan? dalam psikologi tidak pernah ada validitas artinya, tidak pernah ada teori psikologi yang berlaku pada seluruh manusia tanpa kecuali. psikologi menghasilkan teori atau hukum tentang perilaku yang berlaku pada manusia secara umum. teori yang menjelaskan mayoritas perilaku manusia. bahwa ada anomali, yakni tidak berlakunya teori tersebut pada manusia manusia tertentu, itu merupakan keniscayaan. namun ketika anomali atau heterogenitas itu begitu kecil, statistik menjustifikasi dilakukannya 'pengabaian' terhadap minoritas tersebut. implikasinya, rekomendasi yang psikologi berikan terkait suatu permasalahan bertitik tolak dari teori hukum tentang kecenderungan perilaku manusia secara umum. mengacu pada (dua) tipe proses berpikir tersebut atas, proses berpikir manakah yang berlangsung ketika seseorang mengoperasikan gps? sebagai alat bantu untuk menemukan arah, gps digunakan oleh seseorang yang belum mengetahui arah yang harus tempuh untuk sampai titik tujuan tertentu. berkat kecanggihannya, gps bahkan dapat membantu penggunanya untuk menemukan rute paling efisien. sebaliknya, orang yang telah mengenal medan dengan baik karena telah berulang kali melalui rute yang sama, tentu tidak memerlukan gps. dari situ dapat dipahami bahwa agar pengguna dapat memperoleh manfaat gps secara maksimal, harus menaruh perhatian (konsentrasi) pada rute yang gps tentukan dan harus menampilkan perilaku sebagaimana petunjuk yang gps berikan. proses mental dan perilaku manusia dalam situasi tersebut merupakan proses tipe konsekuensinya, sebagaimana diuraikan atas, proses kognitif dan motorik tipe ini menyedot lebih banyak energi pengguna gps. aktivitas dengan proses tipe sedemikian rupa bisa berisiko, mengingat penggunanya bisa saja tidak memiliki persediaan energi yang memadai untuk secara simultan juga memikirkan hal hal lain yang berlangsung pada waktu yang sama. pribadi memang bisa terbantu oleh gps untuk menemukan arah, namun seiring dengan itu juga bisa tidak terbantu bahkan justru terkendala untuk menjalankan aktivitas lain. dihubungkan aktivitas mengemudi kendaraan, pengoperasian gps juga dapat membantu pengemudi untuk sampai tujuan dengan menempuh rute terbaik sebagaimana yang gps tayangkan. persoalannya, pengguna gps bukanlah satu satunya pengemudi yang berada rute dimaksud. bisa dipastikan berpapaspengemudi perhatikan. pengemudi tersebut sepanjang jalan berhadapan dengan objek objek lainnya, termasuk rambu lalu lintas, bangunan, penampakan alam, cahaya, dan lainnya. semua objek itu termasuk gps harus pengemudi perhatikan, dan pun harus menyelaraskan perilakunya, agar bisa mengemudi sejak titik keberangkatan hingga tiba tujuan dengan selamat tanpa mendatangkan bahaya bagi pihak lain. ilustrasi atas memperlihatkan bahwa kegiatan mengemudi kendaraan sesungguhnya merupakan aktivitas yang melibatkan banyak stimulus, membutuhkan banyak stamina agar pengemudi bisa berkonsentrasi, serta mengharuskan adanya keselarasan antara proses mental, perilaku motorik, dan objek objek luar diri pengemudi sendiri. apabila pengemudi berhasil melakukan seluruh hal tersebut, misi pengemudinya akan berhasil. sebaliknya, kegagalan dalam melakukan seluruh hal tersebut, berisiko bahaya baik terhadap dirinya sendiri maupun pihak lain. risiko sedemikian rupa bukan hal yang mustahil. nya, sesuai prinsip entropi ekuivalensi kurt lewis), alokasi energi pada satu kanal akan mengisap energi pada kanal lainnya. wujud kongresnya, anggaplah pengemudi bisa mematuhi instruksi gps dengan baik. tetapi karena proses berpikir atau energinya tersedot untuk itu, maka trade off nya adalah terdapat risiko bahwa pada saat yang sama tidak mampu menaruh perhatian (berkonsentrasi) dengan kadar yang setara pada objek objek lainnya lintasan yang lalui. padahal, sebagaimana gps, objek objek itu juga harus pengemudi proses secara simultan dengan fokus yang sebanding sebagai syarat mutlak agar misi pengemudinya tuntas. ketika objek objek selain gps itu tidak direspon dengan baik, maka terbuka peluang bahwa pengemudi yang menggunakan gps tersebut akan menampilkan perilaku berisiko, yakni mengemudi kendaraan yang membahayakan dirinya maupun pihak selain dirinya. menimbang bahwa mahkamah pada persidangan tanggal april telah mendengar keterangan dan menerima keterangan tertulis dari pihak terkait kepolisian negara republik indonesia polri) pada tanggal mei yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:penjelasan dan lla bertentangan dengan uud dengan alasan: bahwa para pemohon merupakan perkumpulan bidang otomotif yang memiliki kesamaan dan kecintaan terhadap toyota solusi serta hobi: bahwa pemohon merupakan warga negara yang berprofesi sebagai pengemudi transportasi online yang dalam kesehariannya dalam mencari nafkah sangat bergantung pada navigasi yang berbasiskan satelit yang biasa disebut global positioning system gps), yang terdapat dalam smartphone: bahwa menurut para pemohon adanya ketentuan norma penjelasan lla dengan adanya frasa menggunakan telepon dalam praktiknya merasa diperluas termasuk menggunakan gps, yang berakibat para pengguna gps yang terdapat dalam smartphone terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan lla: bahwa menurut para pemohonulti tafsir dalam pemberlakuannya. singkatnya menurut para pemohon ketentuan penjelasan dan lla, dianggap merugikii. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon bahwa setelah mencermati permohonan para pemohon, para pemohon menilai bahwa pemberlakuan ketentuan penjelasan dan lla terutama penempatan penggunaan telepon termasuk mobilephones ketika sedang mengemudi sebagai penyebab terganggunya konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor dan saksinya berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian berupa terhambatnya penggunaan hak konstitusional warga masyarakat termasuk para pemohon untuk melaksanakan pertemuan dengan anggota komunitas atau melaksanakan aktivitas profesinya atau sebagai pengemudi transportasi onlinesebagai berikut: bentuk kerugian konstitusional yang dialami atau berpotensi dialami oleh para pemohon atau orang yang sedang mengemudi tidak jelas atau kabur, karena pertemuan warga masyarakat atau pertemuan anggota komunitas tertentu atau aktivitas profesi tertentu tidak mungkin terhambat atau terhalangi yang disebabkan para pemohon tidak mempunyai atau tidak membawa atau tidak menggunakan mobilephones handphone atau tidak menggunakan gps dalam mobilephones handphone. tidak ada logika yang dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat antara kewajiban mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh konsentrasi dengan kerugian konstitusional yang dikemukakan para pemohon. perintah lla mewajibkan orang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh konsentrasi mengandung makna bahwa orang pada saat sedang mengemudi tidak boleh melakukan semua kegiatan seperti menggunakan telepon ataudan llada dalam kondisi pengemudi yang mengganggu konsentrasi. mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh konsentrasi dengan tidak menggunakan handphone tidak mungkin menyebabkan terjadinya kerugian konstitusional warga masyarakat berupa terhambatnya pertemuan atau pelaksanaan pekerjaan profesi karena para anggota komunitas tertentu yang akan menuju pada titik tempat pertemuan tidak perlu mengurangi konsentrasi selama mengemudi kendaraan dengan cara menyetel gps sebelum berangkat, dan pengemudi angkutan umum online tidak perlu menggunakan handphone atau menyetel gps ketika sedang mengemudi yang akan mengganggu konsentrasinya jika mereka sudah memenuhi persyaratan sebagai pengemudi angkutan umum yang dituntut memahami seluk beluk wilayah yang dilayani. tujuan dari kewajiban berkonsentrasi dengan menghindari kegiatan atau kondisi yang mengurangi atau menghilangkannya adalah untuk melindungi pengemudi dan pengguna jalan dari kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. dengan tujuan tersebut, mengemudikan dengan penuh konsentrasi tidak mungkin mempunyai dampak terhadap kepentingan warga masyarakat dan justru mempunyai dampak positif bagi kepentingan mereka. argumentasi para pemohon dalam permohonannya yang didukung dengan bukti bukti bahwa pemohon telah atau berpotensi kehilangan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya untuk melaksanakan pertemuan pertemuan dengan sesama anggota tsc yang memiliki kesamaan dan kecintaan terhadap toyota solusi untuk melakukan touring berbagai daerah, begitu pula dengan pemohon tidak dapat membuktikan adanya potensi kehilangan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagai mitra grab car. hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon untuk berserikat dan berkumpul dalam wadah tsc atau wadah mitra grab car tidak hilang atau terancam hilang selama keanggotaan para pemohon masih tetap ada. hak dan kewenangan para pemohon untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya sebagaimana dimaksud dalam uud tidak hilang atau terancam hilang selama para pemohon tidak melakukan kegiatan lain sepertioleh para pemohon dengan menghentikan kendaraannya terlebih dahulu (turn over), dan bukan pada saat mengendarai kendaraan bermotor jalanan. fakta fakta membuktikan bahwa salah satu penyebab terjadinya kecelakaan jalanan adalah terpecahnya konsentrasi para pengendara karena menggunakan telepon atau gps yang terdapat pada telepon pintar (smartphone) pada saat mengemudi atau mengendarai kenderaan bermotor jalanan. oleh karena itu, larangan melakukan kegiatan lain pada saat mengemudi kendaraan bermotor jalan seperti kegiatan menyetel gps atau menggunakan telepon adalah untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan ketertiban bagi pengemudi dan masyarakat. dengan demikian, tidak ada alasan bagi para pemohon yang didukung bukti bukti bahwa para pemohon telah atau berpotensi kehilangan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya untukarallapenjelasan dan lla. iii. keterangan polri selaku pihak terkait terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji umum bahwa untuk mengatur hal hal terkait dengan lalu lintas telah disusun lla, dengan pertimbangan bahwa lladalam uud lladalam uud terdapat (dutermasuk dalam keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas:dalam berbagai kewenangan dalam beberapa undang undang terkait, salah satunya adalah lla khususnya terkait dengan adanya larangan melakukan kegiatan lain pada saat mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor jalan., serta penegakan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran yang akan dan sudah terjadi. berdasarkan data yang terdapat pada korlantas polri, menunjukkan angka memprihatinkan pada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor. tahun tercatat kasus. sementara pada tahun tercatat kasus. pada tahun terdapat kasus, pada tahun tercatat kasus. pada tahun tercatat kasus. berkaitan dengan hal tersebut, polri telah merumuskan rencana umum nasional keselamatan rank) dengan merujuk pada decade action for road safety melalui strategi sebagai berikut: penyelarasan arah dan komitmen penyelenggaraan keselamatan jalan oleh polri melalui penerapan prinsip orkestra yang bersinergi dengan lima pilar, yaitu manajemen keselamatan jalan (road safety management), jalan yang berkeselamatan (safer road), kendaraan yang berkeselamatan (safer vehicle), perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (safer people), dan penanganan korban kecelakaan (post crash response). penyelenggaraan keselamatan jalan menggunakan urutan berpikir sebagai berikut: melakukan upaya pencegahan kecelakaan semaksimal mungkin yang melibatkan semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya, melakukan upaya pencegahan luka apabila terjadi kecelakaan: melakukan upaya penanganan korban luka agar segera dapat ditolong untuk meminimalkan tingkat keparahannya, dan melakukan rehabilitasi dan penanganan trauma terhadap korban kecelakaan. pendekatan sistem keselamatan jalan yang mampu mengakomodasi human error dan kerentanan tubuh manusia untuk memastikan kecelakaan lalu lintas tidak mengakibatkan kematian dan luka berat. strategi tersebut memperlihatkan pentingnya peran polri dalam keselamatan lalu lintas pada semua lini dan berpegang terhadap situasi facto, memperlihatkan polri telah menjalankan perannya dalam kegiatan keselamatan jalan. road safety) hal ini diperlihatkan peran sentral polri dalam mewujudkan forum lalu lintas yang telah tersebar baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. terdapat dua strategi peningkatan keselamatan jalan yang dikenal yaitu: strategi pengurangan kecelakaan lalu lintas (accident reduction) dan strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas (accident prevention). strategi pengurangan kecelakaan didasarkan atas sejumlah kasus kasus kecelakaan, oleh karena itu, strategi ini sangat tergantung pada data kecelakaan. strategi kedua tidak didasarkan atas kasus kasus kecelakaan atau data kecelakaan lalu lintas, karena lebih bersifat pencegahan. strategi pengurangan lebih bersifat reaktif, sedangkan strategi pencegahan bersifat proaktif atau kuratif. dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan terhadap pengendara sepeda motor, dengan melihat data yang ada, maka yang harus dilakukan adalah melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, karena pelanggaran lalu lintas merupakan awal dari terjadinya kecelakaan lalu lintas. oleh karena itu, solusi alternatif yang akan dikembangkan oleh korlantas polri adalah pembenahan pada sektor hilir, yaitu dengan pendidikan lalu lintas, melalui peningkatan kesadaran masyarakat agar selalu mentaati peraturan lalu lintas. namun sektor hilir harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas, karena melalui penegakan hukum akan timbul efek jera yang juga akan memberi pengaruh kepada orang lain yang akan melakukan pelanggaran, atau setidaknya menjadikan orang takut melakukan pelanggaran lalu lintas. antara tugas polri bidang lla yang diatur dalam lla adalah melaksanakan pendidikan lalu lintas dan penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. pendidikan berlalu lintas mengandung (dua) aspek yaitu: sosialisasi yang bermakna proses penyampaian pengetahuan tata cara berlalu lintas termasuk dalamnya kewajiban dan tata cara mengemudikan kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi serta menghindari kegiatan yang mengganggu konsentrasi agar selamat dalam berkendara dan dipatuhi oleh masyarakat. internalisasi yang bermakna penanaman pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban berlalu lintas agar menjadi pedoman sikap dan perilaku dalam berlalu lintas. sosialisasi dan internalisasi sebagai bagian dari pendidikan berlalu lintas bertujuan dalam rangka pembentukan budaya tertib dan kesadaran hukum berlalu lintas. melalui pembentukan budaya tertib berlalu lintas diharapkan tidak terjadi pelanggaran lalu lintas yang berpotensi pada terjadinya fatalitas kecelakaan lalu lintas. penegakan hukum atas pelanggaran berlalu lintas mengandung (dua) aspek yaitu: pencegahan yang bermakna penindakan atas perilaku tertentu untuk mencegah terjadinya akibat yang lebih fatal. penindakan terhadap penggunaan handphone ketika sedang mengemudiharus dilakukan karena berpotensi mengancam keselamatan diri pengemudi dan pengguna jalan lainnya.kan:,dari apa yang dikemukakan atas, dalil atau argumentasi yang dikemukakan oleh para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan penjelasan lla yang mana terhadap frasa menggunakan telepon telah diperluas dan dapat ditafsirkan sesuai dengan keinginan para penegak hukum bahkan terancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam lla adalah tidak benar dan sama sekali tidak berlandaskan hukum, sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkankan,dalamdanencanadengan adanyadalakumpulan yang bernama toyota solusi community tsc yang didirikan hadapan notaris irma imelda s.h., kn. dengan akta pendirian nomor tertanggal november (bukti yang diwakili oleh sanjaya adi putra menjabat sebagai ketua umum dan nadi zen menjabat sebagai sekretaris jenderal berdasarkan surat keputusan nomor ketum ha tsc rev x11 tentang melakukan suatu tindakbahwa harapan adanya pemberian sanksi pidana adalah setiap pengemudingemudi tidak menjadi aktor yang dapat mengancam keselamatan jiwa raga dirinya sendiri maupun pengguna jalan yang laintindakan hukum kepada pengemudi yangbagiannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.ihak terkait secara keseluruhan, menyatakan ketentuan beserta penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak bertentangan dengan uud negara tahun bahwa dalam perkara guo, pihak terkaitlalu lintas dan angkutan jalan perkara nomor puu xvi berikut pihak terkait sampaikan keterangan tambahan atas pertanyaan yang diajukan oleh: yang mulia, hakim dewa gede laguna yang pada pokoknya sebagai berikut: dari sekian kecelakaan lalu lintas, berapa yang disebabkan oleh human error? berapa yang berasal dari karena menggunakan handphone atau lain lain dalam kendaraan? bagaimana sebenarnya polisi, khususnya dalam hal ini petugas lapangan, menerapkan ini dalam praktiknya? berdasarkan hal tersebut, pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut: jumlah kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan faktor manusia human error) penanganan kecelakaan lalu lintas merupakan amanat langsung kepada polri. lla memerintahkan pengaturan ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan kecelakaan lalu lintas diatur dengan peraturan kapolri. atas dasar ketentuan tersebut, polri melaksanakan penanganan kecelakaan lalu lintas dalam aturan instrumen operasional yang baku, yaitu peraturan kapolri nomor tahun tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas . sistem pendataan kecelakaan lalu lintas dilaksanakan secara terintegrasi dalam integrated road safety management system arms). formula pendataan dalam arms ini mendeskripsikan anatomi seluruh faktor faktor penyebab kecelakaan, termasuk faktor manusia yang dinilai oleh satuan tugas penanganan mulai dari tempat kejadian perkara, analisis oleh tim analisis kecelakaan lalu lintas traffic accident analisis taa), hingga proses penyidikan, untuk menemukan faktor faktor penyebab kecelakaan guna pencegahan yang sama dikemudian hari. terkait dengan faktor manusia (human eror) ada (dua puluh dua) karakter perilaku pengemudi yang diformulasikan dalam pendataan penyebab kecelakaan. perilaku pengemudi yang menyebabkan human eror ini secara spesifik dikelompokkan lagi dalam perilaku yang menyebabkan hilangnya kendali pengemudi akibat konsentrasi yang terganggu, yang terdiri dari: melakukan aktifitas lain, menggunakan gadget handphone, dan tertidur kelelahan. berdasarkan data pada arms korlantas polri, selama tahun terakhir yaitu tahun sampai dengan tahun terjadi kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan human error. jika dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus kecelakaan, yaitu kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi seluruh wilayah polda, jumlah ini lebih besar, yaitu artinya, dalam kasus kecelakaan, penyebab faktor manusia tidak hanya satu pengemudi. khusus yang disebabkan perilaku yang menyebabkan hilangnya konsentrasi pengemudi (out control), akibat melakukan aktifitas lain, menggunakan gadget handphone, dan tertidur kelelahan sejumlah kejadian atau rata rata setiap tahun kecelakaan. angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan total jumlah kecelakaan yaitu dari jumlah kecelakaan seluruh kecelakaan, sebagaimana digambarkan bawah ini. tabel data kecelakaan lalu lintas disebabkan human eror selama tahun (tahun kantor manusia lea bot jumlah perilaku pengemudi melakukan aktifitaslain salah memberiisyarat 36o| tertidur kelelahan menggunakan 96e| berhentimendadak 5eo| mendadak merubah pena ditanam minh mas miki misa misa |. cerobohsaatmenyalip ceroboh terhadap lalu lintas feiaadakkad ieikokl iiknsd kosan minas masal medan cerobohsaatbelok | 1547o| menyalpditikungan | mengabaikan pill | 8e3| mengabaikan aturanlajur mengabaikan polisi as.| memotong setelah menyatu| 2ta| aaa mengabaikan rambu dan poin mal masi miki mitad mika mengabaikan hak jalur mas fe rerridiakana pegagan misi meki misi massa tot o on202| o7437| sumber: korlantas polri, arms diolah perbandingan data seluruh laka lantas dan laka yang disebabkan pengemudi human error selama tahun tahun s.d. tahun tan laka melakukan tertib guna jml aktifitas dur kan jml dari perilaku lain lelah aka lainnya la| |it0o| door ae man rai vas value (san yara jaan uan rata thn sumber: korlantas polri, arms diolah data atas mendeskripsikan bahwa dalam periode tahun jumlah kecelakaan yang disebabkan karakter spesifik penyebab hilangnya konsentrasi pengemudi adalah dari total jumlah kecelakaan pertahun atau orang, yang terdiri atas penyebab: pengemudi melakukan aktifitas lain saat mengemudi sejumlah orang atau dari kecelakaan pertahun: pengemudi menggunakan gadget handphone saat mengemudi sejumlah orang atau dari kecelakaan pertahun: cc) pengemudi mengantuk tertidur kelelahan saat mengemudi sejumlah orang atau dari kecelakaan pertahun. dengan data tersebut kondisi korban yang diakibatkan kecelakaan akibat konsentrasi terganggu dibandingkan dengan jumlah seluruh korban kecelakaan berdasarkan kondisinya dalam kurun waktu yang sama adalah: mengemudi sambil melakukan aktifitas laimengemudi sambil menggunakan gadget handphone: meninggal dunia dari kecelakaan yaitu orang, luka berat: atau orang, dan luka ringan y46 atau orang pertahun. korban pengemudi mengantuk'tertidur kelelahapenerapan dalam praktik petugas polri lapangan penindakan pelanggaran) praktik penegakan hukum lalu lintas melalui kegiatan penemuan hukum (rechtsvinding) dari petugas polisi lapangan pada praktik penerapan juncto lla. sehubungan dengan kegiatan pengambilan keputusan konkret yang disebut juga konkretisasi individualitas peraturan perundang undangan lla) yang bersifat umum dan abstrak (das pollen) yang dilakukan oleh petugas polisi lapangan maupun penyidik polri dalam melakukan pemeriksaan dan atau penindakan penyidikan terhadap peristiwa konkret tertentu (das sein) yakni pelanggaran terhadap juncto lla yang merupakan kegiatan penemuan hukum (rechtsvinding) sebagai kegiatan pengembangan hukum praktikal dari petugas polisi lapangan maupun penyidik polri, dapat dikemukakan: bahwa dalam dan penjelasan lla, terdapat perintah (geboy) agar setiap pengemudi kendaraan bermotor jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi yakni penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya. selanjutnya berdasarkan lla, akibat yang dilarang adalah gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan. bahwa sebagaimana sudah dikemukakan dalam keterangan pihak terkait (kepolisian mabes polri), terdapat dua kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh orang yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor berdasarkan lla,menjamin keselamatan dan keamanan diri pengguna jalan dan pengguna jalan yang lain . untuk menjamin keselamatan dan keamanan diri, pengemudi harus mematuhi peraturan berlalu lintas, pengemudi tidak memaksakan kehendaknya atau mengemudi secara agresif (aggressive driving). kedua, wajib mengemudi dengan penuh konsentrasi yang bermakna ', yaitu menggunakan handphone atau menekan tombol atau gerakan memindahkan kursor dalam rangka menelepon, sms, chatting, atau mencari jalan gps), menonton televisi atau video yang terpasang kendaraan bermotor. tidak menempatkan diri sebagai atau dalam keadaan yang mengganggu konsentrasi, yaitu sakit, lelah, mengantuk, meminum minuman beralkohol atau obat obatan'. bahwa dalam praktik lapangan, hubungan kausalitas sebagaimana disebutkan dalam jo. dan penjelasan lla yang dianut petugas polisi lapangan adalah berdasarkan teori relevansi sebagaimana dianut oleh noon, langemeijjer, dan merger yakni uu. artinya, kelakuan atau tindakan sebagai musabab untuk menimbulkan akibat yang dilarang (gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan) sudah ditentukan oleh pembentuk uu. dengan demikian, sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan lagi parameter hukum yang menganggu konsentrasi, karena pembentuk sudah secara jelas (lex certa), tegas dan limitation (lex stricta) menyebutkan menentukan kelakuan atau tindakan sebagai musabab yang dilarang (ic. menggunakan telepon pada saat mengemudikan kendaraan bermotor). bahwa selanjutnya perlu pula ditegaskan, teori relevansi sama sekali tidak mempersoalkan pembedaan antara syarat dan musabab sebagaimana dianut dalam ajaran atau teori generalisasi atau teori individualitas, demikian juga teori relevansi tidak menyamakan antara syarat dan musabab sebagaimana dianut dalam ajaran condition sine gua non. bahwa rumusan tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana terdapat dalam lla tidak secara tegas atau tidak eksplisit menyebutkan unsur kesengajaan. sehubungan dengan rumusan tindak pidana yang demikian, maka dengan dapat dibuktikannya unsur unsur tindak pidana, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya, atau unsur kesengajaan telah meliputi semua unsur tindak pidana maupun hanya meliputi unsur unsur tertentu dalam rumusan tindak pidana. bahwa norma pokok ketentuan pidana guo adalah guo, yang berbunyiketentuan pidana yang merupakan daya memaksa norma tersebut dinyatakan dalam guo yang berbunyidaya memaksa undang undang sangat ditentukan oleh aparat yang diperintahkan oleh undang undang untuk meletakkannya, dalam hal ini polri. sebagai pelaksana penegakan hukum, dalam menerapkan ketentuan pidana untuk menindak pelanggaran guo, polri mendasarkan pada unsur unsur bunyi undang undang yang dilanggar oleh pelanggar yang bersangkutan, maka dalam rangka menerapkan kaidah hukum yang diwajibkan oleh guo, polri berpedoman pada penjelasan guo yang berbunyipolri menggunakan penjelasan sebagai tolok ukur penerapan ketentuan pidana guo atas dasar: pertama, penjelasan undang undang dibuat oleh pembuat undang undang mencerminkan pengertian, keadaan, dan berbagai faktor yang berpengaruh pada saat undang undang itu dibuat, dan dalam rangka menghadapi perkembangan dan menjamin agar suatu kaidah hukum tetap aktual. dalam hal ini, teknologi telephone seluler (handphone) yang berkembang cepat dapat diakomodir dalam guo. kedua, meskipun secara teori bahwa penjelasan merupakan legally non binding atau legally non authoritative, namun penjelasan" itu dimuat dalam tambahan lembaran negara dengan nomor resmi dan disusun atau dibuat oleh pembentuk undang undang sebagai penjelasan resmi atau otentik interpretasi dari suatu ketentuan undang undang. ketiga, penjelasan guo merupakan contoh contoh, padanan kata, atau istilah dari frasa penuh konsentrasi yang perlu diberikan penjelasan mengenai itu oleh pembentuk undang undang yang bertujuan untuk meletakan norma batang tubuh tidak kabur agar pelaksana hukum dapat menerapkannya secara yakin dan berkepastian. dalam hal ini, polri telah melaksanakannya secara konsisten dan berkelanjutan dalam data statistik yang terstruktur sistemik serta memiliki nilai evaluatif yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan jalan. efektifitas penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran guo secara konkrit penerapan guo dapat dilihat dari data pelanggaran penggunaan saat mengemudi dan laka lantas akibat terganggunya konsentrasi karena pengemudi menggunakan dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun sampai selama tahun pelanggaran menggunakan smartphone yang ditindak tercatat pelanggaran. pada tahun data hasil penindakan meningkat sejumlah pelanggaran menjadi pelanggaran, atau naik dari hasil penindakan tahun terhadap pelanggaran menggunakan smartphone hp. sementara itu kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan penggunaan smartphone hp gadget selama tahun tercatat sebanyak perkara. pada tahun turun perkara menjadi perkara atau turun dari perkara tahun yang diakibatkan penggunaan smartphone hp. data tersebut digambarkan dalamsebagaimana bawah ini.penggunaan saat mengemudi dengan pelanggaran had hota atase| jas data atastahun prosentase kecelakaan yang diakibatkan penggunaan smartphone hp gadget adalah dari pelanggaran penggunaan smartphone hp gadget. ketika penindakan terhadap pelanggaran ini ditingkatkan tahun prosentase kecelakaan turun dari jumlah pelanggaran dalam periode yang sama, atau turun dari kecelakaan tahun akibat dari penggunaan hp smartphone gadget saat mengemudi. batasan penegakan hukum terhadap penggunakan dan parameter sampai titik mengganggu konsentrasi bahwa dalam penerapan guo, polri tidak melakukan penilaian terhadap konsentrasi pengemudi, melainkan terhadap sikap penetapan susunan kepengurusan toyota solusi community periode masa kerja: s.d. (bukti bahwa pemohon sebagai perkumpulan yang menaungi anggotanya yang memiliki kesamaan dan kecintaan terhadap toyota solusi serta hobby dan kegiatannya dunia otomotif. untuk mewujudkan hal tersebut, pemohon sering melakukan pertemuan anggota anggota tsc. bahwa dalam hal menyalurkan potensi anggota melalui kegiatan dan program yang bersifat positif, pemohon sering melakukan kegiatan pertemuan antar anggota tsc dan menyelenggarakan touring berbagai daerah untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki perkumpulan yang bertanggung jawab guna terciptanya rasa kebersamaan diantara sesama anggota. bahwa dalam menjalankan kegiatannya baik dalam pertemuan, touring pemohon bergantung dengankarena mempermudah untuk menemukan titik pertemuan dan mempermudah dalam perjalanan saat melakukan touring melintasi antar kota antar provinsi. bahwa pemohon adalah warga negara indonesia (bukti sebagai pengendara bermotor (bukti berprofesi sebagai pengemudi transportasi online mitra grab) (bukti yang dalam kesehariannya dalam mencari nafkah sangat bergantung padasmartphone. model aplikasi transportasi online hanya dapat dipasang dan dioperasikan melalui smartphone. bahwa saat pengguna jasa transportasi online memesan dan pemohon menerima pesanan maka saat itu juga gps berfungsi untuk menentukan titik pemesanan pengguna jasa dan mengantarkan pemohon untuk bisa sampai lokasi dimana pengguna jasa tersebut berada. bahwa penggunaan gps melalui smartphone yang selama ini digunakan oleh para pemohon tidaklah mengganggu konsentrasi karena hanya diletakkan bagian mobil atau motor yang mudah terlihat dengan perilaku dan tindakan pengemudi yang tampak kasat mata saat mengemudi kendaraan bermotor dengan mengacu pada bunyi undang undang. batasan penegakan hukum pelanggaran itu terlihat kasat mata, pengemudi menggunakan sembari mengemudi menjalankan kendaraan. terhadap pengemudi yang menggunakan sembari mengemudi menjalankan kendaraan, petugas polri menghentikan dan menindak dengan sistem tilang (acara pemeriksaan cepat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan), yang tata cara pelaksanaannya telah diatur secara rinci dalamlangkah langkah bertindak dalam melaksanakan penindakan pelanggaran dengan sistem tilang diatur dalam standar operasional prosedur s.o.p) penegakan hukum yang ditetapkan oleh pimpinan fungsi lalu lintas polri, yaitu yang ditetapkan dengan keputusan kepala korps lalu lintas polri nomor: kep tanggal maret (sebagaimana terlampir). sebagai suatu pedoman langkah langkah bertindak dalam melaksanakan penegakan hukum lla, polri tidak membuat s.o.p penindakan pelanggaran untuk setiap per pelanggaran yang ditentukan dalam ketentuan pidana lla, melainkan satu s.o.p penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan . selain itu, terdapat jenis perbuatan pelanggaran yang diancam pidana dalam ketentuan guo yang tidak mungkin diatur satu demi satu dalam sop masing masing. parameter konsentrasi pengemudi terganggu dalam mengemudi parameter petugas polri lapangan bahwa seseorang pengemudi terganggu konsentrasinya dalam mengemudi adalah visualisasi terhadap sikap dan gejala yang tidak wajar yang tampak dari gerakan pengemudi. indikatornya seperti: mengendarai tidak stabil, meliuk liuk, melambat mendadak atau kecepatan tinggi mendadak (out control), tidak mematuhi rambu rambu lalu lintas. kemungkinan pengemudi yang demikian dapat disebabkan: membaca sms atau sedang sms berhubungan dengan pihak lain atau menekan tombol fitur membaca fitur informasi melalui satelit, atau seperti: mengambil sesuatu jok belakang, merogoh roboh tas mencari sesuatu sambil mengemudi. sakit, lelah, mengantuk tindakan petugas polri: pengemudi dibawa kantor polisi terdekat, dan diperintahkan untuk beristirahat dan tindakan selanjutnya seperti: menelepon keluarga, membawa rumah sakit, dan atau dilakukan pemeriksaan apakah dipengaruhi obat obatan narkoba). meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat obatan tindakan petugas polri: pengemudi dibawa kantor polisi terdekat, diproses bap dan diajukan pengadilan untuk dicabut sim yang bersangkutan. il. yang mulia, hakim menahan sitompul yang pada pokoknya sebagai berikut: apakah yang dimaksud menggunakan gps)? apakah sekadar membawa saja dalam kendaraan atau yang konvensional, misalnya, sekarang ada dashboard nya itu yang fixed tempatnya situ, apakah dengan membawa seperti itu tanpa menggunakan, itu juga namanya sudah menggunakan atau dilarang dalam ini? berdasarkan hal tersebut, pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut: untuk menjelaskan pemaknaan menggunakan kami serahkan sepenuhnya kepada ahli bahasa atau ahli terkait bidang perangkat tersebut karena pihak terkait dalam hal ini adalah sebagai pelaksana undang undang yang tidak melakukan penilaian atau memberikan penafsiran dalam hal penerapannya. namun demikian, tentang penggunaan gps dikaitkan dengan praktik penerapan penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat kami jelaskan sebagai berikut: bahwa frasa kegiatan lain dan atau menggunakan telepon terdapat dalam juncto penjelasan lla. bahwa berdasarkan penafsiran otentik, sebagai metode penafsiran arti ketentuan hukum berdasarkan tafsiran otentik atau tafsiran resmi sesuai dengan arti atau istilah yang terdapat dalam undang undang yang dibuat oleh pembuat undang undang tersebut, penegakan hukum yang dilakukan petugas polisi lapangan terhadap penggunaan fasilitas gps yang terdapat pada telepon pintar (smartphone) pada saat mengemudikan kendaraan bermotor merupakan pelanggaran terhadap dan penjelasan juncto lla yang memuat rumusan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran lalu lintas (vide lla). bahwa berdasarkan penafsiran hukum gramatikal, sebagai metode penafsiran yang memperhatikan arti ketentuan hukum menurut tata bahasa berdasarkan percakapan sehari hari, kamus bahasa atau berdasarkan penjelasan ahli bahasa, karena bahasa merupakan alat satu satunya yang digunakan oleh pembuat undang undang untuk menyatakan kehendaknya, makna frasa menggunakan telepon sebagaimana termuat dalam penjelasan lla adalah 'memakai alat atau perkakas atau mengambil manfaat' (ic. telepon termasuk fasilitas gps nya) kamus besar bahasa indonesia) pada saat atau sambil mengemudikan kendaraan bermotor jalan. bahwa berdasarkan penafsiran hukum sistematik, sebagai metode penafsiran arti ketentuan hukum yang ditetapkan berdasarkan hubungan ketentuan hukum itu dengan ketentuan ketentuan yang lain, kewajiban hukum yang harus dipenuhi setiap pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor jalan adalah penuh konsentrasi (penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya). dengan demikian suatu kelakuan atau tindakan yang ditentukan oleh pembentuk seperti menggunakan telepon pada saat atau sambil mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan gangguan konsentrasi saja (cukup terganggu konsentrasi) sudah merupakan pelanggaran terhadap juncto lla. bahwa berdasarkan penafsiran hukum teleologis atau sosiologis sebagai metode penafsiran arti ketentuan hukum yang ditetapkan berdasarkan tujuannya, sehingga ketentuan hukum tersebut dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada dalam masyarakat, larangan menggunakan telepon termasuk fasilitas gps nya pada saat mengemudikan atau mengendarai kendaraan bermotor jalanan adalah untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas jalan. dengan demikian terdapat aspek pretensi untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu pencegahan yang bermakna penindakan atas perilaku tertentu untuk mencegah terjadinya akibat yang fatal.ketika sedang mengemudi kendaraan bermotordengan demikian,dilakukan karena berpotensi mengancam keselamatan diri pengemudi dan pengguna jalan lainnya. bahwa berdasarkan penafsiran hukum teleologis dan sosiologis dapat pula dikemukakan bahwa larangan menggunakan telepon termasuk fasilitas gps yang terdapat dalam telepon pintar (smartphone) adalah seperti tindakan atau kegiatan menekan tombol, memindahkan atau menggeser kursor, dan ataupada saat sebelum mengemudi berangkat menjalankan kendaraan bermotor atau dilakukan dengan menghentikan kendaraan terlebih dahulu atau turn over dan bukan pada saat mengendarai kendaraan bermotor jalan. bahwa lla, termuat pada bab tentang lalu lintas, bagian keempat tentang tata cara berlalu lintas, paragraf tentang ketertiban dan keselamatan. dengan demikian, larangan, pemeriksaan dan ataupada saat mengemudikan kendaraan bermotor merupakan upaya untuk menjamin terwujudnya ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. berdasarkan penafsiran hukum otentik, sebagaimana disebutkan dalam angka llaelanjutnya, berdasarkan penafsiran hukum otentik pula, sebagaimana disebutkan dalam angka lla,ntang penindakan hukum oleh polri terhadap penggunaan gpspenggunaan gps ataupun yang terkait dengan industri otomotif yang melengkapi kendaraan dengan perangkat gps pada instrumen dashboardartinya, menggunakan (memainkan) fitur fitur gps yang terdapat pada smartphone sambil mengemudi, ditindak oleh petugas. tindakan yang sedang dilakukan saat ini oleh polri berkaitan dengan gps adalah melakukan kegiatan simpatik dengan menggelar operasi keselamatan . tindakan yang dilakukan dalam hal ini adalah memberi penjelasan, himbauan, dan sosialisasi yang diikuti dengan peringatan berupa teguran tertulis agar pengguna gps memahami bahaya penggunaan gps yang terpasang smartphone. tentang pemberian teguran tertulis ini diatur dalam sop yang ditetapkan oleh korlantas polri dengan kep nomor kep viii tentang standar operasional prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan teguran tertulis penindakan yang bersifat represif non justisiil), sebagaimana terlampir. ill. yang mulia, hakim saudi isra yang pada pokoknya sebagai berikut: apa yang diperdebatkan ketika pembentuk undang undang, pemerintah, dan dpr, ketika merumuskan itu? terutama yang dimohonkan oleh pemohon. kalau pihak terkait punya bahan bahan tentang itu, juga tidak apa apa menambahkannya risalah pembentukan undang undang lalu lintas ini. berapa jumlah kecelakaan yang disebabkan human error itu, dan berapa yang berasal dari karena menggunakan handphone atau lain lain dalam kendaraan? berdasarkan hal tersebut, pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut: hal ini merupakan pertanyaan kepada pemerintah, tetapi pihak terkait juga diminta menjelaskan kalau pihak terkait punya bahan bahan tentang itu, dapat menambahkannya). oleh karena pihak terkait juga turut serta sebagai anggota tim panitia kerja ruu tentang lalu lintas dan angkutan jalan tahun pihak terkait memiliki catatan dalam rapat tim perumus dan sinkronisasi. walaupun catatan itu merupakan nobulan internal, dan bukan risalah rapat resmi hanja, dapat kiranya kami bacakan sebagai berikut: rapat pimpin ruu lla hari jumat, tanggal mei pukul wib s.d. wib bertempat ruang jasmine hotel intercontinental jakarta. tema rapat: pembenahan terhadap tata bahasa, menyinkronkan rujukan kalimat, definisi, dan peristilahan dalam ruu lla oleh tim sinkronisasi. peserta yang hadir: unsur pemerintah departemen perhubungan, departemen pekerjaan umum bina marga, departemen hukum dan ham, polri, serta tim pakar transportasi, pakar hukum, dan pakar bahasa): anggota timus komisi dpr ri: pak yosef umar hadi (unsur ketua), pak yosef mason golkar), pak eddy bpd), pak nusirwan pdip), ida bagus pdip), abdul hakim pks), pak adrian kapada pds), hussein demokrat), suharno pkb), ali mubarak pkb), ismail ppp), pak sabri salman pan). jalannya pembahasan dalam rapat sesi pukul s.d. wib ketua: dan sebaiknya buat dalam bentuk tabulasi . dan seterusnya point sampai point (membahas lain). ibu ellen ui): penjelasan bukan obat obat terlarang tapi obat obat , artinya dalam penuh konsentrasi, termasuk tidak boleh dalam pengaruh obat pilek. dephub sutrisno: harusnya kata wajar dan kata penuh konsentrasi dijadikan satu dalam penjelasannya kalau memang penjelasannya seperti ini. kecuali penjelasannya berbeda. golkar darul: kata wajar tidak perlu dijelaskan, karena menurut saya sudah cukup jelas. mungkin kalau kata penuh konsentrasi yang masih perlu dijelaskan. seharusnya menelepon menggunakan earphone tidak masalah, kecuali menggunakan dengan cara digenggam. polri irjen. pol. haryanto kadivkum polri: penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak terganggu perhatiannya . sedangkan penjelasan selanjutnya seperti tidak boleh menelpon, tidak boleh menonton dll hanya merupakan penjelasan hal hal yang dapat memengaruhi. (salinan nobulan tim polri dalam rapat pembahasan ruu lla tahun terlampir). iv. yang mulia, hakim suhartono yang pada pokoknya sebagai berikut: dalam praktik lapangan sekarang ini, apakah norma ini sudah diberlakukan atau belum? apakah sebenarnya sudah ada perintah? kalau perintah, kemudian dalam bentuk apa? perlu bukti bahwa ada pernyataan kalor lantas medsos itu bahwa itu akan ditindak. saya atau mahkamah ingin penegasan dari pihak kepolisian, karena kalau sudah diberlakukan, otomatis kalau persoalannya adalah penggunaan gps, penekanannya kan situ . bagaimana yang fitur yang terpasang mobil bawaan mobil? kemudian mungkin apakah ada video, dvd, itu kan kelengkapan yang ada, fitur fitur yang ada mobil yang tidak terpisahkan, itu recover sebenarnya atau bagian dari sebenarnya, yang dikaitkan dengan apakah juga diterapkan diterapkan terhadap gps? berdasarkan hal tersebut, pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut: praktik pemberlakuan atau penerapan norma atau kaedah hukum sebagaimana termuat dalam juncto lla terkait larangan menggunakan telepon khususnya fasilitas gps yang terdapat dalam telepon pintar (smartphone) dihubungkan dengan pengendalian subjektivitas petugas polisi dan ketersediaan regulasi yang menjadi rambu rambu penegakan hukum. bahwa sebagai regulasi yang memuat rambu rambu hukum tentang tata cara melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan serta dalam melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas oleh petugas polisi lapangan maupun penyidik polri, adalah:peraturan kapolri nomor tahun tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas. keputusan kepala korps lalu lintas polri nomor kep tentang. surat telegram kapolri nomor st tanggal mei tentang arahan penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi yang mengemudikan kantor dengan tidak wajar karena gangguan konsentrasi. dalam praktik penegakan hukum yang sedang dan telah berlangsung selama ini, lla dan regulasi atas telah mengandung kepastian hukum karena memuat rumusan sebagai parameter hukum yang jelas (lex certa) dan limitation ketat (lex stricta) bagi petugas polisi lapangan maupun penyidik polri dan tidak membuka bagi kemungkinan polisi melakukan penafsiran hukum sekehendak keinginannya. mengenai penggunaan gps dikaitkan dengan fitur fitur tambahan yang ada smartphone, dan yang terpasang mobil bawaan mobil, untuk penerapan guo yang juga bertujuan tentang keselamatan. sesuai dengan penjelasan kami atas,gps ataupun kendaraan yang dilengkapi dengan perangkat gpsfitur fitur tambahan termasukparameter petugas polri lapangan adalah menggunakan telepon yang berarti mengoperasikan komunikasi dua arah atau membaca atau memainkan handphone sambil mengoperasikan menjalankan kendaraan jalan. mengenai fitur yang terpasang mobil bawaan mobil, hal itu tidak disebutkan dalam guo sebagai pelanggaran, oleh karenanya tidak ditindak. tentang penerapan guo guo berbunyi:bahwa norma pokok dari adalah guo yang berbunyi:njelasan guo menegaskan pengertian perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagai berikut:bahwa rumusan ketentuan guo merupakan materi muatan guo dalam bab kendaraan yang dirumuskan dan tersusun secara sistematis dalam bagian bagian bab sesuai dengan kesamaan materi yang diatur, meliputi: jenis dan fungsi kendaraan, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor, perlengkapan kendaraan bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor, dan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. atas dasar ketentuan atas, bahwa penerapan guo adalah berkaitan dengan larangan melanggar persyaratan perlengkapan kendaraan bermotor , yang norma pokoknya yakni guo merupakan substansi ketentuan larangan menurut standar dan kriteria perlengkapan kendaraan bermotor yang ditentukan dalam guo. sementara itu, perangkat gps bukan merupakan perangkat perlengkapan kendaraan bermotor kendaraan yang ditentukan dalam undang undang. kesimpulan pelanggaran dengan menggunakan smartphone hp gadget terbukti mengakibatkan pengemudi out control (hilang kendali), sehingga berakibat kecelakaan fatalitas tinggi dan korban masal jika melibatkan menggunakan alat tambahan yang dapat menempelkan smartphone tersebut.bahwa dirantai polda metro jaya, kombes halim pagar sebelumnya mengatakan pihaknya akan menyilang pengemudi ojek online yang membuka gps atau pun saat berkendara. menurut halim, aktivitas itu melanggar aturan dalam berkendara. penggunaan gps atau itu dilarang, sudah ada ketentuannya dalam kami akan tilang," kata halim saat menghadiri acara launching sistem penerbitan izin aplikasi online pintu masuk cfd, bundaran hi, jakarta pusat, minggu nyeri dibilang driver online jangan hanya kami). bahwa kemudian hanya berselang sehari dikutip dari media detik.com, kepala korps lalu lintas korlantas) polri irjen pol. royce lumba menyampaikan kabar yang berbeda yakni: penggunaan gps saat berkendara akan dilarang. namun karkolantas memastikan hal itu boleh saja, asal tidak mengurangi konsentrasi dan bisa berkendara dengan baik dan benar serta tidak melanggar undang undang. kepala korps lalu lintas korlantas) polri irjen pol. royce lumba, mengatakan bahwa melakukan kegiatan saat berkendara memang dibatasi. hal tersebut disebut dalam undang undang nomor tahun seperti menonton tv, video, bermain hp, lelah, mengantuk, sampai mabuk. boleh boleh saja (melakukan kegiatan lain saat berkendara seperti mendengarkan radio atau gps), tapi jangan melanggar aturan seperti nonton tv, video, lelah, ngantuk, mabuk, sampai main handphone," ucapnya kepada wartawan bekasi, jawa barat, senin ). boleh asal). angkutan umum, dan oleh karenanya harus ditindak dengan menerapkan ketentuan pidana yang ditentukan dalam guo. pembentuk undang undang telah mengantisipasi perkembangan teknologi telephone seluler (handphone) dalam rangka menjamin agar suatu kaidah hukum guo tetap aktual. dalam hal ini, pelanggaran penggunaan telephone seluler (handphone) yang berkembang menjadi smartphone dapat diakomodir dalam guo dan dapat efektif dilaksanakan dalam penerapannya. polri telah melaksanakan ketentuan guo dengan menerapkan ketentuan pidananya secara eksis, konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan sejak guo diberlakukan. hal ini dapat dilihat dari kinerja penegakan hukum penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas dalam data statistic arms integrated road safety management system) yang memiliki nilai evaluatif dan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan jalan. penyelesaian perkara pelanggaran yang ditindak oleh polri dan perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui peradilan pidana atas ketentuan juncto guo, merupakan indikator faktual bahwa tersebut mudah diterapkan, dan efektif dalam upaya menurunkan jumlah kecelakaan dengan fatalitas tinggi. penerapan ketentuan guo dalam penegakan hukum dengan menindak pengemudi yang menggunakan hp smartphone gadget saat mengemudi terbukti efektif menurunkan jumlah kecelakaan yang disebabkan human eror yang salah satunya perilaku pengemudi yang menggunakan hp smartphone gadget saat mengemudi. hasil analisis data pelanggaran yang ditindak dan data jumlah kecelakaan yang diakibatkan pelanggaran menggunakan hp smartphone gadget saat mengemudipenegakan ketentuan guo dilaksanakan sebagai berikut: subjek pelanggar yang ditindak oleh petugas polri dalam penerapan ketentuan pidana guo adalah setiap orang yang mengemudi sambil menggunakan telepon , sebab penjelasan guo secara eksplisit telah memberikan contoh perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan telepon : petugas polri tidak melakukan perluasan penafsiran terhadap penggunaan gps yang ada dalam smartphone atau yang terpasang dalam kendaraan. maka, dalam konteks ini, polri tidak menindak perbuatan pemasangan perangkat gps pada smartphone atau kendaraan, melainkan terhadap penggunaan telephone nya sambil mengemudi. polri tidak melakukan penilaian terhadap keadaan konsentrasi pengemudi, melainkan terhadap perilaku dan tindakan konkrit yang nampak terlihat dari sikap dan gerakan pengemudi yang tidak wajar saat mengemudi kendaraan bermotor karena menggunakan hp smartphone gadget sambil menjalankan kendaraannya. demikian keterangan tambahan pihak terkaitketentuan dan penjelasannya, dan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan oleh karenanya, penjelasan guo tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) atas perkara permohonan uji materi ini. niet ontvankelijke verklaara). pihak terkait mengajukan (tiga) orang ahli yakni guritnaningsih, danang parikesit, dan marcus primo suharto, yang memberikan keterangan dalam sidang tanggal juni dan keterangan tertulis tanggal juni dan juni dan (tiga) orang ahli yakni kalamullah ramli, sowanwitno lumajang, dan nurhasan ismail yang memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi tanggal juni yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: ahli pihak terkait guritnaningsih ahli psikologi) isu pembahasan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan bahwamenyebutkan: bahwa setiap pengendara bermotor harus berkonsentrasi., antara lain sebagai berikut.. bahwa penggunaan gps pada saat mengemudikan kendaraan penjelasan ilmiah terkait dengan dan mengacu pada pernyataan pada dan tersebut ada beberapa poin penting dalam mengemudi, yaitu: konsentrasi dan menggunakan gps pada saat mengemudi merupakan gabungan dari beberapa kegiatan secara simultan. mengapa konsentrasi menjadi suatu keharusan bagi setiap pengendara bermotor? mengemudi kendaraan bermotor merupakan suatu kegiatan yang kompleks. kegiatan mengemudi melibatkan faktor sensomotorik, faktor kepribadian, faktor kognitif, dan faktor demografis. diantara faktor faktor tersebut, faktor kognitif seringkali kurang disadari sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan perilaku mengendarai. hal mana banyak terlontar dalam percakapan sehari hari, misalnya ketika ada kritik terhadap individu bawah umur yang mengendarai sepeda motor, maka tanggapan yang disampaikan antara lain "ia sudah dapat menyangga sepeda motor dengan kakinya, sudah mampu menggunakan rem dan gas." tanggapan ini menunjukkan bahwa dalam pandangan sebagian masyarakat hal yang dipentingkan ketika mengendarai kendaraan bermotor adalah faktor sensomotorik. pandangan tersebut sudah tentu sangat tidak tepat. sebagaimana kita ketahui bahwa situasi jalan raya sangat cepat berubah, yang memerlukan respons atau reaksi yang sangat cepat dan tepat untuk terhindar dari kecelakaan. salah satu tugas yang diperlukan untuk dapat menampilkan respons yang tepat terhadap situasi yang cepat berubah adalah menyadari situasi lingkungan situation awareness). sebagaimana dijelaskan oleh emsley hal. bahwa untuk menghadapi situasi jalan raya diperlukan adanya atensi (perhatian) yang terus menerus terhadap situasi yang berubah dengan cepat, yang harus dimaknai dan diinterpretasikan untuk membuat keputusan akan tindakan yang hendak dilakukan (lihat gambar mekanisme yang terlibat dalam situation awareness, khususnya dalam memperhatikan hal hal yang terjadi sekitar, membutuhkan kemampuan kognitif, yaitu konsentrasi. konsentrasi merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian (atensi) pengendara pada tugas mengendarai dan tidak diganggu oleh ekstraksi (gangguan) yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar. artinya untuk dapat memerhatikan hal hal yang berubah dengan cepat jalan raya seorang pengendara harus mampu untuk memilih (melakukan selective attention) terhadap hal yang penting, dan mengacuhkan hal hal lain agar dapat melanjutkan perjalanannya dengan aman. atensi dan konsentrasi saat mengemudi dibutuhkan untuk bisa memahami dengan cepat informasi yang diterima jalan, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan yang tepat untuk merespon terhadap situasi yang dihadapi. pentingnya atensi dan konsentrasi dalam mengemudi terutama disebabkan karena situasi lalu lintas yang dihadapi pengemudi saat berkendara merupakan situasi yang dinamis, kompleks, dan berubah setiap saat. hal ini membutuhkan konsentrasi dari pengendara untuk bisa fokus terhadap perubahan yang terjadi dan merespon secara tepat ketika menghadapi perubahan tertentu. kon situation awareness sao term sensory store menari pereefuon mat eng ratan hewan yaris gudang "se pend patin cateoazat ilk kena cb) learhiai memory storage ke833 kesan feedback gambar mekanisme yang terlibat dalam situation awareness emsley, hal. mengapa pengendara harus? menggunakan handphone sambil mengendarai kendaraan bermotor melibatkan tugas ganda (dual taking), yang mana pengendara melakukan dua atau lebih kegiatan atau tugas yang berbeda pada saat yang bersamaan. ketika seseorang melakukan dua atau lebih tugas pada suatu saat secara bersamaan sekaligus, dalam hal ini mengendarai kendaraan bermotor dan menggunakan handphone secara aktif maka terjadi pusat perhatian yang terpisah (divided attention). adanya kapasitas kognitif yang terbatas pada manusia akan semakin terbebani ketika dalam satu waktu harus berkonsentrasi pada dua tugas secara sekaligus. terkait dengan penjelasan tentang konsentrasi pada butir maka hal penting yang diperlukan dalam mengendarai yaitu selective attention sinar, untuk merespons situasi jalan raya yang cepat berubah, menjadi terganggu. dengan demikian, ketika pengendara dengan sengaja atau niat tertentu menggunakan handphone nya, khususnya untuk keperluan memencet tombol, seperti testing untuk mengirim pesan, atau mencari lokasi melalui gps, maka perhatiannya akan tertuju pada layar handphone nya. situasi ini menyebabkan terjadinya divided attention, satu sisi pengemudi mengolah informasi dari situasi jalan saat mengemudi, dan sisi lain mengolah informasi yang ada handphone nya. pengemudi menjadi kurang tanggap terhadap stimuli yang datang dari lingkungan sekitar dan lambat untuk menampilkan respon yang adekuat. berikut adalah beberapa contoh hasil studi yang dilakukan baik luar negeri maupun dalam negeri tentang akibat dari penggunaan handphone. cooper trayek mengemudi dengan menggunakan handphone menyebabkan risiko kecelakaan empat kali lebih besar dibandingkan dengan mengemudi tanpa menggunakan handphone, hal mana terjadi penurunan performa yang menimbulkan terjadinya kecelakaan. granit guritnaningsih dalam penelitian terhadap pengendara berusia muda menunjukkan bahwa mengendarai dengan menggunakan handphone menyebabkan waktu reaksi menjadi lebih lambat dibandingkan tanpa menggunakan handphone. waktu reaksi menjadi lebih lambat ketika penggunaan handphone berupa testing. (lihat tabel terdapat perbedaan sebesar detik antara mengemudi tanpa menggunakan handphone dan menggunakan handphone sambil testing. tabel rata rata mean) waktu reaksi yang diperlukan untuk menginjak rem ketika mengemudi dan menggunakan handphone. waktu reaksi (detik) mengemudi tanpa handphone mengemudi sambal bercakap dengan handphone mengemudi sambal berkomunikasi melalui sms pada saat melakukan testing (memencet tombol) pada handphone sambal mengemudi, terdapat dua modalitas kognitif yang terlibat, yaitu melihat jalan raya dan lingkungan sekitar, dan melihat layer handphone. pada saat tersebut modalitas kognitif yang terlibat kedua duanya adalah modalitas visual. menurut sanders comic, ketika dua tugas memerlukan modalitas yang sama, maka akan terjadi time sharing, sehingga salah satu dari tugas tersebut akan menurun performanya secara bermakna. memencet tombol akan menjadi destructor sehingga terjadi divided attention, yang menurunkan kecepatan dalam bereaksi terhadap stimulus yang ada jalan raya. hasil penelitian tersebut jika diterapkan pada penggunaan gps khususnya ketika memencet tombol untuk mencari tempat tujuan sambal mengemudi, akan terjadi penurunan performa mengendarai. terdapat dua tugas yang dilakukan bersamaan yang dua duanya memerlukan modalitas visual, yaitu mengendarai dan memasukkan data tujuan dalam handphone sehingga akan terjadi time sharing. sebagaimana dikemukakan oleh parsha bahwa yang menjadi isu bukanlah penggunaan gps nya, tetapi melakukan manipulasi (memencet tombol) handphone ketika mengemudi. ketika seseorang memencet tombol handphone untuk menetapkan tujuan melalui gps sambal mengemudi, akan terjadi keadaan dimana mata pengemudi terpaku pada obyek tujuan yang dicari agar handphone sampai otak selesai memprosesnya. sebaliknya otak tidak akan memproses apapun yang tidak dilihatnya, dalam hal ini kondisi jalan raya karena mata pengemudi sedang tertuju pada layar handphone. semakin lama otak mengolah informasi visual layar handphone, semakin lama tidak mengolah informasi yang ada jalan raya. berarti kemungkinan terjadinya kecelakaan semakin besar. sebagaimana dikatakan oleh marie montgomery, bahwa segala sesuatu yang mengalihkan pandangan mata dari jalan raya selama lebih dari dua detik akan meningkatkan terjadinya kecelakaan dua kali lipat hasil studi eksperimental menunjukkan beberapa perilaku mengemudi yang merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ketika melakukan testing pada handphone sebagai berikut: menabrak pembatas jalan menabrak mobil lain masuk sejalur berlawanan arah tidak menjaga jarak aman dengan mobil lain menurunkan kecepatan sehingga kendaraan menjadi bergerak lambat. berbagai perilaku tersebut merupakan perilaku mengendarai yang tergolong sebagai perilaku mengendarai secara tidak aman, yang membahayakan tidak saja diri sendiri tetapi juga pengendara lain. danang parikesit ahli transportasi) telaah akademik terhadap perlindungan keselamatan bagi pelaku perjalanan mobilitas adalah kebutuhan masyarakat untuk memperoleh opportunity , baik ekonomi, interaksi sosial maupun partisipasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan. berbagai dokumentasi mutakhir dari bank dunia, pbb dan lembaga lembaga think thank' lain telah memperlihatkan bahwa transportasi dan mobilitas merupakan katalis bagi tercapainya sustainable development goals atau tujuan tujuan pembangunan global. artinya, kita tidak lagi mempersoalkan apakah transportasi harus difasilitasi oleh negara dan pemerintah. pertanyaan kita hari ini adalah bagaimana negara dan pemerintah memfasilitasi mobilitas manusia dan barang untuk mencapai kesejahteraan yang lebih besar. mobilitas terdiri dari mobilitas fisik dan mobilitas virtual. kecenderungan substitusi mobilitas fisik menjadi virtual semakin terdorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. mobilitas virtual merupakan komplemen dan suplemen terhadap mobilitas fisik. saat ini, para ahli sangat mendorong penggunaan mobilitas virtual pada infrastruktur jaringan telekomunikasi yang belum menghadapi persoalan kongestif (congestion, kemacetan). tidak seperti jaringan jalan yang makin tertekan karena pertumbuhan kendaraan pribadi. semakin banyak mobilitas fisik diubah menjadi mobilitas virtual, maka ruang publik seperti jalan akan semakin berkurang penggunaan lalu lintasnya. pertemuan fisik bisa diganti dengan pertemuan dunia maya melalui telekonferensi dan videokonferensi. pada tujuan komplementer, keberadaan perangkat tik atau ict (information communication technology) seperti alat pandu perjalanan (route guidance system) diharapkan bisa meningkatkan produktivitas kerja para pelaku perjalanan. mobilitas fisik dalam bentuk perjalanan atau transportasi, selain memiliki tujuan yang bersifat positif, juga memberikan eksternalitas negatif seperti risiko paparan polusi emisi, serta risiko keselamatan. eksternalitas negatif transportasi adalah kerugian yang muncul bagi pelaku perjalanan. literatur terkini seperti yang ditulis santos dan dementyeva dkk tetap mengkonfirmasi bahwa kegiatan transportasi tetap memberikan eksposur eksternalitas terhadap masyarakat berupa polusi emisi dan kecelakaan. melakukan perjalanan merupakan kegiatan yang menyebabkan pelakunya terpapar risiko keselamatan lalu lintas. artinya setiap pelaku perjalanan, seharusnya sadar bahwa melakukan perjalanan, baik sebagai pengemudi maupun penumpang kendaraan, akan memberikan tambahan risiko mengalami kecelakaan. cara yang paling aman menghindari risiko kecelakaan tentunya dengan tidak melakukan perjalanan, dan mengganti sepenuhnya mobilitas fisik menjadi mobilitas virtual. hal ini saat ini hampir tidak mungkin dilakukan meskipun arah kecenderungan (trend) arah itu semakin terlihat nyata. risiko keselamatan lalulintas dalam bentuk kecelakaan tabrakan merupakan salah satu bentuk available risk , yang artinya dapat dihindarkan apabila dilakukan upaya mitigasi yang tepat. namun demikian, kecilnya biaya marjinal atas upaya menjaga keselamatan seperti yang elaborasi oleh rizki dan ortuzar menjelaskan mengapa masyarakat cenderung abai terhadap upaya individu masing masing pelaku perjalanan untuk melindungi diri mereka selama perjalanan. hal ini mengakibatkan para ahli transportasi dan ahli ekonomi publik mendorong negara dan pemerintah hadir dalam upaya perlindungan terhadap risiko kecelakaan lalulintas. perlindungan terhadap terjadinya tabrakan (crash) atau kecelakaan (accident) tidak dapat dilakukan pada tingkat individual, melainkan harus dibentuk melalui sebuah sistem yang dikelola oleh pemerintah. kecelakaan lalulintas, merupakan fenomena sosial yang mengakibatkan berkurangnya produktivitas, baik dalam skala pribadi, rumah tangga, korporasi maupun nasional. pencegahan kecelakaan juga dilakukan karena tidak saja melibatkan pengendara, melainkan pengguna jalan lain dan pihak yang terkait dengan korban kecelakaan. disamping itu, seperti yang dijelaskan oleh artikel rizki dan ortuzar negara perlu hadir dalam upaya meningkatkan keselamatan lalulintas dan mengurangi risiko kecelakaan baik bagi pelaku perjalanan maupun pihak yang terlibat dalam kecelakaan. secara khusus, efektifitas dalam pretensi terhadap kejadian kecelakaan lebih tinggi dibandingkan dengan tindakan post crash . artinya mengupayakan tidak terjadi kecelakaan, secara ekonomi dan finansial akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan penanganan pasca kecelakaan. oleh karena itu, maka negara perlu fokus pada upaya pencegahan (pre crash), baik melalui active safety maupun passive safety . negara melalui pemerintah harus menyusun kebijakan operasional yang menekan timbulnya faktor risiko, dan apabila faktor risiko telah diketahui, maka faktor risiko tersebut harus disingkirkan (shift) atau dikelola oleh pihak lain share). salah satu fenomena terkini berkaitan dengan keselamatan lalulintas bagi pengemudi kendaraan adalah tingginya tingkat gangguan (distraction), baik yang bersifat eksogen maupun endogen, yang berasal dari gangguan motorik, gangguan visual dan gangguan audio dari instrumen teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan pengemudi, baik yang sifatnya bahwa keberadaan ketentuan norma guo terhadap frasa menggunakan telepon dapat ditafsirkan sesuai kehendak penegak hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi suatu norma yang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. oleh karenanya hal ini penting bagi. bahwa para pemohon berpotensi secara pasti mengalami kerugian akibat adanya ketentuan norma guo apabila tidak ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi, karena dalam perkembangannya telepon tidak hanya berfungsi untuk komunikasi semata, namun memiliki fungsi fungsi lain yang menjadi sarana utama bagi para pemohon dalam mencari nafkah dan berkegiatan menyalurkan hobinya. bahwa dengan adanya multi tafsir serta keraguan dalam implementasi norma maka para pemohon menjadi berpotensi pasti dapat dikenakan sanksi pidana saat melaksanakan aktivitasnya serta saat menjalankan profesinyabahwa ketentuan guo dalam lla yang diuji konstitusionalitasnya antara lain: penjelasan yang menyatakansudah tersedia kendaraan (build in), maupun yang sifatnya terpisah dari kendaraan yang digunakan. berbagai bentuk ekstraksi, baik motorik, visual maupun audio, telah diteliti secara mendalam negara negara eropa, jepang, korea, amerika serikat, dan australia. hasilnya telah digunakan dalam penyusunan kebijakan, misal eu, dan beberapa negara asia lain. masing masing negara telah menyusun dan regulasi yang mengatur penggunaan alat dalam kendaraan maupun alat portable dalam bentuk handheld. kegiatan mengemudi pada dasarnya merupakan kegiatan beresiko dan membutuhkan konsentrasi tinggi serta energi yang besar untuk mempertahankan daya tahan serta kemampuan untuk membawa kendaraan dengan selamat. setiap gangguan (ekstraksi) akan menimbulkan peningkatan faktor risiko. regulator, dalam rangka meningkatkan standar keselamatan harus melakukan pengelolaan peningkatan faktor risiko tersebut, termasuk pencegahan penggunaan alat atau melakukan kegiatan yang diketahui mengakibatkan ekstraksi, dan memberikan sanksi sebagai peringatan bagi pengguna kendaraan yang menggunakan alat yang mengakibatkan ekstraksi. dengan demikian, pertanyaan konseptual dan fundamental yang harus menjadi perhatian majelis hakim pada kasus ini adalah apakah lla mampu mendorong negara dan pemerintah untuk melindungi tidak saja pengemudi, tetapi juga pengguna jalan lain serta masyarakat yang terkena dampak akibat kecelakaan. aspek pencegahan menjadi elemen penting kesuksesan pemerintah sebagai penerima mandat undang undang upaya mengurangi jumlah kecelakaan dan fatalitas akibat kecelakaan. setiap bagian dari lla yang mengandung unsur penindakan didasarkan pada niatan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang muncul dari kejadian kecelakaan. keterangan atas yang dimohonkan untuk diuji pengujian konstitusional dimohonkan untuk penjelasan dan tentang lalu lintas dan angkutan jalan lla). hak konstitusional yang digunakan adalah dan uud negara republik indonesia tahun uud pemohon mempergunakan sistem navigasi berbasis satelit gps navigation system) yang terdapat dalam telepon pintar smart phone) dalam kegiatan touring atau hobi pemohon dan dalam kegiatan usaha pemohon il). penggunaan personal navigation device pnd) yang berada dalam telepon telah menjadi kebutuhan dalam pengemudi dan kegiatan usaha. adanya kekhawatiran dari pemohon atas penafsiran frasa menggunakan telepon mengakibatkan ketidakpastian dalam pemberlakuannya. fokus dari pemohon adalah interpretasi atas. terdapat dua frasa yang perlu dijelaskan dalam keterangan ahli. frasa menggunakan telepon . frasa melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan dalam mengemudi jalan . penggunaan telepon pada saat mengemudi dengan teknologi saat ini, dilakukan dengan teknologi seluler dengan alat yang bervariasi baik yang berukuran sangat kecil dan dioperasikan dengan menekan papan kunci (keyboard) hingga alat berukuran lebih besar dari genggaman tangan rata rata pria dewasa menggunakan aktivasi suara. variasi harga dan teknologi menyebabkan ukuran alat yang berbeda, dengan metode aktivasi atau penggunaan yang berbeda. hingga saat ini tidak dikenal ukuran dan teknologi yang universal atau standar. regulator telekomunikasi semua negara termasuk indonesia tidak menganut standardisasi ukuran alat dan layar, serta cara operasi telepon seluler tersebut. indonesia juga termasuk negara yang belum secara operasional mengatur tatacara penempatan telepon kendaraan bergerak, baik sepeda motor maupun mobil. secara global, terminologi pelarangan penggunaan telepon selama mengemudi telah diadopsi oleh dan regulasi lebih dari negara. portugal misalnya, penggunaan hands free pada telepon seluler juga dilarang selama mengemudi kendaraan. artinya aktivasi dengan menggunakan suara pun dianggap merupakan ekstraksi yang dapat meningkatkan faktor risiko tabrakan dan atau kecelakaan. dalam pandangan ahli, penyusun undang undang yang menjadi obyek permohonan pengujian telah mendudukkan penggunaan telepon (selular) sebagai faktor risiko dominan dalam penyebab ekstraksi motorik, visual dan audio dalam proses berkendara. keputusan penyusun undang undang telah tepat dilakukan, karena sejalan dengan berbagai temuan riset global mengenai dampak penggunaan telepon seluler, serta dan peraturan yang digunakan sebagai alat penegakan hukum berbagai negara dunia. penggunaan telepon dengan segala fiturnya selama mengemudi yang menyebabkan beralihnya perhatian dalam waktu lebih lama dari waktu reaksi menghadapi kejadian membahayakan. apakah kita (baca: negara dan pemerintah) akan menempatkan pengemudi dalam kondisi yang membahayakan diri dan lingkungannya? pengemudibaik yang bersifat teknologi dan non teknologi telah diteliti secara ekstensif dan telah dapat dibuktikan memberikan dampak signifikan, meskipun pada berbagai tingkatan pengaruh yang akan meningkatkan faktor risiko tabrakan dan atau kecelakaan bagi pengemudi serta membahayakan pengguna jalan lainnya. lla dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku perjalanan sehingga aman, selamat, tertib, dan lancar. pelaku perjalanan adalah mereka yang mengendarai kendaraan, penumpang kendaraan, dan pihak lain yang berada dalam wilayah pengaruh dari manuver atau pergerakan kendaraan tersebut. teknologi kendaraan dan teknologi keselamatan kendaraan memiliki dinamika yang sangat cepat sehingga perlu adaptif dengan perubahan teknologi tersebut, dengan tetap memberikan arah kehendak negara untuk melindungi masyarakat. masalah yang dimiliki oleh banyak pemerintah yang melakukan implementasi regulasi pelarangan penggunaan telepon seluler dengan segala fiturnya adalah terletak pada aturan operasionalnya, baik memberikan definisi teknis yang sesuai dengan perkembangan teknologi, serta melakukan pemantauan atau surveillance selama pengemudi mengendarai kendaraannya. undang undang sektor telekomunikasi saat ini tidak mengatur mengenai kewajiban penyerahan data kegiatan penggunaan telepon dari pengemudi kepada pemerintah, maupun akses pemerintah terhadap aktivitas yang dilakukan pengemudi saat mengendarai kendaraan. gangguan konsentrasi dalam berkendara sangat bervariasi, namun berbagai penelitian dalam dan luar negeri telah memberikan bukti yang sangat kuat bahwa gangguan konsentrasi berkendara akan meningkatkan faktor risiko keselamatan, tidak saja bagi dirinya tetapi bagi anggota masyarakat lain. dalam ilmu keselamatan lalu lintas (traffic safety science), menghilangkan, mengurangi, dan merelokasi faktor risiko ini menjadi upaya yang paling efektif dalam meningkatkan keselamatan perjalanan. penggunaan pnd (personal navigation device) yang terdapat dalam telepon seluler atau secara teknis dikenal sebagai gnis phone selama pengemudi telah menyebabkan peningkatan faktor risiko kecelakaan yang sangat dominan dibanding jenis jenis distraktor lain, karena memiliki unsur gangguan yaitu gangguan motorik, visual, dan audio. upaya melindungi masyarakat pelaku perjalanan dan pengguna jalan harus diutamakan lebih dari manfaat yang dinikmati oleh orang per orang maupun kelompok. dinamika perubahan teknologi yang cepat harus diakomodasi dalam regulasi operasional yang perlu ditinjau secara berkala. kesimpulan lla telah memberikan arah kebijakan publik yang jelas tentang perlindungan masyarakat luas, tidak hanya pada pengendara melainkan yang lebih penting adalah pelaku perjalanan yang berada dalam wilayah pengaruh pengemudi kendaraan. gangguan konsentrasi mengemudi harus dihilangkan, ditekan dan dipindah sedemikian rupa sehingga risiko kecelakaan bisa ditekan, dengan demikian lla telah memberi perlindungan hukum terhadap pelaku perjalanan, dalam hal memberikan peringatan pada pengemudi bahwa yang pelanggaran atas lla akan membahayakan tidak saja dirinya, melainkan lebih penting lagi adalah masyarakat luas. penggunaan telepon beserta fitur yang ada padanya akan menyebabkan ekstraksi motorik, visual, dan audio, yang akan menjadi faktor pemicu pengurangan konsentrasi mengemudi dan oleh karenanya secara ilmu keselamatan lalulintas (traffic safety science) sudah tepat apabila penjelasan lla memuat hal tersebut. dinamika teknologi yang cepat memerlukan adaptasi regulasi yang cepat sehingga pemerintah perlu menyusun pengaturan operasional secara berkala yang setiap kali ada perubahan teknologi dapat segera mengakomodasinya. perubahan cepat ini tidak memungkinkan dimasukkan dalam lla karena akan mengakibatkan lla tidak mampu bersifat adaptif dan futuristik. dengan demikian, sudah sesuai dengan kaidah kaidah ilmu transportasi dan ilmu keselamatan lalu lintas, serta berbagai penelitian empiris berbagai negara yang sudah maju dengan tingkat keselamatan lalu lintas yang tinggi. marcus primo suharto ahli hukum pidana) persoalan hukum yang menjadi pokok gugatan: bahwa dirumusdalam dijelaskan bahwa penjelasan lla terhadap" oleh pemohon dipandang tidak memiliki maksud yang jelas sehingga dapat ditafsirkan sesuai dengan keinginan penegak hukum dan bertentangan dengan kepastian hukum, sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk penggunaan aplikasi system nav isasi yang berbasiskan satelit biasa disebut global positioning system gps) yang terdapat dalam telepon pintar smartphone), bahwa ketentuan pidana dihubungkan dengan penjelasan menurut pemohonpenegak hukum, sehingga dapat bersifat multi tafsir. bahwa oleh karena menurut pemohon bersifat multitasir, maka akan menimbulkan keragu raguan dalam implementasinya yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional, yaitu perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum. berdasarkan persoalan hukum yang menjadi pokok gugatan, tersebut atas, maka persoalan hukum yang akan dibahas dalam perspektif hukum pidana ialah: apakah perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana tindak pidana pada bersifat multitafsir dan tidak memenuhi syarat sebagai delik perbuatan pidana?? sebelum ahli menyampaikan pendapat terhadap dua persoalan tersebut atas, perkenankanlah ahli menyampaikan alasan mengapa kewajiban mengemudi kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi perlu kriminalisasi dan diberi sanksi pidana. ditinjau dari sisi ilmu hukum pidana, tidak setiap perbuatan yang membahayakan masyarakat harus diselesaikan melalui hukum pidana, apabila perbuatan yang membahayakan itu masih dapat ditanggulangi dengan cara lain, selain hukum pidana. perbuatan yang membahayakan akan ditetapkan sebagai perbuatan pidana apabila pembentuk undang undang memandang cara lain, selain hukum pidana dipandang tidak efektif dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya. fungsi hukum pidana yang demikian sering disebut dengan fungsi subsidi atau ultimatum medium, yaitu hukum pidana baru akan digunakan apabila sarana lain dipandang tidak memberikan hasil untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. namun apabila pembentuk memandang sifat berbahayanya perbuatan dan atau kepentingan hukum yang harus dilindungi sedemikian besar dan serius, maka pembentuk akan menanggulangi perbuatan yang membahayakan masyarakat itu dengan hukum pidana. dalam perkara guo, menurut ahli mengendarai kendaraan bermotor jalan apabila tidak dijalankan secara tidak hati hati serta memenuhi persyaratan berlalu lintas akan menimbulkan bahaya baik terhadap diri pengemudi maupun kepentingan hukum orang lain yang berada ruang jalan maupun yang berada pinggiran ruang jalan. data korban kecelakaan lalu lintas dapat ahli sampaikan sebagai berikut: tabel data korban kecelakaan lalu lintas angka ket. bat jan sele jajan meninggal dunia korban turun| luka ringan kerugian turun sumber korlantas mabes polri data korban dan kerugian materiil tersebut tentu diakibatkan oleh beberapa sebab, misalnya karena kondisi jalan, cuaca, penerangan, dan lain sebagainya, tetapi data kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena perilaku pengemudi ternyata juga masih sangat tinggi sebagaimana tersaji dalam table berikut ini: tabel data laka lantas berdasar perilaku pengemudi perilaku melakukan aktifitas naik lain salah memberi naik. jegunpanbe oom jam maag gagal memberi naik tanda tertidur kelelahan turun menggunakan naik gadget mendadak turun merubah kecepatan ceroboh saat turun menyalip il. tidak waspada turun akan lalu lintas dari depan ceroboh saat belok turun menyalip turun tikungan mengabaikan naik aturan lajur melampaui batas naik kecepatan ceroboh terhadap turun aturan lajur menyalip mengabaikan turun rambu dan marka gagal menjaga turun jarak aman mengabaikan hak turun jalur pejalan kaki data tidak naik jumlah turun mengingat begitu tingginya kejadian maupun korban kecelakaan lalu lintas, lla melalui menentukan setiap orang yang menggunakan jalan wajib: berperilaku tertib: danfatau mencegah hatberdasarkan rumusan tersebut ada (tiga) kondisi atau kepentingan yang ingin diwujudkan yaitu: terciptanya kondisi lalu lintas yang tertib,kan terciptaterjadinya tindak pidana yang mengakibatkan kerugian harta benda, sakit, atau bahkan hilangnya nyawa karena terjadi tabrakan kecelakaan lalu lintasmencegahketerkaitan antara ketentuanmenyangkut kepentingandengan demikian berdasarkan sifat berbahayanya perbuatan dan kepentingan hukum yang harus dilindungi, pembentuk mempunyai alasan yang kuat untuk mengkriminalisasi perbuatan pengemudi yang tidak mengemudikan kendaraannyahadap frasa menggunakan telepon . yang menyatakanketentuan guo atas bertentangan secara bersyarat (conditional unconstitutional)bahwa ketentuan guo telah bertentangan secara bersyarat (conditional unconstitutional) uud dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa jaringan telepon pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tetap dan jaringan bergerak. jaringan tetap adalah telepon rumah atau kantor yang biasanya menggunakan kabel, sedangkan jaringan bergerak meliputi satelit, telepon seluler, dan radio ranking. kedua jaringan ini yang dipergunakan seluruh dunia untuk membantu proses komunikasi. bahwa perkembangan telepon jaringan bergerak (telepon seluler) sangat pesat, telepon genggam yang bersifat mobile baru mulai booming indonesia pada tahun an. kemudian perkembangan telepon seluler dengan tidak wajar dan penuh konsentrasi. selanjutnya untuk menjawab permasalahan pertama, perlu saya sampaikan bahwa meskipun pembentuk menghendaki perbuatan yang membahayakan kepentingan masyarakat diselesaikan melalui hukum pidana, namun penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk mencegah perbuatan yang membahayakan masyarakat atau untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, penggunaan hukum pidana tetap harus dilakukan dengan ekstra hati hati, karena penerapan hukum pidana yang tidak tepat juga dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat. packer dalam bukunya the limit's the criminal sanction menyatakan. sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun masa yang akan datang tanpa pidana the criminal sanction indispensable: could not, now the foreseeable future get along without it). sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan atau bahaya besar dan segera, serta untuk menghadapi ancaman ancaman dari bahaya the criminal sanction the best available device have for dealing with gross and immediate harus and threats harm). sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan mengancam utama dari kebebasan manusia. merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat, dan secara manusiawi, merupakan mengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa the criminal sanction once prime guarantee and prime threatened human freedom. use prominently and humanity, guarantee: used indiscriminately and coercively, threatened.) packer, selanjutnya untuk melihat apakah rumusan bersifat multitafsir dan tidak memenuhi syarat sebagai delik harus dilihat berdasarkan persyaratan untuk menetapkan perbuatan sebagai perbuatan pidana atau kriminalisasi. kriminalisasi dalam tulisan ini dimaknai sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan, yang semula bukan merupakan perbuatan pidana tindak pidana, kemudian ditetapkan sebagai perbuatan pidana. mengingat penggunaan hukum pidana yang dapat menjadi penjamin yang utama dan sekaligus menjadi mengancam yang utama, maka pertimbangan pembentuk dalam mengkriminalisasikan perbuatan menjadi sangat penting. adapun syarat syarat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut mulai, perbuatan yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana tidak akan menimbulkan overkriminalisasi (the misuse criminal sanction). dengan syarat ini pembentuk harus memastikan rumusan perbuatan pidana harus memberikan kepastian, dan tidak dapat digunakan terhadap perbuatan yang tidak dimaksud oleh uu. dengan adanya syarat ini, maka pembentuk harus merumuskan perbuatan sedemikian rupa sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menerapkan hukum pidana terhadap perbuatan lain, selain yang dimaksudkan oleh pembentuk uu. syarat ini berhubungan dengan asas lex certa yang mensyaratkan perbuatan yang kriminalisasi harus jelas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda (ambigu). asas lex certa merupakan bagian terpenting dari asas legalitas (lex scripta, lex stricta, dan lex certa). rumusan lla menyatakanerdasarkan rumusan tersebut dihubungkan dengan, menurut ahli terdapat dua perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan laj tersebutselanjutnya terhadap unsur unsur (bestanddeel depict) dari dapat ahli jelaskan sebagai berikut: unsur setiap orang, dalam hal ini yang dimaksud adalah orang badan pribadi, karena badan hukum sebagai subyek delik menurut kodratnya tidak mungkin dapat mengemudikan kendaraan. unsur mengemudikan kendaraan bermotor, pengertian mengemudikan kendaraan bermotor ialah menjalankan atau mengendalikan kendaraan bermotor, yaitusur jalan, artinya orang tersebut mengemudikan kendaraan bermotorrel dan jalan kabel. unsur secara tidak wajar, pengertian tidak wajar adalah mengemudikan kendaraan secara agresif atau memaksakan kehendak luar kewajaran atau bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan dalam perundang undangan sebagaimana ditentukan pada melakukan kegiatan lain, yang dimaksud melakukan kegiatan lain ialah setiap kegiatan selain mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat mengganggu konsentrasi dalam mengemudi. dipengaruhi oleh suatu keadaan, ialah setiap perbuatan atau keadaan yang dapat menimbulkan pengaruh konsentrasi dalam mengemudi. yang mengakibatkan, ialah setiap keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan akibat. gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan, ialah berkurangnya atau hilangnya konsentrasi dalam mengemudi. berdasarkan penjelasan unsur unsur delik dan perbuatan yang dilarang tersebut, menurut ahli rumusan telah memenuhi syarat tidak akan menimbulkan overkriminalisasi dan memenuhi asas lex certa. penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana tidak boleh bersifat hoc, larangan penetapan perbuatan sebagai perbuatan pidana untuk sementara waktu atau hoc dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana oleh pembentuk untuk kepentingan jangka pendek atau sementara waktu. dalam system perundang undangan kita, penggunaan hukum pidana untuk kepentingan jangka pendek hanya dimungkinkan dalam bentuk perpu, yang dapat dikeluarkan oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. sehubungan dengan hal tersebut, konstitusi menetapuntuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana untuk kepentingan jangka pendek atau sementara waktu. menurut ahli, kriminalisasi perbuatan dalam lla jelas tidak dimaksudkan untuk jangka pendek atau sementara waktu hoc, karena lla diharapkan oleh pembentuk dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. harus mengandung unsur korban (victimizing) baik aktual maupun potensial. syarat ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana telah menimbulkan atau akan menimbulkan korban. pengertian korban dalam hal ini adalah korban manusia baik dalam bentuk hilangnya nyawa, rasa sakit maupun hilangnya harta benda. menurut ahli unsur korban kecelakaan lalu lintas terpenuhi, bukan hanya potensial tetapi telah menimbulkan korban secara aktual. tabel secara jelas menunjukkan adanya korban mati, korban luka berat, korban luka ringan, maupun kerugian materiil. memperhitungkan analisa biaya dan hasil (cost and benefit principle): prinsip analisa biaya dan hasil mengandung maksud bahwa penegakan hukum pidana akan memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. pengertian hasil dalam kriminalisasi tidak selalu bermakna materiil (uang atau kebendaan) tetapi tetap terjadinya tertib sosial merupakan keadaan yang harus diperhitungkan. pendek kata, penegakan sanksi pidana akan memberikan keuntungan dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pembiaran suatu perbuatan yang membahayakan menurut ahli syarat memperhitungkan cost and benefit principle dalam mengkriminalisasi terpenuhi karena selain kerugian materiil yang ditimbulkan akibat dari kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya masih sangat besar, budaya tertib dijalan harus tetap terjaga, mengingat perilaku dijalan secara sosiologis sering dipandang sebagai etalase kebudayaan suatu bangsa. biaya menjaga dan mempertahankan budaya tertib jalan, menurut ahli tidak sebanding dengan biaya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. bahkan dengan dikenakannya sanksi denda pada pelanggaran lalu lintas, maka dapat mengurangi biaya penegakan hukum. mempertimbangkan prinsip ultimatum medium, prinsip ultimatum medium dalam proses kriminalisasi, menjadi pertimbangan pembentuk uu, karena penggunaan sanksi pidana sebagaimana telah dijelaskan dapat menimbulkan efek negatif. prinsip ultimatum medium dalam proses kriminalisasi menurut ahli merupakan domain pembentuk uu. dengan memperhatikan yang menyatakan masyarakat wajib berperan serta dal, ahli berkesimpulan bahwa pembentuk telah mempertimbangkan cara cara non hukum pidana dalam membentuk disiplin dan etika berlalu lintas dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. tidak menimbulkan overbelazting bagi aparat penegak hukum, prinsip ini mengandung maksud bahwa penegak hukum dapat menegakkan hukum atas pelanggaran perbuatan pidanayang ditetapkan menurut ahli, aparat penegak hukum polri maupun ppn perhubungan mampu menegakkan pelanggaran atas lla, karena dari sisi penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas termasuk perkara yang mudah pembuktiannya. hal ini ternyata dalam kurap yang menyatakan tindak pidana pelanggaran lalu lintas jalan diadili dalam peter siksaan perkara cepat. menghasilkan peraturan yang enforceable, mengandung maksud bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditetapkan oleh pembentuk akan dapat ditegakkan, artinya keseluruhan unsur perbuatan (bestanddelen depict) dapat dibuktikan oleh penegak hukum, menurut ahli unsur delik dari mudah pembuktiannya, sehingga peraturan tersebut dapat ditegakkan. memperoleh dukungan publik, artinya penetapan perbuatan sebagai perbuatan pidana memperoleh persetujuan masyarakat atau representasi masyarakat. dengan telah ditetapkannya sebagai melalui proses legislasi, maka secara yuridis lla telah memperoleh dukungan publik. berdasarkan uraian tersebut atas, maka ahli berkesimpulan bahwa berdasarkan syarat syarat kriminalisasi perbuatan sebagaimana dirumuskan pada tidak bersifat multitafsir dan telah memenuhi syarat sebagai perbuatan pidana. selanjutnya terhadap permasalahan yang kedua, yaitu. sebagaimana telah ahli kemukakan depan, berdasarkan rumusan lla yang rp. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), perbuatan yang dilarangberdasarkan rumusan dihubungkan dengan menurut ahli penekanannya adalah mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi, sehingga perbuatan yang diancam dengan pidana adalah mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan mengemudikan kendaraan dalam keadaan adanya gangguan konsentrasi. adapun keadaan yang mengakibatkan terganggunya konsentrasi dapat terjadi karena berbagai hal, seperti dalam keadaan sakit, mabuk, lelah, mengantuk, atau mengemudikan kendaraan bermotor sambil bercanda, menggunakan telepon, menonton televisi atau video dan lain sebagainya. dengan demikian menurut ahli tidak ada larangan perbuatan yang diancam pidana seseorang menggunakan aplikasi system navigasi yang berbasiskan satelit yang disebut global positioning system gps) yang terdapat dalam telepon pintar smartphone). berdasarkan pengertian ini, tidak akan menghalangi keb kerajaan mobil mobil yang dilengkapi peralatan system navigasi yang berbasiskan satelit yang biasa disebut global positioning system gps) sepanjang secara teknis telah teruji penempatannya tidak akan mengganggu konsentrasi mengemudi, sehingga pengemudi tetap dapat mengemudikan kendaraan bermotor secara wajar dan penuh konsentrasi. terhadap kendaraan bermotor yang belum dilengkapi peralatan system navigasi yang berbasiskan satelit yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan mobil tidak terdapat larangan menggunakan smartphone, sepanjang penggunaannya tidak mengganggu konsentrasi dalam mengemudi. pengemudi kendaraan bermotor yang akan menggunakan system navigasi yang berbasiskansatelit melalui smartphone tetap dapat menggunakannya sepanjang tidak akan menganggu konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan secara wajar, misalnya dengan cara menghentikan kendaraannya sejenak tempat yang aman untuk melihat arah jalan yang dikehendaki, karena mengendarai kendaraan sambil melihat gps dalam smartphone yang dipegangnya akan mengganggu konsentrasi dalam mengemudi. kalamullah ramli ahli teknologi informatika) implikasi multi taking saat mengendalikan kendaraan bermotor, tinjauan aspek human computer interaction hci) dan ilmu kognitif pendahuluan gangguan mengemudi (distracted driving) adalah istilah yang digunakan untuk merepresentasikan pengendara yang terganggu fokus dan konsentrasinya saat berkendara karena melakukan aktivitas lain secara bersamaan. aktivitas lain, dilakukan bersamaan sambil mengemudi, yang meningkat secara tajam saat ini adalah memperhatikan telepon pintar. berbagai negara kegiatan tambahan yang dilakukan secara pararel sambil mengendalikan kendaraannya adalah aktivitas ilegal dan dianggap sangat membahayakan. lebih ekstrim kesalahannya karena sangat meningkatkan resiko kecelakaan pihak pihak lain jalan raya. mengendalikan kendaraan bermotor adalah aktivitas kognitif yang sangat kompleks berikut ini dikucilkan hasil penelitian yang dituangkan dalam paper ilmiah schweizer et. al., tentang kompleksitas aktifitas kognitif pengendara kendaraan bermotor. safe driving requires the ability concentrate, divide attention between multiple sensory events across visual and auditory localities, and make fast cognitive decisions complex and rapid changing environment. the present study applied virtual reality vr) technology functional magnetic resonance imaging (feri) system investigate how brain responses healthy adults change across various driving scenarios. using this novel setup allowed obtain real time, spatiotemporal profile brain activity while driving safe environment. previous mri driving research has identified brain areas responsive different aspects driving carvalho al., spiders and maguire, including maintaining driving speed pers al., calon al., and responding uncertainties during driving allan al., these studies commonly identified brain regions involving the motor, parietal, occipitalis, and cerebellar notices responsible for various driving maneuvers walter al., calon al., uchiyama al., grayson al., calon and pearson, such turning, reverting, and stopping spiders and maguire, all which require visual spatial and visual motor processes. specific tasks such monitoring other cars, processing traffic rules, and action planning, recruit the pre supplementary motor area, the superior parietal and lateral occipitalis notices, well the cerebellum spiders and maguire, these additional activation posterior brain regions have been attributed the increased demands that driving places vision and motor skills, well vismo motor and vismo spatial integration . penjelasan atas menggambarkan bagaimana sumber daya otak kita bereksplorasi secara intensif dan ekstensif dalam aktivitas berkendara. membebani otak kita dengan keharusan mengkoordinasikan aktivitas vision motor dan vision spatial tambahan, jelas akan sangat mengganggu kerja koordinasi inti kerja otak sensor motorik dalam mengendalikan kendaraan bermotor. saat itu lah, otak akan memberikan prioritas perhatian. beralihnya prioritas konsentrasi aktifitas lain selain mengendalikan kendaraan sangat jelas berpotensi meningkatkan peluang terjadinya kecelakaan. penggunaan smartphone dan disorientasi fokus dalam riset yang lain, kehadiran telepon genggam sekitar kita berpotensi menyebabkan disorientasi terhadap tugas atau fokus utama kita. berikut dikucilkan dari penelitian yang dilakukan oleh ward, f., et. al, akan hal ini. research the relationship between mobile devices and cognitive functioning has largely focused downstream consequences device related changes the orientation attention. for example, research mobile device use while driving indicates that interacting with one's phone while behind the wheel causes performance deficit such delayed reaction times and intentional blindness (e.g., trayek and johnston card al. these deficit mirror those associated with distraction jive conversations carte and nunes similarly, research the educational sphere demonstrates that using mobile devices and social media while learning new material reduces comprehension and ipairs academic performance (e.g., free al. however, mobile device use does not affect performance self paced tasks, which allow individuals compensate for device related distraction picking where they left off (e.g., fox, rosen, and crawford bowman al. taken together, these findings suggest that many the cognitive impairment associated with mobile device use may simply represent the general deleterious effects directing conscious attention away from focal task. what may special about smartphones, however, the frequency with which they seem create these diversion: their omnipresence and personal relevance may combine create particularly potent draw the orientation attention. penelitian atas menegaskan tidak mungkin memberikan konsentrasi penuh atau fokus pada dua atau lebih aktifitas berbeda yang sama sama bersifat brain intensive. jika ada fokus yang menjadi perhatian, maka persentase kerja otak akan terbagi menjadi partisi dengan rasio yang bervariasi. aktivitas tambahan (multi taking) menurunkan daya orientasi ruang dan kontrol atas gerakan bawah sadar seperti diungkapkan dalam penelitian oleh choi, h., et. al) pada kutipan bawah ini, aktivitas multi taking akan menurunkan daya orientasi ruang dan melemahnya kontrol atas monitoring kesalahan dan gerakan gerakan bawah sadar. compared when the drivers were focused only driving, when the drivers drove while performing sub task, the number activation vowels greatly decreased the parietal area, which responsible for spatial perception. task performing areas, such the inferior frontal gyrus and the superior temporal gyrus, showed increased activation. performing sub task simultaneously while driving had affected the driver's driving. the cingulata gyrus and the sub lebar region (lentiform nucleus, caudata, insula, and thalamus), which are responsible for error monitoring and control unnecessary movements (e.g., wheel and pedal movements), showed increased activation during driving with sub task condition compared driving only condition kesimpulan penelitian penelitian ilmu kognitif, yang dalam disiplin ilmu teknologi informasi dan komunikasi masuk dalam ranah ilmu human computer interaction hci) khususnya cognitive engineering, melakukan dua kegiatan atau lebih secara bersamaan akan mengakibatkan penurunan fungsifokal utama. untuk sektor transportasi hal ini relevan dengan aktivitas mengendalikan kendaraan bermotor yang diiringi dengan beberapa aktivitas tambahan secara pararel. mengendalikan kendaraan bermotor sambil berbagi fokus dengan penggunaan smartphone hanya lah salah satu contoh aktivitas multi taking, antara kemungkinan aktifitas aktifitas lainnya, yang berpotensi menyebabkan pengendara kehilangan kendali secara visual, spasial dan motorik atas kondisi dinamis sekitar kendaraan bermotor. hal ini sangat berbahaya karena dapat mengancam keselamatan diri, dan orang lain sekaligusnama tafsir nurchamid tempat, tanggal lahir kutoarjo, november pekerjaan dosen alamat billy and moon blok nomor pondok kelapa, duren sawit, jakarta timur dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober memberi kuasa kepada dian afrika, s.h., m.h., wahyu nugroho, s.h., m.h., unto dwi yulianto, s.h., m.h., leni grace orem mastianna, s.h., abdul, s.h., m.h., wahyudi, s.h., ahmad irwandi lubis, s.h., jadi naufal, s.h., moin tualeka, s.h., agus sampul alam, s.h., eka puji lestari, s.h., advokat dan konsultan hukum, yang beralamat perumahan poin mas blok d4 9a rangkaian jaya, pancoran mas.wsampaikan kepadaalasan alasan permohonan uji materiil bahwa masa lalu, remisi digunakan untuk melunakkan keadaan dimana hukum sulit untuk ditoleransi karena begitu sangat keras dan kaku. istilah pengampunan dalam konteks hukum pertama kali ditemukan dalam hukum perancis. sejak dulu remisi telah ditetapkan untuk menjadi hak yang diberikan kepada seorang pemimpin. presiden atau raja, dipandang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan bijak dan adil, bahwa pemberian remisi didasarkan pada wewenang toleransi atas dasar rasa kemanusiaan dan hak dan atau kewajiban warga negara dengan berbagai pertimbangan, entah itu untuk alasan yang sifatnya politik, ekonomi, sosial ataupun budaya: bahwa pada masa yunani kuno tahun sm, remisi pertama kali diputuskan oleh thrasybulus, yakni seorang jenderal tinggi yunani dan diberikan kepada orang yang telah dinyatakan bersalah karena mendukung lawan politiknya yang sebelumnya sudah gulungan kekuasaannya. mulai dari situlah konsep konsep mengenai remisi mulai dikembangkan: bahwa remisi yang diberikan oleh narapidana dengan tujuan untuk mengurangi hukuman atau masa tahanan. jika remisi diberikan dengan mengganti suatu hukuman dengan hukuman lain yang lebih ringan, maka tindakan tersebut dinamakan komputasi. penjara, sejalan dengan kebijakan perubahan penjara dengan sistem ketentaraan. sistem ketentaraan menempatkan remisi sebagai anugerah. artinya remisi adalah anugerah dari pemerintah kepada narapidana. dalam gestichten element, remisi hanya diberikan pada hari ulang tahun ratu belanda. berdasarkan hal ini remisi hanya benar benar anugerah belaka, bahwa remisi diberikan bagi narapidana yang berbuat jasa kepada negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu lembaga pemasyarakatan. jasa pada negara dimaksud dengan berbuat jasa pada negara adalah jasa yang bersifat politis yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. sedangkan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan antara lain:ikut menanggulangi bencana alam: cc. mencegah pelarian tahanan atau narapidana (dibeberapa negara pelarian dikenakan hukuman disiplin dan dibatalkan anugerah pengurangan hukumannya dan hadiah, tapi narapidana yang menggagalkan mendapat sebaliknya): menjadi donor organ tubuh dan sebagainya. bahwa tujuan akhir dari pembinaan lembaga pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku narapidana (yang semula jahat, tersesat), menjadi orang yang baik. narapidana telah dapat menunjukkan adanya hasil perubahan perilaku menjadi baik, kepadanya diberikan beberapa hak yang bertujuan untuk mengurangi penderitaannya. semakin cepat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari pembinaan itu selama berada dalam lembaga pemasyarakatan, semakin cepat pula diakhiri atau dikurangi penderitaannya. bahwa pada masa orde lama pemerintahan soekarno mempelopori pengaturan pemberian remisi melalui keppres republik indonesia serikat nomor tahun tentang remisi. soekarno, mengatakan remisi diberikan setiap peringatan proklamasi kemerdekaan tanggal agustus . perubahan ini disambut dengan kelegaan hati rakyat indonesia, sebab setiap ulang tahun kemerdekaan republik indonesia banyak narapidana yang mendapatkan remisi. sejak tahun remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana: bahwa setiap penegak hukum khususnya penyidik polri, kejaksaan dan kpk adalah bagian dari tangan hukum (the arm the law) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus demi kebenaran dan keadilan, bahwa dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan penegak hukum tidak boleh pandang bulu, harus mandiri (independent) agar mendapatkan kesamaan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi, sehingga setiap penyidik polri, penyidik penuntutan jaksa, dan penyidik kpk dalam menangani perkara tindak pidana korupsi masih banyak terdapat perbedaan, padahal penyidik dari (tiga) instansi dalam memberikan sangkaan pada dan undang undang yang digunakan sama dan tidak ada perbedaan, tetapi yang jadi masalah adalah mengapa pemohon menjadi terpidana dari kpk tidak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sedangkan terpidana lainnya nazaruddin, gatot puji nugroho, taipei irianto putro, damayanti wisnu putranto, dermawan ginting, amir fauzi, dada roda, dsb) yang sama sama dari kpk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sedangkan terpidana dari polri dan kejaksaan akhmad fasih, hendak doyo, dsb) mendapatkan remisi: bahwa terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kpk bisa mendapatkan remisi asalkan harus mendapatkan justice collaborator atau saksi pelaku. definisi pengertian dari saksi pelaku itu sendiri, dan dalam nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, khususnya ketentuan angka menyatakbahwa apabila dicermati dari ketentuan tersebut, frasa tindak pidana tidak terdapat kategoribahwa dalam praktik penegakan hukum, frasa tindak pidana atas pengertian tersebut dalam konteks saksi pelaku, sangat berpotensi terjadinya diskriminasi dan atau perlakuan yang berbeda serta tidak ada kepastian hukum sehingga berdampak kepada ketidakadilan diantara terpidana, seringkali pidana umumketentuan angka nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korbanmaka akan bertentangan dengan dan uud:agorlakuan yang diskriminatif bagi terpidana dengan jenis apapun itu (baik umum maupun khusus), dalam konteks ini terpidana korupsi, yang masing masing ditangani oleh beragamnya tiga institusi tersebut:, bahwa dalam praktik penegakan hukum, frasa pengurangan masa pidana (remisi) atas pengertian tersebut dalam konteks saksi pelaku, sangat berpotensi terjadinya diskriminasi atau perlakuan yang berbeda sehingga berdampak kepada ketidakadilan oleh pemohon, seringkali pidana khususapabila dicermati dari ketentuan tersebut, frasa pengurangan masa pidana (remisi) tidak terdapat suatu penafsiran hukum baiksehingga menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus,. bahwa pemohon tidak mendapatkan remisi karenbahwa selama pemohon menjadi warga binaan sukamiskin bandung, pemohon tidak mendapatkan remisi karena adanysehingga akibat tersebut berdampak pemohon:penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada berupa: a.tersebutmohon mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, bahwa secara kelembagaan, institusi penegakan hukum bidang hukum pidana telah berkembang berbagai negara, perkembangan tersebut dikarenakan terdapat tindak pidana khusus sebagai tindak pidana tertentu luar kuhp, salah satunya tindak pidana korupsi. institusi penegakan hukum yang dapat dikatakan permanen bidang hukum pidana adalah kepolisian dan kejaksaan, kemudian dalam perjalanannya kedua institusi tersebut dianggap gagal untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus, sehingga lahirlah institusi ketiga dari penegakan hukum pidana, yakni komisi pemberantasan korupsi kpk) meskipun bersifat hoc dan sewaktu waktu dapat dibubarkan. institusi tersebut dalam rangka membantu dan memperkuat kewenangan dari kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. bahwa dalam praktik, terpidana yang ditangani dari masing masing institusi tersebut mendapatkan perlakuan yang berbeda, dalam hal ini khusus terpidana korupsi yang penanganan asalnya dari kpk, tidak diberikan remisi meskipun terpidana tersebut menjadi saksi pelaku, dan berdasarkan perlindungan saksi dan korban, terpidana sebagai saksi pelaku mendapatkan penghargaan, salah satunya remisi tambahan. adapun terpidana korupsi lainnya yang penanganannya berasal dari institusi kepolisian dan kejaksaan mendapatkan remisi, baik yang bersangkutan memberikan kesaksiannya, maupun tidak memberikan kesaksiannya. hal inilah menjadikan terpidana tidak adanya jaminan perlindungan hukum untuk mendapatkan penghargaan tersebut, dan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tidak memberikan keadilan diantara para terpidana tersebut. bahwa dalam ketentuan huruf guo semestinya juga berlaku baik bagi narapidana umum, maupun narapidana khusus. kemudian di sub lagi, narapidana khusus tindak pidana korupsi yang terklasifikasi dalam beberapa institusi awal yang menanganinya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan kpk. ketentuan huruf perlindungan saksi dan korban menyatakan: bahwa terhadap frasa remisi tambahan dalam huruf semestinyatidak ditafsirkan seperti hal tersebut, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak mendapatkan keadilan antar sesama terpidana, dan terjadi diskriminasi diantara terpidana tindak pidana korupsi yang masing masing baik yang ditangani kepolisian, kejaksaan, dan kpk. bahwa terhadap frasa hak narapidana lain menimbulkan multitafsir, sebenarnya apa yang dimaksud dengan hak narapidana lain tersebut. sementara dalam penjelasannya, huruf cukup jelas, dan hanya huruf saja yang diberikan penjelasan. apakah maknanya pertama, hak hak lain yang diberikan bagi narapidana, apabila demikian, hak hak lainnya tersebut apa saja, sehingga menimbulkan bias, dan ambigu. padahal, syarat sebuah norma adalah tidak multitafsir, tidak bias, dan tidak ambigu. atau penafsiran kedua, bermakna narapidana lain, yang merupakan jenis jenis dari narapidana, apabila demikian, tidak ada penyebutan jenis jenis narapidana tersebut, sehingga dirasakan tidak adil bagi narapidana, tidak ada kepastian hukum, dan berimplikasi pada perlakuan yang tidak sama (due process law). padahal menurut av. dicek, terdapat prinsip negara hukum, yakni supremacy law, equality before the law, due process law. dalam konteks ini, negara dapat dikatakan melanggar ketiga prinsip negara hukum tersebut apabila salah satu atau semuanya tidak menerapkan perlakuan yang sama bagi terpidana dengan diberikannya remisi tambahan: bahwa merujuk pada putusan mahkamah nomor puu xi tertanggal maret (halaman mahkamah telah menegaskan bahwhuruf nomor tahun tentang pemasyarakatandan nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban terhadap uudhalaman: terkait dengan penegakan dan perlindungan ham yang juga merupakan hak konstitusional , bahwa supaya pemohon tidak menderita kerugian konstitusional secara potensial dan juga warga negara indonesia lainnya yang juga terhalang dengan adanya remisi dan pembebasan bersyarat dengan adanyayang mulia ketua mahkamah konstitusi agar berkenan memberikan prioritas dalam pemeriksaan perkara guo. bahwa apabilmaka, dengan segala hormat dan kerendahan hati, izinkan pemohon untuk mengajukan uji materiil dua undang undang, yakni huruf dan huruf nomor tahun tentang pemasyarakatan, dan angka dan huruf nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban bertentangan dengan dan uud kajian hukum tentang justice collaborator bahwa untuk mendapatkan remisi tidak mempunyai kriteria secara pasti bagi pemohon sebagai terpidana tindak pidana korupsi kpk, bahwa indonesia, keberadaan justice collaborator pada awalnya diatur didalam ketentuan nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban yang diadopsi juga dalam nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. kedua tersebut memiliki dengan frasa yang hampir sama meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan definisi dari justice collaborator akan tetapi dalam ketentuan tersebut diatur ketentuan yang menyatakan: seorang saksi yang juga tersangka tidak bisa dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi kesaksiannya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan . bahwa kemudian untuk memperjelas kedudukan dan hak saksi pelaku, nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, yang diantara perubahan tersebut adalah ketentuan mengenai justice collaborator yang mana diantara dan disisipkan yakn dan atau cc.: bahwa meskipun istilah justice collaborator sudah muncul dalam konvensi pbb anti korupsi tahun yangetentuan dalam dalam konvensi tersebut masih bersifat filosofis. ketentuan serupa ada dalam konvensi pbb menentang kejahatan transnasional terorganisasi yang diratifikasi indonesia dalam undang undang nomor5 tahun tentang pengesahan united nations conventions against transnational organized crime konvensi pergerakan bangsa bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi): bahwa pedoman status justice collaborator baru memfasilitasi dengan terbitnya surat edaran mahkamah agung sema) nomor tahun tertanggal agustus diikuti terbitnya peraturan bersama menteri hukum dan ham, jaksa agung, kapolri, kpk, serta lps pada tahun yang sama yakni pada tanggal desember yang mengatur tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama, bahwa pengertian justice collaborators terdapat dalam peraturan bersamaara republik indonesia, komisi pemberantasan korupsi republik indonesia dan ketua lembaga perlindungan saksi dan korban ri, dalam ketentuan angka nomor m.hh .hm. .th, per a ja tahun kept tahun tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama dimana definisi dari justice collaborator ialah: saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara, dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan , bahwa jika kita merujuk pada definisi tersebut atas, maka tidak ada ketentuan bahwa saksi pelaku haruslah bukan pelaku utama. bahwa adapun mengenai siapa sesungguhnya pelaku utama akan kami uraikan lebih lanjut, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai justice collaborator ini, terdapat dalam angka surat edaran mahkamah agung nomor tahun tentang pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama justice collaborators) yakni sebagai berikut: pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama justice collaborator) adalah sebagai berikut: yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam sema ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberi keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan: jaksa penuntut umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umu dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset aset hasil suatu tindak pidana: cc. atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut: menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus: dan atau ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat: bahwa ada pengecualian terhadap pemohon sebagai bentuk penghargaan hanya diberikan kepada warga binaan terpidana yang dianggap bersedia bekerja sama dengan penegak hukumuntuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, secara umum dikenal sebagai justice collaborator: bahwa beberapa ketentuan tersebut atas, mensyaratkan penerima status justice collaborator bukanlah pelaku utama. lalu yang menjadi pertanyaan kita bersama disidang yang mulia ini, siapakah yang disebut sebagai pelaku utama? apa kriteria dan batasannya? tentu agar supremasi hukum dapat mencapai titik tertinggi berupa keadilan, perlu kiranya disebutkan definisi dari pelaku utama, sebab tanpa batasan yang jelas, maka penerapan justice collaborator hanya akan menjadi masalah baru karena diterapkan dengan pertimbangan yang subjektif: bahwa pemohon ingin menguraikan dan mengidentifikasi siapa sebenarnya pelaku utama dalam perkara tindak pidana korupsi terpidana tafsir nurchamid pemohon prinsipal): apakah orang pihak yang paling banyak mendapatkan keuntungan jika kejahatan tindak pidananya tidak terungkap? apakah orang yang berperan sebagai inisiator aktor intelektual? siapakah peranannya paling banyak? pertama, jika menggunakan parameter orang yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak dalam perkara guo, maka tentu pelaku utamanya adalah donny dosanya selaku direktur umum kedua, jika menggunakan paramater bahwa pelaku utama adalah aktor intelektual, tentu yang dimaksud aktor intelektual dalam perkara ini adalah yang menginisiasi adanya pengadaan jelas bukan pemohon prinsipal. ketiga, jika menggunakan parameter yang peranannya paling banyak berdasarkan kesaksian para saksi dan keterangan dimuka persidangan, maka yang paling banyak peranannya dalam perkara guo sehingga satu dengan yang lain saling melengkapi adalah donny dosanya selaku direktur umum karena sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka padahal ketua majelis hakim tipikor menginstruksikan kepada penuntut umum bahwa donny dosanya untuk ditetapkan menjadi tersangka bahwa pernyataan ketua lembaga perlindungan saksi dan korban abdul haris semendawai pernah menyampaikan pernyataannya, yaitu: kondisi saat ini memang belum seperti yang diharapkan. sebab, masih terdapat perbedaan penafsiran dan aturan yang dipedomani para aparat penegak hukum dalam menetapkan status jc , bahwa iapun alasan penuntut umum menolak memberikan status justice collaborator kepada pemohon prinsipal dengan alasan bahwa pemohon prinsipal adalah pelaku utama, tentu kami dapat mengungkap fakta dan bukti bahwa penegak hukum sering berselisih pendapat mengenai penerapan status justice collaborator kepada orang orang atau saksi pelaku yang keterlibatannya sebagai pelaku utama sangat kuat daripada para pemohon prinsipal: bahwa fakta ini pemohon ungkapkan kepada yang mulia, bukan karena pemohon prinsipal iri dengan status justice collaborator yang diterima oleh terpidana lainnya, akan tetapi pemohon hanya sekedar memberikan gambaran utuh kepada yang mulia bahwa keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diajarkan dibangku kuliah, dan diungkapkan dalam berbagai forum ataupun pengajian, adalah sebuah keniscayaan jika ingin hukum tegak dan dihormati, bahwa diantaranya yang diberikan status justice collaborator oleh penegak hukum penuntut umum) dan biarlah majelis yang mulia yang menentukan, apakah mereka adalah pelaku utama namun karena kooperatif bekerjasama dan terbuka hingga akhirnya diberikan status justice collaborator, ataukah memang mereka benar benar saksi pelaku yang bukan pelaku utama?. justice collaborator yang diberikan kpk dan diterima majelis hakim padahal sebagai pelaku utama bahwa pemohon akan memberikan contoh nama nama terpidana yang mendapatkan justice collaborator, padahal nama tersebut adalah pelaku utama dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu: nazaruddin mantan anggota dpr ri) bahwa dalam kasus tipu dengan pidana pokok perkara gratifikasi saat menjadi anggota dpr dari dgi dan anindya karya untuk berbagai proyek kesehatan dan pendidikan. sumber: nazaruddin gugat kpk ), .status.justice.collaborator.nazaruddin) bagi pemohon sangat terang benderang peran nazaruddin dalam perkara tersebut adalah pelaku utama gatot puji nugroho mantan gubernur sumatera utara) bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, gatot puji nugroho selaku pemberi suap kepada anggota dprd provinsi sumatera utara terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban pemerintah provinsi sumatera utara untuk tahun anggaran persetujuan perubahan apbd dan pengesahan apbd sumber: atom.puji.nugroho.tujuh.anggota.dprd.sumut.ditahan.kpk) dan evy bentuk apresiasi sebagai justice collaborator jika dalam perkara tersebut gatot puji nugroho diberikan justice collaborator dengan alasan bukan pelaku utama, maka siapa sesungguhnya pelaku utama dalam perkara tersebut? tentu publik akan bertanya tanya. taipei irianto putro mantan ketua ptun medan) bahwa terpidana diberikan status justice collaborator oleh kpk ri, meskipun yang bersangkutan menerima suap sebesar usd dari klinis dan gerry. bahwa taipei bukanlah perantara sehingga menurut hemat pemohon patut dan layak untuk didudukkan sebagai pelaku utama meskipun kooperatif dan bekerja sama. sumber: collaborator ketua ptun medan menangis damayanti wisnu putranto mantan anggota komisi dpr ri) adalah terdakwa yang diberikan justice collaborator oleh kpk meskipun terlibat aktif dalam perkara tindak pidana korupsi balai bjn maluku dan maluku utara pada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. damayanti adalah penerima suap aktif dan pelaku utama yang merencanakan dan mengatur semua pertemuan antara pengusaha yang berperan sebagai menyuap dengan beberapa anggota komisi dpr ri. sumber: wisnu putranto dipertanyakan) justice collaborator yang tidak diberikan kpk tetapi majelis hakim berpendapat terpidana adalah justice collaborator bahwa mengingat keterbatasan ruang dan waktu, para pelaku utama yang kami sebut atas hanya sebagian dari daftar para pelaku utama yang diberikan status justice collaborator oleh kpk ri, bahwa selain para pelaku utama yang mendapatkan justice collaborator tersebut atas, ternyata terdapat model, pola atau yurisprudensi dimana terdakwa tidak ditetapkan sebagai penerima justice collaborator oleh kpk, namun berdasarkan sema nomor tahun terdakwa tersebut diberikan status justice collaborator oleh majelis hakim. penting kiranya pemohon sampaikan agar semua warga negara pencari keadilan dapat memahami kewenangan majelis hakim dalam menentukan dan memberikan status justice collaborator. adapun perkara tersebut melibatkan antara lain: dermawan ginting mantan hakim ptun medan) dalam perkara suap yang melibatkan taipei dan gatot puji nugroho selaku gubernur sumut dan klinis, terdakwa dermawan ginting ditetapkan sebagai justice collaborator oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama tipikor jakarta meskipun kpk tidak merekomendasikannya sebagai justice collaborator, amir fauzi mantan hakim ptun medan) sejalan dengan perkara taipei irianto putra dan dermawan ginting yang diduga menerima suap dari klinis dan gerry, amir fauzi mendapatkan fasilitas yang sama dengan dermawan ginting yakni mendapatkan justice collaborator dari majelis hakim meskipun kpk tidak menetapkan atau dengan kata lain menolak permohonan justice collaboratordari amir fauzi. dada roda mantan walikota bandung) dada roda didakwa oleh kpk dalam perkara nomor pid. sus tpk pn. bdg, karena diduga terlibat dalam pengurusan perkara dana bansos kota bandung. dalam tuntutannya kpk tidak menetapkan dada roda sebagai justice collaborator, namun majelis hakim yang memeriksa dan mengadili, berpandangan bahwa dada roda telah kooperatif dan patut mendapatkan justice collaborator. justice collaborator yang diberikan kpk tetapi ditolak dikesampingkan oleh majelis hakim bahwa contoh contoh kasus pemohon uraikan selanjutnya sekali lagi tidak dengan maksud untuk membuka masalah lama, melainkan pemohon mencoba mendudukkan perkara tersebut agar memahami benang kusut dan silang mengkerut implementasi penerapan justice collaborator. adapun kasus kasus yang menurut pemohon termasuk dalam kategori ditolaknya status justice collaborator kpk yang diberikan kepada terpidanaantara lain adalah: abdul choir perkara suap bjn maluku pengadilan tipikor jakarta pusat) adalah seorang pengusaha yang melakukan suap kepada amran mustard kepala bjn ix) dan damayanti wisnu putranto serta beberapa anggota komisi dpr untuk mendapatkan proyek pengerjaan jalan maluku. dalam putusannya majelis hakim menolak status justice collaborator yang diberikan kpk dengan alasan abdul choir adalah pelaku utama. meskipun kemudian ditingkat banding, status justice kolaborator dikembalikan kepada abdul choir oleh majelis hakim banding. sumber: tolak abdul choir jadi justice collaborator collaborator ditolak hukuman abdul choir diperbesar imelda bandara perkara suap dewi yasin limpo) bahwa terdakwa rienelda bandara telah mendapatkan status justice collaborator yang ditetapkan oleh kpk dengan berbagai pertimbangannya, meskipun hingga saat ini tidak ada pelaku lain yang ditetapkan sebagai terdakwa kecuali yang sudah terkena ott yakni genius, stadi, dewi yasin limpo dan bambang serta rienelda sendiri yang kesemuanya terkena ott. meskipun demikian, kpk tetap memberikan status justice collaborator kepada rienelda bandara yang merupakan staf khusus dewi yasin limpo. pada akhirnya majelis hakim menolak status justice collaborator rienelda bandara. sumber: minta tuntutan justice collaborator i konsisten kpk tergantung kontribusi terhadap justice collaborator penting.html kosasih abbas terdakwa kasus korupsi kementerian esdm) kosasih abbas adalah terdakwa yang juga menerima status justice collaboratordari kpk namun karena berkas perkaranya disatukan dengan perkara lain, akhirnya hukuman terdakwa terberat sehingga status justice collaborator nya dikesampingkan. sumber: advert.htmlhalamaan demokratis agar lebih reliable dan accountable terhadap masyarakat indonesia khususnya para pencari keadilansetelah pemohon menguraikan contoh kasus perkakas sebagaimana tersebut atas, izinkan pemohon untuk sekedar mengingatkan kembali akan ketentuan yang ada dan yang terbaru. definisi hukum tentang justice collaborator bahwbagai aturan terbaru telah memberikan definisi saksi pelaku atau biasa disebut justice collaborator sebagaimana disebut dengan tegas padaketentuan sebagaimana telah pemohon sebut atas adalah nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, artinya dari pedoman atau rujukan yang selama ini ada yakni peraturan bersama kpk, kapolri, jaksa agung, kemenkumham dan lps tahun dan juga surat edaran mahkamah agung nomor tahunadalah ketentuan yang terbaru, sehingga jika merujuk pada asas hukum lex posteriori derogat legi priori maka ketentuan yang terbaru mengesampingkan ketentuan yang lebih lama. begitupula jika kita menggunakan asas lex superior derogat legi inferiormaupun peraturan perundang undangan yang berlaku makaderajatnya lebih tinggi daripada sema maupun peraturan bersama. bahwa pemohon sepakat dan sejalan dengan pandangan supriyadi eddyono direktur eksekutif institute for criminal justice reform cjr) yang berpandangan sebagai berikut: surat edaran (sema) sama justice collaborator) dalam perkara tindak pidana tertentu, undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun serta peraturan bersama kemenkumham, jaksa agung, kapolri, kpk, dan lps. cara pandang hakim, jaksa, lps atas pelaku bekerja sama yang berbeda beda inilah yang mengakibatkan reward atas pelaku yang bekerja sama sulit didapatkan. ini juga akibat kurang harmonisa peraturan soal pelaku yang bekerja sama tutur supriyadi. supriyadi menyatakan pihaknya merekomendasikan agar seluruh institusi penegakan hukum agar kembali duduk bersama untuk menyamakan persepsi soal frase "pelaku utama sebagai salah satu syarat dalam penetapan justice collaborator. lebih jauh cjr meminta agar aparat penegak hukum kembali melihat aturan baru yaituyaitu: definisini, lanjut supriyadi, harus menjadi rujukan baru bagi peraturan lainnya. sema atau kesepakatan bersama aparat penegakan hukum harus direvisi berdasarkan yang baru tersebut sumber: masalah justice collaborator terus terjadi di pengadilan bahwa jika merujuk ketentuan sebagaimana disebut dalam maka tidak ada keharusan harus membongkar pihak yang belum menjadi tersangka, sehingga selama terdakwa kooperatif dan terbuka sehingga bekerjasama dengan penyidik dan penuntut maka terdakwa tersebut seyogyanya mendapatkan status justice collaborator. terlebih lagi jika ternyata terdakwa dapat membongkar tindak pidana lainnya sehingga dapat dilakukan pengembangan. jika penuntut umum dalam hal ini kejaksaan dan kpk mensyaratkan untuk mendapatkan status justice collaborator haruslah membongkar pelaku lainnya yang perannya lebih besar maka akan terjadi ambiguitas atau ketidakjelasan dalam penegakan hukum, sebagaimana pemohon gambarkan sebagai berikut: bagaimana jika tindak pidana korupsi hanya melibatkan pemberi suap dan penerima suap yang kedua duanya terkena ott. misal kasus pelanggar lalulintas yang menyuap polisi lalu lintas. siapa yang harus mereka buka keterlibatannya jika pelakunya hanya dua orang yang semuanya tertangkap tangan? tentu mereka tidak akan mendapatkan justice collaborator jika parameter penegak hukum adalah membongkar pelaku lainnya. bagaimana jika pemohon adalah pelaku terakhir dalam sebuah rangkaian tindak pidana. contoh: dalam perkara suap ada (satu) orang pemberi sebuah dan (dua) orang penerima suap sebuah dan pemberi yakni dan salah satu penerima suap yakni ditangkap karena ott yang akhirnya membuka keterlibatan akhirnya dan mendapatkan justice collaborator, lalu bagaimana nasib yang tidak dapat membongkar keterlibatan pihak lain karena memang sejatinya dia adalah pelaku yang terakhir dan mungkin dengan peran yang lebih kecil minim. tentu kondisi demikian akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, sebab orang akan aktif korupsi dan jika tertangkap maka dia akan membongkar pelaku yang pasif demi keringanan hukuman, sedangkan yang pasif mendapatkan hukuman yang berat karena tidak mendapatkan justice collaborator dan tentu tidak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. sejarah dan perkembangan pembaharuan hukum tentang pemberian remisi bahwa sejarah dan perkembangan hukum indonesia dalam pemberian remisi kepada terpidana dari masa masa, pemberian remisi terbentuk dari peraturan perundang undangan pada masa pemerintahan orde baru sampai dengan reformasi, adalah sebagai berikut: periode perundang bunyi tahun bunyi fasa keterangan undangan periode keppres republik remisi soekarno indonesia semua orang yang diberikan (awal dari serikat nomor menjalankan hukuman terhadap semua pemberian tahun penjara, tutupan atau narapidana, remisi tentang remisi. kurungan sebagai yang terhadap pengganti hukuman berperikelakuan narapidana) denda dibebaskan baik dan telah dari smua atau menjalani masa sebagian dari hukum minimal hukumannya, jika enam bulan mereka dalam menjalankan hukumannya berkelakuan baik. semua orang yang menjalankan hukuman yang dimaksud dalam yang lalu, dapat dibebaskan dari hukumannya atau sebagian dari hukumannya. jika mereka memenuhi syarat syarat yang tertera bawah ini: orang yang bersangkutan telah berjasa besar terhadap negara, yang yang bersangkutan mendapatkan hukuman karena perbuatannya melanggar peraturan hindia atau peraturan jepang yang sekarang tidak diancam lagi dengan hukuman, dan orang yang bersangkutan dianggap patut dibebaskan dari hukumannya atau sebagian dari hukuman itu disebabkan lain lain hal yang penting sekali bagi negara. periode keppres nomor residivis soeharto tahun kepada setiap tidak tentang remisi narapidana yang mendapatkan menjalani pidana remisi, penjara sementara penambahan diberikan pengurangan remisi masa menjalani terhadap pidana apabila selama seseorang menjalani pidana yang telah berkelakuan baik, memberikan pengurangan masa nya kepada menjalani pidana negara atau sebagaimana terhadap dimaksud dalam kemanusiaan: dapat ditambah apabila selama menjalani pidana narapidanadiberikan kepada narapidana dengan pidana sementara pidana sementara dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan atau pidana kurungan pengganti denda pidana, oleh sebab itu pidana seumur hidup dan pidana mati tidak dapat diberikan remisi, tentunya dapat diberikan remisi, jika pidana seumur hidup atau pidana mati telah diubah menjadi pidana penjara sementara pidana penjara berdasarkan garasi. periode undang undang huruf soeharto nomor tahun narapidana berhak untuk tentang mendapatkan pemasyarakatan pengurangan masa pidana remisi) periode peraturan peraturan baharuddin pemerintah setiap narapidana pemerintah ini jusuf nomor tahun dan anak pidana yang dikeluarkan habibie selama menjalani khusus masa pidana pemberian berkelakuan baik remisi berhak mendapatkan terhadap remisi: anakcc. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas.pidana peraturan peraturan pemerintah setiap narapidana pemerintah ini nomor tahun dan anak pidana yang merupakan tentang menjalani pidana peraturan lebih remisi penjara sementara lanjut dari dan pidana kurungan peraturan dapat diberikan remisi pemerintah apabila yang nomor bersangkutan tahun berkelakuan baik tentang syarat selama menjalani dan tatacara pidana. pemberian remisi diberikan oleh remisi terhadap menteri hukum dan anak peraturan pemerintah setiap narapidana nomor tahuna.berkelakuan baik: dan b.a.berkelakuan baik: dan b.periode peraturan dr.h. susilo pemerintah pemberian remisi bambang nomor tahun bagi narapidana yudhoyono tentang yang dipidana karena perubahan kedua melakukan tindak syarat pidana terorisme, dan tata cara narkotikadan pelaksanaan hak prekursor narkotika, warga binaan psikotropika, korupsi, pemasyarakatanatasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. periode peraturan menteri dr.h. susilo hukum dan hak pemberian remisi bagi bambang asasi manusia narapidana yang yudhoyono republik melakukan tindak pidana indonesia korupsi nomor tahun selain harus memenuhi syarat sebagaimana tentang dimaksud dalam syarat dan tata harus juga memenuhi cara pemberian syarat: remisi, asimilasi, bersedia bekerja cuti mengunjungi sama dengan keluarga, penegak hukum untuk pembebasan membantu bersyarat, membongkar perkara cuti menjelang tindak pidana yang bebas, dan cuti dilakukannya, dan bersyarat telah membayar lunas bahwa dengan mengacu pada ketentuan beserta penjelasannya doleh karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang undang terhadap uudktp) pemohon (bukti bahwa pemohon adalah warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas sukamiskin, bandung dengan nomor register b.i bahwa pemohon ditahan mulai tanggal maret rumah tahanan negara klas jakarta timur cabang kpk dan pemohon dipindah lembaga pemasyarakatan kelas sukamiskin bandung mulai tanggal oktober bahwa pemohon diduga(information technology) gedung perpustakaan universitas indonesia tahun sehingga pemohon dijatuhi pidana penjara selama (dua) tahun dan (enam) bulan pada pengadilan negeri jakarta pusat dalam perkara nomor pid.sus tpk pn.jkt.pst, bahwa pemohon melakukan upaya banding pada pengadilan tinggi jakarta dalam perkara nomor pid tpk pt.dki, dengan menjatuhkan pidana penjara selama (tiga) tahun: bahwa pemohon melakukan upaya kasasi pada mahkamah agung dalam perkara nomor pid. sus dengan menjatuhkan pidana penjara selama (lima) tahun, bahwa untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi, pemohon telah membuat surat permohonan kpk untuk menjadi justice collaborator tertanggal september (bukti dan dibuktikan denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. periode joko peraturan menteri dalam nomor widodo hukum dan hak tahun tidak asasi manusia ubah.eriode joko peraturan menteri pengecualian widodo hukum dan hak remisi dapat cuti tidak asasi manusia diberikan oleh dapat nomor tahun menteri kepada diberikan bagi tentang narapidana yang telah narapidana syarat dan memenuhi syarat: yang sedang tatacara pemberi berkelakuan baik: menjalani cuti remisi, asimilasi, dan menjelang cuti mengunjungi telah menjalani bebas dan keluarga, masa pidana lebih sedang pembebasan dari (enam) menjalani bersyarat, cuti bulan. pidana menjelang bebas, syarat berkelakuan kurungan dan cuti baik sebagaimana sebagai bersyarat. dimaksud pada pengganti huruf dibuktikan denda.program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik bahwa secara penafsiran hukum secarahistorical yang pemohon rangkum pada table atas sehingga terbentuklah secara nurani pemerintahan dapat memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada terpidana untuk mengubah perilaku yang semula jahat, dan tersesat menjadi orang yang baik dengan tujuan untuk mengurangi penderitanyaketua mahkamah konstitusi yang mulia ketua majelis perkara guod, sepanjang tidak dimaknai mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan mendapatkan pembebasan bersyarat: menyatakan ketentuional constitution)dan secara bersyarat (conditional constitution) apabila tidak dimaknai::asyarakatan, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korbanuu bukti fotokopi ktp pemohon bukti fotokopi surat pernyataan pra integritas (untuk asimilasi) dikeluarkan pada tanggal september bukti fotokopi surat pernyataan pra integrasi untuk pb, dan cmb) dikeluarkan dikeluarkan pada tanggal september bukti fotokopi surat jaminan dari istri pemohon bertanggal september bukti fotokopi surat pernyataan tanggal september bukti fotokopi surat pernyataan tanggal september bukti fotokopi surat keterangan domisili bukti fotokopi surat pernyataan pemerintah setempat bukti fotokopi surat pernyataan warga masyarakat dalam lingkungan setempat bukti fotokopi hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan lapas kelas sukamiskin bertanggal oktober bukti fotokopi laporan perkembangan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. bukti fotokopi data primer untuk penelitian masyarakat pembebasan bersyarat cuti bersyarat bukti fotokopi surat pengantar nomor .pas.pas7 pk. bertanggal januari bukti fotokopi laporan penelitian kemasyarakatan untuk pembebasan bersyarat. bukti fotokopi assessment resiko dan assessment kebutuhan bertanggal februari bukti fotokopi pengusulan pembebasan bersyarat pemohon. bukti tambahan bukti fotokopi surat permohonan justice collaborator kpk bertanggal september bukti fotokopi tanda terima dari kpk bertanggal september bukti fotokopi surat nomor w11.pas1.pk. perihal keterangan telah bekerja sama dengan penegak hukum bertanggal september bukti fotokopi surat nomor perihal permintaan rekomendasi asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyasyarakatansasyarakatan dan angka serta huruf psk, yang rujukannya masing masing sebagai berikut: huruf dan huruf pemasyarakatan: narapidana berhak: mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi): mendapatkan pembebasan bersyaratpemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara indonesia adalah warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas sukamiskin, bandung dengan nomor registrasi karena telahgedung perpustakaan universitas indonesia pada tahun dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang diajukan permohonan pengujian mahkamah. pemohon telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama tahun bulan oleh pengadilan negeri jakarta pusat dalam perkara nomor pid.sus tpk pn.jkt.pst, yang kemudian melakukan upaya banding pada pengadilan tinggi jakarta dalam perkara nomor pid tpk pt.dki, dan permohonannya ditolak dan bahkan pengadilan tinggi jakarta menjatuhkan pidana penjara lebih berat, yaitu menjadi pidana penjara (tiga) tahun. setelah itu, pemohon melakukan kasasi mahkamah agung dalam perkara nomor pid. sus dalam putusan tingkat kasasi, mahkamah agung menolak permohonan pemohon tersebut dan menjatuhkan pidana lebih berat lagi yaitu menjadi pidana penjara (lima) tahun. sebagai warga binaan, pemohon memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi, sehingga pemohon pada tanggal september telah membuat surat permohonan komisi pemberantasan korupsi kpk) untuk menjadi justice collaborator dan telah pula mengajukan surat bertanggal september kepada kepala lembaga pemasyarakatan kelas sukamiskin perihal permohonan keterangan telah bekerja sama dengan penegak hukum. selain itu, pemohon juga telah melengkapi berbagai persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi tersebut, namun tidak mendapatkan tanggapan baik dari kpk maupun lembaga memasyarakat kelas sukamiskin, bandung.huruf pemasyarakatan dan angka dan huruf psk karena menurut pemohon, guo karena menurut pemohon dengan berlakunya guo, pemohon sebagai warga binaan pemasyarakatan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum khususnya terkait dengan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi. i3.6kualifikasinya sebagai warga negara indonesia. dalam kualifikasi demikianhak warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisiyang dijelasngenai pengujian konstitusionalitas huruf dan huruf pemasyarakatan dan angka serta huruf psk yang menyatakan sebagai berikut: huruf dan huruf pemasyarakatan: narapidana berhak: ann mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi): mendapatkan pembebasan bersyarat terhadap dan uudmenurut, remisi adalah hak setiap narapidana tetapi terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kpk baru bisa mendapatkan remisi apabila berstatus sebagai justice collaborator atau saksi pelaku. pengertian saksi pelaku terdapat dalam angka psk yang menyatakan,menurut pemohon, yang menjadi masalah adalah mengapa pemohon yang menjadi terpidana kpk tidak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sedangkan terpidana lainnya yang sama sama dari kpk karena statusnya sebagai justice collaborator mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, begitu pula dengan terpidana dari polri dan kejaksaan juga mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. padahal, berdasarkan huruf dan huruf pemasyarakatan, remisi adalah hak setiap narapidana. bahwa menurut pemohon, frasa remisi tambahan dalam huruf psk adalah bagian dari penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku tanpa melihat klasifikasi apakah terpidana tersebut merupakan terpidana umum atau terpidana khusus tipikor), sehingga terdapat ruang bagi terpidana setelah memberikan kesaksiannya berpotensi diperlakukan secara diskriminatif dibandingkan dengan terpidana lainnya. bahwa menurut pemohon, dalam praktik penegakan hukum, frasa pengurangan masa pidana (remisi) dalam konteks saksi pelaku berpotensi terjadinya diskriminasi sehingga berdampak kepada ketidakadilan bagi pemohon. menurut pemohon, seringkali pelaku tindak pidana khusus mendapatkan perlakuan yang khusus karena dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime). adapun pelaku tindak pidana umum yang dianggap sebagai tindak pidana biasa, dalam praktik, tidak memiliki penanganan khusus sehingga tidak dibutuhkan adanya saksi pelaku. bahwa menurut pemohon, terhadap frasa remisi tambahan dalam huruf pskdengan tanda terima dari kpk (bukti tidak hanya pemohon mengirimkan surat kpk tetapi kepala lembaga pemasyarakatan kelas sukamiskin juga mengirimkan surat kpk dengan nomor w11.pas.pas. .pk. perihal permohonan keterangan telah bekerja sama dengan penegak hukum a.n pemohon tertanggal september (bukti pemohon juga sudah melengkapi persyaratan dan tahapan yaitu surat pernyataan pra integrasi (untuk asimilasi), pada tanggal september (bukti surat pernyataan pra integrasi (untuk pb, dan cmb) pada tanggal september (bukti surat jaminan dari istri pemohon pada tanggal september (bukti surat pernyataan tidak melarikan diri pada tanggal september (bukti surat pernyataan istri pemohon sanggup membimbing pada tanggal september (bukti surat keterangan domisili penjamin istri pemohon pada tanggal september (bukti surat pernyataan pemerintah setempat tentang menerima keberadaan pemohon ditengah tengah lingkungan masyarakat pada tanggal september (bukti dan surat pernyataan warga masyarakat dan lingkungan setempat (bukti bahwa setelah pemohon melengkapi persyaratan maka pemohon menyampaikan lembaga pemasyarakatan kelas sukamiskin bandung menyampaikan hasil sidang pengamat pemasyarakatan pada tanggal oktober (bukti laporan perkembangan pembinaan warga binaan pemasyarakatan pada bulan oktober (bukti data primer untuk penelitian masyarakat pembebasan bersyarat cuti bersyarat asimilasi pada bulan oktober (bukti bahwa setelah persyaratan pemohon dinyatakan lengkap oleh balai pemasyarakatan jakarta timur utara kantor wilayah daerah khusus ibukota jakarta juga menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pembebasan bersyarat a.n pemohon sebagaimana surat kepala batas bandung nomor w11.pas.pas. .pk. tanggal oktober sebagaimana surat pengantar nomor .pas.pas. pk. tanggal januari (bukti dengan laporan penelitian tidak dimaknai demikian, menurut pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, serta diskriminasi antar sesama terpidana korupsi yang ditangani kepolisian, kejaksaan, atau kpk. bahwa menurut pemohon, frasa hak narapidana lain yang tercantum dalam huruf psk telah menimbulkan mutltitafsir, bias, dan ambigu. padahal syarat sebuah norma adalah tidak multitafsir, tidak bias, dan tidak ambigu. selain itu, menurut pemohon, apa yang dimaksud narapidana lain tidak ada dalam penjelasan guo sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta berimplikasi pada perlakuan yang tidak sama hadapan hukum, dengan berlandaskan pada mkncermati dalil pemohon tersebut, isu konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh mahkamah pada pokoknya adalah: apakah benar norma huruf dan huruf pemasyarakatabertentangan dengan dan uud apakah benar norma angka dan huruf psk mu sehingga bertentangan dengan dan uud i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan huruf dan huruf pemasyarakatan yang menurut pemohomenurut pemohon. oleh karena itu,ajukan pengujian kembali. berkenaan dengan hal itu, mahkamah telah memutus pengujian konstitusionalitas huruf pemasyarakatan dalam putusan nomor puu xv bertanggal november yang kamarnya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. selanjutnya, dengan berdasarkan pada putusan nomor puu xv tersebut, mahkamah dalam putusan nomor puu xv bertanggal januari telah memutus permohonan pengujian kembali norma huruf dan huruf pemasyarakatan, dengan amar:bahwa amar pada angka atas, yang menyatakan bahwa permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan huruf pemasyarakatan tidak dapat diterima adalah mengacu pada putusan mahkamah nomor puu xv yang kamarnya menyatakan bahwa permohonan pengujian huruf pemasyarakatan ditolak. oleh karena itu, substansi amar angka putusan nomor puu xv sesungguhnya adalah menolak permohonan pemohon. artinya, mahkamah tidak menemukan adanya alasan konstitusional baru untuk menguji kembali huruf pemasyarakatan. bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, apabila dikaitkan dengan permohonan pengujian huruf pemasyarakatan dalam permohonan guo, mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam dan pmk perihal dalil pemohon yang menyatakan adanya alasan konstitusional berbeda yang diajukan dalam permohonan pengujian kembali huruf pemasyarakatan, setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil tersebut ternyata sesungguhnya tidak terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. sebab, yang dimaksud dengan dasar pengujian yang berbeda atau alasan konstitusional yang berbeda bukanlah sekadar menunjukkan perbedaan uud yang dijadikan dasar pengujian melainkan juga memang secara substansial terdapat perbedaan alasan konstitusional antara permohonan sebelumnya yang ditolak oleh mahkamah dengan permohonan baru yang mendalilkan adanya alasan konstitusional berbeda. oleh karena itu, permohonan pemohon sepanjang huruf pemasyarakatan, tidak beralasan menurut hukum, bahwa sementara itu berkenaan dengan konstitusionalitas huruf pemasyarakatan, mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah nomor puu xv dalam putusan tersebut, mahkamah mempertimbangkan antara lainatas dasar pertimbangan demikian, mahkamah menolak permohonan pengujian konstitusionalitas huruf pemasyarakatan sebagaimana diajukan pemohon dalam permohonan nomor puu xv oleh karena itu, dalam kaitannya dengan permohonan guo, pertanyaan konstitusionalnya adalah apakah terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam dan pmk untuk menguji kembali konstitusionalitas huruf pemasyarakatan. terhadap persoalan tersebut, mahkamah berpendapat bahwa setelah mencermati secara saksama alasan konstitusional yang diajukan oleh pemohon, telah ternyata tidak terdapat alasan konstitusional yang secara substansial berbeda yang dijadikan sebagai dasar pengujian dalam permohonan guo dengan permohonan nomor puu xv sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum mahkamah dalam menilai konstitusionalitas huruf pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalamoleh karena itu, permohonan pemohon guo tidak beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa sementara itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil pemohon mengenai konstitusionalitas angka dan huruf psk, yang dinilai oleh pemohon mut, penting bagi mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan substansi dari saksi pelaku (justice collaborator) dan bagaimana mekanisme serta pengaturannya, sebagai berikut: bahwa sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum psk, antara lain, . berdasarkan penjelasan tersebut, saksi pelaku menjadi salah satu bagian penting dalam upaya untuk membuktikan suatu kasus pidana dan upaya untuk menyelesaikan tindak pidana lainnya yang terkait dengan kasus yang sedang ada dalam proses persidangan. namun, dalam praktiknya banyak kasus pidana yang tidak terungkap secara utuh sebagai akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. adanya ketakutan dari para saksi untuk mengungkap terjadinya tindak pidana dan adanya ancaman yang dialami oleh para saksi yang berkeinginan mengungkapkan suatu tindak pidana pada akhirnya menjadi salah satu alasan penting pembentukan psk, yang dalamnya mengatur pelindungan terhadap saksi pelaku: bahwa tujuan dibentuknya psk adalah sebagai upaya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap berbagai kasus pidana, sehingga diperlukan adanya situasi yang kondusif sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang khususnya saksi ataupun korban yang mengetahui sesuatu hal yang terkait tindak pidana sehingga dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum: bahwa dalam perkembangannya, psk yang diundangkan pada tanggal agustus juga terkendala oleh karena tidak diatasnya saksi pelaku (justice collaborator) dan pelapor (whistle blower) dalam undang undang guo sehingga dilakukan perubahan atas undang undang nomor tahun menjadi undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban yang diundangkan pada tanggal oktober salah satu substansi penting yang diatur dalam perubahan psk adalah diatasnya tentang mekanisme saksi pelaku dan pemberian penghargaan serta penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku, bahwa sebelum dilakukan perubahan psk telah ada surat edaran mahkamah agung nomor tahun bertanggal agustus tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborators) dalam perkara tindak pidana tertentu. sema tersebut bertujuan untuk mengatur perihal pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) yang nantinya dapat dijadikan rujukan dalam memberikan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, bahwa kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, kementerian hukum dan ham serta lembaga perlindungan saksi dan korban lps) juga telah mengeluarkan peraturan bersama bertanggal desember tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama. peraturan bersama tersebut menjadi salah satu patokan bagi penegak hukum dalam pemberian penghargaan bagi saksi pelaku yang telah bekerja sama dengan penegak hukum. dalam peraturan bersama tersebut disebutkan bahwa untuk menjadi justice collaborator harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut: tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan atau terorganisir: memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan atau terorganisir, bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan dianggapnya, kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis, dan adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. bahwa pemerintah telah menrtanggal november yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pengajuan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat khususnya bagi narapidana yang telah bekerja sama dengan penegak hukum. i3. menimbang bahwa pemohon, sebagaimana warga binaan lainnya, pada dasarnya memiliki hak sebagai warga binaan untuk mengajukan remisi dan juga pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam psk dan peraturan perundang undangan lainnya. adanya fakta bahwa dalam proses pengajuan hak tersebut pemohon mengalami kendala dan juga penolakan untuk menjadi saksi pelaku (justice collaborator) sehingga menyebabkan pemohon tidak bisa mendapatkan remisi ataupun pembebasan bersyarat, hal tersebut bukanlah dikarenakan konstitusionalnya norma psk yang dimohonkan pengujian, melainkan merupakan persoalan konkrit yang dialami oleh pemohon, yaitu terkait dengan mekanisme dan pedoman mengajukan remisi atau pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam psk dan peraturan perundang undangan lainnya yang bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk menilainya. lebih dari itu, apabila dicermati dalam pokok permohonan, pemohon lebih mengedepankan uraiannya terkait dengan aspek prosedural proses pengajuan sebagai justice collaborator daripada menjelaskan aspek aspek pertentangan konstitusionalitas norma guo terhadap uud yang dijadikan dasar pengujian oleh pemohon. i3. menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi sehingga patut dianggap sebagai saksi pelaku (justice collaborator) dan berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya, hal itu bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk menilainya. lagi pula, secara substansi isu konstitusionalitas permohonan yang diajukan oleh pemohon guo adalah sama dengan isu konstitusionalitas dalam perkara nomor puu xv yaitu terkait dengan hak narapidana dalam upaya untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. dalam putusan tersebut, mahkamah mempertimbangkan antara lain:sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum mahkamah dalam menilai konstitusionalitas angka dan huruf psk sebagaimana tertuang dalam paragrafi3. menimbang bahwa dengan merujuk putusan putusan mahkamah atas, berlakunya norma guo tidak menyebabkan adanya perlakuan berbeda ataupun pengurangan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia oleh karena norma guo berlaku untuk setiap orang cast para narapidana ataupun warga binaan yang memang telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. hal tersebut oleh karena secara hukum pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain merupakanpendirian demikian telah dipertimbangkan dalam putusan mahkamah nomor puu xv paragraf yang menyatakanengan berdasarkan pertimbangan hukum atas, dalil pemohon yang menyatakan bahwa angka dan huruf psk bertentangan dengan dan uud tidak beralasan menurut hukum.:sepanjang mengenai pengujidu sitompul kemasyarakatan untuk pembebasan bersyarat, tanggal januari (bukti bahwa pemohon juga mengikuti asesmen resiko dan assessment kebutuhan pada tanggal februari (bukti disamping itu sudah dinyatakan lengkap, maka lembaga pemasyarakatan kelas sukamiskin bandung mengusulkan pemohon kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham jawa barat dengan nomor w11.pas.pas. .pk. perihal pengusulan pembebasan bersyarat pb) a.n. pemohon, tanggal april (bukti tetapi hingga sampai saat ini pemohon belum mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi: bahwa meskipun pemohon sudah melengkapi persyaratan dan tahapan, akan tetapi kpk menolak pemohon menjadi justice collaborator sebagaimana surat nomor perihal permintaan rekomendasi asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi a.n pasti verein sinaga, dkk, tertanggal juli (bukti bahwa dari uraian atas sebagaimana bukti bukti yang disampaikan kepada yang mulia ketua majelis perkara guo, hingga sampai sekarang pemohon belum mendapatkan balasan surat permohonan justice collaborator, baikdari kpk mapun dari lembaga pemasyarakatan kelas sukamiskin bandung: bahwa pemohon yang sedang menjalani masa pidana atas tindak pidana korupsi lembaga pemasyarakatan kelas sukamiskin bandung, yang proses hukumnya ditangani dari unsur komisi pemberantasan korupsi kpk) telah mengalami perlakuan yang diskriminasi, khususnya dalam hal pemberian pembebasan bersyarat dan remisi, serta tidak ada kepastian hukum: bahwa perbedaan yang dianggap diskriminatif dan tidak adanya kepastian hukum sehingga pemohon merasa dirugikan. untuk itu pemohon meminta penafsiran hukum pada huruf dan huruf nomor ttd. ttd. suhartono benny nurbaningsih ttd. ttd. arief hid wahiduddin adams ttd. ttd. dewa gede laguna saudi isra panitera pengganti, ttd. hani dhani www www ala digital signature panitera jln. medan merdeka barat jakarta pusat pata kasianur sidauruk, nip. fax: email: office @mkri.id bra cippemasyarakatan dan angka dan huruf nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban, sehingga pemohon mengajukan permohonan uji materiil mahkamah konstitusi, bahwa pemohon mengajukan permohonan guo meskipunakan tetapi dapat dikecualikan jika meter muatan dalam uud yang dijadikan dasar pengujian berbeda sebagaimana dan mk. seperti halnya putusan nomor puu xv yang dimohonkan oleh klinis, dkk., yang dijadikan batu uji adalah dan serta uud sedangkan putusan nomor puu xv yang dimohonkan oleh jamaluddin harahap, dkk., yang dijadikan batu uji adalah dan uud tetapi pemohon mengajukan uji materiil judicial review pada huruf dan huruf nomor tahun tentang pemasyarakatan yang dianggap bertentangan dengan dan uud dan angka dan huruf nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban yang dianggap bertentangan dengan danbahwa sebagai warga negara indonesia pemohon memiliki hak konstitusional, bahwa hak konstitusional pemohon telah dirugikan oleh suatu undang undang yang sedang diuji, bahwa hak konstitusional pemohon yang dirugikan oleh undang undang bersifat spesifik dan aktual serta potensial untuk penalaran yang wajar hingga dipastikan akan terjadi pada masa yang akan datangsaat ini diuji mahkamah konstitusi: bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan menutup kemungkinan kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi masa yang akan datangrmohonan uji materiil ini. obyek permohonan dan alasan alasan permohonan objek permohonan bahwa yang menjadi objek permohonan pemohon adalah memohon untuk mengajukan uji materiil pada huruf dan huruf nomor tahun tentang pemasyarakatan, menyatakan: huruf dan huruf narapidana berhak: a. b. cg. d. ee. po. h. i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) mendapatkan pembebasan bersyarat ho. mo. bahwa selain itu pemohon juga mengajukan uji materiil pada angka dan huruf nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban menyatakana. pembebasan bersyarat,yang menjadi batu uji konstitusionalitas pemohon adalahhak

rhusin mahendra pekerjaan wiraswastn0000n0n0n0000n0n ann l. pemohon nama nuri pekerjaan ibu rumah tangg ken. pemohon ii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor skk.puu.x. bertanggal oktober memberi kuasa kepada mulia mahendra, mgs. ronny, s.h., dan rina triningsih, s.h., advokat dan asisten advokat paralegal pemberi bantuan hukum pada lembaga bantuan hukum panji keadilan lbh pk) berkedudukan gedung pks, jalan raya pemda tigaraksa kp. bagel rt. kayu agung, tigaraksa, tangjuncto undang undang dasar negara republik indonesia tahun adalah: bahwa undang undang dasar negara republik indonesiaahkamah agung bertentangan dengan undang undang dasar bahwara pemohon jelas adanya "causal terbang yang dalam hal ini) menjadi dasar keluarnya kebijakan sebagaimana dalam angka huruf poin (b), angka angka dan angk(vide bahwa atas keterlambatan dua puluh hari menyerahkan memori kasasi, para pemohon telah menerima tanda terima terlambat mengajukan memori kasasi yang diberikan oleh pantun perdata sekaligus disampaikan secara lisan kepada para pemohon melalui kuasanya bahwa berkas perkara kasasi tidak akan dikirim mahkamah agung karena sudah ada diatur dalam sema nomor tahun dan buku (buku coklat) mahkamah agung. bahwa hak dan kewenangan konstitusi para pemohon" telah dirugikan atas berlakuyang mana itu telah membatasi hak pemohon untuk mengajukan kasasi mahkamah agung karena hanya karenakan keterlambatan menyerahkan memori kasasi hak para pemohon untuk diperiksa pada tingkat kasasi menjadi hilang, padahal para pemohon telah menandatangani akta pernyataan permohonan kasasi nomor pdt. pn. rhl yang sudah sesuai sebagaimana maksud undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung (vide bahwa keterlambatan pemohon mengajukan memori kasasi pada waktu menandatangani permohonan pernyataan kasasi panitera perdata tidak memberitahukan kepada para pemohon untuk menyerahkan memori kasasi paling lama hari kerja dan memang para pemohon tidak mengetahui batasan hari sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung. bahwa panitera tidak memberitahukan tentang agar pengajuan memori paling lambat hari itu diduga karena pemohon sudah pernah menegur atas kesalahan pengadilan negeri rokan hilir yang mengirimkan pemberitahuan isi putusan banding perkara perdata pemohon yang dikirimkan melalaui delegasi pengadilan negeri jakarta barat sedangkan kantor hukum kuasa para pemohon sebagai berbanding dalam perkara perdata ditingkat banding tigaraksa kabupaten tangerang. bahawa dari akibat tidak diberitahukan oleh panitera perdata mengakibatkan pemohon lalai memenuhi batasan waktu sebagaimana diatur undang undang tahun tentang mahkamah agung yang menjadikan hak untuk diperiksa perkara perdata pada tingkat kasasi pemohon pengadilan negeri rokan hilir menjadi hilang. bahwa jika ketua pengadilan negeri rokan hilir mengirimkan penetapan yang menetapkan perkara kasasi tidak dapat diterima kantor kuasa hukum pemohon tangerang maka upaya hukum pemohon selama tahun akan sia sia dan rumah keluarga besar milik pemohon rumah yang kami lahir disana dimana pemohon tidak memiliki rumah lagi akan disita untuk membayar hutang dari anak kandung pemohon yang menajdi korban dugaan penipuan oknum bank rakyat indonesia cabang bagan siapa api yang menjanjikan akan memasang asuransi jiwa pada pinjaman sebesar rp. (lima ratus juta rupiah) yang ternyata tidak pernah ada pemasangan asuransi jiwa anak kandung pemohon. alasan alasan atas pemohon merasa cukup menjadi alasan alasan hukum bahwa pemohon mengalami kerugian akibat adanya klausul. iv.norma norma yang diajukan untuk diuji norma materiil norma yang diajukan, yaitu undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung yang berbunyi:norma uud negara republik indonesia tahun norma yang menjadi pengujipemohon terhadap permohonan uji materi undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung terhadap uud karena, sebelum para pemohon menjelaskan pada alasan alasan permohonan ini para pemohon sampaikan secara singkat awal mula terjadinya perkara para pemohon pengadilan negeri rokan hilir sebagai berikut: bahwa pada tahun mulanya pihak bank bri menawarkan pinjaman dan mengatakan pinjaman rp. (lima ratus juta rupiah) yang akan dipinjamkan kepada anak kandung para pemohon akan dipasang asuransi jiwa yang apabila debitur meninggal dunia maka debitur akan terlepas dari hutang karena ada pihak asuransi yang akan bertanggungjawab. bahwa anak kandung para pemohon sebagai debitur bank bri cabang bagan siapa api rokan hilir dalam perjanjian pokok pemberian kredit nomor kc xvii tertanggal maret disebutkan debitur dan yang berjanji dalam perjanjian memberikan hak tanggungan adalah debitur sendiri yang bernama harto ilham mahendra almarhum anak kandung pemohon. bahwa sertifikat tanah pemohon dijadikan jaminan dan pemohon tidak mengetahui apa isi dari pada berkas yang disuruh pihak bank bri untuk ditanda tangani para pemohon, untuk itu para pemohon menandatangani saja tanpa mengetahui pasti apa isinya. bahwa pada waktu debitur kecelakaan dan meninggaldunia, para pemohon sebagai orangtua kandung debitur menanyakan kepada pihak bank bri terkait yang pernah dijanjikan akan adanya asuransi jika jadi debitur atas pinjaman tersebut. akan tetapi pihak bank seakan akan tidak mengetahui kenapa tidak recover asuransi atas pinjaman tersebut, sebulan kemudian oleh pihak bri baru diberitahukan tidak ada asuransi yang menjamin pinjaman debitur anak kandung dari para pemohon. bahwakarena tidak adanya asuransi jiwa pada debitur, para pemohon pada tahun mengajukan gugatan kepada bank bri bagan siapa api pengadilan negeri rokan hilir akan tetapi gugatan para pemohon dalam putusan hakim pengadilan negeri memutuskan tidak dapat diterima karena para pemohon bukan sebagai debitur namun walapun gugatan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, para pemohon mendapat bukti pada saat pembuktian, diketahui apt para pemohon disebut sebagai debitur. bahwa setelah gugatan para pemohon tidak diterima selanjutnya berdasarkan informasi yang para pemohon dapat pada waktu persidangan adanya apt yang menyebut para pemohon sebagai debitur, para pemohon kemudian tahun mengajukan gugatan yang baru atau gugatan kedua kalinya guna membatalkan apt yang menyebut para pemohon sebagai debitur. para pemohon disebut sebagai debitur akta pemberian hak tanggungan apt) nomor tanggal april jadi antara perjanjian pokok yang ditandatangani anak kandung para pemohon sebagai peminjam debitur namun apt para pemohon juga disebut sebagai debitur sehingga tidak accession antara perjanjian pokok dengan apt. bahwa dengan adanya akta apt yang salah maka gugatan kedua kalinya oleh para pemohon untuk membatalkan akta apt kepada bank bri cabang bagan siapa api pengadilan negeri rokan hilir yang pada putusan nya mengabulkan gugatan para pemohon seluruhnya namun pada tingkat banding dibatalkan oleh pengadilan tinggi pekan baru. bahwa karena putusan pengadilan negeri rokan hilir yang mengabulkan gugatan para pemohon telah dibatalkan pengadilan tinggi pekan baru, maka para pemohon mengajukan kasasi dengan menandatangani akta pernyataan permohonan kasasi nomor pdt.g pn.rhl tertanggal oktober pada pengadilan negeri rokan hilir (vide selanjutnya para pemohon uraikan alasan alasan permohonan para pemohon berikut ini: bahwdimohon untuk diuji terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun adanya klausul wajib mengajukan memori kasasi dalam tempo hari saja yang berdampak kepada tidak diterimanya perkara kasasi yang semulanya para pemohon telah menandatangani akta pernyataan permohonan kasasi yang diberi waktu hari sebelum berkekuatan hukum tetap. sebagaimana akta pernyataan kasasi nomor pdt.g pn.rhl tertanggal oktober pengadilan negeri rokan hilir. bahwa selanjutnya para pemohon melalui kuasanya mengajukan memori kasasi yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri rokan hilir dengan tanda terima keterlambatan menyerahkan memori kasasi tertanggal oktober jadi antara akta menyatakan kasasi tanggal september dan mengajukan memori kasasi tanggal oktober terdapat keterlambatan menyerahkan memori kasasi selama dua puluh hari sejak penandatangan pernyataan kasasi ditandatangani para pemohon. bahwa atas keterlambatan penyerahan memori kasasi tersebut, para pemohon melalui kuasanya diberitahukan secara lisan oleh pihak kepaniteraan perdata dikarenakan keterlambatan menyerahkan memori kasasi menyebabkan berkas perkara kasasi tidak bisa dikirim mahkamah agung yang oleh karena itu para pemohon keesokan tanggal oktober melalui kuasanya para pemohon mengajukan surat permohonan kepada ketua pengadilan negeri rokan hilir untuk agar bisa tetap mengirim berkas perkara kasasi kepada mahkamah agung.(vide selanjutnya para pemohon menyadari terkait permohonan kasasi pemohon yang tidak akan diproses mahkamah agung karena memang sudah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung serta adanya perintah dari mahkamah agung melaluidengan perumusan yang demikian, maktidak proporsional dan telah melanggar,melanggar prinsip prinsip keadilan hukum yang)) oleh karenanya ketentuan dalam frasa (empat belas) hari dalam tersebut jika tetap digunakan akan berpotensi dan bahkan menghalangi hak konstitusi seseorang melakukan upaya hukum pada tingkat kasasi dan ini telah menjadi dasar kebijakan mahkamah agung hasilnya dengan dikeluarkannysecara sepihak mengamputasi kesempatan permohonan kasasi para pemohon dalam berperkara upaya kasasi pengadilan negeri rokan hilir, padahal akta pernyataan permohonan kasasi nomor pdt.g pn.rhl tertanggal oktober telah ditandatangani para pemohon melalui kuasanya akan tetapi hanya dikarenakan keterlambatan dua puluh hari saja yang hanya sebagai permasalahan teknis saja menjadi pengukur dalam mendapatkan kesempatan permohonan kasasi para pemohon untuk kirim mahkamah agung diperiksa dan diputus pada tingkat kasasi yang hal itu dikarenakan berlakunya undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung. (ii) bahwa permohonan kasasi para pemohon pada pengadilan negeri rokan hilir harus tetap diperiksa dan diputus pada tingkat kasasi karena para pemohon telah menandatangani akta pernyataan permohonan kasasi nomor pdt.g pn.rhl. oleh karenanya kesempatan mendapatkan kepastian hukum untuk perkara kasasi diperiksa dalam tingkat kasasi tidak bisa digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi yang tentunya hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum para pemohon sebagai pemohon kasasi pengadilan negeri rokan hilir. dengan demikian hak menyatakan kasasi yang akta pernyataan permohonan kasasi nomor pdt.g pn.rhl telah ditandatangani para pemohon tidak melewati batas waktu hari yang ditentukan undang undang jika digugurkan permohonan kasasi pemohon hanya dikarenakan pengajuan memorinya telah melewati batas waktu penyerahan memori merupakan bentuk diskriminasi melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum para pemohon sebagaimana jaminan hak tersebut ditetapkan undang undang dasarkewenangan pengadilan negeri melalui kepaniteraan perdata untuk menyerahkan salinan memori kasasi kepada pihak lawan diberikan batasan waktu selambat lambatnya (tiga puluh) hari sebagaimanaundang undang nomor tahun tentang mahkamah agung yang berbunyi:adanya kewenangan untuk menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam dan menyampaikan seluruh berkas perkara terkait kasasi kepada mahkamah agung dengan tenggang waktu (tiga puluh) hari pada adapun pembatasan (empat belas) hari waktu yang diberikan untuk mengajukan memori kasasi jika dikaitkan dengan kewenangan dalam tenggang waktu selambat lambatnya (tiga puluh) hari menyerahkan salinan memori kasasi kepada pihak lawan begitu ketentuan menurut pemohon dengan adanya perbedaan kesempatan tenggang waktu penyerahan memori dari pemohon kepada pengadilan negeri rokan hilir dengan keterlambatan selama (dua puluh) hari yang disisi lain pengadilan negeri diwajibkan dalam menyampaikan salinan memori kepada pihak lawan paling lambat (tiga puluh) hari maka masih tersisa kesempatan hari untuk pengadilan negeri menjalankan kewajiban perintah dari pada untuk mengirimkan salinan memori kasasi kepada pihak lawan selambat lambatnya (tiga puluh) hari. oleh karenanya karena ada ketidaksamaan perlakuan, sehingga timbul ketidakadilan dalam perlakuan yang pemohon merasa diskriminasi atasdasari ketentuan bahwa tersebut tidak jelas ratio legis nya jika dikaitkan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung yang mewajibkan selambat lambatnya (tiga puluh) hari untuk pengadilan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan karena masih ada waktu tersisa hari yang tidak menghilangkan kewajiban untuk menyampaikan salinan memori kasasi paling lambat (tiga puluh) hari kepada pihak lawan. karena ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung memberikan selambat lambatnya waktu kepada panitera perdata untuk menyampaikan salinan memori pemohon kasasi kepada memohon kasasi atau kepada pihak lawan dengan tenggang waktu paling lama (tiga puluh). ketentuan ini tegas wajib menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan selama (tiga puluh) hari yang mana keterlambatan pengajuan memori kasasi jika dihitung dengan waktu keterlambatan (dua puluh) hari pengajuan memori kasasi pemohon kasasi masih selisih hari untuk sampai kepada waktu selambat lambatnya (tiga puluh) hari ketentuan untuk panitera perdata menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan. bahwa menurut pemohon terdapat ketidakjelasan apakah ketentuan pembatas (empat belas) hari tersebut hendak memberikan kemudahan untuk memperlancar proses kasasi perdata namun pada saat ada pembatasan (empat belas) hari untuk pemohon kasasi menyerahkan memori kasasi namun untuk pengadilan negeri diberi kesempatan selambat lambatnya (tiga puluh hari yang dengan sendirinya waktu (tiga puluh) hari tersebut dikaitkan dengan terlambat pemohon mengajukan memori selama (dua puluh) hari maka masih ada kesempatan (sepuluh) hari sampai pada batas waktu selambat lambatnya sebagaimana ditentukan tersebut. lihat tabel berikut: keju rain tarra ( tertua permohonan pernyataan kasasi penyerahan memori kasasi hingga serahkan hari penyerahan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat lambatnya tenggang waktu hari oleh karenanya menjadi suatu yang tidak relevan dan sangat tidak adil menggugurkan hak pemohon dikarenakan keterlambatan (empat belas) hari saja yang mana keterlambatan (empat belas) hari itu masih masuk kepada tenggang waktu yang diberikan pada merupakan tenggang waktu kewenangan pengadilan negeri dalam tempo paling lambat (tiga puluh) hari untuk menyerahkan salinan memori kasasi kepada pihak lawan. jadi terdapat hari tenggang waktu tesisnya hingga batas waktu (tiga puluh) hari. vi. provisi bahwa melihat dari agensinya kepentingan secara hukum dari pada para pemohon dalam perkara perdata ditingkat kasasi yang para pemohon ajukan pada pengadilan negeri rokan hilir dari adanya ketentuan klausulyang karena pemberlakuannya membuati. kedudukan hukum (legal standing) pemohonatau lembaga negara. hilangnya kesempatan para pemohon dalam upaya hukum kasasi perkara perdata nomor pdt.g pn.rhl pada pengadilan negeri rokan hilir. nantinya dengan penetapan ketua pengadilan negeri perkara dinyatakan tidak dapat diterima yang secara otomatis perkara telah berkekuatan hukum tetap. dan selanjutnya rumah keluarga besar para pemohon akan sita untuk pelunasan atas hutang dari anak kandung para pemohon. oleh karenanya kepada yang mulia majelis konstitusi dalam provisi para pemohon meminta: sebelum putusan akhir agar mahkamah menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya undang undang nomor tahun yakni. vii. petit dalam provisi menerima provisi para pemohon, sebelum putusan akhir agar yang mulia mahkamah menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya undang undang nomor tahun yaknialam pokok perkara berdasarkan dalil dalil tersebut atas dengan memohon ridho allah tuhan yang maha esa, mohon kepada yang mulia majelistidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan harp la fotokopi kartu tanda penduduk atas nama husin mahendra: bukti p 1b fotokopi kartu tanda penduduk atas nama nuri, bukti fotokopi surat pemberitahuan isi putusan pengadilan tinggi pekanbaru nomor pdt pt.pbr juncto nomor pdt.g pn.rhl: bukti fotokopi akta pernyataan permohonan kasasi nomor pdt. pn rhi, bukti p 4a fotokopi memori kasasi atas putusan perkara perdata banding nomor pdt pt.pbr tertanggal juli juncto nomor pdt.g pn.rhl tertanggal juli bukti fotokopi tanda terima terlambat mengajukan memori kasasi nomor pdt. pn rhl: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, bukti fotokopi surat edaran ketua: bukti p 7a fotokopi tanda bukti penyetoran: bukti p 7b fotokopi surat bni tentang tagihan pada kepaniteraan mahkamah agung atas nama husin mahendra, tanggal september bukti fotokopi surat mahendra partners law firm nomor perm.x perihal rhl karena keterlambatan (dua puluh) hari penyerahan memori kasai putusan perkara perdata banding nomor pdt pt.pbr dan agar tetap dikirimkan mahkamah agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasipada pokoknya sebagai berikut: para pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang sedang berperkara perdata pada pengadilan negeri rokan hilir dan pengadilan tinggi riau yang sekarang dalam proses mengajukan upaya hukum kasasi mahkamah agung, para pemohon atas putusan pengadilan negeri rokan hilir dan pengadilan tinggi riau telah mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan dan telah pula memenuhi kewajiban membayar biaya perkara untuk permohonan kasasi melalui kepaniteraan pengadilan negeri rokan hilir, adanya klausul pembatasan dalam menyerahkan memori kasasi yakni hari sebagaimana membuat upaya kasasi para pemohon terhenti karena para pemohon terlambat mengajukan memori kasasi, para pemohon terlambat mengajukan memori kasasi yang melebihi batas waktu yaitu (dua puluh) hari sejak batas akhir para pemohon seharusnya menyerahkan memori kasasi. hal tersebut berakibat berkas kasasi tidak dapat dikirim mahkamah agung dan, namun sampai pada perbaikan permohonan ini disampaikan, para pemohon belum mendapatkan penetapan dimaksud, pembatasan sebagaimana diatur dalam oleh para pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalamyang menyatakanbahwa para pemohon masing masing adalah perseorangan warga negara indonesia (vide bukti p 1a dan bukti p 1bj yang sedang berperkara perdata pada pengadilan negeri rokan hilir yang oleh putusan pengadilan negeri rokan hilir gugatan para pemohon dikabulkan, kemudian pihak lawan dari para pemohon mengajukan perkara tersebut pada tingkat banding pengadilan tinggi pekanbaru dan putusan pengadilan negeri rokan hilir tersebut dibatalkan, oleh karena itu kemudian para pemohon mengajukan kasasi melalui pengadilan negeri rokan hilir (vide bukti p 3j. berdasarkan uraian para pemohon dalam menjelaskan keterkaitannya dengan anggapan kerugian konstitusionalitas para pemohon, dimana para pemohon merupakan pemohon kasasi yang telah mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan dan telah pula membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi melalui kepaniteraan pengadilan negeri rokan hilir (vide bukti dan bukti p 7aj. namun adanya pembatasan dalam pengajuan memori kasasi sebagaimana diatur dalam para pemohon menganggap hal tersebut merugikan hak konstitusional paraara pemohon telah terlambat mengajukan memori kasasi (vide bukti p 4bj yang mengakibatkan pengajuan kasasi para pemohon tidak dapat diterima dan berkas perkara para pemohon tidak dikirim mahkamah agung meskipun para pemohon telah mengajukan kasasi dan telah membayar biaya perkara permohonan kasasi. dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal konstitusionalitas ma, para pemohon menganggap berlakunya guo telah merugikan hak konstitusional para pemohon. lebih dari itu, mahkamah juga telah mendapatkan korelasi adanya hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional para pemohon dengan berlakunya ma. yaitu apabila permohonan para pemohon tersebut dikabulkan,utusan provisi dan pokok permohonan. dalam provisi i3.8j menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya memohon putusan provisi yang pada pokoknya mahkamah agar menunda pelaksanaan berlakunyakarenakan pemberlakuan frasa tersebut menurut para pemohon membuat kesempatan para pemohon dalam mengajukan upaya hukum kasasi perkara perdata nomor pdt.g pn.rhl menjadi hilang. terhadap permohonan provisi tersebut, mahkamah setelah mencermati permohonan putusan provisi guo beserta alasan alasannya, tidak terdapat alasan yang kuat bagi mahkamah untuk mempertimbangkan permohonan tersebut, mengingat penundaan pemberlakuan dari undang undang tertentu oleh mahkamah hanya dapat dilakukan dalam hal hal yang sifatnya sangat khusus dan mendesakelain itu, oleh karena permohonan provisi para pemohon berkait langsung dengan pokok permohonan sehingga harus diperiksa bersama sama dengan pokok permohonan guo, maka putusan provisi yang dimohonkan oleh para pemohon tidak beralasan menurut hukum. dalam pokok permohonan i3.9j menimbang bahwa para pemohon mendalilkan ketentuanbertentangan dengan dan uud dengan alasan alasmenurut para pemohon pembatasan sebagaimana diatur dalammerupakan bentuk diskriminasi dan melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum para pemohon sebagaimana diatur dalam uud bahwa selain itu menurut para pemohon kesempatan mendapatkan kepastian hukum untuk perkara tingkat kasasi tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi: bahwa para pemohon juga mendalilkan adanya ketidaksamaan perlakuan antara penyampaian memori kasasi sebagaimana diatur dalam dengan penyampaian memori kasasi kepada pihak lawan sebagaimana diatur dalam menimbulkan ketidakadilan perlakuan bagi para pemohon. berdasarkan seluruh alasan alasan tersebut atas para pemohon samping mengajukan permohonan putusan provisi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut atas juga memohon agar mahkamahbertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan (tiga puluh) hari. i3 menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonanbacapokok permohonan, bahwa para pemohon mendalilkan tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi. terhadap dalil para pemohon tersebut, menurut mahkamah, dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang hendak diwujudkan adalah lebih pada kebenaran formil. mahkamah agung sebagai judex juris, sebagaimana secara implisit diatur dalam ma, memiliki kewenangan untuk memeriksa hal hal yang berkenaan dengan penerapan hukum atas suatu perkara, termasuk dalamnya menilai tidak adanya kewenangan yang melampaui batas dan adanya kelalaian syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan oleh judex facts. dengan penegasan lain bahwa majelis hakim kasasi bukan lagi memeriksa dan memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian dari pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding selaku judex facts, kecuali ditemukan adanya alasan alasan tertentu yaitu salah penerapan hukum, adanya putusan yang melampaui kewenangan, dan kelalaian menerapkan syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang. oleh karenanya memori kasasi merupakan syarat formal yang bersifat fundamental dari sebuah permohonan kasasi, mengingat alasan alasan permohonan kasasi adalah merupakan substansi yang menjadi dasar bagi untuk memeriksa dan menilai apakah putusan suatu perkara terdapat alasan alasan tersebut atas. dengan demikian syarat yang berkenaan dengan tenggang waktu untuk menyatakan mengajukan permohonan kasasi, menyerahkan memori kasasi, memberitahukan permohonan kasasi kepada memohon kasasi, dan tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori kasasi diatur secara limitation sebagaimana yang telah ditentukan dalam ma. semangat adanya pengaturan yang sangat ketat tersebut salah satunya bertujuan untuk segera mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, sebab permohonan kasasi pada dasarnya tidak lagi menilai substansi hasil pembuktian fakta hukum oleh judex facts akan tetapi lebih kepada persoalan syarat syarat formal yang merupakan satu rangkaian sejak perkara yang bersangkutan mulai diperiksa pada peradilan tingkat pertama hingga perkara diperiksa pada tingkat kasasi. lebih lanjut penting bagi mahkamah untuk menegaskan bahwa perihal syarat syarat formal dalam pemeriksaan sebuah perkara baik pada peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada hakikatnya adalah merupakan hal pokok yang mendasar mengingat dalam syarat syarat formal yang intinya adalah berkenaan dengan hukum acara merupakan bentuk perlindungan hak hak para pihak untuk mendapatkan akses perlakuan yang adil dalam berperkara. oleh karenanya, pemenuhan syarat formal demikian sejatinya merupakan wujud perlindungan terhadap para pihak dalam mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama depan pengadilan. sehingga dengan demikian permasalahan prosedur permohonan kasasi, baik waktu pengajuan untuk menyatakan upaya hukum kasasi, kemudian menyerahkan memori kasasi oleh pemohon kasasi dan mempelajari memori kasasi oleh memohon kasasi (image) serta menyerahkan kontra memori kasasi oleh memohon kasasi adalah satu rangkaian persyaratan untuk mengajukan upaya hukum kasasi yang tidak boleh dilanggar, baik waktu maupun tahapan tahapannya. sehingga oleh karena itu, berdasarkan alasan alasan tersebut atas menegaskan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal berakibat permohonan kasasi tidak dapat diterima. bahwa selanjutnya para pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma agarmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan (tiga puluh) hari dengan alasan bertentangan dengan uud karena adanya perlakuan yang diskriminatif dan melanggar penghormatan dan pengakuansyarat pertama: hak konstitusional para pemohon sebagai masyarakat warga negara indonesia yang berperkara perdata tingkat kasasi pada pengadilan negeri rokan hilir sebagai pemohon kasasi untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan tidak diskriminasi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemberlakuan kebijakan mahkamah agung sebagai pemohon kasasi guna meraih persamaan hak dan keadilan sebagaimana diterangkan dalam dan uud syarat kedua: dengan berlakunya ketentuan pembatasan (empat belas) pembatasan penyerahan memori kasasi yang diatur undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung yang sejak awal tidak dijelaskan oleh panitera perdata terkait waktu mengajukan memori hanya (empat belas) hari sejak penandatangan pernyataan permohonan kasasi pengadilan negeri rokan hilir yang mana pemohon terlambat mengajukan memori kasasi selama hak hukum antara pemohon kasasi dengan memohon kasasi, mana menurut para pemohon bagi pemohon kasasi hanya diberi waktu untuk mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku register permohonan kasasi. sementara itu, masih menurut para pemohon, bagi memohon kasasi diberi waktu (tiga puluh) hari untuk diberitahukan adanya permohonan kasasi tersebut oleh pengadilan negeri tempat permohonan kasasi itu diajukan. terhadap argumentasi para pemohon tersebut, setelah mahkamah mencermati ketentuan yang menyatakan, pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera sebagaimana dimaksud dalam tenggang waktu (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi , oleh karena itu sesungguhnya antara pemohon kasasi dan memohon kasasi telah mendapatkan tenggang waktu yang sama yaitu masing masing untuk menyerahkan memori kasasi dan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu (empat belas) hari bukan untuk memohon kasasi mempunyai (tiga puluh) hari untuk menyerahkan kontra memori kasasi sebagaimana yang didalilkan para pemohon. lebih lanjut setelah mahkamah mencermati pula dalil para pemohon ternyata tenggang waktu (tiga puluh) hari yang dimaksudkan sebenarnya adalah tenggang waktu yang dimiliki oleh pengadilan negeri tempat permohonan kasasi itu diajukan untuk memberitahukan sekaligus menyerahkan memori kasasi kepada memohon kasasi, bukan (tiga puluh) hari tenggang waktu yang dimiliki memohon kasasi untuk mengajukan kontra memori kasasi. i3. bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada paragraf dan paragraf tersebut atas ketentuan norma penjelasan yang menyatakan, mengajukan memori kasasi yang memuat alasan alasan kasasi adalah suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi.telah memperlakukan hal yang sama antara pemohon kasasi dengan memohon kasasi. oleh karenanya dalil para pemohon yang menyatakan norma memperlakukan diskriminasi dan melanggar penghormatan dan pengakuan hak hukum para pemohon harus dikesampingkan. sebab, sesungguhnya pembatasan waktu pengajuan memori kasasi dan kontra memori kasasi sebagaimana diatur dalam dan justru memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu penyampaian memori kasasi dan kontra memori kasasi yang harus dipatuhi oleh para pihak. sehingga dengan demikian penyelesaian perkara tidak berlarut larut dan hal ini selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. penegasan mahkamah ini sekaligus pula menjawab argumentasi para pemohon yang juga mendalilkan bahwa, tidak dapat digugurkan hanya karena keterlambatan mengajukan memori kasasi, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum atas pembatasan tenggang waktu baik dalam mengajukan permohonan kasasi dan mengajukan memori kasasi oleh pemohon kasasi termasuk pembatasan tenggang waktu pemberitahuan adanya permohonan kasasi kepada memohon kasasi dan tenggang waktu untuk mengajukan kontra memori kasasi justru memberikan jaminan kepada para pihak adanya kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam uud dan karena itu terhadap dalil para pemohon tersebut haruslah dikesampingkan jugawahiduddin adams saudi isra ttd. ttd. menahan m.p. sitompul dewa gede laguna panitera pengganti, ttd rizki amalia www www aral! digital signature panitera jin. medan merdeka barat jakarta pusat lana kasianur sidauruk, nip. fax: email: dani(dua puluh) hari sejak ditandatangani permohonan pernyataan kasasi yang selanjutnya pemohon diberitahukan panitera perdata terkait berkas kasasi tidak bisa dikirim mahkamah agung dan nanti: syarat ketiga: ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung yang mengatur tentang pembatasan (empat belas) hari saja dalam mengajukan memori kasasi dalam perkara perdata yang besar kemungkinan tidak semua masyarakat indonesia yang berperkara perdata mengetahui ketentuan pembatasan (empat belas) hari ini yang kebetulan para pemohon mengalami hal tersebut yang merupakan kerugian konstitusional serta menurut penalaran yang wajar sangat merugikan para pemohon sebagai pemohon kasasi dalam perkara perdata pengadilan negeri rokan hilir, syarat keempat: dengan berlakunya ketentuanyang para pemohon telah terlambat (dua puluh) hari tidak menjadi rasional jika memori kasasi tolak dalam tenggang waktu yang mana panitera perdata diberikan waktu tenggang (tiga puluh) hari untuk menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak memohon kasasi sebagaimana diatur dalamsyarat kelima: bahwa hingga saat kami bayangkan perbaikan permohonan ini kami sebagai kuasa para pemohon dalam perkara perdata pada tingkat kasasi pengadilan negeri rokan hilir sampai sekarang belum mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang penetapan dari ketua pengadilan negeri rokan hilir yang akan menetapkan bahwa perkara kasasi tidak dapat diterima. besar harapan kami permohonan uji materi ini dapat putus sebelum ketua pengadilan negeri rokan hilir mengeluarkan penetapan yang akan menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima. maka dari kelima kriteria yang menjadi dasar terpenuhinya legal standing pemohon sebagaimana dalamdengan ini para pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara mahkamah konstitusi. selanjutnya kami menyampaikan hal hal sebagai berikut, bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang sah yang status dan kedudukannya diakui dalam hukum diakui dengan memiliki kartu tanda penduduk yang sah. p 1a dan p 1b): bahwa para pemohon sekarang ini dalam berperkara perdata sebagai penggugat berbanding sekarang pemohon kasasi pada perkara nomor pdt.g pn.rhl yang diputus tanggal juli pada pengadilan negeri rokan hilir juncto perkara nomor pdt pt. pbr diputus tanggal juli pada pengadilan tinggi pekan baru, bahwa putusan pengadilan tinggi pekanbaru nomor pdt pt. pbr tertanggal juli telah diberitahukan kepada kuasa hukum para pemohon pada hari kamis tanggal september dan para pemohon melalui kuasa hukumnya telah menandatangani akta pernyataan permohonan kasasi kasasi nomor pdt. pn. tertanggal september pengadilan negeri rokan hilir. dan bahwa para pemohon melalui kuasa hukumnya pada perkara pengadilan negeri rokan hilir telah mengajukan memori kasasi dalam tempo yang terlambat sebagaimana jangka waktu penyerahan memori kasasi yang ditentukan undang undang hanya selama hari saja sejak didaftarkan pernyataan kasusnya, sehingga dari menyatakan kasasi tertanggal september sampai pada saat menyerahkan memori kasasi tertanggal oktober terdapat keterlambatan (dua puluh) hari sebagaimana telah diterimanya memori kasasi para pemohon disertai tanda terima terlambat mengajukan memori kasasi dari pengadilan negeri rokan hilir tertanggal oktober p 4a dan p 4b): bahwa dasar pembatasan waktu menyerahkan memori kasasi hanya hari saja sebagaimana undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung yang berbunyibahwa berdasarkan tersebut, mahkamah agung telah menerbitkyang pada pokoknya menyatakan pada huruf poin (b) atas perkara perdata yang tidak memenuhi ketentuan undang undang tahun tentang mahkamah agung berkas perkara kasusnya untuk tidak dikirimkan mahkamah agung. bahwa atas berkas perkara perdata pada tingkat kasasi yang dinilai tidak memenuhi syarat kasasi sebagaimana dimaksud pada sema nomor tahun tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali kepada ketua pengadilan negeri diberi kewenangan untuk tidak mengirim berkas kasasi dan ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan untuk itu. tentang permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud sema nomor tahun tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali,bahwa dalam hal ini keadaan permohonan kasasi para pemohon pada perkara nomor pdt.g pn.rhl juncto perkara nomor pdt pt.pbr pada pengadilan negeri rokan hilir sudah disampaikan secara lisan oleh kepaniteraan perdata kepada kuasa para pemohon atas memori kasasi yang terlambat mengajukan dalam tempo sebagaimana diatur dalam undang undang tahun tentang mahkamah agung tidak dikirim berkas kasasi yang selanjutnya ketua pengadilan negeri rokan hilir akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan perkara kasasi tidak memenuhi syarat kasasi sebagaimana dimaksud surat edaran mahkamah agung nomor tahun selanjutnya permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi tidak dikirim mahkamah agung. bahwa sebenarnya sebelum habis masa sebuah putusan perdata menjadi berkekuatan hukum tetap dalam masa empat belas hari hari para pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan kasasi pengadilan negeri rokan hilir sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung berbunyi sebagai berikut, . dan pemohon juga telah memenuhi kewajiban membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung sebagai berikut, . oleh karenanya para pemohon telah melakukan pembayaran pembiayaan atas upaya kasasi melalui kepaniteraan pengadilan negeri rokan hilir p 7a dan 7b): bahwa para pemohon dengan menandatangani pernyataan kasasi sebelum lewat tempo hari berkekuatan hukum tetap, tentunya memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk mencari keadilan pada tingkat kasasi akan tetapi dengan adanya klausul pembatasan dalam menyerahkan memori kasasi yang dibatasi hanya selama empat belas hari saja sebagaimana undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung membuat upaya kasasi para pemohon telah terhenti dengan para pemohon menerima bukti keterlambatan mengajukan memori kasasi dan secara lisan disampaikan oleh kepaniteraan upaya kasasi tidak dapat diteruskan yang tentunya para pemohon mengalami kerugian yang mana hak konstitusional para pemohon untuk dijamin sama depan hukum dalam perkara kasasi yang para pemohon ajukan pada pengadilan negeri rokan hilir menjadi terhenti dan sia sia. bahwa untuk saat ini para pemohon menyikapi keadaan nasib permohonan kasasi para pemohon pengadilan negeri rokan hilir atas pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, yang ditegaskan juga pada angka huruf poin (b)para pemohon melalui kuasanya telah melayangkan suratrhl karena keterlambatan (dua puluh) hari penyerahan memori kasasi atas putusan perkara perdata pada tingkat banding nomor pdt pt.pbr dan agar tetap dikirimkan mahkamah agung republik indonesia untuk diperiksa dalam tingkat kasasi .( bahwa para pemohon sebagai pencari keadilan dalam tingkat kasasi dengan sendirinya kesempatan untuk diperlakukan adil depan hukum telah hilang dikarenakan hanya karena keterlambatan dua puluh hari mengajukan memori kasasi para pemohon dalam perkara guo pengadilan negeri rokan hilir. bahwa untuk menemukan kebenaran materil sudah seharusnya permohonan kasasi pemohon diperiksa mahkamah agung pada tingkat kasasi tetapi upaya untuk itu akan terhenti bahkan tidak tercapai karena keterlambatan pemohon kasasi dalam pengajuan memori kasasi yang mengakibatkan perkara guo nantinya dengan sendirinya akan berkekuatan hukum tetap yang akan dinyatakan ketua pengadilan negeri dengan sebuah penetapan, dan ini akibat dari berlakunya undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung. il. kerugian para pemohon bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud adalah bahwa pemohon sebagai warga negara merasa telah diperlakukan tidak adil atas hak untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam memperoleh keadilan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. sebagaimana jaminan itu tertuangberadaan ketentuan (empat belas) hari pada tersebut telah menjadi dasar mahkamah agung untuk menolak perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalamyang kebijakan ini karena adanya pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung. bahwa pemberlakuan pembatasan waktu (empat belas) hari pada guo menimbulkan kerugian bagi pemohon sebagai pemohon kasasi pada pengadilan negeri rokan hilir yang kerugian tersebut telah merampas hak hak konstitusional, serta sekaligus hak hak asasi pemohon, hak untuk periksa dalam tingkat kasasi bagi pemohon telah dilumpuhkan, telah dihabisi oleh undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung. bahwa mahkamah agung akan menolak untuk memeriksa perkara kasasi hanya karena keterlambatan hari saja, sehingga guomemperlakukan hak dan keadilan pemohon diperlakukan secara tidak adil ditolak sepihak dengan memerintahkan kepada seluruh ketua pengadilan negeri untuk menolak perkara kasasi yang tidak memenuhi ketentuan oleh karena

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. penawaran. bukanyang bukan merupakan penawaran umum yaituyang bukan merupakan penawaran umum. ii. demi: cc.: penunjukan beneficial,: hak dan kewajiban para pihak, yaitu trustee, settler, dan beneficial:: penyelesaian sengketa, pilihan hukum (choice law): yurisdiksi pengadilan apabila penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur hukum::pp.:, analisis manfaat dan biaya bagi bank::::cc.::ale v| ka . gtu pi: sic a30 fsh rr, lina (gs cake jae ing kpa naa sik kw ale ri |z ip, ti, pat far |& sit elu sis sg23a ses adaa nd sr: nan man) tr: pem pmennann mai | (sg tebet tn: sne tan bu: ppp ppp sen sen band sss dns bn: pop ppp pro ppp ppp kan tenis sini tenis sin senin ban ang poo ppp pen ben ben ben bnn ppp ppp nn: tenis ben ben sen eni ben bep ssi tn snn sen ben snn ben ba: ben ben nn: bnn bnn ben bi: ben bnn ben ben ben ben ben bening tan tip 00k tesis: set te: aan pan fasis ml) tetua pan ges3e: eme disease ain oa, psi dst asia lo) pan unp sin pin drg eid g ppp sbs bee: bs: besi bsn ppp ppp ppp ppp ses: ba: pop pori hi: pori lori nn: pot pori yaa (el kei pan ama ka) $$ koi lis isa tif3 lag fake ber d3. iua iss pap naa pan non menu tasatnsatns lepas lag! pal tsi bisa band poto hn: poto snn hn: poto poor poto hn: pop pori pop pori snn hn: pori pop ben sis sin ben bee si: pori snn por pori pop pori loro snn ha: pori nn: pori pori pori le! aas yan bs) ak. ps$8t ks) el) tak ki) las) tas dam oas get days lrt por gea seaeiena lia psk bamatsosuokasa tenis prasen not tp) bnn: bnn nn: iii si: an: pori (zg lp) pan dok ts: dg, ke! hat dada: dan atau cc.sin ban bt: pen sen tenis si: bnn bnn doi han sen bnn si: ben en: ba: bnn snn bini ben snn ba: ka) bnn bnn ben en: ba: ppp dpp te: ppp be: nan nan bn: ss: un: pop be ben bse tss tn: bapa rat poo ppp ppp ppp pop s| pa ben ben bnn ben bnn ban bsn: ban nt: ppp ban sn: tenn ten ben ben te tn al. po5 bo. ses ss. (ag gse eiga gal, sls5 say a83 ela: sia. a5, sss elit bal hr) lan) pera horor bnn k | bnp mio ppp bnn tsi sen ben ben bnn: poroporori pop ori bnn: horor kn: tan por dn: ben: poto por siap ppp ng: horor poor poo ppp tan mar lam ses us$ egi set non naa pose cod kta bnn bay pam sn: bnn ke"! pop pop en: seni: sen: bei: sini s8: ssb snn snn snn nn: poo poo pop poo bobo ppp baki koo pa) bnn ann fn: bnn ba: opor ppp ppp ppp soo an: pora pori eman kei alan tan kai gr. gian ey4$ ees salsa adat siak kesini lo. gerak eka. mada setia ras anti s.t lan "ao aman, tan tr, c1) fe) tan) .egb. 3gb aan ann vans ggle!) a.a ao. lan fara) ss? 5x4 alu ra) lola isis (s9 sja mau (an luis rip le) sea lag (9g (sis a82 (s8 isis sis isis rla ra, sides is|s 2e| sib ssi. sis oleh a31 sas bis els eri jai ka) ka) teh teh tah tah tel ato db. sasa sai eee see see kae fe. see s$s9s ses las) lay) las) nu lbeesesleur tai sps pandai$ si. bat altar era see asia sasa es. c|c sis (og |s $ a.a bob sis kb) sis lay) ge, kn) seri saat pes je| (s8 sm ke) bis sit (is #l (sis 2pef alas (ses sas gia sig gis is| sis sis saja ala ato bela ta) segel sis sis als si. isis egi, ela a52 spa aral fa) sss tan em: 5s. sol mn: see dita des $e5 fee spi 8g. fpb aan len) akasia bea eni man sig pass nia dan tenun let yaa: se) sat ses teknik go, teng ter run snn saya snn bean peta ii, ieee pie, pipa bean snn ran: ang pan sajefistals del sag pipegpsod latar man kun syt)a5. ke. bo05 abi bos . 8s ag: lah tua dai 5s pn: pose je! tik sss data (ca ez: pam mere: ana tan a83 men men: (b3 tahi tsl ls) pok ket ta3es ts) bana a.a. tera) gp ke) tapi kan la) ai3b3 tari some fib et egg gai las 88x sar lele saga aas s5, dang ben ban bae snn bajo kes s3, hat sai sesi etis s5$ 2r4 lang kb) kav po . a53 seseeaeg ken ter big epi, bisa yg, sis (a58 so. era sis jani ib) cnn men gla ses tjg abe fa? a0. le ) let) le!) kas psi av. te) a35 sisi ga: so. tai lan bea pw gerai boh a22 ks) sa: s38fts les a33 en: sel $teb etigapa rangga sis pak nn: nn maa ayo s3. sasa adk ses pig abs ea) lay) "g3 fee fan oh ke! pon ma #$s tab kain s8, bp. ida: moorei kia pe3 kg) tan) (p3 sai area ren egg data nii sis aha sea 8o8 kei las) ke: seh dop f5. sip da5 spt g8zs spa bet tak as s8. kasi t.a egi $$. gpp des jera a.a a.a 513i aas te) k9. asi ayal ala jet ia) isi ses a83 iag tan a22 haa a.a a.a plasa, ada, lf3 bias aan got bag an: cs? a23 fee igor ses |( ke: asia isis ala ti) latar le ) lan ka) is: lo8 sai rb. naa ta term pa. sss a5898 aa ess akan a38 a33 se,b3 so. sasa fs? te? 83i aid lea le'al lara esai isi aloi spa dla 33x 3gb le) (er le! ke) lay) ip) pa: dan na: . .& tan a53 pes nan kan bar gila men fav) 3g bia nan: tanu hanan dia tuna ali ana hong nan rails oat sbb tan yaa le19) "$$ tai nan aan! kn) nii 3s ser inn inn ega ana . disita ek: jan dang tit dea tin ben hindi . sain menit bea naa kiai ika parah haa anni ie: laa bea dibuktikan dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah: melakukan transaksi lindung nilai (heading) atau tahawwuth berdasarkan prinsip syariah:alah en: an, ts, ita asi les aa: pig tana tin ian hai sinaga dan anda "ii ona hiu lali bln bahasa . sae jak nn: bag bbs bahan beng int int gea aini san hilman aan tni tan latin lara) le) las) a.a. see as) ha) (ah lala) rd. lan a.a sg. sp? .g $ s yel aga a32 s8. se: va. pers es, sls ob . gr. (ag ito es bet isis tera) laen da3 sig akan awas a53 lotu) ian) ter) ene ira ' an! ya) oi. ize iga: a.a lan jau lae han ts! ig: las) lai tan kai jan lesi lela) fee nia hl. taninenenih ya) han en: akan) kr. fav lan pes sis ta) ene ay. vga ks) ng, bela) lah (il s.s 9g ta5 bps s4, akan lele) (s3 yy0 ke, it. lesi tr, sip rap eos lis lsn bnn dana bnn men serum akan sbs sas snn: nan kota ja) tr! kb. s a38 sen pbb dig .o 8g. rbt nis snn eta aoa se: a4 ip! a.a sesi fe, jas eft ss. mann bnn cc. sae say ie, le) le) eta) eh) e3 ku) s3ere tb bp gis si. bis st. tea) yai bl. da3 tas a33 sera see fak $$ ags jar esc era ayo kam laa &co3s men ran nan sen pena book en: didi akan! bs. haa 3igs naa en: soo? sar iii dog nia an lari lps sun silat lata) laa haluan kuantan tana mea le) nan le) ts) do. ng: le) rtv: kes en: nb: ses sis maan ego aja pp. ipa dbajinsog, nn: han ena $#$is none mala beo lay) lay) las) cpo a53 dag esa a25. ses oia ko) leg) pai lang dg. 8gp gas lay) aan tai tas) dua aaaaaa jpn) k3. ga! lea) aa) (is 3x83 sosok als sl. s8? bnn apa sis sja tg aris da bro ses left) d8 cad pola spa flag dadi bei kai s.s seo je. sbn ng: batin pre eta air basis ass bisa, kai ap):, memiliki tingkat kesehatan bank paling rendah peringkat komposit pada periode penilaian terakhir, lota) leo) ha! $$. la, sai a.a ex, i3ti sisi ke) s3, (fo |(g spa aia a10 sn, les a93 six big les see, 3x1 e,o bnn |(s pan a.a sel bse sab see ta. a.a ih) kan e38 da5 le) ras fe. aa. sek pes lafal ge? peta ary ela tgn se) ria ag, tel ter) nn: poo do. fa, igo mn: (r3 alor isi a33 5ef33 8g. a.a pp) liar kai ssl tags hit, asi dig bnn bea esa, ega sat pen li) c$&$ ses sep kas evi sai sesi f2. so. atb te303 asia sea sesi ggs 223x393 kan ha) sg? sy, fpi bis sis coc iis sbs sara |(g ka) tic |(s far (yu et) a82 rb. le) pad ke) tani bal ta) lan) 5s? sel f2. ika gig3 3x3 fara a83 ragi $ts3 han s8. dies als $s$ bnn egg gia le) lb) pam kas kas iss ke, gg lesi api erat fit gara 8s ers abs bau kb) gas bl. sis nas see aga sea lan orig3 sama gag sls r33 erp lah pit fatal dag akan nn) akan akan aas ikbaskes sesi jas a.a de, cg. he) "a9 ses sola par do. aib pei spa tag isp lks sab spf sarkasme spi sid aa: le) naa en: fe3 a93 tis na: (am a85 dia here: ne! 05a lx. . ses sati laa basa: ban pdh dia aah neon pian lay) $$$ f33 lan) as) po1 telp $ ? alis s$ a8s bts3 peg pot eis bis a.a gis sesi kan esa i33u pare daa iis sis isa se, las) kas dota aa: kes lg. a33 bis mai tn: ses agar les) ts) sea pat nan egg ega pola asal lai fee kena sts meme iga! gaib badan ida lx. pita bnn dag tata ing sbs le) an:guivwalencylay) asi as! nae les nn: pai sa. lo. kan dai sen one ata oper bebas urai jadi ina (eta asep nan air tmn snn a.a law jas na: dia 3s. dra aga ne: dai . apa tx: ke) asa hii seri di, ne: ini tinta tania tar lan la) ja! ke) te kb. las) oo. an. bsa, 203i sau adat beta) ar! spa 35k ab) s8. sea sas fatal eta aia a03 sik ses r33 sel pe, ieee ses eru yes ese eta dip bos sya iis, bs: dan dn mana bok sea ba, ie, baja waw le) as) tal pop ora ke! nn) tas) "s8 fe, fav bon en: ikan (bo 2gp s| (se en: sis plb. a88 pom ba, pes ira) ea: perah jaa f3. ela la! ten ana sale aan #|z sis laa le) rtz) psb ke fs. sis (is ry. pd. eta) sbs sni ts, s|z saji satu le) ken) ao. see see aji dot es. lps 5s$ pass le) (er (e! ln) ks) eng sang run sig ala g3g33 sis osis alas sis s3 sis dipa era sss tie six nan en: ala ss. sat ala egt eja sepak peli en: pdt kia sas tani ke) las sera sas hah eta) sar rob spa ann ben men una sen gen segala 3st eiu ss33iaa sg3 3s, isa #|s ra! ks) ya) tepi) tema lan lay) iga! (an pam in) 8i so. sas tes e53(b sja ata hri lari ala eta lang d|is bs aa: ss: berg gas s.s $ y ala 3x33 sis |(s ses ser tss see asia sesi ela sex efek be, kbk pia 53k al! let) kal nan lita asi an) lia: plan jai ian jala tan ae: tak nat inn han dai. haa dada nken. jha ini aini lia fee tni hai ni lala par isa! fa: ks) ses ka) isa fil nan dela aga dela sis . a83 tee nana lesi ep! tes jaa hen bian a.a iris sib iran ix. sina aida pn tagar nana nun ben inn 3s! ana tea bukan nan bagai nai rusia ana har) ap) men sep log 33k esais 3je ssp sis a88 ala p.s ba. a33 ses s2. sis st, sir bee alien eka bak bis sb, basis pa, lan ep. sks bn peta sas nas begini men ssi sisa dn kan sta gila daa dp. ps, gis a.a sis lb. ola pan sagu ses ayo ela pss tw. sia ssk bak le!

mid tambahan lembaran negara r.i::: hasil penjualan atau devisa hasil ekspor, pokok investasi, imbal hasil investasi:: settler sebagai beneficial:: deposito, sertifikat bank indonesia sertifikat bank indonesia syariah: surat berharga negara surat berharga syariah negara:jangka waktu: jumlah nominal, counterpart, counterpart limit::

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. jasa keuangan. lembaga. kemampuan. kepatulembaga jasa keuangan yang sehat, melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, diperlukan pelaksanaan tata kelola lembaga jasa keuangan, bahwa untuk mewujudkan tata kelola tersebut,, bahwa untuk mendukung terwujudnya perizinan prima diperlukan pelayanan perizinan yang lebih cepat, tepat, mudah dan transparan, bahwa dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan kepada otoritas jasa keuangan diperlukan penyelarasan ketentuan yang mengatur mengenaiuntuk memperoleh persetujuan menjadi pihak utama diajukan oleh: calon pemilik, pendiri atau anggota direksi ljk dalam hal permohonan izin pendirian ljk, atau anggota direksi ljk, dalam hal ljk telah memperoleh izin usaha, dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif. ljk harus menyampaikan daftar pemenuhan persyaratan administratif kepada ojk yang ditandatangani oleh: calon pemilik, pendiri, atau pejabat ljk yang berwenang dalam hal permohonan izin pendirian ljk, atau pejabat ljk yang berwenang, dalam hal ljk telah memperoleh izin usaha. penyampaian permohonan dan atau dokumen persyaratan administratif dapat dilakukan melalui sarana elektronik dalam hal ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut telah diberlakukan. ojk dapat mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada apabila dokumen persyaratan administratif tidak lengkap. ljk dapat mengajukan calon pihak utama dalam jumlah tertentu untuk setiap posisi jabatan yang dituju. dalam hal seluruh atau mayoritas saham ljk dimiliki oleh pemerintah pusat atauanggota direksi atau anggota dewan komisaris ljk dimaksud dapat diajukan oleh instansi yang mewakili pemerintah pusat atau lembaga tersebut. dalam hal calon psp akan melakukan pembelian saham ljk dalam rangka penyertaan modal sementara olehpsp dimaksud dapat diajukan oleh lembaga tersebut. dalam hal anggota direksi ljk sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan, permohonan diajukan oleh: anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai, atau pihak lain yang ditunjuk oleh rups. bagian kedua tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon psp dan calon pengendali perusahaan perasuransian penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon psp dan calon pengendali perusahaan perasuransian dilakukan melalui penilaian administratif. dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada calon psp, dan calon pengendali perusahaan perasuransian harus melakukan presentasi atau pemaparan paling sedikit mengenai: rencana calon psp, dan calon pengendali perusahaan perasuransian terhadap pengembangan ljk yang akan dimiliki dan atau yang akan dikembalikannya, dan strategi calon psp, dan calon pengendali perusahaan perasuransian dalam hal ljk yang akan dimiliki dan atau yang akan dikembalikannya mengalami kesulitan keuangan. dalam hal calon psp, atau calon pengendali perusahaan perasuransian adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan apabila dianggap perlu. dalam hal calon psp, dan calon pengendali perusahaan perasuransian, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris badan hukum yang bersangkutan, dan pihak pihak yang berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan merupakan ultimate shareholders. dalam hal ultimate shareholders merupakanojk sebagai pengganti ultimate shareholders pemerintah negara lain tersebut. pihak sebagaimana dimaksud pada dan harus menyampaikan dokumen persyaratan administratif. selain pihak sebagaimana dimaksud pada dan ojk dapat menetapkan pihak lain yang berdasarkan penilaian ojk melakukan pengendalian, untuk menyampaikan dokumen persyaratan administratif. hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak sebagaimana dimaksud pada dan merupakan satu kesatuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama selain calon psp dan calon pengendali perusahaan perasuransian penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama selain calon psp dan calon pengendali perusahaan perasuransian dilakukan ojk melalui penilaian administratif. ljk harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap calon pihak utama selain calon psp dan calon pengendali perusahaan perasuransian sebelum diajukan kepada ojk, terkait dengan: pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil self assessment sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada ojk pada saat pengajuan permohonan. dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud dalam ojk dapat melakukan klarifikasi kepada calon pihak utama. klarifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila: terdapat informasi negatif mengenai calon pihak utama, calon pihak utama belum mempunyai pengalaman pada ljk indonesia yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan atau permasalahan ljk tempat yang bersangkutan akan dicalonkan, dan atau calon pihak utama pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan sebelumnya. bagian keempat penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan ojk menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama ljk apabila calon tersebut menjalani: proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan. penghentian sebagaimana dimaksud pada diberitahukan secara tertulis kepada ljk. calon pihak utama yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatuhannya oleh ojk, dapat dicalonkan kembali kepada ojk untuk menjadi pihak utama apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana dimaksud dalam bab hasil penilaian kemampuan dan kepatutan ojk menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai berikut: disetujui, atau tidak disetujui. jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud padaroses penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama dilakukan pada saat permohonan izin pendirian, penggabungan dan atau peleburan ljk, ojk memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian, penggabungan, dan atau peleburan ljk. ojk memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada secara tertulis kepada ljk. selain memberitahukan kepada ljk sebagaimana dimaksud pada ojk dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang ojk atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan. bagi calon psp yang tidak disetujui oleh ojk namun telah memiliki saham ljk: yang bersangkutan wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya pada ljk yang bersangkutan dan tidak melakukan pengendalian, dan dilakukan pembatasan atas hak pemegang saham pada ljk yang bersangkutan. ljk wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf kepada ojk dengan mengacu kepadayang berlaku pada masing masing sektor jasa keuangan. dalam hal tidak terdapatsebagaimana dimaksud pada ljk wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham paling lambat (tujuh) hari kerja setelah rups mengesahkan pengalihan kepemilikan saham. ljk wajib mencantumkan penjelasan mengenai status pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam dalam: daftar pemegang saham ljk, dan laporan yang dipublikasikan ljk. ojk dapat menetapkan pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pengalihan kepemilikan saham dilakukan kepada pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ljkljk, dan pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak haknya sebagai pemegang saham. persetujuan ojk terhadap calon pihak utama selain calon psp, dan calon pengendali perusahaan perasuransian menjadi tidak berlaku apabila dalam jangka waktu tertentu tidak terdapat pengangkatan terhadap calon pihak utama yang telah disetujui oleh ojk. ljk wajib melaporkan pengangkatan sebagaimana dimaksud padangangkatan pihak utama paling lambat (tujuh) hari kerja setelah pengangkatan. bagi calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, dan atau calon anggota dewan pengawas syariah yang tidak disetujui oleh ojk namun telah diangkat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris, ljk wajib menyelenggarakan rups untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan. ljk wajib melaporkan rups pembatalan sebagaimana dimaksud pada kepada ojkrubahan pihak utama paling lambat (tujuh) hari kerja setelah rups pembatalan pengangkatan anggota direksi atau calon anggota dewan komisaris. calon pihak utama selain calon psp dan calon pengendali perusahaan perasuransian yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dicalonkan kembali kepada ojk paling cepat (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari ojk. dalam hal calon pihak utama sebagaimana dimaksud pada tidak disetujui karena persyaratan kompetensi maka calon dimaksud dapat diajukan sebelum (enam) bulan pada: bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau lebih rendah pada ljk yang sama, jabatan ljk sejenis yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah, atau jabatan ljk yang berbeda. pengajuan kembali calon pihak utama yang tidak disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi. ojk membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila setelah persetujuan: diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan tidak benar sehingga menjadi tidak memenuhi persyaratan, dan atau terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lan yang mengakibatkan pihak yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan. pspanggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau anggota dewan pengawas syariahbab penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dalam penyelamatan penanganan dan pihak utama bank yang digunakan sebagai sarana resolusi ojk menetapkan tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan yang berbeda bagi pihak utama pada:, danistem keuangan. yang meliputtermasuk kantor cabang dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan kegiatan bidang bab ketentuan lain lainojkojk menyebabkan perubahan pengendali bank atau apabila menurut penilaian ojk terdapat pengendali bank, bank wajib mengajukan calon psp untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh ojk.penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap kelompok usaha. ojk berwenang menolak perubahan pengendali bank, dalam hal berdasarkan penilaian ojk perubahan pengendali bank dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan bank. bab vii sanksi ljk dan atau pihak utamaringatan tertulis, penurunan tingkat kesehatan, pembatalan hasil penilaianpihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama, pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan, dan atau pencabutan izin usaha. selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ojk dapat mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi ljk pada masing masing sektor jasa keuangan. mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada dan mengacu kepada ketentuan bagi ljk pada masing masing sektor jasa keuangan. bab viii ketentuan peralihan pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, hasil penilaian kemampuan dan kepatutanterhadap penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama yang sedang dilakukan pada saat berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini: tata cara penilaian dan hasil penilaian tetap mengacu kepada ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku pada masing masing sektor jasa keuangan, dan konsekuensi hasil penilaian kemampuan dan kepatutan mengacu kepada ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. pada saat berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini: pihak utama pada pmv atau perusahaan pegadaian yang belum pernah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan tetap dapat menjadi pihak utama, anggota dewan pengawas syariah pada dana pensiun dan auditor internal pada perusahaan perasuransian yang belum pernah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan tetap dapat menjabat dan menjalankan tugas dan fungsinya. pihak utama selain psp sebagaimana dimaksud pada harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan ini sebelum yang bersangkutan dilakukan perpanjangan jabatan atau peralihan jabatan pada perusahaan yang sama. bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan kepatutanraturan perundang undangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku pada masing masing sektor jasa keuang: pada tanggal agustus bagi ljk selain perusahaan pegadaian, dan (dua) tahun sejak tanggal diundangkan bagi perusahaan pegadaiasar modaljsebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang dana pensiun, termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanypembiayaan dan perusahaan pembiayaanmodal ventura dan perusahaan modal ventura termasuk yang melakukanusaha pegadaidan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas ljrupatau perusahaan perseroan daerah, atauireksikantor perwakilan dari bank yang berkedudukan luar negerewan komisaridari bank yang berkedudukan luar negeriljk, dan atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris pada perusahaan perasuransianpada ljk, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsungcalon pihak utama wajib memperoleh persetujuan dari ojkmeliputi: bagi bank: psp, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris. bagi perusahaan efek: psp, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris. bagi penasihat investasi: psp, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris.: dan aktuaris perusahaan.. bagi dana pensiun lembaga keuangan: pelaksana tugas pengurus, dan anggota dewan pengawas syariah.calon psp atau calon pengendali perusahaan perasuransian yang merupakan pemegang saham yang belum memperoleh persetujuan dari ojk, dilarang melakukan tindakan sebagai psp atau pengendali perusahaan perasuransian walaupun telah memiliki saham ljk.yang belum memperoleh persetujuan ojk, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah ljk walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh rups. dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ojk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon pihak utama. bab faktor penilaian kemampuan dan kepatutandalam memenuhi persyaratan: integritas dan kelayakan keuangan bagi calon psp atau calon pengendali perusahaan perasuransian yang merupakan pemegang saham, integritas dan reputasi keuangan bagi calon pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, dan cc. integritas, reputasi keuangan dan kompetensi bagi selain calon psp atau calon pengendali perusahaan perasuransian. persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf danketentuan peraturan perundang undangan dan mendukung kebijakan ojk, memiliki komitmen terhadap pengembangan ljk yang sehatsebagaimana dimaksud dalam huruf dandapat mendukung perkembangan bisnis ljk, dan cc. memiliki komitmen untuk melakukan upaya upaya yang diperlukan apabila ljk menghadapi kesulitan keuangan. persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi pengetahuan dan atau pengalaman yang mendukung pengelolaan ljk. bab iii tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagian kesatu umum calon pihak utama yang sedang menjalani: proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan ojk, tidak dapat diajukan untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan untuk menjadi pihak utama.

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. jasa keuangan. lembaga. kemampuan. kepatuumum upaya menciptakan lembaga jasa keuangan yang sehat, selain ditempuh melalui perbaikan kondisi keuangan lembaga jasa keuangan, juga ditempuh melalui pemantapan lembaga jasa keuangan yang mengarahkan lembaga jasa keuangan kepada praktik tata kelola dan pemenuhan prinsip kehati hatian. lembaga jasa keuangan sebagai lembaga yang mempunyai posisi strategis dalam sistem keuangan, setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan, sehingga. selain itu, dengan adanya konglomerasi keuangan, pengelola lembaga jasa keuangan yang bertindak sebagai entitas utama wajib memiliki kemampuan dan kepatutan untuk mengelola entitas utama dan lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan. hal tersebut diperlukan mengingat dalam konglomerasi keuangan terjadi peningkatan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan dalam sistem keuangan yang menyebabkan peningkatan eksposur risiko. penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan sarana bagi otoritas jasa keuangan ojk) untuk menyetujui atau tidak menyetujui pihak yang akan memiliki atau mengelola lembaga jasa keuangan. dalam rangka mendukung terwujudnya perizinan prima, diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sehingga ojk dapat memberikan layanan perizinan bagi kepengurusan dan kepemilikan lembaga jasa keuangan yang lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan. selanjutnya dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan kepada ojk sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan, diperlukan penyelarasan ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan baik sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank. penyelarasan dimaksud diperlukan untuk menghindari terjadinya regulatory arbitrase dan inkonsistensi dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan lembaga jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh ojk. berdasarkan hal tersebut atas, ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan perlu dilakukan penyempurnaan dalam ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. ii. demi cukup jelas. dengan diberikannya persetujuan ojk bukan berarti calon pihak utama dapat secara langsung menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. misal calon anggota direksi yang telah disetujui ojk harus terlebih dahulu dilakukan pengangkatan oleh rups sebelum yang bersangkutan menjalankan tugas dan fungsinya. huruf cukup jelasdinyatakan tidak bersalah: atau cc.dinyatakan pailit. yang dimaksud dengan telah selesai menjalani, dan atau kompetensi pada suatu ljk adalah apabila yang bersangkutan dinyatakan oleh ojk tidak terbukti memiliki permasalahan terkait integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan atau kompetensi. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan izin pendirian meliputi persetujuan prinsip dan atau izin usaha. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak lain yang berkepentingan antara lain adalah pemerintah dan atau lembaga penjamin simpanan. huruf yang dimaksud dengan mengalihkan kepemilikan saham antara lain dapat dilakukan melalui penjualan atau hibah. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan penjelasan mengenai status pemegang saham adalah: status calon psp yang tidak disetujui oleh ojk, dan pembatasan hak pemegang saham atas saham yang dimiliki calon psp yang tidak disetujui oleh ojk. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan laporan yang dipublikasikan ljk antara lain laporan keuangan tahunan. cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufljk sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan sahamnya. huruf yang dimaksud dengan hak sebagai pemegang saham misalnya, hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam rups, dan hak menerima dividen yang dibagikan. yang dimaksud dengan pengangkatan antara lain calon direksi, calon dewan komisaris, dan calon dewan pengawas syariah diangkat oleh rups, sedangkan calon auditor internal dan aktuaris perusahaan diangkat oleh direksi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh tingkat jabatan yang sama adalah direktur dengan direktur. contoh tingkat jabatan yang lebih rendah adalah direktur utama dengan direktur. huruf contoh ljk sejenis antara lain adalah bank dengan bank, asuransi dengan asuransi. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan otoritas lain adalah otoritas dalam negeri maupun luar negeri. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelamatan penanganan ljk antara lain lembaga penjamin simpanan. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan menghambat pelaksanaan pengawasan bank antara lain dalam hal ojkpengenaan sanksi tidak menghilangkan kewajiban ljk untuk menjalankan kewajibannya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran otoritas jasa keuangan antara lain: persyaratan integritas, persyaratan reputasi keuangan dan kelayakan keuangan, persyaratan kompetensi, dokumen persyaratan administratif, pejabat yang berwenang menandatangani daftar pemenuhan persyaratan administratif, dan jumlah calon pihak utama untuk setiap lowongan, penilaian sendiri (self assessment) terhadap pihak utama selain calon psp dan calon pengendali perusahaan perasuransian pada ljk, kriteria dan tata cara klarifikasi dalam rangka penilaian administratif, tata cara pengalihan saham (jumlah, jangka waktu, dan pihak yang tidak diperbolehkan menerima pengalihan saham) dan pembatasan hak pemegang saham, jangka waktu persetujuan ojk menjadi tidak berlaku dalam hal calon pihak utama tidak diangkat, jangka waktu rups untuk membatalkan pengangkatan calon pihak utama yang tidak disetujui, dan tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan yang berbeda bagi pihak utama dan pihak utamaektor keuangan. dengan dicabutnya huruf dan hurufaka seluruh ketentuan yang mengatur mengenai: penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama pada saat dicalonkan, dan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama pada, menjadi tidak berlaku. cukup jelas.pengendali perusahaan perasuransian adalah pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham antara lain badan perwakilan anggota pada perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum usaha bersama dan pengendali perusahaan perasuransian yang merupakan pemegang saham antara lain pspyang dimaksud dengan tindakan sebagai psp antara lain adalah mempengaruhi kebijakan ljk, hadir dan atau memberikan suara dalam rups dalam kapasitas sebagai psp. yang dimaksud dengan telah memiliki saham ljk adalah saham pada ljk tempat yang bersangkutan dicalonkan yang diperoleh antara lain melalui transaksi bursa efek. yang dimaksud dengan ljk adalah ljk tempat yang bersangkutan dicalonkan. yang dimaksud dengan tugas dan fungsi sebagai anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris adalah bertindak mewakili ljk dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat ljk dan atau mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan ljkpihak utama sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan pada masing masing sektor jasa keuanganyang dimaksud dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku antara lain dinilai degainformasi debitur atau yang setara dengan sistem informasi debitur, kredit dan atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh ljk dalam sistem informasi debitur atau yang setara dengan sistem informasi debituryang dimaksud dengan memiliki kredit dan atau pembiayaan macet adalah apabila calon pihak utama: & mempunyai kredit dan atau pembiayaan macet, dan atau merupakan pengendali, anggota direksi atau anggota dewan komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan atau pembiayaan macet. huruf cukup jelas. cukup jelasontoh calon pihak utama yang sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan ojk: sdr. sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan ojk sebagai calon anggota dewan komisaris pada bpr maju. selanjutnya pemegang saham bpr idaman berencana akan mengajukan sdr. menjadi salah satu anggota dewan komisarisanggota dewan komisaris bpr idaman. huruf contoh calon pihak utama yang reputasi keuangan dan atau kompetensi pada suatu ljk adalah: sdr. yang merupakan anggota direksi bank abc sedang dilakukan penilaian kembali karena melakukan pelanggaran prinsip kehati hatian dalam pemberian kredit dengan jumlah yang signifikan. pada saat yang bersamaan, pemegang saham asuransi def berencana akan mengajukan sdr. menjadi salah satu anggota direksidireksi asuransi def. huruf yang dimaksud dengan permohonan izin pendirian ljk adalah permohonan persetujuan prinsip dan atau izin usaha ljk. huruf pengajuan permohonan oleh ljk dilakukan oleh anggota direksi yang berwenang untuk mewakili ljk sesuai dengan anggaran dasar ljk atau yang setara dengan anggaran dasar. daftar pemenuhan persyaratan administratif disertai dengan pernyataan yang antara lain menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah lengkap dan benar. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pejabat ljk yang berwenang termasuk anggota direksi ljk. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan lembaga yang diberikan tugas oleh undang undang untuk menyelamatkan ljk antara lain lembaga penjamin simpanan. yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis ljk dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi yang bersangkutan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf bagi dana pensiun, yang dimaksud dengan pihak lain yang ditunjuk oleh rups adalah pihak lain yang ditunjuk oleh pendiri. cukup jelas. dalam hal calon psp berupa badan hukum, presentasi atau pemaparan dapat dilakukan oleh badan hukum tersebut atau badan hukum lain dalam kelompok usahanya atau pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (ultimate shareholders). cukup jelas. dalam hal badan hukum pemegang saham ljljk dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan ljkngendali. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak lain yang berdasarkan penilaian ojk melakukan pengendalian dapat berupa orang perseorangan, badan hukum, atau kelompok usaha yang melakukan pengendalian terhadap ljkketenagakerjaan. cukup jelas. klarifikasi kepada calon pihak utama dilakukan secara tatap mukaukup jelas.

sma lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. perseroan. reksa dana. penyimpanan. kontrayimpanan kekayyimpanan kekayyimpanan kekayyimpanan kekaydoman kontrak penyimpanan kekayaan reksa dana berbentuk perseroan pedoman kontrak penyimpanan kekayaan reksa dana berbentuk perseroan dengan bank kustodian paling sedikit memuat: nama dan alamat bank kustodianpemisahan rekening efek atas nama reksa dana berbentuk perseroan, kewajiban mengadministrasikan efek dan dana dari reksa dana berbentuk perseroan,hak lain, dan menyelesaikan transaksi efek, kewajiban membuat dan menyampaikan laporan kepada manajer investasi, reksa dana berbentuk perseroan, dan otoritas jasa keuangan, memperbolehkan akuntan memeriksa laporan keuangan dan prosedur operasional reksa dana berbentuk perseroan, kewajiban untuk melaksanakan pencatatan, balik nama dalam pemilikan efek, pembagian hak yang berkaitan dengan saham reksa dana berbentuk perseroan, kewajiban memberikan ganti rugi kepada reksa dana berbentuk perseroan setiap kerugian atau kesalahan yang berkaitan dengan efek dan dana dalam rekening reksa dana berbentuk perseroan, biaya bagi bank kustodian berkaitan dengan jasa yang diberikan dan biaya yang dibebankan kepada reksa dana berbentuk perseroan, j . kewajiban mengasuransikan kekayaan reksa dana berbentuk perseroan, jika para pihak memandang perlu, larangan penghentian kegiatan bank kustodian sebelum dialihkan kepada bank kustodian pengganti, dan il. kewajiban menentukan nilai aktiva bersih reksa dana berbentuk perseroan, apabila bank kustodian ditugaskan untuk melakukan perhitungan nilai aktiva bersihperusahaan asuransi. perusahaan reasuransicc.j,sslembaran negara republik indonesia keuangan ojk. kustodian. persetujusetujuansetujuan bank umum sebagai kustodian, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai persetujuetujuetujunk umum yang melakukan kegiatan usaha sebagai nomor dan tanggal secooocodesanean anakan aan pengesahan anggaran (sertakan surat kuasa) dasar oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor pokok wajib pajak ana anan nana anna asalan anna melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen sebagai berikut: anggaran dasar bank umum dan perubahannya yang telah disahkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, fotokopi nomor pokok wajib pajak,kustodian,: pernyataan direksi bersedia menaati ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal: daftar nama, data anggota direksi dan dewan komisaris, daftar pejabat penanggungjawab bagian kustodian, jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada daftar pertanyaandaftar pertanyaan petunjuk dalam menjawab pertanyaan semua pertanyaan bagian sampai bagian ii) dalam permohonan izin usaha ini wajib dijawab oleh pemohon. pertanyaan pada bagian adalah berkaitan dengan integritas wajib dijawab oleh calon anggota dewan komisaris, anggota direktur atau pejabat satu tingkat bawah anggota direksil. pengelolaan kegiatan apakah unit administrasi kustodian saudara diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan bank umum lainnya? tidak apabila ya : kepada siapa informasi atau laporan kegiatan tentang kustodian diberikan? lampirkan buku pedoman keamanan untuk jasa penitipan yang antara lain mengatur para pegawai bagian penitipan yang hanya dapat bekerja bagian yang berhubungan dengan penerimaan dan penyampaian aktiva dalam penitipan. lampirkan nama pegawai berikut jabatannya mana yang bersangkutan tidak melaksanakan jasa yang lain untuk bagian lain pada bank umum saudara. apakah tempat kasir dan meja untuk menerima dan menyampaikan aktiva dalam penitipan letaknya berdekatan dengan bagian pengelola kustodian? tidak apakah kamar besi dan brankas letaknya berdekatan dengan bagian pengelola kustodian? tidak apakah semua aktiva yang dititipkan disimpan pada ruangan petugas administrasi dari bagian kustodian? tidak apakah semua catatan yang berhubungan dengan aktiva yang dititipkan disimpan dekat bagian pengelola kustodian dan dalam kekuasaan bagian tersebut serta terpisah dari catatan, dokumen lain dari bank umum dimaksud? tidak iii. persyaratan keamanan apakah ada pejabat atau petugas keamanan yang bertanggung jawab atas pemasangan, pemeliharaan dan pengoperasian alat pengaman, dan bertanggung jawab atas pengembangan serta administrasi program pengamanan tersebut? tidak apakah pejabat keamanan dimaksud mendapat pengawasan dari direksi perusahaan yang bersangkutan? tidak apakah tempat sekitar kamar besi diberi penerangan waktu gelap? tidak apakah pintu luar dan jendela yang langsung menuju bagian penitipan terkunci dengan alat yang tahan pengrusakan? tidak apakah bagian kustodian telah diperlengkapi dengan tanda bahaya perampokan yang akan mengirim sinyal tanpa bunyi kepada petugas keamanan yang ditempatkan luar bagian penitipan? tidak apakah bank umum telah mempunyai program pengamanan tertulis yang dirancang untuk mengamankan bagian kustodian dari perampokan, pencurian dan yang dapat membantu mengenali pihak yang melakukan tindakan tersebut? lampirkan secara tertulis program pengaman tersebut? tidak apakah ada jadwal pemeriksaan, pengetesan, dan pemeliharaan semua alat pengaman yang dipasang bagian kustodian? tidak bagaimana cara menunjukkan pejabat atau petugas yang akan bertanggung jawab atas terlaksananya pemeriksaan, pengetesan pemeliharaan, dan bekerjanya alat pengaman tersebut dengan baik? apakah telah ada ketentuan bahwa pejabat tersebut pada angka atas diharuskan memelihara catatan pemeriksaan, pengetesan, dan pemeliharaan alat pengaman? tidak apakah telah ada persyaratan batas minimum setiap mata uang yang dikuasai oleh bagian kustodian? tidak bagaimana cara pembayaran kepada semua nasabah penitipan dan pihak ketiga dilaksanakan? apakah telah ada persyaratan bahwa pembayaran kepada pihak ketiga harus dilaksanakan dengan cara mengurangkan rekening koran pihak tersebut bank umum? tidak apakah telah ada persyaratan bahwa semua mata uang, efek dan surat berharga sejenisnya disimpan kamar besi atau brankas yang terkunci luar jam kerja? tidak bagaimana standar kamar besi dan brankas yang digunakan untuk menyimpan mata uang, efek dan barang berharga lain? apakah telah ditunjuk seorang atau beberapa orang yang akan memastikan bahwa semua alat pengaman bekerja dengan baik? tidak apakah telah ditunjuk seorang atau beberapa orang pegawai yang bertugas melakukan pemeriksaan sesudah jam kantor untuk memastikan bahwa mata uang, efek dan surat berharga telah disimpan dengan rapi dan memastikan bahwa tidak ada pihak pihak yang tidak berwenang tempat tersebut? tidak apakah telah diadakan latihan berkala bagi pegawai pegawai yang bertugas dalam program keamanan? tidak apakah pos kasir dirancang sedemikian rupa sehingga para kasir dapat terlindung dari bahaya serangan langsung dengan senjata api atau senjata tajam? tidak apabila ya , uraikan spesifikasi dari perlindungan kasir tersebut? sebutkan spesifikasi kamar besi dan brankas kustodian. apakah duplikat catatan pembukuan yang berkaitan dengan pengoperasian dari semua aktiva kustodian disimpan ruang tersendiri dan aman? tidak iv. pedoman operasional apakah sudah ada standar kontrak jasa antara kustodian dan nasabah? tidak uraikan tetang tata cara untuk setiap jasa yang tercantum dalam standar kontrak jasa. lampirkan daftar biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk jasa yang diberikan menurut kontrak dimaksud. apakah telah ada program keamanan tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris? tidak apabila ya , lampirkan. apakah telah ada program penanggulangan bencana yang disetujui oleh dewan komisaris? tidak apabila ya lampirkan. lampirkan bagan organisasi kustodian dan uraikan tentang tugas setiap pegawai yang telah disetujui oleh dewan komisaris. apakah telah ada tata cara yang disetujui untuk setiap jasa yang digambarkan dalam standar kontrak jasa? tidak apakah telah mempunyai tata cara internal audit yang memuat mekanisme dalam menghitung efek dan surat berharga lainnya yang dikuasai? tidak apabila ya , setiap beberapa bulan sekali internal audit tersebut dilaksanakan. apakah telah ada program asuransi yang berkaitan dengan pengoperasian kustodian? tidak apabila ya , lampirkan. apakah telah ada gambaran dari tata cara pemeriksaan keuangan yang akan diadakan oleh akuntan yang terdaftar otoritas jasa keuangan? tidak apakah telah ada contoh bentuk dan isi laporan yang akan mereka ajukan kepada otoritas jasa keuangan? tidak apakah telah ada contoh bentuk dan isi instruksi tertulis untuk menyampaikan efek atau uang atas perintah nasabah atau kuasanya? tidak apabila ya , lampirkan. apakah telah ada tata cara yang harus diikuti atas kerugian atau kerusakan dari setiap aktiva yang dititipkan? tidak apabila ya , lampirkan. apakah telah ada tata cara setiap nasabah dalam mengajukan keluhan atas kerugian yang disebabkan oleh kehilangan, kelalaian, atau kegagalan dalam melaksanakan instruksi? tidak apabila ya , lampirkan. apakah telah ada pinjam meminjam efek antar kustodian dengan para nasabah? tidak apabila ya , jelaskan tata cara pinjam meminjam efek tersebut dilaksanakan. (tempat), (tanggal, bulan, tahun) pemohon meterai (nama jelas) ttd simbol santoso kustodian wajib mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. permohonan bank umum untuk memperoleh persetujuan sebagai kustodian diajukan kepada otoritas jasa keuangan dengan menggunakan format permohonan persetujuan bank umum sebagai kustodirmohonan persetujuan bank umum sebagai kustodian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam harus disertai dokumen dan informasi sebagai berikut: anggaran dasar beserta perubahannya, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak perusahaan, cc.umum tersebut:, surat pernyataan direksi yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut: bersedia untuk mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan khususnya bidang pasar modal, peralatan keamanan yang memadai, dan administrasi kustodian terpisah dari kegiatan lainnya yang dilakukan oleh bank umum, daftar nama dan data anggota direksi dan dewan komisaris, yang paling sedikit meliputi: daftar riw hidup, fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku, dan izin mempekerjakan tenaga asing bagi warga negara asing pendatang, daftar pejabat penanggung jawab bagian kustodian, meliputi: daftarfotokopi ijazah pendidikan formal, dan pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah. buku pedoman operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: struktur organisasi bank umum dan struktur organisasi kustodian, daftar pegawai yang menangani kegiatan kustodian disertai uraian pekerjaan, standar prosedur operasi kegiatan kustodian, standar kontrak dengan nasabah yang paling sedikit menguraikan tentang: hal khusus mengenai tugas dan kewajiban kustodian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa penagihan dividen, bunga atau hak lain, pemindahan pemilikan, penyerahan atau penerimaan warkat, pelaporan, dan jasa lainnya, dan penegasan biaya dan pajak yang dipungut atas jasa yang diberikan, daftar biaya untuk jasa yang diberikan, program keamanan kegiatan kustodian, dan kebijakan pemberian ganti rugi kepada nasabah untuk setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan kustodian dalam mengelola harta nasabah. dalam hal bank umum telah memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian, bank kustodian wajib memiliki buku pedoman operasional sebagaimana dimaksud dalam dalam memproses permohonan persetujuan bank umum sebagai kustodian, otoritas jasa keuangan: melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, dapat meminta presentasi, dan dapat melakukan pemeriksaan kantor pemohon. dalam hal permohonan persetujuan bank umum sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam tidakb.permohonannya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. dalam hal permohonan persetujuan bank umum sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalamrsetujuan bank umum sebagai kustodianrsetujuan bank umum sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam harusrsetujuan bank umum sebagai kustodiansetujuan bank umum sebagai kustodianputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor kep pm tentang persetujuan bank umum sebagai kustodian beserta peraturan nomor vi.la. yang merupakan laporannyapermohonan persetujuan bank umum sebagai kustodian (tempat), (tanggal, bulan) . nomor lampiran perihal permohonan persetujuan bank umum sebagai kustodianrsetujuan sebagai kustodian. sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: nama pemohon nnnanaananaan anna kanan kan anna alamat pemohon dan una none lan pen one panen tenun (nama jalan nomor) pnannnnnnannnnanannnmes dujouu (kota kode pos) nama bank umum nnananannana anna anna alamat bank umum nanannanannanaananna ana anna (nama jalan nomor) pnannnnnnnannnnnnnananmes dujouu (kota kode pos) nomor telepon facsimile nanannanannanaananna ana anna

ten kuno lembaran negara r.i keuangan ojk. kustodian. persetujuansetuju,rsetujuan bank umum sebagai kustodian. iureksi termasuk juga pengurus bagi bank umum yang berbentuk koperasi. angka cukup jelas. angka peralatan keamanan yang memadai antara lain kamar besi, alat tahan pengrusakan yang dapat mengunci pintu luar dan jendela yang langsung menuju bagian penitipan, dan tanda bahaya perampokan yang akan mengirim sinyal tanpa bunyi kepada petugas keamanan. angka cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan dewan komisaris termasuk juga pengawas bagi bank umum yangftar biaya untuk jasa yang diberikan meliputi antara lain pendaftaran saham, pemecahan warkat surat kolektif saham, penggabungan surat kolektif saham, penyimpanan harta, penyelesaian transaksi, dan jasa lain yang diberikan. huruf program keamanan kegiatan kustodian yang meliputi antara lain program penanggulangan bencana, program asuransi, sistem pengendalian intern, tata letak, dan tata ruang yang mendukung kelancaran kegiatan operasional kustodpedoman operasionalsaham bonuaham bonuslaksanaan penerbitan saham bonuksanaan penerbitan saham bonus, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pelaksanaan penerbitan saham bonusaham bonuaham bonus. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan: ago saham adalah kelebihan setoran pemegang saham atas nilai nominal setelah dikurangi biaya emisi efek ekuitaskayaan bersih adalah selisih antara total aset dengan total liabilitaslaba rugi periode lalu. saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. dividen saham adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham. dividen kas adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uangaham bonus yang merupakan dividen saham, berasal dari kapitalisasi saldo laba. saham bonus yang bukan merupakan dividen saham, berasal dari kapitalisasi: ago saham, dan atau unsur ekuitas lainnya. bab keterbukaan informasi pembagian saham bonus perusahaan terbuka yang akan membagikan saham bonus wajib menyampaikan informasi mengenai pembagian saham bonus kepada otoritas jasa keuangan paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan rups. informasi mengenai pembagian saham bonus wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat bersamaan dengan pengumuman rups. informasi mengenai pembagian saham bonus sebagaimana dimaksud dalam wajib paling sedikit memuat: penjelasan terperinci mengenai sumber dari kapitalisasi modal yang menjadi saham bonus, nilai dari masing masing sumber kapitalisasi saham bonus, rasio pembagian saham bonus, dasar penetapan harga yang digunakan sebagai dasar pembagian saham bonus, penjelasan mengenai perlakuan pajak atas saham bonus yang merupakan dividen saham, baik pengaruhnya pada para pemegang saham maupun pada perusahaan terbuka, dan prosedur administratif yang berkaitan dengan pembagian saham bonus. dalam hal pengenaan pajak atas saham bonus yang merupakan dividen saham sebagaimana dimaksud pada huruf kurang menguntungkan bagi pemegang saham dibandingkan jika diberikan dalam bentuk dividen kas, fakta tersebut wajib diungkapkan dan disertai dengan penjelasan mengenai alasan tidak diberikan dalam bentuk dividen kas. perusahan terbuka atau pelaku pasar modal lainnya dalam hubungan dengan para pemodal dilarang memberikan informasi yang menyesatkan mengenai rencana pembagian saham bonus oleh perusahaan terbuka. bab iii pembagian saham bonus pembagian saham bonus harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham. jumlah saham yang dibagikan untuk saham bonus yang merupakan dividen saham ditentukan berdasarkan hal sebagai berikut: dalam hal harga pasar saham pada penutupan perdagangan (satu) hari sebelum rups bawah nilai nominal saham, jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga saham paling rendah pada nilai nominal saham, atau dalam hal harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari nilai nominal saham, jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan (satu) hari sebelum rups. jumlah saham yang dibagikan untuk saham bonus yang bukan merupakan dividen saham ditentukan berdasarkan nilai nominal saham. dalam hal terdapat lebih dari (satu) nilai nominal, saham yang digunakan sebagai dasar pembagian saham bonus sebagaimana dimaksud dalam dan wajib merupakan saham dengan nilai nominal terendah. perusahaan terbuka yang akan melaksanakan pembagian saham bonus wajib memuat asal saham bonus dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. dalam hal terdapat keputusan rups terkait dengan pembagian saham bonus, perusahaan terbuka wajib melaksanakan pembagian saham bonussaham bonus. perusahaan terbuka wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan pembagian saham bonus yang telah diperiksa oleh akuntan publik. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan paling lambat (empat belas) hari setelah pelaksanaan pembagian saham bonus. setiap pelaku pasar modal yang terlibat dalam persiapan data historis mengenai harga saham dan informasi keuangan per saham wajib menyesuaikan informasi tersebut terhadap pengaruh dari pembagian saham bonus dan menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penyesuaian tersebutaham bonuaham bonuaham bonus yaitumenjadi peraturan otoritas jasa keuangan tentang saham bonelaku pasar modal lainnya antara lain akuntan publik dan konsultan hukum yang terdaftar otoritas jasa keuangan. contoh informasi yang termasuk menyesatkan antara lain pernyataan bahwa: saham bonus merupakan pengganti dari dividen kas yang dijanjikan oleh perusahaan terbuka, saham bonus yang bersumber dari kapitalisasi ago saham dan atau unsur ekuitas lainnya merupakan indikasi kemampuan perusahaan publik dalam memperoleh laba, harga saham pada saat penawaran umum menjadi lebih rendah dengan adanya rencana pembagian saham bonus, dan pembagian saham bonus sama dengan hasil dividen (dividend yield), seperti: menggunakan pembagian saham bonus sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan sama dengan hasil dividen kas, menambahkan persentase pembagian saham bonus dengan hasil dividen dan menyatakannya sebagai pembayaran dividen atau sebagai hasil investasi, dan dividend yield tidak berubah berkaitan dengan diubahnya dividen kas menjadi dividentertentu antara lain dapat meminta perusahaan terbuka untuk menunda pembagian saham bonus. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

mid lembaran negara republik indonesia reasuransi. reasuransi syariah. kepailitan. likuidasi. pembubadalah perusahaan yang melakukanrapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat rups adalah rups sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah: tidak memiliki lagi kewenangan sebagai direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah serta menjadi non aktif: tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum likuidasi selesai, kecuali dengan persetujuan ojk, dan tidak berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sebagai direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah perusahaan dala dan pegawai perusahaan, dan pegawai perusahaan dalam likuidasi dilarang menghambat proses likuidasi. paragraf, menyelesaikan hal hal yang berkaitan dengan pegawai perusahaan, melakukan pemberian aset dan kewajiban perusahaan, menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada ojk, melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi kepada: rups, untuk tim likuidasi yang dibentuk oleh rups, atau ojk, untuk tim likuidasi yang dibentuk oleh ojk, dan melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi. dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tim likuidasi berwenang: mewakili perusahaan dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan tersebut baik dalam maupun luar pengadilan,: melakukan pemanggilan, perundingan, dan pembayaran kewajiban kepada para kreditor: mempekerjakan tenaga pendukung tim likuidasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan dalam likuidasi, menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan likuidasi, antara lain konsultan aktuaria, penilai, dan advokat pengacara konsultan hukum: melakukan pemanggilan kepada para kreditor: meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum perusahaan yang diduga merugikan perusahaan dan dilakukan tidak dengan itikad baik: dan melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan likuidasi. dalam rangka mewakili perusahaan dalam likuidasi luar dan dalam pengadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf tim likuidasi dapat menggunakan jasa advokat pengacara konsultan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka mempekerjakan tenaga pendukung tim likuidasi dan penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf tim likuidasi wajib mempertimbangkan: efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi, keahlian tenaga pendukung tim likuidasi atau pihak lain dimaksud, dan cc. kemampuan keuangan perusahaan dalam likuidasi untuk membayar remunerasi tenaga pendukung tim likuidasi atau pihak lain dimaksud. remunerasi tenaga pendukung tim likuidasi atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi honorarium, tunjangan hari rayadalam rangka meminta pembatalan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf tim likuidasi terlebih dahulu melakukan tindakan antara lain mengidentifikasi perikatan yang masih berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha perusahaan yang diduga merugikan perusahaan, dengan cara meneliti: keabsahan perikatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, dan kewajaran harga transaksi. tim likuidasi harus bertindak adil dan objektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. paragrafjk, ojkjkrencana kerja dan anggaran biaya selama perpanjangan jangka waktu pelaksanaan likuidasi.jkrusahaan yang berlaku. paragraf anggota tim likuidasi anggota tim likuidasi untuk setiap perusahaan dalam likuidasi paling sedikit (dua) orang dan paling banyak (lima. dalam hal diperlukan, salah satu anggotaatau dewan komisarisperusahaan, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat merugikan perusaha, kompetensi, dan reputasi keuangan calon anggota tim likuidasi. keanggotan tim likuidasi paling sedikit terdiri atas: (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat (sepuluh) tahun bidang perasuransian, dan (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman paling singkat (sepuluh) tahun bidang hukum, audit, keuangan, dan atau akuntanatau pihak lain yang ditunjuk tidak boleh memiliki hubungan perkawinan, hubungan keluarga semena, atau hubungan keluarga sedarah atas, bawah, dan samping sampai dengan derajat pertamdalam hal anggota tim likuidasi dibentuk oleh rups, ojk dapat memerintahkan rups untuk memberhentikan dan atau menunjuk pengganti anggota tim likuidasi yang berhenti sebelum jangka waktu penugasan tim likuidasi berakhir dengan pertimbanganketentuan peraturan perundang undangan, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau meninggal dunia. dalam hal ojk memerintahkan rups sebagaimana dimaksud pada namun rups tidak memberhentikan dan atau menunjuk pengganti anggota tim likuidasi, maka ojk dapat memberhentikan dan atau menunjuk pengganti anggota tim likuidasi yang berhenti. dalam hal anggota tim likuidasi dibentuk oleh ojk, ojk dapat memberhentikan anggota tim likuidasi sebelum jangka waktu penugasan tim likuidasi berakhir berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ojkparagraf remunerasi tim likuidasi anggota tim likuidasi diberikan remunerasi yang ditetapkan oleh: rups untuk tim likuidasi yang dibentuk oleh rups: atau ojk untuk tim likuidasi yang dibentuk oleh ojk. remunerasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: honorarium, dan penghasilan fasilitas lain. jumlah remunerasi:perusahaan, cc. jaringan kantor perusahaanhuruf hanya meliputi tunjangan hari raya, insentif yang wajarremunerasi tim likuidasi merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban perusahaan dalam likuidasi. ketentuan mengenai pemberian insentif yang wajar sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. paragrafmengacu pada pedoman rencana kerja dan anggaran biaya. tim likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan likuidasi yang paling sedikit memuat: jenis kegiatan yang akan dilakukan, jadwal penyelesaian masing masing kegiatan, cc. rencana dan cara pencairan aset dan atau penagihan piutang: rencana dan cara pembayaran kewajiban kepada kreditor: jumlah tenaga pendukung tim likuidasi yang diperlukan, dan biaya likuidasi yang dirinci secara bulanan. dalam hal terdapat perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan, tim likuidasi harus menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan tersebut kepada ojk untuk mendapatkan persetujuan. perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada disetujui oleh ojk paling lama (dua puluh) hari setelah ojk menerima perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud. dalam hal ojk belum atau tidak memberikan persetujuan atas perbaikojk. dalam hal ojkojk. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada ojk paling lama (tiga puluh) hari sejak tim likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas tim likuidasi. ojk dapat meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama (sepuluh) hari sejak diterimanya rencana kerja dan anggaran biaya. dalam hal ojk meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya, tim likuidasi wajib menyampaikan perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sesuai permintaan ojk paling lama (sepuluh) hari sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari ojk. ojk memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya paling lama (dua puluh) hari setelah ojk menerima rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada atau perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada bagian keempat penyelesaian kewajiban perusahaan kepada pegawai dalam rangka melaksanakan tugas menyelesaikan hal hal yang berkaitan dengan pegawai perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf tim likuidasi menghitung gaji terutang dan pesangon pegawai yang menjadi kewajiban perusahaan kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerjadapat menunda pembayaran pesangon kepada anggota direksi dan pegawai perusahaan yang diindikasikan melakukan tindak pidana perasuransian dan atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan perusahaan. tim likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja pegawaiperusahaan dalam likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada kreditoojk,gian kelima pembayaran kewajiban perusahaan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaan perusahaan dalam likuidasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.padapadapada badan hukum koperasi. dewan pengawas syariah adalah bagian dari organ perusahaasuransi atau usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. pencabutan izin usaha perusahaan adalah dicabutnya izin usaha perusahaan oleh otoritas jasa keuangan karena perusahaan tidak memenuhi peraturan perundang undangan bidang perasuransian atau dinyatakan pailit oleh pengadilan. pembubaran perusahaan yang selanjutnya disebut pembubaran adalah proses pengakhiran status badan hukum perusahaan setelah pencabutan izin usaha perusahaan. likuidasi perusahaan yang selanjutnya disebut likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha perusahaan dan pembubaranpemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan untuk dana asuransi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam likuidalain yang berhak atas manfaat asuransi, pembayaran kewajiban dimaksud dilakukan secara proporsional. dalam hal setelah seluruh kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi telah dipenuhi terdapat kelebihan dana asuransi, dana asuransi dimaksudna investasi pemegang polis asuransi padi hanya dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis yang bersangkutan. dana barru' dan dana investasi peserta perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada peserta. dalam rangka pembayaran hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud dalam tim likuidasi dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah dalam likuidasi harus mengupayakan agar pertanggungan polis asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah yang masih berlaku (in force) dapat terus berlaku dengan cara mengalihk. dalam rangka melakukan pengalih sebagaimana dimaksud pada tim likuidasi harus terlebih dahulu memberitahukan rencana pengalihan tersebut kepadadilakukan pada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang memiliki bidang usaha yang sama, dan tidak menyebabkan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang menerima pengalihan portofolio pertanggungan melanggar ketentuan terkait kesehatan keuangan yang berlaku bidang perasuransian.asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah lain, tim likuidasi mengembalikan premi atau kontribusi sesuai dengan sisa masa pertanggungan. pembayaran klaim manfaat polis dilakukan secara penuh, kecuali apabila aset perusahaan lebih kecil dari kewajiban perusahaan, pembayaran dilakukan secara proporsional. dalam hal pertanggungan asuransi atau asuransi syariah yang masih berlaku (in force) pada saat pencabutan izin usaha perusahaan tidak dialihkan kepada perusahaan lain, pembayaran hak pemegang polis, tertanggung, atau pesertancabutan izin usaha perusahaan asuransi, untuk polis asuransi yang memiliki unsur tabungan adalah sebesar nilai tunai pada saat pencabutan izin usaha perusahaan,ncabutan izin usaha perusahaan, kecuali apabila aset perusahaan lebih kecil dari kewajiban perusahaan maka pembayaran dilakukan secara proporsional. hasil pencairan aset selain dana asuransi atau dana barru' digunakan untuk membayar, setelah dikurangi gaji terutang dan biaya pelaksanaan likuidasi. pembayaransebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila dana asuransi atau dana barru' tidak cukup membayar seluruh kewajib. pembayaran kewajiban kepada kreditoperaturan perundang undangan lain. pembayaran kewajiban kepada kreditor sebagaimana dimaksud pada harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ojksisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dibagiksetelah berakhirnya jangka waktu (dua) tahun sejak proses likuidasi selesai. kreditor yang belum mengajukan tagihan kepada tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam atau dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu (dua) tahun sejak proses likuidasi selesai sebagaimana dimaksud pada tagihan sebagaimana dimaksud pada. ojk dapat meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud padaberdasarkan permintaan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, ojk dapat meminta instansi yang berwenang untuk mencabut pemblokiran sisa hasil likuidasi sebesar tagihan dimaksud untuk membayar tagihan yang telah diverifikasi. apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada berakhir tidak ada tagihan yangada tagihan tetapi masih terdapat sisa hasil likuidasi, ojk meminta pencabutan pemblokiran kepada instansi yang berwenang atas sisa hasil likuidasi tersebut untuk diambil oleh pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi. bagian keenam pemberian aset dan kewajiban perusahaan dalam rangka pemberian aset dan kewajiban perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf tim likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut: menunjuk akuntan publik yang terdaftar ojk untuk mengaudit neraca penutupan, melakukan inventarisasi aset dan kewajiban, menyusun neraca sementara likuidasi, melaksanakan pencairan aset dan atau penagihan piutang: melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para kreditor, dan menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditor kepada pengadilan. setelah menerima neraca penutupan dari ojk, tim likuidasi menunjuk akuntan publik yang terdaftar ojk untuk mengaudit neraca penutupankerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat tujuan dan ruang lingkup audit. penunjukan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga puluh) hariakuntan publik sebagaimana dimaksud pada kepada ojk paling lama (sembilan puluh) hari sejak tanggal penunjukan akuntan publik. tim likuidasi melakukan inventarisasi aset dan kewajiban posisi per tanggal pencabutan izin usaha perusahaan. aset dikelompokkan dalam aset tidak bermasalah dan aset bermasalah. ase, aset dan atau agunan tidak marketable: dan atau menjadi objek sengketa luar atau dalam pengadilan. dalam rangka melakukan inventarisasi, tim likuidasi dapat menunjuk aktuaris independen. hasil inventarisasi aset dan kewajibantim likuidasi menyusun neraca sementara likuidasi dengan mengacu pada pedoman penyusunan neraca sementara likuidasi. tim likuidasi menyampaikan neraca sementara likuidasi kepada ojk paling lama (enam puluh) hari setelah tim likuidasi menerima neraca penutupan yang telah diaudit. ojk dapat menyetujui ataupaling lambat (tujuh) hari sejak neraca sementara likuidasi diterima ojk. tim likuidasi wajib memenuhi permintaan ojk sebagaimana dimaksud pada paling lama (lima belas) hari sejak tanggal permintaan perbaikan neraca sementara likuidasi oleh ojk. tim likuidasi wajib mengumumkan neraca sementara likuidasi yang telah disetujui ojk pada (dua) surat kabar paling lambat (tujuh) hari sejak neraca sementara likuidasi dimaksud disetujui ojk. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan neraca sementara likuidasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setelah neraca sementara likuidasi disetujui oleh ojk. dalam hal neraca sementara likuidasi belum disetujui ojk, pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari ojk. pencairan aset tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada dan harus menggunakan harga pasar wajar. pencairan aset dan atau penagihan piutanghurufdalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencariannya. bagian ketujuh pengawasan dan pelaporan pelaksanaan likuidasi ojk melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi. pengawasan pelaksanaanjk. dalam hal dipandang perlu, ojk dapat melakukan pengawasan secara langsung perusahaan dalam likuidasi. ojk dapat menunjuk akuntan publik atau pihak lain untuk dan atas nama ojk melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada tim likuidasi menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada ojkrealisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada paling sedikithambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut. bagian kedelapan pengakhiran likuidasi pelaksanaan likuidasi selesai dalam hal: seluruh kewajiban perusahaansejak tanggal pengumuman. pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam (dua) surat kabarsejak batas, maka dana tersebut diserahkan kepada kas negara. bagian kesembilan pertanggungjawaban tim likuidasi dalam hal tim likuidasi dibentuk oleh rups sebagaimana dimaksud dalam tim likuidasi wajib menyampaikan neraca akhir likuidasi kepada ojk dan laporan pertanggungjawaban tugas tim likuidasi kepada rups paling lama (sepuluh) hari setelah pelaksanaan likuidasi selesai. dalam hal tim likuidasi dibentuk oleh ojk sebagaimana dimaksud dalam tim likuidasi wajib menyampaikan neraca akhir likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas tim likuidasi kepada ojk dengan tembuspaling lama (sepuluh) hari setelah pelaksanaan likuidasi selesai. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dan paling sedikit memuat: penerimaan hasil likuidasi, biaya likuidasi, cc. pembayaran kewajiban kepada kreditor: sisa aset kas atau setara kas, sisa aset bermasalah, dan sisa kewajiban yang belum dibayarkan. ojk menunjuk akuntan publik untuk dan atas nama ojk melakukan audit neraca akhir likuidasi sebagaimana dimaksud pada dan mendapatkan pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang perasuransia sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang perasuransian.kreditor adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada perusahaan termasukdan pegawai perusahaanneraca penutupan adalah neraca perusahaan per tanggal pencabutan izin usaha perusahaanusahaan per tanggal pencabutan izin usaha perusahaandalam hal tim likuidasi yang dibentuk oleh rups sebagaimana dimaksud dalam telah menyampaikan neraca akhir likuidasi dan disetujui ojk serta laporan pertanggungjawaban telah diterima rups, maka rups: dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama perusahaan dicoret dari daftar perusahaan: dan membubarkan tim likuidasi. dalam hal tim likuidasi yang dibentuk oleh ojk sebagaimana dimaksud dalam telah menyampaikan neraca akhir likuidasi dan laporan pertanggungjawaban kepada ojk, ojksejak ojk menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam dalam hal laporan pertanggungjawaban tim likuidasi telah diterima oleh ojk, maka ojk, memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama perusahaan dicoret dari daftar perusahaan, dan menyerahkan seluruh dokumen perusahaan dalam likuidasi kepada ojk. membubarkan tim likuidasi, dan cc. memberhentikan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariahsejak pertanggungjawaban diterima oleh ojk. dalam hal ojk memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban tim likuidasi, ojk dapat: melaporkan tim likuidasi kepada pihak yang berwajib apabila tim likuidasi terindikasi melakukan: kecurangan dalam melakukan proses likuidasi, atau tindak pidana, atau melakukan langkah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. status badan hukum perusahaan yang dilikuidasi berakhirdan huruf angka bab iii penghentian kegiatan usaha atas permintaan perusahaan perusahajk. perusahaan yang melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki tingkat risiko rendah atau sedang rendah dan aset yang dimiliki masuk dalam kelompok perusahaan yang hanya mewakili jumlah tertentu dari total aset industri sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian tingkat risiko, dan telah mencantumkan rencana penghentian kegiatan usaha dalam rencana bisnis perusahaan. tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada huruf adalah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ojk. rencana penghentian kegiatan usaha perusahaan harus mendapat persetujuan dari ojk. untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada rencana penghentian kegiatan usaha harus memuat paling sedikit hal hal sebagai berikut: alasan penghentian kegiatan usaha, uraian mengenai: rencana penyelesaian kewajiban perusahaan kepada seluruh kreditor:rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam haruscopy:rencana penghentian kegiatan usaha secara lengkap, ojk menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan rencana penghentian kegiatan usaha. dalam hal ojk menerbitkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada perusahaan diwajibkancc.enyelesaian kewajiban perusahaan kepada seluruh kreditor termasuk pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak boleh merugikan atau mengurangi hak editor termasuk pemegang polis, tertanggung, atau peserta. dalam hal perusahaan yang menghentikan kegiatan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah tidak memiliki pesertaalam hal penyelesaian kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dilakukan dengan cara mengalihkan portofolio pertanggungan kepada perusahaan lain, perusahaan wajib memberitahukan rencana pengalihan portofolio pertanggungan tersebut kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta melalui: pengumuman rencana penghentian kegiatan usaha dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam huruf dan surat kepada setiaptidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dilakukan pada perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama, dan tidak menyebabkan perusahaan yang menerima pengalihan portofolio pertanggungan melanggar ketentuan yang berlaku bidang perasuransian. pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan yang akan melakukan pengalihan seluruh portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam berhak untuk menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan lain. perusahaan wajib memberikan kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk menyampaikan penolakan pengalihan pertanggungannya kepada perusahaan lain dalam jangka waktu (satu) bulan sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalamlain, pertanggungan menjadi berakhir dan perusahaan wajib mengembalikan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta. perusahaan wajib memberitahukan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud pada dan akibat dari penolakan pengalihan pertanggungan sebagaimana dimaksud pada dalam pengumuman dan surat sebagaimana dimaksud dalam pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, atau pesertapolis asuransi yang memiliki unsur tabungan adalah sebesar nilai tunai:, pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaksanaan penyelesaian kewajiban perusahaan,kepailitan perusahaan bagian kesatu persyaratan dan tata cara permohonan pernyataan pailit perusahaan kreditor berdasarkan penilaiannya bahwa perusahaan memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai undang undang mengenai kepailitan, dapat menyampaikan permohonan kepada ojk agar ojk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan yang bersangkutan kepada pengadilan niaga. perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi dirinya sendiri. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dan ditandatangani oleh kreditor atau kuasanya yang memuat sekurang kurangnya: identitas kreditor, paling sedikit meliputi nama lengkap dan alamat kreditor: nama perusahaan yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: kewenangan pengadilan niaga, kedudukan hukum (legal standing) kreditor yang berisi uraian yang jelas mengenai hak kreditor untuk mengajukan permohonan: dan alasan permohonan pernyataan pailit diuraikan secara jelas dan rinci, dan hal hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga. selain memenuhi ketentuan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan pernyataan pailit perusahaan, yang paling sedikit berupa: bukti identitas diri kreditor: bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan, daftar calon saksi dan atau ahli disertai pernyataan singkat tentang hal hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal kreditor bermaksud mengajukan saksi dan atau ahli, dan daftar bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu. samping diajukan dalam bentuk tertulis, permohonan juga diajukan dalam format digital dalam media elektronik berupa cakram padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu. permohonan sebagaimana dimaksud dalam ditujukan kepada ketua dewan komisioner ojk dengan tembusjk. ojk memeriksa permohonan berikut alat bukti yang disampaikan oleh kreditor. apabila permohonan belum lengkap, ojk memberitahukan kepada kreditor tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi, dan kreditor harus melengkapinya dalam waktu paling lambat (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan. apabila kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada permohonan dianggap gugur dan selanjutnya ojk mengembalikan berkas permohonan kepada kreditor. ojk menyetujui atau menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan paling lama (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ojk dapat: meminta keterangan terkait permohonan pernyataan pailit kepada kreditor, perusahaan yang dimohonkan pailit, dan atau pihak lain: dan atau melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan. ojk menyetujui atau menolak permohonan kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan kepada pengadilan niaga dengan mempertimbangkan: pemenuhan persyaratan dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam undang undang mengenai kepailitan: pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam cc. kemampuan keuangan perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban: status pengawasan perusahaan, pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan, dan suatu kondisi tertentu. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan, dan posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh kreditoengan kepentingan ekonomis pribaddan atau anggota dewan pengawas syariah. surat kabar adalah surat kabar harian berbahasa indonesia yang beredar secara nasional. hari adalah hari kalenderalam hal ojk menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan, ojk menyampaikan penolakan permohonan tersebut secara tertulis kepada kreditor disertai dengan alasan penolakan. dalam hal ojk menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ojk dapat: menyarankan kepada kreditor untuk menyelesaikan sengketa dengan perusahaan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau peradilan perdata, memfasilitasi penyelesaian sengketa luar pengadilan secara damai, atau cc. melakukan tindakan lainnya yang dapat membantu penyelesaian sengketa. apabila ojk menyetujui permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan, maka ojk segera menyampaikan permohonan pernyataan pailit perusahaan kepada pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. biaya permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga ditanggung oleh kreditor. dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, ojk dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan kepada pengadilan niaga tanpa adanya permohonan dari kreditor. dalam mengajukan permohonan pailit sebagaimana dimaksud pada ojk mempertimbangkan hal hal sebagaimana dimaksud dalam kecuali huruf selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, ojkperusahaan, atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi: pengelolaan usaha perusahaan, dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagungan kekayaan perusahaan yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. kurator sebagaimana dimaksud pada adalah: balai harta peninggalan: atau kurator lainnya. dalam mengajukan kurator sebagaimana dimaksud pada huruf ojk mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan: memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit:memahami ketentuan mengenai perasuransian, dan terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tanggung jawabnya bidang hukum dan peraturan perundang undangan. bagian kedua pelaksanaan dan tindak lanjut berakhirnya kepailitan perusahaan dalam hal harta perusahaan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolens dan dilakukan pemberian harta pailit, ketentuan mengenai pembagian harta kekayaan perusahaan dalam likuidasi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan mutasi mutans berlaku bagi pembagian harta kekayaan perusahaan yang dinyatakan pailit. dalam hal pemberian harta perusahaan yang dinyatakan pailit telah dilakukan dan kepailitan perusahaan berakhir, ojk mencabut izin usaha perusahaan yang bersangkutan. bab sanksi pihak yang melanggar ketentuan dalam dan dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis: dan atau larangan menjadiatau dewan pengawas syariah pada perusahaan. babubaran dan likuidasi perusahaan yang dicabut usahanya karena tidak memenuhi peraturan perundang undangan bidang perasuransian bagian kesatu kewajiban dan larangan bagi perusahaan pasca pencabutan izin usaha perusahaan perusahaan wajib menghentikan kegiatan usaha serta segera menyelenggarakan rups untuk memutuskan pembubaran dan membentuk tim likuidasi sejak pencabutan izin usaha perusahaan. sejak pencabutan izin usaha perusahaan,an pegawai perusahaan. direksi wajib menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada ojk paling lama (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha perusahaan. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada neraca penutupan tidak disampaikan kepada ojk, ojk menunjuk akuntan publik untuk menyusun neraca penutupan. dalam hal neraca penutupan disusun oleh akuntan publikakuntan publik sebagaimana dimaksud pada harus mempertimbangkan lokasi kantor, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan perusahaan dengan ketentuan paling lama (enam puluh) hari sejak tanggal penunjukan akuntan publik tersebut. biaya penyusunan neraca penutupan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada menjadi beban perusahaan. ojk menyampaikan neraca penutupan kepada tim likuidasi setelah menerima neracabagian kedua pembubaran paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan. anggota tim likuidasi sebagaimana dimaksud pada wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan ojk. untuk memperoleh persetujuan ojk sebagaimana dimaksud pada direksi harus menyampaikan dokumen sebagai berikut. dokumen sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada ojk paling lama (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan rups. ojklama (lima) hari setelah diterimanya dokumen secara lengkap. apabila telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ojk belum memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota tim likuidasi, ojk dianggap menyetujui susunan calon anggota tim likuidasi yang diajukan. dalam hal ojksetelah diterimanya pemberitahuan dari ojk. dalam rangka pembubaran, tim likuidasi yang dibentuk oleh rups sebagaimana dimaksud dalam. tindakan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (tiga puluh) haridiselenggarakan atau rups dapat diselenggarakan, tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, ojk: memutuskan pembubaran dan membentuk tim likuidasi:, dan memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi kepada ojk. tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh ojk paling lama (lima belas) hari sejak tanggal keputusan pembubaran oleh ojkhurufhurufperseroan terbatas disebut perusahaan dalam likuidasi dan wajib mencantumkan kata (dalam likuidasi) disingkat dl) belakang nama perusahaan.koperasi disebut perusahaan dalam penyelesaian dan wajib mencantumkan kata (dalam penyelesaian) disingkat dp) belakang nama perusahaan. bagian ketiga tim likuidasi paragraf umumdalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi,

mid tambahan lembaran negara r.i keuangan. ojk. perusahaan. asuransi. syariah. reasuransi. reasuransi syariah. kepailitan. likuidasi. pembub. ojkdalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, ojk berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian terhadap konsumen dan masyarakat. salah satu hal yang menjadi perhatian ojk berkaitan dengan perlindungan konsumen adalah pada saat lembaga jasa keuangan dicabut izin usahanya dan harus dibubarkan. pembubaran lembaga jasa keuangan yang telah dicabut izin usahanya tersebut termasuk perusahaan yang akan berpotensi menimbulkan masalah dan pada akhirnya akan merugikan konsumen. untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen dan masyarakat khususnya pemegang polis, tertanggung, atau peserta, perlu diciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel pada proses pembubaran badan hukum dan likuidasi. selain itu, undang undang nomor tahun tentang perasuransian telah mengatur mengenai kewenangan ojk untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat khususnya pemegang polis, tertanggung, atau peserta tetap terlindungi apabila perusahaan dicabut izin usahanya, antara lain dengan diwajibkannya perusahaan yang dicabut izin usahanya untuk segera melakukan pembubaran dan likuidasi, serta diberikannya hak yang lebih tinggi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari pada pihak lainnya untuk mendapatkan hasil pemberian harta perusahaan pada saat dilikuidasi atau dililitkan. terkait kepailitan perusahaan, untuk memelihara kepercayaan masyarakat baik sebagai pengguna jasa asuransi maupun sebagai pelaku usaha dari kemungkinan mudahnya perusahaan dinyatakan pailit mengingat karakteristik usaha perusahaan yang menghimpun dana masyarakat dan memiliki banyak kreditor, ojk sebagai satu satunya pihak yang diberikan wewenang oleh undang undang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan pengadilan niaga, perlu mempertimbangkan kepentingan kreditor secara keseluruhan, pengembangan industri perasuransian, dan kepentingan perekonomian nasional dalam memutuskan menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan oleh satu atau beberapa kreditor, samping persyaratan sebagaimana diatur dalam undang undang mengenai kepailitermasuk jugksaan dilakukan antara lain untuk memverifikasi utang yang disampaikan kreditor dengan catatan dan atau bukti yang ada perusahaan. mengingat perusahaan menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi, maka perusahaan asuransi mengemban kepercayaan masyarakat terutama para pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang jumlahnya relatif banyak. kepercayaan para pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan para pelaku usaha sangat perlu dijaga agar tidak sampai menurun apalagi hilang. upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sangat besar biayanya bagi perekonomian, sehingga merupakan suatu hal yang sangat wajar bila upaya kepailitan terhadap perusahaan perlu dilakukan dengan sangat hati hati. oleh karena itu, dalam memutuskan menyetujui atau menolak permohonan pernyataan pailit perusahaan, ojk tidak semata mata mendasarkan pada terpenuhinya persyaratan adanya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, tetapi juga mempertimbangkan hal lain khususnya kondisiantara lain: dampak ekonomi dan kepercayaan masyarakat yang dapat timbul akibat perusahaan dinyatakan pailit, perusahaan dalam keadaan penyehatan keuangan, terdapat alternatif penyelesaian lain: atau ojk akan melakukan pencabutan izin usaha perinsolens adalah keadaan tidak mampu membayar yang terjadi apabil sebagaimana diatur dalam undang undang mengenai kepailitan. pencabutan izin usaha perusahaan perlu dilakukan oleh ojk mengingat aset perusahaan sudah digunakan untuk membayar kewajiban kepada kreditor atau jika ada aset yang tersisa sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang perasuransian. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah tanggung jawab atas penyusunan, kebenaran isi, dan penyampaian neraca penutupan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf ketentuan ini dapat dilakukan dengan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut: rups tidak dapat diselenggarakan, rups dapat diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, atau rups dapat diselenggarakan dan berhasil memutuskan pembubaran namun tidak berhasil membentuk tim likuidlangkah penyelesaianhuruf pengetahuan dan pengalaman bidang perasuransian yang relevan pada ini meliputi pengalaman sebagaanggota dewan pengawas syariah, dan atau pegawai perusahaan. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf salah satu contoh tidak menjalankan tugas dengan baik adalah tidak dapat objektif dalam menjalankan tugasnyaji terutang adalah seluruh gaji yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pemutusan hubungan kerja. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dana untuk pembayaran gaji pegawai yang telah jatuh tempo tersebut berasal dari dana perusahaan, bukan dari dana asuransi. yang dimaksud dengan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta adalah tagihan pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang timbul dari polis yang diterbitkan, termasuk klaimlikuidasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan likuidasi yang tercantum dalam daftar biaya likuidasi, antara lain honorarium tim likuidasi, biaya perkara pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tagihan diajukan melalui ojk dimaksudkan untuk memudahkan proses penagihan, tetapi ojk tidak melakukan verifikasi terhadap tagihan tersebut. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah pengadilan atau pihak lain yang oleh undang undang diberikan kewenangan untuk memblokir harta. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. harga pasar wajar dapat diperoleh antara lain berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen atau penilaian sendiri tim likuidasi dengan mempertimbangkan nilai jual objek pajak nop). cukup jelas. cukup jelasaktuaris independen dangkahcukup jelas.

nang lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. investasi. terpadu.stem pengelolaan investasi terpadu. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan initransaksi produk investasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian kembali pelunasan, pengalihan investasi produk investasi, dan atau pembagian manfaat ekonomis produk investasi. transaksi aset dasar adalah kegiatan yang berkaitan dengan investasi dan divestasi aset yang menjadi dasar produk investasi. produk investasi adalah reksa dana, dana investasi real estat, pengelolaan portofolio efek nasabah secara individual, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuanganreksa dana berbentuk perseroan atau pemegang unit penyertaan reksa dana, dan laporan berkala kepada setiap pemegang saham reksa dana berbentuk perseroan atau pemegangmelalui s invest. pengguna s invest yang bertindak sebagai bank kustodian reksa dana penyertaan terbatas wajib menyampaikan laporan reksa dana penyertaan terbataslalui s invesnggunakan s invest dan menyampaikan laporan reksa dana melalui s invest sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini secara penuh mulai berlaku pada tanggal agustus ketentuan mengenai kewajiban menyampaikan laporan produk investasi selain reksa dana melalui s invest diatur dengan surat edaran otoritas jasa keuangan. kewajiban penyediaan dan penggunaan layanan s invest terkait kegiatan transaksi aset dasar sebagaimana dimaksud dalam secara penuh mulai berlaku pada tanggal agustus ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan fitur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dan kewajiban pengguna s invest yang bertindak sebagai bank kustodian reksa dana untuk menyampaikan surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala melalui s invest sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurusampai dengan kewajiban untuk menggunakan dan menyampaikan laporan melalui s invest berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku secara penuh sebagaimana dimaksud pada pengguna s invest harus melakukan uji coba penggunaan sistem melalui sistem yang ditetapkan oleh penyedia s invesinvests invest diselenggarakan dalam rangka meningkatkan efisiensi transaksi produk investasi dan transaksi aset dasar industri pengelolaan investasi termasuk penyediaan sentralisasi data investor dan pelaporan. bab penyedia dan pengguna s invest bagian kesatu penyedia s invest kegiatan sebagai penyedia s invest hanya dapat dilakukan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian. penyedia s invest paling sedikit wajib: menyediakan layanan penggunaan s invest yang paling sedikit meliputi: layanan pendaftaran produk investasi, dan cakupan layanan s invest sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, menyediakan nomor identitas tunggal pemodal setiap investor produk investasi, cc. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan s invest, memiliki rencana kelangsungan bisnis terkait penyelenggars invest wilayah indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama, memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan s invest', memastikan keamanan dan keandalan s invest', memiliki mekanisme dan prosedur operasional standar penanganan pengaduan pengguna s invest,s invest', menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data investor, data transaksi produk investasi, dan transaksi aset dasar s invest, dan menyampaikan kepada pengguna s invest dalam hal terdapat. penyedia s invest wajib menetapkan peraturan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan invest. peraturan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan s investraturan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan s invest sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencakup: persyaratan dan tata cara pendaftaran pengguna invest, termasuk pembatalan pendaftaran pengguna s invest', persyaratan dan tata cara pendaftaran produk investasi, termasuk pembatalan pendaftaran produk investasi, biaya pendaftaran dan atau penggunaan s invest, tata cara penggunaan s invest, hak dan kewajiban pengguna s invest, batasan akses penggunaan s invest, pengelolaan data investor, data transaksi produk investasi, dan data transaksi aset dasar invest: mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan pengguna s invest: mekanisme dan prosedur operasional standar penanganan pengaduan pengguna s invest', mekanisme untuk memastikan kelangsungan bisnis terkait penyelenggaraan s invest, dan penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada pengguna s invest. penyedia s invest dilarang mengungkapkan data investor, data transaksi produk investasi, dan atau data transaksi aset dasar kepada pihak ketiga, kecuali sebelumnya telah memperoleh persetujuan investor dari pengguna s invest atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penyedia s invest wajib melakukan penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada pengguna s invest, apabila diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan. bagian kedua pengguna s invest pengguna s invest wajib: mematuhi peraturan yang ditetapkan penyedia s invest: menandatangani perjanjian penggunaan s invest dengan penyedia s invest, yang paling sedikit memuat: hak dan kewajiban penyedia s invest dan pengguna s invest, dan batasan akses penggunaan s invest', cc. menjaga kerahasiaan dan keamanan akses penggunaan s invest, menyediakan sistem yang terkoneksi dengan s invest: memastikan keamanan dan keandalan sistem yang terkoneksi dengan s invest, memiliki mekanisme atau prosedur operasional standar berkaitan dengan penggunaan s invest, memiliki rencana kelangsungan bisnis terkait penggunsistem yang terkoneksi dengan s invest wilayah indonesia, pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama, dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penggunaanagen penjual produk investasi atau manajer investasi yang melakukan penjualan produk investasi wajib: membuka rekening terpisah dalam s invest untuk kepentingan setiap investor, memastikan kepemilikan nomor identitas tunggal pemodal dari setiap investor produk investasi, cc. menyampaikan nomor identitas tunggal pemodal kepada investor, memastikan setiap investor menyampaikan data investor yang akurat, lengkap, dan terkini dalam rangka pembukaan rekening s invest sebagaimana dimaksud dalam huruf dan memasukkan data investor dan data transaksi produk investasi yang akurat, lengkap, dan terkiniperantara pedagang efek yang melakukan transaksi aset dasar, bank sebagai dealer atau manajer investasi yang melakukan transaksi aset dasar untuk kepentingan produk investasi wajib memasukkan data transaksi aset dasar yang akurat dan lengkapbank kustodian paling sedikit wajib melakukan pendaftaran dan pengisian data produk investasi. bab iii sumber data, produk investasi, cakupan layanan, dan batasan akses penggunaan s invest bagian kesatu sumber data s invest data investor, data transaksi produk investasi, dan data transaksi aset dasar yang ada dalam s invest berasal dari data yang disampaikan oleh pengguna s invest. pengguna s invest wajib memastikan data sebagaimana dimaksud pada merupakan data yang benar, terkini, dan akurat. data dan atau informasi yang terdapat dalam s invest dapat diakses dan atau digunakan oleh penyedia s invest dan pengguna s invest meliputi: data investor, data pengguna s invest, transaksi produk investasi: dan transaksi aset dasar. bagian kedua produk investasi setiap produk investasi wajib terdaftar s invest. kewajiban pendaftaran produk investasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pengguna s invest yang bertindak sebagai bank kustodian. pendaftaran produk investasi dalam s invest sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan paling lambat (lima) hari kerja setelah efektifnya pernyataan pendaftaran penawaran umum produk investasi atau tercapainya produk investasi otoritas jasa keuangan. bagian ketiga cakupan layanan s invest cakupan layanan s invest terdiri atas kegiatan: transaksi produk investasi, transaksi aset dasar: cc. sentralisasi data: pelaporan, dan layanan lain yang telah memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan. cakupan layanan s invest terkait kegiatan transaksi produk investasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi paling sedikit pemrosesan pesanan dalam rangka penjualan, pembelian kembali pelunasan, pengalihan investasi, dan atau pemrosesan pembagian manfaat ekonomis dari produk investasi. cakupan layanan s invest terkait kegiatan transaksi aset dasar sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit: investasi dan divestasi aset yang menjadi dasar produk investasi, alokasi: proses pemasangan pencocokan instruksi penyelesaian transaksi efek, konfirmasi transaksi: dan instruksi penyelesaian. cakupan layanan s invest terkait kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit: pelaporan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pelaporan produk investasi dalam rangka pemenuhan ketentuan peraturan perundang undangan, penyediaan fitur pelaporan yang terkait dengan laporan transaksi produk investasi kepada investor melalui sistem yang disediakan oleh penyedia s invest, dan cc. penyediaan fitur pelaporan yang terkait dengan laporan berkala atas produk investasi kepada investor melalui sistem yang disediakan oleh penyedia s invest. bagian keempat batasan akses penggunaan s invest penyedia s invest wajib menetapkan batasan akses s invest bagi setiap pengguna s invest. bab pelaporan penyedia s invest wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan apabila terdapat hal sebagai berikut: rencana: kegagalan s invest yang menyebabkan s invest tidak dapat digunakan, dan atau cc. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada pengguna s invest. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan paling lambat (tiga) bulan sebelum implementasi perubahan atau pengembangan sistem dilaksanakan. kegagalan s invest sebagaimana dimaksud pada huruf wajib diinformasikan secara elektronik kepada otoritas jasa keuangan dan disampaikan kepada pengguna s invest paling lambat (dua) jam sejak terjadinya kegagalan s invest. informasi sebagaimana dimaksud pada wajib diikuti dengan penyampaian laporan dalam bentuk dokumen cetak kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (dua) hari kerja sejak terjadinya kegagalan s invest. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan paling lambat (dua) hari kerja sejak penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada pengguna s invest. pengguna s invest yang bertindak sebagai bank kustodian reksa dana wajib menyampaikan:, informasi keuangan reksa dana kepada manajer investasi pada setiap awal hari kerja,

nang tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. investasi. terpadu. pengelolaan. penjelasan atas lembaran negara republik indonesia tahun nomor149) penjelasan atas peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang sistem pengelolaan investasi terpadu umum pengaturan pengelolaan investasi bidang pasar modal tidak hanya meliputi produk pengelolaan investasi seperti reksa dana, efek beracun aset, dana investasi real estat, kontrak pengelolaan dana nasabah individual, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan melainkan juga meliputi pengaturan mengenai pihak pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi seperti manajer investasi, bank kustodian, agen penjual efek reksa dana, atau pun bank sebagai dealer. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan pengelolaan investasi, perlu adanya sistem pengelolaan investasi terpadu yang didukung dengan infrastruktur peraturan otoritas jasa keuangan yang memadai, dimana pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyediaan dan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu indonesia. sistem pengelolaan investasi terpadu merupakandalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, diatur mengenai penyedia dan pengguna sistem pengelolaan investasi terpadu termasuk kewajiban dan larangannya, sumber data, batasan akses informasi, dan pelaporan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan s invest antara lain mekanisme penatalaksanaan transaksi aset dasar dan transaksi produk investasi. huruf pada praktiknya rencana kelangsungan bisnis biasa disebut dengan business continuity plankewajiban penyedia s invest untuk memastikan keberlangsungan s invest, antara lain dengan memastikan bahwa pusat data pengganti berjalan dengan baik dalam hal pusat data utama mengalami kegagalan ontoh pembatalan produk investasi antara lain apabila reksa dana telah memperoleh efektif dan didaftarkan invest, namun setelah (sembilan puluh) hari bursa atau (seratus dua puluh) hari bursa reksa dana tersebut harus dibubarkan karena tidak memenuhi ketentuan minimum dana kelolaan maka pendaftaran produk investasi pada s invest dibatalyang terkoneksi adalah sistem yang dapat memasukkan dan mengambil data oleh pengguna s invest dari s invest. huruf yang dimaksud dengan memastikan keamanan dan keandalan sistem yang terkoneksi dengan s invest antara lain dengan memiliki prosedur operasional standar penggunaan sistem termasuk keamanan penggunaan sistem yang terkoneksi dengan s invest, menyediakan perangkat keamanan sistem termasuk firewall dari sistem, dan batasan akses bagi pegawai pengguna s invest. huruf cukup jelas. huruf cukup jelascukup jelas. huruf pembukaan rekening terpisah oleh agen penjual produk investasi atau manajer investasi dilakukan melalui tata cara pembukaan rekening sebagaimana diatur dalam peraturan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan selanjutnya didaftarkan untuk mendapatkan nomor identitas tunggal pemodal agar dapat melakukan transaksi melalui s invest. huruf yang dimaksud dengan nomor identitas tunggal pemodal yang pada praktiknya sering disebut dengan single investor identification sid) adalah nomor identitas tunggal pemodal pada lembaga penyimpanan dan penyelesantralisasi data mencakup sentralisasi data investor, data transaksi produk investasi, data produk investasi, dan data transaksi aset dasar. data yang tersentralisasi dimaksud dapat dipergunakan otoritas jasa keuangan dalam rangka pengawasan kegiatan pengelolaan investasi. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan investasi adalah perolehan aset yang menjadi dasar produk investasi. yang dimaksud dengan divestasi adalah pelepasan aset yang menjadi dasar produk investasi. huruf yang dimaksud dengan alokasi adalah penjatahan penentuan jumlah atau proporsi suatu efek sebagai aset yang menjadi dasar yang dibeli oleh manajer investasi untuk kepentingan produk investasi. huruf pada praktiknya proses pemasangan pencocokan instruksi penyelesaian transaksi efek biasa disebut dengan pairing and matching. huruf pada praktiknya konfirmasi transaksi dimaksud biasa disebut dengan trade confirmation. yang dimaksud dengan konfirmasi transaksi adalah konfirmasi transaksi efek dari perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan bidang pasar modal. huruf pada praktiknya instruksi penyelesaian dimaksud biasa disebut dengan settlement instruction. yang dimaksud dengan instruksi penyelesaian adalah instruksi atas penyelesaian transaksi efek yang diberikan oleh manajer investasi melalui s invest kepada perantara pedagang efek dan bank kustodian terkait. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan laporan transaksi produk investasi kepada investor adalah konfirmasi dan laporan kepada investor atas penjualan, pembelian kembali pelunasan, dan atau pengalihan investasi produk investasitransaksihuruf yang dimaksud dengan laporan berkala atas produk investasi kepada investor adalah laporan berkala kepada investor yang berkaitan dengan jumlah kepemilikan produk investasi investorberkala atasbatasan akses s invest misalnya data investor reksa dana abc hanya dapat diakses oleh manajer investasi dan bank kustodian reksa dana abc, agen penjual efek reksa dana abc hanya dapat mengakses data investor reksa dana abc yang dirasakannya. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kegagalan s invest yang menyebabkan s invest tidak dapat digunakan antara lain: kegagalan keamanan s invest yang disebabkan karena peretasan, dan atau kegagalan s invest yang disebabkan oleh kondisi kahar seperti bencana alam. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pelaporan secara elektronik antara lain dapat disampaikan melalui surat elektronik (e mail) alamatdan lembaga keuangan nomor kep pm tanggal februari tentang laporan reksa dana. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan produk investasi selain reksa dana adalah dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, efek beracun aset, dan pengelolaan portofolio efek nasabah secara individual. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

sta lembaran negara republik indonesia amanatwali amanat, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pemeliharaan dokumen olehwali amanaab pemeliharaan dokumen setiap wali amanatwali amanat. dokumen sebagaimana dimaksud dalamamanwali amanat yaituwali amanat. ii. demi cukup jelasantara lainantara lain tidak dibakarnya pokok dan bunga, atau adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan bidang pasar modal yang dilakukan oleh emite, dan buku pedoman operasional wali amanatlin atau melakukan dokumentasi ulang atas dokumen yang rusakasuransi. perusahaan reasuransi. prinsip syariahdengan prinsip syariahengan prinsip syariah:: transaksi surat berharga syariah melalui purchase agreement repo):emas murni, sukuk daerah, dan atau dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektifcc.sukukmemiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh ojkdomba dandalam huruf investasi berupa saham syariah yang tercatat bursa efek,syariahsukuk daerahdan atau ss.

lembaran negara republik indonesia perbankan. satu kepemi: dewan komisaris,, tanggung:

tambahan lembaran negara r.i perbankan. satu kepemili: serta ketentuan peraturan perundang undangan mengenai nonblok. penilaian tingkat kesehayang mencerminkan kondisi dan kinerja lembaga jasa keuangan nonblokuntuk meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan diperlukan penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonblok dengan pendekatan berdasarkan risiko, bahwa pengaturan mengenai penilaian tingkat kesehatan yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan nonblok perlu disesuaikan dan diintegrasperusahaan perasuransian, dana pensiun, dan perusahaanmempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi pendanaan dana pensiun pemberi kerjasjkzbsjkzbsjkzb sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab mekanisme penilaian tingkat kesehatan sjkzb secara konsolidasi penilaian tingkat kesehatan sjkzb secara konsolidasisjkzbetapan peringkat faktor pendanaan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan mengacu pada penilaian tingkat kesehatan sjkzb secara individual terhadap faktor pendanaan sebagaimana dimaksud dalambagi sjkzb yang melakukan penilaian tingkat kesehatan sjkzbsjkzbsjkzb secara individual sebagaimana dimaksud dalam dan bab tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan sjkzb dalam hal hasil penilaian tingkat kesehatan sjkzb terdapat: peringkat faktor penilaian tingkat kesehatan sjkzb yang ditetapkan dengan peringkat atau peringkat peringkat komposit tingkat kesehatan sjkzb yang ditetapkan dengan peringkat atau peringkat dan atau peringkat komposit tingkat kesehatan sjkzbsjkzb, sjkzb wajib menyampaikan rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan. dalam hal hasil penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah memperoleh hasil penilaian faktor profil risiko dengan peringkat atau peringkat perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau perusahaan pembiayaan yang memiliki unit syariah atau unit usaha syariahsjkzb kepada otoritas jasa keuangan, paling sedikit memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh sjkzbsjkzb untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada dan sjkzb wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada dan untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan sjkzbsjkzb disampaikan paling lambat: pada tanggal februari untuk penilaian tingkat kesehatan sjkzb posisi akhir bulan desember, atau (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengisian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan sjkzb. apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atas hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan sjkzb sebagaimana dimaksud pada huruf angkasjkzb. laporan pelaksanaan rencana tindak yang disampaikan oleh sjkzbsjkzb. bab tata cara penyampaian sjkzb harus menyampaikan: hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan sjkzb sebagaimana dimaksud dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam dan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalamhasil penilaian sendiri, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindakketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan sjkzb, rencana tindak, dan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangansjkzb yang melanggardan denda administratif. sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan secara bersama sama dengan pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf besaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkandan namun pelanggaran telah diperbaiki,dansjkzb tidak memenuhi pelanggaran setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan dapat: menurunkan hasil penilaian tingkat risiko atau tingkat kesehatan, dan atau melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama sjkzb. bab viii ketentuan peralihan hasil penilaian tingkat risiko sjkzb berdasarkblok dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disampaikannya laporan hasil penilaian tingkat kesehatan sjkzblakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan berlaku (tiga) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkanpemenuhan persyaratan tingkat kesehatan keuangan bagi perusahaan pembiayaan dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perusahaan pembiayaanrusahaan anak adalah perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh sjkzbcc.pemenuhan persyaratan tingkat risiko bagi sjkzb dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai sjkzbhasil penilaian tingkat kesehatan sjkzb sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan paling rendah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam huruf, dberdasarkan prinsip syariah, perusahaan pembiayaan,ilaian tingkat kesehatan sjkzb sjkzb wajibserta mengambil langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan sjkzb sebagaimana dimaksud pada sjkzb wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan sjkzb dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual. dalam hal sjkzbsjkzbsjkzbnit syariah atau unit usaha syariah dengan menggunakan pendekatan secara individual. sjkzb wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan sjkzb sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan penilaian sendiri tingkat kesehatan sjkzbsjkzb wajib melakukan pengisian penilaian sendiri tingkat kesehatan sjkzb apabila diperlukan. hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan jkn sebagaimana dimaksud pada dan wajib mendapat persetujuan direksi. hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan sjkzb sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada dewan komisaris. sjkzb wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan sjkzb kepada otoritas jasa keuangan paling lambat: tanggal februari untuk penilaian tingkat kesehatan sjkzbsjkzb sebagaimana dimaksud pada apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan sjkzb sebagaimana dimaksud pada hurufsjkzbsjkzb apabila diperlukan. penilaian tingkat kesehatan sjkzb sebagaimana dimaksud pada dan pengisian penilaian tingkat kesehatan sjkzbsjkzb, dan atau informasi lain. dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan sjkzbsjkzb yang dilakukan oleh sjkzb sebagaimana dimaksud dalam maka yang berlaku hasil penilaian tingkat kesehatan sjkzb yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. bab iii mekanisme penilaian tingkat kesehatan sjkzb secara individual penilaian tingkat kesehatan sjkzb secara individualilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah penilaian tingkat kesehatan sjkzb secara individual sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh sjkzb. penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf hurufsjkzb yang dilakukan terhadap (sembilan) risiko yaitu: risiko strategis, risiko operasional, cc. risiko asuransi, bagi perusahaan perasuransian, risiko kredit: risiko pasar, risiko likuiditas: risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. penilaian kualitas penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi sjkzb. risiko sebagaimana dimaksud pada dapat dikelompokkan menjadi (tiga), yaitu: kelompok risiko bisnis: risiko asuransi, bagi perusahaan perasuransian, dan risiko strategis, kelompok risiko finansial: risiko kredit: risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas: dan kelompok risiko governance: risiko kepatuhan, risiko hukum: dan risiko reputasi. penilaian terhadap faktor reliabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf paling sedikit memuat penilaian terhadap: kinerja reliabilitas, sumber reliabilitas:dan kesinambungan reliabilitas sjkzb.penilaian terhadap faktor pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat penilaian terhadap: kondisi pendanaan, dan tambahan pendanaan. ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadapdan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. setiap faktor penilaian tingkat kesehatan sjkzbsecarasjkzb dan informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik sjkzbsjkzb. penetapan peringkat faktor permodal perasuransian dan perusahaan pembiayaan. penetapan peringkat faktor pendanandanaan dengan memperhatikan signifikansi masing masing parameter atau indikator serta

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. lembaga jasa keuangan nonblok. penilaian tingkat kesehaperaturan otoritas jasa keuangan ini dimaksudkan agar lijnsjkzb yang merupakan cerminan dari kondisi dan kinerja sjkzbsjkzb tersebut. perkembangan industri sjkzb saat ini semakin kompleks dan bersifat dinamis. hal tersebut berpengaruh pada risiko yang dihadapi oleh sjkzb sehingga diperlukan metodologi penilaian tingkat kesehatan sjkzb yang dapat mencerminkan kondisi sjkzb saat ini dan pada waktu yang akan datang. metodologi penilaian tingkat kesehatan sjkzb harus dapat menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja industri sjkzbkemampuan permodalan, dan atau pendanaan. ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan sjkzb diharmonisasikan secara terintegrasi dalam peraturan otoritas jasa keuangan tentang penilaian tingkat kesehatan sjkzb ini, yang antara lain mengatur mengenai: kewajiban untuksjkzb dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual dan secara konsolidasi, komponen dan tata cara penilaian tingkat kesehatan sjkzb, yang meliputi: tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, reliabilitas, permodalan dan atau pendanaan, penyampaian rencana tindak bagi sjkzb yang belum memenuhi kriteria tertentu berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan sjkzb, dan pengenaan sanksi. penerapan peraturan otoritas jasa keuangan ini sejalan dengan penerapan peraturan perundang undangan lain khususnya yang mengatur mengenai aspek prudential sjkzb, seperti peraturan otoritas jasa keuangan mengenai tata kelola, manajemen risiko, penyelenggaraan usaha, dan kesehatan keuangan sjkzb. hal ini terutama tercermin dalam parameter atau indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan sjkzb. berdasarkan hal hal tersebut atas, perlu menetapkan ketentuan mengenai tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonblok dalam suatu peraturan otoritas jasa keuangan. sebagai contoh persyaratan bagiuntuk memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehatsebagai contoh, persyaratan bagi perusahaan asuransi yang akan melakukan perluasan ruang lingkup usaha untuk memiliki tingkat risiko dengan kondisi minimum sedang rendahcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. il. demi cukup jelas. cukup jelas. tingkat kesehatan sjkzb dipelihara dan atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap sjkzb dapat tetap terjaga. selain itu, tingkat kesehatan sjkzbsjkzb serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan sjkzb, baik berupa tindakan perbaikan oleh sjkzb maupun tindakan pengawasan oleh otoritas jasa keuangan. yang dimaksud denganadalah mengacu pada kewenangan direksi dan dewan komisarissjkzbcukup jelas. yang dimaksud dengan unit syariah adalah unit kerja dariyang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit kerja dari selainpenilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah secara individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian tingkat kesehatan sjkzb yang menjadi induknya. cukup jelas. cukup jelas. pengisian penilaian sendiri tingkat kesehatan sjkzb dilakukan antara lain dalam hal: kondisi keuangan sjkzb memburuk, terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan sjkzb secara signifikan, atau kondisi lainnya yang menurut otoritas jasa keuangan dan atau sjkzb perlu dilakukan pengisian penilaian tingkat kesehsjkzb. informasi lain dapat berupa: informasi dari komisaris independen, informasi dari whistle blower, cc. informasi hasil penilaian dari otoritas lain yang berwenang, dan ataucukup jelas. penilaian terhadap faktor tingkat kesehatan sjkzb menggunakan parameter atau indikator yang antara lain diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai aspek prudential sjkzb, seperti peraturan otoritas jasa keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, penyelenggaraan usaha, dan kesehatan keuangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. prinsip tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi sjkzb dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha masing masing sjkzb. penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis sjkzb, baik yang dapat dikualifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangfaktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi sjkzb yangsjkzbsjkzbsjkzbsjkzb. cukup jelas. penilaian tingkat kesehatan sjkzbpenilaian terhadap masing masing faktor dilakukan secara konsolidasi antara sjkzb dengan perusahaan anak. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelassjkzbengukuran risiko yang sesuai dengan karakteristik usaha perusahaan anaktingkat kesehatan sjkzb adalah hasil penilaian tingkat kesehatan sjkzbnit syariah atau unit usaha syariah adalah hasil penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariahnit syariah ataulaporan. pengumuman. dikecuaperlindungan kepada pemodal serta efektivitas pengawasan otoritas jasa keuangan, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mewajibkan emiten atau perusahaan publik, bahwa terdapat emiten atau perusahaan publik dengan kondisi tertentu tidak dapatcc. bahwa undang undang nomor tahun tentang pasar modal memberikan kewenangan kepada otoritas jasa keuangan untuk mengecualikan emiten atau perusahaan publik dari kewajiban. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan: pelaporan adalah penyampaipengumuman adalah publikasi kepada masyarakat melalui pengumuman surat kabar harian berperedaran nasional, laporan keuangan tahunan, dan laporan tahunab kondisi tertentu emiten atau perusahaan publik yang dapat dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman emiten atau perusahaan publik yang memenuhi kondisi tertentu dapat dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: tidak berlakunya seluruh izin usaha dari pihak yang berwenang: dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau cc. memenuhi paling sedikit (tiga) dari (enam) kondisi sebagai berikut: sudah tidak beroperasi secara penuh selama paling singkat (tiga) tahun terakhir::: dan telah efektifnya penghapusan pencatatan efek emiten atau perusahaan publik bursa efek. bab iii penetapan emiten atau perusahaan publik yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman. pengecualian dari kewajiban pelaporan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada berlaku sejak tanggal penetapan otoritas jasa keuangan. sebagaimana dimaksud pada pertama kali paling lambat (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini yang memuat: pengecualian kewajiban pelaporan dan pengumuman yang akan timbul sebagaimana dimaksud pada yang berlaku sejak tanggal penetapan otoritas jasa keuangan, dan kewajiban pelaporan dan pengumuman yang dikecualikan sebelum penetapan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada emiten atau perusahaan publik yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman dapat melakukan aksi korporasi dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal yang berkaitan dengan aksi korporasi tersebut. dalam hal emiten atau perusahaan publik yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman tidak lagi memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan menetapkan emiten atau perusahaan publik tersebut tidak lagi merupakan emiten atau perusahaan publik yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman. emiten atau perusahaan publik wajib memenuhi kewajiban pelaporan dan pengumumsejak memperoleh penetapan dari otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud padapaling sedikit (seratus dua puluh) hari, atau laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan yang bersangkutan paling sedikityang bersangkutan.kurang dari (seratus dua puluh) hari, atau laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan yang bersangkutan kurang dariberikutnya. otoritas jasa keuangan mengumumkan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan untuk dikecualikan dan atau tidak lagi dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman dalam situs webpelaporan. pengumuman. dikecualumum undang undang nomor tahun tentang pasar modal mengatur emiten atau perusahaan publik wajibinformasi mengenai keadaan usahanya mencakup baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pemodal sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi terhadap emiten atau perusahaan publik. memperhatikan pentingnya informasi material tersebut, penyampaian informasi material tersebut yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perlu dilakukan secara berkala dan tepat waktu. untuk memastikan informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka informasi tersebut wajib pula disampaikan kepada otoritas jasa keuangan selaku regulator pasar modal. sehubungan dengan penyampaian informasi secara berkala tersebut, emiten atau perusahaan publik diwajibkan untuk mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada. fakta menunjukkan terdapat emiten atau perusahaan publik yang tidak dapat menyampaikan kepada masyarakat dan yang disebabkan antara lain karena emiten atau perusahaan publik tersebut mengalami kesulitan terkait dengan pelaksanaan kegiatan usahanya, tidak memiliki pengurus, pengawas, dan atau pemegang saham utama, atau otoritas jasa keuangan tidak dapat melakukan korespondensi dengan perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan fungsi pengawasan yang dilakukan otoritas jasa keuangan menjadi tidak optimal. undang undang nomor tahun tentang pasar modal telah memberikan kewenangan kepada otoritas jasa keuangan untuk menetapkan emiten atau perusahaan publik yang dikecualikan dari kewajiban. memperhatikan fakta dan kewenangan dalam undang undang nomor tahun tentang pasar modal tersebut, maka otoritas jasa keuangan perlu menerbitkan peraturan yang memberikan pengecualian kepada emiten atau perusahaan publik yang mengalami kondisi kondisi tersebut atas. peraturan otoritas jasa keuangan ini mengatur mengenai kondisi kondisi tertentu yang dialami oleh emiten atau perusahaan publik yang dapat dikecualikan atas. dengan ditetapkannya peraturan otoritas jasa keuangan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan memberikan kepastian hukum terkait oleh emiten atau perusahaan publik yang memenuhi kondisi tertentu serta memberikan publikasi kepada masyarakat pemodal atas keterbatasan informasi mengenai emiten atau perusahaan publik yang mengalami kondisi tertentu, yang dapat diakses secara publik. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tidak berlakunya seluruh izin usaha dari pihak yang berwenang adalah tidak berlakunya seluruh izin secara permanen, dicabut izin usaha, atau izin usaha yang sudah kedaluwarsa dan tidak diperpanjang. huruf cukup jelas. huruf angka yang dimaksud dengan tidak beroperasi secara penuh adalah sama sekali tidak mempunyai pendapatan apapun selama (tiga) tahun berturut turut berdasarkan laporan keuangan. angka yang dimaksud dengan pembatasan kegiatan usaha adalah pembatasan atas kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik itu sendiri, bukan industri secara keseluruhan. yang dimaksud dengan kelangsungan usaha terganggu adalah kondisi emiten atau perusahaan publik yang mengalami rugi bersih. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan penghapusan pencatatan atau delisting adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat bursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperdagangkan bursa. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh kewajiban emiten atau perusahaan publik melakukan pelaporan dan pengumuman untuk masing masing laporan periode yang bersangkutan adalah sebagai berikut: abcd tbk. merupakan emiten yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini berdasarkan penetapan otoritas jasa keuangan pada tanggal februari karena kondisinya tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dapat, otoritas jasa keuangan menetapkan abcd tbk.februari oleh karena itu, sejak tanggal februari abcd tbk.erdasarkan: kep bl tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik tanggal juli (yang berlaku pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini diterbitkan), batas paling lambat: adalahdalam rangka audit atas laporan keuangan,ahunan yang disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan adalah pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. jangka waktu antara sejak penetapan otoritas jasa keuangan tanggal februari sampai dengan akhir periode laporan keuangan tengah tahunan semester tahun adalah (seratus lima puluh) hari, sehingga abcd tbk. sudah wajib melakukan pelaporan dan pengumuman atas laporan keuangan tengah tahunan semesterseptember adapun jangka waktu antara penetapan otoritas jasa keuangan tanggal februari tersebut dengan akhir periode laporan keuangan tahunan tahun adalah (tiga ratus tiga puluh empat) hari, sehingga abcd tbk. sudah wajib melakukan pelaporan dan pengumuman atas laporan keuangan tahunan tahunahunan yaitu maret contoh kewajiban emiten atau perusahaan publik melakukan pelaporan dan pengumuman untuk laporan periode berikutnya adalah sebagai berikut: otoritas jasa keuangan menetapkan abcd tbk. pada contoh penjelasanjuli oleh karena itu, abcd tbk. sejak tanggal julijangka waktu antara sejak penetapan otoritas jasa keuangan tanggal juli sampai dengan akhir periode laporan keuangan tahunan tahun adalah (seratus tujuh puluh sembilan) hari, sehingga abcd tbk. belum wajib melakukan pelaporan dan pengumuman atasnamun abcd tbk. mulai wajib melakukan pelaporan dan pengumuman atas laporan keuangan tahunan tahun berikutnya yaitupengumuman otoritas jasa keuangan memuat juga seluruh emiten atau perusahaan publik yang masih dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumumanejaksaan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama agus yahya tempat tgl lahir pasuruan, juli pekerjaan mantan kepala desa alamat dusun lumpang desa tanggulangin kecamatan kejayaan, kabupaten pasuruan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal februari memberi kuasa kepada drs. muhammad said sutomo, ketua yayasan lembaga perlindungan konsumen jawa timur, yang beralamat dusun lumpang desa tanggulangin, kecamatan kejayaan, kabupaten pasuruankamis tanggal maretmahkamah konstitusi berwenang untuk mengujiyang menyatakan: perkara yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada terdirerhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud undang undang kejaksaan nomor tahun tentang kejaksaan (selanjutnya disebut sebagai kejaksaan)tingkat daerah terhadap bawahannya karena beda keyakinan politiknya, dan iapun terjadi sengketa kun diyakini tidak sampai pada tingkat kasasi sehingga pejabat daerah dengan leluasa berusaha menang dengan menggunakan kekuatan politik dan ekonominya tingkat banding meskipun putusannya mengusik rasa keadilan masyarakat. contohnya pemohon mengalaminya. bahwa huruf masih membuka peluang untuk mengajukan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali pk), namun dalam praktiknya upaya hukum ini selain tidak mudah diajukan juga biayanya terlalu tinggi sebesar rp. (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengadilan tata usaha negara surabaya terutama bagi pemohon atau orang orang yang senasib dengan pemohon yang telah kehilangan pekerjaan selaku kepala desa. bahkan seringkali huruf disalahgunakan untuk menolak pengajuan pk. bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin uud dan pemohon merupakan pihak yang dirugikan dengan berlakunya kejaksaan republik indonesia, karena: bahwa pemohon dalam proses persidangan perkara tata usaha negara nomor ptun.sby. juncto nomor ptun.sby dan perkara nomor ptun.sby seperti diurai dalam uraian sampai dengan maka dengan berlakunya kejaksaan republik indonesia, wakil bupati bupati pasuruan menggunakan jasa jaksa pengacara negara jpn), dalam hal ini pemohon bersama keluarga diperlakukan seolah olah pelaku teroris, koruptor, perbuatan makar atau orang orang yang mengganggu ketertiban umum dan kewibawaan negara pemerintah. penggunaan jasa jpn dalam berbicara perkara kun yang selalu menggunakan kop surat kejaksaan negeri bangli merupakan tindakan represif dan intimidasi padahal pemerintah memiliki bagian hukum namun tidak dimanfaatkan dalam sengketa kun antara bawahan pemohon) dengan atasan wakil bupati bupati) yang telah mengakibatkan pemohon kehilangan pekerjaan dan pendapatan karena diberhentikan oleh wakil bupati bupati dari jabatan kepala desa dan harus menjalani proses proses hukum sendirian tanpa pengacara atas biaya sendiri sehingga pemohon mengemban beban ekonomi, psikologis, dan sosial karena berhadapan dengan jpn dan penguasa pemerintah kabupaten pasuruan dengan kekuatan politik dan ekonomi yang tidak seimbang. dengan demikian kejaksaan republik indonesia, bertentangan. pemohon telah diperlakukan diskriminatif oleh kejaksaan republik indonesia, karena ketika berperkara kun dengan bawahan pemohon yaitu salah seorang kepala dusun desa pemohon, pemohon selaku kepala desa tidaseperti amanat uud pemohon justru diskriminalisasi oleh jaksa penuntut umum jpu) yang orangnya sama dengan yang menjadi jpn, bernama rio wanggono, s.h., hum., perkaranya seharusnya menjadi ranah peradilan tata usaha negara, maka putusan banding nomor pid pt.sby, tanggal januari menyatakan dengan bunyi amar putusan: terdakwa telah melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. selanjutnya jpu mengajukan kasasi, namun permohonan kasusnya ditolak oleh mahkamah agung seperti tertuang dalam putusan mahkamah agung tingkat kasasi nomor k pid dengan demikian kejaksaan republik indonesia, telah disalahgunakan secara diskriminatif kepada pemohon ketika menjabat sebagai kepala desa, sehingga kejaksaan republik indonesia, bertentangan dengsebagai kepala desa yang semestinyakejaksaan namun pemohon diperlakukan diskriminatif bahkan kriminalisasi berdasarkan status sosial, ekonomi, dan keyakinan politik yang berakibat penguranganindividual maupun kolektif sehingga tidak mendapatkan perlindungan seperti hak konstitusional pemohon yang dijamin dalam uud selain kejaksaan republik indonesia, yang memberikan kewenangan plus selaku jpn yang lebih bersifat represif dan intimidasi adalah bertentangan dengan dan pasal uud juga bertentangan dengan tugas dan wewenang kejaksaan itu sendiri seperti termaktub dalam penjelasan kejaksaan republik indonesia yang menyatakan:menurut hemat pemohon, preventif dalam arti kejaksaan tidak bersikap diskriminatif kepada siapapun warga negara dan penduduk indonesia dan atau edukatif dalam arti keberadaan kejaksaan tidak untuk menakut nakuti warga negara dan penduduk indonesia. bahwa kerugian yang dipaparkan pemohon akibat berlakunya huruf dan kejaksaan republik indonesia seperti teruraidan bahkan sering terjadi dan mempunyai hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugianpada orang lain dalam sengketa kun, kepercayaan maupun pidana bahkan perkara lainnya karena terbukanya akses upaya hukum sampai tingkat kasasi mahkamah agung, bagi warga negara dan penduduk indonesia siapa pun, dalam perkara sekecil apa pun dengan catatan mahkamah agung membangun capacity building nya dalam mengemban visi dan misi pelayanan publik penegakan hukum. bahwa kejaksaan republik indonesia,namun dalam praktiknya daerah sering disalahgunakan dalam perkara kepercayaan dan kun yang cenderung ada indikasi praktik kkn, dan tidak menutup kemungkinan depan jasa angker kejaksaan dipakai dalam berbicara perkara kepercayaan luar pengadilan tentang sengketa konsumen dengan badan usaha milik negara bumn) dan badan usaha milik daerah bumi) untuk mengintimidasi masyarakat konsumen. selama kejaksaan berlaku dengan memberikan kewenangan plus bagi jaksa maka masyarakat sipil yang sedang bersengketa dengan negara atau dengan pemerintah dalam perkara pelayanan publik atau kepercayaan lainnya, atau ketika masyarakat sipil berperkara dengan bumn atau dengan bumi dalam masalah produk barang dan atau jasa seolah olah menjadi musuh pemerintah atau negaradengan segala akibat hukumnya. mohon putusan tersebut dimuat dalam lembaran negara republik indonesijaksaan republik indonesia, bukti fotokopi jawaban gugatan tergugat bupati pasuruan) perkara tun nomor ptun.sby., jpn jaksa pengacara negara)april bukti fotokopi putusan ptun surabaya, nomor ptun.sby., agus yahya melawan bupati pasuruan, gugatan pemohon dikabulkan seluruhnya: bukti fotokopi memori banding atau kepercayaan yang merugikan aset negara, tertanggal agustus bukti putusan banding ptun surabaya, nomor pt.tun.sby. juncto nomor ptun. ptun.sby, agus yahya melawan bupati pasuruan, membatalkan putusan ptun surabaya nomor ptun.sby., pemohon tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi karena dibatasi oleh huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung: bukti fotokopi jawaban gugatan tergugatseptember bukti duplex jpnset negara, tertanggal september bukti fotokopi putusan ptun surabaya, nomor ptun.sby., pemohon agus yahya melawan bupati tergugat bpd tanggulangin tergugat ii) dan ketua panitia pilkades tangulanguin tergugat iii), tanggal februari bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu bergegas kantor pos, bukti fotokopi peraturan daerahergegas kantor pos, bukti fotokopi putusan mahkamah agung tingkat kasasi nomor k pid yang jasanya sebagai jpu orangnya sama dengan yang menjadi jpn dalam perkara kun, bergegas kantor pos. selain itu pemohon mengajukan bukti bukti tambahan yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti dalam berkas bertanggal september yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari senin september dan tidak disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa yang menjadi sumber dasar hukum perdaukti fotokopi putusan nomor iv kl prov. jatim ps m komisi informasi provinsi jatim: bukti fotokopi putusan tingkat banding perkara banding nomor pt.tun.sby. juncto nomor ptun. sby. terulang lagi pt.ptun membatalkan putusan tingkat pertama: bukti fotokopi penetapan nomor iv kl prov. jatim ps m menetapkan: mengabulkan permohonan pemohon eksekusi, adanya penetapan ini membuktikan bahwa pertimbangan hukum putusan banding ptun surabaya, nomor pt.tun.sby. juncto nomor ptun.ptun.sby, agus yahya melawan bupati pasuruan, yang membatalkan putusan ptun surabaya nomor ptun.sby., adalah salahpngawur' tapi hak konstitusional pemohon untuk kasasi diamputasi oleh huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agma: perkara yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud pada terdiri atas: c.terhadappengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah ,(sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang mengajukan uji materiil sehingga bersesuaian dengan ketentuan mk,: huruf antara lain: negara indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk republik., negara indonesia adalah negara hukum.,sebagaimana tersebut dalam kartu tanda penduduk nomor yang dilampirkan pada berkas permohonan pemohon. selanjutnyadan dan serta uudnomor pt.tun.sby tanggal november juncto putusan pengadilan tata usaha negara nomor ptun.by tanggal juni selain itu pemohon juga menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya karena merasa telah mendapatkan perlakuan diskriminatif dan tidak sama hadapan hukum dengan adanya peraturan perundang undangan yang memungkinkan negara atau pemerintah menggunakan jasa jaksa pengacara negara sebagai kuasa hukum dalam perkara ptun yang dijalani oleh pemohon: i3 menimbang bahwa dengan memperhatikan, i3i3 menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan huruf yang menyatakan bahwadapat diajukan kasasi mahkamah agung, ketentuan tersebutpersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa sebelum mahkamah menilai dalil permohonan guo, terutama mengenai norma yang dipermasalahkan pemohon, mahkamah terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut. bahwa norma huruf sebelumnya telah diuji mahkamah konstitusi, dan telah diputus dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v bertanggal januari dengan amar putusan menyatakan permohonan pemohon ditolak . mengenai pengujian terhadap norma yang telah diuji sebelumnya,lain itu,, maka pemohon hanya dapat mengajukan pengujian terhadap guo sepanjang materi uud yang dijadikan dasar pengujian berbeda dengan putusan mahkamah sebelumnya, atau dengan alasan syarat konstitusional yang berbeda, bahwa mahkamah dalam putusan nomor puu v bertanggal januari telah menguji guo terhadap dan serta uud sehingga dalam permohonan ini mahkamah hanya akan mempertimbangkan dalil pemohon yang mendasarkan pada alasan lain selain terhadap alasan konstitusional tersebut atas, bahwa menurut pemohon, pertimbangan dalam putusan mahkamah nomor puu v tanggal januari tersebut dapat berbeda karena diputuskan pada era yang berbeda. pada saat sekarang ini, tata kelola, wajib disesuaikan dengan undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik (selanjutnya disebut pemohon mendalilkan bahwa ketentuan mengenai pembatasan kasasi mahkamah agung bertentangan dengan tujuan pelayanan publik yang dinyatakan dalam huruf yaitu, sehingga pembatasan tersebut bertentangan dengan uud yang: putusan mahkamah nomor puu v tanggal januari antara lain, mempertimbangkan, . . selain itu, pembatasan kasasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan yang menimbulkan perlakuan diskriminatif, karena sebagaimana telah dinyatakan pada angkaselain itu,hal ini telah dinyatakan pula dalam pertimbangan mahkamah pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tanggal januari yaitu: .. : bahwa oleh karena itu, untuk dalil permohonan pemohon yang memohon pengujian konstitusionalitas huruf terhadap dan uud maka pertimbangan dan pendapat mahkamah pada putusan nomor puu tanggal januari tersebut secara mutasi mutans berlaku pada putusan ini. adapun mengenai pengujian norma guo terhadap uud dan uud menurut mahkamah substansi uud mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dan uud mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. menurut mahkamah, negara telah menjalankan kewajibannya memberikan perlakuan yang adil dan memenuhi hak hak konstitusional warga negara berdasarkan ketentuan tersebut: berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum atas, maka dalil pemohon mengenai konstitusionalitas huruf tidak beralasan menurut hukum: i3 menimbang bahwa dalil pemohon berkaitan dengan ketentuan yang menyatakan: pada pokoknya memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara. tugas dan kewenangan kejaksaan sangat terkait dengan posisi lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan indonesia. dalam putusan mahkamah nomor puu viii bertanggal september mahkamah antara lain mempertimbangkan bahwa .: atas dan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dipisahkan dengan dan sampai dengan yang masing masing menyatakan sebagai berikut: kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara merdeka . ,kat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewenangannya, baik sebagai jaksa penuntut umum maupun sebagai pengacara negara, dituntut untuk mampu mencermati dan memisahkan permasalahan antara perkara pidana dengan perkara perdata dan tata usaha negara serta bertindak profesional dan proporsional. profesionalitas seorang jaksa yang harus bertindak sebagai jaksa penuntut umum dan jaksa pengacara negara adalah permasalahan yang termasuk dalam ranah penegakan kode etik jaksa, yaitu tata krama adhyaksa yang tertuang dalam surat keputusan pengurus pusat persatuan jaksa tentang kode etik jaksa, yaitu kerja nomor kep persija surat keputusan tersebut menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, jaksa sebagai pengemban tugas dan wewenang kejaksaan adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa yang berasaskan satu dan tidak terpisah pisahkan, bertindak berdasarkan hukum dan sumpah jabatan dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. dalam surat keputusan tersebut juga diatur mengenai komisi kode etik yang bertugas menegakkan kode etik jaksa dengan melakukan investigasi dan penelitian terhadap dugaan pelanggaran kode etik serta melaporkan hasilnya kepada ketua umum pengurus pusat atau pengurus daerah persatuan jaksa persija): oleh karena itu, ketentuan norma guo yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menjadi kuasa negara atau pemerintah dalam perkara perdata atau tata usaha negara sangat berkaitan dengan posisi lembaga kejaksaan yang berada bawah kekuasaan eksekutif, sehingga adalah wajar apabila lembaga kejaksaan menjalankan fungsi penegakan hukum dan sekaligus membela kepentingan negara atau pemerintah pengadilan untuk perkara perdata dan tata usaha negara. adanya konflik kepentingan yang menurut pemohon telah menimbulkan perlakuan diskriminatif dan ketidakpastian hukum merupakan persoalan implementasi norma, yaitu terkait dengan profesionalisme jaksa dan merupakan ranah pengendalian dan pengawasan internal lembaga kejaksaan. persoalan profesionalisme jaksa dalam melaksanakan tugasnya tersebut telah diatur dalam kode etik jaksa serta merupakan tugas dan wewenang komisi kode etik jaksa dan komisi kejaksaan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap profesionalisme jaksa. berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum atas, maka dalil pemohon mengenai konstitusionalitas tidak beralasan menurut hukum, i3akil mochtar hartono ttd. hamdan zelda panitera pengganti, ttd. ery satria pamungksedangkan batu uji untuk norma yang terkandung dalam kejaksaan republik indonesia, antara laialasan permohonan pengujian bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin uud dan merupakan pihak yang dirugikan dengan berlakunya huruf ma, karena: dalam perkara pemohon nomor ptun.sby juncto nomor pt.tun.sby yang ditetapkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara ptun) yang membatalkan putusan nomor ptun.sby., pemohon tidak bisa mengajukan kasasi karena hak konstitusional pemohon untuk mencari keadilan yang lebih tinggi telah diamputasi oleh huruf ma. akibatnya pemohon bersama keluarganya diperlakukan tidak adil oleh negara yang mengatasnamakan sebagai negara kesatuan republik indonesia nkri) dan negara hukum. padahal objek perkaranya secara hierarki diatur oleh peraturan perundang undangan yang bersumber pada uud yaitu berupa: peraturan daerah dan peraturan bupati, peraturan pemerintah dan undang undang pemerintahan daerah. konten dari semua peraturan perundang undangan tersebut wajib tidak saling bertentangan dengan uud lagipula, objek perkara pemohon tidak dibatasi oleh keistimewaan seperti daerah istimewa yogyakarta diy) dan daerah khusus ibu kota jakarta dki). sedangkan daerah pemohon adalah kabupaten pasuruan yang berada wilayah provinsi jawa timur bukan daerah istimewa atau daerah khusus. benar, konteks perkara pemohon adalah konteks perkara tata usahapi konten sengketa keputusan tata usaha negara kun) pemohon adalah bersumber dari peraturan perundang undangan yang berlaku dalam bingkai negara hukum nkri. bahwa mahkamah konstitusi pernah memutus perkara yang dimohonkan pemohon adalah materialnya sama dengan putusan perkara nomor puu v yang amar putusannya berbunyi: menyatakan permohonan pemohon ditolak , adalah benar. tapi ketika putusan itu ditetapkan oleh mahkamah konstitusi dalam era yang berbeda dengan era sekarang yangyang tata kelola institusinya wajib menyesuaikan dengan undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik selanjutnya disebut supp). dalam konsideran supp menyatakan: bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat undang undang dasarahwa dalam ketentuan umum supp menyatakan: pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalamapa penyelenggara pelayanan publik?lah satu tujuan supp dalam huruf adal. dengan demikian bukan pembatasan yang harus dilakukan oleh institusi penyelenggara negara seperti tapi meningkatkan kepastian pelayanannya (capacity building) bagi seluruh warga negara dan penduduk indonesia tanpa kecuali. karena, uud bahwa pembatasan kasasi ini akan berulang lagi dan akan merugikan pemohon terhadap perkara nomor ptun.sby yang putusannya dibacakan pada tanggal februari dan sekarang sedang dalam proses banding ptun provinsi jawa timur, dan adapun output putusannya nanti tidak akan bisa diajukan kasasi selama pembatasan hak konstitusional warga negara dan penduduk indonesia tersebut bertentangan dengan dan dan uud bahwa dalam penjelasan umum undang undang guo yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v berbunyi:maka penjelasan umum tersebut yang menurut pemohon bertentangan dengan uud dapat dijelaskan dalam (dua) hal sebagai berikut: pembatasan perkara agar perkara tidak tumpuk, uud selanjutnya uud menegasguna mewujudkan tanggung jawab negara terhadap pemenuhanmaka ditetapkan supp. pembatasan perkara untuk mendorong kualitas putusan tingkat pertama dan banding, tidak sesuai dengan kondisi faktual sehingga bertentangan dengan semangat uud dalam kenyataannya huruf ma, dipraktikkan secara kontra produktif antara putusan pengadilan tingkat pertama yang bersifat judex facts dengan putusan banding yang bersifat judex juris dengan mengabaikan hasil putusan yang bersifat judex facts dari pengadilan tingkat pertama. putusan judex juris tingkat banding seringkali disalahgunakan untuk jual beli perkara meskipun sulit dibuktikan tapi dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya yang melenceng dari duduk perkaranya, contoh kongkritnya adalah pertimbangan hukum dalam putusan nomor ptun.sby juncto nomor pt.tun.sby. manakala antara pengadilan banding dengan pemeriksaan perkara mahkamah agung ada kesamaan pada sifat judex juris nya maka muncul pertanyaan: karena apa tidak melikuidasi atau menghapus pengadilan tingkat banding saja guna meningkatkan capacity building mahkamah agung sehingga huruf tidak bertentangan secara diametral dengan uud daripada membatasi hak konstitusi warga negara indonesia? semangat penegakan hukum yang terkandung dalam uud berbeda dengan semangat penegakan hukum negara negara lain yang menganut sistem kontinental maupun sistem peradilan juri. sistem peradilan nkri adalah sistem peradilan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, yang berketurunan yang maha esa, peri. bahwa pembatasan perkara yang dimaksudkan dalam huruf dijelaskan dalam penjelasannyaredaksional penjelasan ini selain bertentangan dengan supp dan bertentangan dengan uud yang menegasyang perlu digarisbawahi adalah setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun." termasuk atas dasar kewenangan yang telah diberikan kepada daerah. dengan demikian penjelasan huruf bertentangan dengan uud yang menegasembatasan perkara tata usaha negara oleh huruf dengan alasan seperti terurai dalam poin sampai dengan ternyata bertentangan dan uud maka dapat disimpulkan sebagai berikut: alasan pembatasan perkara karena menumpuknya perkara mahkamah agung adalah alasan yang sama sekali tidak masuk akal sehat dan karenanya bertentangan dengan uud sebab mahkamah agung sebagai institusi penyelenggara negara yang berkewajiban meningkatkan ketersediaan (availability) dan keandalan (reliability) pelayanan publiknya bagi seluruh rakyat indonesia agar sejalan dengan amanat undang undang pelayanan publik, bukan dengan cara mengamputasi hak konstitusi warga negara dan penduduk indonesia. alasan guna mendorong kualitas putusan tingkat pertama dan tingkat banding, ternyata dalam praktiknya telah bertolak belakang dengan harapan publik pada umumnya, justru adanya pembatasan perkara tingkat kasasi tersebut atas telah mendorong perilaku kesewenang wenangan pejabat negaradang muchtar tempat, tanggal lahir cirebon, september pekerjaan bupati kabupaten karawang alamat jalan papandayan blok nomor karang indah, kelurahan karang pacitan, kecamatan karawang barat, kabupaten karawang, provinsi jawa barat berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada cherry sitompul, s.h., m.h., kahar nazir, s.h., darul pasang, s.h., ade yulian, s.h., dan muhammad ardian said, s.h., para advokat pada mss co. law firm yang berkedudukan menara mnc lantai jalan kebon sirih nomor jakarta pusat, telepon faksimili baik sendiri sendiri maupun bersama sama: selanjutnya disebut sebagai . ii. pemohon:pendahuluan negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi. daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kotabahwa sebagai akibat ketidakjelasan penafsiran dalam huruf guo, maka tersebutbukankah hal tersebut dijamin dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa "pemerintahan daerah lahir setelah adanya undang undang yang sama mengatur mengenai pemilihan kepala daerah yaknibahwa undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah merupakan perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dalam berbunyi: : bahwa ketidak belasan penafsiran materi muatan huruf undang undang nomor tahun sangat nyata terlihat jika dibandingkan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun berbunyi bahwaundang undang dasar negara republik indonesia tahun mengartikan seseorang tidak dapat dipilih kembali menjadi presiden atau wakil presiden apabila dia telah menjabat dalam jabatan yang sama selama (dua) kali berturut turut. bahwa undang undang dasar negara republik indonesia tahun merupakan konstitusional yangbahwa undang undang nomor tahun sebagaimana telah dirubah menjadi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah harus mengacu, bertitik tolak dan tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa huruf undang undang nomor tahun berbunyi, pee. bahwa materi muatan huruf tersebut atas, harus sesuai dan sejalan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yakni tidak dapat dipilih kembali apabila telah menjabat dalam jabatan yang sama selama (dua) kali berturut turut, yang diimplementasikan dengan frasa kalimat: .pada undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang pemerintahanohon berdasarkan undang undang nomor tahun baru sekali mengikuti pemilihan secara langsung sebagai calon kepala daerah kabupaten karawang dan terpilih untuk periode tahun s.d tahun bahwa undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah berbunyi,bahwa undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah berbunyi bahwa,tur pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah dprd), dengan artian pemilihan tersebut adalah secara tidak langsung, pemohon pernah menjabat sebagai kepala daerah kabupaten karawang untuk periode tahun s.d tahun namun undang undang yang mengatur tentang pemilihan tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan undang undang nomor tahun bahwa undang undang nomor tahun mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung melalui pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh masyarakat daerah setempat. bahwa kepala daerah yang menjabat sebelum lahirnya undang undang nomor tahun bukan kepala daerah yang dipilih dengan sistem langsung melalui pilkada, melainkan kepala daerah yang dipilih secara tidak langsung oleh dprd. bahwa materi muatan huruf undang undang nomor tahun harus ditafsirkan menurut sistem yang berlaku untuk undang undang guo yakni yang terdapat dalam undang undang nomor tahun yakni mengenai kepala daerah yang dipilih secara langsung. sedangkan untuk kepala daerah yang menjabat sebelum lahirnya undang undang nomor tahun merupakan kepala daerah yang dipilih bukan dengan sistem yang terkandung dalam undang undang nomor tahunundang undang nomor tahun bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang berbunyi,mengandung ketidakpastian hukum karena frasa (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama dapat bermakna (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama secara berturut turut, atau dapat pula bermakna (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama secara tidak berturut turut, atauyang berpotensi menutup peluang bagi seseorang atau pemohon yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk ikut serta dalam pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan": dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah harus pula disinkronkan atau diharmonisasikan dengan pengujian huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, makna frasa dari (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama juga harus dimaknai (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama secara berturut turut , sebagaimana pengaturan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa indonesia sebagai negara hukum yang salah satu prinsipnya adalah perlindungan terhadap hak asasi. bahwa dengan ketidakjelasan rumusan frasa (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama dalam materi muatan huruf undang undang nomor tahun maka hal tersebut telah melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh perubahan ketiga undang undang dasar negara republik indonesia tahun petit berdasarkan dalil dalil tersebut atas, maka pemohon memohon kepada mahkamah untuk: mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwaharus ditafsirkan dan dimaknai "masa jabatan dalam masa jabatan yang sama adalah (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama secara berturut turuttidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak ditafsirkan menurut petit nomor conditional constitutional konstitusional bersyarat)daerahokok pokok pemerintahan daerah. bukti fotokopi surat keputusan mendagri nomor tentang pemberhentian dan penunjukan pejabat bupati karawang propinsi jawa barat. bukti fotokopi himpunan surat keputusan dan surat lainnya tentang pemberhentidan wakil bupati karawang periode bukti fotokopi surat dari kpu kabupaten karawang nomor kpu tertanggal desember perihal pendapat atas penerapan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, pemohon mengajukpada pokoknya menyatakan hal hal sebagai berikut: ahli mengutip general theory law and state karya hans kersen bahwa sphere validity the norm adalah mengenai lingkungan berlakunya suatu norma karena mengingat, huruf undang undang nomor tahun adalah mengenai jabatan gubernur dan wakil gubernur. dimulai dengan since norms regulate human behaviour, and human behaviour takes place time and space, norms are valid for certain time and for certain space, maka jika ingin melihat huruf undang undang nomor tahun harus dilihat dari kacamata pemberlakuan dari norm dan waktu yang tepat (certain time and certain space). oleh karena itu, dalam buku kersen selain mengenai masalah waktu, temporal, sphere juga mengenai teritorial. begitu juga hans kersen mengatur mengenai material and personal sphere, sesuai dengan pemberlakuan menurut waktu dari huruf undang undang nomor tahun maka harus dilihat ketentuan penutupnya, yaitu yang menyatakandengan diundangkannya undang undang nomor tahun maka undang undang nomor tahunundang undang nomor tahun sehingga saat melihat huruf undang undang nomor tahun tentunya harus dilihat bagaimana cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diatur dalam undang undang nomor tahun jadi, dalam menafsirkan huruf undang undang nomor tahun secara sistematis harus juga dikaitkan dengan oleh karena itu, menurut ggemann, dalam bukunya over theory van een staatsrecht, diterangkan mengenai gebied lereng (ajaran mengenai berlakunya sesuatu lingkung berlakunya), dikatakan bahwa mengenai gebiedkarena itu, harus diketahui dimana norma itu berlaku, maka menurut ggemann, ada: dengan menggunakan teori ilmu hukum tata negara positif inilah, harus dicerna apakah huruf undang undang nomor tahun berlaku terhadap pemohon yang diangkat menjadi kepala daerah menurut undang undang tahun dan undang undang tahun dan memiliki masa jeda untuk dipilih kembali pada tahun dan tahun sehingga beliau tidak menduduki masa jabatan berturut turut. sehubungan dengan ini, ahli mengutip uud yangmasa kali jabatan. ada yang mengandung makna after that, yaitu undang undang mahkamah konstitusi yang berbunyi berikutnya dan undang undang komisi yudisial, dari ketentuan undang undang dasar, undang undang mahkamah konstitusi dan undang undang komisi yudisial yang tidak diperbolehkan itu adalah menduduki masa jabatan berturut turut. apabila yang berlaku untuk presiden sebagai kepala pemerintahan sudah seharusnya maka kepala pemerintahan yang bawahnya pun mengacu kepada ketentuan undang undang dasar itu karena undang undang dasar itu adalah merupakan roh daripada pengaturan undang undang bawahnya: dalam hal ketentuan untuk presiden, undang undang dasar mengatakan presiden boleh menjabat lagi tetapi hanya satu kali. artinya, roh yang diatur untuk pemerintahanmenimbang bahwa pemerintah menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal juli danndang undang dasar negara republik indonesia tahun:undang undang nomor nomor tahun tentang pemerintahan daerah sudah tidak sesuai lag, karena itu lahirlah undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. dalam undang undang nomor tahun terdapat salah satu yakniapakaherlaku juga pada pemohon yang notabene pernah menjabat sebagai kepala daerah pada periode tahun s.d tahun dan pada periode tahun s.d tahun menurut pemohokan pemohon uraikan lebih lanjut dalam pokok pokok permohonan guo. kriteria untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah yang ditetapkan dalam huruf tersebut, menurut pemohon tidak jelas batasannya, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. kewenangan mahkamah konstitusiajukan oleh prof. dr. drg gede binasapemerintahan daerah terhadap uud negara republik indonesia tahun yaitu sebagai berikut: bahwa dalam permohonan guo pemohon adalah kepala daerah tingkat kabupaten karawang periode tahun sampai dengan tahun sebelumnya pemohon pernah menjabat sebagai kepala daerah tingkat kabupaten karawang pada tahun sampai dengan tahun berdasarkan penunjukan langsung dan tunduk pada nomor tahun juncto nomor tahun tentang pemerintahan daerah. bahwa dalam permohonan guo dikemukakan, pemohon pada tahun akan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala daerah tingkat kabupaten karawang periode tahun sampai dengan tahun bahwa menurut pemohon materi muatan huruf undang undang guo mengamanatkan agar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah wni, dalam rumusan guo mengandung ketidakjelasan penafsiran dan tidak secara tegas menentukan rumusan kalimat tersebut. (vide permohonan guo butir hal. bahwa pemohon beranggapan ketidakjelasan huruf undang undang guo adalah tidak dijelaskan seseorang yang menjabat sebagai kepala daerah yang tunduk pada nomor tahun juncto nomor tahun dan menjabat kembali sebagai kepala daerah yang tunduk pada nomor tahun juncto nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dianggap termasuk masa jabatan (dua) kali. (vid: permohonan guo butir hal. bahwa menurut pemohon dengan ketidakjelasan huruf undang undang guo, maka(vid: permohonan guo butir hal. bahwa ketentuan huruf undang undanguntuk selanjutnya disingkat pemerintahan daerahpemerintahan daerah yakni bahwa pemohon merasa dirugikan dengan adanya pembatasan terhadap hak untuk mengikuti pilkadaud negara republik indonesia tahun terhadap pandangan pandangan pemohon tersebut, dpr memberi keterangan sebagai berikut: bahwa dalam konstitusi uud egaraketentuan tersebut atas ditegaskan pula dalamenjelasan ketentuan tersebut atas, maka mahkamah konstitusi berwenang melakukan uji materiil (judicial review) atas undang undang nomor tahun khususnya huruf seperti dalam permohonanhuruf undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun pemohon akan menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: bahwa ketentuan huruf undang undangterhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpendapat: bahwa dinegara republik indonesia tahunnegara republik indonesia tahun untuk memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud negara republik indonesia tahun(videnegara republik indonesia tahundnomor tahun nomor tahun atau nomor tahunnomor tahunomor tahun kemudian undang undang tersebut dicabut dan diganti dengan nomor tahun bukan berarti bahwa ketentuan dalam nomor tahunmenurut dpr sebagai referensi perlu diuraikan beberapa perundang undangan yang memberikan batasan masa jabatan dalam norma hukum mengenai pembatasan bagi setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannyyaitu sebagai berikut: uud negara republik indonesia tahun menyebutkanpengujian atas ketentuan huruf undang undang guo sudah pernah diputus mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vi memberikannomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun dengan dan uud negara republik indonesia tahun dengan demikian dpr memohonidak bertentangan dengan dan uud negara republik indonesia tahuntanggapan pemohon terhadap keterangan pemerintah. pemohon tetap pada dalil dalil permohonannya semula dan menolak semua dalil dalil dan keterangan pemerintah dalam perkara uji materi ago. kedudukan hukum atau legal standing pemerintah mempertanyakan pemohon adalah pihak yang dirugikan secara konstitusional atas berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah juncto undang undang nomor tahun huruf (a) undang undangoleh karenanya, pemohon adalah seorang warga negara indonesia, yang pada saat ini masih menjabat sebagai bupati karawang, yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya huruf undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun bahwa pemohon dapat berharap dengan pengujian suatu undang undang terhadap undang undang dasar adalah merupakan hak bagi setiap warga negara yang menganggap adanya kerugian konstitusional atas berlakunya suatu undang undang. kedudukan hukum atau legal standing adalah merupakan pra syarat untuk dikabulkannya suatu permohonan pengujian undang undang mahkamah konstitusi. pemohon adalah seorang warga negara indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya huruf undang undang nomor tahun kerugian faktual bahwa permohonan pemohon terhambat dalam pendaftaran mencalonkan kembali sebagai calon bupati karawang periode terhadap materi pengujian nomor tahun tentang pemerintah daerah pemerintah menyampaikan penjelasan bahwa undang undang nomor tahun telah diubah dengan undang undang nomor tahun sebagai pengganti dardapat mendekatkan pelayanan pada masyakarat dengan tujuan akhir adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat daerah tersebut. pada pokoknya pemohon dapat memahami spirit dari undang undang nomor tahun adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, lebih transparan, serta pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. namun pada kenyataannya undang undang nomor tahun belum seperti harapan dari amanat undang undang guo, dikarenakan bahwa dalam penjelasan huruf dikatakan cukup jelas padahal kenyataan sebenarnya tidak jelas dan melahirkan multi tafsir. pemohon telah menjabat sebagai bupati karawang pada periode tahun tahun yang tatacara pemilihan didasarkan dipilih oleh dprd mengacu pada undang undang nomor tahun pada periode tahun s d tahun tidak menjabat sebagai bupati, sedangkan pada periode tahun s.d tahun terpilih berdasarkan pilihan langsung oleh rakyat, dengan mengacu kepada undang undang nomor tahun dengan demikian pemohon tidak dapat dikwalifisir sebagai telah dua kali secara berturut turut menjabat sebagai kepala daerah kabupaten karawang. undang undang dasar negara republik indonesia tahunini merupakan konstitusional yang tidak boleh dilanggar oleh peraturan lain yang berada dibawahnya menurut sistem hierarki perundang undangan. undang undang nomor tahun yang pada intinya berbunyi bahwapemberlakuan dari undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun dinyatakan sudah tidak berlaku sehingga ketidak bjabatan yang sama dalam artian berturut turut atau masa jabatan yang tidak berturut turut pun masuk dalamnya ataukah masa jabatan yang menjabat sebagai kepadddianggap termasuk masa jabatan (dua) kali. memperhatikan keterangan pemerintah ketentunomor pmk tentang pedoman berbicara dalam perkara pengujian undang undang. tanggapan pemohon: dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat syarat konstitusionalnya yang menjadintuk menguatkan dalil dalil pemohon, pemohon menghadirkan seorang ahli. il. pendapat ahli pemohon. prof. ahmad syarifuddin jayabaya, s.h., l.l.m. ahli hukum tata negara, prof. jayabaya, telah memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan pleno mahkamah konstitusi pada tanggal juli yang pada pokoknya menyatakan: ahli menyampaikan keterangan keahliannya mengenai perkara yang diajukan kepada mahkamah konstitusi tentang kedudukan huruf undang undang nomor yang telah diubah degan undang undang nomor tahun kedudukan guo dari segi hukum tata negara. hans kersen dalam bukunya yang berjudul general theory law and state mengenai sphere validity the norm adalah mengenai lingkungan berlakunya suatu norma. karena huruf ini adalah yang mengatur mengenai norm mengenai jabatan daripada gubernur dan wakil gubernur. dikatakan oleh hans kersen, since norms regulate human behaviour, and human behaviour takes place ini time and space, norms are valid for certain time and for certain space. oleh karena itu dalam buku kersen ini selain daripada mengenai masalah waktu, temporal, sphere juga mengenai territorial begitu juga dia mengatur mengenai material and personal sphere. undang undang nomor tahun ini mengatur tentang norma maka kita harus lihat juga mengenai diberlakukan dalam undang undang ini khususnya huruf undang undang guo dibatasi oleh waktu karena certain time maka kita harus lihat dalam ketentuan ketentuan penutup dari undang undang nomor tahun berbunyi,kita harus melihat semua ketentuan ketentuan yang ada dalam undang undang nomor tahun dalam konteks certain time dalam keberlakuannya sehingga huruf dalam membaca cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur menurut undang undang nomor tahun sehingga harus dilihat ketentuan yang berbunyi: kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksuddrs. dadang muchtarrhalang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah kabupaten karawang dengan adanya huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bahwa sekalipun huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sudah pernah diuji, sehingga menurut undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, terdapat pembatasan, namun pengajuan uji materiil ini berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk pada:berbunyengan memperhatikan bunyi atas, dan permohonan ini terdapat alasan yang berbeda dengan uji materi perkara yang pernah diputus sebelumnya oleh mahkamah, maka pengujian guo dimungkinkan: calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia dan adil. oleh karena itu dalam menafsirkan huruf ini tentu harus dengan secara penafsiran sistematis bahwasanya apa yang diamanatkan oleh mengenai calon calon kepada daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat yang dibatasi oleh huruf ini harus ditafsirkan bahwa calon bupati wakil bupati telah menjalani proses pemilihan sebagaimana diatur oleh undang undang nomor tahun hal ini berarti calon kepala daerah wakil kepala daerah tersebut harus dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. sedangkan pemohon guo dalam jabatannya yang pertama dilakukan menurut ketentuan undang undang nomor tahun hal mana menurut undang undang nomor tahun dinyatakan tidak berlaku. seorang profesor belanda yang bernama ggemann dalam bukunya over theory van een staatsrecht yang menguraikan teori tentang hukum tata negara positif. ggemann juga menguraikan tentang teori yang sama, menguraikan ajaran ruang lingkup (gebied leer). dalam ajaran ini diuraikan tentang ruang lingkup berlakunya suatu norma. menurut ggemann ruang lingkup (gebied) mempersoalkan aanbieding van sphere varbinden norm het ialah menandai lapangan mana norma itu berlaku. ruang lingkup (gebied) menurut ggemann terdiri dari waktu (tijd gebied), ruang, baik darat, laut dan udara (ruimte gebied), personal orang (personen gebied) dan juga masalah yang diatur (zack gebied). dalam rangka teori ilmu hukum tata negara positif inilah kita harus menceritakan apakah undang undang nomor tahun huruf ini berlaku terhadap pemohon kami. sebagaimana diketahui bahwa pemohon kami adalah seorang kepala daerah yang diangkat menurut undang undang tahun dan undang undang nomor tahun dan mempunyai masa jeda (tahun sampai dengan tahun baru dipilih kembali pada tahun sampai dengan tahun sehingga pemohon ini tidak menduduki masa jabatan berturut turut. dengan mengutip undang undang dasar negara republik indonesia tahun dikatakan demikisebagai bahan perbandingan mengenai pengaturan jabatan yang berturut turut, hal ini dapat dilihat dalam: undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi berbunyi sebagai berikutnya berikutnya . undang undang mahkamah konstitusi yang mempunyai makna yang sama, yaitu . dari kedua diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kapan menjadi halangan untuk menduduki jabatan kedua kali, dialah apabila orang tersebut telah menduduki jabatan secara berturut turut (dalam dua periode): mengacu pada uud negara republik indonesia tahun yang mengatakan bahwa jabatan presiden dan wakil presiden dapat dipilih kedua kalinya apabila dia menduduki jabatan presiden secara berturut turut. ketentuan ini sudah seharusnya juga dijadikan acuan dalam menafsirkan huruf undang undang nomor tahun mengingat bahwa kedudukan bupati sebagai kepala pemerintahan daerah sudah seharusnya juga mengacu kepada ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun ahli melihat bahwasanya bagaimana kedudukan dari huruf undang undang nomor tahun yang telah diubah dengan undang undang nomor tahun dikaji dari sudut hukum tata negara positif karena ini adalah mengenai norm. iii. pendapat ahli terhadap pertanyaan pemerintah dan hakim konstitusi. undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang pengertiannya adalah sesudahnya, dimana presiden dan wakil presiden memangku jabatannya selama tahun dan sesudahnya, itu pengertian menurut ahlijika kita kaitkan sekarang presiden sby sudah menjabat tahun sampai tahun kemudian tahun sampai tahun setelah tahun maka menurut sby tidak bisa lagi mencalonkan, tetapi pengertian ini akan berarti bahwa tahun bisa mencalonkan lagi dan seterusnya lagi berturut turut sampai dan kemudian dibeda lagi, kemudian tahun mencalonkan lagi. pengertian berturut turut seperti itu jika hanya memperhatikan penekanan pada berturut turut, hal ini akan mengubah pandangan tentang demokrasi indonesia, pengertian tentang uud negara republik indonesia tahun memperhatikan pertanyaan dari pemerintah, ahli dapat menyampaikan bahwa pemerintah hanya membaca dan berhenti dalam arti sesudahnya saja tetapi tidak membaca dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk (satu) kali masa jabatan. ahli menafsirkan kenapa sesudahnya, nya itu adalah menunjukkan jabatan yang sebelumnya maka dia sesudah itu boleh. hal ini dibolehkan karena dalam nomor tahun terdapat sesuatu yang tidak jelas. ditambahkan oleh ahli, belum pernah menjabat kepala daerah dan wakil kepala daerah selama kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, kapan dia itu dalam jabatan yang sama itu tidak diperbolehkan, undang undang dasar mengatakan presiden boleh, sesudahnya itu tapi hanya (satu) kali. dalam undang undang mahkamah konstitusi masa jabatan hakim konsitusi selama (lima) tahun dapat dipilih kembali hanya untuk kali masa jabatan berikutnya . dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun disini nya itu ditengah tengah. dalam undang undang mahkamah konstitusi dan komisi yudisial nya terletak belakang. artinya roh yang diatur dalam mahkamah konstitusi itu untuk pemerintahan,pemohon dipilih dengan undang undang yang lain dan ada masa jeda dan oleh karena itu ahli katakan baik menurut hans kersen maupun ggemann suatu undang undang itu norm sehingga berlaku for certain time, ada tijd gebied nya, ada sphere validity dari norm itu dibatasi waktu. undang undang itu sendiri membatasi dalam kata penutupnya dia hanya berlaku, semua yang lama tidak berlaku, artinya itu undang undang tersebut berlaku depan, kecuali undang undang itu mengatakan masih memberlakukan ketentuan ketentuan sebelumnya dengan tegas dinyatakan dalam undang undang tersebut, atau undang undang itu mengatakan mencabut keseluruhan undang undang sebelumnya seperti dalam undang undang nomor tahun yang mengatakanmengenai ruang lingkup berlakunya suatu norma menurut waktu dan tempat, apakah seseorang yang sudah dijatuhi pidana kemudian undang undangnya berubah dia dianggap tidak pernah dijatuhi pidana karena ruang lingkup waktu dan tempat yang berbeda atau seseorang yang dijatuhi pidana indonesia dan luar negeri tetapi juga dinyatakan tidak berlaku karena ruang lingkup waktu dan tempatnya berbeda karena terjadinya perubahan undang undang. ahli memberikan keterangan bahwa seseorang yang sudah dijatuhi pidana tidak akan merubah status orang tersebut walaupun telah terjadi perubahan undang undang hukumnya (asas legalitas), tergantung dari asas yang dianut berlakunya hukum pidana masing masing negara, karena ada beberapa asas yang ada dalam hukum pidana yaitu: asas territorial, asas rasionalitas (aktif, pasif) dan asas universalitas. berdasarkan fakta dan hukum tersebut atas, pemohon mohon kiranybahwa hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud sebagaimana tersebut bawah, secara potensial dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan huruf".sebagai perorangan warga negara indonesia mendalilkan pernah menjabat sebagai kepala daerah kabupaten karawang, yakni pada tahun era pemilihan kepala daerah yang(vide bukti dan bukti dan pada tahun sampai dengan tahun yang mana pemohon menjabat sebagai kepala daerah kabupaten karawang, berdasarkan pemilihan secara langsung, yang tunduk pada juncto undang undang nomor tahun (vide bukti bahwa pada tahun pemohon akan mencalonkan diri lagi sebagai calon kepala daerah kabupaten karawang untuk periode akan tetapi terhalangi oleh tidak jelasnya penafsiran makna huruf (vide bukti sehingga berpotensi merugikan hak hak konstitusional pemohon sebagaimana termaktub dalam dan dan uud menurut pemohon, ketidakjelasan penafsiran materi muatan huruf sangat nyata terlihat jika dibandingkan dengan uud menimbang bahwa berdasarkan uraian atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia dapat membuktikan potensibahwa ketidakjelasan hurufjuncto undang undang nomor tahunhal tersebukabupaten karawang dan jaminan uud bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, bahwa ketidakjelasan penafsiran materi muatan huruf sangat nyata terlihat jika dibandingkan dengan, sedangkan huruf berbunyibahwa mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung, sedangkan kepala daerah yang menjabat sebelum lahirnya bukan kepala daerah yang dipilih dengan sistem langsung, melainkan kepala daerah yang dipilih secara tidak langsung oleh dprd. dengan demikian, materi muatan huruf bahwa persoalannya adalah pemohon pernah menjabat sebagai kepala daerah tingkat ll kabupaten karawang karawang provinsi jawa barat, yakni: pada tahun s.d tahun (era pemilihan kepala daerahs.d tahun (tidak menjabat sebagai kepala daerah karawang), pada tahun s.d tahun (menjabat sebagai kepala daerah tingkat kabupaten karawang, berdasarkan pemilihan secarapemohon akan mencalonkan diri lagi sebagai calon kepala daerah tingkat kabupaten karawang periode bahwa apakah masa jabatan tersebut atas, dapat merupakan halangan yang sah menurut ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dapat menghalangi pemohon ikut mencalonkan diri lagi sebagai calon kepala daerah tingkat ll kabupaten karawang khususnya frasa kata atau susunan kalimat dalam: hurufahwa dalam rumusan huruf tersebut, susunan kata atau kalimatberpotensi merugikan hak konstitusional dan ketidakadilan terhadap pemohon, dikarenakan: tidak jelasnya penafsiran makna dari kalimat huruf dari tersebut, karena itu pemohon meminta mahkamah konstitusi menguji secara harus ditafsirkan menurut sistem yang berlaku untuk undang undang guo yakni yang terdapat dalamyang pada pokoknya menyatakan hal hal sebagai berikut: huruf harus dilihat dari kacamata pemberlakuan norma dan waktu yang tepat (certain time and certain space) sebagaimana pendapat hans kersen dalam buku general theory law and state. selain itu, menurut ggemann, dalam buku over theory van een staatsrecht, diterapkannya mengenai gebied lereng yangmenurut ggemann, terdapat. sesuai dengan pemberlakuan menurut waktu huruf maka harus dilihat ketentuan penutup, yaitu yang menyatakan,dan yang menyatakan,sehingga dalam memaknai huruf tentunya harus dilihat bagaimana cara pemilihan kepala daerah yangberlaku untuk presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga sudah seharusnya kepala pemerintahan bawahnya mengacu kepada ketentuan guo karena undang undang dasar merupakan roh pengaturan undang undang bawahnya:ketentuan hurufdan bertentangan atau melanggar ketentuan dan uud terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpendapat: bahwa untuk memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uuddivide uudtundang undang nomor tahun undang undang nomor tahun atauundang undang nomor tahun kemudian undang undang tersebut dicabut dan diganti dengan bukan berarti bahwa ketentuan dalam dan nepotisme kkn)sebagaimana telah diubah dengan dengan dan uud pendapat mahkamah menimbang bahwa setelah membaca dan mendengar permohonan pemohon, keterangan ahli dari pemohon, bukti bukti yang diajukan oleh pemohon, dan keterangan pemerintah dan dpr, serta kesimpulan pemohon, mahkamah menilai hal hal sebagai berikut: menimbang bahwa mahkamah pernah memutus pengujian huruf terhadap uud yaitu putusan mahkamah nomor puu vi bertanggal memenimbang bahwa mahkamah juga pernah memutus pengujian huruf terhadap dan serta uud yaitu putusan mahkamah nomor puu vii bertanggal november dengan pertimbangan sebagai berikut:divide dan 1999jmenimbang bahwa permohonan pemohon dalam perkara nomor puu viii adalah pengujian materiil huruf terhadap dan uud menimbangdan putusan nomor puu vii bertanggal november sehingga mutasi mutans alasan hukum dalam kedua putusan mahkamah konstitusimenimbang bahwa huruf menentukan, calon kepala daerah adalah warga negarauud" menimbang bahwa isu hukum utama permohonan pemohon terkait uud ialah huruf tidak jelas dan multitafsir karena bertentangan dengan uud dalam arti tidak boleh dilanggar oleh peraturan lain yang berada bawahnya menurut sistem hirarki perundang undangan. menurut pemohon, intinya berbunyiakibatnya undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun sudah tidak berlaku lagi. oleh sebab itu, berdasarkan keterangan ahli prof. h.a.s. jayabaya, s.h., l.l.m. dengan mengutip pendapat hans kersen dan ggemann yang berkenaan dengan sphere validity the norm, norma huruf dibatasi oleh waktu, maka berdasarkan semua ketentuuatu undang undang itu norm, sehingga berlaku for certain time (tiidsgebied) dan ada sphere validity nya yang dibatasi oleh waktu: bahwa pemohon telah mengutip uud yang memberi batasan bagi, untuk membenarkan dalilnya bahwa uud memegang jabatan itu harus berturut turut, seperti halnya bunyi tentang jabatan hakim mahkamah konstitusi selama lima tahun dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. artinya semangat yang diatur dalam uud untuk pemerintahan presiden tentu juga harus diberlakukan kepada pemerintah daerah karena sama sama pemerintahan, sama sama dalam ruang lingkup eksekutif, konstitusionalitas materi muatan huruf undang undang nomor tahun tersebut:alam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan menganggap hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah tingkat kabupaten karawang, dirugikan oleh tidak jelasnya penafsiran huruf dari undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang selengkapnyafrasa katarumusan guo mengandung ketidakjelasan penafsiran dan tidak secara, menimbang, sebagaimana tercantum dalam putusan mahkamah nomor puu vi bertanggal mei bahwa syarat jabatanbaik daerah yang sama atau daerah lain, menimbang bahwa seseorang yang pernah menjabat tetap saja dianggap telah pernah menjabat terlepas dari pertimbangan apakah jabatannya tersebut diperoleh secara demokratis atau tidak demokratis karena baik secara iso facto maupun iso jure tidak bisa dihapus dari catatan sejarah: menimbang bahwa oleh karena tidak adanya perubahan fakta yang dapat menjadikan perubahan putusan yang mendekati keadilan dan kemanfaatan sehingga pendapat sebaliknya yang harus dikedepankan demi konsistensi putusan putusan mahkamah demi tercipta jaminan kepastian hukum, maka terhadap permohonan pemohon guo yang substansinya sekalipun ada alasan yang berbeda maka mahkamah menyatakan pendapatnya dalam dua hal yaitu: pertama, pengujian huruf terhadap dan dan uud mutasi mutans alasan hukum dalam kedua putusan mahkamahyang dinyatakan bis idem, kedua, pengujian huruf terhadap uud dinyatakan ditolak, menimbang bahwa atas penilaian mahkamah sebagaimana tersebut atas, maka dalil pemohon tidak beralasan menurutzin dan rekomendasi luar kelembagaan demokrasi untuk menetapkan calon tertentu pada hakitegas menentukan maksud rumusan kalimat tersebut, apaberturut turut masa jabatannya, atau(dua) kali masa jabatan walaupun ada waktu senggang dari jabatan jabatan berikutbahwa akibat ketidakjelasan rumusan tersebut, pemohon berpotensi dirugikan karena pemohon mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, sementara itu huruf undang undang nomor tahun tidak menafsirkan secara jelas mengenai arti dari (dua) kali masa jabatan. bahwa dengan demikian, rumusan materi muatan huruf guo bertentangan dengan hak hak pemohon yang diatur dalam:, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".sejak reformasi politik undang undang dasar negara republik indonesia tahun. pola hubungan yang sentralistik ditandai dengan baru yang mengatur pemerintahan daerahbahwa dengan demikian, pengaturan hal hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah haruslahda tanggal oktobberangkat dari filosofi bahwa dalam rangka penyelenggaramateri muatan huruf undang undang nomor tahunteri muatan huruf guo, mengamanatkan aganamun rujukannya masih mengambang dan masih bersifat global, tidak terperinci dan tidak jelas penafsirannya. bahwa ketidakj