Datasets:

roif123

/

datahukum2

like 0

BAB 1 : Tentang Ketentuan Umum: Pasal 1

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. 2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara. 6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. 7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakanuntuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. 17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. 18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. 19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. 20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. 22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. 23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. 24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan. 26. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berLalu Lintas. 28. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas. 30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. 31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. 32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. 33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan. 34. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 35. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 36. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 37. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 38. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 39. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan. 40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB 2 : Tentang Asas Dan Tujuan: Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan: 1. asas transparan; 2. asas akuntabel; 3. asas berkelanjutan; 4. asas partisipatif; 5. asas bermanfaat; 6. asas efisien dan efektif; 7. asas seimbang; 8. asas terpadu; dan 9. asas mandiri.

BAB 2 : Tentang Asas Dan Tujuan: Pasal 3

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Diselenggarakan Dengan Tujuan: 1. Terwujudnya Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Aman, Selamat, Tertib, Lancar, Dan Terpadu Dengan Moda Angkutan Lain Untuk Mendorong Perekonomian Nasional, Memajukan Kesejahteraan Umum, Memperkukuh Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, Serta Mampu Menjunjung Tinggi Martabat Bangsa; 2. Terwujudnya Etika Berlalu Lintas Dan Budaya Bangsa; Dan 3. Terwujudnya Penegakan Hukum Dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat

BAB 3 : Tentang Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang: Pasal 4

Undang-Undang Ini Berlaku Untuk Membina Dan Menyelenggarakan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Aman, Selamat, Tertib, Dan Lancar Melalui: 1. Kegiatan Gerak Pindah Kendaraan, Orang, Dan/Atau Barang Di Jalan; 2. Kegiatan Yang Menggunakan Sarana, Prasarana, Dan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Dan 3. Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Dan Pengemudi, Pendidikan Berlalu Lintas, Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Serta Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

BAB 5 : Tentang Pembinaan: Pasal 5

1. Negara Bertanggung Jawab Atas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Pembinaannya Dilaksanakan Oleh Pemerintah. 2. Pembinaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Meliputi: a. Perencanaan; b. Pengaturan; c. Pengendalian; Dan d. Pengawasan. 3. Pembinaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Dilaksanakan Oleh Instansi Pembina Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya Yang Meliputi: a. Urusan Pemerintahan Di Bidang Jalan, Oleh Kementerian Negara Yang Bertanggung Jawab Di Bidang Jalan; b. Urusan Pemerintahan Di Bidang Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Oleh Kementerian Negara Yang Bertanggung Jawab Di Bidang Sarana Dan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; c. Urusan Pemerintahan Di Bidang Pengembangan Industri Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Oleh Kementerian Negara Yang Bertanggung Jawab Di Bidang Industri; d. Urusan Pemerintahan Di Bidang Pengembangan Teknologi Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Oleh Kementerian Negara Yang Bertanggung Jawab Di Bidang Pengembangan Teknologi; Dan e. Urusan Pemerintahan Di Bidang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Serta Pendidikan Berlalu Lintas, Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB 5 : Tentang Pembinaan: Pasal 6

1. Pembinaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Dilakukan Oleh Instansi Pembina Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Ayat (3) Meliputi: a. Penetapan Sasaran Dan Arah Kebijakan Pengembangan Sistem Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nasional; b. Penetapan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, Dan Prosedur Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berlaku Secara Nasional; c. Penetapan Kompetensi Pejabat Yang Melaksanakan Fungsi Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Secara Nasional; d. Pemberian Bimbingan, Pelatihan, Sertifikasi, Pemberian Izin, Dan Bantuan Teknis Kepada Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Dan e. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, Dan Prosedur Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah. 2. Dalam Melaksanakan Pembinaan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Pemerintah Dapat Menyerahkan Sebagian Urusannya Kepada Pemerintah Provinsi Dan/Atau Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Urusan Pemerintah Provinsi Dalam Melakukan Pembinaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meliputi: a. Penetapan Sasaran Dan Arah Kebijakan Sistem Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Jaringannya Melampaui Batas Wilayah Kabupaten/Kota; b. B. Pemberian Bimbingan, Pelatihan, Sertifikasi, Dan Izin Kepada Perusahaan Angkutan Umum Di Provinsi; Dan c. C. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi. 4. Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Melakukan Pembinaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meliputi: a. Penetapan Sasaran Dan Arah Kebijakan Sistem Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Yang Jaringannya Berada Di Wilayah Kabupaten/Kota; b. Pemberian Bimbingan, Pelatihan, Sertifikasi, Dan Izin Kepada Perusahaan Angkutan Umum Di Kabupaten/Kota; Dan c. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.