Datasets:

pdf2dataset

/

7b2aae493f8ce1c942fa7443bb551099

like 0

Tim Mana emen Tim Serikat Pekerj -Y97' t if BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Istilah dan Pengertian 1. Absen Tanpa Upah (ATU) adalah tidak hadir pada jam kerja yang diperhitungkan dengan pemotongan upah. 2. Ahli waris adalah orang yang berdasarkan hukum berhak untuk menerima pembayaran atau hak-hak lainnya dari Perusahaan akibat kematian Karyawan. Dalam hal tidak ada ahli warisnya dari pihak keluarga maka hal tersebut diatur menurut hukum yang berlaku. 3. Anggota Serikat Pekerja adalah Karyawan Perum Peruri yang terdaftar pada masing-masing Serikat Pekerja yang ada di Perum Peruri. 4. Apotek adalah pelayanan kefarmasian yang ditunjuk oleh Perusahaan. 5. Balai Pengobatan Perusahaan adalah Balai Pengobatan yang disediakan Perusahaan di wilayah Perusahaan. 6 Bonus adalah imbalan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai Peraturan Pemerintah tentang Perum Peruri. 7. Calon Karyawan adalah pekerja dalam masa percobaan dan/atau masa pendidikan yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. diangkat dan diserahi tugas tertentu oleh Direksi serta diberi upah menurut peraturan yang beriaku. 8. Cuti adalah hak Karyawan untuk tidak masuk bekerja dalam jangka waktu tertentu yang mendapat izin dari Perusahaan. 9. Cuti Tahunan adalah cuti Karyawan setelah bekerja selama 1 (satu) tahun secara terus menerus. 10. Cuti Bersalin/Gugur Kandungan adalah cuti karena Karyawan wanita yang menjalani persalinan atau gugur kandungan dan didasarkan atas Surat Keterangan Dokter. 11. Cuti Besar adalah Cuti Karyawan setelah Karyawan bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus menerus. 12. Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan adalah waktu pemutusan hubungan kerja sementara. 13. Cuti Haid adalah cuti karena Karyawan wanita sedang mendapat haid pada hari pertama yang dirasakan sakit tidak tertahankan dan didasarkan atas Surat Keterangan Dokter. 14. Cuti Khusus adalah cuti yang diizinkan untuk melaksanakan ibadah wajib agama. 15. Cuti Permisi adalah cuti yang tidak diperhitungkan dengan cuti tahunan atau cuti besar. 16. Cuti Sakit adalah cuti yang didasarkan atas Surat Keterangan Dokter yang tidak diperhitungkan dengan cuti tahunan atau cuti besar. 17. Demosi adalah penurunan jabatan dan/atau pangkat ke posisi yang lebih rendah. 18. Direksi adalah Direksi Perum Percetakan Uang RI. 19. Dokter Perusahaan adalah dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk bertugas di Balai Pengobatan. 20. Dokter Rayon adalah dokter perorangan atau pada instansi pemberi pelayanan pemeliharaan kesehatan yang ditunjuk oleh Perusahaan.

001_file_pkb.pdf

Tim Manaiemen Tim Serikat Peke 21. Dokter Spesialis/dokter rujukan adalah dokter yang dirujuk oleh Dokter Perusahaan atau Dokter Rayon untuk menindaklanjuti proses pemeliharaan kesehatan. 22. Gaji Pokok adalah pendapatan yang diberikan kepada Karyawan sesuai Jabatan dan/atau Pangkat tertentu. 23. Hari dan Jam Kerja adalah waktu kerja yang ditetapkan Perusahaan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 24. Hari Libur adalah waktu dimana Karyawan tidak diwajibkan masuk bekerja. 25. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Perusahaan dengan Karyawan/Calon Karyawan atas dasar perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. 26. I lukuman adalah sanksi yang dijatuhkan kepada Karyawan yang melanggar Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Karyawan. 27. Insentif Jasa Produksi (IJP) adalah suatu imbalan yang akan dibenkan atas pencapaian produktivitas dan/atau profitabilitas dan/atau kinerja yang merupakan gabungan dari imbalan insentif dan imbalan jasa produksi. 28. Jabatan Fungsionaf adalah suatu kedudukan/posisi jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Karyawan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk pencapaian sasaran Perusahaan. 29. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan/posisi jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Karyawan dalam memimpin suatu satuan organisasi Perusahaan berdasarkan tingkat kemampuan/kompetensi dan kematangan leadership. 30. Karyawan adalah Pekerja yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat dan diserahi tugas tertentu oleh Direksi serta diberi upah menurut peraturan yang berlaku. 31. Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai Di Tempat Kerja (Respectful Workplace Policy) adalah kebijakan yang mengatur tentang lingkungan kerja yang aman, menghargai serta melindungi harkat dan martabat manusia, mengedepankan sikap saling menghormati, bebas dari diskriminasi, pengucilan atau pembatasan, perundungan dan pelecehan serta berbagai bentuk kekerasan lainnya baik mental maupun fisik bagi seluruh Insan Peruri dan pihak-pihak terkait dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, kondusif dan produktif untuk mendorong keberlanjutan perusahaan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 32. Keluarga Karyawan adalah istri/suami dan anak dari Karyawan yang diakui dan tercatat di Perusahaan. 33. Keluarga Tertanggung adalah anak, istri/suami Karyawan yang tercatat di Perusahaan dan berhak mendapatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan dan fasilitas lain yang ditentukan oleh Perusahaan. 34. Keluarga tidak tertanggung adalah suami/istri/anak Karyawan yang tercatat di Perusahaan dan tidak berhak mendapat fasilitas dari Perusahaan. 35. Keluh Kesah adalah pernyataan tidak puas dari Karyawan, Perusahaan dan/atau Serikat Pekerja. 36. Kepangkatan (pangkat) adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan kemampuan/kompetensi Karyawan dalam mengemban/memangku jabatan.

001_file_pkb.pdf

37. Kerja Gilir adalah bekerja dalam aturan waktu kerja. yang setiap 1 (satu) minggu bergeser dari aturan waktu kerja pagi, siang dan malam hari atau sebaliknya. 38. Kerja Lembur adalah aktivitas kerja di luar jam kerja yang ditetapkan Perusahaan untuk mengerjakan tugas pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan di waktu jam kerja yang ditetapkan Perusahaan. 39. Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKSB) adalah Forum Komunikasi, Konsurtasi dan Musyawarah tentang masalah hubungan industrial di Perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur Perusahaan dan unsur Serikat Pekerja. 40. Mangkir adalah Karyawan yang tidak masuk bekerja tanpa pemberitahuan kepada pimpinan unit kerjanya kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 41. Masa Kerja adalah masa pengabdian Karyawan yang dihitung berdasarkan sejak masa pengangkatannya sampai dengan berakhirnya hubungan kerja. 42. Masa Persiapan Pensiun (MPP) adalah masa bebas tugas yang diberikan kepada Karyawan sebelum memasuki masa pensiun. 43. Mutasi adalah pengalihan/pemindahan Karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain. 44. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan yang melanggar Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Karyawan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 45. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Perusahaan dengan Karyawan. 46. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah Program Diklat yang diberikan kepada Karyawan guna memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan kompetensi. 47. Pengurus inti Serikat Pekerja adalah Ketua. Sekretaris. dan Bendahara. 48. Pengurus Serikat Pekerja dan Badan Pengawas Serikat Pekerja adalah Karyawan Perum Peruri yang terpilih dan memenuhi persyaratan Undang-Undang. 49. Pensiun Dini adalah suatu program Perusahaan yang diberikan kepada Karyawan untuk pemutusan hubungan kerja sebelum memasuki usia pensiun berdasarkan kriteria dan kesepakatan. 50. Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Karyawan adalah peraturan tentang hak, kewajiban, larangan dan hukuman disiplin. 51. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Perusahaan dengan Karyawan/Calon Karyawan yang memuat syarat-syarat kerja. hak dan kewajiban kedua belah pihak. 52. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah Perjanjian Perburuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang ketenagakerjaan beserta perubahannya. 53. Perselisihan Hubungan industrjal adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Perusahaan atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam 1 (satu) Perusahaan. 54. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik indonesia (Perum Peruri), yang didirikan untuk terakhir katinya berdasarkan Peraturan Tim Manajemen ". ), Yk 41) Tim Serikat Pekerja 2-t

001_file_pkb.pdf

Pemerintah RI Nomor: 6 Tahun 2019, tanggal 19 Februari 2019, yang berkedudukan hukum di Jalan Palatehan Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta. 55. Promosi adalah pengangkatan Karyawan pada jabatan dan/atau pangkat yang lebih tinggi. 56. Rasionalisasi adalah pengurangan Karyawan secara massal yang tidak dapat dihindari. 57. Rawat Inap adalah proses tindakan pengobatan di rumah sakit yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari. 58. Rawat Jalan adalah proses tindakan pengobatan yang dilakukan oleh dokter yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan boleh kembali pulang dengan diberikan saran dan/atau obat. 59. Rotasi adalah perputaran penempatan Karyawan pada suatu jabatan yang jenis tugas pekerjaannya masih pada tingkat jabatan yang sama dan mempunyai kesamaan persyaratan kompetensi. 60. RPB adalah Rapat Pembahasan Bersama antara Direksi dan Dewan Pengawas dengan Wakil Pemilik Modal membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Pertanggungjawaban atas Laporan Tahunan yang telah diaudit untuk memperoleh pengesahan dari Menteri BUMN. 61. Rumah Sakit adalah rumah sakit milik Pemerintah atau swasta yang ditunjuk oleh Perusahaan. 62. Serikat Pekerja adalah Serikat Pekerja yang terdaftar di Perusahaan dan Instansi yang berwenang yang berhak mewakili Karyawan dalam membuat PKB dengan Perusahaan sesuai amar Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 115/PUU VII/2009. 63. Tenaga Langka adalah Karyawan yang memiliki bakat, keahlian dan pengalaman di bidang tertentu yang sulit didapat di bursa tenaga kerja. 64. Uang Pisah adalah uang kompensasi yang diberikan Perusahaan terhadap Karyawan yang putus hubungan kerja disebabkan mengundurkan diri atas kemauan sendiri atau dikualifikasikan mengundurkan diri. 65. Uang Transport adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk finansial untuk keperluan biaya tranportasi menuju dan/atau pulang dari tempat bekerja yang pembayarannya didasarkan atas kehadiran karyawan dalam pemenuhan waktu kerja. 66. Upah adalah Gaji Pokok ditambah penghasilan lain-lain. 67. Waktu Kerja adalah waktu bagi Karyawan untuk melakukan pekerjaan. Pasal 2 Pihak-Pihak dalam PKB PKB ini diadakan antara: Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), yang didirikan untuk terakhir katinya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 6 tahun 2019, tanggal 19 Februari 2019, yang berkedudukan hukum di Jalan Palatehan Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta dan selanjutnya disebut Perusahaan, dengan: ri A"ko (3-4 Tim Manajemen 4

001_file_pkb.pdf

1. Serikat Pekerja Peruri Bersatu yang berkedudukan di Jalan Palatehan Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta, sebagaimana yang terdaftar dalam tanda bukti pencatatan pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor : 318N/PNI/2003, tanggal 2 Juni 2003 dan Bukti Perubahan Nama dan/atau Lambang SPPB Nomor : 3391/9. 838 tanggal 11 Agustus 2008 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan: dan 2. Serikat Pekerja Perum Peruri yang berkedudukan di Jalan Palatehan Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta, sebagaimana yang terdaftar dalam tanda bukti pencatatan pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor: 281N/P/2002, tanggal 13 November 2002 dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang Nomor: 028/pp/Perum Peruri/1V/2011 tanggal 13 April 2011 yang mewakili seluruh Karyawan Perum Peruri. Pasal 3 Tujuan PKB (1) Melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. (2)PKB ini dibuat untuk mengatur secara jelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak Perusahaan, Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja serta Karyawan agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, ketenangan kerja, perbaikan kesejahteraan Karyawan dan kelangsungan usaha. (3)Sebagai pedoman penyelesaian setiap perselisihan hubungan industrial antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja dan/atau Karyawan. (4)Apabila Perusahaan atau Serikat Pekerja mengganti nama selama masa berlakunya perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap bersifat mengikat kedua belah pihak sampai akhir masa berlakunya atau adanya kesepakatan untuk perubahan nama pihak-pihak dalam perjanjian ini. Pasal 4 Isi PKB (1) PKB ini memuat perjanjian sebagai hasil musyawarah dan mufakat antara Perusahaan dan Serikat Pekerja tentang syarat-syarat kerja, tata tertib kerja dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban Perusahaan. Serikat Pekerja dan Karyawan dalam hubungan kerja. (2) PKB ini memuat Bab-Bab dan Pasal-Pasal perjanjian bersama dan juklak yang dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Direksi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PKB ini. Tim Manajemen Tim Serikat Pek rja 4 \ "lr 91 V1 4 if,(. 5,b K--. T- 5

001_file_pkb.pdf

Pasal 5 Ruang Lingkup PKB PKB ini berlaku dan mengikat bagi: Perusahaan Serikat Pekerja Karyawan Karyawan yang ditugaskan di luar Perusahaan, dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di tempat penugasan. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6 Kewajiban Perusahaan dan Serikat Pekerja (1) Mengambil keputusan bekerja sama dan akan mengusahakan tercapai suatu suasana kerja yang tenang dan tenteram sehingga tercipta suatu Hubungan Industrial yang harmonis, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. (2) Memberikan penerangan/sosialisasi PKB kepada seluruh Karyawan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah memperoleh pengesahan dan Instansi yang berwenang. (3) Mentaati GCG (Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku) serta semua ketentuan yang berlaku dalam PKB ini secara konsisten. (4) Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan segala perselisihan ketenagakerjaan yang timbul dengan jalan musyawarah dan mufakat. Pasal 7 Kewajiban Perusahaan (1) Mengakui hak setiap Karyawan untuk menjadi anggota Serikat Pekerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Mengikutsertakan Serikat Pekerja dalam proses pembahasan atas perubahan kebijakan Perusahaan yang berkaitan dengan lingkup ketenagakerjaan dalam PKB ini. (3) Menyampaikan informasi perkembangan pembahasan RKAP dan RJPP secara umum termasuk laporan realisasi RKAP triwulanan kepada Serikat Pekerja untuk mendapatkan masukan. (4) Mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan Karyawan kepada Serikat Pekerja. (5) Memberi upah dan jaminan sosial yang layak bagi Karyawan. (6) Perusahaan mengakui bahwa Serikat Pekerja adalah mitra kerja yang memiliki hak atau kedudukan yang sama dalam Perundingan PKB. (7) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada Pengurus dan/atau anggota Serikat Pekerja untuk menjalankan tugas kepengurusan Serikat Pekerja dalam jam kerja selama dilengkapi surat tugas dari organisasinya dan disetujui oleh atasan, dengan tetap mengutamakan tugas Perusahaan atau azas prioritas. Tim Manajemen Tim Serikat Pek ja 9) V. \-(* 44' ~-(1) (7r(---/-18 6

001_file_pkb.pdf

Tim Manajemen r), \f, 4,' gi( Tim Serikat Pekerja 91-Pasal 8 Kewajiban Serikat Pekerja (1)Serikat Pekerja wajib membantu Perusahaan untuk menjaga kinerja dan produktivitas dalam membangun dan memajukan Perusahaan. (2)Setiap kegiatan yang bersifat umum dan terbuka oleh Serikat Pekerja yang ada di Perum Peruri yang dilakukan melalui Pengumuman, Spanduk, Warta, Buletin dan lain-lain di dalam Perusahaan wajib dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang. (3)Membina anggotanya untuk menciptakan dan menjaga suasana kerja yang baik. (4)Melaporkan kepada Perusahaan setiap perubahan: a. Susunan pengurus dan/atau pengawas; b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 9 Hak Perusahaan (1) Melakukan pengkajian ketentuan-ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang secara umum dapat dikatakan sebagai hal yang lebih ba Wmenguntungkan bagi Karyawan dari pada ketentuan yang tercantum dalam PKB yang terlebih dahulu didiskusikan dengan Serikat Pekerja. (2) Mengelola serta menyelenggarakan usahanya sesuai dengan arah dan kebijakan Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, keadilan dan keterbukaan. Pasal 10 Hak Serikat Pekerja (1) Mewakili dan bertindak untuk dan atas nama seluruh anggotanya yang bekerja pada Perusahaan. (2) Memajukan organisasi Serikat Pekerja, membina anggotanya secara mandiri dan bertanggung jawab serta dapat menyampaikan setiap kegiatan yang bersifat umum melalui media yang ada di dalam Perusahaan (aplikasi portal, videotron dan media lainnya) dengan mengikuti pedoman, peraturan yang berlaku di Perusahaan. (3) Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti Karyawan lainnya. (4) Membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan Perusahaan dan melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. 7

001_file_pkb.pdf

Pasal 11 Kepengurusan Serikat Pekerja (1) Untuk menghindari benturan kepentingan, bagi Karyawan yang menduduki jabatan tertentu dan/atau yang tugas dan fungsinya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara Perusahaan dan Serikat Pekerja atau karena posisinya mewakili kepentingan Perusahaan, tidak menjadi Pengurus dan/atau Pengawas/Pembina/ Penasehat Serikat Pekerja (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Jabatan Kepala Divisi/setingkat; b. Jabatan Kepala Departemen/setingkat di: 1)Divisi yang membidangi sumber daya manusia; 2)Divisi yang membidangi keuangan dan akuntansi; 3)Divisi yang membidangi pengamanan Perusahaan; 4)Satuan Pengawas Intern; dan 5)Biro yang membidangi hukum. Pasal 12 Fasilitas bagi Serikat Pekerja (1)Atas permintaan Serikat Pekerja, Perusahaan dapat membantu menyediakan fasilitas berupa tempat dan peralatan kerja guna menyelenggarakan kegiatan Serikat Pekerja sesuai kemampuan dan ketentuan Perusahaan. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Serikat Pekerja akan bertanggung jawab sepenuhnya atas fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. (4) Perusahaan dapat memberikan bantuan yang sifatnya tidak mengikat untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan anggota Serikat Pekerja. Pasal 13 Media Komunikasi (1) Pertemuan dapat dilakukan antara Direksi dengan Dewan Pengurus dan/atau Badan Pengawas Serikat Pekerja untuk membahas permasalahan ketenagakerjaan dan perselisihan hubungan industrial, setelah terlebih dahulu dibahas meialui Kepala Divisi SDM. (2) Komunikasi selain sebagaimana ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan dengan surat atau e-mail melalui Kepala Divisi SDM dan harus dijawab dalam waktu selambat-lambatnya 1 minggu atau 5 hari kerja. (3) Pengurus serikat pekerja secara rutin setiap 3 (tiga) bulan mengadakan pertemuan dengan Direksi (minimal Divisi SDM) walaupun tidak terdapat permasalahan Tim Serikat Pekeria Tim Manaiemen 11;11 tif t&ri

001_file_pkb.pdf

BAB III HUBUNGAN KERJA Pasal 14 Status Karyawan (1) Perusahaan pada dasamya hanya mengenal dua status yaitu Calon Karyawan dan Karyawan. (2)Status Karyawan selain sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Perjanjian Kerja tersendiri. Pasal 15 Penerimaan Karyawan (1) Penerimaan Karyawan didasarkan atas kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan oleh Perusahaan. (2) Setiap pelaksanaan penerimaan Karyawan dan/atau tenaga kerja dengan status selain Karyawan dikomunikasikan secara formal dengan Serikat Pekerja. (3) Setiap pelaksanaan proses penerimaan Karyawan diumumkan secara terbuka di lingkungan Perusahaan. (4) Proses penerimaan Karyawan tersebut dilaksanakan melalui proses seleksi yang ditentukan oleh Perusahaan, dengan mengutamakan kompetensi dan faktor-faktor objektivitas. (5) Pola rekrutmen diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 16 Masa Percobaan dan Pengangkatan (1)Calon Karyawan wajib menempuh masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. (2) Kelulusan Calon Karyawan dalam masa percobaan ditentukan atas dasar penilaian kinerja yang bersangkutan oleh pejabat penilai, atasan pejabat penilai dan Divisi Sumber Daya Manusia. (3) Calon Karyawan yang lulus dalam masa percobaan, diangkat menjadi Karyawan dan masa kerjanya dihitung sejak dimulainya masa percobaan. (4) Calon Karyawan yang tidak lulus dalam masa percobaan tidak dapat diangkat menjadi Karyawan. (5) Perusahaan tidak wajib memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Calon Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (4). Pasal 17 Perkawinan Karyawan (1) Setiap Karyawan yang telah melakukan perkawinan wajib melaporkan pernikahannya kepada Perusahaan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal perkawinan. Tim Serikat Peker. a (?). v-c`f Tim Manajemen 9

001_file_pkb.pdf

(2)Laporan perkawinan harus dilampirkan dengan bukti berupa surat nikah yang sah dan foto copy surat nikah. (3)Perkawinan sesama Karyawan secara khusus diatur dalam Surat Keputusan Direksi. Pasal 18 Penugasan Karyawan di Anak Perusahaan, Afiliasi atau Organ Ekstra Struktural (1) Untuk kepentingan Perusahaan, setiap Karyawan dapat ditugaskan ke Anak Perusahaan. Afiliasi atau Organ Ekstra Struktural oleh Direksi dalam jangka waktu tertentu sebagai Karyawan/Pejabat yang diperbantukan. (2)Ketentuan tentang Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. (3)Terhadap Pengurus Serikat Pekerja Peruri Bersatu, Serikat Pekerja Perum Peruri dan Serikat Pekerja Bersama Membangun Peruri (Ketua. Sekretaris dan Bendahara) untuk penugasan ke Anak Perusahaan, Afiliasi atau Organ Ekstra Struktural dengan pembahasan bersama Serikat Pekerja dimaksud. Pasal 19 Formasi Jabatan (1) Formasi jabatan meliputi jabatan struktural dan jabatan fungsional. (2) Setiap formasi jabatan minimal memiliki uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta persyaratan kompetensi. (3) Pengisian formasi jabatan yang kosong harus mengutamakan SDM dari dalam Perusahaan yang memenuhi persyaratan kompetensi. (4) Pengisian formasi jabatan struktural yang kosong dapat dijabat oleh Pemegang Operasional Harian (POH) selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang hingga terdapat pejabat definitif yang ditetapkan. (5) Dalam hal pengisian formasi jabatan selain bidang percetakan sekuriti tidak terdapat kandidat internal yang memenuhi persyaratan kompetensi, dapat diisi oleh Tenaga Profesional dari Luar Perusahaan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi manajemen atas kinerjanya. BAB IV POLA PENGEMBANGAN KARIR Pasal 20 Penilaian Kinerja Unit/Individu (1) Penilaian Kinerja Unit/Individu dilakukan secara periodik. (2) Hasil dari Penilaian Kinerja Individu dapat digunakan sebagai indikator Key Base Performance dalam pemberian Reward & Punishment. (3) Ketentuan tentang pedoman Penilaian Kinerja Unit/Individu dan Key Base Performance diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Tim Mana emen Tm Serikat Pekere v 10

001_file_pkb.pdf

Pasal 21 Pemetaan Jalur Karir (1) Dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja, Perusahaan menyediakan 2 (dua) jalur karir yang dapat ditempuh melalui pengembangan diri, yaitu: a. Jatur Karir Struktural b. Jalur Karir Fungsional. 1)Band Jabatan Spesialis 2)Band Jabatan Pelaksana (2) Ketentuan tentang Jalur Karir dan Kepangkatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 22 Jenjang Karir Jenjang Karir pada jalur karir kepangkatan, manajerial, fungsional dan keahlian diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 23 Keluarga dan Klan Jabatan Karir (1) Berlandaskan tujuan dan kebutuhan kompetensi jabatan untuk optimatisasi pencapaian tujuan dan dalam rangka pengembangan karir sesuai bidang keahliannya, maka setiap jabatan dikelompokkan ke dalam kelompok keluarga jabatan yang memiliki kesamaan karakteristik pekerjaan. (2) Ketentuan tentang Keluarga dan Klan Jabatan Karir diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 24 Perencanaan Pengembangan Karir (1) Dalam rangka mendukung aspirasi untuk kepentingan individu (Karyawan) datam upaya peningkatan kualitas diri untuk meniti karir yang lebih baik, Perusahaan memberikan kesempatan untuk pengembangan karir melalui pengayaan (job enrichment) dan perluasan tugas (job enlargement). wewenang dan tanggung jawab. (2) Pengayaan (job enrichment) dan perluasan tugas (job enlargemen(), wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diwujudkan dalam bentuk perpindahan jabatan secara horizontal dan vertikal dalam ruang lingkup keluarga jabatan yang sama atau keluarga jabatan yang lain. (3) Perpindahan jabatan secara horizontal dan vertikal diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi A,^,rq Y'14i W Tim Manajemen k(71(-71M lim Senkat Pekerja 11

001_file_pkb.pdf

Tim Manajemen Tim Serikat Pekerja Pasal 25 Pengembangan Diri (1) Setiap Karyawan memiliki kesempatan untuk dapat menduduki posisi karir yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam jalur karir. (2) Untuk dapat menduduki pada posisi karir tertentu. Karyawan harus membekali tingkat kemampuan diri sesuai yang dipersyaratkan jabatan. (3) Peningkatan kemampuan diri sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat dilakukan melalui pengembangan kompetensi yang diprogramkan oleh Perusahaan dan/atau berupaya sendiri tanpa harus dibiayai oleh Perusahaan. (4) Dalam hal melakukan pembekalan diri tanpa dibiayai oleh Perusahaan, maka bidang pengetahuan yang dipelajari diharapkan memiliki relevansi dengan persyaratan jabatan yang akan diraih. Pasal 26 Rotasi dan Mutasi (1)Rotasi dan mutasi merupakan bentuk pengayaan (job enrichment) yang memiliki maksud dan tujuan untuk peningkatan kompetensi sebagai pembekalan pengembangan karir. (2)Ketentuan tentang rotasi dan mutasi diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 27 Promosi (1) Promosi merupakan bentuk pengayaan (job enrichment) dan/atau perivasan tugas (job enlargement) wewenang dan tanggung jawab jabatan pada tingkat jabatan yang lebih tinggi dari posisi yang ditinggalkan. (2) Promosi dilaksanakan secara obyektif dan transparan dengan mempertimbangkan persyaratan formasi jabatan serta prestasi/kinerja yang bersangkutan. (3) Setiap promosi jabatan baik untuk jabatan struktural maupun jabatan fungsional harus melalui seleksi yang dilakukan oleh Perusahaan. (4) Ketentuan tentang penyesuaian hak dan fasilitas promosi jabatan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 28 Demosi (1) Demosi merupakan bentuk pemindahan jabatan dari satu keluarga jabatan yang sama atau keluar dari keluarga jabatan, namun disertai dengan penurunan tingkat kepangkatan dan/atau posisi jabatan yang lebih rendah dari jabatan yang dipangku sebelumnya. 12

001_file_pkb.pdf

(2) Karyawan yang dapat dikenakan demosi adalah: a. Berdasarkan hasil penilaian kinerja dalam memangku jabatan terbukti tidak mampu melaksanakan tugasnya. b. Terbukti melakukan pelanggaran disiplin kategori berat sesuai Peraturan Disiplin yang berlaku. c. Atas permintaan sendiri sebagai tanggung jawab moril sebagaimana dimaksud pada huruf a. ayat ini. d. Yang bersangkutan dalam masa penyidikan pejabat yang berwenang terkalt dengan posisi jabatannya. Pasal 29 Pola Seleksi Calon/Kandidat Pemegang Jabatan (1) Pola seleksi calon/kandidat pemegang jabatan dilakukan melalui Usulan Unit Kerja dan/atau Manajemen. (2) Metode penilaian dan pengukuran data kompetensi individual, yang digunakan dalam seleksi calon/kandidat pemegang jabatan adalah: a. Penilaian Unit Kerja dilakukan dengan menggunakan metode penilaian kinerja individu. b. Intemal assessment dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia. c. Extemal assessment dilakukan oleh profesional Perusahaan SDM (Jasa Konsultan). (3) Ketentuan tentang pola seleksi calon/kandidat pemegang jabatan, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 30 Penetapan Jabatan (1) Dalam rangka pembentukan dan pemantapan Karyawan yang dialihtugaskan pada jabatan yang lebih tinggi perlu diberikan masa penyesuaian tugas terhadap kondisi, situasi dan lingkungan pekerjaan melalui masa pemagangan jabatan. (2) Ketentuan tentang pemagangan dan penetapan jabatan secara definitif diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. BAB V PENDIDIKAN DAN LATIHAN KERJA Pasal 31 Pendidikan dan Pelatihan (1) Setiap Karyawan berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk pengembangan kompetensi dan karir Karyawan berpedoman pada pola pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan tantangan perkembangan lingkungan bisnis Perusahaan. Tim_Serikat Pekerja Tim Manajemen "7-7Ptf V c~R. b~t 13

001_file_pkb.pdf

Tim Serikat Pekerja Tim Manajemen tkr\ ")-?' kr*\ "64-1 if (3) Bentuk pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Karyawan dapat berupa: a. Pendidikan formal; b. Pendidikan penjenjangan; c. Penataran, kursus-kursus, seminar, lokakarya, simposium, studi banding, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. (4) Pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan sendiri oleh Perusahaan maupun melalui kerjasama dengan Instansi/Lembaga Pendidikan/Pelatihan di luar Perusahaan. (5) Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan yang dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja bekerja sama dengan Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pelatihan. (6) Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan organisasi Serikat Pekerja, Pengurus Serikat Pekerja bekerjasama dengan Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pelatihan melalui Departemen HRBP & Hl. (7) Ketentuan tentang pola pelatihan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 32 Diklat Orientasi Kerja (1) Diklat Orientasi Kerja adalah diklat bagi Karyawan baru, untuk pengenalan dan orientasi tugas Perum Peruri. (2) Ketentuan mengenai Diklat Orientasi Kerja ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. BAB VI PERJALANAN DINAS Pasal 33 (1) Dalam rangka menunjang kegiatan Perusahaan. Karyawan dapat ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas dengan mendapatkan fasilitas berupa penginapan, uang saku dan transportasi. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. (3) Dalam hal perjalanan dinas merupakan tugas Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi atau rombongan yang bukan merupakan tugas Tim, pengaturannya sebagai berikut: a. Penginapan diberikan berdasarkan kelas sesuai tingkat kepangkatan atau paket. b. Uang saku diberikan dalam bentuk lumpsum. c. Jenis angkutan umum yang digunakan dapat disamakan dengan jabatan tertinggi dalam Tim dengan fasilitas kelas sesuai tingkat kepangkatannya atau jabatannya. (4) Tarif perjalanan dinas besarannya dapat ditinjau setiap tahun sesuai dengan tingkat kewajaran dan kemampuan Perusahaan. 14

001_file_pkb.pdf

Tim Manaemen Tim Serikat Pekerja (5) Penetapan lebih lanjut mengenai fasilitas penginapan, uang saku dan fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. BAB VII WAKTU KERJA, CUT1 DAN IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN Pasal 34 Waktu Kerja (1) Perusahaan menetapkan waktu kerja 5 (lima) hari per minggu dengan jumlah jam kerja 40 (empat puluh) jam, dengan pengaturan jam kerja dan jam istirahat sebagai berikut: Gilir Jam Kerja Jam Istirahat Gilir I (Senin s/d Kamis) 07. 45-16. 30 12. 00-12. 30 Gilir I (Jumat) 07. 45-16. 15 11. 30-13. 00 Gilir II (Senin s/d Jumat) 15. 30-00. 00 18. 00-18. 30 Gilir III (Senin s/d Jumat) 23. 30-08. 00 01. 30-02. 00 (2)Terhadap ketentuan ayat (1) untuk waktu kerja diatur oleh pimpinan unit kerja masing-masing dan pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas kehadiran Karyawan di jajaran nya sesuai dengan ketentuan pada ayat (1). (3)Waktu kerja dan jam istirahat untuk unit kerja yang tidak dimungkinkan adanya kekosongan waktu kerja yaitu Unit Kerja Pengamanan Fisik, Pengamanan Elektronik, Pemadam Kebakaran dan Utilitas dengan ketentuan sebagai berikut: Gilir Jam Kerja Jam Istirahat 1 00. 00-08. 30 30 menit secara bergantian II 08. 00-16. 30 30 menit secara bergantian III 16. 00-00. 30 30 menit secara bergantian (4)Jam istirahat diluar ketentuan ayat (1) karena sifat dan beban kerja diatur secara tertulis oleh Kepala Divisi masing-masing dengan jumlah waktu istirahat tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. (5) Pada Bulan Suci Ramadhan berlaku pengurangan jam kerja sebanyak 30 (tiga puluh) menit. (6)Apabila akan terjadi perubahan waktu kerja sebagaimana dimaksud pasal ini harus dimusyawarahkan antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi. (7) Ketentuan pasal 34 Waktu Kerja ini berlaku 1 Maret 2024, sehingga untuk mengisi kekosongan di 1 Januari sampai dengan 29 Februari 2024 menggunakan ketentuan pasal 34 Waktu Kerja pada PKB Periode 2022-2023. Pasal 35 Waktu Kerja Lembur (1) Perusahaan dapat mempekerjakan Karyawan melebihi waktu kerja dengan membayar upah kerja lembur. 15

001_file_pkb.pdf

Kerja lembur hanya dilakukan atas dasar kepentingan Perusahaan dan waktunya dilaksanakan sebelum dan/atau setelah jam kerja yang ditetapkan Perusahaan atau pada hari libur/besar. Setiap Karyawan yang kerja lembur harus didasarkan atas instruksi dan/atau izin tertulis yang direncanakan dan dimonitor oleh perencana dan monitoring kerja lembur setingkat Kepala Seksi, direkomendasikan oleh Kepala Departemen dan disetujui oleh Kepala SBU/Divisi. Karyawan dikategorikan melakukan kerja lembur apabila jumlah jam lembur minimal 1 (satu) jam. Rencana waktu kerja lembur dilakukan secara mingguan dan disetujui sebelum tembur dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus/mendesak dengan afasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan pelaksanaan kerja lembur diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 36 Mangkir (1) Karyawan dinyatakan mangkir apabila: a. Ada laporan tertulis dari atasan yang bersangkutan minimal Kepala Seksi dan disetujui oleh atasan setingkat lebih tinggi. b. Untuk Deputi Manajer ke atas laporan mangkir dilakukan oleh masing-masing Kepala Divisi. c. Laporan mangkir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilaporkan kepada Divisi SDM cq. Departemen HRBP & HI. (2) Apabila Karyawan yang dilaporkan mangkir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat membuktikan keterangan ketidakhadirannya secara sah, maka laporan mangkir dapat dinyatakan gugur. Pasal 37 Absen Tanpa Upah (1)Absen Tanpa Upah (ATU) diberikan kepada Karyawan yang tidak hadir dan tidak memiliki hak cuti dengan pemberitahuan kepada atasan dan dilaporkan kepada Divisi yang membidangi sumber daya manusia. Formula pemotongan Absen tanpa upah diatur sebagai berikut: Jumlah ATU (jam) x (1/173 x (Gaji Pokok-luran Tetap) x 75%). (2)Absen Tanpa Upah bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Karyawan yang menyangkut kekurangan jam kerja diberikan dengan formula: Jumlah ATU (jam) x (1/173 x (Gaji Pokok-luran Tetap) x 30%}. (3) luran Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah besaran iuran kontribusi Karyawan yang disetorkan kepada badan pengelola, meliputi: a. luran BPJS Kesehatan; b. luran BPJS Ketenagakerjaan; Tim Manajemen A/\-;4 (. 6k A Tim Serikat Pekerja 16

001_file_pkb.pdf

Tim Serikat Pekerja Tim Manajemen c. luran Program Pensiun luran Pasti dan/atau iuran Program Pensiun Manfaat Pasti, dan d. luran Program Kesehatan Purnabakti. Pasal 38 lari Libur (1) Hari libur Perusahaan adalah hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Rl. (2) Untuk unit kerja yang tidak dimungkinkan adanya kekosongan waktu kerja, hari libur ditetapkan tersendiri oleh pimpinan unit kerja masing-masing. (3) Karyawan yang bekerja berdasarkan pergantian waktu kerja gilir pada hari-hari libur resmi atau hari raya yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Perusahaan karena sifat kerjanya diharuskan tetap bekerja, maka kepada Karyawan tersebut ditetapkan sebagai kerja lembur. Pasal 39 Cuti Jenis Cuti Karyawan terdiri atas: a. Cuti Tahunan; b. Cuti Besar; c. Cuti Bersama; d. Cuti Bersalin dan Cuti Gugur Kandungan: e. Cuti Haid; f. Cuti Sakit; g. Cuti Khusus; h. Cuti Permisi; i. Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan. Pasal 40 Cuti Tahunan (i) Setiap Karyawan yang telah bekerja minimal 1 (satu)tahun berhak atas Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja. (2) Cuti Tahunan diberikan setiap awal tahun. (3) Datam hal Karyawan sedang menjalani Cuti Tahunan dan harus menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit, maka masa perawatan tersebut tidak diperhitungkan dengan hak Cuti Tahunannya. (4) Hak atas Cuti Tahunan hangus apabila tidak dipergunakan/diambil oleh Karyawan setelah masa waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal timbulnya. (5) Karena alasan kepentingan Perusahaan dan kesepakatan Karyawan. Perusahaan dapat menunda atau menangguhkan permintaan pelaksanaan Cuti Tahunan untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan sepanjang tidak melampaui masa sebagaimana dimaksud ayat (4). 17

001_file_pkb.pdf

(6) Karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja, hak Cuti Tahunan yang belum dijalani diberikan kompensasi dalam bentuk uang. (7) Masa Persiapan Pensiun (MPP) Karyawan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja untuk mendapatkan hak Cuti Tahunan. (8) Bagi Karyawan yang Masa Persiapan Pensiunnya (MPP) dihibahkan, maka masa MPP-nya tetap diperhitungkan untuk mendapatkan hak Cuti Tahunan. Pasal 41 Cuti Besar (1) Karyawan yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada Perusahaan, berhak atas Cuti Besar selama 3 (tiga) bulan dengan tetap mendapatkan upah, dengan ketentuan Karyawan tersebut tidak berhak atas Cuti Tahunan selama 12 hari kerja dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. (2)Cuti Besar sebagaimana dimaksud ayat (1). wajib dijalani oleh Karyawan minimal 1 (satu) bulan penuh. (3) Perusahaan hanya memberikan uang Cuti Besar pada saat menjalani Cuti Besar bulan pertama. (4)Karyawan yang memiliki Cuti Besar penuh, apabila dibutuhkan oleh Perusahaan dapat tidak menjalani Cuti Besar selama satu bulan penuh dan tetap berhak atas Uang Bantuan Cuti Besar serta Uang Kompensasi Cuti yang tidak dijalani. (5)Dalam hal Karyawan sedang menjalani Cuti Besar dan harus menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit, maka masa perawatan tersebut tidak mengurangi hak Cuti Besarnya. (6) Dalam hal Karyawan sedang menjalani Cuti Besar dan harus masuk bekerja karena dibutuhkan oleh Perusahaan, maka Karyawan berhak atas Uang Kompensasi Cuti yang tidak dijalani. (7) Hak Cuti Besar gugur apabila tidak dipergunakan oleh Karyawan setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal timbulnya hak Cuti Besar. (8) Berdasarkan pertimbangan kelancaran pekerjaan, Perusahaan dapat menunda pelaksanaan Cuti Besar maksimal sampai dengan tahun keenam sejak timbulnya Cuti Besar. (9)Karyawan yang akan menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau menghibahkan MPP (Pensiun) dan mempunyai masa kerja kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana ayat (1) Pasat ini berhak mendapat Cuti Besar yang dihitung secara proporsional ------- seoagai oen KUI: No Masa Kerja Hak Cuti Besar 1 <=5 tahun 0 bulan 2 5 th + 1 s. d 4 butan 1 bulan 3 5 th + 5 s. d 8 bulan 2 bulan 4 5 th + 9 s. d 12 bulan 3 bulan Tim Manajemen xl "1-9' k (4-`}. 1 Tim Serikat Pekerja 18! 18

001_file_pkb.pdf

(10) Hak Cuti Besar yang tidak digunakan diberikan uang kompensasi hanya untuk 1 (satu) bulan menjelang berakhirnya masa Cuti Besar. Pasal 42 Cuti Bersama (1)Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat diperhitungkan dengan hak Cuti Tahunan dan/atau Cuti Besar Karyawan. (2)Apabila Perusahaan menghendaki Cuti Bersama di luar ketentuan ayat (1) maka tidak diperhitungkan dengan hak Cuti Tahunan dan/atau Cuti Besar Karyawan. Pasal 43 Cuti Bersalin dan Cuti Gugur Kandungan Cuti Bersalin dan Cuti Gugur Kandungan diatur sesuai undang-undang, yaitu: 1. Karyawati berhak memperoleh cuti selama 1,5 (satu koma lima) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu koma lima) butan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan; 2. Karyawati yang mengalami gugur kandungan berhak memperoleh cuti selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Pasal 44 Cuti Haid (1) Karyawati yang merasakan sakit yang tidak tertahankan pada saat haid, diizinkan menjalani Cuti Haid 1 (satu) hari dan hanya pada hari pertama haid. (2) Cuti Haid setelah 1 (satu) hari diperhitungkan sebagai Cuti Sakit (3) Cuti Haid sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas Surat Keterangan Dokter dan persetujuan atasan. (4) Karyawati yang sudah tidak haid (menopause), tidak diizinkan menjalani Cuti Haid. Pasal 45 Cuti Sakit (1) Karyawan yang sakit dan mendapat Surat Keterangan Dokter. berhak mendapat Cuti Sakit. (2) Cuti Sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus dan tidak terputus, dengan pertimbangan karena kondisi fisik maupun psikologisnya tidak memungkinkan untuk bekerja. (3) Jangka waktu Cuti Sakit sebagaimana dimaksud ayat (2), apabila dipandang perlu dapat diperpanjang 2 (dua) kali perpanjangan masing-masing selama 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Perusahaan atau Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan. Tim Manajemen Ti Serikat Peke 'a 51*) k&t. 41t° 19

001_file_pkb.pdf

(4) Karyawan yang mendapat Surat Keterangan Dokter tentang Cuti Sakit yang berkelanjutan atau berulang, maka atasan yang bersangkutan wajib mengusulkan pemeriksaan kesehatan Karyawan yang bersangkutan melalui unit kerja yang melayani kesehatan. Pasal 46 Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan (CDTP) (1) Karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus dapat mengajukan permohonan CDTP kepada Direksi, untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan hanya diberikan 1 (satu) kali selama bekerja. (2)Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan untuk keperluan mengikuti pendidikan di dalam/di luar negeri atas biaya sendiri dan/atau biaya sponsor yang dinilai bermanfaat bagi Perusahaan, atau mendampingi suami/istri pindah dinas ke luar kota maupun ke luar negeri, atau menjalani ibadah keagamaan, maupun untuk keperluan lain yang dinilai oleh Direksi bermanfaat bagi Perusahaan dan Karyawan yang bersangkutan. (3) CDTP tidak diberikan kepada Karyawan yang sedang menjalani ikatan dinas dengan Perusahaan. (4)Permohonan CDTP terlebih dahulu harus mendapat persetujuan atasan yang bersangkutan serendah-rendahnya tingkat Kepala Departemen yang bersangkutan. (5) Penyalahgunaan izin CDTP sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dikenakan sanksi pelanggaran berat. (6)Selama CDTP, Karyawan tidak mendapatkan Gaji Pokok dan penghasilan lainnya. (7) Masa CDTP tidak diperhitungkan untuk masa kerja pensiun. (8)Karyawan yang CDTP, hak Cuti Tahunan dan Cuti Besar tahun berjalan dinyatakan gugur. (9) Setelah waktu cutinya habis, Karyawan yang menjalani CDTP wajib melaporkan kepada Perusahaan dan penempatan selanjutnya disesuaikan dengan formasi yang ada. Pasal 47 Cuti Permisi Perusahaan dapat memberikan Cuti Permisi kepada Karyawan tanpa mengurangi hak Cuti Tahunan yang diakibatkan kondisi sebagai berikut: 1 Memenuhi panggilan resmi instansi pemerintah untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa diwakili orang Iain 1 (satu) hari kerja 2 Melangsungkan pernikahan 3 (tiga) hari kerja 3 Mengkhitankan anak 2 (dua) hari kerja 4 Membaptiskan atau upacara keagamaan lain yang sejenis 2 (dua) hari kerja 5 I Istri Karyawan yang terdaftar melahirkan 3 (tiga) hari kerja Tim Manajemen Tim Serikat Pekerja fi A "Vq1 kr, k t-- 4. sf-(k<'7. tk ij ?- 20

001_file_pkb.pdf

Menjaga anak/istri/suami Karyawan yang sedang dirawat di Rumah Sakit (perbulan = dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak dirawat di Rumah Sakit) 2 (dua) hari kerja per keluarga karyawan atau maksimal 3 (tiga) hari kerja per keluarga karyawan apabila dirawat lebih dari 2 (dua) hari kerja Menyelenggarakan pernikahan anak Karyawan 2 (dua) hari kerja 8 Menghadiri pemakaman anggota keluarga Karyawan, anak angkat, orang tua, mertua, kakak/adik kandung Karyawan serta mereka yang tinggal serumah Mengalami musibah kebakaran, bencana alam dan j sejenisnya 2 (dua) hari kerja 2 (dua) hari kerja Pasal 48 Cuti Khusus Cuti Khusus diberikan kepada Karyawan untuk keperluan menjalankan ibadah wajib agamanya. Cuti Khusus untuk menunaikan ibadah keagamaan diberikan 1 (satu) kati selama menjadi Karyawan tanpa melihat masa kerja Karyawan yang bersangkutan. Cuti Khusus untuk menunaikan ibadah haji bagi Umat Islam, diberikan sesuai dengan program ibadah keagamaan tersebut ditambah 2 (dua) hari kerja sebelum berangkat dan 2 (dua) hari kerja sesudah pulang. Bagi Karyawan yang menjalani Cuti Khusus sebelum mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun, yang bersangkutan tidak diberikan upah dari Perusahaan selama menjalani Cuti Khusus. Ketentuan pelaksanaan Cuti Khusus diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 49 Izin Meninggalkan Tempat Kerja (1) Izin meninggalkan tempat kerja terdiri atas: a. Dinas Keluar Perusahaan; b. Dinas Antar Lokasi: c. Izin Keluar Pribadi tanpa Pemotongan Upah; d. Izin Keluar Pribadi dengan Pemotongan Upah; e. Izin Berobat ke Poliklinik. (2) Ketentuan tentang izin meninggalkan tempat kerja diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Tim Manajemen 41-?) tt4 4 if Tim Serikat Pekerja -/9 21

001_file_pkb.pdf

BAB Vill PENGUPAHAN Pasal 50 Prinsip Dasar Pengupahan Prinsip dasar dan sasaran pengupahan, meliputi: 1. Prinsip dasar a. Menghargai perbedaan job grade dan/atau jenjang jabatan; b. Menghargai kontribusi kerja Karyawan (kinerja) secara individu; c. Mempertimbangkan vitalitas dan daya saing Perusahaan; d. Mempertimbangkan kompetensi dan keterampilan yang dimiliki Karyawan; e. Mempertimbangkan sistem administrasi pengupahan yang sederhana; f. Mempertimbangkan faktor penyesuaian daya beli uang (inflasi); g. Mempertimbangkan kemampuan keuangan Perusahaan. 2. Sasaran Hasil yang diinginkan dari sistem pengupahan adalah untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antara Perusahaan dan Karyawan dengan terciptanya: a. Produktivitas dan efisiensi bagi kemajuan Perusahaan; b. Kesejahteraan dan keadilan bagi setiap Karyawan; c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasai 51 Landasan Penetapan Komponen Upah Dengan memperhatikan prinsip dasar dan sasaran pengupahan, maka variabel-variabel yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan komponen upah adalah job grade, kinerja individu, tingkat jabatan dan jenis variabel lain yang memiliki relevansi terhadap sistem pengupahan. Pasal 52 Komponen Pengupahan (1) Komponen pengupahan meliputi : a. Gaji Pokok b. Penghasilan lain-lain: 1)Tunjangan Jabatan 2)Uang Transport 3)Uang Cuti Tahunan 4)Uang Cuti Besar 5)Insentif Jasa Produksi 6)Bonus 7)Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tim Manajemen "rt\"<i Tim Serikat Pekerja 22

001_file_pkb.pdf

c. Manfaat (Benefil): 1)Tunjangan Pensiun 2)Tunjangan Pajak Penghasilan 3)Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan 4)Tunjangan BPJS Kesehatan 5)Tunjangan Program Asuransi Kesehatan Puma Bakti 6)Tunjangan Jaminan Hari Tua (2) Gaji Pokok a. Besaran Skala Gaji Pokok ditetapkan berdasarkan job grade dan/atau grade pangkat. b. Gaji Pokok terbaru Karyawan merupakan upah pokok yang digunakan sebagai dasar perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun (Ph DP) dan penghasilan lainnya. c. Kenaikan Gaji Pokok dapat dipengaruhi oleh faktor penyesuaian daya beti uang (inflasi), nilai kinerja individu (merit increase) dan kenaikan job grade karena promosi jabatan. Pasal 53 Cost of Living Adjustment (1) Kenaikan Gaji Pokok terhadap pengaruh faktor penyesuaian daya beli uang (inflasi) diberikan pada awal tahun anggaran. (2) Besaran inflasi adalah sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah atau sesuai dengan kemampuan Perusahaan. Pasal 54 Merit Increase (1) Kenaikan Gaji Pokok merit increase didasarkan atas hasil harmonisasi NKI dan dihitung dengan metode compa ratio serta dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah hasil penilaian Key Performance Indicator (KPI) secara lengkap diterima Divisi SDM. (2) Besaran presentase merit increase ditetapkan oleh Perusahaan dengan mempertimbangkan corporate performance dan kemampuan Perusahaan. (3) Bagi Karyawan yang pensiun per 1 Januari diatur sebagai berikut: a. Nilai Kinerja Individu tahun terakhir digunakan sebagai dasar perhitungan hak insentif jasa produksi. b. Nilai Kinerja Individu tahun terakhir tidak digunakan dalam proses perhitungan kenaikan Gaji Pokok berkala di tahun pensiun. (4) Ketentuan perhitungan kenaikan Gaji Pokok merit increase diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Tim Manajemen Tim Serikat Pekere i4'\ rj-7. tf vs k. v\: "f J,D)—r N(.-7&k — 23

001_file_pkb.pdf

Pasal 55 Promotion Increase (1)Kenaikan Gaji Pokok karena promosi dihitung dengan metode compa ratio promotion increase. (2)Rumusan perhitungan compa ratio promotion increase diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 56 Tunjangan Jabatan (1) Tunjangan Jabatan diberikan kepada karyawan sesuai dengan tingkat jabatannya masing-masing. (2) Tunjangan Jabatan fungsional dan keahlian hanya dapat diberikan kepada pemangku jabatan fungsional dan keahlian yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Perusahaan. ehe (3) Tunjangan jabatan struktural diberikan kepada Karyawan yang menduduki jabatan struktural. (4) Tunjangan Jabatan struktural diberikan kepada Karyawan yang ditunjuk menjadi Pemegang Operasional Harian dalam kurun waktu sebagai berikut: a. Menjadi Pemegang Operasional Harian selama 2 (dua) minggu berturut-turut atau lebih, tetapi kurang dan 1 (satu) bulan, diberikan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisihnya; b. Menjadi Pemegang Operasional Harian selama 1 (satu) bulan penuh diberikan tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari selisih. (5) Kepada Karyawan yang tidak masuk bekerja karena sakit, cuti, CDTP, skorsing, MPP. maka tunjangan jabatannya diatur sebagai berikut: a. Tidak masuk bekerja selama 2 (dua) minggu berturut-turut atau lebih, tetapi kurang dari 1 (satu) bulan, diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen); b. Tidak masuk bekerja selama 1 (satu) bulan penuh tidak diberikan tunjangan jabatan. Pasal 57 Tunjangan Pensiun (1) Besaran Tunjangan Pensiun yang diberikan kepada Karyawan dihitung sebagai berikut: a. Tunjangan Pensiun untuk iuran pendanaan Program Pensiun Manfaat Pasti sesuai dengan perhitungan kajian kecukupan dana pensiun Peruri Konsultan Aktuaria. b. Tunjangan Pensiun untuk iuran pendanaan Program Pensiun luran Pasti sebesar: 1)Untuk Karyawan yang masuk bekerja sebelum tanggal 1 Juli 2007 diberikan sebesar 5. 9 % (lima koma sembilan persen) dari Ph DP; 2)Untuk Karyawan yang masuk bekerja mulai dan setelah tanggal 1 Juli 2007 diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Ph DP. Tim Manajemen Tim Serikat Pek rja A\ 7-?; tf 24

001_file_pkb.pdf

Tim Serikat Peker a v 25 (2) Besaran Ph DP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. dihitung sebagai berikut: a. Besaran Ph DP untuk Program Pensiun Manfaat Pasti sama dengan 115 % (seratus lima belas persen) x Gaji Pokok Karyawan per 30 November 2010; b. Besaran Ph DP untuk Program Pensiun luran Pasti sama dengan 95 % (sembilan puluh lima persen) x Gaji Pokok terbaru Karyawan. Pasal 58 Tunjangan Pajak Penghasilan Perusahaan memberikan Tunjangan Pajak Penghasilan kepada Karyawan setiap kali menerima upah dan penghasilan lainnya yang besamya sesuai peraturan perpajakan, kecuali pajak atas penghasilan bonus. Pasal 59 Tunjangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tunjangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)/BPJS Ketenagakerjaan didasar-kan atas peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 60 Fasilitas Manfaat Kesehatan Purna Bakti (1) Setiap karyawan pada saat Pensiun mendapatkan jaminan Fasilitas Manfaat Kesehatan Purnabakti. (2) Pelayanan Fasilitas Manfaat Kesehatan Purnabakti diselenggarakan oleh Lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang pengelolaan dana dan pelayanan Kesehatan dengan pendanaan sebagai berikut: a. Beban Karyawan sebesar 1/2 % (setengah persen) x Gaji Pokok. b. Beban Perusahaan sesuai kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan program penyelenggara Kesehatan Purna Bakti. (3) Tata cara penyelenggaraan dan perolehan manfaat kesehatan purna bakti diatur dalam Surat Keputusan Direksi. Pasal 61 Tunjangan Jaminan Hari Tua Tunjangan Jaminan Hari Tua sebesar 5% (lima persen) dari Gaji Pokok dikelola oleh Dana Pengelola Lembaga Keuangan (DPLK) dengan ketentuan : a. Untuk Karyawan yang bukan peserta program Jaminan Hari Tua, tunjangan diberikan sebagai tambahan iuran pendanaan Program Pensiun luran Pasti. b. Untuk Karyawan yang menjadi peserta program Jaminan Hari Tua, tunjangan ditempatkan pada Program Pensiun luran Pasti tersendiri dan manfaatnya tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak pada saat pensiun.

001_file_pkb.pdf

Pasal 62 Uang Cuti Tahunan (UCT) (1) Uang Cuti Tahunan (UCT) diberikan kepada Karyawan setiap tahun sekali sebesar 1 (satu) kali Gaji Pokok. (2) Pembayaran UCT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut: a. Karyawan harus mengajukan permohonan pembayaran UCT yang diketahui oleh atasan yang bersangkutan minimal Kepala Seksi; b. Permohonan pembayaran UCT diserahkan ke Departemen yang membidangi pengelolaan cuti Karyawan; c. UCT dibayarkan bersamaan penerimaan Upah akhir bulan yang bersangkutan; d. Gaji Pokok yang digunakan sebagai perhitungan UCT adalah Gaji Pokok bulan berjalan. (3) UCT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada Karyawan yang telah bekerja minimal 12 (dua belas) bulan. (4) Bagi Karyawan yang sisa masa kerjanya kurang dari 12 (dua belas) bulan (termasuk MPP), maka UCT dihitung proporsional jumlah bulan. (5) Bagi Karyawan yang telah menerima UCT, apabila dalam tahun berjalan yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun normal dan/atau meninggal dunia, maka UCT akan diperhitungkan kembali dengan hak-haknya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini. Pasal 63 Uang Cuti Besar (1) Uang cuti besar diberikan kepada Karyawan sebesar 1 (satu) kali Gaji Pokok pada saat menjalani cuti besar. (2) Uang Kompensasi Cuti Besar yang diberikan kepada Karyawan sebesar 1 (satu) kali Gaji Pokok pada saat mengajukan kompensasi Cuti Besar. (3)Tata cara pemberian Uang Cuti Besar dan Uang Kompensasi Cuti Besar diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Peruri tentang Peraturan Cuti Karyawan Perum Peruri. Pasal 64 Tunjangan Hari Raya Keagamaan (1) Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) kepada Karyawan, berkaitan dengan Hari Raya Keagamaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2)Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana ayat (1) dibayarkan secara bersamaan kepada seluruh Karyawan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri yang besarannya minimal 1 (satu) kali Gaji Pokok butan terakhir sebelum hari raya. Tim Manalemen Tim Serikat Pekerja A'\ "k9). 11 V. k (19t=. 3'f '*, 4( tt 26

001_file_pkb.pdf

(3) Karyawan yang dalam periode tahun anggaran masih bencontribusi/dinas aktif namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan dapat diberikan THR yang besarannya dihitung secara proporsional berdasarkan sisa bulan dinas aktif. Pasal 65 Uang Transport (1) Uang Transport diberikan setiap bulan berdasarkan jenjang kepangkatan atau jabatan. (2) Besaran Uang Transport sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi. (3) Uang Transport masih diberikan secara proporsional terhadap jumlah hari kehadiran dalam 1 (satu) bulan dalam hal: a. Mangkir kurang atau sama dengan 5 (lima) hari kerja; b. Absen Tanpa Upah (ATU) minimal 1 hari penuh: c. Melaksanakan Cuti Khusus kurang dari 1 (satu) bulan: d. Cuti Dokter kurang dari 1 (satu) bulan yang bukan karena kecelakaan kerja; e. Karyawan baru yang pada bulan pertama bekerja kurang dari 1 (satu) bulan; f. Work From Home (WFH). (4) Uang Transport tidak diberikan, dalam hal: a. Mangkir lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan; b. Absen Tanpa Upah (ATU) selama 1 (satu) bulan penuh; c. Melaksanakan Cuti Khusus selama 1 (satu) bulan penuh; d. Cuti Dokter selama 1 (satu) bulan penuh yang bukan karena kecelakaan kerja; e. Cuti Dituar Tanggungan Perusahaan (CDTP); f. Mendapat fasilitas sewa kendaraan/mobil dari Perusahaan; g. Terkena hukuman disiplin Karyawan berupa skorsing. (5) Dalam hal Karyawan mendapat kenaikan pangkat dan/atau jabatan, maka Uang Transport pada bulan pertama dihitung secara proporsional. Pasal 66 Insentif Jasa Produksi (1) Perusahaan dapat membayarkan Insentif Jasa Produksi kepada Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemberian Insentif Jasa Produksi (IJP) dilakukan dalam mendukung pencapaian produktivitas dan/atau profitabilitas dan/atau kinerja Perusahaan. b. Insentif Jasa Produksi diberikan Perusahaan menggunakan alokasi Insentif Jasa Produksi, yang telah dibebankan di dalam Laporan Keuangan Perusahaan dengan memperhatikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan Menteri BUMN. c. Insentif Jasa Produksi (gabungan dari insentif semester 1, Insentif semester 2 dan jasa produksi) diberikan sekaligus dalam satu waktu selambat-lambatnya bulan Maret tahun berikutnya. Tim Manajemen r>11' Yf ■f-`1\ Ttrn Serikat Pekerja 27

001_file_pkb.pdf

d. Perusahaan dapat memberikan uang muka Insentif Jasa Produksi selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus setiap tahunnya maksimum sebesar 1 (satu) kali Gaji Pokok. (2) Insentif Jasa Produksi tidak diberikan kepada Karyawan yang selama periode tahun anggaran, yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut: a. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi telah dinyatakan tidak akan diberikan: b. Sedang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan (3) Penerimaan Insentif Jasa Produksi dikenakan potongan, apabila dalam periode tahun anggaran perhitungan Insentif Jasa Produksi tersebut, Karyawan yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mangkir Besarnya potongan adalah sebesar jumlah hari mangkir dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) tahun dikalikan hak yang seharusnya diterima. b. Cuti Diluar Tanggungan Perusahan (CDTP) kurang dari 12 (dua belas) bulan Besarnya potongan adalah sebesar jumlah bulan CDTP dibagi 12 dikalikan hak yang seharusnya diterima. c. Cuti Sakit (CD) 1)Cuti sakit 1 (satu) tahun penuh hanya diberikan 50 % (lima puluh persen) dari hak yang seharusnya diterima. 2)Cuti sakit 13 (tiga belas) hari kerja sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun, dikenakan potongan sebesar jumlah hari CD dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) tahun dikalikan 50 % (lima puluh persen) dari hak yang seharusnya diterima. d. Absen Tanpa Upah (ATU) dapat mengurangi Insentif Jasa Produksi. Formula penghitungan Absen Tanpa Upah (ATU) terhadap Insentif Jasa Produksi dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah hari ATU/260 x Insentif Jasa Produksi (4) Rumusan perhitungan besaran Insentif Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 67 Key Base Performance (1) Karyawan yang kompeten dan berkinerja lebih baik berhak atas imbalan kerja yang lebih baik dibanding dengan yang kinerjanya standar. (2) Pemberian imbalan kerja berbasis Key Base Performance bertujuan untuk memotivasi Karyawan agar berlomba-lomba melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan dan mendapatkan imbalan kerja lebih baik. (3) Ketentuan pemberian imbalan kerja berbasis Key Base Performance diatur dengan Surat Keputusan Direksi. Tim Manajemen-, Tim Serikat Peke 'a A1 f')-(1' V . wi't. 4 "f ( kc2t 4(-fg_ 'i-- 28

001_file_pkb.pdf

Pasal 68 Upah Kerja Lembur (1) Upah kerja lembur diberikan kepada: a. Karyawan dengan jabatan Pelaksana b. Karyawan dengan jabatan Kepala Unit/setingkat pada hari libur (2) Upah kerja lembur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dihitung sebagai berikut: a. Upah kerja lembur pada hari kerja: 1)Untuk 1 (satu) jam pertama dibayar 1,5 (satu koma lima) kali upah kerja lembur per jarn: 2)Untuk setiap jam berikutnya dibayar 2 (dua) kali upah kerja lembur per jam. b. Upah kerja lembur pada hari libur: 1)Jam pertama sampai dengan jam kedelapan dibayar 2 (dua) kali upah kerja lembur per jam; 2)Jam kesembilan, dibayar 3 (tiga) kali upah kerja lembur per jam: dan 3)Jam kesepuluh, jam kesebelas dan jam kedua belas, dibayar 4 (empat) kali upah kerja lembur per jam. (3) Besarnya upah kerja lembur per jam 1/173 x Gaji Pokok (4) Para Pimpinan Unit Kerja harus dapat mengendalikan jam lembur secara efisien dan efektif. (5) Ketentuan pasal 68 Upah Kerja Lembur ini berlaku 1 Maret 2024, sehingga untuk mengisi kekosongan di 1 Januari sampai dengan 29 Februari 2024 menggunakan ketentuan pasal 68 Upah Kerja Lembur pada PKB Periode 2022-2023. Pasal 69 Premi Gilir (1) Premi gilir hanya diberikan kepada Karyawan yang bekerja dengan sistem gilir per minggu. (2) Karyawan yang bekerja dalam satu formasi gilir tidak berhak mendapatkan premi gilir. (3) Premi gilir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didasarkan atas jumlah jam gilir dikalikan dengan tarif premi gilir per jam, dengan perhitungan jumlah jam gilir sebagai berikut: a. Premi Gilir dengan waktu kerja sesuai Pasal 34 ayat (1) No Jumlah Hari Hadir per Minggu Jumlah Jam Gilir I Jumlah Jam Gilir II Jumlah Jam Gilir III 1 1 hari kerja 1,20 jam 2,40 jam 3,60 jam 2 2 hari kerja 2,40 jam 4,80 jam 7,20 jam 3 3 hari kerja 3,60 jam 7,20 jam 10,80 jam 4 4 hari kerja 4,80 jam 9,60 jam 14,40 jam 5 5 hari kerja 6,00 jam 12,00 jam 18,00 jam Tim Manajemen Tim Serikat Peke a 29

001_file_pkb.pdf

b. Premi Gilir dengan waktu kerja sesuai Pasal 34 ayat (3) No Jumlah Hari Hadir per Minggu Jumlah Jam Gilir I Jumlah Jam Gilir II Jumlah Jam Gilir III 1. 1 hari kerja 3,90 jam 1,30 jam 2,60 jam 2. 2 hari kerja 7,80 jam 2,60 jam 5,20 jam 3. 3 hari kerja 11,70 jam 3,90 jam 7,80 jam 4. 4 hari kerja 15,60 jam 5,20 jam 10,40 jam 5. 5 hari kerja 19,50 jam 6,50 jam 13,00 jam (4) Besarnya tarif premi gilir per jam sebesar Rp 12. 000,-(dua belas ribu rupiah). (5) Ketentuan pasal 69 Premi Gilir ayat (3) ini beriaku 1 Maret 2024, sehingga untuk mengisi kekosongan di 1 Januari sampai dengan 29 Februari 2024 menggunakan ketentuan pasal 69 Premi Gilir pada PKB Periode 2022-2023. Pasal 70 Pemotongan Upah (1) Besarnya potongan upah bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Karyawan yang menyangkut jam kerja adalah: a. Jumlah akumulasi kekurangan jam kerja dalam satu bulan yang melampaui batas toleransi yang ditetapkan akibat dari izin keluar keperluan pribadi dan pulang terlalu cepat, dikalikan Absen Tanpa Upah (ATU). b. Jumlah akumulasi jam kerja dalam satu bulan akibat tidak adanya pertanggungjawaban dari atasan atas tidak terpenuhinya data swipe/tap kehadirannya, dikalikan Absen Tanpa Upah (ATU). c. Jumtah akumulasi kekurangan jam kerja dalam satu bulan metampaui batas toleransi yang diakibatkan karena izin keluar pribadi. pulang cepat dan/atau tidak terpenuhinya data swipe/tap kehadiran, dikalikan Absen Tanpa Upah (ATU). (2) Besarnya potongan upah Karyawan yang melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Karyawan selain sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada putusan Rapat Disiplin sebagaimana Surat Keputusan Direksi tentang Ketentuan Penjatuhan Hukuman Disiplin (KPHD) Karyawan. (3) Setiap pemotongan upah di luar ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini untuk memenuhi kewajiban Karyawan pada pihak lain, harus mendapat persetujuan yang bersangkutan dan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia atau pejabat yang diberi wewenang. (4) Jumlah maksimal potongan upah dalam 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari Gaji Pokok yang seharusnya diterima. (5) Potongan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, diprioritaskan untuk iuran/potongan Perusahaan dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Tim Manajemen Peke rj Tim Serikat Pekerj k)11-,' gl 30

001_file_pkb.pdf

Pasal 71 Pembayaran Komponen Pengupahan (1) Komponen pengupahan yang dibayarkan setiap bulan meliputi: a. Komponen pengupahan yang dibayarkan langsung kepada Karyawan 1)Gaji Pokok; 2)Tunjangan Jabatan; 3)Uang Transport; 4)Upah Kerja Lembur; 5)Premi Gilir. b. Komponen pengupahan yang dibayar dan disetorkan oleh Perusahaan kepada Badan Pengelola, meliputi: 1)Tunjangan Pensiun; 2)Tunjangan Pajak Penghasilan; 3)Tunjangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 4)Tunjangan Asuransi Kesehatan Puma Bakti. (2) Komponen pengupahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan pada tanggal 25 setiap bulan. (3) Apabila tanggal pembayaran tersebut ayat (2) jatuh pada hari libur, maka pembayaran dimajukan pada hari kerja sebelum libur. Pasal 72 Bonus Prinsip dasar pemberian bonus adalah pencapaian laba bersih yang melampaui target laba sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku. Pasal 73 Upah Karyawan yang Diperbantukan pada Organ Ekstra Struktural (1) Perusahaan menjamin upah Karyawan yang diperbantukan secara penuh pada organ ekstra struktural sama dengan upah pada saat sebelum diperbantukan. (2) Upah Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibebankan pada organ ekstra struktural dimana Karyawan tersebut ditugaskan. (3) Mekanisme pembebanan upah Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 74 Upah Karyawan yang Cuti Sakit (1) Karyawan yang menjalani Cuti Sakit Berkepanjangan mendapatkan hak sebagai berikut: a. Pada 6 (enam) bulan pertama mendapat Gaji Pokok sebesar 100% (seratus persen). b. Pada 6 (enam) bulan kedua mendapat Gaji Pokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Tim Manajemen Tim Serikat Peker a N)f 31

001_file_pkb.pdf

Tim Manajemen Tim Serikat Peke 32 c. Pada 6 (enam) bulan ketiga mendapat Gaji Pokok sebesar 50% (lima putuh persen). d. Untuk bulan selanjutnya mendapat Gaji Pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan Perusahaan. (2) Kepada Karyawan sebagaimana ayat (1) tidak diberikan Uang Transport dan Tunjangan Jabatan (3) Bagi Karyawan yang cuti sakit selain dimaksud ayat (1), apabila akumulasi cuti sakitnya dalam 1 (satu) tahun melebihi 88 (Delapan Puluh Delapan) Hari, maka dikenakan potongan Gaji Pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji Pokok (1x potongan). (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi Karyawan yang sakit akibat kecelakaan kerja. Pasal 75 Upah Karyawan yang Dikenakan Sanksi Administratif Bagi Karyawan yang dikenakan sanksi hukuman administratif, maka Gaji Pokok dan fasilitas kesejahteraan Karyawan tersebut ditetapkan tersendiri dengan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin. Pasal 76 Upah Karyawan yang Cuti di Luar Tanggungan Perusahaan Karyawan yang menjalani Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan tidak berhak menerima Gaji Pokok, penghasilan lainnya termasuk fasilitas rumah jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan penempatan rumah jabatan yang berlaku. BAB IX JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN Pasal 77 Jaminan Sosial Perusahaan wajib mengikutsertakan Karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 78 Jaminan Kesehatan Pumabakti (1) Perusahaan wajib mengikutsertakan Karyawan dan istri/suami pada Program Kesehatan Purnabakti yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Program Kesehatan Purnabakti. (2) Dalam hal Program Kesehatan Purnabakti tersebut tidak dapat memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta yang berhenti bekerja dalam masa pembayaran premi maka Perusahaan wajib memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan hanya kepada:

001_file_pkb.pdf

Jenis Penghargaan Piagam 10 th Piagam + uang Rp 1. 550. 000,- 15 th Piagam + uang Rp 2. 050. 000,-No Masa Kerja 2. 5 th Piagam + Lencana (emas 23 karat 5 gram) + uang Rp 2. 150. 000,- Piagam + Lencana (emas 23 karat 10 gram) + uang Rp 2. 800. 000,-4. 20 th 5. 25 th 30 th 35 th Piagam + Medali (emas 23 karat 15 gram) + uang Rp 3. 400. 000,- Piagam + Medali (emas 23 karat 20 gram) + uang sebesar 1 (satu) kali Gaji Pokok + Rp 5. 500. 000,- Tim Serikat Peker a a. Karyawan yang pensiun dipercepat karena sakit berkepanjangan: b. Istri dan anak tertanggung dari Karyawan yang meninggal dunia. (3) Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pelaksanaannya diserahkan kepada Yayasan Prolankesma. Pasal 79 Dana Pensiun (1) Perusahaan wajib mengikutsertakan seluruh Karyawan ke dalam program Dana Pensiun : a. untuk penerimaan karyawan sampai dengan tahun 2007 diikutsertakan dalam program dana pensiun Peruri dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). b. untuk penerimaan karyawan tahun 2008 sampai saat ini diikutsertakan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). (2) Dalam menetapkan besaran luran peserta melibatkan Serikat Pekerja. (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 80 Penghargaan (1) Perusahaan wajib memberikan Penghargaan Masa Kerja Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut: (2) Karyawan yang pensiun normal (usia 56 tahun) atau pensiun karena meninggal dunia, diberikan penghargaan dalam bentuk uang dengan rincian sebagai berikut: a. Masa kerja kurang dari 30 (tiga puluh) tahun diberikan 1,5 (satu koma lima) kali Gaji Pokok; b. Masa kerja 30 (tiga puluh) tahun tetapi kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun diberikan 3 (tiga) kali Gaji Pokok; c. Masa kerja 35 (tiga puluh lima) tahun keatas diberikan 4,5 (empat koma lima) kali Gaji Pokok; d. Masa Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja untuk perhitungan memperoieh Penghargaan Purna Bakti. 1 33

001_file_pkb.pdf

(3) Selain Penghargaan Masa Kerja dan Penghargaan Purna Bakti sebagaimana ayat (1) dan (2) Pasal ini, Perusahaan memberikan penghargaan lain yang diatur dalam Surat Keputusan tersendiri. Pasal 81 Pemberian Makanan dan Extra Fooding (1) Perusahaan memberikan makanan kepada seluruh Karyawan 1 (satu) kali pada hari kerja. (2) Perusahaan memberikan Extra Fooding kepada unit kerja tertentu berdasarkan rekomendasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). (3) Perusahaan memberikan makanan kepada Karyawan yang menjalankan kerja lembur 3 (tiga) jam pada hari biasa atau 7 (tujuh) jam pada hari libur. (4) Kualitas makanan dan Extra Fooding disesuaikan dengan standard gizi dan tuntutan pekerjaan. (5) Ketentuan tentang pemberian makanan dan Extra Fooding diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 82 Pakaian Seragam Kerja (1) Perusahaan memberikan pakaian seragam kerja yang wajib dipakai oleh seluruh Karyawan (2) Ketentuan pakaian seragam kerja diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 83 Santunan Uang Duka (1) Kepada Karyawan, Suami/Istri Karyawan dan anak Karyawan yang sah dan terdaftar di Perusahaan meninggal dunia, diberikan santunan uang duka. (2) Santunan uang duka untuk anak hanya diberikan apabila anak yang meninggal dunia berusia <= 25 (dua puluh lima) tahun, belum bekerja dan belum menikah. (3) Apabila Karyawan meninggal dunia, maka santunan uang duka dibayarkan kepada: a. Suami/istri yang sah dan terdaftar; b. Anak yang sah dan terdaftar. apabila sudah tidak mempunyai suami/istri: c. Orang tua atau ahli waris yang sah, apabila tidak mempunyai suami/istri dan anak; atau d. Yayasan sosial keagamaan, apabila tidak memiliki ahli waris. (4) Apabila anggota keluarga Karyawan meninggal dunia, maka santunan uang duka dibayarkan kepada Karyawan yang anggota keluarganya meninggal dunia. Tim Manajemen Ti Serikat Peker'a ;" n J'Qf '1 tr. '. 11. 4( ir(k' t-4 g. t., 34

001_file_pkb.pdf

(5) Besarnya santunan uang duka: No Yang Meninggal Dunia Besar Santunan Uang Duka Meninggal Dunia Dalam Dinas Meninggal Dunia Bukan Dalam Dinas_ 1. Karyawan 6 x Gaji Pokok 4 x Gaji Pokok 2. Istri/Suami Karyawan-2 x Gaji Pokok 3. Anak tertanggung Karyawan-2 x Gaji Pokok 4. Anak tidak ditanggung (<25 tahun, belum bekerja dan belum menikah )-1 x Gaji Pokok Pasal 84 Biaya Pemakaman (1) Dalam hal Karyawan meninggal dunia dalam dinas, biaya pemakamannya ditanggung oleh Perusahaan. (2) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari: a. Peti jenazah berikut perlengkapannya dengan peti jenazah kelas 1 dengan nilai maksimal Rp 10. 000. 000,-(sepuluh juta rupiah). b. Bagi keluarga yang karena sesuatu hal tidak menggunakan peti jenazah dapat diberikan penggantian biaya pembelian peti jenazah dalam bentuk uang. c. Tanah pemakaman dan biaya lain yang diperlukan di tempat pemakaman; d. Biaya angkutan jenazah dari tempat meninggal dunia ke tempat kediaman dan/atau dari tempat kediaman ke tempat pemakaman serta biaya perawatan jenazah dan persiapan pemakaman: e. Dalam hal pelaksanaan pemakaman dilakukan di luar kota, Perusahaan wajib menyediakan kendaraan berikut pengemudi, seorang pendamping yang ditunjuk Pimpinan dan seorang Karyawan/Satpam Perum Peruri bila diperlukan. (3) Biaya pemakaman bagi Karyawan yang meninggal dunia bukan dalam dinas tidak ditanggung oleh Perusahaan dan jika: a. Biaya pemakaman dikeluarkan oleh Perusahaan akan diperhitungkan dengan uang duka: b. Pemakaman dilakukan di luar kota, Perusahaan dapat membantu menyediakan sebuah mobil berikut pengemudi, seorang pendamping yang ditunjuk Pimpinan dan seorang Karyawan/Satpam Perum Peruri bila diperlukan untuk mengantar jenazah sampai di tempat pemakaman. Pasal 85 Bantuan Musibah (1) Perusahaan memberikan bantuan kepada Karyawan yang mengalarni musibah kebakaran dan bencana alam. (2) Ketentuan tentang pemberian bantuan sebagaimana ayat (1) diatur oleh Organ Non Struktural yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Tim Manajemen Tip? Serikat Pekerja -",9 5 v. 1,-cif 35

001_file_pkb.pdf

Pasal 86 Rekreasi (1) Perusahaan menyelenggarakan rekreasi untuk Karyawan sekali dalam satu tahun. (2) Untuk keperluan rekreasi Perusahaan memberikan fasilitas transportasi yang diselenggarakan dalam kelompok Seksi/Departemen sekali dalam 1 (satu) tahun. (3) Ketentuan tentang pemberian fasilitas rekreasi sebagaimana ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 87 Olah Raga, Kesenian dan Kerohanian (1) Perusahaan menyediakan sarana olah raga, kesenian dan kerohanian untuk dipergunakan oleh Karyawan. (2) Pengelolaan kegiatan olah raga, kesenian dan kerohanian dilaksanakan oleh Organ Non Struktural yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. BAB X FASILITAS PEMELIHARAAN KESEHATAN Pasal 88 Prinsip Dasar Fasilitas Pemeliharaan Kesehatan (1)Prinsip dasar fasilitas pemeliharaan kesehatan yang diberikan oleh Perusahaan merupakan bentuk layanan kesehatan kepada Karyawan dan keluarga tertanggung untuk memberikan ketenangan kepada seluruh Karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas. (2)Fasilitas pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada Karyawan menggunakan sistem non plafon dan BPJS Kesehatan. Pasal 89 Fasilitas Kesehatan (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi: a. Rawat jalan; b. Rawat inap: c. Alat bantu kesehatan: d. Gigi palsu; e. Program Keluarga Berencana; f. Cuci darah berkesinambungan hingga pada saat menjalani masa purna bakti; g. Pemeriksaan kesehatan berkala. (2) Perusahaan dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Karyawan sesuai dengan indikasi penyakit akibat kerja. (3) Perusahaan menyediakan sarana transportasi dan paramedis serta pengobatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan yang terjadi di area Perusahaan. (4) Ketentuan tentang Fasilitas Kesehatan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Tim Mana' z men Tim Serikat Pekerja A'\ ". V. wi i Lf-p t _ 7/9 j., . 36

001_file_pkb.pdf

Pasal 90 BPJS Kesehatan (1) Perusahaan wajib mengikutsertakan Karyawan pada program BPJS Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. tanpa mengurangi fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Perusahaan sesuai ketentuan Pasal 89. (2) Perusahaan menanggung biaya yang timbul dari selisih fasilitas BPJS Kesehatan terhadap hak Karyawan yang didapat dari Fasilitas Kesehatan Perusahaan Pasal 91 Penghargaan Pemeliharaan Kesehatan (1) Dalam hal pada periode tertentu terdapat Karyawan dan/atau keluarganya yang dengan jerih upayanya dapat menjaga kondisi fisik dan jasmani keluarga tetap sehat. Perusahaan memberikan penghargaan. (2) Kriteria dan bentuk penghargaan diatur dengan Surat Keputusan Direksi. BAB Xl KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN HIDUP Pasal 92 Kewajiban Perusahaan dalam Rangka Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (1) Perusahaan menaati dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Lingkungan Hidup yang berlaku di Indonesia. (2) Perusahaan melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai kebutuhan. (3) Perusahaan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagai perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan bahaya dan resiko di unit kerja. (4) Biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan, termasuk pengurusan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan. (5)Apabila terjadi kecelakaan kerja proses klaim BPJS Ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab Perusahaan. (6) Perusahaan menanggung selisih biaya pengobatan yang dikeluarkan dengan biaya yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tunjangan cacat menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 93 Kewajiban Karyawan dalam Rangka Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (1) Setiap Karyawan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti ketentuan dan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tim Manajemen Tim Serikat Pekerja 37

001_file_pkb.pdf

Tim Serik, t Peker. a Tim Manajemen (2) Setiap Karyawan bertanggungjawab untuk menjaga kesetamatan dan kesehatan kerja masing-masing serta rekan kerjanya, dengan cara meningkatkan kesadaran terhadap cara-cara kerja yang dapat membahayakan dan segera melaporkan setiap keadaan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan pada barang milik Perusahaan. (3) Setiap Karyawan pada waktu bekerja wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan K3. (4) Setiap Karyawan wajib memelihara perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disediakan oleh Perusahaan. (5) Setiap Karyawan yang mengetahui adanya kecelakaan kerja wajib melaporkan kepada penanggung jawab unit kerjanya untuk selanjutnya membuat laporan secara tertulis kepada unit kerja K3, Pengamanan dan Kesehatan. (6)Apabila terjadi kecelakaan kerja, penyediaan dokumen-dokumen dalam proses klaim BPJS Ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab Karyawan dan/atau unit kerja terkait. BAB XH PERATURAN TATA TERTIB DAN DISIPLIN KARYAWAN Pasal 94 Kewalrban Setiap Karyawan wajib: 1. Melaporkan rencana perkawinan antar Karyawan kepada Perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebelum perkawinannya dilangsungkan. 2. Melaporkan perkawinannya kepada Perusahaan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah perkawinannya dilangsungkan. 3. Melaporkan kelahiran anak ke Perusahaan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kelahiran. 4. Melaporkan perceraian ke Perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal jatuhnya putusan pengadilan tentang perceraian tersebut. 5. Melaksanakan ketentuan-ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai aturan yang ditentukan. 6. Menaati ketentuan jam kerja Perusahaan. 7. Memakai tanda pengenal Karyawan yang ditentukan Perusahaan. 8. Mencatat kehadiran pada saat masuk dan pulang sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan 9. Mengikuti setiap upacara bendera dengan tertib dan teratur, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 10. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kesadaran, tanggung-jawab dan profesional. 11. Menerapkan norma-norma 5R (ringkas, rapi, resik. rawat, rajin) di tempat kerja dengan cara meningkatkan kesadaran terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta peduli lingkungan hidup. 12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik, sopan santun, saling menghargai dan menghormati. 38

001_file_pkb.pdf

13. Membuat Sasaran Kerja Unit (SKU/KM)/Sasaran Kerja Individu (SKI) sesuai dengan ketentuan Perusahaan. 14. Memakai seragam kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 15. Membina bawahan dalam melaksanakan tugas secara bijaksana, temasuk dapat memberikan peringatan tertulis dengan tembusan kepada Divisi SDM. 16. Memberikan teladan yang baik dan motivasi pada bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja. 17. Memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengembangkan dan meningkatkan karier yang sesuai dengan aturan dan kebijakan Perusahaan. 18. Taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah RI. 19. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Perusahaan. Direksi dan Karyawan. 20. Menaati dan melaksanakan Peraturan Perusahaan. 21. Mengutamakan kepentingan Perusahaan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan. 22. Menggunakan serta memelihara barang-barang/kekayaan milik Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. 23. Bersikap loyal terhadap Perusahaan, bekerja dengan jujur, tertib dan cergas, cepat, cermat, cerdas, ceria (5C). 24. Menciptakan, memelihara, meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Karyawan. 25. Segera melaporkan kepada atasan atau Petugas Pengamanan apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat merugikan atau membahayakan Perusahaan. 26. Memenuhi panggilan dinas untuk menjadi Saksi dan memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan di Perusahaan. 27. Bertanggungjawab terhadap fasilitas yang disalahgunakan oleh keluarga dan pihak lain. 28. Membuat laporan realisasi SKU/KM dan usulan kinerja unit setiap akhir semester untuk Kepala Departemen dan Kepala Divisi. 29. Membuat laporan realisasi SKI dan usulan kinerja individu setiap akhir semester untuk Kepala Seksi, Kepala Unit dan Pemegang Jabatan Fungsional. 30. Melaksanakan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan perusahan dan peraturan perundang-undangan. 31. Seluruh Karyawan wajib bersama-sama mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, intimidasi, kekerasan dan pelecehan. 32. Menjalankan dan mengimplementasikan perilaku AKHLAK (Amanah, Kompeten. Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Pasal 95 Larangan Setiap Karyawan dilarang: 1. Parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah ditentukan. 2. Berpakaian tidak rapi dan berambut gondrong. 3. Memakai pakaian yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuan berbusana Perusahaan. Tim Manajemen Tim Serikat Pekerja 39

001_file_pkb.pdf

4. Terlambat masuk ke Perusahaan dan/atau pulang lebih dahulu dari ketentuan jam kerja Perusahaan yang telah ditentukan tanpa izin atasan akan dikenakan tilang. 5. Membawa barang ke dalam daerah produksi tanpa izin yang diduga dapat digunakan sebagai sarana untuk membawa hasil produksi ke luar secara tidak sah. 6. Membawa barang ke dalam daerah produksi tanpa izin yang berpotensi menimbulkan kebakaran atau rusaknya barangtkekayaan milik Perusahaan. 7. Membawa uang kertas, uang logam, meterai, perangko dan hasil produksi lainnya ke dalam atau ke luar daerah produksi masing-masing. 8. Membawa alat telekomunikasi dan/atau media penyimpan data ke dalam atau keluar daerah produksi tanpa izin tertulis dari Divisi Pengamanan, K3 dan Lingkungan 9. Mengkonsumsi makanan dan extra fooding di luar tempat yang telah ditentukan oleh Perusahaan. 10. Melakukan kegiatan usaha dagang di dalam Perusahaan tanpa izin Perusahaan. 11. Merokok di luar area merokok yang telah ditentukan. 12. Tidak memakai pakaian seragam kerja pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Perusahaan. 13. Melakukan suatu perbuatan atau sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat berakibat terhalangnya atau menimbulkan kesulitan bagi kelancaran pelaksanaan tugas. 14. Menghalangi/mempersulit proses pemeriksaan dan mengancam atas tugas yang dilakukan oleh petugas yang bertanggung jawab dalam rangka penegakan peraturan disiplin Karyawan. 15. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak lain. 16. Meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasannya. 17. Melakukan pekerjaan diluar fungsi dan tugasnya tanpa izin atasannya. 18. Menjadi simpatisan dan/atau anggota partai politik terlarang dan/atau organisasi terlarang. 19. Menganut agama dan/atau kepercayaan yang dilarang oleh Pemerintah. 20. Melakukan tindakan makar dan/atau sabotase. 21. Beristri lebih dari satu tanpa izin dari istri pertama atau melanggar ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. 22. Mengedarkan/menyebarluaskan, rekaman gambar, rekaman suara, selebaran, buku-buku, pamflet, poster dan/atau dokumen lain yang dilarang oleh Pemerintah, di dalam atau di luar Perusahaan. 23. Memotret, merekam suara dan/atau gambar di area Tertutup dan Terlarang tanpa seizin Perusahaan. 24. Mencatatkan dan/atau dicatatkan tanda hadir (presensi) Karyawan lain. 25. Membawa senjata tajam, bahan peledak, senjata api, minuman keras ke dalam lingkungan Perusahaan tanpa seizin Perusahaan. 26. Menolak untuk diperiksa, digeledah oleh petugas yang berwenang. 27. Melakukan perjudian, minum minuman keras, perbuatan asusila di dalam lingkungan Perusahaan. 28. Menyimpan, menggunakan, mengedarkan narkotika dan sejenisnya dan/atau obat-obat terlarang dan sejenisnya. Tim Manajemen ). ' Tim Serikat Peke 'a r. 4. 1(1 ., ..,-. /. J. 4) ?„_, tf 11. ` `' 'tf) 40

001_file_pkb.pdf

Tim Manajemen r);97 11- Tim Serikat Peke ja ci 29. Mencuri dan/atau menggelapkan barang/harta milik orang lain di dalam maupun di luar Perusahaan. 30. Melakukan tindakan penghinaan dan/atau penganiayaan terhadap orang lain di dalam Perusahaan. 31. Memberikan keterangan palsu kepada Perusahaan. 32. Mencuri dan menggelapkan barang-barang/kekayaan milik Perusahaan atau yang berada di bawah penguasaan Perusahaan. 33. Dengan sengaja atau karena kelalaiannya berakibat rusak, hilang, musnahnya barang-barang/kekayaan milik Perusahaan atau yang berada di bawah penguasaan Perusahaan. 34. Melakukan pertengkaran dan/atau perkelahian di dalam Perusahaan. 35. Menghasut orang lain sehingga menimbulkan keonaran, keributan atau kegaduhan di dalam Perusahaan. 36. Menyalahgunakan barang-barang/kekayaan milik Perusahaan dan/atau fasilitas yang diberikan kepadanya. 37. Menyalahgunakan Surat Keterangan Dokter/Resep Dokter. 38. Tidak masuk kerja tanpa keterangan (mangkir). 39. Bekerja untuk instansi lain atau pihak lain pada jam dinas kecuali penugasan dinas oleh perusahaan. 40. Menyalahgunakan wewenang. 41. Membocorkan rahasia Perusahaan baik untuk intemal maupun ekstemal Perusahaan dengan mengatasnamakan pribadi atau Serikat Pekerja. 42. Bertindak untuk kepentingan pihak lain guna mendapatkan keuntungan pribadi yang dapat merugikan Perusahaan. 43. Melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas kedinasan yang dapat berakibat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. 44. Melakukan penyalahgunaan fasilitas kesehatan. 45. Memberi atau menerima suatu pemberian yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, wewenang atau pekerjaan Karyawan yang bersangkutan. 46. Menolak melakukan tugas kedinasan yang diberikan atasannya tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 47. Melakukan tindakan atau perbuatan membalas dendam, memfitnah, menyebarkan isu negatif atau mengadu domba, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Karyawan dan/atau pekerja lain atau Perusahaan. 48. Melakukan perbuatan yang mencemarkan kehormatan dan/atau martabat Karyawan dan/atau Perusahaan di media sosial, media cetak dan media elektronik. 49. Melakukan segala bentuk tindakan diskriminasi, intimidasi, kekerasan, dan pelecehan yang terjadi di Lingkungan Peruri. 50. Melakukan penipuan daniatau pemalsuan yang berakibat merugikan sesama Karyawan dan/atau Perusahaan maupun pihak lain. 51. Membawa keluar hasil produksi Perusahaan dari daerah produksi tanpa izin tertulis dari Kepala Divisi Produksi setempat. 52. Melakukan mogok kerja atau unjuk rasa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. \. 1 41

001_file_pkb.pdf

Pasal 96 Jenis Hukuman (1) Jen is hukuman disiplin terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan, sebagai berikut: a. Hukuman Pokok: 1) Hukuman Ringan: a)Teguran Tertulis I dengan masa berlaku serendah-rendahnya 1 (satu) bulan dan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan. b)Teguran Tertulis II dengan masa berlaku serendah-rendahnya 4 (empat) bulan dan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan. 2) Hukuman Sedang: a)Pernyataan Tidak Puas I dengan masa berlaku serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan dan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan. b)Pernyataan Tidak Puas II dengan masa berlaku serendah-rendahnya 7 (tujuh) bulan dan setinggi-tingginya 12 (dua belas) bulan. 3) Hukuman Berat: a)Penurunan pangkat atau jabatan setingkat lebih rendah dengan masa berlaku serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan setinggi-tingginya 12 (dua belas) bulan. b)Penurunan pangkat atau jabatan dua tingkat lebih rendah dengan masa berlaku serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan setinggi-tingginya 12 (dua belas) bulan. c)Pembebasan jabatan dengan masa berlaku serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan setinggi-tingginya 12 (dua belas) bulan. d)Pembebasan tugas (skorsing) dengan masa berlaku serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan setinggi-tingginya 12 (dua belas) bulan. e)Pembebasan Tugas (skorsing) oleh karena Karyawan sebagai tersangka tindak pidana sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. f)Penurunan pangkat dan/atau jabatan permanen. g)Pemutusan hubungan kerja b. Hukuman Tambahan: 1)Penggantian sebagian atau seluruh kerugian dengan ketentuan besarnya pemotongan setiap bulan tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) Gaji Pokok. 2)Pencabutan/pengurangan fasilitas dari Perusahaan selama masa hukuman. (2) Pemberian hukuman dapat berdiri sendiri sebagai hukuman pokok atau hukuman pokok ditambah hukuman tambahan. (3) Sanksi Administratif Setiap Karyawan yang mendapat hukuman disiptin dikenakan sanksi administratif sebagai berikut: a. Karyawan yang mendapat hukuman ringan, upahnya dipotong sebesar 2% (dua persen) s. d 5% (lima persen) dari Gaji Pokok setiap bulan selama masa hukuman Tim Manajemen Tim Seri fat ekerja -\ A V. }k. tt't. 4, 1 42

001_file_pkb.pdf

b. Karyawan yang mendapat hukuman sedang, upahnya dipotong sebesar 5% (lima persen) s. d 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok setiap bulan selama masa hukuman. c. Karyawan yang mendapat hukuman berat kecuali hukuman skorsing, upahnya dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) s. d 15% (lima belas persen) dari Gaji Pokok setiap bulan selama masa hukuman dan insentif Jasa Produksinya dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen). d. Karyawan yang mendapat hukuman skorsing 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan. upahnya dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan dan Insentif Jasa Produksinya dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) e. Dalam hal skorsing lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka selebihnya tidak lagi diberikan Upah dan fasilitas pemeliharaan kesehatan bagi yang bersangkutan. f. Karyawan yang mendapat hukuman berat tidak diberikan kenaikan Gaji Pokok merit increase. (4) Alasan dijatuhkannya hukuman disiplin: a. Hukuman Ringan diberikan jika Karyawan melanggar ketentuan Pasal 94 angka 1 sampai dengan angka 14 dan Pasal 95 angka 1 sampai dengan angka 12. b. Hukuman Sedang diberikan jika Karyawan melanggar ketentuan Pasal 94 angka 15 sampai dengan angka 17 dan Pasal 95 angka 13 sampai dengan angka 17. c. Hukuman Berat diberikan jika Karyawan melanggar ketentuan Pasal 94 angka 18 sampai dengan angka 32 dan Pasal 95 angka 18 sampai dengan angka 52. d. Penjatuhan hukuman diberikan bertahap apabila Karyawan mengulangi pelanggaran ketentuan larangan dan kewajiban yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini. Pasal 97 Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib dan Disiplin Karyawan (1) Pelanggaran yang menyangkut absensi/kehadiran Karyawan dapat diselesaikan/diproses melalui atasan unit kerja dengan mengeluarkan surat peringatan dan/atau sesuai dengan ketentuan penjatuhan hukuman yang berlaku. (2)Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan Disiplin Karyawan diatur dengan Keputusan Direksi. Pasal 98 Rehabilitasi, Remisi dan Pencabutan Hukuman (1) Rehabilitasi, remisi dan pencabutan hukuman ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. (2)Tata cara rehabilitasi, remisi dan pencabutan hukuman diatur dengan Surat Keputusan Direksi. Tim Manajemen Tim Serik t Pekerja AN '-1-4' tr. `19N1 jf dt i. 9-- 43

001_file_pkb.pdf

BAB XIII LEMBAGA KERJA SAMA BIPARTIT DAN PERUNDINGAN BIPARTIT Pasal 99 Lembaga Kerja Sama Bipartit (1) Perusahaan wajib membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKSB) yang berfungsi sebagai Forum Komunikasi dan Konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di Perusahaan. (2) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tata cara, pembentukan, mekanisme dan tugas-tugas LKSB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Direksi. Pasal 100 Perundingan Bipartit (1) Perundingan Bipartit merupakan perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam suatu Perusahaan. (2) Hasil pertemuan pembahasan materi Perundingan Bipartit sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat risalah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. (3) Dalam hal pembahasan materi tidak menghasilkan kesepakatan pada ayat (2) maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan Perundingan Tripartit. (4) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Perundingan Bipartit dibebankan kepada Perusahaan. Pasal 101 Mogok Kerja Hal-hal terkait mogok kerja mengacu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIV KEBIJAKAN BERPERILAKU SALING MENGHARGAI DI TEMPAT KERJA (RESPECTFUL WORKPLACE POLICY) Pasal 102 (1) Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai utama (core values) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). (2) Seluruh pimpinan unit kerja Peruri memberikan contoh yang baik dengan memperlakukan semua dengan sopan dan hormat serta mendorong peningkatan kesadaran akan kebijakan dan prosedur pengaduan yang berlaku. (3)Seluruh pimpinan unit kerja Peruri wajib memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam menduduki seluruh tingkat jabatan di perusahaan. Tim eia men Tim rikat Peke a 44

001_file_pkb.pdf

(4) Seluruh Karyawan wajib bersama-sama mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan dalam rangka menghasilkan lingkungan yang lebih inklusif dan produktif untuk mendorong keberlanjutan perusahaan. (5) Seluruh Karyawan wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip berperilaku saling menghargai di tempat kerja (Respectful Workplace Policy) di lingkungan Peruri sebagai berikut : a. Mengakui dan menghargai perbedaan dalam lingkungan kerja yang beragam dengan berbagai macam latar belakang etnis, ras, kebangsaan, warna kulit, usia, agama, jenis kelamin, disabilitas, sudut pandang atau karakteristik individu lainnya dan sudut pandang untuk mendorong lingkungan kerja yang produktif; b. Menjamin setiap karyawan tidak diperlakukan berbeda karena karakteristiknya serta memiliki kesempatan akses sarana dan prasarana yang sama dan adil; c. Menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang saling menghargai, tidak melakukan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan dalam bentuk apapun d. Bekerja sama dengan langkah-langkah pencegahan yang diperkenalkan oleh manajemen, dan menyadari bahwa temuan perilaku yang tidak dapat diterima di tempat kerja akan ditangani melalui prosedur disipliner yang sesuai. (6) Petunjuk pelaksanaan terkait Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. BAB XV PENYELESAIAN KELUH KESAH Pasal 103 (1) Pada dasarnya Karyawan berhak atas : a. Perlakuan yang layak sesuai dengan peraturan serta ketentuan-ketentuan yang ada dan berlaku di Perusahaan. b. Perlindungan hukum terhadap ketidakadilan atau tindakan sewenang-wenang dari atasannya. (2) Apabila Karyawan merasa tidak puas karena terdapat hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Karyawan tersebut membuat surat kepada atasan langsung untuk mendapatkan penyelesaian dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : a. Tahap I (kesatu) Keluh kesah disampaikan kepada atasan untuk diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan tembusan dapat disampaikan kepada Serikat Pekerja. b. Tahap II (kedua) Dalam hal penyelesaian keluh kesah Tahap I tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang sudah ditetapkan, maka keluh kesah disampaikan kepada Kadiv SDM untuk diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. c. Tahap III (ketiga) Dalam hal penyelesaian keluh kesah Tahap II tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang sudah ditetapkan, maka: 1) Keluh kesah terkait dengan Perselisihan Hubungan Industrial dapat melakukan penyelesaian melalui Perundingan Bipartit. Tim Manajemen Tim Serika Pelserja i'x■ v-tte,1 45

001_file_pkb.pdf

2) Keluh kesah yang tidak terkait dengan Perselisihan Hubungan Industrial dapat melakukan penyelesaian melalui LKSB. BAB XVI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 104 Umum (1) Perusahaan, Karyawan dan Serikat Pekerja harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (2) Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan antara Karyawan yang bersangkutan yang didampingi oleh Serikat Pekerja dan Perusahaan melalui mekanisme Ketentuan Penjatuhan Hukuman Disiplin Karyawan (KPHD). (3)Apabila terpaksa dilakukan PHK, maka proses, mekanisme, dan hak-hak karyawan yang mengalami PHK tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang bertaku. (4) Karyawan yang tidak menerima putusan PHK dapat melakukan upaya hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (5) Karyawan yang mengalami PHK karena mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri berhak atas uang pisah. (6)Ketentuan dan Jenis PHK diatur dalam Surat Keputusan Direksi. Pasal 105 PHK Karena Batas Usia Pensiun (1)Yang dimaksud dengan PHK karena mencapai batas usia pensiun adalah berakhimya hubungan kerja pada saat Karyawan berusia 56 (lima puluh enam) tahun. (2)Karyawan yang dimaksud dengan ayat (1) berhak atas Masa Persiapan Pensiun (MPP) 3 (tiga) bulan. Pasal 106 PHK Karena Pensiun Dini (1) Perusahaan dapat melakukan program pensiun dini dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi. (2) Karyawan yang mencapai usia 46 (empat puluh enam) tahun dapat mengajukan permohonan pensiun dini. (3) Dalam hal Karyawan mengalami pensiun dini sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pengganti hak yang seharusnya diterima serta diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Tim Manajemen Tim Serikat Pekerja k\ "7-97. 5 v-\--Lf5)-..4 P k. 74-"4-/ 54/k 46

001_file_pkb.pdf

Pasal 107 PHK Karena Sakit Berkepanjangan, Cacat Jasmani/Rohani (1)Kepada Karyawan yang tidak mampu bekerja karena sakit atau cacat jasmani/rohani melebihi 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut berdasarkan surat keterangan dokter, maka Perusahaan dapat melakukan PHK dengan diberikan hak pensiun dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2)Apabila Karyawan dinyatakan oleh Dokter mengidap penyakit menular atau alasan lainnya yang berbahaya baik untuk diri sendiri maupun sesama Karyawan di lingkungan kerja, maka Perusahaan dapat melarang yang bersangkutan untuk datang ke tempat kerja dan apabita selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut tidak ada perubahan, Perusahaan dapat melakukan PHK dengan mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam ayat (1). Pasal 108 Selisih Manfaat Pensiun (1) Perusahaan wajib memberikan tambahan manfaat pensiun sekaligus apabila besaran manfaat pensiun sekaligus dari hasil iuran yang dibayar oleh Perusahaan lebih kecil dibanding dengan besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pesangon yang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihitung berdasarkan Gaji Pokok terakhir. (3)Jahartu Yapetri bukan merupakan faktor pengurang uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan UU Ketenagakerjaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018. Pasal 109 Perpanjangan Dinas Aktif (1) Perpanjangan Masa Dinas Aktif (PDA) adalah perpanjangan masa kerja setelah Karyawan mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun ditambah 1 (satu) tahun atas dasar kesepakatan bersama antara Perusahaan dengan Karyawan yang dituangkan kedalam perjanjian. (2) Karyawan yang akan memasuki pensiun, dapat dilakukan Perpanjangan Dinas Aktif dengan pertimbangan: a. Merupakan tenaga langka dan belum ada penggantinya; b. Waktu perpanjangan maksimum 1 (satu) tahun. (3) Ketentuan tentang Perpanjangan Dinas Aktif, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Tim Manajemen Tim Serikftt Pekerla )4(k rb), Af -\\ 47

001_file_pkb.pdf

BAB XVII PENGAWASAN PELAKSANAAN PKB Pasal 110 Perusahaan dan Serikat Pekerja sepakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kesepakatan PKB yang sudah ditandatangani. BAB XVIII PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN MATERI Pasal 111 (1)Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang hak dan kewajiban Karyawan, sebelum ditetapkan oleh Direksi terlebih dahulu dibahas dengan Serikat Pekerja. (2) Masa penyelesaian sebagaimana ayat (1) di atas paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya PKB ini dan dipantau bersama antara Manajemen dengan Serikat Pekerja. (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan-kebijakan Perusahaan, yang mempengaruhi terhadap ketentuan dalam PKB ini, maka perubahan tersebut harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Serikat Pekerja dan dituangkan dalam bentuk addendum, kecuali sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) PKB ini. (4) Pasal-pasal PKB yang besarannya terkait dengan RKAP. akan dirundingkan dengan Serikat Pekerja. BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP Pasal 112 Ketentuan Peralihan (1) Dengan berlakunya PKB ini maka PKB periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali peraturan yang belum diatur Surat Keputusan Direksi dan tidak bertentangan dengan PKB ini dinyatakan masih tetap berlaku. (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan-kebijakan dalam peraturan perundangan yang berlaku, yang dapat mempengaruhi ketentuan yang ditetapkan dalam PKB ini, maka terhadap PKB ini akan diadakan perubahan yang merupakan addendum dan ditandatangani bersama-sama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja. (3) Pelanggaran disiplin Karyawan yang terjadi pada periode PKB sebelumnya mendapatkan sanksi hukuman sesuai PKB pada saat pelanggaran tersebut terjadi, sedangkan tata cara penjatuhan hukumannya sesuai Peraturan Perusahaan yang berlaku pada saat proses pemeriksaan dan persidangan. Tim Manajemen Tim Serikat Peker-a "`-v9'tf■I*\-4 Ii2f. S, (,. _J■1_ '1) 48

001_file_pkb.pdf

im erikat Pekerja Pasal 113 Penutup (1) Setelah PKB ini ditandatangani. Perusahaan harus segera mendaftarkan ke instansi terkait, disosialisasikan, diperbanyak dan dibagikan kepada semua Karyawan (2) PKB ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025. (3) Sebelum berakhirnya masa berlaku PKB ini, Perusahaan dan Senkat Pekerja bersama sama menyusun PKB yang baru. Apabila PKB baru belum selesai pada waktunya maka PKB yang lama dapat diperpanjang secara langsung untuk paling lama 1 (satu) tahun (4)Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja. akan dilakukan musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan. maka penyelesaiannya ditempuh dengan cara yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (5) PKB ini ditandatangani pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 bertempat di Perum Peruri, Jakarta. Serikat Pekerja, Ketua Umum SPPB Sriyanto Ketua Umum SP3 Terry Agustiar Sekretaris SPPB Yohanes Chandra K Sekretaris SP3 Sony Wahyu H. Perum Peruri, C) WIreir 49F1FAKX301817252 . * 004. _ Dwina Septiani Wijay n5 Direktur Utama T m Manajemen v, Ar 49

001_file_pkb.pdf

TIM PERUNDING PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERUM PERURI SERIKAT -ERJA. 441. 4 Esti uryani Ortf 11 vj - 1 /1°I. nyanto Ketua Ketua Fadel Wakil Ketua 0111181 ti. r Wakil Ketua - 1r , Sony Wahyu H il' 2_____ Atok Supratikno Se etaris Sekretaris , p i' A Pe-"-- mana 111.---- Jenal Mustofa A ggota Ang ta Noneng uangsih Anggota ai-z_ zm n Q,,,,.... Romm fr.,,, erfianto Anggota Anggota Didi. /--- Juardi i afrieni An000ta Anggota Mauludy Hijnansyah Anggota. fill ; ndri nsyah Anggota M. Arif Kusumanagara Machroni Anggota Anggota 50

001_file_pkb.pdf