Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Viewer Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2013-013-08.json	Sebabkan Pencemaran Parah, Jepang Diminta Hentikan Ekspor Merkuri ke Indonesia	Sebabkan Pencemaran Parah, Jepang Diminta Hentikan Ekspor Merkuri ke Indonesia \| [CLS] Jepang dinilai mengekspor bencana terhadap lingkungan dan manusia lewat ekspor merkuri yang mereka lakukan ke sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk ke Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Yuyun Ismawati, dari LSM Bali Fokus di sela simposium pembuka sebelum digelarnya konferensi internasional tentang bencana Minamata berjudul “Minamata Convention on Mercury” yang akan dibuka tanggal 9 Oktober 2013. Yuyun menyatakan bahwa kondisi pencemaran merkuri terhadap lingkungan di Indonesia saat ini sudah mencapai taraf mengkhawatirkan.Pada praktek di lapangan masih menurut Yuyun kepada harian berbahasa Jepang, Asahi Shimbun, ekspor merkuri yang dilakukan oleh Jepang ke Singapura seringkali dijual di pasar gelap ke wilayah Indonesia untuk keperluan pertambangan rakyat yang sangat membahayakan lingkungan dan sumber air bagi manusia.Setiap tahun Jepang mengekspor sekitar 100 hingga 150 ton merkuri ke Singapura dan Hong Kong selama lima tahun terakhir. Namun pada kenyataannya permintaan bahan metal cair di kedua negara tersebut sangat rendah. Singapura diduga hanya menjadi pelabuhan sementara bagi masuknya merkuri ke Indonesia.Menurut data yang dimilikinya Yuyun mengatakan, pada tahun 2010, sekitar 280 ton merkuri telah diekspor dari Singapura ke Indonesia. Namun menurut catatan pejabat resmi pemerintah, hanya sekitar 2 ton merkuri yang diimpor dari Singapura ke Indonesia tahun tersebut. “Merkuri diimpor secara ilegal ke Indonesia dari negara-negara mau seperti Jepang, melalui perantara negara ketiga dan digunakan disana,” ungkap Yuyun Ismawati kepada Asahi Shimbun.	[0.9993699789047241, 0.00033445339067839086, 0.00029553149943239987]
2013-013-08.json	Sebabkan Pencemaran Parah, Jepang Diminta Hentikan Ekspor Merkuri ke Indonesia	Sebabkan Pencemaran Parah, Jepang Diminta Hentikan Ekspor Merkuri ke Indonesia \| Bahan metal cair bernama merkuri ini digunakan sebagai campuran dalam pertambangan emas rakyat untuk membersihkan dan memurnikan emas. Namun penggunaan merkuri, sangat membahayakan bagi lingkungan karena limbah metal cair untuk memebersihkan emas ini seringkali dibuang sembarangan ke sumber air dan muara, yang mengakibatkan kontaminasi racun berbahaya bagi spesies-spesies ikan yang menjadi sumber protein bagi manusia. Merkuri sendiri membahayakan manusia karena paparan dalam jumlah besar dan waktu yang panjang akan melemahkan koordinasi kerja syaraf tubuh dan mengakibatkan komplikasi munculnya penyakit lainnya.Menurut laporan dari United Nations Environmental Programme (UNEP) berjudul Mercury, Time to Act, menemukan bahwa merkuri hasil kontribusi manusia di permukaan laut sampai sedalam 100 meter di lautan dunia telah mencapai dua kali lipat dalam seratus tahun terakhir. Dalam laporan ini, UNEP juga menyatakan bahwa sebagian Afrika, Asia dan Amerika Selatan bisa terjadi kenaikan emisi merkuri di lingkungan mereka terutama yang diakibatkan oleh pertambangan emas skala kecil dan pembakaran batubara untuk listrik. Di Indonesia sendiri ada sekitar 800 titik di 22 propinsi yang menjadi sumber pencemaran merkuri akibat pertambangan emas skala kecil atau ASGM (artisanal and small-scale gold mining).Kontaminasi terhadap manusia juga tak kalah mengerikan, dari 20 orang yang bekerja di pertambangan emas tanpa izin dan telah menjalani uji kontaminasi merkuri, 19 diantaranya berada dalam kondisi tercemar merkuri dalam level berbahaya.	[0.9999897480010986, 5.327978669811273e-06, 4.870696557190968e-06]
2013-013-08.json	Sebabkan Pencemaran Parah, Jepang Diminta Hentikan Ekspor Merkuri ke Indonesia	Sebabkan Pencemaran Parah, Jepang Diminta Hentikan Ekspor Merkuri ke Indonesia \| Di seluruh wilayah Indonesia dan dimanapun di belahan dunia ketiga, pertambangan berskala kecil terus bertambah dalam satu dekade terakhir, seiring dengan melonjaknya harga emas. Para ahli mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 250.000 petambang -dan sekitar 1 juta orang pekerja lainnya terlibat dalam proses ini, di setiap pulau di negeri ini. Menurut perkiraan, mereka secara kolektif bisa memproduksi sekitar 60 ton emas setiap tahun, bandingkan dengan jumlah ekspor emas Indonesia secara resmi yang berjumlah 100 ton per tahun.Penggunaan merkuri dalam pertambangan tak berizin ini adalah hal ilegal. Namun beberapa wilayah di Indonesia kini mengandung kontaminasi merkuri tertinggi di dunia: mencapai 1000 miligram per kilogram tanah, menurut Chris Anderson seorang pakar yang melakukan mitigasi masalah ini.Kasus terparah akibat kontaminasi merkuri di abad ini adalah Tragedi Minamata yang terjadi di kota Minamata, Prefektur Kumamoto, Jepang pada tahun 1956 yang disebabkan oleh limbah pabrik PT Chisso yang memproduksi berbagai produk kimia yang mengandung merkuri dibuang ke teluk di kota tersebut dan meracuni ikan yang menjadi sumber protein warga. Antara 200 hingga 600 ton merkuri dibuang ke Teluk Minamata antara tahun 1932 hingga 1960-an. Akibatnya, tak hanya tewas, warga setempat juga mengalami berbagai penyakit gangguan syaraf akibat serangan metil merkuri dalam kadar tinggi. [SEP]	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2021-028-02.json	Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap	Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap \| [CLS] Yohanes Bambang Sumaryo, memutuskan berhenti jadi pelanggan PLN setelah enam tahun pakai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Karena ada aturan yang membatasi Bambang ‘panen’ listrik sebanyak mungkin dari energi surya.“Saya sepenuhnya off grid (tak terhubung dengan jaringan listrik PLN) sekarang, karena regulasi,” kata Ketua Bidang Advokasi dan Edukasi Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) ini dalam diskusi, baru-baru ini.Regulasi yang Bambang maksud adalah Peraturan Menteri ESDM No 49/2018 tentang PLTS atap yang memandatkan PLN hanya membeli 65% dari listrik yang dihasilkan. Bagi Bambang ini membatasi ‘panen’ listrik dari matahari.Dengan jadi off grid, keluar dari jaringan PLN, Bambang bisa memanen sebanyak mungkin energi matahari dan pakai untuk keperluan sehari-hari di rumah.Konsekuensinya, dia harus memasang daya hampir dua kali lipat daya sebelumnya, dan mengintegrasikan dengan baterai yang terisi pada siang hari untuk malam hari. Dengan begitu, dia dapat memanen energi surya semaksimal mungkin dan hemat biaya tagihan listrik bulanan.Pelanggan seperti Bambang, saat ini belum diatur dalam Permen ESDM 49/2018 ini.Selain keluhan yang dialami Bambang, sejumlah kendala masih dijumpai di lapangan.Proses penggantian kWh meter menjadi kendala paling umum dialami pengguna PLTS atap sektor residensial. Survei singkat Institute for Essential Services Reform (IESR) pada perusahaan engineering, procurement and construction (EPC) PLTS atap menunjukkan, lebih 60% harus menunggu minimal satu bulan dan tak sedikit yang di atas tiga bulan.“Dari beberapa informasi konsumen, mereka harus menunggu 3-4 bulan,” kata Mada Ayi dari Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI).Padahal dalam permen, maksimal 15 hari kerja setelah sertifikat laik operasi (SLO) diterima, PLN harus menyediakan perangkat ini.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-028-02.json	Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap	Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap \| Pelanggan komersial dan industri juga mengalami kesulitan terkait permintaan naik ke tingkat pelanggan premium tanpa dasar jelas dan pemberlakuan SLO untuk instalasi di bawah 500 kWp.“Di beberapa lokasi, PLN malah minta upgrade listrik ke lebih mahal untuk dapat net metering itu. Jadi harus bayar lebih mahal,” kata pendiri start up penyedia energi terbarukan Xurya, Eka Himawan.Menurut dia, selain beban hanya 65% listrik akan dibeli, permintaan upgrade dari PLN praktis menggugurkan keekonomian PLTS.“Ini energi kerakyatan. Dibangun oleh rakyat untuk rakyat. Kenapa harus dipersulit?” kata Eka.Keekonomian masih menjadi salah satu faktor penting bagi masyarakat dan berbagai pihak, disamping motivasi lain seperti pelestarian lingkungan dan persepsi bahwa PLTS merupakan teknologi keren dan hi-tech.Perbaikan regulasi yang meningkatkan keekonomian, terbukti menjadi pendorong utama naik pesatnya instalasi PLTS atap di sektor industri. Di Permen 49/2018 menurunkan biaya paralel kapasitas dari 40 jam per bulan jadi lima jam perbulan. Baca juga: Bagaimana Perkembangan Pemanfataan Energi Surya Atap? Target penurunan emisiDengan tenggat waktu yang tinggal empat tahun mencapai target energi terbarukan dan pengurangan emisi sesuai komitmen dalam nationally determined contributions (NDC), partisipasi berbagai pihak, terutama masyarakat, sangat penting dan tak terelakkan.Fabby Tumiwa, Ketua Umum AESI mengatakan, PLTS atap salah satu kontribusi nyata masyarakat untuk capai target itu, yang dapat dilakukan cepat di seluruh Indonesia, tanpa gunakan anggaran pemerintah.Instalasi kumulatif 1 GWp PLTS atap dapat menyerap 20.000-30.000 tenaga kerja per tahun dan mampu menciptakan permintaan untuk pengembangan industri surya dalam negeri. Juga, menurunkan emisi gas rumah kaca 1,05 juta ton per tahun.PLTS atap juga dapat menjadi solusi strategis pemerintah untuk penyediaan akases energi yang berkualitas, berkelanjutan dan tak membebani anggaran negara.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-028-02.json	Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap	Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap \| Pemerintah, katanya, dapat mengganti subsidi listrik untuk rumah tangga atau kelompok penerima subsidi lain dengan PLTS atap hingga mereka dapat pakai listrik cukup untuk kegiatan produktif bahkan tak perlu membayar listrik.“PLN akan diuntungkan dengan kelebihan listrik yang dapat diekspor, dalam jangka panjang subsidi listrik akan hilang seluruhnya,” kata Fabby.Pemasangan 1 GWp PLTS atap untuk penggantian subsidi listrik juga akan menurunkan subsidi listrik hingga Rp1.3 triliun per tahun.KESDM hingga kini masih merevisi Permen 49/2018. Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi KESDM, dalam berbagai kesempatan mengatakan, draf terbaru revisi Permen 49/2018 akan mengembalikan tarif ekspor impor listrik net-metering menjadi satu banding satu sesuai peraturan direktur PLN sebelum permen keluar.Kalau begitu, berarti PLN akan membeli semua listrik produksi PLTS atap, tidak hanya 65% seperti yang dialami Bambang.Selain itu, dalam draf revisi, periode reset kelebihan transfer listrik diperpanjang dari tiga, menjadi enam bulan. Ada pula penyederhanaan proses pendaftaran dan penggantian kWh meter. Dua hal ini jadi keluhan bagi calon pemasang PLTS atap.Bagi AESI, perbaikan ini penting dan mendesak guna memaksimalkan pemanfaatan energi surya yang punya potensi mencapai 19,8 TWp. Hal ini juga mendukung pencapaian target 23% bauran energi terbarukan pada 2025 sesuai target Perpres No 22/2017.“PLTS atap dapat mendukung pencapaian target energi terbarukan yang dicanangkan presiden melalui gotong royong masyarakat.” Baca juga: Kala PLTU Batubara Picu Perubahan Iklim dan Ancaman Kesehatan Masyarakat Fabby bilang, potensi teknis dan minat tinggi masyarakat dan pelaku usaha ikut mendukung program pemerintah melalui pemasangan PLTS atap harus direspon dengan regulasi yang kondusif.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2021-028-02.json	Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap	Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap \| Bagi konsumen rumah tangga, katanya, ketentuan ekspor impor satu banding satu dari dan ke jaringan PLN akan mempercepat waktu pengembalian investasi pelanggan. Proses perizinan yang jelas dan tak berbelit juga kepastian mendapatkan exim meter yang diterapkan seragam di seluruh Indonesia hingga calon pengguna dapat kepastian.Perubahan ada dalam draf, katanya, sudah mengakomodasi masukan berbagai pihak untuk meningkatkan daya tarik dan keekonomian PLTS atap hingga bisa diadopsi lebih luas oleh masyarakat. Terkait waktu reset kelebihan transfer listrik, AESI usul agar waktu enam bulan diperpanjang setidaknya satu tahun.Asosiasi, katanya, juga mengapresiasi langkah pemerintah mendorong peran aktif masyarakat gunakan energi terbarukan dengan perbaikan permen itu.Dia bilang, survei pasar IESR di Jabodetabek, Surabaya, Bali dan Jawa Tengah, menemukan aspirasi calon pengguna PLTS atap untuk tingkat keekonomian, kini lebih baik. Mayoritas responden menginginkan periode balik modal investasi di bawah tujuh tahun.“Dominan 3-5 tahun,” kata Fabby.Hal ini, tak dapat dipenuhi regulasi saat ini. Dengan jadikan tarif ekspor listrik setara tarif impor, periode balik modal dapat diperpendek satu atau dua tahun.“Bila pemerintah serius ingin menunjukkan dukungan pada pemanfaatan energi surya, peraturan harus merefleksikan tingkat keekonomian yang menarik, juga kejelasan produk.”Rasionalitas keekonomian dengan tarif net-metering satu banding satu ini seringkali jadi kekhawatiran PLN. Bila banyak masyarakat pakai PLTS atap, kurangi pemasukan PLN. Kondisi kelebihan pasokan di beberapa wilayah, ditambah penurunan permintaan listrik dan pertumbuhan sales listrik tak tercapai juga banyak terungkap sebagai alasan.Dari simulasi IESR menunjukkan, kalau ada total instalasi 1 GWp PLTS atap, pemasukan PLN hanya akan berkurang 0,25% dengan tarif net metering satu banding satu dan 0,58% dengan tarif satu banding 0,65%.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-028-02.json	Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap	Menanti Perbaikan Aturan PLTS Atap \| “Pemerintah harus mengubah model bisnis dengan kemajuan teknologi yang sudah ada seperti blockchain yang memungkinkan masyarakat menjual listrik peer to peer (p2). PLN harus membuat sistemnya menjadi lebih menarik.” Baca juga: Industri Listrik Surya Bisa jadi Solusi Pemulihan Pasca Pandemi*****Foto utama: Surya atap, energi rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sayangnya, sekarang aturan masih tak bersahabat hingga pemerintah perlu segera lakukan perbaikan regulasi. Foto: dari buletin Ditjen EBTKE Kementerian ESDM [SEP]	[0.007496183272451162, 0.49611595273017883, 0.49638786911964417]
2013-039-06.json	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi \| [CLS] “Kami untuk bikin rumah, kayu dari hutan. Kalo kedapatan bikin rumah, apa kami kena hukum ini? Masyarakat di sana tak bisa bikin rumah karena tak ada kemampuan beli batu.” Demikian ungkapan Haposan Sinambela, mewakili warga Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut), saat ikut rapat di Komisi IV, Senin(8/4/13).Lahan dan hutan kemenyan warga di dua desa ini masuk wilayah konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), milik Sukanto Tanoto. Pemerintah memberi izin kepada perusahaan, tanpa memperhatikan tanah-tanah masyarakat adat. Dia mengutarakan, hutan kemenyan tempat mereka hidup sejak turun menurun ditebangi perusahaan ‘berizin’ untuk diganti kayu putih. Warga protes. Penangkapan oleh polisi kerap dialami warga. Satu konflik belum selesai, akan muncul UU PPH, yang berpotensi menjerat mereka dengan kasus lain. Dia makin khawatir.Senin pagi itu, Sinambela, bersama koalisi masyarakat penyelamat hutan rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI membahas RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU PPH). Berbagai lembaga, seperti Walhi, HuMa, AMAN, KPA, Komnas HAM sampai DKN memaparkan pandangan dan kritikan pada RUU ini. Mereka meminta DPR membatalkan RUU ini dan menilai lebih urgen revisi UU Kehutanan. Komisi IV berjanji membahas masukan pada rapat panja, tetapi tak akan menunda pengesahan RUU pada rapat paripurna, April ini.Rahma Mary, dari HuMa menyampaikan, poin-poin pandangan koalisi (download di sini). Menurut dia, koalisi menyadari, pemberantasan perusak hutan penting. Namun, dia mempertanyakan, mengapa harus membuat UU baru, padahal cukup merevisi UU Kehutanan. “Kenapa revisi UU Kehutanan no 41 tak jadi prioritas? Mengapa harus bahas UU baru?” katanya.	[0.9999998211860657, 9.115430543715775e-08, 9.005590584365564e-08]
2013-039-06.json	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi \| Dia khawatir. Selama pengakuan hutan adat belum ada, maka segala tafsir bisa berlaku bagi masyarakat. Rahma mencontohkan, defenisi terorganisir, dua orang atau lebih, dan diameter kayu 10 cm, dengan tinggi 1,5 meter dalam tafsiran rentan terkena masyarakat adat. “Sudah ada contoh, masyarakat memungut kayu di hutan terkena hukuman.” Sebaliknya, bagi perusahaan atau pengusaha, bukan melarang, justru membolehkan asalkan ada izin dari menteri.RUU ini juga hadir tanpa naskah akademik. “RUU ini tak penuhi syarat formil dan materil, usul revisi UU Kehutanan. Jika disahkan kami akan judicial review,” kata Rahma.Tak jauh beda dengan Nur Hidayati, Kepala Departemen Kampanye dan Advokasi Eksekutif Nasional Walhi. Dia mengatakan, logika dasar RUU PPH sudah salah. “Seolah-olah dengan ada izin serta merta pengelolaan hutan baik. Padahal izin-izin diberikan dengan proses bermasalah.”UU ini juga berada di tengah situasi ketidakjelasan pengukuhan kawasan hutan, dan pemberian izin tak benar, yang menimbulkan konflik. “Banyak konflik karena banyak izin tak benar dan berujung kriminalisisi pada masyarakat. Keadaan ini juga terjadi karena ada kesenjangan. Izin-izin lebih banyak kepada korporasi daripada kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan hutan. “Hingga banyak ketimpangan dalam pemanfaatan hutan bagi masyarakat Indonesia.”Menurut dia, jangan sampai RUU PPH ini hanya menjadi ajang kebijakan kejar target kerja DPR. “Kalau ini nanti disahkan, DPR harus sadar ikut berdarah-darah dengan konflik yang akan terjadi di masa mendatang.”Erasmus Cahyadi, Direktur Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengungkapkan, hukum apapun harus mempertegas status kuasa atas kawasan hutan. Jadi, dalam membuat UU baru, harus mengoreksi UU Kehutahan yang selama ini tak pro dan tak memberikan keadilan masyarakat.	[0.9999998211860657, 9.115430543715775e-08, 9.005590584365564e-08]
2013-039-06.json	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi \| Jika memang ingin menyasar penegakan hukum bagi perusak hutan, mestinya dengan merevisi UU Kehutanan tahun 2009. Saat ini, katanya, kuasa kawasan hutan belum jelas, hingga berpotensi melanggar hak-hak masyarakat. “Dalam UU Kehutanan, hutan adat masih diletakkan sebagai bagian hutan negara. Kami perkarakan di Mahkamah Konstitusi dan keputusan belum keluar. RUU apapun yang berkaitan dengan sektor kehutanan mesti dibuat jika tata kuasa atas kehutanan itu sudah jelas.Dede Shineba, dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pun angkat bicara. Menurut dia, koalisi prihatin dengan kerusakan dan berbagai permasalahan hutan di Indonesia. “Tetapi apakah UU bisa mengatasi hal itu?” UU ini, hanya mengatur dua hal, pembakalan liar dan soal penggunaan izin tak sah. Jika masalah perusakan hutan, sudah ada UU Kehutanan yang mengatur. Dede menyarankan, guna memperkaya RUU ini harus ada harmonisasi dengan UU lain.Mengenai penunjukan kawasan hutan, masyarakat adat sedang uji materil di MK. Jika dikabulkan dan UU sudah disahkan tentu akan revisi lagi. “Kerusakan hutan memang harus jadi perhatian dan harus diatasi, tetapi RUU ini harus diperbaiki lagi.”Dari Dewan Kehutanan Nasional (DKN) pun menyerahkan pandangan resmi kepada Komisi IV (lihat di sini). Martua Sirait, Anggota Komisi Lingkungan dan Perubahan Iklim DKN mengingatkan kembali di kawasan hutan ada sekitar 30 ribu desa. “Hingga defenisi-defenisi yang digunakan dalam RUU ini akan sangat berbahaya.” Belum lagi, dari 120 juta hektar kawasan hutan yang ditunjuk, baru 16 persen selesai pengukuhan. Padahal, izin-izin legal masih bertumpang tindih pada desa-desa itu.“Prihatin, tumpang tindih ini belum selesai. Saat yang sama RUU atur itu tanpa selesaikan akar masalah. Kami dorong percepatan penetakan kawasan hutan. Pandangan kami sama, bukan buat UU ini tapi amandemen UU Kehutanan. Masalah ada di sana.”	[0.01646406203508377, 0.9831623435020447, 0.00037361495196819305]
2013-039-06.json	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi \| Sandra Moniaga dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun mengemukakan pandangan resmi lembaga ini (lihat di sini). Komnas HAM, meminta DPR RI menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusahan Hutan (RUU PPH) sampai ada jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat adat maupun lokal yang hidup bergantung dari hutan.Koalisi menyinggung pula, pembahasan RUU PPH terkesan tertutup. Di dalam website DPR pun tak ada progres pembahasan RUU ini. Bahkan, masih tercantum di sana judul lama: RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.DPR menyakinkan betapa penting UU ini. Meskipun begitu, mereka akan menerima masukan koalisi dan membahas dalam rapat. Sidang komisi ini dipimpin Firman Soebagyo dan Herman Khaeron. Hadir pula beberapa anggota panja Komisi IV.Berulang kali para kru Komisi IV ini mengatakan, RUU PPH sudah mengalami proses panjang, memasuki sidang keenam bahkan dibahas pada dua periode DPR, hingga sulit ditunda. Anggaran pun sudah banyak terpakai.Firman Soebagyo, Wakil Ketua Komisi IV coba menjelaskan berbagai ungkapan dari koalisi. Kata dia, DPR sudah ada naskah akademik tahun 2010, saat membahas RUU Pemberantasan Pembalakan Liar (PPL). Dalam proses itu berkembang, ternyata kerusakan hutan tak hanya karena ditebang, juga pembakaran dan perkebunan yang ditanam tanpa izin. Lalu, fokus masalah penegakan hukum. RUU pun berganti nama.Dia juga menyebut Hariadi Kartodihardjo, sebagai salah satu sumber yang memberikan masukan kepada Komisi IV. Hariadi sudah memberikan pandangan, tetapi tampaknya tak masuk perbaikan RUU (lihat di sini).Firman keberatan pembahasan RUU ini dibilang desas desus dan tertutup. “Tidak enak.” “Kami studi banding ke Brazil. Justru punya konsep seperti ini karena ada lembaga yang terintegrasi dan tak mengambil fungsi peran lembaga lain.”	[0.013069942593574524, 0.020550377666950226, 0.966379702091217]
2013-039-06.json	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi \| Namun, dia menyambut positif masukan dari koalisi. “Ini hal positif untuk komunikasi terus kepada kita. Ini paripurna. Masyarakat harus proaktif.”Ungkapan senada dari Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV. Dia mengatakan, UU tak bisa terwujud tanpa naskah akademik begitu juga RUU PPH. RUU ini menggunakan naskah akademik RUU PPL pada 2010. “Ini sudah dikonsultasikan dengan tiga perguruan tinggi. Itu konsultasi publik kepada masyarakat luas. Bukan hanya unsur civitas akademika. Termasuk Dinas Kehutanan dan para lembaga swadaya masyarakat. Itu prosedur standar.”Pengakuan Herman, setelah ada naskah akademik lalu berkoordinsi dan disingkronkan dengan UU lain. “Kami diuji seluruh anggota Badan Legislatif. Tidak serta merta RUU ini jadi insiatif.”Dia menjelaskan, bahasan RUU ini tak hanya Komisi IV juga Kementerian Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM. “Ini juga dikonsultasikan dengan sekretariat jendreal per UU-an agar tak menyimpang.”Menurut dia, pembahasan RUU ini sudah enam kali masa sidang dan dua kali sidang pendek. “Dua kali masa periode juga. Jadi sudah (proses) panjang.” Herman menyakinkan, hak-hak rakyat sudah dikedepankan. Salah satu lewat, pengecualian kepada masyarakat peladangan tradisional yang menebang hutan tak terkena UU ini.“Jika ada kekurangan, silakan kasih masukan, masih ada waktu. Hingga tak serta merta seolah-olah kami lupakan masyarakat, mengabaikan hak rakyat, lupakan HAM. Seolah-olah kami tak ada kerja. Kita masih ada idealisme itu.”Hardisoesilo, Anggota Komisi IV juga menanggapi koalisi. Menurut dia, hal-hal terkait hukum adat, tidak diatur dalam RUU ini karena sudah ada dalam UU Kehutanan. Namun, dia tak menjelaskan pasal-pasal yang menjadi kekhawatiran koalisi rentan mengkriminalisasi masyarakat di kawasan maupun sekitar hutan.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2013-039-06.json	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi \| RUU ini, katanya, melalui perjalanan panjang, sudah enam masa kali masa persidangan hingga sulit dihentikan. Hardi mengakui ada beberapa hal dalam RUU ini harus diperbaiki. “Kita ada tahapan bahasan tingkat I dengan para menteri dan pembahasan paripurna. Saya usulkan pada panja, dan jangan berhenti bahas. Justru kita bahas kembali dengan coba pertimbangan dan mengacu yang disampaikan koalisi.” Hanya anggota komisi, Ian Siagian, dari Fraksi PDIP setuju penundaan pengesahan RUU PPH, sampai ada perbaikan seperti masukan koalisi. Kata dia, masukan koalisi perlu dipertimbangkan. “Karena toh kalau kita paksakan minggu ini disahkan, mereka akan judicial review. Ini perlu masukan tertulis dari koalisi.Dia menyatakan, komisi tak pernah tertutup dalam membahas UU ini. “Saya juga melihat kekurangan tim kami. Kami ini seiya sekata dengan koalisi: bagaimana bisa perbaiki hutan.” “Saya rasa koalisi dan kita ingin buat UU yang sempurna.”Ian tak ingin UU ini gugur di MK. “Jangan sampai kita ketok, lalu gugur lagi. Mendingan kita tunda dulu, demi kebaikan, kita pertimbangkan agar lebih sempurna UU ini.” Dia meminta, koalisi, termasuk DKN, Komnas HAM, memberikan masukan tertulis. “RUU akan masih ke panja dan tiap fraksi akan berikan pendapat. Fraksi kami masih liat poin-poin yang perlu disempurnakan. Tapi apakah kami hanya satu fraksi? Kami tak tahu. Mohon pertimbangkan.”Dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan, penting kehadiran UU PPH dalam mengisi kekosongan hukum yang tak ada dalam UU Kehutanan No 41 tahun 2009. Namun, mereka juga meminta Komisi IV mempertimbangkan masukan-masukan koalisi demi perbaikan isi RUU PPH ini.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2013-039-06.json	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi \| Bambang Soepijanto, Dirjen Planologi, Kemenhut, mendukung perbaikan RUU PPH dari masukan koalisi. Salah satu, pada analisis subtansi koalisi tentang harmonisasi UU perlu mendapatkan perhatian dalam pembahasan pada RUU PPH. “Jangan sampai ada kontra dan tidak ada kejelasan defenisi.” Begitu juga komitmen Komisi IV dan pemerintah terhadap kekhawatiran ‘mengkriminalisasi masyarakat.’ “Ini perlu koreksi. Adakah pasal seperti itu? Barangkali perlu disisir hal semacam itu.”Kajian koalisi yang menyebutkan, RUU PPH tak menghentikan degradasi hutan, kata Bambang, sebenarnya tak termasuk hal-hal dalam penyusunan kebijakan publik. Poin itu, masuk dalam efektif tidaknya kebijakan itu. “Ini terkait evaluasi terhadap kebijakan. Tapi secara substansi apa yang diminta koalisi perlu dipertimbangkan. Prinsipnya, kami menyambut baik karena dalam penentuan sebuah kebijakan memang ini bagian koreksi pada kita semua.” Made Subagya dari Kemenhut menyakinkan, dalam RUU ini tak akan menyasar rakyat kecil. “RUU P2H memang untuk pemberantasan perusakan hutan. Jadi jelas memberantas. Saya sangat apresiatif, dalam diskusi-diskusi selalu diungkapkan rakyat kecil jangan kena. Jadi kita batasi, yang disasar kejahatan terorganisasi. Jika kerusakan dampak besar, kena.”Dia membenarkan, sudah ada UU Kehutanan no 41 tahun 2009. Namun UU itu belum bisa menjerat cukong atau pemberi modal. “Gimana cukong bisa ditindak, selama ini disitu kekurangan kita,” ucap Made.Darori, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemenhut, yang sekaligus mengumumkan mundur dari kementerian mengatakan, RUU ini bertujuan baik. Sebab, selama ini Kemenhut mengalami kesulitan dalam penegakan hukum kasus-kasus kehutanan.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2013-039-06.json	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi	RUU PPH Jalan Terus, DPR Janji Perhatikan Masukan Koalisi \| Dia mencontohkan, dari 870 kasus sektor perkebunan dengan 85 juta hektar, tambang 1.707 kasus, 8 juta hektar lebih dan kerugian negara Rp362 triliun, banyak bebas. “Apa yang terjadi? Setelah kita lakukan penyelidikan. Kami tangkap pengusaha, ternyata UU sangat lemah. Memang UU Kehutanan pidana maksimal tujuh tahun, kenyataan banyak bebas. Itulah mengapa kami dorong UU ini.”San Afri Awang, Staf Ahli Menteri Kehutanan menyatakan, secara subtansi sebetulnya masyarakat adat ingin ditempatkan pada posisinya tetapi belum terumuskan secara nyata. “Karena itu, pada step ke depan perlu diperiksa ulang.” RUU ini, memang bukan RUU sapu jagat. “Kita fokus betul pada hal-hal substansial yang merusak. Ketika berbicara mengenai perladangan tradisional, kata Awang, ada problem tersendiri. “Yang kita maksudkan jangan sampai masyarakat desa yang biasa buka lahan dengan konsep tebas dan bakar terkena kasus ini. Jadi kita tak beri perlindungan. Katanya kita lindungi. Ini yang perlu diperjelas di dalam rumusan yang akan kita rumuskan ke depan.” Dalam RUU ini dianggap merusak itu menebang pohon. “Saya kira perlu duduk lagi untuk paskan.”Klik di sini jika ingin melihat draf RUU Pemberantasan Kerusakan Hutan [SEP]	[0.9999897480010986, 5.327978669811273e-06, 4.870696557190968e-06]
2012-042-14.json	Pembunuh Orangutan Divonis Hukuman Ringan	Pembunuh Orangutan Divonis Hukuman Ringan \| [CLS] Vonis Pengadilan Negeri Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur menjatuhkan hukuman 8 dan 10 bulan penjara bagi pembunuh orangutan di Kecamatan Telen dan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dua terdakwa, yaitu Tajar dan Tulil adalah karyawan PT Cipta Prima Selaras, sementara dua terdakwa lain Leswin, dan Tadeus, karyawan PT Sabhantara Rawi Sentosa.Tajar dan Tulil divonis 10 bulan dan denda Rp50 juta, subsider dua bulan kurungan. Sedangkan Leswin dan Tadeus divonis delapan bulan dan denda Rp25 juta, subsider dua bulan kurungan.Dalam sidang sebelumnya jaksa Dodi Gazali Emil menuntut Tajar dan Tulil yang membunuh orangutan di Kecamatan Muara Ancalong dengn hukuman satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan Leswin dan Tadeus yang tersangkut pembunuhan orangutan di Telen, dituntut dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider enam bulan kurungan.Vonis hukuman penjara selama delapan dan 10 bulan yang dijatuhkan pada sidang Senin (21/5) itu dinilai terlalu ringanoleh organisasi Centre For Orangutan Protection (COP). Mereka menilai putusan hakim tersebut mengindikasikan penegakan hukum terhadap pembataian hewan dan biantang yang dilindungi sangat lemah.“Vonis kasus orangutan di Kutaikartanegara sama saja dengan vonis di Sangatta. Ini tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku pembantaian dan pembunuhan orangutan,” kata Juru Kampanye COP Arfiani Khairunnisa kepada Media Indonesia, menanggapi vonis kasus tersebut.Ia mengatakan, penyelamatan orangutan yang dilakukan oleh negara selama ini sama sekali tidak memberikan hasil, karena hukuman terhadap pelaku yang terbukti bersalah sangat ringan. Untuk itu harus ada efek jera terhadap pelaku kejahatan pembunuhan hewan yang dilindungi, termasuk orangutan. Apalagi, orangutan merupakan binatang asli Indonesia yang ada di dua pulau, yakni Kalimantan dan Sumatra.	[0.9999903440475464, 4.711161182058277e-06, 4.907773927698145e-06]
2012-042-14.json	Pembunuh Orangutan Divonis Hukuman Ringan	Pembunuh Orangutan Divonis Hukuman Ringan \| “Dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam, hukuman maksimal terhadap pelaku kejahatan hewan dilindungi adalah lima tahun penjara. Oleh karena itu, harusnya (pelaku) dihukum maksimal, karena habitat orangutan di Kalimantan Timur terus merosot akibat pembukaan lahan kelapa sawit dan pertambangan secara masif,” tuturnya.Menurut data yang dikeluarkan International Workshop on Population Habitat Viability Analysis (PHVA)- tahun 2004, populasi orang utan di Kalimantan ada sekitar 57.797 ekor. Sementara populasi orang utan di Sumatera ada 7.501 individu, seperti yang dilansir oleh situs The Borneo Orangutan Survival Foundation. Namun jumlah itu diperkirakan terus menyusut sekitar 2% setiap tahun seiring dengan maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. [SEP]	[0.9999897480010986, 5.327978669811273e-06, 4.870696557190968e-06]
2016-006-15.json	Ekor Dinosaurus Ini Tersimpan Rapi Dalam Batu Ambar	Ekor Dinosaurus Ini Tersimpan Rapi Dalam Batu Ambar \| [CLS] Ilmuwan takjub sekaligus gembira ketika menemukan sebuah potongan dari bagian tubuh dinosaurus yang diperkirakan hidup 99 juta tahun silam. Inilah pertama kali dalam sejarah, peneliti menemukan potongan tubuh yang sempurna dan berbulu.Selama ini, tubuh dinosaurus diyakini hanya memiliki sisik dan kulit yang tebal. Penemuan ini bisa sungguh menyadarkan kita, bila binatang prasejarah itu memiliki bulu.Seperti diterbitkan dalam Jurnal Current Biology, fosil ekor dinosaurus tersebut ditemukan dalam batu ambar yang sedianya akan dijadikan perhiasan. Fosil itu tersimpan sempurna, termasuk tulang, jaringan lunak, dan bahkan bulu, yang terawetkan dalam batuan damar tersebut. Akhirnya, batu ambar yang terbentuk dari sisa getah damar tersebut, batal dijadikan perhiasan dan kini digunakan sebagai objek penelitian intensif.Lida Xing, peneliti dari China University of Geosciences, menemukan batu ambar tersebut di sebuah pasar di Kota Myikitna, Myanmar, dalam kondisi yang sudah digosok sehingga terlihat mengkilat. Setelah menelisik asal muasal batu tersebut, Xing berhasil mengetahui lokasi asal penambangan batu itu.Dari observasi Xing, bulu yang terdapat dalam batu ambar itu adalah ekor dinosaurus mini, bukan burung purba. “Ekornya fleksibel dan bulunya tersusun menyamping ke bawah,” kata Xing sebagaimana dikutip dari National Geographic.Sampel ini sungguh meyakinkan peneliti sebagai momen paling awal perbedaan mendasar antara bulu burung terbang dengan bulu dinosaurus. Hasil CT scan dan analisis mikroskopis pada ekor sepanjang 1,4 inci yang berada di dalam gumpalan resin itu menunjukan, ada delapan tulang dari tengah atau akhir dari panjangnya. ekornya tipis itu diduga awalnya terdiri lebih dari 25 tulang.Berdasarkan struktur ekor, peneliti percaya ekor tersebut memang miliknya coelurosaur remaja. Ia merupakan bagian dari kelompok dinosaurus theropoda yang mencakup segala sesuatu dari tyrannosaurus dengan burung moderen.	[0.0002922558633144945, 0.00040944674401544034, 0.9992982745170593]
2016-006-15.json	Ekor Dinosaurus Ini Tersimpan Rapi Dalam Batu Ambar	Ekor Dinosaurus Ini Tersimpan Rapi Dalam Batu Ambar \| Adanya artikulasi tulang ekor dalam sampel itu, memungkinkan peneliti untuk mengesampingkan kemungkinan bahwa bulu tersebut milik burung prasejarah. Burung moderen yang paling dekat nenek moyang Cretaceous, memiliki satu set ekor menyatu tulang yang disebut pigostil. Ini yang memungkinkan bulu ekor untuk bergerak sebagai satu kesatuan.Ambar telah lama menjadi anugerah bagi para ahli paleontologi. Sejumlah makhluk ditemukan terkubur dalam ambar, termasuk serangga, kadal, amfibi, mamalia, dan burung. Demikian pula dengan tumbuhan seperti bunga.Kaachin State, kota di utara Myanmar tempat batu itu berasal merupakan wilayah penambangan ambar terkenal sejak 2.000 tahun lalu. Dalam 20 tahun terakhir, ilmuwan mulai menaruh perhatian lebih pada wilayah tersebut karena tingginya jejak dinosaurus yang terjebak dalam batu ambar. [SEP]	[0.0002922558633144945, 0.00040944674401544034, 0.9992982745170593]
2012-019-19.json	Seekor Paus Bungkuk Mati Terdampar di Jambi	Seekor Paus Bungkuk Mati Terdampar di Jambi \| [CLS] Benda yang sebelumnya diperkirakan kapal kandas oleh warga di desa Sungai Jambat, Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dipastikan oleh BKSDA Jambi adalah seekor paus. Paus yang sudah terdampar sekitar 10 hari ini sudah mati dan mulai membusuk. Menurut Nurazman Kepala Seksi Wilayah III BKSDA Jambi mengatakan “Paus yang terdampar ini adalah jenis paus Bongkok, sama seperti yang pernah terdampar di daerah Tabanan Bali”.Terdamparnya paus di Desa Sungai Jambat ini terjadi untuk pertama kalinya di Jambi. Hingga saat ini BKSDA Jambi belum bisa memastikan jenis kelamin paus karena memang selama ini pihak BKSDA belum pernah melakukan penelitian mengenai paus. Nurazman memperkirakan paus bongkok ini terdampar akibat kesalahan navigasi atau terlalu jauh mencari makan sehingga masuk ke dalam cekungan daratan karena lokasi ditemukannya paus ini adalah cekungan.Paus Bungkuk dikenal dengan nyanyian magisnya yang dapat terdengar hingga jauh dikedalaman laut. Paus ini dapat ditemukan hampir diseluruh garis pantai dunia dan melakukan migrasi hingga 25.000 kilometer setiap tahunnya. Paus Bongkok hanya makan pada saat musim panas dan mencari makan di perairan kutub dan pada musim dingin paus ini bermigrasi ke perairan bersuhu lebih hangat dekat garis khatulistiwa untuk berkembangbiak dan melahirkan anak.Paus bungkuk adalah salah satu spesies dilindungi di dunia, meski dalam Daftar Merah IUCN spesies ini masuk kategori beresiko rendah. Ancaman bagi si besar ini umumnya bertabrakan dengan kapal, bersangkutan dengan alat pancing, dan perburuan untuk diambil dagingnya. Jepang adalah salah satu negara yang banyak memburu paus untuk kepentingan konsumsi. [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-040-11.json	Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022	Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022 \| [CLS] Standardisasi pengelolaan tambak udang superintensif dinilai sangat penting agar bisa menjadi acuan masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin menekuni budidaya udang vaname dengan hasil panen optimal. Dengan standardisasi juga, kendala-kendala yang dihadapi selama melakukan budidaya udang bisa diminimalisir.Hal ini ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, saat meninjau Instalasi Tambak Percobaan (ITP) Punaga, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/6/2021). Instalasi ini berada di bawah naungan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Pusat Riset Perikanan, BRSDM KKP.“Harus ada standar yang kita keluarkan sebagai acuan dalam mengelola tambak superintensif ini. Misalnya, standardisasi PH air, ukuran kolam, padat tebar, termasuk supply energinya sampai itu nemu. Itu namanya penelitian. Jadi ada waktu penelitian yang jadi toleransi sampai kita mendapat hasil paling optimal untuk disampaikan ke masyarakat dan industri,” ungkap Trenggono saat berdialog dengan peneliti di lokasi tambak.Trenggono berharap standardisasi pengelolaan tambak udang superintensif terealisasi di tahun 2022, sehingga dapat digunakan sebagai acuan oleh masyarakat dan pelaku usaha yang ingin menekuni tambak udang superintensif. Teknik budidaya ini dinilai sebagai salah satu kunci peningkatan produksi udang di masa depan.baca : Udang Indonesia di Lingkaran Kuantitas, Kualitas, dan Keberlanjutan Lingkungan Dengan teknologi superintensif hasil panen bisa berkali-kali lipat lebih banyak dari hasil produksi tambak udang konvensional, semi intensif maupun intensif. Sebagai contoh, hasil panen per hektare tambak superintensif mencapai 40 ton per tahun. Operasional tambak ini juga lebih ramah lingkungan, sebab sudah dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2021-040-11.json	Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022	Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022 \| “Kalau flow budidayanya sudah bagus bener. Air mulai diambil dari laut, masuk tandon, kemudian dibeningkan lagi baru masuk ke kolam budidaya. Terdapat IPAL juga sehingga tidak mencemari laut,” ungkapnya.Selain standardisasi pengelolaan, Trenggono juga meminta jajarannya menghitung lebih detail biaya produksi udang per kilogramnya pada ukuran kolam tertentu. Perhitungan ini penting untuk menarik minat pelaku usaha untuk berinvestasi, dan memudahkan mereka dalam menjalankan kegiatan budidaya udang vaname superintensif.“Ini dihitung lagi ya, sampai dapat harga yang ideal,” ujarnya.Trenggono optimis budidaya tambak udang superintensif dapat segera diterapkan untuk segmentasi industri maupun rumah tangga. Kegiatan tersebut dinilai dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. KKP sendiri siap membantu masyarakat dari sisi infrastruktur maupun pinjaman permodalan.“Kalau ini bisa dijalankan tahun ini, sehingga tahun 2022 kita punya standar, Ditjen Perikanan Budidaya bisa segera mengimplementasikan ini ke masyarakat, termasuk kolam bundar, lalu kita buatkan instalasinya. Wah sejahtera ini,” ujarnya.baca juga : Bagaimana Cara Manfaatkan Tambak Udang Non Aktif? Spesifikasi tambak udang superintensif sendiri meliputi kawasan supratidal, central drain yang dikoneksikan dengan collector drain, kincir, blower, otomatic feeder, hingga IPAL dengan volume 30 persen dari total volume tambak.Untuk tambak superintensif di ITP Takalar sendiri, terdapat 12 kolam dengan luas masing-masing 1.000 meter persegi, dengan padat tebar benur 500-1000 ekor. Pada kolam dengan padat tebar 500 ekor per meter persegi, produksi bisa mencapai 5 ton per kolam per siklus. Sedangkan yang padat tebar 1000, hasil produksi bisa sampai 10 ton per kolam per siklus.	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2021-040-11.json	Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022	Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022 \| Selain berdialog dengan peneliti, Trenggono bersama Kepala BRSDM KKP Sjarief Widjaja, pejabat eselon I KKP dan perwakilan Pemda Takalar, meninjau satu per satu sarana dan prasarana tambak yang ada di instalasi tambak percobaan Punaga dan menyaksikan panen parsial di salah satu tambak. Produksi Benih Rajungan Pada kunjungan ini, Trenggono juga meminta jajarannya di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, untuk meningkatkan jumlah produksi benih rajungan. Langkah ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari mencari dan membudidayakan komoditas tersebut.“Tingkatkan lagi produksinya. Rajungan ini juga termasuk komoditas perikanan yang punya nilai tinggi di pasar,” ungkapnya.BPBAP Takalar merupakan tempat pengembangan dan penerapan teknik/teknologi pembenihan, pelestarian serta perlindungan budidaya air payau. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi rajungan, udang windu, vaname, nila salin, kakap putih hingga rumput laut.Untuk rajungan sendiri, BPBAP Takalar mampu memproduksi 500 ribu hingga 1 juta ekor benih per tahun. Benih-benih tersebut lalu didistribusikan ke masyarakat, petambak, hingga untuk restocking di perairan di sekitar Takalar.Menurut Trenggono, rajungan punya nilai ekonomi tinggi dan penyerapannya di pasar lokal maupun internasional cukup tinggi. Rajungan bersama kepiting termasuk dalam lima komoditas ekspor perikanan unggulan Indonesia. Berdasarkan data BPS Januari – April 2021, ekspor rajungan dan kepiting sebesar USD150,86 juta.Dalam kunjungan kerja tersebut, Trenggono turut meninjau fasilitas laboratorium yang ada di BPBAP Takalar. Trenggono mendukung penuh kegiatan perekayasaan maupun inovasi dalam rangka meningkatkan produktivitas subsektor perikanan budidaya di Indonesia.baca juga : Prinsip Keberlanjutan untuk Penyelamatan Kepiting dan Rajungan, Seperti Apa?	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-040-11.json	Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022	Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022 \| Kepala BPBAP Takalar, Supito, mengaku siap menambah jumlah produksi dan akan melakukan sejumlah inovasi untuk mencapai angka produksi yang optimal. Selain rajungan, inovasi untuk komoditas lain juga dilakukan, seperti rumput laut dan nila salin.“Tentu kami akan melakukan inovasi-inovasi, karena memang kebutuhan benih rajungan ini tinggi,” ujarnya.Pada kesempatan ini Trenggono menyerahkan bantuan benih udang windu sebanyak 1,2 juta ekor kepada lima kelompok petambak di sana. Kunjungan Pelabuhan Perikanan Untia Selain ke Kabupaten Takalar, Trenggono juga melakukan kunjungan ke pelabuhan perikanan di Kota Makassar.Menurutnya, pelabuhan perikanan merupakan komponen penting dalam sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu, produktivitas pelabuhan perikanan perlu dijaga dan butuh kerja sama semua pihak untuk memastikan hal tersebut terjadi.“Tidak hanya oleh KKP, dukungan dari pemerintah daerah (Provinsi maupun Kota) agar nilainya bisa meningkat,” ujar Trenggono saat meninjau langsung Pelabuhan Perikanan (PP) Untia, Kota MakassarProduktivitas perikanan tangkap di pelabuhan ini diyakini dapat ditingkatkan karena potensi yang dimilikinya. Pelabuhan perikanan Untia berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali.Daerah penangkapan ini memiliki potensi tangkapan sebesar 1.177.857 ton. Selain itu, pelabuhan ini terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di Kota Makassar dekat Pelabuhan Umum dan Bandara, serta sentra pemasaran ikan dan distribusi ikan.Pada tahun 2020, produksi tangkapan di pelabuhan perikanan ini mencapai 4.835 ton atau senilai Rp96 miliar dengan hasil tangkapan didominasi oleh jenis ikan tongkol, kurisi, cakalang, dan layang.baca juga : Benarkah Pemulihan Subsektor Perikanan Dilupakan Pemerintah Indonesia?	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-040-11.json	Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022	Standardisasi Pengelolaan Tambak Udang Superintensif Diharapkan Ada Pada 2022 \| Pengoptimalan fasilitas di pelabuhan perikanan Untia rencananya akan dilakukan dengan menambah rambu navigasi dan pembangunan breakwater. Langkah ini nantinya diharapkan akan meningkatkan aktivitas bongkar muat ikan pada pelabuhan ini sehingga lebih ramai dari sebelumnya.Selain untuk meningkatkan produktivitas tangkapan, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik PP Untia agar para investor pelaku perikanan menanamkan modalnya.Majunya pelabuhan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang potensial untuk pengembangan perikanan, baik untuk konsumsi dalam negeri dan lokal maupun untuk ekspor. Hal ini dikarenakan budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang gemar mengonsumsi ikan. Dibuktikan dengan angka konsumsi ikan (AKI) provinsi ini pada tahun 2020 yaitu 72,28 kg per kapita. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-009-20.json	Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera	Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera \| [CLS] Baca sebelumnya:Gunung Raya, Rumah Gajah Sumatera yang HilangGajah Sumatera yang Tidak Lagi Mendatangi Danau RanauDulu Bersahabat, Kenapa Sekarang Manusia Memusuhi Gajah?** Dari masa lalu hingga hari ini, hutan dataran tinggi di Kabupaten Ogan Komering Ulu [OKU] Selatan, Sumatera Selatan, merupakan habitat gajah sumatera [Elephas maximus sumatranus]. Meskipun luasan hutan terus berkurang, banyak gajah ditangkap dan dipindahkan, namun sejumlah individu masih bertahan. Apa yang harus dilakukan?“Harus dipertahanankan habitatnya dan dibuat koridor. Menghilangkan gajah yang hidup di OKU Selatan sama saja melawan hukum alam, yang dampaknya sangat buruk bagi kehidupan manusia dan lingkungan,” kata Hendra Setyawan dari Jejak Bumi Indonesia [JBI], sebuah organisasi peduli lingkungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu [OKU] Selatan, awal Januari 2023.Harus ada modal untuk mempertahankan hutan di Kabupaten OKU Selatan sebagai habitat dan koridor gajah. Pertama, secara budaya masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang arif dengan gajah. Mereka hidup harmonis.“Pengetahuan ini dimiliki Suku Ogan, Suku Kisam, Suku Ranau, Suku Dayo, dan Suku Komering, yang hidup di sekitar atau di dalam hutan,” kata Hendra.Kedua, hutan harus dipertahankan. Di OKU Selatan belum ada aktivitas penambangan mineral yang membuka dan mengubah bentang alam.“Hutan konservasinya sekitar 173.029,38 hektar, seperti hutan lindung dan suaka margasatwa, serta hutan produksi [17.845 hektar] dan hutan produksi terbatas [10.238 hektar],” katanya. Yusuf Bahtimi, peneliti gajah yang tengah menyelesaikan doktoral di Universitas Oxford, Inggris mengatakan, populasi gajah di OKU Selatan merupakan gajah sumatera tersisa yang hidup di dataran tinggi di Sumatera Selatan.	[0.0002922558633144945, 0.00040944674401544034, 0.9992982745170593]
2023-009-20.json	Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera	Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera \| “Kondisinya kian kritis. Semua gajah sumatera tersisa harus dijamin ruang hidupnya. Termasuk di wilayah dataran tinggi OKU Selatan,” kata Syamsuardi, Ketua PJHS [Perkumpulan Jejaring Hutan dan Satwa].Gajah itu menjaga hutan. Hutan itu sumber kehidupan kami.“Sebenarnya, kami kecewa dengan pemindahan gajah saat konflik dulu [1985-1990-an], sebab masih ada cara lain. Misalnya, menghentikan semua aktivitas yang membuka hutan,” kata Iptoni [57], warga Desa Tanjung Kemala, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah [BPRRT], Kabupaten Ogan Komering Ulu [OKU] Selatan, Sumatera Selatan. Gunung Pesagi-Gunung RayaSatu potensi penetapan habitat dan koridor gajah di Kabupaten OKU Selatan adalah Lanskap Gunung Pesagi-Gunung Raya. Sebab, masih banyak ditemukan kelompok gajah dan hutannya juga lebat.“Kami yakin masi ada belasan hingga puluhan gajah. Hutannya juga berpotensi dihubungkan dengan kawasan TNBBS [Taman Nasional Bukit Barisan Selatan] di Lampung,” ujar Hendra.Permukiman yang berada Lanskap Gunung Pesagi-Gunung Raya sebanyak 16 desa. Ada Pagar Dewa, Sukajaya, Kotabatu, Tanjung Jati, Tanjung Baru, Way Wangi, Gendung Ranau, Gunung Raya, Gunung Aji, Pilla, Bedeng Tiga, Sigigok Raya, Bumi Agung, Kiwis Raya, Mekar Sari, Remanam Jaya, serta sebagian desa yang masuk Kecamatan Buay Pemaca seperti Desa Sidodadi dan Desa Duren Sembilan.Wilayah lain yang berpotensi dijadikan habitat dan koridor gajah adalah Mekakau-Saka. Desa yang berada di Mekakau atau di Kecamatan Mekakau Ilir sebanyak 15 desa yakni Air Baru, Bunut, Galang Tinggi, Kemang Bandung, Kepayang, Kota Baru, Kota Dalam, Pere’an, Pulau Duku, Selabung Belimbing Jaya, Sinar Marga, Sri Menanti, Sukaraja, Tanjung Besar, dan Teluk Agung.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2023-009-20.json	Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera	Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera \| “Saat ini populasi gajah di OKU Selatan dari berbagai kantong kisaran 100-an individu. Ini berdasarkan informasi berbagai kelompok masyarakat yang kami kumpulkan, yang melihat sejumlah kelompok gajah antara 5-8 individu. Tapi memang dibutuhkan penelitian lebih lanjut,” jelas Hendra.Syamsuardi menambahkan, upaya perlindungan gajah di OKU Selatan dapat dimulai dengan mengoptimalkan fungsi Suaka Margasatwa Gunung Raya. Caranya, dengan menjaga Gunung Raya dari kerusakan, terutama dari perambahan.“Selain itu memberikan penyadaran terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang hidup di sekitar Gunung Raya dan koridornya untuk tidak berkonflik dengan gajah. Mengembalikan pengetahuan milik masyarakat lokal bahwa gajah bukan hama, tapi sahabat manusia.” Forum bersamaAda sejumlah tahapan untuk menjadikan hutan di OKU Selatan menjadi habitat dan koridor gajah sumatera tersisa.“Pertama, membentuk forum bersama semua pihak sehingga dapat dipetakan perhatian utama masing-masing pihak. Mulai masyarakat lokal, pendatang, pelaku usaha, pemerintah, dan organisasi konservasi,” kata Yusuf.Forum ini memiliki pemahaman yang sama tentang konservasi. Konservasi sebagai suatu upaya inklusif dalam hidup harmonis dengan alam, sebagaimana kita pahami dalam visi bersama dalam Convention on Biological Diversity [UN CBD], yakni living in harmony with nature.”“Artinya, konservasi bukan sesuatu yang eksklusif. Menjadi milik seorang atau beberapa pihak, yang kemudian pihak tersebut sebatas menjadi penegak aturan atau policing bagi pihak lain.”Kedua, menjadikan ilmu pengetahuan berada di depan. Bukan terbatas sains [science], tapi juga disiplin lain dalam ilmu-ilmu humaniora dan sosial. Ilmu pengetahuan yang dikedepankan juga harus mengedepankan pandangan alam [worldview] khas masyarakat kepulauan Melayu. Juga, mengadopasi pemahaman masyarakat di OKU Selatan yang menyatakan ruang hidupnya bagian dari Bukit Barisan.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2023-009-20.json	Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera	Berharap Gunung Pesagi, Gunung Raya, Mekakau, dan Saka Menjadi Habitat Gajah Sumatera \| “Menjadikan Danau Ranau sebagai Cagar Biosfer UNESCO, sehingga menyatu dengan wilayah TNBBS yang sudah ditetapkan pemerintah, bisa pula dilakukan.”Ketiga, mengakui dan memfasilitasi keberadaan komunitas adat di OKU Selatan. Salah satu penyebab berkurangnya populasi gajah di OKU Selatan adalah melemahnya peranan hukum adat dengan hadirnya pemerintahan desa.“Jika sebelumnya hutan dijaga masyarakat adat, dengan hadirnya pemerintahan desa, hutan bukan lagi menjadi tanggung jawab mereka dengan hukum adatnya,” tegasnya. [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2014-039-08.json	Menilik Penyakit Tahunan Lahan Gambut di Sumsel	Menilik Penyakit Tahunan Lahan Gambut di Sumsel \| [CLS] Lahan pertanian warga di lahan gambut di OKI. Sawah warga diolah menggunakan kerbau hingga tak menggangu ekosistem gambut. Foto: Muhammad Hairul SobriLuas rawa gambut di Sumatera Selatan, sekitar satu juta hektar atau nyaris dua kali Bali, 563.666 hektar. Setiap tahun selalu ditemukan titik api di sana, bak penyakit kambuhan, yang sembuh lalu datang lagi. Seperti terlihat dari pantauan kebakaran aktif Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) yang diluncurkan NASA. (lihat grafis).Dari data itu terlihat, titik api lahan gambut setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan dratis. Diduga, penurunan karena ada tekanan internasional maupun protes organisasi lingkungan hidup.Contoh, pada 2009, titik api di gambut Sumsel 1.961, banyak protes dilayangkan kepada pemerintah maupun perusahaan. Tahun 2010 titik api turun tinggal 104. Kala sepi, titik api kembali naik 2011 dan 2013. Protes muncul lagi, titik api kembali turun.“Pada 2014, saat El-Nino mengancam Sumsel, bila tidak diributkan sejak dini, bukan tidak mungkin banyak titik api di lahan gambut,” kata Hadi Jatmiko, direktur Walhi Sumsel, Rabu (2/7/14).Keadaan ini, katanya, menunjukkan titik api karena manusia. Di OKI, misal, banyak HTI di lahan gambut, mencapai 500-an ribu hektar.Salahkan MasyarakatSelain itu, katanya, ada kecenderungan, setiap kebakaran, pemerintah selalu menyalahkan masyarakat sebagai pelaku. “Itu kesalahan mendasar pemerintah. Padahal, perkebunan dan HTI harus dipantau. Mereka yang perlu lahan luas bukan masyarakat,” kata Hadi.Bahkan, tidak sedikit aksi pembakaran oleh masyarakat atas perintah perusahaan.Khusus di OKI, katanya, lahan gambut paling luas di Sumsel, harus menjadi perhatian khusus. “Bukan hanya pemantauan dan upaya serius pemadaman, juga penegakan hukum terhadap semua pihak yang terbukti membakar. Terutama perusahaan yang merasa paling bersih.”	[0.9999914169311523, 4.4660559979092795e-06, 4.169679868937237e-06]
2014-039-08.json	Menilik Penyakit Tahunan Lahan Gambut di Sumsel	Menilik Penyakit Tahunan Lahan Gambut di Sumsel \| Data Walhi Sumsel, banyak HTI memanfaatkan lahan gambut Sumsel, baik di OKI, Banyuasin, maupun Musi Banyuasin. Sebagian besar perusahaan yang tergabung dengan Sinar Mas. Di OKI tercatat lima perusahaan, termasuk pabrik kertas terbesar di Asia yakni PT OKI Pulp & Paper Mills, dan Banyuasin dan Musi Banyuasin, ada 10 perusahaan.Pantau Pakai HelikopterTahun ini, guna mencegah titik api, terutama terkait ancaman El-Nino, BPBD Sumsel memantau udara selama tiga bulan.“Kita pakai helikopter tiga bulan ini. Banyak api persis di tengah hutan, hingga tidak bisa dijangkau operasi darat. Kadang-kadang api benar-benar di tengah hutan hanya bisa dijangkau lewat udara, ” kata Yulizar Dinoto, kepala BPBD Sumsel, akhir Juni 2014.Kabupaten yang dinilai rawan titik api, , yakni Pantai Timur (Kabupaten Ogan Komering Iikir dan Banyuasin) sebagian besar lahan gambut, Muaraenim, dan Ogan Ilir.BPBD juga patroli dan water booming. Akhir Juni, mereka water booming di di Talanglubuk dan Puntian (Banyuasin), Embacang dan Pelabuhan Dalam (Ogan Ilir).Hasanuddin, kepala seksi teknis Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (PKLH) DinasKehutanan Sumsel mengatakan, patroli udara guna menemukan lokasi kebakaran lahan dan hutan. Mereka mendapatkan laporan masyarakat peningkatan titik api. Tahun 2013, ada 335 titik api di Sumsel. Sekitar 60 persen di lahan gambut. [SEP]	[0.9999998211860657, 7.110257627118699e-08, 6.867904289720173e-08]
2015-014-03.json	Inilah Deklarasi Petani Demi Penyelamatan Bumi	Inilah Deklarasi Petani Demi Penyelamatan Bumi \| [CLS] Berbagai perkumpulan petani dari daerah-daerah di Jawa Tengah, mendeklarasikan Jaringan Masyarakat Peduli Penyelamatan Ibu Bumi (JMPPIB) di Pendopo Taman Budaya Raden Saleh Semarang, Senin, (2/11/15). Organisasi ini wujud sikap atas makin banyak aspirasi masyarakat petani yang protes pertambangan yang bakal mengancam bumi.Gunretno dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Utara (JMPPK) Pati mengatakan, pembentukan jaringan ini karena ancaman pada warga/petani yang langsung bersentuhan dengan dampak pertambangan, baik lahan garapan seperti sawah atau ladang hilang, maupun kerusakan alam.“Jadi kami merasa perlu membuat wadah, menyatukan seluruh aspirasi mempermudah upaya memperjuangkan hak-hak kami untuk tetap hidup makmur, sejahtera dan mandiri sebagai petani, sekaligus melindungi kelestarian alam,” katanya.Menurut dia, ada beberapa fakta melatarbelakangi aspirasi masyarakat, menolak pertambangan. Pertama, data Pusat Pengelolaan Ecoregion (PPE) Jawa, untuk pertanian, lahan sawah irigasi di Indonesia 4,1 juta hektar, 87.8% (3,6 juta hektar) di Pulau Jawa. Seharusnya, mendukung program ketahanan pangan nasional, Pulau Jawa harus bertumpu pertanian.“Yang terjadi justru banyak izin pertambangan baru keluar mengubah lahan pertanian menjadi lahan tambang. Alhasil makin menyempit lahan pertanian produktif.”Joko Prianto, JMPPK Rembang mengatakan, di Rembang, selain pabrik semen dan pertambangan batu kapur PT. Semen Indonesia, ada lebih 10 tambang batu kapur beroperasi. Hal ini, kontraproduktif dengan program ketahanan pangan Presiden Joko Widodo. Kondisi ini, katanya, kasat mata merusak karst dan mengancam cekungan air tanah (CAT). Padahal, CAT merupakan reservoir air guna menjamin pasokan air bagi pertanian maupun kebutuhan masyarakat.	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2015-014-03.json	Inilah Deklarasi Petani Demi Penyelamatan Bumi	Inilah Deklarasi Petani Demi Penyelamatan Bumi \| Selain itu, karst Kendeng Utara Rembang banyak keragaman hayati, seperti di CAT Watuputih. Peniliti Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), menemukan sejenis kalacemeti baru di sekitar area CAT. Di sana juga ada kelelawar dan walet yang akan pergi kalau tambang beroperasi.“Perlu penyelamatan Jawa secara umum dan kawasan karst. Melestarikan sejarah dan lingkungan berarti menjaga kesinambungan kehidupan kini dan masa depan,” kata Joko.Sedang di Blora, keluar izin pinjam pakai eksplorasi batu gamping dan batu lempung kepada PT. Artha Parama Indonesia, untuk industri pabrik semen. Adapun daerah eksplorasi adalah Kecamatan Tunjungan, Blora, Jepon dan Bogorejo seluas 2.154 hektar untuk batu gamping dan 743 hektar buat tanah liat. Di Kabupaten Grobogan, keluar izin eksplorasi batu gamping dan tanah liat di Desa Kemadoh Batur, Tawangharjo, dan Desa Dokoro, Kecamatan Wirosari, total 505 hektar untuk batu gamping dan 376,79 hektar tanah liat, kepada PT. Vanda Prima Listri.Di Kabupaten Pati, keluar izin lingkungan pabrik semen, PT. Sahabat Mulia Saksi (anak perusahaan PT. Indoement) 2.868 hektar di Kecamatan Kayen dan Tambakromo.Gunretno mengatakan, di wilayah Selatan, yakni Kebumen, keluar izin pertambangan PT. Medco Group, 271 hektar untuk batu kapur dan 231 hektar tanah liat. Izin di Kecamatan Buayan dan Rowokeling. Juga PT. Semen Gombong, anak usaha PT.Medco Energi, mengajukan izin tambang batu gamping di bentang alam karst Gombong Selatan. Di sana, terdapat lebih 200 gua bawah tanah yang membentuk jejaring mata air bawah tanah. Pegunungan karst di sana membuat 32 mata air tetap mengalirkan air sealama kemarau. Ini sumber air bersih dan pertanian warga 11 kecamatan di Kebumen. Di Kabupaten Wonogiri, izin eksplorasi batu gamping PT. Ultratech Mining.	[0.5002273321151733, 0.01127683836966753, 0.4884958565235138]
2015-014-03.json	Inilah Deklarasi Petani Demi Penyelamatan Bumi	Inilah Deklarasi Petani Demi Penyelamatan Bumi \| Dari data ini terlihat gambaran ancaman karst dan sumber mata air warga. Belum lagi sengketa lahan baik pertanian, perkebunan maupun pemukiman buntut regulasi pertambangan tak baik.Jika tak ada tindakan penyelamatan, katanya, pangan terancam karena lahan pertanian menyempit. “Kami mengajak semua elemen bangsa berjuang bersama-sama, melakukan berbagai upaya penyelamatan alam, tidak hanya di Jawa, di seluruh Indonesia,” ajak Gunretno. [SEP]	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2012-010-13.json	Aplikasi Peta Baru dari WRI, Singkap Lahan Sawit Tersembunyi di Indonesia	Aplikasi Peta Baru dari WRI, Singkap Lahan Sawit Tersembunyi di Indonesia \| [CLS] World Resources Institute menggandeng NewPage Corporation, sebuah perusahaan percetakan dan kertas di Amerika Serikat beromzet 3,5 miliar dollar AS dan Project POTICO yang fokus dalam manajemen hutan berkelanjutan di Indonesia, merilis dua buah aplikasi untuk website yang memantau produksi dan memastikan ekspansi perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan menekan laju deforestasi.Aplikasi tersebut adalah Suitability Mapper, yang membuat perusahaan dan perncang kebijakan pemerintah untuk menggunakan metode yang standar dan mudah diaplikasikan untuk mencari lokasi potensial untuk mengembangkan perkebunan sawit yang berkelanjutan. Dan aplikasi baru lainnya adalah Forest Cover Analyzer yang menyediakan perangkat unik untuk memantau keadaan tutupan hutan dan membantu para pembeli, investor dan pemerintah untuk menghindari deforestasi lebih parah saat mengembangkan perkebunan baru.Suitability Mappers membantu penggunanya mencari lokasi perkebunan dan mengidentifikasi lokasi dengan bantuan sebuah peta yang bisa dikustimisasi sesuai kebutuhan penggunanya. Sementara Forest Cover Analyzer bisa melihat perubahan tutupan hutan dari waktu ke waktu di lokasi tertentu dengan bantuan citra satelit terkini. Aplikasi Forest Cover Analyzer ini kurang lebih sangat mirip dengan aplikasi GloFDAS Pelacak Deforestasi (Deforestation Tracker) yang dimiliki oleh Mongabay.com dan Mongabay Indonesia, yang mampu memberikan data terkini tutupan hutan di seluruh penjuru dunia.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2012-010-13.json	Aplikasi Peta Baru dari WRI, Singkap Lahan Sawit Tersembunyi di Indonesia	Aplikasi Peta Baru dari WRI, Singkap Lahan Sawit Tersembunyi di Indonesia \| “Bisnis kelapa sawit di Indonesia memberikan kesempatan yang besar kepada rakyat dan para pebisnis di Indonesia, dan sudah seharusnya dilakukan dengan cara yang mampu menghindarkan kerusakan hutan dan tanah,” ungkap Andrew Steer, Presiden World Resources Institute. “Perangkat online baru ini akan memudahkan pihak perusahaan untuk mengeidentifikasi lebih baik tempat-tempat yang tepat untuk produksi kelapa sawit dan mengidentifikasi potensi deforestasi dan faktor lainnya yang mengancam keberlanjutan industri ini.”Sementara itu Sekretaris Jenderal RSPO, Darrel Webber menambahkan bahwa pengembangan teknologi dan perangkat seperti yang dilakukan oleh WRI lewat Suitability Mapping dan Forest Cover Analyzer ini memungkinkan anggota RSPO melakukan praktek produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dengan cara yang kredibel, dengan mengidentifikasi lokasi dan dampaknya terhadap lingkungan.“Kedua aplikasi ini membuat kami bisa menyiapkan jawaban yang cepat dan mudah atas pertanyaan-pertanyaan dari pihak industri dan pemerintah,” tambah Beth Gingold, peneliti dari POTICO.Saat ini, aplikasi ini sudah memberikan data dan informasi terhadap pulau kalimantan, dan akan berkembang terus dalam beberapa bulan ke depan. Dari data yang didapat dari hasil pemantauan Suitability Mappers dan Forest COver Analyzer, terdapat beberapa poin penting:– ada sekitar 14 juta hektar lahan potensial untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit– Kalimantan kehilangan tutupan hutan seluas 2 juta hektar sejak tahun 2005 hingga 2010.– Ada lebih dari 33 juta hektar hutan bernilai konservasi tinggi dan lahan basah di Kalimantan dengan kemungkinan mengandung simpanan karbon yang tinggi dan level keragaman hayati yang tinggi.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2012-010-13.json	Aplikasi Peta Baru dari WRI, Singkap Lahan Sawit Tersembunyi di Indonesia	Aplikasi Peta Baru dari WRI, Singkap Lahan Sawit Tersembunyi di Indonesia \| Aplikasi ini dikembangkan secara bersama-sama oleh WRI bersama dengan Sekala, Rainforest Alliance, SarVision, University of Maryland, South Dakota State University dan Puter Foundation. Kedua alat ini didesain oleh Blue Raster dan ESRI.Perangkat ini mungkin membantu dalam memilih lokasi yang baik dan benar untuk ekspansi perkebunan sawit di Indonesia, namun tentu tak bisa mengontrol para pelaku bisnis untuk memenuhi prosedur hukum yang benar dalam pengambilalihan lahan untuk perkebunan. Perangkat ini akan sangat berguna, jika pihak perusahaan juga memiliki informasi seputar status lahan yang ada di dalam peta tersebut, termasuk hutan adat yang dimiliki oleh warga sekitar hutan agar menghindari pengambilan lahan secara sepihak dan pembukaan lahan tanpa analisis dampak lingkungan yang benar. [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2012-024-04.json	TN Bukit Tigapuluh: Habitat Gajah Terus Terhimpit Ekspansi Tambang dan Sawit	TN Bukit Tigapuluh: Habitat Gajah Terus Terhimpit Ekspansi Tambang dan Sawit \| [CLS] International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah menetapkan gajah Sumatera sebagai spesies yang “kritis” atau critically endangered karena populasinya yang kian menurun akibat meningkatnya ancaman serta berkurangnya habitat mamalia besar ini. Menurut data WWF gajah Sumatera diperkirakan kini hanya ada sekitar 2400 hingga 2800 ekor saja yang hidup di alam liar. Jumlah ini menyusut sekitar 50% dari tahun 1985.Populasi gajah Sumatera ini tersebar di sebagian besar wilayah di Sumatera diantaranya di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dan sekitarnya. Secara administratif wilayah TNBT ini berada di dua propinsi yaitu propinsi Jambi dan Riau.Di propinsi Jambi kawasan TNBT berada di dua kabupaten yaitu kabupaten Tebo dan kabupaten Tanjung Jabung Barat. Total luas kawasan TNBT saat ini adalah 144.223 ha tapi dengan melihat kecenderungan hilangnya tutupan hutan alam di propinsi Jambi dan Riau serta kawasan TNBT yang dikelilingi oleh daerah penyangga yang memiliki kawasan berhutan dengan nilai konservasi tinggi yang juga merupakan habitat satwa yang dilindungi yaitu gajah, harimau dan orangutan maka pada tahun 2001 Konsorsium Bukit Tiga Puluh yang dikomandoi oleh KKI Warsi mengusulkan perluasan kawasan TNBT namun hingga saat ini usulan perluasan kawasan masih belum ada realisasinya.Sementara itu perambahan hutan serta izin pemanfaatan kawasan yang mengakibatkan alih fungsi hutan disekitar kawasan TNBT terus dikeluarkan oleh pemerintah daerah.	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2012-024-04.json	TN Bukit Tigapuluh: Habitat Gajah Terus Terhimpit Ekspansi Tambang dan Sawit	TN Bukit Tigapuluh: Habitat Gajah Terus Terhimpit Ekspansi Tambang dan Sawit \| Selama semester pertama tahun 2012 BKSDA dan Wildlife Protection Unit (WPU) Frankfurt Zoological Society (FZS) telah berhasil menangkap dan melaksanakan proses hukum pada 3 kasus perambahan di kawasan TNBT. Namun Krismanleo, staf BKSDA yang tergabung dalam unit patroli ini mengakui bahwa undang-undang mengenai kasus perambahan ini masih lemah dan tidak bisa menjerat otak dari kegiatan perambahan ini, “Hukuman yang dijatuhkan hanya pada orang yang melakukan perambahan padahal sebenarnya ada orang lain atau bahkan perusahaan yang menyuruh mereka melakukan perambahan”.Berdasarkan data dari FZS terdapat 11 perkebunan Sawit, HTI dan tambang batubara yang berbatasan langsung dengan kawasan TNBT. Kawasan yang menjadi lahan konsesi perusahaan-perusahaan ini sebagian besar adalah habitat gajah, harimau dan orangutan sumatera. Kesebelas perusahaan ini hanya perusahaan yang berlokasi di daerah Kab. Tebo saja belum termasuk perusahaan yang berbatasan langsung dengan kawasan TNBT yang berada di Kab. Tanjung Jabung Barat. Berikut adalah data 11 perusahaan tersebut :Diantara sebelas perusahaan ini bahkan ada perusahaan yang lahan konsesinya tumpang tindih dengan lahan konsesi perusahaan lain seperti yang terjadi pada kawasan konsesi PT. Kelola Tebo Energi yang yang juga merupakan kawasan konsesi milik PT. Lestari Asri Jaya. PT. Kelola Tebo Energi sudah mulai melakukan aktivitas dalam kawasan konsesinya hanya dengan bermodalkan izin dari pemerintah daerah. Disamping perusahaan kawasan disekitar TNBT juga terdapat pemukiman dan kebun milik masyarakat yang membuat kawasan ini semakin cepat kehilangan luasan hutannya.	[0.999989926815033, 5.325947768142214e-06, 4.717151114164153e-06]