Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Viewer Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| Teguh dipindahkan ke Lapas Kelas II A Kota Jambi setelah empat bulan susah tidur lantaran di sel Polres Muarojambi, sesak dengan tahanan. Dalam satu sel seukuran kamar berisi 25 orang.“Di lapas pindah di ruang tengah isinya 60 orang, kalau tidur disusun kayak pindang.”Selama di penjara Teguh selalu gelisah. Pikiran tak tenang teringat anak dan istri di kampung. Dia tulang punggung keluarga sedang masuk bui.Istrinya terpaksa banting tulang memenuhi kebutuhan keluarga. “Saya bilang ke istri yo sabar-sabar dulu namanya lagi kena musibah,” katanya.Teguh bebas setelah 5,5 bulan jalani tahanan. Kementerian Hukum dan HAM memberikan asimilasi bagi narapidana guna pencegahan dan penanggulan penyebaran COVID-19. Banyak narapidana bebas, termasuk Teguh. Mereka hanya wajib lapor setiap minggu.“Kapok sudah, gak mau lagi (dipenjara),” katanya.Pada 3 Agustus 2020, Heri Kiswanto dan Nazarudin juga ditangkap Polres Muaro Jambi. Kasus sama, membakar lahan. Polisi turut menyita jerigen sebagai barang bukti.Heri ditangkap atas kasus kebakaran lahan seluas satu hektar di Desa Sungai Bertam. Nazarudin, kena kasus kebakaran di Bukit Baling. Di hadapan polisi, Nazarudin mengaku kalau lahan 700 meter yang dia bakar buat tanam cabai dan kangkung.Ardiyanto dengan lugas mengatakan, penangkapan dua petani itu sebagai pembelajaran untuk warga lain agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.“Ini tindakan serius kita terhadap orang perorangan maupun korporasi yang masih berani menbakar hutan lahan dengan sengaja. Kita tindak tegas.” Baca juga: Kebakaran Gambut Jambi, Kualitas Udara Buruk, Sekolah Diliburkan Tangkap petani, bagaimana korporasi? Petani kecil kena tangkap karena buka lahan cukup banyak di Jambi. Pada Oktober 2015, Polda Jambi menangkap 30 orang, 27 jadi tersangka pembakaran lahan. Dalam 2019, Polda Jambi menangkap 37 orang dan jadi tersangka.	[0.9999998211860657, 9.057269068080132e-08, 8.277514496057847e-08]
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau, organisasi pegiat lingkungan hidup di Jambi, mengatakan, penangkapan petani kecil bukan solusi menghentikan kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun terjadi di Jambi. Pemerintah, katanya, mesti tegas terhadap koporasi yang jadi penyumbang terbesar kasus karhutla di Jambi.KKI Warsi mencatat, luas kebakaran 2015 mencapai 191.378 hektar, disumbang dari 17 perusahaan hutan tanaman industri (HTI), 54 perusahaan perkebunan sawit, dua HPH, dua izin restorasi, hutan lindung hingga taman nasional dan tahura.Pada 2019, Walhi Jambi merilis luas kebakaran mencapai 165.186,58 hektar, dengan 62 konsesi perusahaan jadi penyumbang terbesar. Bahkan, beberapa perusahaan tercatat pernah mengalami kebakaran pada 2015.“Saat ini, justru seolah keberhasilan penegakan hukum itu dengan menangkap petani-petani kecil, sementara dengan korporasi pemerintah tak berani,” katanya.Dia bilang, banyak kasus kebakaran melibatkan perusahaan tak sampai ke pengadilan. Bahkan, perusahaan yang vonis pengadilan hingga kini tak kunjung eksekusi.“Ini menunjukkan lemahnya pemerintah dalam penegakan hukum bagi perusahaan, hingga perusahaan jadi arogan.”Rudiansyah, aktivis lingkungan di Jambi melihat, ada ketimpangan penegakan hukum antara petani kecil dan perusahaan.Direktur Walhi Jambi, periode 2017-2021 itu menilai, penggunaan UU Perkebunan menjerat petani kecil yang diduga membakar lahan tidaklah obyektif.“Dalam konteks kerusakan lingkungan harusnya UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melihat aspek dampak lingkungan. Jadi, jangan dipukul rata kalau kebakaran di wilayah APL (alokasi penggunaan lain) itu digunakan UU Perkebunan,” katanya.Menurut dia, penegak hukum seharusnya memperhatikan motif pembakaran lahan, berapa luas, dan apa fungsi lahan sebelum terbakar. “Penegak hukum harusnya melihat dalam konteks itu, bukan ada api, tangkap, ada api tangkap.”	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| Dia juga mengkritisi proses eksekusi yang melibatkan perusahaan besar lamban, seperti PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK), Makin Group yang hingga kini masih di Pengadilan Negeri Jambi.Dalam catatan pengadilan, pada 16 November 2017, Pengadilan Tinggi Jambi menghukum RKK membayar kerugian materil dan biaya pemulihan ekologis Rp191, 804 miliar atas 591 hektar konsesi mereka terbakar pada 2015. Dalam putusan kasasi 8 Oktober 2018, Mahkamah Agung juga menolak permohonan RKK. Dia dorong, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk eksekusi.“Kalau tidak, ini akan memperburuk lagi kerusakan lingkungan akibat kebakaran yang terus mengancam ke depan.”Rudi bilang, pemerintah terlalu banyak pertimbangan dalam penegakan hukum pada perusahaan, salah satu alasan menjaga stabilitas investasi. Yasmin Ragil, Direktur Penyelesaian Sengketa KLHK beralasan, eksekusi RKK lamban karena pandemi COVID-19 dan pemberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).Selain itu, katanya, eksekusi juga harus melalui beberapa tahapan, mulai pemberian surat teguran sampai sita eksekusi.Dia katakan sudah melayangkan surat teguran pada RKK, tetapi tidak ada kesepakatan berkaitan pembayaran. “Kita berharap mereka membayar sukarela. Karena tidak membayar sukarela, kita melanjutkan dengan proses sita eksekusi,” katanya dihubungi Mongabay, 10 Agustus lalu.KLHK mengajukan beberapa aset RKK untuk eksekusi: rekening dan sertifikat HGU untuk tiga lahan konsesi. Tak disebut rinci berapa luas obyek lahan hak guna usaha (HGU) akan disita. Tak semua rekening dan tiga lahan HGU disita.“Kalau rekening sudah cukup, yang disita rekening saja, kalau belum akan ditambah lahan HGU satu atau HGU dua sampai nilainya sesuai putusan pengadilan.”Ragil mengatakan, proses eksekusi akan dilakukan Pengadilan Negeri Jambi dengan melibatkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Pengadilan Negeri Sengeti.	[0.9999998211860657, 7.110257627118699e-08, 6.867904289720173e-08]
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| Dia bilang, datang ke Muaro Jambi dan berkomunikasi dengan panitera Pengadilan Negeri Sengeti 5 Agustus lalu.Ragil berharap, pengadilan, BPN, kantor lelang punya komitmen sama dengan KLHK untuk eksekusi putusan pengadilan.“Mudah-mudahan tahun ini bisa dilakukan (eksekusi).”Dalam catatan KLHK hingga Juni lalu, selain RKK, ada lima perusahaan dalam proses eksekusi, dengan total aset sitaan Rp17,7 triliun lebih.Menurut Ragil, ada lima perusahaan lain dalam persiapan eksekusi. Mereka juga diganjar membayar kerugian dan pemulihan lingkungan hidup Rp1,9 triliun lebih.Mongabay menghubungi Aman Masni, asisten humas RKK. Dia dia menolak pembicaraan dikutip. Aman minta Mongabay datang ke kantor Makin Group, 16 Agustus 2021. “Di sana yang lebih berwenang memberi keterangan,” katanya, 14 Agustus lalu.Mongabay datang ke Kantor Makin Group, di Jalan Inu Kertapati, Telanaipura, Kota Jambi. Syaiful, satpam Makin Group mengatakan di kantor tidak ada humas.Dia menyarankan kembali menghubungi Aman Masni untuk berkomunikasi dengan Dian Haris, humas RKK. Aman tak merespon panggilan dan pesan yang dikirim Mongabay. ***Seminggu sebelum, Rasio Ridho Sani, Dirjen Gakkum KLHK, datang ke Muaro Jambi, September 2019, langit di Desa Puding dan Pulau Mentaro, merah. Jambi terkepung kepung api.BNPB mencatat, api membara pada 408 titik kala itu. Berminggu-minggu ribuan hektar lahan gambut terbakar, Muaro Jambi, macam dipanggang.“Waktu 2019 itu, iyolah parah nian, lebih parah dari 2015. Yang terkenal langit merah itu di sinilah (Desa Betung) tempatnyo. Sekilo dari belakang sini itu api galo, sampai puluhan kilo [meter] itu terbakar semuo. Langit gelap, siang hari itu macam jam 8.00 malam,” kata Sarkim, warga Pulau Mentaro, mengenang kebakaran 2019.Kebakaran gambut memicu bencana kabut asap parah mencekik puluhan ribu warga Jambi. Kualitas udara di Muaro Jambi dan Kota Jambi, masa itu terus memburuk, bahkan berhari-hari dalam kondisi berbahaya.	[0.9999892115592957, 5.688989858754212e-06, 5.025468908570474e-06]
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| Bahaya kabut asap kemudian terekskalasi menciptakan serangan ISPA. Lebih 63.000 warga Jambi terserang gangguan pernapasan.“Kalau di sini hampir merato, keno (ISPA) galo. Tapi, yang dikhawatirin anak kecil, bayi, orang tuo-tuo. alau macam kito itulah biaso, dak heran lagi, wong kebakaran hampir tiap tahun.”Di Desa Puding, konsesi RKK kembali terbakar. Api tak terkendali meluluhlantakkan ribuan lahan gambut. Dalam catatan KKI Warsi, luas kebakaran anak perusahaan Makin Group itu mencapai 1.200 hektar.Di tengah kepungan asap, Roy, sapaan akrab Rasio, datang langsung ke Jambi menyegel konsesi RKK pada 28 September 2019.Dia tak merespon pertanyaan Mongabay berkaitan pencabutan izin RKK. Ragil bilang, untuk kasus kebakaran RKK 2019 telah ditangani pihak lain—bukan tim Ragil.“Yang pertama saja belum diselesaikan, nanti kalau kita lakukan lagi, nanti numpuk lagi dan belum tentu itu dilakukan.”Ninda, Diputi Direktur Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) mengatakan, pemerintah sebetulnya punya cara lebih efektif memaksa perusahaan memulihkan lahan tanpa perlu proses peradilan yang panjang. Caranya, dengan penegakan hukum administratif.KLHK, katanya, memiliki kewenangan penuh untuk memberikan teguran tertulis, sanksi paksaan pemerintah, pembekuan izin, pencabutan izin dan denda administratif pada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.Pemerintah, katanya, bisa memberikan sanksi paksaan pemerintah untuk memaksa perusahaan melakukan pemulihan lingkungan. Pemerintah, juga bisa bekukan atau cabut izin.“Saya yakin perusahaan akan takut kalau izin dicabut, karena mereka tidak bisa berusaha lagi.”Bila perlu, katanya, pemerintah bisa memberikan sanksi komulasi internal yang dapat memaksa perusahaan melakukan pemulihan lahan sekaligus membayar denda sebagai efek jera.“Jadi, perusahaan bisa kena pencabutan izin atau pembekuan izin dan paksaan pemerintah sekaligus.”	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| Edi Sutrisno, Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia mengingatkan, penyandang dana RKK berisiko terkena masalah keuangan karena membiayai perusahaan yang terjerat hukum dan kerusakan lingkungan.“Membayar denda Rp191 miliar itu tidak uang sedikit, tentu akan memengaruhi keuangan korporasi dan akan berdampak pada bagimana mereka akan membayar pada lembaga yang mendanainya, pasti akan berisiko.”TuK belum bisa mengindentifikasi siapa penyandang dana untuk RKK, Makin Group ini.Perusahaan sawit Gudang Garam sebagai induk RKK juga akan kena dampak.Edi bilang, aturan pasar global sekarang makin baik, hingga mereka akan seleksi ketat dalam menerima atau tidak produk perusahaan.“Ini jadi pelajaran bagi lembaga jasa keuangan dan korporasi untuk lebih serius pada prinsip-prinsip keberlanjutan.”Edi mengatakan, nilai yang diterima negara dari perusahaan pemegang izin tak sebanding dengan risiko yang dihadapi. Pada 2015, kerugian negara dampak karhutla mencapai Rp200 triliun lebih, pada 2019 sekitar Rp75 triliun.“Ini bisnis proses yang salah, rugi kita melanjutkan bisnis seperti itu. Negera harus me-review itu.”Persoalan lingkungan hidup, katanya, sebagai kejahatan luar biasa. Banyak perusahaan kena segel KLHK, seharusnya masuk daftar hitam hingga tak perlu dibiayai lembaga jasa keuangan manapun.Edi sarankan, saat ini masa tepat bagi KLHK dan pemerintah melihat, ada masalah dan perlu lakukan evaluasi. KLHK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penegak hukum lain juga harus saling bersinergi untuk mengembalikan uang negara.“Beberapa perusahaan yang diputuskan pengadilan tidak dieksekusi, padahal nilai ganti rugi sangat besar, mencapai triliunan rupiah.”TuK mendorong, Gubernur Jambi yang baru berani evaluasi menyeluruh perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar hukum, dan memikirkan usaha lebih berkelanjutan.	[0.9999998807907104, 4.642326345560832e-08, 5.286939597226592e-08]
2021-029-18.json	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi	Menyoal Penegakan Hukum Karhutla di Jambi \| Liputan ini didukung The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dalam program Fellowship Jurnalis Lingkungan “Build Back Better, Karhutla dan Penegakan Hukum”. ******Foto utama: KLHK segel konsesi perusahaan terbakar di Muara Jambi, pada 2019. Foto: Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.007496183272451162, 0.49611595273017883, 0.49638786911964417]
2022-041-03.json	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO \| [CLS] Para pegiat perikanan skala kecil dan tradisional mulai mengkhawatirkan nasib nelayan skala kecil dan tradisional di tengah serbuan pelaku usaha perikanan skala besar. Kekhawatiran itu disuarakan, karena dunia tengah mempertimbangkan untuk menghapus subsidi perikanan tanpa ada batasan.Rencana penghapusan subsidi tersebut dikampanyekan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang pada pekan ini baru saja menggelar konferensi tingkat tinggi ke-12 di Jenewa, Swiss. Indonesia sebagai bagian dari 164 anggota WTO, diwajibkan untuk melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan itu.Suara kekhawatiran tersebut kemudian dibuat menjadi surat terbuka atas nama Kelompok Masyarakat Sipil tentang Perundingan Subsidi Perikanan di WTO. Surat tersebut dikirimkan kepada Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait lain.Pada surat tertanggal 7 Juni 2022 itu, sepuluh organisasi menyatakan dukungan dengan memberikan tanda tangannya. Seluruhnya sepakat mempertanyakan tentang kesepakatan yang dibuat oleh negara anggota WTO berkaitan dengan subsidi perikanan secara global.Kesepuluh organisasi itu adalah Federasi Serikat Nelayan Nusantara (FSNN), Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights Committe for Social Justice (IHSC), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Perkumpulan INISIATIF, Serikat Petani Indonesia (SPI), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).“Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menyetujui teks subsidi perikanan saat ini, karena akan membahayakan mata pencaharian dan ketahanan pangan para nelayan dan sektor perikanan secara keseluruhan. Lebih baik tidak ada kesepakatan daripada kesepakatan yang buruk, yang akan merugikan rakyat Indonesia,” demikian kesimpulan dari surat tersebut.	[0.00025693021598272026, 0.00035799675970338285, 0.9993850588798523]
2022-041-03.json	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO \| baca : Nelayan Kecil dan Pesta Korporasi di Laut Kelompok organisasi itu menyatakan khawatir, karena perikanan merupakan sektor penting bagi mata pencaharian di Indonesia. Pada 2017, jumlah nelayan bahkan sudah mencapai 2,6 juta orang atau setara dengan 6,44 persen nelayan yang beroperasi di seluruh dunia.Data yang dirilis resmi oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) tersebut menjelaskan posisi perikanan sebagai salah satu sumber kehidupan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia.Salah satu organisasi yang menyatakan dukungan, adalah Indonesia for Global Justice (IGJ). Menurut IGJ, perjanjian yang dinegosiasikan oleh WTO di Jenewa, Swiss, dilakukan atas dasar mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 14.6 dan sekaligus untuk memenuhi tujuan keberlanjutan konservasi laut.Tujuan tersebut, sudah lama diadopsi oleh nelayan skala kecil di Indonesia yang diketahui sudah beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan. Cara bekerja mereka bahkan dinilai jauh lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi di negara maju dan negara dengan nelayan yang beroperasi di perairan jauh.Dalam penilaian kelompok ini, cara bekerja nelayan skala kecil dan tradisional sudah mengikuti standar keberlanjutan yang dikampanyekan dunia untuk perikanan. Untuk itu, tidak seharusnya jika subsidi akan dihapuskan untuk perikanan secara umum.baca juga : Subsidi Perikanan, Bentuk Perlindungan Negara kepada Nelayan Kecil Kekhawatiran tersebut beralasan, karena WTO akan menerapkan kebijakan penghapusan dan Indonesia harus mengikuti kebijakan tersebut. Penghapusan bahkan akan diberlakukan pada tiga isu perikanan yang jadi perhatian utama dan menjadi bagian negosiasi.	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2022-041-03.json	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO \| Ketiganya adalah penangkapan ikan dengan cara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai regulasi (IUUF), stok perikanan yang sudah ditangkap melebihi batas (overfished stock/OS), serta terjadinya kelebihan kapasitas tangkap yang mendorong terjadinya kelebihan tangkap (overcapacity and overfishing/OCOF).“Perjanjian ini bertujuan untuk menghilangkan subsidi untuk sektor perikanan yang kami andalkan untuk mata pencaharian kami,” kata mereka.Atas dasar tersebut, kelompok organisasi itu menyatakan keprihatinan karena negara di dunia, termasuk WTO sangat sedikit untuk mempertimbangkan pengecualian untuk kegiatan perikanan dan penangkapan ikan yang berpenghasilan rendah, serta sumber daya yang miskin.Berdasarkan tiga isu utama yang disebut di atas, nelayan skala kecil atau tradisional dibatasi untuk melakukan penangkapan ikan di dalam area 12 mil laut atau perairan teritorial. Namun, jika nelayan melewati batas tersebut, maka pengecualian sudah tidak berlaku lagi.Padahal, nelayan disebutkan terbiasa mencari ikan hingga melewati batas 12 mil laut, bahkan mencapai wilayah perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Aktivitas tersebut bisa dengan jelas mereka lakukan, ataupun dilakukan secara sembunyi.baca juga : Subsidi Pemerintah, Solusi untuk Nelayan Natuna Saat Paceklik Dengan kebiasaan yang sulit dihentikan seperti itu, Kelompok organisasi itu menyebut kalau nelayan dipastikan tidak akan mendapatkan subsidi lagi dari Negara. Potensi buruk tersebut diperparah karena isu IUUF juga bisa menghilangkan subsidi, meski WTO memberi pengecualian maksimal hingga dua tahun, atau kurang dari masa tersebut selama negosiasi berlangsung.“Kami berpandangan ini benar-benar tidak adil dan tidak realistis, mengingat nelayan kecil akan terus tetap rentan dan terpinggirkan bahkan setelah beberapa dekade,” demikian bunyi lain pernyataan Kelompok.	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2022-041-03.json	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO \| Oleh karena itu, keterbatasan waktu dan geografis seperti itu akan membuat para nelayan skala kecil dalam kesulitan besar dan Negara harus menolaknya. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia harus memiliki fleksibilitas penuh untuk memberikan subsidi bagi nelayan dan kegiatan penangkapan ikan sampai ke ZEE, juga zona kontinental lainnya tanpa batasan waktu.Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif IGJ Rahmat Maulana Sidik. Menurut dia, Konferensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) sudah mengakui bahwa negara-negara memiliki hak penuh atas ZEE dan hingga 250 mil laut di zona kontinental.Kenyataan bahwa Indonesia ada dalam ancaman tersebut, justru berbanding terbalik kondisinya dengan negara maju yang memiliki kemampuan dari sisi keuangan. Mereka yang sudah memberikan subsidi sangat besar, diberikan kebebasan secara legal untuk terus melanjutkan kebijakan tersebut.Klausul tersebut ada dalam draf tentang penyebutan persyaratan yang mudah untuk penangkapan ikan di perairan jauh, termasuk negara yang memiliki mekanisme pengelolaan dan pemantauan yang canggih.baca juga : Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur Negara MajuDalam penilaian Rahmat Maulana Sidik, meski disebutkan dalam draf dengan kewenangan penuh, namun negara-negara maju justru seharusnya bertanggung-jawab atas kerusakan perairan laut saat ini. Mereka yang berbuat kerusakan, namun justru mendapatkan kesempatan lagi untuk terus menangkap ikan lebih banyak lagi di laut dan perairan jauh.Dengan kata lain, seharusnya WTO tidak memaksakan aturannya pada hak kedaulatan negara. Tegasnya, Pemerintah Indonesia harus menolak draf tersebut, karena akan melanggar hak nelayan untuk memproleh dukungan Pemerintah hanya karena beroperasi lebih dari 12 mil.“Bagaimana mungkin, nelayan kecil yang seringkali tidak menyadari telah beroperasi lebih dari 12 mil dihalangi haknya untuk mendapat dukungan pemerintah?” tutur dia.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2022-041-03.json	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO \| Tentang isu IUUF yang dijadikan item untuk negosiasi, menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati itu juga tidak seharusnya terjadi karena definisi yang dirilis oleh FAO juga bermasalah.Dia menyebut, sampai sekarang masih banyak nelayan kecil dan tradisional yang tidak bisa mengakses mekanisme formal pendaftaran dan menetapkan status mereka secara formal. Juga, menghilangkan status mereka dari kategori tidak dilaporkan dan tidak diatur.“Itu karena mekanisme Pemerintah lemah di banyak bidang,” tambah dia.Itulah sebabnya, kemampuan nelayan kecil dan tradisional untuk memanfaatkan dukungan tertentu dari Pemerintah sebelumnya sudah dikompromikan. Tanpa ragu, dia menyebut pencabutan akses subsidi nelayan karena dasar kategori yang salah, maka itu adalah tidak adil dan sulit diterima.baca juga : Perhatikan Nasib Nelayan Lokal, Menteri Kelautan Diingatkan Tidak Gegabah Buat Kebijakan Perikanan Tangkap Kesalahan mencabut subsidi perikanan secara umum, memang seharusnya tidak muncul dalam draf yang diterbitkan WTO. Mengingat, tujuan dari perundingan pengurangan subsidi perikanan adalah sebenarnya untuk mengurangi subsidi yang ada di negara maju.Menurut Susan , selama ini subsidi yang diberikan negara maju terhadap sektor perikanan mereka terbilang sangatlah besar dan itu memicu terjadinya kerusakan lingkungan, terutama ekosistem laut dan pesisir bersama sumber daya perikanan di dalamnya.Dia mencontohkan, jika Indonesia hanya sanggup menggelontorkan subsidi perikanan sebesar USD92 per nelayan atau setara Rp1,4 juta per tahun, maka Amerika Serikat sudah bisa menggelontorkan subsidi hingga USD4.956 atau setara Rp74 juta per nelayan per tahun.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2022-041-03.json	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO \| Bahkan, negara seperti Jepang sudah mampu memberikan subsidi setiap tahun kepada setiap nelayan mencapai USD8.385 atau setara Rp124 juta. Nominal sebesar itu, dipastikan akan mendorong aktivitas penangkapan ikan menjadi tinggi dan itu memicu kerusakan ekosistem di laut dan pesisir.Namun negosiasi ini belum memperhitungkan analisa tersebut,” terang dia.baca juga : Curhatan Pengangkut Ikan, Sandarkan Penghasilan dari Nelayan Menurut Penasihat Senior dari Indonesian Human Rights Committe for Social Justice (IHSC) Gunawan, dalam catatan kaki draf perjanjian disebutkan larangan bagi negara yang memiliki pangsa pasar 10 persen atau lebih dari penangkapan laut global untuk menggunakan perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment/S&D).Aturan tersebut juga bisa membahayakan Indonesia dalam pemberian subsidi, karena saat ini Indonesia sudah memiliki jangkauan pasar mencapai 8,6 persen. Sedikit saja persentase naik, maka hak untuk menggunakan S&D akan hilang.Bahkan itu bisa terjadi jika persentase tangkapan negara lain turun karena suatu alasan misalnya, maka hak kita hilang, bahkan tanpa kita menangkap lebih banyak ikan,” papar dia.Jika ancaman tersebut mendekati kenyataan, maka itu akan menempatkan nelayan Indonesia pada risiko kerugian. Oleh karena itu, ambang batas 10 persen untuk pangsa pasar ini tidak dapat diterima dan harus ditolak.Selain berbahaya bagi nelayan skala kecil dan tradisional, draf juga bisa membahayakan perempuan nelayan yang juga hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut diungkapkan Esra Dwi Lestari dari Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI).Menurut dia, dengan kondisi saat ini di mana harga bahan bakar minyak (BBM) sedang tinggi dan, pengurangan dan penghentian subsidi akan menempatkan komunitas nelayan dalam situasi sangat rentan.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2022-041-03.json	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO	Hidup Nelayan Skala Kecil terancam Pencabutan Subsidi WTO \| “Kami para perempuan nelayan juga tidak yakin bagaimana draf perjanjian ini akan memungkinkan fleksibilitas untuk menangani krisis semacam ini di masa depan,” tegas dia. Tentang draf perjanjian penghapusan subsidi sektor perikanan tersebut, Rizky Estrada dari Perkumpulan INISIATIF menyebut bahwa itu diujukan untuk mencapai target SDGs poin 14.6. Akan tetapi, tujuan tersebut dinilai kurang tepat karena target itu juga harus dilihat dari SDGs poin 2.Poin tersebut salah satunya bertujuan untuk memperbaiki dan mencegah pembatasan, serta distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk perikanan di dalamnya. Selain itu, juga untuk menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan pertanian tangguh produksi dan produktivitas pangan.Dia menilai, jika WTO bermaksud ingin menghilangkan subsidi pada sektor perikanan pada sistem perdagangan dunia, maka itu artinya WTO menghilangkan tanggung jawab pelaku perdagangan dunia, yang mayoritas dipegang oleh perusahaan multinasional, terhadap akses penghidupan nelayan yang selama ini hidup di bawah sejahtera.Selain itu, juga mengabaikan kedaulatan negara berkembang untuk memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus sendiri rakyatnya,” ungkap dia.Dengan fakta demikian, Rizky bersama Kelompok Nelayan bersuara untuk menolak draf penghapusan subsidi oleh WTO. Pasalnya, jika perjanjian tersebut disahkan, maka kehidupan pesisir akan selamanya terikat pada perjanjian tersebut, yang berarti tunduk pada kepentingan perdagangan dan bisnis global yang tidak bertanggung jawab. [SEP]	[0.454841673374176, 0.00940835103392601, 0.5357500314712524]
2013-043-14.json	2013 Advokasi Isu Laut, Greenpeace Bangun “Ocean Defender”	2013 Advokasi Isu Laut, Greenpeace Bangun “Ocean Defender” \| [CLS] Greenpeace, mulai 2013 akan mengadvokasi isu-isu kelautan di Indonesia, bahkan Mei akan merilis Ocean Defender. “Greenpeace sebagai lembaga yang konsern dengan isu lingkungan mau ikut menjaga kelangsungan laut karena melihat berbagai masalah cukup besar,” kata Longgena Ginting, Kepala Greenpeace Indonesia di Jakarta, Kamis(7/3/13).Dia mengatakan, Indonesia merupakan negara bahari, dengan sumber daya dan keragaman hayati laut begitu tinggi. Namun, masalah sektor kelautan juga menumpuk dari pencemaran, pola-pola tangkap tidak berkelanjutan, sampai kebijakan pemerintah yang tak komprehensif. “Misal, sudah ada beberapa spesies ikan tertentu yang over fishing. Ini mengkhawatirkan,” ujar dia.Greenpeace, katanya, akan mengambil peran mengajak masyarakat peduli keberlangsungan laut dan keragaman hayati di dalamnya. Sejalan dengan itu, Greenpeace akan merilis Ocean Defender pada Mei tahun ini. Program ini, bertujuan mengajak masyarakat luas mendukung perlindungan laut, baik lewat petisi, aksi-aksi sampai pendidikan. “Nanti, kami akan ada page khusus untuk ini.”Ajak Seniman dan MusisiGuna memaparkan rencana-rencana kampanye pada 2013, Greenpeace akan menyelenggarakan Peluncuran Kampanye Greenpeace 2013: 100 persen Indonesia Hijau Damai, di Jakarta, Jumat ( 8/3/13). Gawe ini mengundang segenap supporter dan aktivis Greenpeace di Indonesia, media massa, masyarakat madani, pejabat pemerintahan.Dalam acara ini akan menampilkan antara lain eksibisi foto dan seni instalasi terkait kampanye Greenpeace tahun lalu, beragam atraksi kesenian seperti tari Yospan Papua, Silat Harimau, Parkour, Wayang Taviv, dan pertunjukan musik. Para seniman, seperti Tisna Sanjaya dari Bandung, dan musisi-musisi peduli gerakan penyelamatan lingkungan juga tampil. Ada Navicula, Edo Kondologit, Krishna feat Ade Tanesia & Low Budget Acoustic, Billy and The Beatbox, Marjinal dan lain-lain.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2013-043-14.json	2013 Advokasi Isu Laut, Greenpeace Bangun “Ocean Defender”	2013 Advokasi Isu Laut, Greenpeace Bangun “Ocean Defender” \| Menurut Longgena, negeri ini dianugerahi keragaman hayati melimpah dan budaya yang tinggi. Pengetahuan menjaga lingkungan itu banyak diperoleh lewat budaya di masyarakat. Dia mencontohkan, masyarakat adat Dayak di Kalimantan, yang turun menurun menjaga hutan dan sudah menjadi budaya mereka. “Jadi, sebenarnya tak bisa dipisahkan antara budaya dan lingkungan. Karena itulah Greenpeace mengusung gerakan lingkungan jadi gerakan budaya.”Hutan DesaTak hanya itu, dalam kesempatan ini juga akan diserahkan izin hutan desa (HD), di Desa Segamai dan Serapung, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Palalawan, Riau. Rencananya, Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan akan menyerahkan langsung dua izin hutan desa seluas 4.000 hektar ini. “Ya, setelah perjuangan dari 2009, akhirnya diberikan izin ini. Usulan 7.000 an hektar, dikabulkan 2.000 hektar,” kata Eddy Saritonga, Ketua Lembaga Pengelola HD Segamai.Dia senang karena perjuangan lama mendapatkan HD didampingi Yayasan Insani dan Jikalahari akhirnya terwujud. “Kami ingin ikut berperan menjaga hutan.”Ungkapan senada dari Jasman, Kepala Desa Serapung. “Kami usulkan 2.300 hektar dari 2009. Sampai tiga kali datang ke Kementerian Kehutanan, untuk tanyakan proses ini. Baru tahun ini ada hasil. Kami senang. Koordinator Jikalahari, Muslim Rasyid mengatakan, dengan izin HD ini meskipun tak sesuai usulan, setidaknya memberikan kesempatan kepada warga desa untuk menunjukkan bagaimana mereka menjaga hutan. “Nanti bisa kita lihat dan bandingkan antara perusahaan dan warga dalam mengelola hutan siapa yang lebih baik.” [SEP]	[0.476456880569458, 0.5139302611351013, 0.009612822905182838]
2017-017-08.json	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah?	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? \| [CLS] Jika dilihat dari udara atau menggunakan googgle maps, pantai timur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, sepanjang 295,14 kilometer, dipenuhi petak-petak. Petak yang umumnya berbentuk bunjur sangkar ini bukan persawahan, melainkan pertambakan tradisional. Kawasan Hutan Lindung Pantai Sungai Lumpur dan Mesuji seluas 98.115 hektare juga dipenuhi tambak.Kawasan yang dulunya hutan rimba kemudian gundul karena aktivitas HPH tampaknya sulit dikembalikan hutannya, dan bahkan saat ini menjadi langganan kebakaran saat musim kemarau. Diduga, aktivitas para petambak yang membersihkan lahan atau membuka tambak baru yang disertai membuat kanal dan membakar, menyebabkan kekeringan dan kebakaran.Di sisi lain, kebakaran besar yang terjadi pada 2015 lalu menyebabkan pantai timur Kabupaten OKI banyak didatangi para petambak dari Bugis, Jawa, dan Bima. Sebab, lahan yang terbuka karena kebakaran membuat para petambak tradisional lebih mudah membuka tambak.Bagaimana mengatasi atau menata keberadaan para petambak tradisional ini? “Kita sulit sekali menertibkan petambak tradisional karena jumlahnya ribuan dan menyangkut ekonomi masyarakat luas. Yang mungkin kita lakukan pada tahap awal adalah membina mereka agar tidak merusak lingkungan, dan tidak membuka tambak baru,” kata Dr. Najib Asmani, Koordinator Tim Restorasi Gambut (TRG) Sumsel, pertengahan Oktober 2017.***Perjalanan dari Palembang menuju lokasi pertambakan di pantai timur Kabupaten OKI, tidaklah mudah. Membutuhkan waktu sekitar lima jam jalan darat, dilanjutkan sekitar 4,5 jam menggunakan speed boat.Lokasi tambak di belakang desa, yang umumnya di muara sungai atau berbatasan dengan Selat Bangka. Adapun desa yang berada di pantai timur Kabupaten OKI adalah Sungai Lumpur, Simpang Tiga Makmur, Simpang Tiga Abadi, Kuala 12, dan Simpang Tiga Jaya. Desa-desa ini hampir sebagian besar terbentuk karena aktivitas HPH puluhan tahun lalu.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2017-017-08.json	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah?	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? \| Para petambak tradisional ini bukan hanya masyarakat lokal, seperti dari Tulungselapan, Mesuji, dan Cengal, juga berasal dari Lampung, Bugis, Jawa, hingga Bima. Para pendatang ini diperkirakan membuka lahan di kawasan hutan lindung. “Jika aparat datang mereka langsung lari. Masyarakat lokal tentu saja takut membuka tambak di hutan lindung karena pasti ketahuan,” kata seorang warga di Tulungselapan. Baca: Sepucuk, Lahan Gambut yang Kini Dipenuhi Nanas dan Tidak Terbakar Lagi Maukah para petambak ini mengubah perilakunya yang tidak lestari tersebut? Meskipun masih perlu dibuktikan, sekelompok petambak tradisional di Desa Simpang Tiga Jaya atau tepatnya di Kanal 0, Dusun Sungai Pedada, berkeinginan mengubah pertambakan mereka menjadi lebih moderen dan lestari. Namun, sejumlah kendala yang dihadapi mereka.Ketika TRG Sumsel yang didukung BRG (Badan Restorasi Gambut) coba membantu, para petambak tradisional ini dengan tangan terbuka menerima.“Kami berharap jika pemerintah melalui BRG memberikan bantuan kepada kelompok ini, dapat meningkatkan produksi tambak udang dan ikan. Selanjutnya, bantuan dapat dikembangkan untuk kelompok lain, sehingga para petambak tidak lagi membuka lahan baru dengan alasan tambak yang ada tidak produktif atau hasilnya rendah,” kata Suwardi, Staf Kedeputian II BRG, saat bertemu dengan belasan petambak tradisional di Kanal O, Sungai Pedada, Desa Simpang Tiga Jaya, Kecamatan Tulungselapan, Kabupaten OKI, pertengahan Oktober 2017.Kanal O, sebenarnya anak Sungai Pedada, bukan kanal buatan. Disebut kanal karena dulunya digunakan perusahaan HPH membawa balok-balok kayu. Pertambakan ini sekitar 300 meter dari Hutan Lindung Pantai Sungai Lumpur.	[0.01646406203508377, 0.9831623435020447, 0.00037361495196819305]
2017-017-08.json	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah?	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? \| “Yang lebih penting juga, jangan sampai ada kegiatan pembakaran. Sebab, jika kebakaran terjadi bukan hanya kita yang rugi, para pelaku akan ditangkap dan dihukum. Masyarakat Indonesia akan dikecam dunia karena bencana kabut asap yang merugikan kesehatan, mengganggu transportasi, hingga perubahan iklim seperti yang kita rasakan saat ini,” lanjutnya.Selain bantuan teknologi, berupa kincir air dan mesin diesel, juga akan diberikan pelatihan terkait pertambakan udang dan ikan yang lestari dengan produksi yang baik. “Kita akan menghadirkan ahli dari perguruan tinggi dan dinas terkait di Sumatera Selatan,” jelasnya. Minim ilmu dan teknologiTambak di pantai timur rata-rata berukuran 50 x 20 meter dengan kedalaman berkisar 2-3 meter. Setiap petambak rata-rata memiliki dua tambak. Tambak ini dibuat menggunakan cangkul dan peralatan pembersihan manual, membutuhkan waktu sekitar dua-tiga bulan untuk membuat satu tambak.Saat ini, mereka menambak udang windu dengan campuran ikan bandeng. “Setelah udang windu berusia tiga bulan baru dimasukan bibit ikan bandeng. Saat udang berusia enam bulan baru dipanen,” kata Sudarman, Kepala Dusun Sungai Pedada.“Para petambak ini hampir seluruhnya mengandalkan pengalaman, baik saat bekerja untuk orang lain atau informasi dari petambak lainnya. Tidak ada ilmu yang didapatkan secara khusus,” katanya. “Selain itu tidak ada teknologi atau pemberian pakan khusus. Ya, tambak dibuka, dibersihkan kemudian ditabur benih lalu diberikan pakan tradisional yang dibawa air saat pasang. Tidak dilapisi plastik dan menggunakan kincir air,” lanjutnya. Baca juga: Menyelamatkan Potensi Kerbau Rawa dari Dampak Kerusakan Gambut, Bagaimana Caranya? Penggunaan obat kimia dilakukan saat membuka atau membersihkan tambak, yang tujuannya untuk membersihkan hama. “Semua itu berdasarkan pengalaman, tidak ada penyuluh atau pendamping untuk para petambak ini,” jelasnya.	[0.9999892115592957, 5.688989858754212e-06, 5.025468908570474e-06]
2017-017-08.json	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah?	Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah? \| Berapa besar penghasilan dari setiap tambak? “Rata-rata Rp50 juta per panen. Setahun dua kali panen. Dikurangi biaya pengobatan dan pembelian BBM yang digunakan buat menyedot air, sisanya sekitar Rp50 juta,” jelasnya. Penghasilan ini didapat dari penghasilan udang windu sekitar 4-6 ratus kilogram per tahun dan ikan bandeng sekitar 2 ton per tahun. Udang dan ikan dipasarkan ke Jakarta, dan sebagian kecil dijual ke Palembang. Tapi yang menjadi persoalan utama para petambak adalah bibit dan pakan. Bibit yang mereka dapatkan dari Jawa dan Lampung kualitasnya rendah, selain bibit sisa dari penjualan ke petambak lainnya di Jawa atau Lampung, juga lemah saat sampai ke lokasi karena jauhnya perjalanan yang membutuhkan waktu berkisar dua hari.“Jika bibit yang didapat jauh lebih bagus, jelas penghasilan kami di sini meningkat,” kata Basri, salah seorang petambak. “Kalau bisa pemerintah membuat sentra pembibitan udang dan ikan di sini. Katanya mau dibuat di Pulau Maspari, tapi belum jalan,” lanjutnya.Selain bibit, juga pakan yang digunakan para petambak masih makanan alami. Tidak ada pengetahuan membuat pakan buatan untuk udang windu maupun ikan bandeng. “Seandainya berbagai persoalan tersebut dapat teratasi, baik karena bantuan pemerintah, pasti hidup kami akan lebih sejahtera dan sangat puas dengan tambak yang ada,” tegas Basri. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2017-044-12.json	Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata	Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata \| [CLS] Darianus Lungguk Sitorus, pemilik perkebunan sawit PT Torganda, di Padang Lawas, Sumatera Utara, protes pemberitaan Mongabay Indonesia. Melalui kuasa hukum Lembaga Bantuan Hukum Merah Putih, dia menuding pemberitaan Mongabay Indonesia keliru hanya memberitakan soal eksekusi lahan kebun sawit di hutan Register 40, bagian putusan pidana oleh Mahkamah Agung, tanpa memasukkan soal gugatan perdata mereka.Marihot Siahaan, kuasa hukum Sitorus, menulis surat kepada Mongabay dengan menekankan, Koperasi Parsadaan Simangambat Ujung Batu (“Parsub”) dan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, mengajukan gugatan perdata dan menang di Pengadilan Negeri Padangsidempuan maupun Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara perdata No 37/Pdt.G/2015/PN.Psp dan No 46/Pdt.G/2015/PN.Psp di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2015.Kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selaku pihak tergugat, mengajukan kasasi. Proses hukum masih berjalan.“Keluarga DL Sitorus telah merasa sangat dirugikan, dipojokkan, seolah-olah DL Sitorus sebagai pihak yang tetap bersalah (padahal tidak),” begitu bunyi surat yang disampaikan Marihot Siahaan dari Lembaga Bantuan Hukum Merah Putih ke Mongabay pada 14 Juni 2017.Duduk perkaranya berawal ketika Mahkamah Agung, lewat putusan Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007, menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada DL Sitorus, denda Rp5 miliar, subsider kurungan selama enam bulan. Mahkamah Agung juga memutuskan seluruh barang bukti berupa perkebunan sawit seluas 47.000 hektar bersama aset di atasnya dikembalikan ke negara Indonesia lewat Departemen Kehutanan –nama terdahulu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2017-044-12.json	Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata	Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata \| Pada Januari 2015, Mongabay Indonesia, mendapat informasi bahwa eksekusi lahan dan aset di hutan Register 40, belum bisa berjalan dan mewawancarai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Yusni. Ia diberitakan dengan judul “Parah! 8 Tahun Putusan MA Tumpul, Sawit Masih Kuasai Register 40. ”Pada Juli 2015, Mongabay juga memberitakan pertemuan para menteri membahas eksekusi lahan, dalam berita berjudul “Eksekusi Hutan Sawit di Register 40 Berlarut, Ini Kata Para Menteri.”Terakhir, Mongabay memuat berita soal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan DL Sitorus sebagai tersangka dan tahanan kota pada 17 Juni 2017, dua tahun sesudah berita sebelumnya, berjudul “Tetap Kuasasi Hutan Register 40 untuk Sawit, DL Sitorus Kembali Jadi Tersangka.”Menunjuk kepada ketiga pemberitaan itu, Siahaan berpendapat Mongabay hanya memuat dari satu sisi atau tak cover both sides. LBH Merah Putih, dimana Siahaan bekerja, juga merupakan kuasa hukum gugatan perdata dari Koperasi Parsub dan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan. Siahaan juga menyebutkan bahwa Mongabay melakukan “penggiringan opini” untuk memojokkan kliennya.Dalam suratnya, Siahaan menulis bahwa “secara de facto dan de jure” tak pernah ada hutan Register 40 karena belum ada tata batas dan penetapan kawasan yang disebut Mongabay maupun pihak pemerintah sebagai “hutan Register 40.”Hal ini sebutnya sesuai dengan hasil laporan pemerintah dalam hal ini hasil laporan tim Interdept 2005 (Tim antara lain terdiri dari Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah dalam Provinsi Sumut) menyatakan sebagai fakta terdapat 43 perusahaan di lokasi yang disebut-sebut sebagai Register 40.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2017-044-12.json	Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata	Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata \| Dia sebutkan, bahwa putusan pidana dari Mahkamah Agung adalah tentang kawasan hutan Register 40 yang disebut seolah-olah berdasarkan Gouvernement Besluit No. 50 tertanggal 24 Jun 1924 (GB50). Juga kebun sawit yang dikelola Persub dan KPKS Bukit Harapan seolah-olah terletak di lima desa di Padang Lawas: Desa Aek Raru, Janji Matogu, Langkimat, Paranpadang dan Desa Mandasip.”Padahal tidak betul, dan hal tersebut dibuktikan dalam sidang pembuktian dan sidang pemeriksaan di lokasi dalam perkara perdata,” kata surat Siahaan.Koperasi Parsub dan KPKS Bukit Harapan mengajukan gugatan perdata, menurut Siahaan, yang mereka menangkan sampai Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.Dalam putusan itu, menurut Siahaan, KPKS Bukit Harapan dan Koperasi Parsub, tak berada dalam lima desa seluas sekitar 6.000 hektar, “Sedangkan dalam dakwaan dan putusan (pidana) menyatakan luas kebun sawit yang dikelola Persub dan KPKS Bukit Harapan seluas 47.000 hektar di dalam lima desa itu.”Siahaan menulis, “GB50 itu sendiri tak pernah bisa menjadi dasar hukum untuk penetapan kawasan hutan Register 40, karena tak pernah masuk dalam sistem hukum Republik Indonesia.”Jadi, katanya, di lokasi yang disebut-sebut sebagai Register 40 tak pernah ada kawasan hutan. Yang ada, “… banyak kebun-kebun sawit milik masyarakat, yayasan, perusahaan dalam negeri dan asing, koperasi, sampai BUMN.”Menurut Siahaan, eksekusi terhadap putusan kasasi di dalam lima desa itu telah terlaksana pada 29 Agustus 2009 di kantor Kejaksaan Tinggi Medan. “Eksekusi tersebut sebagai pelaksanaan putusan pidana dimaksud terhadap kebun sawit di lima desa. Sedangkan kebun sawit Persub dan KPKS Bukit Harapan tak pernah ada di lima desa itu,” tulisnya.	[0.013069942593574524, 0.020550377666950226, 0.966379702091217]
2017-044-12.json	Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata	Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata \| Dengan begitu, menurut Siahaan, sebenarnya secara hukum, putusan pidana dari Mahkamah Agung tak dapat dieksekusi karena belum ada penetapan kawasan Register 40, bukan permainan kejaksaan atau Kementerian Kehutanan, seperti dalam berita. Tanggapan MongabayRidzki R Sigit, Program Manager Mongabay Indonesia, mengatakan, Mongabay Indonesia, adalah media khusus lingkungan hidup hingga liputan banyak soal kehutanan.“Pada Januari 2015, ketika wartawan kami di Medan mengetahui dari Muhammad Yusni, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, bahwa ada kesulitan dalam menjalankan keputusan Mahkamah Agung soal Register 40, kami tentu memuatnya,” katanya.Yusni mengacu pada putusan Mahkamah Agung nomor 2642/K/PID/2006, yang sudah berkekuatan hukum dan memutuskan DL Sitorus, bersalah melakukan penguasaan terhadap hutan negara, lewat perusahaannya, PT Torganda dan PT Torus Ganda.Putusan kasasi itu menyebutkan:Kesulitan menjalankan keputusan Mahkamah Agung itu, lalu dibahas dalam rapat kabinet antar-kementerian, pada 30 Juni 2015, dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidah Baldan. Mereka membahas sejumlah kasus agraria dan pertanahan termasuk Hutan Register 40.Sesudah rapat selesai, banyak wartawan yang bertugas di Manggala Wanabakti, tempat rapat diadakan, diundang mendengarkan perkembangan kasus itu.“Wartawan kami juga meliput jumpa pers itu. Nara sumbernya adalah anggota kabinet,” katanya. Ia sesuai kriteria sumber dalam proses verifikasi, yang diterangkan buku The Elements of Journalism karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel.Pada Agustus 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengeluarkan PERMEN-LHK RI No.P.47/Menlhk-Setjen/2015 guna mengambil alih kedua lahan itu guna diserahkan ke sebuah badan usaha milik negara.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2017-044-12.json	Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata	Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata \| Sebelumnya pada 2009, Menteri Kehutanan mengeluarkan surat Keputusan Menteri No. 696/697 tertanggal 19 Oktober 2009 yang menunjuk Badan Pengelola Sementara Eks Aset Terpidana DL Sitorus di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas, yang terdiri dari Badan Pengawas dan Badan Pelaksana pengelolaan yaitu PT Inhutani IV (Persero).“Pada 2009, PT Inhutani IV ditunjuk sebagai badan pengawas dan pelaksana pengelolaan. Pada 2015, saat berita dibuat, PT Inhutani IV sudah holding dengan Perhutani. PT Inhutani I, II, III, IV, dan V telah bergabung ke Perhutani sejak 17 September 2014. Itu setelah Perhutani ditetapkan sebagai holding BUMN bidang kehutanan. Maka, Perhutani disebut dalam artikel itu,” ucap Ridzki.Dua keputusan menteri ini juga digugat oleh KPKS Bukit Harapan, sampai tingkat kasasi, namun ditolak Mahkamah Agung lewat putusan Nomor 143 K/TUN/2011.Pada Mei 2017, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengadakan pertemuan pers dan memberikan keterangan resmi soal status DL Sitorus, menjadi sebagai tersangka dan tahanan kota. Sani mengatakan Sitorus masih menguasai Register 40, mengacu pada putusan kasasi 2007.Direktorat Penegakan Hukum adalah pihak berwenang di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan buat melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus lingkungan dan kehutanan. Mongabay memberitakan keterangan Rasio Ridho Sani sebagai sumber terverifikasi yang tahu dan berada persis di pusaran persoalan hukum ini.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2017-044-12.json	Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata	Hanya Bahas Pidana, Kuasa Hukum DL Sitorus Protes Mongabay. Siahaan: Koperasi Menang Gugatan Perdata \| Soal tuduhan Mongabay menggiring opini, kata Ridzki, perlu diletakkan dalam pemahaman jurnalisme. Walter Lippmann, seorang pemikir jurnalisme, menulis buku Public Opinion pada 1922 bahwa jurnalisme memang menciptakan opini publik. “Tanggungjawab jurnalisme adalah mencari kebenaran fungsional. Soal opini yang timbul, ia sepenuhnya berada dalam pemahaman masyarakat.” Ridzki mengatakan, dalam ketiga pemberitaan Mongabay tersebut tak keliru. Mereka sudah dikerjakan dengan standard jurnalisme yang baku.Terkait dengan rencana liputan langsung lapangan, ia menyebut memang Mongabay belum pergi ke lapangan di Padang Lawas. “Kami baru bikin laporan-laporan pendek. Surat LBH Merah Putih membuat kami berpikir bikin laporan khusus tentang sengketa lahan di Register 40. Kami akan senang bila pihak DL Sitorus membuka akses informasi kepada Mongabay buat liputan tersebut.” [SEP]	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2016-068-01.json	Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih	Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih \| [CLS] Lebih dari sepuluh tahun PROFAUNA berkampanye agar burung kakatua yang jambulnya putih ini dilindungi. Menteri Kehutanan sudah berganti tiga kali dan presiden negeri ini pun sudah dua kali berganti, namun kakatua putih (Cacatua alba) ini tak kunjung ditetapkan sebagai satwa dilindungi.Ketika Siti Nurbaya menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), saya awalnya menyimpan harapan besar agar kakatua putih segera dilindungi. Harapan itu muncul saat terkuaknya kasus penyelundupan kakatua melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Mei 2015.Ibu Menteri LHK dan juga netizen seperti terhenyak dengan kasus penyelundupan kakatua dalam botol itu. Kekejaman itu terlihat dari cara penyelundupannya dengan memasukkan kakatua dalam botol-botol plastik bekas air kemasan. Kementerian LHK bergerak cepat dengan kampanye ‘save kakatua’ yang berujung dengan penyerahan kakatua yang dipelihara masyarakat.Padahal, modus ini sudah diungkap PROFAUNA, plus videonya, tahun 2002. 13 tahun silam.Fakta Fakta berikut menunjukkan bahwa kakatua putih, yang merupakan burung endemik Maluku Utara ini, layak ‘naik pangkat’ menjadi satwa dilindungi, baik secara yuridis maupun ekologi.Hasil penelitian Burung Indonesia 2008-2009 mengenai studi populasi kakatua putih (Cacatua alba) di alam menunjukkan jumlah antara 8.629 – 48.393 ekor dengan kepadatan individu 1,58-8,86 individu per kilometer persegi. Sedangkan berdasarkan survei tahun 1991 – 1992 disebutkan bahwa perkiraan populasinya di alam sekitar 49.765 – 212.430 ekor dengan tingkat kepadatan mencapai 40,1-72,2 individu per kilometer persegi.Dari dua survei tersebut menunjukan adanya penurunan populasi kakatua putih di alam.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2016-068-01.json	Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih	Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih \| Populasi kakatua putih di Halmahera bagian timur (semenanjung timur laut dan tenggara) diperkirakan juga sangat menipis, meskipun belum ada data ilmiah tentang hal ini. Perkiraan menurunnya populasi ini berdasarkan investigasi PROFAUNA tahun 2007 tentang penangkapan kakatua putih di Halmahera timur yang menunjukan di daerah tersebut tidak ditemukan lagi kakatua putih. Interview dengan masyarakat desa dan penangkap burung juga memberikan informasi yang sama, di daerah mereka sudah tidak ada lagi kakatua putih.Data Burung Indonesia dalam Tempo Interaktif (19 Mei 2010) menunjukkan bahwa perdagangan menjadi salah satu faktor penting menurunnya populasi kakatua putih di Maluku Utara. Populasinya yang di alam saat ini diperkirakan sekitar 3.000 – 4.000 ekor.Jelas, secara ilmiah dan fakta di lapangan, telah terjadi penurunan populasi kakatua putih. Penangkapan liar di alam untuk diperdagangkan menjadi pemicu utama merosotnya populasi kakatua putih di alam.Selama dua tahun (2001-2002), PROFAUNA Indonesia telah melakukan investigasi mendalam tentang penangkapan dan perdagangan kakatua putih di Maluku Utara. Investigasi yang disajikan dalam laporan berjudul “Terbang Tanpa Sayap” itu mengungkap praktik penangkapan kakatua putih di habitat alaminya yang pada 2002, rata-rata sekitar 500 ekor kakatua putih yang ditangkap.Sementara itu, pemantauan PROFAUNA di sejumlah pasar burung di Jawa pada 2006 menunjukkan, rata-rata dalam setahun ada sekitar 100 ekor kakatua putih yang diperdagangkan. Di pasar burung, yang ada di Jawa, kakatua putih ditawarkan seharga rata-rata Rp500.000 per ekor. Sementara di lokasi penangkapan di Halmahera, Maluku Utara, harganya berkisar Rp75.000 hingga Rp100.000/ekor.2015 ini, harga pasarannya di Jawa melambung tinggi, mencapai Rp1,5 juta per ekor. Untuk menarik konsumen, dalam beberapa kasus, jambulnya yang berwarna putih dicat kuning atau orange, agar mirip kakatua jambul kuning.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2016-068-01.json	Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih	Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih \| Pada 2007, PROFAUNA pun meluncurkan laporan perdagangan parrot di Indonesia yang berjudul Pirated Parrot. Dalam laporan tersebut diungkap adanya penyelundupan parrot asal Maluku ke Filipina. Dalam setahun sekitar 4.000 ekor paruh bengkok asal Maluku Utara diselundupkan seperti kakatua putih, kasturi ternate (Lorius garrulus), nuri bayan (Eclectus roratus) dan nuri kalung-ungu (Eos squamata).Burung-burung tersebut sebagian besar diselundupkan dari Desa Pelita di Halmahera Utara, kemudian dikirim menggunakan kapal boat pribadi menuju General Santos atau Davao, Filipina. Diperkirakan, 10% burung yang diselundupkan itu jenis kakatua putih.Hingga 2012-2014, penangkapan kakatua putih masih tinggi. PROFAUNA memperkirakan ada sekitar 300-500 ekor yang ditangkap dari alam Maluku Utara setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan permintaan di Jawa dan luar negeri.Status perlindunganMeski belum dilindungi, bukan berarti kakatua putih bebas ditangkap. Sejak 2001 hingga kini, tidak ada kuota tangkap untuk kakatua putih yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK. Artinya, tidak boleh ada penangkapan kakatua putih di alam (Maluku Utara) untuk tujuan komersil, meski fakta di lapangan berbeda.Terhadap status tersebut, sejak 2005, PROFAUNA telah mengusulkan ke pemerintah agar kakatua putih masuk dalam daftar satwa dilindungi. Untuk mendukung usulan tersebut PROFAUNA telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Departemen Kehutanan, Pemerintah Daerah Maluku Utara, masyarakat lokal di Maluku dan juga NGO lokal. Sampai sekarang, nasib kakatua putih belum juga masuk daftar satwa dilindungi.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (pasal 5), menyebutkan bahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam daftar satwa dilindungi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:a). Mempunyai populasi yang kecil;b). Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2016-068-01.json	Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih	Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih \| c). Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).Berdasarkan peraturan tersebut kakatua putih telah memenuhi kriteria, yang artinya tidak ada alasan lagi untuk tidak mengesahkan kakatua putih sebagai jenis yang dilindungi. Kakatua putih merupakan burung endemik Maluku Utara. Burung ini juga telah menurun tajam populasinya di alam.Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), sebagai scientific authority di Indonesia juga sudah menyatakan dukungannya. Dalam Surat LIPI Nomor S956/LPH-k3.02/2007 kepada Departemen Kehutanan, LIPI setuju agar kakatua putih dimasukan dalam daftar satwa dilindungi.Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat di Maluku Utara juga mendukung untuk dilindunginya kakatua putih. Dukungan itu diwujudkan dengan Surat Instruksi Gubernur Maluku Utara pada 3 April 2003 tentang pelarangan penangkapan burung paruh bengkok asal Maluku Utara. Gubernur juga melarang orang untuk membawa burung paruh bengkok keluar dari Maluku Utara.Pada 3 Februari 2005, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara telah mengirimkan surat resmi ke Departemen Kehutanan untuk mengusulkan perlindungan kakatua putih. Kemudian, pada 2010 Sultan Ternate (almarhum), tokoh masyarakat yang dihormati di Maluku Utara, juga mengeluarkan fatwa yang melarang masyarakat menangkap burung nuri dan kakatua di alam. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Sultan Ternate, Maret 2010, setelah melihat laporan PROFAUNA tentang perdagangan nuri dan kakatua.Kepedulian sultan tidak terbatas hanya pada fatwa, tapi juga terlibat dalam kampanye. Pada 2009, Sultan Ternate terlibat dalam pembuatan film edukasi tentang pelestarian burung nuri dan kaktua yang diproduksi oleh PROFAUNA. Film itu telah diputar di desa-desa yang ada di Maluku utara.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2016-068-01.json	Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih	Opini: Sulitnya Melindungi Kakatua Putih \| Dukungan LIPI sebagai lembaga otoritas ilimiah, sudah ada. Pemerintah daerah juga sudah setuju untuk melindungi kakatua putih. Tokoh masyarakat lokal senada, setuju total untuk melindungi kakatua putih yang merupakaan kekayaan hayati Maluku Utara. Kenapa pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri LHK tidak kunjung melindungi kakatua putih?DilindungiMelihat status populasi kakatua putih di alam yang menurun dan diperkirakan hanya 3.000 – 4.000 ekor, beserta perdagangannya yang tinggi, sudah sepantasnya kakatua putih ditetapkan sebagai satwa dilindungi oleh Pemerintah Indonesia. Apalagi, menurut PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, kakatua putih telah memenuhi kriteria yang ada.Penaikan status perlindungan akan lebih memberikan jaminan bagi pelestarian kakatua putih di alam. Menurut UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan bahwa penangkapan dan pedagangan satwa dilindungi adalah dilarang dan pelanggar dari ketentuan ini bisa diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta.Bila menunggu revisi UU No 5 tahun 1990 yang saat ini masih dilakukan, akan butuh waktu lama. Perjuangan para pegiat lingkungan, termasuk PROFAUNA, untuk mendorong revisi UU tersebut sudah bertahun dilakukan. Tanpa ada wujud, UU baru yang telah direvisi.Melindungi kakatua putih, bisa dilakukan melalui keputusan menteri. Langkah ini pernah dilakukan dalam perlindungan lutung jawa (Trachypithecus auratus) melalui SK Menteri Kehutanan (saat ini KLHK) yang saat itu dijabat Muslimin Nasution. Ibu Menteri LHK ‘bisa’ mengikuti jejak Menteri Kehutanan terdahulu, dengan mengeluarkan SK Perlindungan bagi si putih, burung kakatua putih yang statusnya Genting (Endangered/EN) dan kian terdesak di alam.*Rosek Nursahid, Pendiri PROFAUNA. E-mail: [email protected]. Tulisan ini opini penulis. [SEP]	[0.016374895349144936, 0.019575536251068115, 0.9640495181083679]
2015-078-02.json	1 Juta Hektar Lahan Pangan, Prioritaskan Warga dan Perhatikan Lingkungan	1 Juta Hektar Lahan Pangan, Prioritaskan Warga dan Perhatikan Lingkungan \| [CLS] Bulan lalu, Menteri Pertanian meminta lahan satu juta hektar kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengembangan pangan, berupa palawija (pagi, kedelai dan jagung) dan tebu. Namun, ada indikasi pemerintah akan memberikan pengelolaan lahan itu kepada investor ataupun BUMN. Sikap ini mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.Tejo Wahyu Jatmiko, koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera mengatakan, pengelolaan lahan pangan mesti mengutamakan buat warga. “Jangan pernah menyerahkan kepada swasta,” katanya, baru-baru ini di Jakarta. Sebab, katanya, tidak ada hubungan antara kedaulatan pangan Indonesia dengan swasta.Sifat swasta, yang ingin mendapatkan profit, kata Tejo, tidak pernah memikirkan kebutuhan pangan warga, kecuali harga pangan lebih tinggi dari luar negeri.Indonesia, katanya, punya PP 18/2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman sebagai turunan UU Sistem Budidaya Tanaman. Dalam pasal-pasal di sana, tidak ada kewajiban investor memasarkan produksi ke dalam negeri. “Atau dengan kata lain tidak ada hubungan antara kebutuhan dalam negeri dan kewajiban memasok bagi pengusaha. Kewajiban hanya saat ada bencana alam atau kegagalan panen luar biasa.”Meskipun begitu, katanya, permintaan satu juta hektar untuk 10 pabrik tebu dan kebun serta lahan padi dan palawija pada dasarnya wajar-wajar saja. Sebab, Indonesia memang memerlukan lahan untuk mencukupi kebutuhan pangan.Namun, kata Tejo, ada beberapa hal perlu dicermati. Pertama, harus dipastikan tidak ada tumpang tindih kepemilikan, terutama dengan masyarakat adat dan tempatan. Kedua, menjadi tidak wajar apabila pembukaan hutan begitu luas terlebih dalam satu hamparan. “Ini akan membuat goncangan lingkungan. Jadi harus benar-benar diperhitungkan daya dukung dan tampung lingkungan suatu kawasan.”	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2015-078-02.json	1 Juta Hektar Lahan Pangan, Prioritaskan Warga dan Perhatikan Lingkungan	1 Juta Hektar Lahan Pangan, Prioritaskan Warga dan Perhatikan Lingkungan \| Ketiga, proporsi harus jelas berapa persen untuk pabrik gula, berapa persen kebun dan padi atau palawija. Menurut dia, Indonesia, lebih memerlukan lahan untuk menyediakan pangan rakyat. Keempat, prioritas pengelolaan harus untuk masyarakat adat dan lokal.Beralih ke sawitKussaritano, Direktur Eksekutif Mitra Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, merasa heran pemerintah berdalih sibuk mengembangan lahan buat tanaman pangan. Padahal, lahan pangan yang sudah ada tak terjaga hingga banyak beralih fungsi menjadi kebun sawit dan lain-lain.Dia mencontohkan di Kalteng, Desa Anjir Mambulau, Kabupaten Kapuas, banyak memproduksi produk-produk pertanian, dari padi, sayur mayur sampai buah-buahan. Sayangnya, kawasan ini terancam ekspansi perkebunan sawit. “Harusnya pemerintah bisa menjaga lahan-lahan tani produktif itu agar tak berubah jadi fungsi lain,” ujar pria yang bisa dipanggil Itan ini.Redistribusi tanah buat petaniSedangkan, Rudi Cas Rudi, Ketua Rukun Tani Indonesia dan Anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sampai saat ini, Mentan belum melakukan gebrakan menangani masalah pangan di negeri ini.Data BPS, pada April-Agustus 2014, Indonesia impor beras 676.227 ton dengan biaya ratusan miliar. Angka impor ini tidak wajar karena Indonesia negara agraris dengan kesuburan tanah cukup bagus. Sepanjang 2014, impor beras dari lima negara, yaitu Vietnam, Thailand, Myanmar, India dan Pakistan.Sebenarnya, kata Rudi, tak sulit menanggulangi impor beras. Pemerintah perlu mencetak sawah 150.272,6 hektar. Hasil panen petani dari satu hektar sawah sebanyak 4,5 ton dengan setahun tiga kali panen. “Ini total produksi beras selama satu tahun 2.030.853,6 ton. Dalam setahun sudah surplus beras.”	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2015-078-02.json	1 Juta Hektar Lahan Pangan, Prioritaskan Warga dan Perhatikan Lingkungan	1 Juta Hektar Lahan Pangan, Prioritaskan Warga dan Perhatikan Lingkungan \| Menurut dia, beberapa faktor penyebab Indonesia menjadi pengimpor beras. Pertama, alih fungsi lahan pertanian berbasiskan tanaman pangan menjadi antara lain, perumahan, infrastruktur dan pabrik. Tidak terjamin ekonomi rumah tangga petani skala kecil, khusus di desa-desa membuat petani menjual tanah dan mencari pekerjaan lain untuk bertahan hidup.Kedua, pembukaan lahan-lahan baru untuk pertanian tak untuk pengembangan pangan industri pangan, tetapi perkebunan komersil seperti sawit, dan karet.Untuk itu, Rukun Tani Indonesia pun menyerukan kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla melakukan beberapa hal. Pertama, memerintahkan Kementerian Agraria, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan dan kementerian lain meredistribusi tanah guna mencetak sawah.Kedua, menjamin pasar produksi pertanian sehat dengan mengurangi impor dan meningkatkan produksi pertanian. Hingga kebutuhan beras tercukupi, bahkan memungkinkan swasembada pangan.Ketiga, mengembangkan teknologi pertanian organik dalam pengolahan pertanian. “Khusus pertanian padi agar petani-petani tidak tergantung pupuk kimia.” [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2016-035-02.json	Polda Lampung Sebut Baru Dua Perompakan di Selat Karimata	Polda Lampung Sebut Baru Dua Perompakan di Selat Karimata \| [CLS] Walaupun ada laporan dari sekitar 400 nelayan tentang aksi perompakan yang sering terjadi dalam tiga bulan terakhir di perairan Selat Karimata, Provinsi Lampung, namun aparat Kepolisian Daerah Lampung saat ini baru mendeteksi ada dua kejadian saja. Informasi tersebut terungkap saat tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertemu langsung dengan Kepala Polda Lampung Brigjen Ike Erwin.Tim KKP yang dipimpin langsung Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar, mengungkapkan, hingga saat ini memang baru dua kasus yang dilaporkan secara resmi ke Polda Lampung. Karenanya, meski ada laporan dari ratusan nelayan, yang terdeteksi baru dua kasus saja.“Saat ini, dari dua laporan yang ada, satu laporan sudah berhasil ditindaklanjuti dan lima orang sudah ditahan karena menjadi tersangka dalam perompakan,” ujar Zulficar di Jakarta, Rabu (24/8/2016).Zulficar mengatakan, meski sudah ada laporan langsung dari 400 nelayan yang mendatangi kantor KKP, tetapi hingga kini di Lampung belum ada laporan secara resminya kepada Polda Lampung ataupun ke Lantanal atau Pengkalan Utama TNI AL, maupun Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.“Belum ada laporan lagi dari nelayan,” sebut dia.Saat bertemu di Lampung, Zulicar merinci, pihak Polda Lampung langsung menggelar presentasi status keamanan di perairan Lampung dan memberi gambaran bagaimana kejahatan di laut terjadi. Dari pemaparan tersebut, memang baru dua kasus saja yang terungkap resmi.Karena hingga sekarang tidak ada laporan, Zulficar menyebutkan, Polda Lampung meminta para nelayan, utamanya yang menjadi korban perompakan, untuk segera melaporkan aksi kriminal tersebut. Dengan demikian, berikutnya Polda Lampung bisa mengusut tuntas kasus tersebut.RekomendasiSetelah pertemuan digelar, Polda Lampung kemudian mengeluarkan rekomendasi yang disepakati bersama KKP. Rekomendasi tersebut yaitu :	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2016-035-02.json	Polda Lampung Sebut Baru Dua Perompakan di Selat Karimata	Polda Lampung Sebut Baru Dua Perompakan di Selat Karimata \| Dari rekomendasi tersebut, Zulficar melihat, Polda Lampung sudah sangat siap untuk menangani kasus perompakan. Polda Lampung, dipastikan akan bertindak tegas kepada pelaku perompakan yang ada di wilayahnya.“Untuk itu berharap koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait, juga input aktif nelayan sendiri,” tandas dia.Sebelumnya, diberitakan bahwa, nelayan diprediksi mengalami kerugian hingga Rp16,5 miliar akibat aksi perompakan yang menyerang mereka saat sedang mencari rajungan di perairan Selat Karimata. Menurut Budi Laksana dari Serikat Nelayan Indonesia, angka tersebut didapat dengan menghitung kerugian per bulan Rp6 miliar.“Jumlah ini diperoleh dari hitungan setiap perahu memperoleh 6 kuintal atau setara dengan Rp37.000 per kilogram. Itu artinya, kerugian nelayan sedikitnya mencapai Rp5,5 miliar. Dengan kata lain, dalam tiga bulan sedikitnya rugi Rp16,5 miliar,” jelas dia.Di sisi lain, bagi Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim, aksi perompakan yang terjadi dalam tiga bulan terakhir, menunjukkan situasi yang darurat. Menurutnya, harus ada perlindungan yang lebih jauh kepada para nelayan yang sedang mencari ikan ataupun rajungan di laut, khususnya di Selat Karimata.KIARA juga mengeluarkan rekomendasi, yaitu : [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-041-01.json	Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa	Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa \| [CLS] Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sejak akhir 2020 mengevaluasi terjadi peningkatan kejadian gempa bumi di sejumlah titik dan kluster. Terutama di lepas pantai Selatan Jawa Timur, Selat Sunda, Selatan Jawa Tengah dan Barat Mentawai.Kepala BMKG, Profesor Dwikorita Karnawati menuturkan frekuensi kegempaan mengalami lompatan dengan berbagai magnitudo. Pada 2008 terjadi 4 ribu kali gempa, 2009 terjadi gempa 4.390 kali, 2010 meningkat 5.869 kali, 2011 turun menjadi 4.184, 2012 melonjak 6.730, 2013 turun 4.234 kali, 2014 naik tipis 4.434, 2015 naik menjadi 5.299, 2016 bertambah 5.646, 2017 melompat 7.169, 2018 melonjak 11.920, 2019 turun tipis 11.588, 2020 terjadi 8.258 kali gempa.“Gempa bermagnitudo di bawah lima,” kata Profesor Dwikorita Karnawati dalam Webinar Kajian dan Mitigasi Gempa dan Tsunami di Jawa Timur pada Jumat (28/5/2021).Sedangkan catatan kegempaan di Jawa Timur pada 2008 tercatat 68 kali, 2009 sebanyak 177 kali gempa, 2010 terjadi 285 kali gempa, 2011 turun menjadi 263, 2012 melompat hingga 512 kali, 2013 turun terjadi 195 gempa, 2014 gempa sebanyak 127 kali, 2015 terjadi 224 gempa, 2016 melompat menjadi 655 kali, pada 2017 ada 453 kali gempa, 2018 terjadi 554 kali gempa, 2019 sebanyak 500 kali gempa dan 2020 sebanyak 512 kali.Sebelum terjadi gempa berpusat di selatan Malang bermagnitudo 6,1 pada 10 April 2021 lalu, diawali dengan peningkatan gempa kecil. “Kami curiga sejak akhir 2020. Sebulan terjadi 300-400 kali gempa, tapi sejak Januari melompat hingga 600 kali,” katanya.Aktivitas gema di Jawa Timur sangat aktif, terlihat dari data terbaru maupun catatan sejarah. Generator gempa di Jawa Timur, katanya, bersumber dari zona subduksi lempeng di Samudra Hindia dan sesar aktif di daratan. “Atas data dan sejarah tersebut kajian Pusat Studi Gempa Nasional magnitudo tertinggi mencapai 8,7,” katanya.baca : Begini Mitigasi Gempa dan Tsunami di Malang	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2021-041-01.json	Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa	Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa \| Catatan BMKG ada zona gelap kegempaan atau celah seismik (seismic gap) yang perlu diwaspadai. Zona yang seharusnya relatif aktif secara tektonik, katanya, namun jarang terjadi gempa secara signifikan dalam jangka waktu yang relatif lama. “Zona seismic gap ini belum melepaskan energi gempa. Energi tersimpan dan terakumulasi. Harus diwaspadai,” katanya.Catatan sejarah kegempaan, ada sembilan gempa merusak yang terjadi di Jawa Timur pada 1836 sampai 1972. Kekuatan gempa dengan intensitas guncangan atau magnitudo 7 yakni Gempa Mojokerto terjadi 22 Maret 1836, Gempa Madiun 10 November 1862. Gempa Tulungagung 10 Agustus 1902, Gempa Pacitan 27 September 1937 kekuatan 7,2, gempa Lamongan 11 Agustus 1939, gempa Malang 10 November 1958, gempa Malang 19 Februari 1967, gempa Blitar-Trenggalek 4 Oktober 1972.Sedangkan sejarah tsunami terjadi di Jawa Timur terjadi enam kali. Tsunami Besuki pada 19 Juli 1830, Pacitan 4 Januari 1840, Pulau Madura 7 Februari 1843, 20 Oktober 1859, 11 September 1921, dan tsunami Banyuwangi 2 Juni 1994. Pemodelan Gempa dan TsunamiAtas data kegempaan dan sejarah itu, BMKG menyusun simulasi pemodelan secara matematis. Hasil analisis daerah pesisir selatan yang berisiko tinggi tsunami meliputi Pacitan, Trenggalek, Malang, dan Banyuwangi. Tinggi maksimum gelompang tsunami 26 meter sampai 29 meter berpotensi di Trenggalek, sedangkan waktu tiba gelombang tsunami tercepat di Blitar yakni dalam tempo 20 menit sampai 24 menit.Zona merah ketinggian 20 meter di Pantai Prigi Trenggalek, Popoh Tulungagung, Muncar Banyuwangi dengan ketinggian 18 meter, Pancer Banyuwangi 12 meter, pantai Tambak Blitar ketinggian 18 meter, Pacitan ketinggian mencapai 22 meter, Sendangbiru Malang ketinggian 22 meter, Pasirian Lumajang 18 meter, dan Tempursari Lumajang 18 meter.	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2021-041-01.json	Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa	Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa \| Sehingga BMKG menyusuri kawasan pesisir selatan Jawa Timur dan Selat Sunda untuk mengecek kesiapsiagaan dan mitigasi jika terjadi gempa disertai tsunami. “Gempa besar yang merusak seperti Aceh 2004, Yogyakarta pada 2006, dan Lombok tidak mendadak dan seketika. Selalu diawali dengan gempa kecil,” katanya.BMKG melakukan verifikasi peta bahaya dan jalur evakuasi tsunami dil lapangan pada Februari-April 2021. Hasilnya, perlu ditingkatkan sejumlah jalur evakuasi, karena laju datang tsunami lebih cepat dibandingkan jarak lokasi evakuasi sementara. Tempat evakuasi sulit dijangkau. Sedangkan fasilitas dan sarana prasana pendukung perlu ditingkatkan. Sehingga perlu melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun shelter.“Aparat sudah siap, tak banyak BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang sesiap Jawa Timur. Bupati dan Wali Kota sangat peduli,” katanya.baca juga : Begini Mitigasi Potensi Tsunami Selatan Jawa BMKG merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur agar meningkatkan usaha mitigasi gempa dan tsunami. Perlu disiapkan mitigasi, kesiapan sarana dan prasarana untuk evakuasi jika terjadi tsunami. “Siapsiagakan segera, bukan berarti pasti akan ada gempa. Tidak. Cuma ada tren kejadian gempa kecil yang biasa mengawali gempa besar,” ujarnya.Selain itu, perlu dilakukan upaya penghijauan dengan menanam mangrove di pesisir selatan pantai. Untuk menahan terjangan gelombang laut dan ancaman tsunami. Selain itu, penambangan pasir di pantai seperti di Lumajang, menyebabkan elevasi pantai rendah dari muka air laut. Sehingga risiko lebih besar. Bangunan dan Rumah Tahan GempaBMKG juga merekomendasikan dilakukan survei dan audit kondisi konstruksi bangunan sekolah, perkantoran, mal dari potensi gempa. Serta ditetapkan standar struktur bangunan tahan gempa. Selain itu, tata ruang juga perlu memperhatikan zona rawan gempa.	[0.9999904036521912, 5.291967227094574e-06, 4.335784979048185e-06]
2021-041-01.json	Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa	Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa \| Serta perlu evaluasi dan penyempurnaan rencana kontijensi (Renkon) tsunami, termasuk menyempurnakan standard operating procedure (SOP) evakuasi dengan mempertimbangkan permodelan tsunami BMKG berdasarkan skenario terburuk (worst case scenario). “Perlu penerapan tata ruang dan standar bangunan tahan gempa dan tsunami dengan ketat bersandarkan peta mikrozonasi dan peta bahaya tsunami,” ujar Dwikorita.BNPB merekomendasikan agar ditentukan standardisasi rumah tahan gempa bagi masyarakat umum yang mudah dan murah. Atau melakukan retrofitting atau perkuatan rumah yang ada agar tahan gempa. Untuk mencegah korban jiwa saat gempa, salah satu solusinya dengan mitigasi rumah tahan gempa.“Gempa tak mematikan, korban jiwa terjadi karena reruntuhan konstruksi bangunan,” kata Kepala Pusat Data dan Komunikasi BNPB Raditya Jati.Perlu kesadaran koletif, katanya, untuk mitigasi bencana. Perlu simulasi dan uji coba untuk menghitung berapa menit saat evakuasi mandiri. Selain itu, juga perlu simulai masyarakat di keramaian seperti di pasar dan gedung bertingkat. Agar masyarakat paham, apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi.“Upaya penyelamatan dan minimalisasi dampak korban jiwa. Mitigasi bencana perlu masuk kurikulum sekolah atau ekstrakurikuler,” katanya.perlu dibaca : Bersiap Segera Antisipasi Kemungkinan Tsunami di Pantai Selatan Jawa Guru Besar Geofisika Universitas Brawijaya yang juga Ketua Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Profesor Adi Susilo mengaku menjadi saksi dan korban gempa di Malang 1967. Ia mengisahkan sempat tertinggal di dalam kamar saat gempa, sedangkan semua anggota keluarga berhamburan keluar rumah.“Ibu sayang malah mengangkat guling,” kata Adi Susilo kelahiran Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Adi Susilo menyampaikan media massa memiliki peran penting untuk sosialisasi mitigasi dan tanggap bencana. Agar masyarakat tak panik dan melalukan usaha mitigasi.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]