Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Viewer Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2013-035-06.json	SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu	SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu \| [CLS] Ada jajaran artis, musisi sampai penyanyi seperti Titi Rajo Bintang, Ringgo, Nugie, Nina Taman, Denada, Kaka, Daniel Mananta, lalu William Wongso (pakar kuliner), Bondan Winarno (pakar kulineri), dan Andrian Ishak (molecular gastronomy chef), sampai Emirsyah Satar, Presiden Direktur Garuda Indonesia, menyerukan penyelamatan hiu lewat program WWF Indonesia, save our sharks (SOSharks). Ini sebuah kampanye publik untuk menghentikan konsumsi berbagai produk dan komoditi hiu di pasar swalayan, toko online, hotel dan restoran, serta menghentikan promosi kuliner hiu di media massa.“Saya dulu makan shark, keluarga juga makan, terutama pada hari raya seperti Chinese New Year, tapi setelah saya tahu kondisinya, saya tak mau makan lagi,” kata Daniel, entertainer saat peluncuran kampanye SOSharks di Jakarta, Jumat(10/5/13).Setelah dia mendengar cerita mengenaskan tentang hiu, Daniel tak mau lagi menyentuh makanan yang dipercaya memiliki ‘kekuatan’ itu. Banyak hiu dibunuh dengan kejam, hanya diambil sirip, lalu dilepas ke laut dan mati. “Kini, saya berhenti makan shark, saya ajak keluarga dan yang lain juga. Tak ada itu, shark bisa memberikan kekayaan, panjang umur atau apalah. Yang jelas, jika makan shark akan mengancam lingkungan.”Berbeda dengan Titi Sjuman. Perempuan yang baru berganti nama menjadi Titi Rajo Bintang ini malah mengagumi hiu, meskipun takut. Sejak awal, dia peduli akan keberlangsungan hiu ini. “Mungkin banyak penyelam yang ingin ketemu hiu, tapi saya tidak, takut.”Sampai suatu hari, dia tengah di pinggiran laut berwisata mengambil foto ikan-ikan dengan kamera kecil. Tiba-tiba lewat hiu. Entah mengapa, tanpa rasa takut, Titi terus mengikuti dan terus mendokumentasikan hiu itu. “Indah sekali, kulitnya yang cantik. Mungkin kalau itu cowok saya naksir. Sayang ikan ha ha…”	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2013-035-06.json	SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu	SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu \| “Kalau saya dari awal sudah anti hiu dimakan,” kata Ringgo Agus Rahman, aktor dan presenter. Saat menyelam, hal yang paling dia nantikan itu bertemu hiu. “Bagi diver, kalo sudah ketemu hiu itu suatu kebanggaan.” Diapun senang kala diajak WWF untuk ikut kampanye penyelamatan hiu ini.Hiu merupakan predator teratas, mengontrol populasi hewan laut dalam rantai makanan. Populasi hiu yang sehat dan beragam berperan penting menyeimbangkan ekosistem laut, termasuk menjaga kelimpahan ikan-ikan yang dikonsumsi manusia.Kini, spesies ini terancam punah. Jumlah permintaan sirip hiu dan produk-produk hiu lain melonjak hingga menyebabkan penangkapan besar-besaran satwa ini. Data FAO (2010) menunjukkan, Indonesia pada urutan teratas dari 20 negara penangkap hiu terbesar di dunia.Efransjah, CEO WWF-Indonesia mengatakan, WWF mendukung perlindungan hiu, bukan semata mata untuk satwa itu sendiri, tapi karena peran penting menjaga ketersediaan pangan dari sektor kelautan.Toni Ruchimat, Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, menyelamatkan hiu tak bisa hanya dilakukan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi oleh semua pihak. Untuk itu, SOSarks ini, menjadi peluang mengajak masyarakat ikut peduli pelestarian hiu, terlebih yang ikut kalangan selebriti.Seadang konservasi yang dilakukan KKP dan pemerintah daerah merupakan upaya melindungi kawasan dan jenis serta genetik ikan. “Hiu merupakan ikan prioritas dilindungi dari eksploitasi berlebihan. KKP, sedang menyusun National Plan of Action untuk hiu dan menyiapkan peraturan menteri untuk perlindungan hiu jenis tertentu.”	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2013-035-06.json	SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu	SOSharks, Ramai-ramai Publik Figur Suarakan Penyelamatan Hiu \| Pia Alisyahbana, dewan penasehat WWF Indonesia, meminta pemerintah mempercepat kebijakan pelarangan penangkapan jenis hiu yang sudah terancam punah. “Aturan pelarangan ini penting demi menghentikan atau paling tidak mengurangi penangkapan hiu. Sosialisasi kepada masyarakat penangkap hiu juga perlu. Mereka bisa diajak untuk berpindah menangkap ikan lain atau membudidaya jenis ikan, seperti kakap putih.”Kini, 12 jenis hiu masuk dalam daftar yang harus dilindungi dalam kesepakatan internasional Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites). Juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 dan 30 Tahun 2012 tentang Perikanan Tangkap di Laut Lepas dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, antara lain mewajibkan melepaskan hiu putih dan melaporkan aktivitas penangkapan hiu.Umumnya, sirip hiu atau terkadang bagian tubuh lain didapatkan dengan memotong mereka hidup-hidup (shark finning). Lalu hiu tanpa sirip ini dibuang ke laut masih bernyawa untuk mati perlahan. “Praktik yang keji ini dilakukan terhadap 38 juta hiu setiap tahun dari sekitar 26-73 juta hiu yang tertangkap dalam aktivitas perikanan dunia.” Keadaan ini menunjukkan, sekitar satu sampai dua hiu tertangkap setiap detik. Padahal, pengembangbiakan ikan ini lambat dan menghasilkan sedikit anakan hingga rentan eksploitasi berlebih. [SEP]	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2012-040-04.json	Cina Cari Celah Perdagangkan Kulit Harimau Secara Legal	Cina Cari Celah Perdagangkan Kulit Harimau Secara Legal \| [CLS] Environmental Investigation Agency (EIA) telah memperingatkan Amerika, Inggris, dan dunia internasional bahwa Cina membuka kembali perdagangan kulit Kucing liar – dalam hal ini termasuk harimau – menjelang Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) atau Konvensi Perdagangan Internasional Spesies yang Terancam Punah di Jenewa Swiss, minggu ini.Menurut EIA, Cina telah mengajukan kembali rencana pendaftaran perdagangan kulit yang mengijinkan perdagangan kulit Kucing besar dari sumber yang legal, seperti Kucing yang dibesarkan di penangkaran dan yang kontroversial peternakan harimau, akan tetapi LSM menentang rencana tersebut karena kurangnya keterbukaan, menyediakan perlindungan yang baik untuk penjualan kulit yang diambil dari kucing besar yang diburu di hutan.“Rencana pendaftaran perdagangan kulit menuju ke arah yang salah. Kegiatan tersebut sama sekali tidak membantu pelestarian harimau dan macan tutul, sebaliknya hal tersebut justru menyediakan perlindungan bagi perdagangan ilegal dan menciptakan kebingungan pada konsumen pasar,” disampaikan Debbie Banks di media, kepala EIA dalam Kampanye harimau melalui rilis media mereka.Cina merupakan negara yang ikut menandatangani Global Tiger Recovery Program (Program Global Pemulihan Harimau), yang dengan ambisius berjanji menggandakan jumlah harimau di alam liar di tahun 2022 dengan dana awal $ 300 juta. Bagaimanapun juga, EIA berpendapat bahwa rencana pendaftaran pembukaan kembali menjadi ‘ejekan yang sempurna’ dari janji Cina untuk melestarikan harimau.EIA menyampaikan bahwa mereka sudah mendapatkan contoh kulit kucing yang dijual online. Menurut Hindustan Times, harga satu permadani harimau mencapai $ 124.000, sementara harga patung harimau mati yang diawetkan mencapai $ 700.000. Harga kulit macan tutul berkisar antara $ 100.000 – $ 300.000.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2012-040-04.json	Cina Cari Celah Perdagangkan Kulit Harimau Secara Legal	Cina Cari Celah Perdagangkan Kulit Harimau Secara Legal \| Sebagaimana yang disampaikan Banks, “Pihak dari CITES mungkin merasa bahwa mereka telah disesatkan, sebagai akibat dari taktik Cina,”. “Yang mereka gagal pahami yaitu, meskipun telah melakukan pelarangan perdagangan tulang harimau, Cina menolak membuat komitmen yang sama mengenai kulit atau menjawab pertanyaan tentang berapa banyak kulit yang telah dijual, tetapi sistemnya disana.”Saat ini, diperkirakan ada sekitar 3.500 harimau liar di dunia, kurang dari sekitar 100.000 pada tahun 1900; selama akhir dekade ini saja, harimau sudah kehilangan 40% habitatnya yang digunakan untuk hidup; dan sudah terjadi di abad sebelumnya, tiga anggota spesies harimau punah dan ada satu spesies yang hanya dapat bertahan hidup di penangkaran.Perhitungan statistik yang kabur ini menjadikan kesulitan yang mendasar dalam usaha penyelamatan harimau. Kucing hebat tersebut terancam karena hilangnya habitat (banyak yang sudah lenyap), perburuan kulit dan obat tradisional, menurunnya spesies mangsa, dan konflik antara manusia dan harimau, yang memakan korban dari manusia dan harimau.Diterjamahkan oleh: Laily Nur Affini [SEP]	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2022-034-02.json	Burungnesia, Data Digital Spesies Burung Liar Berbasis Warga	Burungnesia, Data Digital Spesies Burung Liar Berbasis Warga \| [CLS] Akses data spesies burung liar di Indonesia semakin mudah. Melalui aplikasi Burungnesia, kita dipandu untuk mengidentifikasi jenis burung yang kita lihat di alam.Burungnesia merupakan alat batu bagi pengamat burung dalam mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data lapangan. Aplikasi ini bertujuan menggalang kekuatan publik/amatir untuk memperkuat gerakan konservasi dan ilmu pengetahuan burung berbasis warga/voluntary.Aplikasi berbasis Android ini diluncurkan pada Agustus 2016. Perangkat ini memiliki fitur utama, yaitu panduan lapangan dan daftar periksa.Swiss Winnasis, pendiri Burungnesia menjelaskan, aplikasi tersebut merupakan bagian digitalisasi data dan informasi pengamat burung, yang selama ini hanya menyimpan catatan yang rentan hilang dan rusak.Aplikasi untuk mempermudahkan pengamat burung, juga peneliti warga, mencatat dan mengelola data selama di lapangan. Semua orang dapat mengunduh, guna mendapatkan informasi ratusan spesies burung di Indonesia.“Teknologi sangat penting di zaman serba praktis ini,” ujarnya pada Bincang Alam Mongabay Indonesia, Kamis [14/07/2022].Baca: Cetak Sejarah, Citizen Science Indonesia Terbitkan Atlas Burung Peran peneliti wargaBurungnesia sangat mengandalkan peneliti warga, masyarakat biasa yang melakukan aktivitas ilmiah. Misalnya, mahasiswa maupun masyarakat di sekitar hutan. Bahkan, peneliti warga menjadi kekuatan terbesar karena saling berbagi data.“Indonesia terlalu luas kalau hanya mengandalkan peneliti dari BRIN, universitas, atau lembaga resmi lainnya,” ujar Swiss.Keterbukaan informasi dan pendataan ini menjadi penyeimbang akibat ancaman kepunahan. Ini dikarenakan, pendataan jenis-jenis burung di Indonesia bersaing cepat dengan ancaman perburuan, baik untuk dipelihara maupun diperjualbelikan.“Tentu saja, kepedulian ini datang dari kelompok pengamat burung atau peneliti warga,” jelasnya.	[0.016374895349144936, 0.019575536251068115, 0.9640495181083679]
2022-034-02.json	Burungnesia, Data Digital Spesies Burung Liar Berbasis Warga	Burungnesia, Data Digital Spesies Burung Liar Berbasis Warga \| Baca: Atlas Burung Indonesia, Buah Keresahan Melihat Nasib Burung di Alam Aktif pengamatan Swiss merupakan pemerhati burung liar, dia aktif di komunitas pengamat burung di Malang, Jawa Timur.Tahun 2013, pertemuan para pengamat burung di Malang menyepakati dibuatnya Atlas Burung. Setelah tertunda selama tujuh tahun, akhirnya rencana itu terwujud.“Atlas burung merupakan sebuah inisiatif yang dibentuk saat pandemi pada 2020,” jelasnya.Dalam Atlas Burung itu terdapat 750 spesies yang terdeskripsikan. Atlas Burung merupakan buku setebal 636 halaman yang data utamanya diperoleh dari sumbangsih pengamat burung Indonesia melalui aplikasi Burungnesia.Hingga saat ini ada dua ribuan user Burungnesia. Angka ini tentu sedikit dibanding luasan Indonesia yang terdiri ribuan pulau. Saat ini, user Burungnesia berasal dari komunitas-komunitas pencinta satwa.“Semoga masyakat bisa memanfaatkan aplikasi ini dan daftar jenis burung Indonesia semakin bertambah,” paparnya.Baca juga: Gawat, Indonesia Hadapi Ancaman Kepunahan Burung Tertinggi di Dunia Berdasarkan data status burung di Indonesia tahun 2022, Indonesia memiliki 1.818 jenis burung. Dari jumlah tersebut, 177 jenis terancam punah. Rinciannya, 96 jenis Rentan [Vulnerable/VU], 51 jenis Genting [Endangered/EN], dan 30 jenis Kritis [Criticaly Endangered/CR].Bila dibandingkan tahun 2021, jumlah jenis ini bertambah 6 spesies. Penambahan jumlah jenis karena adanya pemecahan taksonomi. Taksonomi merupakan ilmu yang menelaah penamaan, perincian, dan pengelompakan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan sifatnya.Beragam burung liar Indonesia ini tersebar luas dari pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, hingga pulau kecil dan terluar seperti Enggano. [SEP]	[0.007555732037872076, 0.46857914328575134, 0.5238651633262634]
2013-007-10.json	Garuda Indonesia Tak Lagi Angkut Sirip Hiu Dalam Pesawat Mereka	Garuda Indonesia Tak Lagi Angkut Sirip Hiu Dalam Pesawat Mereka \| [CLS] Garuda Indonesia menyusul mengikuti kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh beberapa maskapai penerbangan internasional di dunia yang menolak untuk melakukan pengiriman semua jenis sirip ikan hiu yang diberlakukan secara resmi tanggal 8 Oktober 2013 silam. Langkah yang dilakukan oleh Garuda Indonesia ini, adalah sebuah respons terhadap peringatan yang disampaikan oleh ebrbagai pihak terkait tingginya kamtian ikan hiu akibat perburuan liar, dan mengancam keseimbangan ekosistem laut yang di wilayah nusantara.“Keputusan mengeluarkan kebijakan ini merupakan wujud dari komitmen Garuda Indonesia untuk mendukung kampanye antiperdagangan hiu #SOSharks yang diinisiasi oleh WWF-Indonesia”, kata Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar.Sebelumnya, setiap tahun Garuda Indonesia masih melakukan pengangkutan kargo berisi sirip ikan hiu sebanyak 36 ton setiap tahunnya. Keluarnya maskapai flag carrier milik Indonesia dari pengangkutan sirip ikan hiu ini, membuat jumlah perdagangan ikan hiu akan menurun secara signifikan, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan angka perburuan sirip hiu terbesar di dunia saat ini. Kebijakan ini sendiri mulai aktif berlaku sejak 8 Oktober 2013 silam.Kebijakan yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia ini menyusul kebijakan sebelumnya yang ditetapkan, yaitu tidak melakukan pengiriman satwa mamalia yang masih hidup, seperti lumba-lumba dan harimau, termasuk hewan peliharaan (domestic pet) seperti anjing, kucing dan sejenisnya, kecuali untuk service animal.Selain Garuda Indonesia sejumlah maskapai sudah menyampaikan komitmen mereka untuk tidak melakukan pengiriman sirip ikan hiu melalui kargo udara, diantaranya adalah Air New Zealand, Cathay Pacific, Emirates Airlnes, Fiji Airways dan Korean Air.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2013-007-10.json	Garuda Indonesia Tak Lagi Angkut Sirip Hiu Dalam Pesawat Mereka	Garuda Indonesia Tak Lagi Angkut Sirip Hiu Dalam Pesawat Mereka \| Menurut data yang diberikan oleh World Wilflife Fund for Nature (WWF) Hiu telah menjadi perhatian global dan diperdagangkan dalam berbagai bentuk tidak hanya sirip kering saja. Setidaknya 1.145.087 ton produk hiu diperdagangkan secara global setiap tahunnya. Padahal hiu adalah spesies yang populasinya terancam punah dan lambat reproduksinya. Melonjaknya jumlah permintaan sirip dan produk-produk hiu lainnya menyebabkan terjadinya penangkapan besar-besaran terhadap satwa ini. Data FAO (2010) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan teratas dari 20 negara penangkap hiu terbesar di dunia.“WWF memberikan apresiasi atas kebijakan embargo yang dikeluarkan Garuda Indonesia atas pengiriman produk sirip hiu. Hal ini merupakan langkah positif yang patut dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lainnya, termasuk maskapai penerbangan, restoran, hotel, supermarket, yang terlibat dalam perdagangan hiu”, jelas Nazir Foead, Direktur Konservasi WWF-Indonesia.Kampanye anti konsumsi hiu berhasil mendapatkan dukungan di sejumlah negara, seperti Cina dan Australia. Pemerintah Cina misalnya, memutuskan tidak lagi menghidangkan sup sirip hiu di acara kenegaraan. Australia bahkan melarang shark finning, yaitu praktik pengambilan sirip hiu dengan cara yang kejam.Di Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan bersama lembaga lainnya termasuk WWF, terus mendorong upaya penetapan National Plan OF Action (NPOA) untuk mengelola kelestarian sumberdaya hiu di Indonesia.Pemprov DKI Jakarta, sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pada tanggal 15 Juni 2013 silam, juga sedang menyiapkan Peraturan Gubernur yang meminta restoran atau rumah makan di Jakarta untuk berhenti menyajikan atau memperdagangkan produk-produk hiu serta turunannya. [SEP]	[0.9994334578514099, 0.0002822732785716653, 0.0002842268440872431]
2020-084-03.json	Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut	Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut \| [CLS] Babak baru Pulau Rambut dimulai ketika Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat Keputusan Nomor: 275/Kpts-II/1999 tanggal 7 Mei 1999, menetapkan statusnya sebagai Suaka Margasatwa. Luasnya, 90 hektar. Fungsi suaka margasatwa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 adalah melindungi keunikan dan keanekaragaman jenis satwa demi kelangsungan hidupnya melalui pembinaan habitat.Pulau Rambut yang berada di Kepuluan Seribu DKI Jakarta, merupakan kawasan bervegetasi hutan campuran, mangrove, dan hutan pantai. Sekitar 22 jenis burung air [water bird] dan 39 jenis burung darat [terestrial] hidup di sini. Namun, jumlah individu ini akan bertambah ketika musim berbiak tiba plus hadirnya burung migran yang singgah sementara.Baca: Bukan Hanya Manusia yang Butuh Lahan Basah, Burung Juga Spesies utama yang menjadi ciri khas pulau ini adalah burung air. Populasinya mencapai lebih dari 24.000 individu [kelimpahan 530 ekor/hektar] pada musim berbiak, dan hanya mencapai 4.500 ekor pada musim tak berbiak [Mardiastuti, 1992].Satu dari sekian jenis burung pendatang yang hadir, bangau bluwok [Mycteria cineria] yang paling mudah dipantau. Ukurannya, 95-110 sentimeter. Burung berbulu putih ini memiliki kulit muka tanpa bulu dan memang menyukai perairan.Baca: Burung Air, Kenapa Harus Disensus? Selain di Pulau Rambut, Milky Stork tersebar di Pulau Sumatera, Sumbawa, Bali, Buton, dan Rawa Apoa dengan perkiraan populasi sekitar 20 ribu individu [MacKinnon et al. 1999; Iqbal et al. 2012; IUCN 2016].Hanya saja, fluktuasi kelimpahannya diperkirakan cenderung turun setiap tahun. Sejak 2016, status bangau bluwok berdasarkan IUCN [International Union for Conservation of Nature] adalah Genting [Endangered/EN] atau terancam punah secara global. Kondisi ini diakibatkan habitat alaminya yang mengalami alih fungsi.Baca: Opini: Lahan Basah untuk Masa Depan Kita	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2020-084-03.json	Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut	Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut \| Pada pelaksanaan Asian Waterbird Census [AWC] 2020, Ferry Hasundungan, Biodiversity Specialist Burung Indonesia menuturkan, tercatat sekitar 50 individu bangau bluwok berbiak di Pulau Rambut. Sementara, untuk total individunya diperkirakan sebanyak 1.500 individu.Fakta penting yang harus dicermati, lanjut Ferry, adalah untuk di Jawa, Suaka Margasatwa Pulau Rambut merupakan habitat utama bangau bluwok. “Tidak ada tempat lain. Pulau Dua di Banten, sudah tidak lagi menunjukkan tanda-tanda tempat burung ini berkativitas,” ujarnya, Sabtu, 25 Januari 2020. Secara global, perburuan dan berkurangnya lahan basah akibat dikonversi menjadi peruntukan lain adalah ancaman nyata jenis ini. “Sebelum tahun 2000-an, jumlahnya pernah diperkirakan mencapai 5 ribu individu yang sekarang ditaksir setengahnya saja,” tutur Yus Rusila Noor, Head of Programme Yayasan Lahan Basah Indonesia. Jenis penetap dan tidakBurung-burung air penghuni Suaka Margasatwa Pulau Rambut dikategorikan menjadi jenis penetap dan tidak. Jenis penetap adalah burung yang memang ada sepanjang tahun. Sedangkan yang tidak, biasanya hanya datang saat musim berkembangbiak, selanjutnya akan meninggalkan Pulau Rambut usai berkembang biak.Catatan Azhar 2002 menunjukkan, bangau bluwok merupakan jenis burung air yang tidak menetap di Pulau Rambut, selain ibis pelatuk besi, dan ibis rokoroko. Untuk jenis burung air yang menetap adalah pecuk ular, pecuk, kuntul besar, kuntul kecil, kuntul sedang, kuntul karang, kowak malam kelabu, cangak abu, dan cangak merah. Untuk kuntul kerbau, menurut Imanudin dan Mardiastuti [2003], jenis ini awalnya merupakan merupakan burung namun menjadi penetap di Pulau Rambut. Tentu saja, bangau bluwok dan burung air lainnya sangat bergantung pada lahan basah. Berkurangnya luasan lahan basah akan berdampak pada menurunnya sumber pakan dan habitat bersarang burung.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2020-084-03.json	Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut	Burung Terancam Punah Penghuni Pulau Rambut \| Lahan basah merupakan tempat bertemunya air dengan tanah. Contohnya adalah areal bakau, gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, dataran banjir, sawah, dan terumbu karang. Lahan basah ada di setiap negara dan setiap zona iklim, dari kutub sampai tropis, dan dari dataran tinggi sampai wilayah kering. Lahan basah penting sebagai sumber dan pemurni air, pelindung pantai, penyimpan karbon, juga pastinya untuk pertanian dan perikanan. Dunia tanpa lahan basah ibarat Bumi tanpa air. Penetapan Suaka Margasatwa Pulau Rambut, satu dari tujuh Situs Ramsar [Ramsar Site] di Indonesia, merupakan langkah nyata konservasi dan pemanfaatan lahan basah berkelanjutan. Suaka Margasatwa Pulau Rambut dipilih didasarkan banyaknya jenis burung migran yang datang. Kawasan ini pun memiliki peran penting bagi perlindungan lahan basah yang dikenal sebagai Pulau Kerajaan Burung. Indonesia sendiri menjadi anggota Konvensi Ramsar tahun 1991 melalui Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1991 yang merupakan Ratifikasi Konvensi Ramsar Indonesia. Tujuh Ramsar yang kita miliki saat ini adalah Suaka Margasatwa Pulau Rambut [DKI Jakarta], Taman Nasional Sembilang [Sumatera Selatan], Taman Nasional Berbak [Jambi], Taman Nasional Danau Sentarum [Kalimantan Barat], Tamam Nasional Rawa Aopa Watumohai [Sulawesi Tenggara], Taman Nasional Wasur [Papua], dan Taman Nasional Tanjung Puting [Kalimantan Tengah]. *Asep Ayat, Forest Programme Coordinator Burung Indonesia [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2013-037-10.json	Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan	Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan \| [CLS] Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak DPR tak membahas revisi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP-PPK) No 27 Tahun 2007, karena draf perubahan usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan malah berpotensi menyulitkan masyarakat nelayan. Draf revisi UU ini justru membuka peluang pengkavlingan dan privatisasi wilayah pesisir dan kriminalisasi terhadap nelayan.Kiara juga meminta, Presiden SBY mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan karena draf revisi UU bertolak belakang dengan amanah UUD 1945. “DPR jangan melangsungkan pembahasan revisi UU ini karena hanya akan menghamburkan anggaran negara dan mengulangi kesalahan,” kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, Selasa (12/4/13).Padahal, seharusnya revisi UU PWP-PPK ini untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi oleh Kiara dan delapan organisasi masyarakat sipil bersama-sama dengan 27 nelayan tradisional. Putusan MK, telah dibacakan pada 16 Juni 2011, antara lain membatalkan keseluruhan pasal-pasal terkait dengan hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3).Sayangnya, draf revisi UU PWP-PPK mengubah 14 pasal yang dibatalkan MK, yakni perubahan HP-3 menjadi konsep perizinan: izin pemanfaatan perairan pesisir (IP-3) dan izin pemanfaatan ruang perairan pesisir (IPRP-2). Ini secara prinsip mengubah pendekatan hak menjadi perizinan. (lihat tabel)Halim menjelaskan, IP-3 dan IPRP-2 sebagai izin lokasi yang menunjukkan bagian tertentu dari kawasan perairan pesisir sebagai lokasi tempat kegiatan usaha. “Ini memberikan kewenangan dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan penunjukkan lokasi kegiatan usaha,” ujar dia.	[0.476456880569458, 0.5139302611351013, 0.009612822905182838]
2013-037-10.json	Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan	Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan \| Setelah mendapatkan IP-3 dan IPRP-2, izin usaha atau hak atas tanah pada perairan pesisir untuk kegiatan usaha tertentu bisa keluar. Izin ini meliputi perikanan budidaya, bangunan terapung (perumahan, rumah makan, dan bagan), sumber tenaga gelombang laut, kawasan konservasi, pemanfaatan sumber daya keindahan laut dan wisata bahari.Draf revisi UU ini jugu potensi mengkriminalisasi subyek pemanfaat perairan pesisir yang berkegiatan usaha tanpa ada IP-3 sah dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda Rp300 juta.Kiara berpandangan, prinsip pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah open acces (akses terbuka) dan common property (milik bersama). Dengan ada IP-3 dan IPRP-2 akan mengkapling wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu. Izin itupun akan mengeksploitasi wilayah pesisir dengan memberikan kepada subyek hukum baik individu atau badan hukum.Akibatnya, kata Halim, akan terjadi penggusuran dan peminggiran nelayan tradisional yang berhak atas sumber daya pesisir. “IP-3 dan IPRP-2 prinsipnya tidak jauh berbeda dengan HP-3 yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dipertegas Mahkamah Konstitusi.”Bukan itu saja, draf revisi UU ini tak menempatkan nelayan tradisional sebagai subyek penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir. Proses perizinan ini, tak menempatkan nelayan tradisional sebagai subyek penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir.“Hingga akan bersaing dengan swasta untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dengan ada pembatasan akses. Caranya, mengkriminalkan usaha pemanfaatan sumber daya pesisir yang duluan ada tetapi tidak memiliki IP-3 atau IPRP-2.”	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2013-037-10.json	Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan	Revisi UU Pesisir Berpotensi Makin Sulitkan Masyarakat Nelayan \| Dalam draf revisi UU ini masih terjadi konsep penguasaan lokasi pesisir lewat penunjukan dalam izin-izin itu. Konsep penguasaan lokasi pun berpotensi terjadi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dampaknya, eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Belum lagi, pemegang IP-3 dan IPRP-2 dapat melakukan pembebasan kegiatan usaha yang sudah ada yang terletak di wilayah IP-3 dan IPRP-2. “Penguasaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat terjadi dengan peminggiran atau pemberian kompensasi bahkan kriminalisasi pemanfaat sumber daya pesisir yang tak memiliki IP-3 dan IPRP-2.”Untuk itu, Kiara mendesak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mengedepankan prinsip dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi telah menjabarkan empat tolak ukur, yakni, kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, pemerataan sumber daya alam bagi rakyat, partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam dan penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.Pemerintah harus memberikan perhatian kepada masyarakat nelayan pesisir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, penduduk miskin pada 10.666 desa pesisir tersebar di 300 dari total 524 kabupaten dan kota se- Indonesia. Mereka ini berjumlah 7,87 juta jiwa atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional 31,02 juta jiwa.Pusat Data dan Informasi Kiara (2013) mencatat, sedikitnya 17 kabupaten dan kota pesisir di Indonesia, menerapkan kebijakan reklamasi pantai. Lalu, menempatkan nelayan tradisional sebagai pihak tergusur dan dipaksa beralih profesi. Lebih parah lagi, praktik ini dilegalisasi Presiden SBY melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. [SEP]	[0.9992979764938354, 0.00035951982135884464, 0.00034251681063324213]
2018-044-19.json	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik?	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? \| [CLS] Tanah yang subur, lingkungan yang bersih, dan bebas dari polusi adalah idaman bagi semua orang di Indonesia. Begitu juga dengan petani yang biasa menanam berbagai tanaman hayati di seluruh Indonesia. Mereka semua mendambakan tanah yang diolah dengan ditanami berbagai tanaman, bisa memberikan manfaat seperti disebutkan di atas.Adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang paham dengan harapan petani tersebut. Lembaga riset Negara itu, dalam beberapa tahun terakhir fokus mengembangkan pupuk organik hayati (POH) untuk memberikan alternatif pupuk pertanian bagi para petani. Pupuk yang dikembangkan itu, diklaim lebih ramah lingkungan dan bisa menerapkan prinsip lingkungna berkelanjutan.Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI Mego Pinandito di Jakarta, belum lama ini mengatakan, POH adalah pupuk non axenic kultur Rizo-mikroba Pemacu Pertumbuhan (RPPT) yang memiliki biokatalis dalam menyediakan Nitrogen, Phosfat, Kalimum (NPK), zat pengatur tumbuh, dan asam-asam organik yang sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi tanaman dan kesehatan tanah.baca : Pertanian Organik, Untuk Mendukung Keberlanjutan Lingkungan “Tahun ini adalah masalah stunting, gizi buruk. Itu jadi masalah jika terjadi pada satu generasi. Untuk itu kita wajib untuk menyediakan bahan pangan yang bergizi dan menghentikan stunting. Bagaimana caranya? Salah satunya melalui pengolahan tanah yang ramah lingkungan,” ujarnya.Menurut Mego, bagaimana menyajikan bahan pangan yang aman dan nyaman untuk dikonsumsi masyarakat, khususnya generasi muda bangsa Indonesia, adalah dengan cara menyediakan yang bebas dari bahan pestisida. Selain itu, tanah yang diolah juga harus seha dan tidak tercemar.“Lahan marginal atau tercemar juga semakin meningkat. Ini yang ikut memicu bahan pangan tidak sehat. Perambahan hutan juga ikut berperan di dalamnya,” tuturnya.	[0.016374895349144936, 0.019575536251068115, 0.9640495181083679]
2018-044-19.json	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik?	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? \| Peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI Sarjiya Antonius menyebut, dalam menyediakan bahan pangan yang sehat dan aman dikonsumsi, itu berkaitan erat dengan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ada di sekitar petani. Selain itu, pola pikir dari petani tentang penilaian terhadap pupuk yang aman untuk dipakai, juga sangat penting untuk dimiliki. Jangan sampai, demi menekan biaya produksi, pupuk dipilih yang asal dan tidak aman untuk kesehatan.Menurut Anton, pola pikir petani yang menilai bahwa POH adalah mahal, selama ini berarti keliru. Mengingat, POH yang dikembangkan LIPI adalah pupuk yang aman dan terjangkau dari segi harga. Jadi, jika selama ini petani sangat bergantung pada pupuk jenis urea dan pupuk M51, tidak ada alasan untuk tetap bertahan dengan keduanya.“Itu mencemari air tanah dan menyebabkan oksigen berkurang juga. Pestisida itu berdampak negatif untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Tujuan pestisida untuk mengendalikan hama, tapi penggunaannya sudah melebihi takaran dan menyebabkan resistensi,” paparnya.baca : Ajak Warga Merauke Beralih ke Pupuk Organik dari Bahan di Sekitar Mengingat saat ini petani semakin bergantung kepada pupuk kimia, Anton menghimbau kepada mereka untuk bisa memahami lebih jauh tentang dampak buruk yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk tersebut. Jika masih terus bergantung, maka tanah yang diolah untuk ditanami akan dikendalikan sepenuhnya oleh bio katalis.Anton menyebutkan, formula POH berbasis bahan atau substrat organik lokal mudah didapat oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Adapun, bahan-bahan pembuatan pupuk tersebut, adalah tauge, gula merah, molase, air kelapa muda, agar-agar, tepung jagung, dan tepung ikan.Selain bahan-bahan di atas, Anton mengatakan, pembuatan POH juga mengkombinasikan 10 isolat mikroba unggul yang didapatkan LIPI dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Penggunaan isolat tersebut, semakin menguatkan manfaat yang terkandung di dalam pupuk.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2018-044-19.json	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik?	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? \| ManfaatLebih jauh Sarjiya Antonius menjelaskan, POH yang dikembangkan LIPI memiliki manfaat yang bisa mendorong pada peningkatan kesejahteraan petani. Manfaat itu, adalah peningkatan produksi pertanian secara signifikan, tanaman menjadi lebih tahan dari serangan hama penyakit, dan meningkatkan kualitas biokimia tanah pertanian.Dengan segala manfaat tersebut, Anton sangat berharap para petani bisa memulai melepaskan ketergantungan mereka pada pupuk kimia. Apalagi, saat ini POH bisa didapatkan tidak hanya dengan dibeli dari toko pertanian, melainkan juga melalui proses diseminasi yang dilakukan senytdiri dan kini sudah disebarluaskan ke berbagai daerah di Indonesia.“Lewat sosialisasi dan diseminasi, kita berharap itu bisa mengubah pola pikir petani akan ketergantungan penggunaan pupuk kimia dan mendorong untuk beralih ke pupuk organik. Dengan penggunaan pupuk organik hayati, maka keberlangsungan kesuburan lahan petanian di masa depan dapat terjaga dengan baik,” ujar dia.Selain memiliki manfaat yang baik untuk prinsip keberlanjutan, Anton menambahkan, penggunaan pupuk organik hayati juga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan. Dengan manfaat itu, diharapkan ke depan sosial dan ekonomi kerakyatan juga bisa mengalami peningkatan setelah menggunakan POH.Dengan kata lain, Anton menegaskan, penggunaan pupuk organik hayati mampu menekan biaya produksi, pembuat produk pangan lebih bergizi, tidak mencemari lingkungan, dan tetap menjaga kesehatan serta kesuburan tanah. Jika itu dilakukan, maka di masa mendatang kestabilan produksi pangan nasional bisa diwujudkan.baca : Yanir, Berkali Gagal Hingga Berhasil Kembangkan Pertanian Tanpa Bakar di Lahan Gambut	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2018-044-19.json	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik?	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? \| Namun demikian, Anton mengatakan, di balik kelebihan yang dimiliki POH, masih ada kekurangan yang tidak bisa dilupakan, yaitu efek perlakuan pada tanaman tidak secepat pupuk kimia. Fakta tersebut, membuat petani sulit diyakinkan bahwa POH memiliki manfaat lebih baik dan hemat biaya.Kemudian, jika menggunakan POH, diperlukan tenaga untuk mengolahnya karena memerlukan waktu antara 1 hingga 2 minggu untuk bisa terlihat hasilnya. Hal itu berbeda dengan pupuk kimia yang sudah bisa dilihat hasilnya setelah tiga hari pemakaian.Untuk saat ini, Anton menuturkan, penggunaan dan diseminasi POH hasil pengembangan LIPI sudah dipakai di 70 daerah. Selain itu, sudah ada dua perusahaan yang melakukan produksi secara massal dan menjualnya secara bebas. Dari data yang ada di LIPI, saat ini sudah ada 6.000 petani yang menggunakan POH sebagai pupuk pertanian mereka.Adapun, daerah yang sudah mengadopsi POH sebagai pupuk pertanian, adalah Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara), Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Kabupaten Bangka (Bangka Belitung), dan Kabupaten Sangihe (Sulawesi Utara).“Produksi pupuk saat ini telah mencapai 14.000 liter dengan potensi aplikasi pada lahan seluas 600 hektar dalam satu musim,” jelasnya.baca : Cerita dari Mentawai: Warga Desa Munte Mulai Bikin Pupuk Organik Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Kemas Arfani Rahman di Jakarta, mengatakan, penggunaan teknologi POH yang dikembangkan LIPI sangat membantu daerahnya untuk mengembangkan pertanian dengan cara yang efisien dan sehat. POH yang diadopsi, terbukti mampu meningkatkan produksi pertanian yang dilakukan di Kabupaten Bangka.“Daerah kita ini bukan penghasil pertanian. Jadi kita masih memulai. Produk pupuk organik hayati sangat membantu kami dalam proses percepatan itu,” jelas dia.	[0.013069942593574524, 0.020550377666950226, 0.966379702091217]
2018-044-19.json	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik?	Pilih Mana, Pupuk Kimia atau Pupuk Organik? \| Menurut Kemas, tanah di Bangka sangat memprihatinkan karena miskin dari unsur hara, sifat atau tanah asam dengan Ph 4-5, dan mikrobiologi rendah akibat pertambangan timah di masa lalu. Karakteristik itu menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang ingin bertani di Bangka. Beruntung, dia mengaku sejak 2016 daerahnya sudah mengadopsi teknologi POH yang dikembangkan LIPI.Saat pertama kali menggunakan, Kemas memaparkan, pihaknya sukses melaksanakan panen padi sebanyak 3,5 ton untuk setiap hektare. Jumlah tersebut, pada saat itu dinilai sebagai keajaiban karena jika melihat karakteristik tanah di Bangka sangat tidak memungkinkan untuk menanam padi dan menghasilkan jumlah sebanyak itu.“Setelah itu, kami mulai optimis bisa bertani di Bangka. Terakhir, pada 8 Mei lalu, kita mendapatkan panen hingga 4,28 ton per hektare. Hasil tersebut cukup memuaskan karena di Bangka saat panen padi itu rerata hanya sanggup 2,7 ton per hektare,” tuturnya.Selain dirasakan oleh Pemkab Bangka, Kemas menyebutkan, teknologi yang dihasilkan LIPI tersebut juga sudah dirasakan oleh para petani di daerahnya. Dia menyebut, POH dirasakan petani memberi hasil memuaskan, seperti anakan pada tanaman padi lebih banyak, produksi yang meningkat, akar tanaman lebih kuat dan juga tahan dari serangan hama penyakit.“Paling penting, penggunaan pupuk kimia juga menjadi berkurang dan itu bisa menekan biaya produksi menjadi lebih murah. Pupuk organik hayati ini menjadi solusi bagi kami untuk saat ini dan masa mendatang,” tandasnya. [SEP]	[0.5002273321151733, 0.01127683836966753, 0.4884958565235138]
2023-008-01.json	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak \| [CLS] Mobil bak terbuka menelusuri jalan tanah di antara tanaman sawit muda. Jalan hanya bisa satu mobil. Kendaraan roda empat itu berhenti tepat di sebelah tumpukan tandan buah segar (TBS) sawit.Yunus, petani mandiri dari Desa Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang, Landak, Kalimantan Barat, bersama seorang rekan turun dari mobil membawa dodos. Dengan alat panen ini, satu persatu TBS mereka masukkan ke bak mobil.“Kemarin panen, hari ini buahnya diangkut,” katanya, tahun lalu.Buah sawit terbilang masih kecil. Berat sekitar 3-4 kilogram. Ini buah dari tanaman baru berusia tiga tahun. Lahan sawit milik Yunus ini merupakan hasil dari program peremajaan sawit rakyat (PSR).Yunus cerita, pada 2019 mendengar ada program peremajaan sawit rakyat (PSR) dari pemerintah untuk kebun sawit tua dan tak lagi produktif. Karena merasa perlu, dia pun memberanikan diri mengikuti program itu.Dia termasuk di antara petani sawit di Kabupaten Landak yang ikut PSR pertama kali.“Lahan saya yang ikut PSR itu 1,9 hektar,” katanya.Setelah menunggu sekitar tiga tahun, tanaman mulai berbuah. Pertama kali panen sekitar April 2022. Beberapa bulan tidak panen karena buah masih kecil hingga sulit terserap pabrik. “Kalau sekarang buah sudah lebih besar.”Petani mandiri lain, Oren juga mulai memetik hasil dari program PSR tiga tahun lalu. Lahan satu kaveling atau sekitar 1,9 hektar hasilkan 1,5 ton sekali panen.Di antara tanaman sawit berukuran lebih satu meter itu, ada beberapa tanaman pisang. Tanaman buah ini merupakan tumpang sari yang menyokong pendapatan warga sambil menunggu sawit berbuah. “Sekarang pisang tinggal sedikit karena sawit makin tinggi,” kata warga Desa Amboyo Utara ini.Ismail Lapan, Ketua Koperasi Produsen Titian Sejahtera Mandiri, mengatakan, lebih setengah dari sekitar 100 anggota koperasi mengikuti peremajaan sawit. Sebagian lahan yang ikut peremajaan tahap pertama sudah mulai memanen hasil.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-008-01.json	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak \| “Satu petani rata-rata (lahan yang diremajakan) satu kaveling atau sekitar 1,8-2 hektar,” kata petani sawit mandiri ini.Ismail bilang, para petani sawit mandiri sebagian besar eks plasma Perusahaan BUMN PTPN XIII. Perjuangan para petani mandiri yang mengikuti program ini tidaklah mudah. Mereka tidak memiliki contoh dan gambaran riil peremajaan kebun. Petani, katanya, harus merelakan tanaman sawit diganti dengan tanaman baru meski berisiko kehilangan pendapatan sekitar tiga tahun. Sambil menunggu tanaman tumbuh dan berbuah, petani pun memanfaatkan lahan yang masih terbuka untuk menanam aneka sayuran dan buah dengan sistem tumpang sari.“Ada yang menanam timun, kacang, ubi, pisang, dan sayur-sayuran. Ada juga yang menanam tebu dan jagung. Hasilnya nanti bisa dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.Petani juga bekerja di lahan sawit yang masih produktif milik petani lain. Mereka kerja serabutan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain untuk perawatan sawit yang diremajakan.Untuk program PSR, awalnya petani dapat insentif Rp25 juta per hektar. Terbaru, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menaikkan jumlah insentif jadi Rp30 juta per hektar. Nominal ini, kata Ismail, hanya cukup sampai tahap penanaman, tak cukup buat biaya perawatan seperti pupuk.Kondisi ini menyulitkan petani. Terlebih saat ini, harga pupuk naik hingga dua sampai tiga kali lipat. “Belum lagi masalah jalan dan gorong-gorong jembatan yang rusak membuat kami kesulitan membawa buah,” katanya.Landak, merupakan kabupaten pertama di Kalimantan Barat yang menjalankan PSR sejak awal program ini bergulir.Yulianus Edo Natalaga, Kepala Dinas Perkebunan Landak, mengatakan, sebagian besar lahan PSR mulai berbuah.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-008-01.json	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak \| Mereka yang ikut PSR, katanya, adalah petani yang sudah dapat rekomendasi teknis (rekomtek) pada 2018 dengan tahun tanam 2019. Setidaknya, ada empat koperasi dengan kebun sawit sudah panen.“Karena masih tanaman baru, produksi sekitar 500-750 kg per hektar. Produksi TBS ini memang tergantung perawatan.”Edo menceritakan, proses pengajuan PSR mulai 2017. Akhir 2018, rekomtek keluar 2.500 hektar. Meski sudah keluar rekomtek, namun dalam pelaksanaan tak langsung bisa cepat eksekusi.“Tantangan dalam pengerjaan saat itu cukup besar. Karena petunjuk teknis bisa dibilang masih meraba-raba saat itu,” katanya.Data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalbar, menunjukkan, terdapat 72,806 hektar kebun sawit tua ataupun rusak. Muhammad Munsif, Kepala Disbunnak Kalbar, mengatakan, terus meningkatkan capaian PSR guna mendorong industri sawit berkelanjutan.Menurut dia, berbagai kemudahan diberikan pemerintah guna mempercepat realisasi PSR. Salah satunya, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Sawit.“Peraturan itu memberikan ruang kolaborasi perusahaan melalui jalur kemitraan.”Melalui kemitraan dengan perusahaan ini, dia optimis capaian PSR lebih progresif. Dia juga berharap, berbagai kendala dapat teratasi dengan aturan baru ini.Data Disbunnak Kalbar, rekomtek keluar dari Dirjenbun dari 2018-Agustus 2022 sebanyak 16.674 hektar. Rinciannya, pada 2018-2021 secara berurutan adalah 2.867 hektar, 5.251 hektar, 6.247 hektar, dan 2.085 hektar. Untuk 2022, per Agustus rekomtek keluar 4.400 hektar. Berbagai tantanganTantangan di lapangan juga tak sedikit. Pada tahapan merobohkan tanaman (tumbang chipping), misal, mendatangkan alat berat tidaklah mudah karena jumlah terbatas. Lahan yang ingin dibersihkan pun tersebar di banyak titik.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-008-01.json	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak \| Kelangkaan bibit juga jadi kendala hingga kini. Persoalan bibit ini klasik karena dalam kondisi normal pun petani harus menunggu cukup lama. Apalagi, dengan ada PSR, bibit makin sulit.“Ketika dana (untuk PSR) masuk, kemudian ke tahap tumbang chipping dan begitu selesai benihnya belum siap. Akhirnya ada waktu tunggu tanam. Bahkan ada yang sampai menunggu satu tahun,” sebut Edo.Menurut Edo, lahan yang menganggur ini oleh sebagian petani untuk menanam berbagai jenis tanaman. Pada 2019, mereka memiliki program pembagian benih jagung bagi petani yang mengikuti program PSR.Tak hanya jagung, petani secara mandiri berinisiatif menanam aneka sayuran dengan hasil untuk menopang perekonomian mereka yang hilang karena penebangan sawit.Muhammad Pramulya, Dosen Pertanian Universitas Tanjungpura, mengatakan, proses penanaman dan pemeliharaan tanaman sawit baru akan memengaruhi kualitas hasil TBS. Berat TBS ideal untuk usia tiga tahun adalah berkisar 3-5 kg.“Paling bagus itu berat buahnya lima kilogram,” katanya.Ada beberapa faktor yang berpengaruh berat dan produktivitas buah sawit, antara lain dari benih, pupuk, hingga kondisi alam.Pupuk, katanya, punya peran besar dalam memengaruhi kualitas tanaman. Dia bilang, 70% biaya pemeliharaan sawit terletak pada pupuk. Sayangnya, saat ini harga pupuk mengalami kenaikan juga banyak pula beredar pupuk murah dengan mutu tak terjamin.“Pupuk benar-benar harus menjadi perhatian. Karena korelasi antara pupuk dan hasil tanaman itu sangat erat.”Begitu pula dengan faktor alam yang juga memberikan pengaruh pada hasil tanaman. Menurut Pramulya, respon pupuk dan pengaruh musim akan terlihat dalam dua tahun kemudian. Faktor ini memang tidak bisa dikendalikan, namun bisa diminimalisir bila penanganan tepat.Petani, katanya, perlu membuat manajemen air yang baik, agar tanaman tak kekurangan atau kelebihan air. Tak terserap pabrik?	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2023-008-01.json	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak \| Ketika kebun sawit PSR mulai panen, muncul persoalan baru, hasil panen tak terserap pabrik sawit offtaker secara langsung.Rahian, petani sawit yang ikut program PSR menjual TBS ke pengepul (loading ramp). Dia tak punya pilihan lain karena tidak ada perusahaan kebun sawit (PKS) terdekat yang membeli buah.Meskipun, harga yang harus diterima lebih rendah bila jual ke PKS.Dia bilang, kebun sawit warga Desa Amboyo Inti ini cukup jauh masuk ke dalam dengan medan bertanah. Untuk panen, katanya, perlu biaya angkutan yang tidak murah. Belum lagi harga pupuk yang mahal.“Harga pupuk sekitar Rp300 ribu. Kalau dulu hanya Rp150 ribu.”Ismail mengatakan, harga jual di loading ramp atau pengepul rata-rata Rp1.600-1.700 per kg. Harga sempat anjlok di bawah Rp1.000 per kg saat larangan ekspor CPO beberapa waktu lalu.Menurut Ismail, koperasi sebenarnya telah bekerja sama dengan PTPN XIII. Dalam perjalanan, perusahaan milik negara ini tidak mampu menyerap TBS petani mandiri.Saat ini, koperasi menjajaki kemitraan dengan salah satu PKS bersertifikasi ISPO di Ngabang. Mereka mendapat pendampingan untuk melengkapi berbagai persyaratan agar koperasi ini segera mendapat sertifikasi ISPO.“Sekarang dokumen hampir selesai. Tahun ini, mudah-mudahan bisa diajukan,” kata Ismail. Indra Rastandi, Ketua Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalbar, mengatakan, kelompok tani atau koperasi yang sudah menanam di kebun PSR kini menghadapi kendala TBS tak terserap langsung ke PKS.“Karena begitu dikirim TBS lalu dikembalikan dan akhirnya dijual ke pengepul.”Kelompok tani yang mengajukan program PSR ini sebenarnya sudah melengkapi dokumen persyaratan, salah satu harus ada offtaker atau PKS penerima TBS.Mereka berharap, ada solusi pemerintah atas permasalahan ini, terlebih program PSR di Kalbar masih terus berjalan.“Belum lagi yang tahun tanam menyusul mau dikemanakan itu TBS yang nanti dipanen oleh petani?”	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-008-01.json	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak \| Edo bilang, saat ini belum ada kerja sama resmi antara kelompok tani atau koperasi yang ikut program PSR dengan PKS.“Belum ada kerja sama resmi. Syarat yang mengharuskan ada PKS offtaker itu sebenarnya syarat yang terbit tahun 2020, sebelumnya memang tidak ada,” katanya.Menurut Edo, petani mandiri yang dulu eks petani plasma PTPN XIII itu sebenarnya berharap BUMN milik negara itu menyerap TBS mereka. Masalahnya, perusahaan tengah mengalami kesulitan. “PTPN XIII saat ini hanya menyerap tanaman inti.”Dengan kondisi itu, katanya, para petani pun menjual TBS ke pengepul karena satu-satunya yang bisa menyerap sawit mereka. Ke depan, katanya, perlu didorong agar pengepul jadi bagian usaha koperasi.“Bagaimanapun untuk memenuhi satu dump truck itu perlu 7-8 ton, produksi petani paling tinggi dua ton. Hingga koperasi yang jadi pengepul seperti ini diperlukan.” Saat ini, kata Edo, ada delapan PKS beroperasi di Landak dan dua dalam proses pembangunan. Dinas sedang pendataan produksi sawit di Landak guna mengetahui seberapa banyak pasokan sawit dan kemampuan PKS dalam mengelola TBS. Terlebih, program PSR diyakini ke depan akan membuat produksi sawit di kabupaten itu terus bertambah.“Kita sedang menata data dan meminta mereka (PKS) merapikan data pasokan bahan baku.”Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch, menilai, PSR semestinya melalui perencanaan simultan. Tidak hanya pada proses peremajaan tanaman, melainkan hingga pemasaran. Jangan sampai, katanya, ketika petani panen, TBS mereka tak terserap lantaran kapasitas pabrik yang tak memadai.“Yang jadi soal kalau pabrik kurang, bisa membuat daya tawar milik petani itu rendah hingga harga juga tidak baik,” katanya.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2023-008-01.json	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak	Peremajaan Kebun Sawit Belum Selesaikan Berbagai Persoalan Petani Mandiri di Landak \| Dia menilai, pemerintah daerah semestinya sudah menghitung data dan proyeksi produksi TBS petani dan kemampuan PKS sekitar dalam mengolah buah. Data ini, bisa jadi acuan membuat kebijakan atau rencana pengembangan perkebunan sawit.Soal dana peremajaan yang dinilai kurang, dia berpendapat perlu ada intervensi pemerintah dalam menghadirkan skema kredit paling cocok bagi petani lewat bank atau lembaga keuangan lain. Menurut dia, skema kredit saat ini tidak mengakomodir kebutuhan para petani.Dia juga menyarankan, petani untuk peremajaan bertahap alias tak semua lahan tua tebang sekaligus. Ada baiknya mempertahankan sebagian tanaman sampai sebagian lain yang diremajakan berbuah hingga petani tak kehilangan semua pendapatan.“Mekanisme-mekanisme seperti ini juga harus diperhatikan pemerintah, agar program ini dapat berjalan baik.”Untuk harga pupuk yang tinggi, dia sarankan petani membeli dalam jumlah besar lewat kelembagaan seperti koperasi hingga bisa mendapat harga lebih murah.Penggunaan pupuk sebenarnya bisa terencana sebelumnya . Solusi lain untuk mengatasi harga pupuk mahal, katanya, dengan gunakan pupuk organik. **** Siti Sulbiyah adalah wartawan Pontianak Post. Liputan ini bagian dari program beasiswa bagi jurnalis yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak 2022. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2017-037-20.json	Kemendes Minta Ada Aturan Muluskan Pembangkit Energi Terbarukan di Desa	Kemendes Minta Ada Aturan Muluskan Pembangkit Energi Terbarukan di Desa \| [CLS] Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) membuat aturan yang memudahkan perusahaan swasta membangun pembangkit listrik mandiri pada ribuan desa yang belum mendapat akses listrik.Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, mengatakan, dengan aturan ini akan membolehkan perusahaan swasta membangun pembangkit listrik kurang dari lima megawatt. Tujuannya, penyediaan listrik dan pengembangan program elektrifikasi desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.“Salah satu yang menyambut ini adalah GE (PT.General Electric Operations Indonesia). Ini karena potensi sangat besar. Tahun ini ada tiga model percontohan, masing-masing di (kabupaten) Dompu, Sumba Timur dan Lampung,” katanya setelah menandatangani nota kesepahaman bersama Kemendes PDTT dengan GE di Jakarta, minggu lalu.Dalam kerjasama ini, katanya, GE akan mendukung penyediaan portofolio teknologi pembangkit listrik, termasuk solusi hibrida, perpaduan bahan bakar gas atau solar dengan tenaga surya (photovoltaic), pembangkit listrik energi terbarukan, dan solusi kelistrikan digital atau microgrid.Data kementerian, dari total 82.190 desa masuk kategori elektrifikasi, 69.531 desa sudah teraliri listrik.Dengan sistem ini, diharapkan dapat menjawab kebutuhan listrik di 13.000 desa belum berlistrik yang tersebar di transmigrasi, perbatasan, bagian terluar dan tertinggal di Indonesia.Kemendes PDTT menjadwalkan aplikasi pertama kerjasama ini terlaksana pada 2018.Eko menyebut kebutuhan listrik tiap desa sekitar 200 kilowatt. Dalam penerapannya, program ini tak menggunakan dana desa, namun diarahkan pada kerjasama perusahaan pembangkit dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2017-037-20.json	Kemendes Minta Ada Aturan Muluskan Pembangkit Energi Terbarukan di Desa	Kemendes Minta Ada Aturan Muluskan Pembangkit Energi Terbarukan di Desa \| “Nanti yang membeli BUMDes. BUMDes yang datang ke rumah-rumah jadi kolektor. Ini kesempatan besar karena perusahaan mau taruh power plant gratis di desa-desa. Perusahaan untung, desa dapat listrik, warga desa bertambah maju,” ucap Eko.Proyek pertama, tahun ini di Kabupaten Dompu berkapasitas 30 kilowatt yang akan bisa dimanfaatkan sekitar 60 rumah tangga.Dalam kesempatan sama, Ignasius Jonan, Menteri ESDM mengatakan, pemerintah tetap akan melanjutkan program elektrifikasi nasional 35.000 megawatt meski tak sesuai target- semula rampung 2019 mundur hingga 2024-2025. Dalam pemenuhannya, sesuai perintah presiden, elektrifikasi harus ekspansi ke semua pulau di Indonesia.“Karena itu kami mendukung smart grid atau ada yang menyebut on/independent grid untuk area pedesaan di mana kalau kita butuh kita bisa pasang, tapi kalau pakai transmisi biaya akan lebih besar,” katanya.Jonan menegaskan, pemerintah selalu berharap tarif terjangkau bagi publik. “Pemenuhan penting, namun lebih penting penambahan kapasitas adalah harga wajar.”Atas dasar ini, KESDM tak memprioritaskan pembangkit kecil, umumnya menggunakan energi terbarukan di wilayah luas seperti Kalimantan dan Papua.Jonan meyakinkan, ke depan penggunaan energi terbarukan akan fokus pemerintah dalam menurunkan tarif listrik.“Renewable energy pasti akan kita terapkan. Pemerintah akan mengatur tarif batas atas energi fosil dan renewable. Kalau tidak (diatur) pemerintah akan sulit bikin traif listrik turun. Pemerintah juga tak senang kalau tarif listrik naik.” Handry Satriago, CEO GE Indonesia mengatakan, baik pemerintah maupun IPP perlu menyadari, indsutri energi Indonesia sedang mangalami transformasi terkait lanskap energi yang terus berubah.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2017-037-20.json	Kemendes Minta Ada Aturan Muluskan Pembangkit Energi Terbarukan di Desa	Kemendes Minta Ada Aturan Muluskan Pembangkit Energi Terbarukan di Desa \| “Perubahan ini didorong perkembangan teknologi, keprihatinan meningkat terhadap dampak lingkungan, perilaku konsumen, kebijakan-kebijakan baru, naik turun harga bahan bakar dan keterbatasan sumber daya,” katanya. Tantangan investasi energi terbarukanThomas Wagner, Head of Energy Working Group, EuroChamp Jakarta mengatakan, tantangan utama pengembangan energi terbarukan di Indonesia salah satu kebijakan pemerintah.“Negara-negara di ASEAN punya potensi energi terbaarukan sangat besar. Namun ada ketidakstabilan kebijakan, misal di Indonesia, ada perubahan tarif atau Filipina mengumumkan akan menghentikan beberapa program yang ada,” kata perwakilan EnviTec Biogas AG Asia Tenggara ini.Selain itu, dalam membuat keputusan politik terkait investasi terbarukan, masih pada biaya jangka pendek yang seringkali menafikan manfaat jangka panjang. Selain itu, tekanan publik menggunakan energi terbarukan juga masih rendah.Untuk itu, Direktur Austindo Aufwind New Energy ini meminta pemerintah dan pengambil kebijakan untuk menjadikan nilai keberlanjutan sebagai nilai utama investasi.“Perlu dukungan politik, diikuti regulasi yang jelas untuk pembangunan pembangkit ongrid. Para pemimpin politik mesti membangun opini publik, bukan malah mengikutinya. Jadikan ekspansi energi terbarukan sebagai political will meski ada biaya jangka pendek.”Para investor, kata Wagner, sudah siap sedia asal dalam menentukan harga, ada pertimbangan keunikan pembangkit energi terbarukan seperti stabilitas harga, skala kecil, sesuai potensi lokal, dan nilai keberlanjutan.“Price is only one factor. Simplicity and transparency are key.” [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2016-089-01.json	Boy dan Mama Nam, Cerita Haru Individu Orangutan yang Berhasil Diselamatkan	Boy dan Mama Nam, Cerita Haru Individu Orangutan yang Berhasil Diselamatkan \| [CLS] Upaya penyelamatan orangutan dan habitatnya di Kalimantan Barat terus dilakukan. Kondisi ini dikarenakan masih minimnya kesadaran bersama akan pentingnya peranan orangutan dalam ekosistem rimba.“Orangutan itu, idealnya hidup di hutan. Sama sekali bukan binatang peliharaan,” kata Kepala BKSDA Kalbar, Sustyo Iriyono, setelah menerima Boy Panamuan, satu individu orangutan yang dipelihara warga di Desa Ambawang, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, 20 Januari 2016. Boy layaknya sudah menjadi anggota keluarga tersebut, yang membuat Elsi (18), histeris saat berpisah dengan Boy.Sustyo mengatakan, Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) yang akan menangani rehabilitasi Boy di Kabupaten Ketapang. Jika kondisinya siap untuk hidup di alam, Boy akan dilepasliarkan di areal Gunung Palung. Habitat di Taman Nasional tersebut masih terjaga alami.Sustyo menambahkan, penyerahan orangutan tersebut merupakan kali pertama di 2016. Tahun sebelumnya, BKSDA telah mengevakuasi 40 individu dari peliharaan warga. “Diperkirakan, masih ada warga yang memelihara orangutan di Kalimantan Barat.”Elia Natalia, ibunda Elsi menjelaskan bahwa Boy sudah dirawat sejak 14 Agustus 2013. Kala itu, tiga karyawan perkebunan sawit dimana Ewaldus, suaminya juga bekerja, menemukan bayi orangutan. Mereka mengevakuasi Boy yang terbaring lemah. Ewaldus membuatkan kandang berukuran 2X3 meter dekat dapur keluarga. Boy diberi makan bubur dan susu balita. “Dia tak selamanya kami kurung, kadang kami bawa ke rumah. Bahkan diajak tidur bersama.”Mama NamDi waktu bersamaan, Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi (YIARI) bekerja sama dengan BKSDA SKW I Ketapang berhasil menyelamatkan satu individu orangutan dan bayinya di Semanai, Desa SimpangTiga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Operasi penyelamatan diawali laporan warga yang melihat induk dan bayi orangutan tengah memakan pisang di kebun.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2016-089-01.json	Boy dan Mama Nam, Cerita Haru Individu Orangutan yang Berhasil Diselamatkan	Boy dan Mama Nam, Cerita Haru Individu Orangutan yang Berhasil Diselamatkan \| Tak ingin terjadi konflik, YIARI Ketapang langsung mengirimkan tim Human-Orangutan Conflict Response Team (HOCRT) untuk melakukan verifikasi dan survei. Laporan warga benar. Tim menilai, orangutan tersebut mencari makan di kebun warga, karena buah-buahan di tempatnya hidup sudah terbakar.Orangutan memang pemakan buahan. Mereka juga memakan daun, bunga, dan kambium. Untuk protein, orangutan memakan rayap dan semut. Kebiasaanya memakan buah dan daya jelajahnya yang cukup jauh di rimba raya membuat orangutan berperan penting dalam regenerasi tumbuhan.“Hutan di sini habis terbakar, makanya orangutan tidak bisa kemana-mana lagi,” ujar Muhadi, anggota tim HOCRT. Operasi penyelamatan pun dimulai pukul 08.00 WIB.Tim penyelamat menggunakan senapan bius karena orangutan yang akan dipindahkan adalah orangutan liar. Perlu empat kali tembakan terhadap orangutan betina berusia sekitar 20-25 tahun ini.Tembakan pertama gagal karena peluru bius mental, tembakan kedua berhasil masuk, namun setelah ditunggu 10 menit, orangutan ini tetap bertahan di atas pohon. Akhirnya drh. Ayu, koordinator tim medis YIARI Ketapang memutuskan untuk memberikan top-up obat bius.Tembakan ketiga tepat sasaran, obat bius masuk ketubuh orangutan yang kemudian diberi nama Mama Nam. Namun setelah ditunggu selama 20 menit, Mama Nam tetap bergeming di atas pohon meskipun sudah terlihat sempoyongan. “Dia sangat kuat dan tidak mau menyerah. Sungguh mengagumkan karena meskipun kurus dan lemah, dia masih bertahan karena ingin melindungi bayinya,” jelas Ayu.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2016-089-01.json	Boy dan Mama Nam, Cerita Haru Individu Orangutan yang Berhasil Diselamatkan	Boy dan Mama Nam, Cerita Haru Individu Orangutan yang Berhasil Diselamatkan \| Setelah memperhitungkan dengan matang, akhirnya tembakan keempat membuat Mama Nam jatuh ke jaring yang sudah di bentangkan. Kondisinya memprihatinkan, tubuhnya kurus kering dengan tulang menonjol. Tim medis memasang infus karena Mama Nam mengalami dehidrasi. “Kelihatannya sudah berhari tidak makan,” imbuh Ayu lagi. Bayinya yang berusia 2-3 tahun berusaha kabur dan beberapa kali tampak agresif.Tim penyelamat memutuskan membawa Mama Nam ke Pusat Penyelamatan dan Konservasi Orangutan (PPKO) YIARI untuk mendapatkan perawatan. “Kejadian ini merupakan pengalaman traumatis bagi orangutan. Kehilangan habitat, sumber makanan, dan tempat tinggal karena kebakaran, lalu dibius dan dibawa ke pusat rehabilitasi,” tambah Ayu.Mama Nam dan bayinya menambah jumlah orangutan yang menjadi korban kebakaran hutan dan lahan. Awal 2016, YIARI telah menyelamatkan dua individu. Sepanjang 2014, tidak kurang dari 44 kali penyelamatan dilakukan.Karmele L Sanchez, Direktur Program YIARI Ketapang mengatakan, sangat menyedihkan melihat induk orangutan dan bayinya kelaparan selama berbulan karena habitatnya terbakar. “Kami masih menghadapi akibat kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Ketapang. Kami memperkirakan, tahun ini akan ada El Nino yang menyebabkan kemarau panjang dan berpotensi terjadinya kebakaran.”Karmele berharap, masyarakat membantu mencegah kebakaran sebelum terlambat. “Kami tidak tahu seberapa besar kemampuan kami mengatasi pengalaman traumatis orangutan yang habitatnya terbakar habis,” pungkasnya. [SEP]	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2018-083-18.json	Geliat Budidaya Lebah Trigona di Desa Penyangga Tesso Nilo, Seperti Apa?	Geliat Budidaya Lebah Trigona di Desa Penyangga Tesso Nilo, Seperti Apa? \| [CLS] Desa Lubuk Kembang Bungo, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau, yang merupakan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo mulai membudidayakan lebah penghasil madu Trigona sp. Adalah Kelompok Tani Perempuan Batang Nilo, yang beranggotakan ibu-ibu dan para wanita, yang membudidayakan lebah dari Genus Meliponini tersebut dengan bantuan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).Direktur Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo yang berkonsorsium dengan Pundi Sumatera sebagai Fasilitator Wilayah TFCA Regional Sumatera Bagian Tengah dan Selatan, Yuliantony mengatakan, biasanya lebah ini hidup di antara kayu alam yang sudah mati. Sedangkan untuk budidaya yang telah dilakukan, dua stup ditempatkan di suhu yang tidak panas. Tujuannya, untuk menghasilkan madu berkualitas.“Koloni Trigona sp belum ada yang dikembangbiakkan, sehingga diambil langsung dari alam. Dalam dua bulan terakhir, perkembangan lebah ini cukup baik, dan kami berharap bisa terus meningkat. Kemungkinan akan ada penambahan 23 stup lagi,” jelasnya, baru-baru ini. Baca: Ruang Hidup Gajah di Tesso Nilo Terbatas, Bisakah Konflik Diminimalisir? Data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjelaskan, prosedur pembuatan stup lebah trigona sebaiknya menggunakan kayu berserat halus. Namun, hingga saat ini belum ada ukuran standar stup, variasinya bisa 20 x 15 x 17 cm. Stup bisa digantung atau disusun pada rak, diletakkan di tempat teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung.Lebah Trigona sendiri berwarna hitam, panjang tubuhnya antara 3-4 mm, dengan rentang sayap 8 mm. Lebah pekerja memiliki kepala besar dan rahang panjang. Sedang lebah ratu berukuran 3-4 kali ukuran lebah pekerja, perut besar mirip laron, berwarna kecoklatan dan mempunyai sayap pendek. “Sengatannya tidak sakit,” terang Yuliantony. Menguntungkan	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2018-083-18.json	Geliat Budidaya Lebah Trigona di Desa Penyangga Tesso Nilo, Seperti Apa?	Geliat Budidaya Lebah Trigona di Desa Penyangga Tesso Nilo, Seperti Apa? \| Fasilitator TFCA Regional Sumatera Bagian Tengah dan Selatan, Pundi Sumatera, Damsir Chaniago, mengatakan lebah madu bagi petani atau masyarakat yang hidup bertani, sangat menguntungkan. Ada simbiosis mutualisme. Lebah membatu penyerbukan tanaman yang secara otomatis akan meningkatkan produktivitas pertanian.Menurut Damsir, beberapa literatur yang ada menyebutkan keberadaan lebah menjadi salah satu alat pendeteksi terganggu tidaknya lingkungan. “Jika masih ditemukan banyak lebah, kualitas lingkungan di wilayah tersebut dipastikan bagus.” Khusus di Tesso Nilo, Pundi Sumatera sejak 2007 sudah mendorong pemanfaatan lilin dari lebah. Produk ini bisa digukan sebagai aroma terapi organik, dan satu perusahaan kosmetik dunia pernah ditawarkan meski tidak berlanjut.“Paling tidak, masyarakat mengetahui bukan hanya madu yang bisa dijual namun ada lilin lebah yang bernilai tinggi. Ini produk turunan yang sangat bagus untuk dikembangkan,” jelasnya.Damsir mengatakan, terkait naik turunnya penjualan madu, ini ditentukan dari kualitas madu. Jika tidak ada campuran, dipastikan harga akan tinggi. “Bila harga naik, masyarakat juga yang menikmati keuntungannya.”Lantas bagaimana cara menyeimbangkan hasil produksi madu dengan perlindungan kawasan? Menurutnya, pemerintah baik itu di provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, bisa membuat peraturannya. Di dekat kawasan Kerinci, masyarakatnya sudah bisa mengembangkan dan membudidayakan lebah madu Trigona sp juga. Untuk menjaga kawasan agar tidak rusak, mereka membuat peraturan desa yang mengikat semua masyarakat agar menjalankan bisnisnya dengan baik dan benar. Alam juga terjaga.“Saya rasa di sini dan wilayah lain bisa dilakukan. Dengan adanya peraturan desa, budidaya bisa dilakukan. Alam terjaga dan taraf ekonomi meningkat. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan akan membaik,” tandasnya. [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2014-023-08.json	Unyai, Lebah Madu Hutan Unggulan Berau Barat	Unyai, Lebah Madu Hutan Unggulan Berau Barat \| [CLS] Dari jauh terlihat berwarna hitam kecoklatan dengan bentuk satu sisiran setengah lingkaran menempel pada dahan pohon yang tinggi. Jika madunya banyak, sarangnya terlihat seperti huruf W.Itulah sarang lebah madu hutan yang dikenal dengan nama Apis dorsata. Lebah penghasil madu hutan alami yang sosoknya lebih besar dari pada lebah madu lainnya di daratan Asia.Apis dorsata merupakan lebah madu yang produktif dalam menghasilkan madu. Selain pada dahan dan cabang pohon berkulit licin yang tinggi, sarangnya juga dapat ditemukan menempel pada ceruk di tebing bebatuan.Di Indonesia lebah ini ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, serta di Jawa meski relatif jarang.Sebutannya macam-macam, di Kalimantan Barat disebut sebagai Manye atau Muanyi, di Jawa dikenal sebagai Tawon Gung, di Jawa Barat disebut dengan Tawon Odeng, di Sumatera Barat dikenal sebagai Labah Gadang, Labah Gantuang, Labah Kabau atau Labah Jawi, serta masyarakat Tapanuli menyebutnya Harinauan.Khusus di Berau, Kalimantan Timur, masyarakat menyebut Apis Dorsata dengan sebutan Unyai. Unyai biasa bersarang di pohon manggeris (Kompassia ceramensis), kempas (Kompassia exelca) dan tempura (Diprerocarpus gracilis). “Pada setiap pohon bisa ditemui puluhan sarang. Pada musim panen, setiap sarang menghasilkan madu antara 5-20 liter,” kata Ali Mustofa, Adviser for Community Based Forest Management, GIZ FORCLIME yang ditemui saat Workhop Madu Hutan dan Pelatihan Panen Madu Lestari di Berau, awal September lalu.Berau Barat merupakan wilayah utama penghasil madu lebah Unyai, tepatnya di Area Kesatuan Pengelolaan Hutan Percontohan (KPHP) Berau Barat. Potensi madu hutan di kawasan itu berkisar 10-30 ton per musim panen. “Madu akan menjadi salah satu produk unggulan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di KPHP Berau Barat,” kata Hamzah, Kepala KPHP Berau Barat.Panen madu hutan lestari	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2014-023-08.json	Unyai, Lebah Madu Hutan Unggulan Berau Barat	Unyai, Lebah Madu Hutan Unggulan Berau Barat \| Madu mempunyai banyak manfaat. Penggunaannya dapat dikonsumsi langsung atau sebagai bahan campuran makanan-minuman, serta produk perawatan tubuh. Selain itu, madu dapat dijadikan bee bread dan royal jelly. Sementara, sarangnya dapat diolah menjadi lilin lebah (bees wax) yang biasa dipakai industri kecantikan dan obat-obatan.Rio Bertoni, Ketua Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI), mengatakan di beberapa wilayah Indonesia, madu merupakan komoditas unggulan yang memberi sumbangan pada kesejahteraan masyarakat setempat. “Madu menjadi identitas sosial dari beberapa masyarakat adat dengan cara mempertahankan keberadaan hutannya lewat pengolahan madu yang lestari,” katanya.Memang, pemanenan madu umumnya dilakukan secara tradisional, sehingga kelestarian dan kebersihannya belum diperhatikan. “Cara panen yang masih banyak dipraktikkan masyarakat masih mengancam kelestarian habitat lebah madu, dan madu yang dihasilkan juga kualitasnya rendah sehingga harga jualnya tidak tinggi,” kata Rio.Bagaimana cara yang benar? Pertama, pohon sarang lebah madu diupayakan terus terjaga keberadaannya dengan cara merawat pohon sarang dan lingkungannya. Misalnya, sekitar pohon sarang ditanami pohon-pohon yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus penyedia makanan bagi koloni lebah.Kedua, pada saat panen, yang diambil hanyalah kepala sarang yang berisi madu. Tujuannya, menjaga kelangsungan hidup koloni lebah. Jika masih ada sisa sarang, lebah tidak membutuhkan waktu lama membangun kembali sarangnya, atau berpindah tempat. Ini juga mempersingkat jarak panen berikutnya.“Madu terbaik adalah madu hasil penirisan bukan peras,” kata Rio. Dengan proses tiris, madu akan lebih jernih dan tidak tercampur dengan material lain yang akan meningkatkan fermentasi. Madu hasil tiris dengan penyimpanan yang tepat dapat bertahan hingga delapan tahun dengan kualitas yang terjaga.	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2014-023-08.json	Unyai, Lebah Madu Hutan Unggulan Berau Barat	Unyai, Lebah Madu Hutan Unggulan Berau Barat \| Suhardi Sabran, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, berharap pelatihan tersebut bukan hanya meningkatkan kemahiran masyarakat dalam mengelola madu hutan secara lestari. “Yang lebih penting, kelestarian habitat lebah madu hutan terjaga. Kalau hutan terus dirusak nantinya madu hutan akan tinggal cerita,” katanya.Kelestarian hutan dan lingkungan merupakan prasyarat utama agar kita tetap bisa menikmati khasiat dan manisnya madu hutan alami.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP]	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2019-027-12.json	Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan	Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan \| [CLS] DPR berencana mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan pada 24 September nanti. Rencana ini menimbulkan banyak kritik dari berbagai kalangan. Draf RUU yang diinisiasi DPR sejak 2012 ini dinilai masih banyak masalah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menentang pengesahan RUU Pertanahan ini. Komisi ini menilai, RUU Pertanahan melanggengkan impunitas, pelanggaran HAM, dan bias konstitusional. Komnas HAM meminta, DPR menunda pengesahan RUU ini.“Dalam prespektif HAM beberapa hal RUU Pertanahan berpotensi menimbulkan terabaikan asas kemanusiaan yang menekankan pada pentingnya upaya perlindungan, pemenuhan dan penghormataan HAM,kata Sandrayati Moniaga, Wakil Bidang Eksternal Komnas HAM dalam temu media di Komnas HAM Jakarta, Jumat (6/9/19).Baca juga: Kuat Nuansa Pebisnis, Minim Urus Masalah Rakyat, Tunda Pengesahan RUU PertanahanPadahal, katanya, sesuai Pasal 6 huruf b UU Nomor 11/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan asas kemanusiaan adalah kewajiban dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. “Esensi dasar dalam persoalan agraria terkait erat dengan permasalahan HAM,” katanya.Sandra mengatakan, laporan isu agraria dari masyarakat banyak masuk ke Komnas HAM dan dari tahun ke tahun alami peningkatan. Pada 2015, ada 109 kasus, 2016 (223), dan 2017 sebanyak 269 kasus. Soal konflik agraria pun, katanya, jadi salah satu prioritas Komnas HAM.Dalam rentang 2014-2015, Komnas HAM Inkuiri Nasional dan jadikan konflik agraria salah satu prioritas.“Ketika persoalan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang menimbulkan konflik mekanisme maupun penyelesaian belum memadai. DPR dan pemerintah secara kolaboratif menyusun RUU Pertanahan, secara materi ternyata bukan melengkapi UU Pokok Agraria, UUD 1945 dan TAP MPR No 9 tahun 2001,” katanya.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2019-027-12.json	Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan	Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan \| Dia beri contoh masalah dalam RUU Pertanahan. Pasal 1 angka 12 dalam RUU Pertanahan mengenai reforma agraria hanya prioritas pada penataan aset dan akses dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan. Ia terkesan sebagai pelengkap semata.Baca juga: RUU Pertanahan, Sudahkah Menjawab Persoalan Agraria?Bukan itu saja. Draf RUU Pertanahan, belum mengatur mekanisme penyelesaian konflik agraria komprehensif sebagai dampak kebijakan pemerintahan masa lalu yang otoriter. Proses penyelesaian konflik agraria dalam RUU Pertanahan, katanya, diarahkan ke ranah hukum formal dengan pembentukan pengadilan pertanahan.Kondisi ini, katanya, berpotensi memiliki keterbatasan wewenang dalam menyelesaikan konflik agraria karena kebijakan negara di masa lalu.“Dalam Pasal 25 ayat 8, berpotensi melanggengkan impunitas terhadap korporasi yang menguasai lahan secara fisik melebihi luasan hak. Sandra mengatakan, dari 2,7 juta hektar lahan berkonflik dengan perusahaan sebagian besar tanah ini wilayah hidup masyarakat. “Sebagian perusahaan yang diproses KPK.”Isi draf RUU Pertanahan, katanya, juga bias dan menimbulkan degradasi konsepsi pengaturan masyarakat adat dan pengakuan dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 18 yang bersifat deklarator. Dengan ada pengaturan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal (4) yang mengatur kriteria masyarakat adat yang diakui dan wajib pembentukan peraturan daerah.Baca juga: RUU Pertanahan, Bagaiman Perkembangannya?Dia sebutkan, Pasal 56, menimbulkan penerapan asas kepastian hukum tak proporsional oleh lembaga penjamin. Sebab, proteksi hak kepemilikan hanya yang punya sertifikat. Padahal, faktual tanah-tanah rakyat, termasuk masyarakat adat, banyak tak memiliki sertifikat. Apabila, terlanjur terbit sertifikat oleh BPN tanpa ada free prior onform consent (FPIC), tak ada mekanisme peninjauan sebagaimana dalam perundang-undangan sebelumnya.”	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]