Datasets:

Datasaur

/

mongabay-experiment

like 0

2021-037-01.json

Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya

Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya | Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya | Dalam implementasi reforma agraria konsep ini, masyarakat akan berhadapan pada masalah ‘pertumbuhan’, dengan ukuran bukan pada masyarakat memiliki aset untuk ruang hidup tetapi seberapa besar kegiatan mampu menyumbang pada pertumbuhan ekonomi negara.“Jika tidak menyumbang, maka isu-isu pada keadilan itu tidak menjadi dasar pemikiran, keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat kecil dalam skema-skema itu akan ditentukan apakah dalam kegiatan-kegiatan masyarakat itu akan inline dengan ekonomi arus utama?” Baca juga: Cerita Warga Menanti Wawonii Terbebas dari Pertambangan Perparah ketimpanganBerdasarkan catatan KPA 2020, ada 241 konflik agraria bersifat struktural di seluruh sektor, dengan 135.000 keluarga tersebar di 359 desa/kota terdampak konflik.Dewi khawatir, kehadiran bank tanah akan memperparah sekaligus menghambat penyelesaian konflik agraria di seluruh sektor.Dia mengatakan, regulasi bank tanah ini akan memperparah praktik liberalisasi pertanahan, spekulan dan monopoli tanah oleh segelintir kelompok, termasuk elit pemerintahan.Dewi was-was, kondisi ini bisa berpotensi besar dalam melegalkan cara-cara perampasan tanah dan penggusuran wilayah hidup masyarakat, memperparah kemiskinan struktural di pedesaan dan perkotaan. Juga mengkirminalkan petani, pengganti, komunitas adat atas nama investasi dan pembangunan.“Operasi bank tanah akan memperlebar jurang ketimpangan penguasaan tanah antara masyarakat kecil dengan badan usaha swasta maupun negara, termasuk investor asing.”Bahkan, dengan kewenangan sangat luas yang bisa dilakukan bank tanah itu akan memperparah situasi konflik agraria di lapangan. Proses-proses perolehan tanah pun berpotensi kuat tumpang tindih dengan wilayah hidup masyarakat.Apalagi, katanya, sumber tanah buat bank tanah banyak berasal dari lahan yang seharusnya untuk rakyat dalam kerangka reforma agraria.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0]

2021-037-01.json

Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya

Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya | Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya | Kini, kata Dewi, ada banyak amunisi baru kemudahan pengadaan tanah bagi badan usaha raksasa untuk memperoleh tanah dalam skala luas. Termasuk PP 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, yang berkaitan erat dengan kepentingan PP Bank Tanah. Revisi UU Pengadaan Tanah, telah memperluas definisi kepentingan umum, yang jadi salah satu tujuan bank tanah.Dia mengatakan, lembaga bank tanah ini dengan kewenangan dan fungsi luas, kehadiran lembaga ini berpotensi kuat menyediakan ladang subur korupsi dan kolusi agraria yang dilegalkan hukum.“Pasal 50 PP Bank Tanah, contohnya, Menteri ATR/BPN dapat memutihkan HGU-HGU terlantar atau HGU berkonflik dengan petani dan masyarakat adat, dengan memberikan kemudahan proses pengakuan hukum kepada perusahaan yang membutuhkan tanah itu,” katanya.Pada Pasal 47 ayat 1 menyebutkan, audit pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan bank tanah adalah akuntan publik (swasta). Dalam hal ini, katanya, negara dan partisipasi masyarakat absen dalam pengawasan.Celakanya, pada pasal selanjutnya disebutkan Pasal 47 ayat 2, akuntan publik itu dipilih dewan pengawas atas usulan kepala bank tanah. Hal ini, katanya, patut dipertanyakan karena berpotensi menimbulkan conflict of interest.Meski pada Pasal 4 disebutkan, bank tanah bersifat transparan, akuntabel, non profit, dan profesional. “Kami menilai itu hanya bersifat formalitas dan mengelabui pasal-pasal lain yang memberi kewenangan begitu powerful kepada bank tanah.”“Sifat transparansi, non-profit dan lain-lain yang disinggung sekilas menjadi pasal basa-basi sebab kuat berorientasi pro-pasar, bisnis dan tidak diikuti pengawasan independen terhadap kelembagaan dan operasi bank tanah.”KPA mendesak,  pemerintah fokus pada agenda reforma agraria dengan revisi Perpres Reforma Agraria yang hingga kini terkatung-katung. *****

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2021-037-01.json

Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya

Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya | Bank Tanah Ancam Agenda Reforma Agraria, Ini Alasannya | Foto utama:  Aksi menyuarakan penyelamatan hutan adat Laman Kinipan di Lamandau, Kalteng. Foto: Safrudin Mahendra-Save Our Borneo [SEP]

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2021-009-03.json

Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi

Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | [CLS]  Kemunculan Hiu Paus (Rhincodon typus) secara rutin di beberapa daerah di Indonesia dianggap sebagai sebuah berkah. Betapa tidak, salah satu satwa laut terbesar di dunia ini telah menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dengan demikian, pemerintah daerah mendapatkan keuntungan dari hiu paus. Namun pengelolaan yang tidak baik, justru berdampak negatif pada hiu paus, seperti pemberian makanan dari atas perahu ataupun menggantungkan makanan pada karung dengan tujuan mempertahankan kemunculannya.Seperti diketahui, pemberian makanan secara terus menerus telah mengubah perilaku hiu paus. Individu yang muncul cenderung kembali karena jaminan mendapatkan makanan. Dalam buku “Hiu Paus di Pantai Botubarani” (BPSPL Makassar, 2019), pemberian makanan ini membuat pola pergerakan hiu paus pun mulai berubah, dari bergerak aktif di perairan bebas menjadi terpusat di satu tempat yang kecil dengan jumlah banyak dan dalam waktu lama. Selain itu, hiu paus juga menjadi sangat jinak, dan lebih diam.Pemberian makanan dari atas perahu membuat hiu paus selalu mengarahkan mulut ke permukaan perairan. Saat posisi tersebut, mulut hiu paus sesekali mengalami benturan dengan badan perahu yang bisa mengakibatkan luka. Padahal hiu paus bukanlah hewan peliharaan yang hidup di perairan bebas dan harus tetap memiliki jarak dengan manusia. Sangat penting untuk mempertahankan sisi liar dari hiu paus agar bisa bertahan hidup di lautan bebas.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25]

2021-009-03.json

Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi

Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Hiu Paus termasuk jenis ikan Appendix II Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dengan status endangered (EN) atau terancam punah. Seharusnya pola pengelola pariwisata hiu paus memanfaatkan kemunculannya secara alami berdasarkan kalender musim, bukan karena pemberian makanan baik dari atas perahu maupun dengan menggantungkan makanan pada karung.baca : Hari Hiu Paus Internasional: Membenahi Upaya Konservasi Ikan Terbesar di Dunia  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) pada Minggu (14/11/2021), mendorong segera dirumuskannya Rencana Aksi Daerah (RAD) pada 6 lokasi prioritas implementasi RAN (Rencana Aksi Nasional), meliputi Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Timur, pasca ditetapkannya Keputusan Menteri dan Perikanan (Kepmen KP) No.16/2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Hiu Paus Tahun 2021-2025.Pamuji Lestari, Plt. Dirjen PRL KKP, menyampaikan untuk mencapai 6 sasaran program konservasi hiu paus dalam RAN 2021-2025 tersebut, diperlukan komitmen berbagai pihak khususnya pemerintah daerah di 6 lokasi prioritas implementasi RAN.“Rencana Aksi Nasional ini perlu diadopsi pada tingkat daerah dalam bentuk RAD Konservasi Hiu Paus yang dilengkapi dengan perangkat hukumnya agar komitmen dan alokasi pendanaan dapat diarahkan untuk konservasi hiu paus di tingkat daerah,” ujar Pamuji Lestari dalam siaran pers KKP.

[0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612]

2021-009-03.json

Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi

Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Untuk mempercepat implementasi tersebut, Pamuji menjelaskan KKP bersama pemerintah daerah dan mitra terkait menginventarisasi kegiatan rencana aksi nasional yang telah dilakukan pada tahun 2021, tantangan dalam pelaksanaan serta rencana tindak lanjutnya pada tahun 2022 melalui rapat koordinasi yang digelar secara daring dan luring. Selain inventarisasi, rapat koordinasi juga dimaksudkan untuk sosialisasi pembelajaran dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam proses pengadopsian RAN ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Konservasi Hiu Paus.“Kami tentunya berharap RAN Konservasi Hiu Paus dapat segera diimplementasikan dan diintegrasikan pada program kerja di masing-masing lokasi prioritas yang telah ditetapkan,” tuturnya.baca juga : Setelah Terjebak Hampir Sebulan, Hiu Paus Paitonah Berhasil Diselamatkan  Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) KKP, Andi Rusandi menerangkan, rapat kordinasi dengan para pemangku kepentingan menghasilkan beberapa masukan dan sejumlah rekomendasi. Pertama, pemerintah daerah perlu membentuk tim atau kelompok kerja penyusunan RAD Konservasi Hiu Paus berkolaborasi dengan dinas provinsi, kabupaten atau kota, dan pemangku kepentingan lainnya.Kedua, RAN Konservasi Hiu Paus menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan RAD Konservasi Hiu Paus. Ketiga, progres implementasi RAN Hiu Paus yang belum terlaksana perlu diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Keempat, perlunya kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam implementasi RAN Hiu Paus.KKP sendiri telah menetapkan hiu paus sebagai jenis ikan yang dilindungi secara penuh melalui Kepmen KP No.18/2013, sesuai rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku otoritas keilmuan.

[0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548]

2021-009-03.json

Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi

Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Dalam siaran pers itu juga, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, dalam sesi pembelajaran pengembangan RAD Konservasi Hiu Paus di NTB mengungkapkan bahwa Provinsi NTB telah membentuk kelompok kerja (Pokja) konservasi hiu paus dan menyusun RAD konservasi hiu paus.“Dokumen RAD Konservasi Hiu Paus disusun sebagai acuan dan pedoman bagi para pihak yang terkait dalam pengelolaan hiu paus dan habitatnya di NTB secara sistematis, efektif, terukur dan terintegrasi,” ujar Muslim.perlu dibaca : Ada Ekowisata Berkelanjutan untuk Hiu Paus di Teluk Saleh, Seperti Apa?  Di NTB, salah satu lokasi yang tengah dikembangkan adalah perairan Teluk Saleh di Desa Labuhan Jambu, Sumbawa. Bagi nelayan di Desa Labuhan Jambu, satwa ini dianggap sebagai nenek moyangnya ikan. Namun ada juga sebagian nelayan yang menganggap hiu paus sebagai hama alias hewan laut yang menakutkan. Sehingga, nelayan tersebut mengusirnya dengan cara menombak atau menggunakan parang. Semenjak ada edukasi bahwa hiu paus bukan satwa berbahaya dan perlu dilindungi, mayarakat mulai berperan penting melindungi ekosistem laut dan hiu paus.“Tak ada lagi yang menggunakan kekerasan seperti tombak dan parang untuk mengusir mereka,” ungkap Iqbal Hidayat, warga yang menjadi local champion di Desa Labuhan Jambu.Di Labuhan Jambu, hiu paus telah menjadi sahabat nelayan. Ketika hiu paus masuk jaring, nelayan akan membantu mengeluarkannya. Ketika jaring robek, pemerintah desa menanggungnya. Hal ini karena Desa Labuhan Jambu telah ditetapkan sebagai desa wisata berbasis hiu paus dengan tujuan untuk melindungi hiu paus. Sedangkan pendapatan dari ekowista ini dilakukan untuk konservasi hiu paus.

[0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125]

2021-009-03.json

Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi

Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Di Gorontalo, titik kemunculan hiu paus dan menjadi atraksi wisata minat khusus berada di Pantai Botubarani, Kabupaten Bone Bolango. Lokasinya dari pusat Kota Gorontalo hanya berjarak 30 menit menggunakan kenderaan roda dua maupun roda empat. Bahkan untuk melihat hiu paus sangat mudah, karena berada di pesisir dan dekat dari pemukiman warga. Untuk berinteraksi dengan hiu paus cukup berenang atau snorkeling sekira lima menit saja. Cara lainnya adalah dengan naik perahu yang didayung oleh warga atau dengan cara menyelam atau diving.baca : Wisata Hiu Paus di Gorontalo Harus Utamakan Konservasi  Terkait dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) Hiu Paus yang didorong oleh KKP di Gorontalo sebagai salah satu lokasi prioritas, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa RAD Hiu Paus sedang dalam perumusan. Syafrie AB. Kasim, Kepala Bidang PRL dan PDSPKP, mengatakan dari rumusan yang sudah ada, untuk progres yang telah dilakukan yaitu pendataan wisatawan dan identifikasi foto serta penanda akustik hiu paus 2016-2021, pembangunan sarana dan prasarana CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability) wisata dan pengawasan, pengusulan geosite Botubarani dan inisiasi pencadangan kawasan konservasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat.“Koordinasi antar stakeholder juga sudah terbangun. Tantangannya yaitu pandemik COVID-19 dan keterbatasan anggaran dan permintaan support kepada NGO. Komitmennya adalah pelibatan masyarakat dan kelompok. Untuk riset dilakukan oleh perguruan tinggi. Sementara pemerintah daerah dan pusat memfasilitasi sarana prasarana fisik, dan UPT fokus pada pendataan hiu paus,” ungkap Syafrie yang dihubungi Mongabay, Minggu (15/11/2021).

[0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204]

2021-009-03.json

Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi

Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Manfaatkan Hiu Paus Sebagai Daya Tarik Wisata, Daerah Harus ada Rencana Aksi | Sedangkan Ranny R. Yuneni, shark and ray conservation specialist dari Yayasan WWF Indonesia, berpendapat, dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Hiu Paus terdapat strategi yang diusung dalam lima tahun ke depan. Penjabaran yang ada dalam RAN tersebut bisa diejawantahkan ke dalam RAD, terutama di Provinsi Gorontalo. Stakeholder atau para pemangku kepentingan yang terlibat di Gorontalo menurutnya juga penting dalam melakukan penyusunan RAD maupun dalam melakukan implementasinya.“Di Gorontalo saya pikir sudah sangat baik komunikasi antar stakeholder dan peduli terhadap hiu paus di Gorontalo, sehingga hal ini dapat menjadi peluang yang signifikan bagi pengelolaan. Bisa jadi membuat Pokja (Kelompok Kerja) lebih resmi, siapa mengerjakan apa, itu akan lebih terukur dan implementatif,” ujar Ranny.Namun hal lain yang penting, menurut Ranny, adalah terkait dengan strateginya harus benar-benar menyebutkan isu apa saja yang terjadi di Gorontalo, semisal pariwisata yang kurang bertanggung jawab dan code of conduct yang belum dilakukan atau kelembagaan yang masih minim. Sehingga strategi yang dilakukan masih selaras namun tidak ikut-ikutan, yang mungkin dapat di lakukan di Gorontalo.baca juga : Penelitian: Inilah Pola Kemunculan Hiu Paus di Gorontalo   [SEP]

[0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224]

2013-020-16.json

Pemerintah Harus Berikan Jaminan ‘Rumah’ Aman bagi Orangutan

Pemerintah Harus Berikan Jaminan ‘Rumah’ Aman bagi Orangutan | Pemerintah Harus Berikan Jaminan ‘Rumah’ Aman bagi Orangutan | [CLS] Pemerintah harus memberikan jaminan tempat tinggal aman bagi keberlangsungan hidup orangutan di Aceh. “Selain penengakan hukum, jaminan tempat tinggal orangutan penting mengingat tingginya perubahan fungsi hutan yang menjadi rumah orangutan di Aceh,” kata Ratno Sugito, dari Forum Orangutan Aceh (Fora), dalam aksi World Orangutan Day, Selasa (20/8/13).Dia mengatakan, pemerintah harus menyadari perubahan atau alih fungsi hutan sebagai habitat satwa itu berbanding lurus dengan meningkatnya perburuan, perdangangan, serta konflik satwa di Aceh.Terlebih Aceh, merupakan salah satu kantong pertahanan orangutan Sumatera, yang diperkirakan tinggal 5.000. Dalam 10 tahun belakangan ini,  ada 220 orangutan masuk karantina orangutan di Sibolangit, Sumatera Utara. Dari jumlah itu, para pelakunya minim sekali yang masuk ke ranah hukum. “Kalaupun ada hanya satu atau dua kasus.” Keadaan tambah parah, kala 60 persen dari pelaku pemelihara illegal orangutan ini adalah oknum aparat negara seperti PNS, TNI, Polri.Untuk itu, bertepatan dengan Hari Orangutan Sedunia, Fora mengadakan aksi damai di simpang lima Kota Banda Aceh. Mereka membagikan stiker berisi kampanye penyelamatan orangutan.  “Kampanye ini  sangat penting untuk mensosialisasikan perlindungan dan penegakan hukum bagi satwa liar aceh khusus orangutan. Mengingat konflik satwa di Aceh, selalu satwa liar yang menjadi korban.” [SEP]

[0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224]

2017-074-08.json

Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong

Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong | Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong | [CLS] Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menuduh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan melakukan kebohongan karena tidak membuka hasil kajian Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta. Tuduhan tersebut muncul, setelah sidang lanjutan gugatan informasi publik yang dilayangkan KSTJ kembali digelar di Jakarta, Senin (06/03/2017).Dalam sidang tersebut, Luhut diketahui hanya memberikan dokumen dalam powerpoint yang sebelumnya diberikan tetapi tidak memenuhi permohonan informasi yang diajukan. Karena itu, Luhut dinilai telah melakukan kebohongan, mengingat dokumen tersebut sebelumnya sudah pernah diberikan juga.Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) yang hadir mewakili KSTJ, membeberkan fakta dalam persidangan, Luhut yang datang dengan perwakilannya, enggan untuk membuka hasil kajian dan terlihat menutup-nutupinya dengan berbagai cara.“Itu menunjukkan ada sikap yang inkonsisten terkait reklamasi Teluk Jakarta yang diperlihatkan Luhut. Ini merupakan preseden buruk hak atas informasi sebagai bagian dari hak atas lingkungan,” ungkap Rayhan Dudayev, dari ICEL.  Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam persidangan tersebut, wakil dari Menko Maritim hanya menyebut bahwa ada rekomendasi tentang reklamasi Teluk Jakarta, tanpa menyebut ada hasil kajian tentang itu.Karena itu, menurut Rayhan, sikap yang diperlihatkan Menko Maritim tersebut menunjukkan ada dasar yang tidak kuat berkaitan dengan keinginan mereka untuk melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Dan bahkan, jika itu terus dilaksanakan, maka itu adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Menko Maritim.“Sebelumnya, Menko Maritim sudah berjanji akan membuka hasil kajian dari proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, janji itu tidak ditepati dan justru itu semakin memperlihatkan bahwa Menko Luhut berupaya untuk membuat publik semakin bingung dengan sikap Pemerintah,” jelas dia.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25]

2017-074-08.json

Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong

Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong | Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong | Kredibilitas Pemerintah dipertanyakan dalam penyelesaian kasus reklamasi di Teluk Jakarta. Tidak seharusnya reklamasi dilanjutkan pembangunannya, sementara proses hukumnya masih terus berjalan. Jalan paling aman, seharusnya Pemerintah menunda reklamasi sampai ketetapan hukumnya jelas.  Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menilai, jika reklamasi kembali dilanjutkan, akan banyak masalah yang timbul. Di antaranya, karena ketetapan hukumnya tidak ada. Padahal, untuk bisa melaksanakan reklamasi, ketetapan hukum harus jelas.Direktur Eksekutif WALHI Nasional Nur Hidayati mengatakan, ketetapan hukum yang menjadi acuan utama dalam reklamasi, adalah peraturan daerah (Perda) tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau terpencil.“Jika perda zonasi sudah ada, reklamasi bisa terus dilanjutkan. Tentu saja, dengan memenuhi segala ketentuan yang menjadi syarat,” ungkap dia kepada Mongabay.Nur Hidayati menjelaskan, selain perda zonasi, reklamasi yang dilakukan di Teluk Jakarta, khususnya yang sudah berjalan di Pulau G, F, I, dan K, dinyatakan melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia. Yaitu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.Tidak hanya itu, proyek reklamasi Teluk Jakarta, ditengarai juga sudah melanggar tata aturan yang lain. Menurut Nur Hidayati, pengembang dalam melakukan penyusunan analisis mengendai dampak lingkungan (AMDAL) tidak partisipati dan tidak melibatkan nelayan.“Yang juga sudah dilanggar, dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta, itu ditemukan kepentingan untuk bisnis jauh lebih besar dibanding kepentingan untuk umum atau rakyat. Karenanya, reklamasi tidak benar. Itu semua kata Majelis Hakim PTUN Jakarta ya,” sebut dia.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224]

2017-074-08.json

Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong

Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong | Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong | Karena itu, WALHI menilai, apa yang dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Pandjaitan dengan membuat pernyataan proyek reklamasi di Teluk Jakarta dilanjutkan, itu adalah kesalahan besar dan patut dipertanyakan kebenarannya.“Kemenkomar mengklaim dalam pernyataannya bahwa itu sudah disepakati oleh instansi lain, namun itu juga patut ditelusuri lagi kebenarannya,” jelas dia.  Ungkapan penuh keraguan tersebut sangat beralasan. Karena Nur Hidayati mencatat, hingga saat ini dua instansi sentral, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diketahui masih memiliki sikap yang sama yakni merekomendasikan reklamasi dihentikan.“Tapi bisa apa jika Luhut sudah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Tinggal tunggu waktu saja sekarang apakah kekuatan hukumnya akan ada atau tidak,” jelas dia. Revisi Undang-Undang PerikananSementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mengungkap rencana Pemerintah untuk melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Revisi tersebut, seharusnya bisa memberikan manfaat banyak dengan mensejahterakan nelayan dan pekerja perikanan.Ketua Pengembangan Hukum dan Pengembangan Nelayan KNTI Marthin Hadiwinata mengatakan, revisi UU Perikanan seharusnya menjadi pintu masuk bagi kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Indonesia.Dalam pandangan dia, revisi ini seharusnya melakukan porsi yang besar dengan pembagian usaha perikanan dengan menekankan kegiatan pasca-produksi. Dengan menekankan kegiatan pasca-produksi akan meningkatkan nilai komoditas perikanan yang dapat bersaing di dalam maupun di luar negeri.“Permasalahan UU Perikanan sebelumnya yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tidak memiliki pengaturan mengenai pasca-produksi,” ungkap dia.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125]

2017-074-08.json

Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong

Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong | Enggan Buka Dokumen Kajian Teluk Jakarta, Luhut Dituduh Berbohong | Secara politik, Marthin mengatakan, kondisi hukum UU Perikanan yang ada sekarang hanya berfokus kepada kegiatan produksi saja. Hal ini, bisa dilihat dari banyaknya pasal lebih dari 100 dalam UU Perikanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 persen di antaranya membahas tentang produksi, 29,4 persen membahas tentang pra produksi, 15 persen mengatur tentang pra hingga pasca produksi, dan hanya 17,6 persen membahas tentang pasca produksi.“Revisi UU Perikanan dengan draft terakhir tertanggal 13 Februari 2017 masih berbicara di tataran yang sama, yakni bertumpu kepada aspek produksi saja,” jelas dia.Porsi yang dibuat dalam UU tersebut, menurut Marthin sangatlah tidak pas. Karena, dari 13 juta lebih tenaga kerja di sektor perikanan, sebanyak 51 persen di antarana diketahui beraktivitas di sektor produksi (tangkap dan budidaya), 38 persen di pemasaran, dan hanya 11 persen di sektor pengolahan.Padahal, kata Marthin, jika porsinya diubah, maka itu akan mengubah kondisi. Contohnya saja,  dengan lapangan kerja yang terbuka di bagian pasca produksi yaitu di sektor pengolahan, maka itu akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar bagi para pekerja perikanan.“Namun tentu harus ada juga perlindungan pekerja yang baik meliputi kondisi kerja yang layak, perlindungan asuransi dan masa tua, pengawasan ketenagakerjaan yang kuat hingga masalah pengupahan. Hal tersebut juga tidak diatur Revisi Undang-Undang Perikanan,” tutur dia.  [SEP]

[0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204]

2015-032-11.json

Video: Burung-burung Ini Lepas Bebas di Alam Bukit Lawang

Video: Burung-burung Ini Lepas Bebas di Alam Bukit Lawang | Video: Burung-burung Ini Lepas Bebas di Alam Bukit Lawang | [CLS] Hari itu, menjadi hari bahagia belasan murai daun karena mereka kembali ke alam. Selasa (25/8/15), Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), melepaskan 13 burung sitaan dari tiga pemburu satwa dari Leuser itu.Dua kepala desa tempat tinggal tiga pelaku diundang BBTNGL menyaksikan pelepasliaran.  Tampak tim Wildlife Conservationa Unit (WCU), membantu proses pelepasliaran.Sebelumnya, tim dokter hewan memeriksa kesehatan burung-burung ini, dan sehat. Satu persatu mereka menghirup dunia bebas di kawasan ekowisata Bukit Lawang, Langkat, Sumatera Utara.Palber Turnip, Ketua Tim Penyidik BTNGL, mengatakan, pelepasliaran burung agar tidak mati. Karena ada delapan burung sitaan mati dampak tak hidup di sarang layak.Dia mengatakan, apapun dalam TNGL tidak boleh diambil, diburu, dibunuh, atau dirusak. “Burung-burung ini, tidak dilindungi, namun dipidana kala mengambil di TNGL.” Sedang para tersangka tak ditahan tetapi penyelidikan terus berjalan.Tetap Ukur Ginting, Kepala Desa Batu Jongjong, Kecamatan Bahorok, menyesalkan warga yang tidak menyadari pentingnya satwa hidup di alam liar. Dia berulang kali memperingatkan untuk tidak memburu, atau mengambil di kawasan. Sebagian besar, katanya, warga sadar, namun ada yang membandel.“Harusnya masyarakat desa di sekitar hutan menjaga, bukan memburu dan merusak.”Bahtiar Effendi Lubis, Pelaksana Harian Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V Bukit Lawang BBTNGL, berharap, warga sekitar TNGL, tidak memburu atau membunuh satwa. [SEP]

[0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548]

2016-073-11.json

Butuh Pembiayaan Perikanan, KKP Gandeng Perbankan Asing

Butuh Pembiayaan Perikanan, KKP Gandeng Perbankan Asing | Butuh Pembiayaan Perikanan, KKP Gandeng Perbankan Asing | [CLS] Setelah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin gencar mencari mitra untuk pembiayaan sektor kelautan dan perikanan. Pada 2016, KKP menggandeng sektor perbankan dengan cakupan lebih luas, termasuk perbankan internasional.Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (29/03/2016) menjelaskan, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pengembangan sektor kelautan dan perikanan tidak cukup hanya dengan cara-cara yang dilakukan sekarang saja.“Sebenarnya pemberantasan illegal fishing sangat bagus untuk perkembangan sektor perikanan dan kelautan, tetapi itu masih belum cukup. Dibutuhkan sektor perbankan untuk mengembangkannya lebih jauh,” ungkap dia.Susi menyebut, pada 2015 KKP sebenarnya sudah berhasil melaksanakan program JARING hasil kerja sama dengan OJK. Dari program tersebut, pembiayaan berhasil disalurkan hingga Rp6,69 triliun atau melebihi dari target sebesar Rp5,3 triliun,” jelas dia.“JARING bagus, tapi harus ada sinergi lain dengan perbankan dalam mendukung pengembangan perikanan dan kelautan. Makanya, kita gandeng perbankan sekarang,” tambah dia.Di antara perbankan yang sudah diajak komunikasi, menurut Susi, adalah Rabo Bank dan West Cargo. Keduanya adalah lembaga perbankan asing yang dinilai bagus untuk diajak kerja sama dengan Indonesia.Susi menuturkan, pembiayaan dari perbankan pada 2016 ini akan dikerahkan untuk semua stakeholder yang ada di sektor perikanan dan kelautan. Jadi, kata dia, pembiayaan tidak hanya akan diberikan kepada sektor pengangkutan atau kontraktor saja.Di luar itu, Susi mengaku, pihaknya saat ini juga fokus untuk promosi investasi 15 pulau kecil dan kawasan perbatasan. Dengan demikian, diharapkan ada sinergitas dengan perbankan dalam melaksanakan program di 15 pulau tersebut.Kenapa Perbankan Asing?

[0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2016-073-11.json

Butuh Pembiayaan Perikanan, KKP Gandeng Perbankan Asing

Butuh Pembiayaan Perikanan, KKP Gandeng Perbankan Asing | Butuh Pembiayaan Perikanan, KKP Gandeng Perbankan Asing | Pada kesempatan yang sama, Direktur Produksi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP Coco Cokarkin menjelaskan, masuknya dua perbankan asing dalam daftar perbankan yang ditawari pembiayaan sektor kelautan dan perikanan, terjadi karena perbankan lokal masih belum paham dengan bisnis perikanan.“Itu juga disampaikan OJK tadi, kenapa perbankan lokal tidak ada. Mungkin karena lack of trust. Jadi karena lack of information, para banker belum mengenal perikanan. Kalaupun kenal, hanya kulitnya saja, sehingga antusiasnya nggak sebaik bank asing,” ucap dia.Coco mengungkapkan, kekurangpahaman dari perbankan lokal itu juga yang menjadi penyebab hingga saat ini masih sedikit pembiayaan yang dikucurkan oleh mereka. Padahal, jika sudah paham, itu potensinya sangat besar.“Mereka masih khawatir. Perbankan belum berani beri pinjaman besar. Masih kecil-kecil saja (jumlahnya). Dan OJK juga belum memberi solusi terkait hal ini,” kata dia.Karena perbankan asing sudah paham dengan bisnis perikanan, Coco menambahkan, mereka sudah paham dengan potensi yang ada di dalamnya. Oleh itu, perbankan asing sudah siap untuk mengucurkan dana banyak untuk membiayai sektor kelautan dan perikanan nasional.Coco mencontohkan, potensi pembiayaan untuk kawasan 15 mil dari bibir pantai saja, besarnya bisa mencapai 15 juta USD per tahun per perusahaan. Angka tersebut berasal dari omset rerata masing-masing perusahaan.“Angka tersebut bisa membengkak, karena itu hanya omset saja. Dan untuk pembiayaan, itu kan terserah dari perbankan asing dan juga kebutuhan dari masing-masing perusahaan,” tandas dia.Untuk kepastian perbankan mana saja yang akan terlibat dan berapa nilai pembiayaannya, Coco memastikan bahwa itu akan muncul pada pertemuan yang akan digelar pada Juli mendatang. Pertemuan tersebut bertajuk Regional Oceans Summit. [SEP]

[0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2016-043-12.json

Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir

Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir | Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir | [CLS] Masyarakat pesisir selalu identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan, namun Kelompok Usaha Mangga Tiga membuktikan sebaliknya. Kelompok usaha olahan hasil budidaya perikanan yang berdomisili di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini mampu merintis usaha abon ikan yang hasilnya mampu mengangkat derajat anggotanya dari kemiskinan.Dalam rentang waktu empat tahun, kelompok ini bisa berkembang maju dengan produknya yang tersebar di berbagai toko dan gerai oleh-oleh di Kota Makassar. Produk mereka pun beragam, mulai dari abon ikan lele, abon ikan gabus, abon ikan cakalang, otak-otak, bakso ikan dan aneka produk pangan olahan lainnya.Siang itu, awal Juni 2016, Mongabay  berkunjung ke Rumah produksi Mangga Tiga, sebuah ruang sederhana berukuran sekitar 4×4 meter, dengan beragam peralatan dapur tertata rapi di dalamnya. Aktivitas biasanya dilakukan di siang hari, ketika seluruh anggota kelompok sudah selesai mengerjakan pekerjaan di rumah masing-masing sebagai ibu rumah tangga.Ratna Sari Dewi (42), Ketua Kelompok Mangga Tiga, orangnya sangat ramah dan terbuka. Kesuksesan Pokmas Mangga Tiga tak terlepas dari kemampuan bisnis dan keuletannya. Dari inisiatif Ratna ini pulalah gerak dan kesuksesan Kelompok Mangga Tiga bermula.Berawal dari Lele Menurut Ratna, Kelompok Mangga Tiga sebenarnya berdiri tahun 2007, namun baru aktif kembali tahun 2010. Awalnya kelompok ini fokus usaha pada pertanian sayuran organik, namun tak berkembang baik.Awal mula pembentukan kelompok ini berlangsung secara tidak sengaja. Di awal 2010, Ruslan, suami Ratna, memulai usaha budidaya ikan lele. Sayangnya usaha budidaya ini banyak kelemahan.Di tahun 2010, menurut Ratna, bisnis ikan lele ternyata belum cukup dikenal luas di Kota Makassar. Stigma ikan berkumis ini sebagai ikan yang kotor membuat sebagian masyarakat enggan mengkonsumsinya.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548]

2016-043-12.json

Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir

Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir | Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir | “Banyak yang budidaya namun kemudian terkendala di pemasaran. Meski hasil panen melimpah namun pembeli yang datang masih hitung jari. Belum lagi ketika ada kelebihan size. Ikan yang kecil tak tahu harus dijual kemana, karena tak ada yang mau membeli. Di sisi lain ikan ini, karena merupakan ikan tawar, sangat rawan mati dan cepat membusuk.”Kelebihan stok ikan lele ini biasanya dikonsumsi sendiri. Namun karena konsumsi yang sama terus menerus setiap hari menimbulkan kebosanan, utamanya bagi anak-anaknya.“Saya merasa sangat sayang membuang ikan-ikan ini. Saya mulai putar otak, apa kira-kira yang bisa dilakukan dengan kelebihan ikan ini.”Dalam kegalauan itu, harapan muncul ketika Ratna bertemu dengan Salmiah, seorang penyuluh budidaya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar. Meski mereka sudah lama kenal, namun baru dalam sebuah pertemuan singkat tersebut Ratna menyampaikan keluh kesahnya terkait kelebihan stok ikan lele tersebut.Salmiah kemudian menawarkan melatih mereka membuat produk olahan dari ikan lele, yang saat itu belum pernah dilakukan. Salmiah kemudian meminta agar Ratna dan sejumlah ibu-ibu lainnya menyiapkan 5 kg ikan lele.“Saya bingung dan langsung bertanya ikan itu mau diapakan? Lalu katanya akan dibuat abon ikan. Lalu kami pun diajari cara mengolah ikan dan proses pembuatan abon ikan tersebut saat itu juga.”Hasil abon ikan yang dikerjakan Ratna bersama dua orang lainnya tersebut ternyata cukup memuaskan dan siap jual. Produknya dijual di Pasar Tani di Anjungan Pantai Losari yang ada setiap hari minggu. Ratna dengan rasa percaya diri yang tinggi menyanggupi untuk ikut menjual abon ikan hasil buatannya ke acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel tersebut.

[0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224]

2016-043-12.json

Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir

Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir | Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir | Karena masih awal, kemasan produk mereka pun masih sangat sederhana, yaitu menggunakan kemasan nasi kuning berukuran 100 gram. Modal yang digunakan ketika itu belum terhitung dengan baik. Ikan lele belum dibeli, begitupun bumbu-bumbu lainnya, masih diambil dari rumah masing-masing.Karena butuh merek dagang, Salmiah, menyarankan agar mereka memakai nama Mangga Tiga, karena sudah memiliki sertifikat, sehingga tidak susah lagi dalam hal pengurusan perizinan. Pengurus Kelompok Mangga Tiga pun tak keberatan kelompok itu diambilalih oleh Ratna dan ibu-ibu lainnya.“Mulai dari sinilah kemudian Kelompok Mangga Tiga mulai dihidupkan kembali sampai sekarang,” jelas Ratna.Proses penjualan awal di Pasar Tani diakui Ratna cukup mendebarkan, karena mereka harus bersaing dengan produk dari kelompok usaha lain yang sudah mapan. Di penghujung hari, produk mereka laku 8 bungkus, sementara sisanya 7 bungkus ternyata diberi uang pengganti dari panitia.Dari situ, mereka makin termotivasti memproduksi abon lebih banyak lagi. Mereka juga mulai menghitung biaya produksi. Dengan biaya saat itu Rp250 ribu, menghasilkan 25 bungkus abon. Mereka jugal Rp15 ribu per bungkus, terkumpul hasil penjualan Rp375 ribu, dengan keuntungan Rp125 ribu.Kesuksesan penjualan itu, membuat mereka mulai secara rutin menjajakan produknya di Pasar Tani tersebut. Produksi pun meningkat seiring dengan semakin banyaknya pelanggan. Apalagi mereka mulai membuat produk abon lain, seperti abon ikan gabus dan ikan cakalang.Kini, dari 4 kali produksi selama sebulan bernilai Rp18 juta, meskipun sebagian dalam bentuk titipan barang di toko. Produksi abon ikan gabus misalnya, dari awalnya hanya produksi 10 kg kini meningkat menjadi 50 kg.“Penghasilan bersih bisa dapat Rp8 juta lah, karena barang harus titip jual dulu,” tambah Ratna.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224]

2016-043-12.json

Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir

Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir | Dengan Abon Ikan, Kelompok Ini Sukses Berdayakan Masyarakat Pesisir | Produk mereka pun sudah dijual secara luas di banyak oulet di Kota Makassar, seperti Toko Satu Sama Jalan Landak, Grand Toserba Cendrawasih, Grand Toserba Panakkukang, Indomode Alauddin, Plaza Buah Hertasning, RS Hikmah, Cahaya Sulawesi, dan Toko Ole-ole Kota Daeng.Dukungan PendampinganSetelah tiga tahun berproduksi seadanya, mereka mendapat dukungan dari Program Coastal Community Development International Fund for Agricultural Development (CCD-IFAD) atau Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kerjasama dengan IFAD.Dari program ini, mereka mendapatkan bantuan peralatan dan pelatihan, yang berdampak pada produksi, motivasi dan rasa percaya diri yang meningkat.Sebagian besar anggota kelompok ini berasal dari keluarga kurang mampu dengan profesi beragam, mulai dari nelayan tangkap, nelayan budidaya, buruh bangunan, pekerja bengkel dan penjual es keliling. Dari usaha ini, para anggota Kelompok Mangga Tiga bisa mendapatkan tambahan penghasilan sekitar Rp500 ribu – Rp 1 juta per bulan. Beberapa anggota kelompok bahkan sudah memiliki usaha sendiri dengan modal pinjaman dari kelompok.Dahlia (36), salah satu anggota Kelompok Mangga Tiga, mengakui keaktifannya dalam kelompok dapat membantu menutupi kekurangan penghasilan dari suaminya yang berprofesi sebagai penjual es keliling. Dari kelompok ia juga mendapatkan modal usaha nasi kuning“Hasil dari usaha kelompok dan usaha sendiri ini bisa membantu penghasilan keluarga dan membiayai anak-anak sekolah. Alhamdulillah kini anak tertua saya sudah SMA.”Hal yang sama dirasakan, Rabiah (34), ibu rumah tangga dengan tiga anak orang ini mengakui tak kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. “Lumayan dari hasil kelompok kita bisa beli gas dan beras serta biaya sekolah anak-anak, tidak tergantung lagi pada suami.” [SEP]

[0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125]

2017-060-12.json

Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan

Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan | Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan | [CLS] Sulitnya mendapatkan dokumen perizinan untuk aktivitas melaut bagi para nelayan, pengusaha, maupun pegiat dalam industri kelautan dan perikanan, dijawab lugas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Lembaga negara yang mengurusi laut dan ikan itu, merespon keluhan para pelaku usaha perikanan yang selama ini mengurus perizinan.Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengatakan, persoalan yang dikeluhkan oleh para pelaku industri perikanan dan kelautan, memang banyak berasal dari proses perizinan untuk aktvitas melaut mereka. Izin yang dimaksud, terutama adalah untuk kapal berukuran di atas 30 gros ton (GT) yang memang pengelolaannya dilaksanakan oleh KKP di Jakarta.“Kita lakukan mekanisme (perizinan), sehingga tidak ada sumbatan di pusat hingga daerah, terkait dengan perizinan pengelolaan wilayah penangkapan perikanan,” ujar dia belum lama ini.(baca : Akhirnya, KKP Terbitkan 312 Izin untuk Kapal dan Pengusaha Lagi)  Menurut Sjarief, keluhan tersebut muncul karena birokrasi yang harus ditempuh cukup rumit dan melelahkan. Sehingga, para pelaku usaha perikanan akhirnya menempuh jalan pintas untuk mendapatkan dokumen perizinan yang diperlukan.“Keterbatasan waktu memaksa para pelaku usaha untuk menggunakan jasa pengurus, sehingga memperpanjang mekanisme perizinan, penambahan biaya, dan kurangnya kelengkapan dokumen,” jelas dia.Untuk itu, Sjarief mengungkapkan, saat ini pihaknya terus berupaya untuk memangkas birokrasi pengajuan perizinan dan memberi kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkannya. Tak lupa, dia menjanjikan, proses pengajuan perizinan untuk saat sekarang akan berlangsung dengan cepat, transparan, dan terkendali.“Ini bisa terjadi karena ada pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, bagi yang melek teknologi, ada juga pelayanan melalui website, yang kita namakan e-service,” tutur dia.

[0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2017-060-12.json

Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan

Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan | Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan | Dengan diberikan kemudahan seperti itu, Sjarief optimis, dokumen perizinan yang diterbitkan jumlahnya akan meningkat lagi pada tahun ini.(baca : Sampai Kapan Kapal Perikanan Tak Melaut?)  Lima Hari ProsesSjarief menjelaskan, dengan diberlakukannya pelayanan terpadu satu pintu, pelaku usaha perikanan yang akan memproses dokumen perizinan, tidak lagi mendapat pelayanan selama 20 hari. Akan tetapi, dengan pelayanan baru tersebut, proses pengajuan perizinan bisa diproses hanya dalam waktu lima hari saja.“Lama proses mengurus perizinan yang dulunya 20 hari akan kami dorong menjadi lima hari,” ungkap dia.Dengan lama waktu lima hari, kata Sjarief, proses perizinan bisa dilaksanakan dengan lengkap dan tepat waktu. Hal itu, karena dokumen yang diurus di KKP hanya terdiri dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Buku Kapal Perikanan (BKP), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) saja.“Sementara, dokumen perizinan yang lainnya itu harus diurus di institusi lainnya seperti Kementerian Perhubungan,” tutur dia.“Dengan pemangkasan waktu proses perizinan, ini juga menjadi bentuk reformasi birokrasi yang ada dalam tubuh KKP, khususnya dalam birokrasi perizinan. Ini juga meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi yang ada,” tambah dia.Untuk tahun ini, Sjarief mengatakan, KKP akan membuka gerai khusus perizinan di 30 lokasi. Namun, dari jumlah tersebut, yang sudah dibuka hingga sekara baru mencapai 11 lokasi. Di lokasi-lokasi tersebut, KKP pada tahun ini sudah menerbitkan 539 SIUP, 375 SIPI, dan 4 SIKPI.“Dari perizinan yang diproses pada tahun ini, sudah ada sumbangan PNBP sebesar Rp35 miliar,” tutur dia.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2017-060-12.json

Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan

Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan | Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan | Sementara, pada tahun sebelumnya, KKP sudah membuka gerai perizinan di 32 lokasi yang menghasilkan penghasilan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp86 miliar. Di 32 lokasi tersebut, Sjarief menyebut, KKP pada 2016 sudah menerbitkan 1.153 SIUP, 1.007 SIPI, 44 SIKPI, dan 1.019 BKP.(baca : Berapa Lama Waktu untuk Penerbitan Izin Baru Kapal?)  Di dalam gerai perizinan yang sudah dan akan dibuka, menurut Sjarief, disediakan pelayanan perizinan yang lengkap, karena di dalamnya tidak hanya tersedia pejabat pelaksana perizinan dari KKP saja. Melainkan juga, ada pejabat pelaksana perizinan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).“Dengan adanya pelayanan terpadu satu atap, nanti akan banyak proses perizinan yang bisa dilaksanakan. Ini juga bagus untuk menindak tegas para pelaku usaha yang nakal yang melakukan markdown ukuran kapal,” jelas dia.Pentingnya menindak para pelaku usaha yang nakal tersebut, bagi Sjarie bukanlah tanpa alasan. Hal itu, karena sebelumnya sudah banyak sekali ditemukan kapal dengan dokumen perizinan berukuran lebih kecil dari ukuran sebenarnya.“Ada juga nelayan kecil yang nakal. Kapalnya disebut hanya 5 GT, ternyata bisa mencapai 40 GT. Kita beri kesempatan pada nelayan tersebut untuk memperbaikinya,” ujarnya.(baca : Perkasa di Depan Kapal Asing, Susi Pudjiastuti Kesulitan di Depan Kapal Dalam Negeri) Due Dilligence ProcessSebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) pernah mengatakan, proses penerbitan untuk perizinan baru memang diperlukan waktu setidaknya 30 hari. Lamanya waktu tersebut, diklaim karena penerbitan izin baru memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan penerbitan izin perpanjangan kapal.

[0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2017-060-12.json

Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan

Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan | Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan | Pengakuan tersebut diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar. Proses yang lebih lama tersebut, kata dia, menjadi bagian dari proses due dilligence yang dilaksanakan KKP untuk menerbitkan perpanjangan atau izin baru untuk kapal-kapal.Proses tersebut, juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Datar Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.“Dengan due dilligence, maka kita bisa memastikan (investor) asing tidak dapat masuk dalam perikanan tangkap Indonesia lagi,” ucap dia.Adapun, Zulficar menyebutkan, penerbitan izin yang dilakukan melalui proses due dilligence itu mencakup izin untuk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI).“Karena proses yang komprehensif, tidak heran waktunya juga tidak sebentar. Ini harus dimaklumi oleh semua pemilik kapal. Kita inginnya cepat juga, tapi kan demi kebaikan bersama juga,” tutur dia.Karena due dilligence memerlukan waktu yang tidak sebentar, Zulficar mengatakan, seluruh proses penerbitan izin baru tidak bisa dilaksanakan secara sekaligus. Tapi, proses akan dilakukan untuk pemohon izin baru yang sudah melengkapi syarat administrasi yang ditetapkan.“Kita pastikan izin-izin ini kita akan selesaikan. Due dilligence memakan waktu karena adanya proses kelengkapan. Kita mempercepat, memastikan, agar kapal melaut sesuai dengan proses yang ada,” tambah dia.(baca : Baru 0,97 Persen Perizinan Kapal yang Disetujui KKP, Kenapa Demikian?)  Bersamaan dengan Zulficar, Direktur Eksekuti Pusat Kemaritiman untuk Kemanusiaan Abdul Halim juga berpendapat bahwa perizinan yang diterbitkan KKP sangatlah lambat. Menurutnya, walau sudah ada klaim perbaikan untuk pengurusan perizinan kapal perikanan dari KKP, namun ditengarai hal itu tidak sepenuhnya terjadi.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2017-060-12.json

Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan

Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan | Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan | “Karena di lapangan, hingga kini masih ditemukan fakta ketidakberesan dalam urusan perizinan kapal perikanan milik nelayan dan pengusaha,” ujar dia.Halim menjelaskan, minimnya jumlah izin kapal perikanan yang disetujui berimplikasi terhadap upaya memandirikan usaha perikanan nasional. Terlebih lagi, fakta tersebut mengindikasikan lemahnya fungsi kelembagaan dalam menjalankan prosedur perizinan kapal perikanan, yakni KKP dan Kementerian Perhubungan.  [SEP]

[0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2015-090-03.json

Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit

Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit | Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit | [CLS] Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), ternyata bisa terjangkit penyakit parasiter yang berujung kematian. Seperti apakah?Harimau sumatera merupakan satu-satunya subspesies tersisa di Indonesia yang keberadaannya menghadapi ancaman. Habitatnya yang makin menyempit membuat si loreng ini “terpaksa” mendekati wilayah permukiman masyarakat. Karena, keterbatasan hewan buruan yang bukan hanya satwa liar tetapi juga hewan ternak, akan mempermudah baginya untuk mendapatkan mangsa.Ternyata, semakin mendekatnya harimau pada aktivitas manusia, menunjukkan adanya faktor sakit dan penyakit yang membuat harimau tersebut berperilaku seperti itu. Bahkan, beberapa harimau yang berhasil dievakuasi dari wilayah konflik dan perburuan liar di tiga provinsi yaitu Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Barat diketahui telah terjangkit penyakit.Penyakit parasiter yang disebabkan oleh parasit yang ada di satwa liar, ditemukan juga pada harimau sumatera. “Pada setiap harimau sumatera yang di-rescue, penyakit ini positif ditemukan. Mulai dari investasi ringan hingga berat, sebagaimana hewan lainnya,” ujar Erni Suyanti Musabine, Wildlife Conservation Veterinarian and Wildlife Rescue Unit BKSDA Bengkulu.Padahal, menurut Yanti, penyakit ini diderita juga oleh kucing, anjing, maupun karnivora lainnya. Bahkan, di hutan bisa juga diidap oleh macan dahan maupun kucing hutan. Mengapa demikian? Karena, penyakit parasiter umumnya sering diderita satwa liar, bahkan semua jenis satwa liar dapat terinfeksi parasit, hanya saja jarang sekali berujung kematian. Namun, pada individu harimau sumatera yang hidup di hutan, dari beberapa kasus penyakit parasiter yang ditemukan, telah menyebabkan kematian.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2015-090-03.json

Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit

Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit | Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit | Dikarenakan semua satwa liar yang hidup di hutan selalu terinvestasi parasit, terutama cacing dan ektoparasit, maka standar perawatan medis yang dilakukan setelah rescue adalah pencegahan dan pengobatan penyakit parasiter. Caranya, dengan mengidentifikasi sampel kotoran dan caplak yang ditemukan serta melakukan pemeriksaan preparat ulas darah. Prosedur ini juga berlaku pada harimau yang akan dilepasliarkan ke habitatnya. Sementara, pada harimau yang mati dapat diidentifikasi dari sampel parasit pada saluran cerna, hati, dan paru.Apa yang menyebabkan harimau terjangkit parasit? Menurut dokter hewan ini, parasit yang berasal dari cacing ini ada tiga golongan yaitu nematoda, trematoda, dan cestoda. Penularan parasiter ini bisa melalui lingkungan seperti air minum yang berasal dari sungai atau rawa juga dari satwa mangsa harimau seperti babi yang mengandung cacing pita. Bisa juga, melalui hewan peliharaan seperti anjing dan kucing yang berada di sekitar habitat harimau.Namun, salah satu faktor yang mendukung infeksi cacing dari ringan menjadi berat dikarenakan kondisi fisik harimau yang menurun dan stres. “Harimau yang sempat kami tangani namun mati karena parasit, awalnya terkena jerat. Setelah dilepaskan, tidak berapa lama, harimau tersebut mati dan setelah dibedah ternyata saluran pencernaannya penuh parasit dari tiga golongan cacing tadi yaitu nematoda, trematoda, dan cestoda.”TerjangkitSatwa liar, secara umum memang positif parasit, hanya saja kondisinya ada yang ringan, sedang, dan berat. Kondisi ini tentunya merugikan, karena akan menyebabkan hewan tersebut lemah, dehidrasi, kurus, dan kehilangan nafsu makan.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2015-090-03.json

Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit

Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit | Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit | Pada harimau liar, tanda tersebut dapat dilihat jelas dari batuk atau sesak nafas yang dideritanya. Sebabnya adalah, cacing tersebut sudah menyerang paru. Sedangkan tanda fisik lain yang terlihat adalah harimau tersebut kurus. “Ini terjadi dengan dua harimau yang mati yang telah kami tangani di Bengkulu tahun 2012 dan di Jambi 2011. Harimau tersebut mengidap parasit yang berat sehingga tidak bisa diselamatkan,” ujar wanita yang telah bekerja sebagai wildlife veteriner satu dekade ini. Menurut Yanti, harimau yang terkena parasit ringan maupun sedang bisa sehat kembali. Caranya, saat dilakukan rescue terhadap harimau maka salah satu hal yang dilakukan adalah memberikan obat anti-parasit yang sifatnya mencegah maupun mengobati. “Untuk harimau yang akan dilepasliarkan maka harus bebas parasit, atau paling tidak infeksi parasitnya ringan.”Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit parasit tersebut, bergantung pada jenis cacing dan berat tidaknya penyakit tersebut. “Kasus yang terjadi tahun 2010, hampir tiga bulan penanganannya yang dimulai dari pemeriksaan kotoran dan pengobatan. Namun begitu, semua kembali pada kondisi fisik harimau itu sendiri,” terang Yanti.Sunarto, peneliti harimau dari WWF Indonesia mengatakan, jumlah harimau sumatera saat ini diperkirakan antara 300-350 individu. Harimau ini dapat ditemukan mulai dari hutan bakau pesisir pantai, hutan rawa gambut, hutan dataran rendah, juga hutan pegunungan. Landskap Harimau Prioritas (Tiger conservation Landscape) yang ada di Sumatera Tengah berada di Tesso Nilo, Bukit Tigapuluh, Kampar, Kerumutan, dan Rimbang Baling. “Di areal blok hutan yang luasnya di atas 50 ribu hektar, diperkirakan harimau akan masih bisa dijumpai.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2015-090-03.json

Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit

Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit | Karena Parasit, Harimau Sumatera Bisa Sakit | Hal penting yang harus dilakukan terkait penyelamatan harimau sumatera yang berstatus Kritis (Critically Endangered/CR) ini adalah adanya kerja sama semua pihak. Mulai dari pemantauan populasi, perlindungan habitat, hingga penyadaran publik harus dilakukan. “Mengingat, sekitar 70 persen habitat harimau memang berada di luar kawasan konservasi seperti taman nasional dan cagar alam,” ujarnya. [SEP]

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2020-005-08.json

Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera

Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | [CLS]   Sebagai provinsi yang memiliki badak sumatera, Lampung tidak akan rela bila Dicerorhinus sumatrensis ini hidup dalam ancaman kepunahan.Sebuah rekaman video dari salah satu kamera jebak satwa liar, membuat kening Arif Rubianto sedikit mengernyit. Gerakan objek di video itu jauh berbeda dari biasanya.Sebuah siluet satwa besar berdiam dengan empat kaki dan dua tanduk di bagian kepala terlihat samar. Satwa itu terlihat mengendus. Seakan merasa ada ancaman, ia bergerak mundur, menjauhi kamera jebak hingga menghilang di belantara hutan.Tim ALeRT yang menyaksikan video tersebut meyakini, sosok tersebut adalah badak sumatera liar. Kamera jebak itu terpasang di jalur utama badak sumatera di kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas [TNWK].“Meski agak jauh, kami yakin itu adalah badak. Tetapi, tidak mengikui jalur utama lagi, yang dipasangi kamera jebak,” kata Direktur Aliansi Lestari Rimba Terpadu [AleRT] Way Kambas, Arif Rubianto, Jumat [27/11/2020] petang.Badak sumatera [Dicerorhinus sumatrensis] yang terekam medio Oktober 2020 itu menunjukkan perilaku tidak umum. “Ada yang berbeda, diluar kebiasaannya,” kata Arif.Fakta lapangan ini memberikan kejutan bagi NGO yang bergerak mensurvei badak sumatera tersebut.“Di tahun 2000-an, kamera jebak yang dipasang di jalur utama, biasanya akan menangkap foto atau video badak melintas. Badak masih santai dengan keberadaan kamera jebak. Namun, sekarang sudah sulit,” lanjutnya.Arif mengatakan, badak adalah satwa yang sangat sensitif dengan gangguan [distraction], sekecil apapun. Ketika merasa terancam, badak akan bersembunyi dan menghindar.Baca: Menolak Punah Badak Sumatera, Sumatran Rhino Sanctuary Diperluas [Bagian 1]  Bahkan tanda-tanda sekunder keberadaan badak liar ini menghilang seperti tapak, bekas kotoran, urine, gesekan cula dan bekas lumpur di pohon, hingga bekas tempat tidur.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2020-005-08.json

Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera

Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | “Saat ini, badak sumatera di Lampung sudah mengalami perubahan perilaku dari kondisi normal,” kata Arif.Arif sendiri pernah 10 kali menjumpai badak liar di alam. “Jika masih aman, bisa ketemu.”Perubahan perilaku yang terekam kamera jebak tersebut, kata Arif, menunjukkan fakta dan gambaran bahwa badak liar merasa terancam dan lingkungannya telah berubah.“Badak pun menyesuaikan dengan perubahan itu.”Baca: Menolak Punah Badak Sumatera, Lampung Siap Menjadi Benteng Terakhir [Bagian 2]  Populasi menurunPlt Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas [TNWK], Amri mengungkapkan, badak sumatera berstatus Kritis [Critically Endarged], atau satu langkah menuju kepunahan di alam liar.Amri menambahkan, belum bisa dipastikan berapa jumlah badak liar di hutan ini. Namun, sudah dalam angka memprihatinkan.“Populasinya menurun.”Penurunan disebabkan kerusakan habitat dan perburuan liar oleh pemburu gelap. “Ini yang harus kita upayakan bersama, menjaga badak-badak dari perburuan liar.”Amri mengatakan, pihaknya dengan para mitra rutin mengadakan patroli di kawasan TNWK. “Upaya lain untuk melestarikan badak adalah dengan penangkaran untuk pengembangbiakannya.”Penangkaran ini dilakukan di Suaka Rhino Sumatera [SRS] TNWK. Ada tujuh badak di sini, tiga jantan [Andalas, Harapan, dan Andatu], serta empat betina [Ratu, Bina, Rosa, dan Delilah].“Alhamdulillah, ada dua anak badak yang lahir dari pengembangbiakan semi alami tersebut, yakni Andatu dan Delilah,” kata Amri.Baca: Desa Penyangga TNBBS, Benteng Penyelamatan Badak Sumatera  Upaya lain yang dilakukan pengelola TNWK adalah penanaman sekitar 300 jenis tanaman pakan badak di Restorasi Bambangan Resort Margahayu, Seksi Wilayah II Kuala Penet, TNWK.Tanaman itu adalah ara daun lebar, medang, laban, pulai, kluwih, ketapang, hingga Bendo. “Kondisi habitatnya harus diperbaiki, pakan alami disediakan sebagai upaya peningkatan populasi badak,” kata Amri.

[0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2020-005-08.json

Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera

Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | Keberadaan badak memang sangat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.Arif Rubianto menambahkan, manfaat langsung yang didapatkan dari kehadiran badak adalah sebagai penebar benih tumbuhan. “Dengan begitu keseimbangan alam terjaga.”Kemudian, jika masih ada badak di hutan, kawasan itu memiliki nilai konservasi sangat tinggi. Hal ini berpengaruh dengan geliat perekonomian, bisa dimanfaatkan untuk wisata konservasi, penelitian, dan pendidikan.“Karena badak sumatera tidak ditemukan di negara lain, hanya di Indonesia, di Sumatera khususnya di Lampung, dan di Kalimantan,” kata Arif.Baca juga: Marcellus Adi Riyanto: Dedikasi Dokter Hewan untuk Badak Sumatera  Kejahatan transnasionalUpaya perlindungan badak sumatera dari kepunahan ditanggapi serius oleh jajaran Polda Lampung.Letak geografis, Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera ke Pulau Jawa, menjadikan provinsi ini sebagai “arena tempur” para penyelundup dan pemburu satwa liar.Tercatat, Ditrkrimsus Polda Lampung bersama petugas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan [TNBBS] mengungkap satu kasus penjualan cula badak sumatera pada November 2018 di Krui, Kabupaten Pesisir Barat.Barang bukti yang disita berupa satu cula badak sumatera berukuran 28 sentimeter dengan berat 200 gram. Cula ini dijual seharga Rp4 miliar.Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad [Pandra] mengatakan, kejahatan terhadap badak sumatera merupakan kejahatan transnasional.“Ini sangat serius, sama seperti terorisme.”Dalam hal ini, Pandra menambahkan, Polda Lampung bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penindakan dan pencegahan penjualan satwa atau bagian tubuh satwa dilindungi.“Lampung daerah seksi, menjadi jalur penyelundupan satwa liar dilindungi maupun bagian tubuhnya. Sekarang ini, banyak satwa liar yang asalnya dari Indonesia.”

[0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2020-005-08.json

Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera

Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | Pandra menambahkan, ancaman hukuman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah jelas.“Ini adalah transnasional crime, bahkan yang karena kelalaiannya pun pelaku dihukum berat. Ini bukti keseriusan penegakan hukum terhadap kelestarian satwa.”  Perlu edukasiDalam kasus penjualan cula badak tersebut, empat pelaku divonis pidana penjara. Para terdakwa adalah tiga warga Bengkulu dan satu orang Babinsa Kodim 0408 Bengkulu Selatan.Tiga warga sipil tersebut adalah A Manap yang divonis 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan penjara. Kemudian Ruslan dan Isranto yang divonis 1 tahun 8 bulan penjara, denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan penjara.Sedangkan Sertu Mustafa divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 5 bulan, denda sebesar Rp500.000 subsider 1 bulan kurungan.Pandra menuturkan, kebanyakan pelaku yang memperdagangkan cula badak maupun gading gajah adalah warga dengan tingkat perekonomian rendah.“Mereka mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang.”Dia menjelaskan, para pelaku yang telah diungkap hanya sebagai eksekutor, baik itu pemburu maupun pedagang. “Di belakang mereka ada yang mendanai, memfasilitasi, memberikan akses dan informasi sesat untuk mendapatkan uang secara instan.”Sebagai upaya preventif, perlu adanya edukasi khusus bagi masyarakat yang tinggal di lokasi dekat kawasan hutan.“Supaya tidak ada lagi perburuan liar, bukan hanya penindakan, tapi juga harus ada pembelajaran, edukasi mengenai satwa liar. Jadi, tidak ada lagi cukong yang bisa mempengaruhi,” jelasnya.  Perhatian khusus Status badak sumatera yang sangat terancam menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dengan diterbitkannya Rencana Aksi Darurat [RAD] Penyelamatan Badak Sumatera yang ditetapkan Dirjen KSDAE Wiratno melalui surat keputusan nomor SK.421/KSDAE/SET/KSA.2/12/2018, pada 6 Desember 2018 lalu.

[0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2020-005-08.json

Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera

Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, dalam pernyataan yang disampaikannya pada perayaan Hari Badak Sedunia dan peresmian perluasan Suaka Rhino Sumatera [SRS] II Way Kambas, pada 30 Oktober 2019, mengatakan turunan RAD Penyelamatan Badak Sumatera bisa diterapkan menjadi Surat Keputusan Gubernur Lampung.Terkait satwa bercula dua tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim [Nunik] mengatakan, pelaksanaan perlindungan satwa liar dilindungi sebenarnya ada di tangan pemerintah pusat.Ini berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.“Pemprov Lampung tentu saja tidak lepas tangan. Kami turut membantu upaya-upaya perlindungan melalui beberapa aktivitas,” kata Nunik.Kegiatan itu di antaranya, patroli di wilayah/desa penyangga dan sosialisasi atau penyadartahuan kepada masyarakat.“Sehingga, informasi awal terkait perburuan satwa liar dapat diketahui dan bisa langsung ditindaklanjuti bersama pengelola taman nasional,” jelasnya.Program yang saat ini berjalan, lanjut Nunik, adalah survei potensi badak sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan [TNBBS] oleh Balai Besar TNBBS bersama mitra.“Jika ditemukan akivitas badak sumatera di wilayah tersebut, kedepan Pemprov Lampung akan mendorong terwujudnya intensive management zone agar habitatnya lebih terplihara.”  Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan, sepanjang sepengetahuannya belum ada usulan baik itu peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang secara khusus bicara isu perlindungan dan penyelamatan badak sumatera.“Setahu saya belum ada, tapi nanti saya cek lagi,” katanya.Pun begitu, Wahrul menambahkan, badak merupakan satwa kharismatik yang harus dipertahankan dan dilindungi total oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.“Badak ini kan satwa langka, di Lampung masih ada badak, di daerah lain belum tentu ada.”

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2020-005-08.json

Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera

Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | Kisah Badak Bercula Dua, Melawan Punah di Provinsi Gerbang Sumatera | Wahrul mengatakan, DPRD Lampung dan Komisi II yang membidangi isu lingkungan siap mendukung jika pemerintah benar-benar serius menangani badak sumatera.“Kami siap mendorong regulasinya, bisa pergub, bisa perda. Tetapi, Pemerintah Provinsi Lampung harus benar-benar serius melakukannya.”Sejauh ini, kata Wahrul, lokasi hutan tempat badak sumatera berada, berdekatan dengan permukiman masyarakat, seperti di TNBBS Tanggamus, TNBBS Liwa, dan TNWK.“Sehingga, pemerintah harus fokus menyelamatkannya. Kami akan mendukung jika ada usulan regulasi dari pemerintah,” tegasnya. * Tri Purna Jaya, jurnalis KOMPAS.com [Kontributor Lampung]. Artikel ini didukung Mongabay Indonesia.   [SEP]

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2013-026-02.json

Apa Kabar Kelembagaan REDD+?

Apa Kabar Kelembagaan REDD+? | Apa Kabar Kelembagaan REDD+? | [CLS] “Mudah-mudahan sebelum akhir Juni sudah diterbitkan. Bagaimana bentuknya, itu Presiden,” kata Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4 sekaligus Ketua Satgas REDD+, kala saya menanyakan perkembangan kelembagaan REDD+, awal Mei 2013. Menurut dia, peraturan Presiden mengenai kelembagaan REDD+ sudah pembahasan tahap akhir.Tak kurang tiga kali perpanjangan tugas Satgas REDD+, tetapi lembaga ini belum juga terwujud. Kuat dugaan terjadi tarik menarik kepentingan. “Tugas berat, jadi saling menghindar, tidak ada tarik menarik,” ucap Kuntoro.Pernyataan inipun diamini Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan. Menurut  Zulkifli, menyatukan pendapat dari masing- masing lembaga bukan pekerjaan mudah. Saat itu, dia memperkirakan akhir Juni sudah terbentuk. “Iya, kita tunggu akhir Juni ini.” Zulkili ingin kelembagaan REDD+ ini mandiri dan independen. “Boleh ya kerjakan Kemenhut, tapi yang monitor itu lembaga independen,” katanya.Pada 30 Juni 2013, hari terakhir masa kerja Satgas REDD+. Lembaga ini mendapat mandat mengurus pembentukan kelembagaan REDD+ plus kerja-kerja penting lain seperti penyusunan measurement, reporting, and verification (MRV), one map dan review perizinan.Akhir Juni 2013, pada workshop internasional The Tropical Forest Alliance 2020 di Jakarta, SBY juga menyatakan, dalam waktu dekat Indonesia, akan memiliki badan REDD+ independen. Menurut SBY, lembaga ini  akan dilengkapi sistem pengukuran , pelaporan dan verifikasi canggih (MRV), dan instrumen pendanaan internasional.  Agus Purnomo, Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim pada 2 Juli 2013,  pun menyampaikan, lembaga REDD+ akan keluar pekan itu.

[0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2013-026-02.json

Apa Kabar Kelembagaan REDD+?

Apa Kabar Kelembagaan REDD+? | Apa Kabar Kelembagaan REDD+? | Kini sudah pertengahan Juli 2013. Satgas REDD+ sudah tak ada. Namun, lembaga pendanaan REDD+ juga produk-produk lain seperti MRV sampai one map, belum ada yang selesai.  “Semua belum selesai, MRV belum kelar, One Map belum kelar. Penyelesaian konflik belum ada, review perizinan belum juga…,” kata Deddy Ratih, Pengkampanye Bioregion dan Tata Ruang Eksekutif Nasional Walhi, kepada Mongabay, Kamis (11/7/13).Mengapa lembaga REDD+ seakan sulit terbentuk? Menurut Deddy, ini indikasi dari beberapa hal seperti ketidaksiapan, tarik menarik kepentingan maupun tak ada formulasi tugas, fungsi pokok yang tepat. Sekaligus ‘kegalauan’ landasan hukum lembaga itu sendiri. Bukan itu saja, proses pembentukan lembaga ini juga terkesan tertutup. “Ga ada sama sekali informasi ke publik, dibuat diam-diam….”Namun, kata Deddy, lembaga REDD+ bukanlah obat segala ‘penyakit’ dalam membenahi tata kelola hutan di negeri ini. “Persoalan tenurial dan penatabatasan kawasan hutan tidak bisa diselesaikan dengan REDD+. Terbukti keberadaan satgas REDD+ selama ini tidak mampu mengatasi hal itu.”Walhi, katanya, dari awal lebih mendukung upaya mitigasi dan adaptasi yang komprehensif. REDD+ hanya satu bagian dari mitigasi. Jadi, jangan sampai efektivitas mitigasi melalui REDD+, terlebih secara khusus membentuk kelembagaan REDD+,  seolah-olah model mitigasi lain tak penting.Ungkapan tak jauh berbeda dari Teguh Surya, Greenpeace. Menurut dia, kelembagaan REDD+ salah satu tujuan yang harus dicapai dalam letter of intent (LoI) dengan bantuan dana US$30  juta.Keterlambatan-keterlambatan yang terjadi dari waktu ke waktu, ujar dia,  merupakan bukti birokrasi buruk, dan kementerian tak terpimpin di bawah Presiden. “Ini menjadi hambatan serius dalam memenuhi komitmen RI.”

[0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2013-026-02.json

Apa Kabar Kelembagaan REDD+?

Apa Kabar Kelembagaan REDD+? | Apa Kabar Kelembagaan REDD+? | Kondisi ini, kata Teguh, bisa juga sebagai cerminan penyelamatan hutan dan gambut tidak menjadi prioritas pemerintah.  Jadi, terbentuk atau tidak lembaga REDD+,  kerja-kerja penyelamatan hutan maupun lahan gambut harus tetap diteruskan.  “Penyelamatan hutan atau gambut tak bisa bergantung pada lembaga  REDD+.  REDD+ hanya satu alat,  masih banyak inisiatif lain yang harus diperkuat.”Pada tahun 2010, SBY mendirikan Satgas REDD+ bermitra dengan Norwegia. Misi Satgas ini, mempersiapkan lembaga yang relevan untuk implementasi REDD+ dan meningkatkan tata kelola hutan dan lahan gambut di Indonesia. Ia telah beberapa kali mengalami perpanjangan masa kerja demi mengejar penyelesaian tugas-tugas. Sampai pada masa tugas yang berakhir 30 Juni 2013, tugas-tugas pun belum selesai… [SEP]

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2017-053-10.json

Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya?

Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? | Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? | [CLS]   Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo pada 25 April 2017 lalu. Isinya, perihal implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.17/MENLHK/-SETJENKUM.1/2/2017 di Provinsi Kalimantan Barat.Dalam surat itu, Cornelis melaporkan, sebelum dua peraturan tersebut diterbitkan, telah ada 43 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, khususnya hutan tanaman industri. Bahkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengeluarkan izin, mengacu tata ruang kawasan hutan sesuai peruntukannya. Perusahaan-perusahaan itu juga mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.Cornelis juga menuliskan, perusahaan-perusahaan tersebut masih beroperasi, mengacu pedoman pelaksanaan yang telah diterbitkan pemerintah. Namun, akan terkena dampak dari dua aturan baru yang diterbitkan belakangan. Surat tiga lembar tersebut ditembuskan juga ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Badan Restorasi Gambut, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, Marius Marcellus, membenarkan surat tersebut. “Surat itu hanya meminta arahan lebih lanjut Presiden. Ada pertentangan aturan yang sempat menimbulkan reaksi.” Baca: Kena Sanksi Administrasi, Seluruh Operasi PT. MPK di Sungai Puteri Harus Setop Marius meluruskan adanya anggapan bahwa Kalbar tidak mendukung program restorasi gambut di Indonesia. Dia meminta semua pihak memandang permasalahan ini dengan jernih, tidak parsial. Surat itu juga bukan merupakan sikap tidak merespon positif itikad pemerintah untuk penataan pengelolaan sumber daya alam.

[0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125]

2017-053-10.json

Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya?

Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? | Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? | Kata dia, PP 57 Tahun 2016 di dalam pasalnya menyatakan, bagi perusahaan yang sudah mengantongi izin dapat terus lanjut dengan memperhatikan water management (pengelolaan air). Sehingga tidak terjadi kebakaran di lahan gambut. Namun, kemudian keluar lagi aturan dari KLHK, yang di dalam pasalnya tidak ada penjabaran lebih lanjut. “Ini yang menjadi persoalan. Pasalnya, teman-teman di HTI sudah membangun industri,” katanya.Walau dalam peraturan disebutkan juga, untuk konsesi yang sebagain besar lahannya masuk kawasan gambut, akan dicarikan lahan pengganti. “Masalahnya dimana? Kalbar kan semuanya gambut,” tukas Marcel.Mestinya, kata dia, peraturan pemerintah dan turunan pelaksanaannya harus sejalan. Fakta di lapangan, tidak sedikit perusahaan-perusahaan HTI yang sudah melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan, salah satunya mendapat penghargaan dari KLHK. Dia menyontohkan: Alas Kusuma.Pemda Kalbar juga telah menganalisa dampak jika perusahaan-perusahaan tersebut hengkang. Salah satunya, 20 ribu warga akan kehilangan mata pencaharian. Jumlah itu didapat dari delapan perusahaan HTI yang ada. Akibatnya, sebut dia, Alas Kusuma telah mengurangi kegiatan operasional karena regulasi yang tidak sinkron ini.Konsep Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), paling ideal menjawab permasalahan gambut di Kalbar. KEE mempunyai prioritas di areal kubah gambut. Untuk kubah gambut yang belum beralih fungsi tutupan lahannya, mutlak harus dikonservasi. Sedangkan yang sudah mengantongi izin, bisa diteruskan hingga batas izin berakhir, dengan pengaturan air yang ketat. “Industri kehutanan di Kalbar, hadir tanpa dana perbankan sebagai pembiayaan. Mereka pakai dana cash untuk membangun,” kata Marcel.  Preseden buruk

[0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125]

2017-053-10.json

Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya?

Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? | Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? | Walhi Kalimantan Barat menanggapi surat itu sebagai sikap Gubernur Kalbar, Cornelis, yang secara terbuka melawan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Ini preseden buruk bagi perlindungan dan perbaikan tata kelola ekosistem rawa gambut di Indonesia,” kata Anton P. Widjaya, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat.Sikap perlawanan tersebut, menempatkan kepentingan korporasi dan devisa negara dari kegiatan merusak ekosistem rawa gambut lebih penting dari pada inisiatif perlindungan dan perbaikan tata kelolanya, khususnya di Kalimantan Barat. “Kami meminta Pemerintah Daerah Kalimantan Barat tidak menutup mata fakta bahwa rezim keterlanjuran izin-izin konsesi kebun kayu berkontribusi terhadap penghancuran lingkungan hidup di Kalimantan Barat,” ujar Anton.Pemerintah Daerah Kalimantan Barat harus menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan pembenahan tata kelola SDA khususnya sektor kehutanan dan perkebunan. Juga,  upaya penegakan hukum yang tengah dijalankan pemerintah dan berbagai komitmen Presiden Joko Widodo lainnya. Seperti, moratorium dan pemulihan ekosistem gambut.Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/-SETJENKUM.1/2/2017 adalah tindakan kongkrit negara mewujudkan perlindungan dan perbaikan ekosistem rawa gambut terdegradasi di seluruh wilayah Indonesia.“Peraturan tersebut bersifat mandatori, mengikat seluruh pemangku kepentingan dibawahnya untuk menjadi implementor, mengawal, jika diperlukan memaksa sanksi pidana,” paparnya.  Dalam kasus Kalbar, hanya 15 perusahaan yang berada di gambut dari  47 IUPHHK-HTI. Jadi, surat gubernur tersebut hanya mewakili segelintir pihak. “Seharusnya Pemprov Kalbar melakukan revitalisasi izin HTI, bukan melawan kebijakan penyelamatan gambut,” cetus Muhammad Lutharif, dari Eyes of Forest Kalimantan Barat.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.4285714328289032, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548]

2017-053-10.json

Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya?

Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? | Gubernur Kalimantan Barat Bersurat ke Presiden Jokowi Perihal “Investasi” di Gambut, Maksudnya? | Sebelum PP 57 terbit, Menurut Lutharif, korporasi kehutanan seperti Asia Pulp and Paper (APP Grup) dan April Grup pada tahun 2013 dan 2014 telah meluncurkan komitmen Kebijakan Konservasi. APP meluncurkan Forest Conservation Policy (FCP) dan APRIL meluncurkan Sustainable Management Forest Policy (SMFP). Dua kebijakan tersebut berkomitmen mematuhi hukum Indonesia, melindungi dan melestarikan gambut, selain mereka juga berkomitmen menghentikan penebangan hutan alam hingga 2019 dan 2020.Selain industri kehutanan, industri perkebunan kelapa sawit juga meluncurkan komitmen sama. Korporasi Asian Agri, Wilmar, GAR, Salim dan Sinarmas juga menerbitkan komitmen menyelamatkan gambut dan mematuhi hukum Indonesia. Saatnya mereka semua konsisten dengan komitmen-komitmen tersebut.Di dunia global, bahkan korporasi kehutanan dan sawit telah mengkampanyekan bahwa mereka telah berubah dan berjuang mematuhi hukum Indonesia dan menyelamatkan gambut. “Faktanya, ketika Pemerintah Indonesia meminta mereka mematuhi hukum untuk menyelamatkan gambut, mengapa korporasi malah tidak patuh,” ungkapnya.Pemerintah harus mengambil tindakan tegas kepada seluruh jajaran pejabat dibawahnya baik pusat maupun daerah yang melakukan perlawanan. Atau, menghambat target perlindungan dan pemulihan gambut akibat karhutla yang terjadi.“Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus menegur keras dan menertibkan jajarannya yang tidak menjalankan PP 57 dengan konsisten,” tandasnya.   [SEP]

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204]

2022-027-16.json

Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo

Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo | Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo | [CLS]      Sepuluh anggota Klub Indonesia Hijau (KIH) Regional 012 Malang menyusuri Kaldera Tengger dengan sepeda motor Juli lalu. Dingin membekap tubuh saat melintasi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).Kaldera Tengger, secara administratif di Kabupaten Probolinggo, dan Pasuruan ini merupakan bentang alam vulkanik lautan pasir dengan beberapa kerucut vulkanik meliputi Gunung Bromo (2.392 mdpl), Gunung Batok (2.440 mdpl), Gunung Kursi (2.581 mdpl). Lalu, Gunung Widodaren (2.614 mdpl), dan Gunung Watangen (2.601 mdpl).Kaldera Tengger terbentuk dari Gunung Bromo Purba, membentang selebar 16 kilometer. Aktivitas vulkanik Tengger diperkirakan mengalami aktivitas besar-besaran sekitar 820.000 tahun. Ia terdiri atas lima stratovolcanoes yang saling tumpang tindih, masing-masing dipotong sebuah kaldera. Saat ini, hanya Bromo yang menunjukkan aktivitas vulkanik.Lautan pasir dan hijau padang savana membentang. Kabut menyapa saat rombongan pegiat lingkungan menelusuri kawah purba Bromo. Purnawan Dwikora Negara, Ketua KIH Regional 012 Malang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang mengatakan, lokasi ini merupakan kawah purba Bromo. Kawasan suci bagi Masyarakat Adat Tengger. “Tampat sakral dunia dewa,” katanya.Masyarakat Tengger, menyebut kaldera itu tanah hila-hila. Sesuai keyakinan Masyarakat Sdat Tengger yang menganut Buddha Jawa Sanyata diyakini sebagai tempat roh menuju ke surga. Menuju tanah hila-hila, harus melintasi kutukan. “Kutukan itu berupa pohon dan batu besar, peninggalan megalitikum. Tempat menaruh dupa,” katanya.  Masyarakat Adat Tengger meyakini, kutukan merupakan batas dunia sakral atau suci dengan dunia manusia. Kutukan menjadi pintu gerbang menuju tanah hila-hila. Hila-hila itu di Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang; Cemoro Lawang, Kecamatan Ngadisari, Kabupaten Probolinggo; Pakis Bincil, Wonokitri, Kabupaten Pasuruan; dan Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25]

2022-027-16.json

Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo

Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo | Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo | Saat melintas kutukan, katanya, Masyarakat Adat Tengger harus berpamitan, sopan, dan menjaga ucapan. Kalau melanggar, mereka akan dikutuk atau dihukum.Tumari, pemuka adat Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang mengatakan, kutukan jadi tempat suci dan sakral. Setiap orang yang melintas diminta menjaga sikap dan ucapan, terutama saat memasuki watu gede atau batu besar.“Jangan bilang dingin, akan betul-betul kedinginan. Juga jangan mengucapkan nyasar, nanti nyasar betulan. Sering kejadian seperti itu,” katanya.Masyarakat Tengger tetap menjaga sikap dan ucapan saat melintas di Kutukan. Kalau mendapat kesulitan, katanya, mereka berdoa dan meminta izin agar diberi kelancaran.  Kawah candradimukaDalam mantra Mbah Dukun, katanya, menyebut sebagai kawah candradimuka atau tempat penyeberangan arwah. Kalau ada hajatan, entas-entas atau selamatan arwah leluhur memakai ayam dan bebek sebagai persembahan di tanah hila hila. Ayam dan bebek setelah dimantrai dilempar ke tanah hila hila.“Menurut keyakinan kami, arwah menyeberangi kawah candradimuka dengan bebek atau ayam,” katanya.Sebelum upacara Yadnya Kasada, pemuka umat Buddha Jawa Sanyata memimpin doa membuka pintu tanah hila hila. Setelah itu, warga diperbolehkan melintasi tanah hila hila. Kalau Masyarakat Tengger nekat melintas sebelum dibuka Mbah Dukun, upacara bakal sia-sia.Kemudian lanjut dengan upacara mengambil air suci di Gua Widodaren di Gunung Widodaren dari air menetes dari stalaktit dan stalagmit. “Ada isyarat. Jika doa dikabulkan air yang menetes banyak. Jika belum dikabulkan air yang menetes sedikit,” katanya.Mereka biasa berjalan kaki dari Ngadas ke Widodaren sekitar 1,5 jam. Masyarakat Tengger juga mengambil air suci di sini setiap Jumat Legi. Sembari membawa sesaji sebagai wujud syukur berupa lima nasi lengkap dengan lauk, kue dan kopi. “Pulangnya membawa air dari Gua Widodaren.”  

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6666666865348816]

2022-027-16.json

Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo

Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo | Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo | Menurut legenda Masyarakat Adat Tengger, Rara Anteng dan Jaka Seger sebagai leluhur Tengger secara kultural. Setelah menikah, Rara Anteng dan Jaka Seger tak kunjung dikarunia anak. Keduanya berjanji memberikan tumbal anak bungsu ke kawah Bromo. Keduanya terlanjur menyanyangi anak bungsu atau anak ke-25 bernama Dewa Kusuma. Keduanya tak rela mengorban Kusuma ke kawah Bromo dan mereka sembunyikan.“Pada kisah itu, gunung purba Bromo, lidah api sampai Penanjakan di Pasuruan,” kata Purnawan. Lantas Dewa Kusuma bersedia berkorban demi keselamatan warga desa yang kini disebut sebagai Masyarakat Adat Tengger.Dari dalam kawah, suara Dewa Kusuma meminta suguhan berupa segala bentuk hasil bumi.Sesaji sesuai permintaan Raden Dewa Kusuma, katanya, berupa sayur-sayuran antara lain kentang, bawang prei, dan kubis. Sesaji dilabuhkan ke kawah Bromo. Suguhan ini, kini disebut sebagai ritual Yadnya Kasada yang berlangssung setiap Kasada hari ke-14 dalam penanggalan Masyarakat Tengger.“Petani menjadi pekerjaan suci bagi Masyarakat Tengger. Ada siklus, tanah ditanami sayuran, dimantrai Pak Dukun, hasil bumi dilabuh ke kawah Bromo,” ujar Purnawan yang meneliti Masyarakat Tengger.Masyarakat menggantungkan hidup ke pertanian. Sekaligus menjaga budaya dan tradisi dari leluhur secara turun temurun.Arwah 25 anak Roro Jonggrang dan Joko Seger, kata Purnawan, diyakini Masyarakat Adat Tengger menempati Gunung Pananjakan, Bromo, Semeru, Batok, Widodaren, bebatuan dan sumber air. Tempat itu dikeramatkan Masyarakat Tengger.“Jika ditarik garis imajiner, garis magis saling terhubung itu melingkat, kawasan yang diayomi leluhur. Tengger atau tengering budi luhur (tanda budi luhur),” kata Purnawan.Mereka memuja kawasan itu, juga sebagai penanda sekaligus penghormatan.  ***

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408]

2022-027-16.json

Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo

Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo | Menelusuri Kawah Purba Gunung Bromo | Kaldera Tengger berada pada ketinggian 750–2.581 mdpl seluas 5.250 hektar. Dinding kaldera mengelilingi lautan pasir sangat terjal dan kemiringan lereng 60 meter sampai 800 meter dengan ketinggian berkisar 120 meter sampai 130 meter. Batuan vulkanik dasar kaldera Tengger terdiri atas, pasir vulkanik Tengger, kerikil vulkanik, dan batuapung.Kaldera Tengger merupakan gunung purba berukuran raksasa yang hancur berulang kali akibat aktivitas erupsi. Gunung api ini mengeluarkan material letusan ketika masih aktif.Mulyadi dalam jurnal The Sand Sea and Other Caldera Formation in Bromo-Tengger Complex East Java menyebut, sejarah Pegunungan Tengger mulai 1,4 juta tahun lalu. Berdasarkan catatan sejarah, letusan dan kegiatan vulkanik Bromo tercatat sejak 1804.Agus Hendratno dari Departemen Geologi, Universitas Gadjah Mada dalam penelitian berjudul “Kajian eko-geologi kaldera Tengger sebagai sumberdaya geowisata dan geological site heritage” mengatakan, endapan piroklastik Kaldera Tengger tersusun atas klastika dari bom vulkanik, lapili, dengan matrik yang sangat pekat dari pasir-pasir vulkanik. Butir pasir berbentuk butir runcing dan agak runcing.“Susunan vertikal endapan vulkanik di kaldera Tengger merupakan fenomena kegunungapian yang sangat menarik, eksotik, dan spesifik pada suatu tipe gunungapi yang membentuk kerucut sinder dalam kaldera,” tulis Agus. [SEP]

[0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408]

2015-026-17.json

Hutan Tropis Sumatera Masuk Warisan Dunia, Tapi Perambahan Terus Saja Terjadi di Leuser

Hutan Tropis Sumatera Masuk Warisan Dunia, Tapi Perambahan Terus Saja Terjadi di Leuser | Hutan Tropis Sumatera Masuk Warisan Dunia, Tapi Perambahan Terus Saja Terjadi di Leuser | [CLS] Tiga kawasan Taman Nasional di Sumatera yang termasuk Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) UNESCO, digolongkan dalam kriteria Warisan Dunia dalam Bahaya (List of World Heritage in Danger). Ketiga kawasan konservasi tersebut adalah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).Kawasan yang mencakup  area seluas 2,5 juta hektar ini, menjadi sorotan dunia karena berbagai aktivitas ilegal seperti perambahan, illegal logging, perburuan satwa liar, dan rencana pembangunan jalan dalam kawasan yang terus berlangsung.Sebagai contoh, salah satu kerusakan terparah kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) adalah yang berada di Provinsi Aceh. Kawasan TNGL  yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues rusak karena pembukaan lahan pertanian dan perkebunan yang tidak terkendali. Padahal keberadaan kawasan TN penting dari sisi jasa lingkungan dan perlindungan ekosistem.Dari total luas kawasan TNGL di Kabupaten Aceh Tenggara seluas 376.104 hektar kerusakan telah mencapai 10.000 hektar. Sedangkan di Kabupaten Gayo Lues dari total luas kawasan 240.304 hektar kerusakan mencapai 2.500 hektar.Kerusakan Taman Nasional Gunung Leuser Tak TerkendaliMencermati kerusakan yang terjadi, Kamis (17/9) puluhan Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) dari sejumlah perguruan tinggi di Aceh, melakukan unjukrasa di Kantor Gubernur Aceh dan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).Dalam unjukrasa tersebut mereka menilai kerusakan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)  di wilayah Aceh semakin tak terkendali. Bahkan, bentang hutan hujan tropis tersebut semakin sulit di pertahankan karena kegiatan pelanggaran hukum yang terus terjadi berlangsung tanpa upaya serius untuk menghentikannya.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2015-026-17.json

Hutan Tropis Sumatera Masuk Warisan Dunia, Tapi Perambahan Terus Saja Terjadi di Leuser

Hutan Tropis Sumatera Masuk Warisan Dunia, Tapi Perambahan Terus Saja Terjadi di Leuser | Hutan Tropis Sumatera Masuk Warisan Dunia, Tapi Perambahan Terus Saja Terjadi di Leuser | “Secara kasat mata dapat dilihat, laju kerusakan Taman Nasional Gunung Leuser saat ini terus meningkat, baik karena kegiatan illegal logging maupun pembukaan lahan oleh masyarakat untuk lahan pertanian,” sebut M Ikbal salah pengunjuk rasa dari unsur Mapala menjelaskan.“Bisa dipastikan, sebagian besar satwa yang diperdagangkan secara illegal baik itu di Aceh maupun di Sumut berasal dari TNGL. Jika ini terus dibiarkan dapat dipastikan TNGL, kawasan bentang hutan tropis dunia, hanya akan tinggal nama.”Rencana pembukaan jalan yang melewati kawasan TN pun dikuatirkan akan semakin menurunkan kualitas lingkungan. Sebagai dampak yang muncul bencana alam yaitu banjir dan tanah longsor akan semakin sering terjadi di wilayah rawan seperti Provinsi Aceh.“Kami mendesak Gubernur Aceh tidak mengeluarkan izin Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah ekosistem Gunung Leuser, termasuk segera mencabut izin perusahaan yang merusak TNGL,” ungkap Nabay, perwakilan Mapala Universitas Teuku Umar Aceh Barat menambahkan.Menurut Nabay, pihaknya mendukung segala upaya penegakan hukum terhadap para cukong kayu dan pelaku perambahan di TNGL, termasuk cukong kayu, pelaku perambahan dan para pejabat yang membuka perkebunan di dalam kawasan TN.Secara terpisah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menyoroti peran dari Pemda Aceh yang minim dalam menyetop kerusakan yang terus terjadi saat ini. Walhi Aceh mengkritik cara kerja Pemda yang hanya pandai melahirkan kebijakan menjaga hutan, namun lemah dalam implementasi kebijakan yang telah di keluarkan di tingkat lapangan.“Sebagian besar hutan Aceh, termasuk TNGL telah beralih fungsi menjadi kebun. Kebijakan untuk penyelamatan hutan cukup banyak di buat, tapi tidak satupun kebijakan tersebut di jalankan,” jelas M. Nur, Direktur Eksekutif Walhi Aceh menyebutkan. [SEP]

[0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2023-004-08.json

Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang

Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang | Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang | [CLS]        Putusan Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Pemerintah Konawe Kepulauan (Konkep) tak jadikan pulau kecil Wawonii sebagai kawasan pertambangan. Pemerintah Konkep pun diminta segera jalankan putusan Mahkamah Agung dan hentikan segala aktivitas pertambangan.Keputusan itu tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022 pada 28 Desember lalu. Putusan ini mengabulkan permohonan keberatan hak uji materi 29 warga yang disebutkan menggarap lahan pertanian di lima desa, yakni, Sukarela Jaya, Sinaulu Jaya, Roko-roko, Dompo-dompo, Sinar Masolo, di Kecamatan Wawonii Tenggara.Mando Maskuri, aktivis lingkungan muda asal Desa Roko-roko, Wawonii Tenggara, senang saat dengan putusan Mahkamah Agung itu. Aktivitas pertambangan di Wawonii, katanya,  akan hilangkan ruang hidup mereka dari air, tanah, dan sumber daya lain.“Tambang ini kan rakus tanah, rakus air, rakus segala hal,” katanya.Adapun obyek hak uji materiil Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 36 Perda Konkep Nomor 2/2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Konawe Kepulauan Tahun 2021–204. Pada pokoknya dalam aturan itu, memasukkan peruntukan kawasan pertambangan dan energi di Wawonii Tenggara.Mahkamah Agung  memutuskan, pasal dalam Perda RTRW Konkep 2/2021 itu bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  atau diubah ke UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.Pendapat Mahkamah Agung,  obyek permohonan bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Perda RTRW Konkep 2/2021 juga dinyatakan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya,  Bupati Konkep dan DPRD Daerah Konkep diperintahkan merevisi Perda RTRW Konkep 2/2021.Putusan perkara ini diperiksa Hakim Ketua Irfan Fachrudin, hakim anggota masing-masing Yosran, Sudaryono dan panitera pengganti Maftuh Effendi. 

[0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0]

2023-004-08.json

Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang

Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang | Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang | Baca juga: Kala Warga Wawonii Tolak tambang Terjerat Hukum, KKP Temukan Pelanggaran Perusahaan  Segera jalankan putusan Mahkamah AgungDenny Indrayana, Ketua Tim Kuasa Hukum Masyarakat Wawonii, dalam keterangan pers mengatakan, izin usaha pertambangan harus dicabut. “Pemerintah harus sesegera mungkin mengeksekusi putusan itu,” katanya.“Ini berkah,” kata Muhammad Jamil, dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional.Namun, katanya,  masih ada pekerjaan rumah yang jadi pertarungan sesungguhnya yakni eksekusi keputusan.Warga bersama koalisi organisasi masyarakat sipil, katanya,  harus membangun konsolidasi gerakan rakyat untuk mengawal eksekusi putusan.Pemerintah daerah harus mencabut dan mengeksekusi sesuai perintah Mahkamah Agung. Dalam proses eksekusi, polisi harus turun melakukan pengamanan, bukan pengawalan.“Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia yang terdapat pertambangan di pulau kecil,” ujar Jamil.Dia khawatir,  pertambangan di pulau-pulau kecil seperti Wawonii ini merusak sumber daya alam dan sumber daya air tawar, memicu ‘genosida ekologi’–warga tidak bisa ke mana-mana, bahkan jadi pengungsi.Masyarakat, katanya, rentan terdampak kerusakan ekosistem antara lain di kawasan pesisir hingga mencemari laut.“Sepakat itu direvisi…revisi RTRW merupakan prioritas yang wajib dilakukan Pemkab Konkep,” kata Sahrina Safiudin, dosen hukum lingkungan Universitas Halu Oleo. Baca juga: Cerita Warga Menanti Wawonii Terbebas dari Pertambangan Perintah Mahkamah Agung, katanya, revisi Perda RTRW Konkep 2/2021. Putusan itu jelas, katanya,  tidak ada multitafsir. Dengan putusan hukum ini, katanya, Perda RTRW itu sudah tak memiliki kekuatan hukum. Kalaupun pemerintah daerah tak merevisi, ketentuan tetap berstatus ilegal. Pertambangan tidak boleh ada.

[0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0]

2023-004-08.json

Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang

Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang | Menanti Eksekusi Putusan Mahkamah Agung soal RTRW Pulau Wawonii Tak Boleh Ada Tambang | Apabila Pemkab Konkep tidak segera menjalankan perintah Mahkamah Agung, katanya, bisa digugat. Secara konstruksi hukum, katanya, pengaturan pengelolaan lingkungan hidup atau sumber daya alam, diatur dalam dua hal sebagai HAM dan instrumen pembangunan.Sebelumnya, Sahidin, perwakilan masyarakat Wawonii merasa heran tentang penerbitan Perda RTRW Konkep yang membolehkan tambang masuk. Padahal, jelas dalam UU dan Perda Sulawesi Barat Pulau Wawonii tidak untuk tambang. “Kami mensinyalir dugaan indikasi tindak pidana korupsi dan segera dilaporkan ke aparat penegak hukum.”Berbagai elemen masyarakat Konkep juga menggugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sultra ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, sehubungan penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi (nikel) kepada PT Gema Kreasi Perdana (GKP). Baca juga: Dari Pulau Wawonii: Lahan Warga Terampas Tambang, Protes Berbuah Aniaya dan Penangkapan *******   [SEP]

[0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0]

2023-006-17.json

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | [CLS]      Jalan tanah itu berkelak-kelok bagai tak berujung. Berlubang. Berdebu, berangkal batu. Kiri-kanan hanya ada satu jenis tanaman: sawit menghampar ke segala penjuru. Begitulah pemandangan ketika memasuki Kabuyu, kampung kecil di tepi Sungai Pasangkayu, pedalaman Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.Kabuyu berada tepat di jantung usaha perkebunan sawit, dikendalikan anak-anak usaha PT Astra Agro Lestari (AAL), di Pasangkayu. Antara perkampungan dengan kebun PT Mamuang, salah satu anak usaha AAL—hanya terpisah pagar kayu dengan bentangan kawat.Di ambang kampung, satu petak kebun milik PT Mamuang telah plontos. Di sudut kebun itu, eskavator sedang menumbangkan sawit tua yang lain. Perusahaan hendak menggantikan dengan tanaman sawit baru.Di tepi jalan, saya berpapasan dengan kumpulan anak kecil dan seorang ibu. Mereka berjalan menjauh dan saling bertolak arah sambil berbincang dengan kata-kata yang tak saya pahami. Di seberang mereka, seorang pria berdiri, ngomel ke arah ibu dan anak-anak itu.“Kalau ada kami di sini, jangan juga begitu,” pria itu meninggikan suara. “Kurang ajar itu namanya!”Saya bertanya dengan orang yang saya boncengi. “Anak-anak dari mana mereka?”“Kabuyu.” “Mereka mau pergi ambil brondolan dari sisa-sisa sawit yang ditumbang, tapi dilarang centeng-nya perusahaan,” katanya.“Centeng?”“Itu tadi yang marah-marah.”Centeng adalah sebutan warga untuk petugas keamanan kebun perusahaan yang tidak berseragam, pria yang mengomel di ambang kampung.“Begitu anak-anak di sini,” kata Halimah, seorang Ibu di Kabuyu. “Mereka sering pergi pungut brondolan sawit terus dijual. Tambah-tambah beli buku.”“Tapi perusahaan selalu larang,” kata perempuan 45 tahun itu.Kabuyu adalah rumah komunitas kecil rumpun Kaili Tado, pemukim dataran Sulawesi bagian tengah.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0]

2023-006-17.json

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Albert C Kruyt, etnografer Belanda, mencatat pada 1938, Kabuyu—dalam ejaan ‘Kaboejoe’—dibangun oleh Komunitas ‘Torilo’, di antara pertemuan Sungai Ewa dan Kabuyu, berpenduduk sekitar 100 orang.Kruyt memasukkan Kabuyu ke dalam bagian Kelompok Pakawa, pemukim pedalaman hutan Pasangkayu.  Jauh sebelum industri sawit mengubah lanskap dan perusahaan kayu beroperasi, Warga Kabuyu menggantungkan hidup pada berkat hutan, sungai, dan rawa. Mereka berladang padi—kadangkala di rawa, tanam sagu, durian, nangka, pisang, mencari ikan-ikan di sungai, atau pergi berburu.“Hutan di sini dulu. Pohonnya besar-besar,” kata Kimin, pria berusia 66 tahun di Kabuyu.Semua itu tinggal ingatan. Sekitar 90-an, Mamuang bangun kebun sawit. Mamuang mendapatkan hak guna usaha pada 1997, di lahan seluas 8.000 hektar, dibatasi sungai dan HGU anak perusahaan AAL yang lain.Kimin kembali menempati Kabuyu sekitar awal 90-an, setelah merantau. “Sekitar tahun 93, perusahaan masuk dikawal dengan tentara. Tumbangkan pohon, dicincang-cincang baru dibakar. Besar sekali apinya,” kata Kimin.“Ladang, kebun habis.”Perusahaan membantah tuduhan bahwa mereka merusak tanaman kebun milik warga.“Sebelumnya, saya di Kabuyu Tua, [perusahaan] belum garap di sana. Pada 2004 masyarakat ada gerakan. Duduki lahan karena warga marah, sering digusur-gusur,”  kata Kimin.“Kita bertahan di sini. Kalau tidak, tidak akan ada ini kampung.”Warga menuntut lahan 500 hektar keluar dari konsesi Mamuang. Kimin bersama warga sudah menempuh segalanya. Mereka lakukan gugatan perdata, demonstrasi sana-sini, hingga pendudukan kembali lahan yang telah diklaim perusahaan.Kini, Kabuyu jadi kampung dengan rumah-rumah semi permanen dikelilingi sawit. Lokasi Kabuyu yang sekarang tak jauh berbeda pada peta kolonial Hindia Belanda, tahun 1927. Mamuang menjadikan Kabuyu sebagai lahan enklave, seluas 250 hektar.

[0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0]

2023-006-17.json

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Awal 2022, warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Kabuyu, kembali memasuki konsesi perusahaan di depan perkampungan, menyusul Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pencabutan Izin Pengusahaan Kawasan Hutan pada 2022.Sebelumnya, dalam serangkaian protes dan mediasi berhari-hari, mereka menduduki lahan itu, yang dulunya menurut Kimin milik warga Kabuyu. Mereka mendirikan rumah pertemuan. Menanam padi dan jagung di sela-sela sawit baru.Tak lama, perjuangan itu surut, setelah seorang warga bernama Dedi Sudirman ditangkap polisi, karena tuduhan mengancam pekerja Mamuang, dalam sela aksi demonstrasi.  Saat saya mendatangi Kabuyu, rumah pertemuan itu sudah tidak ada. Hanya ada petak-petak ladang kecil dan pondok-pondok kebun beratap rumbia.Dedi menunjukkan dua lembar peta dengan belasan tanda, yang menunjukkan lokasi kompleks kuburan pendahulu dan tempat-tempat sagu ditanam. “Di situ salah satunya dulu tempat sagu,” kata Dedi menunjuk ke arah kaki bukit tak jauh dari tempat pendudukan.Potret di Kabuyu, merupakan cerminan konflik agraria di Indonesia. Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria 2022,  konflik agraria terus meningkat dan berdampak kepada 346.000 keluarga, dengan luasan konflik melampaui satu juta hektar tersebar di 33 provinsi termasuk Sulawesi Barat. Konflik agraria di perkebunan sawit menyumbang nyaris separuh dari angka-angka ini.Dalam konflik agraria, seperti di perusahaan sawit ini, anak-anak kerap menerima dampak yang terus melekat hingga kelak mereka dewasa.“Konflik lingkungan selalu menempatkan anak menjadi aktor yang terlupakan. Mengingat posisinya [masih anak-anak] dan dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki suara,” kata Ari Moch Arif, Direktur Program Perubahan Iklim dan Ekonomi Sirkular, Save the Children Indonesia.Padahal, katanya,  dalam keseharian—apalagi di kondisi di daerah-daerah konflik agraria—, anak adalah kelompok yang paling rentan.

[0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0]

2023-006-17.json

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Anak-anak kerap tidak aman dan nyaman hidup di kampung mereka, baik saat beraktivitas di rumah, sekolah, maupun dengan kondisi keluarga. “Karena melihat kedua orangtuanya memiliki persoalan dan berisiko hilang sektor ekonomi dan penghidupan mereka.”Dalam konteks tertentu, kata Ari, konflik agraria memberikan tekanan pada soalan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang berkonflik.“Dalam konteks ini adalah keluarga dan anak, lagi-lagi yang paling menerima dampak dari sisi psikologi dan ancaman lain.”Di Kabuyu dan sekitar, saya menemui warga yang ketika berusia belasan tahun, tak mampu melanjutkan pendidikan lebih tinggi karena lahan hidup sudah tak ada.Sisi lain, konflik agraria memberi dampak pada hak dasar anak. Hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari diskriminasi, hak atas perlindungan terhadap pengusiran paksa, dan hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.“Beberapa hak anak yang—mungkin—terdampak konflik agraria meliputi, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari diskriminasi, hak atas perlindungan terhadap pengusiran paksa, dan hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka,” kata Saurlin Siagian,  Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM.Sepanjang Januari 2021 hingga Desember 2022, Komnas HAM menerima 1.078 aduan berkaitan isu agraria. Empat aduan berasal dari Sulawesi Barat.“Dalam konflik agraria, hak anak seharusnya diakui dan dilindungi sesuai dengan Konvensi tentang Hak-hak Anak yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres 36 tahun 1999,” katanya.Dalam keterangan tertulis pada Mongabay, Saurlin bilang,  penting bagi pihak yang berkepentingan memastikan hak-hak ini diakui dan dilindungi selama dan setelah konflik agraria.

[0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0]

2023-006-17.json

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Kepada Mongabay, perusahaan mengklaim, peduli pada kesejahteraan anak-anak dari Dusun Kabuyu, terutama untuk akses pendidikan dan kesehatan dan memliki hubungan “harmonis dan tidak ada permasalahan” dengan Warga Kabuyu.“Masa emas anak-anak difasilitasi perusahaan,” tulis Mochamad Husni, Media and Public Relations Manager PT Astra Agro Lestari, dalam keterangan tertulis kepada Mongabay.Perusahaan, katanya, sudah menyediakan sekolah dan layanan kesehatan berupa Posyandu dan “perhatian gizi pada anak-anak sekitar.”Secara keseluruhan 1.378 anak dengan 11 sekolah milik perusahaan, katanya, telah menerima manfaat dari kegiatan-kegiatan pendidikan yang dikembangkan Mamuang.”  Mengais remah-remah“Kebun sedikit dari orangtua. Apalagi sering terkikis sungai kalau banjir,” kata Tini, bukan nama sebenarnya,  di Kabuyu.Tini seorang ibu tunggal dengan dua putra.  Anak sulung Tini pendiam dan pemalu, bersekolah di sekolah dasar perusahaan. Dia ingin jadi polisi. Si bungsu berumur empat tahun.Dia meminta nama dan anak-anaknya tak disebut.Seperti putranya, Tini lahir di Kabuyu, 28 tahun lalu. Dia menikah saat masih anak-anak, usia 14 tahun. Orangtuanya menikahkan demi melepas beban ekonomi, seperti saudarinya yang lain.Tini sembilan bersaudara. Semua hanya tamat SD. “Orangtua susah. Sering ditinggal orang tua kerja. Kebun-kebun juga diambil perusahaan,” kata Tini.Dalam kondisi berat, hidup di tengah konflik, Tini kecil tak memiiki cita-cita jauh ke depan. “Hanya mau jadi pekebun saja,” katanya.Dia tahu konflik lahan ini sejak kecil. Tini merasa, putranya alami nasib serupa yang dia alami saat kecil.Tini tak mau anak-anaknya bernasib suram  tetapi menjamin kesejahteraan anak-anaknya menuntut biaya banyak.

[0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0]

2023-006-17.json

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Dalam waktu tertentu, Tini bersama ibunya menggarap sepetak tanah tegalan peninggalan keluarga, di tepi sungai. Di lahan sempit itu, Tini menanam jagung, cabai, dan padi yang khusus buat keperluan adat. Pada 2022, dia tidak garap kebun itu karena banjir.“Kalau tidak tanam padi biasa sakit orang [pamali]. Kadang anak yang sakit, cucu. Nanti kalau sudah tanam baru sembuh. Biar sedikit asal tanam,” katanya.Di Kabuyu, beras bukan untuk dijual dan hasil kebun dari lahan yang terbatas tak menjamin dapur Tini terus mengepul.Dia harus ikut kerja serabutan. Di Kabuyu, pilihan kerja bagi Tini tak banyak—jika itu ada.Tini  ikut tetangga membasmi gulma yang tumbuh lebat di kebun Mamuang yang sedang peremajaan. Hampir saban pagi, dia ke kebun. Menyemprot ‘racun gulma’ dan membabat gulma, hingga matahari tepat di atas dan ‘menyengat’ tubuhnya.Tini diupah puluhan ribu sekali kerja.Di waktu lain, dia ikut borongan buruh harian, memanen sawit di kebun milik orang atau perusahaan. Jika sedang libur sekolah, Tini mengajak putra sulungnya. Jenis pekerjaan ini diringkas dengan istilah “makan gaji.”Sebagai tambahan uang, Tini berburu brondolan sawit. Memasuki setiap kebun yang habis panen. Memungut brondolan di balik rumput atau pelepah sawit. Buah demi buah. Putra sulungnya kadang-kadang ikut.Di Kabuyu, brondolan sawit menjadi primadona. Mencarinya tak butuh energi banyak. Perkilogram, dihargai Rp1.750.Biasanya Tini bisa mengumpulkan brondolan sampai tiga karung, per karung sekitar 40 kg. “Tambah-tambah uang untuk makan sama beli jajan anak-anak,” katanya.Brondolan adalah buah sawit, lebih kecil dari buah salak dan berwarna merah kecoklatan. Buah itu terkadang rontok dari tandan sawit.Di kebun-kebun yang sedang peremajaan, brondolan bertebaran seperti jatuh dari langit. “Biasanya kita masuk sembunyi-sembunyi. Kalau kita [orang dari perusahaan] dilihat pasti dimarahi,” katanya.

[0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0]

2023-006-17.json

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Pilihan lain adalah tandan buah sawit, yang jauh lebih menghasilkan.Tetapi ‘memanen’ kebun perusahaan tanpa izin selalu punya risiko dalam banyak hal.Saya bertemu dengan Andi, bukan nama sebenarnya, remaja Kabuyu berusia 17 tahun. Sekitar tiga tahun lalu, Andi bersama sepupunya hendak ‘mengutil’ buah sawit di kebun Mamuang.Dia perlu duit.Mereka tiba di kebun dalam sergapan gelap. Andi lalu masuk menyusuri kebun, selagi sepupunya menjaga dari tepi jalan, tempat dia memarkir motor.  Belum juga lama, nahas, mereka dipergok petugas perusahaan. Sepupunya kabur bersama motor, meninggalkan Andi di dalam kebun, terjebak gelap dan dua petugas.“Saya ditanya, dibawa ke pos.” Di pos, Andi diduga dipukuli. “Mukaku bengkak. Mataku tidak bisa terbuka. Besok pagi baru saya dilepas, pas dijemput sama ibu.”Saat itu, Andi berumur 14 tahun. “Mereka tahu kalau saya anak-anak, karena umur saya ditanya,” katanya.Dalam keterangan tertulis, perusahaan memastikan peristiwa yang diceritakan Andi tidak pernah terjadi.“…Mamuang … telah menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam setiap kegiatannya,” kata Husni.“Jika ada yang menuduh perusahaan melakukan pelanggaran HAM, tuduhan terhadap Mamuang sangat tidak berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan.” ***Tini menjual brondolan itu ke pengepul yang berada di kampung. Dari sinilah, brondolan itu bercampur dengan sawit-sawit lainnya, kemudian dipasok ke pabrik sawit milik AAL, bikin minyak mentah.Mamuang tidak memiliki pabrik. Hasil panen akan dikirim ke pabrik milik anak usaha lain yang berdekatan, antara lain PT Pasangkayu, PT Letawa, atau PT Lestari Tani Teladan.Minyak sawit itu kemudian dibeli perusahaan lain. Berkelindan dalam rantai pasok lintas batas, berakhir dan bercampur menjadi produk-produk rumah tangga, juga anak-anak. Berjejer di etalase toko dan pasar dengan berbagai merek: susu formula, sereal, kudapan coklat, sampo, sabun, minyak goreng, hingga jajanan anak berharga murah.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0]

2023-006-17.json

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit

Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Nasib Anak-anak di Tengah Konflik Perkebunan Sawit | Pada Oktober 2022, Nestlé, raksasa perusahaan produsen makanan dan minuman asal Swiss, berencana tak lagi memasukkan tiga anak usaha AAL, yang beroperasi di Sulawesi Barat dan Tengah, dalam daftar pemasok tidak langsung mereka.Kebijakan itu menyusul  surat dari 55 organisasi yang melayangkan tuduhan terhadap tiga anak usaha AAL itu telah “melanggar HAM,” berupa “perampasan wilayah kelola rakyat, kriminalisasi, perkebunan ilegal, dan perusakan lingkungan hidup.”Surat ini ditujukan kepada Forest Positive Coalition, bagian Costumer Goods Forum (GFC), sebuah konsorsium merek konsumen ternama dunia, di mana Nestlé menjadi anggota.Dalam situsnya, Nestlé telah mencantumkan Mamuang, sebagai “perusahaan rantai pasok hulu yang tidak lagi bekerja sama dengan kami.”Uli Arta Siagian, Manager Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, perusahaan perusak lingkungan yang berpraktik tanpa izin ditindak tegas. Perusahaan juga wajib melakukan pemulihan hutan yang mereka rusak.“Indonesia mengorbankan lingkungan dan hak rakyat atas pola konsumsi.”   *Liputan ini bagian dari program beasiswa bagi jurnalis yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak 2022.  ********* ******  [SEP]

[0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0]

2016-024-19.json

Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya

Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya | Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya | [CLS] Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, serta The Aspinall Foundation, melepasliarkan tujuh individu lutung jawa (Trancypithecus auratus) ke hutan lindung RPH Sumbermanjing Kulon, Malang, Jawa Timur, Jum’at (30/9/2016).Lutung jawa ini dibagi dalam dua kelompok tatanan keluarga, yaitu kelompok lutung jawa jantan bernama Gimo (7,5 tahun) dengan betina bernama Luna (4,5 tahun) dan Ulfa (15,5 tahun). Sedangkan kelompok lain terdiri dari pejantan bernama Eman (3,5 tahun), serta betina bernama Desi (3 tahun), Cici (2,5 tahun), dan Mimi (2 tahun).Kepala Resor RPH Sumbermanjing Kulon, Suroso mengatakan, lutung yang dilepasliarkan ini merupakan satwa sitaan BKSDA dan yang diserahkan masyarakat. “Setelah direhabilitasi di Javan Langur Center dan mampu beradaptasi, mereka dilepasliarkan ke hutan lagi.”Suroso berharap, pelepasliaran ini akan menambah individu lutung jawa di alam liar, terutama dari perkembangbiakan baru di alam liar. “Satwa yang dilindungi dan terancam punah ini, jumlahnya berkurang akibat perburuan.”Sebelum dilepasliarkan, lutung jawa ini telah menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan di Javan Langur Center, Batu, seperti pemeriksaan fisik, TBC, parasit, dan kultur bakteri. Menurut Project Manager Javan Langur Center (JLC), The Aspinall Foundation Indonesia Program, Iwan Kurniawan, pelepasan ini telah melalui sejumlah tahap dan pemeriksaan kesehatan. Tujuannya, memastikan kesiapan satwa tersebut hidup di alam liar. “Jadi sudah melalui tahapan pemeriksaan dan sosialisasi. Secara medis juga baik.”

[0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2016-024-19.json

Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya

Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya | Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya | Dipilihnya hutan lindung RPH Sumbermanjing Kulon yang berada di wilayah Perhutani KPH Malang, karena merupakan hutan hujan tropis dataran rendah dengan jenis dan beragam vegetasi. Di hutan itu, ada sekitar 104 jenis tumbuhan yang 85 persennya merupakan pakan lutung jawa. “Kita prioritaskan di sini sambil menjaga ekosistem hutan tropis tersisa di Malang selatan. Lebih kurang 1.000 hektare luasnya,” ujar Iwan di Malang.Selain di Malang Selatan, pelepasliaran lutung jawa juga dilakukan di hutan lindung Coban Talun dan Tahura R. Soerjo, Batu. Upaya konservasi hutan yang menjadi habitat lutung jawa, dilakukan The Aspinall Foundation Indonesia Program sekaligus memantau perkembangannya di alam liar. Sepanjang 2016, sudah 15 lutung jawa yang dilepasliarkan ke alam serta 45 individu yang dilepaskan The Aspinall Foundation bersama BKSDA Jawa Timur sejak 2012.Iwan mengatakan, dari pelepasliaran di 2015 dan 2016 di Malang selatan sebelumnya, sudah ada dua individu hasil perkembangbiakan di alam. Sementara di hutan lindung Coban Talun, terdeteksi tiga individu baru. “Artinya, perkembangbiakan di alam sudah ada, dengan catatan tidak diganggu perburuan dan perambahan.”Rehabilitasi Lutung jawa merupakan jenis monyet pemakan daun yang banyak terdapat di Pulau Jawa. Sifatnya arboreal karena beraktivitas di atas pepohonan. Secara khusus, lutung jawa di Jawa Timur memiliki perbedaan dengan lutung jawa di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hanya di Jawa Timur ada lutung jawa berwarna oranye, selain berwarna hitam. Ini yang menjadi daya tarik, sehingga banyak diburu dan dicari orang sebagai binatang peliharaan.Lutung jawa memegang peran penting di alam, terutama sebagai satwa yang membantu peremajaan tanaman atau pohon di hutan, seperti halnya peran burung yang menebar benih. “Satwa ini suka makan bagian tanaman muda, sehingga cepat tumbuh tunas,” tukas Iwan.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2016-024-19.json

Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya

Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya | Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya | Sejak 1999, lutung jawa dimasukkan sebagai satwa yang dilindungi negara, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 733/Kpts-11/1999 tentang Penetapan Lutung Jawa sebagai Satwa Dilindungi. Diperkuat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lutung jawa pun masuk CITES Apendix II.“Di Jawa Timur, lutung jawa tersebar di berbagai tempat. Khusus lutung jawa oranye banyak ditemukan di di semenanjung Blambangan atau Banyuwangi, Gunung Raung, gunung Argopuro, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Tahura R. Soerjo, serta Gunung Kelud.”Iwan menuturkan, pelepasliaran lutung jawa ke alam butuh waktu tidak sebentar dan proses tidak mudah. Kebanyakan, lutung jawa yang dirawat di Javan Langur Center, Batu, kondisi fisik dan kesehatannya berbeda. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk menentukan langkah penanganan. “Ada yang secara fisik kusam dan bau, atau berpenyakit tertentu. Kalau kondisinya tidak bagus direcovery hingga sembuh.”Di JLC, lutung menjalani pemeriksaan sebelum dilepasliarkan. Seperti pemeriksaan kesehatan tiga tahap. Yaitu, pemeriksaan saat baru datang, tiga bulan saat karantina, serta pengecekan sebelum dilepasliarkan.Selain itu, ada juga sosialisasi dan penggabungan untuk membentuk kelompok keluarga. Tujuannya, agar lutung jawa mampu bertahan hidup dan berkembangbiak di alam. Pada masa sosialisasi ini dikenalkan pakan alami, pengayaan kandang dengan memberi percabangan seperti pepohonan tempat hidup aslinya, serta penggabungan dengan individu lain.“Proses penggabungan pun tidak mudah, kadang tidak cocok. Butuh waktu enam bulan hingga setahun, yang tentunya bergantung pada karakteristik masing-masing individu.”

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2016-024-19.json

Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya

Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya | Tujuh Individu Lutung Jawa Ini Kembali ke Habitat Aslinya | Menurut Iwan, secara sifat, lutung jawa suka hidup berkelompok, ada satu jantan dengan beberapa betina. “Berbeda dengan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang dalam satu kelompok ada jantan alfa, beta, dan gamma, yang kalau rajanya tidur, jantan lain bisa kawin dengan betina lain.”Berdasarkan pantauan The Aspinall Foundation 2010, populasi lutung jawa di Jawa Timur sekitar 2.700 individu. Upaya mengembalikan lutung jawa ke alam liar hasil perburuan maupun perdagangan terus dilakukan. “Rata-rata, lutung jawa yang diperdagangkan di Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, hingga Jakarta, adalah lutung dari Jawa Timur,” tegas Iwan. [SEP]

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2019-030-12.json

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | [CLS]     “Baru lagi kita bicarakan, dah ada 65 (kejadian kebakaran-red),” kata Alan, pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekanbaru. Dia terburu-buru menghabiskan makanan, ditambah satu tusuk telur puyuh. Alan bergegas ke kantornya, hanya ratusan meter dari tempat sarapan.Stafnya bergegas ambil barisan begitu Alan turun dari sepeda motor. Alan langsung beri aba-aba dan beritahu ada titik api di belakang Pergudangan Platinum Jalan Air Hitam, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru.“Delapanenam (mengerti-red) komandan,” kata jajarannya serentak. Alan adalah Komandan Regu Tangguh.Kamil dan Wahyu, anggota Regu Tangguh, berangkat paling awal bersepeda motor memastikan lokasi.Enjer, Zulfan, Rozi termasuk Alan, nyusul dengan mobil pemadam kebakaran. Sepanjang jalan sirine berbunyi. Alan beberapa kali menghubungi Anton, orang yang mengirim informasi kebakaran lahan.Setelah sampai depan Pergudangan Platinum, tak ada tanda-tanda kebakaran. Alan kembali menghubungi Anton. Rupanya, salah informasi. Kebakaran dekat Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru atau persis di samping waduk penampung banjir. Mobil pemadam kebakaran balik arah lebih kurang satu kilometer ke belakang.Kamil dan Wahyu, paling awal tiba. Mesin pompa langsung diturunkan menyedot air dari dalam parit tepi jalan. Satu persatu selang air dibentang dan disambung sampai ke titik api. Zulfan dan Rozi bagian nyemprot gambut yang masih berasap. Enjer jaga mesin pompa, Kamil dan Wahyu jaga Y Connection atau panel pembuka dan penutup sambungan air.Lokasi ini sudah 14 hari terbakar, sedikit lagi sampai di belakang rumah Heri, yang numpang di lahan orang sekaligus buka kedai harian dan cucian kendaraan.  Hari pertama api muncul, sekitar Minggu siang, istri Heri sempat kaget dan lari panggil petugas pemadam karena angin bawa api ke belakang rumah. Beruntung tim pemadam BPBD cepat pindah ke titik itu.

[0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2019-030-12.json

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Meski sudah berminggu-minggu, asap tetap keluar dari bekas gambut dan sisa-sisa kayu yang hangus, hujan belum turun ditambah cuaca panas dan angin kencang. “Sampai jadi bubur gambut ni kita siram, besok kalau tak hujan berasap lagi di sini,” kata Zulfan, sambil menyemprot air ke gambut yang berasap.Lebih kurang satu jam kemudian, personil Bhabinkamtibmas Polsek Payung Sekaki datang menghampiri. Dia beritahu di seberang jalan atau depan pintu gerbang terminal arah barat juga ada api kecil mulai menjalar. Mendengar kabar itu, setelah semua asap benar-benar hilang, tim bergegas menuju lokasi. Mesin pompa dimatikan, sambungan selang dilepas dan langsung digulung. Jaraknya tak jauh, hanya selemparan batu dari depan rumah Heri. Alan tak ikut tim ke lokasi ini karena harus mengurus keperluan anggota di kantor.Kali ini air yang digunakan langsung dari tangki mobil sembari menyedot air dari parit tepi jalan.Tak jauh dari titik kebakaran ini, Jumat 9 Agustus lalu, Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, bersama jajaran polda, mengumumkan 30 tersangka kasus karhutla yang mereka tangani sejak Februari 2019. Lima orang juga dihadirkan di lokasi bekas terbakar.Kapolda Riau juga mengumumkan PT Sumber Sawit Sejahtera sebagai tersangka. Polda juga memastikan akan ada satu perusahaan lagi akan jadi tersangka.Tak lama mereka di sini. Setelah api berhasil dijinakkan, selang air kembali ditarik dan digulung. Kamil sempat baring di tepi parit dan Rozi mengajak saya cerita.Dia bilang, masyarakat kurang membantu. Tim pernah kehausan dan minta air tapi tak diberi. “Kami tarik dan gulung lagi selang. Untung polisi datang dan bagi air ke anggota. Akhirnya, siram lagi,” kata Enjer.Cerita Enjer ada benarnya. Seharian mengikuti BPBD Pekanbaru ke titik api, tak ada masyarakat yang ikut bantu padamkan.Heri dan istrinya, mengaku takut dan tak ada peralatan. “Tak mungkin pakai ember,” kata Heri.  

[0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0]

2019-030-12.json

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Baru saja masuk Jalan HR Subrantas, Alan kembali memberitahu ada kebakaran di Jalan Pesantren, di RT 03 RW 09, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya.Alan bilang, api sudah mendekati rumah warga.Beberapa meter dari Puskesmas, Alan tiba dengan sepeda motor dan langsung bergabung dalam mobil pemadaman. Wahyu dan Zulfan, turun gantian bawa sepeda motor. Alan minta tim Damkar Pekanbaru padamkan ke Delima. Ke Jalan Pesantren, sudah menunggu Pelda Yudha Komandan Tim 5 Kodim 0301 Pekanbaru dan sejumlah personil polisi.Di sini, lahan terbakar adalah kebun sawit yang diselimuti semak. Di sebelahnya kebun jambu dan lahan pembibitan sawit. Kebakaran terjadi sejak satu minggu sebelumnya.Tak ada warga membantu padamkan api. Penghuni rumah yang dekat dari lokasi kebakaran menyebut, api mulai muncul malam hari ketika dia bermalam di rumah mertuanya yang beberapa ratus dari titik api. Tentara dan polisi menemukan parang dan cangkul saat nyemprot air.Sembari pemadaman, sebagian tim juga mencari tahu pemilik lahan pada penghuni rumah. Tiga satpam perusahaan datang.Kata mereka, lahan itu milik perusahaan tempat mereka bekerja dan tengah bersengketa dengan masyarakat yang merambah dengan membangun rumah serta menanam di situ.Api dapat dipadamkan tak sampai setengah jam. Waktu menunjukkan pukul 3.00 sore. Regu Tangguh sedianya hendak kembali ke kantor karena tak ada lagi informasi titik api. Baru beberapa meter, panggilan dari Tim Damkar Pekanbaru, masuk ke telepon genggam Alan. Kali ini 65 di RT 02 RW 16 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai.BPBD Pekanbaru punya tiga regu yang bergerilya padamkan api sampai ke perbatasan yang masih dapat dijangkau. Selain Regu Tangguh, ada Tanggap dan Tangkas. Pemadaman dan patroli 24 jam. Tiap regu dapat jatah 12 jam tiap hari. Terkadang, juga nambah jam bila satu regu tak dapat mengatasi banyak titik api.

[0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548]

2019-030-12.json

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Luas kebakaran di Pekanbaru, mulai Januari sampai 19 Agustus 2019, mencapai 112,38 hektar. Kecamatan Rumbai, paling luas, 44, 06 hektar. Diikuti Tenayan Raya 23,71 hektar, Payung Sekaki 19, 68 hektar , Tampan 11,22 hektar, Rumbai Pesisir 3,53 hektar, Bukit Raya 1,91 hektar, Marpoyan Damai 1,19 hektar dan Lima Puluh 0,5 hektar. Sedangkan di perbatasan Pekanbaru dan Kampar, karhutla sudah 6,586 hektar. Polresta Pekanbaru sudah menetapkan tiga tersangka.   Kebakaran di SultraKarhutla juga terjadi di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sedikitya ada empat hektar hutan terbakar berdasarkan data Dan Ops Manggala Agni.Kebakaran di Konsel terjadi di dua titik, yakni, Desa Matandahi, dan Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinangge.Komandan Operasi Manggala Agni Daerah Operasi Tinanggea, Yanuar Fanca Kusuma, mengatakan, api di dua titik berhasil dipadamkan. Meskipun begitu, tak menutup kemungkinan muncul tiik api lagi.“Hari ini kami pemantauan kembali menggunakan drone,” katanya, awal Agustus. Sengaja dibakar?Manggala Agni membeberkan data kebakaran hutan di Sultra sejak Januari-Agustus 2019 ini, seluas 97 hektar. Dia memprediksi karhutla masih terjadi karena kemarau masih berlangsung.Dari lahan terbakar, katanya, hasil pemeriksaan, rata-rata karena kesengajaan oknum. “Kami menduga, kebakaran lahan di Sultra karena faktor kesengajaan untuk pembukaan lahan perusahaan. Kalau faktor alami di Sultra itu enggak ada. Kalau kita duga ya, memang sengaja dibakar,” katanya.Yanuar meminta, pemerintah daerah lebih giat sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Penegak hukum, katanya, juga harus gigih menindak tegas dan menyelidiki penyebab kebakaran.“Kita memang harus bersinergi semua. Apalagi ini baru saja ada instruksi presiden. Di Sulawesi, cuma Sultra yang dipanggil. Artinya, ini warning buat kita.”

[0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2019-030-12.json

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Yanuar mengatakan, sering kali memadamkan api di wilayah izinhak guna usaha. Terakhir, tim patroli mengecek karhutla di perkebunan milik PT. Kilau Indah Cemerlang.“Ini sering kami temukan. Dalam wilayah KIC ini vegetasi savana dan semak tepi hutan.”Gubernur Sultra, Ali Mazi, memimpin langsung upacara pencegahan karhutla di Lapangan Upacara Kantor Gubernur, Jumat (16/8/19). Ali menekankan, penting menjaga hutan dan lahan.“Kami akan evaluasi dan koordinasi pencegahan. Kami belum bisa memastikan apakah disengaja tau tidak. Kami akan evaluasi dan mengecek semua. Kami undang semua seperti Manggala Agni dan penegak hukum. Kami cek apakah ada kesengajaan,” katanya.Di Kolaka Timur, kata Ali, ada gambut dan kebakaran serta masuk areal perusahaan perkebunan.   Pencegahan karhutla, seperti apa? Karhutla tahun ini, tak hanya terjadi di Indonesia, juga di berbagai negara lain. Di Amerika Serikat, Australia, Spanyol, Rusia dan Kanada, juga terjadi kebakaran hutan dan pemukiman. Kabut asap juga terjadi Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Malaysia dan Indonesia.Eva Famurianty, Kepala Seksi Peringatan dan Deteksi Dini, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, mengatakan, dibandingkan 2015 titik api 2019 turun, kalau dibanding 2018 naik.“Luasan indikatif karhutla 2019 diperkirakan 135.747 hektar,” katanya, baru-baru ini.Data ini didapat dari citra satelit landsat 8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran titik api (hotspot), dan laporan hasil cek lapangan serta laporan pemadaman Manggala Agni.Berdasarkan satelit Terra Aqua Modis, terjadi penurunan titik api pada 2019, dibanding 2015 sebanyak 66,93% (4.189). Ada kenaikan pada 2019 dibanding 2018 sebanyak 54,71% (732).Berdasarkan satelit NOAA (ASMC) penurunan titik api 2019 dibanding 2015 tercatat 81,65% (4.337), dibandingkan 2018 ada 10,46% (102 titik api).

[0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2019-030-12.json

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Dalam rapaat terbatas awal Agustus lalu di Istana Presiden, Presiden Joko Widodo mengingatkan, kembali kerugian karena karhutla empat tahun lalu mencapai Rp221 triliun.“Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.Eva bilang, atensi presiden soal aturan main karhutla tetap sama pada 2015. “Terkait pangdam, kapolda, danrem, dandim dan kapolres, yang tak bisa mengatasi masalah karhutla akan dicopot,” katanya.Hal itu, mengingat betapa besar kerugian ekonomi karena karhutla.Presiden menekankan, prioritas pencegahan melalui patroli dan deteksi dini, penataaan ekosistem gambut agar gambut tetap basah dan buat embung untuk tahan kemarau. Selain pemadaman, Jokowi juga meminta penegakan hukum terus ditingkatkan.Lantas apa yang dilakukan pemerintah untuk pencegahan karhutla? Eva mengatakan, pemerintah memperbanyak aksi pencegahan di tingkat tapak dengan sinergi semua pihak.Selain pemadaman di darat dan udara, juga pengurangan risiko karhutla melalui pemanfaatan bahan bakaran, sosialisasi dan kampanye untuk penyadartahuan pencegahan karhutla. Juga, pelatihan dan pembentukan brigade pengendalian karhutla di tingkat tapak, penguatan teknik pencegahan karhutla, patrol rutin dan terpadu. Ada juga informasi peringatan dini dan deteksi dini, penanganan pasca kebakaran hutan lahan serta dukungan pemerintah pusat untuk daerah.   Deteksi diniSistem monitoring titik api KLHK, dari citra satelit MODIS, SNPP dan NOAA yang disediakan Lapan dan NASA. Sistem peringkat bahaya kebakaran dan data prediksi cuaca disediakan BMKG.Hasil monitoring periode 1 Januari-23 Juli 2019, memperlihatkan muncul asap mulai 14 Februari di Bengkalis dan Kepulauan Meranti (Riau). Asap meluas dengan muncul asap di Indragiri Hilir, Dumai, Siak, Rokan Hilir dan Pelalawan.

[0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2019-030-12.json

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Pada Maret 2019, asap terdeteksi di Riau meliputi Kep. Meranti, Dumai, Pelalawan, Bengkalis, dan Siak. Di Kalimantan Barat, asap terdeteksi di Kubu Raya dan Sambas.Pada April asap terdeteksi di Natuna, Kepulauan Riau. Pada Mei, asap kembali terdeteksi di Sambas, Kubu Raya dan Melawi. Begitu juga pada Juli asap juga terdeteksi di Kubu Raya, Melawi, Bengkalis, Palangkaraya dan Pulang Pisau.“Monitoring hotspot dapat melalui web sipongi KLHK, Lapan, BMKG dan BNPB. Ini juga sudah tersedia dalam bentuk aplikasi android,” kata Eva, sembari menambahkan informasi juga disampaikan melalui SMS kerjasama dengan Kemenkominfo.Selain itu, juga ada sistem informasi muka air tanah gambut (Simatag) untuk monitor keberhasilan pemulihan fungsi ekosistem gambut melalui pengumpulan database pemantauan tinggi muka air tanah dan curah hujan di areal konsesi mapun lahan masyarakat.Database ini mengelola data pemantauan dari 9.603 titik pengamatan tinggi muka iar tanah yang tersebar di seluruh Indonesia dan perbarui kontinu melalui aplikasi pada gadget.  Data ini berguna untuk pemulihan ekosistem gambut, pembinaan dan perbaikan tata kelola air di ekosistem gambut, dan pemantauan kemajuan pelaksanaan pemulihan eksosistem gambut. Juga, pengawasan, penegakan hukum dan perhitungan penurunan gas rumah kaca di lahan gambut.Upaya deteksi dini dengan kamera CCT thermal, katanya, juga dilaksanakan KLHK di beberapa wilayah rawan kebakaran.“KLHK juga melengkapi Manggala Agni dengan drone untuk mendukung monitoring dan pemantauan lokasi rawan kebakaran.”Di gambut, pemantauan kerawanan dengan sistem pemantauan gambut, meliputi tinggi muka air, kelembaban, curah hujan, yang ditempatkan di lokasi rawan padan provinsi prioritas.Data bisa per jam dan memberikan alarm kesiapsiagaan bagi pelaksana lapangan.

[0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2019-030-12.json

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Pengaktifan satgas penanggulangan bencana, katanya, juga sudah jalan. Pengerahan satgas gabungan diinisiasi BNPB dengan pengerahan 1.500 personil gabungan TNI, Polri, BPBD dan masyarakat.“Ini sudah di Sumsel, Riau, Kalbar dan Kalsel. Disusul Kalteng dan Jambi.”Untuk pencegahan karhutla, kata Eva, dibuat tim patroli terpadu terdiri dari lima atau enam orang dari unsur masyarakat, TNI, Polri, dinas terkait dan lembaga swadaya masyarakat. Tugasnya, monitor kawasan, sosialisasi, pencarian informasi, dan pemetaan masalah, cek lapangan, dan pemadaman dini jika kebakaran.Laporan harian, melalui aplikasi Whatsapp dan tertulis bertingkat dari desa, daops, balai dan pusat.Untuk upaya pemadaman saat ini setidaknya ada 23.144 personil di Sumatera dan Kalimantan. Awal Agustus ini, personil Manggala Agni di berbagai daops telah memadamkan api di Kampar, Kota Dumai, Tanjung Jabung Timur, Sambas, Mempawah, Pulang Pisau, dan Tanah Bambu.Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, mengatakan, pencegahan kebakaran hutan perlu dalam arti sesungguhnya. Definisi pencegahan, katanya, perlu ditegaskan sebagai tindakan preventif hingga kebakaran tak sampai terjadi.“Bukan mencegah kebakaran jadi lebih luas,” katanya.Mengingat kecenderungan karhutla terus terjadi di Kalimantan Barat, katanya, upaya pengendalian harus serius dan benar-benar jalan sistematis serta terencana.“Perhatian terus menerus dan serius pemerintah daerah suatu keharusan.”   Pengelolaan gambut tanpa bakarSalah satu cara menghindari kebakaran di lahan gambut, jangan kelola gambut dengan cara membakar. Akhmad Tamanruddin , petani dari Kalampangan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menanam di lahan gambut tanpa bakar. Lahan Taman, sapaan akrabnya, terlihat tinggi, tertata rapi, dengan tanaman beragam di lahan seluas dua hektar.

[0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2019-030-12.json

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Dalam rilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebutkan, Taman, adalah binaan dari Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru, Kalteng, berhasil mengembangkan lahan dengan membuat media tanam (mineral dressing). Ia terdiri dari tanah subur, dolomit, dan kotoran ternak, dan pakai pupuk organik.Dia sebutkan tahapan kelola gambut tanpa bakar, yakni, lahan sudah bersih dari akar pakis (kalakai) dibuat guludan (baluran) dengan lebar maksimal sedepa. Tujuannya, agar guludan bersih di kedua sisi.“Lalu, buat lubang tanam dengan jarak menyesuaikan kebutuhan tanaman, misal cabai 40 x 40 cm,” katanya. Kemudian, dalam lubang tanam diberi media tanam yang sebelumnya sudah disiapkan, satu genggam per lubang tanam.Perawatan guludan dengan mengembalikan tanah guludan yang sempat terbawa air hingga berada pada bawah guludan, kembali ke atas.Marinus Kristiadi Harun, peneliti Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Banjarbaru, mengatakan, kelola lahan gambut dengan pendekatan wanatani (agroforestry) seperti Taman. Dia memanfaatkan tanaman keras seperti jelutung rawa dan tanaman pertanian, seperti cabai, jagung dan ubi kayu.“Lahan gambut Pak Taman secara teori termasuk kubah gambut tetapi sudah jadi lahan pertanian. Untuk itu, katanya, sistem wanatani bisa jadi salah satu budidaya yang ramah lingkungan. Sistem ini, katanya, mampu menjembatani fungsi produksi dan fungsi perlindungan (konservasi) di lahan gambut.  Dia bilang, sesuai prinsip kelestarian, sesuatu bisa lestari berkelanjutan bila ada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi,” katanya.Balitbang, katanya, juga mengembangkan beberapa sistem pertanian tanpa bakar, seperti pembuatan bahan organik lahan dengan gulma lahan dan semak belukar. Bahan organik itu, katanya, dapat diolah jadi barang bernilai ekonomi.

[0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2019-030-12.json

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan

Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Seputar Karhutla, dari Aksi Regu Pemadaman sampai Upaya Pencegahan | Dia contohkan, produk dengan media tanam, pupuk hayati, kompos blok, dan pelet energi. Pupuk ini, katanya, telah dikembangkan di Tumbang Nusa dan pelet di Sebangau Mulya, Kalimantan Tengah.Ada juga lewat pendekatan agrosilvofishery, seperti dilakukan Roudhatul Jannah. Sistem ini, mengawinkan tanaman dengan budidaya perikanan. Dalam kolam ikan, Roudhatul beternak gabus, sepat dan gurami. Ikan tak hanya untuk konsumsi namun limbah sebagai pupuk. Air kolam yang tercampur limbah ikan disalurkan menuju bak sebagai pupuk organik tanaman yang disiapkan pada guludan. Dia menanam seperti seledri, selada, dan segau, tanaman khas Kalteng.  Keterangan foto utama:    Anggota polisi dan manggala agni melakukan pemadaman api di wilayah Konawe dan Kolaka Timur. Foto: Manggala Agni  [SEP]

[0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]

2020-045-01.json

Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi

Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi | Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi | [CLS]  Dua pekan lalu, publik Indonesia dikagetkan dengan munculnya pemberitaan tentang penjualan pulau Malamber di Provinsi Sulawesi Barat. Transaksi bisnis tersebut diduga kuat dilakukan secara ilegal, karena transaksi yang dilakukan tidak memiliki kejelasan dan tidak ada sinkronisasi antara penjual dengan pembeli.Bagi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), jual beli pulau yang kembali muncul sekarang, bisa mengindikasikan bahwa mega transaksi bisnis itu sedang sangat diminati oleh para pemburu pulau. Terutama, pulau yang letaknya berdekatan dengan Provinsi Kalimantan Timur yang di dalamnya ada calon Ibu Kota Negara baru, Kabupaten Penajam Paser Utara.Dinamisator JATAM Kalimantan Timur Pradarma Rupang mengatakan, aksi jual beli pulau di sekitar Kaltim diduga akan semakin kuat menjelang rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara. Aksi tersebut dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan dari momen tersebut.“Hal tersebut dimanfaatkan oleh segelintir pejabal lokal untuk mendulang keuntungan atau memperkuat posisi politik dia di masa datang,” ungkap dia pekan lalu di Jakarta.Dugaan itu diungkapkan Pradarma, karena pulau Malamber yang mendadak ramai dibicarakan beberapa pekan terakhir, adalah salah satu pulau yang letaknya strategis dan berdekatan dengan lokasi ibu kota yang baru di Kaltim. Pulau Malamber sendiri masuk dalam gugusan Kepualuan Bala-Balakang atau Balabalakang.Sebagai pulau strategis, Malamber bersama gugusan pulau lainnya di Balabalakng diyakini akan menjadi pulau diperhitungkan karena ada dalam jalur penting untuk rute logistik di wilayah Timur Indonesia dan Indonesia Tengah. Selain itu, juga akan menjadi pulau transit yang bisa dikunjungi oleh wisatawan dan diplomat Indonesia saat akan masuk ke atau keluar dari Ibu Kota baru.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408]

2020-045-01.json

Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi

Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi | Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi | Dengan kata lain, Pradarma ingin mengatakan bahwa saat ini wilayah Kaltim dan sekitarnya sudah menjadi salah satu wilayah yang banyak diincar untuk dijadikan investasi. Imbasnya, pulau-pulau yang ada di sekitar Kaltim juga menjadi buruan banyak investor ataupun para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya.Contoh paling mudah dari dugaan terjadinya aksi privatisasi lahan, adalah dengan banyaknya papan penanda yang ditancapkan di wilayah pesisir Teluk Balikpapan. Papan-papan tersebut bertuliskan kepemilikan lahan kepada seseorang atau kelompok.baca : Abrasi Ancam Pulau Ambo, Bagaimana Keseriusan Pemerintah?  Politik dan BisnisPradarma menjelaskan, di sepanjang pantai Balikpapan saja, terdapat wilayah kavling yang kepemilikannya diberikan kepada beberapa perusahaan properti terkemuka di Indonesia. Selain itu, di lokasi yang sama, areal yang sudah dimiliki swasta itu juga ada pemberitahuan perizinan penimbunan kawasan pesisir untuk proyek pembangunan jalan raya pesisir (coastal road) sepanjang 8.500 meter.“Padahal, pembangunan tersebut menghilangkan sempadan pantai dan merampas ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir,” jelas dia.Praktik seperti itu, diduga kuat karena ada kaitannya dengan kepentingan politik untuk kekuasan di Kaltim dan bahkan ke luar Kaltim. Oleh itu, praktik jual beli pulau yang ada di sekitar Kaltim menjadi indikasi kuat adanya kepentingan politik.Dugaan itu muncul, karena pembelian pulau Malember di Kepualuan Balabalakang melibatkan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud. Nama tersebut juga diketahui menjadi figur penting pada alokasi utama Ibu Kota Negara yang baru di Penajam Paser Utara.Abdul Gafur diketahui menjadi bagian dari dinasti politik yang baru di Kaltim. Ia dan keluarganya memiliki tentakel kekuasan politik dan bisnis sekaligus di berbagai kabupaten/kota, hingga meluas ke Sulawesi Barat.

[0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125]

2020-045-01.json

Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi

Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi | Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi | Selain di Kaltim, nama Abdul Gafur juga mulai dikenal luas di Sulbar melalui kekuasaan bisnis dan politik. Termasuk, dugaan pembelian pulau Malamber yang sudah menjadi sorotan publik secara nasional. Bukan saja karena Kepulauan Balabalakang merupakan kawasan konservasi perairan, tapi juga karena pembelian pulau tidak dibenarkan di Indonesia.Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menjelaskan, praktik penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia, baik kepada asing ataupun non asing, dinyatakan melanggaran konstitusi Republik Indonesia.Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”Dengan demikian, Susan menyebut kalau penjualan pulau kecil seperti di Balabalakang adalah bertentangan dengan konstituri RI, di mana pulau tidak bisa dimiliki secara perseorangan. Di dalam falsafah konstitusi RI yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, tidak dikenal konsep kepemilikan pribadi.Menurut dia, Kepemilikan pulau kecil secara pribadi di dalam wilayah Indonesia adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 36, 37, 42, 43, 44 dan 45 dari UU 27/2007. Dalam UU ini juga ditetapkan bahwa batas pasang atas pulau dan batas pasang bawah pulau adalah milik publik dan tidak dapat diperjualbelikan.“Lebih jauh diatur pula bahwa pulau-pulau kecil hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset, pendidikan, dan wisata bahari,” ucap dia.Untuk itu, Susan mendesak berbagai pihak yang terlibat di dalam praktik penjualan pulau malamber untuk segera diusut dan dihukum secara tegas karena telah melanggar konstitusi Republik Indonesia. Dia berharap semua yang terlibat tidak kebal hukum, baik itu penjual maupun pembeli pulau Malamber.  Konservasi Perairan

[0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25]

2020-045-01.json

Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi

Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi | Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi | Selain melanggar konstitusi RI, publik Indonesia menyorot tajam penjualan pulau Malamber kepada pemilik perseorangan, karena pulau tersebut menjadi bagian dari Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) Bala-Balakang.Status tersebut tercatat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2037.Secara administrasi, pulau Malamber berada di Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Namun secara geografis, pulau ini berada di Selat Makassar di lepas pantai timur Kalimantan, tepatnya di tengah-tengah antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.Pulau Malamber menjadi bagian dari gugusan pulau Balabalakang yang terdiri dari 16 pulau dan luasnya tercatat mencapai 1,47 kilometer persegi (km2). Mayoritas penduduk yang menghuni gugusan pulau tersebut adalah suku Bajau, yaitu suku yang dikenal hidup di kawasan perairan.Pulau Malamber sendiri terbagi menjadi dua, yakni Malamber Besar dan Malamber Kecil. Malamber Besar menjadi satu dari 10 pulau yang berpenhuni di Bala-Balakang, dan Malamber Kecil menjadi bagian dari enam pulau yang tidak berpenguni pada gugusan pulau Bala-Balakang.Selat-selat yang ada di sekitar Bala-Balakang diketahui dangkal dan biasa menjadi lokasi penangkapan ikan yang utama bagi warga yang mendiami pulau-pulau tersebut. Sumber daya perikanan yang melimpah tersebut, menjadi andalan warga untuk bisa mendapatkan penghasilkan setiap hari.Tetapi, karena keindahan alam dan sumber daya perikanan yang melimpah, akhirnya tak sedikit pihak yang menginginkan untuk bisa memiliki pulau-pulau yang ada di Bala-Balakang. Salah satu buktinya, adalah penjualan pulau Malamber yang sampai sekarang masih dipersoalkan oleh banyak pihak.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5]

2020-045-01.json

Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi

Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi | Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi | Di Malamber, saat ini masih ada empat kepala keluarga (KK) yang menghuni kawasan pulau bersengketa tersebut. Jumlah tersebut diketahui menyusut dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai 12 KK. Berkurangnya jumlah KK, disebut penduduk lokal karena faktor abrasi pantai yang terus meluas dari waktu ke waktu.Laman surat kabar lokal di Makassar, Sulawesi Selatan, Harian Fajar menulis tentang polemik yang terjadi Malamber tersebut. Dalam laporannya, harian Fajar menuliskan bahwa tak hanya jumlah penduduk yang berkurang, abrasi juga memicu terjadinya penyempitan pulau dari waktu ke waktu.Jika saat ini luas Malamber besar mencapai sekitar delapan hektare, maka merujuk pada data yang dirilis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat pada 2014, luas pulau Malamber Besar mencapai 11,88 hakter. Penyempitan yang diakibatkan ancaman abrasi itu diduga kuat menjadi alasan penduduk untuk meninggalkan pulau secara perlahan.Diketahui, persoalan pulau Malamber muncul setelah seorang warga asal Desa Sumare, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Rajab, diketahui menjual tanah kepada seseorang yang diduga kuat adalah Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud. Luas tanah yang dijual adalah dua hektare.Mengutip lama kompas.com, Rajab menjual tanahnya dengan harga Rp2 miliar dan diberikan pembayaran uang muka sebesar Rp200 juta. Transaksi yang berlangsung pada Februari 2020 lalu hingga kini masih menjadi sengketa, karena uang sisa belum dibayarkan dan pulau dikabarkan sudah dijual seluruhnya kepada Abdul Gafur.Di sisi lain, warga yang menempati pulau Malamber menolak dengan klaim kepemilikan Rajab atas tanah di pulau tersebut. Rajab disebut juga tidak pernah tinggal di Malamber Besar atau Kecil, meskipun dia mengaku kalau buyutnya adalah orang yang pertama menempati Malamber.  [SEP]

[0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125]

2020-055-18.json

Inilah Cara Hadirkan 30 Satwa Liar di Rumah Kita dengan Google 3D

Inilah Cara Hadirkan 30 Satwa Liar di Rumah Kita dengan Google 3D | Inilah Cara Hadirkan 30 Satwa Liar di Rumah Kita dengan Google 3D | [CLS]   Tahun lalu, Google menghadirkan fitur edukasi tiga dimensi [3D] melalui Augmented Reality [AR] yang mampu menampilkan aneka hewan tiga dimensi melalui kamera smartphone disertai suara aslinya. Fitur tersebut, bisa dimainkan lewat pencarian Google Search.Fitur ini semakin populer di tengah merebaknya pandemi COVID-19, saat orang mengurangi bepergian. Apalagi berwisata ke kebun binatang.Beberapa hari lalu, Google telah menambahkan lebih banyak satwa yang bisa dihadirkan secara tiga dimensi di rumah kita, atau dimanapun kita berada.Baca: Pernah Dikira Hoaks, Satwa-satwa Ini Adalah Makhluk Nyata  Bagaimana cara menghadirkannya?Mudah saja, kita hanya perlu mencarinya di kolom Google Search, sebagaimana panduan yang dikutip dari AndroidOver.com.Ketik “Harimau” dan Google Search akan secara otomatis menerjemahkannya ke dalam Bahasa Inggris. Scroll sedikit ke bawah dan kita akan melihat gambar harimau 3D yang bergerak-gerak.Lalu klik di View in 3D, and kita akan dibimbing oleh kamera untuk menemukan harimau virtual di rumah kita. Setelah ketemu, kita akan menemukan harimau dalam bentuk 3D yang bergerak.Baca juga: Dapatkah Satwa Memprediksi Terjadinya Gempa?  Kita juga bisa zoom in kamera kita, atau kita dekatkan kamera kita. Nanti, kita akan melihat gambar 3D secara detil. Jangan lupa, aktifkan volumenya, karena setiap binatang akan mengeluarkan suara aslinya.Selain itu, Google juga menambahkan informasi dan fakta-fakta mengenai harimau. Sebut saja habitatnya, status konservasi di alam liar, kecepatan larinya, dan lain-lain.  Saat ini adalah 30 lebih satwa liar yang bisa ditampilkan dalam Google 3D, diantaranya:• Buaya• Ikan Pemancing• Ular Sanca Bola• Beruang Coklat• Kucing• Cheetah• Rusa• Berbagai spesies anjing• Bebek• Elang• Penguin Emperor• Panda• Kambing• Landak• Kuda• Macan Tutul• Singa• Macaw• Cumi-cumi• Rakun• Hiu• Kuda Poni Shetland• Ular• Harimau• Kura-kura• Serigala

[0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25]

2020-055-18.json

Inilah Cara Hadirkan 30 Satwa Liar di Rumah Kita dengan Google 3D

Inilah Cara Hadirkan 30 Satwa Liar di Rumah Kita dengan Google 3D | Inilah Cara Hadirkan 30 Satwa Liar di Rumah Kita dengan Google 3D | Saat ini, belum semua smartphone bisa menggunakan fitur luar biasa tersebut. Untuk smartphone jenis Android, pastikan sudah ter-update dengan Android 7, dan punya kemampuan AR. Sementara untuk iPhone, perlu iOS 11 atau di atasnya, dan iPhone 7 ke atas.Fitur ini juga bisa merekam binatang-binatang tersebut yang sedang berdiri atau duduk di atas tempat tidur, meja makan, taman rumah, dan lainnya.Selamat mencoba.   [SEP]

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0]

2017-013-04.json

Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana

Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana | Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana | [CLS] Daerah Aliran Sungai (DAS) Poboya, merupakan jantung sumber air bagi warga di wilayah Kecamatan Mantikulore, Palu Timur dan sekitarnya. Sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan, debit dan kualitas airnya makin hari semakin menurun karena pertambangan emas juga perubahan bentang lahan. Alih-alih didominasi pepohonan, di sepanjang aliran sungai yang tersisa hanyalah padang rumput, kaktus dan beberapa tanaman perdu.Di musim kemarau, sungai Poboya terlihat kering. Di tapak sungai yang lebarnya kurang lebih 40 meter hanya terlihat bebatuan sedang dan kecil. Aliran air lebarnya hanya 1-1,5 meter saja. Di sebelah barat tampak lokasi pertambangan emas, tepat di bawah jembatan penghubung kelurahan Poboya dan Lasoani.Berdasarkan data BPDAS Palu–Poso Sulawesi Tengah lahan kritis pada DAS Poboya 1.338,14 hektar (18,31%) dari total luas DAS 7.306,40 Hektar. Saat ini, lahan yang berpotensi kritis 2.645,97 hektar (36,21%), agak kritis seluas 919,859 hektar (12,59%) dan sangat kritis seluas 595,575 hektar (8,15%).“Prinsip air, apalagi di catchment area atau daerah hulu, perakaran tumbuhan mengikat air saat hujan, disimpan. Pada musim kemarau baru didistribusikan. Kalau sudah tidak ada hutan maka tidak ada tempat penyimpanan air,” jelas pakar hidrologi Profesor I Wayan Sutapa kepada Mongabay Indonesia. Dia menyebut air yang tak tersimpan menjadi limpasan (run off) yang berakibat banjir di hilir.Jika run off tidak terjadi atau berkurang, lanjut Sutapa, maka antara musim kemarau dan musim hujan tidak jauh perbedaan debit air yang dihasilkan.“Sekarang tidak ada air, kalau musim hujan luar biasa airnya besar, karena begitu, tidak ada lagi penyimpanan air, tidak ada lagi tumbuhan. Perlu ada upaya kuat untuk ditanami kembali, dihijaukan kembali.”  Berdampak Pada Suplai Air PDAM Kota Palu

[0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0]

2017-013-04.json

Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana

Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana | Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana | “Memang setiap tahun ada penurunan debit air,” jelas Kepala Bagian Teknis PDAM Kota Palu, Alfian. Menurutnya, hal ini diakibatkan oleh rusaknya hulu Poboya. Dari kawasan pegunungan Poboya mengalir tiga DAS, yaitu Poboya, Vatutela dan Kawatuna.“Yang tersedia dari sumber Poboya sebenarnya cukup besar, diatas 400 liter/detik yang bisa kami kelola hanya 120 liter/detik. Itupun air permukaan,” jelas Alfian. DAS Poboya sendiri merupakan sumber air unggulan karena merupakan sumber air terbesar, dibanding sumber air lain seperti Vatutela dan Kawatuna.Dari data Profil Perusahaan Air Minum Kota Palu, potensi pada Sungai Poboya untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah kota Palu yang memiliki lebar basah dihulu 4 meter dengan kemiringan 0.0404, dan berketinggian +567 mdpl, memiliki debit air 411 liter/detik.“Untuk di Kawatuna, 10 tahun lalu saat kami ukur debitnya 280 liter/detik, namun, beberapa waktu lalu saat kami melakukan pengukuran bersama dengan teman-teman konsultan hanya berkisar 260 – 240 liter/detik, bahkan pernah hanya hingga 180 liter/detik. Sedangkan, penurunan debit air yang paling terlihat jelas di DAS Vatutela,” ujarnya.  Akibatnya Rusaknya Kawasan PenyanggaPegunungan Poboya sendiri berstatus sebagai Cagar Alam dan sebagian masuk dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Poboya Paneki. Menurut Nahardi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, situasi Poboya saat ini kritis.“Lahan yang terdegradasi akibat pertambangan tanpa izin didalam kawasan Tahura mencapai 77 hektar,” jelas Nahardi. “Dampak penggunaan bahan kimia berbahaya, seperti Mercury (Hg) dan Cyanide (Cn), itu [sumber dampak lingkungan] yang utama, walaupun laporan terakhir tidak ada lagi merkuri, tapi sianida masih digunakan,” tambahnya.Baca juga: Tahura Poboya Paneki Terusik Tambang Emas. Bagaimana Ini?

[0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0]

2017-013-04.json

Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana

Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana | Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana | Selain itu, sekitar 70% dari 7.128 hektar lahan di dalam kawasan Tahura Poboya Paneki kondisinya sangat kritis, padahal Tahura merupakan kawasan lindung konservasi dan juga kawasan tangkapan air.“Penyebabnya selain untuk tambang, lahan digunakan untuk penggembalaan ternak oleh warga sehingga terjadi deforestasi. Yang lagi marak, juga penebangan pohon untuk kayu bakar, baik untuk dikonsumsi sendiri atau diperjualbelikan. Kami menemukan spot-spot pembakaran,” ungkap Bambang Kepala UPTD Tahura Poboya Paneki. Degradasi lahan jelasnya terjadi sejak tahun 2006.Terkait usaha pertambangan yang masuk dalam kawasan, sebenarnya sudah ada aturan yang melarang aktifitas pertambangan didalam kawasan Tahura. Bambang menyebut, awalnya aktifitas penambangan dilakukan oleh masyarakat secara tradisional, hingga berkembang besar seperti saat ini.Selain masalah pertambangan yang belum jelas kapan berhentinya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahura Poboya Paneki diperhadapkan sulitnya upaya merehabilitasi dan mereboisasi kawasan yang terlanjur rusak.“Kami tanam, belum sempurna tumbuh sudah diserbu ternak warga. Dalam 1 hari sampai 3 kali masuk dan jumlah tidak main-main, sampai 150 ekor kambing. Bagaimana mau tumbuh bagus?” tanya Bambang. “Hasil hutan silakan diambil, tapi jangan merusak.”Sebagai alternatif jika krisis air suatu saat terjadi di DAS Poboya, saat ini sedang dikaji aliran air yang berasal dari Pasigala (Palu-Sigi-Donggala), yang debitnya masing cukup besar dan diharap dapat memenuhi kebutuhan air warga.“Tapi tetap saja, mudah-mudahan tidak sampai kritis begitu,” jelas Narhadi berharap. Dia menyebut, setiap perubahan, kecil ataupun besar pasti berpengaruh termasuk pada area penyangga.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0]

2017-013-04.json

Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana

Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana | Kawasan Hutan Penyangga Rusak, DAS Poboya Merana | “Memang tidak mudah untuk melakukan rehabilitasi pada kawasan Tahura yang rusak akibat pertambangan apalagi dengan kondisi fisik biologi tanah yang cukup kering untuk menghutankan kembali. Sangat tidak mudah, tapi upaya-upaya itu harus terus dilakukan,” papar Nahardi.Kerusakan hutan, masalah deforestasi dan degradasi memang jika dibiarkan akan membawa bencana.   [SEP]

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0]

2013-032-12.json

Foto: Saatnya Mandi Bagi Para Gajah….

Foto: Saatnya Mandi Bagi Para Gajah…. | Foto: Saatnya Mandi Bagi Para Gajah…. | [CLS] Setiap hari gajah – gajah Sumatera (elephas maximus sumatranus) penghuni Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) terletak di provinsi Riau ini dimandikan oleh mahoutnya. Saat ini di TNTN terdapat 7 ekor gajah yang dirawat dan dilatih oleh 10 orang mahout. TNTN yang memiliki luas 38.576 hektar merupakan daerah konservasi gajah Sumatera. Data WWF menyebutkan populasi gajah dalam kawasan TNTN diperkirakan berjumlah 150 – 200 ekor.Populasi gajah di kawasan ini semakin menurun drastis dengan meningkatnya konflik antara gajah dan manusia. Salah satu upaya mitigasi konflik gajah dan manusia ini adalah dengan membentuk flying squad. Flying squad adalah tim patroli dengan menggunakan gajah yang dibentuk oleh WWF dan Balai TNTN. Tugas utama flying squad adalah melakukan patroli di batas kawasan TNTN dan menghalau gajah liar yang akan keluar dari dalam kawasan dan menggiring gajah liar tersebut kembali ke dalam kawasan.Dengan cepatnya penurunan populasi gajah Sumatera IUCN (International Union for Conservation of Nature) menaikkan status gajah sumatera dari genting menjadi kritis (critically endangered). Saat ini jumlah gajah Sumatera di alam diperkirakan antara 2.400 hingga 2.800 ekor saja, yang mana turun 50 persen dari populasi sebelumnya yaitu 3.000 hingga 5.000 individu pada tahun 2007.Riau adalah  kawasan yang memiliki tingkat kematian gajah tertinggi jika dibandingkan dengan kawasan lainnya di Sumatera. Pada tahun 2000 diperkirakan populasi gajah sumatera di Riau berjumlah 550 hingga 600 ekor namun pada tahun 2007 populasi gajah sumatera menurun drastis menjadi hanya sekitar 300 hingga 330 ekor saja. Hilangnya habitat akibat alihfungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan adalah masalah utama penyebab utama menurunnya populasi gajah sumatera. [SEP]

[0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204]

2014-052-14.json

Gajah Dibunuh, Gading Dijual Rp2,5 Juta, Polisi Tetapkan 11 Tersangka

Gajah Dibunuh, Gading Dijual Rp2,5 Juta, Polisi Tetapkan 11 Tersangka | Gajah Dibunuh, Gading Dijual Rp2,5 Juta, Polisi Tetapkan 11 Tersangka | [CLS] Kepolisian Resort (Polres) Aceh Barat menangkap 11 orang yang diduga pelaku pembunuhan gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di hutan berjarak enam kilometer dari Desa Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, Aceh awal April 2014. Gajah jantan yang diperkirakan berumur 12 tahun itu dibunuh dengan sadis dan gading hilang.Ke-11 orang itu berasal dari, lima  warga Desa Ceumara, satu dari Desa Babah Lueng Kecamatan Pantai Cermin, tiga warga Desa Seumantok,  dan dua  warga Desa Teupin Panah, Kecamatan Kawai XVI.AKBP Faisal Rivai, Kapolres Aceh Barat, dihubungi Rabu (16/4/14) mengatakan,  dari penyelidikan ke-11 tersangka mengaku selama setahun telah membunuh tiga gajah, dua di hutan Pante Ceuremen, dan satu di Kaway XVI. “Alasan mereka karena terancam dengan gajah yang sering melintas di kebun. Apalagi sudah ada warga meninggal diserang tahun lalu,” kata Faisal.Para tersangka berasal dari beberapa desa di Kecamatan Kaway XVI dan Kecamatan Pante Ceuremen. Menurut dia, mereka tim pemburu gajah yang kenal satu sama lain. Umur para tersangka berkisar antara 45-50 tahun ke atas.  Polisi menangkap mereka sejak Sabtu lalu.Di sekitar tempat tinggal tersangka ada 8-10 ekor gajah sering melintas. Mereka menargetkan bisa membunuh satu gajah lebih besar dan gading lebih panjang. Namun, yang terjerat gajah muda.Dari pengakuan tersangka gading sebesar 1,5 kilogram itu dijual kepada penadah Rp2,5 juta.  “Saat ini polisi memburu penadah warga Aceh Selatan. Kemungkinan gading sudah dibawa keluar Aceh.”Selain menahan tersangka, polisi menyita alat-alat tradisional yang dipakai membunuh gajah seperti batu, tali, besi, dan lain-lain.Genman Suhefti Hasibuan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengatakan, pembunuhan gajah ini terindikasi ada hubungan dengan perburuan gading.

[0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204]

2014-052-14.json

Gajah Dibunuh, Gading Dijual Rp2,5 Juta, Polisi Tetapkan 11 Tersangka

Gajah Dibunuh, Gading Dijual Rp2,5 Juta, Polisi Tetapkan 11 Tersangka | Gajah Dibunuh, Gading Dijual Rp2,5 Juta, Polisi Tetapkan 11 Tersangka | Untuk mengantisipasi pembunuhan gajah, BKSDA Aceh mengintesifkan pertemuan dengan masyarakat desa yang kerap berkonflik dengan gajah. BKSDA telah diminta menjadi saksi ahli dalam kasus pembunuhan gajah di Polres Aceh Barat.Selama 2012,  tercatat 27 gajah mati sebagian besar karena dibunuh dengan diracun dan dijerat di berbagai kabupaten di Aceh. Dari semua kasus itu baru satu pembunuhan gajah bernama Papa Genk di Sampoinet Kabupaten Aceh Jaya pada Juli 2013 diproses hingga ke pengadilan. [SEP]

[0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224]

2022-067-19.json

Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan

Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan | Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan | [CLS]     Kajian  yang keluar dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan Asosiasi Petani Sawit Indonesia,  mendorong sawit jadi tanaman hutan, mereka pun bikin naskah akademik soal itu. Kajian ini pun mendapatkan respon berbagai kalangan termasuk dari pemerintah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tegas menyatakan, sawit bukan tanaman hutan. Penetapan sawit bukan tanaman hutan berdasarkan pada berbagai peraturan pemerintah, analisis historis dan kajian akademik berlapis.Agus Justianto, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) KLHK mengatakan, dari berbagai peraturan, nilai historis, kajian akademik, wacana umum dan praktik, sawit jelas bukan termasuk tanaman hutan. “Pemerintah belum ada rencana merevisi berbagai peraturan itu,” katanya dalam rilis kepada media di Jakarta, 7 Februari 2022.Dalam Peraturan Menteri LHK P.23/2021 juga, katanya, sawit tak masuk tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).Saat ini, katanya, pemerintah fokus menyelesaikan berbagai persoalan sejak beberapa dekade lalu hingga mengakibatkan ekspansif masif sawit dalam kawasan hutan yang tak prosedural dan tidak sah.Praktik kebun sawit ekspansif, monokultur, dan non prosedural di kawasan hutan, kata Agus, menimbulkan beragam masalah hukum, ekologis, hidrologis dan sosial yang harus diselesaikan.Apalagi, katanya, hutan berfungsi ekologis tidak tergantikan. “Kebun sawit mendapatkan ruang tumbuh sendiri, saat ini belum jadi pilihan untuk memasukkan sawit sebagai jenis tanaman hutan ataupun untuk kegiatan rehabilitasi,” kata Agus.Untuk kasus sawit tidak sah atau keterlanjuran dalam kawasan hutan, katanya, penyelesaian dengan memenuhi unsur-unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Jadi, penegakan hukum dapat memberikan dampak terbaik bagi masyarakat serta hutan.

[0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.375, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0]

2022-067-19.json

Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan

Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan | Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan | Salah satunya melalui regulasi jangka benah sebagai upaya memulihkan fungsi kebun sawit rakyat monokultur menjadi kebun sawit campur dengan teknik agroforestri tertentu disertai komitmen kelembagaan dengan para pihak.Kebijakan turunan dari UU Cipta Kerja, yaitu Permen LHK Nomor 8 dan 9/2021 memuat regulasi jangka benah, yaitu menanam tanaman pohon kehutanan di sela sawit.Adapun jenis tanaman tanaman kehutanan untuk hutan lindung dan hutan konservasi, katanya, harus berupa pohon penghasil hasil hutan bukan kayu(HHBK) dan pula berupa pohon berkayu dan tak boleh ditebang.  Seri sawit dalam kawasan hutan: Gelap Pajak di Kebun Sawit Dalam peraturan ini berlaku larangan menanam sawit baru dan setelah selesai satu daur. Jadi, lahan itu wajib kembali diserahkan kepada negara. Untuk kebun sawit dalam kawasan hutan produksi, kata Agus, boleh satu daur selama 25 tahun.Untuk sawit yang berada di hutan lindung atau konservasi hanya bisa satu daur selama 15 tahun sejak masa tanam. “Akan dibongkar kemudian ditanami pohon setelah jangka benah berakhir.”Dalam masa kangka benah ini, katanya, wajib sesuai tata kelola perhutanan sosial, penanaman melalui teknik agroforestri disesuaikan dengan kondisi biofisik dan sosial.“Menerapkan sistem silvikultur atau teknik budidaya, tanpa peremajaan tanaman sawit selama masa jangka benah.”Dia bilang, pendekatan ini diambil sebagai jalan tengah termasuk untuk kelestarian hutan.Mereka yang menyusun naskah akademik ini seakan mau potong kompas dalam menyelesaikan masalah kebun sawit di kawasan hutan. Berbagai implikasi pun mereka sebutkan ‘kalau sawit jadi tanaman hutan’ termasuk bakal ada kenaikan hutan dratis 16 juta hektar lebih—karena kebun sawit di Indonesia seluas itu.Koalisi Eyes on the Forest pun mengapresiasi Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) atas penolakan ide sawit jadi tanaman hutan.

[0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0]

2022-067-19.json

Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan

Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan | Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan | Nursamsu dari WWF-Indonesia—bagian Koalisi EoF– mengatakan, penolakan pemerintah atas wacana sawit jadi tanaman hutan ini merupakan upaya positif memperbaiki tata kelola sumber daya alam oleh pemerintah, termasuk pemulihan hutan dan lingkungan hidup di wilayah-wilayah rentan bencana. “Kita sambut baik,” katanya dalam rilis media 8 Februari lalu.Made Ali, Koordinator Jikalahari, dari Koalisi EoF, mengatakan, di Riau, manuver sawit jadi tanaman hutan adalah mainan cukong dan mafia sawit yang selama ini mengambil keuntungan dengan melanggar hukum.Mereka juga termasuk korporasi sawit yang menerima sawit ilegal dari cukong,” katanya.Laporan bersama Kementerian Pertanian, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019 menyimpulkan, bahwa 20% (3,5 juta hektar) dari total tutupan kebun sawit nasional (16,8 juta hektar) pada 2016 berada di dalam kawasan hutan.Investigasi EoF pada 2019 menemukan, tandan buah segar (TBS) yang tanam ilegal dari 43 perkebunan sawit ilegal, dibeli 15 pabrik sawit mencakup grup-grup sawit besar. Sebagian pabrik itu juga menjual minyak sawit mentah (CPO) tercemar kepada enam kilang milik nama-nama besar.Tak hanya itu. Analisis EoF nyatakan, 39% dari total kebun sawit Riau pada 2020, ditanami di luar kawasan hutan namun tak memiliki hak guna usaha (HGU). Jadi, kata Made, diperkirakan antara 47% dan 86% kebun sawit Riau kemungkinan ilegal.“Kepentingan petani sawit harus diutamakan di tengah-tengah ambisi perusahaan besar sawit mendominasi tata kelola perkebunan sawit,” kata Boy Even Sembiring dari Walhi Riau juga bagian Koalisi EoF ini. Seri sawit di kawasan hutan: Jejak Sawit Gelap di Pasar Global 

[0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.20000000298023224, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0]

2022-067-19.json

Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan

Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan | Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan | Pada Desember lalu, Eyes on the Forest (EoF), terdiri dari berbagai organisasi nonprofit yang mengadvokasi hutan Indonesia, melayangkan petisi yang menolak sawit menjadi tanaman hutan. Praktik perkebunan sawit selama ini dikenal sebagai pendorong deforestasi.Eyes on the Forest juga bikin petisi online di Change.org pada Desember lalu bertajuk “Pak Jokowi, Jangan Jadikan Sawit sebagai Tanaman Hutan.”Nadia Hadad, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan, sangat tidat tepat jadikan sawit sebagai tanaman hutan. Mengapa? Pertama, sawit itu tanaman monokultur, sementara hutan alam seharusnya beragam tanaman.Kedua, sawit tak bisa menggantikan fungsi hutan untuk menyimpan air dan mengatur tata kelola air daerah aliran sungai (DAS). “Sawit sama sekali tidak menghasilkan kasa ekosistem yang sama dengan hutan. Malah sawit membutuhkan banyak sekali air jadi malah bikin tanah kering,” katanya.Ketiga, alasan jadi tanaman hutan untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih perizinan malah absurd.Arie Rompas, dari Greenpeace Indonesia pun mengatakan, ‘perjuangan’ dari mereka yang mau jadikan sawit sebagai tanaman hutan ini modus untuk memutihkan kesalahan- kesalahan yang sudah dilakukan dalam kawasan hutan dan meningkatkan ekspansi kebun sawit di kawasan hutan.“Kepentingannya lebih pada kepentingan korporasi yang menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam industri sawit,” katanya kepada Mongabay, baru-baru ini.Berbagai masalah tata kelola sawit di Indonesia belum selesai. Upaya jadikan sawit sebagai tanaman hutan ini kisah lama yang dibangkitkan kembali.

[0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0]

2022-067-19.json

Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan

Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan | Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan | Pada 2011, ada Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) yang mengakomodasi sawit sebagai bagian dari tanaman hutan. Ia masuk dalam Permenhut Nomor 62/Menhut/II/2011 mengenai pedoman pembangunan hutan tanaman berbagai jenis pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri. Aturan yang rilis 25 Agustus 2011 dan diundangkan 6 September 2011 ini kemudian dicabut, setelah mendapat kecaman dari berbagai kalangan.Kalau tanaman sawit jadi tanaman hutan, katanya, menunjukkan ketidakberpihakan terhadap komitmen iklim dan menambah masalah baru karena akan meningkatkan perambahan kawasan hutan.Dari riset Greenpeace, ada 3,12 juta hektar masih menjadi masalah. Meskipun sudah diputihkan melalui omnibus law namun dampak sosial dan lingkungan masih belum terselesaikan.“Melegitimasi sawit jadi tanaman hutan secara konsep redundansi (menghilangkan) komitmen untuk memperbaiki tata kelola sawit,” katanya.Pemerintah memang harus menolak usulan ini, karena taruhan terhadap lingkungan sangat besar di tengah krisis iklim dan bencana pembukaan lahan dan deforestasi yang terus meningkat.Kalau sampai terjadi, katanya, juga akan menurunkan kepercayaan investor global yang sudah memiliki komitmen lingkungan terhadap pemerintah Indonesia.Uslaini, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat mengatakan, kajian sebagian orang IPB itu coba menganulir semua permasalahan dan mengabaikan konflik di perkebunan sawit.“Banyak konflik seperti perampasan lahan yang tidak selesai selesai bertahun-tahun sampai hari ini,” katanya.Untuk di Sumatera Barat, katanya, ada lima kabupaten paling banyak konflik perkebunan sawit, yakni, Solok Selatan, Pasaman, Pasaman Barat, Agam dan Pesisir Selatan.Walhi Sumbar melakukan penelitian bersama beberapa peneliti dan KITLV dan mencatat 25 kasus konflik sawit mereka pantau. Walhi Sumbar memandang, kalau mengubah status sawit jadi tanaman hutan hanya memperumit masalah.

[0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0]

2022-067-19.json

Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan

Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan | Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan | Dari kasus yang mereka pantau, ada masalah-masalah seperti penyerobotan lahan, perusahaan melanggar peraturan, kompensasi tidak memadai, masalah ketenagakerjaan sampai skema plasma tidak transparan. Baca juga: Cabut Izin Tak Hentikan Perusahaan Sawit Buka Hutan Papua, Ini Foto dan Videonya Diki Rifqi, Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mengatakan, dalam catatan akhir tahun LBH Padang dari sektor sumber daya alam ada soal konflik sawit.Dia bilang, penyebab konflik sumber daya alam adalah perampasan lahan, kerjasama tidak dijalankan perusahaan dan ketiadaan informasi yang cukup (free, prior and information consent).Mereka memberikan lima poin rekomendasi untuk menyelesaikan konflik ini. Yakni, pemerintah membentuk tim penyelesaian konflik tingkat provinsi, melakukan review izin perusahaan perkebunan sawit di Sumbar, memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan dan mendorong penegakkan hukum pada perusahaan.Zulkifli dari Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari menyebutkan beberapa masalah atas naskah akademik sawit jadi tanaman kehutanan itu.Pertama, sawit adalah tanaman monukultur yang tidak dapat dipadupadankan dengan tumbuhan lain. Apabila sawit ditetapkan jadi tanaman kehutanan, maka melanggar norma hukum dan apa yang disebut dengan hutan dalam UU Kehutanan dan Undang-undang Keragaman hayati.Kedua, dalam prinsip Roundtable on Sustainable Palm Oil), areal hutan, gambut dan keragaman hayati adalah wilayah bernilai konservasi tinggi (high conservation value) dan proteksi alam dan mengandung stok karbon tinggi atau high carbon stock assessment. Hal ini, katanya, tak dapat beralih fungsi karena berdampak kepada peningkatan gas rumah kaca.

[0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0]

2022-067-19.json

Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan

Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan | Pemerintah Tegaskan Sawit Bukan Tanaman Hutan | Ketiga, aspek konflik dan hak atas tanah. Sawit adalah tanaman industri dengan dukungan teknologi dan modal, sementara masyarakat adat dan petani perlu ruang-ruang hidup untuk ketahan pangan. “Mata pencaharian mereka tergerus oleh kepentingan mendukung industri sawit.”Keempat, industri sawit merusak sistem sosial, kultur dan budaya masyarakat lokal dengan mengesampingkan fungsi-fungsi sosial dari tanah dan hutan.Kelima, ketahanan ekonomi. Sawit sangat tergantung pada pasar internasional, potensi perang dagang komoditas akan mempengaruhi ketahanan ekonomi nasional.Keenam, penyeragaman komoditas skala besar bertentangan dengan prinsip-prinsip anti monopoli.Senada dengan itu, Indang Dewata, doktor bidang ilmu lingkungan Universitas Negeri Padang juga bilang, sawit hanya jadi pemulihan minimalis.“Pemulihan lingkungan dengan tidak berniat menyelesaikannya secara utuh,” katanya.Menurut Ketua Pusat Studi Lingkungan Universitas Negeri Padang ini, kalau melihat secara komprehensif, sawit belum banyak membawa perubahan kecuali pendapatan asli daerah per kapita. “Tapi biaya dampak lingkungan lebih besar.”  ******Foto utama:  Penebangan tanaman sawit di dalam kawasan konservasi di Sumatera Utara. Beberapa ilmuan dari IPB mengupayakan sawit jadi tanaman hutan. KLHK menolak itu. Sawit bukan tanaman hutan!  Foto: Junaidi Hanafiah/ Mongabay Indonesia [SEP]

[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0]