filename
stringlengths
16
16
title
stringlengths
22
107
text
stringlengths
132
2.1k
softlabel
stringlengths
15
740
2022-062-11.json
Kebun Botani Atok Man dan Misi Pelestarian Anggrek Bangka Belitung
Kebun Botani Atok Man dan Misi Pelestarian Anggrek Bangka Belitung | Kebun Botani Atok Man dan Misi Pelestarian Anggrek Bangka Belitung | Secara geografis, Bangka Belitung diapit dua pulau besar, Sumatera dan Kalimantan. Secara literasi, dua per tiga anggrek di dunia ada di Indonesia, dan satu per tiganya ada di Indonesia bagian barat. Untuk spesies, ada 7.000 jenis anggrek di dunia, yang sekitar 5.000 jenis terdapat di Indonesia.“Itu asumsi awal kami. Di Bangka Belitung pasti beragam jenisnya,” kata Dian.Dian bersama BFS telah mengidentifikasi sekitar 147 jenis anggrek di Pulau Bangka. “Kami masih mencari jenis vanda sumatrana, yang menurut literasi ada di Pulau Bangka, dan belum tentu ada di wilayah lain.”Menurut Dian sangat penting adanya konsep konservasi yang mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam suatu wilayah lebih luas.“Dalam sebuah upaya konservasi, harus didukung unsur lainnya dalam lingkungan, baik itu abiotik, biotik, maupun budaya.”Keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintahan daerah hingga provinsi, swasta hingga warga sekitar di tingkat tapak sangat penting, guna keberhasilan konservasi di Bangka Belitung.“Pendekatan konservasi atau pengelolaan lingkungan lintas kepentingan sangat perlu dilakukan. Mengingat, banyak kekayaan alam yang dimiliki Bangka Belitung,” tegas Dian.   [SEP]
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2012-005-03.json
Mangrove Tahura Ngurah Rai Bali, Nasibmu Kini…
Mangrove Tahura Ngurah Rai Bali, Nasibmu Kini… | Mangrove Tahura Ngurah Rai Bali, Nasibmu Kini… | [CLS] Cuaca panas di sore hari, akhir pekan lalu, membuat Kadek Sarmi dan teman-temannya memilih “bersembunyi” ke kawasan wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai di pinggiran Denpasar, berbatasan langsung dengan Kabupaten Badung. Kawasan hutan mangrove terluas di Bali ini berlokasi hanya beberapa ratus meter dari Simpang Dewa Ruci, Kuta, pusat kemacetan terparah di Bali saat ini.Dengan hanya Rp 5000, panasnya cuaca sore itu pudar ketika memasuki kawasan hutan mangrove. Menyusuri jalan setapak kayu di antara lebat tanaman mangrove, memberi nuansa kesegaran tersendiri. “Denpasar sudah semakin krodit sekarang. Paling enak jalan jalan yang di hutan mangrove, daripada ke mal. Di sini khan udaranya segar,” kata Sarmi.Sayangnya, para pengunjung harus puas dengan berbagai keterbatasan fasilitas di area hutan mangrove. Jalan setapak yang terbuat dari kayu ulin, sudah rapuh di banyak sisinya. Hal ini memaksa pengunjung berhati-hati, bila tak ingin terperosok. “Berbahaya sekali jalan di sini. Kayunya sudah rapuh. Takut juga kalau jatuh. Kenapa nggak diperbaiki ya?” Nur Aini, salah seorang pengunjung mempertanyakan.Tidak adanya fasilitas tempat sampah di sepanjang areal, membuat beberapa pengunjung dengan seenaknya membuang sampah sembarangan. Aksi corat coret oleh pengunjung yang tidak bertanggung jawab, juga tampak mewarnai beberapa bagian jalan dan fasilitas di kawasan ini.Pemerintah Provinsi Bali selaku pengelola hutan mangrove seluas total 1.373,5 hektar itu pun mengakui kondisi ini. “Kami cukup kewalahan mengatasi masalah sampah plastik yang cukup banyak. Setiap harinya, kami mengangkut tidak kurang dari 4 truk sampah. Tetapi masalahnya tidak juga bisa teratasi karena keterbatasan personil dan anggaran,” kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Pemerintah Provinsi Bali hanya mengalokasikan dana Rp 400 juta setahun untuk pengelolaan hutan di Bali.
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548]
2012-005-03.json
Mangrove Tahura Ngurah Rai Bali, Nasibmu Kini…
Mangrove Tahura Ngurah Rai Bali, Nasibmu Kini… | Mangrove Tahura Ngurah Rai Bali, Nasibmu Kini… | Banyaknya sampah di kawasan Tahura Ngurah Rai, sebenarnya tidak banyak disumbang oleh aksi tidak bertanggung jawab pengunjung. Posisi Tahura Ngurah Rai yang menjadi hilir sedikitnya 8 sungai, membuat kawasan ini menjadi “tempat sampah” kiriman dari berbagai wilayah di Bali. Posisinya pun tak jauh dari tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Suwung yang berbatasan langsung dengan laut.Dengan alasan penyelamatan kawasan Tahura Ngurah Rai, Gubernur Bali memutuskan menyerahkan pengelolaan kawasan hutan mangrove ini kepada pihak swasta. Adalah PT. Tirta Rahmat Bahari, perusahaan swasta yang berhasil mendapat izin pengelolaan hutan mangrove seluas 102,2 hektar di kawasan Tahura Ngurah Rai. Melalui izin yang sudah diterbitkan pada Juni tahun ini, PT. Tirta Rahmat Bahari mendapat hak pengelolaan hutan selama 55 tahun. Syaratnya, perusahaan ini diwajibkan mengelola hutan dengan system kolaborasi bersama pihak Pemerintah Provinsi Bali.Dalam masterplan yang terlampir dalam izin yang dikantongi PT. Tirta Rahmat Bahari, disebutkan bahwa perusahaan akan membangun sedikitnya 75 unit penginapan, 5 kios, 8 rumah makan, 2 spa, 1 restaurant, 1 gedung serba guna, tempat meditasi, toilet, dan sarana penunjang pariwisata lainnya. “Izin ini saya berikan untuk menyelamatkan hutan mangrove kita. Karena kalau dikelola pegawai negeri sipil, saya yakin sulit sekali. Perlu ada orang-orang professional yang mengelola itu, sehingga hasilnya pun lebih maksimal,” tegas Pastika.Namun pemberian izin pengelolaan Tahura Ngurah Rai kepada swasta mengundang reaksi dari aktivis lingkungan hidup di Bali. Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup (KEKAL) Bali terus mendesak Gubernur Bali untuk mencabut izin yang telah dikeluarkan melalui beberapa kali unjuk rasa.
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125]
2012-005-03.json
Mangrove Tahura Ngurah Rai Bali, Nasibmu Kini…
Mangrove Tahura Ngurah Rai Bali, Nasibmu Kini… | Mangrove Tahura Ngurah Rai Bali, Nasibmu Kini… | Menurut salah satu aktivis KEKAL Bali yang juga Ketua Dewan Daerah Walhi Bali, Wayan “Gendo” Suardana, pemberian izin kepada investor tidak menjawab persoalan menumpuknya sampah plastik di Tahura Ngurah Rai. “Kalau kita analisa izin yang diberikan, investor hanya bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian mangrove pada area 102,22 hektar saja. Lalu sisanya bagaimana?” Gendo mempertanyakan.Dalam surat keputusan gubernur tentang izin pengelolaan Tahura Ngurah Rai juga terdapat poin bahwa investor dilarang memindahtangankan hak pengelolaan Tahura, kecuali ada izin tertulis dari gubernur. “Ini merupakan celah bagi investor untuk memindahtangankan haknya karena hanya membutuhkan persetujuan gubernur” terang Gendo.Atas desakan agar izin kepada PT. Tirta Rahmat Bahari segera dicabut, Gubernur Pastika sempat menyatakan pihaknya tengah mengkaji ulang perizinan tersebut. “Mari kita bersama sama kaji itu, membentuk tim kecil, untuk membahasnya. Saya terbuka, termasuk kepada LSM. Saya yakin sebenarnya kita berangkat dari pemahaman yang sama, yakni menciptakan kesejahteraan di Bali dengan tetap menjaga lingkungan,” jelas Pastika.Namun KEKAL Bali menyayangkan pengkajian ulang yang dilakukan tanpa mencabut terlebih dahulu izin yang telah dikantongi. “Seharusnya yang dilakukan Gubernur Bali ialah mencabut izin PT. TRB, baru melakukan kaji ulang pengelolaan kawasan tahura Ngurah Rai. Tidak seperti sekarang ini, yang hanya melakukan kaji ulang tanpa ada kejelasan kapan pencabutan ijin dilakukan,” keluh Gendo.
[0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548]
2012-005-03.json
Mangrove Tahura Ngurah Rai Bali, Nasibmu Kini…
Mangrove Tahura Ngurah Rai Bali, Nasibmu Kini… | Mangrove Tahura Ngurah Rai Bali, Nasibmu Kini… | Dikonfirmasi terpisah, Direktur PT. Tirta Rahmat Bahari, Nyoman Swianta, mengaku masih menunggu hasil kajian ulang terhadap izin yang telah mereka kantongi. Swianta mengaku siap menerima apapun hasil pengkajian ulang itu. “Apapun hasilnya, kami akan terima. Pada dasarnya, kami hanya ingin menyelamatkan hutan mangrove yang kondisinya memprihatinkan. Tetapi kecurigaan bahwa kami akan merusak hutan mangrove, tentu tidak masuk akal. Kami akan menjadikan hutan itu asset utama kami, jadi tidak mungkin kami merusaknya. Tidak akan ada satu pun pohon yang kami tebang. Kalau kami merusaknya, sama saja kami bunuh diri,” Swianta beralasan. [SEP]
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408]
2015-029-02.json
Kala Lahan Pertanian Pati Terancam Tambang Batu Gamping
Kala Lahan Pertanian Pati Terancam Tambang Batu Gamping | Kala Lahan Pertanian Pati Terancam Tambang Batu Gamping | [CLS] Puluhan perempuan dan laki-laki tiba di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Selasa pagi, (8/9/15). Mereka menempuh sekitar tiga jam perjalanan menggunakan bus dari Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo 1, Pati, Jawa Tengah. Beragam tanaman pangan mereka bawa. Ada jagung, kacang tanah, terong dan ubi-ubian. Semua itu hasil panen dari lahan yang terancam hilang untuk pertambangan batu gamping dan tanah liat oleh PT. Sahabat Mulia Sakti (SMS),  anak perusahaan PT. Indocement.Warga menggugat izin lingkungan ke PTUN. Sidang memasuki kali ke-18. Ngatemi, warga Desa Larangan, Kayen, duduk bagian depan kursi pengunjung persidangan. Dia selalu hadir mengikuti sidang gugatan keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 tentang izin lingkungan pabrik semen dan penambangan batu gamping dan batu lempung oleh SMS.“Kehadiran kami bentuk ketulusan dan perjuangan warga mayoritas petani menjaga kelestarian Gunung Kendeng. Tambang merusak sumber air, hutan, goa dan mata pencarian kami,” katanya.Bambang Sutikno, warga Desa Wukirsari, Kecamatan Tambakromo mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dari Bappeda Pati, terkait penyusunan tata ruang Pati, dia tidak bisa menjelaskan soal perubahan pertanian menjadi kawasan pertambangan. Bahkan, perubahan tak melibatkan masyarakat. Bahkan, saksi mengatakan pendapatan domestik bruto (PDB) Pati 54% dari pertanian, 35% dari Kayen dan Tambakromo– yang akan menjadi pertambangan.“Lahan pertanian Pati berdasarkan BPS makin berkurang. Artinya jika pertambangan jalan, tidak ada upaya serius pemerintah mempertahankan lahan pertanian, sengaja mematikan kehidupan petani.”Dalam dokumen Amdal, katanya, jelas 60% lebih masyarakat menolak pertambangan. Tawaran kesejahteraan pemerintah dan perusahaan belum tentu terwujud. Kesejahteraan warga dari bertani sudah terbukti mencukupi kehidupan sehari-hari bahkan lahan bisa diwariskan untuk anak-cucu mereka.
[0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0]
2015-029-02.json
Kala Lahan Pertanian Pati Terancam Tambang Batu Gamping
Kala Lahan Pertanian Pati Terancam Tambang Batu Gamping | Kala Lahan Pertanian Pati Terancam Tambang Batu Gamping | “Untuk pembuktian, kami meminta majelis hakim sidang lapangan. Membuktikan langsung kebohongan data dalam Amdal.”Dari persidanganPersidangan lanjutan gugatan pertambangan dan pendirian pabrik semen SMS, menghadirkan tiga saksi. Yakni Purwadi dan Sumadi, warga Sukolilo, Pati, dari tergugat dan Anton Sumarno karyawan Indocement.Aneh, kedua saksi malah cerita soal demo. Purwadi,  selaku Sedulur Sikep Pati menjelaskan, Sedulur Sikep tidak mengajarkan demo atau melanggar aturan. “Sedulur Sikep tidak menolak atau mendukung pertambangan semen. Tidak boleh mengubar janji dan tidak bisa diwakili.”Sumadi mengatakan, tidak ada Sedulur Sikep demo. Yang demo adalah Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMMPK). JMPPK adalah masyarakat peduli kelestarian Gunung Kendeng. Sumadi mengaku mengirim surat ke Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, klarifikasi Sedulur Sikep demo.Anton menceritakan, ikut merancang penambangan Indocement, seperi konsep di Citeurep, Bogor untuk diterapkan di Pati. Selama menambang di Citeureup 39 tahun, walau berdekatan dengan mata air, tidak ada yang terganggu. Penambangan Pati tidak akan pakai air tanah namun air embung yang akan diisi dari Sungai Juwana dan tadahan air hujan.Menanggapi keterangan saksi, kuasa hukum penggugat Nur Badriyah mengatakan, melihat keterangan Purwadi dan Sumadi, kesaksian mereka mencoba membelokkan obyek gugatan seolah-olah ada permasalan dalam Sedulur Sikep.  “Kami keberatan karena obyek gugatan persoalan izin lingkungan dan IUP bukan masalah Sedulur Sikep.”Sedangkan saksi fakta tidak relevan. Seharusnya, yang dijelaskan kesaksian masalah pertambangan di Pati, bukan di Citeureup.“Kami akan membatah dengan saksi ahli mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi akibat pertambangan di karst.”
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0]
2015-029-02.json
Kala Lahan Pertanian Pati Terancam Tambang Batu Gamping
Kala Lahan Pertanian Pati Terancam Tambang Batu Gamping | Kala Lahan Pertanian Pati Terancam Tambang Batu Gamping | Nur menambahkan, penggugat sudah meminta majelis hakim sidang lapangan hingga bisa melihat langsung tak hanya perkiraan. Di lapangan, hakim tahu lokasi pertambangan dan data yang tidak masuk Amdal. [SEP]
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0]
2022-038-06.json
Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas
Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas | Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas | [CLS]     Pucuk pohon kecoklatan tampak mencolok di sekitar kawasan restorasi Rawa Kadut, Taman Nasional Way Kambas, Lampung. Ini tumbuhan mentru atau puspa ini, pohon endemik yang tahan api. Kalau terbakar, batang di atas tanah akan menghitam, tetapi akar masih bertahan dan menumbuhkan cabang baru.Masih lekat di ingatan Arum Mustazin, bagaimana kebakaran melahap tanaman pada 2015. Pohon mentru, sungkai, laban, jambon air, ketapang, gaharu, sempu dengan usia baru tujuh bulan habis dilalap api. Tinggi mereka kala itu masih bersaing dengan ilalang dan tanaman jenis melastoma atau senggani, sekitar 30-50 cm.Arum adalah warga Desa Bungur, Way Bungur, Lampung Timur, Lampung, yang bekerja dengan Yayasan Silvagama–kini Yayasan Auriga Nusantara pada area restorasi di Rawa Kadut, Taman Nasional (TN) Way Kambas. Kala itu, Silvagama masih tergabung dalam konsorsium Aliansi Lestari Rimba Terpadu (AleRT) untuk melakukan reforestasi.“Waktu itu ilalang masih tinggi, siang-siang ada api dari timur yang tidak bisa kita tahan. Habis sudah,” kata Arum menceritakan kembali peristiwa itu kepada kami pertengahan November 2021.Api muncul karena orang tak bertanggung jawab berburu. Kemarau membuat lompatan api makin tak terkendali. Tahun itu, Arum dan tim mendapatkan pekerjaan tambahan menjaga kawasan, memadamkan api saat kebakaran dan menahan agar api agar tak meluas, selain penanaman pohon.Setelah itu, mereka berupaya menghalau kebakaran yang meluas dan menjaga area restorasi dengan membuat sekat bakar lebar 30 meter. Kini monitoring dan pemadaman api menjadi bagian dari pekerjaan restorasi di wilayah seluas 1.250 hektar, bentuk kerja sama terbaru Yayasan Auriga dengan Balai TN Way Kambas sampai 2025.
[0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-038-06.json
Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas
Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas | Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas | Kebakaran menjadi ancaman paling besar pada upaya konservasi di Taman Nasional Way Kambas. Hal ini karena perburuan liar masif. Membakar menjadi jalan termudah bagi pemburu karena pasca kebakaran tunas baru akan muncul, dan memancing satwa keluar. Baca juga: Ketika Masyarakat Ikut Pulihkan Taman Nasional Tak hanya ancaman perburuan satwa, TN Way Kambas juga lokasi para pembalak kayu liar tahun 1990-an. Arum adalah eks pembalak liar sejak kelas dua SMP pada 2002. Dalam satu minggu dia bisa mendapat 1-2 kubik kayu untuk jajan, bayar sekolah, dan membantu ekonomi orangtua.“Dulu, seperti kampung yang pindah ke dalam hutan, ramai,” katanya.TN Way Kambas dikelilingi 38 desa penyangga, hingga akses keluar masuk kawasan ini sangat mudah. Ancaman perburuan dan pembalakan liar pun terus terjadi sampai saat ini.Kuswandono, Kepala Balai TN Way Kambas mengatakan, kini pembalak liar sudah jarang, namun pemburu masih terus menghantui. Ancaman ini juga seringkali memunculkan titik-titik api di taman nasional.Data Balai TN Way Kambas pada 2021, dalam 10 tahun terakhir terdapat 22 kasus kematian gajah karena diburu untuk gading dan giginya. Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) merupakan satwa endemik terancam punah. Habitat alami mereka, antara lain di taman nasional ini.Satwa lain dilindungi seperti badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), beruang madu (Helarctos malayanus), dan tapir (Tapirus indicus) juga berhabitat di kawasan ini. Api jadi ancaman bagi keberlangsungan populasi dan kelestarian satwa ini.Analisis Yayasan Auriga pakai data kebakaran hutan dan lahan 2015-2020 serta kawasan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebakaran di TN Way Kambas mencapai 58.901 hektar.
[0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-038-06.json
Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas
Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas | Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas | Kerentanan kebakaran hutan di TN Way Kambas tak lepas dari sejarah panjang kawasan ini. Sebelum menjadi taman nasional, kawasan ini merupakan lokasi hak pengusahaan hutan (HPH) serta pembalakan liar, kemudian jadi pemukiman dan lahan pertanian. Kini, 30% atau sekitar 37.000 hektar dari 125.000 hektar merupakan lahan kritis didominasi ilalang.Upaya pemulihan hingga kini, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Gagasan rehabilitasi awalnya dilakukan karena ada kebakaran hebat pada 1997.Basuki Budi Santoso, Koordinator Proyek Restorasi Auriga di Way Kambas mengatakan, restorasi jadi cara untuk menghambat perburuan liar. “Karena ada yang menjaga,” katanya.Selain itu, pemulihan padang ilalang menjadi pepohonan setelah restorasi bisa mengembalikan satwa-satwa di taman nasional, seperti gajah, rusa, harimau dan lain-lain.Upaya restorasi penting karena ruang habitat memadai bisa menyediakan pakan bagi satwa. Hal ini juga mengurangi konflik satwa dengan manusia karena satwa tak perlu ke pemukiman.“Kami juga pernah melihat rusa dan harimau melintas di kawasan restorasi ini. Artinya, mereka merasa nyaman.”  Perjumpaan satwa turut dialami Hadi dan Nana, warga lokal juga staf Aliansi Lestari Rimba Terpadu (AleRT) yang sedang piket di area restorasi Bambangan.“Semalam ada rombongan gajah tiba di area restorasi Bambangan. Sekitar 60-70 individu. Mereka menyebar di kanan dan kiri kamp,” kata Nana.Beberapa gajah mendekat ke kamp dan mereka bertepuk tangan untuk menghalau gajah agar tak terlalu dekat. Pohon bambu dekat kamp pun patah dan sedikit roboh karena dilewati gajah.Nana, warga Desa Braja Asri, Way Jepara, Lampung Timur, sudah delapan tahun bekerja dengan ALeRT. Selama itu, dia menyaksikan perubahan di sejumlah titik restorasi, termasuk Bambangan.Dia lihat pertumbuhan pohon-pohon di Bambangan setinggi dua meter, dan terlalap api pada 2014. Kini, Bambangan sudah jadi hutan sekunder, dengan kanopi rapat.
[0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-038-06.json
Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas
Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas | Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas | “Dulu, melihat ke kejauhan, masih kelihatan. Sekarang nggak bisa (terhalang pohon).”Sejak 2012, AleRT sebagai salah satu mitra Balai Taman Nasional Way Kambas merestorasi wilayah itu.Mohammad Lukman, polisi hutan TNWK mengatakan, area ini dulu padang ilalang dan perjumpaan satwa sangat jarang.Kini, pohon di Bambangan sudah lebih 10 meter dengan tegakan cukup rapat dan menjadi hutan sekunder. Luas sekitar 50 hektar.“Tahun 2021, sudah terlihat seperti hutan, suara satwa banyak. Burung, siamang, gajah dan harimau.” Baca juga: Kisah Ledan, Guru dan Penjaga Hutan Pesalat Libatkan masyarakatBasuki bilang, pelibatan masyarakat lokal menjadi bagian penting dalam upaya restorasi. “Kegiatan ini harus secara integral dengan melibatkan masyarakat agar tercapai hutan lestari yang menyejahterakan masyarakat.”Untuk itu, katanya, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat lewat sumber ekonomi dari hasil hutan non-hutan, seperti penanaman bibit atau pengembangan wisata edukasi.Pada 2019, Balai TN Way Kambas menawarkan kemitraan konservasi kepada masyarakat. Salah satunya, melestarikan kembali area Rawa Kidang. Lokasi ini rentan terbakar karena berbatasan langsung dengan perkampungan dan surga bagi pemburu.Di sini banyak ditemui binatang seperti kijang, menjangan dan lain-lain. Program ini disambut baik Hadi, warga Desa Labuhan Ratu VII dan teman-temannya.“Tahun 2019 terjadi kebakaran hebat, asap dan latu (sisa kebakaran) itu terbang-terbang. Mengganggu. Kebakaran ya sampai pinggir desa.”Di tengah asap kebakaran, muncul usulan membuat kelompok kerja tani dan menanam di hutan. Kegelisahan Hadi dan masyarakat Desa Labuhan Ratu VII disambut baik balai sampai mereka mendapatkan perizinan untuk rehabilitasi di Rawa Kidang.Januari 2020, mereka membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Rahayu Jaya dan memiliki perizinan melalui penandatangan perjanjian kerjasama (PKS) kemitraan konservasi selama lima tahun.
[0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-038-06.json
Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas
Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas | Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas | Hadi cerita, pernah jadi pemburu satwa di taman nasional awal 2000-an. Namun dia sadar, membakar dan memburu adalah perbuatan salah.“Hanya iseng karena banyak teman di kampung juga melakukan, dulu juga pakai anjing pemangsa,” katanya.Atas izin kemitraan konservasi, bersama anggota lain, Hadi melakukan pembibitan dan penanaman dengan jenis endemik. Sejak 2020, mereka rehabilitasi di Rawa Kidang dengan target 50 hektar dari 150 hektar wilayah kelola.Bersama 19 anggota lain, Rawa Kidang dijaga untuk patroli kebakaran, pembibitan dan penanaman pohon. Sampai saat ini, KTH Rahayu sudah menanam 65.000 bibit dengan anggota ada 56 orang.“Tantangan itu saat perawatan banyak satwa yang memakan dan dicabut saat awal-awal menanam. Biasanya, saat musim babi, semua diangkat hingga ke akar-akarnya untuk mencari cacing,” kata Hadi.  Tak hanya menanam pohon, masyarakat pun melakukan usaha non-kehutanan lain di daerah penyangga, seperti peternakan lebah, pembibitan, budidaya sapi, perikanan, peternakan bebek, fermentasi pakan, dan lain-lain.“Dari segi kesejahteraan ekonomi memang belum begitu terasa karena usaha ini kan baru. Harapannya, bisa menjadi alternatif pendapatan dan bisa mengajak masyarakat tetap menjaga hutan,” kata Hadi.Selain KTH Rahayu Jaya, ada KTH Wana Bhakti di Desa Rantau Jaya Udik II, Lampung Timur. KTH ini digagas Paulus Untoro. Setelah 30 tahun bekerja sebagai polisi hutan TN Way Kambas, kini dia mengajak masyarakat sekitar desa menanam pohon dan menjaga kawasan taman nasional dari api.Api momok di taman nasional. Biasa api mulai pada April dan puncak antara Oktober dan November. “Kalau sudah di bulan itu, susah madaminnya,” kata Untoro.Ketika masih bertugas sebagai polisi hutan (polhut), tantangan yang dihadapi seperti sumber air jauh, apalagi kebakaran terjadi saat musim kemarau. Anggota pemadam api pun kadang harus keluar ke desa terdekat atau pabrik singkong untuk melangsir air.
[0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-038-06.json
Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas
Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas | Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas | “Kadang api (tinggi) tinggal dua mater, lalu ditinggal keluar karena air habis, malah jadi meluas lagi,” kenang Untoro.Antara desa penyangga dan taman nasional, kata Untoro, sebenarnya sudah ada kanal pembatas. Ini untuk membatasi akses terutama bagi orang-orang yang ingin ngarit atau berburu satwa. Namun masih ada “oknum” yang membuat masuk.Salah satu tugas Untoro dulu dengan mitra konservasi adalah memutus akses ini. Bukan pekerjaan mudah. “Pernah beberapa kali, hari ini jembatan kita potong pakai chainsaw, besok siang sudah bagus lagi.”Dia bercita-cita ingin menurunkan angka perburuan liar di desanya. Dia pun mengajak mantan pemburu bergabung di KTH Wana Bhakti. “Di kelompok saya ini ada lima hingga enam orang yang mantan (pemburu). Saya ingin yang mantan-mantan itu direkrut agar ada rasa memiliki.”Untuk perburuan, katanya, di Desa Rantau Jaya Udik II khusus Dusun IV sudah berhenti 100%. “Tetapi masih ada beberapa di dusun lain.”Untoro dan anggota rajin pelatihan untuk peningkatan ekonomi seperti budidaya lebah dan peternakan. KTH Wana Bhakti juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tak melakukan aktivitas ilegal, seperti berburu dan merambah kayu di dalam hutan.Berbagai sumber ekonomi di dalam atau sekitar hutan penting karena masyarakat harus lebih dulu berdaya, punya sumber pencaharian lain agar tak merambah hutan.  Mei lalu, KTH Wana Bhakti menandatangani perjanjian kerja sama kemitraan konservasi dengan Balai Taman Nasional Way Kambas. Mereka kini dapat bisa lanjut merestorasi seperti menanam pohon di Susukan Baru, seluas 50 hektar. Kemudian, 100 hektar untuk bagian penjagaan kebakaran.Rusdiyanto, penyuluh kehutanan TN Way Kambas, menerangkan KTH Rahayu Jaya terbentuk karena permohonan masyarakat Labuhan Ratu VII. Mereka prihatin kebakaran hutan di TNWK.“Sebagai zona penyangga, masyarakat sangat merasakan dampak saat kebakaran.”
[0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-038-06.json
Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas
Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas | Tangkal Api di Daerah Penyangga Taman Nasional Way Kambas | Pada program rehabilitasi ini dilakukan penanaman pakan badak berupa 61 jenis tumbuhan. “Harapannya, selain memulihkan kondisi hutan juga lumbung atau pencanangan pakan badak,” kata Rusdiyanto.Dia bilang, masyarakat harus mematuhi prasyarat tertentu semacam Pakta Integritas. Ia berisi empat persyaratan untuk tetap melanjutkan restorasi di taman nasional.Pertama, masyarakat harus ikut membantu upaya pemadaman api kalau terjadi kebakaran. Kedua, ikut dalam menangani konflik gajah, seperti menghalau satwa dari area restorasi. Ketiga, anggota kelompok tak boleh memiliki satwa dilindungi, termasuk burung.Keempat, yang menjadi mitra tak boleh melanggar seperti berburu atau aktivitas ilegal lain di Way Kambas.“Semua syarat ini harus diikuti jika ingin kemitraan konservasi berlanjut.”Tantangan utama, katanya, menjaga semangat kelompok dan meyakinkan program ini memiliki manfaat bagi masyarakat dan taman nasional.Danang Wibowo, Koordinator Reforestasi, Sosial, dan Wisata ALeRT, mengatakan, masyarakat garda terdepan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan restorasi hutan di sekitar kawasan taman nasional.“Ketika masyarakat sudah tahu kebakaran itu merusak, itu hal baik. Kita juga harus memikirkan apakah kebutuhan ekonomi mereka tercukupi? Jika ekonomi stabil, mereka tak akan banyak melakukan pelanggaran di taman nasional,” kata Danang.  ******* * Artikel ini merupakan tulisan berseri yang diproduksi atas dukungan dari Dana Jurnalisme Hutan Hutan (Rainforest Journalism Fund) yang bekerja sama dengan Pulitzer Center  [SEP]
[0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2014-041-20.json
Tambang Emas Rakyat di Mandailing Natal Telan Korban
Tambang Emas Rakyat di Mandailing Natal Telan Korban | Tambang Emas Rakyat di Mandailing Natal Telan Korban | [CLS] Di tambang rakyat Mandailing Natal ini, dari catatan tim SAR, sejak 2013 hingga Juni 2014, sudah 113 penambang tewas, 98 orang tak ditemukan.Meski Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Mandailing Natal (Madina) sudah melarang masyarakat menggali tambang emas, namun masih terus dilakukan. Mereka beraktivitas menggunakan peralatan dan pengamanan sangat minim.  Tak pelak, Kamis (26/6/14), lima remaja tewas tertimbun di lubang tambang di tepian Sungai Batang Natal, Simarombun, Desa Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Madina.Menurut sejumlah saksi mata kepada Mongabay, kelima korban, kehabisan oksigen karena berada di lubang dengan kedalaman sekitar tujuh meter. Ketika di dalam, air sungai meluap, langsung menimbun kelima remaja ini.“Mereka gak bawa tabung oksigen. Ditambah air sungai meluap,” kata Rahmad Dalimunthe, sahabat penambang, Minggu (29/6/14).Rizfan Zuliardi, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Madina, membenarkan kejadian ini. Kala mengevakuasi kelima korban menggunakan peralatan tim SAR seperti tali, alat penggali, dan tandu. Awalnya sempat kendala, karena air sungai meluap dan menutupi area evakuasi. Tim SAR gabungan BPBD dan kepolisian dibantu masyarakat, menggunakan mesin penghisap air.Ketika air sudah surut, barulah masuk membawa perlengkapan termasuk tabung oksigen. Satu jam lebih di dalam lokasi, satu persatu berhasil dievakuasi. Sayangnya, nyawa mereka tidak tertolong.“Saat mendapat informasi kita langsung meluncur. Kelima remaja ini sudah tak bernyawa,” kata Rizfan. Kelima korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Panyabungan, Madina.AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto, Kapolres Madina, mengatakan, penyidikan awal diketahui kelima remaja ini tewas ke lubang tambang emas yang tanah tidak kokoh dan mudah longsor.
[0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0]
2014-041-20.json
Tambang Emas Rakyat di Mandailing Natal Telan Korban
Tambang Emas Rakyat di Mandailing Natal Telan Korban | Tambang Emas Rakyat di Mandailing Natal Telan Korban | Mereka yang menambang ada sembilan orang. Empat orang di atas, lima sudah di dinding lubang. Ketika tanah di bibir lubang longsor, kelima korban langsung terperosok kedalam, sedangkan empat orang lain berhasil menyelamatkan diri.Mereka yang meninggal dunia Khoir (18), Rahmat (18), Ardi Nasution (16) Gunawan Rangkuty (18), dan Mastap (18). Sedangkan korban berhasil menyelamatkan diri, Udin Nasution (23), Kholid (25) Hera Susanto Lubis (23) dan Dedi (18).AKP Wira, kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Madina, menjelaskan, penyelidikan sementara diketahui, tambang emas itu milik warga Simpang Gambir, Asdan. Tanah milik Rizal menyewakan pada Asdan.Selama beberapa tahun terakhir, Asdan menggaji warga dari pemuda desa maupun Jawa, untuk menambang. Belakangan lubang pendompeng tidak lagi dipergunakan. Untuk mencari sisa emas, sembilan remaja ini mencoba keberuntungan.Menurut dia, sudah 12 orang dimintai keterangan.“Si Asdan dan Rizal juga kita periksa. Semua masih saksi. ”Ternyata kejadian ini bukan kali pertama. Data tim SAR, sejak 2013 hingga Juni 2014, setidaknya ada 113 penambang tewas. Mereka tewas rata-rata tertimbun lubang ketika menambang dengan peralatan tidak memadai.Raja Halomoan, tim SAR mengatakan, ada 98 penambang di luar 113, sampai saat ini tidak ditemukan karena tertimbun di dalam lubang tambang galian emas rata-rata sedalam 140 meter. Terparah 5 Februari 2013,  sedikitnya 50 orang tertimbun di dalam lubang galian tambang emas dan dinyatakan tewas. Lokasi di Desa Hutabargot, Kecamatan Hujalu, Madina. Para korban tewas dari tiga desa, yaitu dari Sigalapang, Panyabungan, dan Sibagunung.“Sudah dilarang tetapi masih saja dilakukan. Tofografi dan kontur tanah di penambangan emas sangat rawan longsor. Mereka mengabaikan larangan. Penambangan ini sudah ada sejak 10 tahun lalu. ”Cukong Pekerjakan Anak
[0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0]
2014-041-20.json
Tambang Emas Rakyat di Mandailing Natal Telan Korban
Tambang Emas Rakyat di Mandailing Natal Telan Korban | Tambang Emas Rakyat di Mandailing Natal Telan Korban | Rusman Siregar, ketua Kelompok Pemuda Adat Borotan, Madina, mengatakan, berdasarkan penelusuran mereka sejak 2013 hingga akhir Mei 2014, para cukong, selalu menggunakan anak bawah umur untuk menambang emas.Lokasi terbesar penambangan tradisional menggunakan tenaga kerja anak-anak, di Desa Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, dan Desa Hutabargot, Kecamatan Hujalu, Madina.Mereka sempat protes kepada pemodal, juga warga Madina. Namun protes diabaikan. Mereka juga menyampaikan kepada pemerintah. Lagi-lagi, hanya ada janji.“Ketika kami aksi, pemodal menggunakan jasa preman membantai kami. Pejabat daerah hanya diam, karena kami duga sudah mendapat setoran. Itulah yang terjadi di kabupaten ini, ” kata Rusman. [SEP]
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0]
2012-018-10.json
Empat Bayi Harimau Benggala Lahir di Kebun Binatang Semarang
Empat Bayi Harimau Benggala Lahir di Kebun Binatang Semarang | Empat Bayi Harimau Benggala Lahir di Kebun Binatang Semarang | [CLS] Koleksi satwa di kebun binatang Indonesia kembali bertambah, setelah seekor induk betina Harimau Benggala melahirkan empat bayi di Taman Margasatwa/Kebun Binatang Mangkang, Semarang hari Selasa tanggal 18 September 2012 kemarin.Menurut laporan suaramerdeka.com, keempat anak ini lahir berurutan. Si sulung dan nomor dua melihat dunia pukul 11 pagi, Disusul si nomor tiga yang lahir pukul 15.30 sore, dan terakhir si bungsu lahir selepas setengah delapan malam.Setelah proses melahirkan ini, induk yang bernama Manis dipisahkan dari pasangannya bernama Rangga. Keduanya adalah harimau yang dipertemukan enam tahun lalu, dan kawin 18 Juni silam. Setelah mengandung selama tiga bulan, Manis melahirkan empat anak ini.Saat ini kondisi keempat anak harimau Benggala ini dalam keadaan baik. Seperti dilaporkan oleh Kompas.com, keempat anak harimau ini dipisahkan dari tempat yang ramai dan belum bisa dikunjungi oleh orang banyak agar tidak mengganggu proses menyusui.Keempat anak ini, menurut Kepala UPTD Kebun Binatang Mangkang, Kusyanto dipisahkan dari ayahnya, agar tidak terjadi kanibalisme.Terbuka kemungkinan, harimau ini akan ditukar jika ada kebun binatang lain yang memang tertarik untuk melakukan kerjasama menukar satwa. Namun hingga saat ini, pihak kebun binatang di Semarang masih berencana untuk terus memelihara anak-anak harimau ini sampai ada tawaran pertukaran.Dari pantauan Detik.com, dengan lahirnya empat harimau Benggala tersebut, koleksi harimau kebun binatang Mangkang berjumlah 9 ekor. “Harimau Benggala dewasa dua ekor dan anakannya empat, singa dua ekor dan seekor harimau Sumatera,” tandas Kusyanto. [SEP]
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2019-028-12.json
Cerita Korban Gempa Gane: Bangun Huntara Mandiri dan Hidup dari Pangan Lokal
Cerita Korban Gempa Gane: Bangun Huntara Mandiri dan Hidup dari Pangan Lokal | Cerita Korban Gempa Gane: Bangun Huntara Mandiri dan Hidup dari Pangan Lokal | [CLS]     Pada penghujung Juli lalu, di Desa Jibubu, Gane Barat Selatan, Halmahera Selatan, Maluku Utara, begitu ramai. Tak hanya ramai oleh keluarga korban gempa yang berkumpul dalam satu hunian sementara (huntara), juga kesibukan mereka memaku atap seng dan dinding rumah dari papan.Kala saya menyambangi desa ini empat hari pasca gempa, belum banyak bantuan menyentuh desa dengan 77 keluarga dan 300 jiwa lebih itu.Baca juga: Kala Gempa Kekuatan 7,2 SR Guncang HalmaheraBantuan beras pertama datang dari desa sendiri beli pakai dana desa 300 sak, dengan 40 kg persak. Ada juga bantuan makanan cepat saji seperti mie instan.Dalam kondisi mengungsi dan kekurangan terpal untuk membangun tenda, warga mandiri bikin huntara sekitar 1,5 kilometer dari desa mereka. Lokasinya, di tempat agak tinggi. Lokasi ini sekaligus jadi permukiman baru.Baca juga: Bagaimana Nasib Warga Halmahera Selatan Pasca Gempa?Mereka membangun dengan mengambil bahan dari reruntuhan rumah terutama seng dan kayu. Ada yang memilih membangun di tepi jalan yang menghubungkan ke Desa Gane Dalam dan Jibubu. Ada juga yang membangun agak jauh dari jalan dan berada di tempat agak tinggi. Tidak itu saja, lokasi yang dipilih juga berada di bawah tanaman kelapa atau kebun pisang milik mereka.Keluarga besar Hasyim Tomadehe membangun satu huntara besar buat tinggal lima keluarga. Mereka memilih membuat huntara di ketinggian untuk menghindari ancaman tsunami pasca gempa besar melanda Gane 14 Juli lalu.  Lahan yang mereka pilih adalah kebun pisang dan ubi kayu. Di sekeliling huntara, banyak tanaman pisang dan ubi kayu, sebagai pangan utama warga. Di dapur huntara juga terlihat tandan pisang baru tebang.Hasyim Tomadehe, mengatakan, memilih membangun huntara di kebun pisang dan ubi kayu selain menghindari tempat rendah karena takut tsunami, juga ketersediaan pangan lokal ada setiap saat.
[0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096]
2019-028-12.json
Cerita Korban Gempa Gane: Bangun Huntara Mandiri dan Hidup dari Pangan Lokal
Cerita Korban Gempa Gane: Bangun Huntara Mandiri dan Hidup dari Pangan Lokal | Cerita Korban Gempa Gane: Bangun Huntara Mandiri dan Hidup dari Pangan Lokal | “Kami sadar, bukan satu dua hari tinggal di sini. Mungkin bisa satu tahun bahkan lebih karena rumah-rumah sudah hancur bahkan kampung kami diusulkan pindah karena perkampungan sudah takut ditinggali,” katanya.Warga, katanya, takut kembali ke Kampung Jibubu, karena saat gempa air keluar dari dalam tanah seperti menyembur. Terjadi rekahan tanah memanjang di tepi pantai desa itu.Hasyim bilang, tak mau banyak berharap uluran tangan pemerintah. “Kami inisiatif sendiri beberapa keluarga berkumpul membuat rumah yang bisa ditinggali enam bulan sampai satu tahun. Kami memilih kebun ini karena ada pisang, ada kasbi (singkong-red) yang bisa dimakan jika sudah tak ada beras,” katanya.Langkah ini, dia ambil sebagai bentuk adaptasi terhadap bencana yang melanda desa mereka. Mereka juga memilih membangun huntara dengan material dari rumah yang rusak.“Jika kami gunakan terpal atau tenda, daya tahan tak lama. Kami harus tinggal cukup lama sampai rumah bisa terbangun kembali. Butuh biaya besar dan waktu cukup lama membangun kembali rumah kami,” katanya.Dia tak banyak berharap kepada pemerintah karena yang terdampak bencana ini bukan hanya satu dua desa. “Kami harus bangun rumah supaya bisa ditinggali,” katanya.Warga di sini berpikir jangka panjang. Setelah tanggap darurat bencana berakhir atau bantuan dan sumbangan pemerintah maupun masyarakat umum berakhir, mereka harus mengurus diri masing-masing. Karena itu, harus berusaha hidup menetap dan mandiri dengan membangun hunian sebelum ada rumah tinggal lebih layak.Soal makanan, katanya, mereka juga mengandalkan pangan lokal seperti pisang, ubi kayu dan sagu. “Beras juga makanan utama tetapi jika belum ada bantuan, kami andalkan pisang dan ubi kayu serta sagu,” katanya.
[0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645]
2019-028-12.json
Cerita Korban Gempa Gane: Bangun Huntara Mandiri dan Hidup dari Pangan Lokal
Cerita Korban Gempa Gane: Bangun Huntara Mandiri dan Hidup dari Pangan Lokal | Cerita Korban Gempa Gane: Bangun Huntara Mandiri dan Hidup dari Pangan Lokal | Rugaya Alkatiri, istri Hasyim mengatakan, soal pangan, mereka tak khawatir karena tidak hanya beras. Mereka memiliki kebun pisang maupun ubi kayu yang bisa menjamin konsumsi hingga berbulan- bulan belum habis.“Saat kami mengungsi hari pertama hingga hari kedua tidak lapar karena kami mengungsi itu kebun yang pisang cukup banyak. Siap dikonsumsi,”katanya.Warga di desa ini terbilang tak terlalu pusing logistik makanan karena banyak pangan pilihan selain beras tersedia di lahan mereka.Saat menyambangi tempat pengungsian di Jibubu itu baru-baru ini, saya menyaksikan ibu-ibu di tenda milik keluarga Hasyim, memasak makanan dari pisang dan ubi kayu. Meski ada bantuan beras dan mie instan untuk, tetap saja ada pangan lain yang dimasak untuk konsumsi sehari-hari.Di huntara itu, ada lima karung beras dan beberapa karton mie instan. Ada juga pisang dan singkong tersedia di dapur.Cerita soal pangan lokal yang sangat membantu warga korban bencana alam , terlebih ketika belum ada bantuan, juga dilakukan warga Desa Gane Luar. Daerah ini, hingga hari ketiga pasca bencana belum ada bantuan bahan makanan.Dalam kondisi itu, pangan lokal dari kebun-kebun warga jadi andalan. Pemerintah Halmahera Selatan, baru mulai mendistribusi bantuan masuk ke daerah mereka pada hari ketiga.  Kala itu, warga berembuk dan mengecek kebun yang punya tanaman pisang, singkong maupun ketela rambat. “Hari ketiga kejadian, belum ada bantuan logistik datang, kami berembuk dan mengidentifiksi kebun warga yang memiliki pisang dan singkong untuk jadi bahan makanan,” kata Samaun Malonga, tokoh masyarakat Gane Luar.Dia bilang, pangan lokal tak bisa ditinggalkan karena dari kecil hidup mereka mengkonsumsi pisang dan ubi kayu. Saat ini, sebagian warga Gane Luar membangun rumah di kebun sebagai hunian sementara sambil menunggu waktu tepat membangun kembali rumah yang hancur.
[0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645]
2019-028-12.json
Cerita Korban Gempa Gane: Bangun Huntara Mandiri dan Hidup dari Pangan Lokal
Cerita Korban Gempa Gane: Bangun Huntara Mandiri dan Hidup dari Pangan Lokal | Cerita Korban Gempa Gane: Bangun Huntara Mandiri dan Hidup dari Pangan Lokal | Huntara, mereka bangun di kebun selain aman, juga tidak khawatir kesulitanan makanan. “Kitorang (kami,red) di sini pangan lokal menjadi penolong utama pasca bencana ketika belum datang bantuan,” katanya.Senada dikatakan Argaia Sangaji, warga Gane Dalam. Perempuan usia 72 tahun ini yang hidup bersama anak dan cucu di pengungsian itu tetap mengandalkan sagu sebagai makanan utama mereka.Meski di pengungsian banyak bantuan beras maupun mie instan, dia tetap menyiapkan tepung sagu untuk konsumsi sehari- hari.Saat ditemui di tenda pengungsian, di Lapangan Sepak Bola Gane Dalam, belum lama ini, dia sedang menjemur tepung sagu di beberapa nampan.Tepung sagu ini dibawa ke tempat pengungsian usai gempa. Kala dia mencari mengambil barang-barang tersisa ternyata ada tepung sagu tak rusak. Sagu ini dia dapat dari olahan warga.“Ini bagian saya. Sebelum gempa sagu yang saya tanam diolah warga Gane Dalam. Tepung sagu yang ditaruh dalam baskom itu, tak rusak jadi dibawa ke tempat pengungsian untuk dikeringkan,”katanya.Dia perlu makan popeda (bubur sagu) atau dibakar maupun divorno jadi lempengan sagu. Selain itu, bahan makanan khas Maluku ini juga bisa tahan lama sebagai bahan konsumsi jangka panjang.  Kemandirian wargaHerman Oesman, sosiolog Maluku Utara mengatakan, kalau dilihat inisiatif dan respon warga menunjukkan mereka memiliki kemandirian dan tak ingin tergantung pada pemerintah dalam menangani persoalan.“Perlawanan dengan simbol-simbol. Ini sudah dapat jadi “pesan” warga untuk pemerintah, bahwa, mereka memerlukan kepastian, ketepatan, dan keberlanjutan meniti hari-hari mereka usai bencana.”Abdul Kadir Arief, Ketua Ikatan Geologi Indonesia (IAGI) Maluku Utara mengatakan, aksi warga itu menunjukkan kemandirian menyikapi kondisi pasca bencana.
[0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645]
2019-028-12.json
Cerita Korban Gempa Gane: Bangun Huntara Mandiri dan Hidup dari Pangan Lokal
Cerita Korban Gempa Gane: Bangun Huntara Mandiri dan Hidup dari Pangan Lokal | Cerita Korban Gempa Gane: Bangun Huntara Mandiri dan Hidup dari Pangan Lokal | Hal ini, katanya, perlu mendapat respon pemerintah hingga bisa mengembangkan jadi kampung pembelajaran bencana, terutama dalam kemandirian mereka menyikapi pasca bencana. Warga bahkan memindahkan tempat tinggal secara mandiri.“Ini sebuah langkah maju. Ini sebenarnya model evakuasi mandiri yang diidam-idamkan negara ketika suatu daerah terkena bencana, termasuk misal, menentukan jalur evakuasi mereka ketika terjadi bencana,” katanya.Dalam konsep respon pasca bencana, katanya, satu bulan pertama memindahkan warga yang kocar-kacir di dalam tenda. Warga dalam tenda maksimal dua atau tiga bulan.“Tidak boleh lebih, karena orang akan stres. Orang yang tinggal di tenda itu tidak sehat secara social. Misal, keluarga yang punya anak perempuan dan laki laki tinggal di suatu tempat bercampur.”Dalam waktu tiga bulan itu, katanya, pemerintah harus mulai membangun shelter. Shelter , katanya, berfungsi sebagai tempat menunggu pembangunan hunian tetap. “Yang terjadi saat ini warga sudah bisa melakukan sendiri. Ini menunjukkan kemandirian warga.” Keterangan foto utama:    Warga korban gempa Gane, tengah mengupas singkong. Mereka bertahan hidup dari pangan dari kebun. Foto: Mahmud Ichi/ Mongabay Indonesia [SEP]
[0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5]
2015-005-12.json
Hutan Rakyat Lestari dari Lereng Gunung Wilis
Hutan Rakyat Lestari dari Lereng Gunung Wilis | Hutan Rakyat Lestari dari Lereng Gunung Wilis | [CLS] Matahari senja tampak cerah di barat. Di Desa Bader, Kecamatan Dolopo, Madiun, Jawa Timur, langit mendung. Hujan mulai turun. Gunung Wilis tertutup kabut akhir November lalu.Melewati jalan-jalan desa, pohon-pohon jati kisaran 10 meter tertanam rapi, berbaris dengan jarak satu meter. Di bawah pepohonan, ditanami temulawak (empon-empon), singkong dan pepaya. Kicauan burung kutilang, saling bersahutan, tebang ke ranting pohon satu ke pohon lain.“Di sini, kami mengembangkan tanaman bawah tegakan (pepohonan) dan membudidaya ternak rumah tangga,” kata Sukarno, Ketua Forest Manajemen Unit (FMU) Wilis Abadi.Sukarno didampuk menjadi ketua pada 2014. Kala itu, dia masih awam persoalan lingkungan, ekosistem dan hutan. Kehadiran Perhimpunan Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (Persepsi) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), dalam mengenalkan dan membentuk FMU Wilis Abadi Alhirnya, mereka, mengenal dan belajar bersama mengelola hutan rakyat lestari.Mereka memberi nama Wilis Abadi karena letak hutan rakyat di Lereng Gunung Wilis. Wilis bermakna hijau. “Kami memakai menjadi nama kelompok Wilis Abadi dengan cita-cita menjadikan hutan dan lingkungan menjadi hijau “royo-royo”,” katanya.Anggota Wilis Abadi, ada petani lahan basah maupun lahan kering, terutama anggota gabungan kelompok tani (gapoktan) sebanyak 4.891 keluarga.Edi Purwanto, Sekretaris Wilis Abadi, mengatakan, hutan rakyat Argo Wilis paling banyak ditanami jati dan sengon. Di bawah tegakan pohon ada tanaman musiman, seperti jagung, jahe, temulawak, papaya dan beberapa tanaman buah.Wilayah kelola Wilis Abadi meliputi enam desa, yakni, Desa Bader, Blimbing, Suluk, Kradinan, Glonggong dan Candimulyo. Dengan lusa kelola lahan tegalan 857,66 hektar, pekarangan 231,09 hektar dan keseluruhan 1.088,75 hektar.Adapun kapasitas produksi Wilis Abadi, kayu jati 1.422.708 meterkubik per tahun, akasia 151.376, mahoni 115.382 dan Sengon 194.648 m3 per tahun.
[0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204]
2015-005-12.json
Hutan Rakyat Lestari dari Lereng Gunung Wilis
Hutan Rakyat Lestari dari Lereng Gunung Wilis | Hutan Rakyat Lestari dari Lereng Gunung Wilis | “Kami optimis hutan terus terjaga dan kesejahteraan anggota pelan-pelan meningkat.”Edy Supriyanto dari Perspepsi menceritakan, kala mendampingi Wilis Abadi mereka mulai sosialisasi, pembentukan FMU, pelatihan, penataan dokumen dan pendampingian penilaian atau audit baik sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) maupun pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari (PHBML).“Wilis Abadi lulus sertifikasi Maret 2015, lulus pertama kali dari program Uni Eropa, tanpa catatan,” kata Edy.Wilis Abadi, sudah mendapatkan dua sertifikat, yaitu VLK dan sertifikasi PHBML dengan skema LEI.PHBML, katanya, bertujuan mendorong ketersediaan produk ramah lingkungan di pasaran, terutama mebel dan kerajinan kayu. Sertifikasi PHBML sukarela hingga perlu komitmen kuat para pihak.Pemasok industri kayu Hutan rakyat menjadi tulang punggung industri produk kayu, terutama produsen furnitur dan kerajinan baik industri besar maupun skala kecil-menengah (IKM).Hutan rakyat menyuplai kayu lebih banyak ke IKM. Contoh, 90% bahan baku industri kayu di Jawa Tengah dari hutan rakyat. Sisanya, baru kayu Perum Perhutani.Hutan rakyat juga memiliki peran sosial dan memperbaiki kualitas lingkungan. Pengelolaan hutan rakyat di Indonesia tumbuh subur di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kondisi ini, katanya, tak lepas dari banyak produsen furnitur dan kerajinan kayu di Jawa dan Bali.“Berbagai upaya mendorong pengelolaan hutan rakyat lestari, berarti ikut mempromosikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis yang disediakan hutan rakyat ” kata Hayu Wibawa, Koordinator Proyek LEI-Uni Eropa, LEI, kepada Mongabay.
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25]
2015-005-12.json
Hutan Rakyat Lestari dari Lereng Gunung Wilis
Hutan Rakyat Lestari dari Lereng Gunung Wilis | Hutan Rakyat Lestari dari Lereng Gunung Wilis | Legalitas kayu, katanya, merupakan persyarat ekspor, terutama pasar Uni Eropa. Pengelola hutan rakyat, katanya, dituntut memenuhi syarat keabsahan kepemilikan lahan, peraturan penebangan, mentaati peraturan pengangkutan, serta ketertiban administrasi dengan mencatat dan menyimpan bukti-bukti transaksi. Juga aspek legalitas industri seperti izin usaha, lingkungan kerja menjamin keselamatan pekerja, batas usia pekerja, dokumentasi pengapalan, sampai izin ekspor.Legalitas dan keterlacakan kayu di hutan rakyat didorong LEI dan mitra di daerah melalui penerapan sistem sertifikasi PHBML dan VLK hutan hak. Syarat huta rakyat mendapatkan sertifikasi PHBML, katanya, harus memenuhi legalitas sesuai VLK hutan hak.Setelah sertifikat diperoleh, kata Hayu, masih ada pekerjaan besar lagi dalam mempromosikan, menyusun rencana bisnis hutan rakyat dan akses pasar lebih luas. [SEP]
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204]
2012-008-15.json
Polisi Tangkap dan Aniaya, Ribuan Warga Batang Toru Ketakutan Sembunyi di Hutan
Polisi Tangkap dan Aniaya, Ribuan Warga Batang Toru Ketakutan Sembunyi di Hutan | Polisi Tangkap dan Aniaya, Ribuan Warga Batang Toru Ketakutan Sembunyi di Hutan | [CLS] Warga yang ditangkap polisi dan dibebaskan karena tak terbukti bersalah, dalam kondisi mengenaskan. Mereka dipukuli, badan, sampai muka memar bahkan ada yang dipaksa makan batu kerikil hingga muntah darah.BUNTUT penolakan berakhir rusuh, terhadap rencana pembuangan limbah tambang emas PT Angincourt Resource (PT AR), menyebabkan penderitaan dan ketakutan warga Batang Toru, di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Barat (Sumbar).Dengan dalih mengejar pelaku, polisi menyisir desa-desa di sekitar sungai, menangkapi membabi buta. Sampai kini, ribuan warga laki-laki Kecamatan Batang Toru dan Kecamatan Muara Batang Toru, masih bersembunyi di hutan karena ketakutan akan aksi polisi. Pemukiman pun tinggal perempuan dan anak. Teranyar, polisi menurunkan polisi wanita (polwan), hingga menambah kekhawatiran warga.Sementara, dari 30 orang lebih yang diamankan polisi karena amuk massa akhir Oktober 2012, atas penolakan penanaman pipa limbah oleh anak perusahaan G Resources ini, 12 orang ditahan, sisanya, dibebaskan. Mereka yang dibebaskan dalam kondisi mengenaskan. Tubuh penuh luka, memar, bahkan ada yang dipaksa makan kerikil hingga muntah darah.Sebagian warga datang ke Jakarta, untuk mencari keadilan. Perwakilan warga ini melaporkan kasus ke KontraS, lalu bersama-sama lapor ke Komnas HAM dan Kompolnas. Mereka juga bersama Walhi Nasional dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), mengadukan kasus ini ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).Idris Parinduri, warga Batang Toru mengharapkan, Batang Toru menjadi kondusif dan polisi tak makin menciptakan ketakutan bagi warga.  “Polisi masih kejar ke hutan-hutan. Hutan di pinggir sungai, ada yang loncat ke sungai, ada yang tak bisa renang. Tak tahu, entah apa nasibnya,” katanya di Jakarta, Minggu(11/11/12).Setelah warga laki-laki tak ada, polisi menurunkan polwan untuk tangani warga perempuan. “Kalau perempuan mau diambil (diamankan), bagaimana anak-anak?”
[0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.2222222238779068]
2012-008-15.json
Polisi Tangkap dan Aniaya, Ribuan Warga Batang Toru Ketakutan Sembunyi di Hutan
Polisi Tangkap dan Aniaya, Ribuan Warga Batang Toru Ketakutan Sembunyi di Hutan | Polisi Tangkap dan Aniaya, Ribuan Warga Batang Toru Ketakutan Sembunyi di Hutan | Bahkan, saking laki-laki dewasa sudah tak ada di desa, ketika ada orang meninggal dunia, tak ada yang menggali kubur. “Jadi, saat ada warga meninggal dunia, siswa laki-laki diliburkan diminta gali kubur, karena sudah tak ada lagi laki-laki dewasa. Mereka ketakutan karena polisi membabi buta.”Dia berharap, polisi tak membabi buta dalam penegakan hukum terhadap warga. Sementara, kasus yang menjadi sumber masalah protes warga—yang juga dilaporkan ke polisi—seakan hilang dan dilupakan begitu saja.“Kan sudah ada warga jadi tersangka, kalau memang mau mengembangkan kasus ada prosedurnya, dari mereka nanti bisa dikembangkan. Bukan lantas masuk desa, menyisir warga baik yang ikut aksi atau tidak.” Polisi pun masih mondar mandir menggunakan barakuda di lorong perbatasan Kecamatan Batang Toru dan Muara Batang Toru.Sebelum ini, warga sudah mengajukan gugatan keterangan palsu dalam dokumen analisis dampak lingkungan, kepada Polres Tapsel sampai Polda Sumut. Polda sempat memanggil beberapa orang yang menangani amdal. “Tapi ya, karena disinyalir pemda tingkat dua dan polisi sekongkol, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut ,” ucap Idris.Kepada bupati, Idris meminta, sekiranya bisa membuat kebijakan yang bukan semata-mata mewakili kepentingan pribadi atau pemilik uang. “Pikirkan juga kepentingan kami, yang telah memilih bupati.”Sementara, Gandi Siregar, warga Kecamatan Muara Batang Toru menceritakan, adiknya, Halomoan Pardosi, termasuk yang diamankan polisi dan disiksa. Tak lama, Halomoan dibebaskan, karena tak terbukti bersalah. “Kabar yang saya terima, dibebaskan tapi muka penuh memar bekas pukulan. Dia juga dipaksa makan kerikil, sampai muntah darah. Dia bersedia bikin surat pernyataan apa yang  dia alami,” katanya.
[0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408]
2012-008-15.json
Polisi Tangkap dan Aniaya, Ribuan Warga Batang Toru Ketakutan Sembunyi di Hutan
Polisi Tangkap dan Aniaya, Ribuan Warga Batang Toru Ketakutan Sembunyi di Hutan | Polisi Tangkap dan Aniaya, Ribuan Warga Batang Toru Ketakutan Sembunyi di Hutan | Menurut Hendrik Siregar dari Jatam, kepolisian cenderung hanya mengurisi rusuh yang menyebabkan satu mobil patroli polisi dibakar dan kantor camat dirusak. Masalah utama yang menjadi protes dan pengaduan warga, yakni penipuan data dokumen amdal, seakan terlupakan.  “Persoalan masyarakat dikesampingkan. Pemerintah ini memihak investor atau masyarakat?”Sinung Karto, Kadiv Advokasi dan HAM KontraS dalam laporan kepada Kompolnas, meminta lembaga ini memonitoring dan pemantauan atas kasus di Batang Toru, khusus terkait tindakan kekerasan oleh aparat keamanan dalam merespon penolakan warga. KontraS juga mendesak Polda Sumut membuka akses bantuan hukum kepada warga yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Sumut.“KontraS meminta Polda Sumut menghentikan intimidasi dan upaya kriminalisasi terhadap warga yang masih berlangsung hingga saat ini,” kata Sinung.Hal serupa diminta KontraS dalam pengaduan kepada Komnas HAM, 6 November lalu.  Ada poin tambahan dalam laporan itu, Komnas HAM juga diminta memonitoring kasus utama proses amdal yang tidak melibatkan partisisipasi masyarakat, dan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap warga yang mengadvokasi penuntasan kasus ini.Setelah mendapat laporan warga, Komnas HAM baru rencana turun ke lapangan, Senin(12/11/12), padahal kejadian sudah 30 Oktober 2012. “Warga telah mendatangi Komnas HAM. Kecewa dengan Komnas lambat, baru akan berkunjung ke Medan besok (Senin), padahal kasus sudah lebih dari seminggu,” kata Pius Ginting, Manajer Kampanye Tambang dan Energi EN Walhi.Menurut dia, komisioner Komnas HAM, harus bisa membuktikan mereka memang diperlukan untuk mengatasi kasus pelanggaran-pelanggaran HAM di negeri ini. Terlebih, di masa-masa akhir jabatan mereka. “Ini sudah satu minggu warga luntang lantung tak berani pulang, tapi Komnas HAM lambat bergerak.”
[0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.3333333432674408]
2012-008-15.json
Polisi Tangkap dan Aniaya, Ribuan Warga Batang Toru Ketakutan Sembunyi di Hutan
Polisi Tangkap dan Aniaya, Ribuan Warga Batang Toru Ketakutan Sembunyi di Hutan | Polisi Tangkap dan Aniaya, Ribuan Warga Batang Toru Ketakutan Sembunyi di Hutan | Dikutip dari Okezone.com, Kepala Biro Operasional Polda Sumut, Kombes Pol Iwan Hary Sugiarto mengatakan, dari 37 warga yang diamankan, 12 orang ditetapkan sebagai tersangka.Sementara untuk mengamankan situasi di Batang Toru, Polda Sumut sudah mengerahkan dua SST (Satuan Setingkat Pleton) Brimob dan 562 personel tambahan dari Polres Tebing Tinggi.Desak KLH SeriusDua organisasi lingkungan, Walhi dan Jatam mendesak agar KLH serius mengawasi kasus penipuan data amdal PT AR ini.  Walhi meminta, KLH segera mengeluarkan keputusan menghentikan pemasangan pipa air tambang ke Batang Toru, sebagai bentuk pengawasan KLH dan penerapan azas precautionary principle (prinsip kehati-hatian) yang dianut oleh sistem aturan lingkungan hidup.“KLH tak bisa lepas tangan. Karena telah terjadi pelanggaran serius, ada informasi palsu (dalam dokumen amdal). Kalau di daerah ada tindakan pelanggaran serius, maka (KLH) harus turun tangan pengawasan.,” kata Pius.Pemberian informasi palsu atau keterangan tidak benar dalam Amdal, kata Pius, jelas tindakan terlarang beradasarkan Pasal 69 ayat 1 huruf j UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran ini, dapat dihukum penjara satu tahun atau denda Rp1 miliar.  “Ironisnya, Polda Sumut dan BPLH tidak memproses tindak pidana lingkungan hidup. Justru Polda mengawal pemasangan pipa limbah tambang PT AR ke Batang Toru.”Senada dengan Walhi,  Jatam mendesak KLH segara turun tangan menegakkan hak konstitusi warga atas lingkungan yang sehat. Kewenangan KLH, kata Hendrik, berdasarkan pasal 73 UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Menteri Lingkungan Hidup dapat mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Hendrik mengutip bunyi UU.
[0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.20000000298023224]
2012-008-15.json
Polisi Tangkap dan Aniaya, Ribuan Warga Batang Toru Ketakutan Sembunyi di Hutan
Polisi Tangkap dan Aniaya, Ribuan Warga Batang Toru Ketakutan Sembunyi di Hutan | Polisi Tangkap dan Aniaya, Ribuan Warga Batang Toru Ketakutan Sembunyi di Hutan | Warga Batang Toru menolak Sungai Batang Toru menjadi tempat pembuangan limbang tambang karena sungai ini penting bagi mereka untuk minum, mandi, memelihara ikan perairan darat. Di bagian hilir Batang Toru, terdapat Danau Siais. Daerah ini dikenal sebagai penghasil ikan sale.Keberadaan PT AR yang  menambang bijih Emas di Kecamatan Batang Toru sejak 15 tahun lalu, dan tak pernah mendapat perlawanan warga. Saat ini menuai protes keras dari elemen masyarakat yang berasal dari tiga kecamatan yakni Kecamatan Batang Toru, Kecamatan Muara Batang Toru, Kecamatan Angkola Sangkunur di Tapsel serta Desa Batumundam Kecamatan Singkuang, Kabupaten Mandailing Natal.Perjuangan warga menyelamatkan sungai penting selebar 98 meter ini, di kawasan hutan lestari Batang Toru diabaikan oleh pemerintah. Amdal perusahaan tambang emas PT AR menyatakan Sungai Batang Toru tidak digunakan sebagai air minum. Informasi ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan.Penolakan warga atas pembuangan air limbah tambang ke Batang Toru telah disampaikan termasuk kepala-kepala desa yang terdampak, seperti Desa Muara Hutaraja, Desa Bandar Hapinis dan Desa Terapung Raya kepada Bupati Tapanuli Selatan. Baik tertulis maupun aksi unjuk rasa.Namun teriakan dan protes warga seakan membentur tembok baja alias tidak dihiraukan pemerintah daerah. Bahkan, pemda  tampak kuat memaksakan agar limbah bisa dibuang di Sungai Batang Toru. Entah apa sebabnya.Ketidakpedulian pemerintah inilah yang mendorong kemarahan warga, yang dihadapi dengan tindakan represif oleh Kepolisian Sumut. [SEP]
[0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.2222222238779068]
2013-026-11.json
Penelitian: Evolusi Spesies Terlambat 10.000 Kali Dibanding Perubahan Iklim
Penelitian: Evolusi Spesies Terlambat 10.000 Kali Dibanding Perubahan Iklim | Penelitian: Evolusi Spesies Terlambat 10.000 Kali Dibanding Perubahan Iklim | [CLS] Banyak spesies vertebrata (satwa bertulang belakang) nampaknya harus berevolusi 10.000 kali lebih cepat di masa lalu untuk menghadapi betapa cepatnya perubahan iklim yang akan terjadi dalam 100 tahun ke depan. Hal ini diungkapkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Arizona baru-baru ini.Para peneliti menganalisis bagaimana kecepatan spesies beradaptasi terhadap iklim yang bebeda di masa lalu dengan menggunakan data 540 spesies hidup yang berbeda dari kelompok-kelompok utama vertebrata di daratan, termasuk amfibi, reptil, burung-burung dan mamalia. Para ahli kemudian membandingkan kecepatan evolusi mereka dengan kecepatan perubahan iklim yang diprediksi hingga akhir abad ini. Ini adalah penelitian pertama yang membandingkan kecepatan adaptasi spesies di masa lalu dengan kecepatan perubahan iklim di masa mendatang.Hasilnya, seperti dipublikasikan di jurnal Ecology Letters, menunjukkan bahwa spesies-spesies vertebrata di daratan terlalu lamban beradaptasi untuk mengikuti laju perubahan iklim yang semakin hangat di tahun 2100. Para peneliti meemperkirakan banyak spesies akan punah jika mereka tidak mampu melakukan aklimatisasi atau melakukan perpindahan.“Setiap spesies memiliki standar iklim yang sudah diatur berada dalam suhu dan kondisi curah hujan di area mereka bisa hidup dan bertahan,” jelas profesor dari Jurusan Ekologi dan Evolusioner Biologi di Fakultas Ilmu Alam University of Arizona, John J. Wiens. “Misalnya, beberapa spesies hanya ditemukan di kawasan tropis, beberapa lainnya hanya bisa bertahan di suhu yang lebih dingin, sementara spesies lainnya hanya bisa hidup di pegunungan, dan juga di gurun.”
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204]
2013-026-11.json
Penelitian: Evolusi Spesies Terlambat 10.000 Kali Dibanding Perubahan Iklim
Penelitian: Evolusi Spesies Terlambat 10.000 Kali Dibanding Perubahan Iklim | Penelitian: Evolusi Spesies Terlambat 10.000 Kali Dibanding Perubahan Iklim | Wiens melakukan penelitian ini bersama dengan peneliti jenjang master di Yale University, Ignacio Quintero. “Kami menemukan bahwa rata-rata, setiap spesies umumnya beradaptasi kepada kondisi iklim yang berbeda di jangka 1 derajat celsius setiap sejuta tahun,” sambung Wiens. “Namun jika suhu global akan meningkat hingga 4 derajat Celcius dalam waktu seratus tahun ke depan, seperti diprediksi oleh Panel Perubahan Iklim AntarPemerintah, akan ada jeda dalam proses ini. Dimana banyak spesies dikhawatirkan tidak akan mampu mengikuti perubahan iklim ini.”Untuk membuat análisis mereka, Quintero dan Wiens mempelajari filogenis -terutama dari urutan silsilah yang memperlihatkan bagaimana setiap spesies berkaitan satu dengan yang lainnya- berbasis data genetik. Pohon silsilah ini memperlihatkan bagaimana setiap spesies ini terpisah satu sama lain di masa lalu. Proses sampling ini meliputi 17 famili yang mewakili kelompok-kelompok satwa vertebrata di daratan, yaitu katak, salamander, kadal, ular, keluarga buaya, burung dan mamalia.Mereka kemudian menggabungkan data silsilah evolusi ini dengan masing-masing pembawaan asli setiap spesies di iklim tertentu untuk memperkirakan bagaimana kecepatan pembawaan iklim asli setiap satwa ini satu sama lainnya, dengan menggunakan data iklim seperti suhu tahunan dan proses presipitasi, serta kondisi cuaca yang ekstrem.“Pada dasarnya kami mencari tahu seberapa banyak perubahan dalam setiap pembawaan iklim asli mereka dalam setiap cabang, dan jika kami mengetahui seberapa tua spesies ini, kami bisa memperkirakan bagaimana kecepatan mereka berubah untuk menyesuaikan dengan perubahan iklim,” jelas Wiens. “Dari kebanyakan spesies-spesies yang masih berkerabat, kami menemukan bahwa mereka berevolusi untuk hidup dalam habitat dengan perbedaan temperatur rata-rata 1 hingga 2 derajat Celsius dalam jangka waktu 1 hingga beberapa juta tahun.”
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25]
2013-026-11.json
Penelitian: Evolusi Spesies Terlambat 10.000 Kali Dibanding Perubahan Iklim
Penelitian: Evolusi Spesies Terlambat 10.000 Kali Dibanding Perubahan Iklim | Penelitian: Evolusi Spesies Terlambat 10.000 Kali Dibanding Perubahan Iklim | “Kami kemudian membandingkan rata-rata perubahan yang terjadi di masa lalu dan memproyeksikannya dengan kondisi iklim seperti yang diprediksikan akan terjadi di tahun 2100 dan melihat bagaimana hal ini ternyata sangat timpang. Jika rata-rata evolusi yang ditemukan sama, diperkirakan maka kemungkinan setiap spesies berpotensi untuk berevolusi dengan kecepatan yang cukup untu mengimbangi perubahan iklim dan mampu untuk bertahan. Namun pada banyak kasus, kami menemukan angka perubahan itu sangat berbeda sekitar 10.000 kali atau bahkan lebih,” ungkapnya.“Menurut data yang kami temukan, nyaris semua kelompok vertebrata setidaknya memiliki satu spesies yang berpotensi terancam punah, terutama spesies di kawasan tropis.”Setiap spesies bisa merespon terhadap perubahan iklim dengan cara melakukan aklimatisasi tanpa perubahan evolusi atau dengan berpindah wilayah untuk memilih iklim yang cocok. Misalnya beberapa spesies bisa pindah ke wilayah dengan ketinggian yang lebih, agar menyesuaikan dengan suhu tempat mereka hidup sebelumnya. Sementara banyak spesies lainnya bisa kehilangan populasi mereka terkait perubahan iklim ,namun mereka tetap bisa bertahan jika jumlah populasi mereka masih ada yang tersisa. Melihat kemungkinan-kemungkinan ini, kepunahan adalah salah satu kemungkinan terbesar yang bisa terjadi.Masalahnya, tidak semua spesies bisa dengan cepat dan serta merta pindah ke kondisi alam yang lebih cocok dengan alam asli mereka sebelumnya. Dalam studi sebelumnya Wiens menjelaskan penyebab punahnya sejumlah spesies. Rata-rata, kepunahan spesies dan kegagalan akibat perubahan iklim lebih kerap terjadi akibat kegagalan interaksi dengan spesies lainnya, dibanding akibat kegagalan mereka menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi fisiologis. [SEP]
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548]
2020-034-12.json
Saat Kita Semakin Asing dengan Berbagai Jenis Tetumbuhan
Saat Kita Semakin Asing dengan Berbagai Jenis Tetumbuhan | Saat Kita Semakin Asing dengan Berbagai Jenis Tetumbuhan | [CLS] Bagi generasi kakek-nenek kita, pengetahuan tentang alam tak bisa dilepaskan dalam kehidupan mereka. Alam adalah bagian dari entitas kebudayaan yang menyatu dalam diri mereka. Karena itulah, alam bukan hanya diperlakukan sebagai ibu, yang merupakan tempat menyusu dan bersandar, tetapi juga diperlakukan sebagai ayah yang memberikan pitutur dan  pepeling (nasehat dan pengingat).Maka tak heran, orang-orang tua di masa lampau selalu memakai filosofi “alam terkembang menjadi guru”.Alam telah menjadi laku dalam keseharian mereka, bila mereka tak memelihara keseimbangan dengan alam, maka sudah pasti kehidupan mereka pun akan rusak dan hancur. Begitupun sebaliknya, bila mereka merawat dan menjaga alam, mereka akan makmur.Baca juga: Taman Kehati dan Upaya Pelestarian Tumbuhan Lokal IndonesiaNamun di saat ini, -dengan berbagai perkembangan teknologi informasi, pengetahuan tentang kosmologi alam dan filosofinya hanya tertinggal dalam arsip dan kepustakaan. Maka teramat susah tatkala kita ingin kembali kepada cara hidup masa lampau, yang mendekat dan intim dengan alam.Beruntung kita masih bisa menemukan khasanah di bidang agama dan etik, bidang sejarah dan mitologi, susastra, seni dan hukum, ilmu kemasyarakatan, cerita rakyat, pada karya sastra di masa lalu (Pigeaud, 1967:45).Ironisnya, -sebagai contoh bagi kita yang berbahasa ibu bahasa Jawa, akses terhadap pengetahuan yang memuat filosofi dan hubungan manusia dengan alam menjadi semakin jauh. Misalnya, sumber-sumber pengetahuan tentang alam dan hubungannya dengan manusia di masa lampau ditulis dalam sumber-sumber primer dengan menggunakan huruf beraksara Jawa kuna.Baca juga: Kepedulian Kita pada Pelestarian Pohon Masih Rendah  Makna Dibalik Nilai Filosofis Pohon
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
2020-034-12.json
Saat Kita Semakin Asing dengan Berbagai Jenis Tetumbuhan
Saat Kita Semakin Asing dengan Berbagai Jenis Tetumbuhan | Saat Kita Semakin Asing dengan Berbagai Jenis Tetumbuhan | Salah satu kekayaan alam yang dekat dengan kita, tapi kita tak mampu menjangkaunya adalah pengetahuan tentang pohon. Pohon bagi kita kini tak lebih dari sekadar benda untuk mengurangi polusi di jalan-jalan raya.Pohon tak lebih dari sekadar benda-benda yang kita menikmatinya tatkala kita memandangi daunnya. Singkatnya, pohon bagi kehidupan kita kini menjadi etalase-etalase yang hidup dalam rumah peradaban kita.Keterputusan cerita, riwayat dan pengisahan dari orangtua kemudian mengakibatkan pengetahuan kita tentang pohon di sekitar kita menjadi hilang. Terlebih etos dan gairah untuk merawat dan menjadikan pohon bukan sebagai sebuah benda mati, cenderung hilang bagi generasi kita sekarang. Padahal bila kita lihat, pohon-pohon di negeri kita, adalah pohon yang penuh pengetahuan dan penuh manfaat.Dalam kitab Salokapatra misalnya, masih banyak pengetahuan tentang mitos bangunan dan pepohonan yang ada di Keraton. Di tahun 1995 terbit sebuah buku berjudul Makna Simbolik Tumbuh-Tumbuhan dan Bangunan Kraton. Di buku ini diberikan penjelasan panjang mengenai fiosofi dan manfaat pohon-pohon yang ada di sekitar Keraton. Sebut saja pohon beringin, yang berasal dari kata wringin, hal ini bermakna bahwa pohon beringin ditanam agar kita tahu, dan waspada.Pohon ini berfungsi sebagai penanda, sekaligus sebagai pengingat atau dalam istilah Jawa dikenal sebagai tetenger.Dalam bab lain kita bakal mendapati pula mengenai fungsi pohon sebagai obat-obatan. Pohon gayam, misalnya dipakai sebagai obat sakit perut dan diare, dengan mengambil kulitnya dicampur dengan menyan madu, adas pulawaras dan jantung pisang, kemudian ditumbuk dan diberi air kemudian diminum.Pohon Soka, kulitnya bisa dipakai untuk obat terlambat datang bulan. Pohon blimbing bisa dipakai untuk membuat pilis yang digunakan wanita setelah melahirkan. Pohon kelapa gading, airnya bisa untuk obat puput puser bayi.
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
2020-034-12.json
Saat Kita Semakin Asing dengan Berbagai Jenis Tetumbuhan
Saat Kita Semakin Asing dengan Berbagai Jenis Tetumbuhan | Saat Kita Semakin Asing dengan Berbagai Jenis Tetumbuhan | Selain sebagai obat-obatan, pohon memiliki makna filosofis yang dalam. Misalnya, pohon beringin dikenal sebagai ‘pohon hayat’, yaitu sebatang pohon yang mampu memberikan pengayoman dan perlindungan serta mempertebal semangat dan keyakinan masyarakat (MM.K. Atmodjo, 1986:4).Baca juga: Pohon-pohon Langka Indonesia, Bagaimana Nasibnya?  Pohon bagi orang Jawa erat berkaitan dengan simbolik dan juga perlambang. Dari perlambang itulah khasanah kebajikan serta nilai-nilai kearifan muncul.Pada Pupuh VII, 5-15 kita diajak menyimak nilai filosofis pohon gayam : gayam gayuhe pandhita/ muja-muji tuwuh basuki/ puji dhikir shalat sujud/ nuwun marang hyang Suksma/ tata tentrem karta arja tulus tuwuh/ tulus guning tetanduran/ tandurane among tani (Gayam, melambangkan keinginan pendeta memohon mendapatkan keselamatan ber-dhikir, dan menjalankan sholat memohon pada Tuhan mendapatkan ketentraman dan kemakmuran berhasil semua tanam-tanaman, tanamannya para petani.Ironi tentang betapa jauhnya jarak antara kita dengan pohon ini dilukiskan apik di puisi Iman Budhi Santosa (2011) : Disana masih tegak pohon mangga bapang/ sepasang kelapa gading dan rumpun bambu kuning/ ditambah tebu hitam, meniran dan kaca piring/ melengkapi salam sapa pagar halaman yang ramah dan hening/ ya, aku masih di Jawa /bersama welat dan jamu menyanding pohon srigunggu/ tuah tapak liman serta dewa daru/ “tetapi, mengapa sekarang engkau merasa jadi tamu… (Ziarah Tembuni).Pohon-pohon itu memang begitu dekat dengan kita, teramat dekat dengan kita, tetapi tangan kita terlampau susah untuk menyentuhnya, bahkan menyebut namanya dan mengenalinya pun kita jadi terlampau gagap.Pengetahuan kita tentang pohon kini tinggal pengetahuan semata, tetapi tidak nyawiji (menyatu) dalam laku keseharian kita. Parahnya, kita menghormati pohon cukup dengan memasang wajah manis kita sembari foto dengan pohon itu tanpa perlu tahu nama dan untuk apa pohon itu ada. Menyedihkan. 
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5]
2020-034-12.json
Saat Kita Semakin Asing dengan Berbagai Jenis Tetumbuhan
Saat Kita Semakin Asing dengan Berbagai Jenis Tetumbuhan | Saat Kita Semakin Asing dengan Berbagai Jenis Tetumbuhan | * Arif Saifudin Yudistira, penulis adalah Tuan Rumah Pondok Filsafat Solo. ALUMNUS MASTERA ESAI 2019. Artikel ini adalah opini penulis.   [SEP]
[0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5]
2016-037-16.json
Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa?
Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa? | Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa? | [CLS] Pemerintah saat ini tengah berupaya keras dalam menangani illegal fishing. Banyak kapal-kapal asing yang kemudian ditangkap dan ditenggelamkan karena pelanggaran jalur penangkapan atau kepemilikan dokumen perizinan yang palsu. Keseriusan pemerintah terlihat dengan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) 115 anti illegal fishing.Tetapi masalah di perairan Indonesia tidak hanya pada illegal fishing. Masalah lain yang tak kalah seriusnya adalah destructive fishing, yang justru dilakukan oleh nelayan lokal dengan cara pengeboman dan pembiusan ikan.Menurut Mohamad Abdi, Kordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, masalah destructive fishing ini sebenarnya telah muncul sejak 20-30 tahun lalu. Namun hingga sekarang belum ada formulasi yang tepat untuk penyelesaiannya.“Meski ditemukan penyebabnya, namun ternyata kemudian tingkat kerumitan masalah ini cukup kompleks,” ungkapnya dalam diskusi tentang Penanganan Destructive Fishing di Kepulauan Spermonde, di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Makassar, minggu kemarin.Ia mencontohkan dari sisi penegakan hukum, dimana Undang-Undang Perikanan sendiri tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pupuk, sebagai bahan baku pembuatan bom ikan. Sehingga pemberantasan destructive fishing ini tidak bisa dilakukan hanya dengan satu cara saja.“Jadi misalnya UU Perikanan bisa masuk, UU Budidaya Pertanian, UU Bea Cukai dan Penyelundupan juga bisa masuk. Usaha sinergitas diperlukan dimana KKP tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri, harus di-back up oleh aparat penegak hukum.”Menurut Abdi, berdasarkan peta indikatif DFW, aktivitas destructive fishing paling banyak ditemukan di Selat Makassar, sekitar perairan Kalimantan dan di Sulawesi Barat. Lalu ada juga di gugusan Spermonde hinggaTakabonerate, Wanci di Wakatobi, Maluku dan NTT.
[0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2016-037-16.json
Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa?
Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa? | Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa? | Salah satu pulau dengan intensitas destructive fishing yang tinggi adalah di Pulau Papandangan Kabupaten Pangkep, dimana di pulau ini diketahui terdapat sekitar 15-20 orang pelaku. Minimnya pengawasan otoritas kawasan menjadi penyebab aktivitas ini sulit dikendalikan, baik keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan dan SDM yang hanya tiga orang, sementara luas area yang harus diawasi mencapai 50 ribu hektar.Kompleks dan RumitMenurut Zul Janwar, Staf Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Selayar, yang pernah meneliti jalur destructive fishing di Indonesia, penanganan destructive fishing ini menjadi kompleks dan rumit karena banyaknya mata rantai yang harus diurai, khususnya terkait pada perdagangan bahan baku pembuatan bom ikan.Menurut Zul, dari investigasi yang dilakukan oleh DFW dan DKP pada tahun 2012, diketahui bahwa dalam setahun jumlah ammonium nitrat berbentuk pupuk sebagai bahan baku pembuatan bom ikan yang diselundupkan ke Indonesia dari Malaysia mencapai 18 ribu karung, dimana setiap karung berisi 25 kg pupuk. Secara total pupuk untuk kelapa sawit yang telah beredar di Indonesia ini diperkirakan telah mencapai 57 ribu karung.“Dalam 1 kg amonium nitrat saja bisa menghasilkan hingga 20 botol bom ikan ukuran botol sprite. Bisa dibayangkan berapa banyak bom ikan yang dihasilkan dari seluruh ammonium nitrat yang berhasil diselundupkan selama ini.”Jika disimulasikan, menurutnya, pupuk sebanyak 54 ribu karung tersebut bisa menghasilkan 9,4 juta botol bom ikan ukuran 250 gram atau seukuran botol sprite. Jika daya rusak 1 botol bom ikan diestimasikan sekitar 5,3 m2, maka luas perairan yang rusak akibat bom ikan mencapai 49.820 km2. Secara ekonomi, potensi kerugiannya mencapai Rp379 ribu triliun.
[0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0]
2016-037-16.json
Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa?
Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa? | Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa? | Menurut Zul, untuk masuk ke Indonesia pupuk tersebut seharusnya melalui izin khusus dari Kapolri, hanya saja memang selama ini masuk dengan cara illegal melalui rute-rute khusus yang bisa berubah setiap saat. Upaya penanganan juga sudah sering dilakukan, hanya saja penyelesaiannya tidak sampai ke akar masalah.“Saya kurang tahu apakah karena kita tidak melihat sisi pemberdayaan masyarakat sehingga yang selama ini ditangkap kan nelayannya. Hanya yang pakai sampan jolloro atau kapal berkapasitas di bawah 5 GT saja yang disasar. Mungkin karena mereka yang paling gampang dilihat di lapangan. Padahal nelayan ini kan hanya cari makan saja. Satu nelayan yang ditangkap, tidak membuat jera nelayan yang lain.”Hal lain, menurut Zul, meski KKP melalui Direktorat Pengawasan Sumber Daya telah mengetahui proses dan jalur penyelundupan ini, namun dalam penindakan harus berbenturan dengan aturan hukum yang ada. Seperti diketahui, bahan baku bom ikan yang diselundupkan ini dalam bentuk pupuk, sehingga tak ada kewenangan KKP untuk menindak lebih jauh, karena belum termasuk ke dalam tindak pidana perikanan.“KKP juga telah mencoba bekerja sama dengan bea cukai dengan informan. Alhamdulillah sudah banyak juga yang ditangkap. Tapi kalau diestimasi baru sekitar 10 persen yang berhasil disita, sisanya yang jauh lebih besar terdistribusi ke seluruh perairan Indonesia.Jadi sangat wajar kalau ini diangkat sebagai isu nasional.”Terumbu karang rusak parahMenurut Syafyuddin Yusuf, peneliti terumbu karang dari Fakultas Kelautan Unhas, tingginya intensitas destructive fishing ini telah menimbulkan kerusakan kosistem terumbu karang yang cukup parah, khususnya di KepulauanSpermonde yang membentang dari Kabupaten Pangkep hingga Kota Makassar.
[0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2016-037-16.json
Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa?
Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa? | Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa? | Menurutnya, dari hasil penelitian yang dilakukan LIPI dan Unhas pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang untuk wilayah Pangkep saja kini tinggal 25 persen. Padahal tahun sebelumnya masih 30 persen. Paling parah di perairan Makassar yang tutupan karangnya tinggal 19 persen, dari sebelumnya sekitar 25-30 persen. Sementara di Kepulauan Selayar kerusakannya tak begitu parah dengan tutupan karang masih 40 persen.“Kalau di Selayar relatif stabil karena masih terpantau. Ini karena lokasi terumbu karangnya yang berada perairan sekitar kawasan pemukiman. Kalau di Pangkep, ini karena banyak pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Banyak terumbu-terumbu karang yang tidak bermunculan di atas air sehingga ini menjadi lahan empuk untuk destructivefishing.”Di perairan Makassar sendiri, aktivitas yang paling banyak ditemukan adalah pembiusan ikan, yang merusak terumbu karang secara perlahan. Ini terbukti dari hasil temuan di lapangan dimana terumbu karang yang ditemukan mati namun memiliki kondisi yang utuh.“Terumbu karang itu kan kalau di bom menjadi hancur. Sementara yang banyak kita temukan adalah terumbu karang yang mati tapi secara fisik masih utuh. Jadi itu karena semprotan-semprotan bius.”Tingginya praktek pembiusan ikan ini karena tingginya permintaan ikan hidup untuk konsumsi. Makassar memang tercatat sebagai daerah dengan tingkat konsumsi ikan tertinggi di Indonesia.“Konsumsi ikan warga Makassar rata-ratanya 40kg per tahun, melebihi rata-rata konsumsi ikan nasional sebesar 20-30 persen. Dengan larisnya warung-warung makan dan ikan-ikan laut menyebabkan meningkatnya suplai ikan dari laut. Secara perdagangan ini memang menguntungkan.”
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2016-037-16.json
Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa?
Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa? | Destructive Fishing Butuh Penanganan Serius. Kenapa? | Dalam diskusi disepakati dua pendekatan penyelesaian masalah, yaitu melalui pencegahan dan penindakan. Dari segi pencegahan itu melalui stakeholder approach, berupa edukasi dan penyadaran kepada masyarakat serta memberikan alternatif pendapatan kepada masyarakat berupa modal usaha. Sementara yang sifatnya penindakan lebih ke arah penegakan hukum.Diskusi juga menyepakati sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait, serta menyetujui dilaksanakannya rencana aksi, termasuk pelaksanaan kampanye yang massif terkait bahaya destructive fishing terhadap keberlangsungan ekosistem laut.Diskusi ini antara lain merekomendasikan pembentukan Satgas khusus untuk penanganan destructive fishing agar penanganan isu ini lebih terintegrasi dan optimal. Pilihannya dapat mengoptimalkan peran Satgas 115 atau menginisiasi Satgas baru.Penanganan bagi pelaku destructive fishing juga perlu dirumuskan agar efek jera bisa efektif. Cara-cara penanganan illegal fishing melalui penenggelaman kapal illegal perlu diadaptasi dalam penanganan kasus destructive fishing.Tak kalah pentingnya terkait isu kolusi dan kongkaling antara aparat penegak hukum dan nelayan pelaku maupun pemasok bahan baku destructive fishing yang harus ditangani segera untuk mengoptimalkan penegakan hukum. Tidak hanya bagi garda terdepan pengawasan dan penegakan, yaitu TNI dan polisi, tetapi juga untuk jaksa dan hakim. [SEP]
[0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-017-14.json
Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut?
Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut? | Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut? | [CLS]  Tingkat kepercayaan para pekerja migran Indonesia pelaut perikanan (PMI PP) kepada aparat kepolisian masih saja rendah, walau Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus melakukan berbagai upaya perbaikan. Kesimpulan itu muncul, karena lembaga tersebut gagal menuntaskan beragam kasus yang menimpa PP PMI saat sedang bekerja di kapal perikanan.Demikian kesimpulan yang dipaparkan Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno saat mengisi kegiatan diskusi daring belum lama ini.Menurut dia, sampai saat ini masih ada kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berhenti di tangan polisi.“Masih percaya polisi?” tanya dia tegas.Selama delapan tahun terakhir, pengaduan kasus yang melibatkan PMI PP jumlahnya mencapai 329 orang dengan jumlah kasus sebanyak 309. Dari jumlah tersebut, kasus paling banyak dilaporkan para PMI PP yang berprofesi sebagai awak kapal perikanan (AKP) pada kapal perikanan.Sepanjang periode 2013 hingga 2021, pengaduan yang berasal dari AKP jumlahnya mencapai 113 kasus, disusul dengan aduan dari pekerja kasino dengan 104 kasus, buruh pabrik dengan 59 kasus, pekerja rumah tangga (PRT) dengan 15 kasus, pekerja perkebunan dengan 13 kasus, dan pekerja salon dengan lima kasus.Dia menyebutkan, sepanjang periode 2014 hingga 2021, ada kasus yang mandek di institusi kepolisian. Tak main-main, jumlah yang berhenti itu mencapai 19 kasus dan melibatkan para AKP yang bekerja di kapal perikanan dalam dan luar negeri.AKP yang menjadi korban dari kasus yang dilaporkan dan mengalami kemandekan itu, jumlahnya mencapai 83 orang. Semua kasus tersebut dilaporkan resmi oleh SBMI ke pihak kepolisian, namun belum juga rampung sampai sekarang.baca : Perjanjian Kerja Laut dan Ancaman Eksploitasi Kerja di Kapal Perikanan  
[0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-017-14.json
Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut?
Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut? | Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut? | Menurut Hariyanto Suwarno, kasus yang dilaporkan ke kepolisian tersebut beberapa di antaranya melibatkan para AKP yang bekerja pada kapal ikan asing (KIA). Penanganan kasus tersebut dilakukan mulai dari tingkat Kepolisian Resor (Polres) sampai Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.“Mereka tak kunjung mendapatkan keadilan, sementara pelakunya masih bebas berkeliaran,” ungkap dia menyebut TPPO yang dilakukan para oknum.Maksud dari pernyataan tersebut, tidak lain karena para AKP banyak yang sudah menjadi korban saat bekerja pada KIA. Bukan sekali, namun berkali-kali mereka sudah menjadi korban. Mereka mendapatkan perlakuan tersebut sejak dari proses perekrutan dan penempatan untuk bekerja di luar negeri.Kemudian, saat sudah ada di Indonesia pun, mereka menjadi korban lagi karena kasus yang mereka laporkan tidak diusut sampai tuntas oleh pihak penegak hukum. Padahal, mereka berharap banyak pada pelaporan tersebut, agar bisa mendapatkan keadilan di mata hukum.Beberapa hal yang masih sering ditemukan dalam proses penindakan hukum kasus TPPO, di antaranya adalah masih sulitnya membuat pelaporan untuk mendapatkan bukti laporan Polisi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Kemudian, aparat penegak hukum (APH) dalam menangani laporan kasus banyak yang tidak responsif terhadap gender, hak asasi manusia (HAM), dan melakukan pendekatan terhadap korban (victim approach).Terakhir, dalam memproses pelaporan kasus dari AKP, APH dan para pihak yang berkaitan masih menggunakan dakwaan alternatif UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi hukum tersebut saat digunakan dinilai menimbulkan kerugian bagi korban.baca juga : Perjalanan Panjang Awak Kapal Perikanan Indonesia Menuntut Hak yang Hilang  
[0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-017-14.json
Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut?
Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut? | Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut? | Sejak 2014, dia menyebut bahwa SBMI sudah aktif mendampingi dan memberikan advokasi bagi AKP migran yang menjadi korban TPPO dan kerja paksa saat bekerja pada KIA. Kegiatan tersebut rutin dilakukan bersama Greenpeace Indonesia.Dia bilang, semua praktik perdagangan orang yang berjalan sejak dari proses perekrutan sampai penempatan kerja AKP, menjadi bagian dari rantai praktik kerja paksa dalam industri perikanan secara global. Itu artinya, ada keterlibatan negara lain dalam praktik tersebut.“Misalnya Tiongkok, Taiwan yang berperan sebagai negara pemilik kapal penangkap ikan, Thailand sebagai negara pengolah dan pengemas, serta Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sebagai konsumennya,” papar dia. Ratifikasi Konvensi ILO Agar penegakan hukum bisa berjalan maksimal, Pemerintah Indonesia perlu segera meratifikasi regulasi yang berlaku secara internasional dan menjadi instrumen perikanan global yang diterbitkan Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (ILO).Regulasi tersebut tidak lain adalah Konvensi ILO Nomor 188 (ILO C-188) tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang disahkan pada 14 Juni 2007 di Jenewa, Swiss. Jika diratifikasi, regulasi tersebut bisa memperkuat diplomasi Indonesia.Dengan demikian, perlindungan hukum kepada AKP Indonesia menjadi lebih kuat menyusul berlakunya UU No.18/2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.Dengan fakta tersebut, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah menilai kalau penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia akan selalu menjadi kunci dalam kegiatan yang sama dan pemberantasan praktik kerja paksa kepada para AKP yang ada di dunia.
[0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-017-14.json
Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut?
Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut? | Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut? | Dia menilai kalau peran tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Polri untuk bisa mengembalikan krisis kepercayaan publik yang selama ini ragu bahwa lembaga Negara tersebut adalah pengayom bagi masyarakat.Jika Polri bisa menjalankan perannya dengan baik, maka diyakini mata rantai perbudakan AKP bisa diputus dan itu artinya harus ada penindakan hukum yang tepat dan tegas kepada lembaga perekrut (manning agency) yang berani melawan hukum.“Sehingga perlahan kita juga memperbaiki tata kelola perekrutan dan penempatan ABK perikanan migran,” ungkap dia.perlu dibaca : Kerja Sampai Mati: Siksaan terhadap ABK Indonesia di Kapal Tuna Tiongkok  Secara umum, Afdillah menyebut kalau laut menjadi tempat yang nyaman untuk para oknum melakukan kejahatan lingkungan, yaitu penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan menyalahi aturan (IUUF); dan kejahatan kemanusiaan, yaitu perbudakan modern, serta TPPO.Sedihnya, dua praktik tersebut diduga kuat dilakukan kepada para AKP yang berasal dari Indonesia. Praktik kejahatan perdagangan itu terindikasi dilakukan oleh orang dalam lingkaran bisnis perikanan secara global.Agar semua kasus pelanggaran yang terjadi dalam praktik kerja di atas kapal perikanan bisa dihentikan, Afdillah menyebut bahwa itu diperlukan kerja sama dari semua pihak agar penegakan hukum bisa diterapkan dengan tegas kepada para pelanggar.Kerja sama yang bagus, akan bisa mengusut tuntas kasus TPPO dengan korban AKP migran dan perusahaan yang terindikasi melakukan praktik kejahatan itu. Selain itu, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 (ILO C-188) tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan juga penting untuk dilakukan Indonesia, agar penanganan kasus TPPO bisa berjalan baik dan maksimal. Laporan Greenpeace
[0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-017-14.json
Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut?
Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut? | Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut? | Belum lama ini, Greenpeace Indonesia juga mengungkap laporan yang dibuat Greenpeace Asia Timur tentang praktik kerja paksa yang dialami para AKP Indonesia yang bekerja di KIA berbendera Taiwan. Laporan tersebut mengungkap ada 10.925 PMI PP yang sedang bekerja.Dalam laporan berjudul “Fake My Catch – the unreliable traceability in our tuna cans” itu, dijelaskan bahwa kapal-kapal berbendera Taiwan yang mempekerjakan PMI PP sebagian besar adalah pemasok produk perikanan ke perusahaan Amerika Serikat dengan merek Bumble Bee. Data tersebut dikutip dari Badan Perikanan Taiwan.Pasokan tersebut dikirim melalui perusahaan pengolah tuna bernama Fong Chun Formosa (FCF), dan sayangnya kapal-kapal ikan tersebut diduga sudah melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam rantai produksinya.Greenpeace Indonesia merinci bahwa saat melakukan pengumpulan data, tim Greenpeace Asia Timur melakukan wawancara dengan 27 AKP yang berasal dari sejumlah negara, termasuk sejumlah orang dari Indonesia.perlu dibaca : Praktik Kerja Paksa Terus Hantui Para Pekerja Migran Perikanan Indonesia  Dari wawancara tersebut, didapatkan informasi bahwa mayoritas pekerja mengalami setidaknya satu indikator kerja paksa yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (ILO). Sebut saja, lembur berlebihan, pemotongan upah, dan penyitaan dokumen.Keterangan tersebut diungkapkan salah satu pekerja berinisial J yang bekerja di KIA Jubilee. Kata dia, sistem kerja di kapal tersebut menerapkan aturan bekerja sedikitnya 16 jam dalam sehari. Bahkan tidak sekali, dia dan teman-temannya bekerja dari pukul 1 siang sampai 5 pagi esoknya.
[0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-017-14.json
Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut?
Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut? | Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut? | Selain menemukan fakta dugaan kerja paksa, laporan juga merilis bukti bahwa sistem yang dianut perusahaan Bumble Bee ternyata tidak dapat diandalkan. Sistem bernama “Trace my Catch” itu diklaim sebagai platform untuk melacak dari mana ikan tuna dalam suatu kemasan ditangkap.Temuan tersebut diambil dari kode yang ada pada kaleng Bumble Bee yang dijual di negara bagian AS seperti Arlington, Virginia; Washington DC; Durham, Carolina Utara; Chicago, Illinois; dan Kolombia, Maryland.Bagi Greenpeace, itu menegaskan bahwa program tersebut hanya sebuah formalitas dan justru dengan sengaja memalsukan transparansi. Diperlukan penegakan hukum yang jelas dan tegas di seluruh negara yang sudah terlibat dalam rantai industri perikanan global.Misalnya saja, AS sebagai salah satu importir makanan laut terbesar di dunia, Taiwan sebagai salah satu pedagang tuna terbanyak di dunia, dan Indonesia yang banyak mengirimkan ABK migran untuk bekerja di kapal-kapal penangkap ikan.baca juga : Akankah Nasib Awak Kapal Perikanan Mengalami Perbaikan?  Upaya Pemerintah Apa yang sedang menimpa profesi AKP, juga disadari sejak lama oleh Pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahkan berulang kali melakukan kampanye perlindungan PMI PP pada setiap kegiatan.Dia juga selalu mengajak negara lain untuk bisa bersama melaksanakan perlindungan penuh kepada tenaga kerja perikanan di negara mereka. Luhut mengatakan ada regulasi empat pilar utama yang menjadi penyokong sektor perikanan.Keempatnya adalah Port State Measurement Agreement (PSMA) mengenai pengelolaan ikan untuk mencegah IUUF; Cape Town Agreement (CTA) 2012 mengenai stabilitas dan konstruksi kapal perikanan yang layak, ILO C-188 mengenai pemenuhan hak awak kapal perikanan, dan STCW-F mengenai kualifikasi dan sertifikasi dari awak kapal perikanan.
[0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-017-14.json
Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut?
Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut? | Aparat Penegak Hukum Masih Tumpul pada Kasus Perbudakan Modern di Laut? | Detailnya, ILO C-188 adalah norma tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan dan disahkan pada 14 Juni 2007 di Jenewa, Swiss. Kemudian, CTA adalah peraturan yang disepakati secara internasional di Cape Town, Afrika Selatan pada 2012 dengan Organisasi Maritim Internasional (IMO) sebagai inisiatornya.Sementara, Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan (STCW-F) pada 1995. Pengesahan hasil konvensi tersebut diterbitkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019.Kemudian, ada juga ratifikasi yang dilaksanakan pada 2016 tentang konvensi perjanjian negara-negara pelabuhan untuk tindakan kepelabuhan (PSMA). Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia semakin kuat untuk bisa mengawasi pelabuhan dalam mencegah berbagai aktivitas negatif.Secara resmi, ratifikasi tersebut disahkan Perpres RI 43/2016 tentang Pengesahan Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur).  [SEP]
[0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2021-007-04.json
Wisata Cahaya dan Dampaknya Bagi Ekosistem Kebun Raya Bogor
Wisata Cahaya dan Dampaknya Bagi Ekosistem Kebun Raya Bogor | Wisata Cahaya dan Dampaknya Bagi Ekosistem Kebun Raya Bogor | [CLS]   Program wisata edukasi Glow di Kebun Raya Bogor [KRB] menjadi perdebatan ilmiah sejumlah peneliti dan pegiat konservasi. Banyak yang menyakini keberadaan wisata cahaya berdampak buruk bagi ekosistem KRB. Namun, ada yang berpendapat wisaya cahaya merupakan inovasi agar publik berkunjung ke kebun raya yang sudah berusia dua abad tersebut.Damayanti Buchori, Profesor Ekologi Serangga IPB, tak menampik masalah ini. Menurut dia, teknologi telah mengubah wajah kehidupan, walau sebagian sudah ada yang kita ketahui dampaknya, dan sebagian belum.“Pengaruh cahaya buatan yang tidak langsung, yaitu dampak perubahan yang terjadi di KRB terhadap ekosistem kawasan Bogor, dapat menyebabkan gangguan pada ecosystem service seperti kelelawar, lebah, dan satwa lain, terhadap pertanian di sekitar Bogor,” terang  Damayanti dalam webinar Institute For Political Ethics Studies [INPECTUS], Sabtu [27/11/2021].Menurut Damayanti, semua makhluk hidup butuh keseimbangan. “Siang dan malam memiliki konsekuensi pada kehidupan,” tuturnya.Salah satu peran penting keseimbangan itu untuk proses kimiawi dalam tanaman yang memerlukan cahaya. Terutama, saat untuk fotosentesis dan memproduksi energi. Sedangkan malam, ketika tidak ada cahaya, saatnya bagi tumbuhan untuk melakukan respirasi, yaitu menguraikan energi untuk growth dan pembungaan.“Kegelapan sebetulnya sangat penting bagi siklus pertumbuhan tanaman.”Apabila dipaksakan merubah keseimbangan ini melalui penggunaan cahaya buatan, tentu dapat mengganggu proses biologis makhluk hidup di sekitarnya, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia sendiri.“Cahaya buatan dapat mengubah ritme jam biologis [circadian rhythm] suatu makhluk hidup,” tuturnya.Pada tumbuhan, cahaya buatan menganggu proses pertumbuhan dan aliran fotosentesis, seperti terjadinya kerontokan daun yang tidak wajar. Sementara pada hewan, akan menganggu orientasi dan migrasi pada malam hari.
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224]
2021-007-04.json
Wisata Cahaya dan Dampaknya Bagi Ekosistem Kebun Raya Bogor
Wisata Cahaya dan Dampaknya Bagi Ekosistem Kebun Raya Bogor | Wisata Cahaya dan Dampaknya Bagi Ekosistem Kebun Raya Bogor | “Tak menutup peluang gangguan pada manusia. Sebab, cahaya buatan ini menganggu kesehatan seperti menyebabkan penyakit insomnia, depresi, serta gangguan makan.”Baca: Kebun Raya Bogor dan Wisata Berbasis Ilmiah yang Harus Dipertahankan  Bagaimana serangga menangkap cahaya?Damayanti menuturkan, proses menangkap cahaya pada serangga melalui mata. Namun, panjang gelombang cahaya serangga tidak sama dengan manusia.“Pada manusia sekitar 400-700 nanometer berupa infra merah, sedangkan serangga sekitar 300-650 nanometer berupa ultra violet.”Respon serangga terhadap cahaya buatan pun beragam. Ada yang tertarik atau fototaksis positif, sehingga serangga mendatangi sumber cahaya tersebut. Tetapi, ada juga yang menolak atau fototaksis negatif, sehingga menjauh dari sumber cahaya.“Tentu saja akan mengganggu jam biologis serangga,” jelasnya.Perubahan jam biologi berakibat pada perubahan perilaku, misalnya pada serangga yang cepat melakukan adaptasi [umum terjadi pada serangga nokturnal]. Malam yang terang membuatnya bertindak seperti siang hari, sehingga diam tak bergerak.“Padahal malam untuk perilaku terbang dan kawin. Cahaya tentunya mengganggu serangga yang beraktivitas malam hari yang terekspos sinar.”Tak hanya itu, cahaya buatan juga bisa menjadi racun [ligh toxicy]. Sebab, ketika retina pada mata mejemuk terapapar sinar UV dan radiasi sinar biru menjadi rusak, maka serangga dapat mengalami keracunan.Baca: Kebun Raya Bogor Harus Dikelola dengan Agenda Ramah Lingkungan  Pengaruh cahaya buatan terhadap serangga penyerbukSejumlah penelitian, kata Damayanti, menunjukkan cahaya buatan berpengaruh negatif terhadap aktivitas serangga penyerbuk nokturnal ke tanaman, yang menurun hingga 62 persen, dibandingkan dengan area gelap dengan pencahayaan alami.Pembentukan buah juga mengalami penurunan hingga 13 persen, dibandingkan area yang gelap. Hal ini karena kunjungan penyerbuk pada bunga menurun.
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25]
2021-007-04.json
Wisata Cahaya dan Dampaknya Bagi Ekosistem Kebun Raya Bogor
Wisata Cahaya dan Dampaknya Bagi Ekosistem Kebun Raya Bogor | Wisata Cahaya dan Dampaknya Bagi Ekosistem Kebun Raya Bogor | Pengaruh negatif pada penyerbuk nokturnal juga mempengaruhi keberadaan penyerbuk diurnal. Hal ini dikarenakan reproduksi tanaman menurun, sehingga penyerbuk diurnal sulit memperoleh  nektar/polen pada tanaman tersebut.“Penggunaan cahaya buatan berdampak negatif terhadap perilaku, kelimpahan, kekayaan spesies, proses transportasi serbuk sari serta pembentukan fruit set.”Cahaya buatan juga berpengaruh pada kunang-kunang [Lampyridae], terutama proses intraspesifik/kompetisi antarindividu. Hewan ini memancarkan sinar pada malam untuk saling mengenali dan memberi tanda kawin. Mereka menggunakan panjang gelombang sinar yang berbeda, tergantung spesies.Sedangkan serangga lain adalah lebah madu raksasa [Aphis dorsata], yang menjadi berbahaya [harmfull]. Serangga ini sering ditemukan di pohon-pohon tinggi, namun tak menutup kemungkinan bersarang di pohon rendah.Begitu juga pada laba-laba [Tetragnathidae]. Cahaya buatan menyebabkan penurunan populasinya sebanyak 44 persen. Penurunan kekayaan famili serangga aquatik juga terjadi hingga 16 persen dan ukuran tubuh serangga tersebut turun hingga 76 persen. Sementara, ukuran serangga terestrial yang memasuki kawasan perairan meningkat hingga 309 persen.“Ini menunjukkan, telah terjadi perubahan struktur komunitas serangga dan fungsi ekosistem akibat adanya reciprocal aquatic-terrestrial fluxes of invertebrates.”  Beda pendapatHal berbeda disampaikan Sukma Surya Kusumah, Plt Kepala Pusat Riset  Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN]. Dia menegaskan, program wisata edukasi Glow merupakan inovasi yang menawarkan pengalaman menjelajah KRB di malam hari, sambil menikmati instalasi lampu serta proyeksi visual. Selain itu, wisata cahaya dapat dijadikan penelitian.
[0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408]
2021-007-04.json
Wisata Cahaya dan Dampaknya Bagi Ekosistem Kebun Raya Bogor
Wisata Cahaya dan Dampaknya Bagi Ekosistem Kebun Raya Bogor | Wisata Cahaya dan Dampaknya Bagi Ekosistem Kebun Raya Bogor | Bahkan, penelitian sudah berlangsung sejak September 2021. BRIN secara bertahap melakukan tiga penelitian mengenai perubahan karakteristik hewan dan tumbuhan dari faktor cahaya, polusi udara dan polusi suara.Menukil Kompas.com, penelitian pertama mengangkat topik Permodelan Spasial Dampak Cahaya Malam Buatan Terhadap Kesehatan Tumbuhan Menggunakan Unmanned Aerial Vehicle dan Pembelajaran Mesin [Studi Kasus Kebun Raya Bogor].Penelitian ini akan mengidentifikasikan area tumbuhan yang terpapar cahaya malam buatan, baik dari dalam maupun luar kawasan KRB. Riset tersebut menganalisis kandungan  klorofil dan nitrogen pada daun yang terpapar cahaya buatan yang dilakukan setahun, dari Januari hingga Desember 2022. Sebanyak 300 pohon dijadikan sebagai sampel penelitian.Penelitian kedua, mengangkat tema Analisis Pengaruh Cahaya Malam Buatan/Artificial Light at Night [ALAN] pada Fungsi-fungsi Ekofisiologi Beberapa Jenis Tumbuhan Tropis Kebun Raya Bogor.Tujuannya, untuk  mengetahui spektrum [panjang gelombang] ALAN yang memiliki pengaruh minimal terhadap fungsi-fungsi ekofisiologi tumbuhan tropis dan intensitas radiasi. Parameter yang diamati, yaitu panjang daun, luas daun, ketebalan daun, warna daun, kerapatan stomata, konduktansi stomata, klorofil total, laju fotosintesis, laju rerspirasi, senyawa metabolit sekunder, dan ekspresi gen terutama ada tiga perlakuan, antara lain tipe cahaya, intensitas, dan durasi.Penelitian ketiga berupa komparasi keanekaragaman serangga antara zona gelap dan terang, pengaplikasian cahaya Glow, serta jenis polinator yang bermigrasi dan menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai tempat bersarang.“Kami ingin mengetahui seberapa jauh pegaruh keberadaan cahaya Glow terhadap populasi polinator dan seberapa besar pengaruhnya pada proses penyerbukan,” kata Sukma.  Menjaga marwah kebun raya
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5]
2021-007-04.json
Wisata Cahaya dan Dampaknya Bagi Ekosistem Kebun Raya Bogor
Wisata Cahaya dan Dampaknya Bagi Ekosistem Kebun Raya Bogor | Wisata Cahaya dan Dampaknya Bagi Ekosistem Kebun Raya Bogor | Dedy Darnaedy, Kepala Kebun Raya Bogor 1997-2003, meminta BRIN dan pengelola agar menjaga Kebun Raya Bogor dengan berpegang teguh pada lima tugas dan fungsi kebun raya, yaitu konservasi tumbuhan, penelitian, pendidikan, wisata ilmiah, dan jasa lingkungan.Menurutnya, 204 tahun umur KRB adalah waktu yang panjang sehingga menjadinya ekosistem  yang unik. “Kebun Raya sebagai jawaban atas kerisauan dunia karena tingginya laju kepunahan jenis tumbuhan di Indonesia,” tuturnya Dedy Darnaedy dalam webinar INPECTUS, Sabtu [27/11/2021].Dunia memang dalam ancaman kehilangan keanekaragaman hayati [biodiversity lost].“Upaya yang harus dilakukan adalah peduli dengan kegiatan konservasi, mulai dari in-situ, ex-situ, dan konservasi sumber daya genetik. Kebun raya adalah tempat menjaga keanekaragaman hayati Indonesia,” tuturnya.Manusia, kata Dedy, tidak bisa melepaskan diri dari ekosistem. “Jika manusia meninggalkan ekosistem, akan banyak terjadi fenomena alam yang mengancam karena tidak ada keseimbangan lingkungan,” terangnya.Kebun Raya Bogor merupakan kebun raya tertua di Asia Tenggara, yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal Baron van der Capellen, dengan nama Lands Plantentuin te Buitenzorg. Luasnya 87 hektar, terletak di tengah Kota Bogor, Jawa Barat.Dari Kebun Raya Bogor, lahir beberapa institusi ilmu pengetahuan lain, seperti Bibliotheca Bogoriensis [1842], Herbarium Bogoriense [1844], Kebun Raya Cibodas [1860], Laboratorium Treub [1884], dan Museum dan Laboratorium Zoologi [1894].   [SEP]
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204]
2019-074-10.json
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2)
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | [CLS]     Awal Januari lalu, pascatsunami menerjang Banten dan Lampung, masih menyisakan banyak pekerjaan. Hingga Sabtu (5/1/19) korban tercatat 437 orang meninggal dunia, 9.061 orang luka, 10 hilang dan 16.198 mengungsi.Berdasarkan rapat koordinasi dipimpin Gubernur Banten, disepakati, masa tanggap darurat selesai 4 Januari 2019, lanjut periode transisi darurat menuju peralihan selama dua bulan, yaitu, 6 Januari-6 Maret 2019.Baca juga: Tsunami dan Ketidakjelasan Mitigasi Bencana (Bagian 1)Selama masa transisi darurat, pemerintah membangun hunian sementara (huntara). Huntara untuk menampung pengungsi dengan rumah rusak berat dan rusak ringan. Tujuannya, meminimalisir gejolak sosial dan mengantisipasi musim hujan agar pengungsi lebih nyaman.Untuk membangun huntara perlu dua bulan—pembangunan sebelum hunian tetap. Pemerintah Pandeglang akan mengajukan dana siap pakai ke BNPB guna pembangunan huntara. Pengerjaan fisik oleh TNI.Untuk perbaikan rumah rusak ringan, Pemerintah Pandeglang dan Banten, akan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan. Untuk perbaikan rumah rusak berat dan sedang akan diusulkan melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB.Baca juga: Warisan Leluhur Selamatkan Warga Adat di Lombok Ini dari GempaSesuai kesepakatan dan rapat koordinasi tak ada pembangunan huntara di Lampung Selatan namun hunian tetap untuk relokasi. Pemerintah sudah siapkan dua hektar lahan.   MitigasiSusan Herawati Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, ketangguhan masyarakat merupakan kunci utama mitigasi dari potensi tsunami.Satu kekhawatiran lagi, setelah bencana, perampasan ruang masyarakat justru makin tinggi, baik di Palu maupun Selat Sunda.Baca juga:Tsunami Selat Sunda Tewaskan 222 Orang, BNPB: Hindari Dekat Pantai dan Tetap WaspadaSusan bilang, kebijakan relokasi warga diikuti memberikan status zona merah terhadap wilayah berpotensi bencana, kemudian diambil negara untuk pariwisata.
[0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2019-074-10.json
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2)
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | “Kami percaya, masyarakat punya pola ketangguhan, seperti apa? Mangrove. Mereka punya mangrove kok di Selat Sunda, kemudian ekspansi jadi pariwisata,” katanya seraya bilang pemerintah salah kaprah dalam mengartikulasikan kerentanan. “Bahkan punya kecenderungan menambah kerentanan itu sendiri.”Untuk itu, selain membangun mitigasi, pemerintah perlu mengembalikan kedaulatan sejati bagi masyarakat pesisir yakni hak penuh mengelola wilayah mereka.Baca juga:Gempa dan Tsunami Palu-Donggala, Ratusan Orang Tewas, Infrastruktur Rusak ParahSementara, Eko Teguh Paripurno, pakar bencana dari Pusat Studi Manajemen Bencana (PMSB), Magister Manajemen Bencana Universitas Negeri “Veteran” Yogyakarta menilai, pemerintah perlu memperbaiki masterplan sesuai konteks karakter bahaya, perubahan kapasitas dan kerentanan yang berkembang termasuk di Sulawesi Tengah, terutama Palu dan sekitar.“Masterplan kemarin, seharusnya sudah sesuai kajian waktu itu. Tentu sudah ilmiah, karena bersandar pada kajian lembaga saat itu,” kata Eko.Diskusi masterplan, katanya, menarik karena sering berurusan dengan pengelolaan, kesesuaian, dengan rencana tata ruang dan tata wilayah serta rencana penanggulangan bencana.Sebagai payung hukum, katanya, cukup dengan keputusan gubernur, atau peraturan daerah provinsi.Soal anggaran Rp16,7 triliun, dia bilang relatif. Terpenting, harus mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai. “Masterplan perlu dipertimbangkan tak hanya infrastruktur, juga sosial dan budaya, serta ekonomi.”PSMB, katanya, konsisten merekomendasikan dan mendorong pendekatan sosial budaya dalam menyelesaikan pengurangan risiko. “Tata ruang, masterplan dan lain-lain, dipastikan setelah kajian risiko jelas dan zonasi ditentukan,” katanya.Sukmandaru Prihatmoko, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) menjelaskan, tsunami Selat Sunda lalu merupakan tsunami vulkanik. Ia disebabkan aktivitas vulkanik yang berkaitan dengan letusan gunung.
[0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2019-074-10.json
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2)
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | Tsunami di Selat Sunda lalu, katanya, memang cukup rumit karena letusan gunung tak langsung jadi penyebab tetapi dampak longsorannya. Potensi kejadian pun kecil.“Kebetulan, muncul di Krakatau,” katanya.Tsunami tanpa didahului gempa, katanya, sekitar 10% dari kejadian selama ini.Potensi kejadian berulangpun kecil. Namun, Sukmandaru mengingatkan, kewaspadaan tetap harus jadi perhatian baik pemerintah maupun masyarakat di pesisir.Potensi letusan gunung, katanya, masih ada. Meski tak akan sebesar letusan induk Krakatau pada 1883 yang menewaskan lebih 36.000 jiwa.“Kalau berdasarkan gejala yang kita amati sekarang tak akan sebesar ibunya karena tinggi sudah menurun dari 338 meter jadi 100 meter.”Meskipun begitu, kesiapsiagaan perlu. Citra satelit menunjukkan ada rekahan berpotensi jadi jalur longsor baru. Mitigasi wajib.Selama ini, dalam amatan dia, banyak standar prosedur operasi dan teori mitigasi namun belum terimplementasi dengan baik. “Saya selalu bilang, mitigasi tidak boleh berhenti.”Mitigasi perlu sejak dini. Di hulu mitigasi dengan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap semua potensi bencana. Selanjutnya, tata ruang sesuai potensi bencana.“Kalau sudah tau rawan bencana perlu bikin perlakuan khusus, misal, di Selat Sunda, sudah tahu itu rawan bencana hindari proyek bangunan besar. Seandainya harus dengan kaidah yang harus dipatuhi misal kode bangunan tertentu,” katanya.Serupa dikatakan Andang Bachtiar, dikenal dengan sebutan geolog merdeka. “Tidak ada kata terlambat untuk mitigasi,” katanya.Soal pengaktifan kembali masterplan, katanya, pemerintah harus fokus membuat daftar area yang perlu mitigasi, misal sebelah barat Kota Padang, untuk potensi bencana di megatrust Mentawai dan Selat Sunda.BNPB, katanya, juga harus merujuk pada penelitian dan kajian terbaru seperti potensi bencana di sepanjang sesar Lembang dan Cimandiri, yang masuk rawan bencana, namun padat penduduk dan infrastruktur.
[0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2019-074-10.json
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2)
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | Kajian dan riset-riset ini, katanya, mesti jadi landasan penyusunan mitigasi. Dia bersyukur, pandangan ini sudah terlihat pada Doni Monardo, Kepala BNPB yang baru dilantik Presiden Joko Widodo awal Januari 2019.Meski sempat tertunda beberapa hari, presiden akhirnya melantik Doni menjadi Kelapa BNPB menggantikan Willem Rampangilei. Sebelumnya, Doni adalah Sekjen Dewan Ketahanan Nasional dan Panglima Kodam III Siliwangi.Jabatan Kepala BNPB, sangat krusial. Ia jabatan setingkat menteri hingga pemberhentian dan pengangkatan kewenangan presiden.BNPB, katanya, sangat strategis karena memiliki fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana, baik pra, tanggap darurat dan pascabencana. Hal itu, katanya, diatur dalam UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.  Hutan pantai Bagaimana pandangan Doni Munardo dalam penanggulangan bencana? Dalam kunjungan ke Pandeglang setelah dilantik, Doni mengusulkan hutan pantai sebagai salah satu upaya mitigasi dalam mengurangi risiko bahaya tsunami masa depan.Doni melihat, hutan pantai juga bisa bermanfaat bagi masyarakat di sepanjang pantai yang masuk zona merah bahaya gempa bumi dan tsunami.Dia contohkan, beberapa jenis pohon dapat ditemui di beberapa tempat dan berfungsi sebagai penahan alami dari hantaman tsunami. Beberapa jenis pohon dapat ditanam dan cocok di pinggir pantai seperti pule, ketapang, mahoni, waru, beringin dan kelapa.“Ini tujuan kita mengurangi bencana. Sejak sekarang kita siapkan. Kawasan di zona merah Selat Sunda ini sudah harus mempersiapkan diri.”Pandangan ini dibenarkan Abdul Muhari, pakar tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hutan pantai, katanya, dapat mengurangi laju energi tsunami dan menahan koral besar.Abdul mengatakan, karakter tsunami di kawasan ini membawa koral hingga 10 ton ke darat. Pohon-pohon berdiameter besar dapat menahan laju koral.
[0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2019-074-10.json
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2)
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | Doni memberikan arahan, penanaman pohon diserahkan kepada pemerintah kabupaten, termasuk melibatkan Dinas Kehutanan provinsi. Penanaman, katanya, memperhatikan juga berapa panjang pantai, dan setiap wilayah tentu ada lapisan.“Kita minta bupati menyusun rencana dan mengajukan ke BNPB. Kebutuhan apa yang dapat kita usulkan ke Kementerian Keuangan,” kata Doni.Sehubungan mitigasi dan adaptasi wilayah rawan gempa dan tsunami, kata Doni, beberapa upaya dapat dilakukan semua pihak, seperti kesiapsiagaan masyarakat.Dia bilang, sosialisasi terus diberikan ke semua lapisan masyarakat oleh semua komponen, termasuk para ulama.Doni menekankan, ada latihan yang menyentuh sampai tingkat rukun warga di kawasan zona merah. Dia juga sebutkan, soal aturan, seperti peraturan daerah terhadap seluruh pengelola hotel agar memperhatikan konstruksi.Dia mengunjungi pantai yang memiliki shelter tsunami. Sayangnya, pembangunan shelter belum sempurna karena masalah administrasi. Dia berharap, shelter untuk kepentingan kebencanaan.“Dengan memperkuat upaya mitigasi, menyiapkan rute evakuasi, dan tata ruang berbasis risiko bencana,” katanya yang mengunjungi kawasan ditemani para ahli geologi dan vulkanologi.   ***Nurjanah, warga yang tinggal kurang 100 meter dari Pantai Carita, hidup bersama empat orang keluarga. Dia, suami, seorang anak, dan ibunya. Mereka bergantung hidup dari warung kecil yang menyediakan jajanan, seperti mie instan, kelapa muda, makanan ringan, dan lain-lain.Malam minggu sebelum tsunami menggulung kawasan Selat Sunda, keluarga Nurjanah berharap ‘panen’ karena pengunjung ramai. Bencana datang, hingga isi warung mereka gunakan untuk keperluan mengungsi.Pedagang lain, Saripah, pendatang di Kampung Cipondo, sebuah desa antara Carita dan Tanjung Lesung, bersama suami membuka warung makan kecil di tepi pantai.
[0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2019-074-10.json
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2)
Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | Tsunami dan Ketidakpastian Mitigasi Bencana (Bagian 2) | Dia menjual ikan bakar, dan berbagai olahan seafood lain. Rencana mereka sehari sebelum malam Natal, akan panen keramba. Tsunami menggulung keramba. Habis tak bersisa.“Nggak jadi panen,” kata Saripah.Saya meninggalkan Pandeglang, sore hari ketiga pasca tsunami. Pekerjaan rumah masih banyak, antara lain, pemulihan ekonomi warga seperti Nurjanah dan Saripah dan kepastian mitigasi bagi 3,8 juta warga Indonesia yang tinggal di daerah rawan tsunami. (Habis) Keterangan foto utama:     Desa Teluk, Banten, pasca tsunami. Foto: Della Syahni/ Mongabay Indonesia   [SEP]
[0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-030-13.json
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | [CLS] Ekosistem laut benar-benar terancam dengan kehadiran sampah plastik yang kita buang sepanjang waktu. Sampah yang berasal dari darat itu, kemudian masuk ke perairan laut dibawa oleh sungai, manusia, dan juga aktivitas industri yang ada di sekitar kawasan pesisir. Jika tidak dihentikan, World Economic Forum (WEF,2016) menyebut pada 2050 populasi ikan akan terus menyusut dan berbanding terbalik dengan plastik yang jumlahnya melebihi ikan.Sementara, di sisi yang lain, Indonesia juga berperan besar dalam pengendalian sampah plastik yang ada di laut. Menurut Jenna R Jambeck dalam bukunya “Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean”, Indonesia adalah negara kedua di dunia yang menyumbang sampah plastik terbesar ke lautan.Masih menurut WEF, hanya 14 persen dari total sampah plastik dunia yang bisa dan sudah dilakukan daur ulang. Sementara, Bank Dunia (2016) menyebutkan, sebanyak 400 ribu ton sampah plastik diperkirakan masuk ke perairan Indonesia setiap tahun.Sayangnya, hingga saat ini belum ada regulasi untuk pembatasan plastik dalam kehidupan keseharian. Itu berbeda dengan 60 negara di dunia yang saat ini sudah berkomitmen untuk melepaskan dari ketergantungan plastik melaui peraturan pembatasan penggunaannya.Sedangkan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa kawasan perairan Timur Indonesia menjadi salah satu kawasan paling banyak mengandung mikro plastik. Dari penelitian, sepertiga sampel ikan yang ditangkap di sana, ternyata mengandung mikro plastik.baca : Air Laut Indonesia Sudah Terpapar Mikroplastik dengan Jumlah Tinggi, Seperti Apa?  
[0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-030-13.json
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Dalam setiap kantong plastik, Chris Tyree dan Dan Morrison pernah mengungkap dalam bukunya “Invisible: The Plastic Inside Us”, terdapat sedikitnya 84 ribu mikroplastik. Tak hanya itu, keduanya juga mengungkap fakta mengejutkan, di dalam air keran di seluruh dunia, ternyata selama ini mengandung mikro plastik.Merujuk pada fakta-fakta tersebut, penanganan sampah plastik secara terpadu dan komprehensif, wajib dilakukan Indonesia sejak sekarang. Hal itu, dilakukan langsung di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang menggulirkan rencana aksi nasional (RAN) penanganan sampah plastik sejak 2017.Sementara, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tak kalah gesit untuk ikut bergerak memulai penanganan sampah plastik melalui kampanye, penyuluhan, sosialisasi, dan pembentukan kelompok Pandu Laut Nusantara yang di dalamnya terdapat sejumlah figur penting dari berbagai profesi di Indonesia. Kelompok tersebut, sudah bergerak dan memulai kampanye ‘Gerakan Menghadap Laut’ di seluruh Indonesia. Menghadap LautPada Minggu (19/8/2018), gerakan “Menghadap Laut” dikampanyekan di 76 lokasi pantai yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Kampanye itu sekaligus merayakan kemerdekaan Indonesia ke-73. Dengan lebih dari 20 ribu relawan, gerakan tersebut membersihkan kawasan pesisir dengan melibatkan masyarakat sekitar dan juga pejabat dari Pemerintah setempat.Sementara, sebagai pembina utama Pandu Laut Nusantara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung memimpin gerakan tersebut di Bitung, Sulawesi Utara. Untuk Jakarta, gerakan dipusatkan di Pantai Ancol Timur serta Kepulauan Seribu.baca juga : Ratusan Orang di Bitung ‘Menghadap Laut’ Bersama Menteri Susi. Ada Apa?  
[0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-030-13.json
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Susi mengatakan, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia, dan sampah plastik sangat berbahaya jika tetap dibiarkan ada. Untuk itu, gerakan ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk mengurangi 70 persen sampah plastik di lautan pada 2025.“Gerakan menghadap laut menunjukkan kepedulian masyarakat pada laut Indonesia, aksi ini menjadi salah satu gerakan penting dalam menunjang target Bangsa sebagai Poros Maritim Dunia,” tuturnya.Diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, dimana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik. Sedangkan, kantong plastik yang terbuang ke lingkungan diketahui jumlahnya mencapai 10 miliar lembar setiap tahunnya. Itu sama dengan 85 ribu ton kantong plastik.Ketua Umum Pandu Laut Nusantara Bustar Maitar mengungkapkan, Indonesia harus bisa merdeka dari sampah plastik, dan sehingga Pemerintah harus lebih serius dalam melarang penggunaan plastik sekali pakai. Karenanya, kegiatan gerakan di 76 lokasi, menjadi bentuk keinginan rakyat untuk terbebas dari sampah plastik dan ingin merawat laut secara utuh.Direktur Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tiza Mafira menerangkan, permasalahan sampah di Jakarta masih terus terjadi hingga saat ini, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan sistem pengumpulan sampah yang tidak terpilah dari rumah tangga. Kondisi itu, membuat sampah masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).“Oleh karena itu, pada saat aksi bersih-bersih pantai dan laut ini, sampah yang terkumpul dipilah dan masing-masing sampah akan dikelola oleh pihak-pihak seperti bank sampah, kelompok masyarakat daur ulang,” jelasnya.
[0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-030-13.json
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Di luar itu, Tiza berharap, kegiatan “Menghadap Laut” bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pencegahan lebih baik dari pengelolaan. Menurutnya, kalau barang sudah menjadi sampah apalagi menjadi polusi, sulit dilakukan penanganan. Oleh karena itu, masyarakat harus bergerak bersama untuk menggunakan barang-barang yang dapat dipakai ulang, dibandingkan plastik sekali pakai.Tiza menyebut, Gerakan Menghadap Laut juga dijadikan salah satu cara untuk mengetahui dari mana bocornya sampah yang berakhir di lautan, dan seperti apa jenis-jenis sampahnya. Dia berjanji akan melakukan identifikasi sampah apa saja yang dari konsumsi darat bisa sampai bocor ke laut.“Jumlah sampah yang terkumpul di tiap tempat berbeda-beda. Sampah tersebut kemudian diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk kemudian dikelola secara tepat,” pungkasnya.baca juga : Darurat: Penanganan Sampah Plastik di Laut  Pantai Pasir Jambak PadangAksi “Menghadap Laut” juga dilakukan di kota Padang, Sumatera Barat, pada Minggu (19/8/2018) yang diikuti ratusan peserta yang berasal dari berbagai instansi. Kegiatan dipusatkan di kawasan Muaro Padang dan kawasan Perairan Mandeh, Tarusan, Pesisir selatan. Selain itu ada juga kegiatan bersih-bersih pantai secara swadaya oleh masyarakat di Pantai Pasir Jambak tepatnya di Jambak Sea Turtle Camp.Di kawasan Muaro Padang peserta aksi yang terdiri atas pegawai Balai Pengelolaan Submer daya Perairan dan Laut (BPSPL) Padang, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi/kota, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan instansi pemerintahan lainnya dibagi menjadi beberapa kelompok. Sebagian membersihkan kawasan perairan sungai dengan menggunakan perahu dan sebagian lagi membersihkan kawasan pinggir sungai.
[0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-030-13.json
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Kepala BPSPL Padang, Muhammad Yusuf yang mengikuti kegiatan ini mengatakan dipilihnya kawasan Muaro Padang karena berdasarkan hasil pantauan, kawasan ini termasuk lokasi yang tingkat sampahnya cukup tinggi dibanding tempat lain dan merupakan gerbang masuk menuju laut.“Kita berharap kawasan ini bersih dari sampah karena sungai ini muaranya ke laut juga sehingga perlu dibersihkan dari hulunya,” sebutnya.baca juga : Miris.. Video Pari Manta Makan Sampah Plastik Ini Viral  Peserta kegiatan juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke Batang Arau yang bermuara ke laut. “Semoga kedepan akan ada kegiatan rutin bersih-bersih pantai dan sungai disini, dengan melibatkan masyarakat disini,” ujarnya.Ia menambahkan dari dulu kota Padang terkenal sebagai kota bersih namun ada beberapa sungai yang masih kotor, “Harapan kita masyarakat kota padang dapat menjaga kebersihan baik itu dirumahnya, lingkungan masing-masing dan di pinggir pantai,” pungkasnya.Di titik kedua, kawasan perairan Mandeh yang sering dijuluki Raja Ampatnya Sumatera, sekitar 50 penyelam membersihkan jaring nelayan yang banyak tersangkut di bangkai kapal MV. Boelangan Nederland di perairan Mandeh hingga membersihkan sampah di Pulau Setan lanjut ke Sungai Gemuruh.Para penyelam yang terdiri dari Diving Universitas Bung Hatta (UBH), Tabuik Diving Club, Andespin Dive, BPSPL Padang, DKP Pemprov Sumbar, Universitas Negeri Padang Diving Club, dan putra/putri maritim Sumbar berhasil mengumpulkan lima karung sampah plastik berupa botol air kemasan dan plastik makanan ringan. Sampah tersebut dikumpulkan ke tempat sampah TPI Carocok Tarusan. Menariknya aksi yang dimulai sejak pagi hingga sore ini juga diikuti oleh para wisatawan yang sedang berlibur di Pulau Setan.
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-030-13.json
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Di Pantai Pasir jambak tepatnya di Sea Turtle Camp kegiatan bersih-bersih pantai menghadap ke laut dihadiri oleh sekitar 800 peserta yang terdiri dari mahasiswa Politeknik ATI Padang, Siswa SMP 42 Padang, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Gegana Brimobda Sumbar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM kota Padang dan anggota dewan dari DPR RI dan DPRD kota. Sebelum membersihkan pantai sepanjang 2 kilometer kegiatan bersih-bersih ini dimulai dengan pelepasan tukik.baca juga : Sejumlah Pihak Berkomitmen Mengurangi Sampah Plastik di Lautan. Seperti Apa?  Pantai Gorontalo Gerakan bersih pantai dan laut “Menghadap ke Laut” juga dilakukan di pantai Gorontalo, yang dipimpin oleh Sekda Pemprov Gorontolo Anis Makki dan melibatkan seluruh SKPD Pemprov, Muspida, pihak BUMN dan Perbankan, Pengusaha perikanan, Pengusaha Hotel dan Restoran, Pramuka, SMK Kemaritiman, TNI dan Polri yang berjumlah sekitar 2.000 orang.“Peserta kebanyakan dari masyarakat setempat, sekitar 500-an orang,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Gorontalo, Soetrisno yang dihubungi Mongabay Indonesia pada Senin (20/8/2018).Hasil pengumpulan sampah yang didominasi sampah plastik kemudian dikirimkan dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Pada kesempatan itu juga dilakukan penanaman bibit pohon dan pembagian 60 unit kacamata renang atau google kepada anak-anak pesisir.“Juga ada sedekah ikan, pembagian gratis 400 kg ikan kepada masyarakat setempat dari pengusaha perikanan dan dari Baznas. Pembagian ikan ini karena saat ini lagi paceklik ikan disebabkan ombak besar,” tambah Soetrisno.  Pantai Sanur Gerakan “Menghadap ke Laut” yang diikuti ratusan orang juga dilakukan di Bali yang dipusatkan di Pantai Mertasari, Sanur, Minggu (19/8/2018). Salah satu kegiatan yang baru diperkenalkan adalah memetakan sampah, sumber dan jenisnya.
[0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-030-13.json
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Made Putri Karidewi dari WWF dan Marine Debris Guard Udayana memandu sekitar 30 anak muda memetakan dan menghitung jumlah sampah di pesisir dengan metode dari The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), lembaga penelitian Australia.Selain di Pantai Mertasari, kegiatan juga dilakukan di pesisir Sanur-Denpasar dan Les-Buleleng. Bali Selatan dan Utara. Di dua tempat ini, kegiatan memetakan sampah ini juga dilakukan, terutama bersama anak-anak dan remaja.Pantai Mertasari saat itu langitnya sedang dihiasi ratusan layang-layang ukuran besar. Mereka berkompetisi dalam Sanur Kite International Festival. Jadilah panen angin dan sampah di tempat yang sama oleh dua pihak berbeda.Menurut data panitia, 832 orang terlibat mulai dari memungut sampah, memilah, lalu menimbangnya. Sedikitnya 1,2 ton sampah didominasi plastik dikumpulkan sekitar 2 jam saja. Sampah terlihat mengambang di bibir pantai, peserta harus berbasah-basah menarik sampah dari laut. Sampah ukuran besar yang sangat beracun seperti styrofoam dan ban juga ditarik dari pesisir.menarik dibaca : Bali Pulau Surga atau Surga Sampah?  Hutan mangrove yang berada di sekitar pantai juga turut dibersihkan. Sampah plastik yang sudah lama tertanam diambil karena menghambat pertumbuhan mangrove, bahkan mematikannya.Sampah yang terkumpul, dipilah menjadi 7 kelompok. Para relawan menimbang dan mencatat. Ini akan jadi bagian dari database sampah laut di Indonesia. Sampah terpilah diangkut tim Eco Bali dan DLH.Permana Yudiarso dari BPSPL Denpasar memandu kegiatan peserta bersama anak-anak muda relawan Earth Hour dan Marine Buddies WWF Indonesia. Penyanyi Titi DJ kemudian melanjutkan dengan mengajak seluruh peserta ke bibir pantai membentuk rangkaian rantai untuk aksi “Menghadap Laut”.
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0]
2018-030-13.json
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan
Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Gerakan Menghadap Laut, Gerakan Bersihkan Sampah Plastik dari Lautan | Titi DJ, salah satu duta Pandu Laut Nusantara memandu refleksi dan menggugah kesadaran melindungi laut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Angin berhembus dari arah laut menambah dingin sore jelang petang.Setelah itu, relawan Turtle Conservation and Education Center Serangan memandu warga untuk pelepasan 150 tukik jenis Lekang.  Acara ini diikuti puluhan lembaga pemerintah dan swasta, sekolah, serta komunitas terlibat seperti WWF Indonesia, CTC, Conservation International Indonesia, BPSPL Denpasar, BKIPM, Loka Riset Perikanan Tuna, DKP Provinsi Bali, Indonesia Power Up, Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan (Himitekindo), Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup (HIMAPALHI) STIBA Saraswati, dan lainnya.“Strateginya diubah, dari sebelumnya di tingkat lembaga pemerintah kini bersama komunitas anak-anak muda jadi lebih efektif,” ujar Permana.  [SEP]
[0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0]
2020-087-07.json
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul | Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul | [CLS]  Kaktus (Cactaceae) biasa tumbuh dan hidup di permukaan kering dan panas. Namun di Kebun Raya Eka Karya Bali, Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali yang dingin dan sering hujan ini, puluhan jenis kaktus bisa tumbuh subur.Siasatnya adalah melindungi para kaktus ini di sebuah bangunan rumah kaca untuk mengurangi kelembaban. Bangunan dibuat tinggi.Hal menarik dari Rumah Kaca Kaktus di Kebun Raya Eka Karya ini adalah keberadaan monumen peringatan bencana banjir dan longsor. Simbol yang kontras, kaktus yang tumbuh di daerah kering dan monumen longsor akibat banjir bandang. Sebuah refleksi dari kompleksitas cuaca di bumi ini.baca : Menikmati Tanaman ‘Berbicara’ di Kebun Raya Bedugul BaliDi bagian depan rumah kaktus inilah ada instalasi seni unik dari tumpukan bebatuan. Lima buah monumen batu seperti piramida terlihat dibangun dengan ukuran berbeda. Disusun dari bongkahan-bongkahan batu yang menerjang Kebun Raya Eka Karya Bali saat bencana longsor dan banjir melanda bebukitan sekitarnya.Sebuah papan bertuliskan Monumen Svaha Bumi. Untuk memperingati banjir bandang dan banjir yang melanda Kebun Raya Bali pada 27 Desember 2016 dan 9 Februari 2017. Svaha artinya semoga dikabulkan, dan Bhumi adalah alam ini.Monumen Svaha Bumi ini diletakkan di depan bangunan rumah kaca lokasi kebun kaktus, dan samping kebun anggrek. Bentuknya yang sederhana tapi unik dengan pesan mendalam membuat pengunjung berhenti di sudut depan rumah kaktus ini.  Komang Suartana, salah satu pekerja mengingat kebun raya terkena longsoran Bukit Tapak di sebelah Barat areal kebun raya setelah hujan deras melanda. Setelah itu kebun raya ditutup sekitar dua hari untuk pembersihan dari lumpur dan bebatuan.
[0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25]
2020-087-07.json
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul | Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul | Bencana banjir dan longsor kala itu diawali hujan deras selama 5 jam yang merusak 7 jembatan di dalam areal kebun raya, seperti dikutip dari Kantor Berita Antara.  Selain itu puluhan koleksi tanaman penting hanyut. Di antaranya 20 spesimen anggrek dari ekspedisi di Papua dan 6 spesimen eksplorasi di Bali.Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Kebun Raya Eka Karya Bali ini menyebut ada 80 marga, 302 spesies, dan 2733 spesimen anggrek di kebun raya paling ramai di Bali ini.baca juga : Inilah Kebun Raya Baru di Bali Kaktus LangkaSarini, pekerja kebun raya sedang bertugas di rumah kaktus nampak sedang menyirami tanaman di lahan kering ini. Ia menyebut penyiraman cukup seminggu sekali. Selain itu diberi pupuk dan merawatnya karena kerap terserang kutu dan jamur penyebab pembusukan. “Tanaman yang diserang kutu dan jamur terlihat bergetah yang tidak biasa,” jelasnya saat ditemui pada Senin (23/12/2019).Koleksi yang menurutnya langka adalah jenis kaktus gada, karena mirip dengan senjata Bima, salah satu tokoh pewayangan. Di papan namanya tertera Cleistocactus micropetalus oleh F. Ritter pada 1980.Kaktus ini hanya terlihat satu batang memanjang dengan tinggi sekitar 2 meter. Bentuknya mirip gada. Lebih kecil di bagian bawah, lalu agak membesar di bagian atasnya. Durinya penuh dan cukup panjang.perlu dibaca : Benarkah Kebun Raya Bogor Kebun Raya Tertua di Dunia?  Walau Rumah Kaktus sudah dilindungi rumah kaca, pengunjung yang melakukan vandalisme atau perusakan dengan mencoret-coret permukaan kaktus masih terlihat. Terutama untuk kaktus yang durinya jarang. Permukaannya ditoreh untuk memajang namanya. Halnya vandalisme di tembok.
[0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548]
2020-087-07.json
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul | Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul | Catatan di laman Kebun Raya Bali Eka Karya menyebutkan kaktus sangat terkenal dengan ciri khasnya sebagai tumbuhan berduri. Kaktus (Cactaceae) merupakan tumbuhan sukulen terbesar di dunia yang terdiri dari lebih 2000 spesies dan 130 genus. Kaktus dapat ditemukan secara alami di Benua Amerika dan telah diintroduksi di beberapa tempat di dunia yang mempunyai iklim kering dan hangat.Kaktus adalah tanaman yang biasa tumbuh di daerah gurun yang panas. Dengan daun yang telah termodifikasi menjadi duri, kaktus dapat hidup di daerah yang kering. Namun kaktus ternyata juga mampu tumbuh dan berkembang di daerah dataran tinggi berhawa dingin seperti Kebun Raya Bali. Beberapa jenis di antaranya bahkan dapat mencapai tinggi lebih dari 5 meter.Di Kebun Raya Bali yang lebih dikenal bernama Kebun Raya Bedugul ini mempunyai koleksi kaktus yang terdiri dari lebih 60 jenis ditata dalam sebuah rumah kaca seluas 500 m2 untuk mencegah dari kelembaban yang berlebihan. Selain dari Bali, koleksi kaktus lainnya berasal dari Meksiko, Jerman, Selandia Baru dan Argentina. Spesies yang dinilai unik juga adalah koleksi Echinocactus grusonii, Cephalocereus senilis, Mammillaria durispina, Espostoa lanata, Opuntia sp. dan Cleistocactus micropetalum.Sebuah kaktus menjulang menggapai atap kaca tertinggi. Peluang tumbuhnya kini sudah dibatasi atap rumah kaca. Keragaman bentuk kaktus ini seperti keragaman koral di bawah laut.baca juga : Kebun Raya Mangrove akan Dibangun di Surabaya, Seperti Apa?  Ada yang berbentuk bulat seperti pohon semangka penuh duri. Duri adalah daun pada kaktus untuk mengurangi penguapan. Sebuah keajaiban bagaimana alam ini bekerja dengan caranya yang khas. Ada juga yang menjulang seperti tebing, meliuk-liuk seperti padang lamun.
[0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25]
2020-087-07.json
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul | Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul | Kebun Raya Bedugul ini adalah tempat rekreasi yang tak pernah membosankan. Tiap tahun pasti diburu terutama musim liburan sekolah dan tahun baru. Ada sejumlah kebun dengan tema khusus, seperti kaktus, anggrek, tanaman obat, bambu, dan lainnya.Kebun Raya ini terletak di ketinggian 1250-1450 dpl, dengan luas 157,5 hektar. Suhu disiang hari antara 17º – 25º C dan malam hari 10º – 15º C, dengan kelembaban 70 – 90%. Cuaca kadang sulit diprediksi di sini, saat terik bisa jadi ada rintik hujan.  Kebun Raya Pertama di Luar JawaDikutip dari laman Kebun Raya Eka Karya Bali, pengelolaan area Bedugul Botanical Garden ini berawal dari gagasan Prof. Ir. Kusnoto Setyodiwiryo, Direktur Lembaga Pusat Penyelidikan Alam yang merangkap sebagai Kepala Kebun Raya Indonesia, dan I Made Taman, Kepala Lembaga Pelestarian dan Pengawetan Alam saat itu yang berkeinginan untuk mendirikan cabang Kebun Raya di luar Jawa, yakni Bali. Pendekatan kepada Pemda Bali dimulai tahun 1955, hingga akhirnya pada tahun 1958 pejabat yang berwenang di Bali secara resmi menawarkan kepada Lembaga Pusat Penyelidikan Alam untuk mendirikan Kebun Raya di Bali.Berdasarkan kesepakatan lokasi Kebun Raya ditetapkan seluas 50 ha yang meliputi areal hutan reboisasi Candikuning serta berbatasan langsung dengan Cagar Alam Batukau. Tepat pada tanggal 15 Juli 1959 Kebun Raya “Eka Karya” Bali diresmikan oleh Prof. Ir. Kusnoto Setyodiwiryo, Direktur Lembaga Pusat Penyelidikan Alam sebagai realisasi SK Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Januari 1959.menarik dibaca : Mengoleksi Tumbuhan Pegunungan Jawa di Kebun Raya Baturraden  
[0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548]
2020-087-07.json
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul
Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul | Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul | Nama Eka Karya untuk Kebun Raya Bali diusulkan oleh I Made Taman. Eka berarti satu dan Karya berarti hasil kerja. Jadi Eka Karya dapat diartikan sebagai Kebun Raya pertama yang merupakan hasil kerja bangsa Indonesia sendiri setelah Indonesia merdeka. Kebun raya ini dikhususkan untuk mengoleksi Gymnospermae (tumbuhan berdaun jarum) dari seluruh dunia karena jenis-jenis ini dapat tumbuh dengan baik di dalam kebun raya.Koleksi pertama banyak didatangkan dari Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Cibodas, antara lain Araucaria bidwillii, Cupresus sempervirens dan Pinus masoniana. Jenis lainnya yang merupakan tumbuhan asli daerah ini antara lain Podocarpus imbricatus dan Casuarina junghuhniana.Kebun Raya Bedugul kemudian berkembang menjadi kawasan konservasi ex-situ tumbuhan pegunungan tropika kawasan timur Indonesia.  [SEP]
[0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5]
2023-008-02.json
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan?
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan? | Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan? | [CLS]   Konsep tentang kesejahteraan satwa, baik itu yang liar atau peliharaan, belum begitu populer di Indonesia. Kesejahteraan satwa, bahkan pada dasarnya sama dengan kesejahteraan manusia. Hal yang membedakannya adalah satwa tidak bisa mengungkapkannya secara verbal apa yang mereka rasakan.Secara global, terdapat lima prinsip dasar kesejahteraan satwa yang sudah diakui, yakni hewan bebas dari lapar dan haus; bebas dari rasa tidak nyaman; bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit; bebas berperilaku normal dan alami; serta bebas dari ketakutan dan penderitaan. Prinsip ini berlaku pada satwa liar maupun domestik; baik perliharaan maupun sebagai hewan produksi [sapi, kambing, ayam, atau babi yang diternak].“Kesejahteraan satwa mungkin belum begitu banyak yang sadar, karena lebih ke arah satwa liar. Namun inilah yang wajib dipenuhi,” kata Nur Purba Priambada, dokter hewan satwa liar dari Yayasan IAR Indonesia, pada Bincang Alam Mongabay Indonesia, 26 Januari 2023.Semestinya kata Purba, ketika satwa hidup di alam maka itu sudah cukup sejahtera. Namun, ada banyak hal yang membuatnya tereksploitasi, bermula dari ledakan populasi manusia memanfaatkan alam sebagai habitatnya dengan tidak bijak.Ketika permukiman manusia dimasuki hewan, terjadi interaksi negatif manusia dan satwa liar. Satwa tersebut kemudian disebut hama. Dengan demikian, mereka boleh diburu atau dieliminasi karena mengancam kehidupan manusia.“Juga, dianggap sebagai aset ekonomi tertentu karena dianggap lucu, imut, atau cantik sehingga beberapa orang menangkapnya untuk dijadikan peliharaan. Padahal, proses peliharaan sampai ke rumah itu panjang. Mulai dari diburu, dijerat, atau dipisahkan dari induknya dengan cara dibunuh,” kata Purba.Baca: Mengapa Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Indonesia Tinggi?  
[0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224]
2023-008-02.json
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan?
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan? | Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan? | Bahkan katanya, di pasar perdagangan ilegal ada satwa yang dipotong sayapnya, dipotong giginya dan lainnya, lalu ketika dipelihara mereka tidak sadar bahwa itu adalah satwa liar yang mempunyai kebutuhan khusus.Misalnya, burung butuh tempat bertengger, tidak hanya sangkar. Atau, satwa nokturnal yang harusnya tidur siang hari diajak bermain, juga diberi makanan sesuai standar manusia. Ketidakpahaman ini sering menyebabkan terjadinya penyiksaan.Pada beberapa kasus, banyak satwa dijadikan bahan hiburan atau konten media sosial, terutama orang yang punya pengaruh besar lalu dipertontonkan ke followers [pengikutnya]. Hal ini menciptakan tren di media sosial dan membuat orang lain menjadi Fomo [Fear of missing out] atau takut merasa tertinggal sehingga ikut-ikutan.Kondisi ini menciptakan terjadinya siklus satwa diburu, diperdagangkan, karena ada pasarnya, bernilai ekonomi dan pada akhirnya dieksploitasi.“Padahal tanpa harus diburu, mereka sudah terancam dengan habitatnya yang terganggu oleh berbagai aktivitas manusia,” ungkap Purba.Seperti diketahui, secara global perdagangan satwa liar berada diurutan kedua setelah narkotika, disusul perdagangan senjata dan emas. Di Indonesia, nilai perdagangan satwa liar pada 2008-2017 sekitar 7,8 miliar hingga 19 miliar US Dollar pertahun. Kerugian negara yang benar-benar bisa dihitung bisa mencapai Rp9 triliun pertahun, belum termasuk kerusakan ekologi, ekosistem, serta hilangnya keragaman hayati dan spesies tertentu.Baca: Meski Dilindungi, Hewan Berdarah Biru Ini Masih Diburu  Langkah yang harus dilakukan
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2023-008-02.json
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan?
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan? | Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan? | Etheldreda E L T Wongkar, peneliti dari Indonesian Center for Environmental Law [ICEL], yang juga menjadi pembicara Bincang Alam, mengatakan dari perspektif hukum merujuk UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sudah definisikan keadaan fisik dan juga mental hewan. Namun, undang-undang tersebut belum memiliki indikator atau ukuran jelas serta sanksi tegas terkait pelanggaran kesejahteraan hewan.Ini disebabkan norma yang abstrak. Misalnya, yang membatasi lingkup penerapan kesejahteraan hewan, untuk semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang, yang dapat merasakan sakit.Dari sini, katanya, kesejahteraan hewan bersifat dikotomis, tidak holistik. Artinya, di Indonesia konsep tentang kesejahteraan hewan tidak berlaku universal, tapi selektif sesuai mana yang dibutuhkan dan bermanfaat buat manusia.“Di level internasional juga belum ada rujukan. Tapi kita bisa merujuk pada World Animal Protection, yang telah memberikan indeks perlindungan hewan melalui skoring dan menilai sejauh apa negara memperhatikan kesejahteraan hewan,” ungkap Chenny, panggilannya.Berdasarkan indeks penilaian World Animal Protection, terdapat empat nilai kesejahteraan satwa. Pertama, pengakuan bahwa satwa memiliki perasaan dan emosi serta pelarangan adanya penderitaan. Kedua, terbentuk dan terlaksananya undang-undang yang mengatur kesejahteraan satwa.Ketiga, adanya lembaga pemerintahan yang berkomitmen melindungi satwa. Keempat, adanya dukungan pemerintah terhadap standar kesejahteraan satwa secara internasional yang terintegrasi dalam undang-undang atau kebijakan pemerintah.
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2023-008-02.json
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan?
Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan? | Kesejahteraan Satwa di Indonesia Masih Rendah, Apa yang Harus Dilakukan? | Dari keempat penilaian tersebut, Indonesia hanya bisa memenuhi nilai pertama yang merujuk UU Nomor 18 tahun 2009, namun tidak ada mekanisme penegakan yang konkrit. Sementara nilai kedua, ketiga, dan keempat; Indonesia masih kurang sehingga secara garis besar negara kita memiliki rapor merah karena minimnya komitmen dan dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan hewan.Baca juga: Umbut Rotan yang Enak Dimakan  Solusinya, baik Etheldreda maupun Nur Purba Priambada, sepakat bahwa rekomendasi yang perlu dilakukan adalah perlunya “peremajaan” atau “update” undang-undang yang disesuaikan dengan kondisi kekinian.Ini dikarenakan, dari sisi penegakan hukum UU Nomor 5 Tahun 1990 banyak ketinggalan, meski secara teori bagus. Termasuk, celah memelihara satwa liar masih diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, misalnya melalui hasil penangkaran dan sebagainya.“Kalau dilihat dari kebijakan yang ada, sanksi yang ditetapkan berorientasi pada tujuan memaksimalkan konservasi tercapai dan perdagangan hewan berjalan lancar. Selain itu, perlindungannya masih fokus pada spesies tertentu yang langka dan ditentukan oleh manusia,” ujar Chenny.Menurutnya, sanksi adminsitratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan perizinan perlu dievaluasi lagi. Karena perlu efek jera, maka dari kacamata hukum perlu di-update lagi mana yang bisa dipidanakan dan yang cukup administratif.“Perlu pemahaman bersama tentang apa yang dimaksud kesejahteraan satwa, sehingga terjadi pergeseran dan perubahan paradigma,” ungkapnya.  [SEP]
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2014-056-03.json
Pameran Foto dan Karikatur Kabut Asap: Kami Rindu Langit Biru
Pameran Foto dan Karikatur Kabut Asap: Kami Rindu Langit Biru | Pameran Foto dan Karikatur Kabut Asap: Kami Rindu Langit Biru | [CLS] Kabut asap kebakaran lahan dan hutan yang menyelimuti langit Riau sejak dua bulan terakhir ini, telah menyebabkan banyak masyarakat yang menderita.  Kabut asap juga telah menyebabkan polusi udara terburuk yang membuat ancaman kesehatan bagi ribuan anak-anak usia dini dan warga masyarakat lainnya dengan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).Belum kerugian ekonomi dan pergerakan sosial akibat ditundanya berbagai jadwal penerbangan dan berbagai aktivitas warga lainnya.  Kabut asap tidak hanya sekali ini saja terjadi tetapi telah menjadi “bencana rutin” yang menghampiri dalam 17 tahun terakhir ini.Berusaha untuk mengedukasi berbagai kalangan masyarakat, sekelompok komunitas anak muda yang tergabung dalam aksi keprihatinan “Kami Rindu Langit Biru” menggagas pameran foto, tulisan dan karikatur yang ditujukan untuk menggugah kesadaran masyarakat, pemerintah dan berbagai kalangan untuk peduli dengan kondisi lingkungan hidup di Riau.“Kami ingin menyampaikan bahwa alam yang terbentang memberikan segala kelebihannya, saat ia menuju binasa maka saat itu kita menuju kehilangan segalanya. Bahkan oksigen yang awalnya kita anggap biasa dan selalu kita dapatkan, saat itu menjadi lebih dari permata, dan itu menyangkut nyawa. Kita berharap atas acara ini, semua masyarakat Riau semakin sadar pentingnya menjaga alam,” ujar Enje salah satu penggagas sekaligus ketua panitia acara ini.“Kami bicara lewat dunia fotografi, foto yang kami buat adalah salah satu cara menyampaikan pesan kepada masyarakat tanpa harus banyak mengeluarkan kata, namun langsung menunjukkan “kondisi real” sehingga mereka tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi,” demikian Domiyanto, salah seorang fotografer yang terlibat dalam acara ini menyebutkan alasan mengapa media foto yang dipilihnya
[0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068]
2014-056-03.json
Pameran Foto dan Karikatur Kabut Asap: Kami Rindu Langit Biru
Pameran Foto dan Karikatur Kabut Asap: Kami Rindu Langit Biru | Pameran Foto dan Karikatur Kabut Asap: Kami Rindu Langit Biru | Acara ini sendiri akan dilakukan selama 9 hari dari tanggal 4-12 April 2014 bertempat di Atrium Rokan Mall SKA, Pekanbaru.  Warga masyarakat yang tertarik untuk berpartisipasi menampilkan karya-karyanya, dipersilakan untuk langsung mengontak kepada panitia, tanpa dipungut bayaran.  Demikian pula, masyarakat yang peduli juga dapat memberikan kontribusinya kepada panitia.Warga dapat mengirimkan foto dari kamera profesional maupun kamera poket atau HP, dengan ukuran minimal 4R. Untuk karikatur ataupun tulisan dapat dikirimkan lewat cetakan 10R atau print ukuran A4.Panitia “Kami Rindu Langit Biru” dapat dikontak di email ini: kesahasap[at]gmail.com [SEP]
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25]
2017-084-10.json
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa?
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa? | Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa? | [CLS] Diperkirakan, tahun 2050, tiga perempat dari populasi manusia dunia akan menjadi penghuni lingkungan perkotaan. Urbanisasi yang cepat memang memiliki manfaat ekonomi, tapi jika kita mempertimbangkan bahwa kota-kota tersebut menggunakan 80% dari seluruh energi yang ada, dan bila sejumlah kota tersebut adalah penghasil terbesar dari gas rumah kaca dunia, maka kita harus memiliki visi pembangunan kota masa depan.Tulisan berjudul What Will the Cities of Tomorrow Look Like? di Niume.com ini menuturkan  bahwa konsep kota masa depan bukanlah hal yang baru. Pengertian awal dari istilah itu dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan proyeksi imajinatif ideal tentang bagaimana rupa sebuah kota, terlepas dari analisis mendalam di masa itu. Dalam beberapa dekade terakhir, istilah tersebut lebih sering digunakan sebagai tanggapan terhadap isu-isu urbanisasi yang cepat dan global.Kota masa depan sebagai sebuah konsep telah digunakan oleh berbagai kelompok untuk menandai hal berbeda, terutama direvitalisasi untuk memperkenalkan gagasan perubahan positif dan penyesuaian-penyesuaian kesalahan konsep masa lalu.Kota-kota saat ini menghadapi tantangan yang lebih serius dibanding satu abad lalu. Di era sekarang, kota-kota perlu mengakomodasi lebih banyak orang karena pertumbuhan penduduk yang makin cepat, tren migrasi, dan meningkatnya mobilitas manusia. Sementara, pada saat yang sama kota-kota juga harus memberikan jaminan sosial, stabilitas dan kualitas hidup yang baik bagi semua. Dari sini muncul isu-isu lingkungan dan menjadi salah satu tantangan paling penting di kota-kota dunia saat ini.Kota Berkelanjutan, Cerdas, dan Tangguh
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2017-084-10.json
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa?
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa? | Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa? | Pendekatan holistik akan ide kota masa depan telah menjadi wacana bidang arsitektur dan diskusi publik luas. Kota, kini dianggap sebagai sistem atau jaringan entitas dengan dinamika sendiri dan sifat yang merespon lingkungan sekitar. Karena 80% dari emisi karbon berasal dari kota-kota, maka mengatasi masalah tersebut bisa dimulai dari kota.Mirip dengan kota ide masa depan, ada beberapa istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan rencana yang diusulkan untuk perubahan. Di antara yang paling populer tentu adalah kota yang sustainable, yang berfokus pada minimalisasi dampak lingkungan dan konsumsi energi yang minimum. Di sisi lain, kota cerdas atau Smart City, mengacu pada ide-ide dari sistem IT yang canggih dan penggunaan teknologi digital yang memberikan ruang konektivitas yang lebih baik, serta pelayanan publik yang responsif.Ide lain yang populer adalah salah satu kota tangguh mampu menahan guncangan lingkungan, ekonomi dan sosial. Semua ide-ide ini didasarkan pada pro-aktif sikap terhadap masa depan, menemukan cara terbaik untuk memperkenalkan langkah-langkah adaptif, dan koordinasi strategi pertumbuhan dengan perilaku ramah lingkungan. Ide populer lain adalah kota tangguh, kota yang yang mampu bertahan dari berbagai tantangan alam, ekonomi, dan sosial.Semua ide-ide tentang kota masa depan tersebut didasarkan pada semangat mencari cara terbaik untuk memperkenalkan langkah-langkah adaptif dan koordinasi startegi pertumbuhan dengan perilaku ramah lingkungan.Masdar City – Kota Zero – Karbon PertamaIde lain yang populer adalah  kota ramah lingkungan yang punya tujuan akhir untuk mencapai zero-carbon dan menghilangkan semua limbah karbon. Mungkin contoh yang paling populer adalah Kota Masdar di Uni Emirat Arab.
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2017-084-10.json
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa?
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa? | Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa? | Masdar City adalah gagasan dari Masdar, sebuah perusahaan energi terbarukan, dan hampir sepenuhnya didanai oleh Pemerintah Abu Dhabi. Pembangunan kota benar-benar dimulai dari nol dan diharapkan selesai pada 2020 – 2025. Ide dari Masdar City adalah membangun model sustainable living, kota netral karbon, dan sepenuhnya didukung oleh energi hijau. Meskipun gagasan ini dipuji dan didukung oleh organisasi-organisasi lingkungan, sejauh ini Masdar City masih menjadi sebuah kota hantu. Namun, pembangunan Masdar City telah menginspirasi negara-negara lain untuk memperkenalkan eksperimen mereka yang serupa.China, negara penghasil karbon dioksida terbesar di dunia, juga mulai membangun kota mandiri yang ramah lingkungan. Tianjin, kota yang dibangun dari sebuah kawasan pembuangan limbah beracun, yang kini kota berteknologi tinggi, bebas emisi, adalah kota masa depan yang memukau. Namun, seperti juga proyek Masdar City di Abu Dhabi, Tianjin juga dikritik, dengan alasan bahwa lebih baik memperbaiki kota-kota yang sudah ada menjadi menjadi kota yang sustainable, ketimbang membangun kota-kota baru dari nol.Singapura adalah satu di antara yang terbaik dan paling inovatif sebagai contoh kota masa depan.Contoh kota sustainable Ketika kita berbicara tentang kota berkelanjutan, ada banyak contoh hebat dari seluruh dunia, di mana pemerintah bekerja sama dengan berbagai elemen telah berhasil memperkenalkan kebijakan jangka panjang ramah lingkungan. Misalnya, mengurangi emisi gas, mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan, dan menciptakan lebih banyak ruang hijau. Singapura mungkin adalah contoh terdepan bagaimana upaya-upaya yang terus dijalankan, kota ini dapat memecahkan berbagai masalah pencemaran berat setelah negara ini menjalankan industrialisasi.
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2017-084-10.json
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa?
Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa? | Merancang Bentuk Kota-kota Masa Depan Dunia. Seperti Apa? | Singapura sekarang merupakan kota terhijau di Asia. Negara ini mewajibkan seluruh bangunan baru menjadi green building, dan memasukkanya dalam undang-undang. Salah satu tantangan terbesar kota berkelanjutan yang harus dihadapi adalah bagaimana mengkoordinasikan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Kota-kota lain yang berhasil melakukannya adalah Vancouver, Ibu Kota Skandinavia Stockholm, Oslo dan Helsinki, Curitiba di Brazil dan Freiburg, Jerman.Membawa alam Berbagai rencana membangun kota masa depan sangat bergantung pada kolaborasi antara kelompok-kelompok berbeda dan kepentingan atau prioritas berbeda pula. Kita telah melihat beberapa tahun terakhir, masyarakat lokal bekerja keras untuk menerapkan perubahan dengan menemukan cara-cara inovatif untuk membawa kembali alam ke perkotaan.Namun, tentu hal itu belum cukup. Kota-kota masa depan yang mengikuti ide-ide perubahan positif akan tergantung pada kolaborasi antara para arsitek, perencana kota, insinyur, bersama dengan ahli demografi, ekonom, politisi, investor, dan masyarakat. Isu lingkungan yang ada saat ini lebih berat dari sebelumnya, dan efek perubahan iklim sebagian besar mulai dirasakan di lingkungan perkotaan.Kesadaran lingkungan tidak cukup untuk memecahkan masalah. Cara kota diatur dan dialog terbuka antara pejabat dan spesialis akan memiliki dampak penting pada masa depan kota itu sendiri dan lingkungan global dalam jangka panjang. [SEP]
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2023-010-17.json
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik | Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik | [CLS]   Sulaiman [40] bergegas menuju kebun sawitnya, sekitar dua kilometer dari rumahnya di Desa Mekar Sari, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.Temannya mengabarkan, ada alat berat yang menggali kebunnya.“Kebun sawit saya mau dibongkar,” ucapnya, Senin [31/10/2022].Galian itu membentuk parit yang tersambung ke kanal besar. Sejumlah pohon sawit yang buahnya baru dipanen sebanyak 200 kilogram itu roboh. Begitu juga beberapa pohon kecil yang baru ditanam, sebagai sisipan, rusak juga.“Padahal, hasil kebun ini yang membiayai sekolah anak-anak saya,” terangnya.Sulaiman meminta sang operator menghentikan kegiatan itu. Namun, seorang pengawas mendatanginya dan mengatakan bahwa lahan tersebut milik Junaidi.Sulaiman menjelaskan, kebunnya merupakan lahan usaha [LU 1] dari pemerintah yang diberikan untuk warga transmigran. Lahannya sudah bersertifikat.Namun, perobohan tetap dilakukan.“Saya hanya diam. Katanya, akan diberikan ganti rugi, tapi sampai sekarang tidak ada,” jelasnya.Hal yang sama dialami petani sawit Mekar Sari lain, Abdullah [70] dan Juhairiah [65], istrinya. Kebun mereka diserobot Junaidi, saat sawit mulai berbuah pasir.“Kebun ini harapan keluarga, bapak sekarang terbaring lumpuh,” terang Juhairiah, saat mendatangi pos pengaduan korban mafia tanah, yang dibangun warga bersama Walhi Jambi di RT 5 Desa Mekar Sari.Lahan LU 1 Juhairiah ditanami dengan sawit. Pada tahun 2010 lahan itu sudah diterbitkan sertifikat.“Sejak 2010, LU 1 kami sudah bersertifikat. Sekitar 150 batang sawit kami dirobohkan, diserobot cukung tanah,” terangnya.Di Mekar Sari, berdasarkan laporan posko pengaduan, Junaidi menguasai sekitar 308 hektar lahan milik 200 kk transmigran. Terdiri dari lahan usaha 1 seluas 108 hektar dan lahan usaha 2 seluas 200 hektar.
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0]
2023-010-17.json
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik | Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik | Sementara di Desa Tebing Tinggi, dari 150 KK warga transmigran sebanyak 42 KK menjadi korban, dengan luas lahan yang dikuasai Junaidi seluas 78 hektar. Semua lahan sudah ditanami sawit, sebagian telah berbuah.Penyerobotan lahan juga terjadi di beberapa desa seperti di Rawamekar [150 KK], di Desa Padang Kelapo, dan Kembang Sri.  Kehilangan penghasilanHilangnya lahan, membuat sejumlah warga kehilangan mata pencaharian. Siswanto, warga Tebing Tinggi terpaksa bekerja sebagai buruh tebas di perusahaan sawit. Sehari kerja upahnya  Rp107.000. Tapi, tidak setiap hari dia kerja, karena usinya tidak muda lagi.“Ini terpaksa dilakukan. Bila mengandalakan sawit di rumah hanya ada 335 batang, paling hanya 200 kilogram. Tidak cukup untuk kebutuhan,”katanya.Sudah 12 tahun, konflik lahan berlangsung. Warga transmigran sudah mengadukan ke Pemerintah Provinsi Jambi, mendatangi Dinas Transmigrasi Provinsi Jambi, Kanwil ATR/BPN Provinsi Jambi, menghadap Gubernur, juga mengadu pada tim pansus penyelesian konflik lahan di DPRD Jambi. Hingga kini belum ada kepastian.Agustus 2022 lalu, perwakilan warga yang didampingi Walhi Jambi, mengadu ke Kementerian PDTT, ATR/BPN, hingga Kantor Staf Presiden.“Kami produk transmigrasi gagal. Kami hanya menuntut lahan negara yang diberikan kepada kami dikembalikan,” kata Sardi, warga Mekar Sari.  Warga dipenjaraRahman [65], warga Kembang Sri menjadi korban akibat konflik ini. Tanahnya, seluas 2,5 hektar yang merupakan warisan orangtua, diserobot Junaidi untuk ditanam sawit. Berang melihat kejadian itu, dia merusak sawit tersebut.Akibat perbutannya, Rahman dilaporkan ke polisi dan harus “menginap” dua bulan sebagai tahanan. Putusan pengadilan menyatakan dia bersalah, harus menjalani hukuman pidana.Sebelum itu, Rahman melalui penasehat hukumnya Ramos Hutabarat yang juga mendampingi para korban penyerobotan lahan, mengatakan ada upaya damai yang ditawarkan Junaidi.
[0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0]
2023-010-17.json
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik | Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik | “Syarat damai, Rahman harus menyerahkan tanahnya ke Junaidi. Klien kami jelas menolak, tanah itu jelas miliknya,” terang Ramos, Kamis [17/11/2021].Rahman melakukan perlawanan. Dia mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Batanghari. Upayanya membuahkan hasil. Pengadilan memenangkan gugatannya, menyatakan Rahman sebagai pemilik sah.Junaidi mengajukan banding, namun kalah. Hingga tingkat kasasi, Mahkama Agung memenangkan Rahman. Tak puas, Junaidi mengajukan Peninjauan Kembali [PK].“Kami melihat ada upaya kriminalisasi terhadap petani kecil seperti Pak Rahman  yang menolak menyerahkan lahannya. Bahkan, Pak Rahman dituntut ganti rugi. Kami sangat menyayangkan kejadian ini,” ujar Ramos.  Alex Sudirman, anggota tim penasehat hukum Junaidi, mengatakan ada kesalahan objek dalam perkata tersebut sehingga pihaknya melayangkan PK. Bahkan, pengajuan gugatan ganti rugi materil dua juta Rupiah dan in materil satu miliar Rupiah.“Pengrusakan tanaman sudah terbukti tindak pidananya di Pengadilan Negeri Muara Bulian. Kami menggugat ganti rugi,” kata Alex, mewakili kliennya.Disinggung kasus penyerobotan lahan milik petani di Desa Mekar Sari dan Tebing Tinggi, Alex mengatakan harus ada bukti kepemilikan sah melalui pengadikan.“Silakan buktikan di pengadilan jika merasa sebagai pemilik sah,” jelasnya singkat, dikonfirmasi  Kamis siang [03/11/2022].Konfirmasi kepada Junaidi melalui telepon pribadinya, kami lakukan. Namun, tidak tersambung, hingga tulisan ini diterbitkan.  Sikap tegas negaraDirektur Eksekutif Walhi Jambi Abdullah, menilai perlu adanya sikap tegas negara terhadap aksi para mafia tanah di Jambi.“Hari ini, tanah para transmigran yang diberikan negara diserobot mafia tanah. Kami sudah sampaikan ke Kementerian ATR/BPN hingga Kantor Staf Presiden. Jawabannya, pemerintah masih mendalami,” ujarnya, Jumat [23/09/2022]
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0]
2023-010-17.json
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik | Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik | Abdullah mengatakan, sengketa agraria petani kecil dengan mafia tanah maupun korporasi, tidak hanya terjadi di Kabupaten Batanghari. Di beberapa kabupaten juga belum ada titik terang.Menurut analisa Walhi Jambi, tidak ada masalah dengan dasar kepemilikan lahan para korban. Semua jelas, sesuai SK Penempatan disertai SK Pencadangan Tanah, peta LU 1 dan LU 2. Tidak ada tumpang tindih.Anehnya, kata Abdullah, tawaran dari pemerintah kabupaten adalah ganti rugi lahan dengan seekor sapi. Ini mengindikasikan, ada hal yang disembunyikan.“Sejarahnya jelas, ada tuan tanah yang mengambil kayu lebih dulu kemudian ingin memiliki lahan. Faktanya, itu lahan warga yang harus dikembalikan. Bila masalah ini tidak diselesaikan, akan kami arahkan ke ranah rukum dengan konsekuensi membongkar semua pihak yang terlibat,” tegasnya.Mengutip Antara tahun 2012, dengan judul “Ratusan Transmigran Tidak Dapat Lahan Garapan”,  Nakir, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari, saat itu  mengatakan tidak ada lagi lahan di UPT Tebing Jaya. Semua lahan telah dikuasi warga dan perusahaan.Sesuai SK Pencadangan, alokasi lahan untuk transmigrasi di UPT Tebing Jaya seluas 5.500 hektar. “Tidak ada alokasi untuk 639 kepala keluarga transmigran dan tempatan.”Pemerintah Kabupaten Batanghari pernah memberikan tawaran ganti rugi lahan dengan satu ekor sapi. Namun, hal ini dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat.“Sebagian warga menolak,” ujar Sardi.  Perusahaan dibalik layar?Mansuetus Darto, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit [SPKS], mengatakan kasus konflik lahan antara petani dengan pemilik modal atau perusahaan masih tinggi. Tidak hanya di Jambi, tapi hampir seluruh wilayah Indonesia, meski kasus paling banyak di Sumatera.Selalu ada peran cukong dengan pemodal besar, dalam proses ini, walaupun lahan itu masuk tanah negara atau milik masyarakat.
[0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0]
2023-010-17.json
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik
Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik | Derita Petani Sawit Transmigran di Jambi yang Lahannya Berkonflik | “Kemudian ditanami, dijadikan perkebunan agar tanah itu memiliki nilai ekonomi besar ketika mereka jual. Harganya tentu naik tiga sampai empat kali lipat,” jelasnya, Rabu [16/11/2022].Menurut Darto, ada pola penguasaan lahan dengan memanfaatkan cukong lokal. Tapi, dibalik itu semua ada perusahaan yang bermain.“Namun, untuk kasus petani di Mekar Sari perlu analisa,” lanjutnya.Dikatakan Darto, perdagangan minyak sawit ke pasar Eropa sudah diperketat. Tidak diizinkan menjual CPO yang diperoleh dari areal deforestasi, wilayah di taman nasional, atau lahan konflik. Aturan ini sudah disepakati perusahaan besar.Faktanya, masih ada perusahaan menolak pendekatan melacak sumber produk sawit yang di jual. “Ini menandakan, masih ada yang menampung minyak sawit dari lahan konflik.”Jika pemerintah ingin mewujudkan kemandirian petani sawit maka harus ada rencana besar. Jangan lagi ada perusahaan bekerja seperti petani, membangun lahan perkebunan, juga mengelola dan memanen sawit sendiri.Perusahaan fokus saja pada pengelolaan pabrik skala besar.“Kalau mau mandiri, setop saja HGU. Izin yang habis jangan diperpanjang. Kembalikan kepada masyarakat,” ujar Darto.Pemerintah juga harus lebih cepat merespon persoalan konflik pada petani.“Perlu ada tekanan dari pemerintah pusat ke daerah, untuk segera menyelesaikan sengketa lahan,” tegasnya. * Dedy Nurdin, jurnalis kilasjambi.com. Liputan ini merupakan program Journalist Fellowship yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak.  [SEP]
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0]
2012-012-08.json
Dorei Jaya, Kelompok Penjaga Cendrawasih dari Kampung Barawai
Dorei Jaya, Kelompok Penjaga Cendrawasih dari Kampung Barawai | Dorei Jaya, Kelompok Penjaga Cendrawasih dari Kampung Barawai | [CLS] PERBURUAN cendrawasih marak di Kampung Barawai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Warga setempat tak tinggal diam. Mereka membentuk kelompok untuk menjaga burung surga ini tiap pagi dan sore hari.Marthen Mandenasi terpilih sebagai ketua. Kelompok ini dibentuk dengan nama Dorei Jaya, beranggotakan 15 orang. Dorei Jaya terbentuk sejak Februari 2012. Sebelum ini dibentuk, sudah ada kelompok lingkungan lain yang dikoordinir Marthen.Kelompok itu ada karena kekhawatiran atas cendrawasih di kawasan ini yang terus diburu. Pemerintah Yapen membiarkan perburuan terjadi. “Kalau tidak ada tindakan pencegahan, burung ini akan punah. Jadi, kami berusaha bentuk kelompok untuk jaga,” katanya kepada Mongabay, di Jayapura, Sabtu(20/10/2012).Pemburu, menembak mati burung menggunakan senapan angin. Cendrawasih mati, dibawa ke Kota Serui, lalu dijual secara ilegal. Warga yang biasa memburu cendrawasih dari Kampung Waindu dan Wadawas.Dorei Jaya, rutin bolak balik pagi sore berjalan kaki dari kampung ke beberapa pohon yang selalu dihinggapi cendrawasih. Jarak yang ditempuh dari kampung ke hutan cendrawasih sekitar lima kilo meter. “Sekitar 15 yang masuk kelompok ini komit jaga sekaligus lestarikan. Jadi, pagi dan sore jalan kaki ke lokasi cendrawasih sebelum aktivitas lain,” kata Yusak Reba, rekan Marthen.Sejak 2008, Dinas Pariwisata setempat membangun homestay di bawah beberapa pohon yang selalu didatangi cendrawasih. Kala itu, proyek pembangunan ditender CV.Armada Pasifik. Namun, sampai saat ini tak dialiri aliran listrik. Tiap malam gelap. Homestay itu dibiarkan ditumbuhi rerumputan tinggi. “Tidak ada lampu di homestay. Malam itu gelap. Jadi, masyarakat tidak bisa bermalam untuk jaga cendrawasih,” kata Yusak. Dinas Kehutanan juga membangun penginapan untuk menjaga cendrawasih. Namun, rumah itu tak dilengkapi fasilitasi listrik. Jadi, sampai saat ini tak berfungsi.
[0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408]
2012-012-08.json
Dorei Jaya, Kelompok Penjaga Cendrawasih dari Kampung Barawai
Dorei Jaya, Kelompok Penjaga Cendrawasih dari Kampung Barawai | Dorei Jaya, Kelompok Penjaga Cendrawasih dari Kampung Barawai | Hingga kini, Pemerintah Yapen, tak memfasilitasi kelompok ini. Warga membentuk kelompok dan bergerak menjaga dan melestrarikan cendrawasih atas insisiatif sendiri. Dari komitmen itu, cendrawasih yang hampir punah mulai bertambah. Saat ini, ada sekitar 60 cendrawasih. Kicauannya sudah terdengar tiap pagi seperti dulu.Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen, Ana Bonay mengatakan, berupaya memberikan puluhan bibit pohon  amponuai (beringin) yang menjadi tempat hinggapan cendrawasih. “Kami baru sumbang 10 pohon ke Barawai untuk ditanam. Fasilitas lain kami upayakan.” [SEP]
[0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645]
2022-061-12.json
Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang?
Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang? | Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang? | [CLS]     Suasana Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, tampak tenang sore 6 Maret lalu. Warga ada yang tengah duduk di lopo (warung kopi). Ada yang istirahat di rumah maupun berada di ladang mereka.Ketenangan desa itu mendadak menegangkan ketika terdengar jeritan dan tangisan dari sebuah rumah. Tak berapa lama dari tempat lain juga terjadi hal sama. Makin banyak keluar rumah muntah-muntah. Ada yang digotong keluar rumah. Suasana makin mencekam. Warga panik karena jumlah mereka yang kesakitan makin bertambah.“Gas H2S, gas hidrogen sulfida geothermal bocor ada racun terhirup semua harus menjauh., ” teriak beberapa pemuda.Apa saja yang bisa mereka bawa untuk evakuasi mulai dari sepeda motor, mobil bak terbuka dan lain-lain. Sekitar 15 menit satu ambulans datang membawa warga yang muntah muntah dan sakit kepala ke rumah sakit terdekat.Sampai Minggu malam berdasarkan data dari Kepala Desa Sibanggor Julu, 58 orang dirawat di rumah sakit. Sebanyak 36 orang dirawat di RSUD Panyabungan, 22 orang di RS Permata Madina. Dari para korban itu, 12 anak-anak, dengan tiga bayi usia 10 bulan.Desa ini paling terdekat dengan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Sorik Marapi yang dikelola PT Sorik Marapi Geothermal Power(SMGP). Baca juga: Kebocoran Gas Beracun di Pembangkit Panas Bumi Sorik Marapi, 5 Orang TewasUntuk mengetahui penyebab puluhan masyarakat diduga keracunan gas H2S ini aparat kepolisian bergerak melakukan penyelidikan.Tim identifikasi dari Polres Mandailing Natal sepanjang Senin hingga Rabu (6-8 Maret) sore olah tempat kejadian dan memasang police line. Di lokasi ini, ada uji coba sumur wilver 05 yang diduga mengeluarkan gas beracun hidrogen sulfida (H2S) hingga terjadi insiden di masyarakat.
[0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25]
2022-061-12.json
Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang?
Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang? | Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang? | AKBP Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq, Kapolres Mandailing Natal ketika diwawancarai 7 Maret lalu mengatakan, tim sudah lakukan penyelidikan soal dugaan keracunan hidrogen sulfida dari pembangkit Sorik Marapi ini.Dari keterangan perusahaan, katanya, hari itu mereka mengetes sumur baru, willtest di whelferd AAE. Ketika sumur dibuka, tak ada kadar gas, namun laporan warga desa terpapar pas hingga mual-mual dan muntah. Manajer pun menyetop pengetesan.Dia meminta warga Sibanggor Julu menyerahkan masalah ini kepada aparat.Kasus keboroan gas di pembangkit panas bumi Sorik bukan pertama kali. Pada 25 Januari 2021 menyebabkan lima orang tewas terhirup gas beracun akibat kebocoran pipa proyek geothermal Sorik. Baca juga: Temuan ESDM soal Gas Beracun Sorik Marapi Kejadian yang terus berulang ini membuat Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, marah. Saat diwawancarai 8 Maret dia mengatakan, sudah menyurati dan meminta pertanggungjawaban perusahaan soal kejadian keracunan itu.Dia memberikan peringatan agar tidak lagi terulang hal sama di kemudian hari. Jika terus terjadi, Edi akan melakukan proses hukum dan merekomendasikan supaya perusahaan ini segera ditutup karena membahayakan masyarakat sekitar.Sejak kejadian pertama, Pemerintah Sumatera Utara tidak lagi merekomendasikan perusahaan ini melanjutkan bisnis di Mandailing Natal. Dari kajian mereka, proyek ini akan membahayakan masyarakat karena ada satu pipa melewati pemukiman padat penduduk.“Kita juga peringatin agar tidak terjadi lagi. Jika surat itu diabaikan, tidak ditanggapi kita akan proses hukum. Ada jalurnya, akan direkomendasikan supaya perusahaan ditutup.”Edy bilang, memang mereka mengupayakan hal baik untuk menghasilkan energi terbarukan, tetapi terjadi kecerobohan hingga menyebabkan warga keracunan berulang.  Dia meminta, pipa yang melewati pemukiman penduduk segera dipindahkan.
[0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2022-061-12.json
Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang?
Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang? | Puluhan Warga Dekat Pembangkit Sorik Marapi Keracunan Lagi, Mengapa Terus Berulang? | Erwin Efendi Lubis, Ketua DPRD Mandailing Natal mengatakan, perlu mengkaji ulang perizinan perusahaan. Bukan untuk penolakan perusahaan, katanya, tetapi mencari solusi terbaik demi kepentingan bersama. “Bukan hanya kepentingan perusahaan, tetapi kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat.”Kasus ini, katanya, harus jadi pelajaran berharga terytama perusahaan.Terry Satria Indra, Kepala Teknik Panas Bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power saat diwawancarai mengatakan, ketika uji coba sumur seluruh tim sudah menjalankan tugas dengan baik dan sesuai standar operasional.Atas kejadian itu, mereka pun meminta ahli dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, KESDM untuk menyelidiki.  Terus berulang, sanksi tegasFatmata Juliansyah, Manajer Advokasi dan Kampanye Kawali Nasional mengatakan, kecelakaan ini bukan yang pertama, tetapi berulang.Awal tahun lalu, katanya, sudah memakan korban jiwa, dan sekarang terulang lagi korban sampai anak kecil.“Pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi ke perusahaan. Jangan sampai kejadian serupa terus terulang dan hak-hak masyarakat malah terabaikan,” katanya.Pada 2021, perusahaan kena sanksi skors. Setelah beberapa waktu ada pertimbangan pemerintah hingga operasi lagi dan terulang lagi, warga keracunan.Karena sudah mengancam nyawa masyarakat, katanya, ada dasar pemerintah mencabut izin perusahaan.Soal kepentingan eksploitasi dan pemenuhan pasokan listrik, katanya, bisa diserahkan kepada pihak lain sesuai kriteria dan memiliki sistem keamanan lebih baik. Bisa juga, katanya, serahkan kepada BUMN agar pengawasan langsung di bawah pemerintah.Mereka menilai permasalahan berulang terjadi ini karena kelalaian perusahaan.Pemerintah, katanya, harus tegas menyelesaikan masalah ini, dan memberikan sanksi kepada perusahaan menimbulkan kerugian yang kerugian lingkungan, sosial bahkan kesehatan masyarakat.   ******* [SEP]
[0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2013-052-09.json
Empat Warga Negara Cina Selundupkan Paruh Enggang dari Indonesia
Empat Warga Negara Cina Selundupkan Paruh Enggang dari Indonesia | Empat Warga Negara Cina Selundupkan Paruh Enggang dari Indonesia | [CLS] Kasus penyelundupan bagian tubuh satwa dilindungi untuk digunakan sebagai obat tradisional kembali terjadi. Tanggal 3 Januari 2013 silam empat orang warga negara Cina tertangkap tangan membawa paruh burung enggang dan kulit trenggiling senilai lebih dari 1 miliar rupiah.Keempat warga negara Cina ini, seperti dilansir oleh merdeka.com akan berangkat menuju Hongkong dengan pesawat China Airlines dari Terminal 2D. “Penumpang berinisial LB kedapatan membawa 83 pcs paruh burung Enggang, WQ membawa 36 keping kulit trenggiling. Sedangkan LZ membawa 87 pcs paruh burung Enggang gading dan 80 keping kulit trenggiling. Tersangka terakhir YZ membawa 78 pcs paruh burung Enggang gading dan 73 keping kulit Trenggiling,” ujar Kepala Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Oza Olavia, Jumat 4 Januari 2012 silam kepada Merdeka.com.Total paruh enggang yang diselundupkan adalah 248 buah, dan kulit trenggiling berjumlah 189 buah. Kedua satwa ini merupakan satwa yang terancam dan dilindungi oleh Undang-Undang No.5 tahun 1990.Beberapa jenis satwa yang paling laris di pasaran gelap untuk dijadikan peliharaan adalah berbagai jenis burung langka dari Indonesia bagian timur, beberapa primata baik kecil maupun besar, serta beberapa jenis mamalia seperti beruang madu atau binturong.Sementara jenis satwa yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi atau diambil bagian tubuhnya umumnya adalah penyu, yang biasanya dibunuh untuk dijadikan pajangan dengan cangkang yang indah, atau telur penyu untuk dikonsumsi, atau bahkan daging penyu yang dipercaya memiliki khasiat tertentu oleh beberapa bangsa di Asia seperti Cina dan Jepang.Spesies lain yang juga rentan diburu untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya adalah ular, yang umumnya dikuliti untuk digunakan sebagai material mentah dalam bisnis busana wanita untuk dijadikan dompet, tas dan sepatu.
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2013-052-09.json
Empat Warga Negara Cina Selundupkan Paruh Enggang dari Indonesia
Empat Warga Negara Cina Selundupkan Paruh Enggang dari Indonesia | Empat Warga Negara Cina Selundupkan Paruh Enggang dari Indonesia | Indonesia memiliki 14 jenis burung enggang dari 57 jenis yang ada di dunia, dan kini terancam terus menyusut jumlahnya akibat deforestasi dan perburuan liar. [SEP]
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2013-049-04.json
Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka
Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka | Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka | [CLS] Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menetapkan tiga tersangka, dari 26 orang yang diamankan pada demo petani Ogan Ilir di Depan Mapolda, Selasa (29/1/13). Ketiga orang itu, Anwar Sadat, dan Dedek Chaniago, masing-masing direktur eksekutif dan staf Walhi Sumsel serta, Kamaludin, petani dari Serikat Petani Sriwijaya (SPS), Desa Sunur Kabupaten Ogan Ilir.  Sedangkan, ke 23 orang yang lain sudah dibebaskan.Humas Mapolda Sumsel AKBP R Djarod Padakova dikutip dari Sindo, Rabu(30/1/13), mengatakan, dari hasil pemeriksaan penyidik, akhirnya ditetapkan tiga tersangka.  Dedek Chaniago dan Anwar Sadat dijerat Pasal 160 KUHP karena penghasutan. Sedang Kamaludin terkena dijerat Pasal 351 KUHP karena dituduh menyerang petugas kepolisian hingga terluka.Saat ini, ketiga tersangka sudah dipindahkan dari ruang periksa Unit IV dan V Subdit 3 Ditreskrimun Polda Sumsel ke ruang tahanan Polda Sumsel. Menurut dia, surat penahanan sudah keluar. “Penetapan tersangka sudah berdasarkan prosedur hukum berlaku, baik dari keterangan saksi korban, saksi lain dan barang-bukti di TKP.”Hadi Jatmiko, Kepala Divisi Pengembangan dan Pengorganisasian Walhi Sumsel mengatakan, Walhi tak akan tinggal diam, tim pembela akan mendampingi rekan-rekan mereka. “Kami akan bela sampai rekan-rekan kami dibebaskan.”  Guna membela Anwar Sadat dan kawan-kawan, sebanyak 24 pengacara dari Jakarta, Palembang dan Jambi siap mendampingi.Selain lewat pembelaan hukum,  Walhi juga menggalang dukungan masyarakat luas, lewat petisi bebaskan Anwar Sadat dkk di change.org.  Sampai hari ini, penandatangan petisi sudah mendekati angka 1.000 orang.Tak hanya itu. Kamis (31/1/13), ribuan petani dari tiga kabupaten, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir, akan aksi kembali.  Saat ini, di DPRD Sumsel, ada sekitar 600 massa dan menyusul ratusan petani dari Musi Banyuasin, sekitar 15 truk.
[0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
2013-049-04.json
Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka
Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka | Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka | Hadi, juga koordinator aksi kepada Mongabay, mengatakan, demo susulan ini menuntut beberapa hal. Pertama, pembebasan Anwar Sadat, Dedek Chaniago dan Kamaludin. Kedua, pecat dan copot Kapolda Sumsel dan Kapolres Ogan Ilir karena penjahat kemanusiaan dan pelanggar HAM. Ketiga, kembalikan lahan petani Desa Betung Ogan Ilir, seluas 1.200 hektra yang sudah dirampas PTPN VII Cinta Manis. Keempat, hentikan  keterlibatan polisi dan TNI dalam konflik agraria. Terakhir, setop kriminalisasi dan pembungkaman terhadap aktivis dan pejuang HAM.Di Jakarta, Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Rabu(30/1/13) mengatakan, Sumsel, salah satu daerah di Indonesia, yang penuh kekerasan aparat.  Menurut dia, bukan hal baru dalam perjuangan para aktivis dikriminalisasi.Namun, dia curiga dengan fenomena di Indonesia, belakangan ini dengan begitu mudah aparat keamanan bertindak dan melakukan kekerasan terhadap aksi massa terutama dalam konflik agraria maupun sumber daya alam (SDA).  “Pertanyaan? Sebenarnya sedang ada apa di balik semua ini?” katanya dalam jumpa pers gabungan Walhi, KontraS, Sawit Watch, YLBHI, AMAN, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Anti Utang (KAU), Elsam, HuMa dan Agra.Dia mempertanyakan, apakah kebrutalan aparat ini ada kaiatan dengan beberapa UU yang tengah dibahas, seperti RUU Keamanan Nasional, dan RUU Ormas. Belum lagi, saat ini masa mendekati pemilu.  Bersama KontraS, siang itu, Abetnego terbang ke Sumsel.Abetnego juga heran, begitu banyak kekerasan aparat tanpa dasar hukum jelas.  “Apa dasar hukum Polri lakukan tindakan itu. Ini yang tak ada penjelasan.”
[0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0]
2013-049-04.json
Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka
Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka | Dampingi Aksi Petani, Dua Aktivis Walhi Sumsel Jadi Tersangka | Tim Jakarta, hari yang sama bertemu Bareskrim Mabes Polri dan Komnas HAM. Sinung dari KontraS mengatakan, saat bertemu Bareskrim, diminta pelaku-pelaku pemukulan Sadat dan kawan-kawan  harus diusut menggunakan kasus kriminal, tidak internal. “Kalau pakai aturan internal cuma dapat teguran, yang tak ada efek jera.”  Tuntutan,  bisa kepada Bareskrim Mabes Polri,  karena memiliki kewenangan supervisi ke daerah.Zenzi Suhadi, Pengkampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, kepada Bareskrim bisa meminta Polri mengusut operasi PTPN VII di luar HGU.Hal lain yang perlu perhatian Mabes Polri, konflik ini bisa dimainkan manajemen. Ketika konflik, biaya operasional menjadi membengkak.  “Ini yang harus ditekankan juga pada Bareskrim untuk penyelidikan terhadap kemungkinan-kemungkinan ini.”Solidaritas Walhi SumselGuna solidaritas bagi petani dan aktivis Walhi Sumsel yang ditangkap polisi, Rabu(30/1/13), di Jambi, sekitar 10 aktivis Walhi Jambi, Rabu (30/1), mengadakan aksi damai di Simpang Bank Indonesia, Telanaipura. Mereka mengecam tindakan aparat kepolisian terhadap petani dan aktivis.Aktivis Walhi Jambi aksi membentangkan spanduk dukungan untuk pembebasan aktivis Walhi dan warga Sumsel yang ditahan. Dalam pernyataan sikap Walhi Jambi, menyebutkan, bebaskan seluruh aktivis dan warga Sumsel kini ditahan, kembalikan tanah rakyat yang diambil paksa PTPN VII Cinta Manis. Mereka juga meminta aparat yang melakukan kekerasan, dan pelanggaran HAM  harus ditindak tegas.Dari Pontianak, Walhi Kalimantan Barat (Kalbar) juga mengeluarkan pernyataan sikap terkait kekerasan dan penangkapan petani dan aktivis penggiat lingkungan hidup Sumsel ini.
[0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]