pembatalan perkawinan, dalam lingkup gereja katolik terkadang disebut anulasi (
dalam terminologi hukum, anulasi menjadikan suatu perkawinan yang tidak sah ataupun suatu perkawinan yang sah (perkawinan yang dapat dibatalkan) dianggap tidak ada (atau batal).
john l. esposito (2002), women in muslim family law, syracuse university press, isbn 978-0-8156-2908-5, pp. 33-34
dalam hukum kanon gereja katolik, anulasi atau pembatalan perkawinan secara tepat disebut "pernyataan nulitas" karena, menurut doktrin katolik, perkawinan dari orang-orang yang telah dibaptis adalah suatu sakramen sehingga, sekali disempurnakan (terjadi persetubuhan) dan karenanya dikonfirmasi, tidak dapat dibubarkan selama kedua belah pihak masih hidup di dunia ini.
"pernyataan nulitas" bukan pembubaran atas suatu perkawinan, tetapi sekadar temuan secara hukum bahwa tidak pernah terjadi suatu perkawinan yang valid/sah.
hal ini dapat dianologikan dengan temuan bahwa suatu kontrak penjualan tidak valid, dan karenanya properti yang dijual harus dianggap tidak pernah dialihkan secara hukum menjadi kepemilikan orang lain.
di sisi lain, perceraian dipandang sebagai pengembalian properti tersebut setelah suatu penjualan yang terwujud/terlaksana.
takhta suci dapat memberikan dispensasi atas perkawinan ratum sed non consummatum karena, meski telah diratifikasi (ratum) tetapi belum disempurnakan (sed non consummatum), tidak benar-benar tak terpisahkan.
namun, perkawinan kodrati yang valid tidak dianggap sebagai suatu sakramen jika salah satu pihak belum dibaptis.
pada keadaan-keadaan tertentu, perkawinan dapat dibubarkan dalam kasus privilegium paulinum1 korintus 7:10-15 dan privilegium petrinum, orlando o. espn, james b.
nickoloff (editors), an introductory dictionary of theology and religious studies (liturgical press 2007 isbn 978-0-8146-5856-7), p. 1036 tetapi hanya demi kebaikan rohani yang lebih tinggi dari salah satu pihak.
meskipun dengan demikian anulasi merupakan suatu pernyataan bahwa "perkawinan tidak pernah ada", gereja mengakui bahwa hubungan tersebut adalah suatu perkawinan putatif, yang mengakibatkan adanya "kewajiban-kewajiban kodrati".
dalam kitab hukum kanonik 1983, anak-anak yang dikandung atau dilahirkan baik dari perkawinan yang valid ataupun putatif dipandang legitim/sah, code of canon law, canon 1137 dan anak-anak yang tidak legitim dilegitimasi oleh perkawinan putatif orang tua mereka, sebagaimana oleh perkawinan yang valid.
code of canon law, canon 1139
kondisi-kondisi tertentu diperlukan demi validitas ikatan perkawinan sesuai hukum kanon.
ketiadaan salah satu kondisi tersebut menjadikan suatu perkawinan tidak valid dan merupakan dasar hukum untuk suatu pernyataan nulitas.
dengan demikian, terlepas dari halangan-halangan yang menggagalkan yang disebutkan di bawah, terdapat klasifikasi rangkap empat kecacatan ikatan perkawinan: cacat forma (tata peneguhan), cacat konsensus, cacat kemauan, cacat kapasitas.
untuk anulasi, diperlukan bukti adanya salah satu cacat tersebut, karena hukum kanon mengandaikan bahwa semua perkawinan valid sampai terbukti sebaliknya.
code of canon law, canon 1060
hukum kanon menetapkan halangan-halangan perkawinan.
suatu "halangan yang menggagalkan" menghalangi pernikahan dari keterikatan secara valid, kendati terdapat juga halangan prohibitive yang menjadikan suatu perkawinan valid tapi tidak licit.
persatuan seperti demikian disebut perkawinan putatif.
perkawinan yang tidak valid dapat divalidasi, baik dengan validasi sederhana (pembaruan kesepakatan untuk menggantikan kesepakatan yang tidak valid) atau dengan sanatio in radice ("penyembuhan pada akar", dispensasi retroaktif dari suatu halangan yang menggagalkan).
beberapa halangan dapat diberikan dispensasi, sementara yang de jure divino (dari hukum ilahi) tidak dapat.
konflik hukum perkawinan
perkawinan yang tidak sah
perpisahan secara hukum
teologi perkawinan katolik