alih kereta rel listrik
sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di sumatera barat disebut dengan istilah nagari, di aceh dengan istilah gampong, di papua dan kutai barat, kalimantan timur disebut dengan istilah kampung.
begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut.
hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.
pengertian desa menurut para ahli
desa di indonesia
sedangkan menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ditentukan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
perbedaan desa dengan kelurahan
desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.
berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas.
namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.
kewenangan desa adalah:
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.
desa memiliki pemerintahan sendiri.
pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan badan permusyawaratan desa (bpd)
kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa setempat.
syarat-syarat menjadi calon kepala desa sesuai peraturan pemerintah no. 72 tahun 2005 sbb:
bertakwa kepada tuhan yme
setia kepada pacasila sebagai dasar negara, uud 1945 dan kepada nkri, serta pemerintah
berpendidikan paling rendah sltp atau sederajat
berusia paling rendah 25 tahun
bersedia dicalonkan menjadi kepala desa
penduduk desa setempat
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
tidak dicabut hak pilihnya
belum pernah menjabat kepala desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan
memenuhi syarat lain yang diatur perda kab/kota
perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, 3 (tiga) kepala urusan, 3 (tiga) kepala seksi dan kepala kewilayahan/dusun/dukuh/ sebutan lain menurut daerah masing-masing.
salah satu perangkat desa adalah sekretaris desa, yang diisi dari pegawai negeri sipil.
sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.
perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.
susunan sot desa honggosoco :
kepala desa : h. baidowi
sekretaris desa : mulyo supomo
kasi pemerintahan : sulistiyanto
staf kasi pemerintahan : ahmad solikhin
kasi pemberdayaan masyarakat desa (pmd) : edy suryanto
staf kasi pemberdayaan masyarakat desa (pmd) : joko sutopo
kasi kesejahteraan rakyat : mufid
staf kasi kesejahteraan rakyat : sudiyono
staf kasi kesejahteraan rakyat : m. sholikhul huda
kaur keuangan : mokhamad nur, se
staf kaur keuangan : rifkah
kaur umum : abdul munif
staf kaur umum : supriyadi
kaur pep : h. nurhadi
staf pep : rohmad
kadus i geebongan : taufiqurrohman
kadus ii sosok : suwarjo
kadus iii onggowangsan : hj. markati
badan permusyawaratan desa
artikel utama: badan permusyawaratan desa
badan permusyawaratan desa (bpd) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
anggota bpd adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
anggota bpd terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
masa jabatan anggota bpd adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
pimpinan dan anggota bpd tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
bpd berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa (apb desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari apbd.
penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa
sumber pendapatan desa terdiri atas:
pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota
bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
apb desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
rancangan apb desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
kepala desa bersama bpd menetapkan apb desa setiap tahun dengan peraturan desa.
desa dapat diklasifikasikan menurut:
desa agraris, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang pertanian dan perkebunan.
desa industri, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang industri kecil rumah tangga.
desa nelayan, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang perikanan dan pertambakan.
menurut tingkat perkembangannya
desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri:
daerahnya terisolir dengan daerah lainnya.
mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
masyarakat memegang teguh adat.
teknologi masih rendah.
sarana dan prasarana sangat kurang.
hubungan antarmanusia sangat erat.
pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.
desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada.
ciri-ciri desa swakarya adalah:
kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.
sudah mulai menpergunakan alat-alat dan teknologi
desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian.
telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain.
jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.
desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.
ciri-ciri desa swasembada
kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan.
tidak terikat dengan adat istiadat
telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan labih maju dari desa lain.
partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.
potensi desa dibagi menjadi 2 macam yaitu:
potensi fisik yang meliputi, tanah air, iklim dan cuaca, flora dan fauna
potensi non fisik, meliputi; masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa, dan aparatur desa, jika potensi dimanfaatkan dengan baik, desa akan berkembang dan desa akan memiliki fungsi, bagi daerah lain maupun bagi kota.
fungsi desa adalah sebagai berikut:
desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota)
desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan
desa merupakan mitra bagi pembangunan kota
desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah kesatuan negara republik indonesia
ciri-ciri masyarakat desa
kehidupan keagamaan di kota berkurang dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa.
orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain.
yang penting disini adalah manusia perorangan atau individu.
pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata.
kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa.
interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.
pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat mengejar kebutuhan individu.
perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh.
pola persebaran desa
pola persebaran desa di indonesia dibagi menjadi 3 yaitu:
pola memanjang (linier).
pola memanjang dibagi menjadi 4 yaitu:
pola yang mengikuti jalan.
pola desa yang terdapat di sebelah kiri dan kanan jalan raya atau jalan umum.
pola ini banyak terdapat di dataran rendah.
pola yang mengikuti sungai.
pola desa ini bentuknya memanjang mengikuti bentuk sungai, umumnya terdapat di daerah pedalaman.
pola yang mengikuti rel kereta api.
pola ini banyak terdapat di pulau jawa dan sumatera karena penduduknya mendekati fasilitas transportasi.
pola yang mengikuti pantai.
pada umumnya, pola desa seperti ini merupakan desa nelayan yang terletak di kawasan pantai yang landai.
maksud dari pola memanjang atau linier adalah untuk mendekati prasarana transportasi seperti jalan dan sungai sehingga memudahkan untuk bepergian ke tempat lain jika ada keperluan.
di samping itu, untuk memudahkan penyerahan barang dan jasa.
pola desa menyebar
pola desa ini umumnya terdapat di daerah pegunungan atau dataran tinggi yang berelief kasar.
permukiman penduduk membentuk kelompok unit-unit yang kecil dan menyebar.
pola desa tersebar
pola desa ini merupakan pola yang tidak teratur karena kesuburan tanah tidak merata.
pola desa seperti ini terdapat di daerah karst atau daerah berkapur.
keadaan topografinya sangat buruk.
di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa.
salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
pembentukan desa ( pembagian administratif desa)
desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama bpd dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.
desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
desa mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat urgen,
pembagian administratif padukuhan (dusun)
dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun atau padukuhan, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.