alih david o. selznick
pembagian administratif indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.
saat ini diatur melalui uu no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang sudah diubah beberapa kali, dan diregulasi oleh kementerian dalam negeri
berdasarkan uud 1945 pasal 25, negara kesatuan republik indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
undang undang yang berlaku yaitu uu no. 43 no. 2008 tentang wilayah negara yang mengatur tentang kedaulatan, kewilayahan, dan manajemen perbatasan, termasuk juga didalamnya yaitu wewenang pemerintah daerah
saat ini terdapat 34 provinsi di indonesia yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri yang dikepalai oleh seorang gubernur.
setiap provinsi memiliki lembaga legislatif yang disebut dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi.
gubernur dan anggota dprd dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun.
setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota, namun hingga januari 2011, provinsi sulawesi barat merupakan provinsi yang belum memiliki kota otonom.
hingga saat ini setidaknya ada lima provinsi memiliki status khusus dan/atau istimewa:
aceh melalui undang undang no. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh
daerah khusus ibukota jakarta melalui undang undang no. 29 tahun 2007 tentang pemerintahan daerah khusus ibukota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia
papua melalui undang undang no. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus papua
papua barat melalui undang undang no. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus papua yang sudah diubah melalui perppu no. 1 tahun 2008
daerah istimewa yogyakarta melalui undang undang no. 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta
kabupaten dan kota memiliki tingkat yang setara serta memiliki pemerintah daerah dan lembaga legislatif sendiri.
setiap kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan/distrik, dan secara ukuran kabupaten lebih luas daripada kota.
kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dengan dprd kabupaten, sedangkan kota dipimpin oleh seorang wali kota dengan dprd kota.
baik bupati maupun wali kota dipilih melalui proses pemilihan umum.
suatu pengecualian, jakarta dibagi ke dalam 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi yang kesemuanya itu tidak otonom.
kabupaten administrasi dan kota administrasi tidak memiliki dprd kabupaten/kota.
bupati/wali kotanya pun tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh gubernur jakarta.
secara nasional, kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota.
sejak diberlakukannya undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, maka khusus untuk wilayah provinsi papua (dan oleh karenanya juga untuk provinsi papua barat), istilah kecamatan diganti dengan distrik.
undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2001.
kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sedangkan distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik, masing-masing merupakan pegawai negeri sipil serta bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota yang melingkupi batas-batas wilayahnya.
setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa atau nama lain.
setiap distrik terdiri dari beberapa kelurahan/kampung.
mukim adalah wilayah administratif di bawah kecamatan, tetapi di atas gampong atau kelurahan.
hanya provinsi aceh yang memberlakukan pembagian wilayah yang melibatkan mukim.
qanun provinsi aceh nomor 4 tahun 2003
tingkatan di bawah kecamatan adalah kelurahan atau desa.
kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan desa dipimpin oleh seorang kepala desa.
hingga ke tingkatan desa inilah pembagian administratif indonesia resmi digunakan.
sejak 2014, terjadi perubahan paradigma desa yaitu mengatur tentang kemandirian desa, percepatan pembangunan dan adanya dana desa melalui undang undang no. 6 tahun 2014 "uu desa ubah paradigma membangun desa"
di beberapa daerah, istilah lain dipergunakan, antara lain:
nagari di sumatera barat
kampung di papua
gampong di aceh
pekon di lampung
banjar di bali
kampung di kabupaten kutai barat
wilayah lain yang lebih rendah
meskipun tidak diakomodasi di dalam perundang-undangan, desa atau yang setingkat dengannya pada kenyataanya dapat dibagi lagi ke dalam beberapa dusun, kampung (tidak setingkat dengan kampung di papua), pedukuhan, dan lain-lain.
kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa lingkungan, rukun warga, hingga rukun tetangga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga.
istilah-istilah yang disebutkan di dalam paragraf ini dapat bervariasi, bergantung kepada masing-masing daerah yang menerapkannya.
hingga desember 2012, indonesia terdiri dari 410 kabupaten/kabupaten administrasi dan 98 kota/kota administrasi yang tersebar di 34 provinsi dengan rincian sebagai berikut.
lampiran ii peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 66 tahun 2011
luas wilayah (km2) 2
jumlah penduduk 3
perkembangan statistik wilayah administratif indonesia:
luas wilayah (km2) 2
jumlah penduduk 3
kepadatan (jiwa/km2) 4
1: kode wilayah administrasi pemerintahan versi departemen dalam negeri republik indonesia
2: tidak disebutkan dalam referensi, tetapi jika dibandingkan dengan sumber lain, sepertinya mengacu kepada luas wilayah daratan.
3: jumlah penduduk mengacu kepada data p4b (bps) (hasil pemutakhiran dalam rangka pilpres 2004), khusus aceh, data diinput sebelum bencana gempa bumi dan tsunami 26 desember 2004
4: tidak ada dalam referensi, dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi luas wilayah.
pemekaran daerah di indonesia