program sertifikasi hutan umumnya membutuhkan praktik manajemen hutan yang sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.
dasar persyaratan atau karakteristik dari sertifikasi hutan mencakup: national association of state foresters policy statement 2008
perlindungan keanekaragaman hayati, spesies dan habitat satwa liar yang terancam kepunahan
tingkat pemanenan kayu yang berkelanjutan
perlindungan kualitas air
aktivitas regenerasi hutan (seperti penanaman kembali dan reforestasi)
sertifikasi dan audit dari pihak ketiga yang dilakukan oleh badan sertifikasi terakreditasi
keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) usaha kehutanan yang lebih dari satu
tersedianya mekanisme komplain dan pengajuan gugatan
isu sertifikasi pengelolaan hutan tidak bisa dilepaskan dari maraknya aksi boikot kayu tropis yang dikampanyekan berbagai ornop (organisasi non-pemerintah) tingkat dunia di akhir dekade 1980-an.
aksi-aksi tersebut dilandasi oleh keprihatinan masyarakat dunia akan nasib hutan tropis yang terus mengalami kehancuran dan kerusakan lingkungan.
pada tahun 1987 dibentuk organisasi kayu tropis internasional (itto, international tropical timber organization) untuk menyepakati perlunya pengelolaan hutan yang lestari, sekaligus untuk memastikan bahwa pemanfaatannya (dan perdagangan kayunya) dapat terus berlangsung bagi kepentingan masyarakat dan hutan.
pada saat yang kurang lebih bersamaan, timbul kesadaran dan keinginan di kalangan industriawan dan konsumen kayu internasional untuk mengetahui asal-usul kayu yang digunakan, dan bahwa kayu-kayu itu berasal dari sumber yang dikelola secara bertanggung jawab, baik secara sosial maupun lingkungan.. 2006.
buku pegangan sertifikasi hutan.
bogor :inrr &
sejak saat itu muncul berbagai inisiatif dan gagasan untuk membangun standar sertifikasi; mulanya diawali oleh ornop-ornop seperti greenpeace, rainforest alliance dan lain-lain, namun juga oleh soil association (sa).
masing-masing ornop menyusun standar, dan kemudian atas permintaan konsumen yang menghubunginya, menyelenggarakan suatu penilaian sertifikasi terhadap unit pengelola hutan tertentu sesuai permintaan.
di indonesia, perum perhutani adalah yang pertama memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari pada tahun 1990, menurut standar sertifikasi smartwood yang dilansir oleh rainforest alliancetim penulis lei. 2004.
memoar satu dekade pergulatan sertifikasi di indonesia: 12.
bogor :pustaka lei..
standar sertifikasi hutan pihak ketiga disediakan pertama kali oleh fsc (forest stewardship council) di tahun 1993, dengan kolaborasi antara organisasi lingkungan swadaya, perusahaan produk kehutanan, dan masyarakat.
segera program dan sistem yang serupa muncul di seluruh dunia.
namun banyak kalangan yang menilai bahwa banyak pula sistem dan standar yang ternyata dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan, yang secara spesifik bertujuan untuk mengelabui konsumen melalui nama yang bermiripan namun dengan standar yang kurang ketat.
kriteria dan indikator pengelolaan lestari untuk hutan tropis alami (criteria and indicators for the sustainable management of natural tropical forest) dihasilkan oleh itto pada tahun 1998, setelah sebelas tahun berproses.
sementara di indonesia, berdasarkan adaptasi atas versi-versi awal kriteria dan pedoman itto, pada tahun 1993 asosiasi pengusaha hutan indonesia (aphi) menerbitkan rancangan kriteria penilaian pengelolaan hutan indonesia; namun standar ini kurang memperoleh sambutan sehingga akhirnya hanya digunakan secara internal.
dalam pada itu, antara 1993 hingga 1998, dirintis pembentukan organisasi lembaga ekolabel indonesia (lei) dan penyusunan kriteria dan indikator pengelolaan hutan alam produksi lestari (phapl) yang kemudian diterapkan secara voluntari (sukarela) bagi pengelolaan hutan di indonesia.tim penulis lei. 2004. op. cit.: 15-30..
saat ini, terdapat lebih dari 50 program sertifikasi di seluruh dunia third-party forest certification in british columbia yang mencakup berbagai jenis hutan dengan masa berlaku yang berbeda-beda.
dua program sertifikasi hutan internasional terbesar yaitu forest stewardship council (fsc) dan programme for the endorsement of forest certification (pefc).
pefc adalah yang terbesar dilihat dari wilayah hutan yang disertifikasi olehnya, yang mencakup dua per tiga dari seluruh hutan yang tersertifikasi.
sedangkan fsc adalah yang tercepat berkembang.
unece/fao 2009-2010 forest products annual market review page 115
di indonesia, sistem sertifikasi kayu yang bersifat mandatori (wajib) dilakukan oleh departemen kehutanan dalam program sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan menteri kehutanan no. p.33/menhut-ii/2012 tentang perubahan atas peraturan menteri kehutanan nomor p.40/menhut-ii/2010.
sistem ini telah diinformasikan ke 144 negara di dunia agar dipastikan bahwa negara tersebut hanya menerima kayu dari indonesia yang telah disertifikasi dan tidak menerima kayu ilegal.
sistem informasi legalitas kayu: about us.
indonesia adalah negara pertama di dunia yang melakukan sertifikasi kayu indonesia negara pertama lakukan sertifikasi produk kayu.
diakses 8 september 2013, sedangkan negara lain selama ini menyerahkan program sertifikasi produk kayunya kepada lembaga non pemerintah.
akan tetapi berlainan dengan sertifikat pengelolaan hutan lestari, sertifikat vlk hanya menyatakan bahwa produk kayu (yang tersertifikasi) tersebut memiliki asal-usul yang sah secara legal.
programme for the endorsement of forest certification
manajemen hutan berkelanjutan