alih badan informasi geospasial
badan pengawasan keuangan dan pembangunan, atau yang disingkat bpkp, adalah lembaga pemerintah nonkementerian indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan kkn serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya.
hasil pengawasan bpkp juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya
sejarah badan pengawasan keuangan dan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan.
dengan besluit nomor 44 tanggal 31 oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa djawatan akuntan negara (regering accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu.
dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di indonesia adalah djawatan akuntan negara (dan).
secara struktural dan yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah thesauri jenderal pada kementerian keuangan.
dengan peraturan presiden nomor 9 tahun 1961 tentang instruksi bagi kepala djawatan akuntan negara (dan), kedudukan dan dilepas dari thesauri jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah menteri keuangan.
dan merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya.
sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh thesauri jenderal.
selanjutnya dengan keputusan presiden nomor 239 tahun 1966 dibentuklah direktorat djendral pengawasan keuangan negara (ddpkn) pada departemen keuangan.
tugas ddpkn (dikenal kemudian sebagai djpkn) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas dan dan thesauri jenderal.
djpkn mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah.
berdasarkan keputusan presiden nomor 70 tahun 1971 ini, khusus pada departemen keuangan, tugas inspektorat jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh djpkn.
dengan diterbitkan keputusan presiden nomor 31 tahun 1983 tanggal 30 mei 1983.
djpkn ditransformasikan menjadi bpkp, sebuah lembaga pemerintah non departemen (lpnd) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
salah satu pertimbangan dikeluarkannya keputusan presiden nomor 31 tahun 1983 tentang bpkp adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya.
keputusan presiden nomor 31 tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah meletakkan struktur organisasi bpkp sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga pemerintah yang ada.
bpkp dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.
tahun 2001 dikeluarkan keputusan presiden nomor 103 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan peraturan presiden no 64 tahun 2005.
dalam pasal 52 disebutkan, bpkp mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
tahun 2014, dalam era pemerintahan presiden joko widodo, tugas dan fungsi bpkp di atur melalui peraturan presiden nomor 192 tahun 2014 tentang bpkp yang sekaligus mencabut ketentuan tentang bpkp yang diatur dalam keppres 103 tahun 2001.
dalam peraturan presiden ini bpkp bertanggungjawab langsung kepada presiden.
pendekatan yang dilakukan bpkp diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif.
kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti bpkp.
sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.
pada masa reformasi ini bpkp banyak mengadakan memorandum of understanding (mou) atau nota kesepahaman dengan pemda dan kementerian/lembaga sebagai mitra kerja bpkp (metode yang umum dilakukan oleh kartel ekonomi).
mou tersebut pada umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance.
bpkp menegaskan tugas pokoknya pada pengembangan fungsi preventif.
hasil pengawasan preventif (pencegahan) dijadikan model sistem manajemen dalam rangka kegiatan yang bersifat pre-emptive.
apabila setelah hasil pengawasan preventif dianalisis terdapat indikasi perlunya audit yang mendalam, dilakukan pengawasan represif non justisia.
pengawasan represif non justisia digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem manajemen pemerintah yang lebih baik untuk mencegah moral hazard atau potensi penyimpangan (fraud).
tugas perbantuan kepada penyidik polri, kejaksaan dan kpk, sebagai amanah untuk menuntaskan penanganan tpk guna memberikan efek deterrent represif justisia, sehingga juga sebagai fungsi pengawalan atas kerugian keuangan negara untuk dapat mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bpkp diatur dengan peraturan perundang-undangan yaitu :
peraturan pemerintah no. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah
peraturan presiden no. 192 tahun 2014 tentang badan pengawasan keuangan dan pembangunan
kepala bpkp dari masa ke masa:
no. nama dari sampai
drs. gandhi 1983 1993
drs. soedarjono 1994 1999
drs. arie soelendro 2000 2006
drs. didi widayadi, m.b.a. 2006 2009
prof. mardiasmo 2010 2014
dr. ardan adiperdana, ak., mba., ca, cfra 2015 sekarang
berdasarkan keputusan kepala bpkp nomor: kep-06.00.00-080/k/2001 tentang organisasi dan tata kerja bpkp, maka bpkp memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:
biro kepegawaian dan organisasi
biro hukum dan hubungan masyarakat
deputi pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian;
direktur pengawasan instansi pemerintah bidang fiskal dan investasi
direktur pengawasan instansi pemerintah bidang produksi dan sumber daya alam
direktur pengawasan instansi pemerintah bidang industri dan distribusi
direktur pengawasan instansi pemerintah bidang pinjaman luar negeri
direktur pengawasan instansi pemerintah bidang perekonomian lainnya
deputi pengawasan instansi pemerintah bidang politik, sosial, dan keamanan;
direktur pengawasan instansi pemerintah bidang pertahanan dan keamanan
direktur pengawasan instansi pemerintah bidang penegakan hukum, sekretariat negara dan lembaga tinggi negara
direktur pengawasan instansi pemerintah bidang kesejahteraan rakyat
direktur pengawasan instansi pemerintah bidang poitik, sosial dan keamanan lainnya
deputi pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah;
direktur pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah wilayah i
direktur pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah wilayah ii
direktur pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah wilayah iii
deputi akuntan negara;
direktur pengawasan badan usaha agrobisnis, jasa konstruksi dan perdagangan
direktur pengawasan badan usaha jasa perhubungan, pariwisata, kawasan industri dan jasa lainnya
direktur pengawasan badan usaha keuangan dan manufaktur
direktur pengawasan badan usaha perminyakan dan gas bumi
direktur pengawasan badan usaha milik daerah
direktur investigasi instansi pemerintah
direktur investigasi bumn dan bumd
direktur investigasi hambatan kelancaran pembangunan
pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan;
pusat penelitian dan pengembangan pengawasan;
pusat informasi pengawasan;
pusat pembinaan jabatan fungsional auditor
di samping itu bpkp juga memiliki kantor perwakilan yang tersebar di 33 provinsi di seluruh indonesia yaitu :
1. perwakilan bpkp prov. aceh
perwakilan bpkp prov. jawa timur
perwakilan bpkp prov. sumatera utara
perwakilan bpkp prov. kalimantan barat
perwakilan bpkp prov. sumatera barat
perwakilan bpkp prov. kalimantan timur
perwakilan bpkp prov. riau
perwakilan bpkp prov. kalimantan selatan
perwakilan bpkp prov. jambi
perwakilan bpkp prov. bali
perwakilan bpkp prov. sumatera selatan
perwakilan bpkp prov. nusa tenggara timur
7. perwakilan bpkp prov. bengkulu
perwakilan bpkp prov. sulawesi selatan
perwakilan bpkp prov. lampung
perwakilan bpkp prov. sulawesi tengah
perwakilan bpkp prov. dki jakarta
perwakilan bpkp prov. sulawesi utara
perwakilan bpkp prov. banten
perwakilan bpkp prov. sulawesi tenggara
11. perwakilan bpkp prov. jawa barat
perwakilan bpkp prov. maluku
perwakilan bpkp prov. jawa tengah
perwakilan bpkp prov. papua
perwakilan bpkp prov. di yogyakarta
perwakilan bpkp prov. kepulauan riau
perwakilan bpkp prov. kepulauan bangka belitung
perwakilan bpkp prov. kalimantan tengah
perwakilan bpkp prov. nusa tenggara barat
perwakilan bpkp prov. gorontalo
perwakilan bpkp prov. sulawesi barat
perwakilan bpkp prov. maluku utara
perwakilan bpkp prov. papua barat
tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilakukan
bpkp melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dalam melaksanakan tugas, bpkp menyelenggarakan fungsi :
pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas bpkp;
pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, bpkp mempunyai kewenangan :
penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
penetapan sistem informasi di bidangnya;
pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya; meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan; pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain; meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan bpkp sendiri maupun hasil pengawasan badan pemeriksa keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.
kegiatan yang dilakukan oleh bpkp antara lain :
pembinaan sistem pengendalian internal pemerintah pada instansi pemerintah baik kementerian/lpnk maupun pemerintah daerah serta lembaga lainnya
audit atas berbagai kegiatan unit kerja di lingkungan departemen/lpnd maupun pemerintah daerah
fraud control plan
optimalisasi penerimaan negara
asistensi penerapan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah
asistensi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
asistensi penerapan good corporate governance
risk management based audit
audit investigatif atas kasus berindikasi korupsi
pembinaan jabatan fungsional auditor dari inspektorat daerah maupun inspektorat jenderal
review laporan keuangan pemerintah pusat
daftar badan dan komisi di indonesia