dewan perwakilan rakyat daerah kota parepare atau disingkat dprd kota parepare adalah lembaga legislatif tingkat kota yang berada di wilayah parepare.
anggota dprd kota parepare dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun bersamaan dengan pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah seluruh indonesia
alat kelengkapan dewan
alat kelengkapan dprd terdiri atas: pimpinan, badan kehormatan, komisi, fraksi, badan anggaran, badan anggaran, badan legislasi daerah, badan kehormatan, badan legislasi daerah dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh sidang.
dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan dprd tentang tata tertib.
badan kehormatan dibentuk oleh dprd kota parepare dan merupakan alat kelengkapan dpr yang memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib dprd dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dprd.
badan anggaran dibentuk oleh dprd dan merupakan alat kelengkapan dprd yang bersifat tetap.
dprd menetapkan susunan dan keanggotaan badan anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan dprd dan pada permulaan tahun sidang.
badan ini memberikan saran dan pendapat kepada wali kota parepare dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd
badan legislasi daerah
badan legislasi daerah dibentuk oleh dprd dan merupakan alat kelengkapan dprd yang bersifat tetap.
dprd menetapkan susunan dan keanggotaan badan legislasi pada permulaan masa keanggotaan dprd dan permulaan tahun sidang.
jumlah anggota badan legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan dprd dan pada permulaan tahun sidang.
fraksi berfungsi sebagai wadah berhimpun anggota dprd. fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi dprd. fraksi mempunyai sekretariat.
sekretariat jenderal dprd menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
komisi merupakan alat kelengkapan dprd yang bersifat tetap dan dibentuk oleh dprd pada awal masa jabatan keanggotaan dprd. setiap anggota dprd, kecuali pimpinan dprd wajib menjadi anggota salah satu komisi.
anggota dprd kota parepare
dprd kota parepare periode 1999-2004
1 muhammad amin dollah(h.)(ba)25px partai golkar
2 zain katoe (drs. h.)25px partai golkar
3 sjamsu alam (h.)25px partai golkar
4 minhajuddin ahmad (h.)(s. ag)25px partai golkar
5 andi degong25px pdi perjuangan
6 andi potji 25px pdi perjuangan
sumber : www.dprd-pareparekota.go.id
dprd kota parepare periode 2004-2009
1 muhadir haddade (h.)(s. h) 25px partai golkarketua dprd
2 sjamsu alam (h.)25px partai golkar
3 andi abdul rahman saleh (s.sos)25px pks
4 mahmuddin makmur
5 achmad ridha ali
6 minhajuddin ahmad (h.)(s. ag)25px partai golkar
7 abdul hakim lasina (drs h)
8 muhammad haidir (drs)
9 sudirman tansi (h)25px pbb
10 zaenab syamsuddin (hj.) 25pxppp
11 arifin wahid (s.t)
12 muhammad iqbal abdul latif (se) 25px pks
13 tajuddin salim (drs)
14 andi lilling (sh)
15 isvan purwanegara amin (se)
16 tahang adam
17 chaeriyah djamaluddin (hj.)
18 fatma andi hollang (sh)
19 muhammad siradz andi sapada (drs. h.)(m.s)25px pdk
20 kaharuddin kadir25px partai golkar
sumber : www.dprd-pareparekota.go.id
dprd kota parepare periode 2009-2014
1 muhadir haddade (h.)(s. h)25px partai golkarketua dprd
2 andi darmawangsa (drs.)25px pdi perjuanganwakil ketua dprd
3 sapri tajuddin (s.sos)25px partai golkarketua komisi i
4 sudirman tansi (h.) (s.e)25px pbbwakil ketua komisi i
5 baktiar taebe25px partai golkarsekretaris komisi i
6 muhammad siradz andi sapada (drs. h.)(m.s)25px pdk anggota komisi i
7 andi nurhanjayani25px partai demokrat anggota komisi i
8 fersi asnita agang sattung (hj.)25px pprn anggota komisi i
9 zaenab syamsuddin (hj.)(s.h)25pxpppketua komisi ii
10 kurtafati (s.sos) 25px panwakil ketua komisi ii
11 suleman (h.)(s. ag)25px partai golkarsekretaris komisi ii
12 minhajuddin ahmad (h.)(s. ag)25px partai golkaranggota komisi ii
13 andi dala uleng taha (hj.)25px ppi anggota komisi ii
14 satriya 25px pdi perjuangananggota komisi ii
15 andi abdul rahman saleh (s.sos)25px pksanggota komisi ii
16 muhammad iqbal calik s.e25px pksketua komisi iii
17 harman achmad25px pdkwakil ketua komisi iii
18 ridwan rombe 25px partai hanurasekretaris komisi iii
19 muhammad yusuf nonci (h.)25px pprnanggota komisi iii
20 andi amir machmud (ir. h.)25px pkpi anggota komisi iii
21 yangsmid rahman (h.) (s.e)25px partai demokratanggota komisi iii
22 kaharuddin kadir25px partai golkaranggota komisi iii
23 andi arwin25px pan anggota komisi iii
24 fadly agus mante 25px ppi anggota komisi iii
25 syaefuddin la intang25px pks
sumber : www.dprd-pareparekota.go.id
dprd kota parepare periode 2014-2019
1 minhajuddin ahmad (h.)(s. ag)25px partai golkarpimpinan sementara
2 muhammad rahmat sjamsu alam (h.)25px partai demokrat wakil pimpinan sementara
3 kaharuddin kadir (ir. h.) (m.si)25px partai golkarpokja i
4 ridwan rombe 25px partai hanurapokja i
5 yangsmid rahman (h.)(s.e)25px partai demokratpokja i
6 andi firdaus djollong (s.e)25px panpokja i
7 s. parman agoes mante25px pkspokja i
8 satriya 25px pdi perjuanganpokja i
9 andi taufan armas25 px partai gerindrapokja i
10 andi muhammad fudail (s.e)25px pkbpokja i
11 sudirman tansi (h.) (s.e)25px pbbpokja ii
12 andi nurhanjayani 25px partai demokratpokja ii
13 kurtafati (s.sos) 25px panpokja ii
14 amiruddin said25px partai nasdempokja ii
15 apriyani djamaluddin (hj.)25px pdi perjuanganpokja ii
16 john pannanangan 25px partai golkarpokja ii
17 abdul salam latief25px ppppokja ii
18 muhammad iqbal25pxpkspokja ii
19 andi darmawangsa (drs.)25px pdi perjuanganpokja ii
20 suleman (h.)(s. ag)25px partai golkarpokja ii
21 heri ahmadi (s.e)25px partai nasdempokja ii
22 muliadi (h.)(s. sos)25px partai demoktatpokja ii
23 tasming hamid (h.)(s. e)25px partai golkarpokja ii
24 muhammad yusuf nonci (h.)25px partai hanurapokja iii
25 musdalifah pawe (h.)(s. h)25px panpokja iii
sumber : www.dprd-pareparekota.go.id
ketua dprd kota parepare
1 moh. amin la engke 17 februari 1960 19 november 1965
19 november 1965 19 november 1969
2 abdul rasyid rauf, ba 19 november 1969 28 oktober 1971
3 andi muhammad akrab 28 oktober 1971 1 september 1977
1 september 1977 1 september 1982
4 h. andi syamsuddin ahmad 1 september 1982 1 september 1987
5 h. abdul halid halim, ba 1 september 1987 1 september 1992
6 drs. j. m. soerono 1 september 1992 1 september 1997
7 h. abd. chalik latif 1 september 1997 1 september 1999
8 h. muh. amin dollah, ba 1 september 1999 1 september 2004
9 muhadir haddade 1 september 2004 1 september 2009
1 september 2009 1 september 2014
10 kaharuddin kadir1 september 2014petahana
mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat
masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui sms, kotak saran, melalui surat, lisan atau langsung, demonstrasi, reses dan hearing.
aspirasi atau pengaduan masyarakat terhimpun dan terproses pada sekretariat dprd baik itu agenda surat maupun administrasi.
aspirasi atau pengaduan masyarakat diteliti dan dicermati tujuannya oleh pimpinan dprd dan selanjutnya pimpinan mendisposisikan surat tersebut pada komisi-komisi yang berkenan dengan tujuan dan maksud tersebut.
komisi menjadwalkan apakah ditindaklanjuti, dikoordinasikan, dikonsultasikan atau musyawarah dan atau diparipurnakan.
hal-hal yang dihasilkan di komisi itulah yang menjadi kesimpulan yang ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif (pemda).
dari hasil pelaksanaan di lapangan oleh pihak eksekutif sebaiknya dimonitoring, dievaluasi, dan dikontrol oleh pihak legislatif.
mekanisme penetapan peraturan daerah
penyampaian ranperda dari eksekutif ke legislatif melalui sekretariat dprd disertai dengan surat pengantar.
dprd menjadwal atau mengagendakan jadwal pelaksanaan pembahasan ranperda yang diserahkan oleh eksekutif.
pelaksanaan rapat paripurna dewan penyerahan sekaligus melakukan kunjungan kerja ke instansi terkait.
pelaksanaan rapat paripurna terkait : - penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi - jawaban walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi
pelaksanaan rapat komisi-komisi dan rapat gabungan komisi dan panitia khusus pembahasan ranperda bersama legislatif dengan eksekutif.
pelaksanaan rapat paripurna penetapan ranperda menjadi perda dengan tahapan : - penyampaian laporan hasil pembicaraan tahap ketiga atau rapat gabungan komisi.
- penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi.
pengambilan keputusan persetujuan.
sambutan walikota dan pengambilan persetujuan.
dewan perwakilan rakyat daerah
dewan perwakilan rakyat republik indonesia
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi selatan
situs resmi dprd kota parepare
situs resmi pemerintah kota parepare