anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2013 adalah rencana keuangan pemerintahan negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat untuk tahun 2013 undang - undang nomor 19 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2013.
apbn tahun 2013 disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah tahun 2013, serta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2013.
berdasarkan keinginan mencapai visi rpjmn 20102014, yaitu terwujudnya indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan, dan dengan melihat capaian hasil kinerja dan perkiraan hasil kinerja tahun 2012, potensi yang dimiliki, serta memperhitungkan tantangan dan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi, tema rkp tahun 2013 ditetapkan sebagai berikut: memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.
untuk mendukung pencapaian tema tersebut, dalam rkp 2013 ditetapkan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yang terdiri atas:
reformasi birokrasi dan tata kelola;
iklim investasi dan iklim usaha;
lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik;
kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi;
bidang politik, hukum, dan keamanan lainnya;
bidang perekonomian lainnya;
bidang kesejahteraan rakyat lainnya.
penyusunan dan penetapan program dan kegiatan prioritas tahun 2013 tersebut mempertimbangkan berbagai hal, yaitu:
keterkaitan antarwilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia;
kinerja pembangunan dan isu strategis di setiap wilayah;
tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah sesuai dengan tujuan dan sasaran rpjpn 20052025 dan rpjmn 20102014;
rencana tata ruang wilayah pulau dan pola pemanfaatan ruang yang optimal;
pelaksanaan program percepatan pengurangan kemiskinan, yaitu:
program bantuan sosial berbasis keluarga (klaster 1),
program pemberdayaan masyarakat (klaster 2),
program pemberdayaan usaha kecil dan mikro (klaster 3),
program pro rakyat (klaster 4).
dengan mengacu dan berpedoman pada tema rkp 2013 dan kapasitas sumber daya yang dimiliki, fokus dari kegiatan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dalam rkp tersebut ditekankan pada penanganan beberapa isu strategis yang meliputi 4 (empat) hal pokok, yaitu:
peningkatan daya saing;
peningkatan daya tahan ekonomi;
peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat; serta
pemantapan stabilitas sosial politik.
seluruh isu strategis tersebut selanjutnya dicerminkan di dalam arah kebijakan fiskal dan postur apbn 2013 nota keuangan rapbn 2014.
asumsi dasar ekonomi makro
apbn-p penjelasan undang - undang nomor 15 tahun 2013 tentang perubahan atas undang - undang nomor 19 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2013
pertumbuhan ekonomi 6,8 % 6,3%
inflasi 4,9 % 7,2%
suku bunga surat perbendaharaan negara (spn) 3 bulan 5,0% 5,0%
nilai tukar rupiah rp9.300,00/us$ rp 9.600,00/us$
harga minyak mentah indonesia us$100/barel us$108/barel
lifting minyak 900.000 barel/hari 840.000 barel/hari
lifting gas 1.360 ribu barel setara minyak per hari 1.240 ribu barel setara minyak per hari
berikut ringkasan anggaran apbn tahun 2013 :
pendapatan negara rp1.529,7 triliun rp1.502,0 triliun
- penerimaan perpajakan rp1.280,4 triliunrp1.148,4 triliun
- penerimaan negara bukan pajak rp385,4 triliunrp349,2 triliun
- penerimaan hibah rp1,4 triliunrp4,5 triliun
belanja negara rp1.683,0 triliun rp1.726.2 triliun
- belanja pemerintah pusat rp1.249,9 triliun rp1.196,8 triliun
- transfer ke daerah rp592,6 triliunrp529,3 triliun
defisit rp153,3 triliun rp224,2 triliun
pembiayaan netto rp153,3 triliun rp224,2 triliun
belanja pemerintah pusat menurut fungsi
berikut belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam apbn tahun 2013 :
apbn-p nota keuangan apbn 2014
pelayanan umum rp733,8 triliunrp720,1 triliun
pertahanan rp77,7 triliun rp81,8 triliun
ketertiban dan keamanan rp34,0 triliun rp36,5 triliun
ekonomi rp114,9 triliunrp122,9 triliun
lingkungan hiduprp12,2 triliun rp12,4 triliun
perumahan dan fasilitas umumrp27,2 triliun rp30,7 triliun
kesehatan rp16,7 triliun rp17,5 triliun
pariwisata dan ekonomi kreatifrp2,5 triliun rp2,5 triliun
agamarp4,0 triliun rp4,1 triliun
pendidikan dan kebudayaanrp108,7 triliunrp118,5 triliun
perlindungan sosialrp7,4 triliun rp7,4 triliun
kategori:anggaran pendapatan dan belanja negara