direktorat jenderal perimbangan keuangan (disingkat djpk) adalah sebuah eselon i di bawah kementerian keuangan republik indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan.
dalam melaksanakan tugasnya, direktorat jenderal perimbangan keuangan menyelenggarakan fungsi:
perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan
pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perimbangan keuangan
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan
pelaksanaan administrasi direktorat jenderal perimbangan keuangan
dibentuk sesuai amanat pasal 18a uud 1945, pasal 2d, 2e dan 2f undang undang nomor 1 tahun 2004, dan pasal 2 undang undang nomor 33 tahun 2004, yang menyatakan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan hal yang penting dan strategis dalam rangka pengelolaan keuangan negara.
hal tersebut mengingat peta pengelolaan keuangan mengikuti kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah dimana jumlah dana yang disalurkan ke daerah melalui pos belanja untuk daerah dalam apbn cenderung meningkat setiap tahunnya.
sampai dengan saat ini, tidak ada unit kerja di lingkungan pemerintah pusat yang ditugaskan menangani secara khusus pengelolaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terpadu.
direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk)
departemen keuangan merupakan pengabungan dari beberapa unit eselon ii dari direktorat jenderal anggaran dan perimbangan keuangan (djapk) dan badan pengkajian ekonomi keuangan dan kerjasama internasional (bappeki) sebagaimana tertuang dalam peraturan presiden no. 66 tahun 2006 tentang unit organisasi dan tugas eselon i kementerian negara republik indonesia.
dengan terbentuknya unit baru tersebut diharapkan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat lebih focus dan terarah sejalan dengan skenario (road map) yang telah dicanangkan.
menurut pmk nomor 184/pmk.01/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian keuangan, struktur organisasi di djpk adalah sebagai berikut:
sekretariat direktorat jenderal
bagian perencanaan dan organisasi
subbagian tata laksana
subbagian pengembangan pegawai
subbagian mutasi kepegawaian
subbagian umum kepegawaian
subbagian penyusunan anggaran
subbagian akuntansi dan pelaporan
subbagian tata usaha
subbagian rumah tangga
direktorat dana perimbangan
subdit dana bagi hasil pajak
seksi dana bagi hasil pajak i
seksi dana bagi hasil pajak ii
seksi dana bagi hasil pajak iii
subbagian tata usaha
subdit dana bagi hasil sumber daya alam
seksi dana bagi hasil sumber daya alam i
seksi dana bagi hasil sumber daya alam ii
seksi dana bagi hasil sumber daya alam iii
seksi dana bagi hasil sumber daya alam iv
subdit dana alokasi umum
seksi dana alokasi umum i
seksi dana alokasi umum ii
seksi dana alokasi umum iii
seksi dana alokasi umum iv
subdit dana alokasi khusus
seksi dana alokasi khusus i
seksi dana alokasi khusus ii
seksi dana alokasi khusus iii
seksi dana alokasi khusus iv
subdit pelaksanaan transfer i
seksi pelaksanaan transfer ia
seksi pelaksanaan transfer ib
seksi pelaksanaan transfer ic
subdit pelaksanaan transfer ii
seksi pelaksanaan transfer iia
seksi pelaksanaan transfer iib
seksi pelaksanaan transfer iic
direktorat pajak daerah dan retribusi daerah
subdit pajak daerah dan retribusi daerah i
seksi pajak daerah dan retribusi daerah ia
seksi pajak daerah dan retribusi daerah ib
seksi pajak daerah dan retribusi daerah ic
seksi pajak daerah dan retribusi daerah id
subdit pajak daerah dan retribusi daerah ii
seksi pajak daerah dan retribusi daerah iia
seksi pajak daerah dan retribusi daerah iib
seksi pajak daerah dan retribusi daerah iic
seksi pajak daerah dan retribusi daerah iid
subdit pajak daerah dan retribusi daerah iii
seksi pajak daerah dan retribusi daerah iiia
seksi pajak daerah dan retribusi daerah iiib
seksi pajak daerah dan retribusi daerah iiic
seksi pajak daerah dan retribusi daerah iiid
subdit pajak daerah dan retribusi daerah iv
seksi pajak daerah dan retribusi daerah iva
seksi pajak daerah dan retribusi daerah ivb
seksi pajak daerah dan retribusi daerah ivc
seksi pajak daerah dan retribusi daerah ivd
subdit sinkronisasi dan dukungan teknis pdrd
seksi sinkronisasi pajak daerah
seksi sinkronisasi retribusi daerah
seksi data dan pelaporan pdrd
subbagian tata usaha
direktorat pembiayaan dan kapasitas daerah
subdit pinjaman daerah
seksi pinjaman daerah i
seksi pinjaman daerah ii
seksi pinjaman daerah iii
seksi pinjaman daerah iv
subbagian tata usaha
subdit hibah daerah
seksi hibah daerah i
seksi hibah daerah ii
seksi hibah daerah iii
seksi hibah daerah iv
subdit pembiayaan penataan daerah
seksi pembiayaan penataan daerah i
seksi pembiayaan penataan daerah ii
seksi pembiayaan penataan daerah iii
seksi pembiayaan penataan daerah iv
subdit investasi dan kapasitas keuangan daerah
seksi investasi daerah i
seksi investasi daerah ii
seksi kapasitas keuangan daerah i
seksi kapasitas keuangan daerah ii
subdit penatausahaan pembiayaan daerah
seksi penatausahaan pembiayaan daerah i
seksi penatausahaan pembiayaan daerah ii
seksi penatausahaan pembiayaan daerah iii
seksi penatausahaan pembiayaan daerah iv
direktorat evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah
subdit evauasi dana desentralisasi dan perekonoman daerah
seksi evaluasi pendapatan daerah
seksi evaluasi belanja daerah
seksi evaluasi pembiayaan daerah dan defisit anggaran daerah
seksi evaluasi perekonomian daerah
subbagian tata usaha
subdit evaluasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
seksi evaluasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan i
seksi evaluasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ii
seksi evaluasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan iii
seksi evaluasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan iv
subdit akuntansi dan pelaporan transfer ke daerah
seksi akuntansi dan pelaporan keuangan i
seksi akuntansi dan pelaporan keuangan ii
seksi akuntansi dan pelaporan keuangan iii
seksi konsolidasi pelaporan keuangan
subdit data keuangan daerah
seksi data keuangan daerah i
seksi data keuangan daerah ii
seksi data keuangan daerah iii
seksi data keuangan daerah iv
subdit informasi dan dukungan teknis
seksi pengembangan aplikasi dan program
seksi pengelolaan basis data
seksi dukungan teknis
seksi pelaporan dan layanan informasi
kelompok jabatan fungsional
referensi dan pranala luar
kategori:kementerian keuangan indonesia
stasiun ini diberi nama sesuai dengan nama sebuah makam, makam pre lachaise, yang dilayaninya, kemudian nama tersebut diambil dari father franois d'aix de la chaise, keturunan louis xiv dari perancis.
daftar stasiun paris mtro
kategori:stasiun mtro di paris 20e