alih lempar jumrah
alih lempar jumrah
perusahaan umum badan urusan logistik atau disingkat perum bulog adalah sebuah lembaga pangan di indonesia yang mengurusi tata niaga beras.
bulog dibentuk pada tanggal 10 mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet nomor 114/kep/1967.
sejak tahun 2003, status bulog menjadi bumn.
secara formal pemerintah indonesia mulai ikut menangani pangan pada zaman penjajahan belanda, ketika didirikannya voedings middelen fonds (vmf) yang bertugas membeli, menjual, dan menyediakan bahan makanan.
dalam masa penjajahan jepang, vmf dibekukan dan muncul lembaga baru bernama nanyo kohatsu kaisha atau nany khatsu k.k.dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah.
bama yang berada di bawah kementrian pertanian masuk kedalam kementrian perekonomian dan diubah menjadi yayasan urusan bahan makanan (yubm).
sedangkan pelaksanaan pembelian padi dilakukan oleh yayasan badan pembelian padi (ybpp) yang dibentuk di daerah-daerah dan diketuai oleh gubernur.
berdasarkan peraturan presiden no.3 tahun 1964, dibentuklah dewan bahan makanan (dbm).
sejalan dengan itu dibentuklah badan pelaksana urusan pangan (bpup) peleburan dari yubm dan ybpp-ybpp.
yayasan bpup ini bertujuan antara lain:
mengurus bahan pangan
mengurus pengangkutan dan pengolahannya
menyimpan dan menyalurkannya menurut ketentuan dari dewan bahan makanan (dbm).
dengan terbentuknya bpup, maka penanganan bahan pangan kembali berada dalam satu tangan.
memasuki era orde baru setelah ditumpasnya pemberontakan g30s, penanganan pengendalian operasional bahan pokok kebutuhan hidup dilaksanakan oleh komando logistik nasional (kolognas) yang dibentuk dengan keputusan presidium kabinet ampera nomor 87 tahun 1966.
namun peranannya tidak berjalan lama karena pada tanggal 10 mei 1967, lembaga tersebut dibubarkan dan dibentuk badan urusan logistik (bulog) berdasarkan keputusan presidium kabinet nomor 114/kep/1967.
kehadiran bulog sebagai lembaga stabilisasi harga pangan memiliki arti khusus dalam menunjang keberhasilan orde baru sampai tercapainya swasembada beras tahun 1984.
menjelang repelita i (1 april 1969), struktur organisasi bulog diubah dengan keppres ri no.11/1969 tanggal 22 januari 1969, sesuai dengan misi barunya yang berubah dari penunjang peningkatan produksi pangan menjadi buffer stock holder dan distribusi untuk golongan anggaran.
kemudian dengan keppres no.39/1978 tanggal 5 nopember 1978 bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah.
dalam kabinet pembangunan vi bulog sempat disatukan dengan lembaga baru yaitu menteri negara urusan pangan.
organisasinyapun disesuaikan dengan keluarnya keppres ri no.103/1993.
namun tidak terlalu lama, karena dengan keppres no.61/m tahun 1995, kantor menteri negara urusan pangan dipisahkan dengan bulog dan wakabulog pada saat itu diangkat menjadi kabulog.
pemisahan menteri negara urusan pangan dan bulog mengharuskan bulog menyesuaikan organisasinya dengan keppres no.50 tahun 1995 tanggal 12 juli 1995.
status pegawainyapun terhitung mulai tanggal 1 april 1995 berubah menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan keppres no.51 tahun 1995 tanggal 12 juli 1995.
memasuki era reformasi, beberapa lembaga pemerintah mengalami revitalisasi serta reformasi termasuk bulog.
melalui keppres ri no.45 tahun 1997 tugas pokok bulog hanya dibatasi untuk komoditi beras dan gula pasir.
tugas ini lebih diciutkan lagi dengan keppres ri no.19 tahun 1998 dimana peran bulog hanya mengelola komoditi beras saja.
mengawali milenium iii, sesuai keppres no.29 tahun 2000 tanggal 26 februari 2000, bulog diharapkan lebih mandiri dalam usahanya.
bulog baru dengan fungsi utama manajemen logistik ini diharapkan lebih berhasil dalam mengelola persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik.
setelah sempat diberlakukan keppres ri no.106 tahun 2000 dan keppres ri no.178/2000, bulog saat ini beroperasi berdasarkan keppres no.103/2001 tanggal 13 september 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lpnd sebagaimana telah diubah dengan keppres ri no.3/2002 tanggal 7 januari 2002 serta keppres ri no.110/2001 tanggal 10 oktober 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon i lpnd sebagaimana telah diubah dengan keppres ri no.5 /2002 tanggal 7 januari 2002.
kemudian pada rakortas kabinet tanggal 13 januari 2003, presiden memutuskan menyetujui penetapan rpp menjadi pp dan ditetapkanlah pp no. 7
tahun 2003 tentang pendirian perum bulog tanggal 20 januari 2003 (lembaran negara nomor 8 tahun 2003) pp no 7 tahun 2003.
sesuai dengan keppres no. 103 tahun 2001 tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi lpnd, pasal 40: bulog mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, bulog menyelenggarakan fungsi:
pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras;
koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas bulog;
fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga
dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, bulog mempunyai kewenangan:
penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras.
perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan dan distribusi beras.
berikut ini daftar orang yang pernah menjabat kepala bulog:
letjen (purn.) tni bustanil arifin
prof. dr. ibrahim hassan, mba.
dr. beddu amang, m.sc.
26 agustus 1998
prof. ir. rahardi ramelan
27 agustus 1998
drs. jusuf kalla
dr. rizal ramli, s.t.
19 februari 2001
widjanarko puspoyo, m.a.
19 februari 2001
21 maret 2007
diberhentikan setelah ditahan kejaksaan agung karena terlibat kasus impor sapi fiktif
21 maret 2007
22 november 2009
ir. sutarto alimoeso, mm.
23 november 2009
31 desember 2014
lenny sugihat artikel:"menteri bumn tunjuk lenny sugihat pimpin bulog" di antaranews.com artikel:"pemerintah tunjuk lenny sugihat jadi dirut bulog" di gatra.com
31 desember 2014
daftar badan dan komisi di indonesia