dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bulungan (disingkat dprd kabupaten bulungan ) adalah sebuah lembaga legislatif unikameral yang berada di kabupaten bulungan, kalimantan utara, indonesia.
dewan ini terdiri dari 50 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali.
pemilihan dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah serta dewan perwakilan rakyat daerah seluruh indonesia.
pemilihan umum terakhir dilaksanakan pada 9 april 2014.
tujuan dprd kabupaten bulungan
terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa.
terwujudnya pelaksanaan pembangunan tang tepat sasaran, adil dan merata.
terlaksananya kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap aspirasi rakyat
terbentuknya produk peraturan daerah yang efektif dan efisien.
tersusunnya anggaran yang mengacu kepada prinsip-prinsip penganggaran, pendapatan dan pembiayaan.
terlaksananya peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
fungsi anggaran diwujudkan dalam penyusunan dan menetapkan apbd bersama pemerintah daerah.
fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan undang-undang, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama kepala daerah.
tugas pokok :
membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah.
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internal daerah.
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur.
memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
memberi npendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internal di daerah.
meminta laporan keterangan pertanggunjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
pimpinan dprd kabupaten bulungan
pimpinan dprd kabupaten jember terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.
memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan ;
menjadi juru bicara dprd ;
melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan dprd ;
h. hafidh hassan
di dprd kabupaten bulungan periode 2014-2019 terdiri dari 6 (enam) fraksi,yaitu :
hj aluh berliana
albertus sm baya
h. hafids hassan
fraksi gerakan pembaruan
komisi merupakan alat kelengkapan dprd yang bersifat tetap dan dibentuk oleh dprd pada awal masa jabatan keanggotaan dprd.
dprd kabupaten bulungan periode 2014-2019 terdiri atas 3 (tiga) komisi, yaitu :
ketua : masnur anwar
wakil ketua : h.hamka m
sekretaris : riyanto
bidang pemerintahan dan hukum, meliputi :
ketua : h..amsal anwar
wakil ketua : slamet haryanto
sekretaris : elia dj
bidang keuangan dan kesejahteraan rakyat, meliputi :
wakil ketua : markus juk
sekretaris : nicodimus u
bidang ekonomi dan pembangunan, meliputi :
pertanian dan tanaman pangan
perikanan dan kelautan
koperasi dan ukm
pariwisata dan seni
alat kelengkapan dewan
dprd kabupaten bulungan terdiri atas 4 (empat) alat kelengkapan dewan yaitu badan anggaran (banggar), badan kehormatan (bk), badan musyawarah (banmus), dan badan legislasi (banleg).
berdasarkan peraturan bupati bulungan
nomor 06 tahun 2013
rincian tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat
daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bulungan
(1) sekretariat dprd mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dprd, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
(2) sekretariat dprd dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, menyelenggarakan fungsi :
a.1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dprd;
b.2. penyelenggaraan administrasi keuangan dprd;
c. 3. fasilitasi,pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan dprd;
d. 4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd.
susunan organisasi sekretariat dprd, terdiri dari :
bagian humas dan protokol, membawahi:
sub bagian dokumentasi, pengolahandan pengkajian data ; dan
sub bagianhumas, protokol dan pelayanan informasi.
bagian persidangan dan hukum, membawahi:
sub bagian persidangan dan risalah; dan
sub bagian hukum dan perundang-undangan.
bagian umum, membawahi:
sub bagian penatausahaan; dan
sub bagian perlengkapan dan rumah tangga.
bagian keuangan, membawahi :
sub bagian penganggaran dan penyusunan program; dan
sub bagian perbendaharaan.
kelompok jabatan fungsional.
situs resmi dprd kabupaten bulungan
situs resmi pemerintah kabupaten bulungan