alih badan intelijen negara
alih badan intelijen negara
badan kepegawaian negara, disingkat bkn, adalah lembaga pemerintah non kementerian indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara.
pada saat penjajahan, sebagian pegawai negeri berada di bawah pemerintah republik indonesia dan sebagian lagi berada di bawah pemerintah hindia belanda.
keadaan seperti itu menyebabkan pembinaannyapun dilakukan oleh dua lembaga, yaitu : kantor urusan pegawai negeri yang dibentuk dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1948 tanggal 30 mei 1948, berkedudukan di ibu kota pemerintahan di yogyakarta dan dipimpin oleh seorang kepala yaitu raden pandji soeroso.
pada tahun yang sama pemerintah juga menetapkan pembentukan perwakilan kup untuk wilayah indonesia bagian timur yang berkedudukan di makasar.
dalam perkembangan selanjutnya, kantor urusan pegawai (kup) inilah yang menjadi cikal bakal bakn, sehingga tanggal 30 mei 1948 ditetapkan sebagai tanggal lahirnya bakn.
dienst voor algemene personele (dapz) yang lebih dikenal dengan duup (djawatan umum urusan pegawai) yang dibentuk dengan keputusan gubernur jenderar hindia belanda nomor 13 tanggal 9 juni 1948, dikepalai oleh mr. j.w. van hoogstraken dan berkedudukan di jakarta.
tugas pokok kup adalah mengurus segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji pegawai negeri serta mengawasi supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat.
kup dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul perdana menteri dan langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada perdana menteri
kebijakan pemerintah yang dipandang cukup penting pada masa itu adalah dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1948 tentang peraturan gaji pegawai yang dikenal dengaqn nama pgp-48.
dalam peraturan pemerintah ini, gaji permulaan golongan terendah adalah rp. 45,- sebulan.
gaji pokok seorang pegawai dengan isteri dan seorang anak tidak akan kurang dari rp. 65,- sebulan.
asas-asas peraturan penghargaan pengalaman bekerja mulai berlaku pada pgp-48 ini.
ijazah sekolah tidak mempunyai arti penting tetapi hanya sebagai ukuran derajat atau kepandaian.
untuk menentukan kedudukan pegawai selanjutnya salah satu syarat adalah kecakapannya.
sistem penggajian yang dianut dalam pgp-48 adalah sistem horizontal dan masa kerja yang berhubungan dengan gaji lama dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya dalam pangkat baru.
peraturan gaji pegawai kemudian diatur kembali dengan pgpn-1955 yang berlaku mulai tahun 1955.
dalam pgpn-1955 dikenal sembilan golongan dan 31 ruang gaji.
selain gaji pokok, untuk kesejahteraan pegawai juga diberikan tunjangan-tunjangan yaitu tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan kemahalan setempat, kemahalan umum, kemahalan daerah, tunjangan tangung jawab keuangan, perwakilan, ujian dinas, tunjangan jabatan dan uang pengganti, serta tunjangan bahaya.
sejak pembubaran ris dan pembentukan negara kesatuan republik indonesia tanggal 15 agustus 1950, pemerintah memandang perlu untuk memusatkan urusan kepegawaian yang sebelumnya diselenggarakan oleh kup di yogyakarta dan duup di jakarta.
untuk maksud tersebut ditetapkanlah peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1950 tanggal 15 desember 1950.
dengan peraturan pemerintah tersebut, kup di yogyakarta dan duup di jakarta digabungkan menjadi satu.
meskipun kup berkedudukan di jakarta, dalam pelaksanaan tugasnya masih ada unit kerja yang berkedudukan di daerah, yaitu bagian tata usaha kepegawaian (biro tuk) di yogyakarta dan bagian pensiun dan tunjangan (biro p&t) di bandung.
sesuai dengan perkembangan, di mana peran aparatur pemerintah semakin dirasakan, pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi kup. pandangan ini sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1950 beserta peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dalam keputusan perdana menteri ri nomor 30/pm/1951 tanggal 7 april 1951.
untuk maksud tersebut, maka kup yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi badan administrasi kepegawaian negara (bakn) dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1972.
penetapan peraturan pemerintah ini adalah juga sebagai pelaksanaan dari undang-undang nomor 18 tahun 1961.
dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1972, maka kedudukan, fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian, semakin dikembangkan.
berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, bakn ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.
tugas dan fungsi
untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, bakn mempunyai tugas sebagai berikut :
merencanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan presiden;
merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata usaha pensiun;
menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga negara/lembaga-lembaga pemerintah non departemen.
susunan organisasi bkn, terdiri dari :
biro-biro merupakan unsur pelaksana yang terdiri dari :
biro kepegawaian umum;
biro kepangkatan dan penggajian;hhh
biro tata usaha kepegawaian;
biro pensiun dan tunjangan;
daftar kepala bkn
masa jabatan nama
05 mei 1948 sampai dengan 01 mei 1950 r.p.
01 mei 1950 sampai dengan 01 juli 1960 marsono
05 april 1961 sampai dengan 25 oktober 1965 memed tanumidjaja
25 oktober 1965 sampai dengan 16 maret 1972 soedirjo
16 maret 1972 sampai dengan 26 oktober 1987 a.e. manihuruk
26 desember 1987 sampai dengan 22 november 1994 waskito reksosudirdjo
22 november 1994 sampai dengan 05 maret 1999 soenarko, mm.
05 maret 1999 sampai dengan 27 april 2000 sofyan effendi
05 maret 1999 sampai dengan 27 april 2000 prijono tjipto herijanto
01 mei 2002 sampai dengan 29 november 2002 sunarti
29 november 2002 sampai dengan 01 desember 2004 hardijanto
09 agustus 2005 sampai dengan 17 juli 2007 prapto hadi
17 juli 2007 sampai dengan 24 mei 2011 edy topo ashari
24 mei 2012 sampai dengan 15 mei 2015 eko sutrisno
15 mei 2015 sampai dengan sekarang bima haria wibisana