di bawah ini adalah daftar kementerian dan susunan organisasi kementerian negara di republik indonesia.
kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam uud 1945
kementerian / lembaga
eselon kementerian yang melaksanakan urusan pemerintah secara tegas disebutkan dalam uud negara republik indonesia tahun 1945
kementerian dalam negeri struktur organisasi kementerian dalam negeri
peraturan presiden nomor 11 tahun 2015
direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum
direktorat jenderal bina administrasi kewilayahan
direktorat jenderal otonomi daerah
direktorat jenderal bina pembangunan daerah
direktorat jenderal bina pemerintahan desa
direktorat jenderal bina keuangan daerah
direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil
badan penelitian dan pengembangan
badan pengembangan sumber daya manusia
staf ahli bidang hukum dan kesatuan bangsa
staf ahli bidang pemerintahan
staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga
staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan
staf ahli bidang aparatur dan pelayanan publik
kementerian luar negeri struktur organisasi kementerian luar negeri
wakil menteri luar negeri
peraturan presiden nomor 56 tahun 2015
direktorat jenderal asia pasifik dan afrika
direktorat jenderal amerika dan eropa
direktorat jenderal kerja sama asean
direktorat jenderal kerja sama multilateral
direktorat jenderal hukum dan perjanjian internasional
direktorat jenderal informasi dan diplomasi publik
direktorat jenderal protokol dan konsuler
badan pengkajian dan pengembangan kebijakan
staf ahli bidang politik, hukum, dan keamanan
staf ahli bidang diplomasi ekonomi
staf ahli bidang sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat indonesia di luar negeri
staf ahli bidang hubungan antarlembaga
staf ahli bidang manajemen
peraturan presiden nomor 58 tahun 2015
direktorat jenderal strategi pertahanan
direktorat jenderal perencanaan pertahanan
direktorat jenderal potensi pertahanan
direktorat jenderal kekuatan pertahanan
badan sarana pertahanan
badan penelitian dan pengembangan
badan pendidikan dan pelatihan
badan instalasi strategis pertahanan
staf ahli bidang politik
staf ahli bidang ekonomi
staf ahli bidang sosial
staf ahli bidang keamanan
kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam uud 1945
jabatan pimpinan tinggi madyajabatan pimpinan tinggi madyajabatan pimpinan tinggi madyajabatan pimpinan tinggi madyajabatan pimpinan tinggi madyajabatan pimpinan tinggi madyajabatan pimpinan tinggi madyajabatan pimpinan tinggi madya
kementerian / lembaga
eselon kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
kementerian agama peraturan presiden nomor 83 tahun 2015 tentang kementerian agama
peraturan presiden nomor 83 tahun 2015
direktorat jenderal pendidikan islam
direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umrah
direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam
direktorat jenderal bimbingan masyarakat kristen
direktorat jenderal bimbingan masyarakat katolik
direktorat jenderal bimbingan masyarakat hindu
direktorat jenderal bimbingan masyarakat buddha
badan penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan
badan penyelanggara jaminan produk halal
staf ahli bidang hubungan kelembagaan keagamaan
staf ahli bidang manajemen komunikasi dan informasi
staf ahli bidang hukum dan hak asasi manusia
kementerian hukum dan hak asasi manusia struktur organisasi kementerian hukum dan ham
peraturan presiden nomor 44 tahun 2015
direktorat jenderal peraturan perundang-undangan
direktorat jenderal administrasi hukum umum
direktorat jenderal pemasyarakatan
direktorat jenderal imigrasi
direktorat jenderal hak kekayaan intelektual
direktorat jenderal hak asasi manusia
badan pembinaan hukum nasional
badan penelitian dan pengembangan hak asasi manusia
badan pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia
staf ahli bidang politik dan keamanan
staf ahli bidang ekonomi
staf ahli bidang sosial
staf ahli bidang hubungan antar lembaga
staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi
kementerian keuangan struktur organisasi kementerian keuangan
peraturan presiden nomor 28 tahun 2015
direktorat jenderal anggaran
direktorat jenderal pajak
direktorat jenderal bea dan cukai
direktorat jenderal perbendaharaan
direktorat jenderal kekayaan negara
direktorat jenderal perimbangan keuangan
direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko
badan kebijakan fiskal
badan pendidikan dan pelatihan keuangan
staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak
staf ahli bidang kepatuhan pajak
staf ahli bidang pengawasan pajak
staf ahli bidang kebijakan penerimaan negara
staf ahli bidang pengeluaran negara
staf ahli bidang makro ekonomi dan keuangan internasional
staf ahli bidang kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal
staf ahli bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi
kementerian pendidikan dan kebudayaan struktur organisasi kementerian pendidikan dan kebudayaan
peraturan presiden nomor 14 tahun 2015
direktorat jenderal guru dan tenaga kependidikan
direktorat jenderal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah
direktorat jenderal kebudayaan
badan pengembangan dan pembinaan bahasa
badan penelitian dan pengembangan
staf ahli bidang inovasi dan daya saing
staf ahli bidang hubungan pusat dan daerah
staf ahli bidang pembangunan karakter
staf ahli bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi struktur organisasi kementerian riset, teknologi
peraturan presiden nomor 13 tahun 2015
direktorat jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan
direktorat jenderal kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi
direktorat jenderal sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi
direktorat jenderal penguatan riset dan pengembangan
direktorat jenderal penguatan inovasi
staf ahli bidang akademik
staf ahli bidang infrastruktur
staf ahli bidang relevansi dan produktivitas
kementerian kesehatan struktur organisasi kementerian kesehatan
peraturan presiden nomor 35 tahun 2015
direktorat jenderal kesehatan masyarakat
direktorat jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit
direktorat jenderal pelayanan kesehatan
direktorat jenderal kefarmasian dan alat kesehatan
badan penelitian dan pengembangan kesehatan
badan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan
staf ahli bidang ekonomi kesehatan
staf ahli bidang teknologi kesehatan dan globalisasi
staf ahli bidang desentralisasi kesehatan
staf ahli bidang hukum kesehatan
peraturan presiden nomor 46 tahun 2015
direktorat jenderal perlindungan dan jaminan sosial
direktorat jenderal rehabilitasi sosial
direktorat jenderal pemberdayaan sosial
direktorat jenderal penanganan fakir miskin
badan pendidikan, penelitian, dan penyuluhan sosial
staf ahli bidang perubahan dan dinamika sosial
staf ahli bidang teknologi kesejahteraan sosial
staf ahli bidang aksesibilitas sosial
kementerian ketenagakerjaan struktur organisasi kementerian ketenagakerjaan
peraturan presiden nomor 18 tahun 2015
direktorat jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas
direktorat jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
direktorat jenderal pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja
badan perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan
staf ahli bidang ekonomi dan sumber daya manusia
staf ahli bidang kerjasama internasional
staf ahli bidang hubungan antar lembaga
staf ahli bidang kebijakan publik
kementerian perindustrian struktur organisasi kementerian perindustrian
peraturan presiden nomor 29 tahun 2015
direktorat jenderal industri agro
direktorat jenderal industri kimia, tekstil, dan aneka
direktorat jenderal industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika
direktorat jenderal industri kecil dan menengah
direktorat jenderal pengembangan perwilayahan industri
direktorat jenderal ketahanan dan pengembangan akses industri internasional
badan penelitian dan pengembangan industri
staf ahli bidang penguatan struktur industri
staf ahli bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri
staf ahli bidang sumber daya industri
kementerian perdagangan pejabat kementerian perdagangan
peraturan presiden nomor 48 tahun 2015
direktorat jenderal perdagangan dalam negeri
direktorat jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga
direktorat jenderal perdagangan luar negeri
direktorat jenderal perundingan perdagangan internasional
direktorat jenderal pengembangan ekspor nasional
badan pengawas perdagangan berjangka komoditi
badan pengkajian dan pengembangan perdagangan
staf ahli bidang pengamanan pasar
staf ahli bidang perdagangan jasa
staf ahli bidang hubungan internasional
staf ahli bidang iklim usaha dan hubungan antar lembaga
kementerian energi dan sumber daya mineral struktur organisasi kementerian energi dan sumber daya mineral
peraturan presiden nomor 68 tahun 2015
direktorat jenderal minyak dan gas bumi
direktorat jenderal ketenagalistrikan
direktorat jenderal mineral dan batubara
direktorat jenderal energi baru, terbarukan, dan konservasi energi
badan penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral
badan pengembangan sumber daya manusia energi dan sumber daya mineral
staf ahli bidang perencanaan strategis
staf ahli bidang investasi dan pengembangan infrastruktur
staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam
staf ahli bidang lingkungan hidup dan tata ruang
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat struktur organisasi kementerian pekerjaan umum struktur organisasi kementerian perumahan rakyat peraturan presiden nomor 165 tahun 2014 tentang penataan tugas dan fungsi kabinet kerja
peraturan presiden nomor 15 tahun 2015
direktorat jenderal sumber daya air
direktorat jenderal bina marga
direktorat jenderal cipta karya
direktorat jenderal penyediaan perumahan
direktorat jenderal bina konstruksi
direktorat jenderal pembiayaan perumahan
badan pengembangan infrastruktur wilayah
badan penelitian dan pengembangan
badan pengembangan sumber daya manusia
staf ahli bidang keterpaduan pembangunan
staf ahli bidang ekonomi dan investasi
staf ahli bidang sosial budaya dan peran masyarakat
staf ahli bidang hubungan antar lembaga
staf ahli bidang teknologi, industri, dan lingkungan
kementerian perhubungan struktur organisasi kementerian perhubungan
peraturan presiden nomor 40 tahun 2015
direktorat jenderal perhubungan darat
direktorat jenderal perhubungan laut
direktorat jenderal perhubungan udara
direktorat jenderal perkeretaapian
badan penelitian dan pengembangan perhubungan
badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan
staf ahli bidang teknologi, lingkungan, dan energi perhubungan
staf ahli bidang hukum dan reformasi birokrasi perhubungan
staf ahli bidang logistik, multimoda, dan keselamatan perhubungan
staf ahli bidang ekonomi kawasan dan kemitraan perhubungan
kementerian komunikasi dan informatika struktur organisasi kementerian komunikasi dan informatika
peraturan presiden nomor 54 tahun 2015
direktorat jenderal sumber daya dan perangkat pos dan informatika
direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika
direktorat jenderal aplikasi informatika
direktorat jenderal informasi dan komunikasi publik
badan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia
staf ahli bidang hukum
staf ahli bidang sosial, ekonomi, dan budaya
staf ahli bidang komunikasi dan media massa
staf ahli bidang teknologi
kementerian pertanian struktur organisasi kementerian pertanian
peraturan presiden nomor 45 tahun 2015
direktorat jenderal prasarana dan sarana pertanian
direktorat jenderal tanaman pangan
direktorat jenderal hortikultura
direktorat jenderal perkebunan
direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan
badan penelitian dan pengembangan pertanian
badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian
badan ketahanan pangan
badan karantina pertanian
staf ahli bidang pengembangan bio industri
staf ahli bidang perdagangan dan hubungan internasional
staf ahli bidang investasi pertanian
staf ahli bidang lingkungan pertanian
staf ahli bidang infrastruktur pertanian
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan struktur organisasi kementerian lingkungan hidup struktur organisasi kementerian kehutanan
peraturan presiden nomor 16 tahun 2015
direktorat jenderal planologi kehutanan dan tata lingkungan
direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem
direktorat jenderal pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung
direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari
direktorat jenderal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
direktorat jenderal pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya
direktorat jenderal pengendalian perubahan iklim
direktorat jenderal perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
direktorat jenderal penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia
badan penelitian, pengembangan, dan inovasi
staf ahli bidang hubungan antar lembaga pusat dan daerah
staf ahli bidang industri dan perdagangan internasional
staf ahli bidang energi
staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam
staf ahli bidang pangan
kementerian kelautan dan perikanan struktur organisasi kementerian kelautan dan perikanan
peraturan presiden nomor 63 tahun 2015
direktorat jenderal pengelolaan ruang laut
direktorat jenderal perikanan tangkap
direktorat jenderal perikanan budidaya
direktorat jenderal penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan
badan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan
badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan
staf ahli bidang ekonomi, sosial, dan budaya
staf ahli bidang kebijakan publik
staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga
staf ahli bidang ekologi dan sumber daya laut
kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi struktur organisasi kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
peraturan presiden nomor 12 tahun 2015
direktorat jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
direktorat jenderal pembangunan kawasan perdesaan
direktorat jenderal pengembangan daerah tertentu
direktorat jenderal pembangunan daerah tertinggal
direktorat jenderal penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi
direktorat jenderal pengembangan kawasan transmigrasi
badan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan informasi
staf ahli bidang pembangunan dan kemasyarakatan
staf ahli bidang pengembangan ekonomi lokal
staf ahli bidang pengembangan wilayah
staf ahli bidang hubungan antar lembaga
staf ahli bidang hukum
kementerian agraria dan tata ruang
peraturan presiden nomor 17 tahun 2015
direktorat jenderal tata ruang
direktorat jenderal infrastruktur keagrariaan
direktorat jenderal hubungan hukum keagrariaan
direktorat jenderal penataan agraria
direktorat jenderal pengadaan tanah
direktorat jenderal pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah
direktorat jenderal penanganan masalah agraria, pemanfaatan ruang dan tanah
staf ahli bidang landreform dan hak masyarakat atas tanah
staf ahli bidang masyarakat adat dan kemasyarakatan
staf ahli bidang ekonomi pertanahan
kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
kementerian / lembaga
unit eselon i
eselon kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah
kementerian perencanaan pembangunan nasional
peraturan presiden nomor 65 tahun 2015
staf ahli bidang pemerataan dan kewilayahan
staf ahli bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan
staf ahli bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur
staf ahli bidang hubungan kelembagaan
staf ahli bidang sinergi ekonomi dan pembiayaan
kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
peraturan presiden nomor 47 tahun 2015
deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan
deputi bidang kelembagaan dan tata laksana
deputi bidang sumber daya manusia aparatur
deputi bidang pelayanan publik
staf ahli bidang politik dan hukum
staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah
staf ahli bidang administrasi negara
staf ahli bidang budaya kerja
kementerian badan usaha milik negara
peraturan presiden nomor 41 tahun 2015
deputi bidang usaha industri agro dan farmasi
deputi bidang usaha energi, logistik, kawasan, dan pariwisata
deputi bidang usaha pertambangan, industri strategis, dan media
deputi bidang usaha konstruksi dan sarana dan prasarana perhubungan
deputi bidang usaha jasa keuangan, jasa survei, dan konsultan
deputi bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha
deputi bidang infrastruktur bisnis
staf ahli bidang komunikasi strategis dan hubungan industrial
staf ahli bidang tata kelola, sinergi, dan investasi
kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah
peraturan presiden nomor 62 tahun 2015
deputi bidang kelembagaan
deputi bidang pembiayaan
deputi bidang produksi dan pemasaran
deputi bidang restrukturisasi usaha
deputi bidang pengembangan sumber daya manusia
deputi bidang pengawasan
staf ahli bidang ekonomi makro
staf ahli bidang produktivitas dan daya saing
staf ahli bidang hubungan antar lembaga
kementerian pariwisata struktur organisasi kementerian pariwisata
peraturan presiden nomor 19 tahun 2015
deputi bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata
deputi bidang pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara
deputi bidang pengembangan pemasaran pariwisata nusantara
deputi bidang pengembangan kelembagaan
staf ahli bidang ekonomi dan kawasan pariwisata
staf ahli bidang multikultural
staf ahli bidang kemaritiman
staf ahli bidang teknologi informasi dan komunikasi
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak struktur organisasi kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
peraturan presiden nomor 59 tahun 2015
deputi bidang kesetaraan gender
deputi bidang perlindungan hak perempuan
deputi bidang perlindungan anak
deputi bidang tumbuh kembang anak
deputi bidang partisipasi masyarakat
staf ahli bidang pembangunan keluarga
staf ahli bidang hubungan antar lembaga
staf ahli bidang penanggulangan kemiskinan
staf ahli bidang komunikasi pembangunan
kementerian pemuda dan olahraga profil kementerian pemuda dan olahraga
peraturan presiden nomor 57 tahun 2015
deputi bidang pemberdayaan pemuda
deputi bidang pengembangan pemuda
deputi bidang pembudayaan olahraga
deputi bidang peningkatan prestasi olahraga
staf ahli bidang politik
staf ahli bidang ekonomi kreatif
staf ahli bidang hukum olahraga
staf ahli bidang kerjasama kelembagaan
kementerian sekretariat negara peraturan presiden nomor 80 tahun 2010
peraturan presiden nomor 24 tahun 2015
sekretariat wakil presiden
sekretaris wakil presiden
sekretariat militer presiden
deputi bidang hukum dan perundang-undangan
deputi bidang hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan
deputi bidang administrasi aparatur
kementerian yang melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian
kementerian / lembaga
unit eselon i
eselon kementerian yang dibentuk untuk keperluan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian
kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan struktur organisasi kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan
sekretariat kementerian koordinator
peraturan presiden nomor 43 tahun 2015
deputi bidang koordinasi politik dalam negeri
deputi bidang koordinasi politik luar negeri
deputi bidang koordinasi hukum dan hak asasi manusia
deputi bidang koordinasi pertahanan negara
deputi bidang koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat
deputi bidang koordinasi kesatuan bangsa
deputi bidang koordinasi komunikasi, informasi dan aparatur
staf ahli bidang ideologi dan konstitusi
staf ahli bidang ketahanan nasional
staf ahli bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman
staf ahli bidang sumber daya manusia dan teknologi
staf ahli bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
staf ahli bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
kementerian koordinator bidang perekonomian struktur organisasi kementerian koordinator bidang perekonomian
sekretariat kementerian koordinator
sekretaris kementerian koordinator
peraturan presiden nomor 8 tahun 2015
deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan
deputi bidang koordinasi pangan dan pertanian
deputi bidang koordinasi pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup
deputi bidang koordinasi ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing koperasi dan usaha kecil dan menengah
deputi bidang koordinasi perniagaan dan industri
deputi bidang koordinasi percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah
deputi bidang koordinasi kerja sama ekonomi
staf ahli bidang hubungan ekonomi dan politik, hukum, dan keamanan
staf ahli bidang hubungan ekonomi dan kemaritiman
staf ahli bidang hubungan ekonomi dan pembangunan manusia dan kebudayaan
staf ahli bidang pembangunan daerah
staf ahli bidang pengembangan daya saing nasional
kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan struktur organisasi kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
sekretariat kementerian koordinator
sekretaris kementerian koordinator
peraturan presiden nomor 9 tahun 2015
deputi bidang koordinasi kerawanan sosial dan dampak bencana
deputi bidang koordinasi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial
deputi bidang koordinasi peningkatan kesehatan
deputi bidang koordinasi pendidikan dan agama
deputi bidang koordinasi kebudayaan
deputi bidang koordinasi perlindungan perempuan dan anak
deputi bidang koordinasi pemberdayaan masyarakat, desa, dan kawasan
staf ahli bidang politik, hukum, keamanan, dan hak asasi
staf ahli bidang multikulturalisme, restorasi sosial, dan jati diri bangsa
staf ahli bidang usaha mikro, kecil dan menengah,
ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan
staf ahli bidang sustainable development goals pasca 2015
staf ahli bidang kependudukan
kementerian koordinator bidang kemaritiman
sekretariat kementerian koordinator
sekretaris kementerian koordinator
peraturan presiden nomor 10 tahun 2015
deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim
deputi bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa
deputi bidang koordinasi infrastruktur
deputi bidang koordinasi sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya maritim
staf ahli bidang hukum laut
staf ahli bidang sosio-antropologi maritim
staf ahli bidang ekonomi maritim
staf ahli bidang manajemen konektivitas
lembaga setingkat kementerian
kementerian / lembaga
eselon lembaga yang dipimpin pejabat setingkat menteri
kejaksaan agung republik indonesia struktur organisasi kejaksaan republik indonesia
wakil jaksa agung
wakil jaksa agung
peraturan presiden nomor 38 tahun 2010
jaksa agung muda bidang pembinaan
jaksa agung muda
jaksa agung muda bidang intelijen
jaksa agung muda
jaksa agung muda bidang tindak pidana umum
jaksa agung muda
jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus
jaksa agung muda
jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara
jaksa agung muda
jaksa agung muda bidang pengawasan
jaksa agung muda
badan pendidikan dan pelatihan
staf ahli bidang pembinaan
staf ahli bidang intelijen
staf ahli bidang tindak pidana umum
staf ahli bidang tindak pidana khusus
staf ahli bidang perdata dan tata usaha negara
staf ahli bidang pengawasan
kepolisian negara republik indonesia struktur organisasi kepolisian negara republik indonesia
wakil kepala kepolisian negara republik indonesia
wakil kepala kepolisian negara
peraturan presiden nomor 52 tahun 2010
inspektorat pengawasan umum
asisten kapolri bidang operasi
asisten kapolri bidang perencanaan umum dan anggaran
asisten kapolri bidang sumber daya manusia
asisten kapolri bidang sarana dan prasarana
badan intelijen keamanan
wakil kepala badan
badan pemelihara keamanan
wakil kepala badan
badan reserse kriminal
wakil kepala badan
lembaga pendidikan kepolisian
divisi profesi dan pengamanan
divisi hubungan masyarakat
divisi hubungan internasional
divisi teknologi informasi kepolisian
korps lalu lintas
korps brigade mobil
sekolah staf dan pimpinan
sekolah tinggi ilmu kepolisian
i.a / i.b
sekretariat kabinet profil sekretariat kabinet republik indonesia
wakil sekretaris kabinet
peraturan presiden nomor 25 tahun 2015
deputi bidang politik, hukum, dan keamanan
deputi bidang perekonomian
deputi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
deputi bidang kemaritiman
deputi bidang dukungan kerja kabinet
deputi bidang administrasi
pusat data dan teknologi informasi
organisasi kementerian negara indonesia