di luar anggota bpupki, dibentuk sebuah badan tata usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang.
badan tata usaha ini dipimpin oleh raden pandji soeroso dengan wakil mr. abdoel gafar pringgodigdo dan masuda toyohiko (orang jepang).
tugas dari bpupki sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara indonesia merdeka.
pada tanggal 7 agustus 1945, jepang membubarkan bpupki dan kemudian membentuk panitia persiapan kemerdekaan indonesia (ppki) atau dalam bahasa jepang: dokuritsu junbi inkai, dengan anggota berjumlah 21 orang, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah hindia belandapasca proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 ppki berfungsi dan berperan secara ex officio:
sebagai representasi perwakilan seluruh rakyat indonesia
sebagai lembaga resmi yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan uud negara
sebagai lembaga yang dapat memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
sebagai lembaga pendiri negara republik indonesia
sebagai lembaga tertinggi dalam negara republik indonesia.
, terdiri dari: 12 orang asal jawa, 3 orang asal sumatera, 2 orang asal sulawesi, 1 orang asal kalimantan, 1 orang asal sunda kecil (nusa tenggara), 1 orang asal maluku, 1 orang asal etnis tionghoa.
awal persiapan kemerdekaan oleh bpupki
kekalahan jepang dalam perang pasifik semakin jelas, perdana menteri jepang, jenderal kuniaki koiso, pada tanggal 7 september 1944 mengumumkan bahwa indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang asia timur raya. dengan cara itu, jepang berharap tentara sekutu akan disambut oleh rakyat indonesia sebagai penyerbu negara mereka, sehingga pada tanggal 1 maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer jepang di jawa, jenderal kumakichi harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelididki usaha-usaha persiapan kemerdekaan indonesia, yang dinamakan "badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan indonesia" (bpupki) atau dalam bahasa jepang: dokuritsu junbi cosakai.
pembentukan bpupki juga untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara indonesia merdeka.
bpupki resmi dibentuk pada tanggal 1 maret 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar jepang, kaisar hirohito.
dr. kanjeng raden tumenggung (k.r.t.) radjiman wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua bpupki dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu raden pandji soeroso dan ichibangase yosio (orang jepang).
selain menjadi ketua muda, raden pandji soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha bpupki (semacam sekretariat) dibantu masuda toyohiko dan mr.
abdoel gafar pringgodigdo.
bpupki sendiri beranggotakan 69 orang, yang terdiri dari: 60 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 9 orang anggota bangsawan, serta tambahan 7 wakil sebagai penjaga orang jepang, tetapi wakil dari bangsa jepang ini tidak mempunyai hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang bpupki sebagai pengamat saja).
selama bpupki berdiri, telah diadakan dua kali masa persidangan resmi bpupki, dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah bpupki, yaitu adalah sebagai berikut :
sidang resmi pertama
upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan bpupki yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota bpupki dan juga dua orang pembesar militer jepang, yaitu: panglima tentara wilayah ke-7, jenderal izagaki, yang menguasai jawa serta panglima tentara wilayah ke-16, jenderal yuichiro nagano.
namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama empat hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota bpupki.
sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara indonesia, yakni disepakati berbentuk "negara kesatuan republik indonesia" ("nkri"), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi negara kesatuan republik indonesia.
untuk hal ini, bpupki harus merumuskan dasar negara republik indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia itu sendiri, sebab undang-undang dasar adalah merupakan konstitusi negara kesatuan republik indonesia.
guna mendapatkan rumusan dasar negara republik indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan bpupki yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara republik indonesia itu adalah sebagai berikut :
sidang tanggal 29 mei 1945, mr. prof.
mohammad yamin, s.h. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara republik indonesia, yaitu: 1. peri kebangsaan; 2.
peri kemanusiaan; 3.
peri ketuhanan; 4.
peri kerakyatan; dan 5.
sidang tanggal 31 mei 1945, prof. mr. dr.
soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara republik indonesia, yang dia namakan "dasar negara indonesia merdeka", yaitu: 1.
mufakat dan demokrasi; 4.
musyawarah; dan 5.
sidang tanggal 1 juni 1945, ir. soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara republik indonesia, yang dia namakan "pancasila", yaitu: 1. kebangsaan indonesia; 2.
internasionalisme dan peri kemanusiaan; 3.
mufakat atau demokrasi; 4.
kesejahteraan sosial; dan 5.
ketuhanan yang maha esa.
gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara republik indonesia yang dikemukakan oleh ir. soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah "pancasila", masih menurut dia bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan pancasila ini dapat diperas menjadi "trisila" (tiga sila), yaitu: 1.
sosiodemokrasi; dan 3.
ketuhanan yang berkebudayaan. bahkan masih menurut ir. soekarno lagi, trisila tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai "ekasila" (satu sila), yaitu merupakan sila: gotong-royong, ini adalah merupakan upaya dari bung karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara republik indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka "satu-kesatuan", yang tak terpisahkan satu dengan lainnya.
masa persidangan bpupki yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya pancasila dan tanggal 1 juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya pancasila.
pidato dari ir. soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan bpupki yang pertama, setelah itu bpupki mengalami masa reses persidangan (periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih.
sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dinamakan "panitia sembilan" dengan diketuai oleh ir.
soekarno, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota bpupki mengenai dasar negara republik indonesia.
masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua
sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak "nasionalis") dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak "islam"), maka pada tanggal 22 juni 1945 "panitia sembilan" kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara republik indonesia yang kemudian dikenal sebagai "piagam jakarta" atau "jakarta charter", yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah "gentlement agreement".
setelah itu sebagai ketua "panitia sembilan", ir. soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota bpupki berupa dokumen rancangan asas dan tujuan "indonesia merdeka" yang disebut dengan "piagam jakarta" itu.
menurut dokumen tersebut, dasar negara republik indonesia adalah sebagai berikut :
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya,
kemanusiaan yang adil dan beradab,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan bpupki yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 juli 1945.
di antara dua masa persidangan resmi bpupki itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota bpupki.
persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh bung karno yang membahas mengenai rancangan "pembukaan (bahasa belanda: "preambule") undang-undang dasar 1945", yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan bpupki yang kedua (10 juli-17 juli 1945).
sidang resmi kedua
pada tanggal 11 juli 1945, sidang panitia perancang undang-undang dasar, yang diketuai oleh ir. soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari undang-undang dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut :
prof. mr. dr. soepomo (ketua panitia kecil)
mr. krmt wongsonegoro (anggota)
mr. raden achmad soebardjo djojoadisoerjo (anggota)
mr. alexander andries maramis (anggota)
mr. raden panji singgih (anggota)
haji agus salim (anggota)
dr. soekiman wirjosandjojo (anggota)
pada tanggal 13 juli 1945, sidang panitia perancang undang-undang dasar, yang diketuai oleh ir. soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari undang-undang dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut.
pada tanggal 14 juli 1945, sidang pleno bpupki menerima laporan panitia perancang undang-undang dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, ir. soekarno.
dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan undang-undang dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu :
pernyataan tentang indonesia merdeka
pembukaan undang-undang dasar
batang tubuh undang-undang dasar yang kemudian dinamakan sebagai "undang-undang dasar 1945", yang isinya meliputi :
wilayah negara indonesia adalah sama dengan bekas wilayah hindia belanda dahulu, ditambah dengan malaya, borneo utara (sekarang adalah wilayah sabah dan wilayah serawak di negara malaysia, serta wilayah negara brunei darussalam), papua, timor-portugis (sekarang adalah wilayah negara timor leste), dan pulau-pulau di sekitarnya,
bentuk negara indonesia adalah negara kesatuan,
bentuk pemerintahan indonesia adalah republik,
bendera nasional indonesia adalah sang saka merah putih,
bahasa nasional indonesia adalah bahasa indonesia.
konsep proklamasi kemerdekaan negara indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama "piagam jakarta", sedangkan konsep undang-undang dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat "piagam jakarta".
sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang bpupki mengenai penerapan aturan islam, syariat islam, dalam negara indonesia baru.
"piagam jakarta" atau "jakarta charter" pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksion yang sedikit berbeda.
persiapan kemerdekaan dilanjutkan oleh ppki
tugas "ppki" ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan (bahasa belanda: preambule) serta batang tubuh undang-undang dasar 1945.
tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja bpupki, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer jepang kepada bangsa indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara indonesia baru.
anggota "ppki" sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan nasional indonesia, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah hindia belanda, terdiri dari: 12 orang asal jawa, 3 orang asal sumatera, 2 orang asal sulawesi, 1 orang asal kalimantan, 1 orang asal sunda kecil (nusa tenggara), 1 orang asal maluku, 1 orang asal etnis tionghoa.
"ppki" ini diketuai oleh ir. soekarno, dan sebagai wakilnya adalah drs. mohammad hatta, sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk mr.
raden achmad soebardjo djojoadisoerjo.
kemudian, anggota "ppki" ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu: wiranatakoesoema, ki hadjar dewantara, mr.
kasman singodimedjo, mohamad ibnu sayuti melik, iwa koesoemasoemantri, dan mr. raden achmad soebardjo djojoadisoerjo.
secara simbolik "ppki" dilantik oleh jendral terauchi, pada tanggal 9 agustus 1945, dengan mendatangkan ir. soekarno, drs.
mohammad hatta dan dr. kanjeng raden tumenggung (k.r.t.) radjiman wedyodiningrat ke "kota ho chi minh" atau dalam bahasa vietnam: thnh ph h ch minh (dahulu bernama: saigon), adalah kota terbesar di negara vietnam dan terletak dekat delta sungai mekong.
pada saat "ppki" terbentuk, keinginan rakyat indonesia untuk merdeka semakin memuncak.
memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara indonesia.
golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militer jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan dalam sidang "ppki".
pada saat itu ada anggapan dari golongan muda bahwa "ppki" ini adalah hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militer jepang.
di lain pihak "ppki" adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negara indonesia baru.
tetapi cepat atau lambatnya kemerdekaan indonesia bisa diberikan oleh pemerintah pendudukan militer jepang adalah tergantung kepada sejauh mana semua hasil kerja dari "ppki".
jendral terauchi kemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintah pendudukan militer jepang bahwa kemerdekaan indonesia akan diberikan pada tanggal 24 agustus 1945.
seluruh persiapan pelaksanaan kemerdekaan indonesia diserahkan sepenuhnya kepada "ppki".
dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat seperti demikian itulah "ppki" harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujud-nyatakan keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyat indonesia, yang sangat haus dan rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
setelah itu drs. mohammad hatta masuk ke dalam ruang sidang "ppki" dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut.
hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai "pembukaan (bahasa belanda: "preambule") dan batang tubuh undang-undang dasar 1945", yang saat ini biasa disebut dengan hanya uud '45 adalah :
pertama, kata mukaddimah yang berasal dari bahasa arab, muqaddimah, diganti dengan kata pembukaan.
kedua, anak kalimat "piagam jakarta" yang menjadi pembukaan undang-undang dasar 1945, diganti dengan, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa.
ketiga, kalimat yang menyebutkan presiden ialah orang indonesia asli dan beragama islam, seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1, diganti dengan mencoret kata-kata dan beragama islam.
keempat, terkait perubahan poin kedua, maka pasal 29 ayat 1 dari yang semula berbunyi: negara berdasarkan atas ketuhananan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi berbunyi: negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa.
"ppki" sangat berperan dalam penataan awal negara indonesia baru.
walaupun kelompok muda kala itu hanya menganggap "ppki" sebagai sebuah lembaga buatan pihak pemerintah pendudukan militer jepang.
anggota "ppki" telah menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, hingga pada akhirnya "ppki" dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang kuat bagi negara indonesia yang saat itu baru saja berdiri.