konstitusi saat ini (1997)
jati diri bangsa
setelah 1992, banyak dialog dan pertemuan-pertemuan digelar untuk membahas jati diri baru bagi bangsa dan pemerintahan polandia.
bangsa tersebut telah mengalami perubahan berarti sejak 1952 ketika konstitusi republik rakyat polandia secara resmi berlaku.
sebuah kesepakatan umum dibutuhkan sebagai usaha untuk menyamakan pandangan mengenai sejarah polandia; perubahan sistem pemerintahan dari partai tunggal menjadi pemerintahan multipartai dan dari sistem ekonomi sosialis menjadi sistem ekonomi pasar bebas, serta semakin kuatnya dukungan untuk mewujudkan negara pluralis di samping budaya dan norma katolik roma di polandia.
perombakan aturan lama
tanggapan mengenai sejarah dan aturan pada masa lalu dirumuskan dalam bagian pembukaan konstitusi tersebut, bahwa seluruh warga negara polandia mendirikan sebuah republik "yang menyerukan istiadat terbaik dari bentuk negeri pertama dan kedua, berkewajiban mewariskan kepada generasi penerus bangsa semua yang berharga dari warisan kita selama ribuan tahun lalu ...
mengingat kenangan-kenangan buruk ketika kebebasan asasi dan hak asasi manusia dilanggar di tanah air kita, ...".
banyak pasal terkait sebagai perbaikan terhadap pemerintahan sebelumnya yang menyimpang.
sebagai tanggapan terhadap sistem pertanian kolektif, pasal 23 mengatur tentang usaha tani keluarga sebagai dasar ekonomi pertanian.
pasal 74 mewajibkan para pejabat negara untuk merumuskan peraturan-peraturan yang mendukung keseimbangan dan ramah lingkungan.
pasal 39 dan 40 melarang pemaksaan praktik uji coba kesehatan, penyiksaan dan hukuman badaniah, sedangkan pasal 50 dan 59 mengakui kepemilikan pribadi atas lahan dan rumah, hak untuk membentuk serikat dagang dan melakukan mogok kerja.
adat istiadat dan pluralisme
pihak yang terlibat dalam penyusunan konstitusi tidak tertarik untuk menjadikan polandia sebagai negara katolik de facto.
hal tersebut dibuktikan dengan pasal 18 yang menyatakan bahwa pernikahan mendapat perlindungan dari negara dan pada pasal 53, kebebasan beragama, pendidikan dan pengajaran agama dilindungi oleh negara.
pembukaan konstitusi tersebut menegaskan kebebasan beragama atau tak beragama.
pasal 25 menegaskan bahwa pejabat negara harus berimbang dalam hal keyakinan pribadi, baik agama maupun filsafat, atau dalam hubungannya dengan pandangan hidup, dan harus menjamin kebebasan mereka menyampaikan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat.
pasal 32 menegaskan kesetaraan politis antara pria dan wanita serta pasal 35 yang mengatur kebebasan hidup untuk suku-suku minoritas dan mengembangkan kebudayaannya.
w trosce o byt i przyszo naszej ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku moliwo suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie,
my, nard polski - wszyscy obywatele rzeczypospolitej,
zarwno wierzcy w boga
bdcego rdem prawdy, sprawiedliwoci, dobra i pikna,
jak i nie podzielajcy tej wiary,
a te uniwersalne wartoci wywodzcy z innych rde,
rwni w prawach i w powinnociach wobec dobra wsplnego - polski,
wdziczni naszym przodkom za ich prac, za walk o niepodlego okupion ogromnymi ofiarami, za kultur zakorzenion w chrzecijaskim dziedzictwie narodu i oglnoludzkich wartociach,
nawizujc do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej rzeczypospolitej,
zobowizani, by przekaza przyszym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysicletniego dorobku,
zczeni wizami wsplnoty z naszymi rodakami rozsianymi po wiecie,
wiadomi potrzeby wsppracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej,
pomni gorzkich dowiadcze z czasw, gdy podstawowe wolnoci i prawa czowieka byy w naszej ojczynie amane,
pragnc na zawsze zagwarantowa prawa obywatelskie, a dziaaniu instytucji publicznych zapewni rzetelno i sprawno,
w poczuciu odpowiedzialnoci przed bogiem lub przed wasnym sumieniem,
ustanawiamy konstytucj rzeczypospolitej polskiej
jako prawa podstawowe dla pastwa
oparte na poszanowaniu wolnoci i sprawiedliwoci, wspdziaaniu wadz, dialogu spoecznym oraz na zasadzie pomocniczoci umacniajcej uprawnienia obywateli i ich wsplnot.
wszystkich, ktrzy dla dobra trzeciej rzeczypospolitej t konstytucj bd stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbajc o zachowanie przyrodzonej godnoci czowieka,
jego prawa do wolnoci i obowizku solidarnoci z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszon podstaw rzeczypospolitej polskiej.
terjemahan bebas dalam bahasa indonesia:
(dalam bahasa polandia)
konstitusi polandia dalam bahasa inggris
hukum konstitusi polandia konstitusi, bibiliografi, pranala