alih joseph rheinberger
distribusi film indonesia berjalan dalam kondisi pasar yang bisa dibilang tidak transparan, kecuali pada masa pra orde baru yang menjalankan sistem pasar terbuka.
di era orde baru, tata niaga di tingkat impor dan pembelian film berlangsung tanpa transparansi yang bisa diamati oleh publik.
hal ini bahkan terjadi di level peredaran tingkat bawah.
saat itu, hanya ada dua entitas yang bermain dalam industri film, yaitu produser dan importir.
badan khusus di bidang distribusi praktis tidak terdengar.
hal ini terjadi karena kepemilikan perusahaan yang bergerak di bidang impor dan penayangan bioskop adalah kelompok yang sama.
akibatnya, produser film nasional harus berhadapan dengan satu badan raksasa yang menentukan hidup mati dari film yang diproduksinya.
meskipun sama-sama berjalan dalam kondisi yang tidak transparan, pola distribusi saat ini sangat berkebalikan dengan distribusi film indonesia pada pra orde baru hingga menjelang akhir orde baru. saat itu, kondisi distribusi di indonesia dapat dikatakan masih bebas.
meskipun demikian, permasalahan distribusi tetap menjadi batu sandungan perfilman nasional.
hal ini terlihat dari mayoritas film nasional yang telah selesai diproduksi, tetapi gagal ditayangkan.
distribusi film adalah seni yang tak tampak karena sepenuhnya berjalan di belakang layar, jauh dari hiruk pikuk produksi dan sorotan publik di tahap eksibisi.
distribusi memastikan mekanisme pasar berjalan karena melalui tahap inilah terjadi arus barang dan jasa.
dalam menentukan jumlah kopi film, distributor mempertimbangkan pangsa pasar, lokasi penayangan, waktu rilis hingga analisis kekuatan filmnya sendiri.
distributor mengadakan kesepakatan dengan berbagai pihak di sisi hulu dan hilir untuk menentukan mekanisme eksploitasi karya film sehingga bisa menguntungkan semua pihak.
pada umumnya, distributor membeli hak eksploitasi dari produser film dengan tiga cara, yaitu (1) sistem beli putus,(2) komisi setelah menjualkan atau (3) bagi hasil.
sementara cara menjual hak tayang film ke eksibitor dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) harga pasti atau (2) bagi hasil.
dalam sistem pasar terbuka, cara yang diadopsi adalah sistem bagi hasil karena cara ini bisa membangun hubungan jangka panjang dalam pasar dan membuat masing-masing pihak menerima risiko yang terukur sesuai porsinya.
fase distribusi film
fase tata niaga
pemerintah mengklaim bahwa bkif adalah aspirasi para importir untuk mencegah persaingan tidak sehat, tetapi muncul juga pengakuan bahwa importir sebenarnya ditekan: bergabung dengan badan-badan tersebut atau ijinnya dicabut.
pada akhirnya bkif dibubarkan pada tahun 1976.
lalu, saat mashuri menjadi menteri penerangan, ia membentuk empat konsorsium importir film (kif) dengan masing-masing anggota 21 importir.
mashuri tetap mengaitkan aktivitas impor film dengan produksi film nasional dengan menerbitkan surat keputusan yang mewajibkan importir film merangkap menjadi produser sebagai syarat untuk memasukkan film dari luar negeri.
meskipun mekanisme ini mampu memicu produksi nasional, ketidakpuasan tetap muncul karena film yang dibuat dengan cara ini hanya mengejar kewajiban dan jumlah sehingga mutunya diragukan.
selain itu, ada juga keluhan dari aspek distribusi karena pasarnya dipenuhi oleh spekulan dan broker.
untuk membenahi sistem edar ini, pemerintah akhirnya mengeluarkan skb 3 menteri (menpen, mendagri dan mendikbud) yang mewajibkan penayangan film nasional dalam jadwal yang ditentukan dan membentuk pt peredaran film indonesia (pt perfin).
berikut ini merupakan bagan penataan distribusi yang diupayakan pemerintah orde baru.
fase status quo atau monopoli
fase distribusi internal