kategori:kabupaten hulu sungai selatan
dalam undang-undang tentang kementerian negara mengatur sbb:pasal 1 undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara republik indonesia
"kementerian" merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
"menteri" merupakan pembantu presiden yang memimpin kementerian
"urusan pemerintahan" merupakan setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
"pembentukan kementerian" dilakukan dengan nomenklatur tertentu setelah presiden mengucapkan sumpah/janji
"pengubahan kementerian" adalah pengubahan nomenklatur kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan dengan menggantikan nomenklatur kementerian yang sudah terbentuk.
"pembubaran kementerian" merupakan menghapus kementerian yang sudah terbentuk
fungsi dan tugas
kementerian berkedudukan di ibu kota indonesiapasal 2 undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara republik indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden pasal 3 undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara republik indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sbb: pasal 7 undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara republik indonesia
penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terdiri atas:
urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
setiap urusan pemerintahan, kecuali urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri.
penggabungan, pemisahan dan pembubaran
kementerian luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan tidak dapat diubah dan dibubarkanpasal 17 dan pasal 20 undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara republik indonesia, presiden dapat pengubahan kementerian yang lain dengan mempertimbangkan, efisiensi dan efektivitas, perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri dan/atau kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang dengan ketentuan pasal 18, pasal 19 dan pasal 21 undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara republik indonesia pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian presiden melakukan dengan meminta pertimbangan atau persetujuan dari dewan perwakilan rakyat dengan waktu paling lama tujuh hari kerja sejak surat presiden diterima oleh dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyatsudah harus memberikan pertimbangan bilamana dewan perwakilan rakyat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat presiden diterima belum juga memberikan pertimbangan maka secara langsung dewan perwakilan rakyat dianggap sudah memberikan pertimbangan sedangkan khusus untuk kementerian agama, hukum, keuangan dan keamanan pihak presiden harus mendapatkan persetujuan dewan perwakilan rakyat.
jumlah menteri kabinet
dalam menjalankan tugasnya presiden dapat membentuk menteri koordinasi dan menteri dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta perkembangan lingkungan global dengan jumlah keseluruhan paling banyak tiga puluh empat pasal 15 undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara republik indonesia kementerian dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara republik indonesia
jabatan rangkap menteri
menteri dilarang mempunyai jabatan lain sebagaipasal 23 undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara republik indonesia
pejabat negara lainnya
komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta
pimpinan organisasi yang dibiayai anggaran pendapatan belanja negara (apbn), anggaran pendapatan belanja daerah (apbd)
jabatan wakil menteri
bila dipandang perlu presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu akan tetapi jabatan wakil menteri tidak merupakan anggota kabinet melainkan sebagai pejabat karier pasal 10 berikut penjelasan pasal 10 undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara republik indonesia
kementerian seperti departemen dan kementerian negara tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya kementerian berdasarkan ketentuan dalam undang-undang kementerian negara pasal 7 dan penjelasan pasal 7 undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara republik indonesia