anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 (disingkat apbn 2016) adalah rencana keuangan pemerintahan negara republik indonesia yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat untuk tahun 2016.
rancangan undang-undang (ruu) abpn 2016 disampaikan oleh presiden joko widodo pada rapat paripurna dpr-ri tanggal 14 agustus 2015 . pengesahan ruu apbn 2016 oleh dpr ditargetkan akan dilaksanakan pada tanggal 22 oktober 2015 namun ditunda hingga akhirnya disahkan oleh dpr tanggal 31 oktober 2015.nasional.kompas.com: pengesahan rapbn 2016 ditunda, ketua dpr pastikan tak ada masalah diakses 28 oktober 2015 penundaan pengesahan apbn 2016 akibat hampir semua fraksi di dpr menyoroti asumsi penerimaan fiskal yang terlampau optimistis dan yang paling mengemuka adalah penyertaan modal negara (pmn) yang akan disuntikkan kepada 26 bumn<http://www.antaranews.com/berita/526200/pemerintah-minta-penundaan-pembahasaan-anggaran-2016 antaranews.com:
pemerintah minta penundaan pembahasaan anggaran 2016>
pokok-pokok kebijakan fiskal
rapbn tahun 2016 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan tema penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
sejalan dengan hal tersebut maka strategi yang ditempuh adalah:
memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing;
meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global; dan
mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.
nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2016
pokok-pokok rencana kerja pemerintah
sebagai penjabaran tahun kedua dari rpjmn 20152019, rkp tahun 2016 merupakan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel.
tujuan akhir dari upaya pembangunan tersebut adalah meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka rkp memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program k/l, lintas kementerian negara, kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
rkp tahun 2016 memiliki arti yang penting dalam keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.
oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam rkp tahun 2016 selain memerhatikan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal dan pencapaian terkini program-program pembangunan, juga mengacu pada fokus rpjmn ketiga yang digariskan dalam rpjpn tahun 2005-2025, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sda dan sdm berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
berdasarkan hal tersebut, tema rkp tahun 2016 ditetapkan: mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas.
asumsi dasar ekonomi makro
apbn nota keuangan apbn 2016
pertumbuhan ekonomi (%,yoy) 5,5 5,3 n/a n/a
inflasi (%,yoy) 4,7 4,7 n/a n/a
tingkat bunga spn 3 bulan (%) 5,5 5,5 n/a n/a
rupiah (rp/us$) 13.400 13.900 n/a n/a
harga minyak mentah indonesia (us$/barel) 60 50 n/a n/a
lifting minyak (barel/hari) 830.000 830.000 n/a n/a
lifting gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.155 1.155 n/a n/a
berikut ringkasan anggaran apbn tahun 2016 dalam triliun rupiah:
- penerimaan perpajakan
- penerimaan negara bukan pajak
- penerimaan hibah
- belanja pemerintah pusat
- transfer ke daerah dan dana desa
% defisit terhadap pdb
belanja pemerintah pusat
belanja pemerintah pusat menurut fungsi
berikut belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam apbn tahun 2016 dalam triliun rupiah:
ketertiban dan keamanan
perumahan dan fasilitas umum
pariwisata dan ekonomi kreatif
pendidikan dan kebudayaan
alokasi anggaran belanja kementerian/lembaga
berikut adalah alokasi anggaran belanja kementerian/lembaga tahun 2016 dalam miliar rupiah:
kementerian negara / lembaga
majelis permusyawaratan rakyat
dewan perwakilan rakyat
badan pemeriksa keuangan
kejaksaan republik indonesia
kementerian dalam negeri
kementerian luar negeri
kementerian hukum dan hak asasi manusia
kementerian energi dan sumber daya mineral
kementerian pendidikan dan kebudayaan
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
kementerian kelautan dan perikanan
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan
kementerian koordinator bidang perekonomian
kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
kementerian badan usaha milik negara
kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi
kementerian koperasi dan usaha kecil menengah
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
badan intelijen negara
lembaga sandi negara
dewan ketahanan nasional
badan pusat statistik
kementerian negara perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional
kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional
perpustakaan nasional republik indonesia
kementerian komunikasi dan informatika
kepolisian negara republik indonesia
badan pengawas obat dan makanan
lembaga ketahanan nasional
badan koordinasi penanaman modal
badan narkotika nasional
kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi
badan kependudukan dan keluarga berencana nasional
komisi nasional hak asasi manusia
badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika
komisi pemilihan umum
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
lembaga ilmu pengetahuan indonesia
badan tenaga nuklir nasional
badan pengkajian dan penerapan teknologi
lembaga penerbangan dan antariksa nasional
badan informasi geospasial
badan standardisasi nasional
badan pengawas tenaga nuklir
lembaga administrasi negara
arsip nasional republik indonesia
badan kepegawaian negara
badan pengawasan keuangan dan pembangunan
kementerian pemuda dan olah raga
komisi pemberantasan korupsi
dewan perwakilan daerah
badan nasional penanggulangan bencana
badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia
badan penanggulangan lumpur sidoarjo
lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
badan sar nasional
komisi pengawas persaingan usaha
badan pengembangan wilayah surabaya - madura
ombudsman republik indonesia
badan nasional pengelola perbatasan
badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam
badan nasional penanggulangan terorisme
badan pengawas pemilihan umum
lembaga penyiaran publik radio republik indonesia
lembaga penyiaran publik televisi republik indonesia
badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang
badan keamanan laut
kementerian koordinator bidang kemaritiman
badan ekonomi kreatif
kategori:anggaran pendapatan dan belanja negara