keberadaan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi di republik rakyat tiongkok ("tiongkok" atau "rrt") adalah sebuah bahan dari persengketaan antara pemerintahannya dan organisasi-organisasi dan individu-individu di luar pemerintahan tersebut.
otoritas rrt, para pendukungnya, dan lapisan lainnya mengklaim bahwa kebijakan-kebijakan yang ada menentang pelecehan hak asasi manusia.
namun, negara-negara lainnya dan otoritas-otoritas mereka (seperti departemen negara amerika serikat, kanada, india, dan lain-lain), organisasi-organisasi non-pemerintah (onp) internasional, seperti human rights in china dan amnesty international, dan pihak-pihak yang berseberangan dengan negara tersebut menyatakan bahwa otoritas-otoritas di daratan utama tiongkok telah membiarkan atau melakukan pelecehan hak asasi manusia.
onp-onp seperti amnesty international dan human rights watch, serta institusi-institusi pemerintahan luar negeri seperti departemen negara a.s., menyatakan bahwa rrt telah mencederai kebebasan berbicara, pergerakan, dan beragama terhadap para warga sipilnya dan orang-orang lainnya pada yurisdiksinya.
otoritas-otoritas di rrt mengklaim bahwa definisi hak asasi manusia berbeda-beda, seperti yang meliputi hak asasi ekonomi dan sosial serta politik, semuanya berada dalam hubungan terhadap "budaya nasional" dan tingkat perkembangan dari negara tersebut.
otoritas-otoritas di rrt, yang merujuk kepada definisi ini, mengklaim bahwa hak asasi manusia telah diimprovisasikan.
namun, mereka tidak menggunakan definisi yang digunakan oleh kebanyakan negara dan organisasi.
menurut konstitusi rrt, para politikus rrt menyatakan bahwa "empat prinsip kardinal" memberikan hak-hak kewarganegaraan.
para pejabat rrt menginterpretasikan kebijakan empat prinsip kardinal sebagai basis hukum untuk penangkapan orang yang pemerintah pandang akan meruntuhkan prinsip-prinsip tersebut.
sejumlah kelompok hak asasi manusia menerbitkan masalah hak asasi manusia di tiongkok yang mereka anggap gagal ditangani oleh pemerintahan tersebut, yang meliputi: hukuman mati, kebijakan satu anak, status hukum dan politik tibet, dan pembatasan kebebasan pers di daratan utama tiongkok.
cheng, lucie, rossett, arthur and woo, lucie, east asian law: universal norms and local cultures, routledgecurzon, 2003, isbn 0-415-29735-4
edwards, catherine, china's abuses ignored for profit, insight on the news, vol. 15, 20 december 1999.
sitaraman, srini, explaining china's continued resistance towards human rights norms: a historical legal analysis, acdis occasional paper, program in arms control, disarmament, and international security, university of illinois, june 2008.
svensson, marina, the chinese debate on asian values and human rights: some reflections on relativism, nationalism and orientalism, in brun, ole. human rights and asian values: contesting national identities and cultural representations in asia, ole bruun, michael jacobsen; curzon, 2000, isbn 0-7007-1212-7
wang, fei-ling, organizing through division and exclusion: china's hukou system, stanford university press, 2005, isbn 0-8047-5039-4
zweig, david, freeing china's farmers: rural restructuring in the reform era, m. e.
sharpe, 1997, isbn 1-56324-838-7
the silent majority; china.
(life in a chinese village), the economist, april 2005
china's geography: globalization and the dynamics of political, economic, and social change
sinicization beyond the great wall: china's xinjiang uighur autonomous region
review of china by the united nations human rights council's universal periodic review, 7
un human development report 2003 on china by the united nations development programme
2004 human rights report on china by the united states department of state
freedom house: freedom in the world 2011 country report: china
amnesty.org - report - china - 2011