sesuai dengan undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan keputusan presiden no. 49 tahun 2000 tentang pembentukan dewan pertimbangan otonomi daerah (dpod), departemen dalam negeri dan otonomi daerah mengeluarkan keputusan no. 16 tahun 2000 mengenai panduan pembentukan asosiasi pemerintah daerah dan pemilihan wakil asosiasi pemerintah daerah sebagai anggota dpod. keputusan mendagri dan otda no. 16 tahun 2000 disusun untuk mengembangkan asosiasi pemerintah kota, asosiasi pemerintah kabupaten, dan asosiasi pemerintah provinsi yang benar-benar mandiri dan akan terwakili di dpod.
sejalan dengan kebijakan baru pemerintah tersebut, anggota badan kerja sama antar-kota seluruh indonesia (bks-aksi) menyelenggarakan pertemuan nasional walikota seluruh indonesia di jakarta, tanggal 24 mei 2000 dan sepakat untuk membubarkan bks-aksi.
pada tanggal 25 mei 2000, pertemuan nasional walikota seluruh indonesia di jakarta membentuk "panitia kerja walikota" untuk mempertimbangkan dan membuat rekomendasi tentang pembentukan "asosiasi kota-kota" yang akhirnya diberi nama asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia (apeksi) atau association of indonesia municipalities (aim).
apeksi adalah wadah yang dibentuk oleh pemerintah kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar-pemerintah daerah.
selain tujuan di atas, apeksi juga bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan anggota dalam dpod guna diabadikan bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui demokrasi, peran serta masyarakat, keadilan, dan pemerataan yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
panitia ini mengadakan rapat secara formal pada tanggal 13-14 juni 2000 dan menyusun proposal yang diserahkan pada pertemuan para walikota yang telah diselenggarakan pada akhir juni 2000.
musyawarah nasional (munas) i apeksi, tanggal 22-23 juni 2000 di surabaya, merampungkan dan mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga apeksi.
dewan pengurus dan direktur eksekutif pun dipilih.
walikota surabaya h. sunarto sumoprawiro terpilih sebagai ketua dewan pengurus apeksi dan menjadi wakil asosiasi pemerintah daerah yang duduk di dpod. munas juga menyepakati beberapa hal, termasuk di dalamnya besaran iuran dan program kerja apeksi tahun 2000-2001.
sejalan dengan perjalanan waktu, apeksi mengalami beberapa perubahan, di antaranya adalah jumlah kota anggota dan kepengurusan.
saat ini apeksi beranggotakan 98 pemerintah kota.
selain itu, melalui munas ke ii di kota surabaya menetapkan walikota tarakan, dr.
jusuf sk sebagai ketua dewan pengurus apeksi periode 2004-2008.
kemudian munas iii apeksi pada tanggal 22-24 juli 2008 di kota surakarta telah memutuskan terbentuknya susunan dewan pengurus apeksi periode 2008-2012.
ketua dewan pengurus apeksi periode 2008-2012 dijabat oleh walikota palembang, ir. h. eddy santana putra, mt. selanjutnya munas iv pada tanggal 30 mei - 02 juni 2012 di kota manado mengukuhkan walikota manado, dr. g.s. vicky lumentut, dea sebagai ketua dewan pengurus apeksi periode 2012-2016.
sejak berdiri pada tahun 2000, apeksi telah mengambil peran yang besar dalam upaya membantu kota anggota.
kota-kota kini memiliki kesempatan untuk mengawali pembentukan asosiasi di tingkat nasional yang benar-benar demokratis otonom.
organisasi apeksi dari sejak dini dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar diperlukan kota-kota (anggota).
dalam rangka membantu maksud tersebut, bentuk organisasi dan gagasan mengenai peran dan lingkup kegiatan-kegiatan yang mungkin diemban apeksi dapat pula disusun berdasarkan pengalaman asosiasi pemerintah daerah yang sudah terbentuk dan terbukti sukses di tingkat internasional.
berikut adalah daftar kota di indonesia:
kota banda aceh
kota bandar lampung
kota jakarta barat
kota jakarta pusat
kota jakarta selatan
kota jakarta timur
kota jakarta utara
kota padang panjang
kota padang sidempuan
kota palangka raya
kota tangerang selatan
kota tanjung selor
kota tebing tinggi
kota tidore kepulauan
asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia
asosiasi pemerintahan provinsi seluruh indonesia
kategori:organisasi pemerintahan daerah