pengalaman organisasi dan penanganan kasus
jalur advokasi yang ia tekuni hingga kini diawali oleh kiprahnya semasa menjabat ketua senat fakultas hukum islam sekolah tinggi agama islam al-musaddadiyah garut (1995-1997).
posisinya di elite kampus dipadukan dengan terlibat dalam komunitas advokasi mahasiswa pemuda di garut yang cukup berpengaruh kala itu yaitu forum pemuda pelajar &
mahasiswa garut (fppmg).
atas kerjanya yang cukup signifikan pada tahun yang sama posisi sebagai kepala divisi advokasi lalu ketua dewan presidum diamanahkan aktivis yang pernah menjadi penjaja koran dan tukang semir di seputar lampu merah senen ini.
maka tak heran dalam kurun waktu tiga-empat tahunnya bersama fppmg, beberapa kasus seperti: kasus selekta lbh bandung (konflik tanah petani-pengusaha-militer 1994-1996), kasus pameugatan lbh bandung (gugatan pembayaran upah buruh pt perkebunan gemah ripah milik provinsi jawa barat 1994-1996, kasus sagara lbh bandung (konflik tanah petani-perhutani 1994-1996), kasus karangsari lbh bandung (tuntutan ganti rugi tanah masyarakat garut selatan terhadap pemda kab. garut 1994-1996), kasus copong lbh bandung (tuntutan ganti rugi tanah masyarakat garut selatan terhadap pemda kab. garut 1994-1996), kasus sancang skephi (perusakan taman nasional sancang garut selatan untuk lokasi peledakan amunisi bekas oleh militer 1995-1996), advokasi ylbhi-lbh palembang untuk kasus muba, palembang (konflik tanah petani-pengusaha 1995), kasus kekerasan mahasiswa umi makassar (1995), kasus kerusuhan tasikmalaya (1996), kasus kerusuhan 27 juli 1996, kasus sutet parung, cibentang jawa barat (1997)menjadi bagian dari pengalaman berharganya dalam dunia advokasi.
selain beberapa aktivitas pribadinya, pria yang sempat melanjutkan kuliahnya di pasca sarjana magister administrasi negara, universitas garut (1998)ini juga aktif mengajak masyarakat luas untuk terlibat dalam kegiatan advokasi dan gerakan anti kekerasan.
keinginan itu terlihat antara lain dengan keterlibatannya dalam mendirikan komite mahasiswa syariah se-indonesia anti kekerasan (komunike) bersama alm. munir dan dosen pasca sarjana iain jakarta, dr. bachtiar effendi (2001) dan pembentukan jaringan advokasi mahasiswa islam se-indonesia (2002) sebuah lembaga advokasi kader hmi yang berbasis di jawa barat.
kemampuannya dibidang advokasi terutama kasus pelanggaran ham tanjung priok membuat tim pengkajian pelanggaran ham soeharto yang dibentuk komnas ham 2003 mempercayakan riset kasus priok dan talangsari kepada pria lulusan sekolah teknik ini.
pada kuartal pertama tahun 2003, mantan koordinator jaringan aliansi penanganan kasus tanah se-jabotabek (1996-1997)ini, memutuskan mundur dari kontras dan menerima tantangan untuk mengelola lpham pasca mangkatnya hjc princen, direktur, pendiri dan tokoh kunci lembaga ham tertua di indonesia ini.
di bawah kendali lulusan magister hukum universitas islam jakarta ini, lpham diarahkan untuk menjadi sebuah lembaga yang diharapkan mampu merintis pembuatan indonesian human rights and internal security archives project secara komprehensif even hingga kini program tersebut masih terus dijalankan secara swadaya oleh para pengurus lpham terutama oleh mantan deputy sekretaris eksekutif komite aksi solidaritas untuk kasus munir (kasum) 2005 ini.
selain isu-isu penegakan ham, lpham di bawah koordinasi dosen hukum islam dan hukum tata negara universitas jakarta ini juga aktif mendorong penegakan hukum dibidang pelestarian lingkungan yang pada oktober 2004 menyelenggarakan serangkaian kampanye penyelamatan kawasan ekosistem leuser (kel) melalui diskusi, pameran dan sarana sosialisasi lainnya bagi para anggota dpr dan dpd ri hasil pemilu 2004 untuk menentang kebijakan pemerintah yang membangun jalan poros ladia galaska yang melewati dan merusak kel.
pada awal tahun 2006, mantan koordinator kampanye aliansi ornop untuk menolak ladia galaska ini bersama mantan wakil ketua komisi ii dpr ri, hamdan zoelva, pakar otonomi daerah ryaas rasyid, ekonom faisal basri, adi sasono dan beberapa akademisi lainnya mendirikan pusat pemberdayaan dan pengembangan otonomi daerah (the regional autonomy center) di mana ia duduk sebagai chief executive.
beberapa produk awal lembaga ini antara lain membuat dan menyebarkan beberapa gagasan serta masukan mengenai ruu pemerintahan aceh ke pemerintah pusat dan aceh, birokrasi, lsm dan lembaga lainnya, riset mengenai keberadaan perda syariah, dokumentasi berbagai regulasi yang terkait otonomi daerah dan lain sebagainya.
riset dan karya tulis
buku lingkaran setan orde baru 1995: sebuah catatan kronologis garut, divisi penerbitan almamater, desember 1995, artikel petani dan politik pangan nasionaldalam akademika edisi ii/x/1997, artikel gurita korupsi orde barudalam masika pos edisi i/x/98, artikel garut dalam peta perampasan tanah orde barudalam akademika edisi iii/xii/97,laporan hasil penelitian, hak ulayat dalam dua konsep hukum:studi hak ulayat di irian jayagarut, almamater, 1996, laporan hasil penelitian tradisi meminang dalam adat sunda garut, almamater, 1996, makalah, garut dan skema ketidakadilan , garut, almamater, 1996, artikel, garut dan ketidakadilan: over view kasus-kasus masyarakat, bulettin kampus akademika, garut, 1997, artikel kasus priok sebagai state terrorism, jakarta, tabloid adil 1999, makalah, uu pkb sebagai kediktatoran konstitusional dalam diskusi penolakan uu pkb di universitas moestopo jakarta, 1999, artikel kejahatan kemanusiaan ditanjung priok dan talangsari, jakarta, tabloid kontras, 2000, artikel pengungkapan kasus talangsari lampung, jakarta, bulettin kontras,2000, ketua tim penulisan buku, sakralisasi ideologi memakan korban: sebuah laporan investigasi kasus pelanggaran ham berat tanjung priokjakarta, kontras, 2000, makalah, pola penghilangan paksa pada kasus tanjung priokdalam diskusi publik hmi, badko jabar, 2000, makalah, systematic crime pada kasus priok dan talangsaridalam diskusi kompak di gedung ytki, jakarta, 2000, kontributor data stagnasi penegakan ham: laporan kondisi ham 2001jakarta, kontras, 2002, artikel, seleksi anggota baru komnas hamdalam bulettin kontras, jakarta, 2002, makalah, kasus tanjung priok dan rekonsiliasi nasionaldalam seminar rekonsiliasi nasional yang diselenggarakan ridep institute juni 2002 di jakarta., work sheet paper, amerika serikat dan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan di negara ketiga, jakarta, juni 2003, work sheet paper, kejahatan kemanusiaan di indonesia, jakarta, lpham, 2003, work sheet paper, asas tunggal dan kejahatan kemanusiaan, jakarta, lpham, 2003, makalah, catatan perjuangan korban priok, dalam diskusi korban priok, jakarta, 2001, artikel, poncke dan lpham,
dalam 340 hari kedikatoran soeharto: studi surat-surat protes princenjakarta, desember 2003.
penyusun laporan bag. i pengkajian pelanggaran ham berat soeharto komnas ham, kopkamtib, soeharto dan kasus tanjung priok, jakarta, lpham, 2004. editor, kumpulan surat-surat protes princen 1990, jakarta, lpham, 2002.
makalah, pasal-pasal karet sebagai constitutional dictatorship dalam training advokasi pbhi-unisba, bandung, 26 april 2003, penulis draft buku, 340 hari kediktatoran soeharto: studi surat-surat protes princen, jakarta, lpham, 2005.
penulis brieifing paper "ruu pemerintahan aceh", the regional autonomy center, jakarta april 2006.
forum ilmiah dan akademik
1988-1991 peserta program beasiswa supersemar stmn 8 jakarta, 1993-1995 peserta program beasiswa yayasan prof. kh.anwar musaddad staim garut.
1996 ketua alumni mahasiswa hukum islam stai al-musaddadiyah garut 1996.
1998 peserta program beasiswa overseas student bappenas.
pernyataan sikap aliansi masyarakat mahasiswa untuk perubahan atas tragedi makassar
kejaksaan agung meletakkan kasus priok sebagai pidana biasa
menilai kinerja polisi harus proporsional
teror oknum pemuda panca marga
laporan investigasi kasus tanjung priok
sakralisasi ideologi memakan korban: sebuah laporan investigasi kasus tanjung priok
dpr akan panggil komnas ham
pengangkatan am hendropriyono sebagai kepala bin digugat
kasus talangsari di hambat
heat rises on hendropriyono
kekerasan di mata ekonom dan investor
orang hilang korban priok dilaporkan ke komisi ham pbb
pembela kasus priok desak panggil soeharto
kebisuan masyarakat penyebab terjadinya lingkaran kekerasan
menjelang pengumuman nama-nama tersangka pelanggaran ham tanjung priok
membidik try sutrisno dan benny moerdani
komnas ham sulit dapatkan dokumen kasus priok
dengarlah saksi, wahai komisi
komnas dan pemerintah didesak selesaikan kasus tanjungpriok
kpp priok dinilai tak serius lakukan penyelidikan
warga tanjung priok datangi kejaksaan agung:tanyakan status try sutrisno
ma didesak untuk ungkap kembali kasus tanjung priok
ruu pemerintahan aceh on briefing paper the regional autonomy mei 2006
kopkamtib, soeharto dan kasus tanjung priok
21 tahun tragedi berdarah:peristiwa priok diperingati dengan unjuk rasa
pemerintah dan dpr harus ikut selamatkan leuser
gugatan praperadilan terhadap skp3 jaksa agung
calon anggota komnas ham 2007-2012
inu kencana, munir dan sctv dapat penghargaan
siapa mengapa:pembela ham
forgotten mud victims vow to realize dream
pelanggaran ham berat; keadilan bagi korban masih jauh dari harapan
kritisi ruu psk
protes atas keterlambatan seleksi anggota lpsk
ruu pelindungan saksi dan korban, mandul jika di undangkan
100 hari lembaga perlindungan saksi dan korban presiden agar perintahkan menkeu biayai lpsk
pemerintah harus dukung perlindungan saksi koalisi perlindungan saksi rekomendasikan lima hal kepada pemerintah
pemerintah tak dukung uu perlindungan saksi peraturan presiden yang seharusnya menjadi dasar lembaga ini belum diterbitkan
10 tahun reformasi berjalan tanpa konsep
political parties lack commitment to public services
ahmad hambali blog