potret wajah anak-anak di sepanjang perairan sumatera utara
undang-undang desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
undang-undang ini juga mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.
selain itu, undang-undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk desa adat sebagaimana diatur dalam bab xiii.
salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan ruu desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa, di dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 tentang keuangan desa.
jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah.
kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi.
hal ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa karena diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan uu desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut apbn untuk perangkat desa sebesar rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari apbd sebesar 10 persen sekitar rp. 45,4 triliun.
total dana untuk desa adalah rp. 104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se indonesia.
seorang lelaki memainkan alat musik tradisional di daerah alor
selain itu juga terdapat ketentuan umum terkait desa adat, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional.
dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia.
tentunya terdapat ketentuan khusus yang mendefinisikan keberadaan desa.
salah satu areal desa di aceh yang terkena dampak tsunami
pemerintah negara republik indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional telah menetapkan rencana pembangunan jangka panjang nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara indonesia.
desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18b ayat (2) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, yaitu:
memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan republik indonesia;
memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia;
melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
dalam undang-undang tersebut juga diatur mandat dan kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
anak-anak pedesaan yang terkena musibah tsunami
serta pemerintah desa juga diberikan kewenangan untuk mendirikan badan usaha milik desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong.
bumd itu bisa bergerak dibidang ekonomi, pedagangan, pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan umum peraturan perundang-undangan.
dalam penjelasannya, disebutkan bahwa bum desa ini secara spesifik tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, cv atau koperasi karena tujuan dibentuknya adalah untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat desa.
dengan kata lain, orientasi bum desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan.
melainkan juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
sumber pendanaan bum desa juga dibantu oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
pemerintah mendorong bum desa dengan memberikan hibah dan atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan bum desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.
kategori:peraturan perundang-undangan indonesia
kategori: otonomi daerah