kuhp atau kitab undang-undang hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di indonesia.
kuhp yang sekarang diberlakukan adalah kuhp yang bersumber dari hukum kolonial belanda, yakni wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie.
pengesahannya dilakukan melalui staatsblad tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 1918.
setelah kemerdekaan, kuhp tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan.
hal ini berdasarkan pada ketentuan peralihan pasal ii uud 1945 yang menyatakan bahwa: "segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini."
ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.
untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.
undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan wetboek van strafrecht voor netherlands indie menjadi wetboek van strafrecht (wvs), yang kemudian dikenal dengan nama kitab undang-undang hukum pidana.
meskipun demikian, dalam pasal xvii uu nomor 2 tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: undang-undang ini mulai berlaku buat pulau jawa dan madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh presiden. dengan demikian, pemberlakuan wetboek van strafrecht voor netherlands indie menjadi wetboek van strafrecht hanya terbatas pada wilayah jawa dan madura.
pemberlakuan kitab undang-undang hukum pidana di seluruh wilayah republik indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 september 1958, dengan diundangkannya uu no. 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1946 republik indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah republik indonesia dan mengubah kitab undang-undang hukum pidana.
sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 uu no. 7 tahun 1958 yang berbunyi: undang-undang no. 1 tahun 1946 republik indonesia tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah republik indonesia. jadi, per tanggal 1 januari 2013, kuhp tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.
meskipun kitab undang-undang hukum pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti.
upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya lembaga pembinaan hukum nasional sebagai upaya untuk membentuk kuhp nasional yang baru.
seminar hukum nasional i yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan kuhp nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
sebenarnya sudah beberapa kali ada usaha perbaikan kuhp dengan pembuatan rancangan kuhp. rancangan tersebut antara lain:
konsep rancangan buku i kuhp tahun 1968.
konsep rancangan buku i kuhp tahun 1971.
konsep tim harris, basaroeddin, dan situmorang tahun 1981.
konsep rkuhp tahun 1981/1982 yan diketuai oleh prof. soedarto.
konsep rkuhp tahun 1982/1983.
konsep rkuhp tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan.
konsep rkuhp tahun 1982/1983 yang merupakan hasil penyempurnaan tim sampai 27 april 1987 dan disempurnakan lagi sampai pada november 1987.
konsep rkuhp tahun 1991/1992 yan diketuai oleh prof. marjono reksodiputro.
adapun isi dari kuhp disusun dalam 3 (tiga) buku, antara lain:
buku i aturan umum (pasal 1 sampai dengan pasal 103)
bab i - aturan umum
bab ii - pidana
bab iii - hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana
bab iv - percobaan
bab v - penyertaan dalam tindak pidana
bab vi - gabungan tindak pidana
bab vii - mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan
bab viii - hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana
bab ix - arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang- undang
buku ii kejahatan (pasal 104 sampai dengan pasal 488)
bab i - kejahatan terhadap keamanan negara
bab ii - kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden
bab iii - kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya
bab iv - kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan
bab v - kejahatan terhadap ketertiban umum
bab vi - perkelahian tanding
bab vii - kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang
bab viii - kejahatan terhadap penguasa umum
bab ix - sumpah palsu dan keterangan palsu
bab x - pemalsuan mata uang dan uang kertas
bab xi - pemalsuan meterai dan merek
bab xii - pemalsuan surat
bab xiii - kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan
bab xiv - kejahatan terhadap kesusilaan
bab xv - meninggalkan orang yang perlu ditolong
bab xvi - penghinaan
bab xvii - membuka rahasia
bab xviii - kejahatan terhadap kemerdekaan orang
bab xix - kejahatan terhadap nyawa
bab xx - penganiayaan
bab xxi - menadnyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan
bab xxii - pencurian
bab xxiii - pemerasan dan pengancaman
bab xxiv - penggelapan
bab xxv - perbuatan curang
bab xxvi - perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak
bab xxvii - menghancurkan atau merusakkan barang
bab xxviii - kejahatan jabatan
bab xxix - kejahatan pelayaran
bab xxix a - kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan (uu no. 4 tahun 1976)
bab xxx - peahan penerbitan dan percetakan
bab xxxi - aturan tentang pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab
buku iii pelanggaran (pasal 489 sampai dengan pasal 569)
bab i - tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
bab ii - pelanggaran ketertiban umum
bab iii - pelanggaran terhadap penguasa umum
bab iv - pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan
bab v - pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan
bab vi - pelanggaran kesusilaan
bab vii - pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan
bab viii - pelanggaran jabatan
bab ix - pelanggaran pelayaran
undang undang nomor 1 tahun 1946
undang undang nomor 8 tahun 1951
undang undang nomor 73 tahun 1958
undang undang nomor 1 tahun 1960
perpu no. 16 tahun 1960
perpu no. 18 tahun 1960
undang undang nomor 8 tahun 1961
undang undang nomor 7 tahun 1974
undang undang nomor 4 tahun 1976
undang undang nomor 27 tahun 1999
== pasal-pasal pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana yang
sering dipakai oleh ahli hukum, sering disebut dalam pemberitaan, dan
atau diketahui kuhp yang populer ==
berikut adalah secara umum oleh masyarakat:
pasal 1 ayat (1) - asas legalitas
pasal 12 - batasan lamanya pidana penjara
pasal 18 - batasan lamanya pidana kurungan
pasal 48 - overmacht
pasal 49 - noodweer
pasal 76 - nebis in idem
pasal 244 - pemalsuan mata uang
pasal 263 - pemalsuan surat
pasal 284 - perzinahan
pasal 285 - pemerkosaan
pasal 297 - human trafficking
pasal 303 - perjudian
pasal 310 - pencemaran nama baik
pasal 338 - pembunuhan
pasal 340 - pembunuhan berencana
pasal 341 - penelantaran bayi
pasal 346 - aborsi
pasal 351 - penganiayaan
pasal 359 - kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal
pasal 362 - pencurian
kitab undang-undang hukum perdata
tilang (bukti pelanggaran)
perkelahian dan pertikaian
penyidikan dan penyelidikan
hukum acara pidana
hukum pidana militer
kehakiman dan kejaksaan
prayudi, guse (2012).
panduan lengkap hukum pidana &
yogyakarta: tora book yogyakarta.
soesilo, r (1976).
kitab undang-undang hukum pidana lengkap.
wetboek van strafrecht
badan pembinaan hukum nasional sektor hukum pidana