pemerintahan kabupaten poso dipimpin oleh seorang bupati, yang dipilih secara demokratis berdasarkan undang-undang dasar 1945, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten poso, terdiri atas pemerintah kabupaten poso dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten poso.
pemerintah kabupaten poso, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kabupaten poso, dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah (skpd), sebagai berikut:
dewan perwakilan rakyat daerah
dewan perwakilan rakyat kabupaten poso adalah lembaga perwakilan daerah atau lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di kabupaten poso, sulawesi tengah dan mitra pemerintah kabupaten poso.
dprd kabupaten poso sebagai salah satu lembaga daerah yang mengawasi terhadap jalannya pemerintahan, terdiri atas wakil-wakil dari organisasi peserta pemilihan umum yang dilaksanakan setiap empat tahun.
pada tahun 2013 keanggotaan masing-masing adalah: anggota fraksi demokrat 8 orang, pds 4 orang, golongan karya 5 orang, poso bersatu 7 orang, dan fraksi bhinneka tunggal ika sebanyak 6 orang, yang seluruhnya sebanyak 30 orang yang kesemuanya laki-laki.
pada 25 agustus 2016, seluruh anggota dprd poso periode 2014-2019 sudah dilantik dan ambil sumpah jabatan.
dprd kabupaten poso2014-2019
25px partai demokrat
25px partai golkar
25px partai gerindra
25px partai hanura
25px partai nasdem
dprd kabupaten poso2014-2019
25pxellen ester pelealu
daerah pemilihan ii
daerah pemilihan ii
darma bhakti pesudo
daerah pemilihan ii
abdul gani t. israil
daerah pemilihan iv
daerah pemilihan iv
rofiqoh is machmoed
daerah pemilihan i
daerah pemilihan i
daerah pemilihan iii
daerah pemilihan i
daerah pemilihan iv
sahrir t. sampeali
daerah pemilihan iii
daerah pemilihan ii
norma shinta kalahe
daerah pemilihan ii
25pxdarma gideon mondulo
daerah pemilihan iii
daerah pemilihan i
daerah pemilihan ii
i ketut suano
daerah pemilihan iv
daerah pemilihan i
daerah pemilihan ii
daerah pemilihan iii
daerah pemilihan iv
usman abdul karim
daerah pemilihan i
daerah pemilihan i
daerah pemilihan ii
20pxmuhaimin yunus hadi
daerah pemilihan i
dewa nyoman ariebowo
daerah pemilihan ii
25pxabram dharma badilo
daerah pemilihan ii
daerah pemilihan iv
daerah pemilihan i
daerah pemilihan ii
pemerintah daerah kabupaten poso meraih predikat terburuk terkait dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014 yang dikeluarkan kementerian dalam negeri.
hal tersebut dibuktikan dengan sk no. 120/400/2014 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 2014 yang dikirimkan langsung ke kantor gubernur sulawesi tengah.
pemerintah kabupaten poso berada di peringkat ke-381.
sekretaris daerah kabupaten poso, sin s.
songgo mengatakan sampai saat ini pemerintah daerah poso belum menerima secara resmi dan tertulis hasil laporan perangkingan tersebut.
menurutnya, penilaian tersebut tidak fair, sebab dari tahun ke tahun apbd poso terus meningkat, hingga mencapai 1 triliun lebih, jika dibandingkan dengan daerah lainnya di sulawesi tengah.
begitu juga pendapatan asli daerah poso yang pada tahun 2013 mencapai 70 miliar dari hanya sekitar 10 miliar.
pertanggungjawaban keuangan kabupaten poso pada tahun 2014, juga mendapat opini baik dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri.
dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten poso