masa penjajahan belanda atas bumi pertiwi indonesia, selain mempengaruhi roda pemerintahan juga sangat besar pengaruhnya terhadap peradilan di indonesia.
dari masa dijajah oleh belanda (mr. herman willem daendels  tahun 1807), kemudian oleh inggris (mr. thomas stanford raffles  tahun 1811 letnan jenderal) dan masa kembalinya pemerintahan hindia belanda (1816-1842).
laporan tahunan mahkamah agung ri tahun 2010
pada masa penjajahan belanda hoogerechtshoof merupakan pengadilan tertinggi dan berkedudukan di jakarta dengan wilayah hukum meliputi seluruh indonesia.
hoogerechtshoof beranggotakan seorang ketua, 2 orang anggota, seorang pokrol jenderal, 2 orang advokat jenderal dan seorang panitera dimana perlu dibantu seorang panitera muda atau lebih.
jika perlu gubernur jenderal dapat menambah susunan hoogerechtshoof dengan seorang wakil dan seorang atau lebih anggota.
setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 19 agustus 1945, presiden soekarno melantik/mengangkat mr. dr. r.s.e.
koesoemah atmadja sebagai ketua mahkamah agung republik indonesia yang pertama.
hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai hari jadi mahkamah agung, melalui surat keputusan kma/043/sk/viii/1999 tentang penetapan hari jadi mahkamah agung republik indonesia.
tanggal 19 agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya uud 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan kabinet presidentil pertama di indonesia.
mahkamah agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan.
antara tahun 1946 sampai dengan 1950 mahkamah agung pindah ke yogyakarta sebagai ibukota republik indonesia.
pada saat itu terdapat dua lembaga peradilan tertinggi di indonesia yaitu :
hoogerechtshof di jakarta dengan :
ketua : dr. mr. wirjers
anggota indonesia :
anggota belanda :
procureur general : mr. urip kartodirdjo
mahkamah agung republik indonesia di yogyakarta dengan :
ketua : mr. dr. r.s.e.
wakil : mr. r. satochid kartanegara
mr. husen tirtaamidjaja,
mr. wirjono prodjodikoro,
sutan kali malikul adil
panitera : mr. soebekti
kepala tu : ranuatmadja
kemudian terjadi kapitulasi jepang, yang merupakan badan tertinggi disebut saikoo hooin yang kemudian dihapus dengan osamu seirei (undang-undang no. 2 tahun 1944).
pada tanggal 1 januari 1950 mahkamah agung kembali ke jakarta dan mengambil alih (mengoper) gedung dan personil serta pekerjaan hoogerechtschof.
dengan demikian maka para anggota hoogerechtschof dan procureur general meletakkan jabatan masing-masing dan pekerjaannya diteruskan pada mahkamah agung republik indonesia serikat (ma-ris) dengan susunan :
ketua : mr. dr. r.s.e.
wakil : mr. satochid kartanegara
mr. husen tirtaamidjaja,
mr. wirjono prodjodikoro,
sutan kali malikul adil
panitera : mr. soebekti
jaksa agung : mr. tirtawinata
dapat dikatakan sejak diangkatnya mr. dr.
koesoemah atmadja sebagai ketua mahkamah agung, secara operasional pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bidang pengadilan negara tertinggi adalah sejak disahkannya kekuasaan dan hukum acara mahkamah agung yang ditetapkan tanggal 9 mei 1950 dalam undang-undang no. 1 tahun 1950 tentang susunan kekuasaan dan jalan pengadilan mahkamah agung republik indonesia.
dalam kurun waktu tersebut mahkamah agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah presiden soekarno, yaitu tanggal 19 agustus 1945 sebagai presiden pertama republik indonesia dan tanggal 27 desember 1945 sebagai presiden republik indonesia serikat (ris).
waktu terus berjalan dan undang-undang no. 1 tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 desember 1970 lahirlah undang-undang no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa mahkamah agung adalah pengadilan negara tertinggi dalam arti mahkamah agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusanputusan yang berasal dari pengadilan di bawahnya, yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang meliputi 4 (empat) lingkungan peradilan :
sejak tahun 1970 tersebut kedudukan mahkamah agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya undang-undang no. 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung, maka kedudukan mahkamah agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugastugasnya yang mempunyai 5 fungsi, yaitu :
fungsi memberi nasihat
pada mei 1998 di indonesia terjadi perubahan politik yang radikal dikenal dengan lahirnya era reformasi.
konsep peradilan satu atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya tap mpr no. x/mpr/1998 yang menentukan kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif.
ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya undang-undang no. 35 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
undang-undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam pasal ii ayat (1) yang berbunyi :
mahkamah agung memiliki wewenang:
mahkamah agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan
mahkamah agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang
melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
mahkamah agung terdiri dari pimpinan hakim anggota, kepaniteraan mahkamah agung, dan sekretariat mahkamah agung.
pimpinan dan hakim anggota mahkamah agung adalah hakim agung.
jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.
ketua mahkamah agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh presiden.
pada tanggal 8 februari 2012, hatta ali terpilih menjadi ketua ma, menggantikan harifin a. tumpa, dengan mendapatkan suara mayoritas yaitu 28 suara dari 54 hakim agung.
urutan kedua, ahmad kamil 15 suara, abdul kadir mappong 5 suara dan m saleh 3 suara dan paulus effendi lotulung 1 suara dan suara tidak sah 3 orang artikel:"hatta ali terpilih jadi ketua ma " di detik.com.
tugas hakim agung adalah mengadili dan memutus perkara pada tingkat kasasi.
pengadilan tingkat banding
pengadilan tingkat banding yang berada di bawah mahkamah agung terdiri :
pengadilan tinggi agama
pengadilan tinggi tata usaha negara
pengadilan militer utama
pengadilan militer tinggi
pengadilan tingkat pertama
pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah mahkamah agung terdiri :
pengadilan tata usaha negara
kewenangan mahkamah agung ri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; kedua, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; ketiga, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.
selain itu, mahkamah agung ri dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
laporan tahunan mahkamah agung ri tahun 2013 berikut daftar keadaan perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan hak uji materil di mahkamah agung republik indonesia:
sisa tahun sebelumnya perkara masuk
beban perkara perkara putus sisa perkara
2004 laporan tahunan mahkamah agung ri tahun 2015 halaman 21
ketua mahkamah agung republik indonesia
yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia
judex facti dan judex juris
kategori:lembaga peradilan indonesia