alih lisensi dokumentasi bebas gnu
pemilihan umum di indonesia telah diadakan sebanyak 11 kali yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014
pemilihan umum di indonesia menganut asas "luber" yang merupakan singkatan dari "langsung, umum, bebas dan rahasia".
asas "luber" sudah ada sejak zaman orde baru.
"langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
"umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
"bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
"rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.
kemudian di era reformasi berkembang pula asas "jurdil" yang merupakan singkatan dari "jujur dan adil".
asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.
asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.
asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.
sistem gelombang pemilihan umum kepala daerah pilkada serentak
masa jabatan berakhir pemilu keterangan
2015 dan 2016 (a) 9 desember 2015 a
2016 (b) dan 2017 9 februari 2017 b
2018 dan 2019 9 juni 2018 c
a 10 november 2020 d
b 10 maret 2022 e
c, d & e 8 juli 2024 (bersama dengan pileg & pilpres)
posisi 2014 2015 2016 2017 2018 2019
presiden (juli &
september)dpd&dpr (april) kepala daerah (desember) tidak kepala daerah (februari) kepala daerah (juni) presiden (september) dpd &
presiden dan wakil presiden ya tidak ya
gubernur dan wakil gubernur riau, lampung, jatim, maluku, malut sumbar, jambi, bengkulu, kepri, kalteng, kaltim, sulut, kaltara tidak sulteng, sulbar, gorontalo, pabar, aceh, jakarta, babel, banten kalbar, sultra, sulsel, papua, jabar, ntt, jateng, bali, ntb, kaltim, jatim, maluku, malut, sumsel, lampung, riau, sumut tidak
walikota/bupati dan wakil walikota/bupati variasi variasi
mahkamah konstitusi memutuskan pemilihan umum untuk semua jenis digelar serentak pada tahun 2019 nanti pilkada setiap tahun yang bervariasi.
komponen sistem pemilu komponen sistem pemilu (halaman 54)
pemilu terbuka/tertutup distrik/proporsional/campuran
1955 tertutup proporsional
2004 terbuka campuran
penetapan hasil pemilu
pemilihan putaran pertama putaran kedua keterangan
presiden dan wakil presiden minimal 50%
minimal 50% syarat calon diajukan dimana partai politik memilki batas ambang 25% kursi parlemen atau 20% suara sah
kepala daerah dan wakil kepala daerah minimal 30%
dpr suara terbanyak(batas ambang 3,5%) n/a
dprd suara terbanyak
jumlah kepimpinan yang dipilih rakyat
dprd 100 per kabupaten/kota
dpd 4 per provinsi
hasil pemilihan umum dewan perwakilan rakyat
tahun pemenang tempat kedua tempat ketiga
partai politik jumlah kursi (dalam persen) partai politik jumlah kursi (dalam persen) partai politik jumlah kursi (dalam persen)
1955 pni 57 (22.17%) masyumi 57 (22.17%) nu 45 (17.51%)
1971 golkar 360 (65.55%) nu 56 (21.79%) parmusi 24 (9.33%)
1977 golkar 232 (64.44%) ppp 99 (38.52%) pdi 29 (8.05%)
1982 golkar 242 (67.22%) ppp 94 (26.11%) pdi 24 (6.66%)
1987 golkar 299 (74.75%) ppp 61 (15.25%) pdi 40 (10%)
1992 golkar 282 (70.5%) ppp 62 (15.5%) pdi 56 (14%)
1997 golkar 325 (76.47%) ppp 89 (22.25%) pdi 11 (2.75%)
1999 pdip 153 (33.12%) golkar 120 (25.97%) ppp 58 (12.55%)
2004 golkar 128 (23.27%) pdip 109 (19.82%) ppp 58 (10.55%)
2009 demokrat 150 (26.79%) golkar 107 (19.11%) pdip 95 (16.96%)
2014 pdip 109 (19.5%) golkar 91 (16.3%) gerindra 73 (13%)
jumlah partai politik di indonesia
1955 tidak terbatas
pemilihan umum anggota lembaga legislatif
sepanjang sejarah indonesia, telah diselenggarakan 11 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014.
sesuai tujuannya, pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota dpr. tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 september 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,
tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante.
tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 desember 1955.
lima besar dalam pemilu ini adalah partai nasional indonesia, masyumi, nahdlatul ulama, partai komunis indonesia, dan partai syarikat islam indonesia.
lima besar dalam pemilu ini adalah golongan karya, nahdlatul ulama, parmusi, partai nasional indonesia, dan partai syarikat islam indonesia.
pada tahun 1975, melalui undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu partai persatuan pembangunan dan partai demokrasi indonesia) dan satu golongan karya.
pemilu berikutnya, sekaligus pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 juni 1999) di bawah pemerintahan presiden bj habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.
lima besar pemilu 1999 adalah partai demokrasi indonesia perjuangan, partai golkar, partai persatuan pembangunan, partai kebangkitan bangsa, dan partai amanat nasional.
walaupun partai demokrasi indonesia perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu megawati soekarnoputri, melainkan dari partai kebangkitan bangsa, yaitu abdurrahman wahid (pada saat itu, megawati hanya menjadi calon presiden).
hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota mpr, dpr, dan dprd, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota mpr.
pemilihan umum presiden dan wakil presiden
pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) pertama kali diadakan dalam pemilu 2004.
pergantian kekuasaan berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi indonesia yang belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara.
satu-satunya cacat pada pergantian kekuasaan ini adalah tidak hadirnya megawati pada upacara pelantikan susilo bambang yudhoyono sebagai presiden.
pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
daftar partai politik indonesia