komisi dewan perwakilan rakyat republik indonesia (disingkat komisi dpr ri) adalah alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang bersifat tetap.
jumlah komisi dpr ri ditetapkan oleh dpr pada permulaan masa keanggotaan dpr dan permulaan tahun sidang.
jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan dpr, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.
undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah
tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.
tugas komisi di bidang anggaran lain:
mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah;
mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah;
membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan apbn termasuk hasil pemeriksaan bpk yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan dan hasil pembahasan kepada badan anggaran untuk sinkronisasi;
membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program, kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh badan anggaran;
menyerahkan kembali kepada badan anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan apbn; dan
membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan.
tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk apbn, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan bpk yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
memberikan masukan kepada bpk dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah; dan
membahas dan menindaklanjuti usulan dpd.
pada periode 20142019, dpr mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing.
ruang lingkup tugasnya meliputi pertahanan, intelijen, luar negeri, komunikasi, dan informasi.
yang menjadi pasangan kerja komisi i adalah sebagai berikut:
kementerian luar negeri indonesia
kementerian komunikasi dan informatika indonesia
badan intelijen negara
komisi penyiaran indonesia
lembaga sandi negara
lembaga ketahanan nasional
dewan ketahanan nasional
daftar pimpinan komisi i
drs. mahfudz siddiq, m.si.
partai golongan karya
asril hamzah tandjung
partai golongan karya
partai amanat nasional
ruang lingkup komisi ii meliputi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria, dan komisi pemilihan umum.
yang menjadi pasangan kerja komisi ii adalah sebagai berikut:
departemen dalam negeri
badan pertanahan nasional
daftar pimpinan komisi ii
ahmad riza patria
partai gerakan indonesia raya
partai keadilan sejahtera
partai kebangkitan bangsa
ruang lingkup komisi iii meliputi: hukum, ham, dan keamanan.
yang menjadi pasangan kerja komisi iii adalah sebagai berikut:
kementerian hukum dan hak asasi manusia
kepolisian negara republik indonesia
komisi pemberantasan korupsi (kpk)
komisi nasional hak asasi manusia (komnas ham)
komisi hukum nasional
setjen mahkamah agung
setjen mahkamah konstitusi
setjen komisi yudisial
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk)
lembaga perlindungan saksi dan korban (lpsk)
badan narkotika nasional (bnn)
badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt)
daftar pimpinan komisi iii
partai golongan karya
partai amanat nasional
benny kabur harman
desmond djunaedi mahesa
partai gerakan indonesia raya
partai demokrasi indonesia perjuangan
ruang lingkup komisi iv meliputi: pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.
yang menjadi pasangan kerja komisi iv adalah sebagai berikut:
departemen kelautan dan perikanan
badan urusan logistik
dewan maritim nasional
daftar pimpinan komisi iv
partai gerakan indonesia raya
viva yoga mauladi
partai amanat nasional
siti hediati harijadi
ir. e herman khaeron, m.si
partai kebangkitan bangsa
ruang lingkup komisi v meliputi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal.
yang menjadi pasangan kerja komisi v adalah sebagai berikut:
departemen pekerjaan umum
menteri negara perumahan rakyat
menteri negara pembangunan daerah teringgal
badan meteorologi, klimatologi dan geofisika (bmkg)
badan sar nasional
badan penanggulangan lumpur sidoardjo (bpls)
daftar pimpinan komisi v
fary djemi francis
partai gerakan indonesia raya
muhidin mohamad said
partai keadilan sejahtera
partai demokrasi indonesia perjuangan
ruang lingkup komisi vi meliputi: perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, ukm dan bumn, dan standardisasi nasional.
yang menjadi pasangan kerja komisi vi adalah sebagai berikut:
menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah
menteri negara bumn
badan koordinasi penanaman modal (bkpm)
badan standardisasi nasional (bsn)
badan perlindungan konsumen nasional (bpkn)
komisi pengawas persaingan usaha (kppu)
daftar pimpinan komisi vi
achmad hafidz tohir
partai amanat nasional
dodi reza alex noerdin
partai golongan karya
partai gerakan indonesia raya
azam azman natawijaya
farid al fauzi
partai hati nurani rakyat
ruang lingkup komisi vii meliputi: energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup.
yang menjadi pasangan kerja komisi vii adalah sebagai berikut:
kementerian energi dan sumber daya mineral
kementerian lingkungan hidup
kementerian riset dan teknologi
badan pengkajian dan penerapan teknologi (bppt)
dewan riset nasional
lembaga ilmu pengetahuan indonesia (lipi)
badan tenaga nuklir nasional (batan)
badan pengawas tenaga nuklir (bapeten)
badan koordinasi survei dan pemetaan nasional (bakosurtanal)
lembaga penerbangan dan antariksa nasional (lapan)
badan pengatur hilir migas (bph migas)
satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (skk migas)
daftar pimpinan komisi vii
gus irawan pasaribu
partai gerakan indonesia raya
satya w yudha
partai keadilan sejahtera
ruang lingkup komisi viii meliputi: agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.
yang menjadi pasangan kerja komisi viii adalah sebagai berikut:
menteri negara pemberdayaan perempuan
komisi perlindungan anak indonesia (kpai)
badan nasional penanggulangan bencana
badan amil zakat nasional
daftar pimpinan komisi viii
partai amanat nasional
dr. ir. sodik mudjahid, m.sc
partai gerakan indonesia raya
iskan qolba lubis, ma
partai keadilan sejahtera
partai kebangkitan bangsa
ruang lingkup komisi ix meliputi: tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan.
yang menjadi pasangan kerja komisi ix adalah sebagai berikut:
badan koordinasi keluarga berencana nasional (bkkbn)
badan pengawas obat dan makanan
daftar pimpinan komisi ix
partai golongan karya
partai amanat nasional
partai persatuan pembangunan
ruang lingkup komisi x meliputi: pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan.
yang menjadi pasangan kerja komisi x adalah sebagai berikut:
departemen pendidikan nasional
departemen kebudayaan dan pariwisata
kementerian negara pemuda dan olahraga
daftar pimpinan komisi x
teuku riefky harsya
partai gerakan indonesia raya
partai golongan karya
partai keadilan sejahtera
ruang lingkup komisi xi meliputi: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank.
yang menjadi pasangan kerja komisi xi adalah sebagai berikut:
menteri negara perencanaan dan pembangunan/kepala bappenas
perbankan dan lembaga keuangan bukan bank
badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp)
badan pusat statistik
setjen bpk ri
lembaga pembiayaan ekspor indonesia
lembaga kebijakan dan pengadaan barang jasa pemerintah
daftar pimpinan komisi xi
partai golongan karya
gus irawan pasaribu
partai gerakan indonesia raya
marwan cik asan
partai amanat nasional
komisi dewan perwakilan rakyat