sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa, dan bernegara.
seperti merebaknya beragam krisis yang melanda negara kesatuan republik indonesia.
salah satunya adalah berkaitan dengan orientasi pembangunan.
dimasa orde baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.
situs resmi kkp ri- sejarah kkp
sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan, dan perikanan yang dimiliki oleh indonesia sangat beragam, baik jenis, dan potensinya.
potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut, dan pantai, energi non konvensional, dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak, dan gas bumi, dan berbagai jenis mineral.
selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan, dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya.
tentunya inilah yang mendasari presiden abdurrahman wahid dengan keputusan presiden no.355/m tahun 1999 tanggal 26 oktober 1999 dalam kabinet periode 1999-2004 mengangkat ir. sarwono kusumaatmadja sebagai menteri eksplorasi laut.
selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan departemen eksplorasi laut (del) beserta rincian tugas, dan fungsinya melalui keputusan presiden nomor 136 tahun 1999 tanggal 10 november 1999 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja departemen.
ternyata penggunaan nomenklatur del tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan dpr dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari menteri eksplorasi laut menjadi menteri eksplorasi laut, dan perikanan berdasarkan keputusan presiden nomor 145 tahun 1999 tanggal 1 desember 1999.
perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur del menjadi departemen eksplorasi laut, dan perikanan (delp) melalui keputusan presiden nomor 147 tahun 1999 tanggal 1 desember 1999.
dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah sidang tahunan mpr tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur delp menjadi departemen kelautan, dan perikanan (dkp) sesuai keputusan presiden nomor 165 tahun 2000 tanggal 23 november 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja departemen.
kemudian berubah menjadi kementerian kelautan, dan perikanan sesuai dengan peraturan presiden no. 47 tahun 2009 tentang pembentukan, dan organisasi kementerian negara, maka nomenklatur departemen kelautan, dan perikanan menjadi kementerian kelautan, dan perikanan.
tugas dan fungsi
kementerian kelautan, dan perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan, dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
dalam melaksanakan tugas, kementerian kelautan, dan perikanan menyelenggarakan fungsi:
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, dan perikanan
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian kelautan, dan perikanan
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian kelautan, dan perikanan
pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian kelautan, dan perikanan di daerah
pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional
berikut ini adalah struktur organisasi kementerian kelautan, dan perikanan berdasarkan peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 :
direktorat jenderal perikanan tangkap
direktorat jenderal perikanan budidaya
direktorat jenderal pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
direktorat jenderal kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil
direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan
badan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
badan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan
staf ahli bidang ekonomi, sosial, dan budaya
staf ahli bidang kebijakan publik
staf ahli bidang kemasyarakatan, dan hubungan antar lembaga
staf ahli bidang ekologi, dan sumber daya laut
daftar menteri kelautan dan perikanan indonesia
kelautan dan perikanan