2.1 kondisi desa
pentingnya memahami kondisi desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.
desa purwokerto merupakan salah satu dari 16 desa di wilayah kecamatan ngadiluwih, yang terletak di kota kecamatan, desa purwokerto mempunyai luas wilayah seluas 417.12 hektar.
adapun batas-batas wilayah desa purwokerto:
2.1.1 sejarah desa
ki seco montro adalah seorang tokoh yang membangun desa purwokerto pertama kali, purwo mempunyai arti permulaan (istilah jawa wiwitan) kerto mempunyai arti ramai (istilah jawa rame).
purwokerto diharapkan menjadi sebuah desa yang bisa berkembang mulai awal hingga ke depan nantinya.
ki seco montro saat itu menjadi tokoh yang didewakan oleh masyarakat purwokerto, hingga ketika dia meninggal dunia masyarakat membuat sebuah patung (istilah jawa reco) diberi nama mbah djo montro.
makam ki seco montro pun banyak dikunjungi warga luar daerah purwokerto.
juru kunci makamnya adalah mbah nah dan milan.
setelah sepeninggalan ki seco montro muncul kesenian tiban, yaitu ritual rakyat yang meminta hujan dengan cara memandikan patung mbah djo montro, yang dilakukan tiap 1 syuro oleh perangkat desa dengan menyediakan 1 ayam dan pisang raja.
patung mbah djo montro ini diletakkan di dekat ruang pertemuan rakyat (semacam balai desa).
bekas air mandi mbah djo montro diminum dan dipakai membasuh muka.
kemudian dilakukan pemilihan kepala desa yang pertama, saat itu yang terpilih menjadi kades adalah seorang laki-laki yang bernama djastam martodipuro.
sekitar tahun 1965 patung mbah djo montro yang didewakan tersebut diinstruksikan untuk dipendam karena diajaran islam menyembah patung adalah perbuatan musyrik.
patung mbah djo montro dipendam di pasar kebo.
peradapan berubah pesat dengan pimpinan djastam martodipuro.
yang dapat dikenang dari kades djastam martodipuro adalah jalan tamtama sekarang menjadi lapangan tamtama, nama lapangan di purwokerto.
tahun 1966/1967 mengadakan pemilihan lagi dan yang menjadi kades adalah sumadi, tetapi tidak bertahan lama karena terindikasi dengan kondisi politik saat itu, hingga melarikan diri.
kemudian digantikan oleh djastam martodipuro kembali dan dapat dihitung masa jabatannya menjadi kades sekitar 15 tahun berakhir tahun 1975.
tahun 1982-1985, telah terbukti bahwa desa purwokerto telah berkembang tiga tahun berturut-turut telah berhasil menjadi juara desa tingkat provinsi.
dari kejuaraan tersebut desa purwokerto mendapat hadiah pengaspalan jalan di jalan-jalan protocol.
adapun urutan jabatan kepala desa purwokerto
desa purwokerto terdiri dari 4 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 6.465 jiwa atau 2.460 kk, merupakan salah satu dari 16 ( enam belas ) desa di kecamatan ngadiluwih yang terletak di kota kecamatan ngadiluwih.
batas wilayah desa purwokerto kecamatan ngadiluwih sebagai berikut :
data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada.
data penduduk menurut golongan umur di desa purwokerto dapat dilihat pada tabel berikut.
dibawah ini :
sumber data : data potensi sosial ekonomi desa/kelurahan tahun 2015
b. jumlah penduduk menurut agama
ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat desa purwokerto mayoritas beragama islam, dengan rincian data sebagai berikut :
tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia.
proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi.
akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat sd sampai sma dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingya pendidikan.
data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut berikut :
sumber data : data potensi sosial ekonomi desa/kelurahan tahun 2015
mata pencaharian penduduk di desa purwokerto sebagian besar masih berada di sektor pertanian.
hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat.
data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini :
sumber data : data potensi sosial ekonomi desa/kelurahan tahun 2015
2.1.3 keadaan sosial
mayoritas mata pencarian penduduk desa purwokerto bergerak dibidang pertanian.
permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten kediri.
hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.
tingkat angka kemiskinan desa purwokerto. yang masih tinggi menjadikan desa purwokerto.
harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.
banyaknya kegiatan ormas di desa purwokerto.
seperti remaja masjid, karang taruna, jamiyah yasin, tahlil, pkk darmawanita , posyandu, kelompok arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.
jumlah kepala keluarga 2.460 kk
jumlah penduduk miskin 589 kk
jumlah penduduk sedang 1.031 kk
2.1.4 keadaan ekonomi
kekayaan sumber daya alam yang ada di desa purwokerto amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya.
selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan dari 3 desa, yaitu desa dukuh, desa branggahan dan desa rembangkepuh.
pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam apbdes setiap tahun anggaran.
menurut peraturan desa purwokerto nomor ......... tahun 2015 bahwa sumber pendapatan desa :
adapun kekayaan desa terdiri dari :
tanah kas desa
bangunan desa yang dikelola desa
c. lain-lain kekayaan milik desa
desa purwokerto sebagaian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.
2.1.4.1 prasarana dan sarana desa
pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial,ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.
prasarana kesehatan :
prasarana umum lainnya
pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri.
proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:
2.2. kondisi pemerintahan desa
penjelasan kondisi pemerintah desa diberikan untuk dapat memberikan gambaran ruang lingkup kerja yang mengemban tugas pelayanan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
2.2.1 pembagian wilayah desa
luas wilayah desa purwokerto dengan luas wilayah 417.12 ha.
desa purwokerto terdiri dari empat dusun, yaitu dusun purwokerto, dusun sawahan, dusun purwoharjo dan dusun selomanen.
perangkat desa menurut jenis jabatannya di desa purwokerto terdiri dari 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, kaur keuangan, kaur pembangunan, kaur kesra, kaur umum, kaur pemerintahan, pelaksana teknis dan 4 kepala dusun.
desa purwokerto terdiri dari 11 rukun warga (rw) dan 31 rukun tangga (rt).
2.2.2 struktur organisasi pemerintah desa
sebagaimana dipaparkan dalam uu no. 06 tahun 2014 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan.
dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.
pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
badan permusyawaratan desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
bpd berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
anggota bpd adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
anggota bpd terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
bpd berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan
tabel : nama pejabat pemerintah desa purwokert [http://www.mediafire.com/view/8jmhycvu1m12x9u/profil desa 2015.doc]
struktur badan permusyawaratan desa (bpd)
desa purwokerto [http://www.mediafire.com/view/8jmhycvu1m12x9u/profil desa 2015.doc]
tabel : nama badan permusyawaratan desa purwokerto
lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa.
hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
struktur lpmd desa purwokerto [http://www.mediafire.com/view/8jmhycvu1m12x9u/profil desa 2015.doc]
tabel : nama-nama lpmd desa purwokerto
struktur karangtaruna desa purwokerto
tabel : pengurus karangtaruna desa purwokerto [http://www.mediafire.com/view/8jmhycvu1m12x9u/profil desa 2015.doc]
struktur pkk desa purwokerto [http://www.mediafire.com/view/8jmhycvu1m12x9u/profil desa 2015.doc]
tabel : tim penggerak pkk desa purwokerto
reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa.
hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan.
sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus.
sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.
dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.
dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah.
namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi kosmetik untuk sekadar memenuhi qouta adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.
merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa.