masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di indonesia untuk paling tidak merujuk kepada empat jenis masyarakat asli yang ada di dalam negara-bangsa indonesia.
dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal masyarakat hukum adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan.
pengertian ini idak merujuk kepada defenisi secara tertutup tetapi lebih kepada kepada kriteria, agar dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang besar kepada komunitas untuk melakukan self identification/ mengidentifikasikan dirinya sendiri.
pengertian menurut aman (aliansi masyarakat adat nusantara) pada kongres i tahun 1999 dan masih dipakai sampai saat ini adalah:
"komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.
menurut sumber lain yang disebut sebagai "masyarakat adat" definisi pribumi adalah pribumi n penghuni asli; yg berasal dr tempat yg bersangkutan;
mempribumikan v menjadikan milik pribumi adalah:
penduduk asli (bahasa melayu: orang asli);
kaum minoritas; dan
kaum tertindas atau termarginal karena identitas mereka yang berbeda dari indentitas yang dominan di suatu negara atau wilayah.
masyarakat adat adalah masyarakat pribumi
secara singkat dapat dikatakan bahwa secara praktis dan untuk kepentingan memahami dan memaknai deklarasi ini di lapangan, maka kata "masyarakat adat" dan "masyarakat/penduduk pribumi" digunakan silih berganti dan mengandung makna yang sama.
pandangan yang sama dikemukakan dalam merangkum konsep orang-orang suku dan populasi/orang-orang asli dari departemen urusan ekonomi dan sosial pbb dengan merujuk kepada konvensi ilo 107 (1957) dan 169 (1989).
sem karoba menyatakan dalam bukunya:
masih ada debat panjang tentang makna kedua istilah secara semantik, normatif, kronologis, politis dan sebagainya, tetapi secara praktis masyarakat yang merasa dirinya sedang ditangani dan dilayani lewat deklarasi ini mengidentifikasi diri mereka sebagai bumiputra (indigenous).
dalam konvensi ilo dan deklarasi ini sendiri disebutkan bahwa identifikasi diri sendiri dari masyarakat merupakan kunci dalam menempatkan sebuah entitas sosial sebagai masyarakat adat.
idenfitikasi diri merupakan hak dasar yang dijamin dalam berbagai hukum universal yang sudah berlaku sejak pendirian pbb. dalam konvensi ilo no.169 tahun 1986 menyatakan bahwa:bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut.
mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai suatu sukubangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka.
masyarakat adat kanekes
masyarakat adat bugis
masyarakat adat cigugur
masyarakat adat banten kidul
masyarakat adat kampung naga
masyarakat adat negeri ullath
masyarakat adat dayak
masyarakat adat distrik balangan
masyarakat adat wanua
masyarakat adat papua
masyarakat adat toraja
masyarakat adat dayeuhluhur