sebagian besar kementerian yang ada sekarang telah mengalami berbagai perubahan, meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran (baik sementara atau permanen).
jumlah kementerian sendiri hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, dimulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam uu no. 39 tahun 2008, yaitu sejumlah maksimal 34 kementerian.
dalam perjalanannya, pembentukan kementerian di indonesia selalu mempertimbangkan kekuatan politik, ideologi, dan suku bangsa.
pada era perjuangan kemerdekaan dan demokrasi parlementer, empat partai politik, yakni pni, masyumi, nahdlatul ulama, dan psi, saling bersaing dalam memperebutkan posisi kementerian.
setelah tahun 1955, pki menjadi kekuatan tambahan dalam percaturan politik indonesia.
pada masa kabinet pembangunan i - vii, hanya ada satu kekuatan politik yang dominan, yakni golkar.
dan pada era reformasi, macam-macam partai silih berganti berkuasa.
golkar, pkb, pdip, dan demokrat, merupakan empat partai besar yang pernah menduduki puncak pimpinan negara.
komposisi etnis dalam kementerian indonesia (1945-1970) crawford young, the politics of cultural pluralism, the university of wisconsin press, 1976
jawa 392 60,8
minangkabau 90 14,0
sunda 84 13,0
minahasa 25 3,9
maluku 20 3,1
batak 16 2,5
lain-lain 18 2,8
jika dilihat berdasarkan komposisi etnis, kementerian indonesia didominasi oleh suku jawa, yang kemudian diikuti oleh suku minangkabau dan suku sunda.
dua suku bangsa yang berasal dari indonesia timur, yakni minahasa dan maluku, juga merupakan kelompok masyarakat yang banyak mengisi kementerian indonesia.
sepanjang sejarahnya, kementerian menggunakan nomenklatur yang berubah-ubah.
pada sekitar tahun 1968-1998, nomenklatur yang digunakan adalah "departemen", "kantor menteri negara", dan "kantor menteri koordinator".
pada tahun 1998 mulai digunakan istilah "kementerian negara" dan "kementerian koordinator", sementara istilah "departemen" tetap dipertahankan.
sejak berlakunya uu no. 39 tahun 2008 dan perpres no. 47 tahun 2009, seluruh nomenklatur kementerian dikembalikan menjadi "kementerian" saja, seperti pada masa awal kemerdekaan.
proses pergantian kembali nomenklatur ini mulai dilakukan pada masa kabinet indonesia bersatu ii. 'departemen' ke 'kementerian' tambah beban anggaran negara departemen ganti kementerian: ganti plang, satu huruf beratnya 200 kg pemerintah ubah departemen jadi kementerian
kementerian yang digabungkan/dipisahkan
kementerian perindustrian dan kementerian perdagangan saat ini, sempat digabungkan menjadi "departemen perindustrian dan perdagangan" pada pertengahan perjalanan kabinet pembangunan vi, dan kemudian dipisahkan kembali pada kabinet indonesia bersatu hingga sekarang.
kementerian pekerjaan umum dan kementerian perumahan rakyat pada kabinet kerja (2014) digabung menjadi kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
kementerian kehutanan dan kementerian lingkungan hidup pada kabinet kerja (2014) digabung menjadi kementerian kehutanan dan lingkungan hidup
kementerian yang dibubarkan
kementerian kemakmuran, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (kabinet presidensial) dan dibubarkan pada kabinet natsir hingga sekarang.
kementerian sosial, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (kabinet presidensial), sempat dibubarkan pada kabinet persatuan nasional, dan dibentuk kembali pada kabinet gotong royong hingga sekarang.
kementerian penerangan, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (kabinet presidensial) dan dibubarkan pada kabinet persatuan nasional hingga sekarang.
kementerian yang berganti nama
"kementerian dalam negeri" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (kabinet presidensial) dengan nama "kementerian dalam negeri", berganti nama menjadi "departemen dalam negeri dan otonomi daerah" pada perombakan i kabinet persatuan nasional, dan kembali menjadi "departemen dalam negeri" pada kabinet gotong royong hingga sekarang.
"kementerian pertahanan" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (kabinet presidensial) dengan nama "kementerian keamanan rakyat", berganti nama menjadi "departemen pertahanan" pada kabinet sjahrir ii, menjadi "departemen pertahanan dan keamanan" pada kabinet kerja i, dan kembali menjadi "departemen pertahanan" pada kabinet persatuan nasional hingga sekarang.
"kementerian hukum dan hak asasi manusia" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (kabinet presidensial) dengan nama "kementerian kehakiman", berganti nama menjadi "departemen hukum dan perundang-undangan" pada kabinet persatuan nasional, menjadi "departemen kehakiman dan hak asasi manusia" pada kabinet gotong royong, dan terakhir menjadi "departemen hukum dan hak asasi manusia" pada kabinet indonesia bersatu hingga sekarang.
"kementerian energi dan sumber daya mineral" saat ini, dibentuk pada kabinet kerja i dengan nama "kementerian perindustrian dan pertambangan", berganti nama menjadi "kementerian pertambangan" pada kabinet dwikora i, menjadi "kementerian minyak dan gas bumi" pada kabinet dwikora ii, kembali menjadi "kementerian pertambangan" pada kabinet ampera i, menjadi "departemen pertambangan dan energi" pada kabinet pembangunan iii, dan menjadi "departemen energi dan sumber daya mineral" pada perombakan i kabinet persatuan nasional hingga sekarang.
"kementerian komunikasi dan informatika" saat ini, dibentuk sejak proklamasi kemerdekaan (kabinet presidensial) dengan nama "kementerian penerangan", sempat dibubarkan pada kabinet persatuan nasional, dibentuk kembali dengan nama "kementerian negara komunikasi dan informasi" pada kabinet gotong royong, dan menjadi "departemen komunikasi dan informatika" pada kabinet indonesia bersatu hingga sekarang.
"kementerian pendidikan dan kebudayaan" sebelumnya namanya adalah "kementerian pendidikan nasional dan bidang kebudayaan ada dalam kementerian kebudayaan dan pariwisata pada masa kabinet indonesia bersatu ii bidang kebudayaan masuk kedalam kementerian pendidikan sedangkan bidang pariwisata menjadi kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif.
"kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif" sebelumnya bernama kementerian kebudayaan dan pariwisata setelah kebudayaan masuk kedalam kementerian pendidikan kementerian ini mengubah namanya menjadi "kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif".
pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah/janji.
urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam uud 1945 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri.
untuk kepentingan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian, presiden juga dapat membentuk kementerian koordinasi.
jumlah seluruh kementerian maksimal 34 kementerian.
kementerian yang membidangi urusan pemerintahan selain yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam uud 1945 dapat diubah oleh presiden.
pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan dewan perwakilan rakyat (dpr), kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan dpr.
daftar saat ini
setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
kementerian-kementerian tersebut adalah:
kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam uud 1945, terdiri atas:
kementerian dalam negeri
kementerian luar negeri
kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam uud 1945, terdiri atas:
kementerian hukum dan hak asasi manusia
kementerian pendidikan dan kebudayaan
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
kementerian energi dan sumber daya mineral
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
kementerian komunikasi dan informatika
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
kementerian kelautan dan perikanan
kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
kementerian agraria dan tata ruang
kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, terdiri atas:
kementerian perencanaan pembangunan nasional
kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
kementerian badan usaha milik negara
kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
kementerian pemuda dan olahraga
kementerian sekretariat negara
selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
kementerian koordinator, terdiri atas:
kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan
kementerian koordinator bidang perekonomian
kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
kementerian koordinator bidang kemaritiman dan sumber daya
undang-undang kementerian negara
kabinet pemerintahan indonesia
bekas jabatan politik di indonesia
referensi dan catatan kaki
peraturan presiden nomor 47 tahun 2009