pengadilan tindak pidana korupsi (disingkat pengadilan tipikor) adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi , uu nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.
saat ini pengadilan tindak pidana korupsi telah dibentuk di setiap pengadilan negeri yang berkedudukan di ibukota provinsi.
ma tuntaskan pembentukan pengadilan tipikor se-indonesia
pada awalnya, pengadilan tipikor hanya dibentuk di pengadilan negeri jakarta pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara republik indonesia .
setelah diterbitkannya undang-undang nomor 46 tahun 2009, pengadilan tipikor dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi yang meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan uu nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.
untuk provinsi dki jakarta, pengadilan tipikor dibentuk di pn jakarta pusat dan meliputi wilayah hukum dki jakarta
pengadilan tindak pidana korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:
tindak pidana korupsi;
tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
khusus untuk pengadilan tipikor di pengadilan negeri jakarta pusat mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara indonesia di luar wilayah negara republik indonesia.
susunan pengadilan tindak pidana korupsi terdiri atas:
pimpinan pengadilan tindak pidana korupsi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua.
ketua dan wakil ketua pengadilan tipikor adalah ketua dan wakil ketua pengadilan negeri.
ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi.
hakim pengadilan tipikor terdiri dari hakim karier dan hakim ad hock.
hakim karier ditetapkan oleh mahkamah agung indonesia dan selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
sementara hakim ad hock diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua mahkamah agung.
hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
daftar pengadilan tindak pidana korupsi
dasar hukum pembentukan
pengadilan negeri jakarta pusat
keputusan presiden no. 59 tahun 2004
pengadilan tinggi jakarta
pengadilan negeri bandung
keputusan ketua mahkamah agung nomor 191/kma/sk/xii/2010
pengadilan negeri semarang
keputusan ketua mahkamah agung nomor 191/kma/sk/xii/2010
pengadilan negeri surabaya
keputusan ketua mahkamah agung nomor 191/kma/sk/xii/2010
pengadilan negeri medan
keputusan ketua mahkamah agung nomor 22/kma/sk/ii/2011
pengadilan negeri padang
keputusan ketua mahkamah agung nomor 22/kma/sk/ii/2011
pengadilan negeri pekanbaru
keputusan ketua mahkamah agung nomor 22/kma/sk/ii/2011
pengadilan negeri palembang
keputusan ketua mahkamah agung nomor 22/kma/sk/ii/2011
pengadilan negeri tanjung karang
keputusan ketua mahkamah agung nomor 22/kma/sk/ii/2011
pengadilan negeri serang
keputusan ketua mahkamah agung nomor 22/kma/sk/ii/2011
pengadilan negeri yogyakarta
keputusan ketua mahkamah agung nomor 22/kma/sk/ii/2011
pengadilan negeri banjarmasin
keputusan ketua mahkamah agung nomor 22/kma/sk/ii/2011
pengadilan negeri pontianak
keputusan ketua mahkamah agung nomor 22/kma/sk/ii/2011
pengadilan negeri samarinda
keputusan ketua mahkamah agung nomor 22/kma/sk/ii/2011
pengadilan negeri makassar
keputusan ketua mahkamah agung nomor 22/kma/sk/ii/2011
pengadilan negeri mataram
keputusan ketua mahkamah agung nomor 22/kma/sk/ii/2011
pengadilan negeri kupang
keputusan ketua mahkamah agung nomor 22/kma/sk/ii/2011
pengadilan negeri jayapura
keputusan ketua mahkamah agung nomor 22/kma/sk/ii/2011
pengadilan negeri banda aceh
keputusan ketua mahkamah agung nomor 153/kma/sk/x/2011
pengadilan negeri tanjung pinang
keputusan ketua mahkamah agung nomor 153/kma/sk/x/2011
pengadilan negeri jambi
keputusan ketua mahkamah agung nomor 153/kma/sk/x/2011
pengadilan negeri pangkal pinang
keputusan ketua mahkamah agung nomor 153/kma/sk/x/2011
pengadilan negeri bengkulu
keputusan ketua mahkamah agung nomor 153/kma/sk/x/2011
pengadilan negeri palangkaraya
keputusan ketua mahkamah agung nomor 153/kma/sk/x/2011
pengadilan negeri mamuju
keputusan ketua mahkamah agung nomor 153/kma/sk/x/2011
pengadilan negeri palu
keputusan ketua mahkamah agung nomor 153/kma/sk/x/2011
pengadilan negeri kendari
keputusan ketua mahkamah agung nomor 153/kma/sk/x/2011
pengadilan negeri manado
keputusan ketua mahkamah agung nomor 153/kma/sk/x/2011
pengadilan negeri gorontalo
keputusan ketua mahkamah agung nomor 153/kma/sk/x/2011
pengadilan negeri denpasar
keputusan ketua mahkamah agung nomor 153/kma/sk/x/2011
pengadilan negeri ambon
keputusan ketua mahkamah agung nomor 153/kma/sk/x/2011
pengadilan negeri ternate
keputusan ketua mahkamah agung nomor 153/kma/sk/x/2011
pengadilan negeri manokwari
keputusan ketua mahkamah agung nomor 153/kma/sk/x/2011
kategori:lembaga peradilan indonesia
kategori:taman umum perkotaan
kategori:taman di queens