sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.
berbeda dengan sistem presidensiil, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan.
dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan.
oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.
sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik.
kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam republik weimar jerman dan republik keempat perancis.
sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial.
namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.
negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah inggris, jepang, belanda, malaysia, singapura dan sebagainya.
ciri-ciri sistem parlementer
kelebihan dan kelemahan sistem parlementer
kelebihan sistem pemerintahan parlementer:
pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif.
hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat.
kekurangan sistem pemerintahan parlementer:
kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
kabinet dapat mengendalikan parlemen.
hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas.
karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.
pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
negara dengan sistem pemerintahan parlementer