dasar hukum pertama dari jaminan sosial ini adalah uud 1945 dan perubahannya tahun 2002, pasal 5, pasal 20, pasal 28, pasal 34.
deklarasi ham pbb atau universal declaration of human rights tahun 1948 dan konvensi ilo no.102 tahun 1952.
tap mpr ri no x/mpr/2001 yang menugaskan kepada presiden ri untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional.
uu no.40 tahun 2004 tentang sjsn
uu no.40 tahun 2004 tentang sjsn menggantikan program-program jaminan sosial yang ada sebelumnya (askes, jamsostek, taspen, dan asabri) yang dinilai kurang berhasil memberikan manfaat yang berarti kepada penggunanya, karena jumlah pesertanya kurang, jumlah nilai manfaat program kurang memadai, dan kurang baiknya tata kelola manajemen program tersebut.
manfaat program jamsosnas tersebut cukup komprehensif, yaitu meliputi jaminan hari tua, asuransi kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.
program ini akan mencakup seluruh warga negara indonesia, tidak peduli apakah mereka termasuk pekerja sektor formal, sektor informal, atau wiraswastawan.
sistem jaminan sosial nasional dibuat sesuai dengan paradigma tiga pilar yang direkomendasikan oleh organisasi perburuhan internasional (ilo).
pilar-pilar itu adalah :
program bantuan sosial untuk anggota masyarakat yang tidak mempunyai sumber keuangan atau akses terhadap pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.
bantuan ini diberikan kepada anggota masyarakat yang terbukti mempunyai kebutuhan mendesak, pada saat terjadi bencana alam, konflik sosial, menderita penyakit, atau kehilangan pekerjaan.
dana bantuan ini diambil dari apbn dan dari dana masyarakat setempat.
program asuransi sosial yang bersifat wajib, dibiayai oleh iuran yang ditarik dari perusahaan dan pekerja.
iuran yang harus dibayar oleh peserta ditetapkan berdasarkan tingkat pendapatan/gaji, dan berdasarkan suatu standar hidup minimum yang berlaku di masyarakat.
asuransi yang ditawarkan oleh sektor swasta secara sukarela, yang dapat dibeli oleh peserta apabila mereka ingin mendapat perlindungan sosial lebih tinggi daripada jaminan sosial yang mereka peroleh dari iuran program asuransi sosial wajib.
iuran untuk program asuransi swasta ini berbeda menurut analisis risiko dari setiap peserta.
program jamsosnas diselenggarakan menurut asas-asas berikut ini:
asas saling menolong (gotong royong): peserta yang lebih kaya akan membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang mempunyai risiko kecil akan membantu peserta yang mempunyai risiko lebih besar, dan mereka yang sehat akan membantu mereka yang sakit
asas kepesertaan wajib: seluruh penduduk indonesia secara bertahap akan diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program jamsosnas
asas dana amanah (trust fund): dana yang dikumpulkan dari peserta akan dikelola oleh beberapa badan pengelola jamsosnas dalam sebuah dana amanah yang akan dipergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh peserta
asas nirlaba: dana amanah ini harus bersifat nirlaba dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan jaminan sosial seluruh peserta
keterbukaan, pengurangan risiko, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas: dasar pengelolaan ini akan digunakan sebagai dasar pengelolaan program jamsosnas
portabilitas: peserta akan terus menjadi anggota program jamsosnas tanpa memedulikan besar pendapatan dan status kerja peserta, dan akan terus menerima manfaat tanpa memedulikan besar pendapatan dan status keluarga peserta sepanjang memenuhi kriteria tertulis untuk menerima manfaat program tersebut.
jaminan hari tua
program jaminan hari tua (jht) adalah sebuah program manfaat pasti (defined benefit) yang beroperasi berdasarkan asas membayar sambil jalan (pay-as-you-go).
manfaat pasti program ini adalah suatu persentasi rata-rata pendapatan tahun sebelumnya, yaitu antara 60% hingga 80% dari upah minimum regional (umr) daerah di mana penduduk tersebut bekerja.
setiap pekerja akan memperoleh pensiun minimum pasti sejumlah 70% dari umr setempat.
program jaminan kesehatan sosial nasional (jksn) ditujukan untuk memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang cukup komprehensif, mulai dari
pelayanan preventif seperti imunisasi dan keluarga berencana hingga pelayanan penyakit katastropik seperti penyakit jantung dan gagal ginjal.
baik institusi pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta dapat memberikan pelayanan untuk program tersebut selama mereka menandatangani sebuah kontrak kerja sama dengan pemerintah
badan penjamin jaminan sosial
berdasarkan [[uu no. 40 tahun 2004 tentang sjsn, badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) adalah :
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (pasal 1 ayat 6)
badan hukum nirlaba (pasal 4 dan penjelasan umum)
pembentukan dengan undang-undang (pasal 5 ayat 1)
badan penyelenggara jaminan sosial
bpjs ketenagakerjaan dahulu bernama jamsostek
bpjs kesehatan dahulu bernama askes
administrasi jaminan sosial
sistem perawatan kesehatan
jamsosindonesia.com - transformasi sistem jaminan sosial nasional
presiden sby dan dpr digugat karena dianggap melalaikan uu sjsn
situs resmi sjsn menkokesra
uu no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional
[indonesian social security institute]
national academy of social insurance
center for economic and policy research
international social security association
international labour organization
introduction to social policy: social security
us government accountability office, social security reform: answers to key questions
the committee on economic, social and cultural right
getting a grip on social security: the flaw in the system
socialsecurity.org - cato institute
socialsecuritychoice.org - club for growth
greenspan supports personal accounts - cnn