dan kemudian gerakan ini mendapat sambutan dari wilayah sulawesi utara dan sulawesi tengah, di mana pada tanggal 17 februari 1958 kawasan tersebut menyatakan mendukung prri.
konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas.
selain itu ultimatum yang dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan.lukman hakiem, (2008), m. natsir di panggung sejarah republik, penerbit republika, isbn 978-979-1102-43-8.
pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di indonesia masih belum stabil pasca agresi belanda.
hal ini juga memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau jawa.
dan sebelumnya bibit-bibit konflik tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya perda no. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh provinsi sumatera tengah waktu itu yang mencakup wilayah provinsi sumatera barat, riau yang kala itu masih mencakup wilayah kepulauan riau, dan jambi sekarang.asnan, gusti, (2007), memikir ulang regionalisme: sumatera barat tahun 1950-an, yayasan obor indonesia, isbn 978-979-461-640-6.
bagaimanapun, pertentangan ini dianggap sebagai sebuah pemberontakanpoesponegoro.
marwati djoened, notosusanto.
nugroho, (1992), sejarah nasional indonesia: jaman jepang dan zaman republik indonesia, pt balai pustaka, isbn 978-979-407-412-1. oleh pemerintah pusat, yang menganggap ultimatum itu merupakan proklamasi pemerintahan tandingan, dan kemudian ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer indonesia.
semua tokoh prri adalah para pejuang kemerdekaan, pendiri dan pembela nkri.
sebagaimana ditegaskan ahmad husein dalam rapat penguasa militer di istana negara april 1957; landasan perjuangan daerah tetap republik proklamasi dan berkewajiban untuk menyelamatkan negara kesatuan republik indonesia tercinta.
gerakan ini bermula dari acara reuni divisi banteng di padang.pada ,tanggal 20-25 november 1956.
dari pertemuan tersebut di hasilkan perlunya otonomi daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan daerah dan disetuji pula pembetukan dewan banteng yang dipimpin oleh letkol ahmad hussein komandan resimen iv dan tetorium i yang berkedudukan di padang.
namun upaya ini gagal.
pada tanggal 20 desember 1956.letkol ahmad hussein merebut kekuasaan pemerintah daerah dari gubernur ruslan nuljohardjo.
dalihnya gubernur yang ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah.
disamping itu di berbagai daerah muncul pula dewan-dewan lain yakni :
1.dewan gajah di sumatra utara pimpinan kolonel maluddin simbolon
2.dewan garuda di sumatra selatan pimpinan letkol r.
3.dewan maguni di sulawesi utara pimpinan letkol ventje sumual.
untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pemerintah pusat mengadakan musyawarah nasional pada september tahun 1957.
kemudian musyawarah nasional pembangunan pada november 1957 yang bertujuan mempersiapkan pembagunan di daerah secara integral.
namun tetap saja gagal bahkan semakin memanas
pengumuman berdirinya prri
selanjutnya diadakan rapat raksasa di padang letkol ahmad husein selaku pimpinan mengeluarkan ultimatum yang isinya agar kabinet juanda menyerahkan mandatnya kepada presiden dengan waktu 5 x 24 jam dan presiden diminta kembali kepada keddudukan konstitusionalnya.
ultimatum ini ditolak oleh pemerintah pusat, bahkan ahmad husein dan kawan kawannya di pecat dari angkatan darat.
pada tanggal 15 februari 1958 letkol ahmad husein mengumumkan berdirinya pemerintahan revolusioner republik indonesia di padang.
pemerintah tersebut membuat cabinet dengan syarifuddin prawiranegara sebagai perdana menterinya
sebab berdirinya prri
sebab berdirinya prri adalah tuntutan otonomi luas, selain itu, karena tni pada saat itu terlalu mementingkan negara bukan rakyat!
pemerintah pusat menganggap gerakan tersebut harus segera ditumpas dengan kekuatan senjata.
lantas pemerintah melakuakan operasi gabungan yang terdiri dari angkatan darat, laut, dan udara.
operasi pun dilancarkan sebagai berikut :
operasi tegas dengan sasaran riau
operasi 17 agustus pimpinan kolonel ahmad yani
ooperasi sapta maraga
operasi sadar di bawah pimpinan letkol dr.ibnu sutowo
dalam waktu singkat banyak pimpinan prri yang menyerahkandiri pada 29 mei 1961 ahmad husein menyerahkan diri dan berakhirlah pemberontakan prri-->
kabinet prri terdiri dari:
mr. sjafruddin prawiranegara sebagai perdana menteri merangkap menteri keuangan,
mr. assaat dt. mudo sebagai menteri dalam negeri, dahlan djambek sempat memegangnya sebelum mr. assaat sampai di padang,
maluddin simbolon sebagai menteri luar negeri,
prof. dr. soemitro djojohadikoesoemo sebagai menteri perhubungan dan pelayaran,
muhammad sjafei sebagai menteri ppk dan kesehatan,
j.f. warouw sebagai menteri pembangunan,
saladin sarumpaet sebagai menteri pertanian dan perburuhan,
muchtar lintang sebagai menteri agama,
saleh lahade sebagai menteri penerangan,
ayah gani usman sebagai menteri sosial,
dahlan djambek sebagai menteri pos dan telekomunikasi setelah mr. assaat sampai di padang
peristiwa ini belakangan menyebabkan timbulnya eksodus besar-besaran suku minangkabau ke daerah lainsyamdani, (2009), prri, pemberontakan atau bukan, media pressindo, isbn 978-979-788-032-3.
dan juga menimbulkan efek psikologis yang besar pada sebagian besar masyarakat minangkabau masa tersebut, yaitu melekatnya stigma pemberontakkahin, audrey r.,(2005), dari pemberontakan ke integrasi: sumatera barat dan politik indonesia, 1926-1998, yayasan obor indonesia, isbn 978-979-461-519-5., padahal kawasan minangkabau sejak zaman belanda termasuk kawasan yang gigih menentang kolonial serta kawasan indonesia yang setia dan banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis yang penting selama masa pra kemerdekaan.
selain beberapa tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat juga menguncang harga diri, harkat dan martabat yang begitu terhina dan dihinggapi mentalitas orang kalah serta trauma atas kekalahan prri. sampai hari ini para pelaku peristiwa prri tetap menolak dianggap sebagai pemberontak atas tindakan yang mereka lakukan.