kpk dipimpin oleh pimpinan kpk yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota.
pimpinan kpk memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.
dalam pengambilan keputusan, pimpinan kpk bersifat kolektif kolegial.
pada periode 2011-2015 kpk dipimpin oleh ketua kpk abraham samad, bersama 4 orang wakil ketuanya, yakni zulkarnaen, bambang widjojanto, busyro muqoddas, dan adnan pandu praja.
profil pimpinan 2011-2015
pada tanggal 17 desember 2015, komisi hukum dpr ri yang diketuai oleh azis syamsuddin, menetapkan agus rahardjo sebagai ketua kpk terpilih periode 2015-2019 setelah sebelumnya melakukan dua kali voting agus rahardjo ketua kpk tempo.co, tanggal 17 desember 2015.
diakses tanggal 17 desember 2015.
agus berhasil mendapatkan 53 suara.
sedangkan calon pimpinan kpk lainnya, basaria panjaitan mendapatkan 51 suara, alexander marwata 46 suara, saut situmorang 37 suara, dan laode muhammad syarif 37 suara.
tugas dan fungsi komisi pemberantasan korupsi
komisi pemberantasan korupsi, mempunyai tugas: fungsi dan tugas
koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
dalam melaksanakan tugas koordinasi, komisi pemberantasan korupsi berwenang:
mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
wakil ketua kpk
wakil ketua kpk merupakan pimpinan kpk yang juga merangkap sebagai anggota kpk. wakil ketua kpk terdiri dari:
wakil ketua bidang pencegahan;
wakil ketua bidang penindakan;
wakil ketua bidang informasi dan data; dan
wakil ketua bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat
tim penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada komisi pernberantasan korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi.
tim penasihat yang terdiri dari 4 (empat) anggota.
berdasarkan lampiran peraturan pimpinan komisi pemberantasan korupsi no. per-08/xii/2008 tanggal 30 desember 2008 tentang organisasi dan tata kerja kpk, pelaksana tugas kpk terdiri dari: struktur organisasi kpk
deputi bidang pencegahan
deputi bidang penindakan
deputi bidang informasi dan data
deputi bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat
kpk di bawah taufiequrachman ruki (2003-2007)
pada tanggal 16 desember 2003, taufiequrachman ruki, seorang alumni akademi kepolisian (akpol) 1971, dilantik menjadi ketua kpk. di bawah kepemimpinan taufiequrachman ruki, kpk hendak memposisikan dirinya sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah "good and clean governance" (pemerintahan baik dan bersih) di republik indonesia.
sebagai seorang mantan anggota dpr ri dari tahun 1992 sampai 2001, taufiequrachman walaupun konsisten mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi.
taufiequrachman juga menyampaikan bahwa pembudayaan etika dan integritas antikorupsi harus melalui proses yang tidak mudah, sehingga dibutuhkan adanya peran pemimpin sebagai teladan dengan melibatkan institusi keluarga, pemerintah, organisasi masyarakat dan organisasi bisnis.
pada tahun 2007 taufiequrachman ruki digantikan oleh antasari azhar sebagai ketua kpk. sekarang sejak desember 2011, kpk diketuai oleh abraham samad
kpk di bawah antasari azhar (2007-2009)
kpk di bawah tumpak hatorangan panggabean (pelaksana tugas) (2009-2010)
kpk di bawah busyro muqoddas (2010-2011)
m. busyro muqoddas, s.h, m.hum dilantik dan diambil sumpah oleh presiden ri pada 20 desember 2010 sebagai ketua kpk menggantikan antasari azhar.
sebelumnya, busyro merupakan ketua merangkap anggota komisi yudisial ri periode 2005-2010.
pada saat sebagai ketua sangat sering mengkritik dpr , yang terakhir terkait hedonisme para anggota dpr. pada pemilihan pimpinan kpk tanggal 2 desember 2011 ia "turun pangkat" menjadi waki ketua kpk. busyro hanya memperoleh 5 suara dibandingan abraham samad yang memperoleh 43 suara.
serah terima jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada 17 desember 2011.
kpk di bawah abraham samad (2011-2015)
dr. abraham samad sh. mh menggantikan busyro muqoddas sebagai ketua kpk selanjutnya.
pada tanggal 3 desember 2011 melalui voting pemilihan ketua kpk oleh 56 orang dari unsur pimpinan dan anggota komisi iii asal sembilan fraksi dpr, abraham mengalahkan bambang widjojanto dan adnan pandu praja.
abraham memperoleh 43 suara, busyro muqoddas 5 suara, bambang widjojanto 4 suara, zulkarnain 4 suara, sedangkan adnan 1 suara.
ia dan jajaran pimpinan kpk yang baru saja terpilih, resmi dilantik di istana negara oleh presiden sby pada tanggal 16 desember 2011.
lima pimpinan kpk periode 2011-2015 adalah abraham samad, bambang widjojanto, zulkarnaen, adnan pandu pradja, dan busyro muqoddas.
beberapa kasus yang mencuat saat abraham samad memimpin adalah kasus korupsi wisma atlet, kasus korupsi hambalang, kasus gratifikasi impor daging sapi, kasus gratifikasi skk migas, kasus pengaturan pilkada kabupaten lebak.
beberapa orang yang ditangkap/ditahan/dituntut kpk diantaranya adalah: andi malarangeng, muhammad nazaruddin, angelina sondakh, anas urbaningrum, akil mochtar, ratu atut chosiyah, ahmad fathanah, luthfi hasan ishaq, rudi rubiandini, dll.
kpk di bawah agus rahardjo (2015-2019)
berlatar belakang pendidikan teknik sipil di institut teknologi sepuluh nopember, agus rahardjo adalah orang pertama yang terpilih memimpin kpk tanpa pendidikan formal hukum dan pengalaman di lembaga penegakan hukum.
rahardjo menggangtikan plt. taufiequrachman ruki
pada tanggal 17 desember 2015, komisi hukum dpr ri yang diketuai oleh azis syamsuddin, menetapkan agus rahardjo sebagai ketua kpk terpilih periode 2015-2019 setelah sebelumnya melakukan dua kali voting.
rahardjo berhasil mendapatkan 53 suara.
sedangkan calon pimpinan kpk lainnya, basaria panjaitan mendapatkan 51 suara, alexander marwata 46 suara, saut situmorang 37 suara, dan laode muhammad syarif 37 suara.
kasus per september 2016 didominasi kasus suap dan operasi tangkap tangan (ott).
kasus yang sangat mencuat ke publik yaitu ott ketua dewan perwakilan daerah ri irman gusman (kasus suap impor gula), berbagai penangkapan ott panitera, pengacara, hakim tinggi, dan pejabat mahkamah agung termasuk sekretaris ma rohadi terkait suap dagang perkara (termasuk salah satunya yaitu pengacara kondang o.c. kaligis), kasus korupsi dana aspirasi dan suap proyek infrastruktur berjamaah yang dilakukan oleh banyak anggota komisi v dpr (damayanti wisnu putranti, dan sebagian besar anggota lainnya), kasus korupsi izin tambang gubernur sulawesi tenggara nur alam, kasus bansos dan suap oleh gubernur sumatera utara gatot pujo nugroho dan petinggi partai nasdem patrice rio capella, dan kasus suap raperda reklamasi dki jakarta m sanusi dari pengembang pt apl, dan berbagai kasus yang menjerat suap korporasi lainnya
penanganan kasus korupsi oleh kpk
dasar hukum kpk
uu ri nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
kepres ri no. 73 tahun 2003 tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
pp ri no. 19 tahun 2000 tentang tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi
uu ri no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kkn
uu ri no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
uu ri no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
uu ri no. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas uu no. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang
pp ri no. 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
pp ri no. 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
daftar badan dan komisi di indonesia
indonesia corruption watch
daftar kasus korupsi di indonesia
korupsi bibit &
situs resmi komisi pemberantasan korupsi
kategori:lembaga nonstruktural indonesia
kategori:korupsi di indonesia
kategori:komisi pemberantasan korupsi