transmigrasi (dari bahasa belanda: transmigratie) adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah indonesia.
penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran.
sejarah transmigrasi di indonesia
tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau jawa , memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti papua, kalimantan, sumatra, dan sulawesi.
kritik mengatakan bahwa pemerintah indonesia berupaya memanfaatkan para transmigran untuk menggantikan populasi lokal, dan untuk melemahkan gerakan separatis lokal.
program ini beberapa kali menyebabkan persengketaan dan percekcokan, termasuk juga bentrokan antara pendatang dan penduduk asli setempat.
seiring dengan perubahan lingkungan strategis di indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut:
mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan
mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel)
mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah indonesia
mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan
menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan
transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah.
metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari jakarta, melainkan berdasarkan kerja sama antar daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi.
penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (tps), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran penduduk asal (tpa).
dasar hukum yang digunakan untuk program ini adalah undang-undang republik indonesia]] nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian (sebelumnya uu nomor 3 tahun 1972)dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi (sebelumnya pp nomor 42 tahun 1973), ditambah beberapa keppres dan inpres pendukung.
syarat untuk menjadi transmigran :
warga negara indonesia adalah setiap warga negara yang berdomisili di wilayah negara republik indonesia.
berkeluarga dibuktikan dengan surat nikah dan kartu keluarga.
memiliki kartu tanda penduduk (ktp) yang masih berlaku.
berusia antara 18 sampai dengan 50 tahun sesuai dengan kartu tanda penduduk (ktp), kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja sama antar daerah.
belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah di mana pendaftar berdomisili.
berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
memiliki keterampilan sesuai kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama antar daerah.
menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagai transmigran.
lulus seleksi yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus dari tim yang diberikan wewenang untuk melaksanakan seleksi.
pada tahun puncaknya, 1929, lebih dari 260.000 pekerja kontrak cultuurstelsel dibawa ke pesisir timur sumatera, 235.000 orang di antarnya berasal dari pulau jawa.
para pendatang bekerja sebagai kuli; apabila seorang pekerja meminta kontraknya diputus oleh perusahaan (desersi), ia akan dihukum kerja paksa.
tingkat kematian dan penyiksaan di kalangan kuli saat itu sangat tinggi.
pada bulan agustus 2000 setelah krisis keuangan asia dan jatuhnya rezim soeharto, pemerintah indonesia mulai mengurangi skala program transmigrasi karena sedikitnya anggaran.
pemeirntah indonesia mengurus program transmigrasi lewat departemen tenaga kerja dan transmigrasi meski skalanya lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya.
departemen ini setiap tahunnya memindahkan 15.000 keluarga atau hampir 60.000 orang.
jumlah ini perlahan meningkat seiring bertambahnya anggaran transmigrasi (rp2,3 triliun) dan target pemindahan (20.500 keluarga) pada tahun 2006.
menurut pemerintah indonesia dan komunitas pembangunan, tujuan program ini adalah memindahkan jutaan orang indonesia dari pulau jawa, bali, dan madura yang padat ke pulau-pulau luar yang penduduknya sedikit demi menciptakan kepadatan penduduk yang merata.
transmigrasi akan mengentaskan kemiskinan dengan memberikan lahan dan kesempatan baru bagi para pendatang miskin.
transmigrasi juga akan menguntungkan indonesia dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam di pulau-pulau yang kurang padat penduduk.
program ini juga bertujuan untuk menyatukan seluruh bangsa dengan menciptakan identitas nasional indonesia yang tunggal yang menggantikan identitas daerah.
pemerintah indonesia secara resmi menyatakan bahwa tidak ada pemisahan "suku pribumi" dan pendatang di indonesia, karena indonesia adalah negara "suku pribumi yang dijalankan dan dipimpin oleh pribumi untuk pribumi".
dalam berbagai kasus, program ini gagal meningktkan taraf hidup migran.
tanah dan iklim di daerah tujuan umumnya tidak sesubur tanah vulkanis di jawa dan bali.
para pendatang biasanya merupakan orang-orang tanpa tanah yang tidak punya keterampilan bertani sehingga kesuksesan mereka terancam.
transmigrasi juga dikritik karena mempercepat penebangan hutan hujan sensitif seiring meledaknya jumlah penduduk di daerah yang penduduknya sedikit.
para migran biasanya pindah ke "desa transmigrasi" baru yang dibangun di daerah-daerah yang belum tersentuh aktivitas manusia.
dengan menempati lahan tersebut, sumber daya alam menjadi habis dan tanahnya berlebihan digarap sehingga terjadi deforestasi.
sosial dan politik
program ini mengakibatkan perseteruan antara suku yang mengenal satu sama lain lewat transmigrasi.
misalnya, pada tahun 1999, suku dayak dan melayu berseteru dengan transmigran madura dalam kerusuhan sambas.
pada tahun 2001, suku dayak dan madura terlibat konflik sampit yang menewaskan ribuan orang dan memaksa ribuan orang madura mengungsi.
transmigrasi juga sangat kontroversial di provinsi papua dan papua barat yang kebanyakan penduduknya beragama kristen.
sejumlah warga papua menuduh pemerintah indonesia melakukan islamisasi melalui transmigrasi.
transmigrasi dari jawa dan madura membuat jumlah penduduk di daerah lain meledak, terutama di sumatera, kalimantan, dan papua.
berdasarkan sensus 2010, sekitar 4,3 juta transmigran dan keturunannya hidup di sumatera utara, 200.000 di sumatera barat, 1,4 juta di riau, dan hampir 1 juta di jambi, 2,2 juta di sumatera selatan, 400.000 di bengkulu, 5,7 juta di lampung, 100.000 di bangka-belitung, dan hampir 400.000 di kepulauan riau, dengan jumlah total 15,5 juta jiwa di pulau sumatera.
di kalimantan, terdapat kurang lebih 700.000 transmigran dan keturunannya di kalimantan barat, 400.000 di kalimantan tengah, 500.000 di kalimantan selatan, dan lebih dari 1 juta di kalimantan timur, dengan total 2,6 juta di seluruh pulau kalimantan.transmigran tidak selalu dari jawa dan/atau beragama islam.
pada tahun 1994, ketika timor timur masih bagian dari indonesia, kelompok transmigran terbesar justru orang bali yang beragama hindu (1.634 jiwa) dan orang jawa beragama katolik (1.212 jiwa).
masyarakat pribumi memandang program ini sebagai upaya pemerintah indonesia yang berpusat di pulau jawa untuk memperluas kekuasaan ekonomi dan politiknya di wilayah lain, khususnya dengan memindahkan orang-orang yang punya hubungan dekat dengan pulau jawa dan setia dengan pemerintah indonesia.kerusakan lingkungan akibat proyek transmigrasi bukan disebabkan oleh kebodohan, melainkan karena kurangnya perhatian, tidak ada kelanjutan program, dan tidak adanya akuntabilitas selama transmigrasi dilaksanakan.
banyak kelemahan yang dipaparkan dalam amdal proyek seperti potensi erosi lahan, potensi turunnya kesuburan tanah, kurangnya perlindungan dari wabah penyakit, dampak negatif terhadap lingkungan liar dan suku pribumi, deforestasi, dan perlunya memperkuat kapasitas transmigran untuk mengelola sumber daya alam.
audit program kadang menunjukkan bahwa tindakan pencegahan yang diusulkan justru tidak realistis dan kurang diawasi pemerintah.
di provinsi papua dan papua barat, program transmigrasi mengakibatkan jumlah penduduk pribumi melanesia (percampuran berbagai budaya dan suku) jauh lebih sedikit ketimbang jumlah pendatang di tanahnya sendiri.
suku papua melanesia telah menghuni pulau nugini selama kurang lebih 50.000 tahun, kemudian bagian baratnya dianeksasi oleh indonesia pada tahun 1969.saltford, j; the united nations and the indonesian takeover of west papua, 1962-1969, routledge curzon, p.3, p.150 dalam kurun 50 tahun terakhir, jumlah orang papua barat sudah terlampaui oleh jumlah pendatang, kebanyakan dari pulau jawa.
transmigration in indonesia: lessons from its environmental and social impacts, philip m fearnside, department of ecology, national institute for research in the amazon, 1997, springer-verlag new york inc.
accessed online 17 november 2014 program ini dikritik sebagai upaya melenyapkan orang papua barat lewat pembersihan etnis secara perlahan.
terjadi konflik terbuka antara pendatang, pemerintah, dan warga pribumi akibat perbedaan budayaterutama dalam hal administrasi dan kebudayaan seperti telanjang, makanan, dan jenis kelamin.
agama juga menjadi biang masalah karena kebanyakan penduduk papua barat beragama kristen atau memegang kepercayaan tradisional, sedangkan para pendatang indonesia kebanyakan muslim.
indonesia menggiring anak-anak papua barat ke pesantren islam untuk proses "re-edukasi".
they're taking our children: west papua's youth are being removed to islamic religious schools in java for "re-education", michael bachelard, sydney morning herald, 4 may 2013, accessed 17 november 2014 banyak warga papua barat yang mengungsi ke papua nugini.
per januari 2013, terdapat 8.000 pengungsi papua barat di negara tersebut.
un high commission for refugees website.
accessed 17 november 2014
tingkat pertumbuhan penduduk di papua sangat tinggi berkat transmigrasi.
para penentang transmigrasi berpendapat bahwa banyak sekali sumber daya yang terbuang demi menempatkan orang-orang tidak mampu mencukupi diri sendiri sehingga terjadi kerusakan yang mengancam eksistensi masyarakat suku.
berbagai kontrak penambangan besar-besaran di papua oleh perusahaan amerika serikat dan inggris-australia juga dikeluarkan.
australia dari dulu mengabaikan atau membungkam suara orang-orang papua barat yang menuntut kemerdekaan dari indonesia karena khawatir akan mengecewakan kekuatan militer terbesar di asia tenggara itu.menetrey, t, png section, department of foreign affairs in transmigration  australias policy, 19 november 1984, national archives; also cabinet minute no. 9702, 11 august 1987, submission no. 4956 papua new guinea proposals on australia/papua new guinea relations, national archives of australia pada bulan maret 2006, indonesia menarik duta besarnya dari australia karena australia memberi visa pengungsi kepada 42 orang papua barat yang datang menggunakan kano kayu.
jakarta: say sorry or no ambassador, sydney morning herald, april 19, 2006 hubungan diplomatik baru normal kembali delapan bulan kemudian setelah australia menandatangani perjanjian lombok; lombok treaty, department of foreign affairs and trade isi perjanjian tersebut adalah gerakan kemerdekaan papua barat di australia tidak akan digubris lagi.
australia, indonesia sign security pact, abc radio transcript of am broadcast 14 november 2006, retrieved 17 november 2014 australia masih terus membungkam aktivis papua barat setelah perdana menteri tony abbott berkata bahwa, "australia tidak akan memberi tempat untuk melancarkan protes terhadap indonesia".
abbott attacks "grandstanding" against indonesia by protesters, abc radio australia, broadcast 8 october 2013, transcript retrieved 17 november 2014 australia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan papua nugini agar orang papua barat yang mengungsi ke australia bisa dipindahkan ke papua nugini.taylor, s, the impact of australian-papua new guinea border management co-operation on refugee protection; local-global journal, volume 8, 2010, rmit university, accessed 17 november 2014.
kategori:underbouw orde baru
kategori:agitasi dan propaganda orde baru