hak cipta di indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral".
hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan
sejarah hak cipta di indonesia
pada tahun 1958, perdana menteri djuanda menyatakan indonesia keluar dari konvensi bern agar para intelektual indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya bangsa asing tanpa harus membayar royalti.
pada tahun 1982, pemerintah indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan auteurswet 1912 staatsblad nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di indonesia
perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran indonesia dalam pergaulan antarnegara.
pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan organisasi perdagangan dunia (world trade organization  wto), yang mencakup pula agreement on trade related aspects of intellectual propertyrights - trips ("persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual").
ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk undang-undang nomor 7 tahun 1994.
pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali konvensi bern melalui keputusan presiden nomor 18 tahun 1997 dan juga meratifikasi world intellectual property organization copyrights treaty ("perjanjian hak cipta wipo") melalui keputusan presiden nomor 19 tahun 1997
jangka waktu perlindungan hak cipta
di indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (uu 19/2002 bab iii dan pasal 50).
penegakan hukum atas hak cipta
sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan (uu 19/2002 bab xiii).
perkecualian dan batasan hak cipta
perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta.
contoh perkecualian hak cipta adalah doktrin fair use atau fair dealing yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta.
dalam undang-undang hak cipta yang berlaku di indonesia, beberapa hal diatur sebagai dianggap tidak melanggar hak cipta (pasal 1418).
pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.
kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan".
termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran.
khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap.
artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada.
selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendirimenurut uu no.19 tahun 2002 pasal 13, tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, ataupun
keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya (misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa).
di amerika serikat, semua dokumen pemerintah, tidak peduli tanggalnya, berada dalam domain umum, yaitu tidak berhak cipta.
pasal 14 undang-undang hak cipta mengatur bahwa penggunaan atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah melanggar hak cipta.
demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
pendaftaran hak cipta di indonesia
di indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran
asosiasi hak cipta di indonesia
asosiasi hak cipta di indonesia antara lain:junus, e., aspek hukum dalam sengketa hak kekayaan intelektual teori dan praktik, 2003
kci : karya cipta indonesia
asosiasi industri rekaman indonesia
aspiluki : asosiasi peranti lunak indonesia
apmindo : asosiasi pengusaha musik indonesia
asirefi : asosiasi rekaman film indonesia
persatuan artis penata musik rekaman indonesia
ikapi : ikatan penerbit indonesia
mpa : motion picture assosiation
bsa : bussiness software assosiation
yrci : yayasan reproduksi cipta indonesia
kategori:hak kekayaan intelektual
kategori:hukum di indonesia