pencegahan dilakukan dengan alasan dibawah ini akan tetapi keputusan pencegahan harus disampaikan dengan surat tercatat kepada orang atau orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal penetapan pencegahan.
bersangkutan dengan urusan yang bersifat keimigrasian;
bersangkutan dengan urusan piutang negara;
bersangkutan dengan urusan perkara pidana;
bersangkutan dengan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara.
warga negara asing
diduga terlibat sindikat kejahatan internasional
bersikap bermusuhan dan mencemarkan nama baik pemerintah indonesia
diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat indonesia
atas permintaan negara, yang bersangkutan berupaya menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum indonesia
pernah diusir dari wilayah indonesia
alasan-alasan yang berkaitan dengan keimigrasian
warga negara indonesia
telah lama meninggalkan indonesia atau telah menjadi penduduk negara lain dan melakukan tindakan atau sikap bermusuhan dengan pemerintah indonesia
apabila masuk ke indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa, atau dapat mengganggu stabilitas nasinal
adanya ancaman keselamatan diri atau keluarganya.
praktik pencegahan dan penangkalan berlaku tidak selamanya dan dapat berakhir karena berdasarkan telah habis masa berlakukanya, dicabut oleh pejabat yang berwenang dan dicabut berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara (ptun).
untuk pencegahan yang dilakukan jaksa agung terhadap orang-orang karena keterlibatannya dalam perkara pidana, tidak diatur secara jelas lama pencegahannya, lain halnya untuk pencegahan karena alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan yang masa pencegahannya diatur enam bulan dan bisa diperpanjang untuk paling lama enam bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tidak lebih dari dua tahun.
untuk penangkalan terhadap warga negara asing dilakukan karena berbagai alasan dari adanya dugaan mereka terlibat dalam sindikat kejahatan internasional serta alasan lain sedangkan warga negara indonesia dapat pula ditangkal, namun, kewewenangan dan tanggung jawab penangkalan terhadap warganegara indonesia harus dilakukan oleh sebuah tim yang dipimpin menteri bidang kehakiman dengan anggota yang terdiri dari unsur mabes abri, kejaksaan agung, departemen luar negeri, departemen dalam negeri dan badan-badan bidang intelijen.
kekurangcermatan atas penulisan identitas oleh instansi yang meminta, seperti dalam kasus pencegahan sri bintang pamungkas, pada tanggal 14 desember 1995 pengadilan tata usaha negara (ptun) jakarta memenangkan gugatan sri bintang pamungkas dan majelis hakim pengadilan tata usaha negara (ptun) jakarta membatalkan surat keputusan pencegahan jaksa agung saat itu antara lain karena dalam surat keputusan tersebut, jaksa agung mengosongkan atau tidak menuliskan kolom tempat/tanggal lahir sri bintang pamungkas.
tempo: perkara-perkara bintang
peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan.