kementrian komunikasi dan informasi mengeluarkan regulasi mengenai penyelenggaraan layanan jasa pesan premium untuk melindungi pengguna.
regulasi tersebut dituangkan dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika no. 01/per/m.kominfo/01/2009 tentang penyelenggaraan pesan/sms premium dan jasa pengiriman pesan singkat.
perkembangan teknologi telekomunikasi dan diversifikasi penyelenggaraan jasa komunikasi mengakibatkan timbulnya jasa baru dalam telekomunikasi, yaitu penyelenggaraan jasa pesan premium yang terdiri atas jasa pesan singkat (sms) dan jasa pesan multimedia (mms) yang diselenggarakan dengan pengenaan tarif premium, serta pengiriman jasa pesan singkat ke banyak tujuan (broadcast).
untuk keperluan perlindungan terhadap pelanggan, penyelenggaraan jasa pesan singkat ke banyak tujuan perlu diatur penyelenggaraannya.
sehingga dibentuk regulasi terhadap jasa pelayanan pesan premium.
pasal pertama dari peraturan menteri komunikasi dan informatika no. 01/per/m.kominfo/01/2009 secara garis besar berisi penjelasan mengenai definisi umum proses telekomunikasi dan berbagai perangkat di dalamnya.
penjelasan yang penting dari bab ini adalah definisi dari penyelenggaraan jasa pesan premium, yaitu penyelenggaraan jasa sms dan atau mms yang diselenggarakan melaui mekanisme berlangganan dan atau tidak berlangganan, dengan tarif yang lebih tinggi daripada tarif penyelenggaraan jasa sms dan atau mms.
pengguna adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi, baik berdasarkan kontrak maupun tidak.
lebih lanjut dijelaskan, penyelenggaraan jasa pesan premium dilakukan setelah mendapatkan izin dari brti (badan regulasi telekomunikasi indonesia).
kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan nomor akses tertentu, isi dari pesan premium tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.
penyelenggaraan jasa pesan premium dilakukan melalui mekanisme :
mekanisme berlangganan adalah mekanisme di mana pesan akan dikirimkan setelah pengguna melakukan aktivasi/registrasi terlebih dahulu.
pada saat melakukan pendaftaran penyelenggara wajib memberitahukan besaran tarif, layanan, cara deaktivasi dan nomor pusat pelayanan.
pengguna tidak dikenai biaya pendaftaran/registrasi.
setelah pendaftaran dilakukan, penyelengara jasa pesan premium wajib memberikan informasi keaktifan pengguna.
pesan premium akan diterima oleh pengguna secara berkala sesuai dengan ketentuan berlangganan.
ketika pengguna meminta pemberhentian langganan jasa pesan premium, penyelenggara jasa wajib menghentikan layanannya segera setelah permintaan berhenti berlangganan diterima.
mekanisme tidak berlangganan dapat diselenggarakan antara lain melalui layanan jasa pesan premium berdasarkan kegiatan undian/promosi.
jasa pesan premium yang diselenggarakan berdasarkan kegiatan undian/promosi wajib mendapatkan izin dari instansi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di kegiatan ini.
ganti rugi dan sanksi
pengendalian dan pengawasan
pesan ke banyak tujuan
kisruh sms premium
namun, seiring berjalannya teknologi ini.
banyak keluhan dari masyarakat indonesia, antara lain:
aktivasi tanpa persetujuan
layanan sulit untuk dihentikan/deaktivasi
konten yang diterima tidak berguna atau menyesatkan
penipuan hadiah karena tidak memiliki izin
pesan diterima berulang kali dan tidak sesuai dengan pernyataan saat registrasi
kritik terhadap regulasi
perkembangan sms premium
peraturan menteri komunikasi dan informatika no. 01/per/m.kominfo/01/2009 tentang penyelenggaraan pesan premium dan jasa pengiriman pesan singkat
muhammad jumadi indonesia telecommunication user group (idtug)