majelis negara brunei ini dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh sultan hassanal bolkiah, berdasarkan pasal 37 konstitusi dan dipilih dari anggota dewan atau bukan anggota dewan...
fungsi utama dari majelis negara brunei adalah sebagai berikut:
untuk menyetujui dan menjalankan amendemen undang-undang;
untuk menyetujui anggaran pemerintah dan untuk menetapkan batasan keuangan;
untuk membahas dan menyetujui mosi (proposal);
untuk memeriksa kebijakan pemerintah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan legislatif.
sidang majelis ini diadakan setiap tahun pada bulan maret untuk membahas dan menyetujui anggaran tahunan dan perkiraan pendapatan.
sejak 21 oktober 1959 sampai 12 februari 1984, majelis ini mengadakan 32 rapat.
rapat pertama majelis diselenggarakan pada 21 oktober 1959 di lapau.
rapat terakhir majelis adalah rapat pembahasan anggaran ke-21.
sebelum negara brunei merdeka, rapat diadakan di gedung dewan majlis, bandar seri begawan.
masa jabatan di majelis selama 5 tahun sesuai dengan pasal 55 (2) konstitusi brunei 1959.
pada tanggal 13 februari 1984, dewan negara dibubarkan oleh sultan.
majlis mesyuarat negara brunei didirikan kembali dengan sistem lama pada tanggal 25 september 2004.
majelis itu dibubarkan pada tanggal 1 september 2005 dan didirikan kembali pada tanggal 2 september 2005 sesuai dengan ketentuan baru pada konstitusi brunei yang telah diamendemen tahun 2005.
manajemen majelis negara brunei dikelola oleh panitera majelis negara brunei untuk membantu dan menyarankan ketua majelis dalam hal mengatur rapat sesuai dengan aturan rapat.
panitera dan wakil panitera mempunyai peran yang sama seperti para anggota majelis.
pengelolaan majelis didukung sepenuhnya oleh seluruh pejabat dan staf dari departemen dewan negara.
rapat majelis terbuka untuk umum, dan masyarakat dapat melihat sidang majelis dan mengamati mereka bersidang.
prosedur dan praktik legislatif
fungsi utama dari majelis negara brunei adalah sebagai penasihat pemerintah dengan memeriksa kebijakan pemerintah dan implementasinya, misalnya penyusunan undang-undang, menyetujui anggaran pemerintah dan pendapatan per tahun untuk rencana pembangunan negara, serta pemeriksaan pajak.
berbeda dengan kabinet menteri, majelis negara brunei memungkinkan setiap anggota untuk mengajukan ruu atau mosi untuk pembahasan.
namun ruu untuk dibahas atau disetujui memerlukan persetujuan dari kabinet menteri.
dengan pengecualian untuk keadaan tertentu, setiap ruu yang akan disampaikan dalam rapat harus diterbitkan pada lembaran negara, untuk masyarakat umum dalam jangka waktu setidaknya empat belas hari.
demikian pula, jika anggota ingin menanyakan secara lisan atau tertulis, maka pertanyaan tersebut perlu dikirim ke panitera tujuh hari sebelum pertanyaan diajukan agar pertanyaan tersebut diarsipkan dalam dokumen.
metode ini juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan persiapan.
jika ada tidak puas dengan respons yang diberikan oleh pemerintah, dengan izin dari ketua majelis, aggota majelis diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan ke pertanyaan awal.
rapat majelis dilakukan berdasarkan dengan sistem yang sama yang digunakan oleh dewan legislatif atau parlemen di negara-negara persemakmuran, seperti pada dewan rakyat britania raya. ruu harus melalui empat tahap, yaitu pembahasan ruu pertama, pembahasan ruu kedua, tahap komisi, dan pembahasan ruu ketiga.
pembahasan pertama dilakukan setelah anggota majelis yang mengajukan ruu meminta izin ketua untuk melakukan pembahasan, setelah itu anggota meminta izin lagi kepada ketua untuk melakukan pembahasan kedua dan pada waktu yang sama anggota akan menjelaskan alasan ruu diajukan.
ruu hanya akan dibahas setelah mendapat dukungan dari setidaknya satu dari anggota majelis.
pada tahap ini, pembahasan difokuskan pada kebutuhan dan kelayakan ruu dan dampaknya terhadap bangsa.
setelah itu, diadakan pemungutan suara jika izin untuk melakukan pembahasan kedua diperoleh.
dengan demikian semua anggota majelis akan menjadi suatu komisi untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan ruu.
pada tahap ini, ruu itu akan ditentukan apakah didukung, ditolak, atau diubah oleh anggota majelis.
setelah komisi selesai mempertimbangkan dan membahas ruu, anggota yang mengajukan ruu akan mengajukan izin pembahasan ketiga ke ketua sebelum pemungutan suara.
ketika hasil pemungutan suara menyatakan mendukung ruu, maka ruu tersebut disetujui.
namun ruu ini hanya akan menjadi undang-undang dan berlaku saat ditandatangani oleh sultan brunei darussalam.
sesuai dengan konstitusi yang berlaku, sultan brunei darussalam diperbolehkan untuk menolak ruu yang disahkan oleh dewan legislatif, dan sebaliknya.
meskipun ruu ditolak oleh majelis, jika diperlukan oleh sultan brunei darussalam, itu dapat disahkan menjadi undang-undang.
semua ruu yang telah disetujui atau ditolak oleh sultan akan diterbitkan dalam lembaran negara.
struktur majlis mesyuarat negara brunei
saat ini, ada 32 anggota di majlis mesyuarat negara brunei:
perdana menteri brunei; hassanal bolkiah mu'izzaddin waddaulah, sultan dan yang di-pertuan brunei darussalam;
menteri senior; al-muhtadee billah, putra mahkota brunei darussalam
perwakilan dari empat (4) distrik di brunei
sultan h. hassanal bolkiah; yang di-pertuan negara, perdana menteri, menteri pertama keuangan dan menteri pertahanan, menteri luar negeri dan perdagangan
putra mahkota h. al-muhtadee billahmenteri senior di kabinet
pehin dato h. suyoi bin hj.
osman menteri pendidikan
pehin dato h. zulkarnain bin hj. hanafimenteri kesehatan
pehin dato h. bahrin bin hj.
pehin dato h. awang mustafa bin hj. siratmenteri komunikasi
pehin dato h. ali bin hj.
pehin dato h. abdul rahman bin hj. ibrahimmenteri kedua keuangan
pehin dato lim jock sengmenteri kedua luar negeri dan perdagangan
pehin kol. rtd. dato dr. h.
mohammad yasmin bin hj. umarmenteri energi
pehin udana khatib dato paduka seri setia ustaz h. awang badaruddin bin hj. awang osmanmenteri agama
pehin dato dr. h. awang abu bakar bin hj. apongmenteri dalam negeri
pehin dato h. halbi bin hj.
muhammad yusufmenteri kebudayaan, pemuda, dan olahraga
pengiran dr. h. mohd. yusuf bin pengiran abdul rahim
dato imam h. awang abdul hamid bin bakal
dato h. yaakub bin pehin dato h. zainal
dato goh king chin
h. othman bin uking
datin salbiah binti haji sulaiman
dato h. abdullah bin dato h.
h. ahmad morsidi bin pehin h. awang abdul rahman
h. zulkipli bin h. abdul hamid
datin hjh. zasia binti sirin
h. a. ahmad bin husainkepala mukim berakas a, brunei-muara
h. gapor bin karimkepala belimbing, kota batu, brunei-muara
hj. tahamit bin hj.
nudinkepala mukim gadong a, brunei-muara
hj. jumat bin akimkepala putat, mukim lumapas, brunei-muara
hj. mohd. shafiee bin ahmadkepala lumut , liang, belait
hj. mohd. yusof bin dulaminkepala mumong, kuala belait, belait
dato hj. muhammad taha bin abdul raufkepala mukim keriam, tutong
the hon. hj. ramli bin hj. lahitkepala mukim telisai, tutong
the hon. hj. sulaiman bin hj. ahadkepala belingos, bangar, temburong
h. abdul rahman bin h.
mohamed taibketua majelis
h. judin bin h. asarpanitera i
konferensi internasional dan regional
majlis mesyuarat negara brunei juga aktif dalam menghadiri dan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan dan konferensi internasional dan regional sebagai berikut:
asean inter-parliamentary assembly (aipa)
komite pencari fakta aipa (aifocom) untuk memerangi narkoba
forum parlemen asia-pasifik (appf)
asosiasi parlemen persemakmuran (cpa)
uni inter-parlemen (ipu) inter-parliamentary union (ipu)
konferensi parlemen global melawan korupsi (gopac) global conference of parliamentarians against corruption (gopac)
brunei merupakan pengamat khusus aipa sejak tahun 1993.
pada tahun 2009.
brunei darussalam menjadi anggota penuh dari aipa pada sidang umum ke-30 aipa di pattaya, thailand.
pada tahun 2013, brunei darussalam menjadi tuan rumah sidang umum aipa ke-34.
isu- yang dibahas dalam sidang aipa mencakup politik, ekonomi, sosial dan isu yang berkaitan dengan perempuan di tingkat regional dan internasional.
majelis berkantor di gedung neoklasik "dewan majilis baru".
kompleks pemerintahan selesai pada tahun 2007 di ibukota bandar seri begawan.
politik brunei darussalam
daftar lembaga legislatif nasional
majlis mesyuarat negara brunei
kategori:bulan asia wikipedia