alih ul qarnain
alih samsung galaxy core 2
alih samsung galaxy core 2program legislasi nasional 2015-2019 (disingkat prolegnas 2015-2019) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2015-2019.
prolegnas 2015-2019 disusun oleh dpr periode 2014-2019 dan pemerintah.
penyusunan prolegnas di lingkungan dpr dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi,
anggota dpr, dpd, dan/atau masyarakat.
undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan pada awalnya total ruu yang masuk dalam prolegnas periode 2015-2019 berjumlah 159 ruu. namun jumlah itu direvisi menjadi 160 ruu karena adanya penambahan ruu kewirausahaan yg diusulkan oleh dpr program legislasi nasional
rancangan undang-undang tahun 2015-2019 dan program legislasi nasional rancangan undang-undang tahun 2015 status twitter @pantaudpr "jumlah ruu prolegnas 2015-2019 adalah 160 ruu, bukan 159 ruu. ada penambahan ruu kewirausahaan yg diusulkan oleh dpr"
terdapat 160 ruu yang masuk dalam prolegnas 2015-2019.
daftar rancangan undang-undang program legislasi nasional 2015-2019 di prolegnas tahun 2015 terdapat 26 ruu usulan dpr, 10 usulan pemerintah dan satu usulan dari dpd. daftar prolegnas prioritas 2015.
berikut daftar lengkap ruu yang masuk dalam prolegnas 2015-2019:
ditetapkan menjadi uu nomor
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional
ruu tentang perubahan atas undang-undang no.
37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri
ruu tentang perubahan atas undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ite)
ruu tentang persandian
ruu tentang rahasia negara
ruu tentang keamanan nasional
ruu tentang perubahan atas uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
ruu tentang radio televisi republik indonesia
ruu tentang konvergensi telematika
ruu tentang pengelolaan sumber daya nasional pertahanan negara
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia
ruu tentang perubahan atas undang-undang no. 33 tahun 2009 tentang perfilman
dewan perwakilan rakyat republik indonesiadpr
ruu tentang perlindungan data dan informasi pribadi
ruu tentang wawasan nusantara
ruu tentang perubahan atas uu no. 38 tahun 2009 tentang pos
ruu tentang perubahan atas uu no. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua
dewan perwakilan rakyat republik indonesiadewan perwakilan rakyat republik indonesiadpr/dpd
ruu tentang perubahan atas uu no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang
dewan perwakilan rakyat republik indonesiadpr
uu nomor 1 tahun 2015
ruu tentang perubahan kedua atas uu no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
dewan perwakilan rakyat republik indonesiadpr
uu no. 9 tahun 2015
ruu tentang penyelenggaraan pemilihan umum
ruu tentang pertanahan
dewan perwakilan rakyat republik indonesiadpr
ruu tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr dan dpd
ruu tentang perubahan atas uu no. 2 tahun 2011 tentang partai politik
ruu tentang perubahan atas uu no. 12 tahun 1980 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara
dewan perwakilan rakyat republik indonesiadewan perwakilan rakyat republik indonesiadpr/dpd
ruu tentang sistem pengawasan intern pemerintah
ruu tentang pengelolaan terpadu kawasan megapolitan jakarta, bogor, depok, tangerang, bekasi dan cianjur
ruu tentang provinsi bali
komisi ii dewan perwakilan rakyat republik indonesiakomisi ii
ruu tentang etika penyelenggaraan negara/ ruu tentang etika lembaga perwakilan
ruu tentang partisipasi masyarakat
ruu tentang penyelenggaraan pemerintah di wilayah kepulauan
ruu tentang sistem penyelesaian konflik agraria
ruu tentang perkumpulan
ruu tentang kitab undang-undang hukum pidana
ruu tentang hukum acara pidana
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan
ruu tentang perubahan uu no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan ham
ruu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
ruu tentang perubahan atas uu no. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
ruu tentang perubahan undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara ri
ruu tentang perubahan atas uu no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
ruu tentang hukum acara perdata
ruu tentang perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat
ruu tentang perubahan atas uu no. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme
ruu tentang perampasan aset tindak pidana
ruu tentang mahkamah agung
ruu tentang merek
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri
ruu tentang ekstradisi
mengganti uu no. 1 tahun 1979 tentang ekstradisi
ruu tentang paten
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat
ruu tentang jabatan hakim
ruu tentang persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer
ruu tentang perubahan atas uu no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
ruu tentang pemindahan narapidana antarnegara
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
ruu tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi
ruu tentang balai harta peninggalan
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan ri
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
ruu tentang penghinaan dalam persidangan (contempt of court)
ruu tentang perubahan kedua atas uu no. 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial
ruu tentang perubahan atas uu no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
ruu tentang pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
ruu tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
ruu tentang perubahan atas uu no. 1 tahun 1973 tentang landas kontinen indonesia
ruu tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan
ruu tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan
uu no. 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam
ruu tentang zona tambahan indonesia
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman
ruu tentang perubahan kedua atas uu no. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
ruu tentang kedaulatan pangan
ruu tentang jalan
ruu tentang tabungan perumahan rakyat
uu no. 4 tahun 2016
ruu tentang jasa konstruksi
ruu tentang arsitek
ruu tentang sistem transportasi nasional
ruu tentang pengembangan pembangunan daerah kepulauan
ruu tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal
ruu tentang perubahan atas uu no. 19 tahun 2003 tentang bumn
ruu tentang perubahan atas uu no. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
ruu tentang perkoperasian
ruu tentang pertembakauan
ruu tentang perubahan atas uu no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
ruu tentang larangan minuman beralkohol
ruu tentang bahan kimia
ruu tentang metrologi legal
ruu tentang badan usaha milik daerah
ruu tentang perubahan atas uu no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
ruu tentang ekonomi kreatif
ruu tentang kewirausahaan nasional
ruu tentang perubahan atas uu no. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi
ruu tentang perubahan atas uu nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara
ruu tentang perubahan atas uu no. 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan
ruu tentang pengelolaan sumber daya alam
ruu tentang geologi
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2001 tentang energi
ruu tentang perubahan atas uu no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
ruu tentang keadilan dan kesetaraan gender
ruu tentang tanggung jawab sosial perusahaan
ruu tentang pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umrah
ruu tentang penyandang disabilitas
uu no. 8 tahun 2016
menggantikan uu no. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat
ruu tentang perubahan atas uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
ruu tentang kepalangmerahan
ruu tentang praktik pekerjaan sosial
ruu tentang lembaga pendidikan keagamaan
ruu tentang ketahanan keluarga
ruu tentang perlindungan umat beragama
ruu tentang perubahan atas uu no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
ruu tentang perubahan atas undang-undang no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri
ruu tentang perlindungan pekerja rumah tangga
ruu tentang pembinaan, pengembangan dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga
ruu tentang perubahan atas uu no. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial
ruu tentang kebidanan
ruu tentang kekarantinaan kesehatan
ruu tentang perubahan atas uu no. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
ruu tentang praktik kefarmasian
ruu tentang pengawasan obat dan makanan serta pemanfaatan obat asli indonesia
ruu tentang perubahan uu no. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular
ruu tentang perubahan uu no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
ruu tentang pengawasan ketenagakerjaan
ruu tentang sistem pengupahan
ruu tentang perubahan atas uu no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
ruu tentang kebudayaan
ruu tentang bahasa dan kesenian daerah
ruu tentang sistem perbukuan
ruu tentang perubahan uu no. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam
ruu tentang perubahan kelima atas uu no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
ruu tentang perubahan kedua atas uu no. 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak
ruu tentang pengurusan piutang negara dan piutang daerah
ruu tentang jaring pengaman sistem keuangan
uu no. 9 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
ruu tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 7
tahun 1992 tentang perbankan
ruu tentang pembatasan transaksi penggunaan uang kartal
ruu tentang pajak penghasilan
ruu tentang perubahan atas uu no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
ruu tentang pengelolaan kekayaan negara
ruu tentang perubahan atas undang-undnag no. 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar
ruu tentang perubahan harga rupiah
ruu tentang perubahan atas uu no. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun
ruu tentang lelang
ruu tentang penjaminan
uu no. 1 tahun 2016
ruu tentang penjaminan polis
ruu tentang perubahan atas uu no. 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan
ruu tentang penilai
ruu tentang pengadaan barang dan jasa
ruu tentang perekonomian nasional
ruu tentang perubahan atas uu no. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
ruu tentang lembaga pembiayaan pembangunan indonesia
ruu tentang bea materai
ruu tentang pajak bumi dan bangunan
ruu tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah
ruu tentang peningkatan pendapatan asli daerah
ruu tentang tabungan haji
ruu kumulatif terbuka
ruu kumulatif terbuka terdiri dari:
ruu kumulatif terbuka tentang pengesahan perjanjian internasional
ruu kumulatif terbuka akibat putusan mahkamah konstitusi
ruu kumulatif terbuka tentang anggaran pendapatan dan belanja negara
ruu kumulatif terbuka tentang pembentukan daerah provinsi dan kabupaten/kota
ruu kumulatif terbuka tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang
berikut adalah daftar ruu kumulatif terbuka yang telah ditetapkan oleh dpr periode 2014-2019:
ditetapkan menjadi uu nomor
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang
uu nomor 1 tahun 2015
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 2 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang
uu nomor 2 tahun 2015
ruu tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2015
program legisasi nasional
majelis permusyawaratan rakyat
dewan perwakilan rakyat
dewan perwakilan daerah
dewan perwakilan rakyat republik indonesia periode 2014-2019