upah minimum provinsi (disingkat ump) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimun dahulu upah minimum provinsi dikenal dengan istilah upah minimum regional tingkat i.
peraturan menteri tenaga kerja nomor : per-01/men/1999 tentang upah minimum dasar hukum penetapan ump adalah peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum.
ump ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.
penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang.
mula-mula dewan pengupahan daerah (dpd) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh.
setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka kebutuhan hidup layak (khl) - dulu disebut kebutuhan hidup minimum (khm).
berdasarkan khl, dpd mengusulkan upah minimum regional (umr) kepada gubernur untuk disahkan.
komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).
upah minimum rata rata nasional dari tahun 1979-2003
upah minimum provinsi dki jakarta dari tahun 2000
$218 (rp 12,400: 1 usd
peraturan gubernur dki jakarta no. 20 tahun 2015 tentang ump dki jakarta 2015
$221 (rp 14,000)
peraturan gubernur dki jakarta no. 230 tahun 2015 tentang ump dki jakarta 2016
(*)keterangan : untuk tahun 2011 , 2012 dan 2013 dianggap us $1 = rp 9000,-
penetapan upah minimum provinsi tahun 2013 (dalam rupiah)
main article : penetapan upah minimum tahun 2013
pada akhir tahun 2012 terjadi demontrasi buruh besar besaran diseluruh indonesia menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja.
kemudian disepakati upah buruh naik cukup tinggi diberbagai tempat diindonesia, tetapi hal ini memicu protes dari kalangan pengusaha dan mereka mengancam untuk memindahkan bisnisnya keluar dari indonesia atau menutup usahanya..
akhirnya disepakati bahwa upah buruh tetap naik, tetapi bagi pengusaha yang keberatan akan diberi tenggang waktu 6 bulan untuk mematuhi upah minimum tahun 2013.
daftar upah minimum provinsi tahun 2013, di antaranya adalah :
nad ump 2013 sebesar 1.550.000,
sumut ump 2013 sebesar 1.305.000,
sumbar ump 2013 sebesar 1.350.000,
kep. riau ump 2013 sebesar 1.365.087,
jambi ump 2013 sebesar 1.300.000,
bangka belitung ump 2013 sebesar 1.265.000,
bengkulu ump 2013 sebesar 1.200.000,
dki jakarta ump 2013 sebesar rp 2.200.000,
kalbar ump 2013 sebesar 1.060.000,
kalsel ump 2013 sebesar 1.337.500,
kalteng ump 2013 sebesar 1.553.127
kaltim ump 2013 sebesar 1.762.073,
sultra ump 2013 sebesar 1.125.207,
sulsel ump 2013 sebesar 1.440.000,
papua ump 2013 sebesar 1.710.000.
penetapan upah minimum provinsi tahun 2014 (dalam rupiah)
para buruh di akhir tahun 2013 kembali melakukan aksi turun jalan, mereka kembali menuntut kenaikan upah minimum provinsi untuk tahun 2014.
beberapa hasil penetapan adalah sebagai berikut:
aceh rp 1,750,000
sumatera utara rp 1,505,850
sumatera barat rp 1,490,000
riau rp 1,700,000
kepri rp 1,665,000
jambi rp 1,502,230
sumatera selatan rp 1,825,600
bangka belitung rp 1,640,000
bengkulu rp 1,350,000
banten rp 1,325,000
dki jakarta rp 2,441,000
bali rp 1,542,600
ntb rp 1,210,000
ntt rp 1,150,000
kalimantan barat rp 1,380,000
kalimantan selatan rp 1,620,000
kalimantan tengah rp 1,723,970
kalimantan timur rp 1,886,315
gorontalo rp 1,325,000
sulawesi utara rp 1,900,000
sulawesi tenggara rp 1,400,000
sulawesi tengah rp 1,250,000
sulawesi selatan rp 1,800,000
sulawesi barat rp 1,400,000
maluku rp 1,415,000
maluku utara rp 1,440,746
papua rp 1,900,000
papua barat rp 1,870,000
sanksi bagi pelanggar
sesuai dengan undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ,pegusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan ump dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal rp100 juta dan maksimal rp400 juta.ump yang ditetapkan merupakan gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan.
dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya
upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok
dan tunjangan tetap.