alih penggunaan wajar
orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan presiden soeharto di indonesia.
orde baru menggantikan orde lama yang merujuk kepada era pemerintahan soekarno.
lahirnya orde baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 maret 1966.
meski telah merdeka, indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil.
supersemar dan kebangkitan soeharto
kelahiran surat perintah sebelas maret 1966 (supersemar)
kelahiran supersemar terjadi dalam serangkaian peristiwa pada tanggal 11 maret 1966.
saat itu, sidang kabinet dwikora yang disempurnakan yang dipimpin oleh presiden soekarno sedang berlangsung.di tempat lain, tiga orang perwira tinggi, yaitu mayor jenderal basuki rachmat, brigadir jenderal m. yusuf, dan brigadir jenderal amir machmud bertemu dengan letnan jenderal soeharto selaku menteri panglima angkatan darat dan panglima komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban (pangkopkamtib) untuk meminta izin menghadap presiden.menanggapi permohonan ini, presiden soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada letnan jenderal soeharto selaku menteri panglima angkatan darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara republik indonesia.
pemberangusan partai komunis indonesia
letnan jenderal soeharto
sebagai tindak lanjut keluarnya surat perintah sebelas maret, letnan jenderal soeharto mengambil beberapa tindakan.
pada tanggal 12 maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi partai komunis indonesia serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah indonesia.pada tanggal 18 maret 1966, soeharto mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam gerakan 30 september dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam keputusan presiden no. 5 tanggal 18 maret 1966.pada tanggal 20 juni hingga 5 juli 1955, diadakanlah sidang umum iv mprs dengan hasil sebagai berikut:
ketetapan mprs no. ix/mprs/1966 tentang pengesahan dan pengukuhan supersemar.
ketetapan mprs no. x/mprs/1966 mengatur kedudukan lembaga-lembaga negara tingkat pusat dan daerah.
ketetapan mprs no. xii/mprs/1966 tentang kebijaksanaan politik luar negeri ri bebas aktif.
ketetapan mprs no.
xiii/mprs/1966 tentang pembentukan kabinet ampera.
ketetapan mprs no. xix/mprs/1966 tentang peninjauan kembali tap. mprs yang bertentangan dengan uud 1945.
ketetapan mprs no. xx/mprs/1966 tentang sumber tertib hukum ri dan tata urutan perundang-undangan di indonesia.
ketetapan mprs no. xxv/mprs/1966 tentang pembubaran partai komunis indonesia dan pernyataan partai komunis indonesia dan ormas-ormasnya sebagai organisasi terlarang di indonesia.hasil dari sidang umum iv mprs ini menjadi landasan awal tegaknya orde baru dan dinilai berhasil memenuhi dua dari tiga tuntutan rakyat (tritura), yaitu pembubaran partai komunis indonesia dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur partai komunis indonesia.selain dibubarkan dan dibersihkan, kader-kader partai komunis indonesia juga dibantai khususnya di wilayah pedesaan-pedesaan di pulau jawa.
pembentukan kabinet ampera
dalam rangka memenuhi tuntutan ketiga tritura, soeharto dengan dukungan ketetapan mprs no.
xiii/mprs/1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama kabinet ampera.soekarno kala itu masih memiliki pengaruh politik, namun kekuatannya perlahan-lahan dilemahkan.akhirnya pada 22 februari 1967, untuk mengatasi situasi konflik yang semakin memuncak kala itu, presiden soekarno menyerahkan kekuasaan kepada jenderal soeharto.
rencana pembangunan lima tahun (repelita)
di awal kekuasaannya, pemerintah orde baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.untuk mengatasi kemerosotan ini, pemerintah orde baru membuat program jangka pendek berdasarkan tap. mprs no. xxii/mprs/1966 yang diarahkan kepada pengendalian inflasi
dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang.mulai tahun 1 april 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai rencana pembangunan lima tahun (repelita).repelita i membawa pertumbuhan ekonomi naik dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun, pendapatan perkapita meningkat dari 80 dolar as menjadi 170 dolar as, dan inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir repelita i pada tahun 1974.
sejak awal berkuasa, pemerintah orde baru menitikberatkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik.mulai tahun 1968 hingga 1992, produksi hasil-hasil pertanian meningkat tajam.
pemerataan kesejahteraan penduduk
pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana.pemerataan ekonomi juga diiringi dengan adanya peningkatan usia harapan hidup, dari yang tadinya 50 tahun pada tahun 1970-an menjadi 61 tahun di 1992.
penataan kehidupan politik
pembubaran partai komunis indonesia dan organisasi masanya
dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, soeharto sebagai pengemban supersemar telah mengeluarkan kebijakan:
penyederhanaan partai politik
pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa orde baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik.
penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program.
tiga kekuatan sosial politik itu adalah:penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah orde baru dalam upayamenciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi dimasa orde lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di indonesia.
selama masa orde baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997pdip
peran ganda (dwi fungsi) abri
pada masa orde baru, abri menjadi institusi paling penting di indonesia.
selain menjadi angkatan bersenjata, abri juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara.
peran ganda abri ini kemudian terkenal dengan sebutan dwi fungsi abri.
timbulnya pemberian peran ganda pada abri karena adanya pemikiran bahwa tni adalah tentara pejuang dan pejuang tentara.
kedudukan tni dan polri dalam pemerintahan adalah sama.
di mpr dan dpr mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui pemilu.gerakan 30 september, yang melahirkankan orde baru.
sistem ini memancing kontroversi di tubuh abri sendiri.secara kekuatan, abri juga menjadi lemah dibandingkan negara asia tenggara lainnya.
pedomanan pengahayatan dan pengamalan pancasila (p4)
pada tanggal 12 april 1976 presiden soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan pancasila, yang terkenal dengan nama ekaprasatya pancakarsa atau pedomanan pengahayatan dan pengamalan pancasila (p4).pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran p4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat.
penataran p4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap pancasila dan undang-undang dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.
melalui penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah orde baru. 1985 pemerintah menjadikan pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi.
semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain pancasila.
menolak pancasila sebagai sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
dengan demikian penataran p4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi, dan pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat indonesia.
pancasila merupakan prestasi tertinggi orde baru, dan oleh karenanya maka semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama pancasila.
mulai dari sistem ekonomi pancasila, pers pancasila, hubungan industri pancasila, demokrasi pancasila, dan sebagainya.
pancasila dianggap memiliki kesakralan (kesaktian) yang tidak boleh diperdebatkan.
penataan politik luar negeri
pada masa orde baru politik luar negeri indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan.
mpr mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri indonesia.
pelaksanaan politik luar negeri indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.
kembali menjadi anggota pbb
pada tanggal 28 september 1966 indonesia kembali menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa (pbb).
keputusan untuk kembali menjadi anggota pbb dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955-1964.adam malik sebagai ketua majelis umum pbb untuk masa sidang tahun 1974.
dan indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti india, thailand, australia, dan negara-negara lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi orde lama.
normalisasi hubungan dengan negara lain
pemulihan hubungan dengan singapura
dengan perantaraan dubes pakistan untuk myanmar, habibur rachman, hubungan indonesia dengan singapura berhasil dipulihkan kembali.2 juni 1966 pemerintah indonesia menyampaikan nota pengakuan atas republik singapura kepada perdana menteri lee kuan yew.
pemulihan hubungan dengan malaysia
dan pada tanggal 11 agustus 1966 penandatangan persetujuan pemulihan hubungan indonesia-malaysia ditandatangani di jakarta oleh adam malik (indonesia) dan tun abdul razak (malaysia).
pembekuan hubungan dengan rrt
pada tanggal 1 oktober 1967 pemerintah republik indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan republik rakyat tiongkok (rrt).
keputusan tersebut dilakukan karena rrt telah mencampuri urusan dalam negeri indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada gerakan 30 september baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut.gerakan 30 september di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali partai komunis indonesia.
melalui media massanya rrt telah melakukan kampanye menyerang orde baru. pada 30 oktober 1967, pemerintah indonesia secara resmi menutup kedutaan besar di peking.
penataan kehidupan ekonomi
stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi
untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan pemerintah orde lama, pemerintah orde baru melakukan langkah-langkah:
memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
kebijakan ini didasari oleh ketetapan mprs no. xxiii/mprs/1966.
mprs mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan serta program stabilisasi dan rehabilitasi.
program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi.
yang dimaksud dengan stabilisasi ekonomi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus.
rehabilitasi ekonomi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi.
hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.
langkah-langkah yang diambil kabinet ampera yang mengacu pada ketetapan mprs tersebut adalah:
mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan.
adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi tersebut adalah:
rendahnya penerimaan negara.
tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara.
terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank.
terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri.
penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian
berorientasi pada kepentingan produsen kecil
untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka pemerintah orde baru menempuh cara:program stabilsasi ini dilakukan dengan cara membendung laju inflasi.
pemerintah orde baru berhasil membendung laju inflasi pada akhir tahun 1967-1968, tetapi harga bahan kebutuhan pokok naik melonjak.
sesudah dibentuk kabinet pembangunan pada bulan juli 1968, pemerintah mengalihkan kebijakan ekonominya pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valuta asing.
sejak saat itu ekonomi nasional relatif stabil, sebab kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valuta asing sejak tahun 1969 dapat dikendalikan pemerintah.
program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi.
selama sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan orde lama, indonesia mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana sosial dan ekonomi.
lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, dan perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kelompok kepentingan tertentu.
dampaknya, lembaga negara tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun perbaikan tata kehidupan rakyat.
kerjasama luar negeri
selain mewariskan keadaan ekonomi yang sangat parah, pemerintahan orde lama juga mewariskan utang luar negeri yang sangat besar, yakni mencapai 2,2 - 2,7 miliar, sehingga pemerintah orde baru meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang indonesia.
pada tanggal 19-20 september 1966 pemerintah indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di tokyo.paris, perancis dan dicapai kesepakatan sebagai berikut: pertemuan amsterdam
pada tanggal 23-24 februari 1967 diadakan perundingan di amsterdam, belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas, yang selanjutnya dikenal dengan iggi (intergovernmental group for indonesia).
pemerintah indonesia mengambil langkah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya guna pelaksanaan program-program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi serta persiapan-persiapan pembangunan.rescheduling) hutang-hutang peninggalan orde lama.
setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah orde baru adalah melaksanakan pembangunan nasional.
pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang.
:pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah orde baru berpedoman pada trilogi pembangunan dan delapan jalur pemerataan.
inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.
isi trilogi pembangunan adalah :dan delapan jalur pemerataan yang dicanangkan pemerintah orde baru adalah: pelaksanaan pembangunan nasional
seperti telah disebutkan di muka bahwa pembangunan nasional direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang.
dan pembangunan jangka pendek dirancang melalui program pembangunan lima tahun (pelita).
selama masa orde baru, pemerintah telah melaksanakan enam pelita yaitu: pelita ii
pelita ii mulai berjalan sejak tanggal 1 april 1974 sampai 31 maret 1979.
sasaran utama pelita ii ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.
pelaksanaan pelita ii dipandang cukup berhasil.
pada awal pemerintahan orde baru inflasi mencapai 60% dan pada akhir pelita i inflasi berhasil ditekan menjadi 47%.
dan pada tahun keempat pelita ii inflasi turun menjadi 9,5%.
pelita iii dilaksanakan pada tanggal 1 april 1979 sampai 31 maret 1984.
pelita iv dilaksanakan tanggal 1 april 1984 sampai 31 maret 1989.
titik berat pelita iv ini adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
dan di tengah berlangsung pembangunan pada pelita iv ini yaitu awal tahun 1980 terjadi resesi.
pelita v dimulai 1 april 1989 sampai 31 maret 1994.
pada pelita ini pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan industri.
pada masa itu kondisi ekonomi indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun.
pelita vi dimulai 1 april 1994 sampai 31 maret 1999.
program pembangunan pada pelita vi ini ditekankan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak pembangunan.krisis moneter yang melanda negara-negara asia tenggara termasuk indonesia.
karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian telah menyebabkan proses pembangunan terhambat, dan juga menyebabkan runtuhnya pemerintahan orde baru.
warga keturunan tionghoa juga dilarang berekspresi.
sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka.
kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya imlek, dan pemakaian bahasa mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas tionghoa indonesia terutama dari komunitas pengobatan tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa mandarin.
satu-satunya surat kabar berbahasa mandarin yang diizinkan terbit adalah harian indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa indonesia.
harian ini dikelola dan diawasi oleh militer indonesia dalam hal ini adalah abri meski beberapa orang tionghoa indonesia bekerja juga di sana.
agama tradisional tionghoa dilarang.
akibatnya agama konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.
pemerintah orde baru berdalih bahwa warga tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme
orang tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis.
sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.
konflik perpecahan pasca orde baru
pada masa orde baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa indonesia.
setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa".
salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti jawa, bali dan madura ke luar jawa, terutama ke kalimantan, sulawesi, timor timur, dan irian jaya. jawanisasi yang sentimen anti-jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang jawa.
pada awal era reformasi konflik laten ini meledak menjadi terbuka antara lain dalam bentuk konflik ambon dan konflik madura-dayak di kalimantan.
konflik antar-etnis kalimantan:mencegah lebih baik daripada menindak, diakses 24 mei 2007 sementara itu gejolak di papua yang dipicu oleh rasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian keuntungan pengelolaan sumber alamnya, juga diperkuat oleh ketidaksukaan terhadap para transmigran.
kelebihan sistem pemerintahan orde baru
perkembangan gdp per kapita indonesia yang pada tahun 1968 hanya as$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari as$1.565
sukses memerangi buta huruf
sukses swasembada pangan
sukses repelita (rencana pembangunan lima tahun)
sukses gerakan wajib belajar
sukses gerakan nasional orang-tua asuh
sukses keamanan dalam negeri
investor asing mau menanamkan modal di indonesia
sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri
kekurangan sistem pemerintahan orde baru
krisis finansial asia
pada pertengahan 1997, indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi asia (untuk lebih jelas lihat: krisis finansial asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat.
para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri soeharto.
di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, soeharto mengundurkan diri pada 21 mei 1998, tiga bulan setelah mpr melantiknya untuk masa bakti ketujuh.b. j.
habibie, untuk menjadi presiden ketiga indonesia.
mundurnya soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya orde baru, untuk kemudian digantikan "era reformasi".
meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepasnya timor timur, transformasi dari orde baru ke era reformasi berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain seperti uni soviet dan yugoslavia.habibie yang berhasil meletakkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman.
kerusuhan mei 1998
jejak langkah orde baru
tokoh orde baru
kasus dugaan korupsi soeharto