kementerian badan usaha milik negara republik indonesia (disingkat kementerian bumn ri) adalah kementerian dalam pemerintah indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (bumn).
kementerian bumn dipimpin oleh seorang menteri badan usaha milik negara (menteri bumn) yang sejak 27 oktober 2014 dijabat oleh rini soemarno.
kementerian bumn merupakan transformasi dari unit kerja eselon ii departemen keuangan (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja eselon i (1993-1998 dan 2000-2001).
tahun 1998-2000 dan tahun 2001 sampai sekarang, unit kerja tersebut menjadi kementerian bumn.
sejarah kementerian bumn
kementerian bumn memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/bumn di indonesia.
kementerian bumn telah ada sejak tahun 1973, yang awalnya merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan departemen keuangan.
selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan.
dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan bumn berada pada unit setingkat eselon ii. awalnya, unit organisasi itu disebut direktorat persero dan pkpn (pengelolaan keuangan perusahaan negara).
selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi direktorat persero dan bun (badan usaha negara).
terakhir kalinya pada unit organisasi setingkat eselon ii, organisasi ini berubah menjadi direktorat pembinaan bumn sampai dengan tahun 1993.
selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap bumn, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat direktorat/eselon ii, ditingkatkan menjadi setaraf direktorat jenderal/eselon i, dengan nama direktorat jenderal pembinaan badan usaha negara (dj-pbun).
mengingat peran, fungsi dan kontribusi bumn terhadap keuangan negara sangat signifikan, pada tahun 1998 sampai dengan 2000, pemerintah indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola bumn menjadi setingkat kementerian.
awal dari perubahan bentuk organisasi menjadi kementerian terjadi pada masa pemerintahan kabinet pembangunan vi, dengan nama kantor menteri negara penanaman modal dan pembinaan bumn/kepala badan pembinaan bumn.
pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon i di lingkungan departemen keuangan.
namun, pada tahun 2001, ketika terjadi suksesi kepemimpinan, organisasi tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat kementerian dengan nama kementerian negara badan usaha milik negara.
pada tahun 2009, mengikuti perubahan nomenklatur seluruh kementerian, kementerian ini pun berganti nomenklatur menjadi kementerian badan usaha milik negara.
tugas dan fungsi
kementerian badan usaha milik negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon i kementerian negara.
dalam melaksanakan tugas, kementerian badan usaha milik negara menyelenggarakan fungsi:
perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian badan usaha milik negara; dan
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian badan usaha milik negara.
deputi bidang usaha industri agro dan farmasi;
deputi bidang usaha energi, logistik, kawasan dan pariwisata;
deputi bidang usaha pertambangan, industri strategis, dan media;
deputi bidang usaha konstruksi, sarana dan prasarana perhubungan;
deputi bidang usaha jasa keuangan, jasa survei, dan jasa konsultan;
deputi bidang restrukturisasi dan pengembangan usaha;
deputi bidang infrastruktur bisnis;
staf ahli bidang komunikasi strategis dan hubungan industrial;
staf ahli bidang bidang tata kelola, sinergi, dan investasi;
daftar menteri badan usaha milik negara indonesia
badan usaha milik negara
badan usaha milik negara