dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota (disingkat dprd kabupaten/kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
dprd kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
di provinsi aceh dprd kabupaten/kota disebut dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota (dprk) yang diatur dengan undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2006.
wewenang dan tugas
dprd kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:
membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
anggota dprd kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan masa jabatan anggota dprd kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota dprd kabsaveupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.
keanggotaan dprd kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur.
pimpinan dprd kabupaten/kota bersifat kolektif (kebersamaan) dan kolegial (kekeluargaan).
dipimpin oleh seorang ketua dprd kabupaten/kota dan 2 dua orang wakil ketua dprd kabupaten/kota untuk anggota dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 3 (tiga) wakil ketua dprd kabupaten/kota untuk anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di dprd. pimpinan dprd terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang.
ketua dprd kabupaten/kota ialah anggota dprd yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di dprd. wakil ketua dprd kabupaten/kota ialah anggota dprd yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga.
dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.
dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.
hak dprd kabupaten/kota
hak dprd kabupaten/kota adalah:
hak interpelasi yaitu hak dprd kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
hak angket yaitu hak dprd kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
hak menyatakan pendapat yaitu hak dprd kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
kategori:pemerintahan daerah di indonesia
kategori:jumlah anggota dprd kabupaten/kota seluruh indonesia