alih perkembangan kanon perjanjian lama
republik parlementer atau republik konstitusional parlementer adalah suatu jenis republik yang menjalankan pemerintahan dengan sistem parlementer, yang dalam sistem ini eksekutif (pemerintah) memperoleh legitimasi dari dan bertanggung jawab pada legislatif (parlemen).
ada beberapa variasi republik parlementer.
sebagian besar memiliki perbedaan yang paling jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan memegang kekuasaan yang nyata, lebih seperti monarki konstitusional.
variasi lainnya adalah menyatukan peran kepala negara dan kepala pemerintahan, serupa dengan sistem presidensial, tetapi dengan ketergantungan pada kekuasaan parlemen.
untuk kasus pertama yang disebutkan di atas, secara khusus, bentuk penataan eksekutif berbeda dari kebanyakan republik parlementer dan semipresidensial yang memisahkan kepala negara (biasanya dijalankan oleh "presiden") dari kepala pemerintahan (biasanya dijalankan oleh "perdana menteri", "premier", atau "kanselir").
kepala pemerintahan bergantung pada kepercayaan parlemen dan memiliki masa jabatan fleksibel, sementara kepala negara kurang bergantung pada parlemen dan menjalankan jabatan dengan mayoritas kekuasaan eksekutif.
namun, pada republik parlementer yang kedudukan kepala negaranya bergantung pada parlemen, kepala pemerintahan dan kepala negara dapat disatukan (seperti di botswana, kepulauan marshall, nauru, afrika selatan, dan suriname), tetapi sang presiden umumnya tetap dipilih seperti perdana menteri yang kebanyakan dipilih berdasarkan sistem westminster.
ini berarti presiden biasanya adalah pemimpin partai atau koalisi partai terbesar di parlemen.
dalam beberapa kasus, presiden dapat secara legal memiliki kekuasaan eksekutif, yang diberikan pada mereka, untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari (seperti di austria), tetapi dengan konvensi mereka tidak menggunakan kekuasaan ini atau hanya menggunakan kekuasaan ini untuk memberikan efek pada saran parlemen atau kepala pemerintahan.
oleh karena itu, beberapa republik parlementer dapat terlihat mengikuti sistem semipresidensial, tetapi dijalankan dengan sistem parlementer.
biasanya, republik parlementer adalah negara-negara yang sebelumnya adalah monarki konstitusional dengan sistem parlementer, dengan posisi kepala negara adalah penguasa monarki.
chili menjadi republik parlementer pertama di amerika selatan setelah perang sipil tahun 1891.
tetapi, menyusul kudeta yang terjadi tahun 1925 sistem ini digantikan dengan sistem presidensial.
daftar republik parlementer modern
penerapan republik parlementer
kepala negara dipilih oleh
parlemen, berdasarkan mayoritas
negara satu-partai (bagian dari jerman nazi, lihat anschluss)
pemilihan langsung, hingga putaran kedua
1991sebelumnya republik parlementer antara 1971 dan 1975.
bosnia dan herzegovina
negara satu-partai (bagian dari yugoslavia)
pemilihan langsung, hingga putaran kedua
protektorat britania (protektorat bechuanaland)
parlemen, berdasarkan mayoritas
pemilihan langsung, hingga putaran kedua
pemilihan langsung, hingga putaran kedua
negara satu-partai (bagian dari cekoslowakia)
pemilihan langsung, hingga putaran kedua (sejak 2013; sebelumnya parlemen, berdasarkan mayoritas)
negara asosiasi dari britania raya
parlemen, berdasarkan mayoritas
negara satu-partai (bagian dari uni soviet)
1991estonia sebelumnya adalah republik parlementer antara 1919 dan 1934 ketika pemerintah dikudeta.
tahun 1938 estonia menerapkan sistem presidensial dan pada juni 1940 diduduki dan dikuasai oleh uni soviet.
parlemen, berdasarkan dua per tiga mayoritas
parlemen, berdasarkan dua per tiga mayoritas
parlemen, berdasarkan mayoritas
2000sebelumnya republik semipresidensial, kini republik parlementer menurut david arter, profesor politik di universitas aberdeen.
dalam bukunya "scandinavian politics today" (manchester university press, revisi 2008), ia mengutip jaakko nousiainen dalam buku "from semi-presidentialism to parliamentary government" (scandinavian political studies 24 (2) pp. 95109) sebagai berikut: "there are hardly any grounds for the epithet 'semi-presidential'." kesimpulan arter sendiri hanya sedikit lebih bernuansa: "the adoption of a new constitution on 1 march 2000 meant that finland was no longer a case of semi-presidential government other than in the minimalist sense of a situation where a popularly elected fixed-term president exists alongside a prime minister and cabinet who are responsible to parliament (elgie 2004: 317)".
berdasarkan konstitusi finlandia, presiden tidak mungkin memimpin pemerintahan tanpa persetujuan kementerian, dan tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan parlemen atas keinginannya sendiri.
finlandia pada kenyataannya direpresentasikan oleh perdana menterinya, dan bukan oleh presidennya, pada dewan kepala negara dan pemerintahan uni eropa.
konstitusi 2012 bahkan telah mengurangi kekuasaan presiden lebih banyak lagi.
pemilihan langsung, hingga putaran kedua
1949dalam kasus berdirinya negara jerman barat, termasuk yang sebelumnya berlin barat, negara satu-partai terdahulu adalah jerman nazi. tapi dalam kasus lnder baru dan yang dahulu berlin timur, negara terdahulunya adalah jerman timur.
harap diperhatikan bahwa reunifikasi jerman terjadi pada 3 oktober 1990, ketika lima negara bagian dari republik demokratik jerman (jerman timur) yang berdiri kembali bergabung dengan republik federal jerman, dan berlin disatukan menjadi satu negara bagian-kota.
oleh karena itu, tanggal ini menjadi tanggal pembentukan republik federal jerman secara utuh, meskipun hingga 1990 wilayah jerman timur belum menjadi bagian dari republik parlementer.
majelis federal (delegasi parlemen dan negara bagian), berdasarkan mayoritas mutlak
yunta militer; monarki konstitusional
parlemen, berdasarkan mayoritas