sejarah dan pembentukan balai harta peninggalan dimulai dengan masuknya bangsa belanda ke indonesia pada tahun 1596, yang pada mulanya mereka datang sebagai pedagang.
dalam dunia perdagangan di indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti cina, inggris, dan portugis yang memiliki armada-armada besar.
untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama ''vereenigde oost indische companie'' disingkat voc, yang oleh bangsa kita disebut ''kompeni''.
lama kelamaan kekuasaan voc di indonesia semakin meluas, maka akhirnya timbullah kebutuhan bagi para anggotanya khusus dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya.
untuk menanggulangi kebutuhan itulah oleh pemerintah belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama ''wees-en boedelkamer'' atau ''weskamer'' (balai harta peninggalan) pada tanggal 1 oktober 1624 berkedudukan di jakarta.
sedangkan pendirian balai harta peninggalan didaerah lain sejalan pula dengan kemajuan territorial yang dikuasai voc, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang voc.
secara lengkap data-data mengenai pendirian balai harta peninggalan ditempat-tempat lain tidak dapat diketemukan lagi, tetapi dapat dicatat bahwa balai harta peninggalan di banda pada tahun 1678 sudah ada, di ambon tahun 1694, di ternate tahun 1695, di ujung pandang tahun 1696, di semarang dapat diketahui didirikan tanggal 17 mei 1763, di padang tahun 1739, dan di surabaya tahun 1809.
mengenai perwakilan-perwakilan balai harta peninggalan diketahui sudah ada di palembang tahun 1691, di jepara tahun 1727, di banten tahun 1725, di cirebon tahun 1739, di timor tahun 1764 dan di bengkulu tahun 1827.
landasan hukum pendirian bhp
sebagai penuntun dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diberikan dalam suatu instruksi.
sepanjang sejarahnya weeskamer / balai harta peninggalan mengenal 4 macam instruksi yaitu :
tugas pokok bhp
mengenai tugas-tugas balai harta peninggalan dapat diperinci sebagai berikut :
melakukan pemecahan dan pembagian waris (pasal 1071 kuh perdata) ;
melakukan pengelolaan dan pengembangan uang pihak ketiga berdasarkan keputusan menteri hukum
melakukan penerimaan dan pengelolaan hasil transfer dana dari bank (pasal 37 ayat (3) uu no. 3 tahun 2011 jo. pasal 17 ayat (4) dan (5), pasal 18 peraturan bank indonesia no. 14/23/pbi/2012) ;
melakukan penerimaan dan pengelolaan dana program janiman sosial tenaga kerja (pasal 22 ayat (3a) dan pasal 26 ayat (5) pp no. 53 tahun 2012 jo. peraturan menkumham no. 13 tahun 2013).
undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait dengan bhp
undang-undang no. 32 tahun 2014 tentang perlindungan anak (pasal 35);
undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (pasal 70(1a))
c. undang-undang no. 3 tahun 2011 tentang transfer dana (pasal 37 (3));
surat menteri dalam negeri cq. kepala direktorat pendaftaran tanah direktorat jenderal agraria departemen dalam negeri tanggal 20 desember 1969 nomor : dpt/12/63/12/69 jo. peraturan menteri negera agraria/kepala badan pertahanan nasional no. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
peraturan pemerintah no. 53 tahun 2012 tentang perobahan kedelapan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. (pasal 22(3a) dan pasal 26(5))
kategori:kementerian hukum dan ham indonesia