mayoritas penduduknya bersuku jawa. mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah pekerja tambang batubara, petani, pedagang dll.
kesenian yang paling mencolok dari desa tegal-rejo antara lain reog ponorogo dan kuda lumping.
era 1950-1959 atau juga disebut orde lama adalah era di mana presiden soekarno memerintah menggunakan konstitusi uuds republik indonesia 1950.
periode ini berlangsung mulai dari 17 agustus 1950 sampai 6 juli 1959.
pada masa orde lama, sistem pemerintahan di indonesia mengalami beberapa peralihan.
indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.
berikut penjelasan sistem pemerintahan masa soekarno:
masa pemerintahan pasca kemerdekaan (1945-1950)
pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer.
dimana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif.
pada masa pemerintahan presiden soekarno ini juga terjadi penyimpangan uud 1945.
berikut penyimpangan uud 1945 yang terjadi pada masa orde lama:
fungsi komite nasional indonesia pusat (knip) berubah, dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan gbhn yang merupakan wewenang mpr.
konstituante diberikan tugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat uuds 1950.
namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru.
maka presiden soekarno menyampaikan konsepsi tentang demokrasi terpimpin pada dpr hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada uud 1945.
uuds 1950 ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 7
tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara republik indonesia serikat menjadi undang-undang dasar sementara republik indonesia, dalam sidang pertama babak ke-3 rapat ke-71 dpr ris tanggal 14 agustus 1950 di jakarta.
konstitusi ini dinamakan sementara, karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru.
pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis, namun konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut.
pada tanggal 5 juli 1959, presiden soekarno mengeluarkan dekret presiden 5 juli 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya uud 1945.
akhirnya, soekarno mengeluarkan dekret 5 juli 1959, yang membubarkan konstituante.
pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil.
tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.
1950-1951 - kabinet natsir
program kerja kabinet natsir atau masa kerja:
mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk memilih dewan konstituante
menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara
menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman
meningkatkan kesejahteraan rakyat
menyempurnakan organisasi angkatan perang
memperjuangkan penyelesaian soal irian barat
akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini sudah jatuh pada 21 maret 1951 dalam usia 6,5 bulan.
jatuhnya kabinet ini karena kebijakan natsir dalam rangka pembentukan dprd dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan masyumi.
1951-1952 - kabinet sukiman-suwirjo
program kerja kabinet sukiman :
menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk dewan konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
menjalankan politik luar negeri bebas aktif
memasukkan irian barat ke dalam wilayah ri secepatnya
kabinet sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan februari 1952.
penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu condong ke barat atau pro-amerika serikat.
pada saat itu, kabinet sukiman telah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan amerika serikat.
dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya indonesia ke blok barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas aktif.
1952-1953 - kabinet wilopo
program kerja kabinet wilopo :
mempersiapkan pemilihan umum
berusaha mengembalikan irian barat ke dalam pangkuan ri
meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
kabinet wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan menggangu stabilitas politik indonesia.
ketika kabinet wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di sumatera utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di dpr sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 juni 1953 dalam usia 14 bulan.
1953-1955 - kabinet ali sastroamidjojo i
program kerja kabinet ali-wongsonegoro :
menumpas pemberontakan di/tii di berbagai daerah
melaksanakan pemilihan umum
memperjuangkan kembalinya irian barat kepada ri
menyelenggarakan konferensi asia afrika
pada masa kabinet ali-wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan di/tii di jawa barat, daud beureuh aceh, dan kahar muzakar di sulawesi selatan.
meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet ali-wongsonegoro berhasil menyelenggarakan konferensi asia afrika.
oleh karena itu, kabinet ali-wongsonegoro ikut terangkat namanya.
kabinet ali-wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang).
penyebab jatuhnya kabinet ali-wongsonegoro adalah perselisihan pendapat anatara tni-ad dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan kepala staf tni-ad
1955-1956 - kabinet burhanuddin harahap
program kerja kabinet burhanuddin :
mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan angkatan darat dan masyarakat
akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
perjuangan mengembalikan irian barat
pada masa kabinet burhanuddin harahap, dilaksanakan pemilihan umum pertama di indonesia.
kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah dpr hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan maret 1956.
1956-1957 - kabinet ali sastroamidjojo ii
program kerja kabinet ali ii :
menyelesaikan pembatasan hasil kmb
menyelesaikan masalah irian barat
pembentukan provinsi irian barat
menjalankan politik luar negeri bebas aktif
kabinet ali ii ini pun tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh kabinet juanda.
1957-1959 - kabinet djuanda
program kerja kabinet karya disebut pancakarya yang meliputi :
membentuk dewan nasional
normalisasi keadaan ri
melanjutkan pembatalan kmb
memperjuangkan irian barat kembali ke ri
dekret presiden 5 juli 1959
dekret presiden 5 juli 1959 ialah dekret yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya uud 1945.
masa sesudah ini lazim disebut masa demokrasi terpimpin
kembali berlakunya uud 1945 dan tidak berlakunya lagi uuds 1950
pembentukan mprs dan dpas