prinsip-prinsip yogyakarta tentang penerapan hukum hak asasi manusia internasional dalam kaitannya dengan orientasi seksual dan identitas gender adalah seperangkat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender, dimaksudkan untuk menerapkan standar hukum hak asasi manusia internasional untuk mengatasi pelecehan hak asasi manusia terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (lgbt), dan (secara sekilas) interseks.
prinsip-prinsip yang dikembangkan pada pertemuan komisi ahli hukum internasional, international service for human rights dan ahli hak asasi manusia dari seluruh dunia di universitas gadjah mada di yogyakarta pada tanggal 6-9 november di 2006.
dokumen penutup "berisi 29 prinsip yang diadopsi dengan suara bulat oleh para ahli, bersama dengan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga antar pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pbb itu sendiri".
human rights watch world report 2008 prinsip-prinsip yang dinamai yogyakarta, kota di mana konferensi diadakan.
prinsip-prinsip ini belum diadopsi oleh serikat, dalam perjanjian, dan dengan demikian tidak dengan sendirinya menjadi bagian yang mengikat secara hukum dari hukum hak asasi manusia internasional.united nations genernal assembly, official records, third committee, summary record of the 29th meeting held in new york, on monday, 25 october 2010, at 3 p.m, para.
9. namun prinsip dimaksudkan untuk melayani sebagai bantuan interpretatif terhadap perjanjian hak asasi manusia.additional recommendation (i)
di antara ke-29 orang yang menandatangani prinsip itu antara lain adalah mary robinson, manfred nowak, martin scheinin, elizabeth evatt, philip alston, edwin cameron, asma jahangir, paul hunt, sanji mmasenono monageng, sunil babu pant, stephen whittle dan wan yanhai.
para penandatangan bertujuan bahwa prinsip-prinsip yogyakarta harus diadopsi sebagai sebuah standar universal, about the yogyakarta principles menegaskan standar hukum internasional yang mengikat dengan yang semua negara harus mematuhinyaintroduction to the yogyakarta principles namun beberapa negara telah menyatakan keberatan.united nations general assembly, official records, third committee, summary record of the 29th meeting held in new york, on monday, 25 october 2010, at 3 p.m, para.
sejalan dengan gerakan menuju pembentukan hak asasi manusia bagi semua orang, prinsip-prinsip yogyakarta yang secara khusus ditujukan kepada orientasi seksual dan identitas gender.
prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam menanggapi pola pelecehan dilaporkan dari seluruh dunia.
contoh dari pelecehan ini termasuk dari kekerasan seksual dan pemerkosaan, penyiksaan dan perlakuan buruk, eksekusi di luar hukum, pembunuhan demi kehormatan, unhcr guidance note on refugee claims relating to sexual orientation and gender identity, ii, b. para 14 invasi privasi, penangkapan yang sewenang-wenang dan pemenjaraan, pelecehan medis, penolakan terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul dan diskriminasi, prasangka dan stigmatisasipreamble of the yogyakarta principles dalam kerja, kesehatan, pendidikan, perumahan, hukum keluarga, akses ke pengadilan dan imigrasi.
ini diperkirakan mempengaruhi jutaan orang yang, atau telah, ditargetkan atas dasar dirasakan atau orientasi seksual aktual atau identitas gender.
reuters report: "un: support global gay rights charter", 5th nov 2007
peluncuran dan tanggapan
hak lgbt di indonesia
the yogyakarta principles
the yogyakarta principles (official site of unhcr)
ju andrzejewski, marta baltodano, linda symcox, social justice, peace, and environmental education: transformative standards, routledge (2009)
michael oflaherty and john fisher, sexual orientation, gender identity and international human rights law: contextualising the yogyakarta principles, human rights law review 2008 8(2):207248; s. farrior, human rights advocacy on gender issues: challenges and opportunities, j human rights practice, march 1, 2009; 1(1): 83100.
boris dittrich, yogyakarta principles: applying existing human rights norms to sexual orientation and gender identity, hiv aids policy law rev. 2008 dec;13(23):92-3.
international lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association, state-sponsored homophobia: a world survey of laws criminalising same-sex sexual acts between consenting adults, may 2011.