alih dekret presiden 5 juli 1959
dekret presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan badan konstituante untuk menetapkan uud baru sebagai pengganti uuds 1950.
anggota konstituante mulai bersidang pada 10 november 1956.
namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan uud yang diharapkan.
sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada uud '45 semakin kuat.
dalam menanggapi hal itu, presiden ir. soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang konstituante pada 22 april 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke uud '45.
pada 30 mei 1959 konstituante melaksanakan pemungutan suara.
hasilnya 269 suara menyetujui uud 1945 dan 199 suara tidak setuju.
meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak dan tetapi makanya pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum.
kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan.
pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 juni 1959.
dari pemungutan suara ini konstituante juga gagal mencapai kuorum.
untuk meredam kemacetan, pada tanggal 3 juni 1959 konstituante mengadakan reses (masa perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang kemudian ternyata untuk selama-lamanya.
untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka kepala staf angkatan darat (ksad) letnan jenderal a.h. nasution atas nama pemerintah/penguasa perang pusat (peperpu), mengeluarkan peraturan no.prt/peperpu/040/1959 yang berisi larangan melakukan kegiatan-kegiatan politik.
pada tanggal 16 juni 1959, ketua umum pni suwirjo mengirimkan surat kepada presiden agar mendekritkan berlakunya kembali uud 1945 dan membubarkan konstituante.
pengeluaran dekret presiden 1959
gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya dan rentettan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaknya pada bulan juni 1959.
akhirnya demi keselamatan negara berdasarkan staatsnoodrecht (hukum keadaan bahaya bagi negara) pada hari minggu tanggal 5 juli 1959 pukul 17.00, presiden soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di istana merdeka.
berikut ini teks dekret presiden (ejaan sesuai aslinya):
dekret presiden republik indonesia/panglima tertinggi angkatan perang
kembali kepada undang-undang dasar 1945
dengan rachmat tuhan jang maha esa,
kami presiden republik indonesia/panglima tertinggi angkatan perang
dengan ini menjatakan dengan chidmat:
bahwa andjuran presiden dan pemerintah untuk kembali kepada undang-undang dasar 1945 jang disampaikan kepada segenap rakjat indonesia dengan amanat presiden pada tanggal 22 april 1959 tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dasar sementara;
bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota sidang pembuat undang-undang dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang.
konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanja;
bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masjarakat jang adil makmur;
bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan negara proklamasi;
bahwa kami berkejakinan bahwa piagam djakarta tertanggal 22 djuni 1945 mendjiwai undang-undang dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut,
maka atas dasar-dasar tersebut di atas,
kami presiden republik indonesia/panglima tertinggi angkatan perang
menetapkan pembubaran konstituante;
menetapkan undang-undang dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunja lagi undang-undang dasar sementara.
pembentukan madjelis permusjawaratan rakyat sementara, jang terdiri atas anggota-anggota dewan perwakilan rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan dewan pertimbangan agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.
ditetapkan di djakarta pada tanggal 5 djuli 1959
atas nama rakjat indonesia
presiden republik indonesia/panglima tertinggi angkatan perang
yudhistira: 2007, sejarah untuk smp kelas ix isbn 978-979-019-140-2
dekret presiden 5 juli 1959 (salinan)