alih nindy ayunda
menurut prof. moeljatno, s.h. hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk asas asas hukum pidana, prof.
moeljatno, s.h., hal. 1:
menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
sedangkan menurut sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.pengantar ilmu hukum, titik triwulan tutik, s.h, m.h, hal. 216-217
dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana.
diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.
sumber-sumber hukum pidana
sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis.pengantar hukum indonesia, fully handayani, s.h., m.kn, hal. 59-61 di indonesia sendiri, kita belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional, sehingga masih diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana warisan dari pemerintah kolonial hindia belanda.
adapun sistematika kitab undang-undang hukum pidana antara lain :
buku i tentang ketentuan umum (pasal 1-103).
buku ii tentang kejahatan (pasal 104-488).
buku iii tentang pelanggaran (pasal 489-569).
dan juga ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain:
uu no. 8 drt tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi.
uu no. 9 tahun 1967 tentang norkoba.
uu no. 16 tahun tahun 2003 tentang anti terorisme.
ketentuan-ketentuan hukum pidana, selain termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun uu khusus, juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti uu. no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, uu no. 9 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, uu no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan sebagainya.
asas-asas hukum pidana
asas legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (pasal 1 ayat (1) kuhp).
asas tiada pidana tanpa kesalahan, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial negara kesatuan republik indonesia, termasuk pula kapal berbendera indonesia, pesawat terbang indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul indonesia di negara asing (pasal 2 kuhp).
asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana indonesia berlaku bagi semua wni yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada (pasal 5 kuhp).
asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 kuhp).
macam-macam pembagian delik
dalam hukum pidana dikenal macam-macam pembagian delik ke dalampengantar ilmu hukum, subandi al marsudi, s.h., m.h., hal. 146-154 :
delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain (pasal 338 kuhp) dan delik yang disebabkan karena kurang hati-hati, misalnya, karena kesalahannya telah menimbulkan matinya orang lain dalam lalu lintas di jalan.(pasal 359 kuhp).
menjalankan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, misalnya, melakukan pencurian atau penipuan (pasal 362 dan378 kuhp) dan tidak menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut undang-undang, misalnya tidak melapor adanya komplotan yang merencanakan makar.
kejahatan (buku ii kuhp), merupakan perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam undang-undang.
karena itu disebut juga sebagai delik hukum.
pelanggaran (buku iii kuhp), merupakan perbuatan yang dianggap salah satu justru karena adanya larangan dalam undang-undang.
karena itu juga disebut delik undang-undang.
mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam pasal 10 kuhp ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:
hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti belanda, tetapi di indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.
hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara.
hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun.
terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai hak vistol.
hukuman denda, dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan.
maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan.
hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh kuhp.
hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain:
pencabutan hak-hak tertentu.
penyitaan barang-barang tertentu.
pengumuman keputusan hakim.