indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer.
indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan.
walaupun  90% penduduknya beragama islam, indonesia bukanlah sebuah negara islam.
dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang wakil presiden yang
kedudukannya sebagai pembantu presiden di atas para menteri yang juga
kekuasaan legislatif dibagi di antara dua kamar di
dalam majelis permusyawaratan rakyat/mpr yaitu dewan perwakilan rakyat/dpr dan dewan perwakilan daerah/dpd. cabang yudikatif terdiri dari mahkamah agung/ma yang dan sebuah mahkamah konstitusi/mk yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman.
kekuasaan inspektif dikendalikan oleh badan pemeriksa keuangan yang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah republik indonesia.
indonesia terdiri dari 34 provinsi yang memiliki otonomi, 5 di antaranya memiliki status otonomi yang berbeda, terdiri dari 3 daerah otonomi khusus yaitu aceh, papua, dan papua barat; 1 daerah istimewa yaitu yogyakarta; dan 1 daerah khusus ibu kota yaitu jakarta.
setiap provinsi dibagi-bagi lagi menjadi kota/kabupaten dan setiap kota/kabupaten dibagi-bagi lagi menjadi kecamatan/distrik kemudian dibagi lagi menjadi keluarahan/desa/nagari hingga terakhir adalah rukun tetangga.
diselenggarakan setiap 5 tahun untuk memilih anggota dpr, anggota dpd,
dan anggota dprd yang disebut pemilihan umum legislatif (pileg) dan
untuk memilih presiden dan wakil presiden atau yang disebut pemilihan
umum presiden (pilpres).
pemilihan umum di indonesia menganut sistem
ada perbedaan yang
besar antara sistem politik indonesia dan negara demokratis lainnya di
di antaranya adalah adanya majelis permusyawaratan rakyat yang
merupakan ciri khas dari kearifan lokal indonesia, mahkamah konstitusi
yang juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, bentuk
negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti
adanya dewan perwakilan daerah, dan sistem multipartai berbatas di mana
setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi ambang batas
2.5% untuk dapat menempatkan anggotanya di dewan perwakilan rakyat
maupun di dewan perwakilan rakyat daerah/dprd kabupaten/kota.
reformasi dalam kancah politik indonesia yang dimulai sejak 1998[butuh rujukan] telah menghasilkan banyak perubahan penting dalam bidang politik di indonesia.
di antaranya adalah mpr yang saat ini telah dikurangi tugas dan kewenangannya, pengurangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 2 kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun, dibentuknya mahkamah konstitusi, dan pembentukan dpd sebagai penyeimbang dpr.
dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan/atau kota yang diatur dengan undang-undang tersendiri
mengenai pembentukan daerah tersebut.
setiap kabupaten dan kota
tersebut juga dibagi ke dalam satuan-satuan pemerintahan yang disebut
setiap kecamatan/distrik tersebut dibagi ke dalam
satuan-satuan yang lebih kecil yaitu kelurahan, desa, nagari, kampung,
gampong, pekon, dan sub-distrik serta satuan-satuan setingkat yang
diakui keberadaannya oleh uud nkri 1945.
pemerintahan daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota terdiri atas pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah/dprd
yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang keduanya merupakan
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
pemerintah daerah memiliki
kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah juga berhak
menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi dan tugas pembantuan.
pemerintah daerah berhak menjalankan
otonomi seluas-luasnya kecuali mengenai urusan politik luar negeri,
hubungan luar negeri indonesia
daftar partai politik indonesia
bacaan lebih lanjut
denny indrayana (2008) indonesian constitutional reform 1999-2002: an evaluation of constitution-making in transition, kompas book publishing, jakarta isbn 978-979-709-394-5
o'rourke, kevin. 2002.
reformasi: the struggle for power in post-soeharto indonesia.
crows nest, nsw: allen &
schwarz, adam. 2000.
a nation in waiting: indonesia's search for stability.
boulder, co: westview press.
republic of indonesia - national portal