kata ini berasal dari bahasa yunanisuatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki.
apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki.
karl popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.jarvie, 2006, pp. 2189
ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar.
keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya.
bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut demokrasi perwakilan.
konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada abad pertengahan eropa, era pencerahan, dan revolusi amerika serikat dan perancis." democracy".
pengertian demokrasi menurut para ahli
kata "demokrasi" pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat yunani kuno di negara-kota athena.john dunn, democracy: the unfinished journey 508 bc  1993 ad, oxford university press, 1994, isbn 0-19-827934-5kurt a. raaflaub, josiah ober, robert w. wallace, origin of democracy in ancient greece, university of california press, 2007, isbn 0-520-24562-8, google books link dipimpin oleh cleisthenes, warga athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 sm. cleisthenes disebut sebagai "bapak demokrasi athena."r. po-chia hsia, lynn hunt, thomas r. martin, barbara h.
rosenwein, and bonnie g. smith, the making of the west, peoples and cultures, a concise history, volume i: to 1740 (boston and new york: bedford/st. martin's, 2007), 44.
demokrasi athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama: pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan,aristotle book 6 dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga athena.leonid e.
grinin, the early state, its alternatives and analogues 'uchitel' publishing house, 2004 semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis, sehingga tercipta hukum di negara-kota tersebut.
akan tetapi, kewarganegaraan athena tidak mencakup wanita, budak, orang asing ( metoikoi), non-pemilik tanah, dan pria di bawah usia 20 tahun.
dari sekitar 200.000 sampai 400.000 penduduk athena, 30.000 sampai 60.000 di antaranya merupakan warga negara.demokrasi athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan dibuat oleh majelis, tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat, melalui majelis, boule, dan pengadilan, mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik.raafaub, 2007, p. 5 meski hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi athena dalam arti modern (bangsa yunani kuno tidak punya kata untuk menyebut "hak"ober, 1996, p. 107), penduduk athena menikmati kebebasan tidak dengan menentang pemerintah, tetapi dengan tinggal di sebuah kota yang tidak dikuasai kekuatan lain dan menahan diri untuk tidak tunduk pada perintah orang lain.clarke, 2001, pp. 194201
pemungutan suara kisaran pertama dilakukan di sparta pada 700 sm. apella merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan.
di apella, penduduk sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan cara pemungutan suara kisaran dan berteriak.
setiap warga negara pria berusia 30 tahun boleh ikut serta.
aristoteles menyebut hal ini "kekanak-kanakan", berbeda dengan pemakaian kotak suara batu layaknya warga athena.
tetapi sparta memakai cara ini karena kesederhanaannya dan mencegah pemungutan bias, pembelian suara, atau kecurangan yang mendominasi pemilihan-pemilihan demokratis pertama.
full historical description of the spartan governmentterrence a. boring, literacy in ancient sparta, leiden netherlands (1979).
meski republik romawi berkontribusi banyak terhadap berbagai aspek demokrasi, hanya sebagian kecil orang romawi yang memiliki hak suara dalam pemilihan wakil rakyat.
suara kaum berkuasa ditambah-tambahi melalui sistem gerrymandering, sehingga kebanyakan pejabat tinggi, termasuk anggota senat, berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat.
however, many notable exceptions did occur.
selama abad pertengahan, muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan umum atau pertemuan meski hanya melibatkan sebagian kecil penduduk.
sistem-sistem tersebut meliputi:
pemilihan gopala oleh kasta atas di bengal, anak benua india,
persemakmuran polandia-lituania (10% dari populasi total),
althing di islandia,
lgting di kepulauan faeroe,
beberapa negara-kota italia abad pertengahan seperti venesia,
sistem tuatha di irlandia abad pertengahan awal, veche di republik novgorod dan pskov di rusia abad pertengahan,
things di skandinavia,
the states di tirol dan swiss,
kota pedagang otonomi sakai di jepang abad ke-16, dan
masyarakat igbo di volta-nigeria.
banyak wilayah di eropa abad pertengahan dipimpin oleh pendeta atau tuan tanah.
kouroukan fouga membelah kekaisaran mali menjadi klan-klan (keluarga) berkuasa yang diwakili di majelis umum bernama gbara.
sayangnya, piagam tersebut membuat mali lebih mirip monarki konstitusional alih-alih republik demokratis.
negara yang sistemnya lebih mendekati ddemokrasi modern adalah republik-republik cossack di ukraina pada abad ke-1617: cossack hetmanate dan zaporizhian sich. jabatan tertinggi di sana, hetman, dipilih oleh perwakilan distrik-distrik negara tersebut.
sayangnya, hanya sekelompok kecil rakyat yang memiliki hak suara; parlemen dipilih oleh sekian persen penduduk inggris (kurang dari 3% pada tahun 1780) dan kekuasaan menyusun parlemen berada di tangan monarki (biasanya saat ia membutuhkan dana).
kekuasaan parlemen bertambah secara bertahap pada abad-abad berikutnya.
setelah revolusi agung 1688, undang-undang hak asasi inggris tahun 1689 yang mengatur hak-hak tertentu dan menambah pengaruh parlemen diberlakukan.
penyebarannya perlahan ditingkatkan dan kekuasaan parlemen terus bertambah sampai monark hanya bersifat pelengkap.
seiring meningkatnya penyebaran pengaruh, sistem pemerintahan di seluruh inggris diseragamkan dengan penghapusan borough usang (borough yang jumlah pemilihnya sangat sedikit) melalui undang-undang reformasi 1832.
di amerika utara, pemerintahan perwakilan terbentuk di jamestown, virginia, dengan dipilihnya majelis burgesses (pendahulu majelis umum virginia) pada tahun 1619.
kaum puritan inggris yang bermigrasi sejak 1620 mendirikan koloni-koloni di new england yang pemerintahan daerahnya bersifat demokratis dan mendorong perkembangan demokrasi di amerika serikat.tocqueville, alexis de (2003).
democracy in america.
usa: barnes &
noble. pp. 11, 18-19.
walaupun majelis-majelis daerah memiliki sedikit kekuasaan turunan, otoritas mutlaknya dipegang oleh raja dan parlemen inggris.
abad ke-18 dan 19
bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah republik korsika pada tahun 1755.
konstitusi korsika didasarkan pada prinsip-prinsip pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita, hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20.
pada tahun 1789, perancis pasca-revolusi mengadopsi deklarasi hak asasi manusia dan warga negara dan konvensi nasional dipilih oleh semua warga negara pria pada tahun 1792.
walaupun tidak disebut demokrasi oleh para bapak pendiri amerika serikat, mereka memiliki keinginan yang sama untuk menguji prinsip kebebasan dan kesetaraan alami di negara ini.jacqueline newmyer, "present from the start: john adams and america", oxonian review of books, 2005, vol 4 issue 2
konstitusi amerika serikat yang diadopsi tahun 1788 menetapkan pemerintahan terpilih dan menjamin hak-hak dan kebebasan sipil.
pada zaman kolonial sebelum 1776, dan beberapa saat setelahnya, hanya pemilik properti pria dewasa berkulit putih yang boleh memberi suara, budak afrika, sebagia besar penduduk berkulit hitam bebas dan wanita tidak boleh memilih.
di garis depan amerika serikat, demokrasi menjadi gaya hidup dengan munculnya kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik.ray allen billington, america's frontier heritage (1974) 117158.
isbn 0-8263-0310-2 akan tetapi, perbudakan adalah institusi sosial dan ekonomi, terutama di 11 negara bagian di amerika serikat selatan.
sejumlah organisasi didirikan untuk mendukung perpindahan warga kulit hitam dari amerika serikat ke tempat yang menjamin kebebasan dan kesetaraan yang lebih besar.
pada sensus amerika serikat 1860, populasi budak di amerika serikat bertambah menjadi empat juta jiwa, dan pada rekonstruksi pasca-perang saudara (akhir 1860-an), budak-budak yang baru bebas menjadi warga negara dengan hak suara (pria saja).
penyertaan penuh warga negara belum sempurna dilakukan sampai gerakan hak-hak sipil afrika-amerika (19551968) disahkan oleh kongres amerika serikat melalui undang-undang hak suara 1965.
transcript of voting rights act (1965) u.s. national archives.
the constitution: the 24th amendment time.
abad ke-20 dan 21
pada tahun 1920-an, demokrasi tumbuh subur tetapi terhambat depresi besar.
amerika latin dan asia langsung berubah ke sistem kekuasaan mutlak atau kediktatoran.
fasisme dan kediktatoran terbentuk di jerman nazi, italia, spanyol, dan portugal, serta rezim-rezim non-demokratis di baltik, balkan, brasil, kuba, cina, dan jepang.
age of dictators: totalitarianism in the inter-war period
perang dunia ii mulai memutarbalikkan tren ini di eropa barat.
demokratisasi jerman dudukan amerika serikat, britania, dan perancis (diragukan), austria, italia, dan jepang dudukan menjadi model teori perubahan rezim selanjutnya.
akan tetapi, sebagian besar eropa timur, termasuk jerman dudukan soviet masuk dalam blok-soviet yang non-demokratis.
perang dunia diikuti oleh dekolonisasi dan banyak negara merdeka baru memiliki konstitusi demokratis.
india tampil sebagai negara demokrasi terbesar di dunia sampai sekarang.
pada tahun 1960, banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi, meski sebagian besar penduduk dunia tinggal di negara yang melaksanakan pemilihan umum terkontrol dan bentuk-bentuk pembohongan lainnya (terutama di negara komunis dan bekas koloninya).
gelombang demokratisasi yang muncul setelah itu membawa keuntungan demokrasi liberal sejati yang besar bagi banyak negara.
spanyol, portugal (1974), dan sejumlah kediktatoran militer di amerika selatan kembali dikuasai rakyat sipil pada akhir 1970-an dan awal 1980-an (argentina tahun 1983, bolivia, uruguay tahun 1984, brasil tahun 1985, dan chili awal 1990-an).
peristiwa ini diikuti oleh banyak bangsa di asia timur dan selatan pada pertengahan sampai akhir 1980-an.
malaise ekonomi tahun 1980-an, disertai ketidakpuasan atas penindasan soviet, menjadi faktor runtuhnya uni soviet yang menjadi tanda berakhirnya perang dingin dan demokratisasi dan liberalisasi bekas negara-negara blok timur.
kebanyakan negara demokrasi baru yang sukses secara geografis dan budaya terletak dekat dengan eropa barat.
mereka sekarang menjadi anggota atau calon anggota uni eropa.
sejumlah peneliti menganggap rusia saat ini bukanlah demokrasi sejati dan lebih mirip kediktatoran.
tren liberal ini menyebar ke beberapa negara di afrika pada tahun 1990-an, termasuk afrika selatan.
contoh terbaru liberalisasi adalah revolusi indonesia 1998, revolusi bulldozer di yugoslavia, revolusi mawar di georgia, revolusi oranye di ukraina, revolusi cedar di lebanon, revolusi tulip di kyrgyzstan, dan revolusi yasmin di tunisia.
menurut freedom house, pada tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi elektoral (naik dari 40 pada tahun 1972).
menurut world forum on democracy, jumlah negara demokrasi elektoral mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan mencakup 58,2 penduduk dunia.
pada saat yang sama, negara-negara demokrasi liberal (yang dianggap freedom house sebagai negara yang bebas dan menghormati hukum dan ham) berjumlah 85 dan mencakup 38 persen penduduk dunia.
list of electoral democracies fordemocracy.net
pada tahun 2010, perserikatan bangsa-bangsa menyatakan 15 september sebagai hari demokrasi internasional.
negara-negara berikut dikategorikan sebagai demokrasi penuh oleh democracy index pada tahun 2011: "democracy index 2011: democracy under stress" economist intelligence unit
democracy index memasukkan 53 negara di kategori berikutnya, demokrasi tidak sempurna: argentina, benin, botswana, brasil, bulgaria, tanjung verde, chili, kolombia, kroasia, siprus, republik dominika, el salvador, estonia, perancis, ghana, yunani, guyana, hongaria, indonesia, india, israel, italia, jamaika, latvia, lesotho, lituania, makedonia, malaysia, mali, meksiko, moldova, mongolia, montenegro, namibia, panama, papua nugini, paraguay, peru, filipina, polandia, portugal, rumania, serbia, slowakia, slovenia, afrika selatan, sri lanka, suriname, taiwan, thailand, timor-leste, trinidad dan tobago, zambia
secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.
demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.
dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.
sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di athena di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya.
di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit.
selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.
dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.
jenis demokrasi berdasarkan prioritas
jenis-jenis demokrasi berdasarkan yang dijadikan prioritas atau titik perhatian:
demokrasi dan birokrasi
hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya rapat.
istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangkan satu sama lain.
pertentangan ini berlaku baik pada tataran akademis maupun awam.
di satu sisi, birokrasi publik menempati posisi penting dalam administrasi publik yang efektif.
namun, birokrasi dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan serta keinginan warga negara secara individual.
birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hirarkis bahkan bentuk pemerintahan yang otoritarian.
ini tetap terjadi meski birokrasi tercipta justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat, dan seringkali secara demokratis.
di sisi lain, lembaga pemerintahan yang demokratis diasumsikan amat responsif pada keinginan publik.
pemerintahan demokratis berupaya memetakan pilihan publik ke dalam kebijakan positif bagi warga negaranya.
richard rose dan lainnya telah mengkaji hubungan antara voting dan pilihan kebijakan dalam negara demokrasi perwakilan yang ternyata tidak begitu jelas seperti yang digembar-gemborkan.
bahkan, publik dapat saja memilih tujuan-tujuan yang inkonsisten.
atau, publik punya harapan yang kurang realistik yang memaksa pemimpin (baik di kalangan legislatif ataupun birokrasi) membuat keputusan hanya untuk diri mereka seorang.
hubungan antara birokrasi dan demokrasi sekaligus paradoksal juga saling melengkapi.
paradoksal akibat kenyataan bahwa negara demokrasi yang efektif justru memerlukan birokrasi yang berfungsi baik.
stereotip kaku yang ditempelkan secara negatif pada birokrasi justru diperlukan agar negara demokratis berfungsi baik.
konsep birokrasi dan demokrasi mungkin terkesan bertentangan.
namun, sesunggunya keduanya diperlukan demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan responsif.
keduanya menyediakan manfaat bagi masyarakat.
responsifnya pemerintahan demokratis harus diimbangi dengan dengan kepastian dan kenetralan yang ada di lembaga birokrasi.
begitu juga, proses-proses demokratis diperlukan demi mengabsahkan proses pemerintahan dan menghasilkan perundang-undangan yang benar-benar diinginkan warganegara.
sifat komplementer birokrasi dan demokrasi ini esensial bagi good governance.
asas pokok demokrasi
gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial."pendidikan kewarganegaraan", yudhistira ghalia indonesia, 9797468135, 9789797468132.
berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:
pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan
pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.
ciri-ciri pemerintahan demokratis
dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia.
ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:
adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).