alih presiden indonesia
wewenang, kewajiban, dan hak
wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain:
memegang kekuasaan pemerintahan menurut uud
memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara
mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat (dpr).
presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas ruu bersama dpr serta mengesahkan ruu menjadi uu.
menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa)
menetapkan peraturan pemerintah
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan dpr
membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan dpr
menyatakan keadaan bahaya.
mengangkat duta dan konsul.
dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan dpr
menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dpr.
memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung
memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dpr
memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan uu
meresmikan anggota badan pemeriksa keuangan yang dipilih oleh dpr dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah
menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh komisi yudisial dan disetujui dpr
menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan presiden, dpr, dan mahkamah agung
mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan dpr.
syarat presiden dan wakil presiden republik indonesia menurut uu no 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden sebagai berikut:
bertakwa kepada tuhan yang maha esa
warga negara indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden
bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan republik indonesia
telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
tidak pernah melakukan perbuatan tercela
terdaftar sebagai pemilih
memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi
belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (sma), madrasah aliyah (ma), sekolah menengah kejuruan (smk), madrasah aliyah kejuruan (mak), atau bentuk lain yang sederajat
bukan bekas anggota organisasi terlarang partai komunis indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam g.30.s/pki
memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara republik indonesia
calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya.
pilpres pertama kali di indonesia diselenggarakan pada tahun 2004.
jika dalam pilpres didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi indonesia, maka dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
jika tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pilpres mengikuti pilpres putaran kedua.
pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam pilpres putaran kedua dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
pemilihan wakil presiden yang lowong
dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, presiden mengajukan 2 calon wapres kepada mpr. selambat-lambatnya, dalam waktu 60 hari mpr menyelenggarakan sidang mpr untuk memilih wapres.
pemilihan presiden dan wakil presiden yang lowong
dalam hal presiden dan wakil presiden keduanya berhalangan tetap secara bersamaan, maka partai politik (atau gabungan partai politik) yang pasangan calon presiden/wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pilpres sebelumnya, mengusulkan pasangan calon presiden/wakil presiden kepada mpr.
selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mpr menyelenggarakan sidang mpr untuk memilih presiden dan wakil presiden.
bendera presiden indonesia
sesuai dengan pasal 9 uud 1945, presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan majelis permusyawaratan rakyat atau dewan perwakilan rakyat.
jika mpr atau dpr tidak bisa mengadakan sidang, maka presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan mpr dengan disaksikan oleh pimpinan mahkamah agung.
sumpah presiden (wakil presiden)
janji presiden (wakil presiden)
apabila dpr berpendapat bahwa presiden/wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dpr), dpr dapat mengajukan permintaan kepada mahkamah konstitusi, jika mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
wapres bisa jadi presiden kemudian memilih wakinya dalam konstitusi wapres bisa dimakzulkan
jika terbukti menurut uud 1945 pasal 7a maka dpr dapat mengajukan tuntutan impeachment tersebut kepada mahkamah konstitusi ri kemudian setelah menjalankan persidangan dalam amar putusan mahkamah konstitusi ri dapat menyatakan membenarkan pendapat dpr atau menyatakan menolak pendapat dpr.pasal 83 ayat (2) uu mk dan mpr-ri kemudian akan bersidang untuk melaksanakan keputusan mahkamah konstitusi ri tersebut.
gaji pokok dan tunjangan presiden diatur dalam undang-undang nomor 7
tahun 1978 tentang tentang hak keuangan/administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan bekas wakil presiden yakni:
gaji pokok presiden adalah 6 x (enam kali) gaji pokok tertinggi pejabat negara republik indonesia selain presiden dan wakil presiden;
tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri;
selain gaji dan tunjangan, presiden juga diberikan seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya, seluruh biaya rumah tangganya, dan seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.
undang-undang nomor 7
tahun 1978 tentang tentang hak keuangan/administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan bekas wakil presiden
saat ini gaji pokok presiden sebesar rp30,24 juta.
tunjangan jabatan rp32,50 juta sehingga total gaji yang diterima presiden setiap bulan sebesar rp62,74 juta.
liputan6: intip gaji dan hak presiden dan wapres setelah pensiun
wakil presiden indonesia
daftar kabinet indonesia
daftar perdana menteri indonesia
daftar presiden indonesia
daftar wakil presiden indonesia
sejarah lembaga kepresidenan indonesia
tim dokter kepresidenan ri
perbandingan antar presiden indonesia