hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.
hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah.
ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya.
hakhak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam pasal 16 jo pasal 53 uupa, antara lain:
hak guna usaha
hak guna bangunan
hak membuka tanah
hak memungut hasil hutan
hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53.
dalam pasal 16 uu agraria disebutkan adanya dua hak yang sebenarnya bukan merupakan hak atas tanah yaitu hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan karena hakhak itu tidak memberi wewenang untuk mempergunakan atau mengusahakan tanah tertentu.
namun kedua hak tersebut tetap dicantumkan dalam pasal 16 uupa sebagai hak atas tanah hanya untuk menyelaraskan sistematikanya dengan sistematika hukum adat.
kedua hak tersebut merupakan pengejawantahan (manifestasi) dari hak ulayat.
selain hakhak atas tanah yang disebut dalam pasal 16, dijumpai juga lembagalembaga hak atas tanah yang keberadaanya dalam hukum tanah nasional diberi sifat sementara.
hakhak yang dimaksud antara lain :
hak usaha bagi hasil,
hak sewa untuk usaha pertanian.
hakhak tersebut bersifat sementara karena pada suatu saat nanti sifatnya akan dihapuskan.
oleh karena dalam praktiknya hakhak tersebut menimbulkan pemerasan oleh golongan ekonomi kuat pada golongan ekonomi lemah (kecuali hak menumpang).
hal ini tentu saja tidak sesuai dengan asasasas hukum tanah nasional (pasal 11 ayat 1).
selain itu, hakhak tersebut juga bertentangan dengan jiwa dari pasal 10 yang menyebutkan bahwa tanah pertanian pada dasarnya harus dikerjakan dan diusahakan sendiri secara aktif oleh orang yang mempunyai hak.
sehingga apabila tanah tersebut digadaikan maka yang akan mengusahakan tanah tersebut adalah pemegang hak gadai.
hak menumpang dimasukkan dalam hakhak atas tanah dengan eksistensi yang bersifat sementara dan akan dihapuskan karena uupa menganggap hak menumpang mengandung unsur feodal yang bertentangan dengan asas dari hukum agraria indonesia.
dalam hak menumpang terdapat hubungan antara pemilik tanah dengan orang lain yang menumpang di tanah si a, sehingga ada hubungan tuan dan budaknya.
feodalisme masih mengakar kuat sampai sekarang di indonesia yang oleh karena indonesia masih dikuasai oleh berbagai rezim.
sehingga rakyat hanya menunggu perintah dari penguasa tertinggi.
sutan syahrir dalam diskusinya dengan josh mc.
tunner, pengamat amerika (1948) mengatakan bahwa feodalisme itu merupakan warisan budaya masyarakat indonesia yang masih rentan dengan pemerintahan diktatorial.
kemerdekaan indonesia dari belanda merupakan tujuan jangka pendek.
sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah membebaskan indonesia dari pemerintahan yang sewenangwenang dan mencapai kesejahteraan masyarakat.
pada saat itu, indonesia baru saja selesai dengan pemberontakan g 30 s/pki.
walaupun pki sudah bisa dieliminir pada tahun 1948 tapi ancaman bahaya totaliter tidak bisa dihilangkan dari indonesia.
pasal 16 uupa tidak menyebutkan hak pengelolaan yang sebetulnya hak atas tanah karena pemegang hak pengelolaan itu mempunyai hak untuk mempergunakan tanah yang menjadi haknya.dalam uupa, hakhak atas tanah dikelompokkan sebagai berikut :
1.hak atas tanah yang bersifat tetap, terdiri dari :
hak guna usaha
hak guna bangunan
hak sewa tanah bangunan
2.hak atas tanah yang bersifat sementara, terdiri dari :
hak usaha bagi hasil
hak sewa tanah pertanian
pencabutan hak atas tanah
maksud dari pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan tanah secara paksa oleh negara yang mengakibatkan hak atas tanah itu hapus tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum tertentu dari pemilik hak atas tanah tersebut.
menurut undangundang nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan bendabenda diatasnya hanya dilakukan untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama milik rakyat merupakan wewenang presiden ri setelah mendengar pertimbangan apakah benar kepentingan umum mengharuskan hak atas tanah itu harus dicabut, pertimbangan ini disampaikan oleh menteri dalam negeri, menteri hukum dan ham, serta menteri lain yang bersangkutan.
setelah presiden mendengar pertimbangan tersebut, maka presiden akan mengeluarkan keputusan presiden yang didalamnya terdapat besarnya ganti rugi untuk pemilik tanah yang haknya dicabut tadi.
kemudian jika pemilik tanah tidak setuju dengan besarnya ganti rugi, maka ia bisa mengajukan keberatan dengan naik banding pada pengadilan tinggi.