alih bahasa jerman hulu kuno
alih matthew perry
alih batalyon kavaleri 12
organisasi kementerian negara indonesia adalah organisasi kementerian negara republik indonesia yang diatur dalam peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara.
organisasi kementerian negara ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara.
peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara dalam peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 kementerian negara dikelompokan menjadi empat kelompok yakni : kementerian kelompok i; kementerian kelompok ii; kementerian kelompok iii; dan kementerian koordianator.
kementerian kelompok i
kementerian kelompok i adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
kelompok kementerian i terdiri dari :
kementerian dalam negeri
kementerian luar negeri
kedudukan dan tugas
kementerian kelompok i berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.
dalam melaksanakan tugas kementerian kelompok i menyelenggarakan fungsi :
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian; dan
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian.
disamping itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau tugas lain yang diberikan oleh presiden, kementerian dapat menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementerian.
susunan organisasi kementerian kelompok i terdiri atas :
unsur pemimpin yaitu menteri (ditambah wakil menteri untuk kementerian tertentu)
unsur pembantu pemimpin yaitu sekretariat jenderal
unsur pelaksana yaitu direktorat jenderal
unsur pengawas yaitu inspektorat jenderal
unsur pendukung yaitu badan dan/atau pusat
unsur pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
kementerian kelompok ii
kementerian kelompok ii adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
kelompok kementerian ii terdiri dari :
kementerian hukum dan hak asasi manusia
kementerian pendidikan dan kebudayaan
kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
kementerian energi dan sumber daya mineral
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
kementerian komunikasi dan informatika
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
kementerian kelautan dan perikanan
kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
kementerian agraria dan tata ruang
kedudukan dan tugas
kementerian kelompok ii berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.
kementerian kelompok ii menyelenggarakan fungsi :
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah;
pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian; dan
pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian.
disamping itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau tugas lain yang diberikan oleh presiden, kementerian dapat menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing kementerian.
susunan organisasi kementerian kelompok ii terdiri atas :
unsur pemimpin yaitu menteri
unsur pembantu pemimpin yaitu sekretariat jenderal
unsur pelaksana yaitu direktorat jenderal
unsur pengawas yaitu inspektorat jenderal
unsur pendukung yaitu badan dan/atau pusat
unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau instansi vertikal (khusus kementerian yang menangani urusan agama, hukum, dan keuangan).
kementerian kelompok iii
kementerian kelompok iii adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.
kementerian kelompok iii terdiri dari :
kementerian perencanaan pembangunan nasional
kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
kementerian badan usaha milik negara
kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
kementerian pemuda dan olahraga
kementerian sekretariat negara
kedudukan dan tugas
kementerian kelompok iii berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.
dalam melaksanakan tugas kementerian kelompok iii menyelenggarakan fungsi :
perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian.
susunan organisasi kementerian kelompok iii terdiri atas :
unsur pemimpin yaitu menteri
unsur pembantu pemimpin yaitu sekretariat kementerian
unsur pelaksana yaitu deputi
unsur pengawas yaitu inspektorat
kementerian koordinator adalah kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian.
kementerian koordinator terdiri dari :
kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan
kementerian koordinator bidang perekonomian
kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
kementerian koordinator bidang kemaritiman
kedudukan dan tugas
kementerian koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya.
dalam melaksanakan tugas, kementerian koordinator menyelenggarakan fungsi :
koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya;
pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya;
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian koordinator;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya.
susunan organisasi kementerian kelompok iii terdiri atas :
unsur pemimpin yaitu menteri koordinator
unsur pembantu pemimpin yaitu sekretariat kementerian koordinator
unsur pelaksana yaitu deputi
unsur pengawas yaitu inspektorat
unit pelaksana teknis
unit pelaksana teknis adalah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan kementerian.
unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala dan ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
daftar susunan organisasi kementerian negara indonesia