alih museum seni kansong
alih halford mackinder
alih halford mackinder
alih wu wei
nad; perda nad no. 7/2004 tentang pengelolaan zakat
provinsi sumatera barat
padang pariaman; peraturan daerah kabupaten padang pariaman nomor 02 tahun 2004 tentang pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat
padang panjang; peraturan daerah padang panjang no.3 tahun 2004 tentang pencegahan pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat.
bukittinggi; perda kab. bukit tinggi no. 29/2004 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh
pesisir selatan; perda kab. pesisir selartan no. 8/2004 tentang pandai baca tilis al-qur'an provinsi bengkulu
bengkulu; instruksi wali kota bengkulu no. 3/2004 tentang program kegiatan peningkatan keimanan
lampung selatan; peraturan daerah kabupaten lampung selatan no. 4 tahun 2004 tentang larangan pebuatan prostitusi, tuna susila, dan perjudian serta pencegahan perbuatan masksiat dalam wilayah kabupaten lampung selatan
banten; perda no. 4/2004 tentang pengelolaan zakat
pandeglang; sk bupati kab pandeglang no. 09 tahun 2004 tentang seragam sekolah sd,smp, smu
provinsi jawa barat
sukabumi; instruksi bupati sukabumi nomor 4 tahun 2004 tentang pemakaian busana muslim bagi siswa dan mahasiswa di kabupaten sukabumi.
cirebon; perda kab. cirebon no. 77/2004 tentang pendidikan madrasah diniyah awaliyah
provinsi kalimantan selatan
banjarmasin; perda kota banjarmasin no. 31/2004 tentang pengelolaan zakat
banjarmasin; perda kab. banjar no. 5/2004 tentang ramadan (perubahan perda ramadan no. 10 tahun 2001)
banjarmasin; surat edaran bupati kabupaten banjarmasin no. 065.2/00023/org tentang pemakaian jilbab bagi pns perempuan di lingkungan pemerintah kabupaten banjarmasin tertanggal 12 januari 2004
banjarmasin; perda kab. banjar no. 4/2004 tentang khatam al-qur'an bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah
dompu; sk. bupati dompu no kd.19.05./hm.00/1330/2004, tentang pengembangan perda no. 1 tahun 2002.
isinya nebyebutkan tentang: (1) kewajiban membaca alquran (ngaji) bagi pns yang akan mengambil sk/kenaikan pangkat, calon pengantin, calon siswa smp dan smu, dan bagi siswa yang akan mengambil ijazah ; (2) kewajiban memakai busana muslim (jilbab); (3) kewajiban mengembangkan budaya islam (mtq, qosidah dll)
dompu; sk bupati dompu kd.19./hm.00/527/2004, tanggal 8 mei 2004 tentang kewajiban membaca al-qur'an oleh seluruh pns dan tamu yang menemui bupati.
dompu; perda kab. dompu no. 11/2004 tentang tata cara pemilihan kades (materi muatannya mengatur keharusan calon dan keluarganya bisa membaca al-qur'an yang dibuktikan dengan rekomendasi kua).
provinsi sumatera barat
pesisir selatan; perda kabupaten pesisir selatan no. 4/2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah
agam; perda kabupaten agam nomor 6 tahun 2005 tentang berpakaian muslim
agam; perda kab. agam no. 5/2005 tentang pandai baca tulis al-qur'an
provinsi sumbar; perda prov. sumatra barat no. 7/2005 tentang pandai baca tulis al-qur'an
provinsi sumbar; surat himbauan gubernur sumatera barat nomor 260/421/x/ppr-05 perihal-perihal :
menghimbau bersikap dan memakai busana muslimah kepada kepala dinas/badan/kantor/biro/instansi/wali kota sumatera barat
padang; instruksi wali kota padang nomor 451.422/binsos- iii/2005 tentang pelaksanaan wirid remaja didikan subuh dan anti togel / narkoba serta berpakaian muslim / muslimah bagi murid/siswa sd/mi, sltp/mts dan slta/smk/sma di kota padang
padang; instruksi wali kota padangpada tanggal 7 maret 2005 tentang pemakaian busana muslimah
tangerang; perda tenggerang no. 7/2005 tentang menjual, mengecer, dan menyimpan minutan keras, mabuk-mabukan.
tangerang; peraturan daerah kota tenggerang nomor 8 tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran
provinsi jawa barat
bandung; perda kab. bandung no. 9/2005 tentang zakat, infaq, dan shadaqoh.
sukabumi; peraturan daerah kabupaten sukabumi no. 11/2005 tentang penertiban minuman beralkohol
sukabumi; peraturan daerah kabupaten sukabumi no. 12/2005 tentang pengelolaan zakat
provinsi jawa timur
probolinggo; perda no. 5 tahun 2005 tentang pemberantasan pelacuran di kabupaten probolinggo
malang; peraturan daerah kota malang no. 8 tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul
kab. sidoarjo no. 4/2005 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh
provinsi kalimantan selatan
banjarmasin; perda kab. banjar no. 8/2005 tentang jum'at khusyu'
hulu sungai utara; perda kab. hulu sungai utara no. 19/2005 tentang zakat, infaq, dan shadaqoh
banjarmasin; perda no. 4/2005 tentang perubahan atas peraturan daerah kota banjarmasin no. 13/2003 tentang larangan kegiatan pada bulan ramadan
provinsi sulawesi selatan
maros; perda kabupaten maros no. 16 / 2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah
maros; perda kab. maros no.15/2005 tentang gerakan buta aksara dan pandai baca al-qur'an dalam wilayah kabupaten maros
maros ;perda kab. maros no. 17/2005 tentang pengelolaan zakat
enrekang; perda kabupaten enrekang no. 6 /2005 tentang busana muslim
gorontalo; perda prov. gorontalo no. 22/2005 tentang wajib baca tulis al-quran bagi siswa yang beragama islam
provinsi sulawesi tenggara
kendari; perda kota kendari no. 17/2005 tentang bebas buta aksara al-qur'an pada usia sekolah dan bagi masyarakat islam di kota kendari
dompu; sk bupati dompu no. 140/2005 tanggal 25 juni 2005 tentang kewajiban membaca al-qur'an bagi pns muslim
provinsi sumatera barat
sawahlunto; peraturan daerah kabupaten sawahlunto/sijunjung nomor 19 tahun 2006 tentang pencegahan dan penanggulangan maksiat
kampar; perda kab. kampar no. 2/2006 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh
provinsi bangka belitung
bangka; perda kab. bangka no. 4/2006 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh
serang; perda kota serawng no.1/2006 tentang madrasah diniyah awwaliyah
provinsi jawa barat
cianjur; perda bupati cianjur no. 15/2006 tentang pemakaian dinas harian pegawai di lingkungan pemerintahan kabupaten cianjur.
provinsi jawa timur
pasuruan; perda kab. pasuruan no. 4/2006 tentang pengaturan membuka rumah makan, rombong dan sejenisnya pada bulan ramadan
provinsi kalimantan selatan
banjarmasin; perda kab. banjar no. 5/2006 tentang penulisan identitas dengan huruf arab melayu (ld nomor 5 tahun 2006 seri e nomor 3)
banjarbaru; perda kab. banjarbaru no. 5/2006 tentang larangan minuman beralkohol
provinsi sulawesi selatan
makassar; perda kota makassar no. 5/2006 tentang zakat
pangkep; perda kab. (pangkajene dan kepulauan) pangkep no. 11/2006 tentang larangan pengedaran minuman beralkohol
polewali mandar; perda kab. polewali mandar no. 14/2006 tentang gerakan masyarakat islam baca al-qur'an
provinsi sulawesi selatan; perda prov.
sulawesi selatan no. 4/2006 tentang pendidikan al-qur'an
desa muslim padang; peraturan desa muslim padang kecamatan gantarang kabupaten bulukumba no. 05 tahun 2006 tentang pelaksanaan hukuman cambuk
bantul; peraturan daerah kabupaten bantul no. 5 tahun 2007 tentang larangan pelacuran di kabupaten bantul
provinsi jawa timur
lamongan; peraturan daerah kabupaten lamongan no.5 tahun 2007 tentang pemberantasan pelacuran di kabupaten lamongan.
provinsi kalimantan selatan
banjarmasin; perda kabupaten bankar no. 10 / 2007 tentang keteriban sosial.
provinsi sumatera barat
padang panjang; perda kab. padang panjang no. 7/2008 tentang zakat
riau sk; gubernur riau no. 003.1/um/08.1 tentang penggunaan nama arab melayu
tangerang; surat edaran wali kota tangerang (agustus 2008) tentang penutupan sementara usaha jasa hiburan selama bulan suci ramadan dan idul fitri 1429 h
provinsi jawa tengah
semarang; surat edaran wali kota semarang no.435/4687 tertanggal 27 agustus 2008 (yang memuat materi tempat hiburan seperti bar, pub, mandi uap, biliar, karaoke, diskotik, panti pijat, klub malam, kafe, dan sejenisnya harus membatasi jam pengelolaannya)
provinsi sulawesi selatan
bone; surat edaran no. 44/1857/viii, humas infokom bone tertanggal 22 agustus 2008 tentang larangan di bulan ramadan (antara lain meminta rumah makan, restoran, cafe, dan warung tidak beroperasi selama bulan ramadan dan menghimbau hotel-hotel dan tempat penginapan agar tidak menerima tamu berpasangan yang bukan muhrim)
provinsi jawa barat
majalengka; perda kabupaten tentang prostitusi (14 maret 2009)
provinsi papua barat
manokwari; penerapan hukum berdasarkan injil, yang secara spesifik menjelaskan mengenai pelarangan minuman beralkohol dan kegiatan prostitusi, peraturan mengenai busana dan persekutuan, termasuk pelarangan penggunaan dan pemakaian simbol-simbol agama, dan pelarangan pembangunan rumah-rumah ibadat agama lain didekat gereja.
kategori:daftar bertopik indonesia