direktorat jenderal bina pemerintahan desa (sebelumnya bernama direktorat jenderal pemberdayaan masyarakat dan desa) adalah unsur pelaksana kementerian dalam negeri di bidang pembinaan pemerintahan desa.
direktorat jenderal bina pemerintahan desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.
peraturan presiden nomor 11 tahun 2015 tentang kementerian dalam negeri direktorat jenderal bina pemerintahan desa dipimpin oleh direktur jenderal yang saat ini dijabat oleh tarmizi a. karim.
tugas dan fungsi
direktorat jenderal bina pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
dalam melaksanakan tugas direktorat jenderal bina pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
pelaksanaan administrasi direktorat jenderal bina pemerintahan desa; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.
direktorat jenderal bina pemerintahan desa, terdiri atas :
sekretariat direktorat jenderal;
direktorat penataan dan administrasi pemerintahan desa
direktorat fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa
direktorat fasilitasi keuangan dan aset pemerintahan desa
direktorat kelembagaan dan kerjasama desa
direktorat evaluasi perkembangan desa.
kategori:kementerian dalam negeri republik indonesia
kategori:daftar eselon i
kategori:direktorat jenderal kementerian indonesia