jenis dan hierarki
dari peraturan perundang-undangan tersebut, aturan yang mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah.
sedangkan peraturan perundang-undangan selain yang tercantum di atas, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, badan pemeriksa keuangan, komisi yudisial, bank indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
undang undang dasar 1945
naskah resmi uud 1945 adalah:
naskah uud 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret presiden pada tanggal 5 juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal
naskah perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat uud 1945 (masing-masing hasil sidang umum mpr tahun 1999, 2000, 2001, 2002).
undang-undang dasar 1945 dalam satu naskah dinyatakan dalam risalah rapat paripurna ke-5 sidang tahunan mpr tahun 2002 sebagai naskah perbantuan dan kompilasi tanpa ada opini.
dengan demikian mpr kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan wapres menjadi presiden, memilih wapres apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, serta memilih presiden dan wapres apabila presiden dan wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.
undang-undang / peraturan pemerintah pengganti undang-undang
materi muatan undang-undang adalah:
mengatur lebih lanjut ketentuan uud 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara.
diperintahkan oleh suatu undang-undang dasar 1945 untuk diatur dengan undang-undang.
peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah sama dengan materi muatan undang-undang.
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (negara dalam keadaan darurat), dengan ketentuan sebagai berikut:
perpu dibuat oleh presiden saja, tanpa adanya keterlibatan dpr
perpu harus diajukan ke dpr dalam persidangan yang berikut.
dpr dapat menerima atau menolak perpu dengan tidak mengadakan perubahan.
jika ditolak dpr, perpu tersebut harus dicabut.
materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
pengundangan peraturan perundang-undangan
agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran negara republik indonesia, berita negara republik indonesia, lembaran daerah, atau berita daerah.
bahasa dalam peraturan perundang-undangan
bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.
namun bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.
penyerapan kata atau frasa bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa indonesia dapat digunakan, jika kata atau frasa tersebut memiliki konotasi yang cocok, lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa indonesia, mempunyai corak internasional, lebih mempermudah tercapainya kesepakatan, atau lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam bahasa indonesia.
asas dalam peraturan perundang-undangan
ada 4 asas peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
asas lex superior derogat legi inferior
asas lex specialis derogat legi generali
asas lex posterior derogat legi priori
peraturan perundang-undangan warisan belanda:
kitab undang-undang hukum pidana dan
kitab undang-undang hukum perdata