pertemuan dengan sri sultan hamengkubuono x
sejak kecil setiap tahun keluarganya di jakarta berlibur ke rumah kakeknya, bekas abdi dalem kraton di yogyakarta, di soronatan.
pada tahun 1970-an di yogyakarta, tatiek (gkr hemas) bertemu herjuno darpito, putera tertua sri sultan hamengkubuwono ix yang saat itu berkuasa, yang kemudian dinobatkan menjadi sri sultan hamengku buwono x di gang.
pada umur 19 tahun tatiek menikah dengan herjuno darpito (6 tahun lebih tua) dan meninggalkan kuliahnya.
namanya diganti untuk pertama kalinya menjadi mangkubumi, dan berganti tiga kali hingga yang terakhir gusti kanjeng ratu hemas saat herjuno darpito naik takhta menjadi sri sultan hamengku buwono x.
pernikahannya dikaruniai lima puteri; gkr pembayun, gkr candrakirana, gkr maduretno, gkr hayu, dan gkr bendara.
kegiatan sosial, kiprah dan karier politik
pada awal kegiatannya di kraton yogyakarta aktivitas sosial gkr hemas berkisar di yayasan sayap ibu dan pemberantasan buta aksara di yogyakarta sebagai pengajar.
sebelumnya, gkr hemas juga pernah menjadi anggota majelis permusyawaratan rakyat masa jabatan 1997-1999 dari fraksi utusan golongan, dan pernah pula menjadi pemimpin redaksi majalah kartini.
pada tahun 2004 gkr hemas mengajukan diri menjadi anggota dewan perwakilan daerah dari daerah istimewa yogyakarta tanpa partai politik dan terpilih.
ia juga aktif pada organisasi gpsp (gerakan pemberdayaan suara perempuan) karena ingin memahami kegiatan perempuan, hak hak perempuan dan alasan terjun dalam dunia politik
pada november 2008 wawancara dengan arfi bambani amri, nenden novianti, a rizalludin dan tri saputro dari vivanews senin gkr hemas mengungkapkan pandangan politiknya menentang undang undang pornografi karena dinilai menyudutkan perempuan.
ratu hemas bahkan ikut turun ke jalan, berdemonstrasi bersama ribuan rakyat bali menentang, karena walaupun setuju untuk perlindungan anak dan bahaya internet, ia tidak setuju penggunaan undang-undang untuk hal tersebut.
pada tahun 2009 gkr hemas terpilih kembali menjadi anggota dewan perwakilan daerah ri independen (tanpa partai politik) untuk masa jabatan 2009-2014 dengan perolehan 941.153 suara, yang di klaim sebagai delapan puluh persen dari masyarakat yogya.
vivanews fokus: ratu hemas: saya masuk dpd tanpa parpol
pada november 2012 gkr hemas bersama dengan laode ida, i wayan sudirta, dan john pieris mewakili dewan perwakilan daerah (dpd) ri menggugat uji materiil undang-undang nomor 27 tahun 2009 dan undang-undang nomor 12 tahun 2011 ke mahkamah konstitusi terkait dengan pasal 22 d uud 45 mengenai hak hak yang sama antara lembaga dpd dan dpr, dan melemahkan hubungan antara pusat dan daerah.
selama ini pada proses pembuatan hukum dpd mendapat kekuasaan untuk memberi masukan, namun tidak mendapat peran untuk meloloskan hukum tersebut.
dpd seeks more authority in lawmaking dpd ingin badan legislasi giat mendukung keinginan rakyat di daerah, dan mendapat peran untuk kuasa ini.
wayan menambahkan bahwa berdasar konstitusi dpd juga berhak mengajukan ruu dan telah mengajukan 35 usulan ruu dari dpd ri, namun tidak pernah dibahas dpr. pendapat sebaiknya dpd ri diperkuat atau dibubarkan saja.
lima gugatan uji materiil diantaranya adalah 1) kesetaraan peran dpd dalam meloloskan undang undang; 2) usulan ruu dari dpd diperlakukan setara dengan usulan pemerintah; 3) pelibatan dpd dalam semua tingkatan pembahasan; 4) pembahasan ruu hanya oleh tiga lembaga; 5) dpd ikut memberikan persetujuan pembuatan uu.