alih miles wedderburn lampson killearn
no ba kementerian negara / lembaga 2008 2009 2010 2011 2012 2013
majelis permusyawaratan rakyat
dewan perwakilan rakyat
badan pemeriksa keuangan
kementerian dalam negeri
kementerian luar negeri
kementerian hukum dan hak asasi manusia
kementerian energi dan sumber daya mineral
kementerian pendidikan dan kebudayaan
kementerian tenaga kerja dan transmigrasi
kementerian kelautan dan perikanan
kementerian pekerjaan umum
kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan
kementerian koordinator bidang perekonomian
kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
kementerian badan usaha milik negara
kementerian negara riset dan teknologi
kementerian lingkungan hidup
kementerian koperasi dan usaha kecil menengah
kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
badan intelijen negara
lembaga sandi negara
dewan ketahanan nasional
badan pusat statistik
kementerian negara perencanaan pembangunan nasional/bappenas
badan pertanahan nasional
kementerian komunikasi dan informatika
kepolisian negara republik indonesia
badan pengawas obat dan makanan
lembaga ketahanan nasional
badan koordinasi penanaman modal
badan narkotika nasional
kementerian pembangunan daerah tertinggal
badan kependudukan dan keluarga berencana nasional
komisi nasional hak asasi manusia
badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika
komisi pemilihan umum
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
lembaga ilmu pengetahuan indonesia
badan tenaga nuklir nasional
badan pengkajian dan penerapan teknologi
lembaga penerbangan dan antariksa nasional
badan informasi geospasial
badan standardisasi nasional
badan pengawas tenaga nuklir
lembaga administrasi negara
arsip nasional republik indonesia
badan kepegawaian negara
badan pengawasan keuangan dan pembangunan
kementerian perumahan rakyat
kementerian pemuda dan olah raga
komisi pemberantasan korupsi
dewan perwakilan daerah
badan nasional penanggulangan bencana
badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia
badan penanggulangan lumpur sidoarjo
lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah
badan sar nasional
komisi pengawas persaingan usaha
badan pengembangan wilayah surabaya - madura
ombudsman republik indonesia
badan nasional pengelola perbatasan
badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam
badan nasional penanggulangan terorisme
badan pengawas pemilihan umum
lembaga penyiaran publik radio republik indonesia
lembaga penyiaran publik televisi republik indonesia
badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang
transfer ke daerah
belanja subsidi dan belanja lain -lain
bendahara umum negara
wtp : wajar tanpa pengecualian
wtp-dpp : wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan
wdp : wajar dengan pengecualian
tmp : tidak menyatakan pendapat (disclaimer)
1) : dibentuk tahun 2010
2) : ba.999.06 pada tahun 2010 dipecah menjadi ba 999.07 dan ba 999.08
3) : diberikan opini mulai tahun 2010
4) : menjadi bagian anggaran mulai tahun 2011
5) : menjadi bagian anggaran mulai tahun 2012
6) : dilaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan tidak diberikan opini
7) : wdp untuk dana perimbangan dan wtp untuk otonomi khusus
8) : tmp untuk belanja lain-lain dan wtp-dpp untuk belanja subsidi
daftar opini bpk terhadap laporan keuangan pemerintah pusat
badan pemeriksa keuangan republik indonesia
ringkasan eksekutif laporan hasil pemeriksaan bpk ri atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2012
ringkasan eksekutif laporan hasil pemeriksaan bpk ri atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2013
kategori:anggaran pendapatan dan belanja negara
kategori:laporan keuangan pemerintah