kategori:kematian menurut tanggal
pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.haha
undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pasal 18 ayat 1 - 7, pasal 18a ayat 1 dan 2 , pasal 18b ayat 1 dan 2.
ketetapan mpr ri nomor xv/mpr/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yg berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka nkri.
ketetapan mpr ri nomor iv/mpr/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
uu no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
uu no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
uu no. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (revisi uu no.32 tahun 2004)
pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat.
pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.
otonomi daerah diberlakukan di indonesia melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3839).
pada tahun 2004, undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerahkonsiderans undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sehingga digantikan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437).
selanjutnya, undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844).
ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.
maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah.
pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
merakyat.com: pelayanan pemerintah daerah dalam arti luas
adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut
peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
pengembangan kehidupan demokrasi.
pemerataan wilayah daerah.
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan nkri.
mendorong pemberdayaaan masyarakat
menciptakan masyarakat yang prosuktif guna membangun daerah lebih baik
menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah.
secara konseptual, indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi.
hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan dewan perwakilan rakyat daerah guna membangun daerah yang produktif.
perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah serta kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan dan profesi terhadap msyarakat yang kurang mampu baik dalam pembinaannya maupun pelatihannya guna mewujudkan msyarakat yang produktif dan bisa membangun daerah.
sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat indonesia.
pelaksanaan otonomi daerah
adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri
adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat kelengkapan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk menyelenggarakan urusan tertentu
adalah penugasan sebagian urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten / kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi
tujuan asas tugas pembantuan
kategori:politik di indonesia