Universitas Khairun

1998-2004: Fase Transisi dari PTS ke PTN

Pada tahun 1998, Rektor Drs. H.M. Jusuf Abdulrahman tidak berniat lagi untuk mencalonkan diri sebagai Rektor periode berikutnya. Menurut Dr. Rivai Umar, M.Si, paling tidak ada tiga alasan kenapa dia tidak bersedia menjadi Rektor lagi, yaitu karena terjadi kekosongan pimpinan Yayasan Pembina Pendidikan Khairun setelah meninggalnya ASA Latif, sebagai ketua Yayasan saat itu. Memang sangat perlu diperkuat kepemimpinan dan keberlangsungan yayasan sejalan dengan makin berkembangnya Unkhair. Jumlah mahasiwa bertambah secara signifikan, mengharuskan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta penyediaan dosen dalam jumlah dan kualitas sesuai peraturan yang berlaku.
―Tentu figur yang paling cocok untuk memimpin yayasan adalah Jusuf Abdulrahman,‖ tulis Rivai Umar, dalam Memoriku. Selain berpengalaman mengelola Unkhair selama 15 tahun sebagai Rektor di PTS, Abdulrahman juga dalam pandangan Rivai Umar, ―...selama beberapa tahun berperan signifikan atas sebagian pekerjaan yayasan karena ASA Latif tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal karena tugas-tugas lain dan kesehatannya terganggu.‖
Dalam benak Jusuf Abdulrahman, masa jabatannya sebagai Rektor sudah terlalu lama (15 tahun) terhitung sejak tahun 1983 sampai 1998. Hal lain yang membuatnya tidak ingin menjadi Rektor adalah adanya ketentuan bahwa masa kepemimpinan Rektor pada semua PTN dan PTS hanya dua periode berturut-turut.
Didukung dengan niat yang tulus untuk membina calon pemimpin yang baru maka Jusuf Abdulrahman tidak lagi berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatannya. Dengan niat untuk tidak lagi memimpin lagi, maka dia melakukan persiapan pemilihan Rektor Unkhair periode 1998-2002 yang digelar pada Agustus 1998. Persiapan yang paling utama adalah membentuk dan menetapkan Senat Unkhair. Dengan pertimbangan bahwa Unkhair bukan hanya sebuah PTS yang dikelola Yayasan melainkan sebuah PTS yang menjadi milik rakyat dan Pemda Maluku Utara maka Rektor Unkhair menetapkan Anggota Senat Unkhair yang terdiri atas:
1. Unsur Yayasan Pembina Pendidikan Khairun meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2. Unsur Perguruan Tinggi meliputi Rektor, Pembantu Rektor, Dekan dan dua Wakil Dosen setiap fakultas.
3. Unsur Pemerintah Daerah yang meliputi Bupati, Sekda, dan semua Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Maluku Utara.
4. Unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara meliputi Ketua dan Wakil Ketua.
Sehubungan dengan itu, persyaratan calon Rektor segera dipersiapkan. Setiap calon Rektor Unkhair harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
1. Beriman dan bertakwa, serta menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mengabdi pada Unkhair paling sedikit 5 tahun berturut-turut tanpa terpus-putus.
3. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor atau berpangkat Penata, golongan III/c.
4. Memiliki integritas diri yang baik, dapat diterima, dan mampu memimpin Unkhair.
Dalam Memoriku, Dr. Rivai Umar menulis bahwa proses pemilihan Rektor waktu itu sebagai berikut, ―Dalam proses pemilihan, seseorang dinyatakan terpilih sebagai Rektor periode 1998-2002 jika ia memperoleh dukungan suara anggota senat lebih dari 50% atau dalam bahasa politisnya 50 plus 1. Ada kemungkinan sulit memperoleh dukungan suara senat 50 plus 1 dalam sekali pemilihan, sehingga diantisipasi dengan ketentuan berikutnya,, yakni seseorang dapat masuk pada pemilihan putaran kedua jika pada putaran pertama ia memperoleh dukungan 5 suara anggota senat. Kemudian jika pada putaran pemilihan kedua belum diperoleh dukungan 50 plus 1, maka pemilihan tahap ketiga akan dilanjutkan dengan ketentuan mereka yang ikut pada putaran ini adalah mereka yang memperoleh dukungan 10 suara senat. Proses ini terus dilanjutkan sampai diperoleh Rektor terpilih dengan dukungan suara senat 50 plus 1.‖
Dari syarat yang tercantum ini belum dipersyaratkan setiap calon Rektor Unkhair harus diusulkan oleh Fakultas atau kelompok dosen atau mengajukan permohonan secara pribadi atau membuat surat pernyataan dan sebagainya. Atas dasar itu tak ada satu dosen pun yang diumumkan oleh Yayasan sebagi calon Rektor, termasuk Rivai Umar sebab ia sendiri belum berniat untuk mencalonkan diri sebagai Rektor Unkhair. Pertimbangan Rivai untuk tidak mencalonkan diri adalah masih terdapat beberapa dosen senior baik dosen dalam status PNS dipekerjakan maupun dosen tetap Yayasan Pembina Pendidikan Khairun yang jauh lebih berpengalaman dibanding dirinya.
Sebelum masuk ke ruang sidang bertempat di ruang rapat Bupati KDH Maluku Utara, dalam catatannya, Rivai melihat paling tidak peserta rapat terpisah dalam dua blok. Masing-masing blok ini saling berkomunikasi. ―Saya sendiri tidak tahu persis apa materi yang dibicarakan. Saya sendiri tidak berniat untuk bergabung dan ingin mengetahui apa substansi yang mereka bicarakan. Sebab saya sebagai anggota senat harus menjaga independensi saya dalam pemilihan ini. Saya tahu semua manusia tak sempurna, masing-masing orang memiliki kelemahan, tapi juga punya kelebihan, karena itu dalam benak saya orang yang layak dipilih menjadi Rektor Unkhair adalah orang yang mampu menyadari dan mengendalikan kelemahannya serta berkomitmen untuk mengabdi pada Unkhair.‖ Demikian tulis Rivai Umar dalam Memoriku.
Dengan sikap seperti itu, tulis Rivai Umar, ia telah mengantongi salah satu nama dosen senior yang akan dipilihnya secara rahasia sebelum masuk ke ruang sidang. Rapat dimulai pukul 10.00 WIT dan dipimpin oleh Rektor yang diawali dengan penjelasan Rektor tentang keadaan Unkhair dan mekanisme pemilihan, kemudian diikuti dengan sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Khairun ASA Latif, dan arahan Bupati KDH Maluku Utara Supanji. Pemilihan segera dimulai setelah arahan Bupati dengan sistem tertutup dan rahasia. Setiap anggota senat hanya menuliskan satu nama calon yang dipilih termasuk kalau yang bersangkutan mencalonkan dirinya sendiri. ―Terus terang saya memang menulis salah satu nama dosen senior yang saya anggap memiliki kompetensi kepemimpinan,‖ tulis Rivai lagi. Di luar dugaan, hasil pemilihan pada tahap pertama ini nama Drs. Rivai Umar, M.Si muncul dengan jumlah dukungan suara senat terbanyak yakni 27 suara dibanding dengan dua yang lain dengan jumlah perolehan suara senat masing-masing 2 dan satu suara.
Antara percaya dan bingung, Rivai melihat bahwa ini adalah amanah yang harus diembannya dengan penuh tanggungjawab. Sehingga ketika dirinya ditanya tentang kesiapan fisik maupun mental, ia pun menjawab dengan penuh keyakinan bahwa dirinya siap diangkat sebagai Rektor Unkhair 1998-2002. ―Saya sengaja tidak memberitahu keluarga, termasuk istri saya. Mungkin saya membutuhkan waktu untuk menetapkan tekad yang bulat dalam memangku amanah ini, termasuk juga memikirkan mengapa saya yang terpilih,‖ kata Rivai. Namun berita atas terpilihnya Rivai Umar sebagai Rektor beredar luas baik di kampus maupun di khalayak ramai. Akhirnya keluarganya pun mengetahui dari berita yang telah beredar itu. Ketika keluarga bertanya kesanggupannya menjadi Rektor, Rivai Umar menjawab, ―dengan memohon petunjuk dan perlindungan Allah SWT‖ saya sanggup menerima amanah ini.
Pada tahun 1998 itu, kepemimpinan Rektor Unkhair pun berpindah dari Drs. HM. Jusuf Abdulrahman ke tangan Rektor Drs. H. Rivai Umar, M.Si. tahun 1998 adalah tahun politik yang sangat menentukan di Indonesia karena pasca jatuhnya rezim Soeharto di bulan Mei yang disusul dengan berbagai gejolak politik dan kerusuhan di daerah, membuat Indonesia menjalani masa-masa yang sulit. Dalam konteks Maluku Utara, pada tahun 1998 menggema kembali tuntunan yang sejak tahun 1950-an hadir, yaitu pemekaran Provinsi Maluku Utara. Seiring-sejalan dengan pemekaran itu, Unkhair sebagai PTS pun mau tidak mau harus berubah status menjadi PTN. Maka terjadilah perubahan dan perkembangan yang ―berjalan lambat tapi pasti‖—dalam bahasa Adnan Amal—dari yang sebelumnya di bawah yayasan menjadi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Periode Rektor Drs. H. Rivai Umar, M.Si (1998-2004)
Satu tahun setelah menjadi Rektor, pada periode 1999-2000 Unkhair mengembangkan visi pembangunan untuk menjawab berbagai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tahun-tahun itu merupakan tahun gejolak yang cukup berat di Maluku Utara karena dilanda kerusuhan horisontal di beberapa tempat dan berpengaruh bagi proses belajar-mengajar di kampus. Namun, walau berbagai gejolak terjadi, visi pengembangan Unkhair dirumuskan dalam empat hal: (1) mendorong penyediaan fasilitas administrasi akademik dalam kerangka penyediaan tata-kelola pembelajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (2) mendorong sistem pengelolaan organisasi yang berbasis corporate culture melalui kendali mutu dan pengelolaaan sistem evaluasi yang sistematik dan seimbang guna mendapatkan mutu keluaran Unkhair; (3) mendorong pelaksanaan pelatihan dan membiasakan kegiatan penelitian para dosen dan mahasiswa guna mencapai derajat universitas yang berkarakter research university, dan (4) membuat jaringan kerja sama dengan lembaga-lembaga penguna jasa keluaran Unkhair dengan perguruan di tingkat nasional dan perguruan tinggi internasional untuk memberikan manfaat akseleratif terhadap pertumbuhan dan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan di Unkhair.
Hingga akhir tahun 2001—seiring dengan kemajuan pembangunan di Maluku Utara sebagai dampak pemekaran Provinsi Maluku Utara—maka kemampuan masyarakat lokal secara finansial untuk menjangkau pendidikan tinggi cenderung meningkat. Pilihan masyarakat pun pada akhirnya merujuk kepada Unkhair yang semakin berkembang. Setidaknya, dalam periode 1998-2003, perkembangan akademik, mahasiswa, dan manajemen keuangan semakin membaik. Adapun sarana perkuliahan yang digunakan masa itu masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu di Kampus Akehuda, Kampus Jati (yang menggunakan gedung milik Yayasan Pendidikan Khairun), dan kampus yang berlokasi di Kompleks Pohon Pala milik Pemda Halmahera Barat. Pada tahun 2004 Unkhair telah memiliki tujuh Fakultas dan 25 Program Studi Strata Satu (S1) dan satu Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Dengan perkembangan ini membuat Unkhair semakin maju dan bermutu. Pada tahun 2004 jumlah dosen Unkhair telah mencapai 237 dengan kualifikasi S1 sebanyak 187, S2 sebanyak 47 dan S3 sebanyak 3 orang sementara jumlah mahasiswa pada tahun 2004 sebanyak 7.188.
Seiring dengan pemekaran provinsi yang membutuhkan satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maka Unkhair pun dialihstatuskan menjadi PTN berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/O/2004. Alih status tahun 2004 itu menjadi sejarah penting bagi Unkhair yang cikal-bakalnya telah ada sejak tahun 1950-an, memulai perkuliahan pada tahun 1963 (informal), dan diresmikan pada 15 Agustus 1964 dan tanggal 16-nya dimulai perkuliahan perdana. Alihstatus ini merupakan berita gembira berkat kerja keras dan perjuangan dari para pendiri dan pengelola hingga Unkhair tetap eksis sampai saat ini.
Struktur Kepemimpinan
Sebagai Rektor PTS Unkhair, Rivai Umar menjabat selama dua masa jabatan, tahun 1998-2002 dan 2002-2006, meski pada masa jabatan kedua tidak cukup 4 tahun karena perubahan status dari PTS menjadi PTN pada tahun 2004. Dalam menjalankan tugas pada masa jabatan tersebut, Rivai Umar dibantu oleh pimpinan pada tingkat Universitas dan Fakultas sebagai berikut:
1. Masa jabatan 1998-2002, pimpinan Universitas terdiri atas: Rektor (Drs. Rivai Umar, M.Si.) Pembantu Rektor I bidang Administrasi Akademik (Drs. Rasyid Mustakim), Pembantu Rektor II bidang Administrasi Umum dan Keuangan (Drs. Halim Abdurrahman, M.Si.), Pembantu Rektor III bidang Kemahasiswaan (Drs. Said Hasan, M.Pd.). Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan Fakultas Hukum (Juhdi Taslim, S.H, M.H.), Dekan Fakultas Ekonomi (Drs. Hasanuddin Mohdar M.D, M.Si.), Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Drs. Hamid Ismail, M.Pd.), serta Dekan Fakultas Pertanian (Ir. Amir Tiwar).
2. Masa jabatan 2002-2006 hanya berjalan sampai tahun 2004 karena perubahan status Unkhair menjadi PTN dan Rivai Umar kembali menjalankan tugas sebagai Penjabat Rektor Unkhair selama satu tahun yakni 2004–2005. Meskipun demikian pimpinan pada tingkat Fakultas dan Pembantu Rektor tetap tidak berubah kecuali pembantu Rektor I Bidang Administrasi Akademik. Adapun komposisinya sebagai berikut: Rektor (Drs. Rivai Umar, M.Si.), Pembantu Rektor I bidang Administrasi Akademik (Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S.) menggantikan Drs. Rasyid Mustakim, Pembantu Rektor II bidang Administrasi Umum dan Keuangan (Drs. Halim Abdurrahman, M.Si.), Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan (Drs. Said Hasan, M.Pd.). Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan Fakultas Hukum (Juhdi Taslim, S.H., M.H.), Dekan Fakultas Ekonomi (Drs. Hasanuddin Mohdar M.D. M.Si.), Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Drs. Hamid Ismail, M.Pd.), serta Dekan Fakultas Pertanian (Ir. Amir Tiwar). Dalam masa jabatan ini juga dibuka fakultas baru, yaitu Fakultas Sastra dan Budaya yang dipimpin oleh Dra. Rainannur A. Latif, M. Hum sebagai Dekan dan Ir. Abjan Sofyan M.Sc. sebagai Dekan pada Fakultas Teknik.
Pembagian Tugas dan Wewenang
Berbeda dengan masa kepemimpinan Jusuf Abdulrahman ketika peran yayasan tidak terlalu dominan karena kesehatan ketua yayasan ASA Latif sering terganggu akibat usianya yang sudah tua, maka agar roda organisasi yayasan tetap berjalan Rektor Jusuf berperan aktif untuk melaksanakan sebagian besar tugas-tugas yayasan khususnya yang terkait dengan pembangunan fasilitas pendidikan. Dia sering menyampaikan bahwa tangan kanannya adalah Unkhair dan tangan kirinya adalah yayasan. Ini berarti dia harus mencurahkan perhatian bukan hanya memimpin Unkhair dalam bidang akademik semata, melainkan sekaligus memikirkan dan melaksanakan pembangunan dan menyediakan fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan mahasiswa, dosen, dan karyawan, termasuk memperhatikan kesejateraannya.
Pada masa jabatan Rektor 1998-2004 pembagian tugas dan wewenang antara yayasan dengan Rektor setidaknya meliputi tiga hal, yaitu: (1) dalam hal pembangunan dan penyediaan fasilitas pendidikan seperti pembangunan gedung perkuliahan, gedung dan peralatan laboratorium, serta perkantoran sesuai kebutuhan Unkhair, (2) pengangkatan, penetapan, serta pemutasian dosen dan karyawan sesuai kebutuhan dan berdasarkan usulan Rektor, dan (3) pengelolaan pendidikan lanjutan dosen ke S2 dan S3 dengan dana yang bersumber 30 persen dari pemasukan Unkhair di luar SPP.
Sedangkan tugas dan wewenang seorang Rektor meliputi empat hal, yaitu: (1) memimpin, mengelola serta melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, (2) membina, mengembangkan, dan mengarahkan dosen dan karyawan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal, (3) melaksanakan fungsi pembinaan kesejahteraan dosen dan pegawai, dan (4) menggunakan dan memelihara fasilitas pendidikan dan perkantoran.
Selain pemisahan tugas dan wewenang antara yayasan dan Rektor Unkhair tersebut terdapat tugas yang dijalankan secara bersama yaitu:
1. Menetapkan arah kebijakan pengembangan Unkhair.
2. Menyusun dan menetapkan anggaran tahunan Unkhair.
3. Menyepakati bersama usulan bantuan kepada pihak ketiga baik pemerintah maupun swasta.
4. Dan yang paling penting adalah menyepakati bersama usulan penegerian Unkhair.
Sistem penganggaran yang diterapkan oleh yayasan adalah ‖pos kontra pos‖ yang berarti penerimaan pada salah satu pos kegiatan harus dikeluarkan untuk membiayai kegiatan bersangkutan setelah dipotong 30 persen untuk dana pendidikan lanjutan dosen ke S2 dan S3. Misalnya kegiatan KKN harus dibiayai dengan dana yang diterima dari pembayaran mahasiswa yang mengikuti program tersebut. Total yang dikelola oleh Panitia KKN hanya sebesar 70 persen dari total penerimaan yang bersumber dari kegiatan tersebut dan 30 persen sisa yang disetorkan ke kas yayasan untuk biaya pendidikan lanjutan dosen S2 dan S3. Demikian halnya dengan kegiatan lain seperti penerimanan mahasiswa baru, praktik pengenalan lapangan, ujian skripsi dan sebagainya. Dengan cara seperti inilah yayasan memiliki dana dan mampu mengirim banyak dosen untuk melanjutkan studi.
Yayasan memberi kewenangan penuh kepada Rektor untuk mengelola dana SPP. Penggunaan dana SPP diprioritaskan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang meliputi: gaji dan tunjangan dosen, tunjangan jabatan struktural, gaji dosen dan pegawai honorer, pembelian peralatan perkuliahan, bahan praktik, biaya pembersihan kampus, dan biaya perjalanan dinas. Terdapat dua kegiatan penting yang sulit dialokasikan anggarannya yaitu penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kedua kegiatan tersebut terpaksa dilaksanakan oleh para dosen bersamaan dengan program KKN. Para dosen pembimbing memanfaatkan kesempatan yang ditugaskan sebagai pembina mahasiswa peserta KKN untuk meneliti dan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Persoalan yang Dihadapi
Persoalan yang dihadapi pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, yakni persoalan yang terkait dengan daya tampung, pembiayaan, dan pendidikan lanjutan dosen. Terbatasnya daya tampung telah dilakukan langkah penanganan dengan baik. Langkah itu dilakukan dengan jalan menggunakan gedung Sekolah Dasar Pertiwi yang beralamat di Kelurahan Kompleks Pohon Pala khusus sebagai ruang kuliah mahasiswa Program Diploma II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Penggunaan Kampus Unkhair di Kelurahan Jati dan penggunaan Eks gedung Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Utara juga beralamat di Kompleks Pohon Pala sebagai ruang perkuliahan mahasiswa Fakultas Ekonomi. Memanfaatkan Aula Banau sebagai ruang kuliah, ruang Aula tersebut disekat menjadi delapan kelas tetapi pelaksanaan perkuliahan di gedung tersebut sangat tidak nyaman. Suara dosen dan mahasiswa saling berpengaruh antar satu kelas dengan kelas yang lain yang mengakibatkan konsentrasi mengajar dan konsentrasi menerima materi oleh peserta didik sangat terganggu.
Terkait dengan ruang kantor dan ruang dosen merupakan persoalan berikut yang masih sulit untuk dipercepat penyediaannya pada periode ini. Setiap fakultas diberi ruang kantor yang sangat terbatas yakni hanya dua ruang masing-masing berukuran 4 x 4 m. Satu ruang ditempati Dekan dan tiga ruang untuk para Pembantu Dekan dan yang lainnya ditempati Kepala Tata Usaha (KTU) dan staf KTU serta para Ketua Program Studi sementara itu belum tersedianya ruang untuk para dosen. Hal ini merupakan kendala utama dalam upaya mendorong peningkatan kinerja pengelola administrasi (akademik, keuangan, dan ketenagaan). Selain itu juga menghambat peningkatan kinerja dosen khususnya dalam bidang pembinaan dan bimbingan mahasiswa.
Persoalan pembiayaan tidak jauh berbeda dengan yang dialami pada periode sebelumnya. Bahkan pada periode ini kebutuhan pembiayaan semakin meningkat pada satu sisi dan pada sisi lain memang terjadi peningkatan penerimaan. Namun peningkatan penerimaan tersebut tidak proporsional dengan pengeluaran yang harus dilakukan. Sebagai contoh total gaji dan tunjangan jabatan fungsional dosen dan struktural pada bulan pertama ketika saya menjadi rektor baru sebesar Rp. 47 juta lebih per bulan, tetapi pada periode menjelang penegerian Unkhair, total pengeluaran untuk gaji dan tunjangan jabatan sudah mencapai Rp. 190 juta lebih per bulan. Sekali lagi kenaikan pengeluaran anggaran ini disebabkan oleh penyesuaian gaji dan tunjangan jabatan di lingkungan Unkhair diberlakukan sama dengan status PNS pada PTN dan meningkatnya jumlah dosen dan pegawai sesuai kebutuhan kerja di Unkhair.
Kenaikan jabatan fungsional dosen, pangkat/golongan, dan ruang gaji sangat urgensi berkenaan dengan indikator kualitas dosen dan untuk memenuhi syarat kewenangan dosen Unkhair untuk menguji mata ujian negara yang menjadi kewenangan internal Unkhair. Makin tinggi jabatan fungsional dan pangkat/golongan, ruang gaji, mencerminkan bahwa pengalaman dan keterampilan serta kompetensi dan profesionalisme dosen tersebut makin baik. Dan syarat untuk bisa menguji mata kuliah ujian negara adalah dosen yang telah memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor dan jabatan struktural serendah-rendahnya Penata/golongan III/C. Kenaikan jumlah dosen dan pegawai yang diterima dan kenaikan jabatan struktural, serta jabatan fungsional tersebut membawa konsekuensi terhadap kenaikan total pembayaran gaji dan tunjangan.
Mahasiswa dan Alumni
Perkembangan jumlah mahasiswa yang registrasi periode 1998-2003 relatif stabil. Jika dihitung presentasinya maka perkembangan jumlah mahasiswa yang registrasi pada periode tersebut mengalami peningkatan rata-rata 8 persen per tahun. Kalau dibandingkan dengan student body mahasiswa pada periode yang sama maka angka rata-rata mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang mencapai 21,33 persen. Tentu ini harus dipahami bahwa mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang terdiri atas mereka yang telah lulus dan mengikuti wisuda, mereka yang mengambil cuti akademik dengan alasan tertentu, dan mereka yang putus studi karena lemahnya kemampuan akademik, terbatasnya kemampuan pembiayaan, dan alasan lain yang bersifat pribadi.