Sentral Informasi Referendum Aceh

Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) adalah organisasi perjuangan sipil rakyat Aceh yang dibentuk oleh Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS) pada awal tahun 1999. Kongres tersebut diadakan dan difasilitasi oleh perkumpulan berbagai organisasi resmi mahasiswa Aceh yang ada di provinsi Aceh yang bergabung dalam Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh (KARMA)bekerja sama dengan Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) yang dibentuk di pulau Jawa oleh para mahasiswa asal Aceh.
Kegiatan kongres tersebut dilaksanakan pada 31 Januari s.d 4 Februari 1999 di Gedung Tgk. Chik di Tiro Banda Aceh. Kongres itu diadakan untuk merespon situasi konflik Aceh yang mulai meningkat saat itu. Para pserta kongres selain dari kalangan organisasi mahasiswa Aceh yang ada di Aceh, Indonesia dan beberapa negara juga diikuti oleh berbagai organisasi dan asosiasi pemuda, kaum cendekiawan perguruan tinggi, santri, pemuda, lembaga peguyuban, organisasi massa dan lembaga-lembaga non pemerintah yang fokus pada kemanusiaan, keadilan, demokrasi, perdamaian dan pembangunan.
Kongres tersebut diakhiri dengan keberhasilan menyepakati solusi politik damai tanpa kekerasan untuk menyelesaikan konflik Aceh yang telah terjadi sejak 1976 secara tertutup serta tidak dapat dilepaskan dari benang merah sejarah konflik sebelumnya— termasuk dampak buruk yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda yang pernah berupaya menganeksasi dan menginvasi Aceh secara militer sejak 1873.
Solusi yang dihasilkan oleh kongres tersebut adalah proposal yang meminta pemerintah dan masyarakat internasional untuk memfasilitasi pelaksanaan sebuah referendum damai dan demokratis untuk penentuan nasib sendiri dan status politik Aceh dengan opsi bergabung dengan negara baru Indonesia atau merdeka sebagai negara sendiri yang berdaulat seperti sedia kala yang pernah ada dalam sejarah Aceh.
Pada saat yang sama kongres mahasiswa dan pemuda Aceh itu juga berhasil melahirkan sebuah organisasi gerakan sipil yang bertugas meemimpin serta mengorganisir perjuangan rakyat untuk menuntut pelaksanaan sebuah referendum di Aceh, yang diberi nama dengan SIRA (Sentra Informasi Referendum Aceh). Sedangkan pimpinan tertinggi SIRA juga dipilih dalam kongres tersebut, yaitu Muhammad Nazar—- seorang cendekiawan, pemikir dan aktifis multi-talenta yang pernah mengecap pendidikan di IAIN Ar- Raniry yang saat ini berubah menjadi UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh.
Lemmbaga SIRA dimaksud juga bertugas mempromosikan kepentingan keadilan, Hak-hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi dan perdamaian bagi Aceh. Sebagai tindak lanjut dari mandat kongres maka SIRA segera memulai aksinya dengan membentuk perwakilannya di seluruh Aceh, berbagai provinsi di Indonesia dan negara-negara di Asia, Eropa, Amerika dan Afrika. Pada waktu yang sama, SIRA juga memulai kampanye referendum, keadilan, HAM, demokrasi dan perdamaian untuk Aceh.
Berbagai aksi gerakan bawah tanah dan terbuka mulai dilakukan oleh SIRA secara massif hingga ke pelosok-pelosok desa selain mengorganisir kampanye dalam bentuk aksi demonstrasi di kota-kota di Aceh, Indonesia dan beberapa negara. Aksi-aksi diplomasi dan lobi politik juga dilakukan SIRA di tingkat nasional dan internasional. Berbagai pertemuan, forum diskusi, seminar dan konferensi khusus yang selalu mengangkat isu referendum, keadilan, HAM, demokrasi dan perdamaian Aceh nampak terjadi juga secara rutin. Sehingga dalam waktu beberapa bulan isu konflik Aceh menjadi perhatian internasional.
Sementara dampak lainnya dari aksi-aksi SIRA itu juga nampak membawa keutungan sangat besar bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang didirikan Hasan di Tiro pada 1976. GAM mulai mendapatkan kemudahan dalam mengakses ke dalam masyarakat desa, bahkan mulai masuk ke kota-kota di Aceh yang difasilitasi oleh SIRA secara tertutup.
Sebelumnya, lebih dua puluh tahun GAM dengan segala keterbatasannya dengan mudah mampu diredam oleh pemerintah RI melalui berbagai operasi militer dan kekerasan yang lebih layak disebut sebagai perang tersembunyi (silent war) tanpa perlawanan. Bahkan pemerintah orde baru di bawah pimpinan presiden Suharto kala itu sukses meredam GAM dengan melahirkan berbagai stigma menakutkan seperti istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Gerakan Separatis Aceh (GSA), Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLH) dan stigma-stigma jelek lainnya yang menakutkan bagi masyarakat sehingga jumlah anggota GAM sangatlah terbatas dan sangat sulit mendapatkan dukungan masyarakat umum.
Akibat dari gerakan-gerakan perjuangannya yang sangat menguntungkan GAM itu, konsekwensi bagi SIRA adalah pemerintah RI mulai sering mengkampanyekan bahwa SIRA adalah organisasi sayap politik dan diplomatik GAM yang kencang melakukan kegiatan di dalam maupun luar negeri.
Sepanjang tahun 1999-2005 aksi-aksi demonstrasi, doktrinisasi ideologi referendum kemerdekaan Aceh dalam prilaku sosial rakyat Aceh dan diplomasi hingga ke berbagai negara menjadikan SIRA sebagai lembaga perjuangan sipil rakyat Aceh terbesar sepanjang sejarah Aceh. Bahkan SIRA berhasil memobilisasi lebih dua juta rakyat Aceh untuk menuntut pelaksanaan referendum penentuan nasib sendiri secara damai dalam acara yang dinamakan Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU- MPR) Aceh pada tanggal 8 November 1999, yang dipusatkan di pusat ibukota provinsi Aceh sekitar mesjid raya Baiturrahman Banda Aceh.
Keberhasilan aksi super massif tetapi damai itu telah menjadikan Aceh seperti negara merdeka secara de fakto. Bukan hanya media massa Indonesia dan Aceh yang meliputnya sebagai berita utama atau laporan khusus, tetapi media-media besar internasional seperti CNN, BBC, CNBC, NHK, Newyork Times, Washington Post, kantor berita AP, AFP dan lain-lain juga memuat berita gerakan perjuangan referendum Aceh itu. Bukan hanya itu, presiden Gus Dur juga ikut meresponsnya dengan menjanjikan akan mempersiapkan rencana pelaksanaan referendum Aceh dalam masa satu tahun.
Sementara itu, Ketua Dewan Presidium SIRA, Muhammad Nazar sendiri selaku pimpinan dan penanggung jawab penuh kegiatan aksi massa terbesar dalam sejarah Indonesia itu memang menyatakan dengan tegas usai kegiatan SU- MPR Aceh bahwa dirinya hanya memberi waktu paling lama satu tahun kepada pemerintah RI untuk pelaksanaan sebuah referendum penentuan status politik Aceh dengan melibatkan pengawasan masyarakat internasional.
Keberhasilan aksi kampanye referendum yang mulai mempengaruhi pemerintah RI dan masyarakat internasional tersebut tidaklah terjadi begitu saja. Para aktivis dan anggota SIRA serta seluruh simpul jaringannya ikut bersusah payah sebelumnya dengan menguji beberapa aksi demonstrasi dalam skala lebih kecil terlebih dahulu, selain pada saat bersamaan SIRA terus melakukan kegiatan-kegiatan bawah tanah untuk menanamkan kata atau perjuangan referendum sebagai ideologi sosial rakyat Aceh dalam rangka kepentingan penyelesaian konflik, keadilan, HAM, demokrasi dan perdamaian.
Pada kenyataannya dampak dari aksi-aksi SIRA yang dilakukan secara massif sejak awal 1999 memang telah merobah kebijakan pemerintah RI untuk memberikan otonomi luas bagi Aceh, menarik perhatian dan dukungan internasional untuk memediasi penyelesaian konflik Aceh serta meningkatkan nilai tawar Aceh terhadap pemerintah pusat RI di Jakarta. Banyak aktifis SIRA dan simpatisan utamanya yang mengalami kekerasan, ditangkap, diculik dan dihilangkan selama aktifitas pergerakan perjuangan yang dilakukannya.
Muhammad Nazar, pemimpin SIRA sendiri juga mengalami penangkapan dan dipenjarakan selama beberapa kali hingga diasingkan ke penjara Lowok Waru, Malang- Jawa Timur pada tahun 2004-2005 setelah ditahan terlebih dahulu di penjara di Banda Aceh dan sel tahanan Polda Aceh.
Pergerakan perjuangan referendum tersebut kemudian dihentikan secara terbuka setelah adanya penandatangan MoU Helsinki antara GAM dan pemerintah RI di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Kesuksesan perundingan inipun tidak terjadi begitu saja. Tetapi sebelumnya sejak 1999, SIRA telah memulai meyakinkan lembaga internasional melalui kampanye dan gerakan diplomasinya untuk memfasilitasi perdamaian Aceh. Sehingga terjadilah rintisan-rintisan mediasi yang dilakukan oleh Henry Dunant Centre (HDC) dari negara Swiss. Dari awal upaya perundingan ini telah diprediksi akan mengalami kegagalan di tengah jalan.
Namun demikian SIRA tetap meyakinkan GAM waktu itu, bahwa upaya perundingan damai itu harus dilakukan sebagai pintu masuk internasionalisasi isu konflik Aceh secara resmi, sekaligus strategi hukum internasional untuk menjadikan GAM sebagai gerakan pemberontakan yang memiliki status billigirent meskipun HDC bukan sebuah negara. Sekaligus perundingan rintisan itu diharapkan menghapus stigma-stigma jelek yang sebelumnya dicap oleh pemerintah RI untuk meredam dukungan rakyat kepada GAM.
SIRA sendiri menjadi satu-satunya organisasi sipil Aceh yang mengakui GAM sebagai pemerintah di Aceh dan mengakui Aceh sebagai sebuah negara yang membutuhkan dekolonisasi dari Indonesia. Dalam berbagai surat SIRA kepada GAM nampak SIRA selalu menulis kata-kata pemerintah negara Aceh. Sedangkan kepada pemerintah RI, SIRA sering menyebutnya sebagai Neo- Kolonialis Republik Indonesia (NKRI).
Sejak dimulainya realisasi dari kesepakatan MoU Helsinki itu, pihak GAM telah meminta SIRA untuk tidak mengkampanyekan referendum lagi. Namun lembaga SIRA sendiri masih tetap ada. SIRA memang tidak dapat dibubarkan oleh pemimpin Dewan Presidium SIRA karena dibentuk oleh lebih dari 100 lembaga sipil Aceh melalui kongres mahasiswa dan pemuda Aceh serantau. Perlu diketahui juga bahwa sebagian konsep dan kompromi perundingan dalam MoU Helsinki juga diajukan oleh SIRA seperti klausul-klausul menyangkut harus adanya partai-partai lokal di Aceh, kepatuhan terhadap hak-hak sipil, politik, sosial budaya dan ekonomi berdasarkan Konvenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), pemisahan kewenangan pemerintah Aceh dan pemerintah pusat RI, jumlah TNI yang tidak boleh banyak di Aceh dengan kewenangan hanya urusan pertahanan luar, pembebasan tahanan dan narapidana politik tanpa syarat, rehabilitasi dan kompensasi kepada korban konflik memadai baik gerilyawan GAM maupun masyarakat sipil, penegakan HAM secara nyata melalui proses hukum bagi aparatur negara yang telah melanggar HAM di Aceh selama ini, pembagian hasil alam yang jelas antara Aceh dan RI dengan komposisi yang lebih banyak kepada Aceh atas setiap jenis hasil kekayaan alam yang berasal dari alam Aceh, penghitungan ulang hasil alam Aceh yang sebelumnya harus dieksploitasi oleh RI yang harus dikompensasikan dan hal-hal lainnya. Tidak semua permintaan SIRA yang diajukan kepada perunding GAM dan RI dipenuhi.