Soedarso

Dokter Soedarso atau dr Soedarso merupakan salah satu pejuang kemerdekaan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Barat. Namanya kemudian diabadikan sebagai nama rumah sakit umum daerah (RSUD) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yakni RSUD dr. Soedarso. Pada tanggal 24 November 1976, perubahan nama rumah sakit ini diresmikan oleh Menteri Kesehatan saat itu, G. A. Siwabessy.

Kehidupan pribadi

Dokter Soedarso lahir pada tanggal 29 November 1906 di Pacitan, Jawa Timur. Dia adalah anak keenam dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Raden Atmosoebroto dan ibunya bernama Oemimackminatun. Ayahnya adalah seorang wedana di distrik Purwokerto sejak tanggal 23 Mei 1893.
Dia menyelesaikan sekolah Europeesche Lagere School (ELS) di Madiun. Lalu, ia melanjutkan kuliah School Tot Opleiding van Indische Arsten (STOVIA) di Jakarta. Dia menyelesaikan pendidikannya dalam usia 25 tahun delapan bulan, yakni pada tanggal 28 Juli 1932.
Soedarso menikah dengan gadis pilihannya bernama Soetitah. Mereka dikaruniai delapan orang anak, yakni Agus Sutiarso, Agus Setiadi, Andarwini (meninggal dunia dalam usia tiga tahun), Sriyati Supranggono, Sri Rezeki Norodjati, Agus Setiawan, Sri Astuti Suparmanto, dan Savitri Tri Haryono. Pernikahannya dengan Soetitah hanya hingga tahun 1961. Soetitah meninggal dunia karena sakit.
Setahun kemudian, Soedarso menikah dengan Hartati, yang saat itu menjabat sebagai ketua Yayasan Bersalin di Pontianak. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Savitri Restu Wardhani.

Karier

Dokter Soedarso mengawali pengabdiannya di Kalimantan Barat pada Februari 1938. Dia ditugaskan di Kabupaten Sanggau. Dia kemudian ditunjuk sebagai petugas medis cadangan kelas dua pada tahun 1941, bersama Lie Giok Tjoan dan Rubini. Pada bulan Maret 1944, Soedarso dipindahkan ke Singkawang, kemudian tahun 1945 pindah ke Pontianak.
Ketika dokter-dokter Jepang meninggalkan Rumah Sakit Umum Sei Jawi (Saat ini Rumah Sakit St Antonius Pontianak), dokter Soedarso mengambil alih tanggung jawab untuk sementara waktu. Pada tahun 1945, dokter Soedarso juga ditugaskan sebagai dokter pemerintah di Rumah Sakit Jiwa Pontianak dan Ngabang. Kemudian pada tahun 1958 hingga 1971, dia menjabat sebagai inspektur kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
Dokter Soedarso juga pernah memimpin batalion rahasia Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) divisi (B) yang menangani Kalimantan Barat dan bermarkas di Pontianak. Pada tanggal 2 Mei 1947, dr Soedarso sebagai ketua Gabungan Angkatan Pemuda Indonesia (GAPI) mengadakan kongres pemuda dan mengundang semua organisasi pemuda di Kalimantan Barat. Tahun 1948, Belanda menghukum dokter Soedarso selama enam tahun penjara. Dia dituduh “gerakan gelap dalam waktu keadaan bahaya”. Dia sempat dipindahkan ke Penjara Cipinang Batavia.
Saat terjadi pemogokan di Kalimantan Barat karena masih berlakunya hukum-hukum kolonial tahun 1950, Soedarso sebagai sekretaris misi parlemen Kalimantan Barat yang diketuai oleh Lukman Wiriadinata. Mereka berperan dalam tercapainya kesepakatan antara Dewan Kalimantan Barat dan Komite Nasional.
Dalam bidang pendidikan, dokter Soedarso merupakan dewan kurator atau pengawas (1959-1961). Dia juga adalah salah satu pelopor berdirinya Universitas Daya Nasional (kemudian berubah menjadi Universitas Dwikora, Universitas Negeri Pontianak, dan saat ini Universitas Tanjung Pura atau UNTAN) beserta beberapa tokoh politik dan pemuka masyarakat Kalimantan barat. Mereka, antara lain, Edy Kresno, J.C. Oevang Oeray, R. Wariban, Ismail Hamzah, Ibrahim Saleh, M.A. Rani, Hasnol Kabrim Mr. A.S. Saripada, H.A. Manshur, dan D. Suhardi. Saat awal berdiri, universitas ini memiliki dua fakultas, yaitu fakultas Hukum dan fakultas Ekonomi. Orang yang pertama kali masuk dan menjadi alumnus fakultas Hukum, yaitu bupati Kapuas Hulu tahun 1975-1980, Ali As.
Dokter Soedarso juga mendirikan Sekolah Pendidikan Bidan di Pontianak, Sekolah Juru Kesehatan di Sintang dan Ketapang, dan ikut mengusahakan berdirinya Sekolah Kejuruan di Pontianak.

Selamat dari pembunuhan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, ada kecurigaan terhadap para elite dari Kalimantan Selatan yang berkunjung ke Kalimantan Barat. Mereka dicurigai menyebarkan ide pemberontakan terhadap penjajah ke kalangan elite di Kalimantan Barat.
Jepang lalu melakukan pembunuhan-pembunuhan yang puncaknya terjadi di Mandor. Pembunuhan dilakukan terhadap aristokrat, elite pendidikan, pengusaha, dan orang-orang Koumintang, termasuk dokter. Para dokter yang dibunuh tentara Jepang, antara lain, dokter Sunaryo, dokter Agusjam, dokter Ismail, dokter Diponegoro, dokter Zakir, dan dokter Rubini. Dokter Soedarso luput dari pembunuhan karena jasanya diperlukan oleh tentara Jepang untuk merawat tokoh-tokoh Jepang.