Kawasan Schengen

Sejarah

Perjanjian Schengen ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1985 oleh lima dari sepuluh negara anggota EEC di kota Schengen, Luksemburg. Kawasan Schengen didirikan terpisah dari Komunitas Ekonomi Eropa, ketika konsensus tidak dicapai antara semua negara anggota EC mengenai penghapusan kontrol perbatasan.
Perjanjian ini telah dilengkapi dengan Konvensi Schengen pada tahun 1990, yang mengusulkan penghapusan kontrol perbatasan internal dan kebijakan visa secara umum. Kesepakatan dan peraturan yang diadopsi di bawahnya; sepenuhnya terpisah dari struktur Komisi Eropa, yang menyebabkan terciptanya Kawasan Schengen pada tanggal 26 Maret 1995.
Konsensus dicapai dalam penentuan prosedur Uni Eropa oleh negara anggota Uni Eropa yang menandatangani Perjanjian Schengen. Perjanjian dan konvensi terkait dengan undang-undang Uni Eropa utama pada Perjanjian Amsterdam pada tahun 1997, dan mulai berlaku pada tahun 1999. Perjanjian ini merupakan bagian dari undang-undang Eropa; di mana terdapat kebijakan pada setiap amendemen atau peraturan dalam pembuatannya yang menetapkan bahwa anggota non-Uni Eropa bukan peserta Kawasan Schengen. Inggris dan Irlandia mempertahankan Area Perjalanan Umum (Common Travel Area/CTA) sejak tahun 1923, tetapi Inggris tidak menerima penghapusan kontrol perbatasan; oleh sebab itu, Inggris diberi izin penuh atas kawasan tersebut. Meski tidak menandatangani Perjanjian Schengen, Irlandia selalu tampil lebih baik jika bergabung; tetapi tidak melakukannya karena sedang mempertahankan CTA dan melakukan perbatasan terbuka dengan Irlandia Utara. Negara Nordik mewajibkan Norwegia dan Islandia dimasukkan dalam keanggotaan, di mana sebuah konsensus dapat dicapai.

Kawasan Schengen yang menyatakan berada di luar area

Terdapat wilayah negara anggota yang dibebaskan dari Perjanjian Schengen. Tidak ada wilayah yang berada di luar Eropa (kecuali Kepulauan Canaria, Azores dan Madeira) yang merupakan bagian dari Kawasan Schengen.
Departemen luar negeri Prancis seperti Prancis Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte dan Réunion, serta kolektivitas luar negeri Saint Martin merupakan bagian dari Uni Eropa; tetapi tidak menjadi bagian dari Kawasan Schengen. Gerakan Perjanjian kebebasan di Uni Eropa juga berlaku, tetapi masing-masing wilayah menjalankan rezim visanya sendiri khususnya bagi Kawasan Ekonomi non-Eropa (EEA), seperti warga negara non-Swiss. Sementara visa yang berlaku bagi salah satu wilayah ini akan berlaku juga bagi semua negara, di mana daftar pembebasan visa berbeda-beda. Visa Schengen, bahkan yang dikeluarkan oleh Prancis, tidak berlaku untuk wilayah ini. Visa untuk Sint Maarten (yang berlaku untuk perjalanan ke pulau Belanda di pulau Saint Martin) berlaku pula untuk kawasan Prancis. Prancis memiliki beberapa wilayah yang bukan merupakan bagian Uni Eropa atau Wilayah Schengen. Wilayah-wilayah ini meliputi: Polinesia Prancis, Daratan Selatan dan Antartika Prancis, Kaledonia Baru, Saint Barthélemy, Saint-Pierre dan Miquelon, dan Wallis dan Futuna.
Wilayah Eropa Belanda merupakan Kawasan Schengen. Enam wilayah Belanda di Karibia berada di luar Kawasan. Tiga wilayah ini yang meliputi Bonaire, Sint Eustatius dan Saba (dikenal sebagai pulau BES) merupakan kotamadya khusus di Belanda; di mana tiga kawasan lainnya seperti Aruba, Curaçao dan Sint Maarten merupakan negara otonom dalam Kerajaan Belanda. Semua pulau mempertahankan status mereka sebagai negara dan kawasan luar negeri; oleh karenanya bukan bagian dari Uni Eropa. Keenam wilayah tersebut memiliki sistem visa terpisah dari bagian Eropa di Belanda; di mana para pelancong yang melewati pulau-pulau ini dan Kawasan Schengen akan dikenai pemeriksaan perbatasan penuh. Penggunaan paspor diharuskan bahkan bagi warga Uni Eropa / Schengen, termasuk Belanda (di mana kartu identitas nasional tidak diterima).
Svalbard merupakan bagian dari kawasan Norwegia yang telah menandatangani status khusus berdasarkan hukum internasional. Negara ini tidak termasuk bagian Kawasan Schengen; di mana tidak terdapat peraturan visa bagi Svalbard, baik untuk masuk, tinggal atau bekerja. Namun, akan sulit bagi para pelancong yang bepergian ke Svalbard tanpa melewati Kawasan Schengen; meski terdapat penerbangan charter dari Rusia. Sejak tahun 2011, pemerintah Norwegia menerapkan pemeriksaan perbatasan yang sistematis terhadap individu yang ingin masuk dan meninggalkan Svalbard, sehingga adanya pemberlakuan paspor atau kartu identitas nasional bagi warga non-Norwegia. Akibatnya, perbatasan antara Svalbard dan Norwegia sebagian besar diberlakukan seperti halnya perbatasan Schengen eksternal lainnya. Penggunaan visa Schengen memiliki entri beberapa kali supaya dapat kembali ke Norwegia. Tidak terdapat sistem tanggungan atau suaka bagi imigran di Svalbard, dan imigran terlantar akan diusir.
Wilayah Denmark di Kepulauan Faroe dan Greenland bukan merupakan bagian dari Uni Eropa atau Kawasan Schengen, di mana visa bepergian ke Denmark tidak berlaku secara otomatis di wilayah ini. Tetapi, kedua wilayah ini tidak memiliki kontrol perbatasan terhadap pendatang dari Kawasan Schengen, di mana angkutan udara atau laut bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dokumen sebelum menaiki kapal, seperti yang biasa dilakukan di Kawasan Schengen. Warga negara Uni Eropa / EFTA dapat melakukan perjalanan ke Faroes dan Greenland dengan menggunakan paspor atau kartu identitas nasional; sementara warga Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia atau Swedia dapat menggunakan kartu identifikasi seperti surat izin mengemudi atau kartu identitas bank.

Negara anggota Uni Eropa yang memilih opt-out

Republik Irlandia, Inggris Raya, dan Irlandia Utara adalah satu-satunya anggota Uni Eropa. Negara-negara ini tidak menandatangani Perjanjian Schengen, sebelum peluasan pada tahun 2004. Kedua negara besar tersebut mempertahankan Kawasan Perjalanan Umum atau Common Travel Area di mana suatu perjalanan boleh dilakukan tanpa paspor bagi warganya, serta bagi tiga negara Dependensi Kerajaan di Jersey, Guernsey dan Pulau Man, yang berada di luar Uni Eropa. Gibraltar merupakan bagian dari Kerajaan Inggris namun tidak merupakan bagian dari Kawasan Schengen atau Area Perjalanan Umum.
Inggris menolak menandatangani Perjanjian Schengen, di mana argumen tentang negara kepulauan, serta kontrol perbatasan merupakan cara yang lebih baik dalam pencegahan imigrasi ilegal; dibandingkan pengawasan lain pada kartu identitas, izin tinggal, dan pendaftaran dengan polisi, yang lazimnya dilakukan pada suatu negara. Irlandia tidak menandatangani Perjanjian Schengen karena menurutnya, Bukanlah menjadi kepentingan Irlandia dalam memiliki situasi di mana area perjalanan umum Inggris akan berakhir; selain itu, Irlandia memberlakukan pengontrolan, baik masuk ataupun keluar bagi para pelancong yang bepergian antara Irlandia dan Inggris; serta, di perbatasan darat ".
Ketika Schengen dimasukkan dalam bagian Uni Eropa seperti yang tercantum dalam Perjanjian Amsterdam, Irlandia dan Inggris memilih menyisihkan diri (opt-out) dari bagian perjanjian atas penggabungan Peraturan Schengen (atau acquis) ke dalam Undang-Undang Uni Eropa. Di bawah protokol yang relevan, Irlandia dan Inggris juga meminta berpartisipasi dalam aspek acquis Schengen; di mana hal ini seringkali tunduk pada Perjanjian negara-negara Schengen.
Inggris secara formal diminta berpartisipasi dalam ketentuan tertentu dari acquis Schengen; yang tercantum dalam Title III yang terkait dengan Kebijakan Keamanan dan Kerjasama Peradilan pada tahun 1999, di mana permintaan ini disetujui oleh Dewan Uni Eropa pada tanggal 29 Mei 2000.
Partisipasi formal Inggris di wilayah kerja yang telah disetujui sebelumnya, mulai diberlakukan pada keputusan Dewan tahun 2004; yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.
Meski Inggris bukan bagian dari wilayah paspor Schengen, tetapi masih menggunakan Sistem Informasi Schengen, yaitu sebuah database pemerintah yang digunakan oleh negara-negara Eropa untuk menyimpan dan menyebarkan informasi tentang individu dan barang-barang. Hal ini memungkinkan Inggris bertukar informasi dengan negara-negara yang merupakan bagian dari kesepakatan Schengen, yang seringkali bertujuan untuk menjalin hubungan dengan penegak hukum.
Sebaliknya, Irlandia awalnya mengajukan permintaan untuk berpartisipasi dalam acquis Schengen pada tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh Dewan Uni Eropa, Keputusan tidak diberlakukan hingga bulan Februari 2010. Menteri Peradilan Irlandia, memberi tanggapan atas pertanyaan parlemen, dan mengatakan bahwa: "Langkah-langkah yang memungkinkan Irlandia memenuhi persyaratan Schengen saat ini sedang ditindaklanjuti".
Sebuah laporan Komite Pilihan Uni Eropa pada tahun 1999 bagi Dewan Bangsawan Britania Raya, merekomendasikan "partisipasi penuh Inggris" dalam keempat pasal Konvensi Pelaksanaan Schengen.
Pada tanggal 23 Juni 2016, elektorat Inggris memutuskan supaya Inggris meninggalkan Uni Eropa, di mana pada tanggal 27 Maret 2017 Inggris secara resmi meminta penarikan tersebut. Namun, tidak diputuskan keadaan seperti apa bagi Irlandia di masa depan. Irlandia telah disarankan supaya tetap masuk dalam Area Perjalanan Umum (Common Travel Area) dan tidak tergabung dengan Kawasan Schengen; karena adanya keinginan penghilangan pengontrolan pembatasan  di wilayah perbatasan daratnya.

Status negara kecil Eropa

Tiga negara kecil Eropa seperti Monako, San Marino dan Kota Vatikan secara de facto termasuk dalam Kawasan Schengen. Ketiga negara ini tidak memiliki kontrol perbatasan dengan negara-negara sekeliling Schengen, namun secara tidak resmi merupakan bagian dari Schengen. Beberapa undang-undang nasional memiliki teks "negara-negara dengan kontrol perbatasan yang tidak dilakukan berdasarkan Perjanjian Schengen, serta peraturan UE 562/2006", yang kemudian mencakup negara kecil dan area non-UE dengan perbatasan terbuka.
Liechtenstein menjadi anggota Kawasan Schengen sejak 2011. Namun, Liechtenstein tidak mengeluarkan visa, dan merekomendasikan para pengunjung supaya mengajukan visa di negara Schengen lainnya, seperti Swiss. Liechtenstein tidak memiliki pengecekan perbatasan di lapangan helikopter Balzers; di mana helikopter harus masuk ke kawasan Schengen saja.
Empat negara kecil lainnya tidak termasuk dalam Kesepakatan Schengen, serta tidak mengeluarkan visa Schengen, kecuali Monako, yang bukan merupakan bagian dari Kawasan Schengen. San Marino dan Kota Vatikan merupakan negara yang terkurung oleh daratan yang dikelilingi Italia. Namun keduanya memiliki perbatasan terbuka, di mana keduanya secara de facto dianggap masuk dalam Kawasan Schengen. Dengan kata lain, kedua negara tersebut tidak secara resmi masuk dalam kesepakatan; namun tetap memilik akses tanpa kontrol perbatasan. San Marino dan Kota Vatikan tidak melakukan pemeriksaan perbatasan bagi pendatang dari luar Schengen. Hal ini tidak dibutuhkan karena keduanya tidak memiliki bandar udara atau pelabuhan laut. Helikopter atau kapal yang beroperasi dari luar Kawasan Schengen, tidak diizinkan langsung mendarat ke San Marino atau Kota Vatikan.
Pada tahun 2015, Andorra, Monako dan San Marino menegosiasikan sebuah Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa. Jaume Gaytán, seorang Duta Besar Andorra untuk Spanyol mengatakan bahwa dia berharap kesepakatan tersebut akan mencakup ketentuan dalam pembuatan asosiasi negara anggota yang didasarkan pada Perjanjian Schengen.
Andorra mempertahankan kontrol perbatasan dengan Prancis dan Spanyol. Warga negara Uni Eropa juga diharuskan memiliki kartu identitas nasional atau paspor untuk masuk ke Andorra, seperti halnya yang di berlakukan di negara-negara lain. Penggunaan visa Schengen diperbolehkan, tetapi para pelancong tetap membutuhkan visa untuk memasuki Kawasan Schengen dengan entri banyak dalam kunjungannya ke Andorra, karena ketika masuk wilayah Andorra berarti pula meninggalkan Kawasan Schengen. Terdapat pula kontrol perbatasan ke arah lain, yang berfokus pada kontrol bea cukai (di mana Andorra menetapkan pajak pertambahan nilai hingga 4% PPN).
Monako memiliki perbatasan terbuka dengan Prancis; di mana undang-undang Schengen yang dikelola seolah-olah merupakan bagian dari Uni Eropa, di mana visa Schengen dapat diterima. Otoritas Prancis dan Monégasque juga melakukan pengecekan di pelabuhan dan lapangan helikopter Monako.
San Marino memiliki perbatasan terbuka dengan Italia; meskipun beberapa pemeriksaan secara acak dilakukan oleh Guardia di Finanza dan Guardia di Rocca di San Marino.
Kota Vatikan memiliki perbatasan terbuka dengan Italia. Pada tahun 2006, minat bergabung dalam perjanjian Schengen dalam kerjasama untuk  berbagi informasi serta kegiatan serupa, juga tercakup dalam Sistem Informasi Schengen. Tak terkecuali, Italia yang telah mengizinkan warganya mengunjungi Kota Vatikan, tanpa menerima visa Italia, yang kemudian dikawal oleh polisi selama di bandara dan Kota Vatikan, atau ketika menggunakan helikopter.

Ekonomi

Bagi dua negara di kawasan Schengen, total perdagangan di antara keduanya meningkat sekitar 0,1% per tahun; di mana jumlah kenaikan perdagangan yang sama diperoleh bagi setiap 1 tahun dengan peningkatan jumlah imigrasi di antara negara-negara tersebut. Rata-rata, di setiap perbatasan, penghapusan kontrol sama dengan penghapusan tarif senilai 0,7%, di mana penghematan biaya di jalur perdagangan meningkat seiring dengan jumlah perbatasan internal yang telah dilintasi. Negara-negara di luar kawasan Schengen juga mendapat keuntungan.
Sekitar 1,7 juta individu melintasi perbatasan Eropa setiap harinya untuk bekerja, di mana pada beberapa wilayah, individu ini merupakan sepertiga dari jumlah angkatan kerja. Sebagai contoh misalnya, 2,1% pekerja di Hungaria bekerja di negara lain, seperti Austria dan Slowakia. Terdapat 1,3 miliar penyeberangan yang dilakukan di perbatasan Schengen setiap tahunnya. Lima puluh juta penyeberangan disebabkan pengangkutan barang melalui jalan darat, dengan nilai ekonomi sebesar € 2,8 triliun setiap tahunnya. Jual beli barang dagangan dipengaruhi akibat perdagangan jasa, serta penurunan biaya perdagangan yang bervariasi dari 0,42% hingga 1,59%; bergantung geografi, mitra dagang, dan faktor lainnya.
Kontrol perbatasan yang diberlakukan mulai di bulan September tahun 2015; menyebabkan penurunan volume perdagangan sekitar € 70 miliar per tahun. Angka ini, berdasarkan pengembalian kontrol di semua perbatasan yang menyebabkan penurunan sebesar € 221 miliar per tahun, sesuai dengan penurunan PDB nyata keseluruhan senilai 0,31%. Untuk periode 2016 hingga 2025, perhitungan yang didasarkan atas penurunan pertumbuhan akibat kenaikan biaya tenaga kerja memperkirakan pemulihan permanen pengontrolan di perbatasan internal akan menyebabkan kerugian setidaknya € 470 miliar, dan dapat pula mencapai 1,4 triliun euro. Akibat saling ketergantungan ekonomi, pengaruhnya dapat pula mengurangi pertumbuhan ekonomi di luar Eropa; di mana setiap kenaikan harga impor seniali 1%, mengakibatkan kerugian senilai € 91 dan € 95 miliar di Amerika Serikat dan Tiongkok untuk periode 2016-2025. Negara lain seperti Rusia dan Turki juga akan terpengaruh. Efek lain dari pembalikan Schengen mencakup biaya langsung yang diperkirakan mencapai € 5 miliar hingga € 18 miliar per tahun, bergantung wilayah dan faktor lainnya. Namun, sebagian besar biaya ekonomi datang dalam bentuk yang tidak langsung, seperti penundaan rute perdagangan. Perkiraan yang memprediksi dampak penurunan perdagangan senilai 0,8% dalam keseluruhan output ekonomi, di mana mengalami kerugian sebesar € 110 miliar pada tahun 2025; dan merepresentasikan penurunan 10-20% dalam perdagangan antara negara-negara Schengen. Misalnya, di Prancis, nilai PDB akan turun sebesar 0,5% dibandingkan pada tahun 2015, di mana kerugian kumulatif sekitar € 10 miliar. Perkiraan biaya lainnya termasuk € 5,2 miliar per tahun bagi pelancong dan wisatawan lainnya, dengan jumlah € 7,5 miliar per tahun untuk waktu menunggu bagi truk di perbatasan, dan kerugian sebesar € 20 miliar per tahun pada industri pariwisata Eropa.

Kerja sama kebijakan dan yudisial

Untuk mengatasi dampak buruk akibat penghapusan kontrol perbatasan terhadap imigran yang tak berdokumen serta kriminalitas di perbatasan, acquis Schengen mengatur tindakan bagi polisi dan kompensasi peradilan. Sistem Informasi Schengen (SIS),sebuah database yang dioperasikan oleh seluruh negara bagian UE dan Schengen; pada bulan Januari 2010 memuat lebih dari 30 juta data. Menurut sebuah dokumen yang diterbitkan di bulan Juni 2015 oleh Dewan Uni Eropa, di bulan Januari 2014, SIS memuat lebih dari 50 juta data. Sekitar 1 juta dari data tersebut terkait dengan individu, 72% di antaranya tidak diizinkan masuk dan tinggal di daerah Schengen. Terdapat 7% dari individu yang terdaftar pada database SIS merupakan orang hilang.
Sekitar 49 juta data entri dalam SIS, merupakan orang hilang atau benda curian. Dewan Eropa melaporkan, pada tahun 2013 rata-rata 43 kendaraan curian ditemui per hari oleh pihak berwenang yang menggunakan database SIS. Daftar otoritas UE yang memiliki akses pada SIS menerbitkan Jurnal Resmi Uni Eropa setiap tahunnya. Pada 24 Juni 2015, 235 pihak berwenang menggunakan basis data SIS. Database SIS dikelola secara operasional oleh EU-LISA. Perjanjian Schengen juga mengizinkan petugas polisi dari suatu negara bagian untuk berpartisipasi dalam pengejaran tersangka kasus kriminal di seluruh perbatasan dan melanjutkan operasi observasi, serta peningkatan bantuan timbal balik dalam masalah kriminal. Konvensi Schengen juga berisi langkah-langkah yang bertujuan untuk merampingkan ekstradisi antara negara-negara yang berpartisipasi, tetapi masuk  dalam European Arrest Warrant system.

Ketentuan dalam perjanjian Uni Eropa

Dasar hukum Schengen pada perjanjian Uni Eropa dimasukkan dalam Perjanjian yang membentuk Komunitas Eropa melalui Pasal 2, butir 15 dari Perjanjian Amsterdam. Peraturan ini memuat pasal baru dengan judul "Visa, suaka, imigrasi dan kebijakan lainnya yang terkait dengan pergerakan bebas individu" ke dalam perjanjian; yang saat ini diberi judul Title IV, yang terdiri dari pasal 61 sampai 69. Perjanjian Lisbon secara substansi mengubah ketentuan pasal dalam Title, dan berganti nama menjadi "Area kebebasan, keamanan dan keadilan" serta membaginya menjadi lima bab, yang disebut "Ketentuan umum"; "Kebijakan mengenai pemeriksaan perbatasan, suaka dan imigrasi"; "Kerjasama yudisial dalam masalah perdata"; "Kerjasama yudisial dalam masalah pidana"; serta "Kerjasama Polisi".