Pengakuan internasional terhadap Transnistria

Pengakuan internasional terhadap Transnistria (juga dikenal sebagai Pridnestrovia), suatu wilayah di Eropa Timur yang terletak di antara Moldova dan Ukraina, masih kontroversial. Meskipun Transnistria menyatakan kemerdekaan pada tahun 1990, tidak ada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui kedaulatannya dan wilayah ini dianggap oleh PBB sebagai bagian dari Moldova. Per tahun 2011, hanya Abkhazia, Republik Artsakh, dan Ossetia Selatan mengakui kemerdekaannya, padahal ketiganya termasuk negara-negara dengan pengakuan terbatas. Meskipun tidak secara resmi mengakui kemerdekaan Transnistria, Rusia telah mendirikan konsulat di wilayah yang disengketakan itu.

Sejarah

Pada tahun 1990, Republik Sosialis Soviet Moldova Pridnestrovia (RMP) diproklamasikan di wilayah itu oleh sejumlah pejabat lokal konservatif Soviet yang menentang perestroika. Aksi tersebut langsung dinyatakan tidak sah oleh Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, Moldova, termasuk Transnistria, menjadi independen. Sisi RMP menyatakan deklarasi kemerdekaan Moldova disalahpahami dan bahwa mereka menganggap Pakta Molotov-Ribbentrop menjadi batal dan tidak sah. Pihak RMP berpendapat bahwa jika memang demikian, maka Moldova sendiri telah setuju untuk melepaskan Transnistria, karena wilayah itu tidak pernah menjadi milik Moldova, atau milik Rumania sebelum penandatanganan perjanjian antara Uni Soviet dan Jerman.
Selama Perang Transnistria tahun 1992 beberapa desa berpindah tangan antara pemerintah RMP dan Moldova. Pasukan RMP pasukan sering bentrok dengan perwakilan Moldova.

Kebijakan luar negeri

Dokumen-dokumen pemerintah dari negara Transnistria menyatakan bahwa republik itu telah "berdiri dan menjaga hubungan persahabatan dengan negara-negara yang mencari pengakuan." Untuk tujuan itu, dikatakan bahwa hubungan akan terus dikembangkan dengan cara yang ramah dengan tiga negara/entitas politik yang telah memiliki hubungan, yaitu dengan Republik Abkhazia, Republik Nagorno-Karabakh, dan Republik Ossetia Selatan.
Transnitria berusaha menjalin hubungan dengan negara-negara asing lainnya dan organisasi-organisasi internasional, terutama dari Eropa, yang dipandang sebagai "sangat penting". Orientasi pro-Eropa merupakan konsekuensi dari sebuah "pemahaman umum terhadap nilai-nilai dasar peradaban dunia. Banyak kepentingan asing Pridnestrovia berada di daerah ini. Pentingnya keharmonisan masuknya Pridnestrovia dalam masyarakat demokratis internasional menjadikan kerjasama yang aktif diperlukan." Jalur kepentingan lainnya adalah kerjasama dengan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa karena kepentingannya "sebagai mediator dalam proses negosiasi antara Moldova dan Pridnestrovia... dalam memastikan stabilitas regional." Tujuan Transnistria adalah untuk "mengandalkan pengalaman Eropa di masa depan untuk pengembangan politik, ekonomi, pengetahuan dan teknik, dan budaya Transnitria."
Transnistria adalah negara anggota Komunitas untuk Demokrasi dan Hak-Hak Bangsa-Bangsa. Pemerintah Moldova tidak aktif mencegah atau berusaha mencegah perwakilan dari negara-negara lain berinteraksi dengan pemerintah Transnistria.