Konsorsium Pembaruan Agraria

Kegiatan Utama

KPA memiliki beberapa kegiatan utama, antara lain:
(1) Memperjuangkan pemenuhan hak-hak rakyat terutama petani/buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat miskin; (2) Advokasi yang berupa upaya perubahan kesadaran rakyat (publik) melalui penyebaran informasi, pembentukan opini publik, pembelaan kolektif di satu pihak, dan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat di lain pihak; (3) Menyelenggarakan pendidikan alternatif; (4) Pengembangan jaringan informasi, kajian, dan publikasi yang bersifat internal maupun eksternal; (5) Pengembangan kerja sama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdi pada pemenuhan tujuan-tujuan gerakan Pembaruan Agraria; dan (6) Secara aktif terlibat dalam perjuangan penggalangan solidaritas nasional dan front/aliansi perjuangan internasional untuk Reforma Agraria Sejati.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPA ditentukan melalui mekanisme Musyawarah Nasional. Dalam Munas dipilih Ketua Dewan Nasional dan Anggota serta Sekretaris Jenderal. Selanjutnya, Sekjen terpilih akan membentuk kabinet kerjanya dan menetapkan anggota MAjelis Pakar. Sekretariat Nasional dipimpin oleh Sekjen berperan sebagai lembaga eksekutif yang mengerjakan tugas harian organisasi, sementara dewan nasional yang berisikan representasi wilayah-wilayah bertugas untuk mengawasi sekaligus mendukung kinerja sekretariat nasional. Adapun, Majelis Pakar diisi oleh individu-individu yang memiliki kepakaran dalam persoalan agraria di Indonesia, dengan fungsi sebagai pemberi masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan organisasi.
Saat ini Ketua Dewan Nasional adalah Iwan Nurdin, dan Sekretaris Jenderal KPA adalah Dewi Kartika

Kelembagaan

KPA berasaskan Kedaulatan Rakyat. Nilai-nilai yang dianut dalam KPA: Hak asasi manusia; kelestarian lingkungan; kearifan nilai-nilai adat; demokrasi; keadilan sosial; keadilan dan kesetaraan gender; non-sektarian; non-partisan; perdamaian dan anti kekerasan; anti diskriminasi pada ras, suku, agama dan aliran kepercayaan; dan solidaritas

Pengorganisasian dan Penguatan Organisasi Rakyat

Secara umum, KPA terus melakukan kerja-kerja untuk penguatan organisasi rakyat melalui banyak cara dan media, baik itu pengkaderan, pendidikan dan pelatihan. Berbagai tema terkait reforma agraria digunakan sebagai landasan untuk terus menguatkan ikatan dan solidaritas petani dan organisasi tani. Tak hanya itu, advokasi kasus-kasus agraria, mulai dari perampasan tanah, kekerasan terhadap petani hingga praktik kriminalisasi terus dilaksanakan hingga saat ini.

Kajian dan Kampanye

Setiap tahun, KPA memiliki laporan tahunan yang merupakan sebuah bentuk evaluasi terhadap pemerintah atas kondisi agraria di Indonesia. Selain memuat terkait konflik agraria di Indonesia, laporan tersebut juga memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam konteks usaha-usaha yang telah dilakukan dalam kerangka reforma agraria. KPA sendiri memiliki rekaman konflik agraria di Indonesia sejak tahun 1970 hingga saat ini serta berbagai data dan dokumen terkait monopoli dan ketimpangan struktur agraria di Indonesia.

Jaringan Kerja

Di tingkat nasional, KPA berjejaring dengan berbagai individu dan organisasi yang tergabung sebagai anggota KPA, maupun di luar anggota KPA. Dalam berbagai kesempatan, KPA juga bekerja sama dengan pemerintah dalam beberapa program, seperti Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI hingga Tim Kerja Tenurial di Departemen Kehutanan RI.
Di tingkat internasional, KPA tergabung dalam ILC (International Land Coalition) sebagai dewan anggota (council member) dan koordinator ILC Regional Asia. KPA juga bermitra dengan Freres des’ Hommes (FdH), Paris, Prancis. Hingga di bulan agustus 2014, KPA berkesempatan memberi pidato dalam "65th UN DPI/NGO Conference" dengan tema "2015 and Beyond: Our Action Agenda".