Kesultanan Sumbawa

Kedatangan Islam

Diperkirakan agama Hindu-Budha telah berkembang pesat di kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Sumbawa sekitar 200 tahun sebelum invasi Kerajaan Majapahit ke wilayah ini. Beberapa kerajaan itu antara lain Kerajaan Dewa Mas Kuning di Selesek (Ropang), Kerajaan Airenung (Moyo Hulu), Kerajaan Awan Kuning di Sampar Semulan (Moyo Hulu), Kerajaan Gunung Setia (Sumbawa), Kerajaan Dewa Maja Paruwa (Utan), Kerajaan Seran (Seteluk), Kerajaan Taliwang, dan Kerajaan Jereweh.
Menurut Zolinger, agama Islam masuk ke Pulau Sumbawa lebih dahulu daripada Pulau Lombok antara tahun 1450–1540 yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Jawa dan Sumatra, khususnya Palembang. Selanjutnya runtuhnya Kerajaan Majapahit telah mengakibatkan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Sumbawa menjadi kerajaan-kerajaan yang merdeka. Kondisi ini justru memudahkan bagi proses pengenalan ajaran Islam oleh para mubaligh tersebut, kemudian pada tahun-tahun awal pada abad ke-16, Sunan Prapen yang merupakan keturunan Sunan Giri dari Jawa datang untuk menyebarkan Islam pada kerajaan-kerajaan Hindu di Sumbawa, dan terakhir penaklukan Karaeng Moroangang dari Kerajaan Gowa tahun 1618 atas Kerajaan Dewa Maja Paruwa (Utan) sebagai kerajaan terakhir yang bersedia masuk Islam sehingga menghasilkan sumpah: “Adat dan rapang Samawa (contoh-contoh kebaikan) tidak akan diganggu gugat sepanjang raja dan rakyatnya menjalankan syariat Islam”.

Setelah Kemerdekaan dan Bergabung dengan Republik Indonesia

Agresi Militer Belanda di Indonesia mengakibatkan Sultan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharuddin III menandatangani sebuah perjanjian politik baru dengan Belanda pada tanggal 14 Desember 1948. Isinya antara lain menjelaskan tentang sisa-sisa kekuasaan yang masih dikuasai oleh Belanda di Sumbawa. Kekuasaan tersebut ada tiga, yaitu bidang pertahanan, hubungan luar negeri, dan monopoli atas candu dan garam. Setahun kemudian, pemerintah Negara Indonesia Timur dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1949 membentuk pemerintahan Federasi Pulau Sumbawa, yang ditetapkan oleh Dewan Raja-Raja pada tanggal 6 September 1949.
Selanjutnya pemerintahan di Sumbawa berubah menjadi Daerah Swapraja Sumbawa yang bernaung dibawah Provinsi Sunda Kecil. Sejak saat itu pemerintahan terus mengalami perubahan mencari bentuk yang sesuai dengan perkembangan yang ada, sampai dilikuidasinya wilayah-wilayah di Pulau Sumbawa pada tangal 22 Januari 1959. Peristiwa ini juga tidak terlepas dari pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, penjabat Kepala Daerah Swantantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat menetapkan likuidasi daerah Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1959, dilanjutkan dengan pengangkatan dan pelantikan penjabat Kepala Daerah Swantantra Tingkat II Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharuddin III. Oleh karena itu, tanggal 22 Januari 1959 ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Sumbawa, yang disahkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 06/KPTS/DPRD, tanggal 29 Mei 1990.
Setelah Sultan Muhammad Kaharuddin III wafat pada tahun 1975, sempat terjadi kekosongan tahta Kesultanan Sumbawa selama 36 tahun. Baru pada 5 April 2011 melalui musakara rea Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) putra mahkota Sultan Muhammad Kaharuddin III, Daeng Muhammad Abdurrahman Kaharuddin, dinobatkan sebagai Sultan Sumbawa ke-17 dengan gelar Sultan Muhammad Kaharuddin IV. Prosesi penobatan dilangsungkan di Istana Dalam Loka Samawa dan Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh lebih dari 17 raja dan sultan di seluruh Indonesia.