Hubungan Liga Arab dengan Uni Eropa

Liga Arab merupakan sebuah organisasi regional yang didasarkan pada persatuan dan nasionalitas bangsa Arab (Pan Arabisme) di kawasan Timur Tengah. Dibentuk pada 22 Maret 1945 dengan anggota saat ini sebanyak 22 negara, Liga Arab memiliki tujuan untuk mempromosikan dan memperkuat kerja sama antar anggotanya. Pada tahun 1950 organisasi ini telah membuka kerja sama terkait keamanan dan ekonomi dalam Defense and Economic Cooperation Treaty dimana pada tahun 1995 negara-negara anggota sepakat untuk menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai zona bebas dari segala jenis senjata pemusnah masal (Weapon of Mass Destruction) serta pada tahun 1999 diadakan perjanjian untuk memerangi terorisme. Liga Arab juga tercatat menjalin kerja sama ekonomi skala besar dengan sejumlah negara dan institusi seperti Jepang, India, China, ASEAN dan Uni Eropa.

Sejarah

Terkait sejarah berdirinya Uni Eropa yang didasarkan pada pasar, energi dan keamanan telah mendorong organisasi tersebut untuk membentuk the Global Mediterranean Policy yang diagendakan dari tahun 1972 hingga 1992 dimana mencakup dialog Euro-Arab tahun 1974-1989. Mediterranean Policy kemudian diperbarui mulai dari tahun 1990 untuk jangka waktu selama 6 tahun atau hingga tahun 1996. Pada tahun 1995 juga dibentuk the Euro-Mediterranean Partnership hingga tahun 2008 dan yang terakhir adalah the Union for the Mediterranean untuk rentan waktu dari tahun 2008 hingga 2012.
Pertemuan puncak ke-19 Liga Arab pada tahun 2002 di Arab Saudi menghadirkan perwakilan Uni Eropa dari kerangka kebijakan keamanan dan luar negeri Uni Eropa (Common Foreign and Security Policy), Javier Solana, untuk membahas inisiatif perdamaian di kawasan Arab (the Arab Peace Initiative of 2002) termasuk pertemuan Solana dengan Presiden Mahmoud Abbas dan sejumlah petinggi Palestina terkait masalah teritori dan dukungan Uni Eropa terhadap Palestina. Sebelumnya pada tahun 1973 hubungan Uni Eropa dan Liga Arab memang difokuskan pada pertukaran minyak sebagai timbal balik atas dukungan Uni Eropa terhadap isu-isu politik di Liga Arab terutama menyangkut konflik Arab-Israel sejak berdirinya Israel sebagai negara merdeka pada tahun 1948.

Fase Baru

Dialog dan kerja sama antara Uni Eropa dengan Liga Arab memasuki fase baru selama krisis di Libya tahun 2011 yang difokuskan pada sejumlah tantangan di kawasan dimana kerja sama dikuatkan dengan adanya para perwakilan menteri dari Uni Eropa dan Liga Arab pada tahun 2012 di Kairo yang dilanjut pada sejumlah pertemuan besar pada tahun 2014 dan 2016. Sementara pada tahun 2015 telah dibuat nota kesepahaman (memorandum of understanding) dalam kerja sama antara lembaga Uni Eropa untuk urusan eksternal (European External Action Service) dengan Sekretaris Jenderal Liga Arab yang berisi mengenai kerja sama praktis dan pertukaran diplomat dimana memorandum ini masuk dalam proyek regional Uni Eropa kaitannya dengan diplomasi Euro-Arab.

Hubungan bilateral

Dinamika era kolonialisme Eropa di Mediterania rupanya menyisakan hubungan dimana Uni Eropa saat ini merupakan mitra perdagangan di Timur Tengah dengan presentase 50% dari perdagangan negara-negara Arab dan 62% dari negara-negara wilayah Maghribi Afrika .

Pemberdayaan wanita

Sebagaimana nilai-nilai HAM dan kebebasan yang menjadi prinsip dan identitas, Uni Eropa percaya bahwa partisipasi wanita dalam dunia pekerjaan setara dengan kaum pria akan membantu meningkatkan perekonomian negara. Maka dari itu, Uni Eropa membangun kerja sama dengan Liga Arab dalam bidang pemberdayaan wanita untuk mempersempit pemisah antara kaum pria dan wanita dalam pekerjaan yang sebelumnya disampaikan oleh perwakilan Uni Eropa untuk Mesir, Reinhold Brender. Pada 19 Oktober 2016 diadakan pertemuan di Kairo mengenai the Arab Network for Economic Empowerment on Women (Khadija) dalam kerangka the Spring Forward for Women yang merupakan program gabungan antara Liga Arab, Uni Eropa dan PBB khusus wanita (UN Women) yang didanai oleh Uni Eropa yang difokuskan pada masalah partisipasi wanita dalam ekonomi.
Duta besar Liga Arab, Inas Mekkawy, sebagaimana pernyataan perwakilan Uni Eropa untuk Mesir mengatakan bahwa penglibatan wanita dalam ekonomi dapat mengurangi kemiskinan. Sebelum pertemuan pada Oktober 2016, Liga Arab telah mendirikan Khadija Network di markas besar Liga Arab di Kairo pada tanggal 17 September 2015 sebagai platform untuk mendukung dan mempromosikan partisipasi wanita dalam ekonomi. Khadija Network juga terhubung dengan the Arab Women Committee yang menjadi penghubung kerja sama Uni Eropa dan Liga Arab dalam pemberdayaan wanita di bidang ekonomi di kawasan Arab. Kerangka the Spring Forward for Women didanai €7 juta dari European Neighborhood Partnership Instrument dan €1.2 juta dari anggara utama PBB khusus wanita dimana program tersebut difokuskan di Mesir, Yordania, Libya, Palestina dan Tunisia.

Energi dan komoditas pertanian

Salah satu kerja sama yang ditonjolkan dari dua entitas ini adalah bidang energi yang kembali hadir dalam kerangka pertemuan di Kairo tahun 2012 dimana Timur Tengah merupakan basis 50% impor minyak bagi Uni Eropa atau sekitar 18% total ekspor negara-negara Arab. Sedangkan bagi negara-negara Arab yang tidak memproduksi minyak, kerja sama difokuskan pada komoditas pertanian termasuk tekstil .

Imigrasi

Tercatat bahwa sekitar 7 hingga 8 juta warga negara-negara Arab tinggal di Eropa sebagai migran baik itu yang sudah dinaturalisasi maupun belum.

Kerja sama antar para pejabat senior

Kerja sama Uni Eropa dan Liga Arab juga diperkuat dengan adanya pertemuan secara rutin setiap tahun para pejabat-pejabat senior urusan luar negeri dari masing-masing institusi.

Dialog Terkait Yerusalem

Terkait pernyataan resmi Amerika Serikat pada 6 Desember 2017 melalui Presiden Donald Trump bahwasanya Jerusalem merupakan ibu kota Israel, Uni Eropa melalui kepala urusan luar negeri Federica Mogherini menyatakan status istimewa atas Jerusalem sebagai kota bersama bagi kedua entitas yang harus dijaga. Pernyataan ini disampaikan pada pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa dan Liga Arab di Brussels pada tanggal 26 Februari 2018 dimana Uni Eropa mendukung adanya solusi dua negara (two-state solution) dengan opsi baik Palestina dan Israel akan mendirikan pemerintahan sendiri secara independen dan hidup bertetangga.