Westfailure

Westfailure adalah istilah yang diperkenalkan oleh ilmuwan hubungan internasional, Susan Strange, dalam artikelnya yang berjudul The Westfailure System (1999). Kata "Westfailure" adalah lakuran dari West dan failure sekaligus sindiran terhadap sistem Westfalen, sistem kedaulatan negara yang dihasilkan oleh rangkaian perjanjian Perdamaian Westfalen tahun 1648. Strange menggambarkan sistem Westfalen sebagai sistem yang mengutamakan non-intervensi, pengakuan kedaulatan negara secara universal, dan "penggunaan kekerasan dengan alasan yang jelas di sebuah wilayah". Sederhananya, dalam sistem Westfalen, setiap negara berhak mengatur urusan dalam negerinya (hukum, pasar, sumber daya, dan lain-lain) tanpa campur tangan negara lain atau organisasi non-pemerintah. Tujuan utama artikel Strange adalah menunjukkan bahwa sistem Westfalen semakin melemah dan tidak "mampu bertahan dalam jangka panjang."

Garis besar

Meski pemikiran Susan Strange terus dikembangkan sejak pertama kali dipaparkan, pemikiran aslinya masih menjadi acuan yang jelas dan ringkas tentang Westfailure. Salah satu masalah utama yang disorotinya adalah Westfailure semakin tidak terpisahkan dari ekonomi pasar kapitalis yang muncul di bawah sistem tersebut di Eropa abad ke-17. Ia berpandangan bahwa kapitalisme global sekaligus 'sistem Westfailure' menciptakan iklim politik yang "tidak memungkinkan penguasa untuk mengakui bahwa polarisasi sosial-ekonomi bukan kepentingan jangka panjang bagi siapapun."  Menurutnya, dalam sistem ini hampir tidak ada tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan polarisasi negara-negara kaya dan miskin semakin parah. Strange memperkuat argumennya dengan membaginya menjadi tiga bagian: kegagalan keuangan, kegagalan lingkungan, dan kegagalan sosial.

Kegagalan keuangan

Strange berpendapat bahwa model kedaulatan negara Westfalen mengacaukan kapitalisme. Ia mengkritik efisiensi dan keberlanjutan sistem regulasi internasional dua tingkat yang terdiri atas Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank for International Settlements (BIS). Sistem dua tingkat ini dirancang untuk memprediksi, mengoreksi, dan mengatur setiap kekeliruan pasar yang bisa memicu atau memperpanjang krisis keuangan. Namun, keampuhan sistem ini tidak teruji ketika krisis keuangan Asia 1997 terjadi. Meski aturan perbankan nasional diterapkan dan bantuan IMF & BIS disalurkan, ekonomi negara-negara Asia tidak pulih sesuai harapan.

Analisis lanjutan

Sejumlah akademisi memperluas gagasan Strange bahwa kapitalisme global mengecilkan kekuasaan negara atas sektor keuangannya sendiri. Inakshi Chaturvedi menyoroti masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan multinasional dalam sistem kedaulatan Westfalen dengan perputaran tenaga kerja, perdagangan, dan produksi global. Apabila pajak perusahaan di sebuah negara terlalu tinggi, perusahaan multinasional bisa pindah ke negara lain yang pajaknya lebih rendah. Dalam kondisi seperti ini, negara kehilangan kuasa atas lapangan pekerjaan dan pendapatan di wilayahnya.

Kegagalan lingkungan

Walaupun kegagalan keuangan disebutkan pertama, Strange menilai kegagalan lingkungan butuh perhatian utama dari kalangan peneliti hubungan internasional dan aktor politik. Menurutnya, ekonomi pasar selalu bisa bertahan dan 'sembuh' dari lesunya pertumbuhan ekonomi selama puluhan tahun, tetapi lingkungan tidak seperti itu. Apabila kerusakan lingkungan global tidak segera diatasi, kerusakan lingkungan akan terjadi berlarut-larut atau bertahan secara permanen. Negara harus memandang ancaman lingkungan layaknya ancaman konvensional (serbuan militer).

Kegagalan sosial

Strange menunjukkan bahwa kesenjangan antara negara-negara kaya dan miskin terus melebar. Namun demikian, ia merasa solusinya sudah dipaparkan oleh para pemikir Keynesian, yaitu pajak redistributif dan program tunjangan. Strange juga berpendapat bahwa penerapan kebijakan remedial Keynesian secara internasional "sulit diwujudkan" dalam sistem Westfalen. Reformasi sosial-ekonomi global tidak akan mungkin terjadi dalam sistem ini karena semua negara akan mengutamakan kepentingannya masing-masing. Negara umumnya enggan mendongkrak status sosial-ekonomi negara-negara sekitarnya. Pandangan ini tertuang dalam konsep keseimbangan kekuasaan dalam teori hubungan internasional.