Kebijakan terkait penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi di Uni Eropa

Latar belakang

Penangkapan ikan secara berlebihan (overfishing) adalah permasalahan yang meluas di lautan dunia. Kelebihan kapasitas kapal-kapal penangkapan ikan serta meningkatnya permintaan dunia atas produk-produk makanan laut telah berkontribusi terhadap masalah ini.

Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi (IUU)

Penangkapan ikan secara berlebihan dipandang sebagai penyumbang terbesar degradasi ekosistem pesisir di seluruh dunia. Penangkapan ikan IUU memiliki andil dalam eksploitasi ikan secara tidak wajar dan merusak pemulihan populasi ikan dan ekosistem. IUU selain dapat merusak lingkungan laut, juga merusak persaingan dan merugikan para pelaku yang beroperasi secara sah (legal). Penangkapan ikan IUU juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat nelayan, terutama di negara-negara berkembang di mana masyarakat pesisir bergantung pada sumber daya ikan untuk pangan dan pendapatan mereka. Penangkapan ikan IUU dapat terjadi di perairan dangkal atau perairan dalam di disudut-sudut lautan terpencil. Hal Ini menjadi permasalahan khusus di negara-negara di mana manajemen perikanannya kurang baik, atau sumber daya yang terbatas untuk menegakkan peraturan melalui alat-alat utama seperti pengendalian penambatan, pemeriksaan kapal dan patroli di lautan. IUU merupakan ancaman utama bagi mata pencaharian, keamanan pangan dan kesehatan laut secara global.
Faktor pendorong penangkapan ikan IUU biasanya karena hasilnya yang lebih menguntungkan. Sebuah kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dapat memaksimalkan laba dengan mengurangi biaya operasi dalam hal perizinan dan persyaratan lain yang menyertainya (misalnya pajak dan aturan tenaga kerja, penggunaan sistem pemantauan kapal dan dokumentasi yang benar). Pelaku IUU juga dapat mengabaikan penjatahan (kuota). Selain itu penangkapan ikan IUU sering menargetkan spesies demersal bernilai tinggi (habitat di dasar laut) seperti ikan kod, salmon, trout, lobster dan udang. Karena spesies-spesies ini hanya dapat diperdagangkan dalam jumlah kecil, permintaan dan harganya tinggi, menjadikannya sebagai usaha yang menggiurkan bagi para nelayan IUU. Penyebab lainnya adalah kurang efektifnya pemerintahan dan pemikiran jangka pendek serta kurangnya kepedulian pelaku ketika memutuskan untuk mengekploitasi sumber daya.
Sebagai pengimpor produk ikan terbesar di dunia, UE adalah pasar tujuan yang penting bagi operator IUU. UE mengimpor banyak produk bernilai tinggi melalui mitra dagangnya di semua benua. Negara-negara anggota UE juga meminjamkan bendera mereka pada sebagian besar kapal yang menangkap ikan untuk pasar UE. Sehingga kebijakan-kebijakan UE dapat berdampak signifikan pada perdagangan ikan global.

Penunjukan pelabuhan

Hanya fasilitas pelabuhan yang ditunjuk oleh negara-negara UE yang terbuka untuk kapal dari negara-negara non-UE serta penambatan kapal dan pengalihan (transshipment) produk perikanan antara kapal-kapal dari negara-negara non-UE dan kapal UE, hanya boleh dilakukan di pelabuhan-pelabuhan yang telah ditunjuk. Sebelum kapal mendaratkan tangkapannya, harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.

Sertifikasi penangkapan

Sertifikasi penangkapan menjamin bahwa produk yang diimpor ke UE tidak berasal dari penangkapan ikan IUU. Sertifikat ini dikeluarkan oleh negara tempat kapal penangkap ikan terdaftar (flag state). Sertifikat ini menyertai produk perikanan di seluruh rantai suplai sehingga memungkinkan pemeriksaan yang berkelanjutan.

Pendugaan IUU

Komisi Eropa akan mengidentifikasi kapal-kapal penangkap ikan untuk memutuskan mereka terlibat penangkapan ikan IUU atau tidak. Kemudian Komisi akan memberi tahu negara-negara bendera (negara-negara non-UE maupun UE) yang kapal penangkap ikannya telah diidentifikasi. Langkah Ini juga akan menghasilkan daftar kapal-kapal yang terlibat penangkapan ikan IUU. Prosedur ini untuk menjamin perlakuan yang adil terhadap kapal-kapal dan negara yang bersangkutan.

Negara-negara non-UE yang non-kooperatif

Negara-negara non-UE dapat diidentifikasi sebagai negara yang non-kooperatif jika negara tersebut tidak melaksanakan perannya sebagai negara bendera, pelabuhan, pesisir atau negara pemasar dalam mencegah, menghalangi dan menghilangkan penangkapan ikan IUU.

Sanksi-sanki

Negara-negara UE diharuskan menerapkan sanksi-sanksi yang efektif, proporsional, dan bersifat mencegah terhadap siapapun yang terlibat dalam kegiatan IUU. Sanksi maksimum setidaknya 5 kali dari nilai produk perikanan yang diperoleh. Jika terjadi pelanggaran berulang dalam jangka waktu 5 tahun, negara-negara UE harus memberlakukan sanksi maksimal setidaknya 8 kali dari nilai produk perikanan yang telah diperoleh.

Skema sertifikasi penangkapan

Regulasi IUU mengharuskan negara bendera yang mengekspor produk perikanannya ke UE agar memastikan asal-usul dan legalitas ikan tangkapan melalui sertifikat penangkapan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk agar negara tersebut mematuhi peraturan konservasi dan manajemen serta menaati aturan perikanan internasional. Sampai saat ini, lebih dari 90 negara ketiga telah memiliki instrumen hukum, prosedur khusus dan menerapkan struktur administratif yang tepat untuk menerapkan sertiﬁkasi tangkapan pada kapal yang mengibarkan bendera mereka.

Skema pemberian kartu

Komponen kunci kedua Regulasi IUU mengharuskan negara-negara pengekspor atau yang meminjamkan bendera mereka pada kapal yang memasok ke UE, bekerja sama dalam melawan penangkapan ikan IUU. Negara-negara dengan kebijakan yang kurang memadai untuk menjamin penangkapan ikan secara legal dapat diperingatkan secara formal (kartu kuning) agar dilakukan perbaikan. Jika mereka gagal memperbaikinya, maka ikan-ikan mereka dilarang masuk pasar UE (kartu merah). Jika mereka melakukan perbaikan yang diperlukan, mereka akan dihapus dari daftar (kartu hijau).
Mekanisme pemberian kartu dimulai dari Komisi Eropa yang mengidentifikasi atau menandai jika ada negara-negara non-UE yang gagal melaksanakan tugas mereka di bawah hukum internasional dalam mengambil kebijakan untuk melawan penangkapan ikan IUU. Komisi akan memulai perundingan dengan mereka, jika dialog tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah maka Komisi akan memberitahukan perihal risiko ditandai sebagai negara non-kooperatif. Pemberitahuan ini dikenal sebagai tahap "pra-identifikasi", atau "kartu kuning". Komisi kemudian akan mengusulkan langkah-langkah yang sesuai agar negara non-UE dapat mengatasi permasalahan tersebut dalam tenggat waktu yang ditentukan.
Dalam kasus di mana negara yang ditandai sebelumnya gagal menyelesaikan masalah penangkapan ikan IUU, Komisi akan menandainya sebagai negara non-kooperatif, dalam tahap "identifikasi", atau "kartu merah", kemudian mengusulkan kepada Dewan untuk memasukkan negara tersebut dalam "listing" atau daftar negara non-kooperatif. Ketika negara yang ditandai sebelumnya membuat kemajuan nyata dalam menyelesaikan masalah, Komisi melepas status pra-identifikasi atau mengusulkan kepada Dewan untuk menghapus negara tersebut dari daftar negara non-kooperatif, yaitu memberikan "kartu hijau".