Nuddin Lubis

Resolusi Nuddin Lubis

Berpuluh tahun bergumul dalam dunia politik melalui partai NU membuat Nuddin Lubis amat matang dengan asam garam politik Nasional. Lebih 40 tahun menjadi wakil rakyat sejak di DPRD Kabupaten, Provinsi hingga tingkat pusat membuatnya menjadi politisi yang berkarakter kuat. Tidak mudah tergoda oleh manuver politik dari partai lain, namun dia tetap konsisten dengan watak NU yang persuasif dan bijak. Kecuali dalam hal-hal tertentu apabila situasi sudah sangat genting, barulah ia tampil memperlihatkan kepiawaiannya di bidang politik.
Begitulah, ketika terjadi situasi dualisme politik dalam kepemimpinan Nasional antara Bung Karno dan Pak Harto pada tahun 1967, H. Nuddin Lubis tampil dengan usul resolusinya yang terkenal ketika itu. Nuddin Lubis dengan sejumlah teman dari partai lain yang terwakili di DPRGR meminta agar Bung Karno segera diberhentikan dalam jabatan sebagai Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi ABRI dan Mandataris MPRS Pemberhentian Bung Karno tentunya dilakukan dalam sidang MPRS, mengingat MPRSlah yang memberi mandat kepada Bung Karno sebagai Presiden. Resolusi itu diterima baik dalam sidang paripurna DPRGR yang diketuai oleh H.A.Sjaichu yang juga dari Partai NU. Pimpinan DPRGR kemudian meneruskan resolusi tadi kepada pimpinan MPRS yang diketuai oleh Jenderal Abdul Harris Nasution dengan salah seorang wakil Ketuanya HM Suchan ZE yang juga dari NU. Pada tahun 1967 itu juga diadakan Sidang Istimewa MPRS di Jakarta. Sebelum sidang berlangsung H.Djamaluddin Malik mengeluarkan resolusi agar Letjen TNI Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden atau pengganti Bung Karno.
Pada tahun 1967 itu juga sidang MPRS diadakan di Jakarta. Menjelang sidang situasi dualisme kepemimpinan makin terasa memanas dan tidak kondusif. Namun alhamdulillah segala problema bangsa dapat diselesaikan dengan cantik. Bung Karno diberhentikan sebagai Presiden dengan mencabut mandat yang diberikan oleh MPRS melalui siding umum MPRS juga. Letjen TNI Soeharto kemudian ditetapkan sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.
Perlu diketahui adanya dualisme kepemimpinan itu terjadi karena Bung Karno merasa masih menjadi Presiden, sedangkan Pak Harto ketika itu masih dalam status pemegang Surat Perintah 11 Maret, atau sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban –Kopkamtib. Kejadian-kejadian yang mewarnai dualisme kepemimpinan ini nyaris berdampak ke tingkat akar rumput, sehingga terjadi benturan-benturan dan konflik politik yang membahayakan persatuan bangsa.

Kiprah dalam PPP

Setelah Nahdlatul 'Ulama melakukan fusi bersama partai lain ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, maka kader politik yang sudah matang seperti Nuddin Lubis tentu sangat dibutuhkan. Apalagi berdarakan perolehan suara Nahdlatul 'Ulama pada Pemilu 1971, yang merupakan ranking kedua setelah Golkar, bisa dibayangkan NU saat itu merupakan partai yang sangat besar dibanding partai Islam yang lai. Karena itu layak kalau NU memimpin partai yang lain dalam fusinya ke dalam PPP. Dibawah kepimpinan KH. Bisri Syansuri Partai Persatuan Pembangunan semakin besar dan berwibawa, sehingga kader seperti Nuddin Lubis, Cholik Ali, Yusuf Hasyim dan sebagainya bisa bermanuver secara cantik dalam pentas politik nasional melawan kedholiman Orde Baru.
Sebagai partai Islam dengan tegas PPP menolak RUU Perkawinan yang sekuler, sebagai warga NU demngan tegas menolak monopoli penafsiran Pancasila dan menolak UU Politik yang tidak demokratis. Karena itu dengan skuat yang kuat termasuk di dalamnya ada Nuddin Lubis NU melakukan walk out ketika persoalan krusial itu diangkat ke sidang DPR. Sementara unsur yang lain dalam PPP berdiam diri.
Berpuluh tahun menjadi anggota DPR/MPR ini berarti Nuddin Lubis orang paling lama mewakili Partai NU, dan kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketika empat partai Islam yang berfusi ke dalam PPP, secara otomatis Nuddin menjadi anggota PPP. Ketika PPP dipimpin oleh HMS Mintaredja dan HJ.Naro, Nuddin Lubis menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP. Tahun 1982, terjadi kemelut di dalam tubuh PPP karena agresifitas unsur lain yang berfusi, membuat sejumlah nama tokoh NU dipelantingkan dari nomor kecil ke nomor sepatu dalam daftar calon pemilu. Namun Nuddin Lubis mampu bertahan, hingga tetap menduduki jabatan Wakil Ketua DPR/MPR.
Ketika kemelut itu berkecamuk kalangan PBNU tetap menggunakan Nuddin Lubis sebagai mediator, terutama setelah walk out itu antara unsur NU dan lainnya retak, sementara PPP harus segera Solid untuk menghadapi Pemilu berikutnya yakni Pemilu 1982, karena itu NU mengutus Nuddin Lubis sebagai ketua Fraksi Persatuan Pembangunan untuk mengadakan ishlah dan rujuk yang diadakan pada 6 Maret 1980 yang diadakan di Hotel Syahid. Islah tersebut ternyata mampu mempererat kembali fusi PPP. Kemampuan berkomunikasi dan keterbukaannya itu membuat ia mudah diterima berbagai kalanagan.