Uni Eropa

Awal dan sejarah

Percobaan untuk menyatukan negara Eropa telah dimulai sebelum terbentuknya negara-negara modern; mereka telah terjadi beberapa kali dalam sejarah Eropa. Tiga ribu tahun lalu, Eropa didominasi oleh bangsa Celt, dan kemudian ditaklukan dan diperintah Kekaisaran Roma yang berpusat di Mediterania. Awal penyatuan ini diciptakan dengan cara paksa. Kekaisaran Franks dari Charlemagne dan Kekaisaran Suci Roma menyatukan wilayah yang luas di bawah administrasi yang longgar selama beberapa ratus tahun. Belakangan pada 1800-an customs union di bawah Napoleon Bonaparte, dan penaklukan pada 1940-an oleh Nazi Jerman hanya terjadi sementara saja.
Dikarenakan koleksi bahasa Eropa dan budayanya, percobaan penyatuan ini biasanya melibatkan pendudukan dari negara yang tidak bersedia, menciptakan ketidakstabilan. Salah satu percobaan penyatuan secara damai melalui kerjasama dan persamaan anggota dibuat oleh pasifis Victor Hugo pada 1851. Setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, keinginan untuk mendirikan Uni Eropa semakin meningkat, didorong oleh keinginan untuk membangun kembali Eropa dan menghilangkan kemungkinan perang lainnya. Oleh karena itu dibentuklah European Coal and Steel Community oleh Jerman, Prancis, Italia, dan negara-negara Benelux. Hal ini terjadi oleh Perjanjian Paris (1951), ditandatangani pada April 1951 dan dimulai pada Juli 1952.
Setelah itu terbentuk juga European Economic Community didirikan oleh Perjanjian Roma pada 1957 dan diimplementasikan pada 1 Januari 1958. Kemudian komunitas tersebut berubah menjadi Masyarakat Eropa yang merupakan 'pilar pertama' dari Uni Eropa. Uni Eropa telah ber-evolusi dari sebuah badan perdagangan menjadi sebuah kerja sama ekonomi dan politik.

Politik

Uni Eropa memiliki kompetensi yang didasarkan pada Perjanjian-perjanjian Uni Eropa dan prinsip subsidiaritas yang menyatakan bahwa aksi Uni Eropa hanya bisa diambil saat suatu tujuan tidak dapat diraih secara memadai oleh hanya sebuah negara anggota. Hukum yang dicanangkan oleh institusi Uni Eropa dikeluarkan dalam beberapa cara, secara umum hukum tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok: hukum yang mulai berlaku tanpa kebutuhan untuk mengukur implementasi skala nasional, dan hukum yang berlaku dengan kebutuhan tersebut.

Pemerintahan

Uni Eropa memiliki tujuh institusi: Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, Dewan Eropa, Bank Sentral Eropa, Mahkamah Eropa, dan Mahkamah Audit Eropa. Wewenang untuk meneliti dan mengamendemen legislasi dibagi antara Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, sementara tugas eksekutif ditangani oleh Komisi Eropa dan, secara terbatas, oleh Dewan Eropa (tidak boleh disamadengankan dengan Dewan Uni Eropa yang disebut terlebih dahulu). Kebijakan moneter eurozone diatur oleh Bank Sentral Eropa. Penafsiran dan penerapan hukum Uni Eropa dan perjanjian-perjanjian dipastikan oleh Mahkamah Eropa. Di samping itu, terdapat juga badan-badan tambahan yang bertugas untuk memberikan saran bagi Uni Eropa atau beroperasi dalam area yang spesifik.

Komisi Eropa

Komisi Eropa bertindak memegang fungsi eksekutif dan bertanggung jawab untuk memprakarsai legislasi dan kepemimpinan harian Uni Eropa. Komisi juga menjadi motor integrasi Eropa. Komisi bekerja sebagai kabinet pemerintahan, dengan 27 Komisaris yang bekerja dalam area kebijakan yang berbeda-beda, satu orang dari setiap negara anggota, namun Komisaris terikat pada komitmen untuk mewakili kepentingan Uni Eropa sebagai keselurahan, bukan kepentingan negara masing-masing.
Salah satu dari 27 anggota kabinet menjabat sebagai Presiden Komisi (saat ini José Manuel Durão Barroso), ditunjuk oleh Dewan Eropa. Dua puluh enam Komisaris lainnya kemudian ditunjuk oleh Dewan Uni Eropa dengan persutujuan presiden yang dinominasikan. Setelah itu. Parlemen Eropa menyelenggarakan pemilihan untuk persetujuan atas ke-27 Komisaris sebagai satu badan. Setelah Presiden Komisi, Komisaris yang paling menonjol adalah Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan, ex officio Wakil Presiden Komisi.

Dewan Eropa

Dewan Eropa memberikan pengarahan kepada Uni Eropa, dan mengadakan sidang sedikitnya empat kali setahun. Dewan Eropa terdiri dari Presiden Dewan Eropa, Presiden Komisi Eropa dan satu wakil per negara anggota (baik kepala negara atau kepala pemerintahan). Dewan Eropa digambarkan oleh beberapa pihak sebagai "otoritas politik tertinggi" Uni Eropa. Dewan Eropa aktif terlibat dalam negosiasi perubahan perjanjian dan mendefinisikan agenda dan strategi kebijakan Uni Eropa.
Dewan Eropa menggunakan peran kepemimpinannya untuk menyelesaikan perselisihan antara negara-negara anggota dan institusi-institusi Uni Eropa, serta untuk menyelesaikan krisis politik dan perbedaan pendapat atas masalah dan kebijakan kontroversial. Secara eksternal, Dewan Eropa berfungsi sebagai "Kepala Negara kolektif" dan meratifikasi dokumen penting (misalnya perjanjian dan persetujuan internasional).
Pada tanggal 19 November 2009, Herman Van Rompuy terpilih sebagai Presiden permanen pertama Dewan Eropa. Pada tanggal 1 Desember 2009, Perjanjian Lisboa diberlakukan dan Van Rompuy mulai menjabat. Memastikan representasi eksternal Uni Eropa, menggerakkan konsensus dan menyelesaikan perbedaan antar anggota merupakan tugas Presiden, baik selama konvokasi Dewan Eropa dan pada periode waktu antara dua konvokasi. Dewan Eropa (European Council) merupakan institusi yang berbeda dengan Majelis Eropa (Council of Europe), organisasi internasional yang lepas dari Uni Eropa.

Parlemen

Parlemen Eropa membentuk setengah badan legislatif Uni Eropa (setengah lainnya adalah Dewan Uni Eropa, lihat di bawah). Sebanyak 736 (akan segera menjadi 751) Anggota Parlemen Eropa (Inggris: MEP) secara langsung dipilih oleh warga negara Uni Eropa setiap lima tahun berdasarkan perwakilan proporsional suara yang dikumpulkan oleh masing-masing partai politik. Meskipun Parlemen Eropa dipilih secara nasional, para anggota duduk menurut fraksi politik, dan bukan berdasarkan kewarganegaraan mereka. Setiap negara memiliki sejumlah jatah kursi yang kemudian dibagi menjadi konstituen sub-nasional dimana hal ini tidak mempengaruhi sifat proporsional dari sistem suara.
Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa meluluskan undang-undang secara bersama-sama di hampir semua wilayah di bawah prosedur legislatif biasa. Hal ini juga berlaku untuk masalah anggaran Uni Eropa. Pada akhirnya, Komisi bertanggung jawab kepada Parlemen, memerlukan persetujuan Parlemen untuk menjabat, dan harus melaporkan kembali kepada Parlemen serta tunduk pada kritik atau pertidakserujuan dari Parlemen. Presiden Parlemen Eropa melaksanakan peran pembicara (speaker) dalam parlemen dan mewakili Parlemen secara eksternal. Presiden PE dan Wakil Presiden dipilih oleh Parlemen Eropa setiap dua setengah tahun.

Dewan Uni Eropa

Dewan Uni Eropa, atau yang seringkali disebut sebagai Dewan, dan terkadang sebagai Dewan Menteri, membentuk setengah bagian lain dari lembaga legislatif UE, mendampingi Parlemen. Dewan terdiri dari seorang menteri dari setiap negara anggota. Komposisi Dewan dapat berubah-ubah dan bergantung pada bidang kebijakan yang ditangani. Meskipun komposisi yang berbeda, Dewan tetap dianggap sebagai satu tubuh. Selain fungsi legislasi, Dewan juga melakukan fungsi eksekutif dalam Kebijakan Bersama Luar Negeri dan Keamanan.

Anggaran

Kedua puluh delapan negara anggota Uni Eropa memiliki anggaran yang disepakati, yaitu sebesar € 120,7 miliar untuk tahun 2007 dan € 864,3 miliar untuk periode 2007-2013. Anggaran tersebut merupakan 1,10% dan 1,05% dari perkiraan PDB negara-negara anggota Uni Eropa untuk periode masing-masing. Sebagai perbandingan, pengeluaran Inggris untuk tahun 2004 diperkirakan akan € 759 miliar, dan Prancis diperkirakan telah menghabiskan € 801 miliar. Pada tahun 1960, anggaran dari Komunitas Ekonomi Eropa adalah sebesar 0,03% dari PDB.
Dalam anggaran 2010 sebesar € 141,5 miliar, item pengeluaran terbesar adalah kohesi & daya saing, yaitu sekitar 45% dari total anggaran, disusul oleh pertanian dengan sekitar 31% dari total anggaran. Pembangunan pedesaan, lingkungan, dan perikanan memakan sekitar 11% anggaran, administrasi sekitar 6%, Uni Eropa sebagai mitra global dan kewarganegaraan, kebebasan, keamanan dan keadilan menjadi juru kunci, dengan hanya sekitar 6% dan 1% dari seluruh anggaran Uni Eropa dipergunakan untung masing-masing ihwal.
Lembaga kelima Uni Eropa, Mahkamah Audit Eropa memastikan bahwa anggaran Uni Eropa dipertanggungjawabkan dengan benar. Mahkamah menyediakan laporan audit untuk setiap tahun buku kepada Dewan dan Parlemen. Parlemen menggunakan laporan audit untuk memutuskan antara menyetujui atau menolak penanganan anggaran Komisi. Mahkamah juga memberikan pendapat dan usulan undang-undang keuangan dan tindakan anti-penipuan.
Pengadilan Auditor secara hukum berkewajiban memberikan Parlemen Eropa dan Dewan Eropa "pernyataan keyakinan atas keandalan rekening dan legalitas serta keteraturan transaksi yang mendasarinya". Mahkamah belum pernah memberikan persetujuan absolut terhadap rekening UE sejak tahun 1993.

Ekonomi

Bila dianggap sebaga satu kesatuan, Uni Eropa memiliki ekonomi terbesar di dunia dengan GDP 2004 11.723.816 PPP. Ekonomi UE diharapkan tumbuh lebih jauh dalam dekade berikutnya sejalan dengan lebih banyak negara bergabung dalam persatuan ini dan terlebih lagi negara-negara baru ini biasanya lebih miskin dari rata-rata UE. Oleh karena itu, diharapkan pertumbuhan GDP yang cepat akan membantu dinamika Uni Eropa. Meskipun begitu UE hanya akan tumbuh sekitar 0,3% pada kuarter 2 2005 1, sedangkan negara industri lainnya seperti Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh sekitar 3,2%.