Ahmed Qurei

Karier politik awal

Qurei dilahirkan di Abu Dis (dekat Yerusalem) pada 1937 dalam sebuah keluarga yang relatif kaya. Ia bergabung dengan Fatah, organisasi politik dan militer terbesar, yang membentuk Organisasi Pembebasan Palestina, pada 1968. Sebagai seorang bankir, ia menggunakan keahliannya pada 1970-an sebagai direktur cabang investasi asing dan direktur jenderal cabang ekonomi PLO, dan membantu menciptakan organisasi itu salah satu badan yang mempunyai pegawai terbesar di Lebanon. Ia mengikuti Yasser Arafat ke Tunis setelah PLO dipaksa meninggalkan Lebanon. Setelah lebih banyak pimpinan senior PLO meninggal, Qurei pun semakin menonjol dan terpilih menjadi anggota Komite Sentral Fatah pada Agustus 1989.
Sebagai seorang anggota Komite Sentral, Qurei banyak berperan dalam perundingan untuk Persetujuan Oslo. Ia memegang banyak jabatan dalam kabinet Otoritas Nasional Palestina pertama, termasuk Menteri Ekonomi dan Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Ia pun bertanggung jabat atas rencana pembangunan wilayah-wilayah Palestina yang diajukan kepada Bank Dunia pada 1993. Ia juga mendirikan dan menjadi direktur dari Dewan Ekonomi Palestina untuk Pembangunan dan Rekonstruksi (PECDAR) pada 1993 untuk menolong mendapatkan uang dari donor-donor internasional. Tak lama kemudian ia dipilih menjadi anggota Dewan Legislatif Palestina dan terpilih menjadi ketuanya pada Maret 2000.

Perdana Menteri

Setelah pengunduran diri Perdana Menteri Palestina Mahmud Abbas (Abu Mazen) pada 6 September 2003, presiden Otoritas Nasional Palestina, Yasser Arafat, memilih Qurei untuk mengisi jabatan itu. Ia berkata bahwa ia hanya bersedia menerima tugas itu bila "dijamin bahwa Israel akan mengikuti rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat, termasuk penghentian serangan-serangan militer.
Qurei diangkat melalui suatu dekret darurat pada 5 Oktober 2003, disumpah pada 7 Oktober, tetapi pada 12 Oktober ia mengancam akan mengundurkan diri karena pertikaian dengan Arafat menyangkut kontrol terhadap dinas keamanan. Masa kerja kabinet darurat berakhir pada 4 November dan Qurei mengumumkan bahwa ia bersedia memimpin sebuah kabinet baru asalkan parlemen bersedia memberikan dukungan. Ia mendapatkan persetujuan ini pada 12 November. Pada 17 Juli 2004, ia mengajukan pengunduran dirinya di tengah-tengah kekacauan yang kian meningkat di Jalur Gaza yang diwarnai dengan penculikan terhadap pejabat-pejabat keamanan Palestina, termasuk Kepala Polisi Jalur Gaza dan lima orang Prancis. Arafat menolak menerima pengunduran dirinya, dan kabarnya ia menuliskan huruf 'X' besar di surat pengunduran diri Qurei.
Setelah Yasser Arafat memberikan Qurei kontrol atas sebagian dari aparat keamanan, salah satu kekuasaan yang dimintanya untuk melaksanakan pembaruan, Qurei mencabut surat pengunduran dirinya pada 27 Juli 2004 sambil menyatakan: "Saya puas karena Presiden Arafat kali ini bersungguh-sungguh, bahwa kali ini bukan cuma kata-kata melainkan akan ada tindakan." Arafat tetap mempertahankan kontrol terhadap bagian terbesar dari selusin dinas keamanan. Ahmed Qurei dan para kritikus lainnya mengklaim bahwa organisasi-organisasi ini menunjukkan adanya korupsi internal dan ketiadaan hukum. Para mediator yang dipimpin oleh AS mempersalahkan mereka karena menghalang-halangi kemajuan "Peta menuju perdamaian". Arafat bertindak setelah Jalur Gaza mengalami ledakan kegelisahan publik dan tuntutan-tuntutan pembaruan, termasuk pemilu - sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. 
Setelah kematian Arafat dan kemenangan Mahmoud Abbas dalam pemilihan presiden Palestina 2005, Qurei diminta untuk meneruskan jabatannya dan membentuk kabinet baru. Karena tuntutan yang berulang-ulang oleh para pejabat Fatah dan anggota-anggota Dewan Legislatif Palesina untuk membuat kabinet yang baru lebih condong pada pembaruan, mosi percaya berulang-ulang mengalami penundaan. Mosi itu akhirnya disetujui pada 24 Februari 2005 setelah Qurei merevisi daftar menteri-menterinya untuk mengakomodasi tuntutan-tuntutan ini.
Pada 15 Desember 2005 Qurei sebentar mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri untuk ikut serta dalam pemilihan untuk Parlemen Palestina, tetapi 9 hari kemudian ia kembali ke jabatannya setelah memutuskan untuk membatalkan niatnya semula. Pada 26 Januari 2006 Qurei mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri setelah kekalahan partai Fatah oleh Hamas dalam pemilu parlemen.  Atas permintaan Presiden ONP, Mahmud Abbas, Qurei tetap bertahan dalam jabatannya sebagai pejabat sementara hingga penggantinya diangkat.