Reformasi Inggris

Bagian dari seri artikel mengenai
Sejarah Inggris
Reformasi Inggris adalah serangkaian peristiwa di Inggris pada abad ke-16 ketika Gereja Inggris memisahkan diri dari pemerintahan Paus dan Gereja Katolik Roma. Peristiwa ini terkait dengan Reformasi Protestan yang menyebar luas di seluruh Eropa, menjadi gerakan keagamaan dan politik yang memengaruhi praktik Kekristenan di sebagian besar Eropa selama periode ini. Faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa ini di antaranya adalah kemerosotan feodalisme dan kebangkitan nasionalisme, diciptakannya hukum umum, penemuan mesin cetak yang meningkatkan oplah Alkitab, serta tersebarnya ide dan pengetahuan baru di kalangan ilmuwan dan kelas menengah ke atas. Namun, berbagai tahapan Reformasi Inggris, yang juga berlangsung di Wales dan Irlandia, sebagian besarnya dipicu oleh kebijakan pemerintah, dan opini publik ikut menyesuaikan diri secara bertahap.
Berawal dari kekesalan Henry VIII terhadap Gereja Katolik Roma karena tidak bersedia membatalkan pernikahannya, Reformasi Inggris pada awalnya lebih berupa masalah politik ketimbang masalah teologi. Fakta bahwa adanya perbedaan pandangan politik antara Inggris dan Roma memicu munculnya perselisihan ideologis di kemudian hari. Sebelum Inggris memisahkan diri dari Roma, kewenangan untuk memutuskan doktrin berada di tangan Paus dan dewan umum gereja. Tindakan gereja diatur oleh kode hukum kanon, dan kekuasaan mengadili dipegang oleh Roma.
Pajak Gereja dibayar langsung pada Roma, dan Paus memiliki hak untuk memutuskan pengangkatan uskup. Setelah putus hubungan dengan Roma, monarki Inggris ditetapkan sebagai Gubernur Tertinggi Gereja Inggris melalui Supremasi Kerajaan, menjadikan Gereja Inggris sebagai agama resmi negara. Doktrin dan putusan hukum berada di tangan raja, dan hak Paus untuk mengangkat uskup dan memungut pajak turut diambil alih oleh Gereja Inggris.
Struktur dan teologi gereja di Inggris telah menjadi sumber sengketa selama beberapa generasi. Perselisihan tersebut berakhir dengan pecahnya Revolusi Agung pada tahun 1688. Setelah revolusi, muncul pemerintahan gereja yang beranggotakan sejumlah gereja nonkonformis yang didiskriminasi oleh kaum mayoritas, misalnya pemusnahan minoritas Katolik Roma yang dilegalkan oleh organisasi gereja hingga abad ke-19.

Latar belakang

Henry VIII naik takhta sebagai raja Inggris pada tahun 1509 saat berusia 17 tahun. Ia menikah dengan Catharina dari Aragon, janda kakaknya, Arthur, pada bulan Juni 1509, tepat sebelum upacara penobatannya. Tidak seperti ayahnya yang penuh rahasia dan berpandangan konservatif, Henry muda memiliki sifat yang sopan dan penuh keramahan. Sebagai Katolik yang taat, ia mengikuti hampir lima Misa dalam sehari (kecuali pada musim berburu); dari yang sebelumnya "berpikiran kuat dan lugu", ia membiarkan dirinya dipengaruhi oleh penasihatnya pada malam atau siang hari. Henry juga menghargai siapapun yang mau mendengarnya.
Pada tahun 1522, seorang gadis Prancis bernama Anne Boleyn dikirim untuk menjadi dayang Ratu Catharina. Pembawaan Anne yang cerdas dan memesona berhasil memikat Henry. Pada akhir 1520-an, Henry ingin pernikahannya dengan Catharina dibatalkan. Pernikahannya dengan Catharina tidak menghasilkan keturunan lelaki, sedangkan Henry menginginkan seorang putra sebagai ahli waris Dinasti Tudor.
Sebelum ayah Henry (Henry VII) naik takhta, Inggris telah dilanda oleh perang saudara dalam memperebutkan mahkota Inggris. Henry bertekad ingin menghindari hal-hal tersebut dengan cara memiliki ahli waris yang sah. Satu-satunya anak Catharina yang hidup sampai dewasa hanyalah Putri Mary.
Henry beranggapan bahwa ia tidak memiliki keturunan laki-laki karena pernikahannya "suram di mata Tuhan." Catharina adalah seorang janda yang pernah dinikahi oleh kakak Henry, Arthur. Dengan menikahi Catharina, berarti Henry telah menentang ajaran Alkitab (Imamat 20:21). Henry menganggap bahwa yang dilakukannya ini adalah tindakan yang salah dan pernikahannya tidak pernah sah di mata Tuhan. Pada tahun 1527, Henry meminta Paus Klemens VII untuk membatalkan pernikahannya, tetapi Paus menolak. Menurut Hukum Kanon, Paus tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan atas alasan tersebut. Paus Klemens juga takut akan adanya ancaman dari keponakan Catharina, Kaisar Romawi Suci Karl V.
Henry yang semakin tergoda oleh kecantikan Anne Boleyn semakin bertekad untuk berpisah dengan Catharina. Pada tahun 1529, Penasihatnya, Kardinal Thomas Wolsey, menuduhnya telah mengkhianati gereja dengan mendahulukan kepentingan kerajaan daripada kepentingan Kepausan. Henry kemudian mulai mengumpulkan dukungan untuk memisahkan diri dari Roma.

Debat parlemen

Pada tahun 1529, raja memanggil Parlemen sehubungan dengan masalah pembatalan pernikahan. Parlemen sendiri menyetujui keinginan Henry untuk melakukan reformasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai tindakan apa yang harus diambil; parlemen ini selanjutnya dikenal dengan nama Parlemen Reformasi. Beberapa AP membenci para pendeta yang memiliki hak istimewa untuk ikut campur dalam pengadilan. Penasihat Henry yang baru, Thomas More, menginginkan pengesahan undang-undang baru yang mengatur mengenai ajaran sesat.
Thomas Cromwell, seorang anggota parlemen yang beragama Protestan, berpendapat bahwa Parlemen bisa dimanfaatkan untuk mendukung Supremasi Kerajaan sebagaimana yang diinginkan Henry. Ia juga mendorong Henry untuk memilih Protestan sebagai agama negara. Thomas Cranmer, anggota Parlemen lainnya yang beragama Protestan, diangkat sebagai Uskup Agung setelah reformasi. Sedangkan mengenai masalah pembatalan pernikahan, kesepakatan masih belum tercapai. Paus sepertinya lebih takut pada Karl V ketimbang Henry. Anne Boleyn dan Cromwell bersikeras bahwa mereka bisa mengabaikan wewenang Paus, tetapi pada Oktober 1530, para rohaniwan berunding dan sepakat bahwa Parlemen tidak berhak untuk menentang wewenang Paus. Henry kemudian memutuskan untuk mengintimidasi para pendeta yang menolak keputusannya.