Hubungan luar negeri Indonesia

Keanggotaan internasional

Tolok ukur kebijakan luar negeri kontemporer Indonesia adalah partisipasinya dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), karena Indonesia bersama Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina merupakan anggota pendirinya pada tahun 1967. Sejak itu, Brunei, Vietnam, Laos, Burma, dan Kamboja bergabung dengan ASEAN. Awalnya dibentuk untuk mempromosikan tujuan ekonomi, sosial, dan budaya bersama, ASEAN kemudian membentuk dimensi keamanan setelah Vietnam menyerbu Kamboja tahun 1979; aspek keamanan ASEAN meluas melalui pembentukan ASEAN Regional Forum tahun 1994 yang terdiri dari 22 negara, termasuk Amerika Serikat. Masalah dalam negeri Indonesia yang terus berlanjut telah mengalihkan perhatiannya dari berbagai urusan ASEAN, sehingga mengurangi pengaruhnya dalam organisasi tersebut.
Indonesia juga merupakan salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) dan telah mengambil posisi moderat dalam setiap pertemuan. Sebagai Ketua GNB tahun 1992-95, Indonesia menarik GNB dari retorika konfrontasi Utara-Selatan, dan menyuarakan perluasan kerja sama Utara-Selatan dalam bidang pembangunan. Indonesia terus menjadi pemimpin Gerakan Non-Blok terdepan dan suportif.
Indonesia memiliki populasi Muslim terbanyak di dunia dan merupakan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Indonesia secara hati-hati mempertimbangkan kepentingan solidaritas Islam dalam keputusan kebijakan luar negerinya, namun pada umumnya selalu menjadi pengaruh pertimbangan di OKI. Presiden Abdurrahman Wahid berusaha membentuk hubungan baik dengan Israel dan pada bulan Agustus 2000, ia bertemu dengan mantan Perdana Menteri Israel Shimon Peres. Akan tetapi, hingga Januari 2006, belum ada hubungan diplomasi formal antara Indonesia dan Israel. Karena itu, Indonesia, bersama Malaysia, membina hubungan luar negerinya dengan Israel melalui Singapura.
Setelah 1966, Indonesia menyambut dan membuat hubungan dekat dengan negara-negara pendonor, terutama Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia, dan Jepang, melalui Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) dan penggantinya, Consultative Group on Indonesia (CGI), yang telah menyediakan bantuan ekonomi asing dalam jumlah besar. Masalah di Timor Leste dan keeengganan Indonesia untuk menerapkan reformasi ekonomi telah memperumit hubungan Indonesia dengan negara pendonor.
Indonesia dari dulu merupakan pendukung kuat forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Melalui upaya Presiden Soeharto pada pertemuan tahun 1994 di Bogor, Indonesia, semua anggota APEC setuju memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2010 untuk negara maju dan 2020 untuk negara berkembang.

ASEAN

Indonesia menganggap ASEAN sebagai tolok ukur kebijakan luar negerinya melalui penerapan kekuatan regionalnya dan pengaruhnya yang damai dan konstruktif di antara negara ASEAN.

India

 India
Pada tahun 1950, Presiden Soekarno meminta rakyat Indonesia dan India "mempererat hubungan kordial" yang telah terbentuk antar kedua negara "selama lebih dari 1000 tahun" sebelum "diganggu" oleh kekuatan kolonial. Lima belas tahun kemudian, demonstran di Jakarta berteriak "Bubarkan India, pelayan imperialis!" dan "Hancurkan India, musuh kita!"  Namun pada musim semi 1966, menteri luar negeri dari kedua negara mulai membicarakan era hubungan baik. India telah mendukung kemerdekaan Indonesia dan Nehru memulai pembicaraan tentang Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
India memiliki kedutaan besar di Jakarta  and Indonesia memiliki kedutaan besar di Delhi.

Republik Rakyat Tiongkok

 Tiongkok
Cina dan Indonesia membentuk hubungan diplomatik tanggal 13 April 1950, yang dihentikan sementara tanggal 30 Oktober 1967 karena terjadi peristiwa 30 September 1965.
Hubungan bilateral kembali pulih sejak 1980-an. Menteri Luar Negeri Qian Qichen dari Cina bertemu Presiden Soeharto dan Menteri Dalam Negeri Moerdiono tahun 1989 untuk mendiskusikan kelanjutan hubungan diplomatik kedua negara. Pada bulan Desember 1989, kedua negara membicarakan masalah teknis mengenai normalisasi hubungan bilateral dan menandatangani perjanjian. Menlu Ali Alatas menerima undangan Cina pada tanggal Juli 1990 dan mereka membicarakan perjanjan penyelesaian obligasi utang Indonesia ke Cina dan komunike kelanjutan hubungan diplomatik antar kedua negara. Kedua negara meresmikan "Komunike Restorasi Hubungan Diplomatik Antar Kedua Negara".
Premier Li Peng menerima undangan Indonesia tanggal 6 Agustus 1990. Dalam diskusinya dengan Presiden Soeharto, kedua pihak mengekspresikan keinginannya untuk meningkatkan hubungan antar kedua negara atas dasar Pancasila dan Dasasila Bandung. Tanggal 8 Agustus, Menlu Cina dan Indonesia atas nama pemerintah negaranya masing-masing menandatangani nota kesepahaman mengenai kelanjutan hubungan diplomatik. Kedua pihak menyatakan secara resmi melanjutkan hubungan diplomatik antara Cina dan Indonesia pada hari itu.

Timor Leste

 Timor Leste
Timor Leste (resminya Republik Demokratik Timor-Leste) dan Indonesia berbagi pulau Timor. Indonesia menyerbu bekas koloni Portugal ini pada tahun 1975 dan menganeksasinya tahun 1976, sehingga menjadikannya sebagai provinsi ke-27 dengan nama Timor Timur sampai diadakannya referendum dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1999. Dalam referendum tersebut, rakyat Timor Leste memilih merdeka. Setelah pemerintahan sementara PBB, Timor Leste merdeka penuh pada tahun 2002.
Meski masa lalu yang buruk, hubungan dengan Indonesia masih sangat baik. Indonesia sejauh ini merupakan rekan dagang terbesar Timor Leste (sekitar 50% impor pada tahun 2005) dan terus meningkatkan pangsa pasarnya.
Masalah yang perlu diselesaikan meliputi pertemuan Komite Perbatasan Timor Leste-Indonesia untuk menyurvei dan menetapkan perbatasan darat; dan Indonesia sedang mencari solusi atas pengungsi Timor Leste di Indonesia.

Israel

 Israel
Kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik formal.

Australia

 Australia
Sejak kemerdekaan Indonesia, kedua negara telah memiliki hubungan diplomatik, kerja sama formal (khususnya dalam bidang konservasi ikan, penegakan hukum, dan keadilan), kerja sama keamanan, perluasan hubungan perjanjian, keanggotaan bersama di forum regional, dan keanggotaan bersama di sejumlah perjanjian multilateral. Perdagangan antara kedua negara terus tumbuh setiap tahun.
Pada tahun-tahun terakhir, komitmen bantuan Australia semakin besar untuk Indonesia, dan Australia telah menjadi destinasi pendidikan populer bagi pelajar Indonesia.
Pada tahun 2008-09, Indonesia merupakan penerima bantuan terbesar Australia dengan nilai AUD462 juta.

Papua Nugini

 Papua Nugini
Indonesia memiliki perbatasan sepanjang 760-kilometer (470 mi) dengan Papua Nugini melalui provinsi Papua dan Papua Barat. Perbatasan bersama ini telah memunculkan ketegangan dan masalah diplomatik selama beberapa dasawarsa.
Indonesia memiliki kedutaan besar di Port Moresby dan konsulat di Vanimo.

Denmark

 Denmark

Tahta Suci

 Tahta Suci

Britania Raya

 Britania Raya
Britania Raya dan Indonesia telah memiliki hubungan erat sejak 1949. Indonesia memiliki kedutaan besar di London, Britania Raya memiliki kedutaan besar di Jakarta.
Kementerian Budaya dan Pariwisata Indonesia meluncurkan kampanye untuk meningkatkan jumlah wisatawan dari Britania Raya ke Indonesia. Pada tahun 2009, 160.000 wisatawan Britania mengunjungi Indonesia. Tujuan kampanye ini adalah meninkatkan jumlahnya hingga 200.000 orang.
Pada tahun 2006, mantan PM Britania Raya Tony Blair bertemu Susilo Bambang Yudhoyono dan setuju "mendirikan Indonesia-UK Partnership Forum yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri kedua negara untuk mempromosikan dialog strategis dalam masalah bilateral, multilateral, dan global". Forum Indonesia-Britania Raya pertama diadakan tahun 2007 dan diketuai oleh Menlu Britania Raya Margaret Beckett dan Menlu Indonesia Hassan Wirajuda.
Bulan Maret 2010, anggota House of Lords memuji Indonesia atas kemajuannya dalam menciptakan demokrasi masyarakat, kebebasan media, dan perlindungan lingkungan. Dalam pertemuan dengan Anggota DPR Indonesia Hayono Isman, House of Lords menyatakan bahwa mereka ingin meningkatkan hubungan antar kedua negara.

Kanada

 Kanada

Amerika Serikat

 Amerika Serikat
Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi, komersial, dan keamanan di Indonesia. Indonesia masih menjadi bagian penting dari keamanan kawasan karena lokasi strategisnya di antara selat-selat kunci internasional, terutama Selat Malaka. Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat bersifat positif dan terus meningkat sejak terpilihnya Presiden Yudhoyono pada Oktober 2004. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam kemerdekaan Indonesia pada akhir 1940-an dan memuji peran Indonesia sebagai negara anti-komunis saat Perang Dingin. Hubungan kerja sama masih berlangsung sampai sekarang, meski tidak ada perjanjian keamanan formal yang mengikat kedua negara. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki tujuan yang sama dalam mempertahankan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan dan melakukan dialog mengenai ancaman keamanan kawasan. Kerja sama antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam perlawanan terorisme meningkat stabil sejak 2002, setelah serangan teroris di Bali (Oktober 2002 dan Oktober 2005), Jakarta (Agustus 2003 dan September 2004) dan lokasi regional lainnya yang menunjukkan keberadaan organisasi teroris, terutama Jemaah Islamiyah di Indonesia. Amerika Serikat menyambut kontribusi Indonesia dalam keamanan regional, khususnya peran utama Indonesia dalam membantu mempertahankan demokrasi di Kamboja dan menengahi sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.