Tonkin (protektorat Prancis)

Pendirian

Setelah membantu Nguyễn Ánh untuk menyatukan Vietnam di bawah Dinasti Nguyen, Angkatan Laut Prancis memulai dominasinya di Delta Mekong. Pada tahun 1867 mereka telah menjajah sepertiga bagian selatan dari Vietnam termasuk Saigon. Vietnam Tengah kemudian dijadikan protektorat Prancis dan pengaruh Prancis di Semenanjung Indochina semakin kuat. Selama Perang Sino-Prancis (1884-85), bagian utara Vietnam, Tonkin (pada saat itu dianggap sebagai pijakan penting di Asia Tenggara dan pintu masuk perdagangan Cina) diserang oleh Prancis. Setelah Perjanjian Tientsin, seluruh Vietnam secara resmi jatuh ke tangan Prancis.
Selama pemerintahan kolonial Prancis, Vietnam secara administratif dibagi menjadi tiga wilayah yang berbeda: Tonkin (di utara), Annam (di tengah), dan Cochinchina (di selatan). Pemecahan wilayah ini dilakukan secara sewenang-sewenang, meski sebagian besar rakyat Vietnam menganggap negara mereka sebagai satu kesatuan. Perlawanan kecil namun terus-menerus terhadap kekuasaan Prancis berlangsung selama 70 tahun ke depan untuk mencapai sebuah negara merdeka. Annam dan Tonkin awalnya satu kesatuan, Résidence supérieure dari Annam-Tonkin. Pada tanggal 3 Juni 1886, Kaisar Nguyễn Đồng Khánh mendelegasikan seluruh kekuasaannya di Tonkin kepada seorang Kinh luoc su (setara dengan Viceroy), yang bertindak di bawah pengawasan Prancis. Pada tanggal 9 Mei 1889, Résidence supérieure dari Annam-Tonkin dihapuskan, dengan Annam dan Tonkin dipisahkan dalam dua Résidences supérieures, masing-masing tunduk pada Gubernur Jenderal Indochina Prancis. Pada 26 Juli 1897, Gubernur-Jenderal Paul Doumer melalui Kaisar Thành Thái menghapuskan jabatan Kinh luoc su. Maka dinasti Nguyễn, yang secara nama masih memerintah atas Tonkin, sekarang de facto di bawah pemerintahan langsung Prancis.
Pada masa kekuasaan Prancis, Hanoi dijadikan ibu kota Tonkin, dan, pada tahun 1901, ibu kota seluruh Indochina Prancis. Kota-kota di Tonkin mendapat pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang signifikan di bawah Prancis, seperti pengembangan pelabuhan Haiphong dan pembangunan Kereta Api Trans-Indochina yang menghubungkan kota Hanoi dan Saigon. Selama pemerintahan Prancis, tambang-tambang yang menghasilkan emas, perak, dan timah, serta pertanian padi, jagung, dan teh mendukung ekonomi Tonkin. Impor dialkukan untuk beberapa komoditas termasuk beras, besi barang, tepung, anggur, opium dan bahan katun. Industrialisasi menyebabkan dibukanya pabrik-pabrik yang memproduksi tekstil dan keramik untuk diekspor ke seluruh Kekaisaran Prancis. Prancis juga memiliki pengaruh besar pada budaya Tonkin. Bahasa Prancis menjadi bahasa utama dari pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan media. Pada tahun 1940-an sekitar 10% penduduk telah beragama Katolik, sebagai hasil dari aktivitas misionaris Prancis. Bangunan-bangunan utama Hanoi juga didirikan selama periode kekuasaan Prancis, seperti Hanoi Opera House dan Hanoi University of Technology. Pada tahun 1940, jumlah penduduk Annam diperkirakan sekitar 8 juta.

Administrasi

Tonkin adalah bagian dari Indochina Prancis, de facto koloni, meskipun secara resmi disebut sebagai "protektorat". Angkatan Laut Inggris Divisi Intelijen menulis selama Perang Dunia II bahwa "pada awalnya organisasi politik lokal dipertahankan, tetapi pada tahun 1897, kantor viceroy yang mewakili raja Annam di Tonkin dihapuskan, dan sejak saat itu perubahan lainnya telah melemahkan pengaruh dari pemerintah pribumi." Tonkin diperintah oleh seorang residen Prancis, seperti di di Annam, Laos, dan Kamboja, tetapi ia memiliki kewenangan yang jauh lebih besar karena ia memerintah langsung tanpa perantaraan pemerintahan pribumi. Sebuah conseil du protectorat yang terdiri dari pejabat-pejabat penting dan perwakilan dari departemen pertanian dan perdagangan, membantu sang residen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ada pula dewan penasehat yang seluruhnya beranggotakan orang asli Vietnam.
Tonkin terdiri dari 23 provinsi, dibagi menjadi phu atau huyen, kanton, dan komune. Pemerintahan daerah berada di tangan pejabat bersukubangsa Vietnam, meskipun mereka diangkat oleh residen, bukan oleh kaisar seperti di Annam. Unit terkecil dari pemerintahan, komune, diawasi oleh dua dewan: toc bieu, dan pejabat yang didominasi ky muc dengan kewenangan untuk memveto keputusan toc bieu. Hanoi dan Haiphong memiliki dewan kota yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal Indochina.

Akhir

Pemerintahan kolonial Prancis secara resmi berakhir pada 9 Maret 1945, pada masa pendudukan Jepang (1941-1945). Meskipun pemerintahan Prancis diizinkan berjalan selama pendudukan Jepang sebagai pemerintahan boneka, Jepang sempat mengambil kontrol penuh dari Vietnam pada bulan Maret 1945 di bawah Kekaisaran Vietnam. Bencana kelaparan 1945 terjadi di Tonkin selama periode pendudukan penuh ini. Pada akhir perang, Vietnam Utara (termasuk Tonkin) berada di bawah pengaruh China, sedangkan wilayah selatan sempat diduduki oleh Inggris, membantu mengulur waktu bagi pasukan Prancis mengambil alih Vietnam kembali. Harry Truman pada Konferensi Potsdam, menyatakan niat untuk menyerahkan wilayah ini kembali pada Prancis, berkebalikan dengan Franklin D. Roosevelt's yang menolak kolonialisme secara terang-terangan dan berkomitmen untuk mendukung Viet Minh. Namun, setelah Jepang mundur dari Vietnam, Ho Chi Minh memproklamasikan berdirinya Republik Demokratik Vietnam di Lapangan Ba Đình. Hanoi kemudian diduduki kembali oleh Prancis dan konflik antara Viet Minh dan Prancis berlanjut hingga ke Perang Indochina Pertama.
Prancis berusaha untuk mendirikan pemerintahan yang stabil di Vietnam sebagai alternatif dari Ho Chi Minh, dengan melebur Tonkin ke dalam Pemerintah Pusat Sementara Vietnam, yang digantikan tahun berikutnya dengan Negara Vietnam, setelah digabungkan dengan Cochinchina. Usai kekalahan Prancis di Pertempuran Dien Bien Phu di Tonkin Barat pada tahun 1954, negara Komunis Vietnam Utara didirikan dengan wilayah dari Tonkin dan Annam Utara.