Sosiologi hukum

Intelektual awal

Akar sosiologi hukum dapat ditelusuri kembali dalam karya sosiolog dan ahli hukum pada abad sebelumnya. Hubungan antara hukum dan masyarakat secara sosiologis dieksplorasi dalam karya seminal Max Weber dan Émile Durkheim. Tulisan-tulisan mereka tentang sosiologi hukum klasik merupakan landasan bagi seluruh kajian sosiologi hukum saat ini. Para pengkaji, terutama ahli hukum, menggunakan teori-teori sosial dan metode ilmiah untuk mengembangkan teori sosiologi hukum seperti yang dilakukan Leon Petrazycki, Eugen Ehrlich dan Georges Gurvitch.
Bagi Max Weber, "hukum rasional" merupakan suatu jenis dominasi dalam masyarakat, yang disebabkan norma-norma abstrak. Menurutnya, dalam memahami koherensi hukum, dapat dipertimbangkan mengenai otoritas hukum legal. Hukum yang koheren dipertimbangkan melalui prasyarat yang dibentuk akibat perkembangan politik dan birokrasi negara modern, dan dikembangkan secara paralel seiring pertumbuhan kapitalisme. Pusat pengembangan hukum modern merupakan rasionalisasi hukum formal atas dasar prosedur umum yang telah diterapkan, yang setara dan adil bagi semua orang. Penerapan hukum rasional modern pada kaksus-kasus tertentu, dikodifikasikan dan bersifat impersonal. Secara umum, Pandangan Weber dapat digambarkan sebagai pendekatan hukum eksternal yang mengkaji karakteristik hukum secara empiris, karena bertentangan dengan perspektif internal ilmu hukum itu sendiri, juga bertentangan dengan pendekatan moral filsafat hukum.
Émile Durkheim menulis dalam The Division of Labour in Society bahwa bagi masyarakat kompleks, badan hukum perdata menaruh perhatian tinggi terutama pada bentuk restitusi dan kompensasi dengan mengorbankan hukum pidana dan sanksi pidana. Dari waktu ke waktu, undang-undang telah mengalami transformasi dari bentuk hukum represif ke bentuk hukum restitutif. Hukum restitutif beroperasi dalam masyarakat di mana terdapat level tinggi dari variasi individu, dengan penekanan pada hak-hak dan tanggung jawab pribadi. Bagi Durkheim, hukum merupakan indikator modus integrasi dalam masyarakat yang mekanik, di mana pada bagian yang sama, atau organis tersebut; dibedakan bagian-bagiannya yang terdapat dalam masyarakat industri. Durkheim juga berpendapat bahwa sosiologi hukum harus dikembangkan bersama dengan sosiologi moral; yaitu kajian pengembangan sistem nilai yang direfleksikan dalam undang-undang.
Oleh karena itu, pusat gravitasi pengembangan hukum sejak dulu kala tidak lagi berada dalam aktivitas negara, namun di dalam masyarakat itu sendiri, dan kini harus dicari di sana".
— Eugen Ehrlich, dalam Fundamental Principles of the Sociology of Law

Sosiologi hukum modern

Sosiologi hukum mulai ditetapkan sebagai bidang studi akademis dan empiris setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia II, studi hukum tidak penting dalam sosiologi, walaupun beberapa sosiolog terkenal menulis tentang peran hukum di masyarakat. Pada karya Talcott Parsons, misalnya, hukum dipahami sebagai mekanisme kontrol sosial yang esensial. Sebagai tanggapan terhadap kritik yang dikembangkan atas fungsionalisme, sehingga mulai muncul perspektif sosiologi hukum lainnya. Sosiolog kritis, mengembangkan perspektif hukum sebagai instrumen kekuasaan. Sedangkan, ahli teori sosiologi hukum lainnya, seperti Philip Selznick misalnya, berpendapat bahwa hukum modern menjadi semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan harus dilakukan pendekatan moral. Pengkaji lainnya, terutama sosiolog Amerika Donald Black, mengembangkan teori hukum ilmiah yang tegas berdasarkan paradigma sosiologi murni. Teori lainnya adalah teori sistem autopoietik yang ditemukan oleh sosiolog Jerman Niklas Luhmann; dengan orientasi yang sama luasnya, tetapi berbeda. Teori ini menyajikan hukum atau "sistem hukum" sebagai salah satu dari sepuluh sistem fungsi (lihat diferensiasi fungsional) pada masyarakat.
Semua kehidupan kolektif manusia secara langsung atau tidak langsung dibentuk oleh hukum. Hukum itu seperti pengetahuan, atau fakta penting menyeluruh yang merepresentasikan kondisi sosial.
— Niklas Luhmann, dalam A Sociological Theory of Law
Filsuf sosial Jürgen Habermas tidak setuju dengan Luhmann dan berpendapat bahwa hukum dapat berfungsi lebih baik sebagai 'sistem' institusi dengan menunjukkan kepentingan keseharian masyarakat di 'dunia yang terberi' lebih dalam. Selain itu, teori sosiologi tentang hukum dan pengacara lainnya diajukan oleh Pierre Bourdieu dan pengikutnya, yang melihat hukum sebagai bidang sosial di mana aktor memperjuangkan 'modal budaya', 'modal simbolis' dan ekonomi, yang dengan demikian juga mengembangkan 'ranah' profesional reproduksi para pengacara. Di beberapa negara benua Eropa penelitian empiris dalam sosiologi hukum berkembang luas dari tahun 1960-an hingga 197-0an. Di Polandia karya Adam Podgórecki dan rekan-rekannya (yang dipengaruhi oleh gagasan Petrazycki) juga patut diberi perhatian; sedangkan di Swedia, penelitian sosiologi hukum empiris, dipelopori oleh Per Stjernquist, dan di Norwegia oleh Vilhelm Aubert.
Beberapa tahun terakhir, sejumlah besar teori telah muncul dalam sosiologi hukum sebagai akibat penyebaran teori sosiologi. Pemikiran yang berpengaruh di zaman ini diantaranya adalah karya Michel Foucault, Jürgen Habermas, pemikiran feminisme, pascamodernisme dan dekonstruksi, neo-Marxisme, serta behaviorisme. Berbagai pengaruh teoretis dalam sosiologi hukum juga menandai bidang ilmu hukum dan masyarakat yang lebih luas. Bidang ilmu hukum dan multi-disiplin sangat populer di masyarakat, sementara bidang khusus seperti disiplin sosiologi hukum setidaknya "lebih terorganisasi daripada sebelumnya, baik secara kelembagaan maupun secara profesional".