Politik Minangkabau

Zaman Pra-Kerajaan

Jauh sebelum terbentuknya kerajaan-kerajaan di tanah Minang, sistem sosial dan politik masyarakat Minangkabau telah dijalankan dengan prinsip yang demokratis, egaliter, dan berkeadilan sosial. Hal ini terlihat dari berlakunya sistem kanagarian yang otonom, dimana masing-masing nagari mengatur sistem politiknya sesuai dengan tata cara dan pola kehidupan masyarakatnya. Pada masa ini nagari di Minangkabau merupakan sebuah republik mini yang memiliki otonomi dan kemerdekaannya masing-masing.

Zaman Kerajaan

Memasuki zaman kerajaan pada abad ke-7, kehidupan politik di tanah Minang tak banyak mengalami perubahan. Para pemimpin politik biasanya juga menjadi seorang pemimpin dalam kafilah perdagangan. Semula kerajaan-kerajaan Minangkabau berkembang di sekitar hulu sungai-sungai besar. Namun untuk memperluas usaha dagang mereka, banyak di antara pemimpin tersebut yang kemudian mengembangkan koloni dagang dan kerajaan-kerajaan di perantauan. Salah satu kerajaan yang berkembang di hulu Sungai Kampar ialah Kerajaan Minanga. Seorang pempimpin politiknya Dapunta Hyang Sri Jayanasa, pada tahun 671 melakukan ekspedisi militer ke Palembang dan mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Ekspedisi ini juga bertujuan untuk memindahkan pusat kerajaannya di pedalaman ke daerah yang strategis di tepi laut. Selain Minanga, di hulu Sungai Kampar juga berdiri Kesultanan Kuntu.
Di daerah aliran Sungai Batanghari, pada tahun 645 konfederasi politik Minangkabau dan masyarakat setempat mendirikan Kerajaan Melayu. Kerajaan ini dibentuk untuk memperkuat basis perdagangan emas Minangkabau di Selat Malaka. Dalam perjalanan sejarahnya, kerajaan ini kemudian menjadi Kerajaan Dharmasraya, yang bercabang menjadi Kerajaan Pagaruyung dan Kesultanan Melaka. Menurut Thomas Stamford Raffles, salah seorang raja Dharmasraya Sri Tribuwana Mauliwarmadewa merupakan pendiri Singapura, yang kemudian anak keturunannya Parameswara mendirikan Kesultanan Melaka di Semenanjung Malaysia. Di muara Sungai Indragiri, raja-raja Minangkabau juga membentuk sebuah kerajaan pada abad ke-16 yang disebut Kerajaan Inderagiri.
Karena penguasaan tambang emas di pedalaman Sumatra, pada abad ke-14 hingga abad ke-18 Kerajaan Pagaruyung menjadi salah satu kerajaan yang cukup berpengaruh di Sumatra dan Semenanjung Malaysia. Sistem politik Pagaruyung terdiri dari tiga raja (Rajo Tigo Selo) yang dipimpin oleh Raja Alam yang bertugas melaksanakan pemerintahan. Raja Alam dibantu oleh dua orang pembantu utamanya (wakil raja), yaitu Raja Adat dan Raja Ibadat. Selain kedua raja tadi, Raja Alam juga dibantu oleh para pembesar yang disebut Basa Ampek Balai yang terdiri dari Bandaro, Makhudum, Indomo, dan Tuan Gadang. Untuk memperkuat kedudukan Raja Alam, pemerintahan Pagaruyung juga mengangkat raja-raja vassal di seluruh Sumatra.
Koloni dagang serta kerajaan orang-orang Minang juga terbentang di sepanjang pantai barat Sumatra dari Tapaktuan, Barus, Sibolga, Natal, Pariaman, Bengkulu, hingga Lampung Barat. Di wilayah ini politik Minangkabau direpresentasikan oleh Kesultanan Indrapura. Di pesisir timur Sumatra, politik Minangkabau direpresentasikan oleh Kesultanan Kota Pinang yang kemudian para keturunannya menjadi raja-raja di Kesultanan Asahan, Pannai, dan Bilah. Sama seperti halnya dengan pendirian nagari-nagari di dataran tinggi Minangkabau yang mensyaratkan adanya empat suku, pendirian kota-kota dagang dan kerajaan di rantau timur-pun pada umumnya mengambil sistem politik "Datuk Empat Suku". Dimana musyawarah para datuk tersebut yang akan menentukan pemimpin dan para sultan di kerajaan.
Pada abad ke-17, kedudukan politik Minangkabau di Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia mulai menguat. Tahun 1718 di bawah kepemimpinan Raja Kecil, para politisi Minangkabau menduduki tahta Kesultanan Johor-Riau. Empat tahun kemudian, tahta Raja Kecil dikudeta oleh pasukan Bugis pimpinan Daeng Parani. Kemudian ia pergi ke Riau dan mendirikan Kesultanan Siak Sri Inderapura. Pada tahun 1773, untuk memperkuat kedudukan politik orang Minang di Semenanjung Malaysia, masyarakat Negeri Sembilan menjemput Raja Melewar dari Pagaruyung. Keturunan Raja Melewar inilah kemudian yang banyak menjadi pemimpin politik di Malaysia.

Zaman Kolonial

Pada zaman kolonial sistem politik Minangkabau tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Nagari-nagari bukan lagi menjadi sistem politik yang otonom, namun berada di bawah Laras yang para pemimpinnya diangkat oleh kolonial Belanda. Akibat dianulirnya peran politik masyarakat Minang, banyak dari tokoh-tokoh Minang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada tahun 1908 terjadi Pemberontakan Anti-Pajak di seluruh Sumatra Barat. Karena aspirasi politiknya tak didengar, pada tahun 1927 sekali lagi rakyat Minangkabau melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Pemberontakan ini dimotori oleh kaum Islam-komunis di Silungkang, Padang, dan Padang Panjang, yang kemudian memberikan dampak luas ke seluruh Hindia Belanda. Untuk meredakan ketegangan di Minangkabau, pemerintah Belanda memberikan kesempatan kepada masyarakat Minang untuk membentuk Dewan Minangkabau (Minangkabau Raad). Dewan ini menjadi saluran aspirasi politik Minangkabau, dimana banyak dari tokoh-tokoh Minang yang kemudian duduk menjadi anggota Volksraad. Beberapa anggota Volksraad dari ranah Minang yang cukup vokal antara lain Abdul Muis, Agus Salim, dan Jahja Datoek Kajo.
Akibat sistem politik kolonial Belanda yang merugikan, banyak dari anak-anak muda Minang yang mencita-citakan kemerdekaan. Salah satu anak muda tersebut yang kemudian terinspirasi dengan sistem politik di Minangkabau ialah Tan Malaka. Ia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mencita-citakannya menjadi sebuah negara republik. Atas perjuangannya dalam mendirikan Republik Indonesia, ia kemudian dikenal sebagai "Bapak Republik Indonesia". Satu lagi tokoh politik Minang yang memiliki kedudukan cukup penting ialah Roestam Effendi. Ia merupakan satu-satunya orang Hindia Belanda yang pernah menjadi anggota parlemen (Tweede Kamer) di Belanda.
Di Malaysia dan Singapura, banyak pula pemuda-pemudi Minang yang berjuang menentang kolonialisme Inggris. Mereka diantaranya Burhanuddin al-Hilmi, Ahmad Boestamam, Shamsiah Fakeh, dan Khatijah Sidek. Mereka merupakan pendiri-pendiri organisasi kemerdekaan radikal, seperti Angkatan Pemuda Insaf dan Kesatuan Melayu Muda. Sedangkan di Singapura, Mohammad Eunos Abdullah mendirikan Kesatuan Melayu Singapura, sebuah organisasi politik yang membela hak-hak kaum Melayu Singapura.

Era Kemerdekaan Indonesia

Pada masa kemerdekaan Indonesia, sistem politik Minangkabau yang demokratis dan egaliter kembali mendapatkan tempat. Sistem politik ini kemudian menjadi anti-tesis bagi sistem politik besar lainnya di Indonesia yang diusung oleh budaya Jawa yang cenderung sentralistik, patron klien, dan feodalistik. Dalam sejarah Indonesia merdeka, kedua sistem politik ini saling berinteraksi, bersaing, dan berdialektika dalam rangka pengelolaan negara demi pencapaian tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur.
Pada awal kemerdekaan, sistem politik Minangkabau yang termanifestasi dalam lakon politik tokoh-tokoh Minangkabau, seperti Hatta, Syahrir, Natsir, Agus Salim, Assaat, dan Muhammad Yamin, mendapatkan tempat yang lebih luas. Hal ini ditandai dengan berlakunya sistem parlementer yang diwarnai dengan berdirinya berbagai macam partai politik. Pada masa ini, banyak pendiri dan aktivis partai politik yang datang dari kalangan Minangkabau. Akibatnya pada masa itu parlemen Indonesia didominasi oleh politisi Minang yang berada di semua spektrum ideologi: nasionalis, sosialis, islamis, dan komunis.
Sistem ini berlaku sampai keluarnya Dekret Presiden pada tahun 1959. Sistem politik demokratis yang berumur 14 tahun itu kemudian berganti dengan sistem politik sentralistik dan feodalistik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Sistem politik Demokrasi Terpimpin dengan kekuasaan yang hampir tak terbatas itu, tidak cocok dengan kultur politik Minangkabau yang demokratis dan egaliter. Akibatnya masyarakat Minangkabau melakukan pemberontakan PRRI (1958-1960). Pada tahun 1966, rezim Soekarno tumbang dan digantikan oleh Soeharto. Selama 32 tahun, Presiden Soeharto-pun menjalankan sistem yang hampir sama dengan pendahulunya. Namun perlakuan Soeharto yang mengakomodasi kepentingan politik Minangkabau, tidak menimbulkan riak yang bisa menyebabkan terjadinya pemberontakan. Setelah reformasi 1998, perpolitikan Indonesia kembali ke sistem demokrasi, dan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada seluruh propinsi/kabupaten-kota di Indonesia. Sistem ini pada hakekatnya menyerupai sistem nagari-nagari di tanah Minang, yang menjadi cita-cita dan perjuangan para politisi Minang.