Penutupan pemerintahan di Amerika Serikat

Dalam politik Amerika Serikat, penutupan pemerintahan (bahasa Inggris: government shutdown) adalah situasi ketika Kongres gagal menyepakati anggaran yang diperlukan untuk operasi pemerintahan. Biasanya pemerintah berhenti menyediakan semua layanan selain yang "penting" saja, namun karena Kongres harus mengesahkan semua pengeluaran pemerintah, tidak ada hukum yang melindungi layanan pemerintah apapun dari penutupan. Layanan federal boleh diteruskan untuk sementara setelah penutupan, termasuk National Weather Service dan lembaga induknya, layanan kesehatan di fasilitas federal, angkatan bersenjata, pengawasan lalu lintas udara (ATC), dan sistem penjara.
Pada era pemerintahan Ford dan Carter, terjadi penutupan pemerintahan secara parsial sebanyak 6 kali yang hanya memengaruhi Departemen Tenaga Kerja dan Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Penutupan parsial ini berlangsung mulai 8 sampai 18 hari dan masalah utamanya adalah anggaran federal untuk aborsi. Pada era pemerintahan Reagan, terjadi 8 penutupan pemerintahan secara penuh yang berlangsung selama 1 sampai 3 hari dan masalah utamanya adalah defisit anggaran Amerika Serikat. Ada pula penutupan selama 4 hari pada masa pemerintahan pertama Bush.
Pada masa pemerintahan Clinton, setelah kubu konservatif menang besar di Kongres dalam Revolusi Republik 1994, terjadi dua penutupan pemerintahan secara penuh selama 5 dan 21 hari. Penutupan yang terakhir adalah yang terlama sepanjang sejarah. Lagi-lagi masalah utamanya adalah defisit anggaran Amerika Serikat.
Penutupan pemerintahan federal Amerika Serikat 2013 sudah berlangsung sejak 1 Oktober 2013. Masalah utama antara DPR yang dikuasai Partai Republik dan Senat yang dikuasai Partai Demokrat (didukung Presiden Obama) adalah keinginan Republik untuk menunda penerapan Affordable Care Act yang disahkan tahun 2010.

Mekanisme penutupan

Sesuai pemisahan kekuasaan menurut Konstitusi Amerika Serikat, baik Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat harus menyetujui anggaran yang disepakati, kemudian ditandatangani Presiden Amerika Serikat. Jika Presiden memveto rancangan anggaran tersebut, rancangannya dikembalikan ke Kongres. Di Kongres, veto tadi dapat dibatalkan dengan dua per tiga suara menolak. Penutupan pemerintahan cenderung terjadi setelah Presiden dan satu atau kedua majelis Kongres tidak mampu menyelesaikan perselisihan alokasi anggaran sebelum siklus anggaran yang ada berakhir.
Penutupan seperti yang dialami Amerika Serikat nyaris mustahil terjadi di negara demokrasi lainnya. Di bawah sistem parlementer yang dianut kebanyakan negara Eropa, cabang eksekutif dan legislatif tidak dipisah. Parlemen menentukan semua pejabat eksekutif yang biasanya disebut "menteri". Di negara demokrasi non-parlementer, cabang eksekutif yang kuat umumnya memiliki kewenangan untuk mempertahankan operasi pemerintahan meskipun anggarannya tidak disetujui. Ini pernah terjadi di Amerika Serikat sampai tahun 1980, ketika pemerintahan Jimmy Carter menafsirkan Antideficiency Act 1884 sebagai pembatasan kekuasaan lembaga federal seandainya tidak ada persetujuan Kongres.

Pengaruh

Penutupan pemerintahan federal mengakibatkan banyak karyawan federal sipil yang menjalani furlough (cuti wajib tanpa gaji). Personel militer dan karyawan-karyawan penting tidak disertakan dalam furlough, namun gajinya bisa jadi tidak dibayarkan sesuai jadwal.
Rincian pasti seputar fungsi-fungsi pemerintah yang berhenti beroperasi selama penutupan ditentukan oleh Office of Management and Budget. Akan tetapi, beberapa aspek tertentu telah diterapkan di semua penutupan pemerintahan sebelumnya. Salah satunya adalah penutupan taman nasional dan kantor paspor. "Personel darurat" masih dipekerjakan, termasuk militer, penegak hukum federal, dokter dan perawat yang bekerja di rumah sakit federal, dan pengawas lalu lintas utara. Anggota Kongres masih digaji karena gaji mereka tidak dapat diubah kecuali melalui hukum langsung. Pengiriman surat tidak terkena dampaknya karena anggarannya swasta.
Penutupan pemerintahan sebelumnya juga memengaruhi pemerintah kotamadya Washington, D.C. melalui penutupan sekolah dan penundaan prasarana umum seperti pengumpulan sampah.