Kamerun

Sejarah

Daerah yang sekarang dikenal sebagai Kamerun pertama dihuni dalam zaman Neolitikum. Penduduk terlama adalah kelompok-kelompok Pygmy seperti suku Baka. Kebudayaan Sao muncul di dekat danau Chad sekitar 500 M, dan digantikan oleh kerajaan Kanem, dan kemudian kerajaan Bornu. Berbagai kerajaan, fondom, dan chiefdom juga muncul di barat.
Pelaut dari Portugal mencapai pantai Kamerun pada 1472. Mereka melihat kelimpahan udang, dan kepiting di sungai Wouri, dan menamainya Rio dos Camarões (sungai udang), dan dari kata ini kemudian diturunkan "Kamerun". Setelah itu, pedagang, dan misionaris Eropa datang ke Kamerun, dan masuk ke pedalaman. Pada awal abad ke-19, Modibo Adama memimpin tentara suku Fula dalam jihad di utara melawan orang-orang non-Muslim, dan mendirikan Emirat Adamawa. Orang-orang yang melarikan diri dari tentara Fulani ini kemudian menetap di berbagai daerah.
Kekaisaran Jerman menjajah Kamerun mulai 1884, dan masuk ke pedalaman. Mereka memulai proyek untuk memperbaiki infrastruktur dengan sistem perbudakan. Dengan kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, Kamerun menjadi daerah mandat Liga Bangsa-Bangsa, dan dibagi menjadi daerah Prancis Cameroun, dan daerah Britania Cameroons pada 1919. Prancis kemudian menggabungkan ekonomi Cameroun dengan ekonomi Prancis, dan memperbaiki infrastruktur dengan penanaman modal, pekerja terampil, dan perbudakan. Britania memerintah daerah mereka dari negara tetangga Nigeria. Hal ini menyebabkan Kamerun menjadi "koloni dari koloni" yang terabaikan. Tenaga kerja migran Nigeria masuk ke Cameroons selatan, mengakhiri perbudakan tetapi juga membuat penduduk asli marah. Mandat Liga Bangsa-Bangsa diubah menjadi United Nations Trusteeships pada 1946, dan masalah kemerdekaan mulai muncul di Cameroun. Prancis melarang partai politik paling radikal, Union des Populations du Cameroun (UPC), pada 13 Juli 1955. Hal ini menyebabkan perang gerilya panjang, dan pembunuhan pemimpin partai ini, Ruben Um Nyobé. Di Cameroons diperdebatkan antara bergabung dengan Cameroun atau Nigeria.
Pada 1 Januari 1960, Cameroun mendapat kemerdekaan dari Prancis di bawah presiden Ahmadou Ahidjo, dan pada 1 Oktober 1961, Southern Cameroons bergabung dengan tetangganya untuk membentuk Republik Federasi Kamerun. Ahidjo menggunakan perang melawan UPC, dan kekhawatiran akan perang etnis untuk menggalang kekuasaan presiden, bahkan setelah UPC dikalahkan pada 1971. Partai politiknya, Cameroon National Union (CNU), menjadi satu-satunya partai politik pada 1 September 1966, dan pada 1972, sistem pemerintahan federasi diubah menjadi United Republic of Cameroon (Republik Kesatuan Kamerun), dengan ibu kota Yaoundé. Ahidjo memilih kebijakan ekonomi planned liberalism, mengutamakan cash crops, dan minyak bumi. Pemerintah menggunakan uang dari minyak untuk menciptakan persediaan uang nasional, membayar petani, dan membiayai proyek-proyek pembangunan besar; namun banyak proyek gagal karena Ahidjo melakukan nepotisme dengan menunjuk teman-temannya walaupun mereka tidak kompeten.
Ahidjo mengundurkan diri pada 4 November 1982, dan menunjuk penerusnya, Paul Biya. Namun Ahidjo tetap mengendalikan CNU, dan mencoba untuk memerintah negara dari belakang tirai sampai Biya, dan sekutu-sekutunya mendesak Ahidjo untuk mundur. Biya memulai masa pemerintahannya dengan bergerak ke arah demokrasi, tetapi sebuah usaha kudeta mengembalikan gaya pemerintahannya ke pendahulunya. Sebuah krisis ekonomi terjadi pada pertengahan 1980-an sampai akhir 1990-an karena keadaan ekonomi dunia, kekeringan, harga minyak bumi yang jatuh, korupsi, mismanagement, dan kolusi. Kamerun meminta bantuan asing, memotong pengeluaran negara, dan memprivatisasi industri. Dengan dimulainya politik multipartai pada Desember 1990, kelompok-kelompok Anglophone menuntut otonomi yang lebih besar, dan sebagian menuntut kemerdekaan sebagai Republik Ambazonia.

Politik

Presiden Kamerun adalah kepala negara, dan memiliki kekuasaan yang luas untuk menciptakan kebijakan, mengatur badan-badan pemerintah, mengepalai angkatan bersenjata, membicarakan, dan mengesahkan perjanjian, dan menyatakan keadaan darurat. Presiden menunjuk pejabat-pejabat negara di semua tingkat, mulai dari perdana menteri (kepala pemerintahan) sampai gubernur provinsi, pejabat divisi, dan anggota lembaga perwakilan kota-kota besar. Presiden dipilih secara langsung setiap tujuh tahun. Di kota-kota kecil, penduduk memilih wali kota. Korupsi tersebar di semua tingkat pemerintahan. Pada 1997, Kamerun mendirikan kantor-kantor anti korupsi di 29 kementrian, tetapi hanya 25% yang bekerja,, dan pada 2006, Transparency International menempatkan Kamerun di posisi 138 dari 163 negara. Pada 18 Januari 2006, Biya memulai gerakan anti korupsi di bawah pengawasan National Anti-Corruption Observatory.
Sistem hukum Kamerun didasarkan pada hukum di Prancis dengan pengaruh common law. Walaupun independen, lembaga yudikatif berada di bawah lembaga eksekutif Departemen Kehakiman. Presiden menunjuk hakim di semua tingkat pemerintahan. Lembaga yudikatif dibagi menjadi tribunal, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung. Majelis Nasional memilih anggota Pengadilan Tinggi yang mengadili pejabat-pejabat tinggi negara bila mereka dituduh membahayakan keamanan nasional.
Berbagai organisasi hak asasi manusia menuduh polisi, dan militer menyiksa tersangka kriminal, etnis minoritas, kaum homoseksual, dan aktivis politik. Penjara diisi terlalu penuh, dan kekurangan makanan, dan fasilitas medis,, dan penjara yang dikepalai oleh pemimpin tradisional di utara dituduh menahan lawan politik karena desakan pemerintah. Namun, sejak awal tahun 2000-an, banyak polisi telah dihukum karena pelanggaran hukum.
Majelis Nasional membuat hukum. Badan ini terdiri dari 180 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, dan bersidang 3 kali setahun. Hukum disahkan oleh pemungutan suara mayoritas. Badan ini jarang menolak hukum yang diusulkan oleh presiden. Konstitusi 1996 mendirikan parlemen majelis rendah, yaitu Senat yang beranggotakan 100 orang. Namun lembaga ini belum pernah digunakan. Pemerintah mengakui kekuasaan pemimpin tradisional, fon, dan lamibe untuk memerintah di tingkat lokal, dan untuk menyelesaikan persengketaan sepanjang keputusan mereka tidak berlawanan dengan hukum nasional.
Partai Presiden Paul Biya, Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) adalah satu-satunya partai politik yang sah sampai Desember 1990. Berbagai partai politik etnis, dan agama telah muncul sejak saat itu. Oposisi utama adalah Social Democratic Front (SDF), didukung sebagian besar oleh daerah Anglophone, dan dipimpin oleh John Fru Ndi. Biya, dan partainya telah mengendalikan kepresidenan, dan Majelis Nasional dalam pemilu-pemilu nasional, tetapi lawan-lawan politiknya menuduh bahwa hal ini tidak adil. Berbagai organisasi HAM menuduh pemerintah menekan kebebasan kelompok oposisi dengan mencegah demonstrasi, membubarkan pertemuan, dan menangkap para pemimpin, dan wartawan oposisi. Freedom House memberi Kamerun peringkat "not free" dalam hal hak politik, dan kebebasan sipil. Pemilu parlemen terakhir diadakan pada 22 Juli 2007.
Kamerun adalah anggota Commonwealth of Nations, dan La Francophonie. Hubungan luar negeri mereka mengikuti sekutu terdekat mereka, Prancis. Negara ini juga sangat bergantung pada Prancis dalam hal pertahanan, walaupun pengeluaran militer tinggi dibandingkan dengan sektor pemerintahan lain. Biya telah berselisih dengan pemerintah Nigeria dalam hal kepemilikan semenanjung Bakassi, dan dengan presiden Gabon El Hadj Omar Bongo mengenai urusan pribadi. Walaupun demikian, perang saudara adalah ancaman utama dalam negeri, karena ketegangan antara kaum Kristen, dan Muslim, dan antara kaum Anglophones, dan Francophones.

Pendidikan dan kesehatan

Sebagian besar anak-anak dapat memperoleh pendidikan di sekolah negeri yang gratis atau sekolah swasta yang diberi subsidi Sistem pendidikan di Kamerun adalah campuran antara sistem Inggris, dan Prancis dengan bahasa pengantar sebagian besar bahasa Inggris atau Prancis. Kamerun memiliki tingkat kehadiran sekolah tertinggi di Afrika. Anak perempuan lebih jarang bersekolah daripada anak laki-laki karena pengaruh budaya, kewajiban rumah tangga, pernikahan, dan kehamilan dini, dan pelecehan seksual. Walaupun tingkat kehadiran lebih tinggi di selatan, terlalu banyak guru ditugaskan ke sana, sehingga di utara sekolah-sekolah memiliki terlalu sedikit guru.
Kualitas kesehatan di Kamerun pada umumnya rendah. Di luar kota-kota besar, fasilitas kesehatan biasanya kotor, dan tidak lengkap. Penyakit yang berjangkit misalnya demam berdarah, filariasis, leishmaniasis, malaria, meningitis, schistosomiasis, dan penyakit tidur. Tingkat infeksi HIV/AIDS diperkirakan 5,4% dari penduduk usia 15–49, walaupun tekanan sosial membuat jumlah laporan lebih rendah dari sebenarnya. Dukun adalah alternatif populer terhadap ilmu pengobatan barat.