Kerajaan Indragiri

Sistem Pemerintahan

Kesultanan Indragiri memiliki sistem pemerintahan khas yang dibangun oleh orang-orang Melayu secara turun-temurun. Model pemerintahan yang berlaku di dalam Kesultanan Indragiri yang bercirikan Islam telah memperkuat pertumbuhan dan perkembangan budaya Melayu. Upacara-upacara keagamaan di Indragiri tidak bisa dilepaskan dari Islam dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari (Raja Thamsir Rahman dalam Isjoni & Zulkarnain [eds.], 2007:x).
Sistem pemerintahan yang berlaku di Kesultanan Indragiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dalam menjalankan pemerintahannya, pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Indragiri, Nara Singa II atau Maulana Paduka Sri Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan, didampingi bendahara kerajaan bernama Tun Ali dan diberi gelar “Raja di Balai” (Yusuf & Amin, et.al., 1994:19). Posisi bendahara kerajaan pada masa itu adalah jabatan yang prestisius karena hanya orang terdekat dan yang paling dipercaya oleh Sultan sajalah yang bisa menduduki posisi ini.
Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan masih memiliki sejumlah hamba setia, antara lain Datuk Patih dan Datuk Temenggung Kuning serta beberapa orang lainnya. Selama Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan berada di Malaka karena tidak diperkenankan tinggal di Indragiri oleh Sultan Malaka, pemerintahan di Kerajaan Keritang/Kesultanan Indragiri dijalankan oleh hamba-hamba setia tersebut.
Sistem pemerintahan yang mulai terkonsep sejak masa pemerintahan Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan ditingkatkan dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Kesultanan pada rezim Sultan Hasanuddin (1735-1765). Undang-Undang Kesultanan Indragiri itu meliputi Undang-Undang Adat Kerajaan Indragiri, Peradilan Adat Kerajaan, Panji-Panji Raja, serta Menteri Kerajaan (Lutfi [ed.], 1977:83). Undang-Undang Kesultanan Indragiri diuraikan sebagai berikut:
1.    Struktur Pemerintahan Berdasarkan Lembaga Undang-Undang Adat, yang terdiri dari Beraja nan Berdua, meliputi: (1) Yang Dipertuan Besar Sultan; (2) Yang Dipertuan Muda, dan Berdatuk nan Berdua yang meliputi: (1) Datuk Temenggung; (2) Datuk Bendahara.
2.    Menteri nan Delapan, yaitu Menteri-menteri Kesultanan Indragiri atau sebagai Pembantu Datuk Bendahara, berjumlah delapan orang, antara lain: Sri Paduka, Bentara, Bentara Luar, Bentara Dalam, Majalela, Panglima Dalam, Sida-Sida, dan Panglima Muda.
3.    Datuk Patih, aja di Padang daerah pedalaman Suku Talang Mamak
4.    Tiga Datuk di Rantau, meliputi Orang-Orang Kaya sebagai berikut: Orang Kaya Setia Kumara di Lala, Orang Kaya Setia Perkasa di Kelayang, serta Orang Kaya Setia Perdana di Kota Baru.
5.    Penghulu nan Tiga Lorong, terdiri atas (1) Yang Tua Raja Mahkota, di Batu Ginjal, Kampung Hilir; (2) Lela di Raja, di Batu Ginjal, Kampung Hilir; dan (3) Dana Lela, di Pematang.
6.    Kepala Pucuk Rantau, mencakup (1) Tun Tahir di Lubuk Ramo; (2) Datuk Bendahara di sebelah kanan; serta (3) Datuk Temenggung di sebelah kiri (H. Sultan Tengku Arief, 1991).
Selain itu, terdapat juga Peradilan Adat Kesultanan Indragiri yang mengurusi hukum pidana maupun perdata. Peradilan Adat Kesultanan Indragiri meliputi dua mahkamah. Pertama adalah Mahkamah Besar, dengan keanggotaan yang terdiri dari Yang Dipertuan Muda, Datuk Bendahara, dan beberapa anggota lain yang dipilih oleh Sultan Indragiri. Setiap keputusan Mahkamah Besar disampaikan oleh Datuk Bendahara kepada Sultan Indragiri.
Mahkamah kedua adalah Mahkamah Kecil yang mencakup wilayah di desa-desa di bawah kendali seorang Penghulu. Pada perkembangannya, Mahkamah Kecil ini kemudian dikepalai oleh Amir atau Camat pada masa sekarang. Di samping itu ada pula Hukum Pidana Adat yang dikuasai Raja dan Orang Banyak, serta Hukum Perdata mengenai Hukum Salo (damai), pengaduan tentang kerugian, dan batas putusan Penghulu (Yusuf & Amin, et.al., 1994:87-88).

Etimologi

Inderagiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Indera yang bermaksud sama dengan raja dan Giri yang berarti bukit atau kedudukan yang tinggi, sehingga kata inderagiri secara harfiah berarti Raja Bukit.

Pendirian

Sampai tahun 1515, berdasarkan catatan perjalanan Tomé Pires dalam Suma Oriental kawasan Indragiri masih disebutkan sebagai kawasan pelabuhan raja Minangkabau, namun kerajaan ini diberi kebebasan mengatur urusan dalam dan luar negerinya sendiri. Wilayah kerajaan ini dilalui oleh Batang Kuantan (atau disebut juga Sungai Indragiri pada kawasan hilirnya), di mana hasil bumi dari kawasan pedalaman Minangkabau dulunya didistribusikan melalui sungai ini yang berhulu pada Danau Singkarak (sekarang masuk wilayah Provinsi Sumatra Barat) dan bermuara pada kawasan pesisir timur Pulau Sumatra.
Berikut silsilah raja/sultan yang pernah berkuasa di Kerajaan Keritang/Kesultanan Indragiri, berdasarkan buku Sejarah Kesultanan Indragiri (1994), karya Ahmad Yusuf, Umar Amin, Noer Muhammad, dan Isjoni Ishaq:
1.    Raja Kecik Mambang atau Raja Merlang (1298-1337), Raja Indragiri ke-1.
2.    Nara Singa I (1337-1400), Raja Indragiri ke-2.
3.    Raja Merlang II (1400-1473). Raja Indragiri ke-3
4.    Nara Singa II (1473-1508), Raja Indragiri ke-4 dengan gelar Sultan Alauddin Iskandara Johan Zirullah Syah (1508-1532).
5.    Sultan Usuluddin Hasansyah (1532-1557), Sultan Indragiri ke-5.
6.    Raja Ahmad atau Sultan Mohammadsyah (1557-1599), Sultan Indragiri ke-6.
7.    Raja Jamaluddin bergelar Sultan Jamaluddin Kramatsyah (1599-1658), Sultan Indragiri ke-7.
8.    Sultan Jamaluddin Sulemansyah (1658-1669), Sultan Indragiri ke-8.
9.    Sultan jamaluddin Mudoyatsyah (1669-1676), Sultan Indragiri ke-9.
10.  Sultan Usuludin Ahmadsyah (1676-1687), Sultan Indragiri ke-10.
11.  Sultan Abdul Jalil Syah (1687-1700), Sultan Indragiri ke-11.
12.  Sultan Mansursyah (1700-1704), Sultan Indragiri ke-12.
13.  Sultan Mohammadsyah (1704-1707), Sultan Indragiri ke-13.
14.  Sultan Musyaffarsyah (1707-1715), Sultan Indragiri ke-14.
15.  Raja Ali Mangkubumi Indragiri bergelar Sultan Zainal Abidin Indragiri (1715-1735), Sultan Indragiri ke-15.
16.  Raja Hasan bergelar Sultan Hasan Salahuddinsyah (1735-1765), Sultan Indragiri ke-16.
17.  Raja Kecil Besar bergelar Sultan Sunan (1765-1784), Sultan Indragiri ke-17.
18.  Sultan Ibrahim (1784-1815), Sultan Indragiri ke-18.
19.  Raja Mun (1815-1827), Sultan Indragiri ke-19.
20.  Raja Umar atau Sultan Berjanggut Kramat (1827-1838), Sultan Indragiri ke-20.
21.  Raja Said atau Sultan Said Mudoyatsyah (1838-1876), Sultan Indragiri ke-21.
22.  Raja Ismail bergelar Sultan Ismailsyah (1876-1877), Sultan Indragiri ke-22.
23.  Tengku Husin bergelar Sultan Husinsyah (1877-1883), Sultan Indragiri ke-23.
24.  Tengku Isa atau Sultan Isa Mudoyatsyah (1887-1903), Sultan Indragiri ke-24.
25.  Tengku Mahmud atau Sultan Mahmudsyah (1912-1963), Sultan Indragiri ke-25.
26.  H. Tengku Arif, SH atau Sultan Arifsyah (10 Februari 1986- 14 Juni 2016)

Kesultanan Indragiri Sekarang

Kesultanan Indragiri sekarang memiliki seorang Sultan yang bernama Tengku Parameswara SH yang merupakan seorang lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ("Sultan"). Sultan memiliki seorang istri bernama Andi Rika Deslyna yang merupakan keturunan Kerajaan Bugis Bone (kakek merupakan Raja Bone) dan seorang Putri bernama Tengku Aniska Sabila yang berprofesi sebagai seorang Pengacara Korporat/ Corporate Lawyer.
Kesultanan Indragiri aktif mengikuti berbagai kegiatan Keraton yang diadakan oleh seluruh keraton/kerajaan se Nusantara.