Bank Sultra

Sejarah

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara didirikan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Gotong Royong Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 1968 tanggal 03 Maret 1968 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sehingga tanggal 02 Maret 1968 tersebut merupakan tanggal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah menegaskan bahwa pendirian Bank Pembangunan Daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendirian Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 yang telah mengalami penyempurnaan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 1988 dengan modal dasar sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992, maka Badan Hukum BPD Sulawesi Tenggara adalah Perusahaan Daerah dan ketentuan pendiriannya mengalami Perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 1993 dengan modal dasar sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
Seiring dengan perubahan/penyempurnaan mengenai ketentuan pendiriannya, BPD Sulawesi Tenggara secara bertahap telah mampu meningkatkan usahanya termasuk membuka Cabang di semua Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara serta Cabang Pembantu di tiga Kecamatan di Sulawesi Tenggara dan telah dapat melaksanakan misi dan visinya sebagaimana diharapkan oleh Pemerintah Sulawesi Tenggara.
Mulai tahun 1994 sampai sekarang ini BPD Sulawesi Tenggara termasuk Bank Sehat dan pada masa-masa yang akan datang pengelolaan BPD Siulawesi Tenggara akan lebih ditingkatkan, Sejalan dengan adanya perubahan peraturan dan ketentuan perbankan khususnya mengenai ketentuan permodalan bagi Bank Umum sebagaimana dimaksud oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maka ketentuan pendirian BPD Sulawesi Tenggara dilakukan penyesuaian yang dituangkan dalam Perda No. 5 tahun 2003 tanggal 12 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 tahun 2004 tanggal 21 September 2004 dengan mengubah ketentuan tentang modal dasar BPD Sulawesi Tenggara dari Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) kemudian diubah dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tanggal 20 April 2011 tentang modal dasar Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).
BPD Sulawesi Tenggara pada masa-masa yang akan datang kinerja BPD Sulawesi Tenggara akan lebih ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka meningkatkan jaringan operasional dan pengembangan usaha saat ini sedang diupayakan perubahanan status BPD Sulawesi Tenggara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Ikhtisar Keuangan BPD Sultra 2011

Dengan Total Aset Rp.2.348.090 juta,Pinjaman yang diberikan Rp.1.236.978 juta dan Simpanan Rp. 1.901.681 juta, Laba Bersih Setelah Pajak penghasilan Rp.111.285 juta dengan rasio keuangan [%]masing-masing KPMM 25,67; ROA 7,44; ROE 37,88; NIM 15,10; LDR 83,68; BOPO 54,45; NPL Netto 0,04. atas kinerja keuangan tersebut, untuk tahun 2011, BPD Sultra dinobatkan oleh Infobank sebagai yang terbaik untuk kategori bank dengan modal dibawah Rp.1 Trilyun. pada tahun sebelumnya BPD Sultra hanya nagkring di Posisi 24 pada kategori yang sama.
Pemegang Saham: Gubernur dan Seluruh Bupati/Wali kota se- Sulawesi Tenggara
Modal Dasar: Rp.750.000.000.000,-
Alamat: Jln. Mayjen Soetoyo No.95 Kendari Sulawesi Tenggara
Telp.(0401) 3121526; 3122551; Fax (0401)3121568
Ketua Dewan pengawas: H. Zainal Abidin
Direktur Utama: Khaerul K Raden
Website: www.banksultra.co.id

Kantor

Jaringan kantor Bank Sultra terdiri atas 55 kantor, yaitu 1 kantor pusat non operasional, 1 kantor cabang utama, 10 kantor cabang, 6 kantor cabang pembantu, 40 kantor kas, serta 36 Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terhubung secara online dengan ATM bank lain melalui jaringan ATM Bersama.

Kantor Bank Sultra menjangkau hingga wilayah terpencil di Sulawesi Tenggara.

Perangkat perusahaan

Perangkat perusahaan Bank Sultra terdiri atas Direksi dan Karyawan. Perangkat perusahaan Bank Sultra wajib bekerja sesuai dengan SOP dan budaya perusahaan (core value).
Direksi Bank Sultra terdiri atas 4 orang direktur yang terdiri atas Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan. Direksi Bank Sultra di angkat oleh RUPS dengan masa jabatan tertentu.
Karyawan Bank Sultra merupakan tenaga profesional berintegritas yang direkrut melalui seleksi ketat dan terpadu, serta dibekali ilmu yang bermutu melalu berbagai pelatihan.
Saat ini Bank Sultra memiliki 750 karyawan.

Produk & Jasa Keuangan

Adapun Produk dan Jasa keuangan yang ditawarkan oleh Bank Sultra adalah sebagai berikut.

Tabungan Simpeda

Tabungan Simpeda adalah Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah untuk masyarakat umum dengan bunga bersaing dan penarikannya dapat dilakukan melalui kantor Bank Sultra terdekat atau melalui ATM Bersama.

Tapelra

Tapelra atau tabungan pelajar sultra merupakan tabungan yang dikembangkan oleh Bank Sultra untuk membudayakan kegiatan menabung pada siswa/siswi di Sulawesi Tenggara.

TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank Indonesia dan Bank Sultra guna menumbuhkan budaya menabung, serta meningkatkan kesekahteraan masyarakat.

Tahara

Tahara adalah Tabungan Haji Sultra. Tahara On-line dengan SISKOHAT Departemen Agama sehingga memberi kepastian mendapat kuota/porsi haji

Deposito Berjangka

Deposito Berjangka pada Bank SULTRA adalah Deposito Rupiah. Ketentuan-ketentuan Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara:

Giro

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara mempunyai tiga macam bentuk giro yaitu Giro Pemerintah Daerah, Giro Swasta dan Giro Bendahara

SMS Banking

SMS banking adalah fasilitas layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui layanan pesan singkat (SMS) dari perangkat telepon seluler kapan pun dan dimanapun. Bentuk layanan SMS Banking Bank Sultra adalah SMS Pull dan SMS Push.
Layanan SMS banking Bank Sultra memudahkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi, seperti informasi saldo, informasi transaksi, informasi suku bunga, transfer antar rekening, pembayaran tagihan seluler, pembelian pulsa isi ulang, dan lain sebagainya.

Fasilitas kredit

Adapun Fasilitas Kredit yang dapat diberikan oleh Bank Sultra bagi seluruh nasabah adalah sebagai berikut.

Kredit Multiguna

Kredit Multiguna diperuntukkan kepada seluruh masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, fasilitas kredit diperuntukan untuk PNS (otonom & vertikal), pegawai BUMN/BUMD, dan pensiunan.

Kredit Investasi

Merupakan kredit yang diberikan untuk pembelian investasi penunjang usaha misalnya: kendaraan, alat berat, mesin-mesin, bangunan usaha/toko. Jangka waktu kredit antara 1 s/d 5 tahun.

Kredit Modal Kerja usaha

Merupakan kredit yang diberikan sebagai tambahan modal kerja usaha untuk lebih meningkatkan omzet dari usaha tersebut. Jangka waktu kredit 1 tahun.

Kredit Atas dasar Keppres

Merupakan kredit modal kerja yang diberikan bagi kontraktor yang telah memiliki kontrak kerja dan pembayaran termynnya melalui Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Jangka waktu kredit sesuai sisa jangka waktu kontrak ditambah 1 (satu) bulan.

Kredit Ketahanan Pangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada kelompok tani dalam bentuk Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) yaitu: pupuk, bibit dan pestisida. Jangka waktu kredit sesuai masa tanam dan pembayaran pokok dan bunga pinjaman dilakukan sekaligus pada saat panen.

Kredit Kendaraan Bermotor

Merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat umum untuk pengadaan fasilitas kendaraan bermotor.