Wahidin Halim

Masa kecil

Wahidin kecil memulai pendidikannya di SD Pinang, yang kala itu berdinding bambu dan berlantai tanah. Wajar jika semasa itu ia tidak mengenal sepatu, layaknya anak sekolah masa kini. Setamat SD, ia melanjutkan SMP di Ciledug. Baginya, berjalan kaki setiap hari ke Ciledug merupakan keharusan, lantaran ayahnya juga tidak mampu membelikan sepeda, bahkan sekadar sepatu sekalipun. Lagi-lagi ia harus menerima kenyataan itu. Maklum, ayahnya hanya seorang guru yang kala itu penghasilannya hanya sebatas untuk makan.
Bakat dan aktivitas sosialnya sangat kelihatan sejak kecil. Menjadi juara pidato tingkat anak-anak di desanya adalah prestasi yang mengawali keberadaannya di masyarakat. Mencari rumput dan angon kerbau peliharaan sang ayah, atau mandi di kali Angke menjadikannya terasah dalam menghadapi realitas kehidupan di sekitarnya, sekaligus mengajarinya banyak hal tentang arti kehidupan. Dari sini pulalah ia mulai memahami detak jantung masyarakatnya. Tempaan sang ayah inilah yang kemudian memberanikan Wahidin muda untuk mengorganisir orang muda dikampungnya melalui Karang Taruna maupun Remaja Masjid.

Masa muda dan kuliah

Selepas SMP, ia melanjutkan pendidikannya ke SMA di Tangerang. Berbekal nasihat orang tuanya untuk belajar, belajar, dan belajar; dengan sabar ia bersepeda ke sekolahnya di Tangerang, meski harus melewati jalan tanah yang becek. Nasihat itulah yang terus menyemangatinya belajar, hingga berhasil memasuki perguruan tinggi.
Wahidin muda kemudian tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia, Jakarta-sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang terkenal sangat ketat dalam penyeleksian calon mahasiswanya hingga akhirnya berhasil tamat. Saat kuliah ia juga aktif mengkoordinir remaja masjid kampusnya. Menjadi pimpinan asrama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampusnya, sebagai ketua AMPI, pengurus KNPI; adalah pengalaman organisasi yang terus menempa watak kepemimpinannya. Bahkan di tengah kesibukannya sebagai Kepala Desa, ia masih menyempatkan diri mengajar di SMP PGRI dan SMA di kampungnya. Ini ia lakukan semata untuk mengabdi kepada masyarakat.
Menekuni agama malalui pengajian rutin tiap Rabu dan Jumat di rumahnya, serta aktif mangikuti pengajian didaerahnya merupakan langkah yang ia sadari akan selalu menuntunnya ke kebenaran yang hakiki. Oleh karena itulah, sejak lama, ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Jihad, Pinang, Tangerang dan Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid Al-Azhom, Tangerang. Bahkan ia pun kerap diminta menjadi khotib di beberapa masjid.
Aktivitasnya tidak berhenti sampai disitu. Dunia persilatan warisan engkongnya, yang ia tekuni sejak kecil, ternyata mengantarnya untuk menjadi Ketua IPSI Kabupaten Tangerang. Bahkan sejak tahun 70-an, ia juga telah mendirikan padepokan silat di samping rumahnya dan merekrut pemuda untuk menjadi manusia tangguh dan berbudi. Dari sinilah ribuan pemuda hasil binaannya menyebar ke berbagai tempat.
Kepedulian dirinya terhadap persoalan sosial terutama dunia pendidikan-ia wujudkan dengan membentuk sebuah lembaga, yakni Yayasan Kemanusiaan Nurani Kami pada tahun 1977. Yayasan ini sampai sekarang mampu memberikan beasiswa kepada 150 orang, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dan ketika ekonomi krisis melanda, ia pun harus bekerja lebih keras lagi mengingat jumlah anak putus sekolah kian bertambah.
Tahun 1978, ditengah perjalanan masa mudanya, ia didaulat oleh warga desanya untuk ikut pencalonan Kepala Desa. Tidak disangka, ia kemudian terpilih sebagai Kepala Desa. Maka, jadilah Wahidin muda seorang Kepala Desa termuda dan berpendidikan sarjana yang pertama di Tangerang; bahkan status bujangan. Dari sinilah ia mulai mengenal makna mengabdi yang sesungguhnya. Tiga tahun kemudian, gadis jawa teman kuliahnya ia nikahi; dan hingga kini ia telah dikaruniai 3 orang anak.

Karier politik

UU No.5 tahun 1979 mengantarnya menjadi Pegawai Negeri. Setelah menjadi Sekretaris Kota Administratif Tangerang, kemudian Kabag di Kabupaten Tangerang, Camat Tigaraksa, Camat Ciputat, Kepala Dinas, Asisten Pemda Tangerang, Sekda Kota Tangerang, Wali kota Tangerang selama dua periode, yaitu periode 2003-2008, dan periode 2009-2013.

Wali kota Tangerang 2003-2013

Wahidin Halim terpilih sebagai Wali Kota Tangerang pada tahun 2003-2004. Saat itu, sistem pemilihan wali kota masih dilakukan oleh wakil rakyat di parlemen, yakni DPRD. Ketika itu, ada tiga kandidat calon Wali Kota dan wakil Wali Kota, antara lain pasangan Fakhrudin-Sadjiran Tarmiji, Rusman Umar-Mad Sani Mahmud dan Wahidin Halim-Deddy Syafei. Dalam proses pemilihan itu, pasangan Wahidin Halim-Deddy Syafei unggul telak dengan memperoleh 34 suara. Sedangkan, kedua lawannya masing-masing hanya mendapat empat suara.
Wahidin menjadi wali kota diusung Partai Golkar. Belakangan, Wahidin kepincut Partai Demokrat yang dideklarasikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 9 September 2001. “Karakter dan pemikiran-pemikiran SBY tentang pembangunan bangsa dan negara telah menginspirasi saya. Saya pun kemudian memberikan dukungan moril kepada SBY dengan mendirikan ‘Gema Cinta SBY’ saat SBY mendeklarasikan diri maju sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2004,” ujar Wahidin. “Walaupun saat itu saya belum menjadi kader Demokrat.”
Sejumlah program dibuatnya, seperti meneruskan pembangunan infrastruktur jalan pinggir sungai Cisadane. Gaya kepemimpinan Wahidin yang sering turun ke bawah (turba) membuat dia mudah menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat Kota Tangerang inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Wahidin dalam membuat program pembangunan. Ada segudang program pembangunan pro rakyat dibuat. Antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam bidang pendidikan, sedikitnya ada tiga program pembangunan spektakuler yang dibuat Wahidin. Antara lain program pembangunan 221 sekolah baru, meniadakan biaya sumbangan pembangunan pendidikan atau SPP dan peningkatan kesejahteraan guru.
Program pembangunan 221 sekolah berhasil mendapat apresiasi dari Presiden RI Dr H Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, SBY sendiri yang meresmikan pembangunan megaproyek itu pada awal bulan Januari 2007 lalu. “Kebijakan Kota Tangerang menganggarkan 48% dari total APBD Tahun Anggaran 2005 merupakan kebijakan yang tidak keliru. Bahkan patut dicontoh oleh daerah lainnya, saya merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada Wali Kota Tangerang (Wahidin Halim),” kata SBY saat memberikan sambutan peresmian kala itu.
Sejak kepemimpinan Wahidin, alokasi anggaran pendidikan memang meningkat tajam. Tak hanya 20% seperti yang diamanatkan undang-undang. Tetapi jauh lebih besar dari itu yakni hampir setengah APBD, yaitu 45 persen anggaran APBD untuk pendidikan. Ini adalah angka pengalokasian tertinggi dalam bidang pendidikan secara nasional. Tak berhenti sampai disitu. Selain membangun fisiknya, Wahidin juga sangat memperhatian soal kesejahteraan guru. Sebelum ia memimpin Kota Tangerang, uang insentif untuk guru hanya Rp50 ribu. Namun, setelah dia memimpin yakni mulai tahun 2003 hingga 2012, uang insentif guru terus meningkat. Tahun 2012, untuk setiap bulannya, para guru negeri maupun swasta mendapatkan uang insentif sebesar Rp500 ribu.
Pada pemilihan Wali kota Tangerang dan wakilnya pada Oktober 2008, Wahidin menggandeng Arief Rachadiono Wismansyah, seorang pengusaha pemilik Rumah Sakit di Tangerang. Wahidin-Arief menang mutlak dengan memperoleh 87.9% suara, diusung Partai Golkar dan delapan partai besar lainnya. Pasangan tersebut mengalahkan dua pasangan rivalnya Bonnie Mufidjar-Diedy Faried Wajdi (PKS) dan Ismet Sadeli Hasan-Mahfud Abdullah (independen). Meskipun tingkat golput mencapai 33%, perolehan total suara sah sebesar 88% merupakan persentase yang cukup langkah dan mungkin persentase terbesar dalam pilkada di Indonesia.
Pada Februari 2009, dunia pendidikan Kota Tangerang kembali mendapatkan apresiasi dari Presiden SBY. Saat itu SBY memberikan bantuan senilai Rp 1,8 miliar kepada SMKN 3 Kota Tangerang atas prestasinya sebagai sekolah yang berhasil meraih predikat ISO 9001-2008 dari Worldwide Quality Assurance. Ini adalah SMKN pertama di Indonesia yang mendapat ISO. “Saya merasa bangga karena bisa berkunjung ke SMKN 3, yang merupakan salah satu sekolah berprestasi,” ujar Persiden SBY. Dalam kunjungan itu, SBY memuji lagi kinerja Wali Kota Wahidin. Bahkan saat kunjungan itu, SBY meminta Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah berbangga dengan prestasi yang telah dicapai Kota Tangerang dalam bidang pendidikan. “Selamat kepada saudara Wali Kota Tangerang yang telah menselaraskan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga keberhasilannya sangat tampak sekali,” puji sang Presiden.
Dalam bidang kesehatan, terdapat dua program unggulan. Pertama, menggratiskan biaya kesehatan untuk seluruh masyarakat Kota Tangerang dan pembangunan 1000 Posyandu serta pemberian uang insentif kepada kader Posyandu. Program menggratiskan biaya kesehatan untuk seluruh warga kota dimulai tahun ini. Siapa saja warga kota yang sakit dapat berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit yang telah bekerja sama dengan pemerintah kota. Biaya rawat inap pun digratiskan bagiwarga kota, kaya maupun miskin, asal di kelas 3.
Pada tahun 2013, Wahidin Halim menargetkan penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Tangerang tanpa kelas pertama di Indonesia. Bangunan terdiri delapan lantai tersebut rencananya menjadi rumah sakit tanpa kelas pertama di Indonesia. Semua masyarakat Kota Tangerang akan mendapatkan pelayanan gratis saat berobat di RSU senilai 140 miliar tersebut yang dibangun sejak tahun 2012. Bangunan setinggi delapan lantai berdiri di antara kawasan Kolam Renang Tirta Mas di kawasan Modern Land, Kota Tangerang. Rumah Sakit Umum tersebut tetapi pada akhirnya selesai dan mulai beroperasi serta diresmikan tahun 2014 oleh Wali kota penerusnya Arief Wismansyah
Selain program-program spektakuler di dua bidang itu, yakni pendidikan dan kesehatan, Wahidin juga banyak membuat terobosan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, seperti pemberian insentif kepada ketua RT dan RW.
Di bidang kebersihan, Wahidin berhasil mendapat penghargaan dari Presiden SBY atas prestasi menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2010 di Istana Presiden. Wahidin mengungkapkan, dengan diraihnya penghargaan ini, menunjukkan bahwa Kota Tangerang benar-benar concern dan tak main-main dalam hal pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup, serta selalu mengajak masyarakat terlibat di dalamnya. Kota Tangerang juga mendapatkan Adipura, penghargaan Lingkungan Hidup paling bergengsi. Wahidin mengatakan, Kota Tangerang pernah mendapatkan julukan kota terkotor pada tahun 2006. Namun, dengan adanya stigma tersebut, Kota Tangerang berusaha bangkit untuk membangun kota yang tadinya kotor menjadi kota yang bersih.
Kekaguman Wahidin Halim terhadap sosok Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2004 dilanjutkan dengan bergabung bersama Partai Demokrat. Dalam Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Banten tahun 2011, Wahidin Halim ditunjuk secara aklamasi sebagai Ketua DPD PD Banten. Kekaguman dan simpati atas kepemimpinan Presiden RI ke-6 SBY selama memimpin bangsa dan negara, memotivasi Wahidin Halim yang saat itu masih diawal masa jabatan Wali kota Tangerang untuk melaksanakan dan mengimplementasikan seluruh program-program prioritas SBY yang dianggapnya pro-rakyat, seperti pembangunan infrastruktur sekolah, rumah sakit dan balai puskesmas, serta posyandu.
Di akhir masa jabatannya, Wahidin mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan hingga saat ini. “Saya akui, persoalan air bersih, transportasi, dan bencana banjir masih harus dipikirkan dan diselesaikan,” ujarnya. Masukan masyarakat lain dalam 20 tahun peringatan Kota Tangerang yaitu Kecamatan Neglasari yang kesulitan air, 17 titik di 7 kecamatan yang rawan banjir, lapangan pekerjaan untuk warga sendiri, dibandingkan untuk pendatang dikota Industri tersebut, keberpihakan dan permodalan untuk UKM, penerapan slogan kota "Akhlakul Karimah"

Mengikuti Pemilihan Gubernur Banten 2011

Pada Pemilihan Gubernur Banten tahun 2011 yang diikuti 3 pasangan calon, Wahidin Halim mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur bersama Calon Wakil Gubernur Irna Narulita (istri dari mantan Bupati Pandeglang Achmad Dimyati Natakusumah). Mereka hanya diusung Partai Demokrat yang hanya memiliki 18 kursi di DPRD Banten, dibandingkan lawannya Inkumben yang diusung banyak Partai Politik. Hasil Pilgub, Wahidin-Irna meraih 38,97 persen suara sah dikalahkan Ratu Atut-Rano Karno yang meraih 49,64 persen suara sah, calon lainnya Jazuli-Makmun hanya mendapat 11,42 persen suara sah. Atut-Rano menang di 7 dari 8 kabupaten/kota yang hanya dikalahkan Wahidin di kota asalnya, Tangerang.
Wahidin Halim selaku Wali kota Tangerang memang pernah melarang Gubernur Banten Ratu Atut untuk merecoki Pemerintah Kota Tangerang. "Sejak awal kami membentengi supaya mereka (Atut-red) tidak masuk melalui proyek-proyeknya. Sistem online dalam pelelangan dan tender membatasi ruang dia," kata Wahidin. Wahidin menjelaskan selama 10 tahun memimpin Kota Tangerang, dia sangat ketat dan memperingatkan Atut agar tidak "merecoki" pembangunan di Kota Tangerang. "Kami bilang jangan diganggu. Bahkan kami menolak bantuan serupa dana hibah di berbagai bidang, seperti kesehatan dan sebagainya, karena terindikasi tidak jelas," ujar Wahidin. Wahidin juga cukup keras dalam mengkritisi kebijakan Gubernur Banten, salah satunya Kerjasama Pemprov Banten-Pemprov DKI Jakarta yang ditudingnya hanya formalitas dan menganggap Ratu Atut tidak mengetahui permasalahan batas wilayah Tangerang-Jakarta. Dia pun mendukung KPK saat kasus suap Pilkada Lebak merembet ke Ratu Atut dan sudah ditetapkannya Wawan menjadi tersangka, dan mengatakan dinasti mereka akan jatuh. Pada tahun 2014, Wahidin juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus suap Ratu Atut ke Ketua MK Akil Mochtar

DPR 2014-2019

Pada Pemilu 2014, Wahidin mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif di DPR mewakili Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Banten III (meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Wahidin pun mundur dari jabatannya sebelum masa jabatannya habis. Wahidin menolak disebut melarikan diri. "Sebelumnya memang saya tidak tertarik menjadi caleg. Makanya ada pergolakan batin, karena sebelumnya saya berjanji kepada masyarakat untuk menyelesaikan tugas sampai masa jabatan habis. Tapi, saya juga punya kemampuan untuk memberikan pengabdian yang lebih luas di tingkat DPR,". Wahidin memperoleh dukungan cukup fantastis, yakni sebanyak 84.025 suara. Angka tersebut tiga kali lebih banyak dibanding suara partainya sendiri yang hanya mendapat 25.047 suara. Jumlah total suara sah partai dan caleg Partai Demokrat sendiri ada sebanyak 131.102 suara.
Di DPR, Wahidin menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR-RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan dan reforma agraria. Kendati berlatar belakangan pemerintahan yang sarat birokrasi, dalam urusan rapat di DPR, Wahidin termasuk pimpinan yang tidak bertele-tele. “Kalau rapat itu bisa dibuat singkat kenapa harus dibuat lama. Yang penting hasilnya,”

Pencalonan Gubernur Banten di Pilgub 2017

Saat ini dia mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Banten 2017 Keinginan tersebut bahkan diutarakan sejak 2015 Perkembangan terakhir bulan Agustus 2016, Beliau dipasangkan dengan Andika Hazrumy, Anggota DPR asal Golkar yang juga putra Ratu Atut Chosiyah. Pasangan Wahidin-Andika diusung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura. Hal ini menjadi unik karena untuk pertamakalinya dalam sejarah perpolitikan Banten, Golkar dan PDI-P nantinya akan berhadap-hadapan setelah sebelumnya selalu bersama-sama. Wahidin yang dahulu menjadi rival keluarga Ratu Atut kemudian menggandeng anaknya yaitu Andika dinilai Pengamat Politik sebagai fenomena wajar yang sering terjadi di Banten dan menguntungkan karena memiliki 2 basis massa yang tidak beririsan.

Kekayaan

Wahidin Halim, berdasarkan laporan KPK per tanggal 30 Juni 2011, jumlah harta kekayaannya mencapai Rp 9,508 miliar. Jumlah ini naik dibandingkan LHKPN pada 28 Maret 2008, di mana saat itu jumlah harta kekayaan Wahidin Halim sebesar Rp 7,998 miliar.

Tuduhan Korupsi

Saat Pilgub Banten 2011, Wahidin dituding terlibat korupsi dalam Pengadaan Lahan Bandara Soekarno Hatta tahun 2002. Pembebasan lahan ditangani Tim Sembilan yang terdiri atas Pemkot Tangerang, PT Angkasa Pura II, dan BPN Tangerang. Wahidin yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah Kota Tangerang menjadi Ketua Tim Sembilan. Kasus bermula dari Polda Metro Jaya yang pada tahun 2006 mencium adanya penyelewengan dana untuk pembebasan lahan bandara seluas 80 hektar yang terjadi sejak tahun 2002 dan merugikan negara sebesar Rp 2,537 milliar. Ditetapkan 8 tersangka dari Pegawai Dinas Pertanian, BPN, Angkasa Pura serta Lurah dan Camat di Kota Tangerang dengan dakwaan melakukan penggelembungkan biaya pembebasan lahan dengan mengubah status tanah dari tanah sawah dan tanah rusak (bekas empang) menjadi tanah darat, sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Wahidin sempat kabarnya akan dipanggil Polda Metro sebagai saksi dan menyatakan keiapannya, meskipun sempat terkendala izin pemeriksaan kepala daerah dari Presiden. Tahun 2008, pada putusan Kasasi, Mahkamah Agung memutus bebas 2 tersangka dari Angkasa Pura sebelumnya.
Pada tahun 2011, Kejaksaan Negeri Tangerang mengumumkan adanya kemungkinan tersangka baru. Staf Khusus Wali kota Tangerang yang menjadi Ketua BPLHD Tangerang, Affandi Permana yang saat 2002 menjabat Sekretaris Tim Sembilan dijadikan tersangka bersama seorang pegawai Angkasa Pura II Sukohadi. Akan tetapi karena tidak cukup bukti, kejaksaan menerbitkan SP3 dan mengubah status mereka menjadi tidak tersangka. Saat Pilgub 2011, Massa Demonstran melaporkan Wahidin ke KPK dan mendesak KPK untuk mengambil alih “Kami melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan bandara dengan nomor aduan 2011-08-000320,”, agar pengungkapan perkara selama ini sebatas menjerat sejumlah pejabat di tingkat bawah atau pelaksana lapangan, bukan substansi pejabat yang tersangkut perkara. Massa juga mendesak Kejaksaan Negeri tidak pilih kasih dalam pemeriksaan. Selain hal tersebut, Sejumlah kalangan juga mulai mempersoalkan banyaknya kejanggalan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. Indikasi tersebut dapat dilihat dari pengalokasian dana hibah dan bantuan sosial yang begitu besar sampai 300%. Kenaikan ini sangat fantastis karena sebelumnya dana hibah hanya berkisar 13,38 miliar pada tahun 2011 bertambah menjadi Rp 45,67 miliar atau naik sebesar Rp 32,9 miliar. Sejak KPK menerima laporan tersebut pada 2011, kasus ini tidak ada kelanjutan kabar sampai sekarang

Polemik Pilwalkot Tangerang 2013

Saat Pilkada Kota Tangerang tahun 2013, Wahidin tidak maju kembali, dan Wakil Wali kota Arief Wismansyah memiliki peluang yang baik. Wakil Wali kota Tangerang Arief maju bersama Camat Pinang, Sachrudin. Wahidin tidak memberikan izin pasangan Arief yang merupakan seorang PNS untuk mundur dan maju dalam Pilkada untuk periode 2013-2018. Padahal pasangan tersebut diusung Partai Demokrat yang dimana DPP dan DPC sudah memberikan persetujuan tetapi Wahidin (yang juga Ketua DPD Banten) dan atasan PNS tidak memberikan dukungan dengan cara memberikan izin. Wahidin mendukung adiknya sendiri Abdul Syakur yang diusung Golkar untuk maju sebagai Wali kota dan terang-terangan tidak mendukung Arief. "Ini hak politik saya sebagai warga negara. Analoginya, kalau ada tetangga dan saudara mencalonkan diri (jadi wali kota), ya, saya pilih adik saya," kata Wahidin.
KPUD Tangerang menggugurkan pasangan Arief-Sachrudin karena tidak memenuhi syarat administratif yaitu surat pemberhentian dari PNS. Arief menganggap adanya rekayasa politik dan protes dengan keputusan tersebut serta menggugat KPUD ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Demonstran menuding adanya upaya membentuk dinasti politik di Kota Tangerang Hasil pemeriksaan, DKPP mencopot semua Komisioner KPUD Tangerang karena adanya pelanggara etik dan menyerahkan pelaksanaan Pilkada ke KPUD Banten. Arief-Sachrudin kemudian dipulihkan hak konstitusionalnya dan menjadi calon lagi. Selain itu, Wahidin memutuskan kontrak Pemkot Tangerang dengan 4 RS milik Arief atas tuduhan bermain politik dan banyak memiiki hutang pembayaran, pendapat sebaliknya dari Arief mengatakn RS tersebut berkinerja baik, mempunyai ruang dan kamar terbanyak dan memberikan pelayanan gratis. Hasil Pilkada yaitu Arief memenangkan Pilkada ini karena ada sentimen "terzalimi" Akan tetapi, Arief tetap mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Wahidin Halim atas pengabdiannya pada Tangerang, saat LKPJ masa akhir jabatan Wali kota Tangerang Wahidin akhirnya mendukung pelantikan Arief-Sachrudin dan berharap mereka dapat berkomitmen untuk masyarakat dan dapat melanjutkan apa yang sudah dikerjakannya

Polemik Pendaftaran Calon Legislatif Pemilu 2014

Saat akan mendaftarkan diri jadi Calon Legislatif di Pemilu 2014, proses pengunduran dirinya sebagai wali kota telah diproses hingga disahkan di sidang paripurna DPRD Kota Tangerang. Namun, sesaat sebelum DCT diumumkan, Wahidin menyatakan dirinya mundur sebagai Caleg, merasa sudah cukup 30 tahun karier politiknya dan ingin mengajar. Pada saat pengumuman, Beliau ditetapkan masuk dalam DCT (Daftar Calon Tetap) dari KPU. Menteri Dalam Negeri merasa kecolongan dan meminta Wahidin mundur dari Wali kota Tangerang . Komisioner KPU mengatakan pengunduran diri tidak bisa dilakukan sepihak pasca ditetapkan DCT. ”Setelah melayangkan surat pengunduran diri sebagai Wali kota karena mendaftar sebagai caleg, dan akhirnya mengundurkan diri sebagai caleg, tapi namanya tetap ada di DCT, pengunduran diri Wahidin Halim sebagai Wali kota tidak dapat ditarik kembali. Ia harus segera mundur sebagai Wali kota Tangerang sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Pasal 51 ayat (1) huruf k jo Pasal 51 ayat (2) huruf h UU Pemilu, yakni surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali,” tegas Ray, Pengamat Politik Lingkar Madani. Ketua DPR yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menuding ketidakdewasanya Wahidin dalam berpolitik.

Pencopotan di Demokrat

Wahidin juga langsung dicopot dari posisinya Ketua DPD Partai Demokrat Banten, dalam rapat yang disaksikan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono. Surat tersebut ditandatangani Ketua Harian dan Sekjen tanggal 27 Agustus 2013. Alasan pencopotannya yaitu dikarenakan penolakan Wahidin atas instruksi partai ketika Pilkada Tangerang 2013 untuk mendukung Arief, Wahidin yang melecehkan partai karena mengundurkan diri dari DCT Pileg 2014 serta melanggar pakta integritas yang sudah ditandatangani.