Luthfi Hasan Ishaaq

Pendidikan

Luthfi Hasan adalah lulusan D3 Bahasa Arab, KMI Gontor, kemudian menurut Yusup Supendi, melanjutkan ke Universitas Imam Muhammad bin Saud Arab Saudi pada tahun 1984 namun gagal setelah dua tahun masa studi dan kembali ke Indonesia dengan status Drop Out.
Ia dikabarkan menjadi mujahid pada tahun 1990 dengan mengikuti pengiriman ke Afganistan dengan alasan akan melanjutkan studi di Punjab University, Lahore, Pakistan. Di sana, ia diisukan menduduki jabatan strategis, yaitu sekretaris Abu Sayyaf, salah satu faksi mujahid di Afganistan, namun hal ini dibantah oleh Anis Matta dan Tifatul Sembiring dengan menyatakan bahwa Luthfi Hasan memang menyelesaikan studi di Pakistan.

Kehidupan pribadi

Luthfi Hasan diketahui paling tidak memiliki dua istri, yaitu Sutiana Astika dan Lusi. Dalam surat pribadinya Luthfi mengakui Sutiana Atika dinikahi pada 11 Januari 1984. Namun semenjak kasus suap sapi diungkap oleh KPK, timbul berita bahwa ia juga menikah diam-diam dengan Darin Mumtazah. Hal ini dibantah berkali-kali oleh orang tua Darin Mumtazah.
Sutiana Astika diberitakan sempat meminta cerai dari Luthfi Hasan Ishaaq karena menjalin hubungan dengan perempuan bernama Lusi Tiarani Agustine pada sekitar 2000. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Luthfi menikahi Lusi. Di kemudian hari, terungkap Luthfi diduga telah menikah lagi dengan siswi SMK bernama Darin Mumtazah secara siri.

Bisnis

Pada masa awal kehidupan berkeluarga bersama Sutiana Astika, isteri pertamanya, ia menjalankan berbagai usaha seperti servis jok sofa, rumah makan, kayu, dan bengkel. Namun menurut Yusuf Supendi yang waktu itu menjadi senior sekaligus pelanggannya, usaha Luthfi Hasan selalu gagal dan bangkrut.
Setelah dekat dengan Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan kemudian membangun usaha pulsa, tetapi berakhir tuntutan penipuan yang menjerat Ahmad Fathanah sebagai Direktur Utama dalam hukuman tiga tahun penjara. Sementara Luthfi Hasan sebagai komisaris bebas dari jerat hukum. Dalam kasus ini Fathanah dianggap memalsukan tanda tangan Luthfi Hasan sebagai komisaris sehingga menimbulkan kerugian Rp 3 Miliar.

Karier Organisasi dan Politik

Luthfi Hasan mulai aktif dalam organisasi dengan mengikuti Ikhwanul Muslimin bersama Yusuf Supendi dan Hilmi Aminuddin. Setelah dikirim ke Pakistan, pada tahun 1998 Luthfi kembali ke Indonesia untuk kemudian mendirikan Partai Keadilan, dan dikirim ke Belanda untuk menjadi supervisor pengembangan Partai Keadilan di Eropa pada tahun 2000an.
Kembali ke Indonesia, ia ikut menyelamatkan partai agar tetap bisa mengikuti Pemilu 2004 dengan mendirikan ulang dengan nama Partai Keadilan Sejahtera. Di bawah kepemimpinan Hidayat Nur Wahid, ia menjadi bendahara umum, lalu dipercaya sebagai Ketua Badan Hubungan Luar Negeri di bawah kepemimpinan Tifatul Sembiring, dan kemudian menjadi pejabat sementara Presiden PKS setelah Tifatul Sembiring diangkat sebagai menteri komunikasi dan informatika pada tahun 2009. Ia dikukuhkan sebagai Presiden PKS periode 2010-2015.
Ia terpilih dua kali berturut-turut sebagai anggota DPR Komisi 11 pada periode 2004-2009, dan Komisi 1 pada periode 2009-2015. Selain itu ia juga menjadi anggota Badan Kerja sama Antar Parlemen untuk Afrika, Eropa dan Organisasi Negara-Negara Konferensi Islam (OKI), serta sebagai wakil ketua di BKSAP (Badan Kerja sama Antar Parlemen 2004-2009).

Terpilih sebagai Presiden PKS

Luthfi Hasaan Ishaaq terpilih menjadi Presiden PKS keempat untuk periode 2010-2015 dalam Sidang Majelis Syuro PKS II, 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta. Sebelumnya, sempat menjabat Pjs Presiden PKS (Oktober 2009-Juni 2010).

Kasus Hukum

Penetapan dan penahanan Luthfi Hasan Ishaaq bermula dari kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Selasa 29 januari 2013. Saat itu, KPK menangkap Ahmad Fathanah di sebuah hotel di Jakarta. Di lokasi, KPK juga menemukan barang bukti berupa uang senilai satu miliar rupiah yang diduga merupakan uang pemberian AAE dan JE yang diperuntukkan kepada Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Di tingkat kasasi, MA memutuskan hukumannya 18 (delapan belas) tahun Denda Rp 1 miliar, yang bila tidak dibayar dijatuhi pidana kurungan selama 6 bulan, serta mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Ini memperberat putusan sebelumnya di pengadilan tinggi DKI, 16 tahun penjara.

Pengunduran diri

Setelah pengumuman sebagai tersangka bersama Ahmad Fathanah dalam kasus suap daging impor oleh KPK, Luthfi Hasan Ishaaq mengundurkan diri sebagai Presiden PKS pada tanggal 31 Januari 2013 di depan pintu gerbang KPK. Selanjutnya ia digantikan oleh Anis Matta.