Gereja Katolik di Indonesia

Gereja Katolik di Indonesia dalam artikel ini adalah Gereja Katolik yang menggunakan ritus liturgi Latin (tepatnya Ritus Roma) di Indonesia, di mana Katolik adalah salah satu dari agama-agama yang diakui oleh negara. Gereja Katolik di Indonesia dimulai dengan kedatangan bangsa Portugis dalam upaya mereka mencari kepulauan rempah-rempah pada abad ke-16.

Era Portugis

Pada awal abad ke 16 semangat petualangan menjelajah samudera dan mencari sumber rempah-rempah di kalangan bangsa Portugis yang beragama Katolik membawa mereka hingga ke Malaka. Kontak agama Katolik dengan bumi nusantara merembet dari pangkalan Portugis di Malaka ke pulau-pulau lain melalui pelabuhan-pelabuhan utama yang disinggahi kapal-kapal dagang Portugis, misalnya: Banda (1511), Ternate (1513), Sunda Kelapa (1522), Panarukan (1528). Di Indonesia, orang pertama yang menjadi Katolik adalah orang Maluku, Kolano (kepala kampung) Mamuya (di Halmahera, Maluku Utara) yang dibaptis seorang awam pedagang Portugis, Gonzalo Veloso, bersama sebagian besar warga kampungnya pada tahun 1534 setelah menerima pemberitaan Injil. Peristiwa itu menjadi titik tolak peringatan 450 tahun Gereja Katolik di Indonesia pada 1984. Ketika itu para pelaut Portugis baru saja menemukan kepulauan rempah-rempah itu dan bersamaan dengan para pedagang dan serdadu-serdadu, para imam Katolik juga datang untuk menyebarkan Injil. P. Simon Faz OFM membaptis lebih dari 5000 orang sekitar tahun 1534 di Halmahera. Salah seorang misionaris besar yang berkunjung di Indonesia adalah Santo Fransiskus Xaverius, salah seorang pendiri Serikat Yesus (SJ) yang antara tahun 1546 sampai 1547 meneguhkan iman umat Katolik di pulau Ambon, Saparua dan Ternate. Ia juga membaptis beberapa ribu penduduk setempat.

Era VOC

Kedatangan dan kekuatan militer Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Indonesia tahun 1619 - 1799 akhirnya merebut monopoli perdagangan rempah-rempah dari bangsa Portugis dan praktis menegakkan hegemoni politik di Indonesia, Gereja Katolik dilarang secara mutlak melakukan kegiatan misi dan hanya bertahan di beberapa wilayah yang tidak termasuk dalam lingkup pengaruh VOC yaitu Flores dan Timor.
Para penguasa VOC beragama Protestan, maka mereka mengusir imam-imam Katolik yang berkebangsaan Portugis dan menggantikan mereka dengan pendeta-pendeta Protestan dari Belanda. Banyak umat Katolik yang kemudian diprotestankan saat itu, seperti yang terjadi dengan komunitas-komunitas Katolik di Amboina.
Imam-imam Katolik diancam hukuman mati, kalau ketahuan berkarya di wilayah kekuasaan VOC. Pada 1624 Pastor Egidius d'Abreu SJ dibunuh di Kastel Batavia pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, karena mengajar agama dan merayakan Misa Kudus di penjara.
Pastor A. de Rhodes, seorang Yesuit Prancis, pencipta huruf abjad Vietnam, dijatuhi hukuman berupa menyaksikan pembakaran salibnya dan alat-alat ibadat Katolik lainnya di bawah tiang gantungan, tempat dua orang pencuri baru saja digantung, lalu Pastor A. de Rhodes diusir (1646).
Yoanes Kaspas Kratx, seorang Austria, terpaksa meninggalkan Batavia karena usahanya dipersulit oleh pejabat-pejabat VOC, akibat bantuan yang ia berikan kepada beberapa imam Katolik yang singgah di pelabuhan Batavia. Ia pindah ke Makau, masuk Serikat Jesus dan meninggal sebagai seorang martir di Vietnam pada 1737.
Pada akhir abad ke-18 Eropa Barat diliputi perang dahsyat antara Prancis dan Britania Raya bersama sekutunya masing-masing. Simpati orang Belanda terbagi, ada yang memihak Prancis dan sebagian lagi memihak Britania, sampai negeri Belanda kehilangan kedaulatannya. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Lodewijk atau Louis Napoleon, seorang Katolik, menjadi raja Belanda. Pada tahun 1799 VOC bangkrut dan dinyatakan bubar. Utang-utang dan hak-hak VOC diambil alih oleh Kerajaan Belanda.

Era Hindia Belanda

Perubahan politik di Belanda, khususnya kenaikan tahta Raja Louis, seorang Katolik, kerabat Napoleon Bonaparte, membawa pengaruh yang cukup positif. Semangat Revolusi Prancis "liberte, egalite, fraternite" (kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan) merembes ke kalangan pemerintahan Belanda. Kebebasan umat beragama mulai diakui pemerintah. Hal itu terbawa ke bumi nusantara yang kemudian disebut Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Mei 1807, Paus Pius VII, pimpinan Gereja Katolik Roma mendapat persetujuan Raja Louis Napoleon untuk mengaktifkan kembali karya misi di Hindia Belanda dan mendirikan Prefektur Apostolik Hindia Belanda di Batavia pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Daendels (1808-1810 (lihat: Sejarah Gereja Katedral Jakarta)
Pada tanggal 4 April 1808, dua orang Imam dari Negeri Belanda tiba di Jakarta, yaitu Pastor Jacobus Nelissen, Pr dan Pastor Lambertus Prisen, Pr. Yang diangkat menjadi Prefek Apostolik pertama adalah Pastor J. Nelissen, Pr.
Setelah Gubernur Jendral Daendels (1808-1811) walaupun kebebasan beragama kemudian diberlakukan, namun agama Katolik saat itu agak dipersukar. Hal itu karena pergantian kekuasaan di Belanda setelah kekalahan Napoleon pada 1815, yang mengangkat Willem I menjadi raja Belanda. Selain itu misi di Hindia Belanda kekurangan tenaga. Imam saat itu hanya 5 orang untuk memelihara umat sebanyak 9.000 orang yang hidup berjauhan satu sama lainnya. Dengan kerja keras, Prefektur Apostolik Batavia dinaikkan statusnya menjadi Vikariat Apostolik pada 20 September 1842. Situasi berangsur-angsur membaik setelah perundingan berangsur-angsur dengan pihak pemerintah pada tahun 1847. Pada tahun 1889 ada 50 orang imam di Indonesia sejak misi di Hindia Belanda diserahkan kepada Serikat Yesus (SY). Di daerah Yogyakarta, misi Katolik dilarang sampai tahun 1891.

Persekolahan Van Lith dan Pembagian Kerja Ordo-ordo Misionaris

Misi Katolik di daerah ini diawali oleh Pastor F. van Lith, SJ yang datang ke Muntilan pada tahun 1896. Pada awalnya usahanya tidak membuahkan hasil yang memuaskan, akan tetapi pada tahun 1904 tiba-tiba 4 orang kepala desa dari daerah Kalibawang datang ke rumah Romo dan mereka minta untuk diberi pelajaran agama. Sehingga pada tanggal 15 Desember 1904, rombongan pertama orang Jawa berjumlah 178 orang dibaptis di sebuah mata air Semagung yang terletak di antara dua batang pohon Sono. Tempat bersejarah ini sekarang menjadi tempat ziarah Sendangsono.
Romo van Lith juga mendirikan sekolah guru di Muntilan yaitu Normaalschool pada tahun 1900 dan Kweekschool (Sekolah Pendidikan Guru) pada tahun 1904. Pada tahun 1918 sekolah-sekolah Katolik dikumpulkan dalam satu yayasan, yaitu Yayasan Kanisius. Para imam dan Uskup pertama di Indonesia adalah bekas siswa Muntilan.
Pada permulaan abad ke-20 gereja Katolik berkembang pesat. Berawal babak baru dengan pembagian kerja di antara Ordo-ordo misionaris. Setiap ordo mendatangkan tenaga misionarisnya. Paus Leo XIII mendirikan Prefektur Apostolik baru di Maluku dan sekitarnya, dan menyerahkan pembinaannya kepada imam-imam Misionaris Hati Kudus (MSC) pada 22 Desember 1902. Tiga tahun kemudian, pada 1905 Paus Pius X membentuk Prefektur Apostolik Kalimantan dan pelayanannya diserahkan kepada Ordo Fransiskan Kapusin (OFMCap). Sumatera menyusul menjadi Prefektur Apostolik pada tahun 1911 dan diserahkan kepada Ordo Kapusin juga. Prefektur Apostolik Kepulauan Sunda Kecil didirikan pada 1913 dan diserahkan kepada Serikat Sabda Allah (SVD). Prefektur Apostolik Celebes berdiri pada tahun 1919 dan diserahkan kepada MSC.
Selanjutnya di Jawa sendiri perkembangan besar terjadi dengan pembagian tugas baru. Pada 1923 imam-imam Ordo Karmel (O.Carm) diberi tugas membina daerah misi Malang, Suatu Prefektur Apostolik didirikan pada tahun 1927 di Malang. Surabaya diserahkan kepada imam-imam Lazaris (C.M.) pada tahun 1923 dan berkembang menjadi Prefektur Apostolik pada 1928. Imam-imam MSC juga mengembangkan Purwokerto di Jawa Tengah, dan suatu Prefektur Apostolik didirikan di Purwokerto pada tahun 1932. Bersamaan dengan itu Bandung menjadi Prefektur Apostolik setelah diserahkan dan dibina oleh Ordo Salib Suci (OSC). Semarang dijadikan Vikariat Apostolik pada tahun 1940.
Pada 1911 Van Lith mendirikan Seminari Menengah. Tiga dari enam calon generasi pertama dari tahun 1911-1914 ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1926 dan 1928, yaitu Romo F.X.Satiman, SJ, A. Djajasepoetra, SJ, dan Alb. Soegijapranata, SJ.

Era Perjuangan Kemerdekaan

Para pemimpin kawasan misi, yaitu para waligereja, yang telah berbagi tugas berhubungan dengan baik satu sama lain, dengan diketuai oleh Vikaris Apostolik Batavia (Jakarta). Mereka berkumpul dan mengadakan sidang Waligereja yang pertama pada 1924 di Jakarta. Mereka membagi-bagi tenaga guru 10 orang ke Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Sumatra. Seminari di Jawa akan menerima siswa dari mana saja, tetapi disepakati untuk mendirikan satu seminari baru di Flores. Disepakati untuk menyusun Katekismus Hindia Belanda guna pengajaran agama di sekolah-sekolah.
Sidang Waligereja kedua juga diadakan di Jakarta pada tahun 1925. Disetujui pendirian berbagai surat kabar berbahasa Melayu dan daerah. Sidang ketiga dilaksanakan di Muntilan, Jawa Tengah. Disetujui untuk mendirikan Kantor Pusat Misi di Jakarta, dan dibahas rencana Undang-undang perkawinan sipil untuk umat Kristen. Sidang keempat diselenggarakan di Girisonta, Ungaran, Jawa tengah pada 1934. Dianjurkan penggunaan nama Indonesia menggantikan Hindia Belanda. Sidang kelima juga berlangsung di Girisonta pada tahun 1939 menegaskan kesatuan tindakan para Waligereja. Semua sidang itu menjadi cikal bakal kegiatan Majelis Agung Waligereja Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Konferensi Waligereja Indonesia atau KWI.
Seminari Tinggi Yogyakarta didirikan pada tahun 1939. Albertus Soegijapranata menjadi Vikaris Apostolik (Uskup di tanah misi) Indonesia yang pertama, ditahbiskan pada tahun 1940 untuk Vikariat Apostolik Semarang.
Pada tahun 1942 Jepang menyerbu dan menguasai Indonesia sampai tahun 1945. Tenaga imam, burder, suster yang berkebangsaan Belanda ditangkap dan ditahan. Gereja dilayani oleh tenaga-tenaga pribumi yang jumlahnya sangat terbatas. Gereja Katolik tetap bertahan sebagai Gereja dalam diaspora.
Mgr. Soegijapranata (Semarang) bersama Uskup Petrus Johannes Willekens SJ (Jakarta) menghadap penguasa pendudukan pemerintah Jepang dan berhasil mengusahakan agar Rumah Sakit St. Carolus Jakarta dapat berjalan terus.
Banyak di antara pahlawan-pahlawan nasional yang beragama Katolik, seperti Adisucipto, Agustinus (1947), dan Ignatius Slamet Riyadi (1945).
Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tak lama setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Hal itu tidak disetujui Belanda yang berusaha keras untuk kembali menguasai bumi Nusantara. Terjadilah konflik mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda (dan Sekutu). Para misionaris berkebangsaan Belanda dibebaskan dan boleh bekerja kembali.
Tanggal 20 Desember 1948 Romo Sandjaja terbunuh bersama Frater Hermanus Bouwens, SJ di dusun Kembaran dekat Muntilan, ketika penyerangan pasukan Belanda ke Semarang yang berlanjut ke Yogyakarta dalam Agresi Militer Belanda II. Romo Sandjaja dikenal sebagai martir pribumi dalam sejarah Gereja Katolik Indonesia.

Era Demokrasi Terpimpin

Setelah mundurnya kekuatan Belanda dari Indonesia pada 1949, umat Katolik yang berpartisipasi sejak awal dalam mengawal kemerdekaan Indonesia menyelenggarakan Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia (KUKSI) pada bulan Desember di Jogjakarta. Pertemuan ini bagaikan prototip Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) sekarang. Diputuskan untuk melebur partai-partai umat Katolik yang bersifat kedaerahan menjadi satu Partai Katolik yang bersifat nasional. Niat itu terlaksana di Semarang pada tahun 1950. Partai Katolik mengikuti Pemilihan Umum 1955 untuk DPR dan Konstituante dengan perolehan kursi yang melebihi kuota umat Katolik. itu berarti partai ini mendapat kepercayaan besar rakyat Indonesia, bukan hanya umat Katolik.
Pada tahun 1953 Pater Djajasepoetra SJ diangkat menjadi Vikaris Apostolik Jakarta, menggantikan Mgr Willekens SJ. Ia adalah uskup bumiputera yang kedua di Indonesia.
Hubungan dengan Pemerintah Indonesia pada mulanya berjalan baik. Tetapi ketika pengaruh komunisme semakin besar (dengan semangat materialisme dan ateismenya yang ditentang oleh Paus Leo XIII sejak Ensiklik Rerum Novarum, 1891) umat Katolik agak renggang dengan Pemerintah. Dengan tegas Mgr Soegijopranoto menyatakan kepada Presiden Soekarno bahwa "umat Katolik akan bekerja sama dengan Pemerintah asalkan kebebasan beragama dijamin dan rakyat Indonesia dipimpin terlepas dari materialisme dan sikap ateis."
Para Waligereja melakukan sidang pada tahun 1955 di Surabaya dan secara resmi menggunakan nama MAWI (Majelis Agung Waligereja Indonesia). Dalam sidang ditekankan agar semua pemimpin umat Katolik menyesuaikan diri dengan cita rasa kebangsaan Indonesia di segala bidang, mulai dari bidang pendidikan.
Sidang selanjutnya pada tahun 1960 di Girisonta membahas kemungkinan pendirian hierarki mandiri Gereja Katolik di Indonesia. Menanggapi harapan sidang ini, pada 3 Januari 1961 Paus Yohanes XXIII dengan konstitusi apostolik Quod Christus mendirikan hierarki Gereja katolik di Indonesia. Ini berarti Indonesia bukan tanah misi lagi, tetapi Gereja muda. Semua Prefektur Apostolik dan Vikariat Apostolik ditingkatkan menjadi Keuskupan, dipimpin Uskup masing-masing. Keuskupan-keuskupan yang berdekatan dihimpun menjadi suatu Provinsi Gerejani, dan salah satu Keuskupan ditunjuk menjadi metropolit pusat himpunan sebagai Keuskupan Agung. Ada 6 Keuskupan Agung dan 20 Keuskupan yang disebut Keuskupan Sufragan.
Selanjutnya para Uskup Indonesia mengikuti Konsili Vatikan II di Vatikan yang berlangsung 1962-1965, dengan hati was-was karena situasi dalam negeri Indonesia yang semakin panas bergolak, penuh dengan pemberontakan. Pemerintahan menjurus kepada pemerintahan diktator. Presiden Soekarno tumbang pada tahun 1965 setelah kegagalan pemberontakan komunis. Mulailah periode Orde Baru di Indonesia. Gereja pun mengalami banyak pembaruan karena keputusan-keputusan Konsili Vatikan II. Bahasa Indonesia digunakan dalam liturgi menggantikan bahasa Latin. Umat awam diberi kesempatan berperan serta di berbagai hal dalam kegiatan pastoral Gereja.
Kardinal pertama di Indonesia adalah Yustinus Kardinal Darmojuwono diangkat pada tanggal 29 Juni 1967. Gereja Katolik Indonesia aktif dalam kehidupan Gereja Katolik dunia.

Era Orde Baru

Banyak korban jiwa pada masa epilog pasca pemberontakan yang gagal dari Partai Komunis Indonesia pada 1965. Gereja Katolik dengan kerja keras berusaha mengerem kekejaman yang terjadi di mana-mana. Dengan semangat kasih ditegaskan bahwa yang harus dimusuhi adalah ideologi yang jahat, bukan orangnya. Sambil mengobati luka-luka batin umat Katolik didorong untuk ikut aktif dalam proses pembangunan masyarakat dan negara dari situasi yang porak poranda. Kegagalan panen di mana-mana menyebabkan wabah kelaparan dan penyakit berjangkit. Gereja mengulurkan tangan dengan membagikan sumbangan pangan dan obat-obatan dari sesama umat Katolik luar negeri. Inflasi yang melejit tinggi nyaris melumpuhkan perekonomian. Gereja ikut serta mengembangkan koperasi dan menggalakkan semangat menabung.
Ungkapan kasih dan perhatian umat Katolik itu mendapat tanggapan positif dari rakyat kebanyakan. Banyak orang belajar agama Katolik dan memberikan diri dibaptis. Jumlah umat menjadi berlipat ganda. Gereja Katolik serta agama-agama lain mengalami pertumbuhan yang sangat besar terutama di daerah yang dihuni oleh sejumlah besar suku Tionghoa dan etnis Jawa. Peningkatan dramatis jumlah umat Katolik pada khususnya dan orang Kristen pada umumnya telah menyebabkan permusuhan dan tuduhan 'Pengkristenan'.
Sejak tahun 1970 MAWI berusaha bersidang setahun sekali. Setiap kali sidang MAWI mengangkat satu hal yang menjadi keprihatinan bersama. Dokumen sidang disebarluaskan kepada umat. Selain itu para Uskup Waligereja Indonesia juga aktif mengikuti persidangan umum Federasi Konferensi Uskup Asia (FABC) sejak lembaga itu didirikan pada tahun 1970 di Taipei.
Suatu tantangan muncul pada awal 1970-an ketika pemerintah tidak lagi memberi izin masuk dan menetap di Indonesia kepada misionaris asing. Bahkan Departemen Agama tidak mau memberi rekomendasi perpanjangan visa pada misionaris yang sudah lama bekerja dan tinggal di Indonesia. Namun masalah ini justru merupakan “blessing in disguise”, berkat terselubung, karena Gereja Katolik Indonesia kemudian berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan imam dan relatif berhasil.
Bayangan kemiskinan, ledakan jumlah penduduk dan semakin beratnya kehidupan ekonomis merupakan tantangan tersendiri bagi keluarga-keluarga muda berhadapan dengan moralitas. Program Keluarga Berencana yang dicanangkan pemerintah untuk mengatasi persoalan itu diminati banyak umat Katolik. Tetapi cara-cara pencegahan kehamilan yang ditawarkan relatif berseberangan dengan ensiklik Humanae Vitae (1968). Sikap pastoral para Waligereja dalam hal ini menyerahkan keputusan kepada hati nurani umat (1972). Ini menyebabkan gesekan dengan Vatikan.
Kemajuan diperoleh dalam kerjasama ekumenis penerjemahan dan penerbitan Kitab Suci dalam bahasa Indonesia. Sejak tahun 1974 diterbitkan Kitab Suci edisi ekumenis dengan pembedaan. Kitab Suci untuk umat Katolik dilengkapi dengan Deuterokanonika.
Undang-undang Perkawinan 1974 yang mengganti tata-cara lama justru meruwetkan situasi. Sekalipun demikian kerukunan antar umat beragama relatif meningkat pada level menengah ke atas, sekalipun ada masalah sehubungan dengan beberapa surat keputusan Menteri Agama (No. 70/1978 tentang penyiaran agama dan No.77/ 1978 tentang bantuan luar negeri) yang praktis menjadi penghalang kemajuan umat Katolik dan meresahkan sehingga perlu ditenangkan dengan Surat Keputusan Bersama dua menteri (No 1/1979) yang merupakan aturan pelaksanaan dari kedua keputusan yang terdahulu, dengan pernyataan bahwa pemerintah tidak bermaksud mengurangi hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut agama dan melakukan ibadat menurut agamanya itu.
Pedoman pastoral “Umat Katolik dalam Masyarakat Pancasila” (1985) merupakan petunjuk MAWI kepada umat Katolik Indonesia dalam menyikapi persoalan pembangunan dan pluralitas di Indonesia sebagai warga negara yang baik dan mengusahaan kesejahteraan umum.
Pada tahun 1985 semua uskup di Indonesia adalah putra-putra Indonesia.
Dalam Sidang Waligereja tahun 1986 nama MAWI yang telah digunakan sejak tahun 1955 diganti menjadi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Statuta KWI menyatakan bahwa KWI adalah wujud kolegialitas uskup dan bertujuan memadukan kebijakan pelaksanaan tugas dan karya penggembalaan para uskup agar seirama dan berkesinambungan di seluruh Indonesia (lih Pembukaan Statuta KWI par. 2-4).
Pada tahun 1989 Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke Indonesia dan disambut dengan antusias oleh umat Katolik Indonesia.

Era Reformasi

Pada tahun 1990-an dan mulai tahun 2000 juga ditandai dengan kekerasan terhadap umat Katolik pada khususnya dan Kristen pada umumnya. Namun mantan presiden Abdurrahman Wahid, yang juga seorang pemimpin Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah memberikan kontribusi oleh beberapa penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari beberapa kalangan.

Demografi

Badan Pusat Statistik melakukan sensus setiap 10 tahun. Data yang tersedia dari tahun 2000 disusun berdasarkan 201.241.999 tanggapan survei. BPS memperkirakan ada sekitar 4,6 juta jiwa yang luput didata. Laporan BPS menunjukkan bahwa 85,1% dari populasi mengaku Muslim, 9,2% Protestan, 3,5% Katolik, 1,81% Hindu, 0,84% Buddha, dan 0,2% mengaku "beragama lain", sudah termasuk aliran-aliran kepercayaan, kelompok-kelompok Kristen selain Katolik dan Protestan, serta agama Yahudi. Komposisi pemeluk agama di Indonesia masih merupakan suatu wacana yang bermuatan politik; karena sebagian umat Kristen, Hindu, dan kelompok-kelompok agama minoritas lainnya berpendapat bahwa jumlah warga non-Muslim menurut hasil sensus lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.