Sumatra Barat pada masa pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang di Sumatra Barat dimulai dari tahun 1942 sampai tahun 1945 ketika wilayah ini dikuasai oleh Kekaisaran Jepang. Jepang memasuki Kota Padang pada 17 Maret 1942 dan dalam sepuluh hari seluruh kota penting di wilayah Sumatra Barat diduduki tanpa perlawanan dari Belanda. Pendudukan Jepang di wilayah ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.
Pada masa awal pendudukan Jepang, peristiwa yang terjadi di Padang banyak dipengaruhi oleh Soekarno. Ia berada di Sumatra Barat selama lima bulan, dari Februari 1942 hingga Juli 1942.
Pada Oktober 1943, Jepang memerintahkan pendirian Giyugun untuk membantu pertahanan. Dipimpin oleh Chatib Sulaiman, Giyugun merupakan satu-satunya satuan ketentaraan yang dibentuk Jepang di Sumatra Barat. Tentara sukarela ini kelak menjadi tulang punggung kekuatan bersenjata Indonesia setelah kemerdekaan.

Kedatangan Jepang

Jepang memulai invasinya di Sumatra pada Februari 1942 dengan menerjunkan unit-unit pasukan payung di Palembang. Menurut Audrey Kahin, Jepang bermaksud mendahului rencana Belanda yang akan merusakkan instalasi minyak di dekat Palembang. Dari Palembang, balatentara Jepang segera menyebar ke arah selatan dan utara Sumatra. Pada pertengahan Maret, pasukan dalam jumlah yang lebih besar mendarat di pantai utara dan timur Sumatra, lalu bergerak cepat ke selatan.
Melalui Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan wilayah jajahan Indonesia kepada Jepang. Setelah pendudukan dimulai, Jepang membagi Indonesia dalam tiga wilayah pemerintahan militer. Wilayah Sumatra berada di bawah Departemen Pemerintahan Militer "Gunseibu" Tentara ke-25 di Singapura yang dipimpin Jenderal Moritake Tanabe. Namun, komandan militer Belanda di Sumatra A. I. Spits mendeklarasikan tentara Belanda di Sumatra akan terus berjuang hingga tetes darah terakhir.
Masuknya Jepang ke Sumatra Barat hampir berbarengan dengan pergerakan mereka di berbagai daerah Sumatra lainnya. Tentara angkatan perang Jepang memasuki Kota Padang pada 17 Maret 1942. Dalam hitungan hari, seluruh Sumatra Barat dapat mereka kuasai dan komandan militer Belanda di Sumatra menyerah tanpa syarat kepada Jepang.

Pemerintahan

Akademisi Audrey Kahin—yang meraih gelar doktor dalam ilmu sejarah Asia Tenggara dari Universitas Cornell—mencatat, salah satu fokus tentara pendudukan Jepang selama tahun pertama pendudukan adalah memfungsikan aparatur pemerintahan di Sumatra sehingga dengan demikian mereka dapat memanfaatkan secara efisien sumber daya vital di Sumatra, terutama ladang minyak dekat Palembang dan perkebunan karet di Sumatra Timur. Jepang menghidupkan kembali sistem pemerintahan peninggalan Belanda dan mengangkat kembali sebagian besar mantan pejabat Indonesia yang pernah duduk di birokrasi sebelumnya.
Sumatra dalam struktur pemerintahan pendudukan pada mulanya berada di bawah kekuasaan Tentara ke-25 yang berpusat di Singapura. Namun, Komando Tentara ke-25 berkesimpulan bahwa mereka tidak mungkin memerintah Sumatra dari markas besarnya di Singapura, terutama dalam usaha melindungi daerah di sekitar instalasi-instalasi vital. Pada 1 Mei 1943, markas besar Tentara ke-25 dipindahkan dari Singapura ke Bukittinggi dan Sumatra yang sebelumnya tergabung bersama Malaya dijadikan unit pemerintahan sendiri. Jepang membagi Sumatra menjadi 10 shu (identik dengan daerah administratif residen pada zaman Belanda) yang masing-masing dikepalai oleh seorang shu chokan.
Keresidenan Sumatra Barat dibentuk pada Agustus 1942 dengan nama Sumatra Neishi Kaigun Shu. Keresidenan ini beribu kota di Padang. Mantan Gubernur Prefektur Toyama Yano Kenzo menjabat sebagai shu chokan pertama. Sebagai pemimpin sipil untuk wilayah Sumatra Barat, Yano Kenzo tiba di Padang tanggal 9 Agustus 1942 bersama dengan 68 orang pegawai sipil. Pembagian unit daerah administratif Sumatra Barat hampir sepenuhnya mengacu pada pembagian yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1935 yang terdiri dari 5 afdeelingen, 19 onderafdeelingen, 20 districten, dan 49 onderdistricten serta sedikitnya 430 nagari. Sejarawan Gusti Asnan mencatat, sedikit perbedaan dari pembagian unit daerah administratif oleh Jepang adalah dikeluarkannya Fuku Bun Bangkinang dan dimasukkannya daerah itu ke dalam Riau Shu.
Dalam menjalankan roda pemerintahannya di Sumatra Barat, Jepang tidak banyak melakukan perubahan struktur pemerintahan, kecuali perubahan nomenklatur ke dalam bahasa Jepang. Afdeeling yang dikepalai oleh asisten residen diganti dengan nama bun, dikepalai oleh seorang bun shu cho. Fuku bunshu dikepalai oleh seorang baku bun cho, menggantikan istilah onderafdeeling yang dikepalai oleh kontroler. District yang dikepalai oleh demang diubah menjadi gun yang dikepalai oleh seorang gun cho. Onderdistrict yang dikepalai oleh asisten demang diganti dengan istilah fuko gun, dikepalai oleh seorang fuko gun cho.
Jepang masih menggunakan pegawai-pegawai pribumi yang sebelumnya bekerja dengan Belanda. Pejabat Bumiputra tertinggi mengepalai gun dan struktur di bawahnya, fuku gun. Unit pemerintahan yang terkecil yaitu nagari diberi istilah son dan kepala nagari dinamakan son cho.

Respons awal

Kedatangan tentara Jepang di Padang disambut oleh penduduk dengan melambaikan bendera Merah Putih dan bendera Hinomaru disertai teriakan "banzai". Sejarawan Gusti Asnan mencatat, mata-mata Jepang sebelumnya sudah menyebarkan pengaruh pada rakyat Minangkabau. Sebagian dari orang Jepang yang bermukin di Sumatra Barat sejak dekade 1920-an berperan sebagai intelijen Jepang "yang dikirm guna melapangkan jalan bagi okupasi mereka". Rakyat telah diyakinkan bahwa kedatangan Jepang untuk membebaskan bangsa ini dari kekuasaan Imperialisme Barat. Jepang menyerukan semboyan Asia untuk bangsa Asia sebagai pembebas Asia dari kekuasaan imperialisme.
Pada masa awal pendudukan Jepang, peristiwa yang terjadi di Padang banyak dipengaruhi oleh Soekarno. Soekarno tertahan di Sumatra Barat setelah pihak Belanda gagal membawanya ke Australia. Soekarno menunjukan sikap kooperatif terhadap Jepang. Namun, tokoh-tokoh PNI ketika mengadakan rapat di kantor Bumiputra, Bukittinggi, terpecah dua ke dalam kelompok yang mendukung dan yang menolak untuk bekerja sama dengan Jepang. Anwar Sutan Saidi sebagai Kepala Bank Nasional dan organisasi-organisasi perdagangan memilih menghindari jalur politik dan bergerak di jalur ekonomi dalam rangka mengumpulkan dana dan senjata bagi perjuangan kemerdekaan. Tamimi Usman memimpin sekelompok orang yang mengikuti cara Syahrir yang non-kooperatif dan menggerakkan kegiatan-kegiatan bawah tanah. Adapun kelompok yang dipimpin oleh Chatib Sulaiman mengikuti jalur perjuangan.
Dalam pidatonya di Padang, Soekarno menghimbau rakyat agar tidak mengadakan perlawanan terhadap tentara Jepang karena kekuatan yang ada tidak sebanding. Menurut Soekarno, bangsa Indonesia harus memanfaatkan Jepang untuk mencapai cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Melalui sikap kooperatifnya, Soekarno berhasil mencegah tindakan kasar tentara Jepang terhadap rakyat Sumatra Barat. Soekarno membujuk sebagain besar tokoh-tokoh bangsa di Sumatra Barat untuk bekerjasama dengan Jepang. Ketika tentara Jepang melarang pengibaran bendera selain dari bendera Jepang, Soekarno memerintahkan orang-orang agar menurunkan bendera "sampai tiba saatnya kita dapat mengibarkan Sang Dwi-warna dengan bebas dari semua bentuk dominasi asing". Soekarno bersama Hatta memandang kerja sama dengan Jepang sebagai cara terbaik dalam mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, "berlayar dalam satu kapal bersama orang Jepang sambil membawa barang dagangan ktia sendiri".
Sejumlah tokoh di Sumatra Barat bergabung untuk mendukung Jepang. Soekarno ikut membentuk Komite Rakyat yang bertujuan untuk membantu Jepang di bidang keamanan dan makanan, mengurangi akses perang terhadap rakyat Sumatra Barat, mendirikan sekolah, dan memelihara semangat kemerdekaan. Chatib Suleiman bersama Leon Salim mempersatukan seluruh organisasi pemuda yang ada menjadi Pemuda Nippon Raya. Tetapi pihak Jepang curiga terhadap dukungan ini, dan setelah kepergian Soekarno mereka membubarkan Komite Rakyat dan Pemuda Nippon Raya. Para pemimpin kedua organisasi di tangkap pada tanggal 14 November 1942 dengan tuduhan berpura-pura bekerja sama dengan Jepang padahal menentang mereka. Namun, seminggu kemudian mereka di bebaskan.

Kepemimpinan Yano Kenzo

Pemerintahan sipil Sumatra Barat baru efektif berjalan setelah kedatangan Yano Kenzo ke Sumatra Barat pada 9 Agustus 1942 sebagai Residen Sumatra Barat. Sebelum bertugas di Sumatra Barat, Yano pernah menjabat sebagai Gubernur Prefektur Toyama. Gusti Asnan mencatat Yano berperan besar dalam mewujudkan kerja sama yang baik antara rakyat Sumatra Barat dengan pihak Jepang. Yano banyak menentang kebijakan Komando Tentara ke-25, tetapi tetap menjaga hubungan persahabatan dengan Panglima Tentara ke-25 Moritake Tanabe di Bukittinggi. Simpatinya pada aspirasi rakyat setempat untuk merdeka dan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pandangannya ia kemukakan dalam sebuah artikel yang ditulisnya kelak pada 1967.
Sebagai pemimpin sipil, Yano Kenzo melakukan pendekatan terhadap penduduk Minangkabau melalui kebudayaan. Ia memiliki minat pada alam, masyarakat, dan adat-istiadat Minangkabau yang menganut tradisi matrilineal. Menurut Gusti Asnan, pandangan politiknya yang dipengaruhi oleh minatnya yang besar terhadap Minangkabau menjadi dasar lahirnya ide untuk memprakarsai pendirian beberapa organisasi kemasyarakatan, sosial, dan budaya di Sumatra Barat. Karena bertahan dengan pendiriannya menentang kebijakan ekonomi otoritas Jepang, Yano mengundurkan diri sebagai gubernur pada Maret 1944 dan digantikan oleh Hattori Naoaki pada bulan berikutnya. Yano menilai, tentara pendudukan Jepang sangat menyadari sumber daya Indonesia yang berlimpah dan bertekad untuk terus mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, sekalipun untuk itu Jepang terpaksa melepaskan Filipina dan Burma.
Saat menjabat sebagai Gubernur Sumatra Barat, Yano mendirikan Kerukunan Minangkabau (Gui Gan) sebagai badan konsultasi dirinya dengan tokoh-tokoh Minangkabau. Kerukunan Minangkabau mengadakan pertemuan secara teratur di kediaman gubernur. Anggota-anggotanya adalah representatif dari ulama, politisi, pemimpin adat, dan akademisi yang bertindak sebagai dewan penasihat informal bagi shu chokan. Gusti Asnan menyebut Kerukunan Minangkabau sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode awal. Ketika Komando Tentara ke-25 mengeluarkan perintah pendirian shu sangikai atau DPR di setiap shu pada 8 November 1943, pemerintah sipil Sumatra Barat meneruskan Kerukunan Minangkabau yang telah ada sebagai shu sangikai dan Muhammad Sjafei ditunjuk sebagai ketua.

Pengaruh Jepang

Dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah berpengaruh pada perkembangan bahasa Indonesia dan menyebabkan timbulnya rasa persatuan di kalangan rakyat. Pendidikan yang diberikan Jepang mempercepat matangnya usaha kemerdekaan Indonesia, satu hal yang tidak disadari oleh penguasa Jepang di Sumatra Barat. Dalam lapangan politik, Jepang telah mewariskan bentuk lembaga representatif Kerukunan Minangkabau yang menghimpum tokoh adat dan agama sebagai penasihat bagi residen. Meski tidak memiliki wewenang resmi dalam pemerintahan, mereka dapat mewarnai kebijakan penguasa Jepang di Sumatra Barat. dan secara diam-diam menanamkan cita-cita kebangsaan kepada rakyat. Dalam bidang militer, Jepang memberikan pelatihan militer lewat tentara sukarela Giyugun. Angkatan terawal perwira Giyugun kelak berperan dalam pendirian angkatan bersenjata Indonesia setelah kemerdekaan dan sebagian besar di antara mereka memperoleh tempat strategis dalam hierarki kemiliteran pada masa revolusi.
Audrey Kahin mencatat, kerja sama di antara tokoh adat dan agama selama pendudukan Jepang di Sumatra Barat telah membentuk mata rantai hubungan teritorial dan landasan bagi terciptanya saling pengertian, sesuatu yang sangat bernilai pada tahun-tahun setelah kemerdekaan.