Montenegro

Sejarah

Selama beberapa abad Montenegro merupakan sebuah prinsipalitas merdeka de facto yang diatur oleh sebuah penguasa dan dinasti berdasar keturunan. Negara ini mendapatkan pengakuan internasional de jure tentang kemerdekaannya, setelah Krisis Timur (1875-1878), di Kongres Berlin. Pada 28 Agustus 1910, penguasa Montenegro Pangeran Nikola Petrović Njegoš menyatakan sendiri sebagai Raja. Sebuah negara merdeka sejak Zaman Pertengahan hingga tahun 1918, negara ini lalu menjadi bagian dari negara Yugoslavia dan tergabung ke dalam wilayah Serbia dan Montenegro. Antara 1945 dan 1992, Montenegro merupakan bagian dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Dari 1992 hingga 2003, Montenegro bergabung dengan Serbia untuk membentuk Republik Federal Yugoslavia. Pada tahun 2003 Republik Federal Yugoslavia kemudian diubah sehingga hubungan antara Serbia dan Montengero lebih terpisah dan namanya berubah menjadi Serbia dan Montenegro.
Serbia dan Montenegro eksis dari 2003 hingga 2006 saat Montenegro memutuskan untuk memisahkan diri melalui sebuah referendum. Oleh sebuah referendum yang dilaksanakan pada 21 Mei 2006, Montenegro mendeklarasikan kemerdekaannya pada 3 Juni 2006.

Referendum Montenegro

Menurut kelompok penentang kemerdekaan, Montenegro sebagai bagian dari Uni dengan Serbia akan mempunyai kemunginan lebih besar menjadi anggota Uni Eropa, ketimbang sendiri. Uni Eropa tidak mengharapkan Montenegro merdeka. Karena itu berdirilah Uni Serbia Montenegro. Tapi Perdana Menteri Montenegro Milo Djukanovic hanya menyepakati Uni tersebut, apabila masyarakat, melalui referendum diberi kesempatan menyuarakan pendapat mengenai Montenegro merdeka. Djukanovic pun dianggap menjadi pemimpin kemerdekaan Montenegro. Dikelilingi kelompok sekitar 20 sahabat keluarga, Djukanovic berhasil menguasai hampir semua bidang baik ekonomi, politik maupun media. Ia memainkan peranan paling kuat selama 15 tahun terakhir.
Djukanovic yakin bisa mempercepat proses keanggotaan Montenegro dalam Uni Eropa dan NATO, apabila Montenegro bisa bebas dari Serbia. Serbia, dan secara otomatis juga Montenegro, dijatuhi sanksi oleh Brussel, karena belum juga berhasil menangkap dan mengekstradisi Jenderal Ratko Mladic kepada Tribunal Yugoslavia di Den Haag. Perundingan dengan Brussel ditunda.
Sementara Presiden Serbia dan Montenegro, Vojislav Kostunica dan Perdana Menteri Serbia, Zoran Djinjic ingin agar federasi tetap dipertahankan, tetapi bersedia memberikan hak otonomi luas kepada Montengero.
Maret 2006, Parlemen Montenegro, dengan suara bulat mendukung usulan untuk mengadakan referendum bersejarah mengenai kemerdekaan dari Serbia, pada 21 Mei 2006.
Uni Eropa akhirnya menuntut agar minimal separuh dari semua pemilih harus memberikan suara. Selain itu, Brussel baru mengakui kemerdekaan Montenegro, apabila didukung oleh minimal 55% pemilih.
Menurut jajak pendapat independen terakhir yang dipublikasikan November 2006, 43 persen dari warga Montenegro menginginkan kemerdekaan, 31 persen menentangnya, dan sisanya, 24 persen, tidak memutuskan. Pemerintah Montenegro mengatakan, usaha untuk mencapai kemerdekaan itu dimotivasi oleh keinginan untuk tidak didominasi oleh Serbia, yang jumlah penduduknya lebih dari delapan juta orang.
Pada 22 Mei 2006, Presiden Komisi Referendum Frantisek Lipka mengumumkan hasil penghitungan suara sementara referendum, di mana 55,4 persen rakyat Montenegro yang berpartisipasi dalam referendum menghendaki Montenegro merdeka atau memisahkan diri dari Serbia. Sebanyak 44,6 persen pemilih menentang ide kemerdekaan itu.
Dari 485.000 pemilih yang terdaftar, sekitar 86,3 persen menggunakan haknya. Berdasarkan ketentuan dari Uni Eropa, hasil referendum dinyatakan sah jika salah satu pihak minimal memperoleh 55% suara.
Perdana Menteri Montenegro Milo Djukanovic juga telah memproklamasikan kemenangan blok prokemerdekaan meski belum ada pernyataan resmi komisi yang menangani referendum. Ketua Komisi Luar Negeri UE Javier Solana menyambut baik hasil sementara referendum Montenegro dan berjanji akan menghargai hasil akhir seluruh penghitungan suara.

Pasca referendum

Pada 28 Juni 2006, Montenegro menjadi anggota ke-192 PBB. Pemilihan umum pertama, sebuah pemilu parlemen yang dilaksanakan pada 10 September 2006 menghasilkan koalisi yang dibentuk Perdana Menteri Milo Đukanović, Koalisi Montenegro Eropa sebagai pemenangnya.

Geografi

Secara internasional, Republik Montenegro berbatasan dengan Kroasia, Bosnia dan Herzegovina (Republik Srpska), dan Albania. Dalam Persatuan Negara Serbia dan Montenegro, Republik Montenegro berbatasan dengan Serbia (termasuk provinsi selatan Serbia, Kosovo dan Metohia).
Kota utama Montenegro adalah: ibu kota Podgorica (139.000 penduduk), Nikšić (61.700), Pljevlja (18.800), dan Bijelo Polje (17.100). Bekas ibu kota kerajaan adalah Cetinje.

Keanggotaan NATO

Pada 5 Juni 2017, Montenegro resmi menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang ke-29 pada 5 Juni 2017. Montenegro menjadi satu-satunya negara anggota baru dalam sembilan tahun terakhir, setelah Kroasia dan Albania bergabung pada tahun 2008.