Mangkunegara VI

Naik Tahta

Mangkunegara VI naik tahta ketika kakaknya meninggalnya. Mangkunegara V diusianya yang belum tua,sekitar 40 tahun menderita sakit pada perutnya sebagaimana disebutkan pada buku otobiografi Partini, berkelanjutan dengan wafatnya sang Adipati.
Adalah menjadi hal yang biasa di dalam tradisi Mangkunegaran, bahwa Mangkunegara yang turun tahta karena usia lanjut atau meninggal tidak selalu digantikan oleh putra tertuanya.Kebiasaan ini sudah dimulai sejak Mangkunegara I, beliau digantikan oleh cucunya yang menjadi Mangkunegara II.Begitu pula dengan Mangkunegara IV,yang merupakan sepupu Mangkunegara III. Berikutnya Mangkunegara VII adalah keponakan VI,anak dari Mangkunegara V,tetapi bukan putra tertuanya.

Tampil Sebagai Penguasa Mangkunegaran

Mangkunegara VI mulai bertahta pada tanggal 21 November 1896, dan selanjutnya tampil sebagai penguasa yang membawa pembaharuan dan perubahan. Berbeda dengan kakaknya Mangkunegara V yang mengedepankan Kesenian, Mangkunegara VI lebih mengedepankan keuangan dan ekonomi sehingga kas kerajaan yang di zaman kakaknya memerintah hampir kosong oleh Mangkunegara VI digemukkan kembali. Segala macam kebutuhan yang menghisap keuangan dan tidak terlalu utama disingkirkan untuk efisiensi. Keuangan Mangkunegaran pada masa itu sedang jatuh akibat kurang tertibnya manajemen pengelolaan dalam bisnisnya. Disamping itu, harga gula di pasaran dunia juga sedang jatuh karena mendapat pesaing baru dari Brasil. Pada masa Mangkunegara VI ini, utang kerajaan yang ditinggalkan pendahulunya dapat dilunasi.
Mangkunegara VI juga mempelopori model penampilan dengan pemotongan rambut yang pendek dengan memotong rambutnya sendiri dan semua pejabat serta kawula diwajibkan untuk tidak memelihara rambut panjang bagi laki laki. Sembah sungkem kepada atasan juga diubah tidak berkali-kali, tetapi cukup tiga kali. Ikatan dengan Kasunanan yang mewajibkan Mangkunegara harus menghadap setiap persidangan kerajaan diputus sehingga Mangkunegaran selain otonom juga menjadi pesaing semakin serius dalam memperebutkan hegemoni kebudayaan di Jawa.
Sebelum Mangkunegara VI bertahta, sistem pertemuan dengan duduk dilantai dan pada masa pemerintahannya diubah dengan sistem duduk di kursi dan hal ini adalah yang pertama kali sejak Mangkunegaran berdiri. Mangkunegara VI pulalah yang memberi izin bagi kerabat pura untuk memeluk agama Kristen.

Perekonomian Mangkunegaran

Terhitung 1 Juni 1899 semua kepengurusan perusahaan perusahaan Mangkunegaran kembali lagi ke Praja Mangkunegaran dengan pengendali langsung oleh Mangkunegara VI yang memisahkan antara keuangan perusahaan dan keuangan kerajaan. Akibat dari kebijakan penguasa Mangkunegaran ini, semua perusahaan berada dalam kontrol seorang superintenden (Wasino, 2008) dan campur tangan residen Belanda dalam keuangan perusahaan berakhir. Sektor-sektor ekonomi pedesaan tradisional diubah menjadi modern dengan jalan memperbanyak perkebunan dengan ditanami kopi, nila, tebu, atau gula di wilayah Praja (Lombard, 1996). Kondisi wilayah Mangkunegaran yang agraris difungsikan dan dikelola dengan prinsip keteraturan warisan ayahnya.
Konflik antara Residen dengan Mangkunegara VI sering terjadi dalam tarik ulur karena pihak Mangkunegaran yang memiliki otonomi pengaturan menolak campur tangan Residen. Residen Surakarta Van Wijk melakukan intervensi dengan cara pihak Mangkunegaran diwajibkan untuk konsultasi dalam melakukan anggaran keuangan kerajaan. Disamping itu Mangkunegara VI juga pernah melakukan penyitaan terhadap Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (perusahaan kereta api swasta Belanda), yang tidak mampu membayar pajak untuk tanah-tanah yang disewanya.

Politik Dan Kebijakan Pemerintahan

1. Politik Ikat Pinggang
Politik ikat pinggang menerangkan pada maksud bahwa demi menyelamatkan Mangkunegaran dari keterpurukan dan kebangkrutan sebagai suatu kadipaten, maka efisiensi penggunaan keuangan diupayakan untuk ditekan sedemikian rupa sehingga keterpurukan yang mengancam pada kebangkrutan dapat diatasi.
2. Kebijakan Praja
Kebijakan yang diterapkan sehubungan dengan target memperoleh kembali perolehan yang memadai menyebabkan sang penguasa memperoleh predikat sebagai penguasa dan pedagang (Tempo, 16 Mei 1987), hal mana yang demikian ini kemudian hari ditiru dan diikuti oleh Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dari aktivitas penguasa yang juga berperan sebagai seorang saudagar di kalangan Jawa sering terungkap istilah ndoro Bakulan.
Semua tanah di wilayah Mangkunegaran dicabut dari tradisi dan dijadikan perkebunan-perkebunan yang menghasilkan di pasaran dunia.
3. Kebijakan Dalam Reorganisasi Legiun
Jabatan Komandan Utama Legiun Mangkunegaran secara otomatis berada di tangan Mangkunegara yang sedang bertahta dengan pangkat Kolonel. Di bawah Komandan Utama adalah Wakil Komandan yang pada waktu itu dijabat oleh KPH Gondosuputra. Perampingan organisasi untuk kesesuaian anggaran dijalankan oleh Mangkunegara VI dengan menghapus jabatan Wakil Komandan. KPH Gondosuputra, oleh Mangkunegara VI diberhentikan dengan hormat sebagai pensiunan Letnan Kolonel Wakil Komandan Legiun Mangkunegaran
4. Sewa Tanah
Sewa tanah yang dijalankan oleh penguasa Mangkunegaran yang keenam adalah sewa tanah di Banjarsari, Surakarta. Tanah ini disewakan kepada bangsa Belanda untuk digunakan sebagai pemukiman elit. Dengan tumbuhnya pemukiman elit, tanah di Banjarsari menjadi Villa park yang menghasilkan pemasukan finansial bagi praja.

Keamanan Wilayah

Para gerombolan kecu-bandit yang telah lama beroperasi di wilayah Mangkunegaran dan sekitarnya, mulai berhitung ulang dengan tampilnya raja ke enam di Mangkunegaran. Raja yang digosipkan kikir/pelit dalam keuangan ini, terhadap kelompok hitam menghadapinya dengan tangan besi. Para Polisi Praja yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan tidak tanggung-tanggung kena sanksi oleh sang raja bila sampai kalah menghadapi para gerombolan tersebut. Kekalahan para penjaga keamanan wilayah merupakan suatu petaka yang meresahkan karena selain menjarah harta benda, para berandal-kecu-bandit juga melakukan pembunuhan dan perkosaan.
Operasi polisional bersama dengan Kasunanan di perbatasan tidak jarang berakhir dengan konfliknya Mangkunegara VI dengan Residen Surakarta karena pihak Residen yang menjadi polisional di Kasunanan tidak bersungguh hati memberantas sehingga kawanan perampok/berandal yang lari di perbatasan wilayah begitu masuk Kasunanan sudah dapat ditengarai bakal membikin kerusuhan kembali karena tidak ada tindakan menghukumnya.
Pasca perang Jawa 1830 dengan menjamurnya perluasan perkebunan, para berandal/kecu/perampok lokal yang kecewa semakin tumbuh berkembang di wilayah kerajaan dan kadipaten.Dalam masa ini dikenal jenis bandit bandit pedesaan sebagai kecu dan koyok (Suara Merdeka, 2009). Kecu adalah sebutan yang mengacu pada sekawanan orang yang beroperasi menjarah secara paksa korban dengan penyiksaan dan pembunuhan, sedangkan koyok mengacu pada pengertian kecu tetapi jumlah orangnya terbatas/sedikit (Suhartono, 1995).
Pada tahun 1872 di wilayah Mangkunegaran tercatat ada 24 peristiwa yang dilakukan oleh para kecu dan koyok (Wasino, 2008). Bila dalam setahun terjadi 24 kriminalitas maka bisa dihitung dalam rata rata setiap bulan terjadi dua kali kejadian kriminalitas kejahatan perampasan dan pembunuhan. Puncak kegeraman Mangkunegara VI terjadi ketika sekawanan kecu pada 15 November 1883, mengamuk dan membunuh istri tua seorang bekel di Desa Kretek, Sragen. Mangkunegara VI langsung tunjuk hidung bahwa polisi praja kurang bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas kerajaan (Suara Merdeka, 2009).

Kesenian Wayang Wong

Kesenian wayang wong sebagai seni pertunjukkan secara tradisi dikembangkan oleh Mangkunegara I yang bertahta 1757-1795. Sebagai seni pertunjukan kraton, kesenian wayang wong secara tradisi mulai dari Mangkunegara I oleh penerusnya ditradisikan secara turun temurun menjadi suatu model pembelajaran yang bernilai pesan, pengetahuan dan juga sosial disamping hiburan.
Pada saat Mangkunegara VI memegang tampuk di Mangkunegaran, kondisi keuangan sedang krisis dan kerajaan terjerembab dalam utang kepada Belanda. Terhadap krisis yang melanda kerajaan ini, para Mangkunegara sudah belajar dari kakek moyangnya dan tidak akan mengulang untuk jatuh di jalan yang sama.
Kesenian wayang wong yang sudah menjadi tradisi seni kraton oleh sang adipati dikurangi aktivitasnya. Pengurangan ini bukan berarti mematikan karena kesenian wayang wong yang dikembangkan oleh Gan Kam tidak dihambat apalagi dilarang perkembangannya. Gan Kam adalah keturunan Cina yang memiliki hubungan kedekatan dengan dinasti Mangkunegaran. Pada zaman Mangkunegara V, Gan Kam berhasil melobi sang adipati untuk diizinkan membawa keluar kesenian wayang wong keluar tembok istana untuk dipasarkan supaya seni pertunjukan ini dapat dinikmati sebagai pertunjukan oleh masyarakat secara massal atau umum.
Antara penyelamatan tradisi seni wayang wong yang dilakukan oleh Gan Kam dengan pemerintahan Mangkunegara VI yang sedang bertahta, disini dapat dikatakan memenuhi kesepakatan untuk suatu penyelamatan. Gan Kam melakukan tindakan menyelamatkan kesenian wayang wong yang dirintis oleh Pangeran Sambernyawa, dan Mangkunegara VI melakukan tindakan penyelamatan kerajaan yang didirikan dan dirintis oleh Pangeran Sambernyawa. Kesenian wayang wong yang membutuhkan pembiayaan dengan penyelamatan itu maka dana yang seharusnya dikeluarkan menjadi bisa dialihkan untuk kepentingan kerajaan. Pada satu sisi seni tradisi itu meski tidak dibiayai oleh kerajaan masih tetap hidup dalam keberlangsungannya.
Dengan demikian sejalan dengan pembangunan kembali ekonomi Mangkunegaran tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa pada zaman Mangkunegara VI perkembangan kesenian tradisi kraton wayang wong menjadi musnah. Kesenian ini dengan keluar dari tembok keraton justru semakin mendapat tempat di hati masyarakat sebagai seni pertunjukan bergengsi.
Perkembangan wayang wong yang sudah keluar tembok Istana Mangkunegaran ini semakin mendapat dorongan pengembangannya dalam zaman pemerintahan Mangkunegara VII dan melebar sampai Kasunanan dan Kasultanan. Di Kasunanan, Sunan Pakubuwana X (1893-1939) berprakarsa menggelar pertunjukan di Balekambang, Taman Sriwedari, dan Pasar Malam di Alun-alun Surakarta. Di Kasultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwana VII (1877-1921) mempergelarkan pertunjukan wayang wong untuk tontonan kerabat keraton.
Wayang wong yang bermula dari Mangkunegaran ini dalam waktu yang bersamaan dengan merosotnya keuangan Mangkunegaran justru mendapat tempat dan jalan menembus keraton lain dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Prestasi Kerja

Sebagai raja yang dihadapkan pada keterpurukan kerajaan yang terancam bangkrut, Mangkunegara VI telah menorehkan beberapa prestasi bagi keberlangsungan Praja Mangkunegaran yang antara lain sangat tidak berlebihan disebutkan sebagai berikut:
1. Mangkunegara VI berhasil dalam melaksanakan reformasi praja dari situasi bangkrut karena tenggelam dalam utang kepada kerajaan Belanda menjadi terlunasinya utang kerajaan bahkan mencapai nilai surplus (Suryo Danisworo, Hendri Tanjung, 2004). Stabilitas perekonomian kerajaan menjadi meningkat sehingga standar hidup masyarakat mulai membaik kembali. Imbasnya, pasar-pasar baru bermunculan disekitar perkebunan.
2. Membangun kembali kekuatan Legiun Mangkunegaran dengan pendanaan yang lebih dari cukup sehingga kekuatan korps yang sempat berkurang menjadi kuat kembali seperti sediakala.
3. Menciptakan iklim pluralisme di Praja Mangkunegaran dengan mengizinkan para kerabat memeluk Kristen yang kemudian akan dilanjutkan dalam masa pemerintahan Mangkunegara VII.
4. Keberhasilannya memulihkan keuangan dan perekonomian Mangkunegaran tidak lepas dari prinsip prinsip manajemen Jawa yang diajarkan oleh ayahnya Mangkunegara IV yaitu adanya keteraturan dalam hidup, keteraturan berusaha dan keteraturan dalam bekerja. Dengan demikian, Mangkunegara VI berjasa dalam memperkenalkan kembali prinsip-prinsip manajemen Jawa buah karya ayahnya dan diterapkan dalam mengatasi kebangkrutan Praja.
5. Mangkunegara VI adalah penegak keuangan dinasti Mangkunegaran (Tempo, 16 Mei 1987)
6. Menciptakan kesenian wayang pada, yaitu kesenian dengan pertunjukan semalam suntuk menjadi empat jam tanpa penyimpangan isi cerita (Reksa Pustaka 1978: 7).
7. Secara resmi, Mangkunegara VI dengan tegas menentang dan melarang pemujaan di tempat-tempat keramat yang menjadi kedok tempat skandal dan prostitusi (Sartono dan Alex Sudewa, 1998).
8. Membangun Makam Keluarga di Astana Utara Nayu Surakarta.

Peninggalan Mangkunegara VI

Pada masa pemerintahannya, Mangkunegara VI memberikan peninggalan yang sampai sekarang sering dikunjungi para wisata yaitu Pemandian Sapta Tirta. Sumber air pablengan di pemandian ini memiliki tujuh macam sumber alami yang letaknya sangat berdekatan yaitu: Air Hangat, Air Dingin, Air Hidup, Air Mati, Air Soda, Air Bleng, dan Air Urus Urus.

Mengundurkan diri Sebagai Penguasa

Pemerintahannya yang tampil dengan banyak perubahan dan anti Belanda berkesudahan dengan ketegangan dan tragis. Mangkunegara VI memiliki putera dan putri: KPA Suyono Handayaningrat dan BRAy Suwasti Hatmosurono. Ketika Mangkunegara VI berkehendak menjadikan putranya sebagai calon pengganti dia di-veto oleh kelompok kerabat Pangeran dan Belanda. Akhirnya Mangkunegara VI mengundurkan diri dan bermukim di Surabaya. Mangkunegara VI adalah satu-satunya raja di Mangkunegaran yang mengundurkan diri atas kehendak sendiri (Media Komunikasi Keluarga Ex-HIK Yogyakarta, 1987). Dalam kesaksian Partini dikatakan bahwa Mangkunegara VI pada bulan 11 Januari 1916 mengundurkan diri secara diam-diam dan berangkat dengan seluruh keluarganya menuju Surabaya ( Singgih, Pamoentjak, Roswitha, 1986)
Di Surabaya, putra dan menantu Mangkunegara VI yaitu KPA Suyono Handayaningrat dan RMP Hatmosurono aktif dalam pergerakan Budi Utomo dan bersama dengan Dr. Sutomo mendirikan partai politik bernama Parindra.
Ketika wafat Mangkunegara VI tidak disemayamkan di Astana Mangadeg atau Astana Girilayu melainkan di Astana Utoro Nayu, Surakarta. Di Mangkunegaran yang bertahta selanjutnya adalah keponakannya yaitu RMA. Suryasuparta sebagai Mangkunegara VII. Mangkunegara VI memilih Surabaya sebagai tempat pada hari tua nya untuk mempersiapkan putra dan menantunya melanjutkan konsep tata negara yang tidak dapat dilaksanakan melalui sebuah Kadipaten.