Republik Catalunya (2017)

Latar belakang

Sebuah referendum kemerdekaan, yang ditangguhkan oleh Majelis Konstitusi Spanyol setelah pemerintah Spanyol menyatakan referendum tersebut ilegal, digelar di Catalunya pada tanggal 1 Oktober 2017. Pertanyaan dari referendum tersebut, yang akan dijawab dengan kata "Ya" atau "Tidak", adalah "Apakah Anda ingin Catalunya menjadi negara merdeka dalam bentuk republik?". Pihak "Ya" memenangkan pemungutan suara, dengan 2,044,038 (92.01%) suara memilih untuk kemerdekaan sementara 177,547 (7.99%) memilih untuk menolaknya, meskipun para pemilik hak suara terdaftar yang datang untuk memberikan suaranya hanya mencapai 43.03%.
Pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2017, sebuah debat mengenai kemungkinan dideklarasikannya kemerdekaan digelar di Parlemen Catalunya, dan secara bersamaan Senat Spanyol menyerukan pemberlakuan pemerintahan langsung di Catalunya. Pada akhir debat, parlemen Catalunya melakukan pemungutan suara dengan hasil menyetujui deklarasi kemerdekaan secara sepihak dengan dukungan 70–10, dua anggota parlemen memilih abstain dan seluruh anggota parlemen dari Ciudadanos, Partai Sosialis Catalunya dan Partai Rakyat (52 orang) memboikot pemungutan suara yang menurut mereka ilegal oleh para pengacara Parlemen Catalunya.
Dewan Umum dari Val d'Aran di wilayah Catalunya barat laut mengumumkan bahwa mereka akan menggelar rapat luar biasa pada tanggal 30 Oktober untuk mengevaluasi konsekuensi dari deklarasi kemerdekaan.

Reaksi dari Pemerintah Spanyol

Sebagai balasannya, Perdana Menteri Mariano Rajoy membubarkan Parlemen Catalunya, membubarkan Dewan Eksekutif Catalunya dan menyerukan pemilihan regional pada tanggal 21 Desember 2017, setelah mendapatkan dukungan dari Senat Spanyol untuk memberlakukan Pasal 155.
Segera setelah pengumuman Rajoy, Direktur Mossos d'Esquadra, Pere Soler i Campins, mengirimkan sebuah surat perpisahan yang memastikan posisinya diganti oleh pemerintah Spanyol. Beberapa media mengisukan bahwa pemerintahan Catalunya yang dipimpin oleh Puigdemont tidak akan menolak pengambilalihan Spanyol terhadap Generalitat.

Pengakuan internasional

Hingga saat ini, Republik Catalunya masih belum diakui oleh negara-negara berdaulat manapun. Saat ini, Amerika Serikat Andorra, Argentina, Australia, Azerbaijan, Belanda, Bolivia, Britania Raya, Bulgaria, Chili, Ekuador, Estonia, Finlandia, Georgia, Guatemala, Honduras, Indonesia, Italia, Jerman, Kanada, Kazakhstan, Kolombia, Kosta Rika, Kroasia, Latvia, Lithuania, Malta, Maroko, Meksiko, Moldova, Norwegia, Panama, Paraguay, Prancis, Peru, Polandia, Portugal, Republik Ceko, Republik Irlandia, Rumania, Rusia, Senegal, Serbia, Siprus, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, dan Yunani yang telah menyatakan bahwa mereka tidak mengakui kemerdekaan Republik Catalunya sebagai entitas independen dan mendukung integritas teritorial dan keteraturan konstitusional Spanyol.
Di sisi lain, beberapa pihak menyatakan ketertarikan mereka untuk mengakui kemerdekaan Catalunya. Seorang anggota parlemen dari partai penguasa Partai Tengah Finlandia berencana untuk menggelar pemungutan suara dan debat untuk mosi di parlemen. Seorang anggota parlemen di Argentina juga menunjukkan ketertarikannya melalui pemungutan suara dan debat di parlemen mereka. Venezuela dan Korea Utara juga menyatakan bahwa mereka mendukung kedaulatan Catalunya tetapi sejauh ini belum ada pengakuan resmi dari mereka. Abkhazia dan Ossetia Selatan menyatakan bahwa mereka tertarik mempertimbangkan untuk mengakui Republik Catalunya jika mereka mendapatkan permintaan dari Catalunya.
Menteri Presiden Flemish, Geert Bourgeois, menyatakan dukungan kepada Republik Catalunya, tetapi menambahkan bahwa keputusan berada di tangan pemerintah federal Belgia. Presiden Majelis Korsika, Jean-Guy Talamoni, menyatakan dukungannya untuk kemerdekaan Catalunya, tetapi dukungan ini murni merupakan bentuk simbolik. Pemerintah Skotlandia menyatakan dukungan mereka atas hak untuk menentukan nasib sendiri dari rakyat Catalunya, menyatakan bahwa mereka "mengerti dan menghargai posisi Pemerintah Catalunya".

Keanggotaan Uni Eropa

Sebagai salah satu wilayah Spanyol, komunitas otonom Catalunya juga merupakan bagian dari Uni Eropa (EU/UE), Zona Euro, dan Area Schengen. Sebelum deklarasi, muncul sebuah perdebatan mengenai apakah Catalunya yang merdeka akan mempertahankan keanggotaan mereka di UE dan asosiasi internasional lainnya, atau justru berada di luar seluruh organisasi tersebut. Pemisahan sebuah wilayah dari dari negara yang merupakan anggota mereka tidak secara spesifik dijelaskan di dalam pakta Uni Eropa, meskipun opini-opini legal telah dikeluarkan terhadap Catalunya dan selama debat dalam referendum kemerdekaan Skotlandia 2014. "Doktrin Prodi" yang diikuti oleh Komisi Eropa menyatakan bahwa sebuah negara yang memisahkan diri, secara otomatis keluar dari Uni Eropa dan harus memohon keanggotaan sebagai negara luar.
Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Catalunya "tidak mengubah apapun" dan bahwa Uni Eropa hanya akan bernegosiasi dengan pemerintah Spanyol, dan juga meminta Spanyol untuk menggunakan "kekuatan argumen, dan bukannya argumen dengan cara unjuk kekuatan."