Ernst Utrecht

Riwayat Hidup

Ia dilahirkan di Surabaya pada tahun 1922. Sebenarnya, Ernst Utrecht pernah kuliah di Institut Teknologi Bandung. Akan tetapi, kuliahnya terbengkalai akibat Perang Dunia II. Utrecht kemudian kuliah Hukum dan Indologie di Universitas Leiden. Kemudian, ia menikah dengan Elien Utrecht dan memiliki anak bernama Atrien Utrecht. Lulus dari Leiden, ia pergi kembali ke Indonesia pada tahun 1952 dan dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia bersama dengan Elien dan Atrien Utrecht.

Kehidupan di Indonesia

Setibanya di Indonesia, ia menjadi pengajar di Kursus Dinas C pada Kementerian Dalam Negeri di Malang di mana ia mengajar mata pelajaran pengantar ilmu hukum dan hukum administratif.
Kemudian, ia menjadi dosen tamu di Makassar, Sulawesi Selatan di Universitas Hasanuddin yang kala itu merupakan cabang Universitas Indonesia (1954-1956). Kemudian, dari tahun 1956 sampai 1958, ia menjadi dosen kepala Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sudah resmi terbentuk. Konon, ketika aktif mengajar di Makassar, ia termasuk akrab dengan Baharuddin Lopa yang saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia cabang Makassar. Menurut Djokomoelyo, tampilannya santai dan sering pakai sandal, suka bergurau dengan contoh kasus yang aktual yang mudah dicerna.
Sebagai akibat kurangnya tenaga pengajar pada saat itu, Utrecht juga memiliki jadwal mengajar di kota lain dan berperan sebagai pendiri universitas di kota Ambon bersama Yayasan Perguruan Tinggi Maluku dan Cirebon (Universitas Sunan Gunung Jati). Dibandingkan memilih menjadi dosen tetap di Universitas Indonesia Jakarta, ia memilih pindah ke Bandung pada tahun 1957 untuk mengajar di Universitas Padjadjaran. Selama waktu itulah ia aktif mengajar di berbagai kota seperti Makassar, Ambon, dan Jember. Selain mengajar Hukum Administrasi Negara, di Perguruan Tinggi lain Ia juga mengajar Hukum Pidana dan menulis buku hukum pidana yang menjadi buku wajib di fakultas hukum.

Dekan Universitas Baperki

Ia mencapai jabatan tertinggi pertamanya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Baperki (sekarang Universitas Trisakti) pada tahun 1960. Di Universitas Baperki tersebut, ia mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara.
Menurut beberapa mahasiswa di Universitas Baperki, Prof. Utrecht adalah seorang yang sangat sederhana. Bertubuh besar, kulit hitam layaknya orang Indonesia Bagian Timur. Ia sering berkemeja putih yang ke-abu-abuan dan kumal. Celananya pun demikian kedombrongan dan selalu memakai sepatu sandal yang tidak pernah mengenal semir. Kuliah yang diberikan sangat menarik hanya saja jadwal kuliah tidak menentu. Bisa satu minggu berturut-turut, kemudian dua bulan tidak ada kuliah. Ini kemungkinan disebabkan oleh kesibukan dirinya yang memberikan kuliah di beberapa Universitas dan juga menjadi Rektor di Universitas Negeri Brawijaya di Jawa Timur.
Pada suatu waktu beliau menawarkan kepada mahasiswa Universitas Res Publica (Baperki) apabila ada yang mau pindah kuliah ke Universitas Negeri Brawijaya, beliau akan menerimanya.

Pindah ke Bandung

Alasan lain Utrecht pindah ke Bandung dan meninggalkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia disebabkan oleh perselisihan antara dirinya dengan penguasa militer lokal di Ambon, Herman Pieters, yang juga menjabat sebagai dewan pengurus universitas tersebut. Sebagai akibatnya, Utrecht dikeluarkan pada 30 Juli 1960.

Meraih Gelar Doktor

Kemudian, pada tahun 1962 ia meraih gelar doktor untuk studi banding mengenai penerapan hukum internasional di Bali dan Lombok. Selain itu, ia juga pernah menjadi dosen sekaligus sekretaris Fakultas Hukum Universitas Jember (saat itu bernama Universitas Tawang Alun yang menjadi universitas filial (jarak jauh) dari Universitas Brawijaya) pada dekade 1960-an.

Kehidupan politik

Utrecht adalah seorang politikus yang aktif. Ia menjadi anggota PNI dan duduk di DPR dan Konstituante. Selain itu, Ia pernah menjadi penasehat Soekarno. Selain itu, menurut Pusat Sejarah TNI AD (1995), ia termasuk ke dalam anggota Himpunan Sarjana Indonesia (HSI).

Utrecht Affair

Salah satu keputusan berani yang pernah ia buat adalah keputusan untuk melarang HMI sebagai organisasi di Fakultas Hukum Universitas Jember (ketika menjabat sebagai sekretaris fakultas) yang dikuatkan dalam Surat Keputusan No. 2/64. Sebelum mengeluarkan keputusan melarang HMI, dalam kuliahnya Utrecht melarang mahasiswanya masuk HMI. Yang sudah terlanjur masuk diminta segera keluar. Jika tidak keluar, mahasiswa anggota HMI tidak akan diluluskan dalam mata kuliahnya. Kebijakan ini diambil karena HMI merupakan organisasi yang terkait partai terlarang saat itu, Masyumi. Konflik lain yang pernah terjadi selama di Jember adalah kalimatnya mengenai pemisahan negara dan agama serta pemisahan hukum dan kewajiban akan menjalankan perintah agama. Kelak, kasus ini akan dikenal sebagai "Utrecht Affair".
Keputusan Utrecht tersebut mendapat protes keras dari para mahasiswa yang diwakili oleh Dewan Mahasiswa Universitas Brawijaya (DM-UB). DM-UB menilai kuliah dan tindakan Utrecht telah merusak ketenangan, keutuhan, persatuan mahasiswa, dan sivitas akademika umumnya yang selama ini telah terbina dengan baik. Tetap dengan sikap tersebut, Utrecht mengeluarkan surat terbuka kepada DM-UB seraya mengatakan tidak lagi mengakui wewenang DM-UB terhadap mahasiswa FH Universitas Brawijaya Cabang Jember. Utrecht juga memprovokasi Senat Mahasiswa FH untuk segera merombak DM-UB.
Merespons sikap tersebut, pada 16 November 1963 DM-UB mengeluarkan resolusi menuntut agar Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) melarang Utrecht mengajar di Universitas Brawijaya Cabang Jember. Tentu saja Utrecht menolak resolusi DM-UB sehingga penyelesaian dicari. Pimpinan Universitas, Dewan Penyantun, dan Pimpinan Yayasan berkumpul. Sayangnya, pertemuan para pimpinan yang tidak dihadiri unsur lembaga kemahasiswaan itu cenderung menyalahkan DM-UB.
Di tengah perdebatan, masih ada dua orang pimpinan fakultas yang memiliki opini berbeda. Keduanya adalah Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Drs. Sudarpo Mas'udi dan Drs. Amir Hamzah Wirjosukarto. Sudarpo dan Amir Hamzah pernah menjadi aktivis HMI Cabang Yogyakarta. Amir Hamzah tercatat pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar PII. Dalam rapat, Sudarpo dan Wirjosukarto meminta penilaian pimpinan universitas diberikan setelah mendengar keterangan DM-UB. Karena usulnya itu, bersama dengan Utrecht, Sudarpo dan Wirjosukarto dikeluarkan dari Universitas Brawijaya Cabang Jember.

Pasca Utrecht Affair, Gerakan 30 September dan Eksodus ke Belanda

Akibat konflik dengan militer/TNI (dalam hal ini Herman Pieters) dan kelompok agama (dalam hal ini HMI/Masyumi), ia mengalami akibat berat setelah peristiwa G30S dimana ia ditangkap dan dipenjara pada tahun 1965. Ia dikeluarkan dari penjara pada tahun 1966 kemudian pergi ke negeri Belanda pada tahun 1969 (melalui Singapura, Australia, dan Amerika Serikat) hingga meninggal di sana serta tidak pernah kembali ke Indonesia.

Tanggapan Terkait Penumpasan PKI di Bali

Terkait peristiwa Gerakan 30 September dan pembasmian pihak-pihak yang terlibat setelahnya, ia sempat berkomentar mengenai pembantaian simpatisan PKI di Bali (Ia pernah menjadi pengurus PNI di Bali). Ia menganggap bahwa peristiwa pembasmian simpatisan PKI di Bali dianggap sebagai "perang suci". Pembantaian itu sendiri menurutnya dianggap tidak berdosa bagi para pelakunya yang, menurutnya, terdiri atas masyarakat biasa dan buruh pertanian yang juga diikuti dengan simpatisan PNI di Bali. Bahkan, terkait peristiwa pembasmian ini, ia berasumsi bahwa pihak-pihak yang ikut serta dalam pembasmian (atau penumpasan) simpatisan PKI ini mencapai 50.000 jiwa. Selain itu, ia juga mencatat terkait pembuangan para tahanan politik (tapol) ke Pulau Buru, Maluku. Jumlah tahanan tersebut (sebelum dibuang ke Pulau Buru) mencapai 250.000 jiwa.

Terkait Peristiwa Purwodadi

Salah satu kritiknya yang tajam pada awal Pemerintahan Orde Baru ialah terkait Peristiwa Purwodadi. Ia mengkritik pemerintahan Suharto di awal periodenya dengan mengatakan “Repelita is onzin” (Repelita adalah omong kosong). Ia mengatakan bahwa bantuan ekonomi barat kepada Indonesia adalah sama dengan imperialisme ekonomi yang membawa Indonesia memasuki Kapitalisme Barat. Selain itu, pada dekade 1970-an ia pernah menganggap Indonesia pada masa Orde Baru merupakan Indonesia yang memasuki era pemerintahan "Kasta Militer".
Setelah tidak lagi tinggal di Indonesia dan menjadi eksil di Belanda, ia sering menulis buku dan jurnal terkait kondisi terkini di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara dan sekitarnya (terutama Australia, Papua Nugini, dan Fiji) baik dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan sosial hingga wafat pada 1987.

Opini dan Pemikiran

Dalam bukunya mengenai Ambon (1972), ia menulis mengenai masyarakat Maluku sebagai berikut: “Berbicara mengenai dunia politik, pada umumnya masih asing bagi masyarakat Maluku dan belum membudaya. Orang Ambon baru sibuk bilamana ia sendiri, keluarganya, atau teman-temannya terancam dan bersikap spontan tanpa memahami permasalahannya dahulu dalam mengambil keputusan. Sikap dan pembawaan ini hingga ia mudah menjadi korban politik praktis. Padahal mereka sangat setia dalam unsur-unsur keagamaan, rajin kerja di kantor, dan pembawaannya dalam pergaulan sangat ceria dengan siapapun yang disenanginya.”