Hubungan Rusia dengan Uni Eropa

Sengketa Gas

Sengketa gas antara Rusia dan Ukraina pada 2009 lalu telah menciderai reputasi Rusia sebagai pemasok gas. Setelah kesepakatan untuk meningkatkan kemampuan jalur pipa gas terjadi antara Ukraina dan Uni Eropa pada 23 Maret 2009, Perdana Menteri Rusia waktu itu, Vladimir Putin, mengancam untuk meninjau kembali hubungan Rusia dan Uni Eropa, dengan mengatakan "Apabila kepentingan Rusia diabaikan, maka kita juga akan mulai untuk meninjau kembali dasar-dasar prinsip hubungan kita". Menteri-menteri Rusia beranggapan bahwa kesepakatan ini adalah upaya Uni Eropa untuk menarik Ukraina kedalam Uni Eropa secara legal, dan hal ini dapat bersinggungan dengan kepentingan Rusia sebagai negara tetangga terbesar Ukraina.
Pada 12 September 2012, Komisi Eropa membuka investigasi tak percaya terhadap kontrak-kontrak yang dimiliki Gazprom di wilayah Eropa tengah dan timur. Rusia merespon hal ini dengan segera melegislasikan undang-undang untuk mencegah investigasi dari luar negeri pada bulan itu juga. Pada 2013, tercatat negara-negara anggota Uni Eropa yang paling tidak mampulah yang biasanya membayar paling mahal untuk gas yang dibelinya dari Gazprom.
Investigasi yang dilakukan oleh Komisi Eropa harus ditunda menyusul intervensi Rusia terhadap Ukraina. Pada April 2015, Komisi Uni Eropa menuduh Gazprom telah menetapkan harga dengan tidak adil dan membatasi persaingan/kompetisi, Komisi Eropa untuk Kompetisi, Margrethe Vestager, mengatakan bahwa "Seluruh perusahaan yang beroperasi di pasar Eropa, tidak peduli apakah mereka berasal dari Eropa atau tidak, harus mengikuti aturan dari Uni Eropa. Saya khawatir bahwa Gazprom telah melanggar aturan tak percaya Uni Eropa dengan menyalahgunakan posisi dominannya di pasar gas Uni Eropa". Gazprom menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa mereka merupakan perusahaan yang beroperasi dibawah hukum Rusia yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik dan berstatus sebagai perusahaan strategis yang dikontrol negara. Presiden Lituania, Dalia Grybauskaite juga mengatakan bahwa Kremlin menggunaan Gazprom sebagai alat politik dan ekonomi untuk memeras Eropa.

Ketegangan atas Perjanjian Asosiasi

Pada 2013, harian The Economist memberi tajuk "kontes geopolitik liar", menyusul akan diadakannya Konferensi Vilnius yang mempertemukan Uni Eropa dengan negara-negara tetangganya dari timur. Menjelang konferensi ini, Rusia terus berusaha mempengaruhi negara-negara tetangga terdekatnya untuk lebih memilih bersama mereka membentuk Uni Eurasia dibandingkan menandatangani Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa. Pemerintah Rusia dibawah Presiden Putin berhasil untuk meyakinkan Armenia dan Ukraina untuk menunda pembicaraan dengan Uni Eropa, dan untuk justru memulai negosiasi dengan Rusia. Bagaimanapun, konferensi tetap berjalan dengan Moldova dan Georgia semakin dekat untuk mencapai kesepatan dengan Uni Eropa, mekipun hal ini ditentang oleh Rusia. Terjadi protes luas di Ukraina menyusul keputusan Presiden Viktor Yanukovich untuk lebih memilih Rusia, sebagai akibatnya Viktor harus melarikan diri ke Rusia pada Februari 2014, dan Rusia memulai intervensi militernya ke Ukraina. Uni Eropa mengutuk aksi Rusia ini dan mengatakan aksi ini adalah invasi, Uni Eropa juga memberlakukan larangan visa dan membekukan aset-aset petinggi Rusia yang ada di Uni Eropa.
Rusia beranggapan bahwa beberapa negara yang ada dibawah pengaruh mereka justru mengajukan diri untuk bergabung dalam NATO ataupun Uni Eropa. Rusia berulang kali mengkritisi NATO karena dianggap memindahkan infrastrukturnya lebih dekat ke perbatasa Rusia. Hal ini dibantah oleh Deputi Sekretaris Jenderal NATO Alexander Vershbow, dengan mengatakan bahwa infratruktur yang ada di Eropa timur tidak lebih dekat dibandingkan dengan masa Perang Dingin, dan bahwa Rusia sendiri tetap mempertahankan kehadiran militernya secara besar di negara-negara tetangga.

Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama

Kerangka hukum hubungan antara Uni Eropa dan Rusia adalah Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama (PCA), yang ditandatangani pada Juni 1994 dan berlaku mulai Desember 1997, perjanjian ini berlaku untuk 10 tahun. Sejak 2007 perjanjian ini diperpanjang setiap tahun hingga digantikan dengan perjanjian kerjasama yang baru. PCA mencakup hubungan politik, ekonomi, dal kultural antara Rusia dan Uni Eropa, dan berfokus pada perdagangan, investasi, dan hubungan ekonomi yang harmonis. Bagaimanapun didalam perjanjian ini juga menyebutkan pihak-pihak didalamnya saling berbagi kewajiban untuk "menghormati prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebagai yang tertuang dalam Akta Terakhir Helsinki (Helsinki Final Act) dan Piagam Paris untuk Eropa baru" dan juga untuk berkomitmen terhadapa keamanan dan perdamaian internasional. Perjanjian pengganti telah dinegosiasikan sejak 2008 dan sekaligus mencakup masuknya Organisasi Perdagangan Dunia.