Samaratungga

Prasasti Kayumwungan

Nama Samaratungga terdapat dalam prasasti Kayumwungan atau prasasti Karangtengah yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 824. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa, Samaratungga memiliki seorang putri bernama Pramodawardhani yang meresmikan sebuah jinalaya yang sangat indah. Prasasti ini dianggap berhubungan dengan pembangunan Candi Borobudur.
Prasasti Kayumwungan terdiri atas dua bagian. Bagian pertama berbahasa Sanskerta sebagaimana disinggung di atas, sedangkan bagian kedua berbahasa Jawa Kuno yang dikeluarkan oleh Rakai Patapan Mpu Palar. Disebutkan, tokoh Mpu Palar menghadiahkan beberapa desa sebagai sima swatantra untuk ikut serta merawat candi Jinalaya tersebut.

Seputar Rakai Patapan Mpu Palar

Sejarawan De Casparis menganggap tokoh Rakai Patapan Mpu Palar adalah raja bawahan Samaratungga. Nama lengkapnya ditemukan dalam Prasasti Gandasuli, yaitu Dang Karayan Patapan Sida Busu Pelar. Prasasti yang kedua ini dikeluarkan tahun 832 dan menyebutkan adanya istilah "kerajaan". Jadi, menurut De Casparis, Mpu Palar pada tahun itu melepaskan diri dari kekuasaan Samaratungga.
De Casparis juga menemukan bahwa, dalam prasasti Kedu terdapat informasi tentang desa Guntur yang masuk wilayah wihara Garung, serta masuk pula wilayah Patapan. Atas dasar ini, Rakai Patapan dianggap identik dengan Sri Maharaja Rakai Garung dalam daftar para raja versi prasasti Mantyasih. Rakai Garung adalah raja sebelum Rakai Pikatan, yang merupakan menantu Samaratungga.
Kesimpulannya ialah, Rakai Patapan Mpu Palar pada tahun 824 masih menjadi bawahan Samaratungga. Kemudian pada tahun 832 ia sudah membangun kerajaan sendiri dan memakai gelar Maharaja Rakai Garung. Putranya bernama Rakai Pikatan Mpu Manuku menikah dengan Pramodawardhani putri Samaratungga sehingga bisa mewarisi takhta Kerajaan Medang.
Teori De Casparis ini ditolak oleh Slamet Muljana. Menurutnya, prasasti Gondosuli dikeluarkan ketika Mpu Palar sudah meninggal. Gelar terakhirnya menurut prasasti itu ialah haji, yaitu gelar untuk raja bawahan di bawah maharaja. Jadi Haji Rakai Patapan tidak mungkin sama dengan Maharaja Rakai Garung. Selain itu, disebutkan pula bahwa anak-anak Mpu Palar semuanya perempuan, jadi tidak mungkin ia berputra Rakai Pikatan. Ditinjau dari tata bahasa prasasti Gondosuli, tokoh Mpu Palar diperkirakan berasal dari pulau Sumatra.
Dalam prasasti Munduan diketahui yang menjabat sebagai Rakai Patapan pada tahun 807 adalah Mpu Manuku. Kemudian pada prasasti Kayumwungan (824) dijabat oleh Mpu Palar. Namun, pada prasasti Tulang Air (850) Mpu Manuku kembali memimpin daerah Patapan.
Kesimpulannya ialah, Mpu Manuku mula-mula menjabat sebagai Rakai Patapan. Kemudian ia diangkat oleh Maharaja Samaratungga sebagai Rakai Pikatan, sehingga jabatannya digantikan oleh Mpu Palar, seorang pendatang dari Sumatra. Atas jasa-jasa dan kesetiaannya, Mpu Palar kemudian diangkat sebagai raja bawahan bergelar aji atau haji.
Rakai Pikatan Mpu Manuku berhasil menikahi Pramodawardhani sang putri mahkota. Ia bahkan berhasil menjadi raja Kerajaan Medang sepeninggal Samaratungga. Kemudian setelah Mpu Palar meninggal, daerah Patapan kembali diperintah olehnya. Mungkin dijadikan satu dengan Pikatan.

Identifikasi dengan Rakai Garung

Sri Maharaja Rakai Garung adalah raja kelima Kerajaan Medang dalam daftar para raja versi prasasti Mantyasih. Pada prasasti Pengging tanggal 21 Maret 819 juga ditemukan istilah Rakryan i Garung, tetapi tidak diketahui siapa nama aslinya.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, De Casparis menganggap Rakai Garung identik dengan Rakai Patapan Mpu Palar. Namun, teori ini ditolak Slamet Muljana berdasarkan analisis perbandingan prasasti Gondosuli, Kayumwungan, dan Mantyasih.
Menurut prasasti Mantyasih, Maharaja Rakai Garung memerintah Kerajaan Medang sebelum Rakai Pikatan. Maka, tokoh yang mungkin identik dengannya adalah Maharaja Samaratungga, bukan Mpu Palar yang hanya bergelar haji.
Jadi, menurut teori ini, sebelum menjadi raja di Kerajaan Medang, Samaratungga lebih dahulu menjabat sebagai kepala daerah di Garung (bergelar Rakryan i Garung atau Rakai Garung).

Hubungan dengan Balaputradewa

Berdasarkan Prasasti Nalanda, Balaputradewa adalah raja Swarnadwipa (Kerajaan Sriwijaya) dan putra dari Samaragrawira. Berdasarkan kemiripan nama, De Casparis menyamakan Samaragrawira ini dengan Samaratungga, yang selanjutnya dipopulerkan oleh para sejarawan lainnya, misalnya Dr. Bosch. Teori ini menganggap bahwa sepeninggal Samaratungga, terjadi perang saudara memperebutkan tahta antara Balaputradewa melawan Rakai Pikatan, suami saudarinya, Pramodawardhani. Balaputradewa yang kalah kemudian menyingkir ke Sumatra.
Slamet Muljana menolak identifikasi Samaratungga dengan Samaragrawira. Ia berpendapat bahwa Prasasti Kayumwungan menyebutkan bahwa Samaratungga memiliki seorang putri saja, yaitu Pramodawardhani. Menurut Slamet Muljana, Balaputradewa tidak memiliki hak atas tahta Jawa karena ia hanyalah adik Samaratungga, bukan putranya. Dengan kata lain, Samaragrawira adalah ayah dua orang putra, yaitu Samaratungga dan Balaputradewa. Mungkin Balaputradewa menyingkir ke Sumatra bukan karena kalah perang, tetapi karena ia memang tidak memiliki hak atas tahta Jawa.
Benteng pertahanan Balaputradewa sewaktu berperang melawan Rakai Pikatan diperkirakan berada di Bukit Ratu Boko. Namun, prasasti-prasasti yang ditemukan di bukit tersebut menyebutkan bahwa musuh Rakai Pikatan adalah tokoh yang bernama Rakai Walaing Mpu Kumbhayoni. Analisis terhadap prasasti-prasasti Ratu Baka tersebut dilakukan oleh Pusponegoro dan Notosutanto, .

Masa Pemerintahan

Apabila teori Slamet Muljana benar, bahwa Samaratungga identik dengan Rakai Garung, maka tokoh ini diperkirakan naik tahta Kerajaan Medang sebelum tahun 819 (prasasti Pengging). Peresmian Candi Borobudur dianggap terjadi pada tahun 824 dan dilakukan oleh Pramodawardhani sang putri mahkota (prasasti Kayumwungan). Pada tahun ini Samaratungga dipastikan masih hidup.
Kemudian, prasasti Kahulunan tahun 842 menyebut adanya tokoh Sri Kahulunan yang telah menetapkan beberapa desa sebagai daerah perdikan untuk merawat Kamulan Bhumisambhara (nama asli Candi Borobudur). Ada dua versi penafsiran tokoh Sri Kahulunan ini, yaitu permaisuri atau ibu suri. Nama Samaratungga tidak disebut dalam prasasti itu sehingga ia diperkirakan sudah meninggal.
Saat itu diperkirakan masa pemerintahan Rakai Pikatan. Apabila Sri Kahulunan bermakna permaisuri, berarti ia adalah Pramodawardhani. Sedangkan apabila bermakna ibu suri, berarti ia adalah permaisuri Samaratungga.
Jadi kesimpulannya, pemerintahan Samaratungga diperkirakan terjadi sebelum tahun 819 dan berakhir sebelum tahun 842.

Keruntuhan Wangsa Syailendra

Dimulai dengan adanya perbedaan agama antara pihak Penguasa yang beragama Budha dengan masyarakat awam yang memeluk agama hindu Syiwa. Hal ini menjadi faktor terjadinya ketidakstabilan di Jawa Tengah. Untuk memantapkan posisinya di Jawa Tengah, raja Samaratungga menikahkan putrinya Pramodhawardhani, dengan anak Garung,yang bernama Rakai Pikatan yang waktu itu menjadi pangeran wangsa Sanjaya. Sejak itu pengaruh Sanjaya yang bercorak Hindu mulai dominan di Mataram, menggantikan agama Buddha. Rakai Pikatan bahkan menyerang Balaputradewa, yang merupakan paman atau saudara Pramodhawardhani. Sejarah wangsa Syailendra berakhir pada tahun 850, yaitu ketika Balaputradewa melarikan diri ke Suwarnadwipa yang merupakan negeri asal ibunya. Setelah terusirnya wangsa Syailendra dari Jawa Tengah, Munoz beranggapan berakhir pula kekuasaan Sriwijaya atas Jawa selama satu abad. Munoz beranggapan bahwa orang-orang Jawa pengikut Balaputradewa merasa terancam dan akhirnya menyingkir, mengungsi ke Jawa Barat untuk mendirikan kerajaan Banten Girang. Hal ini berdasarkan temuan arca-arca bergaya Jawa Tengahan abad ke-10 di situs Gunung Pulasari, Banten Girang.
Sementara itu, sejarawan seperti Poerbatjaraka dan Boechari percaya bahwa hanya ada satu wangsa yaitu Syailendra, dan tidak pernah disebutkan Sanjayavamça dalam prasasti apapun. Sanjaya dan keturunannya dianggap masih masuk dalam wangsa Syailendra. Secara tradisional, selama ini kurun kekuasaan Syailendra dianggap berlangsung antara abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, dan hanya terbatas di Jawa Tengah, tepatnya di Dataran Kedu, dari masa kekuasaan Panangkaran hingga Samaratungga. Hal ini sesuai dengan penafsiran Slamet Muljana yang menganggap Panangkaran sebagai Raja Syailendra pertama yang naik takhta. Akan tetapi penafsiran paling mutakhir berdasarkan temuan Prasasti Sojomerto serta kelanjutan Syailendra di Sriwijaya mengusulkan; bahwa masa kekuasaan wangsa Syailendra berlangsung jauh lebih lama. Dari pertengahan abad ke-7 (perkiraan dituliskannya Prasasti Sojomerto), hingga awal abad ke-11 masehi (jatuhnya wangsa Syailendra di Sriwijaya akibat serangan Cholamandala dari India). Dalam kurun waktu tertentu, wangsa Syailendra berkuasa baik di Jawa Tengah maupun di Sumatra. Persekutuan dan hubungan pernikahan keluarga kerajaan antara Sriwijaya dan Syailendra memungkinkan bergabungnya dua keluarga kerajaan, dengan wangsa Syailendra akhirnya berkuasa baik di Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah sekaligus di Sriwijaya, Sumatra.