Sudirman Said

Penanggung Jawab Sementara Rektor Universitas Paramadina

Kecemerlangan Sudirman di dunia pergerakan anti korupsi juga diapresiasi oleh dunia akademis. Saat Alm. Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang saat itu menjabat Rektor Universitas Paramadina sedang sakit-sakitan, Sudirman ditunjuk untuk menjadi Penanggung Jawab Sementara (Pjs) Rektor Universitas Paramadina.
Sudirman kemudian mendapat amanah menjadi Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh yang membuatnya harus meninggalkan Kampus Paramadina. Ia kemudian digantikan sesame pejabat rektor sementara yakni Sohibul Iman.

Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias

Bencana gempa bumi dan tsunami yang mendera Aceh pada Desember 2004 membuat pemerintah harus segera merehabilitasi daerah paling barat Indonesia tersebut. Upaya merehabilitasi ini diwujudkan dengan Keputusan Presiden Nomor 63/M tahun 2005. Dalam keputusan tersebut Sudirman Said ditunjuk sebagai Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan. Ia bekerja di bawah Kepala Badan Pelaksana yakni Kuntoro Mangkusubroto.
Badan Pelaksana ini mengemban beberapa tugas utama yakni mengelola dana yang mengalir dari kas negara dan berbagai lembaga serta negara donor, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembangunan sarana-sarana publik.
Terhitung ada 120 lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, 430 LSM lokal, belasan lembaga donor bilateral dan multilateral yang bekerjasama. Hasil kerja nyata BRR sampai pertengahan 2007 yakni membangun 30 ribu unit rumah.
Sudirman mendorong transparansi BRR kepada publik. Untuk mencegah korupsi, Sudirman bersama BRR menerapkan kebijakan single income yakni transparansi pengelolaan anggaran, publikasi laporan keuangan dan akuntabilitas dan pengauditan secara rutin oleh pemerintah dan Satuan Pengawas Internal BRR. BRR juga membentu Satuan Anti Korupsi (SAK) yang bertugas mendidik semua pemangku kepentingan di Aceh dan Nias pasca Tsunami. Sudirman menjelaskan bahwa BRR telah membatalkan tender proyek bermasalah senilai 157 milliar.

Staf Ahli Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Sudirman Said aktif dalam transformasi PT Pertamina (Persero) dengan tugas melakukan pembenahan fungsi sekretaris perusahaan (2008) dan Supply Chain Management (2008-2009).
Sudirman menjadi Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia menggantikan Sony Soemarsono pada Maret 2013 di bawah pimpinan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno. Ia kemudian menjadi Deputi Direktur Integrated Supply Chain (ISC) untuk mengatasi mafia impor BBM. Pada 20 Maret 2009 Sudirman tidak lagi menjabat menjadi Deputi Direktur ISC. Sudirman kemudian dipercaya sebagai koordinator Restrukturisasi Aset dan Anak Usaha Pertamina.

Wakil Direktur Utama PT Petrosea

Pada Mei 2013 Sudirman Said diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Petrosea mendampingi Eddy Junaedy yang diangkat menjadi Presiden Direktur.
PT Petrosea adalah perusahaan pertambangan di bawah kelompok Indika Energy Group. Sudirman kemudian melepaskan jabatan ini setelah ditunjuk oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk menjadi direktur utama PT Pindad.

Executive Director APEC CEO Summit 2013

Keberhasilan Sudirman Said dalam sektor privat dan publik membuatnya dipercaya menjadi Executive Director APEC CEO Summit 2013. Dalam acara tingkat internasional yang berlangsung pada 1-8 Oktober 2013 di Bali ini hadir 21 kepala negara anggota APEC serta 1200 CEO seluruh dunia dengan 200 di antaranya berasal dari Indonesia.
Sebagai Executive Director, Sudirman mendorong APEC CEO Summit untuk menjembatani kepentingan bisnis pemerintah dan swasta. Pertemuan para CEO ini menghasilkan rekomendasi bagi 21 pemimpin ekonomi APEC seperti dalam hal memobilisasi dana dari sektor swasta ke sektor publik. Agenda pertemuan CEO ini juga untuk menggenjot usaha kecil menengah (UKM) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik.

Direktur Utama PT Pindad

Sudirman Said dipercaya menjadi Direktur Utama PT Pindad (Persero) sebuah perusahaan negara bidang persenjataan, menggantikan posisi Tri Hardjojo yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pindad. Sudirman mulai menjabat menjadi direktur utama perusahaan negara ini pada 4 Juni 2014 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK – 118/MBU/2014.
Di awal masa jabatannya, Sudirman langsung melakukan beragam inovasi untuk perusahaan yang memiliki sekitar 3000-an karyawan ini. Inovasi yang ia lakukan yakni menjalin kerjasama dengan dengan pebisnis senjata internasional. Hal ini ia lakukan sebagai upaya untuk mempercepat alih teknologi sekaligus mengadopsi disiplin kerja dan budaya perusahaan asing.
Kerjasama dengan pebisnis senjata internasional ia lakukan dengan meneken memorandum kesepahaman dengan Rheinmetall Denel Munition (RDM) di Pretoria, Afrika Selatan pada pertengahan September 2014. Ia juga sedang menyiapkan pabrik turret (persenjataan di atas tank) di Bandung bekerjasama dengan Belgia.
Selain membuka kerjasama dengan pihak asing untuk alih teknologi dan budaya perusahaan, Sudirman juga berusaha memberantas calo persenjataan yang merugikan negara. Hal itu ia wujudkan dengan membuat PIndad mampu menyediakan data pembanding Menurutnya para calo senjata mendapat keuntungan karena informasi yang asimetris. Sudirman mendorong agar Pindad juga dapat memiliki informasi spesifik mengenai sebuah senjata agar calo tidak bisa menaruh harga sembarangan untuk sebuah senjata.

Menteri ESDM

Karier Sudirman Said di bidang energi dan migas membawanya dipilih menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kabinet Jokowi-JK periode 2014-2019. Ia menggantikan Chairul Tanjung sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM. Chairul menggantikan Jero Wacik yang mengundurkan diri sebagai Menteri ESDM karena tersangkut kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sudirman mengatakan akan mengembalikan kepercayaan publik pada kementerian ESDM dengan mengelola kementerian secara profesional dan transparan. Ia dipilih langsung oleh Jokowi yang mengatakan Menteri ESDM harus ada pemimpin dengan leadership yang kuat dan memiliki manajemen pengawasan. Sudirman dinilai memiliki rekam jejak yang memenuhi persyaratan tersebut.
Namun dia terkena reshuffle yang kedua karena kontroversi yang terjadi berkaitan dengan freeport dan PLN. Dia digantikan oleh Archandra Tahar.