Properti pribadi

Kepemilikan pribadi atau properti pribadi adalah sebutan resmi untuk kepemilikan properti oleh badan hukum non-pemerintah. Properti pribadi dapat dibedakan dengan properti publik, yang dimiliki oleh entitas negara; dan dari properti kolektif (atau koperasi), yang dimiliki oleh sekelompok entitas non-pemerintah. Properti pribadi dapat berupa properti personal (barang konsumsi) atau barang modal. Properti pribadi adalah konsep hukum yang didefinisikan dan ditegakkan oleh sistem politik suatu negara.

Sejarah

Pada abad ke-18, selama Revolusi Industri, filsuf moral dan ekonom Adam Smith (1723-1790), berbeda dengan John Locke, menarik perbedaan antara "hak atas properti" sebagai hak yang diperoleh dengan hak-hak alami. Smith membatasi hak alamiah pada "kebebasan dan kehidupan". Smith juga menarik perhatian pada relasi antara karyawan dan majikan, serta mengidentifikasi bahwa properti dan pemerintahan sipil saling bergantung satu sama lain, mengakui bahwa "keadaan properti selalu bervariasi sejalan dengan bentuk pemerintahan". Smith lebih lanjut berargumen bahwa pemerintahan sipil tidak dapat eksis tanpa properti, karena fungsi utama pemerintahan adalah melindungi kepemilikan properti.
Pada abad ke-19, ekonom dan filsuf Karl Marx (1818-1883) memberikan analisis yang berpengaruh terhadap perkembangan dan sejarah pembentukan properti serta hubungannya dengan kekuatan produktif teknis pada periode tertentu. Konsepsi Marx atas properti pribadi telah terbukti berpengaruh bagi banyak teori ekonomi yang muncul kemudian serta gerakan politik anarkis, komunis dan sosialis; dan mengarah pada meluasnya keterkaitan antara properti pribadi dengan kapitalisme.

Kritik

Kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi adalah elemen utama kapitalisme yang dikritik oleh sosialis. Dalam literatur Marxis, kepemilikan pribadi merujuk pada hubungan sosial di mana pemilik properti mengambil apa pun yang dihasilkan oleh orang atau kelompok lain dengan menggunakan properti tersebut, oleh karenanya kapitalisme bergantung pada kepemilikan pribadi. Kritik sosialis terhadap kepemilikan pribadi sangat dipengaruhi oleh analisis Marxis tentang bentuk-bentuk properti kapitalisme sebagai bagian dari kritiknya yang lebih luas tentang alienasi (keterasingan) dan eksploitasi di dalam kapitalisme. Walaupun ada banyak ketidaksepakatan di antara kaum sosialis tentang validitas aspek-aspek tertentu dari analisis Marxis, mayoritas sosialis bersimpati dengan pandangan Marx tentang eksploitasi dan alienasi. Kaum sosialis mengkritik perampasan pribadi atas pendapatan properti karena pendapatan tersebut tidak sesuai dengan pengembalian atas kegiatan produkti apa pun, dan karena dihasilkan oleh kelas pekerja, maka hal itu mewakili eksploitasi. Kelas pemilik properti (kapitalis) hidup dari pendapatan properti pasif yang dihasilkan oleh populasi pekerja berdasarkan klaim mereka atas kepemilikan baik dalam bentuk saham atau ekuitas pribadi. Pengaturan eksploitasi ini terabadikan akibat dari struktur masyarakat kapitalis. Dari perspektif ini, kapitalisme dianggap sebagai sistem kelas yang serupa dengan sistem kelas historis seperti perbudakan dan feodalisme.
Kepemilikan pribadi juga dikritik atas dasar etika non-Marxis oleh pendukung sosialisme pasar. Menurut ekonom James Yunker, kasus etis untuk sosialisme pasar adalah sebagai berikut: karena pendapatan properti pasif tidak memerlukan tenaga mental atau fisik dari pihak penerima dan karena perampasan yang dilakukan oleh sekelompok kecil pemilik pribadi adalah sumber dari ketidaksetaraan yang luas dalam kapitalisme kontemporer, kepemilikan sosial dalam ekonomi pasar akan menyelesaikan penyebab utama ketidaksetaraan sosial dan penyakit sosial yang menyertainya. Weyl dan Posner berpendapat bahwa properti pribadi adalah nama lain untuk monopoli dan dapat menghambat efisiensi alokatif. Melalui penggunaan perpajakan dan lelang Vickrey yang dimodifikasi, mereka berpendapat bahwa kepemilikan properti umum parsial adalah cara yang lebih efisien dan adil untuk mengatur ekonomi.