Kota Pekalongan

Sejarah

Nama Pekalongan sampai saat ini belum jelas asal-usulnya, belum ada prasasti atau dokumen lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ada hanya berupa cerita rakyat atau legenda. Dokumen tertua yang menyebut nama Pekalongan adalah Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (Gouvernements Besluit) Nomor 40 tahun 1931:nama Pekalongan diambil dari kata ‘Halong‘ (dapat banyak) dan dibawah simbul kota tertulis ‘Pek-Alongan‘.
Kemudian berdasarkan keputusan DPRD Kota Besar Pekalongan tanggal 29 januari 1957 dan Tambahan Lembaran daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958, Serta persetujuan Pepekupeda Teritorium 4 dengan SK Nomor KTPS-PPD/00351/II/1958:nama Pekalongan berasal dari kata ‘A-Pek-Halong-An‘ yang berarti pengangsalan (Pendapatan).
Pada pertengahan abad XIX dikalangan kaum liberal Belanda muncul pemikiran etis-selanjutnya dikenal sebagai Politik Etis yang menyerukan Program Desentralisasi Kekuasaan Administratip yang memberikan hak otonomi kepada setiap Karesidenan (Gewest) dan Kota Besar (Gumentee) serta pembentukan dewan-dewan daerah di wilayah administratif tersebut. Pemikiran kaum liberal ini ditanggapi oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dengan dikeluarkannya Staatbland Nomor 329 Tahun 1903 yang menjadi dasar hukum pemberian hak otonomi kepada setiap residensi (gewest); dan untuk Kota Pekalongan, hak otonomi ini diatur dalam Staatblaad Nomor 124 tahun 1906 tanggal 1 April 1906 tentang Decentralisatie Afzondering van Gelmiddelen voor de Hoofplaatss Pekalongan uit de Algemenee Geldmiddelen de dier Plaatse yang berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Pada tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menandatangani penyerahan kekuasaan kepada tentara Jepang. Jepang menghapus keberadaan dewan-dewan daerah, sedangkan Kabupaten dan Kotamadya diteruskan dan hanya menjalankan pemerintahan dekonsentrasi.
Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus oleh dwitunggal Soekarno-Hatta di Jakarta, ditindaklanjuti rakyat Pekalongan dengan mengangkat senjata untuk merebut markas tentara Jepang pada tanggal 3 Oktober 1945. Perjuangan ini berhasil, sehingga pada tanggal 7 Oktober 1945 Pekalongan bebas dari tentara Jepang.
Secara yuridis formal, Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Jawa Barat/Jawa Tengah/Jawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka Pekalongan berubah sebutannya menjadi Kotamadya Dati II Pekalongan.
Terbitnya PP Nomor 21 Tahun 1988 tanggal 5 Desember 1988 dan ditindaklanjuti dengan Inmendagri Nomor 3 Tahun 1989 mengubah batas wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan sehingga luas wilayahnya berubah dari 1.755 Ha menjadi 4.465,24 Ha dan terdiri dari 4 Kecamatan, 22 desa dan 24 kelurahan.
Sejalan dengan era reformasi yang menuntut adanya reformasi disegala bidang, diterbitkan PP Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 32 Tahun 2004 yang mengubah sebutan Kotamadya Dati II Pekalongan menjadi Kota Pekalongan.

Geografis

Kota Pekalongan membentang antara 6º50’42”–6º55’44” LS dan ‎‎109º37’55”–109º42’19” BT. Berdasarkan koordinat fiktifnya, Kota Pekalongan ‎membentang antara 510,00 – 518,00 Km membujur dan 517,75 – 526,75 Km ‎melintang, dimana semuanya merupakan daerah datar, tidak ada daerah dengan kemiringan yang curam, terdiri dari tanah kering 67,48% Ha dan tanah sawah 32,53%. Berdasarkan jenis tanahnya, di Kota Pekalongan memiliki jenis tanah yang berwarna agak kelabu dengan jenis aluvial kelabu kekuningan dan aluvial yohidromorf. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan mencapai ± 9 Km, sedangkan dari ‎Barat ke Timur mencapai ± 7 Km. Batas wilayah administrasi Kota Pekalongan ‎yaitu:‎

Pemerintahan

Secara administrasi pemerintahan Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang wali kota dan wakil wali kota yang membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi beberapa kelurahan yang dikepalai oleh seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota. Sejak 2005, wali kota Pekalongan dan wakilnya dipilih langsung oleh warga kota dalam pilkada, setelah sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD kota.

Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penggabungan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, berikut Nama Kelurahan di Kota Pekalongan hasil penggabungan sejak 1 Januari 2015:Kota Pekalongan memiliki 4 kecamatan dan 27 kelurahan pasca-penggabungan (berdasarkan Perda Kota Pekalongan No.8 Tahun 2013). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan sebesar 305.052 jiwa dan luas wilayah 45,25 km² dengan kepadatan 6.741 jiwa/km².

Agama

Sejak dulu, Kota Pekalongan dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat religiusitas yang cukup tinggi, indikatornya adalah dengan banyaknya jumlah pondok pesantren yang ada yakni 44 buah dengan jumlah santri mencapai 4.706 orang. Keberagaman pemeluk agama tidak lagi menimbulkan permasalahan yang berarti menunjukkan kondusifnya kehidupan antar umat beragama Kota Pekalongan. Agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Kota Pekalongan, sedangkan agama lain yang dianut sebagian warga Kota Pekalongan adalah Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, di Kota Pekalongan terdapat berbagai jenis tempat ibadah berupa masjid 106 unit, mushola 613 unit, 13 buah gereja Kristen, 2 Gereja Katholik, 1 pura dan 5 wihara/klenteng yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Pekalongan.

Etnis

Kota Pekalongan secara etnik didominasi oleh Suku Jawa yang bertutur dengan bahasa Jawa dialek khas pesisir barat (Dialek Pesisir/Pantura) yang cenderung mirip dialek Banyumasan. Sejarah Pekalongan sebagai kota pelabuhan dan perdagangan membuatnya memiliki sejumlah komunitas pendatang yang menonjol, seperti etnis Cina dan Arab, selain tentu saja suku-suku Nusantara lain seperti suku Melayu dan Banjar.

Ekonomi

Karena letaknya sangat strategis yaitu di antara Jakarta dan Surabaya, perekonomian Kota Pekalongan cukup maju di antara kota-kota lain di Jawa Tengah yaitu dalam bidang industri, perikanan dan properti. Dalam bidang perikanan, Kota Pekalongan memiliki sebuah pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa, Pelabuhan ini sering menjadi transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan dari berbagai daerah. Selain itu di Kota Pekalongan banyak terdapat perusahaan pengolahan hasil laut, seperti ikan asin, terasi, sarden, dan kerupuk ikan, baik perusahaan berskala besar maupun industri rumah tangga. Dibidang properti Pekalongan merupakan salah satu kota di Jawa Tengah dengan pertumbuhan properti yang cukup baik yang ditandai dengan semakin maraknya pembangunan gedung-gedung midrise yang semakin menjamur di Kota Pekalongan.

Pariwisata

Kota Pekalongan dikenal akan batik nya yang telah mendunia, banyak wisatawan yang datang atau sekadar singgah di Kota Pekalongan. Tempat wisata di Kota Pekalongan tidak hanya wisata batik saja, tetapi terdapat juga wisata keagamaan, sejarah dan alam.