Kanselir Jerman (sejak 1949)

Mekanisme Penunjukan

Setiap empat tahun, setelah pemilihan umum nasional dan pertemuan anggota Bundestag ("Dewan Federal", majelis rendah Parlemen Federal Jerman) yang baru terpilih, Kanselir Federal dipilih oleh mayoritas anggota Bundestag atas usulan Presiden. (Bundespräsident, secara harfiah "Presiden Federal"). Suara ini adalah salah satu dari beberapa kasus di mana keputusan membutuhkan suara mayoritas dari semua anggota terpilih Bundestag, bukan hanya sebagian besar dari mereka berkumpul pada saat itu. Hal ini disebut sebagai Kanzlermehrheit (suara mayoritas kanselir) dan dimaksudkan untuk memastikan terbentuknya pemerintahan yang stabil. Hal ini di masa lalu kadang-kadang menimbulkan pemaksaan anggota yang sakit atau hamil agar harus menghadiri parlemen ketika suara mayoritas partai itu hanya tipis.
Tidak seperti pemungutan suara biasa oleh Bundestag, pemungutan suara untuk memilih menteri dilakukan secara rahasia. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa suara mayoritas kanselir tidak bergantung pada anggota partai yang menyatakan dukungan dalam muka publik, tetapi melawan di dalam.
Jika calon dari Presiden tidak terpilih, Bundestag dapat memilih sendiri calon dalam waktu empat belas hari. Jika tidak ada yang terpilih dalam periode ini, Bundestag akan mencoba untuk melakukan sebuah pemilu. Jika orang dengan jumlah suara tertinggi memiliki suara mayoritas, Presiden harus menunjuknya. Jika orang yang terbesar dengan jumlah suara yang tidak memiliki mayoritas, Presiden dapat menunjuk mereka atau mengadakan pemilu baru untuk Bundestag. Karena semua kanselir telah terpilih pada pemungutan suara pertama (1949–2012), tak satu pun dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan ini telah diterapkan.
Kanselir Federal adalah satu-satunya anggota pemerintah federal yang dipilih oleh Bundestag. Para menteri kabinet lainnya (disebut Bundesminister, "Menteri Federal") dipilih oleh Kanselir Federal, meskipun mereka secara resmi ditunjuk oleh Presiden Federal dengan rekomendasi Kanselir Federal.

Kepercayaan

Tidak seperti legislasi parlemen lainyya, Bundestag atau Dewan Federal (majelis rendah dari Parlemen Federal Jerman) tidak dapat menghentikan Kanselir dengan mosi tidak percaya yang merupakan hal tradisional. Sebaliknya, penghentian Kanselir hanya mungkin terjadi bila mayoritas dari anggota Bundestag setuju untuk memilih penggantinya yang kemudian segera dilantik sebagai Kanselir baru. Prosedur ini disebut "mosi tidak percaya konstruksif" (konstruktives Misstrauensvotum) dan diciptakan untuk menghindari situasi yang ada di Republik Weimar, di mana hal itu dilakukan agar lebih mudah untuk mengumpulkan mayoritas parlemen yang bersedia untuk menghapus pemerintahan di badan pemerintahan daripada untuk menemukan mayoritas yang mampu mendukung pemerintahan baru yang stabil.
Dalam rangka untuk menggalang dukungan legislatif di Bundestag, kanselir juga dapat meminta mosi kepercayaan (Vertrauensfrage, secara harfiah "pertanyaan kepercayaan"), baik dikombinasikan dengan usulan legislatif atau sebagai suara yang berdiri sendiri. Hanya jika suara seperti tersebut gagal, Presiden Federal dapat membubarkan Bundestag.

Gelar

Gelar Kanselir Jerman adalah Herr Bundeskanzler (laki-laki) atau Frau Bundeskanzlerin (perempuan). Penggunaan bentuk campuran "Frau Bundeskanzler" tidak diberlakukan lagi oleh pemerintah pada tahun 2004 karena bentuk gelar ini dianggap tidak sopan.

Masa Jabatan

Masa jabatan Kanselir berakhir ketika Bundestag ("Dewan Federal", majelis rendah Parlemen Federal Jerman) baru bertemu untuk pertemuan pertama atau ketika dibubarkan oleh Presiden (sebagai contoh mengikuti suara konstruktif tidak percaya), yaitu biasanya 4 tahun (terbatas ketika [[Negara Pertahanan (Jerman)|keadaan pertahanan]).

Gaji

Dengan memegang tiga jabatan tertinggi pada badan pemerintahan Republik Federal Jerman, Kanselir Jerman menerima €220.000 orang per tahun dan tunjangan €22,000, yaitu satu dan dua pertiga dari Gaji Kelas B11 (menurut § 11 (1) a dari Hukum Federal pada Menteri – Bundesministergesetz, BGBl. 1971 I p. 1166 dan lampiran IV Hukum Federal pada Gaji Pegawai – Bundesbesoldungsgesetz, BGBl. 2002 I p. 3020).