Sistem pemerintahan Israel

Sistem pemerintahan Israel berdasarkan demokrasi parlementer. Perdana Menteri Israel merupakan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Knesset. Kehakiman bersifat independen dari eksekutif dan legislatif. Sistem politik Israel dan prinsip-prinsip utamanya diatur dalam 11 Hukum Dasar. Israel tidak memiliki konstitusi tertulis.

Kepresidenan

Presiden Israel merupakan kepala negara Israel secara de jure. Posisi ini hanya memiliki peran seremonial, dan tidak dianggap sebagai bagian dari Cabang Pemerintahan. Salah satu contoh peran Presiden adalah penandatanganan setiap undang-undang (kecuali yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden) dan perjanjian internasional atau bilateral, menunjuk Perdana Menteri secara seremonial, dan menerima surat kepercayaan dari diplomat asing. Presiden juga memiliki beberapa fungsi penting dalam pemerintahan. Presiden adalah satu-satunya pejabat pemerintah yang dapat memberikan amnesti bagi narapidana. Presiden menunjuk Gubernur Bank Israel, Presiden Magen David Adom, dan anggota serta ketua beberapa lembaga. Presiden juga menunjuk hakim setelah seleksi.

Cabang eksekutif

Perdana Menteri merupakan tokoh politik yang paling kuat di Israel. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden atas rekomendasi perwakilan partai di Knesset. Ia berwenang untuk membuat kebijakan dalam dan luar negeri yang kemudian akan ditentukan oleh kabinet. Kabinet terdiri dari para menteri, yang sebagian besar adalah kepala departemen pemerintah, meskipun terdapat beberapa wakil menteri dan menteri tanpa portofolio. Menteri ditunjuk oleh Perdana Menteri berdasarkan distribusi suara partai politik. Komposisi kabinet juga harus disetujui oleh Knesset. Perdana Menteri dapat memberhentikan anggota kabinet, tetapi setiap penggantian harus disetujui oleh Knesset. Sebagian besar menteri adalah anggota Knesset, walau sebenarnya hanya Perdana Menteri yang perlu untuk menjadi anggota Knesset. Kabinet mengadakan rapat setiap pekan pada hari minggu, dan mungkin ada rapat tambahan jika dibutuhkan. Setiap rapat kabinet harus dipimpin oleh Perdana Menteri.
Beberapa menteri akan membentuk kabinet keamanan yang dipimpin Perdana Menteri. Kabinet Keamanan bertanggung jawab untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri dan pertahanan. Forum ini dirancang untuk mengkoordinasikan negosiasi diplomatik dan untuk membuat pengambilan keputusan lebih cepat dan efektif di saat krisis dan perang.
Pemerintahan Israel terdiri dari 28 kementerian, yang bertanggung jawab untuk masing-masing sektor administrasi publik. Banyak kementerian yang terletak di kompleks pemerintahan Kiryat Ben Gurion di daerah Givat Ram, Yerusalem. Masing-masing kementerian dipimpin oleh seorang menteri, yang juga merupakan anggota kabinet dan umumnya anggota Knesset. Kantor Perdana Menteri mengkoordinasikan kinerja dari semua kementerian dan melayani serta membantu Perdana Menteri dalam pekerjaan sehari-hari.
Pengawas Negara bertanggung jawab untuk mengawasi dan meninjau kebijakan dan operasi pemerintah. Mereka dipilih oleh Knesset dalam pemungutan suara secara rahasia.

Knesset

Knesset berkedudukan di Yerusalem. Knesset beranggotakan 120 orang yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun melalui perwakilan proporsional daftar partai (lihat sistem pemilu, di bawah), sebagaimana diamanatkan oleh Hukum Dasar: Knesset 1958. Kursi di Knesset dialokasikan kepada masing-masing partai menggunakan metode D'hondt dari perwakilan proporsional daftar partai. Partai memilih calon menggunakan daftar tertutup. Dengan demikian, pemilih hanya memilih partai pilihan mereka, bukan calon tertentu. Agar mendapat kursi, setiap partai harus memenuhi ambang batas parlemen 3,25%. Semua warga Israel berusia 18 tahun atau lebih tua dapat menggunakan hak suara dalam pemilu legislatif, yang dilakukan dengan pemungutan suara rahasia.
Sebagai cabang legislatif dari pemerintahan Israel, Knesset memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mencabut semua undang-undang. Knesset dapat meloloskan undang-undang hanya dengan kemenangan tipis, walau undang-undang tersebut mungkin akan bertentangan dengan Hukum Dasar, kecuali mempunyai kondisi tertentu untuk dapat diubah. Knesset dapat mengadopsi dan mengubah Hukum Dasar. Mereka juga mengawasi kegiatan pemerintah melalui komite, mencalonkan Perdana Menteri dan menyetujui kabinet, dan memilih Presiden Israel serta Pengawas Negara. Ia juga memiliki kewenangan untuk memakzulkan Presiden dan Pengawas Negara, mencabut kekebalan anggotanya, dan membubarkan Knesset dan mengadakan pemilu baru.
Pemilu Knesset Februari 2009 menghasilkan lima partai politik besar; Kadima, Likud, Yisrael Beiteinu, Buruh dan Shas, dengan masing-masing memiliki lebih dari sepuluh kursi di Knesset. Tiga dari partai ini adalah partai yang berkuasa di masa lalu. Namun, hanya satu partai yang mempunyai 61 kursi yang dibutuhkan untuk pemerintahan mayoritas. Oleh karena itu, sejak tahun 1948 pemerintah Israel selalu terdiri dari koalisi partai. Per 2009, ada 12 partai politik ada di Knesset, dengan spektrum politik dan agama yang berbeda.

Sistem pemilu

Sistem pemilu di Israel dibuat berdasarkan Hukum Dasar (Knesset) dan dari Hukum Pemilihan Knesset 1969.
Sebanyak 120 anggota Knesset dipilih dengan pemungutan suara rahasia setiap 4 tahun, meskipun Knesset dapat memutuskan untuk mengadakan pemilu lebih awal, dan pemerintahan dapat berubah tanpa pemilihan umum. Sejak pemilu 1988, pemilu selalu diadakan lebih awal dari yang seharusnya. Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan metode rerata tertinggi dari perwakilan proporsional daftar partai, menggunakan metode D'hondt.
Pemilihan menggunakan daftar tertutup: pemilih hanya memilih partai dan tidak memilih kandidat secara langsung. Sejak tahun Hukum Partai 1992, hanya partai politik terdaftar yang dapat mengikuti pemilu. Tidak ada perbedaan distrik pemilihan; semua pemilih memilih daftar partai yang sama. Hak pilih universal warga Israel adalah mereka yang berusia 18 tahun atau lebih tua, tetapi menggunakan hak suara opsional dan tidak diwajibkan. Lokasi TPS dibuka di seluruh Israel; suara abstain terbatas untuk staf diplomatik. Walau partai akan memperoleh satu kursi setiap mendapat 120 suara, ada ambang batas (saat ini 3,25%) bagi partai untuk mendapat kursi di Knesset. Ambang batas ini bertujuan untuk mengurangi partai kecil di parlemen dan mendorong beberapa partai untuk bergabung agar melampaui ambang batas mengatasi ambang batas. Ambang batas yang rendah untuk mendapat kursi, serta kebutuhan partai dengan jumlah kursi kecil untuk membentuk pemerintah koalisi, membuat spektrum politik sangat bervariasi, dengan partai-partai kecil mempunyai pengaruh dalam koalisi.
Presiden memilih perdana menteri dari partai yang paling mampu membentuk pemerintahan, berdasarkan pada jumlah kursi di Knesset atau koalisi mereka menang. Setelah ditunjuk presiden, perdana menteri mempunyai waktu 45 hari untuk membentuk pemerintahan. Knesset secara kolektif harus menyetujui anggota kabinet. Sistem pemilihan ini diwariskan dari Yishuv (organisasi penduduk Yahudi ketika era Mandat Britania), sehingga sulit bagi setiap partai untuk membentuk pemerintahan mayoritas dan membuat pemerintahan biasanya terdiri dari koalisi berbagai partai. Karena sulitnya mempertahankan koalisi, pemilihan cukup sering diadakan lebih awal dari yang dijadwalkan. Rata-rata umur pemerintahan di Israel sekitar dua tahun. Penyebab pecahnya koalisi bervariasi seperti proses perdamaian, peran agama di negara, dan skandal politik.

Sistem Peradilan

Cabang Yudisial merupakan cabang yang independen dari pemerintah, termasuk pengadilan sekuler dan agama untuk berbagai agama di Israel. Sistem peradilan melibatkan tiga tahap pengadilan.
Hakim untuk semua mahkamah ditunjuk oleh Komite Seleksi Kehakiman. Komite ini terdiri dari sembilan anggota: dua anggota kabinet (salah satunya Menteri Hukum), dua anggota Knesset anggota, dua anggota dari Asosiasi Ahli Hukum Israel, dan tiga hakim Mahkamah Agung (salah satunya Ketua Mahkamah Agung). Panitia ini diketuai oleh Menteri Hukun.
Pada bulan November 1985, pemerintah Israel memberitahukan Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa mereka tidak lagi menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional.

Pengadilan Agama

Untuk kasus yang berkaitan dengan keluarga (umumnya pernikahan dan perceraian) akan masuk di bawah yurisdiksi pengadilan agama atau bersamaan dengan pengadilan keluarga negara. Negara mengurus Rabbi, pengadilan syariah dan lainnya untuk kebutuhan masing-masing agama di Israel. Semua hakim adalah pegawai negeri dan perlu untuk menjunjung tinggi hukum negaranya juga. Mahkamah Agung juga berfungsi sebagai pengadilan banding akhir untuk semua pengadilan agama.
Pengadilan agama Yahudi berada di bawah Kantor Perdana Menteri dan the Kepala Rabbi Israel. Pengadilan ini hanya mempunyai yurisdiksi di lima hal: Kashrut, Sabat, Pemakaman Yahudi, masalah pernikahan (terutama perceraian), dan status Yahudi imigran. Namun, semua masalah pernikahan dapat dibaha ke pengadilan keluarga sekuler, kecuali memutuskan status pernikahan seseorang.
Agama besar lainnya di Israel, seperti Islam dan Kristen, mempunyai pengadilan agamanya sendiri. Pengadilan ini mempunyai yurisdiksi yang sama seperti pengadilan agama Yahudi, walau pengadilan agama Islam mempunyai kewenangan lebih dalam urusan keluarga.

Mahkamah Buruh

Terdapat lima mahkamah buruh daerah di Israel sebagai pengadilan pertama dan Mahkamah Buruh Nasional di Yerusalem untuk mendengar banding dan beberapa kasus yang menyangkut negara. Mahkamah buruh mempunyai yurisdiksi eksklusif mengenai kasus berkaitan dengan hubungan perusahaan-buruh, pekerjaan, mogok kerja dan sengketa serikat buruh, komplain buruh terhadap Institut Asuransi Nasional, dan klaim Asuransi Kesehatan.

Pengadilan militer

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memiliki beberapa distrik mahkamah militer dan mahkamah militer luar biasa. Mahkamah Banding Militer adalah pengadilan banding tertinggi di IDF. Mereka akan mempertimbangkan dan memutuskan banding yang diajukan oleh Advokat Militer Umum, yang menantang keputusan yang diberikan oleh pengadilan yang lebih rendah.

Mahkamah Perlayaran

Untuk semua hal yang berhubungan dengan pelayaran, pelayaran komersial, kecelakaan di laut, dan masalah maritim lainnya, Mahkamah Distrik Haifa, menjadi mahkamah perlayaran yang memiliki yurisdiksi di seluruh negara bagian.

Keanggotaan di organisasi internasional

BSEC (pengamat), CE (pengamat), CERN (pengamat), EBRD, ECE, FAO, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, IDA, IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, IMSO, Intelsat, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITU, OAS (pengamat), OPCW, OECD, OSCE (rekan), PCA, UN, UNFM, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO, WTO.

Pemerintah daerah

Untuk keperluan pemerintah, Israel dibagi menjadi enam distrik: Distrik Tengah; Distrik Haifa; Distrik Yerusalem; Distrik Utara; Distrik Selatan; dan Distrik Tel Aviv. Distrik kemudian dibagi menjaci lima belas subdistrik. Administrasi distrik dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Ada tiga bentuk pemerintah daerah di Israel: dewan kota, dewan lokal, dan dewan daerah. Dewan kota memerintah munisipalitas yang tergolong kota, dewan lokal memerintah munisipalitas kecil, dan dewan daerah memerintah sekelompok masyarakat. Pemerintah daerah terdiri dari dewan pemerintahan yang dipimpin oleh wali kota. Wali kota dan seluruh anggota dewan dipilih dalam pemilihan daerah.
Kementerian Pertahanan bertanggung jawab untuk administrasi wilayah pendudukan.