Sepuluh Perintah Allah dalam teologi Katolik

Penomoran

Perjanjian Lama mengacu ke sepuluh perintah individual, walaupun terdapat lebih dari sepuluh kalimat perintah moral dalam dua teks yang relevan di Keluaran 20:1–17 dan Ulangan 5:6–21. Perjanjian Lama tidak menjelaskan bagaimana teks-teks tersebut seharusnya dibagi hingga menjadi sepuluh perintah. Menurut tradisi, pembagian yang digunakan oleh Gereja Katolik Roma dan Lutheran berasal dari Agustinus dari Hippo (354–430), seorang Bapa Gereja Latin, dalam buku Pertanyaan-Pertanyaan tentang Keluaran (Quæstionum in Heptateuchum libri VII, Buku II, Pertanyaan lxxi) karyanya. Komunitas Kristen lainnya, seperti Gereja Ortodoks dan banyak gereja Protestan, menggunakan rumusan yang dibakukan oleh para Bapa Gereja Yunani dari Kekristenan Timur. Kedua bentuk tersebut sedikit berbeda penomorannya, tetapi memiliki substansi yang persis sama kendati ada kalangan Protestan yang mengklaim sebaliknya. Penomoran Yahudi Rabinik lebih mirip dengan tradisi Gereja Timur, menganggap teks penentangan terhadap keinginan sebagai satu larangan tunggal, tetapi berbeda dengan denominasi-denominasi Kristen dalam hal apa yang disebut prolog oleh banyak kalangan Kristen dipandang mereka sebagai keseluruhan perintah pertama.

Sejarah

Sepuluh Perintah Allah diakui sebagai suatu landasan moral oleh agama Yahudi (Yudaisme), Kristen, dan Islam. Perintah-perintah ini ditampilkan pertama kali dalam Kitab Keluaran yang di dalamnya dikisahkan bahwa Musa, bertindak atas perintah dari Allah, membebaskan suku Israel dari perbudakan fisik di Mesir. Menurut ajaran Gereja, Allah menawarkan suatu perjanjian—yang mencakup Sepuluh Perintah Allah—untuk membebaskan mereka juga dari "perbudakan spiritual" dosa. Beberapa sejarawan menggambarkan hal ini sebagai "peristiwa sentral dalam sejarah Israel kuno".
Menurut Peter Kreeft, kedatangan Yesus dipandang oleh Gereja Katolik sebagai pemenuhan janji Allah kepada bangsa Yahudi yang terpilih untuk "memperlihatkan Allah yang benar kepada dunia". Yesus mengakui adanya Perintah Allah tersebut dan mengajarkan para pengikut-Nya untuk berbuat lebih jauh, yang membutuhkan, dalam kata-kata Kreeft, "lebih, tidak kurang: suatu 'hidup keagamaan (yang) melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi'". Dengan menjelaskan ajaran Gereja, Kreeft menyatakan, "Perintah Allah adalah untuk tatanan moral dari kisah penciptaan yang dikisahkan dalam Kejadian 1 sebagai tatanan alam. Perintah-perintah ini adalah tatanan Allah yang menaklukkan kekacauan. Perintah-perintah ini bukanlah gagasan manusia tentang Allah, tetapi gagasan Allah tentang manusia." Gereja mengajarkan bahwa Yesus membebaskan manusia dari memelihara "hukum Yahudi (Taurat atau Hukum Musa) yang memberatkan dengan 613 peraturannya yang berbeda [tetapi] tidak dari kewajiban untuk memelihara Sepuluh Perintah Allah", karena Kesepuluh Perintah itu "dituliskan 'oleh jari Allah', tidak seperti [perintah-perintah] yang ditulis oleh Musa". Ajaran ini ditegaskan kembali dalam Konsili Trente (1545–1563) dan Konsili Vatikan II (1962–1965).
Kendati tidak ada kejelasan mengenai peranan Sepuluh Perintah Allah dalam ibadah Kristen awal, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa perintah-perintah tersebut dibacakan dalam beberapa ibadat dan digunakan dalam pendidikan Kristen. Sebagai contoh, Perintah Allah termuat dalam salah satu tulisan Kristen tertua, yang dikenal sebagai Ajaran Kedua Belas Rasul atau Didache. Para akademisi berpendapat bahwa Perintah Allah sangat dihormati oleh Gereja perdana sebagai suatu ringkasan dari hukum Allah. Klaus Bockmuehl, seorang akademisi Protestan, meyakini bahwa Gereja menggantikan Perintah Allah dengan daftar kebajikan dan cacat cela, misalnya tujuh dosa mematikan, antara tahun 400–1200. Para akademisi lainnya berpendapat bahwa, sepanjang sejarah Gereja, Perintah Allah telah digunakan sebagai suatu sarana untuk melakukan pemeriksaan batin dan banyak teolog telah menuliskannya. Terdapat bukti bahwa Perintah Allah merupakan bagian dari katekese di biara-biara dan tempat-tempat lain, namun Gereja belum menunjukkan posisi resminya untuk mengembangkan metode-metode khusus dalam pengajaran agama selama Abad Pertengahan. Konsili Lateran IV (tahun 1215) merupakan upaya pertama untuk mengatasi masalah ini. Bukti yang masih ada sekarang menunjukkan bahwa beberapa upaya dari para uskup di keuskupan mereka masing-masing untuk menerapkan keputusan konsili tersebut mencakup penekanan khusus pada Perintah Allah. Berabad-abad kemudian, kurangnya pengajaran mengenai Sepuluh Perintah Allah oleh beberapa keuskupan menjadi salah satu dasar kritikan yang dilansir terhadap Gereja oleh para reformis Protestan.
Katekismus-katekismus yang dibuat di keuskupan-keuskupan tertentu pada pertengahan abad ke-14 menekankan Perintah Allah dan meletakkan dasar bagi katekismus resmi pertama yang digunakan secara luas dalam Gereja, yaitu Katekismus Roma tahun 1566. Katekismus itu dibuat sesuai keputusan dalam Konsili Trente, memuat "pembahasan yang menyeluruh dari masing-masing perintah tersebut" tetapi memberi penekanan yang lebih besar pada ketujuh sakramen untuk menekankan keyakinan Katolik bahwa kehidupan Kristiani bergantung pada rahmat yang semata-mata diperoleh melalui kehidupan sakramental yang disediakan oleh Gereja Katolik. Penekanan tersebut bertentangan dengan keyakinan Protestan, yang berpegang pada Perintah Allah sebagai sumber rahmat ilahi. Berbagai ensiklik kepausan terbaru menyajikan penafsiran ajaran Gereja akan masing-masing perintah ini, sementara ajaran resmi Gereja sepanjang sejarah mengenai Perintah Allah didasarkan pada penyebutannya dalam Perjanjian Lama dan Baru serta tulisan-tulisan para Bapa Gereja awal seperti Origenes, Ireneus, dan Agustinus. Kemudian hari, para teolog seperti Thomas Aquinas (Thomas Aquino) dan Bonaventura membuat komentar-komentar penting mengenai Perintah Allah. Aquinas, seorang Doktor Gereja (Pujangga Gereja), memandang perintah-perintah tersebut sebagai "sila-sila utama dari keadilan dan semua hukum, juga akal budi memberikan persetujuan langsung atasnya sebagai prinsip-prinsip yang jelas nyata."
Katekismus Gereja Katolik terbaru, sebagai ringkasan resmi keyakinan Gereja, mendedikasikan suatu bagian yang cukup panjang untuk membahas Perintah Allah, yang berfungsi sebagai dasar ajaran sosial Katolik. Menurut Katekismus tersebut, Gereja telah menyediakan suatu tempat utama untuk Sepuluh Perintah Allah di dalam pengajaran iman sejak abad ke-5. Kreeft menjelaskan bahwa Gereja memandangnya sebagai "jalan kehidupan", dan "jalan menuju kebebasan" seperti halnya pagar sekolah melindungi anak-anak dari "bahaya-bahaya yang mengancam hidup".

Patung berhala

Umat Katolik terkadang dituduh menyembah gambar-gambar, yang berarti pelanggaran terhadap perintah pertama ini, sementara Gereja mengatakan bahwa hal ini adalah suatu kesalahpahaman. Menurut pendapat Gereja, "penghormatan yang diberikan kepada gambar-gambar suci adalah suatu 'penghormatan yang khidmat', bukan penyembahan, karena penyembahan hanya dapat diberikan kepada Allah". Pada abad ke-8, timbul perdebatan mengenai apakah ikon religius (dalam konteks ini yaitu lukisan) dilarang oleh perintah pertama. Perselisihan tersebut dapat dikatakan terbatas pada Gereja Timur saja; kaum ikonoklas ingin melarang penggunaan ikon, sedangkan kaum ikonodul mendukung penghormatan terhadapnya, dan posisi ini secara konsisten didukung oleh Gereja Barat. Pada Konsili Nicea II tahun 787, konsili ekumenis tersebut menetapkan bahwa penghormatan terhadap ikon dan patung tidak melanggar perintah pertama ini dan menyatakan bahwa "siapapun yang menghormati gambar menghormati orang yang digambarkannya." Seputar masa kontroversi ikonoklasme, Gereja Barat mulai menggunakan patung monumental, yang dalam periode Romanesque menjadi suatu ciri utama seni Kristen Barat—dan hingga sekarang tetap menjadi bagian dari tradisi Katolik—berbeda dengan Kekristenan Timur yang menghindari penggunaan patung religius besar. Katekismus, dengan menggunakan argumen yang sangat tradisional, menyebutkan bahwa Allah memberi izin penggunaan gambar yang melambangkan keselamatan Kristen melalui instruksi pembuatan simbol-simbol seperti ular tembaga, dan kerubim pada Tabut Perjanjian. Katekismus menyatakan bahwa "dengan menjelma menjadi manusia, Putra Allah memperkenalkan suatu 'ekonomi' gambar yang baru".
Konferensi Uskup Katolik Amerika Serikat (USCCB) memberi penjelasan tentang isi Katekismus tersebut dalam buku karya mereka yang diterbitkan tahun 2006 dengan judul United States Catechism for Adults. Mengenai patung berhala, mereka menjelaskan bahwa perintah ini menyinggung pemujaan berhala pada zaman kuno yang diungkapkan dengan cara menyembah hal-hal seperti "matahari, bulan, bintang, pohon, sapi jantan, elang, dan ular" serta "kaisar dan raja". Mereka menjelaskan bahwa saat ini pemberhalaan diungkapkan dengan cara menyembah atau memuja hal-hal lain, dan mencantumkan beberapa di antaranya seperti "kekuasaan, uang, materialisme, dan olahraga."

Aborsi

Katekismus menyatakan: "Kehidupan manusia adalah kudus karena sejak awal melibatkan tindakan penciptaan oleh Allah dan selamanya tetap dalam hubungan khusus dengan Penciptanya. ... tidak ada seorang pun dapat mengklaim hak bagi dirinya sendiri dalam keadaan mana pun untuk secara langsung mengakhiri kehidupan manusia yang tidak bersalah." Membunuh secara sengaja dan langsung manusia yang tidak bersalah dipandang sebagai suatu dosa berat. Bahkan bobot dosanya dianggap lebih berat lagi jika melakukan pembunuhan anggota keluarga seperti "pembunuhan bayi, pembunuhan saudara, pembunuhan orang tua, pembunuhan pasangan hidup dan aborsi langsung yang dikehendaki."
Katekismus menyatakan bahwa embrio yang terbentuk "sejak pembuahan harus diperlakukan sebagai pribadi". Dalam bahasa Latin, kata asli untuk "sebagai" adalah "tamquam", yang artinya "sebagaimana" atau "sama seperti". "Meskipun Gereja tidak mendefinisikan secara resmi kapan kehidupan manusia benar-benar dimulai, [Gereja] telah menempuh arah untuk mempertahankan bahwa kehidupan manusia ada dari saat pembuahan atau fertilisasi"; menghormati kehidupan di semua tahapan, bahkan potensi kehidupan, umumnya merupakan konteks dokumen-dokumen Gereja.
Aborsi telah secara khusus dan terus menerus dikutuk oleh Gereja sejak abad pertama. Keterlibatan langsung atau secara aktif dalam aborsi menyebabkan hukuman ekskomunikasi yang berlaku dengan sendirinya saat pelanggaran dilakukan (bahasa Latin: latae sententiae, "hukuman [telah, yakni: otomatis] dikenakan"). Katekismus menekankan bahwa hukuman ini tidak dimaksudkan untuk membatasi belas kasihan, tetapi untuk menegaskan bobot kejahatan dan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi yang telah dilakukan terhadap anak tersebut, sebagaimana terhadap orang tuanya dan masyarakat. "Keterlibatan aktif" dalam aborsi tidak hanya sebatas pada sang ibu yang dengan kehendak bebasnya menghendaki, tetapi juga dokter, perawat dan siapa saja yang secara langsung membantu dalam melakukan tindakan tersebut. Gereja memiliki berbagai pelayanan rekonsiliasi, misalnya Priests for Life, bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat dari dosa mereka atas keterlibatan aktif dalam aborsi.
Ajaran resmi Gereja mengizinkan perawatan dan prosedur medis yang dimaksudkan untuk melindungi atau memulihkan kesehatan sang ibu apabila ia akan berada dalam bahaya maut tanpa dilakukannya hal-hal tersebut, sekalipun prosedur tersebut menimbulkan suatu risiko kematian pada janin (lih. aborsi tidak langsung). Contoh-contohnya seperti pengangkatan tuba fallopi dalam kasus kehamilan ektopik, pengangkatan rahim yang terkena kanker pada saat kehamilan, dan apendektomi.

Penggunaan embrio untuk penelitian atau pembuahan

United States Catechism for Adults memuat satu bagian khusus untuk membahas program 'bayi tabung', penelitian sel punca, dan kloning dalam kaitannya dengan perintah kelima; karena hal-hal ini seringkali menyebabkan pengakhiran hidup embrio manusia maka dipandang sebagai suatu bentuk pembunuhan dengan kadar dosa yang berat. Penelitian sel punca embrionik disebut sebagai "suatu cara amoral untuk suatu hasil yang baik" dan "tidak dapat diterima secara moral." Para uskup Amerika Serikat mengutip Instruksi tentang Penghormatan pada Kehidupan Manusia dalam Asal Mulanya dan tentang Martabat Prokreasi yang dikeluarkan Kongregasi bagi Doktrin Iman: "Tidak ada tujuan yang mulia sekalipun, seperti keuntungan masa mendatang untuk ilmu pengetahuan, untuk manusia lainnya, atau untuk masyarakat, yang dapat dengan cara apapun membenarkan dilakukannya eksperimen pada janin atau embrio manusia hidup, entah ia mampu bertahan hidup atau tidak, baik di dalam atau di luar tubuh ibunya." Para uskup tersebut menyampaikan bahwa penelitian sel punca dewasa, menggunakan sel-sel yang diperoleh dengan penjelasan dan persetujuan sepenuhnya, adalah suatu bidang penelitian yang dapat diterima secara moral.

Bunuh diri, eutanasia

Perintah kelima melarang bunuh diri dan pembunuhan karena belas kasihan (atau eutanasia) atas mereka yang sekarat, sekalipun untuk menghilangkan penderitaan. Menurut Gereja, perawatan yang biasanya diberikan terhadap mereka yang menghadapi bahaya kematian secara moral tidak dapat dihentikan. "Perawatan yang biasanya diberikan" mengacu pada makanan, air, dan penghilang rasa sakit, namun tidak termasuk "perawatan luar biasa" yang mengacu pada penggunaan pipa makanan atau respirator yang dipandang bersifat opsional atau sukarela. Mengizinkan orang yang menderita penyakit terminal (sakit parah yang tidak dapat disembuhkan) untuk meninggal dunia dengan menggunakan obat penghilang rasa sakit yang mungkin mempersingkat hidup mereka, atau menolak perawatan luar biasa seperti kemoterapi ataupun radiasi, dapat diterima secara moral dan tidak melanggar perintah kelima, sesuai dengan prinsip akibat ganda.

Hukuman mati

Selama dua ratus tahun pertama, orang-orang Kristen "menolak untuk membunuh di dalam militer, dalam mempertahankan diri, atau di dalam sistem peradilan. Ketika Gereja pertama kali diakui sebagai suatu lembaga publik pada tahun 313, sikapnya terhadap hukuman mati menjadi suatu bentuk toleransi meski bukan penerimaan secara langsung. Hukuman mati mendapat dukungan dari para teolog Katolik awal, kendati demikian beberapa dari mereka seperti Ambrosius mendorong para klerus agar tidak memaklumkan atau melaksanakan hukuman mati. Agustinus menjawab keberatan-keberatan yang berakar pada perintah pertama dalam buku Kota Allah karyanya. Thomas Aquinas dan Duns Scotus berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman mati oleh otoritas sipil didukung Kitab Suci. Sebagai prasyarat untuk rekonsiliasi dengan Gereja, Paus Innosensius III mengharuskan Peter Waldo dan kaum Waldens agar menerima bahwa "kekuasaan sekuler dapat, tanpa berdosa berat, melakukan penghakiman darah, asalkan menghukum dengan keadilan, bukan karena kebencian, dengan kehati-hatian, bukan ketergesa-gesaan". Paul J. Surlis menyatakan bahwa ajaran-ajaran resmi Gereja tidak secara mutlak mengutuk ataupun mendukung hukuman mati, toleransi terhadap pelaksanaannya mengalami fluktuasi sepanjang zaman. Inkuisisi merupakan contoh yang paling sering dikenang terkait dukungan Gereja atas hukuman mati, walaupun sejumlah sejarawan menganggapnya lebih lunak daripada pengadilan-pengadilan sekuler pada zaman tersebut.
Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa hukuman mati diizinkan dalam kasus-kasus ekstrem. Hal ini dimungkinkan jika "tanggung jawab dan identitas pihak yang bersalah telah dipastikan sepenuhnya" dan jika hukuman mati adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan kehidupan manusia lainnya dari pihak yang bersalah. Namun demikian jika ada cara-cara lain untuk membela orang-orang dari "penyerang yang tidak dapat dibenarkan", cara-cara tersebut lebih diutamakan karena dipandang lebih menghormati martabat manusia dan menjaga kebaikan bersama. Karena masyarakat modern telah memiliki cara-cara efektif untuk mencegah kejahatan tanpa perlu eksekusi, Katekismus menyatakan bahwa, "kasus-kasus yang mutlak memerlukan eksekusi pelaku kejahatan 'adalah sangat langka, atau bahkan tidak ada.'" Paus Yohanes Paulus II membahas dan menegaskan hal ini dalam Evangelium Vitae yang dipublikasikan pada tahun 1995.

Kesehatan pribadi, jenazah, penguburan

Menurut ajaran Gereja, penghormatan atas kehidupan manusia mensyaratkan penghormatan tubuh sendiri, menghindari perilaku yang tidak sehat, penyalahgunaan terhadap makanan, alkohol, obat-obatan, obat-obatan terlarang, tato dan tindik tubuh. Gereja juga memperingatkan untuk tidak mengikuti kecenderungan perilaku yang "sibuk secara berlebihan dengan kesehatan dan kepuasan tubuh yang 'memberhalakan' kesempurnaan fisik, kebugaran, dan kesuksesan di bidang olahraga."
Tindakan-tindakan penculikan, terorisme, dan penyiksaan dilarang keras, termasuk juga sterilisasi, amputasi dan mutilasi yang dilakukan bukan karena alasan medis terapeutik yang kuat. Menurut Katekismus, masyarakat memiliki kewajiban moral agar berusaha menyediakan kondisi-kondisi hidup yang sehat bagi semua orang.
Keyakinan Gereja akan kebangkitan badan menyebabkan adanya suatu larangan terhadap kremasi yang kemudian saat Konsili Vatikan II tahun 1960-an diubah secara pastoral dengan persyaratan kondisi-kondisi tertentu, misalnya tidak menyangkal keyakinan akan kebangkitan badan, tetapi kondisi-kondisi tersebut seringkali diabaikan bahkan oleh para klerus. Menurut Katekismus, pemakaman orang yang telah meninggal dunia merupakan suatu karya belas kasih jasmaniah yang mengharuskan perlakuan terhadap tubuh dengan rasa hormat dan kasih sehingga praktik-praktik seperti melarung abu jenazah yang dikremasi dan pemakaman di makam tak bertanda dilarang dalam Gereja Katolik. Donasi organ tubuh setelah kematian dan transplantasi organ dengan persyaratan tertentu, juga otopsi jenazah demi alasan hukum dan penyelidikan ilmiah diizinkan.

Penyesatan

Katekismus mengklasifikasikan penyesatan atau skandal di dalam perintah kelima, dan mendefinisikannya sebagai "sikap atau perilaku yang menyebabkan orang lain melakukan kejahatan". Dalam Injil Matius, Yesus menyatakan, "Barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Gereja memandangnya sebagai suatu kejahatan serius yang menyebabkan iman, harapan, dan kasih dalam diri orang lain menjadi lemah, terutama jika hal ini dilakukan terhadap anak-anak atau kaum muda dan pelakunya adalah pribadi dari pihak otoritas seperti orang tua, guru, atau imam.

Panggilan menuju kemurnian

Ajaran Gereja tentang perintah keenam mencakup suatu pembahasan mengenai kemurnian. Katekismus mendeskripsikan kemurnian sebagai suatu "kebajikan moral ... suatu anugerah dari Allah, suatu rahmat, suatu buah dari upaya rohaniah." Gereja memandang seksualitas lebih dari sekadar tindakan fisik; seksualitas berdampak pada seluruh tubuh dan jiwa, sehingga Gereja mengajarkan bahwa kemurnian merupakan suatu kebajikan dan semua orang dipanggil untuk meraihnya. Kemurnian didefinisikan sebagai kesatuan batin seseorang dalam "keberadaannya sebagai makhluk jasmani dan rohani" yang berhasil mengintegrasikan seksualitasnya dengan "seluruh sifat manusia"-nya. Untuk memperoleh kebajikan ini, umat dihimbau untuk masuk ke dalam "pekerjaan sulit dan panjang" penguasaan diri yang dibantu oleh pertemanan, rahmat Allah, kematangan serta pendidikan "yang menghormati dimensi moral dan rohani kehidupan manusia." Katekismus mengkategorikan pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah keenam ke dalam dua kategori: "pelanggaran terhadap kemurnian" dan "pelanggaran terhadap martabat perkawinan".

Homoseksualitas

Katekismus menyajikan suatu bagian terpisah mengenai homoseksualitas beserta penjelasannya terkait perintah keenam. Sama seperti tindakan heteroseksual di luar pernikahan, tindakan homoseksual dipandang sebagai dosa. Gereja membedakan antara kecenderungan atau ketertarikan homoseksual, yang tidak dipandang sebagai dosa, dengan tindakan homoseksual, yang dipandang sebagai dosa. Katekismus menyatakan bahwa tindakan ini "melanggar hukum kodrat, tidak dapat melahirkan anugerah kehidupan, dan tidak berasal dari suatu kebutuhan asali untuk saling melengkapi secara seksual dan afektif. Dalam situasi apapun juga tindakan ini tidak dapat dibenarkan." Gereja mengajarkan bahwa kecenderungan homoseksual "sesungguhnya merupakan gangguan" dan mungkin suatu cobaan berat bagi orang yang mengalaminya, serta mengajarkan bahwa mereka harus "diterima dengan rasa hormat, kasih sayang dan kepekaan ... diskriminasi tidak adil terhadap mereka perlu dihindari."
Para pribadi homoseksual, menurut Gereja, "dipanggil untuk hidup dalam kemurnian". Mereka diminta untuk berlatih kebajikan "pengendalian diri" yang mengajarkan "kemerdekaan batin" dengan dukungan dari teman-teman, doa, dan rahmat yang diperoleh dari sakramen-sakramen Gereja. Sarana-sarana ini dimaksudkan untuk membantu mereka agar "secara bertahap dan pasti menuju kesempurnaan Kristiani", yang adalah suatu pernyataan panggilan bagi semua umat Kristen.
(Terdapat dua gerakan kaum awam yang mewakili filosofi-filosofi berlawanan terkait homoseksualitas: DignityUSA berupaya untuk mengubah ajaran Gereja untuk membenarkan tindakan seksual; Courage International merupakan suatu organisasi yang terdiri dari para pribadi homoseksual yang "saling mendukung dalam upaya tulus untuk hidup dalam kemurnian dan dalam kesetiaan kepada Kristus dan Gereja-Nya".)

Cinta antara suami dan istri

Menurut ajaran Gereja, cinta suami-istri dimaksudkan untuk membentuk tujuan ganda perkawinan yang tak terputus: persatuan suami-istri dan penerusan kehidupan. Aspek persatuan (unitif) meliputi pemberian keberadaan masing-masing pribadi pasangan suami-istri sehingga "mereka bukan lagi dua, melainkan satu." Sakramen Perkawinan dipandang sebagai penyegelan persetujuan oleh Allah yang mengikat pasangan suami-istri secara bersama. Ajaran Gereja mengenai status perkawinan mensyaratkan pasangan suami-istri saling menerima kegagalan dan kesalahan pasangannya, serta mengakui bahwa "panggilan menuju kekudusan dalam perkawinan" merupakan suatu hal yang memerlukan proses perubahan dan pertumbuhan rohani yang dapat berlangsung seumur hidup.

Kesuburan dalam perkawinan, kenikmatan seksual, pengaturan kelahiran

Posisi Gereja mengenai aktivitas seksual dapat dirangkum dengan kata-kata: "aktivitas seksual hanyalah dimiliki dalam perkawinan sebagai suatu ungkapan persatuan dan penyerahan diri secara total, serta selalu terbuka kepada kemungkinan adanya kehidupan baru." Tindakan-tindakan seksual dalam perkawinan dipandang "luhur dan terhormat" serta dimaksudkan untuk dinikmati dengan "kegembiraan dan rasa syukur." Seksualitas diperuntukkan bagi perkawinan: "Dari kodratnya, cinta dalam perkawinan menuntut kesetiaan yang tidak dapat diganggu gugat oleh suami istri. Ini merupakan konsekuensi dari penyerahan diri yang mereka lakukan satu sama lain. Cinta bersifat definitif, bukan suatu pengaturan 'sampai pemberitahuan lebih lanjut.'" "Persatuan mesra dalam perkawinan, sebagai suatu pemberian timbal balik antara dua pribadi, dan kebaikan anak-anak, menuntut kesetiaan total suami istri serta mensyaratkan suatu persatuan yang tak terceraikan di antara mereka." (Gaudium et spes 48 § 1)".
Pengaturan kelahiran atau kontrasepsi buatan telah ada sebelum Kekristenan; Gereja Katolik telah mengutuk metode-metode ini sepanjang sejarahnya. Sebagai tanggapan terhadap Gereja Inggris yang menerima praktik kontrasepsi buatan pada tahun 1930, Gereja Katolik mengeluarkan ensiklik kepausan Casti connubii pada tanggal 31 Desember 1930. Ensiklik kepausan Humanae vitae tahun 1968 merupakan suatu penegasan kembali pandangan tradisional Gereja Katolik tentang perkawinan dan hubungan suami istri, serta berisi kecaman lanjutan terhadap pengendalian kelahiran buatan (artifisial).
Gereja memandang keluarga besar sebagai suatu tanda berkat dari Allah. "Menurut hakikatnya, kelembagaan perkawinan dan cinta kasih suami istri ditujukan untuk kelahiran keturunan serta pendidikan mereka dan di dalam merekalah ditemukan mahkota kemuliaannya." (Gaudium et spes 48 § 1, 50) Anak-anak merupakan anugerah yang luar biasa di dalam perkawinan dan besar sekali artinya bagi kebaikan orang tua mereka sendiri. (...) cinta kasih suami istri yang sejati dan seluruh struktur kehidupan berkeluarga yang dihasilkan darinya, tanpa mengecilkan tujuan-tujuan lainnya dalam perkawinan, diarahkan untuk mendorong pasangan suami istri untuk bekerja sama secara gagah berani dengan cinta kasih Sang Pencipta dan Juruselamat yang melalui mereka akan menambah dan memperkaya keluarga-Nya dari hari ke hari. (Gaudium et spes 50 § 1)" Gereja mengakui bahwa orang tua yang bertanggung jawab terkadang membutuhkan pengaturan jarak yang wajar atau pembatasan kelahiran dan memandang keluarga berencana alami dapat diterima secara moral, tetapi Gereja menolak semua metode kontrasepsi buatan. Gereja menolak segala bentuk pembuahan dan inseminasi buatan karena teknik-teknik tersebut memisahkan tindakan seksual dari proses penciptaan seorang anak. Katekismus menyatakan, "Anak bukanlah sesuatu yang dapat dituntut oleh seseorang, tetapi merupakan suatu anugerah ... 'anugerah luar biasa dalam perkawinan.'"
Banyak umat Katolik Barat dan non-Katolik yang menyatakan ketidaksetujuan akan dukungan Gereja terhadap keluarga berencana alami, serta berpendapat bahwa hal ini berkontribusi terhadap overpopulasi dan kemiskinan. Penolakan Gereja atas penggunaan kondom dikritik secara luas, khususnya berkenaan dengan negara-negara di mana insiden AIDS dan HIV telah mencapai tingkatan epidemi. Dalam pembelaannya, umat Katolik mencontohkan negara-negara seperti Kenya dan Uganda di mana dianjurkan perubahan perilaku—bukannya penggunaan kondom—dan di mana telah diperoleh kemajuan yang lebih baik dalam mengendalikan penyakit tersebut daripada di negara-negara yang mempromosikan penggunaan kondom saja.

Milik pribadi

Menurut Gereja, setiap orang memiliki hak atas milik pribadi. Namun kepemilikan menjadikan seseorang sebagai "pengurus" atau "pengelola" yang diharapkan untuk membuat miliknya "berbuah" atau menguntungkan dengan suatu cara yang bermanfaat bagi orang lain setelah ia pertama-tama mengurus keluarganya. Milik pribadi dan kebaikan bersama dipandang sebagai elemen-elemen yang saling melengkapi yang keberadaannya dimaksudkan untuk mengukuhkan masyarakat. Mengambil milik orang lain "dalam keadaan darurat yang mendesak dan nyata" sebagai "jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan mendasar (makanan, tempat tinggal, pakaian ...) dan segera" tidak dipandang sebagai pencurian oleh Gereja. Konsep perhambaan sebagai milik pribadi dikutuk oleh Gereja, dan diklasifikasikan sebagai pencurian hak asasi seseorang.

Pencurian

Menurut Katekismus, pencurian berarti "merebut milik orang lain dengan melawan kehendak wajar pemiliknya" kendati ada pengeculian bagi orang yang berada dalam kebutuhan darurat untuk bertahan hidup. "Secara tidak adil mengambil dan menahan milik orang lain" dipandang sebagai pencurian, meskipun tindakan tersebut berada di luar ruang lingkup hukum sipil. Kardinal Christoph Schönborn memberikan contoh dari kisah Santo Agustinus, tertulis dalam Pengakuan-Pengakuan karyanya, yang mengambil buah pir dari kebun tetangga ketika ia masih kecil. Schönborn mengatakan bahwa Agustinus masih merasakan "kepedihan hati nurani atas pencurian kekanak-kanakan" yang dilakukannya bahkan sampai ketika ia telah bertumbuh dewasa, sehingga menandakan bahwa hati nurani manusia sangat menyadari tindakan pencurian walaupun tindakan tersebut mungkin bukan pelanggaran terhadap hukum sipil.
Tindakan-tindakan berikut juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap perintah ketujuh: manipulasi harga demi mendapat keuntungan di atas penderitaan orang lain, korupsi, pemanfaatan tanpa izin atas barang publik demi kepentingan pribadi, pekerjaan yang dilaksanakan dengan buruk, penghindaran pajak, pemalsuan cek atau alat pembayaran apapun, segala bentuk pembajakan dan pelanggaran hak cipta, serta pemborosan.

Keadilan sosial

Ensiklik kepausan Rerum novarum membahas hubungan dan kewajiban timbal balik antara tenaga kerja dan pemilik modal, serta antara pemerintah dan warganya. Yang menjadi perhatian utama adalah kebutuhan akan beberapa ameliorasi atau perbaikan terkait "penderitaan dan kemalangan yang sedemikian menekan secara tidak adil dan tidak benar pada sebagian besar kelas pekerja". Ensiklik tersebut mendukung hak untuk membentuk serikat pekerja, menolak sosialisme, komunisme, dan kapitalisme tanpa batas, serta menegaskan hak atas milik pribadi.
Interpretasi Gereja atas perintah ketujuh mengajarkan bahwa para pemilik bisnis harus menyeimbangkan keinginan untuk memperoleh keuntungan yang akan menjamin masa depan bisnisnya dengan tanggung jawab terhadap "kebaikan orang-orang". Para pemilik bisnis atau pelaku usaha diwajibkan untuk membayar karyawan mereka dengan upah yang layak, menghormati kontrak yang telah dibuat, dan menjauhkan diri dari aktivitas yang tidak jujur seperti menyuap pejabat pemerintah. Para karyawan diwajibkan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh karena mereka telah dipekerjakan untuk melakukannya, dan menghindari ketidakjujuran di tempat kerja seperti penggunaan tanpa izin atas aset atau barang kantor untuk kepentingan pribadi (penggelapan).
Gereja mengajarkan bahwa harus ada keseimbangan antara regulasi pemerintah dan hukum pasar. Ketergantungan mutlak pada pasar (kapitalisme murni) dipandang tidak cukup untuk memenuhi banyaknya kebutuhan masyarakat, sementara ketergantungan mutlak pada regulasi pemerintah (sosialisme murni) "merusak landasan ikatan-ikatan sosial". Gereja memperingatkan akan bahaya kapitalisme ataupun sosialisme, karena sistem-sistem ini cenderung menggunakan ekstrem berlebihan yang mengakibatkan ketidakadilan bagi orang-orang.
Negara kaya, sebagaimana juga orang kaya, memiliki kewajiban moral untuk membantu negara dan orang miskin serta mengupayakan reformasi lembaga keuangan dan faktor ekonomi agar menguntungkan semua orang.