Tiongkok (istilah)

Arti nama Tiongkok

Nama "Tiongkok" dapat memiliki beberapa makna yang penting untuk dibedakan supaya menghindari keambiguan. Sumbernya adalah dari bahasa Hokkian "Tiong Kok" yang bermakna "negara tengah", dan juga merupakan nama endonim dari negara yang menguasai Tiongkok Daratan.

Arti politis

Makna pertama dari kata "Tiongkok" berarti keseluruhan Republik Rakyat Tiongkok, yaitu negara modern yang berdiri tahun 1949 hingga sekarang. Dalam hal ini, "orang Tiongkok" berarti warga negara RRT, seperti tertulis dalam paspor Tiongkok: “国籍／Nationality： 中国/CHINESE”, yang berbeda pengertiannya dengan orang Tionghoa; "seni dan budaya Tiongkok" merujuk pada budaya modern di RRT, yang berbeda dengan seni dan budaya Tionghoa dalam pengertian kebudayaan bangsa Tionghoa secara umum; "masakan Tiongkok" merujuk pada kuliner yang saat ini khas di RRT, alih-alih masakan Tionghoa yang lebih umum.
Dalam pengertian inilah nama Tiongkok digunakan dalam berita-berita modern di Indonesia, misalnya pada tajuk berita Kompas 26 Maret 2014 yang menuliskan "Rakyat Tiongkok Marah". (gambar)
Dalam lingkup definisi ini, Tiongkok mencakup Hong Kong, Makau, dan klaim mereka atas provinsi Taiwan, serta wilayah-wilayah lain yang dipersengketakan.

Arti geografis

Arti kedua "Tiongkok" adalah Tiongkok Daratan (Hanzi: 大陆, lit. "benua"), yaitu hanya wilayah Tiongkok yang berada di benua Asia. Lingkup definisi ini tidak mencakup Hong Kong, Makau, dan Taiwan (bandingkan dengan istilah Eropa Daratan yang tidak mencakup Britania Raya, Islandia, dan negara-negara non-kontinental lainnya). Dalam hal ini dibedakan antara orang Hong Kong, orang Makau, orang Taiwan, dan orang Tiongkok. Tiga yang pertama dalam pengertian politis di bagian pertama juga disebut sebagai orang Tiongkok, tetapi karena status keistimewaan dan lokasi geografis mereka, maka mereka dapat berpartisipasi dalam ajang-ajang olahraga internasional di bawah bendera masing-masing, oleh karena itu, seorang pemain bulu tangkis Hong Kong dapat berlaga dengan seorang pemain bulu tangkis Tiongkok (Daratan), misalnya yang terjadi dalam pertandingan final tunggal putri 2008 Hong Kong Super Series antara Xie Xingfang (Tiongkok [RRT]) melawan Wang Chen (Hong Kong, Tiongkok) yang dimenangkan oleh Wang Chen. Demikian pula dengan beberapa pertandingan dalam edisi 2007 yang mempertemukan kedua tim. Pemain Hong Kong tentu saja juga adalah pemain Tiongkok (berkewarganegaraan RRT), tetapi dalam konteks ini dia bukan orang Tiongkok Daratan. (bandingkan dengan pemain sepak bola Inggris, Wales, Skotlandia, Irlandia Utara yang berlaga sebagai negara masing-masing, bukan sebagai entitas politik Britania Raya)

Arti sejarah

Dalam makna ketiga, kata "Tiongkok" merujuk pada entitas-entitas politik lain yang menguasai Tiongkok Daratan sebelum 1949, terutama sejarah sebelum 1911, ketika Tiongkok Daratan masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan dan dinasti dan diperintah oleh Kaisar-kaisar Tiongkok. Berita-berita surat kabar Hindia Belanda, misalnya menggunakan istilah ini untuk menyebut pemerintahan Dinasti Qing dan Republik Tiongkok mula-mula. Untuk membedakan dengan kedua pengertian di atas, maka biasanya disematkan kata "kuno" (Tiongkok kuno). Hal-hal yang tercakup dalam pengertian ini antara lain wilayah geografis Tiongkok, bangsa Tiongkok, yaitu bangsa yang mendiami wilayah geografis tersebut, dan sejarah Tiongkok, yang membahas sejarah 5.000 tahun sejarah bangsa tersebut, serta tokoh Tiongkok, yang mendaftarkan tokoh-tokoh sepanjang sejarah Tiongkok.

Republik Tiongkok

Mungkin kebingungan yang paling besar dalam penggunaan kata "Tiongkok" disebabkan karena pada saat ini ada dua entitas politik yang bernama sama, yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Republik Tiongkok merupakan entitas yang pertama menggunakan nama Tiongkok, sejak 1912-1949, dan merupakan anggota PBB dari tahun 1945 hingga 1971. Berbeda dengan negara-negara lain dengan nama yang sama yang sama-sama berdaulat (mis. Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo, Dominika dan Republik Dominika, Korea Utara dan Selatan, Sudan dan Sudan Selatan, dan beberapa negara bernama Guinea), status kedaulatan Republik Tiongkok dipertentangkan oleh Republik Rakyat Tiongkok (kedua entitas tersebut saling tidak mengakui), dan syarat negara lain dapat menjalin hubungan diplomatik dengan RRT adalah dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok (lihat Kebijakan Satu Tiongkok). Oleh sebab itu, sejak 1949 Republik Rakyat Tiongkok secara de facto menjadi pemerintah Tiongkok Daratan, sedangkan Republik Tiongkok hanya memerintah di provinsi Taiwan, yang hingga kini masih diklaim RRT, dan sejak 1971 RRT secara de jure diakui oleh dunia internasional dengan bergabung ke PBB. Bergabungnya RRT ke PBB juga berarti dikeluarkannya (atau tidak diakuinya lagi) kedaulatan Republik Tiongkok oleh PBB, karena hanya ada satu wakil "Tiongkok" di PBB, yang juga merupakan satu dari 5 anggota Dewan Keamanan PBB, oleh karena itu sejak 1971 istilah "Tiongkok" resmi menunjuk kepada RRT, baik secara de facto maupun de jure.
Dalam praktiknya saat ini terdapat dua negara yang bernama Tiongkok, oleh sebab itu, untuk membedakan keduanya, digunakan nama panjangnya untuk membedakannya. Dalam bahasa Inggris, kependekan nama lengkap kedua negara juga digunakan (PRC untuk People's Republic of China, dan ROC untuk Republic of China), tetapi biasanya dalam bahasa Indonesia hanya RRT yang disingkat, sedangkan Republik Tiongkok tidak memiliki singkatan. Cara lain untuk membedakannya, biasanya adalah dengan menyebut Republik Tiongkok sebagai Taiwan, karena merekalah yang secara de facto menguasai pulau tersebut, atau dengan menyebutkan ibu kota masing-masing: Beijing (RRT) dan Taipei (Taiwan).
Karena tekanan diplomasi RRT, maka Taiwan tidak dapat berpartisipasi dalam organisasi-organisasi internasional. Dalam Olimpiade, Taiwan diperbolehkan berpartisipasi asalkan menggunakan nama yang disetujui oleh Tiongkok sebelumnya, yaitu sebagai Tionghoa Taipei, dan diperlakukan sebagai wilayah administratif khusus dari negara Tiongkok (bandingkan dengan Hong Kong, Tiongkok, dan Makau, Tiongkok).
Di pihak lain, pemerintah Republik Tiongkok sendiri masih mengklaim sebagai penguasa secara sah seluruh Tiongkok Daratan, dan belum melepaskan klaim tersebut hingga saat ini, meskipun di bawah tekanan RRT. Ketika organisasi-organisasi internasional menurunkan kedudukan atau bahkan mengeluarkan Taiwan dari keanggotaannya pada tahun 1970-an dan 1980-an, Republik Tiongkok yang dikuasai oleh Kuomintang (KMT) menolak untuk dinamakan "Taiwan, Tiongkok" oleh karena nama tersebut mengimplikasikan Taiwan sebagai bagian dari pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok, oleh karenanya, KMT memilih nama yang dianggap netral, "Tionghoa Taipei" (Hanzi tradisional: 中華臺北; Hanzi Sederhana: 中华台北; Hanyu Pinyin: Zhōnghuá Táiběi; Tongyong Pinyin: Jhonghua Táiběi; Bahasa Inggris: Chinese Taipei) yang tidak mengandung kata "Tiongkok" maupun "Taiwan", yang diakui oleh Komite Olimpiade Internasional sejak tahun 1979. (Untuk konsekuensi dari pemakaian istilah ini, lihat Tionghoa Taipei#Konsekuensi)
Ketika PBB merujuk pada Taiwan, PBB selalu menggunakan nama "Taiwan, provinsi Tiongkok" (Bahasa Inggris: Taiwan, Province of China). Beberapa program alamat pos berbasis web juga menggunakan label yang sama untuk merujuk pada Taiwan.
Dalam organisasi-organisasi tertentu seperti Organisasi Perdagangan Dunia, nama "Wilayah Bea Cukai Terpisah Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu" (Bahasa Inggris: Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu) digunakan. Namun "Tionghoa Taipei" secara tidak resmi juga digunakan. Sebagai anggota pendiri Bank Pembangunan Asia, Taiwan berpartisipasi dalam organisasi tersebut sebagai "Republic of China" sampai pada keanggotaan RRT pada tahun 1986; oleh karena tekanan RRT, Bank Pembangunan Asia sekarang menggunakan nama "Taipei, China" untuk merujuk ROC.
Organisasi Gerakan Kepramukaan Dunia adalah salah satu dari sebagian kecil organisasi internasional yang masih merujuk Taiwan sebagai "Tiongkok" dan pramuka dari Taiwan sebagai "Pramuka Tiongkok". Sekutu diplomatik Taiwan, misalnya Vatikan, juga merujuk ROC (Taiwan) sebagai "Tiongkok" pada acara-acara resmi. Sebagai contoh, dalam acara upacara pemakaman Paus Yohanes Paulus II, Presiden Republik Tiongkok Chen Shui-bian menduduki tempat sebagai kepala negara "Tiongkok".

Istilah Tiongkok di Indonesia

Istilah Tiongkok di Indonesia diperkirakan pertama kali digunakan sekitar awal abad ke-20 dan merupakan transliterasi Zhong guo (ejaan lain: Chung Kuo).
Tahun 1967 pemerintahan Orde Baru pada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dalam salah satu tindakan pertamanya mengeluarkanSurat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 yang mengubah kata "Tionghoa"-"Tiongkok" menjadi "Cina"
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu pihak yang menyatakan keberatannya atas pemakaian istilah "Cina" di dalam bahasa Indonesia untuk merujuk kepada negara tersebut. Mereka keberatan dengan isi Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 1967 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soeharto yang dinilai memulihkan istilah yang mengandung konotasi negatif, dan bukan sebaliknya seperti yang digunakan sebagai alasan.
Setelah era Reformasi, maka satu per satu kebijakan rasialis tersebut dicabut. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000  namun Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 maupun Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 tidak turut dicabut, hingga tahun 2004 kelompok-kelompok etnis Tionghoa yang beranggapan bahwa istilah Tiongkok/Tionghoa yang seharusnya digunakan masih memperjuangkan dicabutnya surat edaran ini , antara lain Eddy Sadeli, anggota Komisi III DPR RI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tionghoa, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, dll.
Pada tanggal 12 Maret 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan petisi tersebut, dan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014, setelah sebelumnya judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak dikabulkan, karena hal tersebut berada di luar kewenangan mereka.