Aburizal Bakrie

Kehidupan awal

Bakrie lahir pada tanggal 15 November 1946 di Jakarta, Indonesia, sebagai putra sulung dari pasangan Achmad Bakrie dari Lampung dan Roosniah Nasution dari Sumatra Utara. Bisnis yang nantinya akan diwarisi oleh Bakrie dirintis oleh ayahnya pada tahun 1942 di Teluk Betung, Lampung. Bisnis yang didirikan pada saat itu adalah bisnis kopi, karet, dan lada.
Ia mengambil jurusan teknik elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1973. Selama mengenyam pendidikan di ITB, Bakrie pernah menjadi anggota Dewan Mahasiswa. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Elektro ITB, Ketua Dewan Mahasiswa ITB, salah satu pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan ketua HIPMI ketiga.

Karier bisnis

Pada tahun 1972, Bakrie bergabung dengan PT Bakrie & Brothers Tbk yang kini dikenal dengan nama Bakrie Group. Perusahaan tersebut didirikan oleh ayahnya Achmad Bakrie. Antara tahun 1972 hingga 1974, ia menjadi asisten dewan direksi PT Bakrie & Brothers, sementara dari tahun 1974 hingga 1982 ia adalah direktur PT. Bakrie & Brothers. Dari tahun 1982 hingga 1988, ia menjadi wakil direktur utama PT. Bakrie & Brothers, dan dari tahun 1988 hingga 1992 ia menjadi direktur utama PT. Bakrie & Brothers, walaupun pada tahun 2000 ia kembali mengemban jabatan tersebut. Ia juga merupakan direktur utama PT. Bakrie Nusantara Corporation dari tahun 1989 hingga 1992 dan Komisaris Utama Kelompok Usaha Bakrie dari tahun 1992 hingga 2004.
Di bawah kepemimpinannya, bisnis Bakrie Group merambah bidang pertambangan, kontraktor, telekomunikasi, informasi, industri baja, dan media massa (termasuk televisi dan jejaring sosial Path). Berkat bakat bisnisnya pula pada tahun 2006 ia mulai memasuki daftar orang terkaya di Indonesia yang dirilis oleh Forbes. Saat itu ia menempati posisi keenam dengan kekayaan sekitar $1,2 miliar. Kemudian, dalam kurun waktu setahun, Bakrie berhasil menjadi orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih sebesar $5,4 miliar. Bahkan menurut majalah Globe Asia pada tahun 2008, dengan jumlah kekayaan senilai $9,2 miliar atau Rp 84,6 triliun, Bakrie merupakan orang terkaya di Asia Tenggara dan mengalahkan Robert Kuok (orang terkaya di Malaysia dengan kekayaan $7,6 miliar), Teng Fong (terkaya di Singapura dengan kekayaan $6,7 miliar), Chaleo Yoovidya (terkaya di Thailand dengan kekayaan $3,5 miliar), dan Jaime Zobel de Ayala (terkaya di Filipina dengan kekayaan $2 miliar). Kekayaan Bakrie pada saat itu meningkat pesat karena saham salah satu anak usaha PT Bakrie and Brothers (PT Bumi Resources Tbk atau BUMI) menanjak dari sekitar Rp 300 per lembar pada tahun 2004 menjadi Rp 5.900 per saham pada tahun 2007. Namun, dalam daftar yang dirilis oleh majalah Forbes pada tahun 2008, peringkat Bakrie turun ke peringkat kesembilan. Hal ini disebabkan oleh krisis perbankan global, jatuhnya harga komoditas, dan hengkangnya para penanam modal, sehingga saham perusahaan-perusahaan Bakrie mengalami penurunan sebesar 90%. Walaupun pada tahun 2009 ia sempat menduduki peringkat keempat, peringkat Bakrie merosot dari peringkat kesepuluh pada tahun 2010 menjadi peringkat ketigapuluh pada tahun 2011, dengan penurunan jumlah kekayaan sebesar $1,2 miliar atau 57 persen. Pada tahun 2012, ia tidak lagi menjadi bagian dari daftar 40 orang terkaya menurut Forbes. Hal ini terkait dengan utang yang harus dibayar oleh PT Bumi Resources, terutama setelah harga saham Bumi turun 70%.

Karier politik

Dari tahun 1991 hingga 1995, Bakrie dua kali menjabat sebagai Presiden Forum Bisnis ASEAN, sementara dari tahun 1996 hingga 1998 ia menjadi Presiden Asean Chamber of Commerce & Industry. Bahkan Bakrie juga dua kali menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk periode 1988-1993 dan 1993–1998.
Setelah sebelumnya menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) bidang Industri dan Industri Kecil dari tahun 1988 hingga 1993, Bakrie pernah dua kali menjabat sebagai Ketua Umum KADIN dari tahun 1994 hingga 2004. Selama menjabat sebagai ketua KADIN, ia berhasil menyelesaikan kasus penyelundupan gula, kayu, dan beras. Selain itu, ia memimpin kooperasi sektor swasta dengan pemerintah dan memperhatikan pengembangan usaha kecil dan menengah. Lebih lagi, sebagai ketua KADIN, ia mencoba menjadikan Indonesia sebagai tempat yang kondusif untuk berbisnis. Menurutnya, masalah pengangguran merupakan masalah serius yang hanya dapat diselesaikan dengan mengembangkan iklim investasi yang mendukung. Untuk melakukan hal ini, menurut Bakrie diperlukan perbaikan lingkungan buruh, reformasi pajak, peningkatan keamanan, penegakan hukum yang kuat, dan restrukturisasi program otonomi daerah.
Sebagai anggota partai Golkar, Bakrie pernah mencoba untuk menjadi calon presiden partai Golkar pada tahun 2004. Saat itu Bakrie harus bersaing dengan Wiranto, Prabowo Subianto, Akbar Tandjung, dan Surya Paloh. Namun, konvensi tersebut dimenangkan oleh Wiranto setelah mendapatkan suara sebesar 315. Walaupun gagal, Bakrie kemudian menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat DPP Partai Golkar periode 2004-2009.

Menko Perekonomian

Pada tahun 2004, Bakrie berhenti dari PT Bakrie & Brothers Tbk sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Penunjukannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awalnya sempat menimbulkan kegelisahan. Segera setelah menjadi bagian dari kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, Bakrie melancarkan kebijakan baru yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 3% dengan mengurangi subsidi BBM dan sebagai gantinya memberi bantuan keuangan kepada sekitar enam juta orang. Bakrie meyakini bahwa pemerintah perlu meningkatkan harga BBM secara perlahan agar subsidi BBM tidak membebani APBN sementara mendekatkan harga BBM dengan harga internasional. Pada Oktober 2005, setelah dua kali dinaikkan, harga BBM meningkat sebesar 126%. Standard & Poor's menganggap kenaikan tersebut diperlukan untuk mengurangi tekanan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
Bakrie juga mencoba mengakhiri perseteruan antara ExxonMobil Corporation dan PT Pertamina. Kedua perusahaan tersebut berselisih mengenai pembagian keuntungan dan pengoperasian di Blok Cepu. Bakrie berjanji bahwa pemerintah baru ingin menyelesaikan masalah di Cepu dan masalah lain yang terkait dengan perusahaan internasional untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
Menurut Keith Loveard dari Concord Consulting, selama menjabat Bakrie mendukung kebijakan-kebijakan pasar bebas dan menentang subsidi BBM.

Menkokesra

Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyusun kembali kabinetnya pada tahun 2005, Bakrie diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Pada Mei 2008, Bakrie menyatakan bahwa pemerintah memberikan bantuan langsung tunai senilai 14,1 triliun rupiah kepada 19 juta keluarga miskin untuk membantu mereka menghadapi kenaikan harga BBM.

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014

Pertengahan tahun 2010, hasil liputan media mengindikasikan bahwa Aburizal Bakrie mengincar untuk menjadi kandidat presiden dari Partai Golkar dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Setelah itu, Bakrie berulang kali menyatakan keinginannya untuk pencalonan presiden Media juga melaporkan bahwa Partai Golkar sudah memulai pencarian pasangan Bakrie sebagai wakil presiden, mengenalkan nama-nama seperti Sri Sultan Hamengkubuwana X, Gubernur D.I. Yogyakarta saat ini, Pramono Anung, sekretaris jendral DPP PDIP, Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara saat ini, dan juga Edhie Baskoro Yudhoyono, putera bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Akbar Tanjung, mengkritik keputusan di awal Oktober 2011 ketika kongres partai memilih Bakrie sebagai kandidat pilihan tanpa memperkenankan orang lain untuk mengikuti pemilihan kandidat. Akbar Tanjung menyebutkan proses tersebut sebagai tindakan tidak demokratis. Kritik tersebut juga disuarakan oleh beberapa anggota partai lainnya, termasuk beberapa anggota dalam tingkatan regional. Bakrie merespon kritik tersebut dengan mengatakan bahwa itu adalah "serangan politik" dan The Jakarta Post menjelaskan pernyataan Bakrie tersebut sebagai sikap tak acuh.
Pada tanggal 29 Juni 2012 dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Bogor, Bakrie ditetapkan sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Dalam usaha untuk mengakhiri spekulasi tentang kemungkinan pasangan Bakrie sebagai calon wakil presiden, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengesampingkan pemilihan kandidat calon wakil presiden hingga tahun 2013. Namun, jajak pendapat memperlihatkan bahwa urutan Bakrie berada di bawah calon presiden lainnya. Misalnya, menurut survei yang dilakukan oleh Soegeng Sarjadi Syndicate pada tanggal 3-22 Juli 2013, elektabilitas Bakrie tercatat hanya 4,23% dibandingkan elektabilitas Joko Widodo sebesar 25,48%, Prabowo Subianto sebesar 10,52%, dan Jusuf Kalla sebesar 5,69%. Selain itu, pada 14-25 Februari 2014, menurut survei Indobarometer yang didasarkan pada simulasi 13 nama calon presiden, Aburizal Bakrie menempati peringkat ketiga dengan persentase sebesar 12,5 persen, sementara Joko Widodo menempati peringkat pertama dengan persentase 34,8% dan Prabowo pada peringkat kedua dengan persentase 17,4%. Survei Indobarometer juga menunjukkan bahwa dalam skala penilaian dari 1 hingga 10, integritas moral Aburizal Bakrie dianggap rendah dengan skor 6,00, sementara keterampilan politiknya mendapatkan skor 6,58, penampilan 6,56, komunikasi politik 6,51, ketegasan, kepemimpinan, dan intelektualitas 6,47, stabilitas emosi 6,45, visioner 6,29, dan empati sosial 6,04. Akan tetapi, menurut survei Indobarometer pada Desember 2013, elektabilitas Bakrie masih mengungguli calon dari partai Golkar lainnya, seperti Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Agung Laksono, Theo L. Sambuaga, Fadel Muhammad, dan Syarif Cicip Sutardjo.
Akibat elektabilitas Bakrie yang rendah, muncul pergolakan di internal Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso sendiri menyatakan bahwa evaluasi dapat terjadi dan semua tergantung perolehan saat pemilihan umum legislatif. Bahkan muncul isu bahwa bila Golkar tidak mendapatkan cukup suara dalam pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014, kelompok yang tidak puas dengan Bakrie berencana menjatuhkan Bakrie.
Setelah pemilihan umum legislatif 2014, Bakrie sempat menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto, calon presiden dari partai Gerindra. Mereka menjajaki kemungkinan koalisi dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. Bakrie sendiri telah memberi sinyal bahwa ia siap menjadi cawapres Prabowo. Namun, perbincangan tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian, pada tanggal 13 Mei 2014, Bakrie mengumumkan di Pasar Gembrong, Johar Baru, Jakarta, bahwa partai Golkar siap mendukung pencalonan Joko Widodo. Namun, keadaan kembali berubah setelah Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat menyatakan bahwa Golkar dan Demokrat akan membentuk poros baru dengan mencalonkan pasangan Bakrie-Pramono Edhie Wibowo. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 2014, Golkar memutuskan akan mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Sebagai gantinya, Prabowo menjanjikan jabatan "Menteri Utama" kepada Bakrie, yang kemudian dikritik karena dianggap bertentangan dengan sistem presidensial.

Program

Dalam upayanya untuk menjadi presiden, Bakrie mengungkapkan agenda proteksionisme dan meyakini bahwa Indonesia perlu menyimpan sumber daya alamnya (seperti gas alam) untuk memperkuat industri dalam negeri. Dalam wawancaranya dengan Bloomberg, ia menyatakan bahwa "saya akan menggunakan gas ini terlebih dahulu dan akan mengekspor sisanya." Bakrie juga mengutarakan niatnya untuk melanjutkan program presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membatasi ekspor mineral mentah untuk mengubah Indonesia dari negara pengekspor bahan baku menjadi produsen barang industri.
Bakrie meyakini bahwa Indonesia harus mengembangkan infrastruktur (termasuk pengilangan minyak) dan memiliki posisi fiskal yang lebih agresif. Ia juga menyatakan niatnya untuk membangun desa-desa dan memperbaiki sasaran subsidi bahan bakar dan makanan.

Lumpur Sidoarjo

Lumpur panas Sidoarjo mulai menyembur pada tanggal 29 Mei 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada puncaknya, setiap harinya 180.000 meter kubik lumpur panas menyembur, sehingga menenggelamkan desa-desa dan membuat 13.000 keluarga kehilangan rumahnya. Peristiwa ini diduga disebabkan oleh aktivitas pengeboran PT Lapindo Brantas di sumur eksplorasi gas Banjar-Panji-1 yang terletak sekitar 150 m dari pusat semburan. Nama Bakrie dikaitkan dengan peristiwa ini karena keluarga Bakrie merupakan pemegang saham utama di perusahaan tersebut.
PT Lapindo Brantas mengklaim bahwa gempa bumi Yogyakarta dua hari sebelumnya merupakan pemicu peristiwa ini. Menurut mereka, gempa dengan kekuatan 6,3 Skala Richter tersebut mengaktifkan kembali patahan yang sebelumnya tidak aktif dan menimbulkan rekahan bawah tanah sehingga lumpur dapat menyembur ke permukaan. Lapindo juga mengklaim bahwa aktivitas mereka tidak terkait dengan semburan, sehingga mereka tidak perlu membayar kompensasi. Bakrie saat masih menjabat sebagai Menkokesra juga berulang kali menyatakan argumen serupa. Namun, tim geolog dari Britania Raya menolak argumen Lapindo dan menyimpulkan bahwa kejadian gempa bumi tersebut hanya kebetulan saja. Walaupun gempa tersebut dapat menimbulkan rekahan baru dan melemahkan strata di sekitar sumur Banjar-Panji-1, gempa tersebut tidak dapat menyebabkan pembentukan rekahan hidrolik yang menghasilkan lubang utama yang terletak sejauh 200 m (660 ft) dari lubang pengeboran. Selain itu, tidak terdapat gunung api lumpur lain di Jawa setelah terjadinya gempa bumi dan situs pengeboran tersebut terletak sejauh 300 km (190 mi) dari episenter gempa. Intesitas gempa di situs pengeboran diperkirakan sebesar 2 Skala Richter, yang efeknya kurang lebih sama dengan truk besar yang melintasi wilayah tersebut. Laporan yang ditulis oleh ilmuwan Britania, Amerika, Indonesia, dan Australia pada Juni 2008 juga menyimpulkan bahwa peristiwa lumpur Sidoarjo bukan bencana alam, tetapi disebabkan oleh pengeboran minyak dan gas. Walaupun demikian, publikasi terakhir yang ditulis oleh tim peneliti dari Jerman dan Swiss memberikan kesimpulan yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan propagasi gelombang numerik, mereka menyimpulkan bahwa semburan lumpur terjadi akibat fenomena alam.
Secara hukum, pada 5 Juni 2006, MedcoEnergi (salah satu perusahaan partner di wilayah Brantas) mengirim surat kepada PT Lapindo Brantas yang menuduh bahwa Lapindo telah melanggar prosedur keamanan selama proses penggalian. Segera setelah itu, wakil presiden Jusuf Kalla mengumumkan bahwa PT Lapindo Brantas dan pemiliknya Bakrie Group harus membayar kompensasi untuk ribuan korban lumpur Sidoarjo. Beberapa eksekutif senior di perusahaan tersebut juga diperiksa karena perusahaan Lapindo dianggap telah membahayakan nyawa penduduk setempat.
Setelah dinyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini, Bakrie Group mengumumkan bahwa mereka akan menjual PT Lapindo Brantas dengan harga $2, tetapi Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) mencegah hal tersebut. Bakrie Group juga mencoba menjual perusahaan tersebut kepada sebuah perusahaan Freehold Group yang terdaftar di Kepulauan Virgin dengan harga $1 juta, tetapi transaksi ini lagi-lagi dicegah oleh BPPM. Lapindo Brantas diharuskan membayar sebesar 2,5 triliun rupiah kepada para korban dan sekitar 1,3 triliun rupiah untuk menghentikan semburan. Walaupun beberapa analis memperkirakan bahwa Bakrie Group akan menyatakan Lapindo bangkrut agar tidak harus membayar biaya untuk menghentikan semburan, Aburizal Bakrie menyatakan bahwa ia menghindari hal tersebut dan mencoba menyelesaikan masalah ini dengan membeli lahan yang terkena dampak luapan lumpur. Ia juga mengklaim bahwa "ini bukan ganti rugi karena saya tidak salah".

Kasus tender operator SLI

Pada tahun 2007, Departemen Komunikasi dan Informatika memilih Bakrie Telecom dalam seleksi tender Sambungan Langsung Internasional (SLI), sehingga menyingkirkan dua pesaing utama Bakrie Telecom, PT Excelcomindo Pratama (XL) dan PT Natrindo telepon Seluler (NTS). Hal ini menimbulkan pertanyaan karena Bakrie Telekom dianggap belum mampu memenuhi persyaratan menjadi operator SLI dari segi kesiapan infrastruktur. Beberapa pekan sebelum pemilihan tender, Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh juga didapati melakukan perjalanan ke Surabaya bersama pihak Bakrie Telecom. Proses pemilihan tender sendiri tidak dijelaskan secara rinci. Akibatnya, muncul seruan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat menyelidiki kasus ini.

Tunggakan royalti batu bara dan kasus pajak Bumi

Pada pertengahan tahun 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan bukti bahwa telah terjadi tunggakan royalti batu bara sebesar Rp 7 triliun (menurut Indonesia Corruption Watch bahkan mencapai Rp 16,482 triliun). Beberapa perusahaan yang menunggak (yaitu Arutmin dan Kaltim Prima) ternyata dimiliki oleh Keluarga Bakrie, dan muncul kontroversi karena perusahaan-perusahaan tersebut sempat menolak untuk membayar karena mengklaim bahwa kantor pajak masih harus mengembalikan pajak pertambahan nilai yang telah mereka bayarkan. Kasus ini segera melebar menjadi "Sri Mulyani melawan Bakrie" dan Sri Mulyani dalam wawancara dengan Wall Street Journal menuduh Bakrie sebagai salah satu orang di balik Panitia Khusus Hak Angket Bank Century karena dianggap tidak menyukai agenda reformasi Sri Mulyani.
Pada tahun 2009, petugas pajak mendapati bahwa akuntan-akuntan PT Bumi Resources Tbk merekayasa pembayaran pajak pada tahun 2007 sebesar Rp 376 miliar, dan Bakrie pada saat itu merupakan salah satu pemegang saham di Bumi. Kasus ini juga dianggap dapat memanaskan kembali hubungan antara Sri Mulyani dengan Bakrie.

Suspensi saham Bakrie

Selama krisis keuangan global pada tahun 2008, saham keluarga Bakrie mengalami penurunan sebesar 90%. Untuk melindungi saham-saham Bakrie agar tidak anjlok, pemerintah secara tidak langsung mensuspensi saham-saham utama Bakrie, yaitu saham PT Bakrie & Brothers, PT Bumi Resources, dan PT Energi Mega Persada. Hal ini telah diakui oleh wakil presiden pada masa itu, yaitu Jusuf Kalla.

Tunggakan asuransi jiwa

Pada tahun 2008, muncul kasus tunggakan dana nasabah oleh PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) karena Bakrie Life mengalami gagal bayar sebesar Rp 360 miliar kepada nasabah Diamond Investa. Hingga tahun 2014, masalah ini masih belum selesai, walaupun utang Bakrie Life ke nasabah sudah berkurang menjadi Rp 270 miliar. Bakrie Life mengaku masih belum bisa melunasi karena kesulitan likuiditas.

Penambangan ilegal Arutmin

Di provinsi Kalimantan Selatan, diduga telah terjadi penambangan dan pengiriman batu bara ilegal oleh PT Arutmin, salah satu perusahaan di bawah Bakrie Group. Penambangan ilegal oleh Arutmin telah mengambil sekitar dua juta ton metrik batu bara setiap bulannya, dan dikatakan jumlah batu bara yang dicuri setiap tiga hari cukup untuk mengisi kapal seukuran Gedung Chrysler. Pengiriman batu bara ilegal ini juga menjatuhkan harga batu bara thermal dunia.

Perseteruan dengan Rothschild

Kerjasama antara Bakrie dengan Rothschild dimulai pada tahun 2010 ketika penanam modal di London menginvestasikan $700 juta untuk aset pertambangan. Pada tanggal 16 November 2010, perusahaan Vallar yang didirikan oleh Nathaniel Rothschild mengumumkan bahwa mereka telah memperoleh 25% saham di PT Bumi Resources dari Bakrie Group. Pada 4 Maret 2011, setelah penjualan saham selesai, Bakrie Group memperoleh saham baru di Vallar. Kemudian, pada 28 Juni 2011, nama Vallar diganti menjadi Bumi. Namun, pada Oktober 2012, dilaporkan telah terjadi keganjilan laporan keuangan di Bumi, dan Nathaniel Rothschild mengudurkan diri dari dewan direksi sebelum dipecat karena dianggap berperilaku tidak layak dalam memanajemen perusahaan dengan menyadap petinggi Bumi Plc. Setelah Nathaniel Rothschild gagal mengambil alih Bumi karena ditolak oleh para pemegang saham, akhirnya disepakati bahwa Bakrie Group akan memisahkan diri dari Bumi Plc dengan menjual 23,8% sahamnya dan sebagai gantinya akan memperoleh 10,3% saham di Bumi Resources.

Skandal Maladewa

Pada tanggal 20 Maret 2014, akun "DP News" mengunggah video yang berjudul "Capres ARB Bersama artis Marcella Zalianty di pulau Maladewa" di YouTube. Dalam video yang berdurasi 3 menit dan 22 detik itu, Aburizal Bakrie tampak sedang duduk di dalam sebuah pesawat pribadi bersama Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin, Marcella Zalianty, dan Olivia Zalianty. Pesawat itu didapati sedang menuju ke Maladewa. Setelah mendarat, Olivia tampak memberikan penjelaskan mengenai Maladewa di dalam sebuah mobil, dan kemudian video ditutup dengan cuplikan Marcella di hotel tempat mereka menginap. Selain video, menyebar pula foto-foto mereka di Maladewa, termasuk foto Bakrie saat sedang memeluk boneka teddy bear.
Pada tanggal 23 Maret 2014, Bakrie menyelenggarakan konferensi pers bersama istrinya Tatty Bakrie, anak bungsunya Anindra Ardiansyah Bakrie, menantunya Nia Ramadhani, dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Bakrie menyatakan bahwa video tersebut merupakan kampanye hitam dari lawan politiknya, dan mengungkapkan bahwa perjalanan ke Maladewa dilakukan untuk menunjukkan keberhasilan Maladewa dalam mengembangkan pariwisatanya. Idrus Marham juga menyatakan bahwa Marcela dan Olivia merupakan panitia penyelenggara kegiatan organisasi kepemudaan Golkar di Bandung dan diajak ke Maladewa karena dianggap berprestasi. Pada hari yang sama, Olivia Zalianty juga menjelaskan bahwa tujuan perjalanannya adalah untuk studi banding pariwisata.

Filantrofi

Yayasan Bakrie Untuk Negeri adalah yayasan yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 2007 sebagai wadah untuk menaungi kegiatan filantrofi keluarga dan kelompok usaha Bakrie. Visi yayasan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia Indonesia, sementara misinya adalah untuk meningkatkan kualitas ekonomi rakyat, memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan melestarikan nilai luhur budaya nasional, serta meningkatkan kualitas sosial masyarakat.
Selain itu, semenjak tahun 2003, setiap tahunnya Bakrie bersama dengan Freedom Institute memberikan Penghargaan Achmad Bakrie untuk mengapresiasi tokoh-tokoh nasional yang dianggap berjasa dalam kehidupan intelektual Indonesia, dengan nominasi di bidang sains, teknologi, kedokteran, sosial, dan kesusastraan. Namun, penghargaan ini telah beberapa kali ditolak, seperti Franz Magnis-Suseno, Daoed Joesoef, dan Sitor Situmorang yang mengembalikan Penghargaan Achmad Bakrie karena masalah lumpur Sidoarjo, serta Gunawan Muhammad pada tahun 2010 karena kekecewaannya terhadap Aburizal Bakrie sebagai tokoh bisnis dan politik.