Jaminan Kredit Indonesia

Sejarah perusahaan

Sebagai perusahaan BUMN, Perum Jamkrindo berkomitmen secara penuh dalam melaksanakan dan menunjang kebijakan maupun program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dalam upaya menyejahterahkan kehidupan bangsa. Implementasi komitmen tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemberian bantuan konsultasi manajemen berupa pemberian jaminan kredit bersifat tunai dan non-tunai, yang diberikan oleh bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat secara merata dan memudahkan aksesibilitas, Perum Jamkrindo terus melakukan pengembangan jaringan kerja hingga ke pelosok negeri serta melakukan perbaikan dan pengembangan pada kualitas layanan.
Jamkrindo didirikan pada pertengahan tahun 1970 sebagai Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Pada masa itu perkembangan koperasi masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Dalam perkembangannya, LJKK kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 tanggal 23 Desember 1981 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985 tanggal 31 Mei 1985 tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi. Keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan penjaminan kredit, membuat Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK menjadi tidak hanya terbatas pada koperasi, tetapi juga mencakup UMKM. Atas usaha tersebut, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat peran Perum PKK melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000 tanggal 7 November 2000 yang sekaligus mengubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU). Pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Terkait dengan perubahan bisnis Perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKM dan Koperasi melalui pola bagi hasil, tetapi berfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKM dan Koperasi, Perum SPU diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008.
Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah melalui Departemen Keuangan memperkuat dasar hukum pendirian Perusahaan serta perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Melalui regulasi tersebut, Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti aturan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan (KMK) No. KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Di tahun 2016, Pemerintah meluncurkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Penjaminan, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam memayungi dan melembagakan industri penjaminan yang terus mengalami perkembangan sejalan dengan pertumbuhan jasa keuangan di Indonesia. Pada tahun 2018, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, peraturan ini diterbitkan guna meningkatkan peran Perum Jamkrindo dalam industri penjaminan nasional sebagai upaya untuk mensukseskan kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pemerintah memandang Jamkrindo perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, untuk menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang menjadi anggaran dasar perusahaan, dalam pasal 6 disebutkan bahwa Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha sebagai berikut: 
1. Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi, Penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan sistem resi gudang, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 
2. Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan melakukan kegiatan usaha yaitu: 
a. Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
b. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; 
c. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan;
d. Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; 
e. Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; 
f. Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
g. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa surety bond yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
h. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
i. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
j. Penjaminan letter of credit yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; 
k. Penjaminan kepabeanan (Custom bond) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; 
l. Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
m. Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (start up business) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; 
n. Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
o. Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perusahaan dengan badan usaha milik negara lain; 
p. Penjaminan sistem resi gudang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; 
q. Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; r. Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; 
s. Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi; dan
t. Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. 
3. Kegiatan usaha utama Perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan bersama (co-guarantee) kecuali kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r dan huruf s. 
4. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki dan/ atau dikuasai Perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.