Provinsi (Romawi)

Provinsi (bahasa Latin: provincia, jamak: provinciae) adalah negeri jajahan, yakni daerah berikut penduduknya yang berada di luar tapal batas negeri Italia, tanah air bangsa Romawi, tetapi dikuasai oleh negara Republik Romawi, dan selanjutnya oleh negara Kekaisaran Romawi. Tiap-tiap provinsi diperintah oleh seorang wali negeri berkebangsaan Romawi, yang disebut Rector Provinciae (Pamong Provinsi). Kendati berbeda, provinsi sesungguhnya mirip dengan negara bagian di Australia dan Amerika Serikat, region di Inggris Raya dan Selandia Baru, maupun prefektur di Jepang. Sejumlah daerah di Kanada juga disebut provinsi.

Selayang pandang

Provinsi adalah satuan dasar kewilayahan dan ketatausahaan Romawi di luar negeri Italia. Provinsi juga merupakan satuan kewilayahan dan ketatausahaan Romawi yang terbesar sampai dengan zaman tetrarki (mulai tahun 293 M). Kata provinsi dalam bahasa Indonesia berasal dari istilah provincia yang digunakan bangsa Romawi.
Pada umumnya kepala pemerintahan provinsi adalah politikus dari kalangan senatus, biasanya seorang mantan konsul atau mantan praetor. Salah satu pengecualian adalah Provinsi Mesir (Provincia Aegypti). Tanah Mesir dijadikan provincia oleh Augustus sepeninggal Ratu Kleopatra. Kepala pemerintahan Provinsi Mesir hanya dipilih dari kalangan Eques, mungkin untuk mencegah ambisi senatorial. Pengecualian ini bersifat unik, tetapi tidak bertentangan dengan hukum Romawi, karena Mesir dianggap sebagai milik pribadi Augustus, seturut adat raja-raja Mesir pada zaman Helenistik.
Istilah provincia juga memiliki makna umum, yakni "kewenangan hukum".

Provinsi-provinsi di Republik Romawi

Kata Latin provincia asalnya berarti tugas atau satu set tanggungjawab yang dilimpahkan oleh Senat Romawi kepada seseorang yang memegang imperium ("hak memerintah"; "right of command"), yang seringkali berupa perintah militer dengan wilayah operasi yang spesifik. Di bawah Republik Romawi, "Executive Magistrates Republik Romawi" diangkat untuk menjabat selama periode satu tahun, dan mereka yang di luar kota Roma, misalnya konsul yang bertindak selaku jenderal dalam suatu serangan militer, ditugaskan pada satu provincia tertentu, dalam suatu batasan otoritas untuk memberikan perintah.
Roma mulai berkembang ke luar Italia selama Perang Punik Pertama. Provinsi tetap yang direbut pertama kali adalah Sisilia (Sicilia) pada tahun 241 SM dan Sardinia (Corsica et Sardinia) pada tahun 237 SM. Ekspansi militer terus meningkatkan jumlah provinsi administratif ini, sampai jumlah personil yang berkualitas tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kekosongan jabatan. Masa jabatan wali negeri sering harus diperpanjang beberapa tahun (prorogatio), dan kadang kala Senat menganugerahkan imperium juga kepad warga privat (privati), yang terkenal adalah Pompey Agung. "Prorogatio" mengabaikan Konstitusi Republik Romawi yang prinsipnya memilih magistrat setiap tahun, dan jumlah kekayaan maupun kekuasaan militer yang tidak seimbang oleh beberapa orang melalui jabatan di tingkat provinsi merupakan faktor utama adanya transisi dari republik menjadi otokrasi imperial.

Provinsi-provinsi di Kekaisaran Romawi pada zaman Principatus

Pendirian Kekaisaran Romawi berdasarkan "Augustan Settlement" pada tahun 27 SM, menyebabkan regulasi pemerintahan provinsi. Octavian Caesar, setelah menjadi pemenang tanpa tandingan dari perang saudara Romawi dan menjadi penguasa negara Romawi, secara resmi meletakkan jabatan dan kekuasaanya, dan secara teori memulihkan otoritas Senat Romawi. Octavian sendiri mengambil gelar "Augustus" dan diberikan mandat untuk memerintah, di samping Mesir, juga provinsi-provinsi strategis penting yaitu Gaul, Hispania dan Suriah (termasuk Kilikia dan Siprus). Di bawah pemerintaha Augustus, provinsi Romawi diklasifikasikan sebagai "senatorial" atau "imperial", artinya wali negerinya ditunjuk oleh Senat atau oleh kaisar (emperor). Umumnya, provinsi-provinsi yang sudah ada pada zaman Republik merupakan "Provinsi Senatorial". Provinsi Senatorial, sebagaimana pada zaman Republik, diperintah oleh seorang prokonsul, yang dipilih dengan undian di antara para senator yang dulunya bekas konsul atau bekas praetor, tergantung provinsi yang ditugaskan. "Provinsi Imperial" utama berada di bawah suatu a legatus Augusti pro praetore, juga seorang senator dengan tingkat konsular atau praetorian. Mesir dan sejumlah provinsi kecil yang tidak memiliki markas legion dipimpin oleh seorang prokurator (praefectus atau prefek di Mesir), yang dipilih oleh kaisar dari kalangan bukan-senator, dari tingkatan equestrian. Status suatu provinsi dapat berubah sewaktu-waktu. Pada tahun 68 M, seluruhnya ada 36 provinsi, 11 di antaranya adalah senatorial dan 25 imperial. Di antara provinsi imperial, 15 dipimpin oleh legati dan 10 diperintah oleh procuratores (prokurator) atau praefecti (prefek).