Nepal

Etimologi

Kata "Nepal" diyakini oleh para ahli berasal dari kata "Nepa:" yang mengacu pada Kerajaan Newar. Dalam bahasa Sanskerta (Atharvaveda Parisista) dan prasasti periode Gupta, negara ini disebut sebagai Nepala. Newar di Nepal, penduduk Lembah Kathmandu dan perlengkapannya, dilakukan disebut sebagai "Nepa:" sebelum munculnya dinasti Shah.
Legenda setempat mengatakan bahwa seorang Hindu yang bijak bernama "Ne" berdiri sendiri di lembah Kathmandu pada zaman prasejarah dan bahwa kata "Nepal" muncul sebagai tempat yang terlindung ("pala" dalam bahasa Sanskerta) oleh orang bijak "Ne". Etimologi rakyat ini nama Nepal berarti, "negara dipelihara oleh Ne". [10]
Dia dikatakan telah melakukan upacara keagamaan di Teku, pada pertemuan yang Bagmati dan sungai-sungai Bishnumati dan telah memilih seorang gembala sapi yang saleh untuk menjadi yang pertama dari banyak raja dari dinasti Gopala. Dia adalah penguasa dikatakan telah memerintah Nepal selama lebih dari 500 tahun Dia memilih Bhuktaman menjadi raja pertama di garis Gopala (gembala sapi) Dinasti. Dinasti Gopala dikatakan telah memerintah selama 621 tahun. Yakshya Gupta adalah raja terakhir dari dinasti ini.
Namun, menurut Skanda Purana, Resi yang disebut "Ne" atau "Nemuni" dulu tinggal di Himalaya. Dalam Purana Pashupati,. Ia disebut-sebut sebagai seorang santo dan pelindung. Dia dikatakan telah berlatih meditasi di Bagmati dan sungai Kesavati dan telah mengajar di sana.

Zaman purba

Perangkat neolitik yang ditemukan di Lembah Kathmandu menunjukkan bahwa manusia sudah hidup di daerah Himalaya selama sekitar 11.000 tahun.
Nepal pertama kali disebut di dalam Atharvaveda Pariśiṣṭa sebagai tempat yang mengekspor selimut. Tempat ini juga disebut dalam Atharvashirsha Upanishad. Dalam Pilar Allahabad karya Samudragupta, Nepal disebut sebagai sebuah negara perbatasan. Skanda Purana juga memiliki sebuah bab terpisah, dikenal sebagai "Nepal Mahatmya", yang menceritakan keindahan dan kekuatan Nepal secara detail. Nepal juga disebut dalam teks Hindu, misalnya Narayana Puja.
Legenda dan teks kuno yang menyebut daerah yang kini dikenal sebagai Nepal ada hingga abad ke-30 Sebelum Masehi. Kaum Gopal Bansa kemungkinan besar merupakan salah satu penghuni lembah Kathmandu yang paling awal. Pemimpin Nepal yang paling awal adalah kaum Kirata (Kerajaan Kirata), kaum yang sering disebut dalam teks-teks Hindu. Mereka memimpin Nepal selama berabad-abad. Berbagai sumber menyatakan keberadaan setidaknya 32 raja Kirata.
Pada sekitar tahun 500 SM, terdapat berbagai kerajaan kecil dan konfederasi klan di daerah selatan Nepal. Dari salah satunya, kota Shakya, lahirlah seorang pangeran yang kemudian melepaskan statusnya untuk menjalani hidup asketik, mendirikan Buddhisme, dan kemudian dikenal sebagai Gautama Buddha (secara tradisional, ia diketahui hidup pada 563-483 SM).
Pada 250 SM, daerah-daerah selatan masuk ke dalam pengaruh Kerajaan Maurya dari India Utara. Kemudian, daerah ini menjadi kerajaan bawahan Kerajaan Gupta pada abad ke-4 SM.
Kerajaan Nepal digambarkan secara mendetail di dalam tulisan seorang bhiksu Buddhis Tiongkok, Xuanzang, yang diketahui berasal dari sekitar tahun 645. Prasasti batu di Lembah Kathmandu adalah sumber penting sejarah Nepal.
Setelah dinasti monarki Kirat, raja-raja dinasti Lichavi memimpin Nepal. Konteks 'Ksatriya Suryavansi menciptakan rezim baru setelah mengalahkan kaum Kirat' dapat ditemukan di beberapa genealogi dan Purana. Hingga kini, masih belum jelas kapan dinasti Lichhavi mulai berdiri di Nepal. Menurut pendapat Baburam Acharya, sejarawan besar Nepal, dinasti Licchavi mulai memimpin secara merdeka dengan cara mengalahkan negara Kirati yang sudah ada di Nepal sekitar tahun 250.
Dinasti Licchavi kemudian mulai mundur di akhir abad ke-8, dan dilanjutkan dengan era Newar atau Thakuri. Raja-raja Thakuri memimpin negeri ini hingga pertengahan abad ke-12. Raja Raghav Dev konon mendirikan dinasti ini pada bulan Oktober tahun 869 M. Raja Raghav Dev juga memulai Nepal Sambat.

Zaman pertengahan

Di awal abad ke-12, mulai ada pemimpin Nepal barat jauh yang namanya memiliki akhiran sufiks bahasa Sanskrit, malla (yang berarti "pegulat"). Raja-raja ini mengonsolidasi kekuatan mereka dan memimpin selama 200 tahun, hingga kerajana ini akhirnya terpecah menjadi dua lusin kerajaan kecil. Dinasti Malla lain, yang dimulai dengan raja Jayasthiti muncul di lembah Kathmandu pada akhir abad ke-14. Sejak saat itu, bagian pusat Nepal kembali dipimpin secara terpusat. Pada tahun 1482, daerah Nepal terbagi menjadi tiga kerajaan: Kathmandu, Patan, dan Bhaktapur.

Kerajaan Nepal (1768–2008)

Di pertengahan abad ke-18, Prithvi Narayan Shah, seorang raja Gurkha, mulai mendirikan apa yang kini dikenal sebagai Nepal. Ia memulai misinya dengan mengamankan netralitas kerajaan-kerajaan di pegunungan sekitar. Setelah beberapa pertempuran dan pertarungan yang memakan korban, terutama Pertempuran Kirtipura, ia berhasil menaklukkan Lembah Kathmandu pada tahun 1769. Pater Giuseppe menjadi saksi langsung kemenangan Prithvi Narayan Shah dan menuliskan sebuah kesaksian yang mendetail.
Pemerintahan Gurkha mencapai puncaknya ketika teritori India Utara Kerajaan Kumaon dan Kerajaan Garwhal di timur, hingga Sikkim di barat, masuk ke dalam kendali Nepal. Terjadi sebuah persengketaan dengan Tibet mengenai kendali perlintasan pegunungan dan pedalaman lembah Tingri di Tibet, hingga akhirnya memaksa dinasti Qing di Tiongkok untuk berperang dalam Perang Sino-Nepal. Pada akhirnya, pihak Nepal terpaksa mundur dan membayar reparasi perang kepada Beijing.
Persengketaan antara Kerajaan Nepal dengan Perusahaan Hindia Timur Britania tentang kendali negara-negara di perbatasan Nepal berujung pada Perang Anglo-Nepal (1815-16). Pada awalnya, orang Inggris menganggap rendah orang Nepal dan akhirnya mereka kalah, hingga harus menambahkan jumlah tentara dari yang mereka rencanakan. Perang ini berakhir dengan Perjanjian Sugauli, yang mengembalikan daerah-daerah yang baru diambil Nepal, serta hak untuk merekrut tentara. Tanah kaum Madhesi yang mendukung Perusahaan Hindia Timur Britania dikembalikan sebagai hadiah bagi Nepal.
Faktionalisme di keluarga kerajaan menyebabkan ketidakstabilan. Pada tahun 1846, ditemukan suatu rencana yang mengatakan bahwa ratu yang waktu itu memimpin hendak membuang Jung Bahadur Kunwar, seorang pimpinan militer yang cepat naik kariernya. Hal ini berujung pada Pembunuhan massal Kot. Pertarungan bersenjata antara personel militer dan birokrat yang setia pada ratu berujung pada pembunuhan beberapa ratus pangeran di seluruh negeri. Jung Bahadur Kunwar menang dan menciptakan dinasti Rana. Ia kemudian dikenal sebagai Jung Bahadur Rana.
Raja kemudian dijadikan sebagai figur simbolis, dan peran Perdana Menteri dibuat penting dan turun-temurun. Kaum Rana amat pro-Inggris dan membantu mereka pada Pemberontakan di India 1857 (dan kemudian di kedua Perang Dunia). Beberapa bagian daerah Terai, yang berisi orang non-Nepal, diberikan kepada Nepal oleh Inggris, sebagai simbol persahabatan untuk bantuan militernya menjaga kendali Inggris di India selama pemberontakan. Pada tahun 1923, Britania Raya dan Nepal menandatangani perjanjian persahabatan formal yang mengungguli Perjanjian Sugauli tahun 1816.
Perbudakan legal di Nepal dibatalkan pada tahun 1924. Namun demikian, di Nepal masa kini, ada sekitar 234.600 orang (sekitar 0,82%) yang diperbudak. Perbudakan akibat hutang, bahkan yang termasuk anak penghutang, adalah masalah sosial besar di daerah Terai. Kepemimpinan Rana sarat dengan tirani, kebobrokan moral, ekploitasi ekonomi, serta persekusi agama.
Pada akhir tahun 1940an, gerakan serta partai politik prodemokrasi yang baru muncul di Nepal amat kritis terhadap otokrasi Rana. Sementara itu, dengan invasi Tibet oleh Tiongkok pada tahun 1950an, India mulai mencoba menyeimbangkan ancaman militer yang mulai muncul di bagian utaranya dengan mendekati Nepal. India mensponsori Raja Tribhuvan (yang memimpin dari tahun 1911–55) sebagai pemimpin baru Nepal pada tahun 1951, serta sebuah pemerintahan baru, yang terutama terdiri dari Kongres Nepal, dan mengakhiri hegemoni Rana di dalam kerajaan.
Setelah beberapa tahun berseteru mengenai kekuasaan antara raja dan pemerintah, Raja Mahendra (yang memimpin 1955-72) kemudian membatalkan eksperimen demokrasi pada tahun 1959 dan sistem "nonpartai" Panchayat didirikan untuk memimpin Nepal hingga tahun 1989, ketika "Jan Andolan" (Gerakan Rakyat) memaksa Raja Birendra (memimpin 1972–2001) untuk menerima reformasi konstitusional dan menciptakan parlemen multipartai yang mulai beroperasi pada Mei 1991. Pada tahun 1991–92, Bhutan mendeportasi kira-kira 100.000 warga negara Bhutan berketurunan Nepal. Sejak saat itu, mereka tinggal di tujuh kamp pengungsi di Nepal timur.
Pada tahun 1996, Partai Komunis Nepal mulai mengadakan pergerakan bersenjata untuk mengubah sistem parlementer kerajaan dengan republik rakyat. Terjadilah Perang Sipil Nepal dan lebih dari 12.000 orang meninggal.
Pada 1 Juni 2011, terjadi pembunuhan massal di istana kerajaan. Raja Birendra, Ratu Aishwarya, dan tujuh anggota kerajaan lainnya, mati terbunuh. Pelakunya diperkirakan adalah Pangeran Dipendra, yang diduga bunuh diri tidak lama kemudian. Pembunuhan massal ini konon adalah respons Dipendra terhadap pelarangan orang tuanya untuk menikahi istrinya. Namun demikian, terdapat spekulasi dan keraguan warga Nepal tentang siapa yang bertanggung jawab.
Setelah pembunuhan massal itu terjadi, saudara laki-laki Raja Birendra, Gyanendra, mendapatkan takhta. Pada 1 Februari 2005, Raja Gyanendra membatalkan pemerintahan dan mengambil kekuasaan eksekutif penuh untuk menghabisi gerakan bersenjata Maois. Akan tetapi, inisiatif ini tidak berhasil karena kaum Maois sudah kuat bertahan di sejumlah besar perbatasan negeri, namun mereka belum bisa mengalahkan militer dari kota-kota besar. Pada September 2005, kaum Maois mendeklarasikan gencatan senjata tiga bulan untuk melakukan negosiasi.
Sebagai hasil dari pergerakan demokrasi tahun 2006, Raja Gyanendra setuju untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat. Pada tanggal 24 April 2006, Majelis Representasi Rakyat yang dibubarkan kembali didirikan. Dengan otoritas kedaulatan yang baru didapat, Majelis itu kemudian melakukan voting dan menentukan bahwa kekuasaan raja harus dipersempit dan Nepal dinyatakan sebagai negara sekuler, mengakhiri status resmi Nepal sebagai Kerajaan Hindu, pada 18 Mei 2006. Pada 28 Desember 2007, parlemen merilis undang-undang yang mengamendemen Pasal 159 konstitusi, mengganti kata-kata "Hukum mengenai Raja" menjadi "Hukum mengenai Kepala Negara", mendeklarasikan Nepal sebagai sebuah republik federal, dan dengan demikian membatalkan monarki. Undang-undang ini memiliki kekuasaan hukum sejak 28 Mei 2008.

Republik Nepal (2008–masa kini)

Partai Komunis Nepal memenangkan jumlah kursi terbanyak di pemilihan Majelis Konstituen pada 10 April 2008. Mereka mendirikan sebuah pemerintahan koalisi dengan hampir seluruh partai di Majelis Konstituen. Meskipun terjadi aksi kekerasan pada masa prapemilihan, akan tetapi pemilihan itu sendiri bersifat damai dan "dijalankan dengan baik".
Majelis yang baru dibangun ini melakukan rapat di Kathmandu pada 28 Mei 2008. Setelah melakukan polling pada 564 anggota Majelis Konstituen, 560 orang menyatakan mendirikan pemerintahan baru. Partai monarkis, Partai Rastriya Prajatantra, yang memiliki empat perwakilan di majelis, menyatakan ketidaksetujuannya. Di titik itu dinyatakan bahwa Nepal telah menjadi negara republik demokratik yang sekuler dan inklusif. Pemerintah kemudian menyatakan tanggal 28–30 Mei sebagai hari libur. Raja diberikan waktu 15 hari untuk meninggalkan Istana Narayanhity, agar istana itu dapat dibuka untuk umum sebagai sebuah museum.
Namun demikian, perseteruan politik dan pertarungan kekuasaan yang muncul darinya terus ada di Nepal. Pada bulan Mei 2009, pemerintahan Maois dijatuhkan dan pemerintahan koalisi lain, dengan semua partai politik besar kecuali partai Maois, pun terbentuk. Madhav Kumar Nepal dari Partai Komunis Nepal (Marxis–Leninis) menjadi Perdana Menteri pemerintahan koalisi ini. Di bulan Februari 2011, pemerintahan Madhav Kumar Nepal pun dibubarkan dan Jhala Nath Khanal dari Partai Komunis Nepal (Marxis–Leninis) dijadikan Perdana Menteri. Pada bulan Agustus 2011, pemerintahan Jhala Nath Khanal dibubarkan dan Baburam Bhattarai dari Partai Komunis Nepal (Maois) dijadikan Perdana Menteri.
Partai politik yang ada gagal menciptakan konstitusi dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal ini berujugn pada pembubaran Majelis Konstituen, untuk menciptakan pemilihan-pemilihan baru agar terjadi mandat politik baru. Berlawanan dengan teori pemisahan kekuasaan, Hakim Agung waktu itu, Khil Raj Ragmi, dinyatakan sebagai pimpinan pemerintahan sementara. Di bawah kepemimpinan Regmi, terjadi pemilihan umum majelis konstituen yang damai. Kekuatan-kekuatan utama di Majelis Konstituen yang sebelumnya, yaitu (PKN Maois dan partai-partai Madhesi) pun terpuruk hingga posisi 3 dan lebih rendah.
Di bulan Februari 2014, setelah terjadi konsensus antara dua partai besar di Majelis Konstituen, Sushil Koirala dijadikan perdana menteri Nepal yang baru.
Pada 25 April 2015, gempa bumi 7,8 SR terjadi di Nepal. Dua bulan kemudian, pada tanggal 12 Mei, kembali terjadi gempa bumi bermagnitudo 7,3 SR, yang memakan korban meninggal sebanyak 8.500 orang dan korban cedera 21.000 orang.
Pada tanggal 20 September 2015, konstitusi baru, Konstitusi Nepal 2015 (bahasa Nepali: नेपालको संविधान २०७२) disampaikan Presiden Ram Baran Yadav di Majelis Konstituen. Majelis ini kemudian dijadikan parlemen legislatif oleh ketua majelis pada saat itu. Konstitusi Nepal yang baru praktis mengubah Nepal menjadi sebuah republik demokratik federal dengan 7 negara bagian yang belum bernama.
Pada bulan Oktober 2015, Bidhya Devi Bhandari dinominasikan sebagai presiden perempuan pertama.

Geografi

Nepal nyaris berbentuk segi empat, dengan panjang 650 km dan lebar 200 km, dengan luas wilayah 147.181 km². India mengelilingi Nepal di tiga sisi; barat, selatan, dan timur. Sedangkan Tiongkok di sisi utara. Meskipun Nepal tidak berbatasan dengan Bangladesh, namun kedua negara ini dipisahkan oleh tanah selebar 24 km saja. yang dikenal sebagai Leher Ayam. Nepal intinya terbagi tiga daerah fisiografik - Pegunungan, bukit, dan dataran rendah atau Terai. Terai atau dataran rendah di Nepal merupakan bagian dari Dataran Rendah Indo-Gangga yang dialiri sungai-sungai seperti Kosi, Narayani, dan Karnali. Tujuh gunung yang termasuk sepuluh besar gunung tertinggi di dunia berada di Nepal atau di perbatasan dengan Cina seperti Everest, yang merupakan titik tertinggi di Nepal sekaligus gunung tertinggi di dunia; Lhotse; Makalu; Cho Oyu; Kangchenjunga; Dhaulagiri; Annapurna; dan Manaslu.

Kerajaan

Setelah berabad-abad persaingan antara tiga kerajaan, pada pertengahan abad ke-18, Prithvi Narayan Shah, seorang Raja Gurkha, menyatukan kerajaan. Ia memulai misinya pada 1765 dengan mencari bantuan dari India. Setelah beberapa pertempuran dan pengepungan berdarah yang berlangsung selama 3 tahun, pada 1768 ia berhasil menyatukan Lembah Kathmandu dan sekitarnya. Namun, pertempuran yang sebenarnya tidak pernah terjadi dalam penaklukkan lembah Kathmandu, melainkan diambil alih oleh Prithvi Narayan dan pasukannya tanpa usaha apapun, ketika semua warga lembah sedang merayakan festival Indra Jatra, sebuah festival Newar. Acara ini menandai kelahiran bangsa modern Nepal.
Pada tahun 1788, Nepal menaklukkan Sikkim dan mengirim tentara ke Tibet. Kangra di India bagian utara juga diduduki oleh Nepal. Pada tahun 1809, Ranjit Singh penguasa Sikh di Punjab, turut campur tangan dengan mengusir tentara Nepal di timur sungai Sutlej.
Nepal Raya membentang dari Sungai Tista di timur sampai Kangra, menyeberangi Sungai Sutlej di barat serta lebih jauh ke selatan ke dataran Terai dan utara Himalaya saat ini. Dalam sebuah perselisihan dan perang dengan Tibet, Tibet berhasil menguasai pegunungan dan Nepal membayar kompensasi kerusakan kepada Tibet.
Persaingan antara Nepal dan British East India Company (BEC) dalam pencaplokan negara-negara kecil yang berbatasan dengan Nepal akhirnya mengarah pada Perang Anglo-Nepal (1815-1816). Pada awalnya BEC meremehkan Nepal dan dikalahkan akibat kekurangan tentara pendukung. BEC sangat terkesan dengan keberanian dan kompetensi tentara Nepal. Reputasi tentara Gurkha sebagai tentara sengit dan kejam mulai dikenal. Perang berakhir dengan ditandatangani Perjanjian Sugauli, di mana Nepal menyerahkan Sikkim dan Terai kepada BEC serta memperbolehkan BEC untuk merekrut tentara Gurkha sebagai bagian tentara BEC.
Faksionalisme di dalam keluarga kerajaan menyebabkan periode ketidakstabilan. Pada 1846 terjadi sebuah insiden yang mengungkap bahwa ratu Nepal telah merencanakan untuk menggulingkan Jung Bahadur Rana, seorang pemimpin militer. Hal ini menyebabkan Pembantaian Kot; bentrokan bersenjata antara personel militer dan pegawai yang setia kepada ratu menyebabkan pembantaian beberapa ratus pangeran dan bangsawan di seluruh negeri. Jung Bahadur Rana muncul sebagai pemenang dan mendirikan Dinasti Rana.
Dinasti Rana yang pro-Inggris membantu Inggris selama Pemberontakan Sepoy India tahun 1857 (dan kemudian di Perang Dunia). Beberapa bagian dari Daerah Terai dikembalikan ke Nepal oleh Inggris sebagai sikap ramah, karena bantuan militer Nepal untuk mempertahankan kontrol Inggris di India selama Pemberontakan Sepoy. Pada tahun 1923, Britania Raya dan Nepal secara resmi menandatangani perjanjian persahabatan, di mana kemerdekaan Nepal diakui oleh Inggris.
Perbudakan dihapuskan di Nepal pada tahun 1924. Namun jeratan hutang bahkan melibatkan anak-anak debitur telah menjadi masalah sosial yang terus-menerus dalam Terai.Pada akhir 1940-an, baru muncul gerakan pro-demokrasi dan partai politik di Nepal adalah kritis terhadap otokrasi Rana. Sementara itu, dengan invasi Tibet oleh Tiongkok pada 1950-an, India berusaha untuk mengimbangi ancaman militer yang dirasakan dari tetangga utara dengan mengambil langkah-langkah untuk menegaskan pengaruh yang lebih di Nepal. India disponsori baik Tribhuvan Raja (memerintah 1911-1955) sebagai penguasa baru Nepal pada tahun 1951 dan pemerintahan baru, sebagian besar terdiri dari Partai Kongres Nepal, dengan demikian mengakhiri hegemoni Rana dalam kerajaan.
Setelah bertahun-tahun kekuasaan perselisihan antara raja dan pemerintah, Raja Mahendra (memerintah 1955-1972) membatalkan percobaan demokrasi pada tahun 1959, dan sistem panchayat dibuat untuk memerintah Nepal sampai tahun 1989, ketika "Jan Andolan" (Gerakan Rakyat) memaksa Raja Birendra (memerintah 1972-2001) untuk menerima reformasi konstitusional dan untuk membentuk suatu parlemen multipartai yang membawa kursi di Mei 1991. Pada tahun 1991-1992, Bhutan mengusir sekitar 100.000 etnis Nepal, sebagian besar di antaranya telah tinggal di tujuh kamp pengungsi di Nepal timur sejak itu.Pada tahun 1996, Partai Komunis Nepal (Maois) mulai menawarkan untuk menggantikan sistem parlementer kerajaan dengan republik sosialis rakyat dengan cara kekerasan. Hal ini menyebabkan Perang Sipil Nepal panjang dan lebih dari 12.000 kematian. Pada tanggal 1 Juni 2001, ada pembantaian di istana kerajaan. Raja Birendra, Ratu Aiswarya, Putra Mahkota Dipendra dan tujuh anggota lain dari keluarga kerajaan dibunuh.
Setelah pembantaian itu, saudara Birendra, Gyanendra mewarisi tahta. Pada tanggal 1 Februari 2005, Gyanendra memecat pemerintah dan mengambil seluruh kekuasaan eksekutif penuh untuk meredam gerakan kekerasan Maois, tetapi inisiatif ini tidak berhasil karena jalan buntu telah dikembangkan di mana Maois yang tertanam kuat dalam hamparan besar desa namun tidak bisa menghalau militer dari berbagai kota dan kota terbesar. Pada bulan September 2005, Maois mengumumkan gencatan senjata sepihak tiga bulan untuk bernegosiasi.
Sebagai tanggapan terhadap gerakan demokrasi 2006 Raja Gyanendra setuju untuk melepaskan kekuasaan berdaulat kepada rakyat. Pada tanggal 24 April 2006 DPR dibubarkan Perwakilan Rakyat diangkat kembali. Menggunakan otoritas yang baru diperoleh berdaulatnya, pada tanggal 18 Mei 2006, DPR dengan suara bulat memilih untuk membatasi kekuasaan raja dan menyatakan Nepal sebagai negara sekuler, resmi mengakhiri waktu dihormati dalam status sebagai Kerajaan Hindu. Pada tanggal 28 Desember 2007, RUU yang telah disahkan di parlemen untuk mengubah pasal 159 konstitusi - mengganti "Ketentuan tentang Raja" dengan "Ketentuan Kepala Negara" -. Mendeklarasikan Nepal sebuah republik federal, dan dengan demikian menghapuskan monarki RUU itu mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2008, sebagai majelis konstituante sangat memilih untuk menghapuskan kekuasaan kerajaan.
Partai Komunis Nepal (Maois) memenangkan jumlah kursi terbesar dalam pemilihan Majelis Konstituante yang diadakan pada tanggal 10 April 2008, dan membentuk pemerintah koalisi yang mencakup sebagian besar pihak dalam CA. Meskipun tindakan kekerasan terjadi selama periode pra-pemilihan, pemantau pemilu mencatat bahwa pemilihan itu sendiri nyata damai dan "baik dilakukan".
Majelis yang baru terpilih bertemu di Kathmandu pada tanggal 28 Mei 2008, dan, setelah pemungutan suara dari 564 anggota Majelis konstituen, 560 memilih untuk membentuk pemerintahan baru, dengan monarki Rastriya Prajatantra Partai, yang memiliki empat anggota di perakitan, mendaftarkan suatu catatan tidak setuju. Pada titik itu, dinyatakan bahwa Nepal telah menjadi sekuler dan inklusif republik demokratis, dengan pemerintah mengumumkan hari libur umum tiga-hari dari 28-30 Mei. Raja itu kemudian diberikan 15 hari untuk mengosongkan Narayanhiti Royal Palace, untuk membuka kembali sebagai museum publik.
Meskipun demikian, ketegangan politik dan pertempuran konsekuensi pembagian kekuasaan terus di Nepal. Pada bulan Mei 2009, pemerintah yang dipimpin Maois digulingkan dan lain pemerintahan koalisi dengan semua partai politik besar melarang Maois dibentuk. Madhav Kumar Nepal Partai Komunis Nepal (Unified Marxist-Leninis) dibuat Perdana Menteri pemerintah koalisi.

Republik

Hingga tahun 2006 Nepal merupakan satu-satunya kerajaan Hindu di dunia. Pada tahun 2006 parlemen Nepal menyatakan Nepal diubah menjadi negara sekuler. Pada 28 Mei 2008, Nepal mengganti sistem pemerintahannya dari kerajaan yang sudah bertahan selama 250 tahun menjadi republik sehingga secara resmi nama "Kerajaan Nepal" pun berubah menjadi "Republik Nepal".