Debat Presiden Indonesia 2019

Debat pertama

Pada 28 Desember 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dua tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden menyepakati dua nama yang akan menjadi moderator pada debat pertama Pemilihan Presiden 2019. Berdasarkan kesepakatan, diputuskan bahwa debat pertama akan dipandu oleh dua orang moderator, yaitu Ira Koesno dan Imam Priyono. Debat ini diikuti oleh calon presiden dan wakil presiden kedua paslon.
Topik yang dibahas dalam debat pertama adalah “Penegakan Hukum dan HAM, Pemberantasan Terorisme dan Korupsi.” Sebelum tanggal debat, para calon presiden diberikan kisi-kisi pertanyaan. Panulis dalam debat ini antara lain Bivitri Susanti dan Margarito Kamis (pakar tata negara), Hikmahanto Juwana (pakar hukum), Bagir Manan (Mantan Ketua MA), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Agus Rahardjo (Ketua KPK). Acara dimulai pukul 20.00 WIB dan berlangsung selama sekitar 90 menit, yang terbagi dalam enam babak debat.

Masalah yang diangkat

Dalam debat pertama ini, pasangan Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, memastikan bahwa tidak akan ada diskriminasi pada masa pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa ia akan menatar seluruh aparat penegak hukum, serta akan memecat segala aparat yang berbuat hal menyimpang. Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan poin lain, yaitu diskriminasi dan ketidaksamaan perlakuak terhadap kaum difabel. Petahana Joko Widodo menyampaikan tanggapannya terhadap pernyataan itu dengan berkata bahwa dengan diberlakukannya UU tentang disabiltas tahun 2016, paradigma terhadap kaum disabilitas sudah mulai berubah Ia melanjutkan, bahwa hal tersebut juga telah menjadi nyata dalam Asian Para Games 2018, yang mana pemerintah memberi bonus kepada pemenang medali, sama dengan yang diberikan kepada atlet pemenang medali di Asian Games.
Mengenai politik biaya tinggi, petahana Joko Widodo menyatakan bahwa penerimaan pegawai negeri saat ini dilakukan degan transparan, dan tanpa nepotisme. Ia juga menekankan bahwa rekrutmen para ASN harus berbasis kompetensi, bukan biaya. Di sisi lain, untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, Capres nomor urut 02 berkata bahwa akar masalahnya adalah gaji ASN. Ia akan meningkatkan gaji Pegawai Negeri Sipil, dengan meningkatkan tax ratio, dari 10% menjadi 16%. Namun pernyataan itu kemudian dibantah oleh petahana Joko Widodo, dengan berkata bahwa gaji ASN kini sudah dianggap cukup.
Mengenai penanganan serangan teror, paslon 01 lebih cenderung melaksanakan program antiteror, membubarkan ormas yang dianggap radikal, serta memberdayakan anak pelaku terror lewat Badan Nasional Penanggulanganan Terorisme. Di sisi lain, paslon 02 lebih memilih untuk memeratakan taraf hidup dan kebutuhan ekonomi masyarakat untuk meredam munculnya terorisme.
Mengenai pemberdayaan perempuan, capres petahana Joko Widodo menyoroti minimnya jabatan strategis Partai Gerindra yang diduduki oleh perempuan. Capres 02, Prabowo Subianto menanggapi dengan membenarkan hal itu, tetapi jumlah perempuan calon anggota legislatif dari partainya sudah mencapai 40%. Ia mengklaim bahwa partainya memiliki calon legislatif perempuan terbanyak. Petahana Joko Widodo menanggapi dengan memberi contoh 9 orang menteri perempuan dalam kabinetnya, serta membentuk tim Panitia Seleksi anggota KPK yang semuanya perempuan. Namun Capres 02 mengecam bahwa menteri perempuan dalam Kabinet Kerja pak Jokowi sering mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat.
Mengenai penanggulanganan Korupsi, Capres 02, Prabowo Subianto mempermasalahkan penindakan korupsi pada masa pemerintahan Joko Widodo selama 4.5 tahun, serta perbedaan di antara pendapat para menteri. Tetapi petahana Joko Widodo menanggapi dengan santai, apabila terdapat masalah korupsi di kalangan para ASN, dipersilahkan melaporkannya ke pengaduan publik. Selain itu, ia berkata bahwa kondisi perbedaan pendapat di antara para ASN juga merupakan sebuah hal yang wajar.

Debat kedua

Debat kedua Pilpres 2019 adalah debat yang hanya diikuti oleh pasangan Calon Presiden dari kedua paslon. Debat ini berlangsung pada 17 Februari 2019 pukul 20:00 WIB-selesai. Dalam debat ini, Komisi Pemilihan Umum mengubah bentuk tempat duduk para pendukung kedua paslon, sehingga mereka berada di depan panggung utama, bukan lagi di belakang paslon dukungan masing-masing. Sebelum digelarnya debat kedua, politikus Fadli Zon dan calon Wapres Sandiaga Uno meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk meniadakan pertanyaan dari panelis, sehingga waktu yang ada benar-benar adalah untuk para paslon saling bertanya dan adu argumen satu sama lain, tetapi usul itu ditolak oleh KPU.
Debat kedua ini diikuti oleh 600 tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya debat. Jumlah itu terdiri dari 320 orang undangan KPU, 140 orang undangan kubu Jokowi, dan orang 140 undangan kubu Prabowo. Tamu undangan KPU merupakan kalangan akademisi dan profesional yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tema debat kedua. Sementara, tamu undangan kandidat adalah tim kampanye, elite parpol, hingga politisi pendukung. Debat kedua ini menampilkan 6 buah segmen, mirip dengan pada debat pertama, namun KPU tidak lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan yang akan muncul.
Pertanyaan dalam debat ini disusun oleh 7 orang panelis. KPU sebelumnya menunjuk delapan panelis, tetapi seorang panelis yakni Pakar Hukum Lingkungan Hidup dari Universitas Airlangga Suparto Wijoyo mengundurkan diri. Tujuh panelis itu yakni Rektor ITS Joni Hermana, Rektor IPB Arif Satria, Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati, Ahli pertambangan ITB Irwandy Arif, Pakar Energi UGM Ahmad Agustiawan, Pakar Lingkungan Hidup Undip Sudharto Hadi, dan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika.