Pekerja asing di Arab Saudi

Pekerja asing di Arab Saudi, diperkirakan berjumlah sekitar 9 juta pada April 2013, mulai bermigrasi ke negara tersebut segera setelah minyak ditemukan di akhir 1930-an. Arus pertama kedatangan pekerja asing berasal dari tenaga teknisi, administrasi, dan profesional. Mereka mulanya berasal dari negara-negara Arab dan Barat, tetapi belakangan didominasi dari Asia Tenggara. Arab Saudi semakin bergantung pada tenaga kerja asing, dan walaupun pekerja asing tetap hadir dalam posisi teknis, sebagian besar sekarang bekerja di sektor pertanian, pembersihan dan industri jasa rumah tangga. Hierarki pekerja asing sering bergantung pada negara asal mereka; pekerja dari India dan negara-negara barat umumnya memegang posisi tertinggi yang tidak dipegang oleh orang Saudi, dan posisi yang lebih rendah diduduki oleh orang-orang dari Afrika, dan Asia Tenggara. Pemerintah Saudi menghadapi kritik dari badan hukum dan pengusaha atas perlakuan terhadap pekerja asing.

Latar belakang dan sejarah

Arab Saudi adalah salah satu negara termiskin dan paling berkembang di dunia saat minyak ditemukan pada akhir 1930-an. Oleh karena itu, negara tersebut membutuhkan keahlian dan tenaga kerja asing untuk mengeksploitasi cadangan minyaknya yang luas. Akibatnya, pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II terjadi pertumbuhan jumlah personel teknis, profesional dan administrasi asing, terutama dari negara-negara Timur Tengah lainnya, tetapi juga dipasok oleh perusahaan minyak Barat, banyak di antaranya bekerja untuk ARAMCO (Arabian-American Oil Company). Kenaikan jumlah pekerja asing yang jauh lebih besar terjadi dengan lonjakan harga minyak setelah krisis minyak 1973. Rencana infrastruktur dan pembangunan menyebabkan masuknya pekerja terampil dan tidak terampil, terutama orang Palestina, Mesir, Yaman, dan lainnya dari Negara Arab, tapi juga orang India dan Pakistan, yang menyebabkan populasi Arab Saudi meningkat dua kali lipat pada tahun 1985. Dimulai di awal tahun 1980an, negara-negara Asia Selatan dan Timur, seperti Thailand, Filipina, dan Korea Selatan, semakin banyak menyediakan pekerja migran.
Dari tahun 1985, penurunan harga minyak menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja asing, yang mengakibatkan penurunan migrasi yang cukup besar dari Asia. Namun, pada saat yang sama, ada peningkatan signifikan "pekerja tamu" wanita dari Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, dan Indonesia yang memenuhi peran di sektor jasa - terutama di hotel dan sebagai pembantu rumah tangga. Perang Teluk tahun 1991 memicu serangkaian pengusiran pekerja tamu yang dicurigai tidak setia, termasuk penghilangan 800.000 orang Yaman. Jumlah pekerja asing mencapai dataran tinggi pada 1990-an, tetapi sejak akhir dekade masuknya migran melanjutkan kenaikannya. Menurut data resmi pada tahun 2012, pekerja asing memenuhi 66 persen pekerjaan di Arab Saudi, meskipun tingkat pengangguran resmi 12 persen di antara orang Saudi, dan ekspatriat mengirim, rata-rata, US $ 18 miliar setiap tahun, dalam pengiriman uang ke negara asal mereka.
Meskipun ketergantungan negara pada pekerja asing telah menjadi perhatian pemerintah Saudi sejak pertengahan 1950-an, situasi terus berlanjut karena keengganan oleh Saudi untuk melakukan pekerjaan kasar dan kekurangan kandidat Saudi untuk pekerjaan terampil. Ini, sebagian, telah disalahkan pada sistem pendidikan Saudi, yang telah dikritik karena penekanannya pada agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, ekonomi Saudi tetap bergantung pada orang Barat untuk mendapatkan keahlian di industri khusus dan pada angkatan kerja Asia untuk industri konstruksi dan juga untuk tugas kasar dan tidak terampil. Sebagai tanggapan, sejak 1995 pemerintah Saudi telah memprakarsai kebijakan Saudisasi, menggantikan pekerja asing dengan warga negara Saudi. Misalnya, pada tahun 2000, ditetapkan bahwa angkatan kerja bisnis dengan lebih dari 20 karyawan harus setidaknya 25 persen Saudi. Di sektor swasta, ada keengganan untuk mempekerjakan orang Saudi dan Saudisasi pada umumnya dianggap sebagai kegagalan. Saudis sendiri mungkin tidak mau mengambil pekerjaan tertentu, mengingat mereka kurang memiliki nilai sosial.
Pemerintah Saudi hanya mengakui kontrak untuk pekerja asing yang ditulis dalam bahasa Arab. Bila kontrak dua bahasa tersedia, bahasa Arab satu bersifat otoritatif. Kontrak, yang harus berisi persyaratan kerja, diadakan dalam rangkap dua, satu untuk sponsor dan satu untuk pekerja. Upah untuk pekerja asing bervariasi, tergantung pada posisi, meskipun pada umumnya Saudi memegang jabatan serupa mendapatkan lebih banyak.

Pekerja terampil

Sebagian besar pekerja teknis khusus adalah orang Amerika atau Eropa, dan terutama diduduki dalam industri pertahanan dan petrokimia. Orang-orang Barat umumnya merasa bahwa mereka dibayar dengan baik dan memiliki kondisi kehidupan dan perumahan yang sangat baik dengan biaya pendidikan yang dibayar oleh majikan mereka. Mereka sering tinggal di kompleks atau komunitas yang terjaga keamanannya, seperti senyawa Aramco Saudi di Kamp Dhahran. Namun, banyak orang Barat meninggalkan negara itu pada tahun 2003 dan 2004 setelah serangan teroris di Riyadh, Khobar, dan Yanbu. Sejumlah besar pekerja AS adalah guru bahasa Inggris.
Selain itu orang-orang Mesir telah lama pindah ke Arab Saudi untuk mengambil pekerjaan profesional seperti dokter, perawat, guru, dan insinyur, seperti juga orang-orang Filipina untuk bekerja di sektor kesehatan, minyak, dan manufaktur.

Pekerja rumah tangga

Menurut The Guardian, pada tahun 2013 ada lebih dari setengah juta pekerja rumah tangga kelahiran asing di Arab Saudi. Sebagian besar memiliki latar belakang kemiskinan dan berasal dari Afrika, anak benua India, dan Asia Tenggara. Untuk bekerja di Arab Saudi, mereka harus sering membayar sejumlah besar agen perekrutan di negara asal mereka. Instansi kemudian menangani dokumen hukum yang diperlukan. Beberapa memalsukan tanggal kelahiran mereka, yang memungkinkan mereka lebih mudah mengakses negara tersebut. Para pekerja ini dapat membawa modal yang sangat dibutuhkan ke negara asal mereka, kadang-kadang dalam miliaran dolar.

Pembatasan

Semua pengunjung ke Arab Saudi harus memiliki sponsor, yang biasanya diatur berbulan-bulan sebelumnya. Tidak seperti negara-negara yang mengakui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (yang menyatakan sebagian "Setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan negara manapun, termasuk wilayahnya sendiri")  Arab Saudi mewajibkan pekerja asing untuk mendapatkan izin sponsor mereka untuk masuk dan meninggalkan negara tersebut, dan menyangkal keluar kepada mereka yang memiliki perselisihan kerja yang tertunda di pengadilan. Sponsor umumnya menyita paspor sementara pekerja berada di negara tersebut; terkadang pengusaha juga memegang paspor anggota keluarga pekerja. Pekerja asing harus bebas dari penyakit menular, termasuk HIV.

Penyalahgunaan dan skandal

Banyak pembantu rumah tangga di Arab Saudi diperlakukan dengan cukup, namun ada banyak kasus pelecehan. Pekerja asing telah diperkosa, dieksploitasi, di bawah atau tidak dibayar, dilecehkan secara fisik, bekerja terlalu keras dan terkunci di tempat kerja mereka. Organisasi internasional Human Rights Watch (HRW) menggambarkan kondisi ini sebagai "perbudakan dekat" dan mengaitkannya dengan "diskriminasi gender, agama, dan ras yang berakar kuat". Dalam banyak kasus, para pekerja tidak mau melaporkan majikan mereka karena takut kehilangan pekerjaan atau pelecehan lebih lanjut. Bentuk diskriminasi umum lainnya, seperti kurangnya kebebasan beragama bagi kaum Muslim non-Sunni, juga berlaku.
Beberapa guru bahasa Inggris Amerika mengeluh bahwa mereka tidak diberitahu tentang masa percobaan selama 90 hari.
Menurut juru bicara HRW, hukum Arab Saudi tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pekerja migran dan pembantu rumah tangga Dengan demikian, mereka menghadapi "penangkapan sewenang-wenang, pengadilan yang tidak adil dan hukuman yang keras" dan mungkin secara salah dituduh melakukan kejahatan. Amnesty International melaporkan bahwa mereka yang dituntut seringkali tidak dapat mengikuti proses pengadilan, karena mereka sering tidak dapat berbicara bahasa dan tidak diberi juru bahasa atau penasihat hukum. Pekerja asing telah dikenai berbagai kejahatan, termasuk pencurian, pembunuhan dan "ilmu hitam". Setelah seorang pekerja dihukum dan dijatuhi hukuman mati, dalam banyak kasus, pemerintah rumah pekerja tidak diberi tahu. Ketika perwakilan negara diberitahu, seringkali sulit bagi mereka untuk memperdebatkan sebuah pergantian kalimat. Upaya pemerintah Indonesia pada tahun 2011, misalnya, mengharuskan keluarga korban untuk memberikan grasi dan diberi diyya ("uang darah") dalam jutaan riyal sebelum pemerintah Saudi mempertimbangkan kasus ini. Pada Januari 2013, mayoritas pekerja asing yang ditahan di Arab Saudi berasal dari Indonesia.
Kondisi ini telah memicu kecaman baik di dalam maupun di luar Arab Saudi. Pada tahun 2002, Mufti Besar Arab Saudi Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh berpendapat bahwa Islam mewajibkan pengusaha untuk menghormati kontrak mereka dan tidak mengintimidasi, memeras atau mengancam pekerjanya.
Beberapa eksekusi telah memicu protes internasional. Pada bulan Juni 2011 Ruyati binti Satubi, seorang pembantu asal Indonesia, dipenggal karena membunuh istri majikannya, dilaporkan setelah bertahun-tahun melakukan pelecehan. Sebuah video eksekusi, yang diposkan secara daring, menimbulkan kritik luas. Pada bulan September 2011 seorang pekerja migran Sudan dipenggal kepalanya karena "ilmu sihir", sebuah eksekusi yang oleh Amnesty International dikutuk sebagai "mengerikan". Pada bulan Januari 2013 seorang pembantu Sri Lanka bernama Rizana Nafeek dipenggal kepalanya setelah dia dihukum karena membunuh seorang anak di bawah asuhannya, sebuah kejadian yang disebabkan oleh bayi yang tersedak. Eksekusi tersebut menimbulkan kecaman internasional terhadap praktik pemerintah  dan membawa Sri Lanka untuk mengingat duta besarnya. Ini bukan kasus yang terisolasi. Menurut angka oleh Amnesty International, pada 2010 setidaknya 27 pekerja migran dieksekusi dan, pada Januari 2013, lebih dari 45 pembantu asing berada di jalur kematian menunggu eksekusi.
Pada tahun 2015 Arab Saudi memperkenalkan reformasi dalam upaya memperbaiki undang-undang dan melindungi pekerja asing.