Pemilihan umum di Arab Saudi

Sejarah Pemilu di Arab Saudi

Pemilihan kota pertama di Arab Saudi yang berlangsung di pertengahan tahun 1920-an di kota-kota Hijaz di Mekkah, Madinah, Jeddah, Yanbu dan Taif, sebagai Raja Abdul Aziz bin Saud membentuk pemerintahan daerah untuk mengganti aturan Ottoman dan Hashemite. Pemilihan kota-kota lain yang diadakan antara tahun 1954 dan 1962 pada masa pemerintahan Raja Saud, sebuah eksperimen yang berakhir di bawah sentralisasi Raja Faisal.
Pada tahun 2005, pemilu untuk anggota dewan kota diadakan, dengan pemungutan suara laki-laki untuk calon laki-laki.
Pada bulan Februari 2009, diumumkan bahwa pemilihan kota dijadwalkan pada tahun 2009 akan ditunda tanpa batas waktu "untuk dievaluasi". Seorang juru bicara pemerintah mengatakan bahwa mereka menunda untuk mempertimbangkan hak pilih bagi perempuan dalam pemilu berikutnya. Pemilihan kota akhirnya dijadwalkan dan berlangsung tahun 2011, tetapi hak pilih universal ditunda sampai pemungutan suara yang dijadwalkan pada 2015.
Majelis Permusyawaratan Arab Saudi (Majlis asy-Syura), dengan 150 anggota yang ditunjuk, dapat mengusulkan undang-undang, tetapi proposal tidak memiliki status legislasi primer karena status pemerintah sebagai monarki absolut. Tidak ada partai politik yang diizinkan di Arab Saudi.

Partisipasi perempuan

Ketika Arab Saudi mengadakan pemilihan kota pada tahun 1950-an dan 1960-an, perempuan tidak diizinkan untuk memilih atau mencalonkan diri. Tidak ada lagi pemilu yang diadakan sampai tahun 2005. Meskipun ada harapan bahwa perempuan akan diizinkan untuk berpartisipasi pada kesempatan itu, para pejabat Saudi memutuskan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa tidak cukup banyak perempuan yang menjadi petugas di tps khusu perempuan (segregasi gender adalah normal di negara ini), dan bahwa hanya sejumlah kecil perempuan yang memegang kartu Identitas, yang akan diperlukan untuk dapat memilih. Aturan yang sama diterapkan saat pemilu yang diadakan pada tahun 2011. Pada bulan September 2011, Raja Abdullah mengumumkan bahwa perempuan akan diberikan hak untuk memberikan suara dan mencalonkan diri untuk pemilu dari tahun 2012, yang berarti bahwa mereka akan berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan kota tahun 2015. Ia juga menyatakan bahwa perempuan akan menjadi mengambil bagian dalam syura yang tidak dipilih . Amnesty International menggambarkan keputusan itu sebagai "langkah yang baik, meskipun terbatas, langkah di sepanjang jalan panjang menuju kesetaraan gender di Arab Saudi, dan bukti perjuangan panjang dari aktivis hak-hak perempuan di sana".
Seperti dengan banyak isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, hak perempuan telah menjadi masalah diskusi publik di Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir, dengan sangat memegang pandangan pada kedua belah pihak. Ini adalah negara terakhir di dunia yang mempertahankan larangan khusus jender untuk hak pilih politik.
Wanita diperbolehkan untuk memegang posisi di kamar dagang. Pada tahun 2008, dua perempuan yang terpilih sebagai anggota dewan Kamar Dagang dan Industri dari Jeddah. Tidak ada wanita di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Ada satu wanita dalam posisi tingkat kabinet sebagai wakil menteri pendidikan perempuan.