Albania

Sejarah

Para sarjana percaya penduduk Albania merupakan keturunan non-Slavia, kelompok suku non-Turki yang dikenal sebagai Illyria, yang datang di Balkan sekitar 2000 SM. Penduduk Albania modern tetap membedakan antara Gheg (suku utara) dan Tosk (suku selatan). Setelah jatuh di bawah otoritas Romawi pada 165 SM, Albania diawasi hampir secara berkelanjutan dari pergantian kekuasaan asing sampai pertengahan abad ke-20, dengan masa singkat pemerintahan sendiri.
Menyusul terpecahnya Kekaisaran Romawi pada 395, Kekaisaran Bizantium mulai menguasai daerah yang kini dikenal sebagai Albania. Pada abad ke-11, Kaisar Bizantium Alexius I Comnenus membuat surat keterangan di mana dicatat pertama kalinya ada daerah atau tanah yang dikenal sebagai Albania dan penduduknya.
Kesultanan Utsmaniyah menguasai Albania antara 1385-1912. Selama masa ini, kebanyakan penduduk masuk Islam, dan penduduk Albania juga beremigrasi ke Italia, Yunani, Mesir dan Turki. Walau pengawasannya secara singkat terganggu oleh pergolakan 1443-1478, dipimpin oleh Gjergj Kastrioti Skenderbeg, Kesultanan Utsmaniyah akhirnya menegaskan kembali penguasaan mereka.
Pada awal abad ke-20, Kesultanan Utsmaniyah tak dapat mengendalikan kontrolnya di sini. Liga Prizren (1878) memperkenalkan gagasan negara kebangsaan Albania dan menciptakan alfabet Albania modern. Menyusul akhir Perang Balkan I, orang-orang Albania mengeluarkan Proklamasi Vlore pada 28 November 1912, mendeklarasikan 'kemerdekaan'. Perbatasan Albania ditetapkan oleh Kekuatan Besar pada 1913. Integritas wilayah Albania ditegaskan di Konferensi Perdamaian Paris pada 1919, setelah Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson menolak rencana dengan kekuatan Eropa untuk membagi Albania di antara tetangganya.
Selama Perang Dunia II, Albania dicaplok pertama kali oleh Italia (1939-43) dan kemudian oleh Jerman (1943-44). Setelah perang, pemimpin Partai Komunis Enver Hoxha mengatur melindungi integritas wilayah Albania selama 40 tahun berikutnya, tetapi memerlukan harga politik yang sangat mahal dari penduduknya, yang ditundukkan untuk membersihkan, mengurangi, penindasan hak sipil dan politik, larangan total pada praktik keagamaan, dan meningkatkan isolasi. Albania yang setia pada filsafat Stalinis yang keras, akhirnya menarik diri dari Pakta Warsawa pada 1968 dan menjauhkan diri dari sekutu terakhirnya, Republik Rakyat Tiongkok pada 1978.
Menyusul kematian Hoxha pada 1985 dan kemudian kejatuhan komunisme pada 1991, masyarakat Albania berjuang menanggulangi isolasi dan ketertinggalan sejarahnya. Selama masa transisi awal, pemerintah Albania memandang ikatan yang lebih dekat dengan Barat agar memperbaiki keadaan ekonomi dan memperkenalkan reformasi demokrasi dasar, termasuk sistem multipartai.
Pada 1992, setelah kejayaan pemilihan yang luas bagi Partai Demokratik, Sali Berisha menjadi tokoh demokrasi yang pertama yang dipilih sebagai Presiden Albania. Berisha memulai program perbaikan ekonomi dan 'demokrasi' yang lebih berhati-hati namun saat berjalan ada desas-desus yang gagal di pertengahan 1990an, karena political gridlock. Di saat yang sama, perusahaan investasi yang tak mengindahkan moral menggelapkan uang di seluruh Albania dengan menggunakan skema piramida. Di awal 1997, beberapa skema piramida itu kolaps, meninggalkan ribuan orang yang bangkrut, kecewa, dan marah. Pergolakan bersenjata pecah di seluruh negara, menimbulkan kejatuhan hampir total otoritas pemerintah. Selama masa itu, Albania memiliki infrastruktur yang tak cukup dan kuno yang menderita kerusakan hebat, seperti orang merampok karya umum untuk bahan bangunan. Depot senjata di seluruh negeri dibongkar dan isinya dirampas sehingga pada tahun tahun itu banyak beredar senjata api militer dikalangan warga sipil Albania. Anarki di awal 1997 menggelisahkan dunia dan mendorong mediasi internasional secara intensif.
Perintah dipulihkan oleh Angkatan Perlindungan Multinasional PBB, dan pemerintah rekonsiliasi nasional sementara menjaga PemilU Juni 1997, yang mengembalikan Sosialis dan sekutunya pada kekuasaan di tingkat nasional. Presiden Berisha berhenti, dan Presiden penggantinya ialah dari kalangan Sosialis Rexhep Meidani. Antara 1997 dan 2002, rangkaian pemerintahan singkat menggantikan satu sama lain. Fatos Nano, Ketua Partai Sosialis, telah menjadi PM sejak Juni 2002.
Selama masa transisi 1997-2002, struktur demokrasi Albania yang mudah pecah diperkuat. ParPol tambahan terbentuk, toko media massa berkembang, organisasi dan asosiasi bisnis nonpemerintahanpun begitu. Pada 1998, orang-orang Albania meratifikasi konstitusi baru lewat referendum umum, menjamin kekuasaan hukum dan perlindungan hak dan kebebasan beragama.
Pada 24 Juli 2002, Alfred Moisiu disumpah sebagai Presiden. Tokoh nonpartisan, secara nominal diasosiasikan dengan Partai Demokrat, ia diangkat sebagai kandidat konsensus dari partai yang berkuasa dan oposisi. Pergantian kekuasaan yang tenang dari Meidani ke Moisiu merupakan akibat persetujuan di antara partai untuk mengajak satu sama lain dalam pendirian struktur parlemen. "Gencatan senjata" ini membawa ke masa baru kestabilan politik di Albania, yang dianggap dapat membuat kemajuan berarti yang mungkin dalam reformasi demokrasi dan ekonomi, kekuasaan inisiatif hukum, dan perkembangan hubungan Albania dengan negara tetangganya serta AS.
Pemilihan kota seluruh negara diadakan pada Oktober 2003. Walau perbaikan berarti melebihi tahun-tahun yang lalu, tetap tersebar kesalahan administrasi, termasuk ketidakakakuratan daftar pemungut. “Gencatan senjata” antarpemimpin partai mulai heboh di musim panas 2003. Kemajuan pada perbaikan ekonomi dan politik menderita tampak selama akhir-akhir tahun 2003 karena pertarungan politik. Bagaimanapun, pada Desember 2003, PM Nano menekankan lagi kepemimpinannya dari Partai Sosialis yang sedang berkuasa dan mengangkat kabinet baru.

Demografi

Menurut sensus penduduk tahun 2011, jumlah populasi Albania adalah 2.821.977 orang dengan rata-rata tingkat kesuburan rendah, yaitu 1,49 anak per wanita, sementara perkiraan jumlah penduduk tahun 2014 melaporkan peningkatan menjadi 3.020.209. Sebagai negara bekas komunis yang masih dalam fase transisi dari menggunakan ekonomi terencana menuju ekonomi campuran, banyak penduduk Albania yang beremigrasi ke negara-negara kapitalis lain setelah jatuhnya komunisme tahun 1990-an, terutama negara-negara Eropa Barat, untuk mencari penghasilan lebih besar dan kehidupan yang lebih baik. Hal ini sangat menonjol di antara tahun 1991 dan 2004, pada masa di mana Albania terjebak dalam krisis politik, ekonomi, dan infrastruktur; sekitar 900.000 penduduk Albania beremigrasi, dua pertiga dari mereka menuju negara tetangga di selatan, Yunani. Hal ini disebabkan karena penerapan sistem komunisme Enver Hoxha tahun 1946-1985 yang ekstrem bahkan dibanding dengan sesama negara-negara komunis lain; pemerintah melarang penduduk untuk beremigrasi, dan imigrasipun sangat dikontrol ketat.
Albania merupakan salah satu negara yang paling homogen di daerah Balkan, dengan lebih dari 97% populasi mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari bangsa Albania. Walau begitu, etnis minoritas yang menetap di Albania, seperti bangsa Yunani, Makedonia, Montenegro, Rom, dan Aromania, mengkritik pemerintah yang dituduh mengurangi penghitungan jumlah minoritas sebenarnya yang kabarnya lebih banyak dibanding yang diakui. Albania sendiri mengakui etnis Yunani, Makedonia, dan Montenegro, sebagai etnis nasional, sementara etnis Aromania dan Rom diakui sebagai etnis budaya. Etnis minoritas lain seperti bangsa Bulgaria, Gorani, Serbia, Mesir Balkan, Bosnia, dan Yahudi, juga menetap namun tidak diakui di Albania. Etnis Makedonia terutama menduga bahwa pemerintah Albania agaknya mendiskriminasi bangsa mereka - tidak seperti bangsa Yunani, etnis Makedonia tidak memiliki perwakilan di parlemen Albania. Beberapa pihak mengatakan adanya ketidaksetujuan antara warga negara Albania berbahasa Slavik mengenai keanggotaannya dari bangsa Makedonia dan jumlah yang signifikan dari penutur bahasa Slavik itu ialah Torbesh dan identitas diri sebagai orang Albania. Perkiraan luar mengenai penduduk etnis Makedonia di Albania termasuk 10.000, sedangkan sumber-sumber Makedonia menyatakan bahwa ada 120.000 - 350.000 jiwa etnis Makedonia di Albania.
Sensus tahun 2011 melaporkan susunan etnis populasi Albania sebagai berikut: 2.312.356 orang Albania (82,6% dari total penduduk), 24.243 orang Yunani (0,9%), 5.512 orang Makedonia (0,2%), 366 orang Montenegro (0,01%), 8.266 orang Aromania (0,3%), 8.301 orang Rom (0,3%), 3.368 orang Mesir Balkan (0,1%), 2.644 orang dari etnis lain-lain (0,1%), 390.938 tidak benyatakan afliasi etnis (14%), dan 44.144 tidak menganggap afliasi penting (1,6%)

Bahasa

Bahasa yang resmi adalah bahasa Albania, dan sekitar 98.7% penduduknya berbahasa Albania. Bahasa Albania dibagi menjadi dua dialek: Gheg yang dipakai di daerah utara (serta negara-negara tetangga seperti Montenegro, Serbia, dan Kosovo), dan Tosk yang dipakai di daerah selatan. Kedua dialek dipisahkan oleh sungai Shkumbin di tengah Albania. Selama ratusan tahun, dialek Gheg dipakai sebagai lingua franca di Albania dan komunitas Albania di negara lain, tetapi pemerintahan komunisme dibawah pimpinan Enver Hoxha (yang berasal dari Gjirokastër di Albania selatan) menetapkan dialek Tosk sebagai bahasa standar, status yang masih digunakan hingga sekarang. Selain bahasa Albania, bahasa Yunani juga digunakan oleh komunitas kecil Yunani yang menetap di dekat perbatasan dengan Yunani. Bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Makedonia, Rom, Serbia, dll.

Agama

Albania adalah satu-satunya negara di Eropa (mengecualikan Turki yang adalah negara lintas benua) yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Bosnia dan Herzegovina memiliki pluralitas Islam, sementara kemerdekaan Kosovo masih diperdebatkan). Menurut sensus tahun 2011, 58.79% dari jumlah penduduk beragama Islam Sunni, sementara 2% lainnya mengikuti Bektashisme, salah satu tarekat dari Sufisme. 17.06% penduduk beragama Kristen, menjadikannya agama terbesar kedua di Albania, sementara sisa penduduk mengikuti agama lain atau tidak beragama. Sebelum Perang Dunia II, 70% dari jumlah populasi beragama Islam, 20% Kristen Ortodoks, dan 10% Kristen Katolik. Persebaran Islam di Albania (dan di daerah Balkan secara keseluruhan) disebabkan oleh pemerintahan Kesultanan Usmaniyah dari abad ke 15 hingga 20 yang menguasai daerah Balkan hingga bangkitnya nasionalisme daerah Balkan setelah kemerdakaan Yunani; sebelumnya, mayoritas penduduk Albania beragama Kristen Ortodoks.
Walau begitu, menurut penelitian tahun 2010, Albania adalah salah satu negara yang paling tidak beriman di dunia; hanya 39% dari jumlah populasi yang menganggap agama memainkan peran penting dalam kehidupan mereka. Hal ini disebabkan karena setelah kemerdakan dari Kesultanan Usmaniyah, republik dan kerajaan yang memerintah di Albania dari tahun 1912 hingga 1945 tidak menetapkan agama resmi dan melemahkan peran ulama dan klerus dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan ini dibawa semakin jauh pada pemerintahan komunis setelah kemerdakaan Albania dari Jerman Nazi, di mana pemerintah melarang praktik agama dengan ancaman hukuman penjara, menghancurkan tempat-tempat ibadah, dan menyatakan Albania sebagai "negara ateis" pertama di dunia. Alhasil, setelah kejatuhan komunisme pada tahun 1991, sebagian besar penduduk Albania bisa dibilang hanya mengidentifikasi agama mereka pada nama saja, sementara dalam kehidupan sehari-hari mereka ateis. Mereka yang masih mempraktikkan agama juga memisahkannya dengan negara (sekularisme).