Perjanjian Nanking

Latar Belakang

Draf artikel-artikel perjanjian pertama kali dibuat di Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran, London. Kantor Luar Negeri menyadari bahwa untuk mempersiapkan perjanjian yang mengandung karakter Mandarin dan Inggris akan memerlukan pertimbangan khusus. Mengingat jarak yang memisahkan kedua negara, mungkin diperlukan fleksibilitas dan sedikit penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan.

Perdagangan luar negeri

Tujuan mendasar dari perjanjian itu adalah untuk mengubah sistem perdagangan luar negeri Tiongkok, khususnya di Kanton yang selama ini diatur dalam Sistem Kanton yang berlaku sejak 1760. Berdasarkan Pasal V, perjanjian itu menghapus sistem monopoli serikat "Cohong" dan "Tiga Belas Pabrik" yang ada di Kanton. Empat "pelabuhan perjanjian" tambahan dibuka untuk perdagangan luar negeri yaitu Amoy (Xiamen) hingga 1930, Foochow (Fuzhou ), Ningpo (Ningbo) dan Shanghai hingga 1943 bersama dengan Pulau Shamian, Kanton dari 1859 hingga 1943, di mana pedagang asing diizinkan untuk berdagang dengan siapa saja yang mereka inginkan. Inggris juga mendapat hak untuk mengirim konsul-konsulnya ke pelabuhan-pelabuhan perjanjian tersebut, dan diberi hak untuk berkomunikasi langsung dengan para pejabat Tiongkok setempat (Pasal II). Perjanjian itu juga menetapkan bahwa perdagangan di pelabuhan perjanjian harus dikenakan tarif tetap, yang harus disepakati antara pemerintah Inggris dan Qing (Pasal X).

Reparasi dan demobilisasi

Pemerintah Qing berkewajiban untuk membayar kepada pemerintah Inggris enam juta dolar dalam bentuk perak untuk opium yang telah disita dan dimusnahkan oleh Lin Zexu pada tahun 1839 (Pasal IV), 3 juta dolar sebagai kompensasi hutang yang harus dibayar oleh para pedagang Hong di Kanton kepada para pedagang Inggris (Pasal V), dan 12 juta dolar sebagai pampasan perang untuk mengganti biaya perang Inggris (Pasal VI). Jumlah total yang harus dibayar oleh pemerintah Qing adalah 21 juta dolar perak yang dibayar dengan cara empat kali angsuran selama tiga tahun (segera membayar setelah penandatanganan perjanjian sebagai angsuran pertama, kemudian setiap tahun selama tiga tahun ke depan), dan akan dikenakan bunga sebesar 5 persen jika tidak dibayar tepat waktu (Pasal VII).
Di pihak pemerintah Qing harus membebaskan semua tawanan perang Inggris (Pasal VIII), dan memberikan amnesti umum kepada semua rakyat Tiongkok yang telah bekerja sama dengan Inggris selama perang (Pasal IX).
Di pihak Inggris harus menarik semua pasukan mereka dari Nanking, Terusan Besar Tiongkok dan pos militer di distrik Zhenhai, provinsi Zhejiang, serta tidak mengganggu Perdagangan Tiongkok secara umum, setelah kaisar memberikan persetujuannya terhadap perjanjian dan membayar angsuran pertama (Pasal XII). Pasukan Inggris akan tetap berada di Pulau Gulangyu, Xiamen dan Gunung Zhaobao, dekat kota Ningbo, provinsi Zhejiang, sampai pemerintah Qing membayar pampasan perang sebesar 12 juta dolar perak secara penuh (Pasal XII).

Penyerahan Hong Kong

Pemerintah Qing sepakat untuk menjadikan Pulau Hong Kong sebagai koloni mahkota, menyerahkannya kepada Ratu Victoria, "untuk selama-lamanya, tanpa batas waktu" (  常  遠,  Cháng yuǎn , dalam versi Mandarin dari perjanjian itu), untuk memberi para pedagang Inggris sebuah pelabuhan di mana mereka dapat merawat, mereparasi dan menyimpan kapal-kapal mereka di sana (Pasal III). Letnan Jenderal Sir Henry Pottinger, 1st Baronet kemudian diangkat menjadi gubernur pertama Hong Kong.
Pada tahun 1860, koloni mahkota itu diperpanjang dengan penambahan wilayah semenanjung Kowloon dan pada tahun 1898 dalam Konvensi untuk Perluasan Wilayah Hong Kong, wilayah koloni semakin diperluas termasuk Wilayah Baru dengan masa sewa selama 99 tahun. Pada tahun 1984, pemerintah Inggris dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris sepakat mengakhiri pertanyaan tentang bagaimana nasib Hong Kong selanjutnya, jawabannya: dikembalikan kepada Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Juli 1997.