The Jakarta Post

Pendirian dan pengembangan

The Jakarta Post merupakan gagasan dari Menteri Penerangan Ali Moertopo dan politikus Jusuf Wanandi. Moertopo dan Wanandi kecewa pada bias yang dirasakan terhadap Indonesia dalam sumber-sumber berita asing. Pada saat itu, ada dua harian berbahasa Inggris, Indonesia Times dan Indonesian Observer. Namun, karena persepsi publik yang negatif mengenai koran yang ada mereka memutuskan untuk membuat yang baru. Dalam rangka untuk memastikan kredibilitas, keduanya sepakat untuk meyakinkan sekelompok koran yang bersaing (Suara Karya yang didukung Golkar, Kompas milik Katolik, Sinar Harapan milik Protestan, dan mingguan Tempo) untuk menyokong koran yang baru lahir ini. Koran ini diharapkan menjadi kertas berkualitas berbahasa Inggris, mirip dengan The Straits Times di Singapura, Bangkok Post di Thailand, dan New Straits Times di Malaysia.
Setelah mendirikan PT Bina Media Tenggara untuk mendukung koran ini, Wanandi menghabiskan beberapa bulan menghubungi tokoh-tokoh berpengaruh di koran yang ditargetkan. Untuk menerima kerja sama mereka, Kompas meminta bagian 25 persen di surat kabar baru, untuk menangani operasi bisnis sehari-hari, seperti pencetakan, sirkulasi, dan iklan. Tempo menawarkan untuk membantu dengan manajemen dengan imbalan 15 persen, sementara Sabam Siagian dari Sinar Harapan dipekerjakan sebagai pemimpin redaksi pertama, untuk itu Sinar Harapan menerima saham. Pembentukan koran selanjutnya dibantu oleh Menteri Penerangan Harmoko, yang menerima bunga 5 persen untuk perannya dalam memperoleh lisensi. Secara total, biaya awal mencapai Rp500 juta (US$700.000 pada saat itu). Muhammad Chudori, ko-pendiri The Jakarta Post yang sebelumnya menjadi wartawan untuk Antara, menjadi manajer umum pertama dari koran ini.

Aktivisme

Susanto Pudjomartono, mantan pemimpin redaksi  Tempo, menjadi pemimpin redaksi kedua The Jakarta Post pada 1 Agustus 1991, setelah Siagian terpilih menjadi Duta Besar Indonesia untuk Australia  Di bawah kepemimpinan Pudjomartono, The Jakarta Post  mulai menerbitkan tulisan hasil liputan sendiri dan mengurangi porsi terjemahan; wartawan juga diminta untuk mengambil peran lebih aktif dalam operasi sehari-hari dari koran ini.  Di bawah kepemimpinan Pudjomartono, The Jakarta Post juga menjadi lebih vokal mengenai politik, mengambil pro-sikap demokrasi seperti  Tempo.    Perubahan sikap ini juga hadir berkat dukungan dari Raymond Toruan, publisher, yang bersama Pudjomartono ikut menghadap ke Jusuf Wanandi untuk mengusulkan The Jakarta Post untuk berada di garis depan dalam melaporkan gerakan pro-demokrasi yang baru muncul. 
Raymond juga lah yang kemudian memenangkan kesepakatan dengan Kompas untuk membangun kantor baru berlantai dua di tempat yang dulunya sebuah binatu, dibiayai oleh uang dana pensiun Kompas. 
Pada tahun 1994, The Jakarta Post menandatangani sebuah perjanjian distribusi dengan layanan berita Inggris Reuters dan American Dialog Information Services, yang memungkinkan ceritanya lebih mudah dipromosikan ke luar negeri.  Pada pertengahan 1990an, telah dibentuk sebuah lokakarya untuk membantu staf barunya yang baru lahir dalam mempelajari budaya lokal.  Pada Desember 1998, The Jakarta Post memiliki sirkulasi sebesar 41.049, dan merupakan satu dari sedikit surat kabar berbahasa Inggris di Indonesia setelah krisis keuangan Asia 1997 sementara enam harian bahasa Inggris lainnya telah gagal. Tahun itu juga menjadi anggota pendiri Asia News Web. 
Pada bulan November 2008, The Jakarta Post mendapatkan sebuah persaingan dari Jakarta Globe, yang didirikan oleh konglomerat James Riady. Beberapa wartawan dan editor The Jakarta Post meninggalkan koran tersebut untuk bergabung dengan Jakarta Globe. Pada Desember 2015, Jakarta Globe berhenti mencetak koran dan fokus ke edisi daring, sehingga The Jakarta Post kembali menjadi satu-satunya koran Indonesia berbahasa Inggris.
Pudjomartono meninggalkan The Jakarta Post setelah ditunjuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk Rusia pada November 2003 dan Raymond Toruan mengambil alih posisi pemimpin redaksi sampai 2004, ketika ia digantikan oleh Endy Bayuni. Pada 2010, Meidyatama Suryodiningrat, yang menjadi reporter di The Jakarta Post pada tahun 1993, menjadi pemimpin redaksi sampai 2016 ketika ia ditunjuk Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk menjadi direktur utama kantor berita Antara. Endy Bayuni kembali menjadi pemimpin redaksi bersama Nezar Patria, yang menjadi pemimpin untuk redaksi daring The Jakarta Post, pada periode transisi koran menjadi media daring. Pada 1 Februari 2018, Nezar resmi menjadi pimpinan redaksi The Jakarta Post yang telah terintegrasi antara produksi koran dan daringnya.

Perpindahan ke daring

The Jakarta Post pernah memiliki edisi minggu dan Bali Daily sebagai pelengkap dari koran utamanya. Edisi Minggu The Jakarta Post pertama diterbitkan pada tanggal 18 September 1994. Edisi Minggu meliputi artikel-artikel yang diulas secara lebih dalam, hiburan serta fiksi yang tidak diterbitkan di edisi harian. Pada tanggal 9 April 2012, The Jakarta Post meluncurkan Bali Daily, sebuah harian empat lembar yang dicetak di Bali setelah mengetahui bahwa 4.900 pelanggannya tinggal di pulau ini. Keduanya sudah tidak beroperasi lagi.
Sejak 2016, The Jakarta Post meluncurkan halaman web baru yang lebih interaktif dan beragam kontennya, mengenalkan rubrik baru seperti Community, Academia, dan laporan panjang yang disebut Longform. Selain berita-berita yang ada di koran, versi daring juga memuat liputan yang hanya tersedia di internet. Pada 2018, The Jakarta Post mulai menerapkan sistem paywall di halaman webnya untuk meningkatkan jumlah pelanggan daring. Pembaca yang tidak berlangganan juga bisa membaca berita premium The Jakarta Post jika mereka mendaftar, dengan batasan 8 artikel premium per bulannya.

Pasar

The Jakarta Post ditargetkan untuk pebisnis Indonesia, warga Indonesia berpendidikan, dan warga asing. Pada tahun 1991, 62 persen pembaca harian ini adalah ekspatriat. Di bawah kepemimpinan Pudjomartono, harian ini mulai menargetkan lebih banyak pembaca Indonesia. Hingga  2009, sekitar separuh dari 40.000 pembacanya adalah warga Indonesia kelas menengah.

Penghargaan dan pengakuan

Pada tahun 2006, Serikat Wartawan Indonesia mengakui 'The Jakarta Post' sebagai salah satu surat kabar Indonesia yang mengikuti etika jurnalisme dan standar; Surat kabar lain yang sangat dikenal adalah  Kompas  dan  Indo Pos ' Makalah tersebut menerima Penghargaan Adam Malik pada bulan Januari 2009 untuk melaporkan politik luar negeri mereka; Liputan tersebut dianggap akurat dan terdidik, dengan analisis yang bagus.  Tahun berikutnya tiga reporter menerima Adiwarta Award dari Sampoerna untuk fotografi unggulan di bidang budaya, hukum, Dan politik. Wartawan lainnya menerima Penghargaan Adam Malik pada tahun 2014 untuk tulisan-tulisannya yang membantu kementerian untuk mendistribusikan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan luar negeri.