Mervin Sadipun Komber

Kehidupan awal

Mervin lahir di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada tanggal 20 Juni 1980. Mervin bersekolah di SMP N 2 Fakfak, dimana ia pernah menjadi ketua OSIS, sebelum berpindah ke kota Sorong dimana ia bersekolah di STM N Sorong. Mervin kemudian melanjutkan kuliahnya ke Universitas Cenderawasih, di mana masuk ke fakultas teknik dan menjabat sebagai Ketua Senat fakultas tersebut antara 2002 dan 2003. Mervin juga aktif di organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dimana ia pernah menjabat sebagai Ketua Wilayah Papua dan Maluku, sebelum menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PMKRI. Mervin tercatat sebagai orang asli Papua pertama yang masuk struktur Pengurus Pusat PMKRI tahun 2004 di masa kepemimpinan Emanuel Tular sebagai Ketua Presidium. Semasa menjabat di Pengurus Pusat PMKRI,  Mervin menggagas dilaksanakannya Forum Dialog Tapal Batas NKRI antar cabang PMKRI di Saumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku tahun 2006 dan melahirkan kebijakan menjadikan batas negara sebagai beranda depan Indonesia

Karir

Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009, Mervin terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili provinsi asalnya. Mervin terpilih kembali pada pemilu 2014 setelah meraih 74,021 suara. Pada tahun 2016, Mervin memperoleh sejumlah dukungan dari tokoh-tokoh Kaimana, yakni Bupati Matias Maruna, Ketua DPRD Frans Amerbay dan Ketua Dewan Adat Harun Sabuku untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pemilihan umum Gubernur Papua Barat 2017, meskipun Mervin pada akhirnya tidak ikut serta.
Mervin mengusulkan pada tahun 2015 untuk mengubah status "provinsi" Papua dan Papua Barat menjadi "daerah otonomi khusus". Di tahun 2016, Mervin memulai suatu kampanye "Stop Cium Lem Aibon" di Papua Barat, berbarengan dengan kampanye "Stop Seks Dini/Bebas" dan "Stop Narkoba". Kampanye tersebut mendapat dukungan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise. Mervin juga memulai kampanye "Kantin Kejujuran" yang bertujuan untuk mencegah korupsi. Tahun 2016, Mervin juga mempertanyakan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang tidak menyentuh permasalahan Papua. Sebagai anggota DPD, Mervin mempertanyakan permasalahan kurangnya pengembangan sumber daya manusia di Papua dari perusahaan-perusahaan pertambangan seperti LNG Tangguh dan Freeport Indonesia. Selain itu, ia juga mendorong untuk meningkatkan jatah minimum kursi Dewan Perwakilan Rakyat dari 3 ke 11.
Pada tanggal 22 Agustus 2017, Mervin terpilih sebagai Ketua Badan Kehormatan DPD untuk periode 2017–2018. Pada saat dia terpilih, Mervin merupakan Ketua BK DPD termuda sepanjang sejarah DPD. Mervin kembali menjadi Ketua DK untuk periode sidang 2018–2019. Dalam pemilu 2019, Mervin mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kader Partai Demokrat di dapil Papua Barat, namun tidak meraih kursi di DPR.
Pada bulan Agustus 2019, Mervin menyatakan dukungannya atas rencana Presiden Jokowi untuk memindahkan ibukota Indonesia ke Kalimantan. Mervin sebelumnya pernah diusulkan oleh koleganya di DPD Charles Simaremare dan wakil ketua Majelis Rakyat Papua (setara DPRD) Papua Barat Cyrilus Adopak beserta tokoh adat, mahasiswa Papua Barat dan relawan kampanye Jokowi untuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi selanjutnya. Menurut stafnya pada bulan Agustus 2019, Mervin tertarik untuk maju dalam pemilihan umum bupati Kaimana atau Fakfak, yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.

Kehidupan pribadi

Mervin menikah dengan Fransiska O. dan pasangan tersebut memiliki dua anak.