Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi

Kelalaian

BfV diawasi oleh Kementerian Federal Dalam Negeri serta Bundestag, Komisi Federal untuk Perlindungan Data dan Kebebasan Informasi. dan lembaga federal lainnya. Menteri Federal Dalam Negeri memiliki fungsi admnistratif dan kontrol fungsional BfV. Kontrol parlemen dilaksanakan oleh Bundestag dalam debat umum, waktu-waktu pertanyaan dan pertanyaan darurat, serta oleh komite, terutama Komite Kontrol Parlementer dan Komisi G10. BfV juga beada di bawah kontrol peradilan dan semua kegiatannya dapat ditantang secara hukum di pengadilan. Berdasarkan hak informasi, masyarakat umum dapat langsung memberi pertanyaan dan petisi di BfV.
Tidak seperti beberapa badan-badan intelijen dari negara-negara lain, agen-agen layanan intelijen Jerman, termasuk BfV, tidak memiliki wewenang kepolisian. Hal ini disebabkan sejarah kekuasaan kasar polisi di rezim sebelumnya. Secara khusus, mereka tidak diperbolehkan untuk menangkap orang-orang dan tidak membawa senjata.

Sejarah

Dalam proses penyusunan Hukum Dasar untuk Republik Federal Jerman pemerintah militer Trizone menggarisi kompetensi polisi federal dan intelijen (Polizeibrief 14 April 1949). Sesuai dengan garis besar ini BfV didirikan pada tanggal 7 November 1950. Awalnya BfV sebagian besar hanya memrihatinkan Neo-Nazisme dan kegiatan revolusioner komunis. Namun, dalam kurun waktu segera BfV juga terlibat dalam perlawanan spionase.
Sejak awal, BfV terganggu oleh sejumlah permasalahan. Pertama, dalam permasalahan Vulkan pada bulan April 1953, 44 tersangka ditangkap dan dikenai tuduhan mata-mata atas nama Jerman Timur (RDJ), tetapi kemudian dibebaskan karena informasi yang diberikan oleh BfV tidak memadai untuk mendapatkan vonis pengadilan. Kemudian, pada tahun 1954 presiden pertama BfV, Otto John, melarikan diri ke RDJ. Tak lama setelah itu menjadi umum bahwa sejumlah karyawan BfV telah bergabung dengan Gestapo selama Reich Ketiga. Meskipun demikian, materi tentang Partai Komunis Jerman (PKJ) sangat penting untuk melarang partai tersebut oleh Pengadilan Konstitusional Federal Jerman pada bulan Agustus 1956. Selama bertahun-tahun, sejumlah asosiasi dan kelompok politik dilarang atas materi yang diberikan oleh BfV.
Sejak tahun 1972 BfV juga memperhatikan kegiatan warga negara asing di Jerman, terutama para ekstremis dan teroris yang beroperasi di dalam negeri atau rencana kegiatan mereka di sana, seperti Partai Pekerja Kurdistan. Salah satu kegagalan intelijen dalam bidang ini adalah kerusuhan oleh pendukung PKK pada tahun 1998, yang terlewatkan oleh BfV karena adanya Karnaval Köln.
Perlawanan kegiatan intelijen BfV lebih banyak diperuntukkan untuk melawan Kementerian untuk Keamanan Negara (Stasi), pegawai agen-agen mantan Gestapo lainnya. MfS berhasil menembus BfV dan dalam beberapa permasalahan menghancurkan reputasinya sebagai layanan perlawan intelijen pada awal 1980-an. Dalam hal ini, MfS mendapatkan keuntungan dari rezim perbatasan Jerman Barat yang memperbolehkan warga negara RDJ masuk ke Jerman Barat tanpa larangan.

Kritik

Kegagalan untuk mendeteksi kegiatan konspirator 9/11 mempertanyakan kemampuan BfV untuk melindungi konstitusi dan pada akhirnya penduduk. Munculnya "ekstremisme sayap kanan", terutama di bekas RDJ juga sebagian disalahkan atas kegagalan untuk membangun struktur kerja di sana.