Kabupaten Mappi

Geografi

Kabupaten Mappi memiliki luas wilayah mencapai 28.518 Km 2, terletak di antara 06º.28′ - 56º4′ LS dan 139º.2′ - 11º0′ BT. Terbagi menjadi 15 Distrik, 136 kampung, dan 1 kelurahan, dengan Kepi sebagai ibu kota kabupaten. Sebagian besar wilayah Kabupaten Mappi merupakan dataran rendah yang memiliki ketinggian antara 0 – 100 m dpl. Sekurang-kurangnya ada 14 sungai yang biasa digunakan sebagai sarana transportasi atau penghubung antar distrik.

Daftar Bupati

Daftar Bupati Mappi

Ekonomi

Kegiatan ekonomi daerah ini tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang sejak dulu suka berburu, berkebun dan hidup berpindah-pindah. Potensi ekonomi yang nyata bagi masyarakat adalah mencari kayu gaharu sampai ke pedalaman hutan. Kayu gaharu dari Distrik Assue terkenal karena kualitasnya. Potensi gaharu terpusat di Distrik Assue, Senggo, Citak Matak sampai di Kabupaten Asmat. Sumber daya hutan yang bisa diambil manfaatnya selain kayu gaharu adalah kulit gambir dan kayu-kayu jenis uli, meranti, linggua dan bus.
Hasil laut dan perairan daratan juga menjadi pilihan penduduk. Secara umum, lapangan pekerjaan yang berperan besar terhadap kehidupan penduduk Mappi adalah sektor kehutanan dan perikanan. Didaerah yang penduduknya masih dominan memakan sagu ini sangat jarang dijumpai persawahan. Yang banyak diupayakan penduduk adalah menanam umbi-umbian, jagung, kacang tanah, dan kacang hijau. Potensi perkebunan yang ada juga masih dapat dikembangkan lebih baik lagi.Kopi, karet dan kelapa merupakan komoditi yang juga ditanam penduduk.Selain tiga komoditi tersebut, perkebunan di Mappi juga ditanami jambu mete, kakao, cengkih, kapuk.

Potensi Daerah

Selain itu, ada potensi terpendam yang dimiliki Mappi. Diperkirakan daerah ini menyimpan potensi minyak bumi yang tersebar di Distrik Citak Mitak dan bauksit di Distrik Obaa dan sekitarnya.
Wilayah di Kabupaten Mappi belum berkembang merata. Infrastruktur yang ada umumnya jalan tanah yang dikeraskan, belum diaspal karena kesulitan memperoleh batu dan pasir. Distrik yang memiliki fasilitas perkotaan cukup memadai baru di Edera dengan ibu kota Bade. Wilayah Bade merupakan kota pelabuhan dengan fasilitas seperti pusat perdagangan, penginapan, jalan-jalan beraspal, saluran listrik dan telepon. Kepi, sebagai ibu kota kabupaten yang terletak di Distrik Obaa memiliki lapangan udara yang dapat didarati pesawat jenis Twin Otter sehingga menjadi pilihan moda transportasi untuk melayani kebutuhan perjalanan dari dan ke Kabupaten Mappi.

Hambatan Ekonomi

Hambatan yang terjadi dalam bepergian di Kabupaten Mappi antara lain:

Kendala Transportasi

Perjalanan ke Kabupaten Mappi sementara hanya mengandalkan transportasi udara dari Kabupaten Merauke dengan menggunakan Pesawat jenis Twin Otter Musamus milik Pemda Merauke dengan lama perjalanan kurang lebih 2 jam. Perjalanan udara sangat tergantung dengan cuaca, sehingga jadwal pesawat tidak bisa dipastikan.
Sedang perjalanan melalui darat hanya bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda motor dengan kondisi jalan tanah yang berlumpur dan harus menyeberangi 2 sungai, dengan lama perjalanan yang 12 jam.
Sarana jalan aspal baru terdapat di ibu kota kabupaten Kepi sampai dengan rencara ibu kota baru di Waemiaman. Sedang untuk menuju distrik-distrik baru berupa jalan tanah. Jarak antar distrik yang cukup jauh sebagaimana halnya di wilayah lain di Papua juga merupakan kendala tersendiri dalam proses pemeriksaan

Kendala Komunikasi

Komunikasi telepon sementara hanya mencover wilayah ibu kota kabupaten Kepi.

Kendala Sarana Hidup

Listrik PLN hanya melayani selama 6 jam, yaitu jam 18 sampai dengan 12 malam.
Sebagai daerah tadah hujan, ketersediaan air untuk sehari-hari di Mappi tergantug kondisi musim
Wilayah yang cukup sulit ditempuh mengakibatkan juga harga-harga kebutuhan hidup di Mappi cukup mahal. Dalam hal konsumsi konsumsi daging adalah daging rusa dan tidak tersedia daging sapi.

Kendala SDM

Sebagai kabupaten baru yang merupakan pecahan dari Kabupaten Merauke pada tahun 1997, Kabupaten Mappi masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola keuangan daerah, sehingga masih terdapat pejabat yang tidak mengerti dengan tugasnya dalam pengelolaan keuangan daerah.