Pemilihan umum di Palestina

Latar Belakang

Pemilihan umum di Palestina, baik pemilihan presiden Palestinian National Authority ataupun pemilihan anggota legilatif Palestinian Legislative Council adalah hasil dari Kesepakatan Oslo pada 1993. Kesepakatan Oslo itu yang ditandatangani oleh kedua pihak yang selama ini berkonflik, yaitu Israel dan Palestina, Israel saat itu diwakili oleh Yitzhak Rabin, sementara Palestina diwakili oleh Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Kesepakatan itu menegaskan pada pengurangan dan penghentian tindakan kekerasan di kedua belah pihak, baik Israel maupun Palestina. Di dalam kesepakatan itu, PLO sebagai organisasi politik terbesar di Palestina sepakat untuk menghentikan perlawanan dengan kekerasan, sementara Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin setuju untuk menarik pasukan Israel dari Tepi Barat dan Jalur Gaza dan juga sepakat untuk mengakui pemerintahan otoritas Palestina di kedua kawasan itu. Sejak saat itu, Palestina secara resmi memiliki suatu otoritas pemerintahan, meskipun belum memiliki kemerdekaan.
Sesuai dengan isi daripada Kesepakatan Oslo pada 1993, maka setahun kemudian, yaitu pada 1994, Palestinian National Authority atau Pemerintahan Otoritas Palestina dibentuk. Badan otoritas itu berfugsi sebagai lembaga pemerintahan transisi di Palestina yang tujuannya untuk merumuskan pemilihan umum Palestina yang rencananya akan diadakan pada 1996. Otoritas Palestina hasil Kesepakatan Oslo itu akhirnya menunjuk pmeimpin PLO, Yasser Arafat sebagai pemimpin pemerintahan otoritas Palestina. Secara internasional, pemerintahan otoritas Palestina diakui sebagai wakil resmi Palestina, salah satunya di Indonesia. Sementara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), PLO yang sudah menjadi perwakilan Palestina di PBB sejak 1974 digantikan oleh otoritas Palestina. Selain itu, Pemerintahan Otoritas Palestina juga mendapatkan pengakuan dan bantuan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya. Sejak mendapatkan pengakuan-pengakuan itu, maka Palestina secara resmi diperbolehkan untuk memiliki angkatan bersenjata dan kepolisian sendiri.

Pemilu 1996

Pada 1996, pemilihan umum di Palestina pertama kali diselenggarakan, sesuai dengan isi daripada Kesepakatan Oslo dan tujuan didirikannya Pemerintahan Otoritas Palestina. Pemilihan umum pertama di Palestina ini diadakan pada 20 Januari 1996 di tiga wilayah de facto yang menjadi wilayah kekuasaan Otoritas Palestina, yaitu Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Pemilu 2005

Setelah pemilihan umum 1996, pemilihan umum kedua di Palestina, diadakan pada 9 Januari 2005. Pemilihan umum kedua di Palestina itu diselenggarakan seharusnya pada 2001, namun karena pada 2001 terjadi Intifadhah II atau Intifadhah al-Aqsha, maka menjadikan kondisi politik tidak kondusif dan terpaksa ditunda dan baru bisa dilaksanakan pada 2005.

Pecahnya Intifadah II

Tertundanya pemilihan umum kedua adalah karena adanya Intifadhah Kedua. Intifadhah kedua itu terjadi diawali karena Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon datang ke Masjid Al-Aqsha bersama puluhan polisi Israel pada 28 September 2000. Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al-Aqsha itu dianggap oleh sebagian besar rakyat Palestina sebagai bentuk penghinaan dan provokasi. Kemudian, saat kondisi semakin memanas, mulai muncul gerakan-gerakan demonstrasi yang mirip dengan gerakan pada 1987 atau Intifadhah Pertama, sejak saat itulah Intifadhah Kedua meletus. Selain munculnya Intifadhah Kedua, sayap militer Hamas, Brigade Izzudin Al-Qassam mulai menerapkan perlawanan dengan bom bunuh diri, yang membuat organisasi itu kemudian masuk daftar hitam terorisme internasional.

Wafatnya Yasser Arafat

Setelah pecahnya Intifadhah Kedua, politik Palestina semakin tidak stabil, yaitu ketika Yasser Arafat wafat pada 11 November 2004. Setelah Yasser Arafat meninggal, jabatan Presiden Otoritas Palestina diambil alih oleh Rauhi Fattuh. Fattuh diberi tanggungjawab untuk segera menyelenggarakan pemilihan umum. Untuk membantu tugasnya dalam melaksanakan pemilihan umum dengan segera, Fattuh kemudian membentuk Palestinian Central Election Committee atau Komite Pemilihan Umum Palestina (KPU Palestina).

Pemilu 2006

Pemilihan umum 2006 adalah pemilihan umum legislatif yang seharusnya dilaksanakan pada 2005, jadi pemilihan umum legislatif 2006 masih bagian dari pemilihan umum kedua di Palestina.

Keikutsertaan Hamas

Pemilihan umum 2006 menjadi bersejarah bagi politik Palestina, karena untuk pertama kalinya, Hamas mau ikut serta dalam proses demokrasi yang sudah berlangsung sejak 1996 itu. Sikap Hamas untuk ikut serta dalam proses demokrasi pada 2006 itu menimbulkan kontroversi, terutama dari sesama kelompok Islamis. Meskipun menuai kontroversi, Hamas tetap melanjutkan partisipasinya dalam pemilihan umum 2006.

Pada pemilihan umum 2006 itu Hamas mengusung platform politik "Change and Reform". Konsepsi platform itu kemudian tertuang dalam manifesto politik Hamas untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Berikut ini adalah isi dari paragraf awal manifesto politik Hamas yang sudah dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia:
"Atas landasan keyakinan bahwa kami berdiri pada satu pandangan terbesar Islam, dalam memenuhi tanggungjawab kami terhadap pejuang kami dan maksud-maksud suci dan adil mereka, bersumber dari tugas kami untuk memberikan kontribusi atas pembaruan realitas rakyat Palestina agar dapat meringankan penderitaan, mendukung ketabahan mereka, dan melindungi mereka dari penyakit-penyakit korupsi, dan dalam harapan memperkuat kembali persatuan nasional serta menyokong kedudukan internal Bangsa Palestina, maka kami telah mengambil keputusan untuk berpatisipasi dalam pemilu legislatif Palestina tahun 2006"
Bila pada pemilihan umum 1996 diberlakukan sistem distrik dengan block voting, hal ini berbeda dengan pemilihan umum 2006. Pemilihan umum 2006 menggunakan sistem voting paralel untuk mendapatkan jumlah perwakilan proporsional. Jumlah kursi legislatif yang semula 88 kursi, dinaikkan menjadi 132 kursi dengan pertimbangan bahwa penduduk Palestina sudah bertambah. Seluruh suara diperebutkan di 16 distrik, yaitu jerusalem, Tubas, Tulkarm, Qalqiliya, Salfit, Nablus, Jericho, Ramallah, Jenin, Bethlehem, Hebron, Gaza Utara, Gaza City, Deir al-Balah, Khan Younis, dan Rafah.