Hubungan Norwegia dengan Uni Eropa

Area Ekonomi Eropa (EEA)

Persetujuan EEA menjadi fondasi dasar dari hubungan antara Norwegia dengan UE. Persetujuan tersebut menyatukan 27 negara anggota UE dengan tiga negara EFTA yakni Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein dalam sebuah Pasar Tunggal Eropa yang memiliki aturan yang sama. Persetujuan EEA memiliki tujuan untuk mempromosikan perdagangan dan hubungan eknomi yang lebih erat antara 30 negara anggota EEA. Selain itu, persetujuan EEA juga memberikan ruang bagi kerja sama di bidang bidang lain seperti pengembangan teknologi dan riset, pendidikan, pelatihan dan kepemudaan, dan pariwisata.
Persetujuan EEA menjamin empat kebebasan ekonomi di antara 30 negara anggota. Empat kebebasan tersebut adalah kebebasan pergerakan barang, kebebasan pergerakan orang, kebebasan penyediaan jasa, dan kebebasan pergerakan modal.
Namun, Persetujuan EEA tidak mencakup kebijakan UE dalam hal: pertanian dan perikanan; serikat pabean; perdagangan; kebijakan luar negeri dan keamanan; pengadilan dan urusan dalam negeri; perpajakan langsung dan tidak langsung; serta uni ekonomi ataupun uni moneter. Oleh karenanya, Norwegia memiliki kedaulatan penuh dalam pengambilan kebijakan dalam isu-isu tersebut. Salah satunya adalah menegoisasikan kesepakatan dagangnya sendiri dengan negara ketiga di luar kerangka UE.
Norwegia memiliki hak untuk ikut serta dalam persiapan pembentukan peraturan dan akta hukum EEA melalui berbagai komite yang dibentuk oleh UE. Namun, Norwegia tidak memiliki hak suara dalam pengesahan aturan dan hukum baru tersebut. Sebagai gantinya, Norwegia tetap memiliki hak veto atas implementasi dari aturan dan hukum baru tersebut, ditunjukkan dalam kasus penolakan direksi UE mengenai layanan pos pada tahun 2011. Parlemen Norwegia pada umumnya mengadopsi seluruh aturan dan akta hukum UE tanpa penolakan. Menurut laporan pemerintah, Norwegia di bawah Persetujuan EEA telah mengadopsi kurang lebih 75 persen dari seluruh akta hukum UE dalam hukum nasionalnya. Laporan dari sumber lain menyebutkan bahwa Norwegia hanya mengadopsi sekitar 9 persen hingga 28 persen dari seluruh akta hukum UE.
Di bawah skema EEA dan kerja sama bilateral, Norwegia berpartisipasi langsung dalam 12 program UE dan 31 badan UE. Di samping partisipasi dalam program dan badan UE, Norwegia juga berkontribusi terhadap upaya UE untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antar negara-negara EEA. Kontribusi ini diwujudkan melalui hibah EEA dan Norwegia yang diluncurkan pada tahun 2014. Melalui hibah ini, Norwegia mengalokasikan 2,8 milyar Euro untuk mendanai berbagai program yang tersebar di 15 negara EEA.

Kerja Sama Politik dan Keamanan

Norwegia dan UE memiliki keterikatan yang kuat dalam bidang kebijakan luar negeri dan forum regional. Norwegia dan UE dalam bidang kebijakan luar negeri memiliki kesamaan nilai, sikap dasar, dan tujuan yang membentuk kepentingan yang sama. Dalam bidang kebijakan luar negeri, Norwegia dan UE difasilitasi oleh Persetujuan EEA yang mempertemukan Menteri Luar Negeri Norwegia dan Menteri Luar Negeri UE dalam dialog politik yang diadakan dua kali setahun. Selain pertemuan tingkat menteri, dialog dan koordinasi dalam kebijakan luar negeri juga dilakukan dalam tingkatan lain seperti antar kepala pemerintahan dan direktorat kementerian.
Ketika UE mengeluarkan pernyataan sikap dan deklarasi terkait suatu isu luar negeri, Norwegia diundang untuk turut menyeleraskan sikap dan posisinya terhadap isu tersebut. Dari periode 2008 hingga 2011, Norwegia menerima 518 Deklarasi UE atau 94 persen dari keseluruhan Deklarasi UE yang dikeluarkan. Norwegia juga mengikuti kebijakan UE dalam menjatuhkan sanksi kepada tiga negara dalam enam kali kesempatan selama periode 2001-2011.
Selain hubungan bilateral, Norwegia dan UE juga berhubungan melalui empat forum regional. Empat forum tersebut adalah: Dewan Arktik; Dewan Negara-Negara Laut Baltik; Dewan Barents Euro-Arktik; dan Dimensi Utara.
Norwegia dan UE telah menyepakati sedikitnya tiga persetujuan kerja sama dalam bidang keamanan. Persetujuan pertama diformalisasi pada tahun 2004 dan mengatur mengenai keterlibatan Norwegia dalam operasi manajemen krisis yang dilakukan oleh UE. Melalui persetujuan tersebut, Norwegia dapat berpartisipasi dalam berbagai operasi militer maupun sipil yang dilakukan oleh UE. Hingga tahun 2014, Norwegia telah berpartisipasi pada sebelas misi Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Bersama (CSDP) UE. Persetujuan kedua disetujui pada tahun 2005 dan mengatur mengenai pembentukan dan partisipasi Norwegia dalam Gugus Tempur Nordik sebagai salah satu dari delapan belas gugus tempur UE. Persetujuan ketiga disetujui pada tahun 2006 dan mengatur mengenai kerja sama Norwegia dengan Badan Pertahanan Eropa (EDA). Persetujuan tersebut memfasilitasi pertukaran informasi pertahanan, partisipasi Norwegia dalam program EDA, serta kerja sama dalam bidang riset dan industri pertahanan.

Perdagangan

UE merupakan mitra dagang utama Norwegia. Bagi UE, Norwegia merupakan salah satu mitra dagang barang terpenting dan menduduki peringkat ketujuh setelah Amerika Serikat, Tiongkok, Swiss, Rusia, Turki dan Jepang. Pada tahun 2017, 73.5 persen dari total ekspor Norwegia dengan nilai kurang lebih sebesar US$ 75 milyar ditujukan kepada negara-negara UE. Sebaliknya pula, 43.2 persen impor Norwegia sebesar kurang lebih US$ 36 milyar berasal dari negara-negara UE. Norwegia pada umumnya mengekspor minyak bumi serta gas alam, dan mengimpor hasil industri seperti mobil, mesin, bahan kimia dan aneka logam. Selain barang, pada tahun yang sama Norwegia juga mengekspor jasa ke UE sebesar kurang lebih US$ 17 milyar. Di sisi lain, UE mengekspor jasa ke Norwegia dengan nilai kurang lebih US$ 32 milyar.

Delegasi

Baik delegasi Norwegia maupun UE dikepalai oleh seorang duta besar. Delegasi Norwegia bertempat di Gedung Rumah Norwegia di Brussels dan dikepalai oleh Oda Sletnes sejak tahun 2015. Delegasi UE bertempat di Oslo dan dikepalai oleh Thierry Béchet sejak tahun 2017.