Kanselir Jerman

Ikhtisar sejarah

Kantor Kanselir memiliki sejarah panjang yang berasal kembali ke Kekaisaran Romawi Suci, ketika kantor kanselir utama Jerman biasanya dikepalai oleh Uskup Agung Mainz. Gelar itu, pada waktu itulah yang digunakan di beberapa negara berbahasa Jerman di Eropa. Kantor Kanselir modern didirikan dengan Konfederasi Jerman Utara di mana Otto von Bismarck menjadi Kanselir pada tahun 1867. Setelah Penyatuan Jerman pada tahun 1871, kantor menjadi dikenal di Jerman sebagai Reichskanzler (lit. "Kanselir Alam"), meskipun terus disebut sebagai Kanelir dalam bahasa lain. Dengan konstitusi Jerman tahun 1949, gelar Bundeskanzler (Kanselir) digunakan kembali dalam Jerman.
Dalam berbagai masa, peran Kanselir telah menjadi bervariasi. Dari 1871-1918, Kanselir hanya bertanggung jawab kepada Kaisar. Dengan berdirinya republik dan reformasi konstitusi pada tahun 1918, parlemen diberikan hak untuk memberhentikan Reichskanzler. Menurut Konstitusi Weimar tahun 1919, Kanselir ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Parlemen dan Presiden. Ketika Nazi berkuasa pada tanggal 30 Januari 1933, Konstitusi Weimar secara de facto diabaikan. Setelah kematian Presiden Hindenburg pada tahun 1934, Adolf Hitler, kepala pemerintahan dan negara (karena tidak ada presiden baru terpilih) diktator Jerman Nazi dipanggil secara resmi Führer und Reichskanzler (secara harfiah berarti "Pemimpin dan Kanselir Alam").
Konstitusi tahun 1949 memberi Kanselir banyak kekuatan yang lebih besar daripada Kanselir Republik Weimar, sementara mengurangi banyak peranan Presiden. Jerman saat ini sering disebut sebagai "demokrasi kanselir" yang mencerminkan peran Kanselir sebagai kepala negara eksekutif yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan pedoman untuk semua bidang kebijakan pemerintah.
Sejak 1867, 33 orang telah menjabat sebagai kepala pemerintahan Jerman atau pendahulunya dengan Konfederasi Jerman Utara, sebagian besar bergelar Kanselir.
Karena tugas-tugas administrasi, kepala rohaniawan di kapel sebuah Istana Kekaisaran selama Kekaisaran Karoling disebut Kanselir (dari bahasa Latin: cancellarius). Kolega kapel bertindak sebagai Kantor Kanselir Kaisar yang mengeluarkan perbuatan dan kapitulari. Sejak zaman Ludwig si Jerman, Uskup Agung Mainz adalah ex officio Kanselir Utama Jerman, posisi yang dia pegang sampai akhir Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1806, sedangkan secara de jure, Uskup Agung Köln adalah Kanselir Italia dan Uskup Agung Trier dari Bourgogne. Tiga Uskup Agung Pangeran itu juga menjadi Pangeran pemilih dari pemilihan Kekaisaran yang memilih Raja Romawi. Sudah dari abad pertengahan, Kanselir Jerman memiliki kekuasaan politik seperti Uskup Agung Willigis (Arskanselir 975-1011, wali penguasa Raja Otto III dari Jerman 991-994) atau Rainald von Dassel (Kanselir 1156-1162 dan 1166-1167) di bawah Kaisar Frederick Barbarossa.
Pada tahun 1559, Kaisar Ferdinand I mendirikan lembaga Kantor Kanselir Kekaissaran (Reichshofkanzlei) di Istana Hofburg di Wina yang dipimpin oleh Wakil Kanselir di bawah otoritas nominal Uskup Agung Mainz. Pada Pertempuran Gunung Putih tahun 1620, Kaisar Ferdinand II membuat kantor Pengadilan Kanselir yang bertanggung jawab atas urusan dalam negeri dan luar negeri Monarki Habsburg untuk Austria. Dari tahun 1753 dan seterusnya, kantor Kanselir Negara Austira dikepalai oleh Pangeran Kaunitz. Kantor Kanselir Kekaisaran kalah pentingnya, dan dari hari-hari Maria Theresa dan Joseph II, hanya ada di atas kertas. Setelah pembubaran Kekaisaran Romawi Suci, Pangeran Metternich menjabat sebagai Kanselir Negara Kekaisaran Austria (1821-1848), demikian juga Pangeran Hardenberg bertindak sebagai Kanselir Prusia (1810-1822).
Dari 1867 hingga 1871, gelar Bundeskanzler (kanselir) digunakan kembali dalam bahasa Jerman pada waktu Konfederasi Jerman Utara. Dari tahun 1871 sampai tahun 1945, kantor bernama Reichskanzler (Kanselir Kekaisaran). Sejak tahun 1949, gelar resmi kantor dalam bahasa Jerman sekali lagi bernama Bundeskanzler.
Di masa sekarang, yaitu masa tidak ada laginya Republik Demokratik Jerman (RDJ, Jerman Timur) yang ada sejak tanggal 7 Oktober 1949 hingga 3 Oktober 1990 (ketika wilayah bekas Jerman Timur bersatu dengan Republik Federal Jerman), jabatan Kanselir tidak ada. Jabatan setara dengan kanselir adalah antara Presiden Menteri  (Ministerpräsident) atau Ketua Dewan Menteri RDJ (Vorsitzender des Ministerrats der DDR). (Lihat Pemimpin Jerman Timur.)

Kanselir Konfederasi Jerman Utara (1867-1871)

Kepala pemerintah pemerintah federal Konfederasi Jerman Utara yang diciptakan pada 1 Juli 1867 bergelar Bundeskanzler. Satu-satunya orang yang memegang kantor adalah Otto Graf von Bismarck-Schönhausen (lebih dikenal hanya sebagai Otto von Bismarck), Perdana Menteri Prusia.
Meskipun Raja Prusia diproklamasikan dan dilantik sebagai Kaisar Jerman di Balai Cermin yang terletak di Istana Versailles pada tanggal 18 Januari 1871, Konfederasi Jerman Utara tidak berhenti untuk eksis sampai Konstitusi Jerman tahun 1871 berlaku tiga bulan kemudian, pada 16 April. Karenanya, Bismarck tetap menjadi Kanselir Konfederasi sampai tanggal tersebut. Selama bulan-bulan ini, Konfederasi Jerman Utara juga disebut sebagai Konfederasi Jerman, setelah negara-negarga Jerman Selatan (tidak termasuk Austria) telah bergabung dengan konfederasi.
Kanselir diangkat oleh Raja Prusia dalam jabatannya sebagai Presiden Konfederasi Jerman Utara. Peran dan kekuatan Raja sangat mirip dengan kekuatan Kantor Kanselir Jerman dari tahun 1871.

Periode revolusi (1918-1919)

Pada 9 November 1918, Kanselir Max von Baden menyerahkan kantor Kanselirnya ke Friedrich Ebert. Ebert terus melayani sebagai Kepala Pemerintahan selama tiga bulan antara akhir dari Kekaisaran Jerman pada bulan November tahun 1918 dan pertemuan pertama Majelis Nasional pada Februari 1919, tapi tidak menggunakan gelar Kanselir.
Selama waktu itu, Ebert juga menjabat sebagai Ketua dari "Dewan Wakil Rakyat", sampai 29 Desember 1918 bersama-sama dengan Sosial Demokratis Merdeka Hugo Haase.

Kanselir Republik Weimar (1919-1933)

Kantor Kanselir dilanjutkan pada masa Republik Weimar. Kanselir (Reichskanzler) diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Reichstag.
Di bawah Republik Weimar, Kanselir adalah sosok yang cukup lemah. Seperti mitra Prancisnya, ia menjabat sebagai sedikit lebih dari seorang ketua. Keputusan kabinet dibuat oleh suara mayoritas. Pada kenyataannya, banyak dari pemerintah Weimar sangat bergantung pada kerja sama dari Presiden karena kesulitan menemukan mayoritas di Parlemen.
Lihat Kanselir Republik Weimar (1919-1933) dalam Daftar Kanselir Jerman

Kanselir Jerman Nazi (1933-1945)

Adolf Hitler diangkat sebagai Kanselir Jerman pada tanggal 30 Januari 1933 oleh Paul von Hindenburg. Setelah menjabat, Hitler segera mulai mengumpulkan kekuatan dan mengubah sifat Kekanseliran. Setelah hanya dua bulan di kantor dan setelah pembakaran dari Reichstag, badan Reichstag melewati Undang-Undang Memungkinkan yang memberikan Kanselir Reich kekuasaan legislatif penuh untuk periode empat tahun – Kanselir bisa memperkenalkan hukum apapun tanpa berkonsultasi dengan Parlemen. Kekuatan dari Kanselir terus tumbuh sampai Agustus 1934, ketika Presiden petahana Paul von Hindenburg meninggal dunia. Hitler menggunakan Undang-Undang Memungkinkan untuk menggabungkan kantor Kanselir Reich dengan Presiden untuk membuat kantor baru, der Führer. Meskipun kantor itu digabung, Hitler terus disapa sebagai "Führer und Reichskanzler" yang menunjukkan bahwa Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan masih terpisah meskipun posisi dipegang oleh orang yang sama. Pemisahan ini dibuat lebih jelas ketika Hitler memberikan instruksi bahwa setelah kematiannya kantor Führer akan larut dan akan ada Presiden baru dan Kanselir pada bulan April 1945. Pada tanggal 30 April 1945, ketika Hitler bunuh diri, ia digantikan sebagai Kanselir oleh Joseph Goebbels, sebagaimana ditentukan dalam kehendak dan wasiat Hitler. Dengan Goebbels setelah Hitler bunuh diri, kendali kekuasaan diteruskan ke Laksamana Agung Karl Dönitz sebagai Presiden Jerman. Dönitz, pada gilirannya, menunjuk seorang konservatif independen, yaitu Count von Schwerin Krosigk sebagai kepala pemerintahan dengan gelar Menteri Utama. Dönitz dan von Schwerin Krosigk menegosiasikan penyerahan kepada Sekutu.

Kanselir Republik Federal Jerman (sejak 1949)

Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar (Grundgesetz) menankan Kanselir bahasa Jerman: Bundeskanzler) dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" (Kanzlerkandidat). Pemerintah Federal (Bundesregierung) terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Otoritas kanselir berasal dari ketentuan-ketentuan Hukum Dasar dan dalam praktik dari statusnya sebagai pemimpin partai (atau koalisi partai) yang memegang mayoritas kursi di Bundestag (parlemen federal). Dengan pengecualian dari Helmut Schmidt, kanselir biasanya juga menjadi ketua dari partainya sendiri. Ini adalah kasus dengan Kanselir Gerhard Schröder dari tahun 1999 sampai ia mengundurkan diri dari pimpinan SPD pada tahun 2004.
Kanselir Jerman secara resmi disapa sebagai "Herr Bundeskanzler", jika Kanselir adalah seorang pria. Saat ini pemegang jabatan ini, Angela Merkel yang dianggap sebagai panita yang paling berpengaruh dalam planet oleh Majalah Forbes, secara resmi disebut sebagai "Frau Bundeskanzlerin", bentuk feminin dari gelar tersebut. Penggunaan bentuk campuran "Frau Bundeskanzler" dihentikan penggunaannya oleh pemerintah pada tahun 2004 karena dianggap tidak sopan dan dipandang sebagai cara untuk mengakui kepemimpinan masa depan Merkel.

Mantan Kanselir yang masih hidup

Salah satu mantan Kanselir Jerman yang masih hidup: