Din Minimi

Masa kecil dan GAM

Nurdin bin Ismail Amat merupakan anak sulung dari empat bersaudara yang lahir di desa Keude Buloh, kecamatan Julok, kabupaten Aceh Timur pada tanggal 10 Agustus 1979. Ayahnya seorang pejuang GAM yang terbunuh sebelum kejatuhan Soeharto, dan dijuluki "Minimi" dari nama senapan mesin FN Minimi. Julukan Minimi ini terwariskan ke anaknya, yang berhenti sekolah saat kelas 3 SD dan bergabung dengan GAM tahun 1997.
Minimi menikahi istrinya pada tahun 2000 selagi ia masih bagian dari GAM. Pasangan ini mempunyai tiga anak.
Dalam internal GAM, Minimi ditugaskan di sekitar kecamatan Peureulak, Aceh Timur. Ia ditangkap oleh TNI Angkatan Darat pada tahun 2003 dan dipenjara selama setahun di Langsa. Konflik di Aceh tersebut merenggut nyawa salah seorang adik laki-lakinya pada tahun 2004, dan satu lagi saudaranya hilang.

Pasca GAM

Setelah perjanjian damai antara GAM dan pemerintah Indonesia, Minimi berkerja sebagai operator forklift di suatu kilang kayu milik mantan perwira GAM. Setelah pabrik tersebut tutup karena kekurangan bahan mentah, Minimi sempat menjadi operator alat berat sebelum diperkerjakan oleh koleganya di GAM Adi Maros dalam proyek konstruksi drainase di Aceh Timur sebagai operator buldoser. Menurut Maros, mereka masih saling kontak seusai proyek tersebut.
Pada tahun 2012, ketika pemilihan gubernur diselenggarakan di Aceh, Minimi berselisih pendapat dengan anggota-anggota Komite Peralihan Aceh - badan yang dibentuk untuk menormalisasi Aceh seusai konflik. Anggota-anggota KPA mendukung mantan pemimpin GAM Zaini Abdullah. Minimi awalnya ikut mendukung, namun belakangan mendukung Muzakir Manaf. Seusai perselisihan tersebut, Minimi menghilang dari mata publik.
Minimi kemudian memimpin suatu kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Aceh Timur yang melakukan penculikan dan perampokan, termasuk penculikan seorang WNA di tahun 2013, merusak kotak suara pileg 2014 dan menyerang truk-truk pengangkut kelapa sawit. Pendukung Minimi menyatakan bahwa hasil aksi Minimi diberikan kepada rakyat miskin - sejalan dengan cerita Robin Hood - meskipun belakangan kesaksian dari anggota-anggota kelompok Minimi menunjukkan bahwa hasil tersebut dibagi dalam kelompok.
Pada akhir tahun 2014, dua kelompok separatis Aceh - satu di Norwegia dan satu di Aceh - menghubungi Minimi dan menyediakan pendanaan dan SDM. Bulan Oktober tahun itu, Minimi memberikan suatu pernyataan publik bahwa kelompoknya berjuang melawan pemerintah provinsi Aceh yang dipimpin oleh Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Deklarasi tersebut dirilis melalui media lokal, yang diundang Minimi untuk mengambil fotonya saat memegang senapan AK-47. Pernyataan tersebut juga menjelaskan alasan perjuangan - terutama kehidupan bekas anggota GAM yang melarat. Minimi menambahkan bahwa dirinya bukan separatis dan berjuang melawan Pemprov Aceh, bukan pemerintah Indonesia.
Pada bulan Maret 2015, dua personil intelijen TNI AD diculik dan dibunuh ketika mereka melacak kelompok Minimi di Aceh Utara. Meskipun awalnya Minimi menyatakan tidak bertanggung jawab, kelompok Minimi kemudian diburu, dan Minimi dicari hidup atau mati. TNI AD dan Polri terlibat dalam beberapa baku tembak dengan kelompok Minimi selama 2015 - dua kali di Pidie selama bulan Mei dimana empat militan terbunuh, seorang lagi di bulan Juli, dan satu lagi di bulan Agustus. Pihak berwenang menyatakan pada akhir Oktober bahwa 38 orang telah ditahan dan 6 telah tertembak mati, dan 25 lagi masih dicari.

Amnesti

Seusai percakapan dengan Pangkodam Iskandar Muda Mayjen Agus Kriswanto yang menjamin keselamatannya, Minimi sempat pulang, namun kabur lagi ketika polisi menyerbu rumahnya. Bulan Juni 2015, Pangkodim setempat mengunjungi rumah Minimi, dan memintanya untuk menyerah serta sekali lagi menjamin keamanannya. Agus Kriswanto juga menghubungi Minimi melalui telepon.
Kepala Badan Intelijen Nasional Sutiyoso mengunjungi Minimi pada akhir Desember 2015, dan Minimi akhirnya menyerah. Komunikasi antar mereka berdua dijembatani oleh negosiator Finlandia Juha Christensen yang juga berkontribusi besar dalam proses perdamaian tahun 2005. Menurut Minimi, ia berbicara langsung dengan Presiden Joko Widodo semasa negosiasi melalui ponsel Sutiyoso. Permintaan Minimi mencakup amnesti untuk anggota kelompoknya dan peningkatan pengawasan Pemprov Aceh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Amnesti Minimi menimbulkan kontroversi dari beberapa pihak. Salah satu diantaranya berasal dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi I, yang menganggap kelompok Minimi bukan separatis, melainkan penjahat biasa, dan tidak berhak atas amnesti. Kapolri Badrodin Haiti juga menyatakan bahwa anggota-anggota kelompok akan tetap diproses hukum, meski keringanan akan dipertimbangkan. Presiden Jokowi sendiri menjamin bahwa akan diberikan amnesti. Ketidakjelasan juga mencuat mengenai apakah para militan harus diproses hukum dahulu atau langsung dilepaskan.
Pada bulan Juli 2016, Menkopolhukam Luhut Pandjaitan menyatakan bahwa 70 anggota kelompok Minimi akan menerima amnesti. Sampai Maret 2018, amnesti tersebut masih belum diberikan, dan setidaknya dua anggota masih dipenjara.
Meski belum diamnesti secara resmi, Minimi bergabung ke ormas Pemuda Pancasila pada bulan April 2016. Pada bulan itu juga, dia ditinju oleh orang yang pernah diculik kelompoknya sepulang menonton pertandingan bola. Ketika KPK menangkap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi, Minimi mengapresiasi tindakan tersebut.