Konvensi Senjata Kimia

Sejarah

Pertimbangan pelarangan senjata kimia dan biologi antarpemerintah diinisiasi pada tahun 1968 dalam Komite Pelucutan Senjata 18 negara, yang setelah banyak perubahan nama dan komposisi, menjadi Konferensi Pelucutan Senjata (CD) pada tahun 1984. Pada 3 September 1992, Konferensi Pelucutan Senjata mengajukan laporan tahunannya ke Majelis Umum PBB yang memuat teks Konvensi Senjata Kimia. Majelis Umum menyetujui konvensi tersebut pada 30 November 1992 dan Sekretaris Jenderal PBB kemudian membuka konvensi untuk ditandatangani di Paris pada 13 Januari 1993. CWC tetap terbuka untuk ditandatangani hingga mulai diberlakukan pada 29 April 1997, 180 hari setelah menyimpan instrumen ratifikasi ke-65 (oleh Hungaria). Konvensi ini memperbesar Protokol Jenewa 1925 untuk senjata kimia dan termasuk pengukuran verifikasi ekstensif seperti pemeriksaan di tempat. Namun, konvensi ini tidak mencakup senjata biologi.

Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW)

Konvensi ini dikelola oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), yang bertindak sebagai landasan legal untuk spesifikasi ketentuan CWC. Konferensi Negara Anggota dimandatkan untuk mengubah CWC dan meluluskan regulasi pada implementasi ketentuan CWC. Sekretariat Teknik organisasi memimpin inspeksi untuk memastikan pemenuhan dari negara anggota. Inspeksi ini menargetkan pemusnahan fasilitas (dengan pemantauan permanen selama pemusnahan), fasilitas produksi senjata kimia yang telah dibongkar atau diubah untuk penggunaan sipil, serta inspeksi industri kimia. Sekretariat mungkin lebih lanjut memimpin "investigasi dugaan penggunaan" senjata kimia dan memberikan asistensi setelah penggunaan senjata kimia.
Penghargaan Nobel Perdamaian 2013 dianugrahkan kepada organisasi ini karena dengan Konvensi Senjata Kimia, telah "mendefinisikan penggunaan senjata kimia sebagai hal yang tabu di bawah hukum internasional" menurut Thorbjørn Jagland, Ketua Komite Nobel Norwegia.

Negara anggota

Sebanyak 165 negara menandatangani CWC sebelum berlaku pada tahun 1997, memungkinkan mereka untuk meratifikasi perjanjian setelah memperoleh persetujuan domestik. Setelah berlakunya traktat, konvensi ini ditutup dari penandatanganan dan satu-satunya metode untuk negara bukan penanda tangan menjadi anggota adalah melalui persetujuan. Per Mei 2018, 193 negara, merepresentasikan lebih dari 98 persen populasi dunia, merupakan anggota CWC. Empat negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan anggota traktat, Israel telah menandatangani, tetapi tidak meratifikasi traktat, sementara Mesir, Korea Utara, dan Sudan Selatan tidak menandatangani maupun menyetujui konvensi. Taiwan, walaupun bukan negara anggota, telah menyatakan mereka tunduk terhadap traktat.

Organisasi kunci negara anggota

Di dalam OPCW, negara anggota diwakilkan oleh Wakil Tetap. Fungsi ini pada umumnya digabungkan dengan fungsi kedutaan. Untuk persiapan inspeksi OPCW dan persiapan pelaporan, negara anggota harus membentuk Otoritas Nasional.

Timbunan senjata kimia dunia

Total 72.524 ton metrik agen kimia, 8,67 juta amunisi dan kontainer kimia, serta 97 fasilitas produksi telah dilaporkan ke OPCW.

Penimbunan Irak

Dewan Keamanan PBB memerintahkan untuk membongkar penimbunan senjata kimia Irak pada tahun 1991. Hingga tahun 1998, inspektor UNSCOM telah mencatat pemusnahan 88.000 amunisi kimia berisi dan takberisi, lebih dari 690 ton metrik agen kimia pukal dan yang menjadi senjata, sekitar 4.000 ton senyawa kimia prekursor, dan 980 potongan peralatan produksi kunci. Inspektor UNSCOM keluar dari Irak pada tahun 1998.
Pada tahun 2009, sebelum Irak bergabung dengan CWC, OPCW melaporkan bahwa militer Amerika Serikat telah memusnahkan hampir 5.000 senjata kimia tua dengan peledakan di ruangan terbuka sejak 2004. Senjata ini, diproduksi sebelum Perang Teluk 1991, mengandung sarin dan agen moster, tetapi dengan keadaan sangat rusak sehingga tidak dapat digunakan sebagai tujuan awal mereka.
Ketika Irak bergabung dengan CWC pada tahun 2009, mereka melaporkan "dua bungker dengan amunisi senjata kimia terisi dan takberisi, sejumlah prekursor, dan lima bekas fasilitas produksi senjata kimia" menurut Direktur Jenderal OPCW Rogelio Pfirter. Pintu masuk bungker disegel dengan 1,5 meter beton bertulang pada tahun 1994 di bawah pengawasan UNSCOM. Per 2012, rencana memusnahkan senjata kimia masih dikembangkan yang berhadapan dengan kesulitan signifikan. Pada tahun 2014, ISIS mengambil alih tempat tersebut.
Pada 13 Maret 2018, Direktur Jenderal Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), Duta Besar Ahmet Üzümcü, memberikan selamat kepada Pemerintah Irak atas pemusnahan penuh sisa senjata kimia negara tersebut.

Pemusnahan Suriah

Setelah serangan kimia Ghouta Agustus 2013, Suriah yang telah lama dicurigai memiliki senjata kimia, mengakuinya pada September 2013 dan menyetujui untuk menempatkan dirinya di bawah pengawasan internasional. Pada 14 September, Suriah menyerahkan instrumen persetujuannya ke CWC dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai depositori dan menyetujui pemberlakuan tertunda penerapan ketentuan efektif 14 Oktober. Jadwal pemusnahan dipercepat direncanakan oleh Rusia dan Amerika Serikat pada 14 September, dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2118 serta Keputusan Dewan Eksekutif OPCW EC-M-33/DEC.1. Batas waktu pemusnahan adalah pertengahan awal 2014. Suriah memberikan inventaris penyimpanan senjata kimianya ke OPCW dan memulai pemusnahan pada Oktober 2013, dua minggu sebelum waktu berlaku formal saat menerapkan konvensi untuk sementara waktu. Semua material kategori 1 yang dilaporkan telah dimusnahkan pada Agustus 2014. Namun, serangan kimia Khan Shaykhun pada April 2017 mengungkapkan bahwa penimbunan yang tak dilaporkan mungkin masih tersisa di Suriah. Dugaan serangan kimia di Douma terjadi pada 7 April 2018 yang menewaskan sedikitnya 49 penduduk sipil dengan dua puluh orang terluka dan pemerintahan Assad yang disalahkan atas kejadian ini.

Bantuan finansial untuk pemusnahan

Bantuan finansial untuk program pemusnahan penimbunan Albania dan Libya diberikan oleh Amerika Serikat. Rusia menerima bantuan dari sejumlah negara, seperti: Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Italia, dan Kanada; dengan sekitar $2 miliar diberikan pada 2004. Biaya program Albania diperkirakan 48 juta dolar AS. Amerika Serikat telah menghabiskan $20 miliar dan diperkirakan lebih lanjut akan menghabiskan $40 miliar.