Pendidikan khusus

Pendidikan khusus diperuntukan untuk anak berkebutuhan
khusus. Menurut pasal 15 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa
jenis pendidikan bagi Anak berkebutuan khusus adalah Pendidikan Khusus.
Pasal 32 (1) UU No. 20 tahun 2003 memberikan batasan bahwa Pendidikan
khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat
kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,
emosional,mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa. Teknis layanan pendidikan jenis Pendidikan Khusus untuk
peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki
kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa
satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Jadi Pendidikan Khusus hanya ada pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah. Untuk jenjang pendidikan tinggi secara khusus belum tersedia.
PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa Peserta
didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: a. tunanetra; b.
tunarungu; c. tunawicara; d. tunagrahita; e. tunadaksa; f. tunalaras; g.
berkesulitan belajar; h. lamban belajar; i. autis; j. memiliki gangguan
motorik; k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang,
dan zat adiktif lain; dan l. memiliki kelainan lain.
Menurut pasal 130 (1) PP No. 17 Tahun 2010 Pendidikan khusus bagi
peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan
jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (2)
Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan
pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan,
dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Pasal 133 ayat (4)menetapkan bahwa
Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara
terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.
Belum banyak yang berkecimpung di dunia pendidikan khusus ini,
dikarenakan peserta didiknya relatif dari kalangan minoritas. Cepi A. Rohman (Cepiar) adalah aktivis pendidikan khusus sekaligus Direktur Pusat Kajian Pendidikan Khusus Indonesia 2010-2015, yang menjadi salah satu
penyusun Buku Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Khusus yang
diperuntukan untuk semua Penyelenggara Pendidikan Khusus se-Indonesia,
bersama dengan beberapa penggiat pendidikan khusus lainnya serta ahli
pendidikan dari Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Jakarta yang difasilitasi oleh
Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Dengan kesibukannya sebagai Street Teacher (Guru Jalanan) Cepiar tetap diamanahkan
untuk menjadi Direktur Pusat Kajian Pendidikan Khusus (Center for Special Education Studies) untuk yang kedua kalinya, periode 2015-2020.
“Bangsa bermartabat adalah bangsa yang terdidik dengan baik” ucap
pengajar jalanan itu. Kesibukannya selain menulis adalah mengajar
anak-anak jalanan di Sekolah Layanan Khusus Anak Jalanan. Sekolah
Layanan Khusus merupakan perangkat penyelenggara dari Pendidikan Khusus.
Sekolah Layanan Khusus yang telah memiliki Buku operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di antaranya Sekolah Layanan Khusus
untuk Anak Terlantar, Sekolah Layanan Khusus Anak jalanan, Sekolah
Layanan Khusus Anak Pedalaman, Sekolah Layanan Khusus Pekerja Anak,
Sekolah Layanan Khusus Anak TKI (Tenaga Kerja Indonesia), Sekolah
Layanan Khusus Anak PSK, dan Sekolah Layanan Khusus Anak
Berbakat. Selain itu Sekolah Luar Biasa untuk anak-anak penyandang cacat
(disabilities) juga termasuk perangkat penyelenggaraan Pendidikan
Khusus.
Integrasi antar jenjang dalam bentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) satu
atap, yakni satu lembaga penyelenggara mengelola jenjang TKLB, SDLB,
SMPLB dan SMALB dengan seorang Kepala Sekolah. Sedangkan Integrasi antar
jenis kelainan, maka dalam satu jenjang pendidikan khusus
diselenggarakan layanan pendidikan bagi beberapa jenis ketunaan.
Bentuknya terdiri dari TKLB; SDLB, SMPLB, dan SMALB masing-masing
sebagai satuan pendidikan yang berdiri sendiri masing-masing dengan
seorang kepala sekolah.
Altenatif layanan yang paling baik untuk kepentingan mutu layanan
adalah INTEGRASI ANTAR JENIS. Keuntungan bagi penyelenggara (sekolah)
dapat memberikan layanan yang tervokus sesuai kebutuhan anak seirama
perkembangan psikologis anak. Keuntungan bagi anak, anak menerima
layanan sesuai kebutuhan yang sebenarnya karena sekolah mampu membedakan
perlakuan karena memiliki fokus atas dasar kepentingan anak pada
jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB.
Penyelenggaran pendidikan khusus saat ini masih banyak yang
menggunakan Integrasi antar jenjang (satu atap) bahkan digabung juga
dengan integrasi antar jenis. Pola ini hanya didasarkan pada effisiensi
ekonomi padahal sebenarnya sangat merugikan anak karena dalam praktiknya
seorang guru yang mengajar di SDLB juga mengajar di SMPLB dan SMALB.
Jadi perlakuan yang diberikan kadang sama antara kepada siswa SDLB,
SMPLB dan SMALB. Secara kualitas materi pelajaran juga kurang
berkualitas apalagi secara psikologis karena tidak menghargai perbedaan
karakteristik rentang usia.
Adapun bentuk satuan pendidikan / lembaga sesuai dengan kekhususannya
di Indonesia dikenal SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk
tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa,
SLB bagian E untuk tunalaras dan SLB bagian G untuk cacat ganda.
Seharusnya Pemerintah dapat memberikan perlakuan yang sama kepada
Anak Indonesia tanpa diskriminasi, kalau bisa mendirikan SD Negeri, SMP
Negeri, SMA Negeri untuk anak bukan ABK, maka juga harus berani
mendirikan SDLB Negeri, SMPLB Negeri, dan SMALB Negeri bagi ABK. Hingga
Juni tahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah dan DIY baru Pemerintah
Kabupaten Cilacap yang berani mendirikan SDLB Negeri, SMPLB Negeri, dan
SMALB Negeri masing-masing berdiri sendiri sebagai satuan pendidikan
formal.

[[Berkas:Permendikbud No. 11 Tahun 2015.pdf|alt=Cepiar Singanegara, Direktur Pusat Kajian Pendidikan Khusus|jmpl|[[Berkas:Permendikbud 4-2012 Lampiran.pdf|jmpl|
]]]]
Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.