Wiranto

Karier sipil

Selepas menjadi Panglima ABRI, ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Numun kemudian mengundurkan diri sesuai dengan Surat Resmi yang dikirimkan dan mendapat balasan dari Gusdur. Pada 26 Agustus 2003, ia meluncurkan buku otobiografi dengan judul Bersaksi di Tengah Badai yang berisi tentang fakta yang mendukung bahwa Indonesia dan TNI sebagai "Unity" tidak pernah melakukan perencanaan melakukan pelanggaran HAM.
Setelah memenangi konvensi Partai Golkar atas Ketua Umum Partai Golkar Ir. Akbar Tandjung, ia melaju sebagai kandidat presiden pada 2004. Bersama pasangan kandidat wakil presiden Salahuddin Wahid, langkahnya terganjal pada babak pertama karena menempati urutan ketiga dalam Pilpres 2004.
Saat menjadi Panglima ABRI, Wiranto berada dalam berbagai masa transisi. Salah satu proses yang harus dihadapi antara lain adalah saat Timor Timur ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia. Saat itu kebijakan dari Presiden Habibie adalah melaksanakan referendum sesuai dengan permintaan beberapa negara yang diuntungkan dengan pisahnya Timor Timur terlepas. Wiranto yang saat itu menjabat menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Terdapat tuduhan seperti adanya pembakaran rumah penduduk oleh milisi pro dan anti kemerdekaan atas perintah dari Wiranto sebagai Panglima tertinggi saat itu, namun tidak terbukti.
Setelah purna tugas kemiliteran, Wiranto dua kali menjadi menteri pada era Presiden Gus Dur, dan kembali menajadi menteri pada era Presiden Joko Widodo.

Menyongsong Pemilu 2009

Pada 21 Desember 2006, ia mendeklarasikan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan tampil sebagai ketua umum partai. Deklarasi partai dilakukan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta dan dihadiri ribuan orang dari berbagai kalangan. Mantan presiden Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan wakil presiden Try Sutrisno, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, dan tokoh senior Partai Golkar Oetojo Oesman menghadiri peresmian partainya.
Deklarasi partai juga dihadiri sejumlah pengurus, yaitu mantan Sekjen Partai Golkar Ary Mardjono, mantan Gubernur Jawa Tengah H. Ismail, mantan menteri pemberdayaan perempuan Tuty Alawiyah AS, Yus Usman Sumanegara, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, mantan Wapangab Jenderal TNI (Purn) H. Fachrul Razi, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Chaerudin Ismail, Marsda TNI (Purn) Budhi Santoso, Suadi Marasabessy, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aspar Aswin, Laksda TNI (Purn) Handoko Prasetyo RS, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aqlani Maza, Mayor Jenderal (Purn) Djoko Besariman, Mayor Jenderal (Purn) Iskandar Ali, Samuel Koto, dan mantan Menkeu Fuad Bawazier, pendiri Partai Bintang Reformasi Djafar Badjeber, pengacara Elza Syarief dan Gusti Randa.
Pada 17 Januari 2007, ia bertemu dengan Ketua DPR-RI Agung Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan (Jakarta). Pertemuan itu menjadi langkah awal dalam menyosong Pemilu Presiden 2009. Ia menyatakan kesiapannya berhadapan kembali dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika mencalonkan kembali.

Calon presiden dan wakil presiden

Setelah Pemilu Legislatif 2009, tepatnya pada 1 Mei 2009, Wiranto bersama Jusuf Kalla (Capres Partai Golkar), mengumumkan pencalonannya sebagai pasangan capres-cawapres yakni Jusuf Kalla sebagai capres dan Wiranto sebagai cawapres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura. Pasangan ini juga menjadi pasangan yang pertama mendaftar di KPU. Pasangan JK-Wiranto mendapat nomor urut tiga dan disingkat menjadi JK-WIN.
Pada tahun 2014, Wiranto sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden berpasangan dengan konglomerat media dan bos dari MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. Namun rencana tersebut akhirnya urung dilakukan mengingat minimnya perolehan suara Partai Hanura dalam pemilihan legislatif 2014.

Kontroversi dan dugaan pelanggaran HAM

Wiranto diduga terlibat dalam kejahatan perang di Timor Timur (saat ini bernama Republik Demokratik Timor Leste) tahun 1999. Bersama lima perwira militer lainnya yang diduga terlibat, Wiranto didakwa oleh pengadilan (PBB) ikut terlibat dalam tindak kekerasan pada tahun 1999 yang terjadi selama dan setelah berlangsungnya referendum kemerdekaan Timor Leste.
Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia menolak untuk menyelidiki perwira dan aparat kepolisian yang dituduh terlibat pelanggaran HAM dalam pembebasan Timor Timur. Penolakan untuk memejahijaukan itu dianggap melecehkan bukti yang telah ada. Wiranto dan lima perwira lainnya tersebut masuk dalam daftar tersangka penjahat perang dan dilarang masuk ke Amerika Serikat.
Jaksa Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menyarankan Timor Leste mengeluarkan surat penangkapan internasional bagi bekas Panglima TNI Jenderal tersebut. Nicholas Koumjian, seorang jaksa PBB dari Pengadilan Khusus Kriminal Serius di Dili mengatakan, Wiranto semestinya bertanggung jawab atas insiden berdarah tahun 1999 itu. Dia juga mengatakan bahwa Wiranto telah gagal melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin kekuatan militer dan polisi di Timor Timur untuk mencegah terjadinya kejahatan melawan kemanusiaan dan gagal menghukum pelaku kejahatan itu.

Penusukan Wiranto 2019

Pada 10 Oktober 2019 sekitar pukul 11.50 WIB, Menko Polhukam Wiranto ditusuk dengan senjata tajam oleh seorang pria di  Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten. Akibatnya, Wiranto mengalami luka tusuk di tubuh bagian depan. Selain Wiranto, penyerangan itu membuat Kapolsek Menes Kompol Dariyanto yang ada di lokasi terluka. Anak buah Wiranto juga terluka akibat serangan itu. Tersangka atas nama Syahril Alamsyah alias Abu Rara, kelahiran Medan, 24 Agustus 1968, dan seorang wanita yang diduga bersama pelaku, atas nama Fitri Andriana, kelahiran Brebes, 5 Mei 1998 ini berhasil diamankan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, kedua pelaku penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto, diduga terpapar paham radikal Negara Islam Irak dan Syam dan pascainsiden, ia harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan pertama dan dirujuk ke RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.