Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Sejarah TNI-AL

Sejarah TNI-AL dimulai tanggal 10 September 1945, setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia, administrasi pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut). BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan Belanda) pada masa penjajahan Belanda dan Kaigun pada masa pendudukan Jepang.
Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR) turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah Pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal-kapal peninggalan Jawatan Pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawaknya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Kekuatan yang sederhana tidak menyurutkan ALRI untuk menggelar Operasi Lintas Laut dalam rangka menyebarluaskan berita proklamasi dan menyusun kekuatan bersenjata di berbagai tempat di Indonesia. Di samping itu mereka juga melakukan pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negeri.
Selama 1949-1959 ALRI berhasil menyempurnakan kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Di bidang Organisasi ALRI membentuk Armada, Korps Marinir yang saat itu disebut sebagai Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL), Penerbangan Angkatan Laut dan sejumlah Komando Daerah Maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut.
Pada 1990-an TNI AL mendapatkan tambahan kekuatan berupa kapal-kapal perang jenis korvet kelas Parchim, kapal pendarat tank (LST) kelas 'Frosch', dan Penyapu Ranjau kelas Kondor. Penambahan kekuatan ini dinilai masih jauh dari kebutuhan dan tuntutan tugas, lebih-lebih pada masa krisis multidimensional ini yang menuntut peningkatan operasi namun perolehan dukungannya sangat terbatas. Reformasi internal di tubuh TNI membawa pengaruh besar pada tuntutan penajaman tugas TNI AL dalam bidang pertahanan dan keamanan di laut seperti reorganisasi dan validasi Armada yang tersusun dalam flotila-flotila kapal perang sesuai dengan kesamaan fungsinya dan pemekaran organisasi Korps Marinir dengan pembentukan satuan setingkat divisi Pasukan Marinir-I di Surabaya dan setingkat Brigade berdiri sendiri di Jakarta.

Perpres No. 62/2016

Dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2016 ini ditegaskan, bahwa perubahan dan/atau pembentukan unit organisasi baru yang dijabat oleh Perwira Tinggi ditetapkan oleh Presiden. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Juli 2016, juga memuat organisasi Markas Besar TNI Angkatan Laut. Menurut Pepres ini Markas Besar TNI Angkatan Laut terdiri atas: a. unsur pimpinan: 1. Kepala Staf TNI Angkatan Laut; dan 2. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut; b. unsur pembantu pimpinan; c. unsur pelayanan diatur dengan Peraturan Panglima. d. Badan Pelaksana Pusat; dan e. Komando Utama Pembinaan.

Organisasi

TNI-AL berada di bawah Markas Besar TNI. Perwira tersenior Angkatan Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, adalah perwira tinggi berbintang empat dengan pangkat Laksamana mengepalai Angkatan Laut di bawah Panglima TNI.

Kepala staf

Jabatan tertinggi di TNI Angkatan Laut adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, yang biasanya dijabat oleh Laksamana berbintang empat. Saat ini TNI Angkatan Laut dipimpin oleh Laksamana TNI Siwi Sukma Adji

Kotama

Komando Utama di bawah TNI AL ada Komando Armada (Koarmada) yang dipimpin oleh perwira berbintang dua (Laksamana Muda/Mayjen (Mar.)), Di bawah Koarmada ada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) yang dipimpin perwira berbintang satu (Laksamana Pertama/Brigjen (Mar.)), selain itu Koarma juga mempunyai Satuan Operasi (Gugus Tempur/Gugus Keamanan) dan Satuan Pelaksana (Satuan Kapal Cepat, Kapal Amfibi, Kapal Selam dll.) yang masing-masing Satuan atau Gugus dipimpin perwira berbintang satu juga. Di bawah Lantamal ada Pangkalan TNI AL (Lanal) yang dipimpin oleh Perwira berpangkat Letkol atau Kolonel, dan di bawah Lanal ada Pos TNI AL (Posal) yang dipimpin oleh Kapten atau Mayor. Sedangkan untuk Satuan Pelaksana membawahi Armada-armada yaitu KRI-KRI yang setiap KRI dipimpin oleh perwira dengan pangkat Mayor, Letkol ataupun Kolonel.

Kekuatan

Nama kapal yang dimiliki TNI-AL selalu dimulai dengan KRI, singkatan dari Kapal Perang Republik Indonesia. Selain itu juga ada kapal yang diawali dengan KAL, singkatan dari Kapal Angkatan Laut. Suatu sistem penomoran diadopsi guna membedakan tiap Kapal. Nama kapal bervariasi, mulai dari nama Pahlawan, Teluk, hingga binatang.
Setiap kapal dipersenjatai dengan salah satu atau lebih dari berbagai macam persenjataan yang tersedia menurut kelasnya, mulai dari senapan mesin 12,7mm, kanon, meriam hingga peluru kendali.
Saat ini TNI AL memiliki sekitar 68.800 prajurit, termasuk di dalamnya 18.500 personel marinir dan 1.090 penerbangan/personel udara AL. Kekuatan TNI AL secara garis besar sebagai berikut:

Kapal patroli pendukung

Kapal Angkatan Laut (KAL) adalah kapal patroli yang berfungsi untuk mendukung Pangkalan TNI AL (Lanal) dalam melaksanakan tugas-tugas patroli keamanan laut dan tugas-tugas dukungan lainnya.

Pesawat udara

Pesawat udara berjumlah 82 unit, terdiri dari 52 sayap tetap dan 30 sayap putar.

Pasukan pendarat

Peralatan tempur Korps Marinir sejumlah 437 kendaraan tempur (ranpur), tetapi 307 ranpur berusia di atas 30 tahun, 37 ranpur berusia 21-30 tahun, sisanya 103 ranpur berusia 1-10 tahun.
Kekuatan marinir Indonesia saat dibagi dalam 2 Pasmar (Surabaya dan Jakarta) membawahi Brigif, Menbanpur, Menart, Menkav, Lanmar dsb.

Puspenerbal

Puspenerbal atau Pusat Penerbangan TNI AL merupakan bagian dari TNI-AL yang bertugas menyediakan fungsi penerbangan bagi operasi-operasi Angkatan Laut. Puspernerbal didirikan pada tahun 1956. Puspenerbal dibentuk sebagai sentralisasi pembinaan penerbangan TNI AL dalam suatu wadah, sehingga akan lebih menguntungkan dalam pengawasan dan pengendaliannya. Puspenerbal dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu disebut Danpuspenerbal.

Komando Pasukan Katak

Komando Pasukan Katak (disingkat Kopaska) adalah pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Semboyan dari korps ini adalah "Tan Hana Wighna Tan Sirna" yang berarti "tak ada rintangan yang tak dapat diatasi". Korps ini secara resmi didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Indonesia waktu itu Soekarno untuk membantunya dalam masalah Irian Jaya. Pasukan khusus ini sebenarnya sudah ada sejak 1954.

Detasemen Jala Mengkara

Detasemen Jala Mangkara (disingkat Denjaka) adalah sebuah detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Kopaska dan Taifib Korps Marinir TNI-AL. Denjaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir No Isn.01/P/IV/1984 tanggal 13 November 1984.

Korps Wanita Angkatan Laut

Korps Wanita Angkatan Laut (disingkat Kowal) merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, dan setiap tanggal 5 Januari diperingati sebagai Hari jadi Kowal.

Polisi Militer Angkatan Laut

Polisi Militer Angkatan Laut merupakan pelaksana fungsi kepolisian militer di jajaran TNI Angkatan Laut.

Rencana ke depan

Proyek-proyek ke depan antara lain pembangunan 3 kapal selam jenis Changbogo Class (Lisensi Tipe 209 Jerman) yang akan selesai pada 2015, pembangunan 1 Fregat Sigma 10514 yang dijadwalkan akan selesai pada 2017, pembelian 3 MRLF (Multi Role Light Frigate) Nakhoda Ragam Class buatan BAE Inggris yang akan diterima tahun 2013 (tahap I), pengembangan armada KCR-40 kelas Clurit hingga 2014 sebanyak 8 buah, pembelian 3 KCR Stealth kelas klewang, pembelian 3 FPB-60 dari PT PAL (kontrak sudah ditandatangani), pembelian 11 helikopter anti permukaan dan anti kapal selam (AKS) dan pembelian 5 CN-235 MPA (sedang tahap pembangunan di PT DI).
Evaluasi hasil pembinaan kekuatan TNI AL tahun 2014 sebagai berikut: pertama, bidang organisasi: Pelaksanaan validasi organisasi TNI AL dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mempertajam tugas pokok organisasi serta penguatan hubungan kelembagaan dengan berpedoman pada Perpres RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI. Validasi organisasi TNI AL tahun 2014 yang sudah terlaksana adalah perubahan kedudukan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) yang semula di bawah Kobangdikal menjadi Balakpus Mabesal dipimpin Perwira Tinggi Bintang Satu, peningkatan Posal Teluk Dalam menjadi Lanal Kelas B Nias, pembentukan Kolatnerbal, dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Ladokgi RE. Martadinata. Sedangkan usulan validasi TNI AL yang masih dalam proses di Mabes TNI sebagai bagian daru usulan revisi Prepres Nomor 10 Tahun 2010 adalah pembentukan Steral, Komando Armada Kawasan, Pushidrosal, Disopslatal, pembentukan Lantamal Pontianak, Lantamal Tarakan dan Lantamal Sorong, pembentukan Pasmar 3 Sorong, serta peningkatan jabatan Danpuspomal dan Kadiskum Kormar.
Operasi keamanan Laut (Kamla) yang dilaksanakan sepanjang tahun 2014, dengan hasil 434 kapal diperiksa, 409 kapal diizinkan melanjutkan pelayaran, 25 kapal dikawal (di-adhoc), 12 kapal proses bebas karena tidak cukup bukti, dan 13 proses hukum. Ada 4 kapal yang ditenggelamkan, masing-masing 2 kapal ikan asing di perairan Anambas, Tarempa pada tanggal 5 Desember 2014 lalu, dan 2 kapal asing di perairan Ambon pada tanggal 21 Desember 2014 baru-baru ini, dan selanjutnya ada rencana penenggelaman berikutnya sambil menunggu penyelesaian hukum (inkrah).
Penyediaan sumber daya manusia (SDM) selama tahun 2014 telah dilaksanakan perekrutan personel sebanyak 953 orang. Dengan rincian 106 orang Perwira, 460 orang Bintara, 387 orang Tamtama. Kekuatan personel TNI AL sampai bulan Desember 2014 berjumlah 73.295 orang atau 72% dari DSP (Daftar Susunan Personel), yang terdiri dari 65.190 personel militer dan 8.105 personel PNS TNI AL. Perekrutan personel merujuk pada kebutuhan organisasi sesuai dengan pembangunan kekuatan pokok minimum, pembentukan organisasi baru, atau pengembangan organisasi yang ada, namun tetap memperhatikan rata-rata tingkat susut alami dan nonalami berdasarkan kebijakan zero growth of personnel dan right sizing.