Dinas Luar Negeri Eropa

Sejarah

Ketika Eropa semakin menjadi pemain ekonomi besar di dunia, keinginan mereka untuk dapat "berbicara dengan satu suara" dan menyelaraskan posisi kebijakan luar negeri nasional negara anggotanya mulai tumbuh. Selama tahun 1970-an, proses bertahap menuju kerja sama yang lebih politis akhirnya mulai terbentuk. Dengan KTT Den Haag tahun 1969 serta pertemuan Luksemburg yang mengadopsi laporan Davignon tahun 1970, fondasi yang membentuk Kerja Sama Politik Eropa (European Political Cooperation/EPC) mulai diletakkan. Harmonisasi kebijakan luar negeri negara anggota UE dalam bentuk EPC dikembangkan di luar kerangka Perjanjian dan diarahkan sepenuhnya dari ibu kota nasional. Pertukaran informasi dan formulasi deklarasi bersama dalam kerangka EPC dikoordinasikan oleh Kepresidenan bergilir dengan peran kunci ada pada kementerian luar negeri nasional. Menyusul Laporan Davignon, pada tahun 1973 para Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota Komunitas Eropa mengadopsi laporan kedua Davignon perihal kerja sama politik yang menyoroti perlunya Eropa untuk membangun dirinya sebagai entitas yang berbeda di arena dunia, terutama dalam perundingan internasional, untuk mengenali posisi bersama dalam isu-isu internasional dan mempertimbangkan dampaknya terhadap politik internasional.
Pengukuhan kerjasama Eropa dalam kebijakan luar negeri secara resmi terjadi pada bulan Februari 1986 dengan adopsi Undang-Undang Eropa Tunggal (SEA). Menurut Pasal 30 SEA, negara-negara penandatangan melaksanakan pemberian informasi dan berkonsultasi mengenai setiap isu kebijakan luar negeri yang menjadi kepentingan bersama untuk memastikan bahwa pengaruh gabungan mereka digunakan seefektif mungkin dengan mengoordinasikan pemusatan posisi mereka dan pelaksanaan tindakan bersama.
Setelah krisis sandera Iran dan invasi Soviet ke Afghanistan, negara-negara Anggota menyadari bahwa kerangka EPC yang ada tidak diperlengkapi untuk menangani krisis internasional secara memadai. Kurangnya tanggapan Eropa terhadap Krisis Teluk 1990-1991 juga mengungkap kekurangan dalam kerangka EPC ini.

Perjanjiaan Maastricht

Pilar kedua dalam Perjanjian Maastricht (ditandatangani 7 Februari 1992) menggantikan kerangka EPC dengan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP) dan untuk pertama kalinya memasukkan kebijakan keamanan dan pertahanan. Sehubungan dengan CFSP, kepresidenan bergilir Dewan ditugaskan mewakili UE dan posisinya sedangkan Komisi tetap bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Komisi Eropa. Menurut Pasal J.1 TEU, UE dan negara-negara anggota harus menetapkan dan menerapkan CFSP yang mencakup semua bidang kebijakan luar negeri, tujuan keamanannya adalah: untuk menjaga nilai-nilai bersama, kepentingan mendasar dan kemandirian UE, untuk memperkuat keamanan UE dan negara-negara anggotanya dalam segala bentuk, menjaga perdamaian dan memperkuat keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB, Perjanjian Helsinki dan tujuan Paris Charter, mempromosikan kerjasama internasional, pengembangan dan penguatan demokrasi dan supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.
Uni Eropa tumbuh sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia namun harapan-harapan politik yang telah dikembangkan tidak pernah terpenuhi. Beberapa negara anggota, seperti Jerman dan Belgia adalah pendukung kuat "kebijakan luar negeri yang benar-benar padu" dan mendorong UE yang lebih terintegrasi. Beberapa negara anggota lainnya, terutama Inggris dan Prancis, kurang tertarik dengan pendekatan yang diusulkan untuk kebijakan luar negeri tersebut. Perbedaan pandangan ini menjadi isu sentral dalam perkembangan desain kebijakan luar negeri UE, dan hal ini mengarah pada pembentukan struktur pilar. Melalui pilar CFSP antar-pemerintah, UE berharap akan memperkuat suaranya di panggung mancanegara tanpa harus ke tingkat integrasi seperti dalam pilar Komunitas. Namun, karena sifat antar pemerintahnya, instrumen CFSP tidak mampu menggantikan kebijakan nasional dan melakukan tindakan bersama seperti instrumen pilar pertama. Sehingga CFSP belum cukup untuk menghadapi tantangan dan krisis di panggung dunia.

Perjanjian Amsterdam

Perjanjian Amsterdam membawa beberapa perubahan bertujuan untuk mencapai kebijakan luar negeri Eropa yang lebih koheren dan CFSP yang lebih efektif. Perjanjian Amsterdam membentuk unit kebijakan luar negeri di Sekretariat Dewan, yaitu Policy Planning Unit and Early Warning. Perjanjian ini memberikan peran Perwakilan Tinggi untuk CFSP kepada Sekretaris Jenderal Dewan. Tanggung jawab baru Sekretaris Jenderal ada dua aspek, yaitu membantu Dewan dalam urusan CFSP, dan bertindak atas nama Dewan dalam melakukan dialog politik dengan pihak ketiga (atas permintaan Presidensi). Untuk pertama kalinya, CFSP dipangku oleh figur yang sama secara permanen, memberikan “wajah” bagi kebijakan luar negeri UE. Peran ini diberikan kepada Sekretaris Jenderal dengan harapan mengatasi kurangnya kontinuitas dalam representasi internasional UE karena kepresidenan bergilir di Dewan.
Berkembangnya peran manajemen krisis UE lebih lanjut mengarah pada perluasan Sekretariat dengan badan-badan baru seperti Staf Militer UE (EUMS), Civilian Planning and Conduct Capability, dan bahkan unit intelijen kecil yang dikenal sebagai SitCen (Situation Centre). Bersamaan dengan itu Komisi Eropa mencoba untuk melengkapi fungsi informasi dan analisisnya dengan menugaskan Delegasi Komisi di luar negeri untuk aktif dalam melaporkan tentang situasi di lapangan. Dengan Perjanjian Amsterdam, prinsip pengumpulan dan pemrosesan informasi independen di tingkat UE menjadi lumrah dan semakin dilihat sebagai kebutuhan untuk pengembangan kebijakan luar negeri Eropa yang efektif.

Peluncuran EEAS

Pada 25 Maret 2010 Perwakilan Tinggi mengajukan usulan kepada Dewan mengenai pembentukan EEAS. Usulan ini berdasarkan Laporan EEAS oleh Kepresidenan Swedia sebelumnya. Kemudian Proses perundingan informal yang panjang antara negara anggota, Komisi dan Parlemen Eropa pun terjadi. Selama perundingan ini, masing-masing pihak berusaha memperoleh tingkat kontrol tertentu atas fungsi EEAS. Usulan ini mendeskripsikan bagaimana EEAS akan dikelola, bagaimana perekrutan dan pengelolaan pegawainya, dan bagaimana negara-negara anggota dan lembaga-lembaga Eropa lainnya akan dilibatkan. Pada 8 Juli 2010 Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang menyetujui usulan ini dan menambahkan komentar mereka perihal penunjukan pegawai, pembiayaan delegasi dan penyelesaian potensi sengketa. Pada 26 Juli 2010, Dewan mengadopsi keputusan yang mengukuhkan usulan Perwakilan Tinggi tersebut, dengan amendemen dari Parlemen Eropa (Decision 2010/427/EU). Setelah adopsi keputusan tersebut EEAS resmi berdiri pada bulan Desember 2010, dan diluncurkan serta beroperasi penuh pada 1 Januari 2011.
Sesuai dengan Keputusan Dewan, EEAS berada di bawah otoritas Perwakilan Tinggi dan berkantor pusat di Brussels dan merupakan badan otonom UE, terpisah dari Sekretariat Jenderal Dewan dan dari Komisi dengan kapasitas hukum yang diperlukan untuk melakukan tugas dan mencapai tujuannya.