Hak LGBT di Uni Eropa

Perlindungan perjanjian

Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa membuat ketentuan Pasal 10 and 19 untuk memerangi diskriminasi atas dasar orientasi seksual. Ketentuan-ketentuan ini diberlakukan oleh Perjanjian Amsterdam pada tahun 1999.
Lebih jauh, Pasal 21 dari Piagam Hak Asasi menegaskan bahwa "setiap diskriminasi berdasarkan landasan apa pun seperti [...] orientasi seksual harus dilarang." Piagam ini disetujui pada tahun 2000 dan secara hukum mengikat pada tahun 2009.

Perlindungan legislatif

Mengikuti dimasukkannya ketentuan di atas pada Perjanjian Amsterdam, arahan membangun kerangka kerja umum untuk perlakuan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan diberlakukan pada tahun 2000. Arahan kerangka kerja ini memaksa semua negara Uni Eropa untuk mengadopsi, dalam waktu tiga tahun, undang-undang anti-diskriminasi dalam pekerjaan. Peraturan tersebut harus memasukkan ketentuan untuk melindungi orang dari diskriminasi atas dasar orientasi seksual.
Dalam prakteknya, arahan ini melindungi warga Uni Eropa dari penolakan pekerjaan, atau dari pemecatan, akibat orientasi seksual mereka. Arahan ini juga melindungi mereka dari pelecehan yang dilakukan oleh rekan kerja mereka karena orientasi seksual. Arahan ini tidak mencakup penolakan layanan medis atau perawatan, penolakan diberikannya kamar double di hotel, perlindungan dari intimidasi di sekolah dan penolakan skema jaminan sosial (misalnya pensiun para korban dan bantuan keuangan kepada pengasuh). Namun, perlindungan di bawah undang-undang UE dalam situasi ini diberikan atas dasar ras atau gender.

Usul arahan

Undang-undang anti-diskriminasi Eropa yang diusulkan akan melarang diskriminasi di bidang perlindungan sosial, keuntungan sosial, pendidikan dan akses pada pasokan barang, atas dasar keyakinan agama, disabilitas, usia, dan orientasi seksual. Namun arahan tersebut terhenti di Dewan, meskipun terdapat dukungan yang kuat dari Parlemen Eropa.

Hak-hak transgender

Hukum Uni Eropa saat ini mengambil pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu transgender. Meskipun Parlemen Eropa mengadopsi resolusi pada hak-hak transseksual sedini 1989, identitas transgender tidak dimasukkan ke dalam pendanaan Uni Eropa dan tidak disebutkan dalam undang-undang yang menetapkan Institut Eropa untuk Kesetaraan Gender (EIGE) sebagai orientasi seksual. Namun, hukum perkara dari Pengadilan Eropa memberikan perlindungan dengan menafsirkan diskriminasi atas dasar 'seks' untuk juga merujuk pada orang-orang yang telah melakukan 'pergantian jenis kelamin'. Dengan demikian semua hukum diskriminasi seks Uni Eropa berlaku pula bagi transgender. Pada tahun 2002, arahan kesamaan perlakuan tahun 1976 direvisi untuk memasukkan diskriminasi berdasarkan identitas gender, untuk mencerminkan kasus hukum pada arahan tersebut.

Aksi lainnya

Antara tahun 2001 hingga 2006, Program Aksi Komunitas untuk Memerangi Diskriminasi melibatkan pengeluaran sebesar €100 juta untuk memerangi diskriminasi di sejumlah bidang, termasuk orientasi seksual.
Pada tahun 2009 Komisi Eropa telah bertindak untuk meredam undang-undang di Lituania yang termasuk bahasa homofobik dan juga bertujuan untuk mendukung pawai kebanggaan di sejumlah negara dan lainnya di bawah ancaman pelarangan.

Hubungan luar negeri

Pada Juni 2010, Dewan Uni Eropa mengadopsi perangkat yang tidak mengikat untuk mempromosikan hak asasi manusia LGBT.
Pada Juni 2013, Dewan memperbaruinya untuk mengikat Panduan LGBTI yang menginstruksikan para diplomat Uni Eropa di seluruh dunia untuk membela hak asasi manusia kaum LGBTI.