Susilo Bambang Yudhoyono

Latar belakang dan keluarga

Ia lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dari pasangan Raden Soekotjo dan Siti Habibah. Dari silsilah ayahnya dapat dilacak hingga Pakubuwana serta memiliki hubungan dengan trah Hamengkubuwana II.
Seperti ayahnya, ia pun berkecimpung di dunia kemiliteran. Selain tinggal di kediaman keluarga di Bogor (Jawa Barat), SBY juga tinggal di Istana Merdeka, Jakarta. Susilo Bambang Yudhoyono menikah dengan Kristiani Herawati yang merupakan putri ketiga Jenderal (Purnawirawan) Sarwo Edhi Wibowo (alm). Komandan militer Jenderal Sarwo Edhi Wibowo turut membantu menumpas PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua anak lelaki, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (lahir 1978) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lahir 1980).
Agus adalah lulusan dari SMA Taruna Nusantara tahun 1997, dan Akademi Militer Indonesia tahun 2000. Seperti ayahnya, ia juga mendapatkan penghargaan Adhi Mekayasa dan seorang prajurit dengan pangkat Letnan Satu TNI Angkatan Darat yang bertugas di sebuah batalion infantri di Bandung, Jawa Barat. Agus menikah dengan Anissa Larasati Pohan, seorang aktris yang juga anak dari mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan. Sejak pertengahan 2005, Agus menjalani pendidikan untuk gelar magister di Institute of Defense and Strategic Studies, Singapura. Anak yang bungsu, Edhie Baskoro lulus dengan gelar ganda dalam Financial Commerce dan Electrical Commerce tahun 2005 dari Curtin University of Technology di Perth, Australia Barat.

Karier militer

Tahun 1973, ia lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penghargaan Adhi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Tri Sakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan kecerdasan intelektual. Periode 1974-1976, ia memulai karier di Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad. Pada tahun 1976, ia belajar di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course (Lackland-Texas), Airbone and Ranger Course (Fort Benning) Amerika Serikat.
Kariernya berlanjut pada periode 1976-1977 di Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad, Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977), Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978, Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981, Paban Muda Sops SUAD (1981-1982. Periode 1982-1984, ia belajar di Infantry Officer Advanced Course (Fort Benning) Amerika Serikat.
Tahun 1983, ia belajar di On the job training in 82-nd Airbone Division (Fort Bragg) Amerika Serikat, Jungle Warfare School (Panama, Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman pada tahun 1984, Kursus Komando Batalyon (1985) dan meniti karier di Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985), Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988), dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988).
Periode 1988-1989, ia belajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat dan melanjutkan ke US Command and General Staff College (Fort Leavenwort) Kansas Amerika Serikat pada tahun 1991. Periode (1989-1993), ia bekerja sebagai Dosen Seskoad Korspri Pangab, Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994, Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995) serta Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (1995-1996). Lulusan Master of Art (M.A.) dari Management Webster University Missouri ini juga meniti karier di Kasdam Jaya (1996), dan Pangdam II/Sriwijaya sekaligus Ketua Bakorstanasda. Pada tahun 1997, ia diangkat sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia pensiun dari kemiliteran pada 1 April 2001 oleh karena pengangkatannya sebagai menteri.

Karier politik

Tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Pada 29 Oktober 1999, ia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 26 Oktober 1999, ia dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid.
Dengan keluarnya Maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959.
Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan presiden tidak pernah diterimanya.
Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2002 menguatkan namanya untuk mencapai puncak karier politik. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004.
Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45 % suara. Pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla.
Pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan di Bali tanggal 30 Maret 2013, Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat, menggantikan Anas Urbaningrum.
Selanjutnya pada Kongres IV Partai Demokrat yang diadakan di Hotel Shangri-La, Surabaya tanggal 12 Mei 2015, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2015-2020.

Penugasan

Jenderal TNI (Purnawirawan) Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah ditugaskan dalam Operasi Seroja di Timor-Timur pada periode 1979-1980 dan 1986-1988 ini meraih gelar doktor (Ph.D.) dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 3 Oktober 2004. Pada 15 Desember 2005, ia menerima gelar doktor kehormatan di bidang ilmu politik dari Universitas Thammasat di Bangkok, Thailand. Dalam pidato pemberian gelar, ia menegaskan bahwa politik merupakan seni untuk perubahan dan transformasi dalam sebuah negara demokrasi yang damai. Ia tidak yakin sepenuhnya kalau politik itu adalah ilmu.

Masa kepresidenan

MPR pada periode 1999–2004 mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 % suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat, dan tampil sebagai Presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia unggul dari Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.

Kabinet

Pada saat pelantikannya pertama kali sebagai presiden, Yudhoyono mengumumkan kabinet barunya, yang akan dikenal sebagai Kabinet Indonesia Bersatu yang terdiri dari 36 menteri, itu termasuk anggota Partai Demokrat, Golkar dan PPP, PBB, PKB, PAN, PKP, dan PKS. Kalangan profesional juga disebutkan dalam kabinet, sebagian besar dari mereka mengambil pelayanan di bidang ekonomi. The militer juga disertakan, dengan 5 mantan anggota yang ditunjuk untuk kabinet. Sebagai Yudhoyono berjanji selama pemilu, empat dari yang ditunjuk kabinet adalah perempuan.
Yudhoyono Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan pada bulan Oktober 2009 setelah ia terpilih kembali sebagai presiden awal tahun. Wakil presiden dalam kabinet kedua Yudhoyono adalah Dr Boediono. Boediono menggantikan Jusuf Kalla yang adalah wakil presiden Yudhoyono di kabinet pertama.
Pemilihan presiden diadakan di Indonesia pada tanggal 8 Juli 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan lebih dari 60% (60,08%) suara di putaran pertama, yang memungkinkan dia untuk mengamankan pemilihan ulang tanpa run-off. Yudhoyono secara resmi dinyatakan pemenang pemilu tanggal 23 Juli 2009, oleh Komisi Pemilihan Umum. Kandidat lainnya adalah Megawati Soekarnoputri PDI-P Partai 26,79%, Jusuf Kalla Partai Golkar 12,41%.

Pendidikan

Pada bulan Juli 2005, Yudhoyono meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam program ini, pemerintah memberikan dana kepada kepala sekolah untuk membantu finansial dalam menjalankan sekolah.BOS dapat memberikan bantuan keuangan yang signifikan ke sekolah maka sekolah diharapkan dapat menurunkan biaya atau, jika mereka mampu, untuk menghapus biaya sama sekali. Pada bulan Juni 2006, Yudhoyono meluncurkan Buku BOS yang menyediakan dana untuk pembelian buku.

Kesehatan

Pada bulan Januari 2005, Yudhoyono meluncurkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Askeskin adalah program yang ditujukan pada orang-orang miskin yang memungkinkan mereka akses ke pelayanan kesehatan.

Perbandingan Kekuasaan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla

Meskipun ia telah memenangkan Kepresidenan, Yudhoyono masih lemah dalam parlemen Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Partai Demokrat, bahkan dikombinasikan dengan semua mitra koalisinya, memiliki perwakilan jauh lebih sedikit daripada Golkar dan PDI-P, yang memainkan peran oposisi.
Dengan kongres nasional yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2004, Yudhoyono dan Kalla awalnya didukung Agung Laksono pembicara menjadi ketua Golkar. Ketika Agung dianggap terlalu lemah untuk dijalankan terhadap Akbar, Yudhoyono dan Kalla memberikan dukungan mereka pada Surya Paloh. Akhirnya, ketika Paloh itu dianggap terlalu lemah untuk dijalankan terhadap Akbar, Yudhoyono memberi lampu hijau bagi Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Golkar kepemimpinan. Pada tanggal 19 Desember 2004, Kalla terpilih sebagai ketua baru Golkar.
Kemenangan Kalla menimbulkan dilema bagi Yudhoyono. Meskipun sekarang memungkinkan Yudhoyono untuk lulus undang-undang, posisi baru Kalla berarti bahwa ia sekarang lebih kuat daripada Yudhoyono dalam hal pengaruh di parlemen.
Setelah Tsunami tahun 2004, Jusuf Kalla tampaknya atas inisiatifnya sendiri, dirakit Menteri dan menandatangani kerja Keputusan memesan Wakil Presiden akan dimulai pada rehabilitasi Aceh. Legalitas Keputusan Wakil Presiden nya dipertanyakan  meskipun Yudhoyono menyatakan bahwa dialah yang memberi perintah untuk Kalla untuk melanjutkan.
Pada bulan September 2005, ketika Yudhoyono pergi ke New York untuk menghadiri tahunan PBB Summit, ia meninggalkan Wakil Presiden Kalla yang bertanggung jawab. Yudhoyono menggelar Video conference dari New York untuk menerima laporan dari menteri. Para kritikus menyatakan bahwa ini adalah ekspresi ketidakpercayaan oleh Yudhoyono  Tampaknya publik melihat momentum ketika Kalla hanya muncul untuk satu konferensi video dan kemudian menghabiskan sisa waktu mengurus masalah Golkar.
Dugaan persaingan muncul kembali lagi pada bulan Oktober 2006 ketika Yudhoyono membentuk Unit Kerja Presiden untuk Organisasi Program Reformasi (UKP3R). Dia bertugas dengan meningkatkan kondisi untuk investasi bisnis, melaksanakan diplomasi dan administrasi pemerintahan, meningkatkan kinerja BUMN, perluasan peran usaha kecil dan menengah, dan meningkatkan penegakan hukum secara keseluruhan. UKP3R dipimpin oleh Marsillam Simanjuntak, yang menjabat sebagai Jaksa Agung selama Kepresidenan Abdurrahman Wahid.
Pada bulan Februari 2007, Yudhoyono menambahkan kesejahteraan untuk tugas UKP3R dengan memerintahkan mereka untuk juga menempatkan fokus pada penghapusan kemiskinan, bantuan langsung tunai, pelayanan publik serta membantu program di bidang kesehatan dan pendidikan  Ada tuduhan bahwa ini adalah upaya Yudhoyono untuk mengecualikan Kalla dari pemerintah. Yudhoyono dengan cepat menjelaskan bahwa dalam mengawasi UKP3R, dia akan dibantu oleh Kalla.

Lainnya

Pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat.
Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dll. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi seorang presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara demi kesejahteraan rakyat.
Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP4R), sebuah lembaga kepresidenan yang diketuai oleh Marsilam Simandjuntak pada saat pembentukannya pada 26 Oktober 2006. Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapat tentangan dari Partai Golkar seiring dengan isu tidak dilibatkannya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembentukannya serta isu dibentuknya UKP4R untuk memangkas kewenangan Wakil Presiden, tetapi akhirnya diterima setelah SBY sendiri menjelaskannya dalam sebuah keterangan pers.

Layanan SMS Presiden

Sekitar bulan Juni 2005, Presiden SBY memulai layanan pesan singkat (SMS) ke nomor telepon seluler 0811109949, namun esok harinya terjadi gangguan teknis karena banyaknya SMS yang masuk. Kemudian diganti dengan SMS ke 9949, setelah itu SMS akan dipilih dan disampaikan ke presiden. Nomor 9949 adalah kode angka tanggal lahirnya, (9 September 1949).
Tanggal 28 Juni 2005, Presiden SBY mengirimkan SMS kepada masyarakat dengan nama pengirim Presiden RI yang berisi tentang pencegahan narkoba. Kebenaran SMS ini sudah dikonfirmasikan dan juru bicara Presiden menyatakan bahwa berbagai SMS akan menyusul.

Twitter Presiden

Tanggal 13 April 2013, Presiden SBY mengirimkan kicauan pertamanya di akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono. Akun Twitter ini dikelola oleh SBY bersama stafnya. Tanda kicauan dari Presiden langsung adalah *SBY* pada setiap akhir kicauannya. Kicauan pertama presiden SBY adalah:
"Halo, Indonesia. saya bergabung ke dunia Twitter untuk berbagi sapa, pandangan, dan inspirasi. Salam kenal. *SBY*"
— SBYudhoyono
Melalui Twitter inilah, Presiden berharap dapat semakin mendengarkan keluh kesah masyarakat. Dirinya juga menyatakan siap dicibir di Twitter oleh para pengguna Twitter lainnya.