Rizal Ramli

Sebagai mahasiswa

Rizal Ramli menamatkan sekolah dasar hingga SMA di kota Bogor, Jawa Barat. Sewaktu menjadi mahasiswa jurusan Fisika Institut Teknologi Bandung (ITB) ia pernah didaulat menjadi Presiden SEF ITB, lalu sebagai Wakil Ketua Dema ITB dari tahun 1976 hingga 1977. Pada tahun 1978 ia dipenjara oleh rezim Orde Baru karena kritik-kritiknya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Soeharto. Pengagum Einstein yang sempat mengenyam pendidikan di ITB ini, akhirnya malah mendapatkan gelar doktor ekonomi dari Universitas Boston pada tahun 1990.

Profesional

Sekembalinya dari Amerika Serikat setelah menyelesaikan pendidikan doktor ekonominya, Ramli bersama beberapa orang ekonom lain seperti Laksamana Sukardi, Arif Arryman, dan M.S. Zulkarnaen mendirikan ECONIT Advisory Group. Ketika masih aktif sebagai Managing Director Econit, Rizal Ramli dan rekan-rekannya di lembaga think-tank ekonomi independen ini sering mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. Misalnya saja kritik terhadap kebijakan Mobil Nasional, Pupuk Urea, Pertambangan Freeport, dan sebagainya. Bersama dengan beberapa koleganya Rizal mendirikan Komite Bangkit Indonesia (KBI) dan sekaligus menjabat sebagai ketuanya.

Menteri Keuangan

Presiden Abdurahman Wahid menggeser Rizal Ramli menjadi Menteri Keuangan pada 12 Juni 2001, pada masa peralihan pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid ke pemerintahan Presiden Megawati yang resmi menjabat pada 23 Juli 2001. Rizal sempat menjabat hingga 9 Agustus 2001, sebelum digantikan oleh Budiono.

Komisaris Utama BUMN

Rizal Ramli juga pernah beberapa kali dipercaya sebagai komisaris utama pada BUMN, di antaranya di PT. Semen Gresik dan BNI. Sewaktu menjabat komisaris utama di BUMN tersebut, Rizal tetap melancarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak benar, baik pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun pemerintahan Presiden Jokowi.
Pada tahun 2007, ia pernah membuat PT. Semen Gresik menjadi satu dari tujuh BUMN yang paling menguntungkan dengan meningkatkan laba bersih dari 1,3 Triliun Rupiah menjadi 1,8 Triliun Rupiah.
Belum genap menjabat enam bulan, ia mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama BNI setelah resmi menjabat sebagai Menko Kemaritiman pada Agustus 2015. Posisinya kemudian digantikan oleh Pradjoto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada 09 November 2015.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Dalam rangka perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja, bersama beberapa orang menteri lainnya, Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 12 Agustus 2015. Ia mengaku, awalnya ia ragu menerima tawaran Presiden Joko Widodo untuk duduk pada pos tersebut berhubung portofolio yang biasa ia geluti adalah bidang ekonomi.
Sehari setelah resmi menjabat, atas persetujuan Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli mengusulkan perubahan nama kementeriannya menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia yang kemudian disusul dengan penambahan dua kementerian lain di bawah koordinasinya, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertanian. Namun hingga saat ini dasar hukum perubahan nama kementerian dan penambahan kementerian yang dikoordinasikan masih dikaji oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Kegiatan internasional

Sebagai ekonom alumni Universitas Boston ia juga memiliki jaringan pergaulan internasional. Ia adalah salah satu ahli ekonomi Indonesia yang dipercaya menjadi penasihat ekonomi PBB bersama ekonom internasional lainnya seperti peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen dari Universitas Harvard, serta dua peraih Nobel lainnya, Sir James Mirrlees Alexander dari Inggris dan Rajendra K. Pachuri dari Universitas Yale, Helen Hunt dari UNDP, Francis Stewart dari Universitas Oxford, Gustave Ranis dari Universitas Yale, Patrick Guillaumont dari Prancis, Nora Lustig dari Argentina, dan Buarque dari Brasil.
Pada The United Nation’s Second Advisory Panel Meeting bulan Juni 2012, Rizal telah membawa enam topik makalah, yakni Prospect for the Economy and Democracy in Indonesia, Post Yudhoyono Indonesia and Asian Power, Indonesia Strategic Economic & Political Outlook and Asian Powers, Indonesia’s Economic Outlook and Asian Economic Inegration, Indonesian Democracy at The Cross Road, dan Indonesian Economy and Rule of Law under SBY Administration. Seperti panel pada pertemuan pertama, pertemuan kedua juga dihadiri oleh anggota tim ahli PBB dan para pakar pilihan dari berbagai negara.

Kontroversi

Tidak lama setelah diangkat sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversi di kalangan pemerintahan dan masyarakat umum. Ia mengusulkan pembatalan rencana pembelian pesawat baru oleh Kementerian BUMN untuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Menurut Rizal pembelian pesawat baru tersebut adalah kebijakan yang tidak tepat dan memboroskan uang negara. Beberapa hari kemudian, Rizal juga mengkritik proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt yang dianggap tidak realistis dan mengatakan bahwa rencana itu adalah proyek ambisius Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang tertunda. Kritikan tersebut segera mengundang reaksi keras dari Jusuf Kalla dan beberapa pejabat negara lainnya. Kontroversi ini sempat membuat kegaduhan dalam kabinet pemerintahan Jokowi - JK.
Banyak pihak yang mengecam dan mengatakan bahwa kritik yang dilakukan Rizal Ramli di depan publik adalah suatu perbuatan yang tidak etis dan menimbulkan kegaduhan di jajaran kabinet yang sedang berusaha keras mengatasi masalah perekonomian yang sedang mengalami kelesuan. Namun juga tidak sedikit yang setuju dan mendukung kritik Rizal Ramli yang dianggap membuka hal-hal yang terjadi di sekeliling Presiden Jokowi yang tak diketahui oleh masyarakat luas.
Pada tahun 2018, Rizal Ramli menyatakan siap maju untuk mencalonkan diri sebagai capres dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019. Bahkan ia juga melontarkan sebuah janji yang akan ditepatinya jika terpilih menjadi presiden. Rizal Ramli berjanji akan menangkap 100 orang berengsek Indonesia pada hari pertamanya menjabat sebagai seorang presiden. Orang-orang berengsek tersebut kemudian akan dibuangnya ke Pulau Malaria di Indonesia tengah.

Apresiasi

Kritik-kritik pedas terhadap sesuatu yang dianggap tidak wajar, yang dilancarkan Rizal Ramli seakan tiada henti. Kritikan-kritikannya yang sempat menimbulkan kontroversi pada awalnya kini telah dipahami masyarakat dan mendapatkan apresiasi yang tinggi. Dalam survei terhadap kinerja para menteri dalam setahun pemerintahan Jokowi yang dilakukan oleh setidaknya enam lembaga survei, Rizal Ramli mendapatkan skor yang tinggi. Sebagai menteri yang baru menjabat sebagai hasil reshuffle, namanya selalu menempati posisi lima besar.

Kehidupan pribadi

Rizal Ramli lahir pada 10 Desember 1954 di Padang, Sumatra Barat. Ayahnya adalah seorang Asisten Wedana, sedangkan ibunya berprofesi sebagai guru. Ibunya meninggal dunia ketika ia masih berumur 7 tahun. Rizal kemudian tinggal bersama neneknya di Bogor, Jawa Barat, dan menamatkan SD hingga SMA di kota hujan tersebut. Setamat SMA, ia diterima kuliah di ITB, namun karena tak punya biaya ia bekerja dulu di sebuah percetakan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selama 6 bulan. Rizal juga memanfaatkan kemahirannya berbahasa Inggris untuk mencari uang dengan bekerja sebagai penerjemah buku-buku dan makalah berbahasa Inggris.
Rizal menikah dengan seorang perempuan berdarah Jawa, Herawati M. Mulyono, dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Dhitta Puti Saraswati, Dipo Satrio, dan Daisy. Setelah ditinggal mati oleh istrinya, Herawati M. Mulyono, Rizal kemudian menikah lagi dengan Marijani atau Liu Siaw Fung, seorang perempuan berdarah Tionghoa. Namun kembali ia ditinggal mati oleh istri keduanya pada tahun 2011.