Kedaulatan Parlemen

Kedaulatan parlemen (juga disebut supremasi parlemen atau supremasi legislatif) adalah sebuah konsep dalam hukum konstitusi dari beberapa parlemen negara-negara demokrasi. Hal ini menyatakan bahwa badan legislatif memiliki kedaulatan mutlak, dan adalah yang tertinggi atas semua lembaga pemerintah lainnya, termasuk eksekutif atau yudikatif. Hal ini juga menyatakan bahwa badan legislatif dapat mengubah atau mencabut semua undang-undang sebelumnya, dan karena itu tidak terikat oleh hukum tertulis (dalam beberapa kasus, bahkan konstitusi) atau preseden.
Kedaulatan parlemen mungkin kontras dengan pemisahan kekuasaan, yang membatasi legislatif di lingkup pembuatan undang-undang, dan evaluasi yudisial, di mana undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif dapat dinyatakan tidak sah dalam keadaan tertentu.
Banyak negara yang memiliki kedaulatan legislatif, misalnya Britania Raya, Finlandia, Belanda, Selandia Baru, Swedia, Barbados, Jamaika, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon.

Skotlandia dan Acts of Union

Beberapa ahli telah menyarankan bahwa Tindakan Union 1707 membatasi kedaulatan parlemen untuk Skotlandia. Meskipun pengadilan Skotlandia belum secara terbuka mempertanyakan validitas dari suatu undang-Undang Parlemen, beberapa hakim telah mengangkat kemungkinan. Dengan demikian, di MacCormick v. Lord Avocate, Lord President (Lord Cooper) menyatakan bahwa "prinsip kedaulatan Parlemen tak terbatas adalah khas inggris prinsip yang tidak memiliki hubungan di Hukum tata negara Skotlandia", dan bahwa undang-undang bertentangan dengan Acts of Union tidak akan selalu dianggap sebagai konstitusi yang berlaku. Juga, dalam Gibson v Lord Advocate,Lord Keith berhati-hati tentang bagaimana Pengadilan Skotlandia akan berurusan dengan sebuah Act (Undang-Undang), yang secara substansial akan mengubah atau meniadakan ketentuan penting dari 1707 undang-Undang, seperti penghapusan Pengadilan Sesi atau Gereja Skotlandia atau substitusi dari hukum inggris untuk hukum Skotlandia.
Pendirian Parlemen Skotlandia pada tahun 1998 memiliki implikasi untuk supremasi parlemen. Misalnya, meskipun tenaga nuklir ini tidak disetujuinya, pemerintah Skotlandia berhasil diblokir keinginan pemerintah Inggris untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir baru di Skotlandia dengan menggunakan kontrol atas aplikasi perencanaan yang didesentralisasikan. Sementara itu tetap secara teoretis mungkin untuk membubarkan Parlemen Skotlandia atau undang-undang tanpa persetujuan dalam kaitannya dengan Skotlandia. Dalam prakteknya langkah tersebut akan sulit secara politik.

Inggris pada umumnya

Supremasi hukum seperti dikutip dari sejarawan kontemporer hukum Amerika kontemporer sebagai alasan hukum inggris tidak berkembang karena proses di akal Amerika. Hal ini juga berpendapat untuk menjadi bagian integral dari cara di mana Inggris pendekatan hak-hak dan kebebasan berkembang.

Doktrin supremasi parlemen, dalam Hukum inggris, ditegakkan pada tahun 2005 oleh Lord Bingham dalam kasus  R (Jackson) v Attorney General:
The bedrock of the British Constitution is … the Supremacy of the Crown in Parliament.
Namun, ada perbedaan yang harus dibuat antara kedaulatan hukum dan kedaulatan politik. Parlemen tidak berdaulat secara politik, yang berarti bahwa jika Parlemen melewatkan UU yang tidak populer atau menindas undang-undang, maka hal itu tidak dapat diterapkan; misalnya, berbagai PNS yang melaksanakan undang-undang dalam departemen-departemen pemerintah yang dapat diandalkan untuk menggunakan setiap celah dan bahasa yang samar-samar yang ada di UU untuk ikut campur area lain dan peradilan sangat mungkin sengaja menafsirkan dan menciptakan preseden untuk mengatakan undang-undang dengan cara yang sama. Namun ini tidak berarti bahwa Parlemen tidak berdaulat secara hukum. Ia berpendapat bahwa meskipun demikian Parlemen secara hukum dapat melewati setiap undang-undang itu keinginan. Poin ini dibuat dengan jelas oleh Lord Reid di Madzimbamuto v Lardner-Burke [1969] 1 AC 645:
It is often said that it would be unconstitutional for the United Kingdom Parliament to do certain things, meaning that the moral, political and other reasons against doing them are so strong that most people would regard it as highly improper if Parliament did these things. But that does not mean that it is beyond the power of Parliament to do such things. If Parliament chose to do any of them, the courts would not hold the Act of Parliament invalid.'