Paket Kebijaksanaan Oktober 1988

Paket kebijaksanaan Oktober 1988 atau Pakto 88 merupakan paket kebijakan ekonomi deregulasi perbankan di era Orde Baru. Paket tersebut adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah perbankan Indonesia. Hanya dengan modal Rp 10 milyar (pada tahun 1988) siapapun dapat mendirikan bank baru. Paket Oktober 1988 (Pakto 88) dianggap telah banyak mengubah kehidupan perbankan nasional. Keberhasilan itu dinyatakan dalam angka-angka absolut seperti jumlah bank, kantor cabang, jumlah dana yang dihimpun, jumlah kredit yang disalurkan, tenaga kerja yang mampu dipekerjakan, serta volume usaha dalam bentuk aset dan hasil-hasilnya.

Prelude (Paket Ekonomi Juni 1983)

Paket Ekonomi Oktober 1988 sendiri merupakan kelanjutan dari Paket Ekonomi Juni 1983 atau Pakjun 1983. Tepatnya pada 1 Juni, pemerintahan Orde Baru meluncurkan Paket Kebijakan Juni, yang beken dengan singkatan Pakjun 83. Pakjun 83 ini menderegulasi aturan di bidang moneter dan perbankan. Pemerintah membebaskan penyaluran kredit perbankan melalui pencabutan pagu suku bunga dan kredit, termasuk kredit-kredit khusus yang dikeluarkan Bank Indonesia.
Awalnya, tak banyak yang tahu kebijakan ini karena proses keluarnya paket ini dalam suasana rahasia dan mendesak. Perbankan tak diajak 'ngobrol' atau diskusi oleh pemerintah sebelum membuat Pakjun 83. Akan tetapi, perbankan senang dengan kebijakan ini karena sebelumnya pemerintah sangat membatasi penyaluran kredit perbankan nasional. Namun, Pakjun 83 tidak mampu mendongkrak kinerja kredit perbankan secara maksimal. Bank Indonesia mencatat, total penyaluran kredit perbankan tahun 1981/1982 Rp 8,05 triliun, kemudian naik menjadi Rp 11,27 triliun pada tahun buku 1982/1983.

Pakto 88 dan Konglomerat

Pakto 88 membawa berkah bagi sejumlah konglomerat. Beberapa konglomerat yang membuka bank antara lain Mochtar Riady yang mendirikan Bank Lippo (kini menjadi CIMB Niaga) dan William Soerjadjaja (Group Astra) dengan Bank Summa. Lalu, Mooryati Sudibyo mendirikan Bank Ratu dan Aburizal Bakrie dengan Bank Nusa Nasional. Tak ketinggalan putra putri Soeharto pun masuk ke bisnis perbankan. Bambang Trihatmojo memiliki Bank Andromeda sementara si sulung dari trah Cendana, Siti Hardiyanti Rukmana memiliki Bank Yama. Beberapa lembaga juga melebarkan sulur bisnisnya ke perbankan. Sebut saja Asuransi Bumi Putera dengan Bank BumiPutera dan Koperasi Angkatan Bersenjata RI yang memiliki Bank Yudha Bhakti.

Kritik

Deregulasi pada tahun 1980–1990-an dianggap kebijakan yang kurang matang sehingga menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti krisis ekonomi 1997. "Pemerintah saat itu tergesa-gesa mengambil keputusan, sehingga kebijakan yang ada hanya menyentuh permukaan masalah dan tidak siap dengan efek negatifnya," papar Enny.
Doddy sependapat, paket-paket di era Soeharto terlihat tidak terstruktur dan tanpa arah yang jelas. "Mungkin karena saat itu, Indonesia memang sedang tahapan belajar, sehingga tahapan kebijakannya pun kurang terstruktur," papar Doddy. Namun, Doddy juga tak menyalahkan pemerintahan saat itu. Pasalnya, di negara lain pun, kebijakan di sektor perbankan juga belum sebagus saat itu. Pada periode itu, di negara-negara lain juga berlangsung permasalahan di sektor perbankan yang menyebabkan krisis ekonomi.
Selain itu, bank-bank yang muncul di era Pakto 1988 sebagian besar dikuasai oleh para konglomerat dan dianggap sebagai salah satu penyebab banyak bank bermasalah terutama saat krisis finansial Asia 1997. Ekonom Sritua Arief dari Universitas Gadjah Mada melihat ada empat masalah yang menjadi penyebabnya. (Bisnis Indonesia, 11 Februari 1997).
Pertama, banyak bank di era Pakto 1988 yang dikuasai oleh konglomerat. Akibatnya, berkembang praktek insider lending atau pemberian kredit untuk kelompok usaha sendiri. Inilah yang menyebabkan ketidaksempurnaan dalam pasar kredit menjadi bertambah parah. Praktek insider lending sendiri adalah hal terlarang di dunia perbankan.
Kedua, bank-bank yang dikuasai konglomerat dianggap bertanggungjawab atas tingginya tingkat bunga perbankan. Karena tingkat penentuan suku bunga pinjaman dan deposito tidak lagi didasarkan atas kekuatan murni pasar sehingga terjadi distorsi dalam penentuan harga modal finansial. Kondisi ini diperparah dengan batasan alokasi kredit yang dikucurkan untuk grup bisnis sang konglomerat pemilik bank sehingga mekanisme pasar kredit makin tidak sempurna. Inilah yang dianggap sebagai penyebab kredit macet yang menumpuk.
Ketiga, kepemilikan perbankan oleh konglomerat memperkuat status quo kesenjangan penguasaan sumber-sumber ekonomi di dalam masyarakat atau dengan kalimat lain konglomerat makin memperkokoh dominasinya atas sumber-sumber ekonomi lewat pemilikan perbankan ini.
Keempat, banyaknya investasi oleh bank-bank konglomerat ini di sektor-sektor komoditas mewah seperti perkantoran mewah atau lapangan golf yang menyebabkan terjadinya kemubaziran nasional dalam penggunaan modal dan investasi. Akibatnya, dasar penentuan alokasi dana investasi nasional banyak ditentukan hanya oleh tolok ukur bisnis dan bukan tolok ukur sosial ekonomi.
Selain itu, banyak bank-bank baru yang akhirnya berguguran seperti Bank Summa, Bank Sampoerna, dan bank-bank yang terlikuidasi ketika krisis finansial asia 1997.