Hak dan kesejahteraan hewan di Indonesia

Hak dan kesejahteraan hewan di Indonesia menyangkut persoalan khusus mengenai perawatan dan penegakan hukum dalam melindungi hidup hewan di Indonesia. Pemberlakuan aturan demi keselamatan dunia hewan agar senantiasa terjamin sebaik-baiknya di Indonesia masih sekadar segelintir hal-hal tertentu menurut tolok ukur yang ditentukan secara mendunia.

Pembuatan undang-undang (legislasi)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentang keras adanya kesengajaan menjahati kehidupan hewan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 bahwa kehidupan hewan sudah selayaknya aman dari bahaya dalam bentuk apa pun. Hal tersebut berpatokan pada pentingnya keamanan kehidupan hewan yang terkait dengan hal-hal mengenai hewan-hewan yang dipelihara lalu dibiakkan, diamankan untuk dapat dilindungi, diternakkan untuk menjadi bahan pangan dan dimanfaatkan untuk dikendarai. Ketetapan tersebut berlaku bagi binatang dari semua jenis, baik hewan bertulang belakang maupun tak bertulang belakang yang mampu merasakan sakit. Peraturan ini merujuk pada beberapa hal seperti kecenderungan mencegah terjadinya penyiksaan terhadap hewan yang kurang ditekankan secara ketat.
Ketetapan yang telah dirancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menangkal tindakan tercela terhadap hewan berlaku bagi hewan-hewan yang diternakkan. Alat pengangkutan dan penyembelihan hewan ternak menjadi hal yang penting dan perlu dilakukan agar dapat dipastikan terhindar dari perlakuan-perlakuan tak terpuji dengan cara menyiksa, mempersulit keadaan dan mengecutkan hidup hewan mana pun. Hal demikian juga sama berlakunya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 bahwa kebutuhan untuk mengisi perut dan hidup sehat harus beriringan hingga ketika hewan nantinya akan digorok dan dipotong bisa berjalan lancar tiada hambatan sedikit pun dan telah teruji lulus dari segi kesehatan dan keamanan disertai kumpulan ketentuan dasar yang membolehkan daging-daging itu diolah dan diawetkan. Peraturan perundang-undangan tingkat kedua (legislasi sekunder) yang telah diloloskan sejak tahun 2012 meminta dengan tujuan tertentu, yaitu supaya hewan yang dijadikan kebutuhan-kebutuhan yang dimanfaatkan dalam cara yang beragam harus melalui penyembelihan, sehingga sejalan dengan Lima Kebebasan Satwa (Five Freedoms, hukum di Inggris Raya) dan siapa pun yang turut mengambil tindakan dalam memanfaatkan keperluan hidup dari hewan diharapkan bersedia berbuat sebanyak yang dapat dicapai demi keselamatan kehidupan hewan bilamana boleh jadi terganggu akibat suatu hal.
Kewajiban yang dilindungi hukum untuk merawat dan menangkal perbuatan tak terpuji terhadap hewan ikut diberlakukan bagi hewan-hewan yang bakal percobaan untuk dikaji secara ilmiah. Akan tetapi, penggiatan percobaan hewan masih belum diperketat secara khusus oleh satu pun peraturan perundang-undangan yang menaungi.
Pada tahun 2014, peraturan perlindungan hewan di Indonesia mendapatkan nilai D berdasarkan seluruh urutan penilaian dari A,B,C,D,E,F dan G menurut Indeks Perlindungan Hewan yang diumumkan oleh Perlindungan Hewan Dunia.

Upaya pemanfaatan hewan yang dipelihara di Indonesia

Indonesia menjadi negara penghasil daging ayam sebagai barang pokok yang paling berlimpah-ruah ketiga di dunia, yaitu mencapai angka sebanyak 1.790.000.000 (seratus tujuh puluh sembilan miliar) ekor ayam menurut perkiraan tahun 2013, jumlah yang ditaksir tersebut hanya diungguli angka pasti keseluruhan ayam di Amerika Serikat dan Tiongkok. Angka perseratus (percentage) daging unggas yang dimintai untuk memenuhi kebutuhan hidup segenap masyarakat Indonesia mencapai sebanyak delapan puluh tujuh seperseratus (87%) berkat bekal ketersediaan daging ayam yang lebih memungkinkan serta terlaksananya pembatasan demi mengekang penghasilan daging babi sebagai bahan pangan (88% penduduk Indonesia menganut agama Islam). Selain itu, kebutuhan pengisian perut akan daging ayam memang tengah beranjak naik secara pesat. Tambahan pula, diperhitungkan bahwa hal demikian akan bertambah sampai dua kali lipat sejak tahun 2014 dalam waktu hingga 5 tahun ke depan.

Hewan-hewan yang digunakan untuk penelitian

Pengujian bahan kosmetik pada hewan merupakan sah secara hukum di Indonesia. Pada sesi kegiatan Jakarta Fashion week tahun 2013, Cruelty Free International dan The Body Shop, bersama dengan sejumlah ratusan pendukung menuntut ASEAN (Association of Southeast Asian Nations untuk tidak melegalkan penggunaan hewan sebagai uji coba bahan kosmetik (ASEAN bertanggung jawab untuk membuat regulasi penggunaan uji coba bahan kosmetik pada hewan di Indonesia dan sembilan negara Asia Tenggara lainnya). ASEAN mengetujui untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang pelarangan tersebut, akan tetapi sebagaimana hingga pada Juni 2016 masih belum ada perkembangan lebih lanjut.