Konstitusi Korea Selatan

Semangat Revolusi 19 April

Semangat 19 April dan Gerakan 1 Maret ditetapkan dalam pembukaan Konstitusi Korea Selatan. Tapi butuh waktu lama untuk disusun. Isi dari Revolusi April telah dihapuskan dalam amendemen keempat, dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam pembukaan dalam amendemen kelima, yang diidentifikasi dengan Kudeta 16 Mei. Setelah amendemen kedelapan, semangat Revolusi April dikecualikan dari pembukaan, dan kemudian dimasukkan kembali pada amendemen kesembilan.

Struktur

Terdiri dari pembukaan, 130 pasal, dan ketentuan tambahan, Konstitusi menetapkan sebuah cabang eksekutif yang dipimpin oleh seorang presiden dan menunjuk perdana menteri, legislatif unikameral yang disebut Majelis Nasional, dan peradilan terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah.
Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Meskipun tidak diwajibkan oleh Konstitusi, Presiden juga menunjuk anggota kabinet.
Majelis Nasional terdiri dari sekurang-kurangnya 200 (saat ini 300) anggota majelis yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Ketua Mahkamah Agung ditunjuk oleh Presiden dan 13 hakim agung diangkat oleh Presiden atas rekomendasi dari Ketua Mahkamah Agung dengan persetujuan Majelis Nasional. Ketua Mahkamah Agung menjabat selaman enam tahun.
Konstitusi menyatakan Korea Selatan adalah sebuah "republik demokratis" (diambil dari Pasal 1 Piagam Konstitusional Pemerintah Sementara Republik Korea 1919), wilayahnya terdiri dari "Semenanjung Korea dan pulau-pulau di sekitarnya," dan bahwa "Republik Korea akan mencari cara dalam hal unifikasi dan akan merumuskan dan melaksanakan sebuah kebijakan unifikasi damai berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi." Terdapat perselisihan mengenai arti dari "kebebasan dan demokrasi" dalam bahasa Korea, tetapi terjemahan langsung dari kata dalam bahasa Korea yang terdapat dalam Konstitusi (자유민주적 기본질서) adalah demokrasi liberal.

Hak Individu

Plakat Hak Korea Selatan (hak dasar) terdapat dalam BAB 2. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA (4-687)
Setiap individu tidak dapat dihukum, ditempatkan di bawah pembatasan preventif, atau dikenakan kerja paksa keculi sebagaimana ditentukan oleh hukum. Mereka yang ditahan atau ditangkap harus diberitahukan alasannya dan hak mereka untuk didampingi oleh seorang pengacara, dan anggota keluarga mereka harus diberitahukan. Surat tuntutan harus dikeluarkan oleh hakim "melalui prosedur yang semestinya", dan orang yang dituduh dapat menuntut penangkapan yang salah dalam kasus-kasus tertentu.
Namun, hak individu dikualifikasikan oleh ketentuan konstitusional lainnya dan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, termasuk UU Keamanan Nasional, yang membatasi hak proses hukum.

Netralitas Politik

Netralitas politik adalah konvensi konstitusional yang menetapkan bahwa pegawai negeri harus menghindari kegiatan yang cenderung merusak atau tampaknya merusak ketidakberpihakan politik mereka atau ketidakberpihakan politik dari pelayanan publik. Netralitas politik di dalam Konstitusi Korea Selatan terjamin di bidang militer, administrasi, dan pendidikan. Dalam bentuk jaminan 'netralitas politik', konstitusi menyediakan sistem hukum obyektif untuk menjamin netralitas politik sebagai elemen penting dari sistem, tidak seperti bentuk jaminan hak-hak dasar.

Militer

Pasal 5 (2) Konstitusi menetapkan bahwa "Angkatan Bersenjata Republik Korea harus memenuhi tugas suci dalam menjaga keamanan nasional dan pertahanan bangsa, dan netralitas politiknya harus ditaati".

Pendidikan

Pendidikan menyelenggarakan potensi individu sehingga setiap individu dapat mengembangkan kepribadian mereka di setiap bidang kehidupan. Mengingat fungsi-fungsi penting pendidikan, Pasal 31(6) Konstitusi menetapkan untuk menetapkan dalam undang-undang mengenai hukum dasar dan peraturan tentang sistem pendidikan dan operasinya, keuangan pendidikan dan status para guru.

Administrasi

Netralitas politik dari pejabat publik ditentukan di dalam hukum. Pasal 6(2) Konstitusi menetapkan bahwa "Status dan netralitas politik pejabat publik harus dijamin oleh hukum". Selain itu, Pasal 9(1) UU Pemilihan Umum Layanan Publik mengatur bahwa pegawai negeri atau orang lain (termasuk organisasi apapun) yang diwajibkan untuk berada dalam netralitas politik tidak boleh terlibat dalam pengaruh yang tidak adil pada pemilihan umum atau tindakan lainnya terhadap hasil pemilihan umum. Pasal 65 UU Pejabat Publik (Larangan Gerakan Politik) Bagian 2 mengatur bahwa pejabat Publik tidak akan terlibat dalam kegiatan berikut untuk mendukung atau menentang partai politik tertentu atau orang tertentu dalam pemilihan:
1. Membuat sebuah undangan untuk memilih atau tidak memilih
2. Memohon, memimpin, atau merekomendasikan gerakan penandatanganan.
3. Mempublikasikan atau mengirim dokumen atau buku ke fasilitas umum
4. Melakukan penggalangan donasi atau menggunakan dana publik
5. Mendorong orang lain untuk bergabung atau tidak bergabung dengan partai politik atau organisasi politik lainnya

Mahkamah Konstitusi

Setelah amendemen pada tahun 1987, Mahkamah Konstitusi didirikan pada September 1988. Berdasarkan model Eropa, Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan khusus yang menentukan Konstitusionalitas hukum, perselisihan antara entitas pemerintah, keluhan Konstitusi yang diajukan oleh setiap individu, pemakzulan, dan pembubaran partai politik.
Kesembilan hakim menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali. Pada Desember 2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sebanyak 418 undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi dan mencabut sekitar 214 tindakan-tindakan pemerintah.