Timor Leste

Politik

Kepala Negara Republik Timor Leste adalah seorang presiden, yang dipilih secara langsung dengan masa bakti selama 5 tahun. Meskipun fungsinya hanya seremonial saja, ia juga memiliki hak veto undang-undang. Perdana Menteri dipilih dari pemilihan multi partai dan diangkat/ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau Kabinet dalam Kabinet Pemerintahan.
Parlemen Timor Leste hanya terdiri dari satu kamar saja dan disebut Parlamento Nacional. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun. Jumlah kursi di parlemen antara 52 dan 65 tetapi saat ini berjumlah 65. Undang-Undang Dasar Timor Leste didasarkan konstitusi Portugal.
Angkatan Bersenjata Timor Leste adalah FALINTIL-FDTL (F-FDTL), sedangkan angkatan kepolisiannya adalah PNTL (Polícia Nacional Timor-Leste).

Ekonomi

Perekonomian Timor Leste diklasifikasi sebagai ekonomi dengan pendapatan menengah ke bawah oleh Bank Dunia. Berada di peringkat 158 dalam daftar HDI, ini menunjukkan rendahnya tingkat perkembangan manusia. 20% penduduk menganggur, dan 52,9% hidup dengan kurang dari US $ 1,25 per hari. Sekitar setengah dari penduduk buta huruf. Negara ini terus menderita akibat dampak setelah perjuangan kemerdekaan selama puluhan tahun melawan Indonesia, yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur dan banyaknya ribuan pengungsi warga sipil. Walaupun telah merdeka, Timor Leste masih sangat tergantung dengan pasokan barang-barang dari Indonesia mulai dari sembako sampai bahan bakar minyak (BBM) terutama melalui provinsi Nusa Tenggara Timur.
Selain amat tergantung secara politik kepada mantan penjajah Portugal, Timor Leste mengadopsi mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang mengakibatkan daya beli rakyat jauh menurun dibandingkan ketika masih menjadi provinsi Indonesia. Pada November 2007, terdapat sebelas kecamatan di mana kebutuhan makanan harus dipasok oleh bantuan internasional. Tidak ada hukum perlindungan hak cipta di Timor Leste.
Salah satu proyek jangka panjang menjanjikan yang pernah ada adalah pengembangan dan exploitasi minyak bumi dan gas alam bersama dengan Australia di sebelah tenggara perairan Timor. Setelah revolusi Anyelir, pemerintahan kolonial Portugis memberikan konsesi pada Oceanic Exploration Corporation untuk pengembangan dan exploitasi tersebut. Namun, hal ini gagal terlaksana dikarenakan oleh Operasi Seroja pada tahun 1976. Kemudian setelahnya, sumber daya dibagi antara Indonesia dan Australia dengan Perjanjian Celah Timor pada tahun 1989.
Saat ini tiga bank asing memiliki cabang di Dili: ANZ National Bank, Banco Nacional Ultramarino yang merupakan anak perusahaan dari bank terbesar Portugal Caixa Geral de Depósitos, dan Bank Mandiri.

Demografi

Pada tahun 2005 penduduk Timor Leste diperkirakan berjumlah 1.040.880 jiwa. Penduduk Timor Leste merupakan orang keturunan Austronesia (Melayu-Polinesia), Papua, sejumlah minoritas Tionghoa (Hakka) dan beberapa keturunan Portugis Eropa yang biasa disebut Mestiços. Mayoritas penduduk Timor Leste beragama Katolik (93%), diikuti Protestan (3%), Islam (1%), dan sisanya Buddha, Hindu (1%, masing-masing 0,5%), dan aliran kepercayaan (2%).
Karena mayoritas penduduk beragama Katolik, maka kini terdapat tiga keuskupan (diosis) yaitu: Diosis Dili, Diosis Baucau dan Diosis Maliana yang baru didirikan pada tanggal 30 Januari 2010 oleh Paus Benediktus XVI.

Bahasa

Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002, setelah sejak tahun 1999 di bawah pemerintahan transisi PBB, berdasarkan konstitusi Timor Leste memiliki 2 bahasa resmi yaitu Bahasa Tetun dan Bahasa Portugis. Selain itu dalam konstitusi disebutkan pula bahwa Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dijadikan bahasa kerja. Dalam praktik keseharian, masyarakat banyak menggunakan bahasa Tetun Portugis sebagai bahasa ucap. Sementara bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menulis. Misalnya anak sekolah di tingkat SMA masih menggunakan bahasa Indonesia untuk ujian akhir. Banyak mahasiswa dan dosen lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan menulis karangan ilmiah. Selain itu terdapat pula belasan bahasa daerah, diantaranya: Bekais, Bunak, Dawan, Fataluku, Galoli, Habun, Idalaka, Kawaimina, Kemak, Lovaia, Makalero, Makasai, Mambai, Tokodede, dan Wetarese.
Di bawah pemerintahan Presiden Suharto, penggunaan bahasa Portugis dilarang. Saat ini bahasa Portugis di Timor Leste diajarkan dan dipromosikan secara luas dengan bantuan dari Brasil dan Portugal, meskipun terdapat keengganan dari beberapa kalangan muda berpendidikan.
Menurut Laporan Pembangunan PBB 2006, hanya kurang dari 5% dari penduduk Timor berbicara bahasa Portugis secara fasih. Meskipun demikian, validitas laporan ini dipertanyakan oleh para anggota institut linguistik nasional Timor, yang mempertahankan pendapat bahwa bahasa Portugis diucapkan hingga 25% dari penduduk Timor. Seiring dengan bahasa lokal lainnya, bahasa Tetum merupakan bahasa yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi, sementara itu bahasa Indonesia masih banyak digunakan di media dan sekolah dari SMA hingga perguruan tinggi. Sebagian besar kata dalam bahasa Tetum berasal dari bahasa Portugis, tetapi juga terdapat kata-kata serapan dari bahasa Indonesia, contohnya adalah notasi bilangan.