Produksi Film Negara

Masa-masa awal

Terbentuknya perusahaan PFN diawali dengan pendirian perusahaan film oleh Albert Balink pada tahun 1934 yang bernama Java Pacific Film. Java Pacific Film terpisah dengan Kolonial Institute atau Institut Kolonial yang pada 1919 memproduksi film "Onze Oost" atau "Timur Milik Kita". Kelahiran Java Pacific Film justru bersamaan dengan pembentukan Nederlandsch Indiche Bioscoopbond (Gabungan Bioskop Hindia) dan Film Commisie (cikal bakal Lembaga Sensor Film). Pada tahun 1936 nama Java Pacific Film berubah menjadi Algemeene Nederlands Indiesche Film (ANIF). Perusahaan ini memfokuskan diri pada pembuatan film cerita dan film dokumenter.
Masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 disertai dengan pengambilalihan seluruh kekayaan yang berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda oleh pihak Jepang, salah satunya adalah ANIF. Dari aset-aset perusahaan ANIF Tentara Kekaisaran Jepang kemudian mendirikan sebuah perusahaan perfilman yang diberi nama Nippon ii Eiga Sha yang berada di bawah pengawasan Sendenbu. Film yang diproduksi Nippon Eiga Sha pada umumnya bertujuan sebagai alat propaganda politik Jepang sebagai pemersatu Asia.
Nippon Eiga Sha didirikan pada bulan April 1943 oleh pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta. Tenaga Pribumi-Nusantara yang bekerja dalam perusahaan itu yaitu Raden Mas Soetarto, yang sudah berpengalaman di bidang film dan diangkat sebagai juru kamera; ia menjadi orang Pribumi-Nusantara pertama dalam kedudukan itu. Ketika Nippon Eiga Sha berdiri, Soetarto diangkat oleh Jepang sebagai wakil pimpinan perusahaan merangkap Ketua Karyawan Indonesia dan juru kamera.

Pasca kemerdekaan Indonesia

Memasuki era kemerdekaan, perusahaan ini diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Seiring dengan langkah tersebut, para karyawan perusahaan melakukan peliputan berbagai peristiwa bersejarah, dan berubah menjadi Berita Film Indonesia (disingkat BFI) pada 6 Oktober 1945. BFI) merupakan lembaga pembuat film pertama milik Republik Indonesia.
Satu setengah bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soetarto memprakarsai pengambil alihan Nippon Eiga Sha dari pimpinannya, T. Ishimoto, atas sepengetahuan Menteri Penerangan kala itu, Amir Sjarifuddin. Karena Jakarta tidak aman lagi akibat serangan-serangan tentara pensering Sekutu, bulan Desember 1945 BFI diungsikan ke Surakarta. Sebelum pindah, BFI masih sempat memfilmkan hari proklamasi, penempelan poster, tulisan di tembok-tembok, rapat raksasa 19 September di Lapangan Ikada, peristiwa perlucutan senjata Jepang oleh Sekutu, dan pengangkutan serdadu Jepang ke Pulau Galang serta Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta, November 1945.
Setelah ditinggalkan oleh BFI, studio di Polonia Jatinegara, Jakarta, digunakan tentara NICA untuk kepentingan propaganda dengan didirikannya Regerings Film Bedrijf (Perusahaan Film Pemerintah). Selain itu studio tersebut juga dimanfaatkan oleh NV Multi Film bersama South Pacific Film Co. Karena adanya pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda kemudian menyerahkan aset Regrings Film Bedrijf kepada pihak Republik Indonesia Serikat. Perusahaan itu mendapat nama baru: Perusahaan Pilem Negara (PPN) di bawah naungan Kementerian Penerangan. Pimpinan PPN pertama adalah Suska. Pada akhir tahun 1950, RM Harjoto diangkat sebagai Direktur dan RM Soetarto sebagai Kepala Produksi Umum, yang meliputi produksi film cerita, film dokumenter dan laboratorium. Pegawai BFI di Yogyakarta pindah kembali ke Jakarta, dan bersama dengan bekas pegawai Regerings Film Bedrijf bergabung dalam PPN yang diganti namanya menjadi Perusahaan Film Negara (PFN).

Ringkasan perkembangan PFN

Perkembangan Perum PFN, seperti yang telah digambarkan di bagian sebelumnya, diawali dengan terbentuknya BFI yang dilatarbelakangi oleh adanya gerakan karyawan film yang bekerja pada Nippon Eiga Sha. Adanya peristiwa penandatanganan draft persetujuan penyerahan Nippon Eiga Sha kepada perwakilan Indonesia pada tanggal 6 Oktober 1945 semakin mempermudah gerak para karyawan BFI untuk melakukan peliputan berbagai peristiwa bersejarah. Pada tahun 1950, BFI berganti nama menjadi Perusahaan Pilem Negara (PPN) namun penyempurnaan EYD membuat namanya berubah kembali menjadi Perusahaan Film Negara (PFN). Pergantian nama perusahaan kembali terjadi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 55 B/MENPEN/1975 pada tanggal 16 Agustus 1975. Berdasarkan surat keputusan ini maka secara resmi PFN berubah menjadi Pusat Produksi Film Negara (PPFN). Pergantian nama kembali terjadi seiring dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk mengembangkan perusahaan dan agar perusahaan dapat dikelola secara profesional dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memberikan keuntungan bagi negara serta mampu untuk mendiri. Agar dapat mencapai hal tersebut maka PPFN mengubah statusnya menjadi Perum
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1988 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 1988. Dengan demikian resmilah PPFN berganti nama menjadi Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN).

Warisan pada negara

Sejak tahun 1946 sampai 1949 saat masih bernama Berita Film Indonesia, BFI telah membuat 13 film dokumentasi dan berita mengenai berbagai peristiwa di awal kemerdekaan RI. Yang diabadikan antara lain Pekan Olahraga Nasional I di Surakarta (1948), Peristiwa Pemberontakan PKI Madiun (1948), Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II, perundingan di atas kapal Renville dan di Linggajati, dan upacara penyerahan kedaulatan Indonesia di Den Haag, Belanda, 27 Desember 1949.
Film-film dokumenter dan berita itu menggugah semangat perjuangan bangsa dan kesadaran bernegara, setiap kali diputar oleh Jawatan Penerangan di daerah-daerah. Selain itu, dari dokumentasi itu kemudian dapat disusun film dokumenter Indonesia Fights for Freedom (1951) dan 10 November yang mengabadikan pertempuran Surabaya. Beberapa film berita juga diserahkan kepada perwakilan tentara Australia, Amerika, Inggris dan India di Jakarta. Berkat penyiaran kembali film-film itu oleh mereka, perjuangan kemerdekaan Indonesia mendapat tanggapan positif dari dunia internasional.
Film terkenal yang dirilis oleh Produksi Film Negara antara lain serial teater boneka Si Unyil di TVRI (sejak 1981), dan film dokumenter drama propaganda Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI (1984) yang terus diputar setiap tahun di semua saluran televisi di Indonesia saat masa pemerintahan Orde Baru sampai jatuhnya Presiden Soeharto.