Delapan Provinsi Joseon

Provinsi sebelum tahun 1895

Pada tahun 1413 (tahun ke-13 masa pemerintahan Raja Taejong), perbatasan timur laut Korea diperluas hingga Sungai Tumen dan wilayah negara dibagi ke dalam 8 buah provinsi: Chungcheong, Gangwon, Gyeonggi, Gyeongsang, Jeolla, P'unghae (diubah menjadi Hwanghae tahun 1417), P'yŏngan, and Yŏnggil (diubah menjadi Hamgyŏng tahun 1509).

Distrik tahun 1895-1896

Selama hampir 500 tahun, sistem delapan provinsi hampir tidak mengalami perubahan. Pada tahun 1895 (tahun ke-32 masa pemerintahan Kaisar Gojong, sistem delapan provinsi dihapuskan. Pada tanggal 26 Mei tahun yang sama sebagai usaha dari pemberlakuan Undang-Undang Gabo, Kaisar Gojong membagi negara ke dalam 23 buah distrik, yang dinamakan berdasarkan nama kota atau kabupatennya. Daftarnya adalah sebagai berikut:
Andong, Chuncheon, Chungju, Daegu, Dongnae, Gangneung, Gongju, Haeju, Hamhŭng, Hanseong, Hongju, Incheon, Jeju, Jeonju, Jinju, Kaesŏng, Kanggye, Kapsan,
Kyŏngsŏng, Naju, Namwon, Pyongyang, Ŭiju

Provinsi yang dipulihkan tahun 1896

Sistem distrik baru tidak berjalan lama, setahun kemudian, pada tanggal 4 Agustus, 1896 (tahun ke-33 masa pemerintahan Kaisar Gojong), 8 buah provinsi terdahulu kembali dibentuk, 5 di antaranya (Chungcheong, Gyeongsang, Jeolla, Hamgyŏng, dan P'yŏngan) dibagi ke dalam wilayah utara dan selatan sehingga jumlah provinsi mencapai 13.
Ke-13 provinsi baru yang dibentuk dari 8 provinsi tradisional, yang 5 di antaranya dibagi 2, tidak berubah sepanjang pemerintahan Kekaisaran Han Raya (1897–1910) dan saat Zaman pendudukan Jepang (1910–1945). Sejak akhir Perang Dunia II dan pembagian Korea tahun 1945, kota-kota khusus dan wilayah-wilayah administrasi telah terbagi ke dalam wilayah Korea Utara dan Korea Selatan.

Keragaman budaya

Perbatasan-perbatasan antara 8 buah provinsi didasarkan pada aliran sungai, rangkaian pegunungan, batas-batas alam lain, dan pada perbedaan dialek dan budaya. Karena adanya pembatasan dengan cara ini, sampai sekarang batas-batas tersebut relatif tetap, dan sebagian besar orang Korea masih memiliki rasa kedaerahan kuat dengan hanya menggunakan dialeknya masing-masing.
Contohnya, konflik lama masih terjadi antara rakyat wilayah Gyeongsang dan Jeolla; dahulu wilayah ini merupakan tempat berkuasanya kerajaan besar Silla dan Baekje yang masing-masing memiliki perbedaan sosio-budaya, ekonomi dan politik. Sebagian besar provinsi tradisional juga memiliki nama lain yang masih populer disebut sekarang ini, terutama untuk daerah Honam, Yeongdong, dan Yeongnam)

Catatan

1. Dibaca "Ho-suh," bukan "Ho-zay-oh".
2. "Gwandong" adalah nama wilayahnya secara keseluruhan, dengan "Yeongseo" yang berada di sebelah baratnya dan "Yeongdong" di sebelah timur. Kata "Yeongdong" lebih banyak digunakan daripada kedua kata di atas, terutama untuk nama jalur kereta api dan jalan raya yang menghubungkan Gangwon, yang juga berhubungan ke Seoul dan wilayah Yeongdong.
3. Arti harfiah nama provinsinya adalah "wilayah dalam jangkauan 500-li (200-km)" (gi; 畿) dan "ibu kota" (Gyeong; 京), mengacu pada ibu kota kerajaan Hanseong (saat ini Seoul). Nama daerahnya "Gijeon" yang sekarang tidak lagi digunakan. Istilah dari abad ke-20 "Sudogwon" ("Ibu kota Daerah") digunakan pada saat ini untuk menunjuk gabungan kota Seoul-Incheon dan wilayah urban lain di wilayah provinsi Gyeonggi.
4. "Kwanbuk" digunakan untuk menyebutkan provinsi itu secara keseluruhan atau hanya untuk bagian utara provinsi itu. Selanjutnya "Kwannam" digunakan untuk menyebut bagian selatan provinsi itu.
5. Pembagian provinsi ini pada masa modern menjadi Hwanghae Utara dan Hwanghae Selatan adalah pada tahun 1954.
6. Huruf "n" di "Naju" dibaca "l" saat dibaca setelah kata yang berakhir huruf konsonan; huruf "n" di "Jeon" dari "Jeonju" dileburkan ke suara "l" sound.
7. Dialek Jeju yang paling jauh berbeda diucapkan di Jeju-do, yang menjadi provinsi sendiri pada tahun 1946.