Kudeta Thailand 2006

Kudeta Thailand 2006 terjadi pada 20 September 2006, ketika anggota-anggota Angkatan Darat Kerajaan Thailand melancarkan sebuah kudeta terhadap pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Kudeta ini, yang pertama di Thailand dalam 15 tahun terakhir, terjadi setelah suatu krisis politik yang panjang yang melibatkan Thaksin dan lawan-lawan politiknya, terjadi kurang dari sebulan sebelum pemilu yang direncanakan akan dilangsungkan pada 15 Oktober. Junta militer membatalkan pemilu yang akan datang, membatalkan Konstitusi, membubarkan Parlemen, melarang unjuk rasa, mengumumkan undang-undang keadaan darurat, menangkap para anggota Kabinet, dan memberlakukan sensor terhadap semua siaran berita lokal maupun internasional di Thailand. Tak ada korban jiwa yang jatuh. Pengunjuk rasa, termasuk seorang yang mogok makan, telah ditangkap.

Pemerintahan Thailand yang terguling

Thaksin Shinawatra saat itu sedang menghadiri Sidang Umum PBB. Ia terbang dari New York City ke London dalam apa yang disebut suatu kunjungan pribadi. Keluarga dekatnya juga ada di London.
Menteri Keuangan Thanong Bidaya tetap tinggal di Singapura karena saat itu ia sedang menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia/IMF. Menteri Perdagangan Somkid Jatusripitak tetap di Paris. Menteri Luar Negeri Kantathi Supamongkhon terbang dari Paris; di sana ia sedang menghadiri Pameran Kebudayaan Thai-Prancis yang dikepalai oleh Yang Mulia Putri Sirindhorn, ke London.
Kol. Pol. Priewphan Damapong, Wakil Komisaris Jendersl Polisi dan ipar dari Thaksin Shinawatra, melaporkan diri kepada Kepala Kepolisian Nasional sesuai dengan perintah junta.
Wakil Perdana Menteri Chitchai Wannasathit dan Menteri Pertahanan Thammarak Isaragura na Ayuthaya, yang sedang berada di Thailand ketika kudeta berlangsung, ditahan oleh junta.
Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yongyuth Tiyapairat dan Wakil Menteri Pertanian Newin Chidchop diperintahkan untuk melapor kepada junta paling lambat hari Kamis tengah hari. Junta tidak menyebutkan secara spesifik hukuman apa yang akan mereka terima bila mereka tidak melapor. Ada spekulasi bahwa Yongyuth dan Newin berada di London.
Junta militer menegaskan hari Rabu bahwa sejalan dengan penghapusan Konstitusi, Pengadilan Konstitusi dan organisasi-organisasi independent lainnya yang dibentuk di bawahnya otomatis juga dihapuskan. Namun,, status Oditur Jeneral Jaruvan Maintaka dipertahankan atas perintah junta. Perintah yang sama membubarkan Komisi Audit Negara. Ia muncul ketika dipanggil menghadap bersama-sama dengan pejabat-pejabat senior pemerintahan oleh junta.
Jend. Sonthi Boonyaratglin berkata hari Rabu bahwa Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan dapat kembali ke negaranya, tetapi ia juga memperingatkan bahwa ia dapat menghadapi tuduhan-tuduhan kriminal. "Tuntutan apapun akan dilakukan di bawah hukum, dan akan tergantung pada bukti-buktinya," Sonthi berkata.

Pemerintahan masa depan Thailand

Jend. Sonthi Boonyaratglin, pemimpin Dewan Pembaruan Administrasi berkata kepada para diplomat asing bahwa suatu pemerintahan sipil dan Perdana Menteri akan ditunjuk dalam waktu dua minggu untuk menjalankan pemerintahan. Konstitusi akan diamendemen untuk segera memulihkan demokrasi melalui suatu pemilu nasional dalam waktu setahun. Ini berarti bahwa pemilu Oktober 2006 tidak akan dilangsungkan seperti yang telah direncanakan.
Sonthi menegaskan pernyataan sebelumnya bahwa Thaksin dan anggota-anggota kabinetnya tidak melakukan kesalahan apapun dan dapat kembali ke Thailand. Sonthi berkata Thailand masih tetap merupakan sebuah negara demokrasi dan bahwa wisatawan dapat tetap datang ke negara itu secara normal. Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan peringatan perjalanan untuk Thailand.

Pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi

Pagi hari Rabu, 20 September, situs koran-koran terkemuka Bangkok Bangkok Post, The Nation dan Thai Rath berfungsi secara normal dan melaporkan kudeta tersebut. (Baik Bangkok Post maupun The Nation merupakan kritik-kritik keras terhadap pemerintahan Thaksin.) Situs Daily News memuat laporan foto yang luas tentang operasi militer ini.
Para pemimpin kudeta menuntut kerja sama media massa Thailand dan memberlakukan sensor terhadap berita-berita media yang mungkin bernada negatif tentang militer. Militer juga melarang pertemuan apapun yang dihadiri oleh lima orang atau lebih untuk tujuan -tujuan politik, dan mengancam pelanggarnya dengan enam bulan penjara. Belakangan hari itu, militer membubarkan para pengunjuk rasa dan menangkap seorang aktivis Chalard Worachat bersama-sama dengan pelaku mogok makan dan bekas anggota parlemen Thawee Kraikup di Monumen Demokrasi sementara mereka melakukan protes terhadap kudeta tersebut. Kedua orang ini dan lain-lainnya memasang spanduk yang berbunyi "Mogok Makan sebagai Protes Terhadap Para Penghancur Demokrasi".
Aliansi Rakyat untuk Demokrasi yang anti Thaksin secara resmi membatalkan rencana demonstrasinya pada 20 September 2006.
Pada pukul 15:35, saluran-saluran berita asing CNN, BBC, CNBC, NHK dan Bloomberg tetap dibungkam oleh operator kabel satu-satunya, UBC. Semua program berita Thai juga dibatalkan.
Pada pukul 14.50 tanggal 20 September, Konstitusi 1997 Kerajaan Thailand (yang disebut "Konstitusi Rakyat") dihapuskan dari situs Dewan Nasional Thailand.

Pembatasan semakin ketat

Pada hari ketiga setelah kudeta, penguasa militer Thailand semakin memperkuat genggaman mereka dengan membatasi kegiatan-kegiatan politik, mengambil alih kekuasaan legislatif dan menahan sejumlah orang yang dekat dengan Thaksin.
Militer mengumumkan lewat semua saluran televisi nasional bahwa segala bentuk pertemuan oleh partai politik dilarang; demikian pula pembentukan partai politik baru juga tidak diiziinkan. Anggota-anggota militer ditempatkan di stasiun-stasiun televisi dan radio, sementara Kementerian Penerangan diperintahan untuk menghentikan penyebaran informasi yang "dianggap berbahaya" bagi agendanya.
Tindakan-tindakan ini diduga akan semakin meningkatkan kecaman dari negara-negara barat serta kelompok-kelompok pengamat hak-hak asasi manusia, yang menganggap kudeta ini sebagai kemunduran dalam proses demokrasi Thailand.

Reaksi nasional

Perhatikan bahwa sensor telah diberlakukan oleh militer, dan pada saat ini pandangan masyarakat atau raja tidak benar-benar diketahui.

Media

Dalam sebuah editorial, koran berbahasa Inggris terbesar Bangkok, The Nation, memberikan dukungan bersyarat kepada kudeta ini. Koran ini melukiskan Thaksin sebagai "seorang politikus yang serakah yang mengejar kepentingan pribadi dengan mengorbankan kemaslahatan umum." Idealnya, kata koran ini, "orang-orang seperti Thaksin harus ditolak dari kotak suara atau melalui tekanan publik dalam bentuk protes-protes damai." Namun, dalam keadaan-keadaan tertentu, kata koran ini, kudeta "mungkin sesuatu yang buruk tetapi perlu." Namun,, editorial juga mengatakan bahwa "perebutan kekuasaan, meskipun dilakukan tanpa ada yang meninggal, tetap merupakan suatu bentuk kekerasan politik yang tidak cocok dengan aspirasi-aspirasi rakyat Thailand." Demokrasi harus segera dipulihkan, katanya.
Thanaphol Eiwsakul, editor majalah Fah Diew Kan (yang disensor oleh pemerintahan Thaksin), menganjurkan publik untuk mengutuk dan melawan pengambilan kekuasaan oleh militer dengan mewujudkan hak mereka untuk memprotes kudeta itu sebagaimana dijamin oleh Pasal 67 Konstitusi 1997. Ia bersumpah untuk melakukan protes pada Kamis, 21 September 2006.

Protes masyarakat terhadap kudeta

Perlawanan setempat yang terorganisir terhadap kudeta ini dibungkamkan, karena militer memberlakukan larangan terhadap protes. Protes-protes internasional terhadap kudeta ini terjadi di beberapa tempat, dengan sebuah kelompok pengunjuk rasa memprotes di depan Konsulat Thailand di New York City.
Sebuah kelompok mahasiswa, "Pusat Berita untuk Aktivitas Mahasiswa" juga menerbitkan sebuah pernyataan yang mengutuk kudeta ini, dan mengatakan bahwa hal ini "anti demokrasi dan benar-benar diktatorial". Kelompok ini menyerukan rakyat Thailand agar mengenakan pakaian hitam untuk meratapi kematian demokrasi Thailand dan menolak bekerja sama dengan "junta militer".
Wakil Presiden Perhimpunan Mahasiswa Universitas Thammasat menyatakan pada 20 September bahwa ia mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil perhimpunan mahasiswa dari universitas-universitas lainnya untuk mempersiapkan sebuah tanggapan. Kelompok Satire Politik Universitas Thammasat memasang sebuah tulisan besar di Pusat Rangsit yang memprotes kudeta.

Kelompok-kelompok hak-hak asasi manusia

Komisi Hak-hak asasi Manusia Asia yang berbasis di Bangkok bersikap kritis terhadap kudeta ini. "Komisi hak-hak asasi manusia Asia merasa sangat terganggu oleh perebutan kekuasaan ini. Praktik ini tidak mempunyai tempat di Thailand pada masa ketika demokrasi parlementer, meskipun dengan berbagai kesulitan, sedang menjadi dewasa dan mulai berakar." Komisi menyerukan kepada militer agar dengan segera menunjuk seorang penjabat pemerintahan sipil dan meminta kepada Sidang Umum PBB agar mengutuk kudeta ini. Human Rights Watch (Pengamat Hak-hak asasi Manusia Asia) yang berbasis di New York juga mengeluarkan pernyataan kritis terhadap kudeta ini. "Pemerintahan Thaksin telah mengikis penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia di Thailand, tetapi membatalkan hak-hak asasi di bawah Konstitusi bukanlah jawabannya," kata Brad Adams, direktur Asia dari Human Rights Watch. "Thailand perlu memecahkan masalah-masalahnya melalui penegakan hukum dan rakyat yang melaksanakan hak-haknya untuk memilih para pemimpin mereka sendiri."
Asosiasi untuk Hak-hak Rakyat juga kritis terhadap kudeta ini. Dalam sebuah pernyataan resminya, Asosiasi ini mencatat bahwa kudeta bersifat merusak terhadap sistem demokrasi dan akan menghasilkan pelanggaran yang serius terhadap hak-hak asasi manusia. Perhimpunan ini juga menuntut agar junta menghormati hak-hak asasi manusia, melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan Konstitusi yang melindungi hak-hak asasi manusia serta Konstitusi 1997 yang dibatalkan, dan segera menyelenggarakan pemilu.

Peringkat kredit

Standard & Poor's Ratings Services mengatakan bahwa lembaga ini akan menempatkan peringkat kredit yang berdaulat untuk mata uang asing jangka panjang pada peringkat 'BBB+', 'A' untuk jangka panjang lokal, 'A2' untuk jangka pendek asing, dan 'A1' untuk jangka pendek lokal untuk Thailand CreditWatch, yang mencerminkan kemungkinan terjadinya kemerosotan yang tetap dalam kelayakan kredit nasional. Seorang analis S&P mencatat bahwa "Pemulihan pemerintahan sipil yang cukup cepat sesuai dengan konstitusi negara dan pembaruan kestabilan ekonomi makro serta pembaruan yang dibutuhkan kemungkinan akan menyebabkan peringat yang ada sekarang dikuatkan."
Fitch Ratings menempatkan peringkat kredit Thailand pada tingkat Pengamatan Negatif, namun mencatat bahwa kudeta ini mungkin menimbulkan dampak yang positif bila menghasilkan pemecahan atas krisis politik negara itu yang berkepanjangan.
Moody's Investors Service mengatakan bahwa kudeta ini adalah suatu perkembangan politik, dan bukan perkembangan finansial. Peringkat kredit Thailand akan tergantung pada kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru.

Desas-desus kudeta sebelumnya

Kudeta ini terjadi setelah berbulan-bulan beredar desas-desus tentang kegelisahan di kalangan militer dan kemungkinan adanya komplotan kudeta. Pada Mei 2006, Jend. Sonthi Boonyaratkalin mengeluarkan jaminan bahwa militer tidak akan ikut campur setelah desas-desus mulai beredar tentang kemungkinan kudeta militer. Pada 20 Juli 2006, sekitar seratus perwira menengah militer yang disebut sebagai pendukung-pendukung Thaksin dipindahkan oleh panglima AD, hingga muncul desas-desus bahwa militer terpecah antara pendukung dan lawan-lawan PM. Pada Agustus 2006, muncul laporan-laporan tentang gerakan-gerakan tank dekat Bangkok, tapi militer menyebutkan semua itu sebagai bagian dari latihan. Awal September, polisi Thai menangkap lima orang perwira militer, semuanya anggota dari komando anti pemberontakan Thailand, setelah diberitakan bahwa seorang di antaranya tertangkap membawa bom dekat kediaman PM.