Namibia

Sejarah

Sebelum kemerdekaannya pada tahun 1990, daerah tersebut dikenal sebagai Afrika Barat Daya Jerman (Deutsch-Südwestafrika), kemudian sebagai Afrika Barat Daya, yang mencerminkan pendudukan kolonial oleh Jerman dan Afrika Selatan (secara teknis atas nama mahkota Inggris mencerminkan status kekuasaan Afrika Selatan dalam Imperium Britania).

Periode Pra-Kolonial

Dari sekitar abad ke-14, para imigran Suku Bantu tiba selama ekspansi Suku Bantu dari Afrika Tengah. Dari akhir abad ke-18 dan seterusnya, orang Oorlam dari Cape Colony menyeberangi Sungai Orange dan pindah ke daerah yang saat ini adalah selatan Namibia. pertemuan mereka dengan suku-suku pengembara Nama sebagian besar damai. Para misionaris yang menyertai Oorlam diterima dengan baik oleh mereka, hak untuk menggunakan lubang air dan penggembalaan diberikan dalam syarat pembayaran tahunan. Akan tetapi, dalam perjalanan mereka lebih jauh ke utara, suku Oorlam bertemu dengan klan dari suku Herero di Windhoek, Gobabis, dan Okahandja, yang menolak perambahan mereka. Perang antara Nama dan Herero pecah pada tahun 1880, dengan permusuhan surut hanya setelah Kekaisaran Jerman mengerahkan pasukan ke tempat-tempat yang diperebutkan dan mendapatkan status quo antara Nama, Oorlam, dan Herero.
Orang-orang Eropa pertama yang turun dan menjelajahi daerahnya adalah navigator Portugis Diogo Cao di tahun 1485 dan Bartolomeu Dias pada tahun 1486, tetapi bangsa Portugis tidak mencoba untuk mengklaim daerahnya. Seperti kebanyakan interior Sub-Sahara Afrika, Namibia tidak luas dijelajah oleh orang Eropa sampai abad ke-19. Pada saat itu pedagang dan pemukim datang terutama dari Jerman dan Swedia. Pada akhir abad ke-19, pendaki Dorsland Trekk melintasi daerah dalam perjalanan mereka dari Republik Afrika Selatan ke Angola. Beberapa dari mereka menetap di Namibia daripada melanjutkan perjalanan mereka.

Di bawah kekuasaan Jerman

Namibia menjadi koloni Jerman pada tahun 1884 di bawah Otto von Bismarck untuk mencegah perambahan Inggris dan dikenal sebagai [[Afrika Barat Daya Jerman (Deutsch-Südwestafrika). Namun, misi Palgrave oleh Gubernur Inggris di Cape Town telah menetapkan bahwa hanya pelabuhan Walvis Bay yang layak diduduki - dan ini dianeksasi ke provinsi Cape dari Afrika Selatan Britania.
Dari 1904-1907, suku Herero dan Namaqua mengangkat senjata untuk melawan Jerman. Dalam tindakan hukuman dihitung oleh penjajah Jerman, yang telah disebut 'genosida pertama dari abad ke-20' itu dilakukan, pemerintah meminta kepunahan penduduk asli. Dalam genosida suku Herero dan Namaqua, Jerman secara sistematis membunuh 10.000 Suku Nama (setengah dari total penduduk) dan sekitar 65.000 suku Herero (sekitar 80% dari populasi). Para penduduk yang selamat, ketika akhirnya dibebaskan dari tahanan, menjadi sasaran kebijakan perampasan, deportasi, kerja paksa, segregasi rasial, dan diskriminasi dalam sistem yang dalam banyak hal mengantisipasi apartheid yang didirikan oleh Afrika Selatan pada tahun 1948.
Kebanyakan orang Afrika yang terbatas yang disebut wilayah asli, yang kemudian di bawah pemerintahan Afrika Selatan pasca-1949 yang berubah menjadi "tanah air" (Bantustan). Beberapa sejarawan telah berspekulasi bahwa genosida Jerman di Namibia adalah model yang digunakan oleh Nazi dalam Holokaus. Ingatan tentang peristiwa tersebut tetap relevan dengan identitas etnis di Namibia yang telah merdeka dan hubungannya dengan Jerman. Pemerintah Jerman secara resmi meminta maaf atas genosida Namibia pada tahun 2004.

Di bawah kekuasaan Afrika Selatan

Afrika Selatan menduduki koloni pada tahun 1915 setelah mengalahkan pasukan Jerman selama Perang Dunia I. Mereka mengelolanya dari tahun 1919 dan seterusnya sebagai wilayah mandat Liga Bangsa-Bangsa (secara nominal di bawah British Crown). Meskipun pemerintah Afrika Selatan ingin mencaplok 'Afrika Barat Daya' ke wilayah resminya, mereka tidak pernah melakukannya. Akan tetapi, mereka memasukkan wilayah itu ke dalam 'provinsi ke-lima' secara de facto. Minoritas kulit putih Afrika Barat Daya memilih perwakilan-perwakilan untuk Parlemen Afrika Selatan yang hanya berisi anggota kulit putih saja. Mereka juga memilih administrasi lokal mereka sendiri, Dewan Perwakilan SWA. Pemerintah Afrika Selatan menunjuk administrator SWA, yang memiliki kekuasaan eksekutif yang luas.
Mengikuti pergantian Liga oleh PBB pada tahun 1946, Afrika Selatan menolak untuk menyerahkan mandatnya yang sebelumnya. PBB bermaksud bahwa itu nantinya akan digantikan oleh perjanjian Perwalian PBB, membutuhkan pengawasan internasional yang lebih dekat akan wilayah administrasi dan jadwal yang pasti untuk mencapai kemerdekaan Namibia. Setelah munculnya Partai Nasional di Afrika Selatan, mereka membuat apartheid di kedua daerah. Dewan Herero Chief menyerahkan sejumlah petisi kepada PBB pada tahun 1950 yang menyerukan agar memberikan Namibia kemerdekaan tetapi tidak berhasil. Selama tahun 1960, selagi kekuatan Eropa seperti Prancis dan Inggris memberikan kemerdekaan kepada beberapa koloni dan percaya wilayah di Afrika, ini mengakibatkan Afrika Selatan mendapatkan tekanan agar melakukan hal yang sama kepada Namibia.
Pada tahun 1966, Mahkamah Internasional menolak keluhan yang dibawa oleh Ethiopia dan Liberia terhadap kehadiran adanya Afrika Selatan secara berterusan di wilayah itu, namun Majelis Umum PBB kemudian dicabut mandatnya Afrika Selatan. Afrika Selatan terus melaksanakan aturan de facto sedangkan SWAPO memperluas upaya gerilya untuk mengakhirinya. Pada tahun 1971 Mahkamah Internasional mengeluarkan "fatwa" menyatakan administrasi lanjutan Afrika Selatan sebagai ilegal.
Dalam menanggapi keputusan tahun 1966 oleh Mahkamah Internasional, sayap militer SWAPO, Tentara Pembebasan Rakyat Namibia, sebuah kelompok gerilya memulai perjuangan bersenjata mereka untuk kemerdekaan. Sampai akhirnya pada tahun 1988, Afrika Selatan sepakat untuk mengakhiri pendudukannya dari Namibia, sesuai dengan rencana perdamaian PBB untuk seluruh wilayahnya.

Isu tanah

Selama pendudukan Jerman dan Afrika Selatan atas Namibia berlangsung selama berdekade, petani komersial kulit putih, yang kebanyakan datang sebagai penetap dari Afrika Selatan dan mewakili 0,2% dari populasi nasional, memiliki 74% dari tanah yang subur. Di luar daerah pusat Namibia bagian selatan (yang dikenal sebagai "Zona Polisi" sejak era penjajahan Jerman), yang berisi kota-kota utama, industri, tambang dan lahan-lahan subur terbaik, Afrika Selatan menyisihkan area tersebut sebagai "tanah air" untuk berbagai suku, termasuk populasi ras campuran Baster, yang telah menduduki Distrik Rehoboth sejak akhir abad ke-19. Ini merupakan upaya untuk membangun Bantustan, tetapi kebanyakan suku asli Namibia tidak bekerja sama.
Afrika Barat Daya secara resmi diakui sebagai Namibia oleh PBB; Majelis Umum mengubah nama wilayah itu dengan menggunakan Resolusi 2372 (XXII) 12 Juni 1968. Pada tahun 1978 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi PBB 435, yang isinya tentang rencana transisi Namibia menuju kemerdekaan. Upaya membujuk Afrika Selatan untuk menyetujui pelaksanaan rencana ini tidak berhasil sampai tahun 1988, setelah bertahun-tahun perang. Transisi menuju kemerdekaan akhirnya mulai di bawah perjanjian diplomatik antara Afrika Selatan, Angola dan Kuba, dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagai pengamat. Di bawah ini, Afrika Selatan setuju untuk menarik dan demobilisasi pasukan di Namibia. Akibatnya, Kuba sepakat untuk menarik pasukannya di selatan Angola, yang tadinya dikirim untuk mendukung MPLA dalam perang untuk menguasai Angola terhadap UNITA. Angola juga menyelesaikan perang saudaranya.
Sebuah kekuatan gabungan PBB sipil dan perdamaian yang disebut UNTAG (United Nations Transition Assistance Group), dipimpin oleh diplomat Finlandia Martti Ahtisaari, telah dikerahkan dari April 1989 sampai Maret 1990 untuk memantau proses perdamaian dan pemilu, dan untuk mengawasi penarikan militer. Selagi UNTAG memulai penyebaran pasukan penjaga perdamaian, pengamat militer, polisi, dan pekerja politik, pertempuran diperbaharui di hari proses transisi seharusnya dimulai. Setelah perundingan baru, tanggal kedua ditetapkan, dan proses pemilihan dimulai dengan sungguh-sungguh.
Setelah kembalinya lebih dari 46.000 orang buangan SWAPO, pemilihan satu-orang-satu-suara pertama Namibia untuk majelis konstitusi berlangsung pada bulan November 1989. Slogan pemilunya adalah "Bebas dan Adil". Ini dimenangkan oleh SWAPO meskipun tidak mendapatkan suara sebanyak dua-pertiga seperti yang diharapkannya; Democratic Turnhalle Alliance (DTA) yang didukung oleh Afrika Selatan menjadi oposisi resminya. Pemilu berlangsung damai dan dinyatakan bebas dan adil. 
Konstitusi Namibia diadopsi pada bulan Februari 1990 memasukkan tentang perlindungan hak asasi manusia, kompensasi untuk pengambilalihan negara atas kepemilikan pribadi, dan mendirikan pengadilan, legislatif, dan presiden eksekutif (majelis konstituante menjadi majelis nasional) yang independen. Negara ini secara resmi merdeka pada tanggal 21 Maret 1990. Sam Nujoma dilantik sebagai Presiden pertama Namibia pada upacara yang dihadiri oleh Nelson Mandela dari Afrika Selatan (yang telah dibebaskan dari penjara bulan sebelumnya) dan perwakilan dari 147 negara, termasuk 20 kepala negara.  Setelah akhir Apartheid di Afrika Selatan pada tahun 1994, Afrika Selatan menyerahkan Walvis Bay ke Namibia.

Sejak kemerdekaan

Sejak kemerdekaan Namibia telah berhasil membuat transisi dari pemerintahan minoritas apartheid kulit putih ke demokrasi parlementer. Demokrasi multipartai diperkenalkan dan telah dipertahankan, dengan pemilu lokal, regional dan nasional yang diselenggarakan secara teratur. Beberapa partai politik yang terdaftar aktif dan diwakili di Majelis Nasional, meskipun SWAPO telah memenangkan setiap pemilihan sejak kemerdekaan. Transisi dari pemerintahan Presiden Sam Nujoma selama 15 tahun kepada penggantinya Hifikepunye Pohamba pada tahun 2005 juga berjalan lancar.
Sejak kemerdekaan, pemerintah Namibia telah mempromosikan kebijakan perujukan nasional. Mengeluarkan amnesti bagi mereka yang telah berjuang di kedua sisi selama perang pembebasan. Perang saudara di Angola berdampak kepada para warga Namibia tinggal di daerah utara negara. Pada tahun 1998, pasukan Angkatan Pertahanan Namibia (NDF) dikirim ke Republik Demokratik Kongo dalam bagian dari kontingen Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan (SADC).
Pada tahun 1999, pemerintah pusat berhasil digagalkan upaya separatis di timur laut Caprivi Strip. Konflik Caprivi dimulai oleh Tentara Pembebasan Caprivi (CLA), sebuah kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Mishake Muyongo. Ini menginginkan Caprivi Strip untuk memisahkan diri untuk membentuk masyarakat sendiri.