Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau disebut Pusarkenas adalah unit dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan arkeologi
Instansi ini memiliki sejarah panjang dari zaman pemerintahan Kolonial Belanda sampai reformasi, dan disertai dengan reorganisasi serta pemindahan organisasi induk berkali-kali. Nama-nama lembaga ini yaitu Comissie in Nederlandsch Indie voor Ourdheidkundige Onderzoek op Java en Madoera, Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie, Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala, Bahagian Purbakala Jawatan Kebudayaan, Dinas Purbakala, Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional (DPPN), Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN), Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (P3N), Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas), Pusat Arkeologi, Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional dan kembali lagi menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sampai saat ini.

Sejarah

Kelahiran institusi purbakala berkaitan dengan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Sebelum institusi kepurbakalaan lahir, pada tahun 1901 pemerintah Hindia Belanda membentuk sebuah komisi yang bernama Commissie in Nederlandsch Indie voor Oudheidkundige Onderzoek op Java en Madoera. Komisi ini bertugas menangani masalah-masalah kepurbakalaan yang ditemukan di Jawa dan Madura. Oleh pemerintah Hindia Belanda, Brandes diangkat sebagai Ketua Komisi dan dibantu oleh dua orang anggota, yaitu J. Knebel dan H.L. Leydie Melville. Pada tahun 1905, ia meninggal dunia dan jabatannya baru diisi pada tahun 1910 oleh Dr. N.J. Krom.
Pada awal menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi, Krom menyadari bahwa tugas yang diembannya cukup berat, karena itu harus dibentuk suatu lembaga oleh pemerintah. Atas perjuangannya, dengan surat keputusan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda No. 13 tanggal 14 Juni 1913 berdirilah Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie sebagai badan tetap yang bertugas dalam bidang kepurbakalaan. Sebagai Kepala Oudheidkundige Dienst yang pertama adalah Dr. N.J. Krom yang menduduki jabatan ini hingga tahun 1915 karena harus kembali ke Belanda.
Dengan kembalinya Krom ke Belanda, diangkat Dr. F.D.K Bosch sebagai Kepala Oudheidkundige Dienst pada tahun 1916. Bosch memimpin lembaga ini selama sekitar 20 tahun. Selama kepemimpinannya banyak hal yang dilakukan untuk kemajuan ke­arkeo­logi­an di Hindia Belanda ke arah kedewasaan melalui pemikiran di berbagai bidang, baik prasejarah, kesenian, arsitektur, kebudayaan, maupun epigrafi sehingga arkeologi Indone­sia mulai berdiri tegak sebagai ilmu dan sejajar dengan arkeologi di negara-negara lain.

Masa Peralihan

Dalam perjalanan sejarahnya, Oudheidkundige Dienst mengalami pasang-surut tergantung dari pemerintah yang berkuasa, tetapi tugasnya tetap mengurusi barang-barang purbakala. Pada waktu pendudukan Jepang, Oudheidkundige Dienst namanya berubah dan lebih menjurus kepada mengurusi barang purbakala, yaitu Kantor Urusan Barang-barang Purbakala. Nama dan tugasnya berlangsung selama masa pendudukan Jepang hingga awal kemerdekaan (1942-1947). Pada tahun 1946 terjadi dualisme instansi, satu di bawah pemerintah Indonesia yang tetap memakai nama Kantor Urusan Barang-barang Purbakala, dan satu di bawah pemerintah Belanda yang masih ingin berkuasa di Indonesia. Di bawah Belanda namanya tetap Oudheidkundige Dienst dengan dikepalai oleh Ir. J.L. van Romondt. Karena tidak mempunyai arsip sebagai akibat peperangan, van Romondt membuka kantor cabang di Makassar.
Setelah keadaan pergolakan agak mereda, pada tahun 1947 nasib kepurbakalaan Indonesia diurus oleh Oudheidkundige Dienst dengan pimpinannya Dr. A.J. Bernet Kempers. Masa tenang berlangsung hingga tahun 1950. Kemudian pada tahun ini namanya berubah lagi menjadi Bahagian Purbakala dari Jawatan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada tahun 1951 organisasi sudah lebih mantap, dan namanya kembali lagi menjadi Oudheidkundige Dienst (Dinas Purba­kala). Lembaga ini dipimpin oleh Kempers hingga tahun 1953. Setelah itu digantikan oleh tenaga Indonesia, yaitu Drs. R. Soekmono yang telah lulus dari Universitas Indonesia. Dinas Purbakala berada di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Nama instansi ini di bawah kepemimpinan Drs. Soekmono terus disandang hingga tahun 1958. Setelah itu kembali diubah menjadi Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional (DPPN) hingga tahun 1963/1964. Pada masa ini terdapat tiga buah kantor cabang, yaitu DPPN cabang Prambanan, DPPN cabang Gianyar, dan DPPN cabang Mojokerto.

Masa Ambang Keruntuhan

Krisis moneter yang berkepanjangan yang mengakibatkan pergolakan politik, terjadi perubahan kekuasaan dan perubahan dalam organisasi pemerintahan. Pada tahun 2000 Puslit Arkenas yang semula berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kemudian berada dalam struktur di bawah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Namanya berubah menjadi Pusat Arkeologi. Sementara itu, Ditlinbinjarah yang juga berada di bawah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, dan namanya berubah menjadi Direktorat Purbakala.
Pada tahun 2001 terjadi lagi perubahan kekuasaan yang disusul dengan perubah­an struktur organisasi pemerintahan. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berubah men­­jadi Mentri Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Pusat Arkeologi juga berubah menjadi Pusat Penelitian Arkeologi, dan Direktorat Purbakala berubah menjadi Direktorat Purba­kala dan Permuseuman. Kedua instansi tersebut berada dalam struktur Deputi Bidang Peles­tarian dan Pengembangan Kebudayaan, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. UPT dari Direktorat Purbakala dan Permuseuman yang semula bernama Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala kemudian berubah menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.
Dimulai dengan kabar yang beredar pada bulan April-Mei 2003, menga­barkan bahwa akan terjadi penghapusan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dan digabungkan kepada Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Kabar menjadi kenyataan setelah turun Keputusan Presiden No. 29, 30, 31, dan 32 tertanggal 26 Mei 2003 yang isinya tentang pembubaran Badan Pengembangan Kebudaya­an dan Pariwisata dan dilebur pada Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Pada struktur yang baru ini nasib Pusat Penelitian Arkeologi berubah menjadi Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional dan saudaranya Direktorat Purbakala dan Permuseuman menjadi Asisten Deputi Urusan Purbakala dan Permuseuman berada di bawah Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala. Balai Arkeologi dan Balai Pelestarian Peninggalan Purba­kala merupakan UPT dari Deputi Bidang Bidang Sejarah dan Purbakala. Nama "Urusan" mengingatkan kembali kepada masa pendudukan Jepang. Sebagai sebuah institusi penelitian, Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional dan Unit Pelaksana Teknisnya mempunyai tenaga peneliti yang cukup memadai. Peneliti-peneliti tersebut, selain berlatar belakang pendidikan arkeologi, juga ada yang berlatar belakang pendidikan geologi, biologi, sejarah, dan antropologi. Seluruhnya tersebar dalam berbagai jenjang Jabatan Fungsional, mulai dari Asisten Peneliti, Ajun Peneliti, Peneliti, dan Ahli Peneliti.
Tugas Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sebagai institusi adalah menyusun, mendaftar dan mengawasi peninggalan-peninggalan purbakala yang berada dalam wilayah Hindia Belanda, membuat rencana dan tindakan penyelamatan bangunan purbakala dari keruntuhan, pengukuran dan penggambaran peninggalan purbakala serta menelitinya lebih dalam. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dibawah naungan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan arkeologi. Dalam melaksanakan tugas Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan urusan tata usaha; Penyusunan rencana dan program kegiatan, pengembangan sistem dan metode, serta hubungan kerja sama penelitian dan pengembangn Arkeologi; Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dokumentasi dan publikasi data penelitian dan pengembangan Arkeologi; Pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.
Pada tahun 2011, seiring dengan reorganisasi Kementerian Negara yaitu Departemen Pendidikan Nasional yang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kebudayaan Pariwisata yang menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, susunan organisasi Pusarkenas berubah kembali. Selain dibentuknya Direktorat Jenderal Kebudayaan di Kemendikbud (yang didalamnya terdapat instansi saudara, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman), Pusarkenas dimasukan kedalam Badan Penelitian Pengembangan Kemendikbud.

Alamat

Gd. Pusat Arkeologi Nasional
Jl. Raya Condet Pejaten no. 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. (021) 7988171, 988131 ext. 238