Eurojust

Sejarah Eurojust

Dalam situs resmi Eurojust menyebutkan bahwa proses awal pembentukan badan kerja sama peradilan Uni Eropa ini, pertama kalinya diperkenalkan pada pertemuan Dewan Eropa di Tampere, Finlandia, pada 15 dan 16 Oktober 1999. Pada saat diskusi ini, dihadiri oleh kepala negara dan pemerintah negara-negara Uni Eropa. Pertemuan ini didedikasikan untuk mewujudkan wilayah Uni Eropa dapat menjamin sebuah kebebasan, keamanan dan keadilan, berdasarkan solidaritas dan perjuangan untuk melawan semua bentuk kejahatan.
Untuk memperkuat perjuangan melawan kejahatan terorganisasi yang serius tersebut, Dewan Eropa dalam kesimpulannya di pasal 46, sepakat bahwa sebuah badan hukum (Eurojust) harus dibentuk. Di dalam agensi ini akan terdiri dari jaksa nasional, hakim, atau petugas polisi dengan kompetensi setara, terlepas dari masing-masing negara anggota, menurut ke sistem hukum mereka sendiri. Dengan kata lain, sistem kerja agensi ini kelak akan diselaraskan atau disesuaikan dengan sistem penangan atau hukum yang berlaku dalam menangani kejahatan di negara masing-masing anggota Uni Eropa.
Lalu pada tanggal 14 Desember 2000, atas prakarsa Portugal, Prancis, Swedia dan Belgia, sebuah badan atau agensi kerjasama peradilan sementara dibentuk dan diberi nama Pro-Eurojust, yang pada saat itu beroperasi dari gedung Dewan Uni Eropa di Brussels. Badan inilah pelopor akan terbentuknya "Eurojust". Tujuan agensi ini adalah menjadi dewan jaksa penuntut dari semua negara anggota Uni Eropa, di mana prinsip-prinsip Eurojust akan diuji coba kelayakannya apakah dapat membentuk suatu kerjasama yang akurat dalam mewujudkan tujuannya yakni melawan setiap tindak kejahatan.
Pro-Eurojust secara resmi mulai bekerja pada 1 Maret 2001 di bawah presidensi Swedia. Tepat setelah terjadinya serangan 9/11 tahun 2001di Amerika Serikat, fokus badan ini semakin gencar untuk berperang melawan kejahatan terorisme. Semua negara anggota Uni Eropa bergerak intensif, mulai dari lingkup regional/nasional hingga tingkat internasional. Pro-Eurojust berfungsi sebagai katalisator untuk formalisasi, menemukan upaya dan strategi melawan kejahatan tersebut.
Lalu pada awal tahun 2002, setelah kepresidenan Uni Eropa pindah ke Spanyol, sebuah sejarah penting Uni Eropa mencatat sejarah baru, dimana keputusan untuk melegalisasi Eurojust disahkan pada 28 Februari 2002. Kemudian, besaran anggaran operasional Eurojust dirilis pada bulan Mei 2002 dan berbagai aturan prosedur pelaksanaannya disepakati pada bulan Juni 2002. Dengan keputusan inilah, nama Eurojust dipatenkan menjadi nama organisasi atau agensi peradilan negara-negara anggota Uni Eropa dalam melawan kejahatan global yang dapat memengaruhi stabililitas keamanan seluruh kawasan Uni Eropa.

Perkembangan Eurojust

Tanggal 29 April 2003, kantor Eurojust pindah ke Den Haag, Belanda. Tak lama setelah didirikan, Eurojust menghadapi tantangan untuk memperluas kekuatannya di Uni Eropa dengan mendirikan Perguruan Tinggi hingga mencapai 27 bangunan yang tercatat hingga tahun 2007. Hal ini dilakukan supaya Eurojust memliki kekuatan Sumber Daya Manusia yang lebih kompeten dalam mewujudkan misi Eurojust.
Sejak itu, Eurojust telah aktif dalam melakukan negosiasi perjanjian kerjasama dengan negara-negara ketiga dan lembaga-lembaga Uni Eropa lainnya, yang memungkinkan adanya kerjasama dalam pertukaran informasi peradilan dan data pribadi tentang berbagai kasus kejahatan di Uni Eropa. Perjanjian kerjasama ini disepakati diantaranya oleh Norwegia, Islandia, Amerika Serikat, Kroasia, OLAF, Swiss, dan bekas Republik Yugoslavia, Makedonia. Selain perjanjian kerjasama, Eurojust juga memelihara jaringan konektivitas hingga ke seluruh dunia. Sejak 2002, Eurojust telah berkembang pesat dan memiliki tugas operasional yang bagus dan terlibat dalam kerjasama peradilan di Eropa.
Seiring berkembangnya agensi ini, Eurojust melakukan revisi dibeberapa peraturannya. Pada bulan Juli 2008, di bawah presidensi Prancis, Dewan Eropa menyetujui keputusan Dewan tentang penguatan Eurojust, yang diratifikasi pada bulan Desember 2008 dan diterbitkan pada 4 Juni 2009. Tujuan keputusan yang baru ini adalah untuk meningkatkan kemampuan operasional Eurojust, meningkatkan pertukaran informasi antara pihak yang berkepentingan, memfasilitasi dan memperkuat kerja sama antara otoritas nasional anggota dan Eurojust, dan memperkuat serta menjalin hubungan yang lebih erat dengan mitra kerja dan negara ketiga.
Dalam pembaharuan peraturan tentang Eurojust tercantum dalam Perjanjian Lisabon, yaitu dalam Bab 4, pasal 85 dan pasal 86. Dalam pasal 85 menyebutkan misi utama Eurojust yakni: Untuk mendukung dan memperkuat koordinasi dan kerja sama antara penyelidik nasional dan pihak penuntut yang berhubungan untuk melawan kejahatan serius yang dapat memengaruhi dua atau lebih negara anggota. Sedangkan pasal 86 menyatakan bahwa: Untuk memerangi kejahatan yang memengaruhi kepentingan keuangan Perhimpunan dan Dewan, maka akan diselesaikan dengan cara mengadopsi sebuah peraturan yang sesuai dengan prosedur legislatif khusus, dimana dapat membentuk sebuah Kantor Kejaksaan Eropa dari Eurojust. Hingga saat ini, agensi ini masih aktif beroperasi.

Melawan Perdagangan Manusia

Dalam Proyek Strategis Eurojust tahun 2012 - 2016, diadakan sebuah konferensi yang bertajuk "Bekerja bersama menuju pemberantasan perdagangan manusia: Jalan Menuju Maju". Ini menjadi bagian dari Hari Anti-Perdagangan Eropa ke-6 pada 18 Oktober 2012. Michèle Coninsx, selaku Presiden Eurojust, mempresentasikan "Proyek Strategis Eurojust" dan Rencana Tindakan terhadap tindakan perdagangan ilegal tahun 2012 - 2016. "Proyek Strategis Eurojust" mempertimbangkan tindakan yang diusulkan dalam Komunikasi Komisi tentang Strategi Uni Eropa, komitmen Eurojust yang telah dihasilkan dari Hari Anti-Perdagangan Eropa ke-5.
Rencana Aksi Eurojust menguraikan enam prioritas untuk Eurojust 2012 - 2016:

1. Meningkatkan pertukaran informasi untuk mendapatkan gambaran intelijen yang lebih baik di tingkat Uni Eropa di tentang kasus perdagangan;

2. Meningkatkan jumlah pendeteksian, penyelidikan bersama dan penuntutan dalam kasus perdagangan manusia ( Trafficking Human in Beinhs (THB)) dan meningkatkan kerja sama peradilan di bidang ini;

3. Meningkatkan mekanisme koordinasi, terutama untuk pelatihan, keahlian dan kegiatan operasional;

4. Meningkatkan kerja sama dengan negara-negara ketiga dalam kasus THB;

5. Menggunakan pendekatan alternatif untuk memerangi perdagangan manusia;

6. Mengganggu arus uang kriminal dan pemulihan aset dalam kasus THB.

Melawan Kejahatan Terorganisir

Dalam konteks investigasi dan penuntutan kasus terkait dua atau lebih negara anggota, tujuan Eurojust adalah untuk merangsang dan meningkatkan koordinasi antara otoritas nasional masing-masing, dengan mempertimbangkan setiap permintaan yang datang dari otoritas yang berkompeten dari negara anggota dan informasi apa pun yang diberikan oleh badan yang kompeten harus sesuai dengan kebajikan ketentuan yang telah diadopsi dari kerangka Perjanjian (Jaringan Yudisial Eropa dalam masalah kriminal, Europol, dan OLAF).
Tujuan lain dari Eurojust adalah untuk meningkatkan kerja sama antara pihak yang berwenang, khususnya dalam memfasilitasi pelaksanaan bantuan hukum timbal balik tingkat internasional. Eurojust juga mendukung pihak yang berwenang untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan dan tuntutan terhadapa kasus yang dihadapi. Hal ini tentu dapat membantu penyelidikan dan penuntutan antara negara anggota dan negara non-anggota atau negara anggota dan komisi, khususnya tentang pelanggaran pidana yang efek dari kejahatan itu dapat memengaruhi kepentingan keuangan Uni Eropa. Kejahatan serius lainnya yang juga sering terjadi seperti perdagangan ilegal obat terlarang, pencucian uang, kejahatan yang terkait dengan zat nuklir dan radioaktif, penyelundupan imigran gelap atau perdagangan manusia, pembunuhan, cedera tubuh yang berat, perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia, penculikan ataupun penyanderaan, rasisme dan xenofobia.

Beban kerja Eurojust

Sejak awal dibentuknya Eurojust, agensi ini dianggap sangat membantu dalam menangani berbagai kasus di Uni Eropa. Eurojust sendiri telah menangani 202 kasus, itu hanya pada tahun 2002 saja. Pada 2016, negara-negara anggota Uni Eropa mendapatkan bantuan Eurojust dalam menangani 2.306 kasus baru. Mayoritas kasus-kasus tersebut melibatkan dua negara anggota; bahkan pada tahun 2010, seperlima dari kasus tersebut melibatkan tiga atau lebih negara. Eurojust juga mengatur 249 pertemuan koordinasi antara negara dan badan-badan Uni Eropa. Maka setiap tahunnya, kasus yang ditangani mencapai 250 kasus.
Pada Juli 2015 lalu, Michele Coninsx (kepala Badan Kerjasama Hukum Uni Eropa Eurojust) mengatakan bahwa perahu-perahu yang membawa para migran melintasi Laut Tengah menuju ke Eropa juga turut serta membawa para anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Informasi yang diperolehnya itu adalah bagian dari upaya lembaganya membantu negara-negara Uni Eropa merespon imigrasi ilegal, penyelundupan manusia, terorisme dan kejahatan siber.
Namun Coninsx menegaskan, kelompok semacam ISIS juga menggunakan uang dari hasil penyelundupan manusia untuk mendanai kegiatan mereka. Dan Eurojust, adalah satu dari beberapa organisasi Uni Eropa yang digerakkan untuk menghentikan operasi para penyelundup manusia itu.

Kerjasama Eurojust

Eurojust memiliki perjanjian kerja sama dengan banyak lembaga. Lembaga dan mitra Uni Eropa terkait, dan dengan organisasi internasional termasuk: Jaringan Yudisial Eropa Kantor Polisi Eropa (Europol), Kantor Anti-Penipuan Eropa (OLAF), Badan Eropa untuk Pengelolaan Kerjasama Operasional di Perbatasan Eksternal dari Negara Anggota Uni Eropa (Frontex), Pusat Pengawasan Eropa untuk Narkoba dan Kecanduan Narkoba (EMCDDA) Perguruan Tinggi Kepolisian Eropa (CEPOL) Jaringan Pelatihan Yudisial Eropa (EJTN), Badan Hak Fundamental (FRA), dan Interpol Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC).

Struktur Eurojust

Struktur badan pembuat kebijakan Eurojust terdiri dari satu jaksa senior atau hakim dari masing-masing negara Uni Eropa. Masing-masing anggota nasional ini bertanggung jawab atas negara masing-masing. Pemerintahan dipimpin oleh seorang Direktur Administratif. Ada juga Petugas Perlindungan Data, yang bekerja secara independen dari Direktur Administrasi.