Dony Ahmad Munir

Riwayat Hidup

Dony Ahmad Munir pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPC PPP Sumedang periode 1995-2000. Ia menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang tahun 1997-1999 dan merupakan anggota termuda saat itu dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Tahun 1999-2004 Ia menjadi Ketua Fraksi PPP di DPRD Sumedang. Pada waktu bersamaan Ia juga menjadi Sekretaris DPC PPP periode 2000-2006. Karier politiknya di PPP semakin bersinar yang kemudian membawanya sebagai Ketua DPC PPP Sumedang periode 2006-2011.
Selain di politik, pria kelahiran Sumedang, 5 Desember 1973, itu juga aktif di sejumlah organisasi. Dony pernah menjadi Ketua Departemen Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dari 1996-2003. Di bidang olah raga, Dony pernah memimpin Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI). Beberapa perhargaan yang pernah diraih oleh Dony adalah menjadi tokoh uswatun hasanah yang diberikan oleh BKPRMI Jawa Barat. Pada 2008, ia juga dianugerahi Honorary Police dari Kapolwil Priangan.

Anggota DPRD Kabupaten Sumedang

Salah satu terobosan yang ia lakukan ketika masih berada di DPRD Kabupaten Sumedang adalah ketika Pemilihan Umum Legislatif 2004 adalah bersama calon anggota legislatif lokal dari PPP bersepakat untuk mundur dari pencalonan jika jumlah suara yang mereka raih tidak mencapai separuh dari bilangan pembagi pemilih (BPP). Tak hanya lisan, 50 caleg PPP untuk kursi DPRD Sumedang itu menuangkannya dalam akta yang dibuat di depan Notaris Arsandi Bahrum. Dengan kesepakatan itu, urusan peringkat jadi tak penting lagi. Seorang caleg di nomor buncit tetap berpeluang menjadi anggota dewan bila meraih suara separuh plus satu dari BPP. Pada periode 2004-2009, ia kemudian terpilih sebagai salah satu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang.
Ia pernah berencana diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Sumedang terkait kasus dugaan penyelewengan dana Program Pendanaan Kompetisi-Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Kab. Sumedang senilai Rp 36 miliar. Dana PPK-IPM itu dikucurkan dari APBD Jabar 2007-2008. Sementara kapasitas para saksi dalam kasus tersebut, sebagai tim supervisi PPK-IPM.
Ia juga pernah menjadi Ketua Rombongan Studi Banding DPRD Kabupaten Sumedang di Kabupaten Bantul pada tahun 2008 dengan maksud dan tujuan untuk melihat secara langsung kelembagaan desa di Bantul, pengelolaan PDAM Bantul, serta upaya penyertaan modal terhadap bank daerah.

Calon Wakil Bupati Sumedang

Ia sempat menjadi Calon Wakil Bupati Sumedang pada Pilkada 2008 yang berpasangan dengan Endang Sukandar dengan tagline "ESA DOAMU" (yang kemudian dipakai pada Pilkada 2008 meskipun dibalik) yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang meskipun kemudian kalah dengan Don Murdono dan Taufiq Gunawansyah yang diusung oleh partai-partai penguasa DPRD Sumedang saat itu seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan PKS.
Total pasangan ini memperoleh memperoleh 268.176 (45,18 persen) suara dari 593.538 suara dari 26 kecamatan di Sumedang.

Anggota DPRD Jawa Barat

Ia menjadi Anggota DPRD Jawa Barat pada Pemilihan Umum tahun 2009 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka) (hingga Pemilu 2014, dapil di DPRD Jawa Barat sama dengan dapil di DPR RI). Ketika di DPRD Jawa Barat, ia masuk menjadi anggota Komisi B sekaligus ditempatkan pada Badan Anggaran DPRD Jawa Barat.

Tanggapan Terkait Dualisme HKTI

Saat menjadi anggota Komisi B DPRD Jawa Barat, Dony Ahmad Munir, mengatakan dualisme kepemimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) membuat pengurus HKTI tidak lagi satu visi memajukan petani. "HKTI dibentuk untuk menghimpun kekuatan petani dan memberdayakan petani. Saya prihatin terjadi dualisme," ujar Doni di Bandung, Jumat 16 Juli 2010. Doni berharap, kedua pihak yang berseteru dapat melakukan islah atau berdamai. "Kita berharap kedua pihak bisa berdamai," katanya. Dualisme kepemimpinan HKTI di tingkat pusat, kata Doni, dikhawatirkan berpotensi buruk terhadap pengurus HKTI.
Dualisme yang disebutkan sebelumnya berawal pada Munas HKTI di Denpasar memilih secara aklamasi Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum HKTI 2010-2015, sedangkan Munas HKTI di Denpasar memilih Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum HKTI 2010-2015.

Kecolongan Kartu Lebaran Gubernur Ahmad Heryawan

Ketika menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ia merasa kecolongan dengan pembuatan kartu ucapan "Selamat Idul Fitri 1431 Hijriah" oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, yang diangggap menelan biaya hingga miliaran rupiah dari APBD. "Hikmah dari kejadian ini harus lebih detail lagi, intinya kami dari DPRD jangan sampai kecolongan lagi atas kejadian pembuatan kartu lebaran gubernur untuk tahun depan," kata salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Dony Ahmad Munir, usai melakukan sidak ke Kantor Pos Besar Bandung, Rabu.
Dony menyatakan, sebelumnya Badan Anggaran DPRD Jawa Barat pernah meminta agar eksekutif melakukan rasionalisasi sekian persen untuk belanja aparatur negara. Ia juga mempertanyakan, mengapa pembuatan kartu ucapan Lebaran tersebut harus dibuat terpisah antara Gubernur dengan Wakil Gubernur Jabar. "Saya kira kartu tersebut sangat tidak efisien karena hanya ada foto gubernur saja," ujarnya. Selain itu, anggaran pengiriman kartu ucapan Selamat Lebaran dari Gubernur Jawa Barat yang menghabiskan dana hingga Rp 525 juta tidak dibahas dalam Badan Anggaran. "Mungkin anggaran untuk pengiriman kartu ucapan selamat Lebaran dari gubernur ini dibahas di Komisi. Soalnya saya tidak tahu pembahasan anggaran tersebut," katanya. Menurutnya, secara politis pengiriman kartu Lebaran sah-sah saja, apalagi jika anggarannya sudah disahkan.
Sebelumnya, empat anggota DPRD Jawa Barat yang tergabung dalam Komisi A, E dan Badan Anggaran yakni Didin Supriadin dari Fraksi Demokrat, Dony Ahmad Munir dari Fraksi PPP, Budi Hermansyah dari Hanura, dan Ahmad Riza Al Habsi dari Fraksi PDIP melakukan sidak ke kantor Pos Besar Bandung di Jalan Asia Afrika, Bandung. Kedatangan anggota dewan tersebut diterima langsung oleh Wakil Kepala Kantor Pos Besar Bandung Memed Irawan dan Wakil Kepala I Bidang Mail Logistik dan Operasional Ani Santana. Menurut Dony, tujuan dilakukan sidak tersebut untuk melihat sejauh mana efektivitas pengiriman kartu lebaran gubernur. "Kami datang ke sini untuk meminta informasi yang jelas mengenai kartu lebaran gubernur. Kami ingin tahu apakah kartu lebaran gubernur yang merupakan kartu pemerintah karena dibiayai APBD layak disebut kartu pemerintah atau tidak," ujar Donny.

Sawah Terapung

Anggota Komisi B DPRD Jabar Dony Ahmad Munir mengatakan usulan sawah terapung untuk mengatasi produksi padi di daerah-daerah rawan banjir patut dikaji lebih dalam. "Kajiannya harus matang, karena alternatif seperti ini pelaksanaanya kadang tidak mudah," katanya kepada bisnis-jabar, Rabu (27/3/2013). Menurutnya persoalan paling klasik adalah mengubah kultur petani di Jawa Barat. Ia menilai untuk mengadaptasi pola tanam baru seperti sawah terapung petani dipastikan butuh waktu lama. "Kultur petani pasti akan butuh waktu untuk menerapkan ini, harus dipikirkan juga," katanya. Hal lain yang harus dikaji adalah apakah sistem sawah terapung bisa menjamin kualitas padi tersebut. "Hasil produksinya apakah lebih bagus dari pola tanam biasa? Apakah daerah yang menerapkan ini bisa menunjukan keberhasilan?," katanya.
Menurut Dony, hal yang paling penting dilakukan Pemprov Jabar adalah memikirkan dan mengatasi persoalan banjir terlebih dahulu. Lokasi-lokasi banjir yang dekat dengan sentra pertanian menurutnya harus menjadi perhatian serius. "Pemprov harus cepat mengatasi persoalan di hulu sungai dan daerah resapan air," katanya. Namun Dony juga menyarankan agar Dinas Pertanian Jabar mulai memikirkan alternatif-alternatif pola tanam untuk menyelamatkan produksi padi. "Alternatif seperti itu harus dikaji secara matang. Kita layak mengapresiasi alternatif-alternatif macam ini," katanya.

Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Provinsi Jawa Barat tahun 2009

Ia pernah mengkritik besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) Provinsi Jawa Barat tahun 2009. Ia beranggapan besarnya Silpa disebabkan oleh pemerintah provinsi yang kurang tepat dalam memperdikasi waktu pelaksanaan proyek atau bakan kurang melakukan koordinasi. Anggapan Doni ini berdasarkan pengalamannya, saat meinjau proyek pembangunan Bandara Internasional Kertajati yang dianggarkan dana sebesar Rp160 miliar namun hingga tahun anggaran berlalu hanya bisa terealisasi Rp50 miliar.
DPRD Provinsi Jawa Barat menilai besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD Jabar tahun 2009 dikarenakan tidak terealisasinya beberapa program Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Kami menilai adanya Silpa APBD 2009 ini disebabkan tidak terealisasinya beberapa program yang telah direncanakan sebelumya," kata Anggota Komisi B DPRD Jabar, Dony Ahmad Munir. Dikatakannya, Silpa APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2009 yang mencapai hingga Rp660 miliar dari total APBD Jabar 2009 senilai Rp7,57 triliun

APBD Perubahan Jawa Barat tahun 2014

Ia juga meneken persetujuan perubahan pada APBD Jawa Barat pada tahun 2014 dengan alasan sudah mengalokasikan untuk pendidikan 20%, kesehatan 10%, serta pemeliharaan jalan 10%. “Kami menilai APBD perubahan ini sudah pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment," katanya.

Calon Wakil Bupati Sumedang pada tahun 2013

Pada tahun 2013, ketika Endang Sukandar meninggal dunia saat terpilih sebagai Bupati Sumedang, ia sempat dicalonkan sebagai calon Wakil Bupati Sumedang yang akan menemani posisi plt Bupati Sumedang saat itu, Ade Irawan. Meskipun demikian, namanya dan alm. Endang Sukandar sempat menjadi salah satu calon Bupati Sumedang yang akan diusung oleh PPP pada saat itu.

Anggota DPR RI

Ia maju menjadi Anggota DPR RI pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 untuk daerah Pemilihan Jawa Barat 9 (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka) berbekal pengalaman sebagai Anggota DPRD Jawa Barat periode 2009-2014. Ia sempat mendapatkan suara tertinggi ketiga di Sumedang. Di DPR RI Ia ditempatkan pada Komisi 10 dan Badan Anggaran DPR RI.

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

Dalam rapat Paripurna, Dony selaku perwakilan dari Fraksi PPP dalam menanggapi RUU APBN 2018 beserta nota keuangannya. Dony mengungkapkan bahwa Fraksi PPP menyadari perkembangan ekonom masih berat ditengah tekanan global karena pemerintah akan menghadapi masa depan yang kecenderungannya terus naik. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% mengisyaratkan bahwa pemerintah akan mampu menghadapi tantangan yang kuat. Dony bertanya bagaimana pertumbuhan akan tercapai, jika masyarakat masih tertekan. Fraksi PPP menyadari perkembangan ekonomi masih berat, namun pemerintah lebih optimis dibandingkan RAPBN 2017 lalu. Doni mengatakan bahwa kita sadari saat ini tekanan hidup yang dihadapi rakyat sangat berat, pertumbuhan pada ekonomi harus mampu mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
Fraksi PPP menilai tatanan hidup rakyat semakin berat, seperti kenaikan biaya listrik dan potongan subsidi. Sektor pertanian dan kemaritiman tidak beranjak naik, Fraksi PPP khawatir akan semakin tingginya timpang ekonomi di masyarakat. Dony kembali bertanya siapakah yang menikmati hasil pembangunan ini?. Penurunan inflasi menurutnya ternyata diikuti dengan tren penurunan kemiskinan yang melambat. Sektor rill semakin lemah dan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja, karena penurunan inflasi ditanggapi secara lambat oleh sektor perbankan dalam penurunan suku bunga, dan mengakibatkan lemahnya perekonomian. Dony menegaskan bahwa ekonomi lesu melemahkan investasi dan banyak.
Fraksi PPP berpandangan telah terjadi peningkatan sebesar Rp1878 Triliun. Penerimaan perpajakan tidak mencintai target, tax ratio pun tidak mencapai 15%, Fraksi PPP menilai kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan pajak masih jauh dari ideal. Kekayaan alam terus tergusur dan perusakan alam terus meningkat. Kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kebijakan pajak masih jauh dari target, pemerintah perlu melakukan reformasi pajak secara berkelanjutan, karena pajak seharusnya bias menjadi pendapatan fiskal.
Fraksi PPP meminta pemerintah memperhatikan belanja negara yang harus berpihak pada rakyat. Perlunya kesinambungan pada pembangunan agar pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif. Infrastruktur sangat penting, terutama yang berpengaruh dalam hal rumah tangga. Kebijakan kemiskinan harus menciptakan pemerataan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Fraksi PPP menyadari bahwa pertumbuhan tidak mengalir ke semua arah, dari pertumbuhan ekonomi yang terus naik, akan tetapi kesenjangan sosial tidak mengalami penurunan. APBN sebagai alat politik anggaran negara harus menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kesenjangan ekonomi terlihat jelas, maka dari itu perlu adanya program pemerintah yang lebih produktif agar masyarakat miskin dapat keluar dari zona itu. Dengan mengucapkan Bismillah yang diucapkan oleh Doni, Fraksi PPP setuju atas RAPBN 2018 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2018

Dalam rapat paripurna,Doni mengungkapkan jika pemerintah perlu bekerja lebih giat lagi untuk mewujudkan pencapaian pembangunan. Kemudian, mewakili Fraksi PPP, Ia mencermati jika ada penurunan kualitas lapangan kerja dan beban utang yang terus meningkat sehingga menimbulkan defisit. Terkait postur fiskal, Fraksi PPP meminta pengelolaan makro ekonomi dan fiskal dapat mempengaruhi masyarakat dan meminta ada kemajuan yang dicapai dalam perpajakan dan sumber lainnya. Selain itu, pemerintah perlu menyelesaikan tunjangan profesi guru di lingkungan Kemenag dan pemerintah harus melakukan percepatan kurikulum dan buku pelajaran di Kemenag (Kementerian Agama) . Dony juga meminta pembangunan infrastruktur ke depan jangan hanya berpusat di kota tetapi juga ke daerah supaya terjadi perkembangan yang merata.

RUU Permusikan

Pada Audiensi Komisi 10 dengan Ekosistem Musik Indonesia yang terdiri dari kumpulan musisi (Kami Musik Indonesia dan Insan Musik Indonesia), Dony mengatakan sejak 4 tahun ke belakang sudah ada Hari Musik Nasional dengan tujuan untuk mengenalkan musik ke masyarakat dan kementerian terkait seharusnya membuat cetak biru kebijakan penetapan hari musik ini membawa dampak bagus atau tidak ke industri musik nasional. Berkaitan dengan industri musik, menurut Dony, perlu strategi menyeluruh, penyelesaiannya bisa melalui UU dengan muatan yang luar biasa.

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Dony menyampaikan bahwa Fraksi PPP menginginkan agar pengampunan pajak jangan terlalu menggebu-gebu, tetapi tidak jelas ukurannya. Fraksi PPP mendorong Pemerintah agar fungsi pajak dijalankan dengan baik dan optimal, serta mendorong Pemerintah agar dapat melaksanakan fungsi pajak untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat. Fraksi PPP mengapresiasi tindakan pemerintah dan menyetujui RUU Pengampunan Pajak dibahas sesuai peraturan yang berlaku.

RUU KPK 2015

Pada 6 Oktober 2015 - Dony Ahmad Munir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas perubahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

RUU Pengampunan Nasional

Pada 6 Oktober 2015 - Dony Ahmad Munir mengusulkan penggunaan hak inisiatif DPR RI atas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

Dalam RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Panja SN DIKTI Komisi 10 dengan Kepala BAN-PT, Kepala LAM-PTKes dan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta  Dony mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh BAN-PT, Kopertis Wilayah III DKI Jakarta, dan LAM-PTKes. Dony mengatakan dirinya mempunyai pengalaman sebagai mahasiswa yang diasesor dan menurutnya BAN-PT melakukan pekerjaan dengan kredibel. Ia kemudian menanyakan mengenai penyempurnaan SN Dikti, perlakuan terhadap kekurangan disparitas di luar pulau Jawa, dan pengembangan instrumen akreditasi, serta respon perguruan tinggi terhadap umpan balik yang diterima. Menurut Dony, perbaikan boleh saja dilakukan namun penyempurnaan juga harus berjangka panjang.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Anggota Komisi X DPR RI, Dony Ahmad Munir, menegaskan perlunya perubahan revolusioner pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) agar minat baca meningkat dan semakin digemari masyarakat. Dibandingkan dengan negara lain, minat baca masyarakat di Indonesia masih rendah. “Ini menjadi salah satu tugas besar PNRI. Pemerintah dan DPR harus peduli untuk memberikan perhatian kepada PNRI, dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran RPJMN 2014-2019. Yakni meningkatkan budaya membaca dan minat membaca masyarakat, serta literasi membaca,” ujar Dony, Rabu (20/07/2016) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Menurutnya, pelayanan perpustakaan di daerah masih sangat minim. Ironisnya, kepala perpustakaan di daerah ditempati oleh 'orang buangan', yang dikhawatirkan berdampak pada pelayanan perpustakaan. “Layanan perpustakaan harus lebih baik lagi dari sisi fasilitasnya, koleksi bukunya bisa bertambah dan variatif, termasuk meningkatkan aksesibiltas masyarakat yang belum terkoneksi internet. Perpustakaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah dibutuhkan program yang bagus dan anggaran yang memadai. Dengan anggaran yang memadai, sehingga target dapat tercapai,” jelas politisi PPP ini.
Doni menyarankan, perlu dilakukan penambahan pustakawan dan pengelola pustaka. Mengingat jumlah pustakawan yang semakin berkurang, termasuk minat masyarakat untuk studi jurusan pustaka juga rendah. “Ini harus ada upaya yang lebih optimal dari Pemerintah khusus dari PNRI, bagaimana mengatasi minat baca, budaya membaca, sarana, pelayanan, koleksinya, hingga pengelolanya,” kata anggota DPR dapil Jawa Barat ini.
Terkait pagu anggaran PNRI pada RAPBN 2017 yang menurun, Dony berkomitmen untuk menjadi perhatian DPR agar anggaran dapat ditingkatkan. “Tapi, ketika kita ingin meningkatkan anggaran PNRI prestasi kerja yang dicapai akan seperti apa? Target capaiannya harus jelas. Sehingga masyarakat mendapat dampak positif dari RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga –red) PNRI di tahun mendatang,” tandasnya. Pada RAPBN 2017, PNRI mendapat anggaran sebesar Rp 563 miliar, dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,874 triliun.

Memantau Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016

Bersama Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan lainnya, Dony Ahmad Munir terbang ke Amerika Serikat untuk memantau perkembangan pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Delegasi F-PPP yang terbang ke negeri Paman Sam adalah anggota Komisi III DPR yang juga Ketum PPP sekaligus ketua delegasi Muchammad Romahurmuziy, anggota Komisi XI DPR yang juga Waketum PPP Amir Uskara, anggota Komisi X DPR yang juga Wasekjen PPP Dony Ahmad Munir, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR yang juga Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha, Ketua Komisi X DPR yang juga Waketum PPP Reni Marlinawati, serta anggota Komisi VIII yang juga Ketua DPP PPP Achmad Farial.
Perjalanan delegasi dimulai dari penerbangan selama sekitar 2 jam dari Jakarta pukul 19.00 WIB menuju Singapura untuk transit. Dari Singapura lalu terbang selama sekitar 13 jam menuju Frankfurt, Jerman, untuk transit kedua. Lalu dilanjutkan penerbangan selama 8 jam menuju Bandara JFK, New York. Dari JFK, perjalanan menuju Washington DC ditempuh selama 5 jam menggunakan bus, dengan rute: New York - New Jersey - Delaware - Maryland - Washington DC.
Perjalanan ini dilakukan, menurut Rohamurmuziy, karena "Kita di sini mau melihat Pilpres AS. Karena hubungan pasang surut AS-Indonesia tak terlepas dari proses politik yang terjadi. Amerika sebagai negera dengan perekonomian terbesar di dunia, mitra dagang penting setelah China, apapun dinamika politik AS akan sangat berpengaruh dengan dinamika politik di Indonesia".

Bupati Sumedang

Karena ingin maju menjadi Bupati Sumedang pada pergelaran Pilkada Serentak 2018, ia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR RI pada 26 Januari 2018. Ia maju berbekal rekomendasi dari Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy dan keunggulan di berbagai survey pada tahun 2016. Kemudian Ia memilih berpasangan dengan Erwan Setiawan yang merupakan Anggota DPRD Kota Bandung periode 2014-2019 dan mantan Ketua DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 sekaligus anak tokoh Persib Bandung Umuh Muchtar.
Dalam pilkada kali ini, ia didukung oleh PPP, PKB, Partai Demokrat dan PAN selain mendapatkan dukungan dari penyanyi kenamaan dari Sumedang, Rossa (meskipun sering diberitakan ia akan dipasangkan bersama dengan Rossa) serta empat partai non parlemen yaitu PKPI, PSI, Perindo, dan Partai Garuda. Ia bersama Erwan Setiawan menyusun janji kampanyenya dalam bentuk "Sumedang Simpati". Salah satu janji kampanyenya adalah menata kolam milik Pemkab Sumedang yang berada di kawasan Gedung Negara Sumedang diawali dengan kegiatan mancing mania secara terbuka bagi setiap warga Sumedang.Selain itu, ia juga berjanji untuk ikut serta memajukan pendidikan Islam yang ada di Sumedang.
Salah satu keunggulan Dony Ahmad Munir adalah ia rajin mencatat jumlah kekayaan miliknya kepada KPK. Dari laman resmi LHKPN KPK, diketahui bahwa Dony Ahmad Munir saat menjabat sebagai anggota DPR RI dan DPRD Sumedang serta Jawa Barat melaporkan tiga kali laporan yakni pada 31 Desember 2003, 1 Januari 2008 dan 30 November 2014. Terakhir, dirinya melakukan pelaporan pada Periode 2014-2019 melaporkan harta kekayaannya pada 30 November 2014. Total Harta kekayaan Dony Ahmad Munir dalam laporan per 1 Januari 2008 senilai Rp 373.835.331 dan pada 30 November 2014 tercatat Rp 514.395.100,00.
Ia kemudian menang dengan perolehan suara sebesar 275.337 suara atau 42,81% dari total suara sah 643.125 suara dan ditetapkan sebagai pasangan bupati dan wakil bupati dalam sidang istimewa DPRD Sumedang pada tanggal 2 Agustus 2018.

Program kerja

Setelah terpilih sebagai bupati, ia langsung bergerak untuk mewujudkan berbagai program antara lain penetapan desa agrowisata penghasil ubi cilembu yang berada di Pamulihan, Sumedang. Ia juga tercatat sebagai salah satu anggota tim pemenangan pasangan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan umum Presiden tahun 2019. Selain itu, ia juga memiliki program perbaikan akses jalan Sindangpalay-Palasari serta pembangunan jalan lingkar selatan untuk keperluan pengembangan akses transportasi serta pariwisata. Ia juga mengajak almamaternya yaitu Universitas Padjadjaran untuk ikut serta dalam pengembangan Sumedang melalui kegiatan tri dharma akademik yaitu pengabdian di tengah masyarakat . Salah satu program yang juga mulai dijalankannya adalah program Sumedang bebas stunting pada tahun 2023. Selain itu, ia juga menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa bus wisata yang diberi nama "Tampomas" atau kepanjangan dari "Trans Moda Pariwisata Masyarakat Kota Sumedang".
Ia juga berhasil mengadakan pertemuan bisnis di Jepang pada Juni 2019 dalam acara "Indonesia-Japan Business Forum". Salah satu poin kesepakatan ketika mengadakan kunjungan ke Jepang adalah peluang bisnis dan investasi di Sumedang, baik sektor pertanian, industri manufaktur, pariwisata, teknologi informasi, maupun ketenagakerjaan. Salah satunya adalah ketertarikan dari pihak Mitsubishi dan Yanmar di dalam berinvestasi di Sumedang.
Selain itu, ia juga tertarik di dalam pengembangan pariwisata dan olahraga di Sumedang terutama pengembangan olahraga paragliding dan pengembangan wisata Waduk Jatigede. Salah satu programnya terkait Waduk Jatigede adalah pengembangan kawasan di sekitar waduk untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Waduk Jatigede yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Meskipun demikian, ia juga bergerak cepat ketika kabar penurunan permukaan air Waduk Jatigede terjadi pada Juli 2019. Selain itu, ia juga berencana untuk melakukang pengembangan terhadap Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari yang berjarak 1 kilometer dari Alun-alun Sumedang dengan menghubungkan keduanya melalui kereta gantung.
Terkait pelayanan publik, ia telah membuka sebuah Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terletak di dekat Alun-alun Sumedang. Lokasinya berada di depan Gedung Negara Sumedang. Pejabat publik yang ada di Kabupaten Sumedang pada tahun pertama kepemimpinannya terkena mutasi dengan total 449 pejabat. Selain itu, ia juga meminta pengelola Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) untuk dapat memberikan ruang khusus di rest area tol, khusus tempat pemasaran semua produk unggulan hasil Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Sumedang. Ia juga menaruh perhatian mengenai pedagang yang ada di pinggir Jalan Negara Bandung-Cirebon (Cadas Pangeran) yang banyak didominasi oleh pedagang ubi cilembu dan tahu sumedang.
Keberhasilan Dony Ahmad Munir yang meskipun belum setahun memimpin Kabupaten Sumedang telah diakui mantan rekannya di DPRD Jawa Barat, Itje Siti Dewi Kuraesin (kini Anggota DPR RI 2019-2024, istri dari Anggota DPR RI Lili Asdjudiredja) yang berasal dari Partai Golkar. Ia juga menerima penghargaan berupa santri inspiratif versi media pada peringatan Hari Santri tahun 2018.