Republik Tiongkok

Sejarah

Taiwan pernah dijajah oleh Belanda (1624-1662), kemudian dibebaskan oleh Cheng Cheng-Kung (Koxinga) pada tahun 1662, seorang loyalis Dinasti Ming ketika Dinasti Ming mengalami kekalahan dan digantikan oleh Dinasti Qing, dan mendirikan pemerintahan Kerajaan Tungning (1662-1683). Dengan Tainan sebagai ibu kotanya, Dinasti Cheng melakukan serangkaian operasi militer dan upaya untuk kembali merebut Tiongkok daratan yang sudah dikuasai oleh Dinasti Qing (atau Dinasti Manchuria yang dianggap orang-orang Tiongkok/Han adalah dinasti asing). Seperti halnya pemerintahan Republik Tiongkok pada masa pelarian Chiang Kai Shek dan Chiang Ching Kuo yang menyatakan akan merebut kembali Tiongkok daratan. Dinasti Qin akhirnya merebut pulau ini dari tangan Dinasti Cheng di bawah pimpinan Admiral Shi Lang sampai Jepang menguasai pulau ini (1895).
Wilayah Taiwan yang sekarang secara de facto merupakan wilayah Republik Tiongkok pernah menjadi protektorat Jepang setelah peperangan Tiongkok-Jepang pada akhir abad ke-19 (1894-1895) ketika Tiongkok masih berada di bawah Dinasti Qing dari Manchuria yang berbuah kekalahan Tiongkok dan perjanjian Shimonoseki (1895) sampai berakhirnya masa Perang Dunia II dan Taiwan diambil alih oleh pemerintahan Kuomintang.
Republik Tiongkok didirikan pada tahun 1912 menyusul revolusi yang dilancarkan oleh Dr. Sun Yat-sen melawan pemerintahan Dinasti Qing. Di kemudian hari, sesuai dengan tradisi pemerintahan di Tiongkok, tahun pemerintahan diganti menjadi tahun 1 Republik (Minguo Yuannian) untuk tahun 1912 Masehi. Republik Tiongkok beribu kota di Nanjing.
Selepas kekalahan yang dialami Jepang pada Perang Dunia II, Taiwan telah diberikan kepada tentara Sekutu dan diduduki oleh Republik Tiongkok. Ia diperintah oleh pemerintahan militer yang korup, lantas terjerumus ke dalam keadaan kelam-kabut yang mencapai puncaknya pada peristiwa 228. Keadaan darurat telah diundangkan pada tahun 1948.
Pada tahun 1949, Republik Tiongkok dipimpin oleh Chiang Kai Shek yang berhaluan nasionalis kalah dari perang saudara dengan Partai Komunis Tiongkok (Zhongguo Gongchandang) pimpinan Mao Zedong dan mundur ke Taiwan. Mao Zedong kemudian memproklamirkan berdirinya negara baru Republik Rakyat Tiongkok di Beiping, yang kemudian diubah namanya menjadi Beijing dan ditetapkan sebagai ibu kota negara baru tersebut.
Semasa era Perang Dingin, Republik Tiongkok ditampakkan Barat sebagai "Tiongkok Liberal" dan suatu bentuk penentangan terhadap komunisme, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok telah dilihat sebagai "Tiongkok Merah" atau "Tiongkok Komunis". Pemerintahan Republik Tiongkok diakui sebagai satu-satunya pemerintah seluruh Tiongkok Daratan dan Taiwan yang sah oleh PBB dan kebanyakan negara Barat hingga tahun 1970-an. Negara Timur juga berpendapat yang sama.
Republik Tiongkok terus berada di bawah pemerintahan darurat seperti yang dinyatakan di dalam "Undang-undang Darurat selama Pemberontakan Komunis" (動員戡亂時期臨時條款) dan pemerintahan satu partai hingga empat dekade dari tahun 1948 ke tahun 1987, saat Presiden Chiang Ching-kuo dan Lee Teng-hui, yaitu Presiden pertama merupakan keturunan penduduk asli setempat, secara berangsur-angsur meliberalisasikan dan mendemokrasikan sistem pemerintahan
Pada tahun 2000, Chen Shui-bian dari partai pro-kemerdekaan Partai Progresif Demokrat (DPP) memenangi pemilu presiden dan menjadi Presiden pertama Republik Tiongkok yang bukan dari partai KMT. Dalam Pilpres yang berlangsung pada tahun 2004, setelah Insiden 319 yang terjadi satu hari sebelum hari pemilu. Chen dan wakil presiden Annete Lu tertembak sewaktu berpawai dalam satu kampanye di kota Tainan. Chen dilantik kembali sebagai Presiden Republik Tiongkok dengan kemenangan tipis 0,2%. Partai pimpinan Chen, DPP, juga gagal menguasai dewan majelis dengan memenangkan mayoritas kursi, dan kalah atas partai KMT yang menginginkan penyatuan kembali dengan Tiongkok Daratan pada tahun 2005. Namun, DPP berhasil menguasai Dewan Nasional Republik Tiongkok.

Politik

Republik Tiongkok memiliki sistem politik yang berbeda dengan sistem politik di RRT, menggunakan asas demokrasi dan liberalisme yang umum digunakan negara -negara barat.
Ketika pemerintahan nasionalis KMT berpindah dari Tiongkok karena kalah perang terhadap pasukan komunis, maka Chiang Kai Shek menerapkan sistem pemerintahan darurat dengan asas tunggal satu partai Kuomintang (KMT). Keadaan darurat ini guna mempersiapkan diri dalam merebut kembali daratan Tiongkok. Dalam situasi ini, terjadi pembatasan kegiatan pers politik dan pembungkaman kaum oposisi yang justru banyak berpengaruh di kalangan penduduk Taiwan asli. Keadaan ini berlaku sampai Chiang Kai Shek wafat.
Pemerintahan kepresidenan digantikan oleh putranya Chiang Ching Kuo sampai dia wafat pada tahun 1980-an akhir. Pada masa ini kran kebebasan pers, politik dan mengemukakan pendapat dibuka secara perlahan-lahan. Meskipun masih terobsesi dengan upaya menguasai kembali Tiongkok daratan, Chiang Ching Kuo berusaha bersikap realistis dengan situasi yang ada. Dia tidak ingin mewarisi pemerintahan yang otoriter. Pada pemilu yang pertama, terpilihlah Lee Teng Hui yang juga dari kalangan partai KMT.
Pada masa pemerintahan Lee Teng Hui, hubungan dengan Tiongkok daratan mulai memanas karena mulai diwacanakannya kemerdekaan bagi Republik Tiongkok dengan nama Taiwan (Selama ini sebagian diplomat selalu tertukar dalam menggunakan nama Republik Tiongkok dengan Republik Rakyat Tiongkok). Selain itu, menggalang dukungan dari kalangan internasional, juga memantapkan dukungan dari negara-negara yang masih menjalin dukungan dengan Republik Tiongkok yang saat itu berjumlah 30 negara termasuk Afrika Selatan. Namun tamparan diplomatik diperoleh Taiwan ketika akhirnya Afrika Selatan akhirnya memindahkan hubungan diplomatiknya ke RRT pada tahun 1997.
Presiden selanjutnya dijabat oleh Chen Shui-bian dari kalangan partai oposisi DPP yang juga putra asli Taiwan. RRT khawatir Republik Tiongkok benar-benar akan mewujudkan kemerdekaannya. Referendum yang diadakan Chen masih menghasilkan keadaan status quo. RRT memprovokasinya dengan mengadakan latihan militer dan pengadaan persenjataan baik impor maupun swadaya. Pemilihan umum 2004 menghasilkan kemenangan tipis Chen Shui-bian terhadap lawannya Lien Chan dari partai oposisi sekarang, KMT yang menjadikannya menjabat presiden kedua kalinya. Akan tetapi partai Chen, DPP kalah dalam perolehan suara di Parlemen oleh KMT. Lien Chan juga kalangan oposisi lainnya James Soong justru melakukan pendekatan diplomatik dengan RRT.
Pada masa pemerintahan Chen Shui-bian, juga diupayakan penggalangan internasional agar Republik Tiongkok menjadi anggota PBB dengan alasan kekuatan ekonomi dan keberadaannya secara de facto yang juga diakui 29 negara di antaranya Kosta Rika. Namun kebanyakan negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok umumnya adalah negara negara kecil atau negara dunia ketiga yang tidak memiliki potensi strategis dikalangan dunia internasional. Salah satu upayanya adalah program melirik ke selatan (Indonesia) dengan kunjungan tidak resmi wakil presiden Annete Lu ke Bali dan mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi setingkat menteri di Indonesia serta mengadakan konsesi konsesi terutama di bidang ekonomi di Indonesia yang masih terjerat krisis sejak krisis 1997. Akibat kunjungan ini, Indonesia menerima protes keras diplomatik oleh RRT karena Indonesia dianggap main mata dengan provinsi pembangkang itu .
Republik Tiongkok menikmati hubungan khusus dengan Amerika Serikat sekalipun hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dihentikan sejak kunjungan presiden Richard Nixon ke RRT pada tahun 1970-an. Namun hubungan diplomatik tidak resmi tetap berjalan melalui bidang ekonomi dan militer. Pada masa pemerintahan George W. Bush, Republik Tiongkok kembali dianggap penting oleh AS dalam usahanya membendung pengaruh RRT khususnya dalam bidang perdagangan.
Hubungan diplomatik dengan negara-negara lain umumnya menggunakan jalur ekonomi dan perdagangan, sekaligus menjadi saluran hubungan diplomatik tidak resmi mengingat Republik Tiongkok secara riil merupakan kekuatan ekonomi Asia secara signifikan dan merupakan pintu gerbang para investor untuk melakukan investasi di kawasan ini selain Hong Kong dan Singapura.
RRT berusaha melunakkan tawaran dengan memberikan kelonggaran kepada Republik Tiongkok dengan semboyan Satu Negara Dua Sistem (Republik Tiongkok-Republik Rakyat Tiongkok) dengan pilot proyek diterapkannya sistem itu di Hong Kong dan Makau ditambah dengan komunikasi politik dengan tokoh oposisi Republik Tiongkok dan rekonsiliasi politik antara Partai Komunis Tiongkok dengan Partai Nasionalis (Kuomintang) yang pernah berseteru pada tahun 1930-1940-an itu. Namun perkembangan politik di Hong Kong, mundurnya ketua daerah otoritas khusus Hong kong Tung Chee-Hwa atas desakan RRT, naiknya Donald Tsang, tokoh moderat yang masih diikat secara politik oleh RRT dan sering terjadinya gejolak politik terutama dengan aktivis prodemokrasi membuat rakyat dan pemerintah Republik Tiongkok menolak tawaran halus RRT.

Status politik Republik Tiongkok

Satu masalah utama adalah terkait rapat dengan status politik Republik Tiongkok itu sendiri. Dengan keadaan iklim politik dunia yang berubah ke arah pengakuan Republik Rakyat Tiongkok pada era tahun 1970-an dan 80-an, keinginan untuk mengambil kembali tanah besar Tiongkok semakin pudar dan semangat nasionalisme cinta terhadap pulau Taiwan itu sendiri semakin kukuh. Hubungan antara Republik Rakyat Tiongkok di Tiongkok Daratan dan isu-isu terkait kemerdekaan Taiwan dan penyatuan kembali dengan Tiongkok terus mendominasi politik di Taiwan.
Skenario politik Republik Tiongkok di Taiwan sekarang terbagi antara dua pihak dengan pihak Pan-Biru diketuai partai KMT dan dianggotai Partai Rakyat Utama (PFP) dan Partai Baru (NP) yang berpendirian pro-penyatuan semula dengan Tiongkok sementara pihak Pan-Hijau diketuai Parti Progresif Demokrat (DPP) dan dianggotai Uni Persekutuan Taiwan (TSU) yang berpendirian pro-Merdeka.
Para penyokong pihak Pan-Hijau menuntut kemerdekaaan Taiwan secara total dan formal dan menekankan Taiwan sebagai entitas berlainan dari Tiongkok. Nama 'Republik Tiongkok' juga dicemooh dan dikatakan tidak ada. Kendatipun begitu, anggota Pan-Hijau yang lebih progresif mengatakan tidak perlu untuk menyatakan kemerdekaan secara formal karena Taiwan sekarang 'telah menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat'. Sebagian anggota kelompok Pan-Hijau ini telah bertindak dengan lebih ekstrem dan menerbitkan paspor untuk negara yang didakwa bernama "Republik Taiwan" itu.
Pada masa yang sama, pihak Pan-Biru menginginkan penyatuan semula dengan Tiongkok Daratan dan menyokong konsep Republik Tiongkok sebagai satu simbol terkait dengan Tiongkok. Penyatuan kembali dengan Tiongkok Daratan sebagai satu negara dianggap akan terjadi pada masa depan yang dekat, dan hingga itu status quo kini, di mana Taiwan tidak merdeka secara formal, lebih disenangi. Dalam lawatannya ke tanah besar pada bulan April 2005 baru-baru ini, ketua parti KMT Lien Chan telah menggariskan kepercayaan partainya dalam konsep Satu Tiongkok yang mencakup keseluruhan Tiongkok termasuk Taiwan. Ketua partai PFP James Soong juga menyatakan sentimen yang sama semasa lawatannya ke tanah besar pada bulan Mei.
Pemerintah RRT di Tiongkok Daratan menyatakan pendiriannya bahawa konsep Republik Tiongkok lebih mudah diterima dibandingkan suatu negara bebas "Republik Taiwan". Pemerintah RRT juga menganggap Taiwan sebagai entitas tidak sah, dan ia telah mengancam tindakan apapun untuk memerdekakan Taiwan akan dijawab dengan suatu pernyataan perang.

Hubungan luar negeri

Republik Tiongkok yang didirikan di Tiongkok Daratan pada mulanya diakui oleh dunia kendati pemerintahannya tidak sekuat semasa dibelenggu para panglima perang dan perang saudara dengan RRT.
Sekarang, Republik Tiongkok terus diakui oleh 25 negara yang kebanyakan adalah negara kecil di Amerika Selatan dan Afrika serta pemerintah Vatikan (Paus) di Roma. Republik Rakyat Tiongkok mengadakan suatu kebijakan untuk tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara manapun yang mengakui Republik Tiongkok dan memaksa mereka mengeluarkan pernyataan mendukung tuntutan mereka terhadap Taiwan. Akan tetapi realitasnya adalah kebanyakan negara masih menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok walaupun secara tidak resmi. Pemerintah RRT membolehkan pernyataan ini dengan pemahaman bahwa ia merupakan suatu yang perlu tetapi sementara. Di negara-negara yang tidak mengakui Republik Tiongkok secara resmi, seringkali terdapat perwakilan Republik Tiongkok yang menggunakan nama Kantor Perwakilan Perdagangan dan Kebudayaan Taipei atau "Kantor Perwakilan Taipei" sebagai singkatan. Kantor ini memberi layanan membuat visa dan lain-lain perihal yang biasanya dikaitkan dengan Kantor Kedutaan. Negara-negara ini juga mempunyai perwakilan di Republik Tiongkok di bawah nama aneh seperti Institut Amerika di Taiwan yang merupakan kantor perwakilan de facto Amerika Serikat di Republik Tiongkok.
Untuk melindungi dan menjalankan kepentingannya, pemerintah Indonesia juga mempunyai perwakilan non-pemerintah yang bersifat ekonomi di Taipei. Diawali sejak 1967 dengan penempatan petugas intelijen dari BAKIN sampai pada tahun 1994 dengan dibentuknya Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. Kantor ini merupakan perwakilan pemerintah yang mempunyai misi menjalankan kepentingan ekonomi dan imigrasi di Taipei.
Republik Tiongkok adalah salah satu pendiri badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan memegang kursi negara Tiongkok di PBB hingga ditendang keluar oleh Resolusi PPB nomor 2758 dan diganti dalam semua organ dalam organisasi itu oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Usaha Republik Tiongkok untuk masuk kembali ke badan dunia itu ditolak sekalipun telah dicoba berkali-kali.
Bersama dengan masalah dengan Taiwan berkenaan daratan Tiongkok, Republik Tiongkok juga menghadapi hubungan yang kontroversial dengan Mongolia. Hingga tahun 1945, Republik Tiongkok menuntuk hak memerintah Mongolia akan tetapi desakan Soviet memaksanya mengakui kemerdekaan Mongolia. Sejurus setelah itu, Republik Tiongkok telah berpaling dan menuntut kembali wilayah Mongolia hingga tahun 1990-an. Tindakan Republik Tiongkok membatalkan penuntutannya terhadap wilayah Mongolia sekarang amat rumit karena pemerintah RRT akan menginterpretasikannya sebagai upaya untuk merdeka.

Struktur politik

Kepala pemerintahan Republik Tiongkok adalah Presiden, yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun dengan tiket bersama Wakil Presiden. Presiden mempunyai kekuasaan atas 4 cabang (Yuan) yaitu Yuan Eksekutif, Yuan Perwakilan, Yuan Kehakiman, dan Yuan Pengawas. Presiden melantik anggota Yuan Eksekutif sebagai anggota kabinetnya termasuk Perdana Menteri yang bertanggungjawab terhadap polisi dan pengendalian ketertiban.
Badan utama perwakilan merupakan Dewan Perwakilan Rakyat dengan 225 kursi dimana 168 darinya diisi oleh anggota hasil pemilu. Sisanya dibagikan secara proporsional antara keseluruhan yang diterima partai (41 kursi), wilayah seberang lautan 8 kursi) dan kursi khusus penduduk asli Taiwan (8 kursi). Para anggota dewan ini memiliki masa jabatan 3 tahun. Pada awalnya Dewan Konstituante Nasional, sebagai badan konstitusi dan wakil rakyat umumnya, mempunyai sedikit kekuasaan legislatif, akan tetapi dewan ini telah dihapuskan pada tahun 2005 dan kekuasaan untuk merancang konstitusi diserahkan kepada Yuan Perwakilan dan pemilih dari kalangan rakyat.

Kependudukan

Penduduk Republik Tiongkok (Taiwan) umumnya beretnis Tionghoa terutama memiliki hubungan erat dengan wilayah Tiongkok di daerah Fujian dengan sub etnis Hokkien, sub etnis yang juga terdapat di negara-negara kawasan Asia Tenggara yang umumnya hidup dari sektor perdagangan, bahkan secara riil adalah penggerak roda ekonomi di kawasan itu. Selain itu juga imigran dari Tiongkok terutama sejak Perang Dunia II dan Perang saudara di Tiongkok daratan pada tahun 1940-an itu. Juga ada penduduk Taiwan asli (juga disebut suku asli/aborijin Taiwan yang berbahasa Austronesia), para imigran dari India, Filipina dan Indonesia baik yang tinggal menetap menjadi warganegara Taiwan atau yang menjadi pekerja migran.

Ekonomi

Ekonomi Taiwan sebelum abad ke-20 hampir keseluruhannya berbentuk pertanian. Namun pertanian kini hanya menyumbang 2% PDB, kurang dari 35% pada tahun 1952. Industri-industri yang dahulunya dijalankan buruh kini diambil alih oleh keuangan dan teknologi yang intensif. Taiwan telah menjadi mitra beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan termasuk di Tiongkok Daratan; kini terdapat 50.000 perusahaan Taiwan di negara Tiongkok.
Semasa penjajahan Jepang (1895-1945), industrinya mulai dibangun, dengan orang Jepang membangun sebagian besar infrustruktur yang menolong ekonomi Taiwan dengan pesat. Contohnya landasan kereta api yang menghubungkan utara dan selatan Taiwan. Berbeda dengan keadaan politik Taiwan yang selalu bergejolak baik karena kepentingan partai politik di Taiwan, juga karena pengaruh tekanan dan kepentingan RRT, di sektor ekonomi Taiwan tumbuh dengan pesat, khususnya di bidang industri dan perdagangan selain sektor pertanian dan pariwisata.
Republik Tiongkok modern mempunyai ekonomi kapitalis yang dinamis dengan berkurangnya keterlibatan pemerintah dalam pekerjaan dan perdagangan asing. Di samping ini, beberapa bank dan perusahaan umum milik republik juga telah diswastanisasikan. Pertumbuhan PDB sekitar 8% dalam tiga dekade yang telah berlalu dengan ekspor yang banyak membantu. Jurang surplus perdagangan juga agak banyak, dan simpanan mata uang asing menjadi yang ketiga terbesar di dunia.
Saat ini, ekonomi Taiwan bergerak dibidang industri jasa konstruksi, perbankan, industri elektronika, komputer serta semikonduktor yang sudah diakui kualitasnya di pasar internasional, perkapalan, jasa penerbangan dan transportasi. Sebelumnya, industri di Taiwan bergerak di bidang barang-barang domestik dan rumah tangga bahkan pada masa lalu, Taiwan dikenal sebagai penghasil barang-barang tiruan dari produk Jepang dengan kualitas di bawah kualitas produk made in Japan khususnya dikalangan pasar Indonesia, produk made in Taiwan berkonotasi produk tiruan dari produk Jepang.
Taiwan memiliki pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi yang cukup kuat di kawasan ini. Karena itu, bersama-sama dengan Korea Selatan, Singapura dan Hong Kong, Taiwan dimasukkan dalam daftar negara-negara Industri Baru yang sudah menunjukkan ketangguhannya terutama dalam menghadapi krisis 1997.
Taiwan memiliki pusat jasa di bidang pelayaran, kargo dan penerbangan yang memiliki reputasi cukup baik dan cukup kuat. Pelabuhan Kaohsiung merupakan pelabuhan kargo yang melayani arus barang ekspor impor dari dan menuju berbagai kawasan di dunia, sebagaimana pelabuhan Singapura dan Rotterdam di Eropa.
Taiwan juga merupakan pintu gerbang investasi ekonomi di kawasan ini selain Hong Kong dan Singapura. Investasi dan pertumbuhan ekonomi RRT juga melalui negeri ini sekalipun sering terjadi pergesekan di bidang politik.
Disebabkan pendekatannya yang konservatif kepada keuangan dan semangat kewirausahaannya yang tinggi, ekonomi Taiwan tidak banyak terpengaruh dibandingkan negara-negara tetangganya pada krisis moneter 1997 di Asia. Akan tetapi, ekonomi dunia yang perlahan dan kebijakan yang tidak cakap telah memungkinkan ekonomi Taiwan terpuruk pada tahun 2001 yang lalu, yang pertama semenjak 1947. Disebabkan sumber tenaga buruh didatangkan dari Tiongkok Daratan, pengangguran juga bertambah buruk dan dijadikan isu semasa Pemilu tahun 2004 lalu.
Namun Taiwan mengalami pukulan ekonomi sejak berjangkitnya wabah SARS dan Flu burung (Avian flu) di wilayah ini, bersama-sama dengan RRT dan Singapura pada tahun 2003. Sekalipun wabah ini sudah bisa diatasi, pemerintah Taiwan sangat berhati-hati untuk mencegah terulang kembali wabah penyakit ini yang juga menyebabkan terhentinya pertumbuhan ekonomi terutama di sektor perdagangan dan pariwisata.
Karena Pemerintah RRT membantah Taiwan mempunyai perhubungan resmi dengan negara-negara lain, Taiwan seringkali menyertai badan ekonomi dunia di bawah nama yang agak pelik seperti Wilayah Bebas Cukai Asing Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu (台灣、澎湖、金門及馬祖個別關稅領域) di bawah Organisasi Perdagangan Dunia, dan Tionghoa Taipei di bawah APEC.
Lihat juga: Macan Asia Timur

Sistem kalender

Menuruti tradisi kekaisaran menggunakan nama kaisar Tiongkok sebagai rujukan era dan tahun pemerintahan, dokumen-dokumen resmi Taiwan dan kebanyakan orang Taiwan masih mengguna Min Guo (Bahasa Tionghoa: 民國, pinyin: míngúo, yang berarti: "Negara Rakyat" atau dalam hal ini, "Republik") sistem mennomorkan tahun diri tahun 1912 sebagai tahun pendirian Republik Tiongkok. Seperti contoh, tahun 2006 adalah tahun ke-95 'Min Guo' ataupun tahun ke-95 Republik Tiongkok (jiu shiwu) nian" (民國九十五年) dalam bahasa Tionghoa. Pada kebiasaannya nama era Tiongkok berkarekter dua, Min Guo adalah singkatan nama panjang ini. Kalender Juche yang digunakan di Korea Utara yang bermula dengan kelahiran Kim Il Sung pada tahun 1912 juga menggunakan sistem yang sama.

Militer

Saat ini Republik Tiongkok mempunyai angkatan bersenjata yang besar dengan tujuan menentang Republik Rakyat Tiongkok di daratan yang masih memerangi Taiwan. Dari pengunduran Taiwan dari tanah daratan pada tahun 1949 hingga tahun 1970-an, misi utama militer adalah 'mengambil kembali tanah daratan'. Dengan keadaannya sekarang, militer Taiwan lebih berfokus pada Angkatan Udara dan Angkatan Laut daripada Angkatan Darat.
Taiwan (Republik Tiongkok), memiliki kekuatan militer yang mencakup Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sejak kepindahan pemerintahan nasionalis ke Taiwan setelah kekalahannya dengan pihak komunis (1949), Taiwan memperoleh bantuan persenjataan dari Amerika Serikat dan Eropa Barat dalam usaha membendung kekuatan komunis ke selatan. Taiwan memanfaatkan hubungan tersebut dengan memperoleh bantuan teknik dari sistem persenjataan barat sehingga Taiwan memiliki industri militer sendiri yang juga diekspor (meskipun terbatas pada persenjataan ringan seperti amunisi dan senapan otomatis).
Pada tahun 1970-1980-an ketika hubungan diplomatik antara Taiwan dengan Amerika Serikat putus, Taiwan masih tetap mendapatkan persenjataan dan hubungan militer dengan AS meskipun ditentang oleh RRT. Namun Taiwan khawatir hubungan tersebut sewaktu waktu terganggu, sehingga untuk menghadapi RRT, Taiwan berusaha untuk memenuhi kebutuhan militernya sendiri didukung dengan kemampuan industri teknologi tinggi yang dimilikinya. Sebagai contoh Angkatan Udara Taiwan mampu memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi pesawat tempur buatan sendiri (sekalipun dengan bantuan teknis kontraktor militer Amerika Serikat seperti General Dynamics) IDF (Indigenous Defense Fighter) Ching Kuo (diambil dari nama presiden Taiwan Chiang Ching Kuo) selain pasokan F-16 dari Amerika Serikat dan Mirage-2000D dari Prancis. Kementerian Pertahanan juga telah merencanakan memesan kapal selam diesel dan baterai anti-peluru dari Amerika Serikat untuk pertahanan, tetapi telah dihalangi pihak Pan-Biru (oposisi Yuan Perwakilan) pada 2005. Terdapat banyak peralatan perang yang telah dibeli oleh Taiwan dari Amerika Serikat di bawah UU Hubungan Taiwan. Pada masa lalu, Taiwan juga telah membeli peralatan pertahanan dari negara Prancis dan Belanda.
Kekuatan militer Taiwan difokuskan untuk bertahan dari serangan terutama RRT, yang saat ini hanya melakukan provokasi-provokasi militer dengan mengadakan latihan gabungan di Selat Taiwan. Meskipun sebenarnya di atas kertas jumlahnya tidak sebanding (Taiwan memiliki 600.000 personel aktif Angkatan Darat sedangkan RRT memiliki 3 juta tentara Angkatan Darat, 4000 pesawat tempur untuk Angkatan Udara RRT dengan 1000 pesawat tempur Taiwan). Bahkan pengamat-pengamat militer RRT selalu sesumbar dengan mengatakan mampu menduduki Taiwan dalam hitungan jam. (Meski kenyataan politik, militer di lapangan tidak selalu benar belum lagi dampak internasional khususnya Amerika Serikat). Pada masa lalu Taiwan diduga memiliki senjata nuklir untuk mengimbangi senjata nuklir RRT karena potensi dan kemampuannya untuk itu.
Republik Tiongkok (Taiwan) telah melaksanakan program mengurangi anggotanya dari sekitar 430.000 orang pada tahun 1990-an mengikuti kemajuan alat perangnya. Umur minimal untuk menjadi prajurit militer republik ini adalah 18 tahun. Tetapi sebagian program pengurangan anggota ini menunjukkan bahwa sebagian anggota dipindahkan ke badan pemerintahan lain atau industri yang relevan dengan militer. Salah satu rencana sekarang adalah memodernkan militer menjadi tentara profesional pada dekade yang akan datang dan membatasi Wajib Militer menjadi 3 bulan.
Taiwan juga memiliki hubungan militer dengan Singapura. Singapura menempatkan personel militernya di tempat itu karena keterbatasan wilayah yang dimilikinya terutama untuk kepentingan latihan militer. Bahkan pemerintah Singapura pada masa PM Goh Chok Tong pernah meminta RRT agar memberitahukan Singapura terlebih dahulu apabila RRT menyerang Taiwan.