Lebanon Besar

Nama dan Konsepsi

Istilah Lebanon Besar digunakan karena wilayahnya hampir dua kali lipat dari ukuran Mutasarrifiyah Gunung Lebanon, kawasan otonom sebelumnya, hasil dari penggabungan antara bekas distrik Tripoli bagian dari Utsmaniyah dengan Sidon dan Lembah Bekaa. Mutasarrifiyah didirikan oleh kekuasaan-kekuasaan Eropa pada tahun 1861 untuk melindungi penduduk Kristen lokal dengan nama Règlement Organique ("Aturan Organik"). Istilah Lebanon Besar, yang dalam bahasa Prancis "Le Grand Liban", digunakan pertama kali oleh dua orang intelektual Lebanon, Bulus Nujaym dan Albert Naccache, dalam persiapan menuju Konferensi Perdamaian Paris 1919.
Nujaym menyusun tulisannya tahun 1908 berjudul La question du Liban, sebuah analisis 550 halaman yang menjadi dasar untuk argumen mendukung pembentukan Lebanon Besar. Tulisan itu berpendapat bahwa perluasan yang signifikan dari batas-batas Lebanon diperlukan untuk keberhasilan ekonomi. Batas-batas yang disarankan oleh Nujaym mewakili "Liban de la grande epoque" diambil dari peta ekspedisi Prancis 1860-1864, yang disebut sebagai contoh peta modern yang "telah memprediksi bangsa, bukan hanya mencatatnya".

Konferensi Perdamaian Paris

Pada tanggal 27 Oktober 1919, delegasi Lebanon yang dipimpin oleh Patriark Maronit Elias Peter Hoayek menyajikan aspirasi Lebanon dalam sebuah memorandum pada Konferensi Perdamaian Paris. Aspirasi itu termasuk perluasan perbatasan Mutasarrifiyah Lebanon yang signifikan dengan alasan bahwa wilayah tambahan itu merupakan bagian alami dari Lebanon, meskipun fakta bahwa komunitas Kristen tidak akan menjadi mayoritas dalam sebuah negara sebesar itu. Permintaan untuk mengambil lahan pertanian-lahan pertanian di Bekaa dan Akkar dipicu oleh ketakutan yang ada menyusul terjadinya kematian hampir setengah dari penduduk Mutasarrifiyah Gunung Lebanon akibat Kelaparan Besar. Pihak gereja Maronit dan para pemimpin sekuler mengharapkan adanya negara yang lebih baik dalam mengusahakan ketersediaan pangan bagi rakyatnya. Daerah-daerah yang ditambahkan ke Mutasarrifiyah meliputi kota-kota pesisir Beirut, Tripoli, Sidon, dan Tirus dan daerah pedalamannya masing-masing, yang seluruhnya masuk ke dalam Vilayet Beirut, bersama-sama dengan empat Kaza dari Vilayet Suriah (Baalbek, Lebanon, Rashaya, dan Hasbaya).
Setelah konferensi perdamaian, Prancis diberikan Mandat atas Suriah dan Lebanon, yang dengan mandat itu Lebanon masih harus ditetapkan oleh Prancis. Sebagian besar wilayah itu dikendalikan Administrasi Wilayah Musuh yang Diduduki dan sisanya dikendalikan selama jangka waktu singkat oleh Kerajaan Arab Suriah hingga kerajaan itu jatuh pada Juli 1920. Maronit Lebanon secara terbuka merayakan kekalahan kerajaan Arab tersebut dalam Pertempuran Maysalun. Pada 24 Agustus 1920, Perdana Menteri Prancis Alexandre Millerand menulis surat kepada Uskup Agung Khoury: "Klaim negara Anda atas Bekaa, yang telah anda ingatkan pada saya, telah diberikan. Atas instruksi dari pemerintah Prancis, Jenderal Gouraud telah memproklamasikan di Grand Kadri Hotel, Zahle, penggabungan wilayah itu ke Lebanon meluas sampai ke puncak pegunungan Anti-Lebanon dan Hermon. Ini adalah Lebanon Besar yang ingin Prancis bentuk untuk mengamankan negara anda dengan batas-batas alaminya."
Lebanon memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1943 dan Prancis meninggalkan negara itu pada tahun 1946.

Pemerintahan

Konstitusi Lebanon pertama diresmikan pada tanggal 23 Mei 1926 dan kemudian diamendemen beberapa kali. Dengan mengambil model dari Republik Ketiga Prancis, konstitusi itu menciptakan bentuk pemerintahan berupa suatu parlemen bikameral dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat (meskipun senat ini akhirnya ditiadakan), seorang Presiden, dan Dewan Menteri atau kabinet. Presiden dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk sekali periode dengan masa jabatan enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali hingga satu periode dilewati. Wakil-wakil rakyat dipilih melalui jalur pengakuan.
Dalam periode ini menjadi kebiasaan kuat bagi rakyat memilih pejabat-pejabat besar politik dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan, sesuai dengan proporsi dari sekte-sekte utama dalam masyarakat. Dengan demikian, misalnya, presiden haruslah seorang Kristen Maronit, perdana menteri dari kaum Muslim Sunni, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat seorang Muslim Syiah. Secara teoretis, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan fungsi legislasi, tetapi pada kenyataannya rancangan undang-undang disiapkan oleh eksekutif dan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, yang meloloskan mereka hampir tanpa terkecuali. Berdasarkan konstitusi, komisaris tinggi Prancis masih memegang kekuasaan tertinggi, suatu aturan yang awalnya diterima dengan berat oleh kaum nasionalis Lebanon. Meskipun demikian, Charles Debbas, seorang Ortodoks Yunani, terpilih sebagai presiden pertama Lebanon tiga hari setelah konstitusi itu berlaku.
Pada akhir masa jabatan pertama Debbas pada tahun 1932, Bishara al-Khuri dan Émile Eddé bersaing merebut kursi presiden, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat terpecah. Untuk memecah kebuntuan, beberapa wakil rakyat mengusulkan Syekh Muhammad al Jisr, yang merupakan Ketua Dewan Menteri dan pemimpin Muslim dari Tripoli, sebagai calon kompromi. Tetapi, komisaris tinggi Prancis Henri Ponsot menangguhkan konstitusi pada tanggal 9 Mei 1932, dan memperpanjang masa jabatan Debbas selama satu tahun. Dengan cara ini ia mencegah seorang Muslim terpilih sebagai presiden. Tidak puas dengan tindakan Ponsot, otoritas Prancis menggantikannya dengan Comte Damien de Martel, yang, pada 30 Januari 1934, menunjuk Habib Pacha Es-Saad sebagai presiden untuk masa jabatan satu tahun (kemudian diperpanjang satu tahun).
Émile Eddé terpilih sebagai presiden pada 30 Januari 1936. Setahun kemudian, ia menetapkan kembali sebagian Konstitusi 1926 dan mulai mengadakan pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi, konstitusi itu lagi-lagi ditangguhkan oleh komisaris tinggi Prancis pada September 1939, saat pecahnya Perang Dunia II.