Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Makna logo Polda NTT

Perisai melambangkan Polri sebagai pelindung, pengayom, pembimbing, dan pelayan masyarakat.
Lingkaran melambangkan persatuan dan kesatuan.
Kuda melambangkan kekuatan dan simbol hewan NTT.
Pita Warna Putih melambangkan kebersamaan, ketulusan, dan kesucian.
Catya Turangga Wirasakti melambangkan keperkasaan, dengan penuh kesaktian berbakti kepada nusa dan bangsa.
Tiga Bidang dalam Lingkaran melambangkan danau Kelimutu sebagai simbol kejayaan NTT, juga melambangkan keberanian, kemakmuran, dan cinta kasih

Sejarah

Berita proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, tidak sampai ke NTT. Berita proklamasi secara jelas baru diketahui pada tanggal 11 September 1945. Namun, runtuhnya kekuasaan jepang di NTT tidak memberi kesempatan bagi tumbunya kekuatan militer di NTT, sebab pada saat itu pada bulan september NICA telah masuk NTT dan dengan cepat pemerintahan Belanda mengambil ahli kekuasaan dari pemerintahan jepang.
Dengan berakhirnya masa pendudukan militer Jepang, secara otomatis lembaga kepolisian bentukan Jepang pada saat itu – Keisatsutai (polisi) dan Tokubetsu Keisatsutai (poisi istimewa) dibubarkan. Selanjutnya pemerintah Belanda membentuk lembaga kepolisisan bernama Kepolisian Daerah untuk tiap – tiap Keresidenan. Untuk Keresidenan Timor dibentuklah Kepolisian Daerah Timor yang berkantor di Bakunase. Anggotanya terdiri dari para bekas KNIL dan hasil rekrut dari polisi Holandia di Irian dan dari sekolah polisi Sulawesi dan Sukabumi.
Pada masa pendudukan Belanda, sistim pemrintah di NTT dikembalikan pada struktur pemerintahan penjajahan Belanda sebelum Jepang masuk. Pada masa itu NTT hanya berbentuk Keresidenan yang bernama Keresidenan Timor. Keresidenan Timor membawahi tiga Afdeeling yaitu Afdeeling Timor dan kepulauannya (berkedudukan di Kupang), Afdeeling Flores (berkedudukan di Ende), Afdeeling Sumba (berkedudukan di Waingapu). Pusat keresidenan berada di Kupang berada di bawah pimpinan seorang Residen.
Berdasarkan ketetapan yang dirumuskan dalam suatu konferensi di Denpasar (24 Desember 1946), dibentukalah negara Indonesia Timur (NIT) pada tahun 1947 yang terdiri dari 14 daerah di Indonesia bagian Timur:Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Minahasa, Sangihe – talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan dan Irian barat.
Pada tahun 1947 dan 1948 Belanda melakukan serangan umum terhadapa wilayah RI. Tujuannya adlah merebut daerah – daerah yang masih dikuasai oleh RI. Serangan umum yang dilancarkan Belanda ini dikenal dengan nama Agresi militer I (21 Juli 1947) dan Agresi militer II (19 Desember 1948). Dua Agresi militer Belanda terhadap RI saat itu tidak membawa dampak apa – apa terhadap NIT khususnya terhadap kesatuan keopolisian di Keresidenan Timor. Pada masa itu, Keresidenan Timor dan seluruh wilayah NIT sudah berada di bawah pemerintahan
MASA RIS
Pada tanggal 27 Desember 1949 Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) diubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada masa itu NIT menjadi bagian RIS. Dengan adanya pemerintahan RIS di satu pihak dan pemerintahan Negara bagian di lain pihak, maka terdapat pula dua lembaga kepolisian yaitu Polisi RIS dan Polisi Negara Bagian. Dan di NIT lembaga kepolisiannya adalah Polisi Negara Indonesia Timor. Pada masa RIS, Kepolisian Daerah Timor dibawahi oleh Jawatan Kepolisian Negara Indonesia Timor.
KP Kom NTT
Setelah kembali menjadi NKRI, tahun 1950, Negara Indonesia Timor ditiadakan. Pada tahun 1951 Keresidenan Timor dan beberapa daerah lain yakni Bali, Lombok, Sumbawa, dan Sumba membentuk propinsi Sunda Kecil dengan lembaga Kepolisian Propinsi Sunda Kecil yang berkeduduksn di Singaraja Bali. Kepolisian Provinsi Sunda Kecil membawahi kepolisian daerah Bali, kepolisian daerah Lombok, keoplisian daerah Sumbawa dan Sumba, kepolisian daerah flores dan kepolisian daerah Timor. Dan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Timor yang pertama dijabat oleh Komisaris Polisi Kelas II Titus Uly (1951-1952).
Pada tahun 1952, lembaga kepolisian diwilayah ini diubah menjadi KP Kom NTT (Kantor Kepolisian Komisariat). Sebagai pejabat pertama yang memimpin KP Kom NTT adalah Komisaris Polisi Kelas I Moerhadi Danu Wilogo (1952-1955). Belum lama Wilogo menjabat sebagai KP Kom NTT. Kepemimpinan NTT diteruskan oleh Komisaris Polisi Ida Bagus Mahadewa (1955-1957). Dan sejak tahun 1957 s.d 1961 KP Kom dijabat oleh Komisaris Besar Polisi W.Roesman.
Berkenaan dengan suhu politik Nasional yang saat itu sedang memanas, kebutuhan adanya kesatuan pemukul Mobrig (sekarang disebut Brimob) mulai dirasakan. Oleh karna itu pada tanggal 11 Juni 1951 dibentuklah 1 Peleton (saat itu satuan Peleton disebut Seksi) Mobrig cadangan Timor yang menginduk pada Kompi 5214 Denpasar. Peleton cadangan Timor ini dipimpin oleh Komandan Peleton (Danton yang bernama Inspektur Polisi Kelas II D.Endun (1951-1954).
Pada awal dibentuknya Peleton Mobrig ini terdiri dari 65 orang personil kedudukannya dikantor Kepolisian Daerah Timor Kupang. Baru pada tahun 1954 mulai dibangun markas Mobrig di Pasir Panjang. Pada saat pembangunan markas Mobrig ini, Peleton cadangan Timor di komandani oleh Inspektur Polisi Kelas II Abdul Rajak (1954-1960).
Pada tahun 1956, Peleton Mobirg pada saat itu sudah berganti nama dengan Peleton 5486, dikirim keaceh untuk melaksanakan operasi penumpasan DI / TII. Pada tahun 1958, sejalan dengan pembentukan provinsi NTT dan perubahan nama lembaga kepolisian di NTT, Peleton 5486 dikembangkan menjasi kesatuan setingkat kompi, yaitu Kompi 5486. Selanjutnya, tahun 1960 Kompi 5486 berubah menjadi Kompi B Yon 414. Sebagai komandan kompinya (Danki) adalah Inspektur Polisi Kelas II J.Sampe.
Antara tahun 1958 s.d 1961, KP Kom NTT belum memiliki Rumah Sakit. Pada saat itu pelayanan kesehatan untuk anggota Polri dilakukan dengan rawat jalan yang dilayani oleh sebuah poliklinik sederhana bertempat di Kesatrian Lasikode. Baru pada tanggal 3 Juli
1967 diresmikan sebuah bagunan Rumah Sakit yang diberi nama Rumah Sakit Bayangkara (RSB). Gedung RSB yang hingga kini masih berdiri ini, dulunya adalah bekas gedung telekomunikasi. (berikut ini adalah nama-nama dokter yang pernah menjabat sebagai Kepala RSB: Komisaris TK II Dr.Widodo Darmohusodo, Mayor Pol. Dr. Hanjaya Tedjasudana, Mayor pol.Dr. I Gede Saputra, Kapten Pol. Dr. Agus Mulyono, Kapten Pol. Dr. Sugeng Prapto, Lettu pol. Dr. Priyo Sunarto, AKP. Dr.Hadi Sulistyanto, Kom.Pol. Dr. Rusdianto). Sejak terbentuknya Polda NTT, RSB merupakan dinas kedokteran dan kesehatan (Dis Dokkes) yang dipimpin oleh seorang kepala atau Kadis Dokkes yaitu AKBP. Dr. Agus Sriyono.
Untuk menanggulangi kebutuhan jumlah personil Polri NTT yang saat itu masih sangat sedikit, pada tahun 1960 di dirikanlah Sekolah Kepolisian yang berkedudukan di Kupang. Dalam masa perkembangannya, Sekolah Kepolisian di NTT ini mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada awal berdirinya, Sekolah Polisi di NTT bernama SPN (Sekolah Kepolisian Negara) Kupang. Tahun 1961 diubah namaya menjadi SAK (Sekolah Angkatan Kepolisian). Tahun 1965 SAK diubah menjadi DEPLAT – 017 (Depo Pendidikan dan Pelatihan). Tahun 1974, DEPLAT-017 diubah menjadi DODIKLAT 15-3 Kupang. Tahun 1980 berubah lagi menjadi DODIKLAT 011-2 Kupang. Tahun 1985 (sampai sekarang) nama DODIKLAT 011-2 diubah lagi dan kembali menggunakan nama SPN Kupang. Sebagai Kepala atau Ka SPN terakhir, sekarang dijabat oleh AKBP.Drs. Kurnia Suratno S. (berikut ini adalah nama-nama yang pernah menjabat sebagai Ka SPN Kupang: AKBP Drs.Rej Sahelangi, AKBP R.Toekirman, Kom.Pol. Drs T.W.Daeng, Letkol.Pol. Drs I Wayan Negara, Mayor Pol. N.A.Sodakh,BA, Letkol Pol. Drs Koentjoro D, Letkol Pol. Drs. R.Mardjatmo, Letkol Pol. P.L.Gasperz, Letkol Pol. Soegiman TD, Letkol Pol. D.U.Sitohang, Smik, Letkol Pol. Drs.FX.Ahmad,SH., Letkol Pol. Samuel Lukas,Smik, Letkol Pol. Drs. Djoko Poerwono, dan terakhir AKBP. Drs. Kurnia Suratno S).
KOMDAK XVII NTT
Pada tahun 1961 Kp Kom NTT diubah menjadi Komando Daerah Kepolisian atau Komdak XVII NTT. Sebagai Panglima Daerah Kepolisian (PANGDAK) yang pertama dijabat oleh Komisaris Besar Polisi Drs.R.Ostenriyk Tjitrosunarjo (1961-1963). Selanjutnya jabatan PANGDAK dipegang oleh Kombes Pol. Drs. Goebada (1963-1965). Kepemimpinan Komdak XVII dilanjutkan oleh Kombes Pol. Drs R.Hardono (1965-1968) yang saat itu sekaligus menjabat sebagai Papelrada (Panglima Pengawas Pelaksana Pengendali Daerah). Jabatan Papelrada ini dijabat oleh Hardono sehubungan dengan terjadinya peristiwa G 30 S PKI (1965).
Pada tahun 1967, Hardono digantikan oleh Kombes Pol. Drs Soehasono (1968-1972). Selanjutnyanpimpinan Komdak XVII NTT ditutup oleh Pangdak Kombes Pol. Drs. Husein Ganda Subrata (1972-1974).
Pada tahun 1961 Kompi Mobrig 5486, di bawah pimpinan Danki Inspektur Polisi Kelas II J.Sampe, dikirim ke Palopo – Sulawesi Selatan untuk melaksanakan operasi penumpasan pemberontakan Kahar Muzakar. Pada tahun 1962 Mobrig (Mobile Brigade) diubah menjadi Brimob (Brigade Mobile).
Pada tahun 1965 s.d 1966 di bawah komando Pangdak Kombes Pol. Drs Hardono yang saat itu juga menjabat sebagai Papelrada Anggota Komando Daerah Kepolisian NTT termasuk Kompi Brimob yang Dankinya saat itu adalah Kapten Pol. P.L.Gasprez (1965-1974) turut aktif melaksakan operasi penumpasan terhadap pemberontakan G 30 S PKI di NTT.
KOMTARRES NTT
Pada tahun 1974 Komdak XVII NTT dilebur lagi bersama dengan Kmdak XVI Lombok kedalam Komdak XV Bali. Yang berkedudukan di Denpasar . Validasi tiga Komdak di NTT,NTB dan Bali menjadi satu yaitu Komdak XV ini diikuti dengan perubahan kesatuan dibawahnya yaitu Komdak XVII NTT yang diubah namanya menjadi Komtarres NTT (Komando Antar Resort NTT). Komtarres NTT dipimpin oleh pejabat yang disebit Dantarres. Dantarres pertama adalah Kolonel Pol. Leatemea (1974-1976).
Sejalan dengan perubahan Komdak XVII menjadi Komtarres NTT yang menginduk kepada Komdak XV (Bali), terjadi penyesuaian dalam tubuh Brimob. Kompi Brimob yang saat itu bernama Kompi B Yon 414 diubah namanya menjadi Kompi Dak XV-34 Kupang. Sebagai Dnkinya dijabat oleh Kapten Pol. Utomo (1974-1977).
Apada masa menjelang TIM TIM berintegrasi masuk menjadi NKRI, jajaran Kepolisian Komtarres NTT, termasuk Kompi Dak XV – 34 Kupang ikut andil dalam mengamankan wilayah perbatasan Timor Timur – Timor Barat. (Berikut adalah nama-nama yang pernah menjabat sebagai Komandan Kompi Dak XV – 34 Kupang: Kapten Pol. Utomo, Lettu pol.Sudaryanto, Lettu Pol.Khaidir Salim, Letda Pol.Beku Diaz, Lettu Pol. I Made Ritik, Lettu Pol. Irwanto, Lettu Pol.Setiyo Budi, Lettu Pol. Prio Munjinat, Lettu Pol.Abdul Fitri, Lettu Pol.Beni Rudy, dan Kapten Pol.Geradus Bata Besu.)
KOWIL 112 NTT
Perubahan bentuk dari Komtarres menjadi Kowil 112 NTT terjadi pada tahun 1976, yakni berkaitan dengan terjadinya perubahan dari Komdak XV yang berkedudukan di Denpasar berubah statusnya menjadi Polda Nusa Tenggara yang kedudukannya tetap di Denpasar. Pejabat yang memimpinnya disebut Danwil. Sebagai Danwil pertama adalah Kolonel Polisi Drs.FX.Judhomo (1976-1978). Kepemimpinan Kowil NTT selanjutnya dijabat oleh Kolonel Polisi FX. Soejodono (1978-1981) dan dari tahun 1981 s.d 1985, Kowil 112 NTT dipimpin oleh Pol.Drs. Suherman.
POLWIL NTT
Pada tahun 1985, Kowil 112 NTT diubah namanya menjadi POLWIL NTT pejabat yang memimpinnya disebut Kapolwil. Selama masa orientasi Polwil (1985-1996) telah terjadi enam kali pergantian Kapolwil berikut adalah nama Kapolwil yang pernah menjabat Polda NTT setelah Muhamad Zein. Mereka adalah Kol Pol. Drs. Yusar Hasan (1986-1988), Kol Pol. Drs. FX. Sutopo (1988-1990), Kol Pol. Drs. I Made Dharta (1990-1992), Kol Pol. Drs.Feri Mailensun (1992-1994), Kol Pol. Drs. FX.Luntungan (1994-1995) dan Kol Pol. Drs. Trimada Dhani (1995-1996).
POLDA NTT
Pada tahun 1996, tepatnya tanggal 26 September Polda Nusra dilikuidasi menjadi empat Polda yaitu Polda Bali, Polda NTB, Polda NTT, dan Polda Tim Tim. Dengan adanya likuidasi Polda Nusra maka lembaga Kepolisian di NTT terjadi perubahan status dari Polwil menjadi Polda tipe C. Sebagai Kapolda pertama dijabat oleh mantan Kapolwil NTT yaitu Kol Pol. Drs. Trimada Dhani.
Trimada Dhani menjabat sebagai Kapolda NTT selama satu tahun yakni dari bulan September 1996 s.d Agustus 1997. Selanjutnya tongkat kepemimpinan Polda diteruska oleh Kol Pol. Drs. Sawal Hariyadi (Agustus 1997- April 1998), Kol Pol.Drs.Engkesman R.Hilep (April 1998-Februari 1999), dan terakhir dijabat oleh Kol Pol. Jusuf Sudradjat,S.sos (Februari 1999- Juni 2000.
Setahun setelah TimTim lepas dari NKRI (Agustus 1999), tepatnya pada bulan Oktober 2000 Polda yang saat itu bertipe ‘C’ dinaikan statusnya menjadi ‘B’. Sejalan dengan peningkatan status ini kepangkatan Kapolda dari Kolonel menjadi Brigadir Jendral. Dengan demikian Kapolda saat itu yaitu Kolonel Polisi Jusuf Sudradjat yang saat itu berpangkat Kolonel dinaikkan pangkatnya satu tingkat menjadi Brigadir Jendral.
Belum genap setahun menjabat sebagai Kapolda NTT bertipe ‘B’ Jusuf Sudradjat digantikan oleh Brig Pol. Drs. John Lalo,Msc. (Juni 2000 – Oktober 2000) selanjutnya tongkat kepemimpinan Polda NTT dipegang oleh Brig Pol. Drs. Made M. Pastika (Oktober 2000 – Januari 2001. Kemudian dari bulan Januari 2001 tepatnya tanggal 23 Januari 2001 sampai sekarang kepemimpinan Polda NTT dijabat oleh Brigjen Pol. Drs. Y.Jacki Uly.
Mengikuti perubahan yang terjadi, yaitu likuidasi Polda Nusra dan terbentuknya Polda NTT, pada tahun 1997 Kompi Brimob dikembangkan statusnya menjadi Sat Brimob yang membawahi empat Kompi. Sebagai komandan yang satunya dijabat oleh Mayor Pol. Drs. Budi Astomo (1997 – 1998). Pada tahun 1998 s.d 1999, Sat Brimob dikomandani oleh PLH yakni Letnan Kolonel Polisi Drs. Ismail Ernawi (Kadit Samapta). Selanjutnya Wadansat Brimob saat itu, Mayor Pol.Drs. Moch Badrun naik menggantikan Ernawi. Setelah Moch Badrun, jabatan Dansat Brimob dipegang oleh mayor Pol. Bimo Geru Dhahono (1999-2000).
Berkaitan dengan perubahan status Polda NTT dari tipe C ke tipe B pada tahun 2000 Sar Brimob dikembangkan menjadi 2 Batalyon (membawahi 10 kompi) yaitu Batalyon A berkedudukan di Kupang dan Batalyon B berkedudukan di Maumere. Sebagai Dansatnya adalah AKBP Pol. Drs. FX. ABD Rakhman Baso.
Perubahan status lembaga kepolisian NTT dari Polwil menjadi Polda tipe C kemudian berkembang lagi menjadi tipe B didasarkan pada pertimbangan atas meningkatnya ancaman dan gangguan kamtibmas sebagai dampak ikutan dari laju pembangunan.
Untuk mengantisipasi permasalahan kamtibmas di wilayah perairan Polda NTT, dibentuklah Sat Polairud pada bulan september 1997. Pada saat itu, Sat Polairud di bawah Direktorat Samapta Polda NTT. Dan sebagai Kepala Kesatuannya (Kasat) adalah Kapten Pol. Simon Pais. Kaoplda NTT saat itu, Brigjen Pol. Jusuf Sudradjat,S.Sos meresmikan Mako
Polairud yang terletak di Pasir Panjang. Sebagai Dansatnya adalah Letnan Kolonel Polisi E.D. Kalumbang (Maret 2000 – Desember 2000). Kemudian sejak bulan April 2001 sampai sekarang, Komandan Sat Polairud dijabat Oleh AKBP Oktavianus Pah.
Perubahan status Polda dari tipe C menjadi tipe menjadi tipe B merupakan pekerjaan yang cukup berat mengingat sangat terbatasnya sumber daya yang ada. Dengan demikian, hal ini harus dilaksanakan secara bertahap untuk penuntasannya. Pembentukan Polda NTT sudah barang tentu akan menuntut berbagai kesiapan dan perencanaan yang akurat dan berlanjut, baik yang menyangkut aspek personil maupun aspek material dan fasilitas lainnya seperti kantor, perumahan, kendaraan, dan sarana komunikasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas – tugas Kepolisian.
Brigjen Pol Drs. Y. Jacki Uly diganti oleh Brigjen Pol Drs Edward Aritonang, M.M yang menjabat Kapolda NTT sejak Tahun 2002 s/d 2005. Selanjutnya Drs R.B. Sadarum, SH hingga Tahun 2008 dan Drs. A. Bambang Suedi MM, MH (2008-2010).
Pada tanggal 14 Februari 2010 Drs. A. Bambang Suedi MM, MH diganti oleh Drs. Yorry Yance Worang. Dengan motto “Kalau bukan kita, siapa lagi. Kalau bukan sekarang, Kapan lagi ”, Kapolda NTT berupaya untuk mengubah pola pikir dan budaya personel Polri Polda NTT sehingga mempercepat tercapainya program Kapolri yakni partnership building karena “ Bae sonde bae, Flobamora lebe bae “.