Konstitusi Angola

Latar Belakang

Angola telah menjadi koloni Portugal selama 400 tahun sejak abad ke-15. Tuntutan kemerdekaan mengambil momentum pada awal tahun 1950-an. Tokoh-tokoh utama dalam peristiwa ini termasuk MPLA dibentuk pada tahun 1956, NFLA muncul pada tahun 1961, dan UNITA dibentuk tahun 1966. Setelah bertahun-tahun konflik berkepanjangan yang melemahkan seluruh partai pemberontak. Angola mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 11 November 1975, setelah Revolusi Anyelir menggulingkan rezim Marcelo Caetano
Sebuah pertarungan untuk memperebutkan dominasi kekuatan segera terjadi antara tiga gerakan nasionalis tersebut. Peristiwa ini memicu eksodus para penduduk Portugis, menciptakan 300.000 pengungsi Portugal dalam kemiskinan, the retornados. Pemerintahan Portugis yang baru berusaha untuk memediasi kesepemahaman antara ketiga gerakan yang berkompetisi tersebut. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan, sayangnya kesepakatan ini segera hancur dalam beberapa hari saja. Kegagalan dalam kesepakatan ini menyebabkan perang sipil yang merusak dan berlanjut hingga beberapa dekade, merenggut jutaan nyawa dan menghasilkan banyak pengungsi sebelum perang ini berakhir pada tahun 2002.
Selama perang sipil, Partai MPLA mendapatkan kendali atas Luanda—ibu kota negara ini—dan berbagai wilayah lainnya di negara ini. Amerika Serikat, Zaire dan Afrika Utara memberikan bantuan intervensi militer pada partai FNLA and UNITA, dengan motif untuk merebut Luanda sebelum deklarasi kemerdekaan. Sebagai balasan, Kuba memberi bantuan intervensi pada MPLA. Demikianlah negara ini kemudian menjadi titik menyalanya lagi Perang Dingin. Dengan bantuan dari orang-orang Kuba, MPLA menguasai Luanda dan mendeklarasikan kemerdekaan pada t11 November 1975. Agustinho Neto yang menjadi presiden pertamanya, meski perang sipil masih berlanjut.

Konstitusi 1975

Konstitusi pertama Angola yang merdeka didedikasikan pada republik yang baru untuk menyingkirkan sisa-sisa kolonialisme Portugis. Konstitusi ini menyajikan sejumlah penjaminan atas kebebasan individu dan pelarangan diskriminasi berdasarkan warna, ras, identitas etnik, jenis kelamin, tempat kelahiran, agama, tingkat pendidikan, dan status sosial atau ekonomi. Konstitusi ini juga menjanjikan kebebasan berkspresi dan berorganisasi.
Revisi konstitusional pada tahun 1976 dan 1980 secara lebih jelas menetapkan sebuah sosialis revolusioner, negara dengan 1 partai sebagai tujuan nasional. Sebagaimana yang direvisi, konstitusi menetapkan kedaulatan rakyat Angola, dijamin melalui representasi partai, dan berjanji untuk mengimplementasikan "kekuasaan rakyat". Konstitusi ini juga menekankan keunggulan Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola (MPLA) sebagai badan pembuat kebijakan dan membuat pemerintah menjadi bawahannya, yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan partai. Pembangunan ekonomi harus didasarkan pada model kepemilikan kooperatif sosialis.
Jaminan lainnya yang diberikan oleh konstitusi adalah perlindungan termasuk perawatan kesehatan, akses pendidikan, bantuan negara pada masa anak-anak, ibu-ibu, orang cacat, dan masa tua. Sebagai imbalan atas berbagai jaminan yang diberikan, setiap individu bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pertahanan militer negara tersebut, memberikan suara dalam pemilihan resmi, bekerja di kantor publik jika diangkat atau dipilih, bekerja - yang dianggap sebagai tugas warga negara - dan membantu transformasi sosialis secara umum.
Meski dengan kocondongan yang cukup kuat pada sosialis, konstitusi ini menjamin perlindungan kepemilikan pribadi dan aktivitas bisnis pribadi dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh negara. Tujuan ekonomi nasional adalah untuk mengembangkan pertanian dan industri, mengadakan relasi sosial yang adil dalam semua sektor produksi, mendorong pertumbuhan sektor publik dan koperasi dan menerapkan sistem perpajakan langsung. Tujuan sosial termasuk memerangi buta huruf, mempromosikan pengembangan pendidikan dan budaya nasional, menegakkan pemisahan gereja dan negara secara ketat, dengan penghormatan resmi untuk semua agama.
Konstitusi ini juga menguraikan kebijakan pertahanan Angola, yang secara eksplisit melarang pangkalan militer asing di tanah Angola atau afiliasi militer dengan organisasi militer manapun. Konstitusi 1975 juga melembagakan Tentara Rakyat Bersenjata untuk Pembebasan Angola (FAPLA) menjadi Tentara Nasional. Wajib militer diterapkan pada kaum laki-laki dan perempuan yang berusia lebih dari 18 tahun.

Konstitusi Tahun 1992

José Eduardo dos Santos memenangkan pemilu tahun 1980 dan 1986 dan menjadi presiden pertama yang dipilih melalui pemilu di negara ini. Perang sipil berlanjut, dimana UNITA masih berperang melawan MPLA, Kedua pihak tersebut masih menerima dukungan internasional. Pada tahun 1989, terdapat gencatan senjata dengan pemimpin UNITA, Jonas Savimbi, tapi kemudian usaha ini pun menemui kegagalan. Sebagai bagian dari perbaikan perdamaian, MPLA mengembangkan platform Marxisme-Leninisme -nya dan menggeser kebijakannya lebih ke arah pandangan sosialis daripada komunis. Pada Mei 1991, Dos Sambos dan Savimbi dari UNITA menandatangani kesepakatan demokrasi multipartai di Lisbon.
Pada tahun 1992, Konstitusi 1975 sepenuhnya ditulis ulang dan dikembangkan pada 6 Maret 1991 serta pada tanggal 26 Agustus 1992 mengizinkan republik multipartai demokratis, dalam bentuk sistem presidensial, untuk memulai pemilu multipartai dan pemilu presiden secara langsung.

Konstitusi Tahun 2010

Pada tahun 2010, Majelis Nasional Angola menerima konstitusi baru untuk menggantikan konstitusi sementara yang telah berjalan sejak tahun 1975. Seluruh majelis menerima konstitusi ini secara keseluruhan, dengan hasil voting 186 - 0, 2 anggota majelis tak memberi suara. Konstitusi baru ini dirancang oleh sebuah komite yang terdiri dari 60 anggota parlemen, dengan 19 ahli sebagai penasehat dan konsultasi publik, dan berisi 244 pasal.
Voting dalam Majelis Nasional diboikot oleh partai oposisi (UNITA), yang mengklaim bahwa proses konstitusional cacat dan merusak demokrasi. Partai yang berkuasa, MPLA, memiliki 81% kekuasaan mayoritas dalam komite konstitusi, sama jumlahnya dengan mayoritas parlemen mereka. Konstitusi ini membutuhkan perstujuan Presiden José Eduardo dos Santos dan Pengadilan Nasional tetapi kedua langkah tersebut dipandang hanya sebagai formalitas.
"Partai penguasa, MPLA, menyatakan bahwa konstitusi ini akan meningkatkan demokrasi, tetapi dengan meniadakan pemilu presidensial dan dan memusatkan semua kekuasaan pada presiden akan justru melakukan kebalikan dari demokrasi," kata Fernando Macedo, seorang analis politik di Luanda, setelah peristiwa voting.
Konstitusi baru yang dibentuk oleh pemerintah mirip dengan yang dioperasikan di Afrika Selatan dan Botswana. Konstitusi ini memposisikan presiden Angola sebagai kepala negara, pemimpin eksekutif dan komandan tertinggi militer. Konstitusi baru ini meniadakan pemilu presiden; orang yang menduduki peringkat tertinggi dalam daftar partai mayoritas secara otomatis akan menjadi presiden, dan orang kedua mendapat kedudukan sebagai wakil presiden. Jabatan presiden dibatasi untuk dua periode lima tahun, namun periode kekuasaan presiden yang dimiliki Dos Santos selama 30 tahun tidak dihitung dan di menurut konstitusi periodenya baru akan dimulai sejak pemilu parlementer selanjutnya pada tahun 2012, ini membuatnya masih bisa memegang kekuasaan hingga tahun 2022.
Pos Perdana Menteri ditiadakan, dan perannya akan diambil alih oleh wakil presiden. Majelis Nasional menahan hak untuk memberhentikan presiden tetapi tindakan yang demikian harus diterima oleh Pengadilan Tertinggi. Wakil Presiden dan anggota Majelis Nasional merupakan calon presiden menurut konstitusi.
Konstitusi ini mengklarifikasi kepemilikan tanah yang ambigu di Angola. Dinyatakan bahwa seluruh tanah di Angola dimiliki oleh negara, yang bisa memutuskan siapa yang pantas menggunakannya, dan negara hanya boleh menyediakan hak tanah pada warga negara Angola atau perusahaan yang terdaftar di Angola.
Konstitusi ini memberikan presiden kekuasaan untuk menunjuk hakim-hakim dalam Pengadilan Konstitusi dan Tertinggi serta menunjuk Kepala Audit Pengadilan, yang merupakan badan yang bertanggung jawab untuk meninjau belanja publik. Dokumen ini juga mempertahankan status Cabinda saat ini, sebuah eksklavasi dari Angola yang dikelilingi oleh Republik Demokratik Kongo, sebagai bagian dari Angola. Cabinda yang kaya akan tanah diklaim oleh gerakan separatis Front Pembebasan daerah kantong Cabinda (FLEC). Konstitusi baru ini tetap memakai bendera nasionalnya saat ini (yang mirip dengan bendera yang digunakan oleh MPLA saat Perang Sipil Angola). Konstitusi ini menjamin kebebasan beragama dan kebebasan pers. Hukuman mati masih tetap dilarang.

Penerimaan

Konstitusi 2010 yang baru ini dipuji sebagai "hari kemenangan dan kebahagiaan bagi rakyat Angola" oleh Fernando da Piedade Dias dos Santos, Presiden Majelis Nasional, dan Bornito de Sousa, yang memimpin Komisi Konstitusional, menyatakan bahwa piagam tersebut merupakan "cerminan kesetaraan, pemikiran yang baik, dan representasi sejati dari pemilih". Meski begitu, anggota UNITA, Raul Danda, menyatakan bahwa konstitusi ini adalah bentuk "kecurangan penuh" dan bahwa partainya memakai kostum hitam "karena ini akan menjadi pemakaman bagi demokrasi". Pemimpin UNITA di parlemen, Alda Juliana Paulo Sachiambo, juga berbicara menentang konstitusi yang baru dengan menyatakan bahwa konstitusi ini memberikan "kekuasaan eksekutif yang berlebihan" pada dos Santos. Kepala Universitas Katiava Bwila, ilmuwan politik Paulo de Carvalho, berbicara menentang kekhawatiran UNITA dalam rangka membela konstitusi. Ia menyatakan bahwa sistem daftar partai tersebut digunakan dalam demokrasi di Eropa, Asia, dan Afrika Selatan, dan bahwa dokumen baru ini mengandung banyak klausa yang juga ada dalam konstitusi lama.
Voting asli terhadap konstitusi yang diperkirakan terjadi pada bulan Maret, namun kemudian dipindahkan ke bulan Januari. Terdapat spekulasi, perubahan ini dimaksudkan untuk menghindari debat publik terkait masalah ini dengan menyelenggarakan voting pada saat yang bersamaan dengan Angola menjadi tuan rumah Piala Afrika 2010. Dos Santos telah menyatakan bahwa segera setelah konstitusi disahkan, ia akan mengurangi ukuran pemerintah dan mengurangi kesempatan bagi para pejabat untuk melakukan aktivitas korupsi. Angola saat ini menduduki peringkat ke-18 dalam daftar negara terkorup, menurut Transparansi Internasional.