Maludin Simbolon

Latar belakang

Maludin Simbolon adalah anak kedua dari sepuluh bersaudara, anak pasangan Julius Simbolon dan Nursiah Lumbantobing. Ayahnya bekerja sebagai mandor perkebunan di Pearaja, Tarutung, Tapanuli Utara.
Maludin menempuh pendidikan dasarnya di HIS Siantar Narumonda, kemudian melanjutkan di Chr. HIK (sekolah guru) Solo dan tamat tahun 1938. Ia bertemu dengan calon istrinya di Solo, dan dari pernikahan mereka lalu dikaruniai 5 orang anak.
Sebelum meletusnya Perang Dunia II, ia sempat menjadi guru di HIS Solo dan di Curup, Bengkulu.

Karier militer

Maludin memasuki pendidikan Gyugun di masa Penjajahan Jepang, dan setelah lulus pendidikan ia berpangkat Letnan Dua. Ia kemudian ditugaskan Markas Batalyon Gyugun Sumatra Selatan, pada bagian pendidikan dan pelatihan.
Segera setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan diangkat menjadi Komandan Divisi Palembang Ulu, dengan pangkat Kolonel. Dalam reorganisasi antar TKR se-Sumatra, Maludin menjadi Komandan Divisi I/Lahat (1945-46), yang membawahi 4 resimen dan 15 batalyon di Sumatra Selatan. Saat TKR dikembangkan menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), Maludin menjadi Komandan Divisi VIII Garuda di Sumatra Selatan, yang membawahi Lampung, Bengkulu, Palembang, dan Jambi.
Saat terjadi Agresi Militer Belanda II, di Sumatra dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang mana AK Gani menjadi gubernur militer dan Maludin Simbolon menjadi wakilnya. Pada tahun 1950, Maludin diangkat sebagai panglima Komando Tentara Teritorium-I Bukit Barisan, yang dibentuk bersamaan dengan dibentuknya Propinsi Sumatra Utara yang meliputi Aceh, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sumatra Barat, dan Sumatra Timur.

Keterlibatan dalam PRRI

Maludin Simbolon termasuk di antara pemimpin daerah di Sumatra dan Sulawesi, yang merasa tidak puas terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat akhir tahun 1950-an. Antara lain tuntutan perubahan yang diinginkan ialah dalam hal peningkatan kesejahteraan prajurit, otonomi daerah yang lebih besar, serta penggantian para pejabat sipil dan militer pusat di Jakarta.
Maludin kemudian bergabung dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan mengumumkan pemutusan hubungan wilayah militer Sumatra Utara dengan pemerintah pusat tanggal 22 Desember 1956 di Medan, walaupun tetap menyatakan setia pada Dwitunggal Soekarno-Hatta. Kabinet Ali Sastroamidjojo di Jakarta pada malam hari itu juga mengadakan rapat darurat, dan pada pagi harinya Presiden Soekarno mengumumkan pencopotan Maludin dari posisinya dan menunjuk wakilnya Letkol. Djamin Gintings untuk mengamankan situasi. Selain itu juga sebutkan bahwa Letkol. Abdul Wahab Makmoer adalah sebagai pengganti selanjutnya, apabila Letkol. Gintings tidak berhasil bertindak.
Gerak cepat pasukan yang dipimpin Letkol. Gintings dapat segera menguasai posisi penting di Kota Medan. Jakarta mengirimkan pasukan payung yang diterjunkan di Medan untuk mendukung pasukan Djamin Gintings, sehingga pasukan yang setia pada Maludin mundur menghindari pertempuran ke utara Medan, lalu melanjutkan Balige, Tapanuli Tengah. Selanjutnya, Maludin dan pasukan yang loyal kepadanya kemudian melanjutkan perlawanan secara bergerilya, dan berkoordinasi dengan kekuatan PRRI lainnya di bawah Letkol. Achmad Husein di Bukittinggi. Selain di Medan, pemerintah pusat juga menerjunkan pasukan payung dan melakukan pendaratan pasukan dari laut di Palembang dan Padang, untuk secara efektif menguasai kota-kota pusat perlawanan PRRI di Sumatra tersebut.
Pada tanggal 27 Juli 1961, Maludin Simbolon bersama staff dan pasukannya "Divisi Pusukbuhit" menyerahkan diri secara resmi kepada Panglima Kodam II, Letkol. Manaf Lubis, di Balige, dengan demikian mengakhiri perlawanannya terhadap pemerintah pusat.

Wafat

Maludin Simbolon meninggal dunia pada tahun 2000, dalam usia 84 tahun.