Sumber-sumber hukum Islam

Definisi

Dalil dalam bahasa Arab artinya yang menunjukkan kepada benda absolut dan benda abstrak, yang baik maupun yang buruk. Dalam Lane's Arabic-English Lexicon, disebutkan definisi dalil ke dalam bahasa Inggris: a right director to that which is sought or desired (sebuah penunjuk yang benar menuju hal yang dicari atau diinginkan). Bentuk majemuknya adalah أدلاء adillā’, أدلة adillah, dan دلائل dalā’il.
Menurut istilah, dalil berarti rujukan untuk memperoleh sebuah hukum perbuatan dalam syariat dengan cara pengambilan yang dibenarkan dengan jalan qaṭ‘ (قطع, jelas, pasti) maupun ẓann (ظن, dugaan, perkiraan). Dari pengertian ini, dalil dibedakan menjadi qaṭ‘ī al-dalālah (قطعي الدلالة) dan ẓannī al-dalālah (ظني الدلالة). Sebagian ahli ushul fikih membatasi dafinisi dalil hanya pada jalan qaṭ‘, sedangkan yang diambil dengan jalan ẓann disebut amārah (أمارة, isyarat).

Alquran

Alquran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan paling penting. Diyakini sebagai firman Tuhan yang langsung yang diwahyukan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril di Mekkah dan Madinah, kitab suci tersebut menentukan dasar moral, filosofis, sosial, politik dan ekonomi yang harus dibangun masyarakat. Ayat-ayat yang diwahyukan di Mekkah berhubungan dengan isu-isu filosofis dan teologis, sementara yang diwahyukan di Madinah berkaitan dengan hukum sosio-ekonomi. Alquran ditulis dan dipelihara selama kehidupan Muhammad, dan disusun segera setelah kematiannya.
Ayat-ayat Alquran dikategorikan menjadi tiga bidang: "ilmu teologi spekulatif", "prinsip etika" dan "aturan perilaku manusia". Kategori ketiga berkaitan langsung dengan masalah hukum Islam yang mengandung sekitar lima ratus ayat atau seperlelas dari jumlah tersebut. Tugas menafsirkan Alquran telah menghasilkan berbagai pendapat dan penilaian. Penafsiran ayat-ayat Muhammad oleh para sahabat Sunni dan Imam Syiah dianggap paling otentik, karena mereka tahu mengapa, di mana dan pada kesempatan mana setiap ayat diwahyukan.

Alasan analogis

Dalam yurisprudensi Islam, qiyās (bahasa Arab: قياس) adalah proses analogi deduktif dimana ajaran hadis dibandingkan dan dibandingkan dengan Alquran, untuk menerapkan perintah umum (nass) ke keadaan baru dan membuat perintah baru. Di sini keputusan Sunnah dan Alquran dapat digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau memberikan respon terhadap masalah baru yang mungkin timbul. Ini, bagaimanapun, hanya kasus yang menyediakan bahwa preseden atau paradigma yang telah ditetapkan dan masalah baru yang akan terjadi akan menghasilkan penyebab operasi (علة,'illah).  'illah adalah seperangkat keadaan tertentu yang memicu tindakan hukum tertentu. Contoh penggunaan qiyās adalah kasus larangan menjual atau membeli barang setelah panggilan terakhir shalat Jum'at sampai akhir shalat yang dinyatakan dalam Quran 62: 9. Dengan analogi larangan ini diperluas ke transaksi dan kegiatan lain seperti pekerjaan dan administrasi pertanian.
Yurisprudensi Sunni yang terlambat dan modern menganggap alasan analogis sebagai sumber hukum Islam keempat, mengikuti tradisi suci Nabi Muhammad, dan konsensus yang mengikat. Sementara beasiswa Muslim pada periode kemudian secara tradisional mengklaim bahwa analogi telah ada dalam hukum Islam sejak awal agama mereka, beasiswa modern pada umumnya menunjuk pada sarjana Muslim Abu Hanifa sebagai orang pertama yang memasukkan alasan analogis sebagai sumber hukum. Sejak awal, alasan analogis telah menjadi subyek studi ekstensif mengenai tempat yang tepat dalam hukum Islam dan penerapannya yang tepat.

Kebijaksanaan hukum

Istihsan adalah kecenderungan seseorang pada sesuatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini bisa bersifat lahiriah (hissiy) ataupun maknawiah; meskipun hal itu dianggap tidak baik oleh orang lain. atau dapat diartikan dengan penangguhan hukum seseorang mujtahid dari hukum yang jelas (Alquran, Sunnah, Ijmak dan Qiyas) ke hukum yang samar-samar karena kondisi atau keadaan darurat atau adat istiadat.

Kepentingan umum

Istislah (bahasa Arab: استصلاح "untuk dianggap pantas") adalah metode yang digunakan oleh ahli hukum Muslim untuk memecahkan masalah yang tidak menemukan jawaban yang jelas dalam teks-teks keagamaan yang kudus. Hal ini terkait dengan istilah مصلحة Maslaha, atau "kepentingan umum" (kedua kata tersebut berasal dari akar triconsonantal yang sama, "ṣ-l-ḥ"). pertimbangan pragmatis ekstraktif seringkali diterima dalam yurisprudensi Islam dalam kasus yang Quran dan praktik generasi Muslim paling awal tidak memberikan panduan khusus. Namun, permohonan kepada istislah atau maslaha menjadi kontroversial ketika tujuannya adalah mereformasi apa yang telah dianggap sebagai hukum wahyu secara ilahi.
Istislah memiliki beberapa kesamaan dengan tradisi hukum kodrat di Barat, seperti yang dicontohkan oleh Thomas Aquinas. Namun, sementara hukum kodrat menganggap baik yang dikenal dengan jelas terbukti baik, karena cenderung berpegang pada pemenuhan orang tersebut, istislah memanggil baik apa saja yang berhubungan dengan satu dari lima "barang dasar". Al-Ghazalia menggambarkan "barang dasar" ini dari lima sila hukum dalam Quran dan Sunnah-agama, kehidupan, akal, keturunan (atau pewaris), dan properti. Dalam rumusan klasik ini, istislah berbeda dari utilitarianisme - "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar" - karena sesuatu yang menghasilkan "kebahagiaan terbesar" mungkin melanggar salah satu dari lima nilai dasar ini.
Strain istislah yang lebih "liberal" penting pada abad ke-20 dan berpusat pada karya Rasyid Rida, yang menganggap bahwa hadis "tidak membahayakan pembalasan" adalah prinsip tertinggi liberalisme hukum, yang mengalahkan semua prinsip Syariah lainnya. Rida membuat istislah "prinsip sentral daripada anak perusahaan untuk mendefinisikan undang-undang ... [yang] membuat adaptasi lebih fleksibel". Dengan metode ini, beberapa hak asasi manusia bisa dianggap "Islami". Di Mesir pendekatan ini telah dijunjung tinggi oleh Mahkamah Agung, yang telah meratifikasi langkah-langkah yang adil yang menguntungkan perempuan bahkan di mana ini tampaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah klasik.

Kesimpulan

Ijtihad adalah istilah hukum Islam yang mengacu pada penalaran independen atau pengabdian menyeluruh fakultas mental fakultas dalam menemukan solusi untuk sebuah pertanyaan hukum. Hal ini kontras dengan taqlid (tiruan, sesuai dengan preseden hukum). Menurut teori klasik Sunni, ijtihad membutuhkan keahlian dalam bahasa Arab, teologi, teks-teks yang diwahyukan, dan prinsip-prinsip yurisprudensi (ushul fiqih), dan tidak digunakan di mana teks asli dan otoritatif (Alquran dan Hadis) dipertimbangkan. Tidak jelas sehubungan dengan pertanyaan, atau di mana ada konsensus ilmiah (ijma) yang ada. Ijtihad dianggap sebagai tugas religius bagi mereka yang memenuhi syarat untuk melakukannya. Seorang cendekiawan Islam yang berkualifikasi untuk melakukan ijtihad disebut mujtahid.
Pada awal abad ke-10, pengembangan yurisprudensi Sunni mendorong para ahli hukum Sunni terkemuka untuk menyatakan bahwa pertanyaan hukum utama telah ditangani dan cakupan ijtihad secara bertahap dibatasi. Di era modern, ini memunculkan persepsi di kalangan ilmuwan Barat dan masyarakat awam Muslim bahwa apa yang disebut "gerbang ijtihad" ditutup pada awal era klasik. Sementara beasiswa baru-baru ini telah menyangkal gagasan ini, tingkat dan mekanisme perubahan hukum pada periode pasca-formatif tetap menjadi bahan perdebatan.
Mulai dari abad ke-18, beberapa reformis Muslim mulai menyerukan pengabaian taqlid dan penekanan pada ijtihad, yang mereka lihat sebagai kembalinya asal-usul Islam. Perdebatan publik di dunia Muslim seputar ijtihad terus berlanjut sampai sekarang. Advokasi ijtihad secara khusus dikaitkan dengan modernis Islam dan pemikir Salafi. Di kalangan Muslim kontemporer di Barat telah muncul visi baru tentang ijtihad yang menekankan nilai-nilai moral substantif atas metodologi yuridis tradisional.
Ahli hukum Syiah tidak menggunakan istilah ijtihad sampai abad ke-12, namun mereka menggunakan cara penalaran hukum yang rasional sejak awal, dan ruang lingkupnya tidak menyempit seperti dalam tradisi Sunni, kecuali yurisprudensi Zaydi.

Kebiasaan lokal

‘Urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqih yang diambil dari intisari Alquran.
 "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (Al-‘Urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."
— QS. Al-A’raf: 199
Kata al-‘Urf dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata al-ma‘ruf artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma‘ruf ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata al-ma‘ruf hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu‘amalah maupun adat istiadat.
Menurut hasil penelitian al-Tayyibal-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘Urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinspnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘Urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.
Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selam tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyrakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.