Kekaisaran Rusia

Pendirian kekaisaran

Meskipun kekaisaran secara resmi didirikankan oleh Pyotr I menyusul Perjanjian Nystad (1721), beberapa sejarawan berpendapat bahwa Kekaisaran Rusia sudah dimulai ketika Ivan III menaklukkan Novgorod atau ketika Ivan IV menaklukkan Kazan. Menurut beberapa pandangan, istilah "ketsaran" yang digunakan untuk merujuk negara Rusia setelah penobatan Ivan IV dipandang sejajar dengan istilah "kekaisaran" dalam bahasa sekarang dan Pyotr hanya mengubah nama negara tersebut dengan mengadopsi dari bahasa Latin yang memiliki makna yang sama.
Kaisar Pyotr I (1672-1725) memperkenalkan sistem pemerintahan otokrasi di Rusia dan memainkan peran utama dalam memperkenalkan negaranya ke sistem pemerintahan yang dianut negara-negara Eropa umumnya. Namun, wilayah Rusia yang sangat luas ini hanya memiliki populasi sekitar 14 juta jiwa. Sistem pertanian Rusia saat itu masih tertinggal jauh di belakang sistem pertanian di Eropa Barat, padahal dalam kenyataannya hampir seluruh penduduk Rusia saat itu adalah petani. Hanya sebagian kecil warganya yang hidup di kota-kota.
Upaya militer pertama Pyotr I diarahkan untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Utsmaniyah di barat daya. Perhatiannya kemudian beralih ke utara. Peter masih tidak memiliki pelabuhan di pesisir utara Rusia yang bebas es, hanya pelabuhan Archangel di Laut Putih, tetapi pelabuhan ini membeku selama sembilan bulan dalam setahun. Akses ke Baltik juga diblokir oleh Swedia. Ambisi Pyotr I untuk "membuka jendela ke laut" menuntunnya untuk membuat aliansi rahasia dengan kaum Saxony (pada tahun 1699), Polandia-Lithuania, dan Denmark untuk melawan Swedia, mengakibatkan terjadinya perang yang dikenal dengan sebutan Perang Besar Utara. Perang berakhir pada 1721 ketika Swedia menyerah dan mengadakan perjanjian damai dengan Rusia. Pyotr I mengakuisisi empat provinsi di sebelah selatan dan timur Teluk Finlandia. Di sana ia membangun ibu kota baru Rusia, Sankt-Peterburg, untuk menggantikan Moskwa yang sudah lama menjadi pusat budaya Rusia.
Sepeninggal Kaisar Pyotr I, penguasa Rusia lain yang dipandang merupakan penguasa Rusia paling berpengaruh selanjutnya adalah Maharani Yekaterina II yang berkuasa pada 9 Juli 1762 – 6 November 1796. Ia adalah seorang putri Jerman yang menikah dengan Kaisar Pyotr III, dan naik takhta setelah menggulingkan suaminya yang baru enam bulan memerintah. Yekaterina memberi sumbangsih pada kebangkitan kaum bangsawan Rusia yang dimulai setelah kematian Pyotr I. Layanan sosial negara dihapuskan, dan ia memerintahkan agar para bangsawan memainkan peran penting dalam pemerintahan di provinsi-provinsi Rusia.

Paruh pertama abad ke-19

Meskipun Kekaisaran Rusia akan memainkan peran diminasi politiknya pada abad berikutnya, dampak kekalahannya dari Napoleon, Prancis menghalangi kemajuan ekonomi Rusia secara signifikan. Seperti pertumbuhan ekonomi Eropa Barat yang meningkat pesat selama Revolusi Industri yang telah dimulai pada paruh kedua abad ke-18, Rusia dalam kenyataannya masih jauh tertinggal. Status ini menyebabkan inefisiensi dari pemerintahnya, keterbelakangan masyarakatnya, dan ketertinggalan ekonomi. Setelah kekalahan Rusia dari Napoleon, Aleksandr I telah siap untuk membahas reformasi konstitusional, tetapi meskipun telah dilaksanakan, reformasi tidak membawa dampak dan perubahan yang berarti bagi Rusia.
Aleksandr I digantikan oleh adiknya, Kaisar Nikolai I (1825-1855), yang pada awal pemerintahannya dihadapkan dengan berbagai pemberontakan akibat banyaknya kalangan yang menuntut reformasi kekaisaran. Namun pemberontakan-pemberontakan tersebut dengan mudah dipatahkan.
Setelah tentara Rusia membebaskan sekutunya, Georgia, dari pendudukan Persia pada tahun 1802, mereka juga terlibat konfrontasi dengan Persia akibat berebut pengaruh atas Azerbaijan dan terlibat dalam Perang Kaukasia melawan sebuah pemerintahan Muslim bernama Keimaman Kaukasia. Kaisar juga harus berurusan dengan dua pemberontakan di dalam negeri: Pemberontakan November tahun 1830 dan Pemberontakan Januari tahun 1863.

Paruh kedua abad ke-19

Nikolai I meninggal secara misterius. Satu tahun sebelumnya, Rusia telah terlibat dalam Perang Krimea. Sejak memainkan peran utama regional paska kekalahannya ketika Perang Napoleon, Rusia telah dianggap sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer yang tak terkalahkan.
Ketika Aleksandr II naik takhta pada tahun 1855, keinginan untuk reformasi tersebar luas di kalangan rakyat. Sejumlah gerakan sosial-kemanusiaan berkembang. Pada tahun 1859, ada lebih dari 23 juta budak hidup di bawah kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan para petani dari Eropa Barat pada abad ke-16. Aleksandr II memutuskan sendiri untuk menghapuskan perbudakan, daripada menunggu bahaya adanya tindakan-tindakan revolusioner yang dapat menganggu stabilitas dalam negeri Rusia.
Aleksandr II menginvasi Manchuria Luar dari Kekaisaran Qing Tiongkok antara 1858-1860 dan menjual wilayah Alaska yang kaya minyak ke Amerika Serikat pada tahun 1867. Pada tahun 1870-an Rusia dan Kesultanan Utsmaniyah kembali berkonfrontasi di kawasan Balkan. Dari tahun 1875-1877, krisis Balkan secara intensif menjadi pemberontakan melawan kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah oleh berbagai bangsa Slavia, yang dikuasai oleh Turki Utsmaniyah sejak abad ke-16. Adanya pandangan nasionalisme Slavia menjadi faktor domestik utama dalam dukungan Rusia untuk membebaskan Balkan dari pemerintahan Muslim Utsmaniyah dan hal ini berdampak pada kemerdekaan Bulgaria dan Serbia. Pada awal tahun 1877, Rusia melakukan intervensi atas nama pasukan relawan Serbia dan Rusia ketika berperang melawan Utsmaniyah. Dalam satu tahun, pasukan Rusia sudah mendekati Istanbul, dan Utsmaniyah menyerah. Diplomat nasionalis Rusia dan para jenderal membujuk Aleksandr II untuk memaksa Utsmaniyah menandatangani Perjanjian San Stefano pada Maret 1878. Ketika Inggris mengancam akan menyatakan perang akibat merasa keberatan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian San Stefano, Rusia memilih mundur.
Setelah pembunuhan Aleksandr II oleh Narodnaya Volya, salah seorang anggota organisasi teroris "Nihilist", pada tahun 1881, takhta diberikan kepada anaknya, yaitu Aleksandr III (1881-1894), seorang reaksioner yang berusaha menghidupkan kembali maksim "Otokrasi, Ortodoks, dan Karakter Kebangsaan Nasional" yang dicanangkan oleh Nikolai I. Sebagai seorang Slavophile, Aleksandr III percaya bahwa Rusia bisa diselamatkan dari kekacauan hanya dengan menutup diri dari pengaruh subversif Eropa Barat.

Awal abad ke-20

Pada tahun 1894, Aleksandr III digantikan oleh putranya, Kaisar Nikolai II, yang berkomitmen untuk mempertahankan sistem otokrasi di Rusia. Revolusi Industri Rusia mulai menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun, Partai Sosialis-Revolusioner justru menuntut dilakukannya distribusi tanah untuk para petani. Kelompok radikal lain adalah Partai Tenaga Kerja Sosial-Demokrat, salah satu partai Marxisme di Rusia. Sosial-Demokrat berbeda dari Sosialis-Revolusioner, bahwa mereka percaya revolusi harus berawal dari para pekerja dan buruh di perkotaan, bukan oleh kaum tani.
Kekalahan dalam Perang Rusia-Jepang (1904-1905) adalah pukulan besar bagi rezim Nikolai II dan semakin meningkatkan potensi kerusuhan dan pemberontakan di dalam negeri. Pada Januari 1905, sebuah insiden yang dikenal sebagai "Minggu Berdarah" terjadi ketika Pastor Gapon memimpin kerumunan massa di Istana Musim Dingin, Sankt-Peterburg, untuk mengirimkan sebuah petisi kepada Kaisar. Ketika massa mencapai istana, angkatan bersenjata menembaki kerumunan dan menewaskan ratusan orang. Masyarakat Rusia begitu marah atas pembantaian tersebut. Hal ini menandai awal dari Revolusi Rusia tahun 1905. Soviet (dewan pekerja) muncul di kota-kota untuk mengarahkan aktivitas revolusioner. Rusia lumpuh, dan pemerintahan kekaisaran tak berdaya mengahadapi gejolak-gejolak yang terjadi di seluruh negeri.
Pada tahun 1904, Nikolai II dan istrinya, Permaisuri Aleksandra, akhirnya memiliki seorang putra, Tsarevich Aleksei Nikolaevich. Namun, Alexei mewarisi penyakit genetik yang berasal dari keluarga ibunya, Aleksandra (yang merupakan cucu Victoria, Ratu Inggris Raya), yaitu hemofilia, penyakit yang telah menjangkit banyak bangsawan Eropa.
Nikolai II dan Rusia memasuki Perang Dunia I dengan semangat membela sesama kaum Ortodoks Slavia di Eropa Timur dan Balkan. Pada bulan Agustus 1914, tentara Rusia menyerbu Provinsi Prusia Timur milik Jerman dan menduduki sebagian besar Austria. Namun, kontrol Jerman atas Laut Baltik dan kontrol koalisi Jerman-Utsmaniyah atas Laut Hitam mengakibatkan Rusia terputus dari sebagian besar pasokan bantuan asing dan pasar perdagangan yang potensial.
Pada 3 Maret 1917, pemogokan massal terjadi pada sebuah pabrik di ibukota Sankt-Peterburg, dalam sepekan hampir semua pekerja di kota melakukan pemogokan serupa, dan kerusuhan jalanan pecah.
Pada akhir Revolusi Februari yaitu tanggal 2 Maret (Kalender Julian) atau 15 Maret (Kalender Gregorian) 1917, Nikolai II memilih untuk turun takhta. Nikolai II menyusun rencana untuk menobatkan Pangeran Mikhail sebagai kaisar berikutnya atas seluruh Rusia. Mikhail menolak untuk naik takhta sampai ia diizinkan untuk memilih melalui Majelis Konstituante untuk kelanjutan Rusia sebagai sebuah negara monarki atau republik.
Pada bulan Agustus 1917, Alexander Kerensky, yang menjabat sebagai perdana menteri Pemerintahan Sementara Rusia, mengevakuasi Nikolai II beserta istri dan anak-anaknya ke kota Tobolsk di Pegunungan Ural, diduga untuk melindungi mereka dari dampak meningkatnya revolusi. Di sana mereka tinggal di bekas kediaman gubernur dalam kenyamanan yang cukup. Pada bulan Oktober tahun 1917 kaum Bolshevik berhasil merebut kekuasaan dari pemerintahan sementara pimpinan Kerensky.
Pada 1 Maret 1918, Nikolai II beserta keluarganya dipindahkan ke sebuah ransum tentara, dengan kondisi kehidupan yang jauh dari kemewahan. Pada 30 April 1918 mereka selanjutnya dipindahkan ke kota pengasingan terakhir mereka, Yekaterinburg, tempat mereka ditahan di sebuah rumah milik seorang insinyur militer bernama Nikolay Nikolayevich Ipatiev. Kaisar Nikolai II beserta seluruh keluarganya kemudian dieksekusi oleh kaum Bolshevik di rumah ini, dan menandai berakhirnya kekuasaan penuh Dinasti Romanov atas Rusia.

Sistem pemerintahan

Sejak pendirian kekaisaran sampai Revolusi 1905, Kekaisaran Rusia merupakan sebuah monarki absolut, di bawah sistem otokrasi kaisar. Setelah Revolusi 1905, Rusia mengembangkan sistem pemerintahan baru yang sulit untuk didefinisikan secara resmi.
Hukum dasar Rusia menggambarkan kekuatan kaisar sebagai penguasa "otokratis dan tidak terbatas." Setelah Oktober 1905, kekaisaran masih mempertahankan gelar "Kaisar dan Autokrat seluruh Bangsa Rusia", namun hukum-hukum dasar kekaisaran dirombak.
Sementara kaisar mempertahankan hak-hak prerogatif lamanya, termasuk hak veto mutlak atas semua undang-undang. Kaisar menyetujui pembentukan parlemen. Namun, pembaruan dan perombakan hukum tersebut tidak menjadikan Rusia sebagai sebuah monarki konstitusional yang sebenarnya. "Otokrasi terbatas" dalam praktiknya sebenarnya merupakan "otokrasi semi-terbatas." Dalam "Almanach de Gotha" tahun 1910, Rusia digambarkan sebagai "monarki konstitusional di bawah kekuasaan tsar yang otokratis".

Kaisar

Pyotr I mengubah gelarnya pada tahun 1721 dari tsar menjadi imperator (bahasa Rusia: император; kaisar). Meski begitu, pemimpin Rusia kerap disebut tsar atau tsaritsa oleh pihak non-Rusia sampai jatuhnya monarki tahun 1917. Sesuai Manifesto Oktober, seorang kaisar memerintah secara absolut. Kaisar dan permaisurinya juga harus seorang penganut Ortodoks.
Pada 17 Oktober 1905, kaisar secara sukarela membatasi kekuasaan legislatifnya dengan menerbitkan maklumat bahwa kaisar tidak dapat mengeluarkan sebuah hukum tanpa persetujuan dari Duma, majelis legislatif Rusia. Meski begitu, kaisar memiliki hak untuk membubarkan Duma yang baru dibentuk. Para menteri hanya bertanggung jawab kepada kaisar semata, tanpa kepada Duma atau pihak lain, yang bisa menanyai tapi tak dapat memberhentikan mereka.

Sinode Maha Kudus

Sinode Maha Kudus (dibentuk pada 1721) adalah bagian terpenting dari pemerintahan Gereja Ortodoks di Rusia. Lembaga ini dipimpin oleh prokurator yang menjadi wakil kaisar, dan terdiri dari tiga uskup metropolit dari Moskwa, Sankt-Peterburg, dan Kiev, Uskup Agung Georgia, dan beberapa uskup lain.

Pembagian administratif

Pada 1914, Rusia terbagi menjadi 81 provinsi (guberniya), 20 oblast, dan 1 okrug. Negara bawahan dan satelit Rusia termasuk Keamiran Bukhara, Kekhanan Khiva, dan (setelah 1914) Tuva. 11 provinsi, 17 oblast, dan 1 okrug berada di Rusia Asia. 8 provinsi di Finlandia dan 10 provinsi di Polandia. Rusia Eropa memiliki 59 provinsi dan 1 oblast. Oblast ini langsung berada di bawah kewenangan Menteri Perang, sedangkan sisanya dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Selain itu juga terdapat gubernur-jenderal, yang memimpin beberapa provinsi seperti di Finlandia, Warsawa, Moskwa, yang biasanya dipersenjatai tentara dalam kewenangan terbatas.