Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia

Latar Belakang Pendirian KMHDI

Memasuki awal tahun 1990-an, kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) dicabut dan sebagai gantinya keluar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Melalui PUOK ini ditetapkan bahwa organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang di dalamnya terdiri dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
Dikalangan mahasiswa secara kelembagaan dan personal terjadi pro kontra menanggapi SK tersebut. Oleh mereka yang menerima, diakui konsep ini memiliki sejumlah kelemahan namun dipercaya dapat menjadi basis konsolidasi kekuatan gerakan mahasiswa. Argumen mahasiswa yang menolak mengatakan bahwa konsep SMPT tidak lain hanya semacam hidden agenda untuk menarik mahasiswa ke kampus dan memotong kemungkinan aliansi mahasiswa dengan kekuatan di luar kampus.
Dalam perkembangan kemudian, banyak timbul kekecewaan di berbagai perguruan tinggi karena kegagalan konsep ini dalam eksperimentasi demokrasi. Mahasiswa menuntut organisasi intra kampus yang mandiri, bebas dari pengaruh korporatisasi negara termasuk birokrasi kampus. Setelah sekian lama menunggu tanpa adanya perbaikan, tidaklah mengherankan bila akhirnya mahasiswa di berbagai daerah kembali menghidupkan model organisasi ekstra kampus sebagai alternatif yang independen.
Hal inilah yang juga dipikirkan oleh generasi muda Hindu pada saat itu. Menyikapi permasalahan bangsa yang semakin kompleks menuntut demokratisasi, sedangkan pemerintah masih tetap menyekap ruang gerak kebebasan di dalam kampus, persatuan dan solidaritas mahasiswa Hindu dari berbagai daerah muncul untuk mewujudkan sebuah wadah bersama.
Situasi mahasiswa Indonesia di tanah air, sebagaimana yang disebutkan diatas, membawa pengaruh yang besar pada mahasiswa Hindu di awal dekade 90-an. Mahasiswa Hindu yang pada saat tersebut telah memiliki jaringan informasi internal yang bersifat Informal di antara beberapa organisasi mahasiswa Hindu yang terpisah-pisah, akhirnya tergerak untuk membuat suatu aringan informasi yang permanen di antara mereka.
Setelah jaringan informasi mahasiswa Hindu Indonesia makin solid, para pelaku pertukaran informasi di dalamnya (yang notabene adalah para ketua organisasi mahasiswa Hindu lokal), memunculkan suatu keprihatinan tentang ketiadaan suatu organisasi mahasiswa Hindu yang bersifat Formal dan sekaligus berjangkauan nasional. Ketiadaan organisasi ini, membuat aspirasi mahasiswa Hindu Indonesia tersumbat, dan seringkali terpaksa disalurkan melalui organisasi-organisasi lain yang bukan khas mahasiswa Hindu. Akhirnya, masa-masa awal dekade 90-an menjadi masa-masa pematangan ide tentang suatu organisasi Mahasiswa Hindu Indonesia yang berjangkauan nasional.

Kongres Nasional Pertama Mahasiswa Hindu Indonesia (Berdirinya KMHDI)

Kongres ini merupakan puncak dari seluruh pertemuan dan pembahasan sebelumnya. Kongres berlangsung dari tanggal 1-4 September 1993 di UNHI (Universitas Negeri Hindu Indonesia) Bali. pada intinya kegiatan ini bermaksud untuk membentuk wadah nasional bagi Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia dan sekaligus memilih Pengurus Pimpinan Pusat periode 1993-1996. Kongres pada akhirnya menghasilkan lima Ketetapan, lima Keputusan dan satu Keputusan Khusus, memilih dan menetapkan Susunan Pengurus Inti yang terdiri dari tiga orang, yaitu Ketua Umm, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum KMHDI. Sehingga secara de facto KMHDI berdiri sebagai organisasi berskala nasional pada tanggal 3 September 1993 dengan disahkannya AD dan ART KMHDI, tanggal 3 September inilah diperingati sebagai hari lahirnya KMHDI.

Jati Diri Kader KMHDI

KMHDI didirikan untuk mewadahi mahasiswa Indonesia yang beragama Hindu dalam melaksanakan dharmanya bagi agama dan negara. Konsep jati diri disusun sebagai penunjuk arah dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Standar kualitas yang harus diwujudkan dari pendidikan yang dilaksanakan oleh KMHDI adalah sebagaimana yang tercantum dalam Konsep Jati Diri Anggota KMHDI, yaitu memiliki kualitas religius, humanis, nasionalis dan progresif.
1. Religiusitas
Adalah perwujudan Dharma agama dari anggota KMHDI. Nilai-nilai religiusitas harus diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini tidak berarti KMHDI menginginkan masyarakat yang berlandaskan satu agama. Nilai religiusitas diwujudkan dengan menerapkan nilai-nilai ke-agama-an yang universal, ketika anggota melaksanakan hak dan kewajiban sosialnya. Nilai religiusitas juga dimaknai sebagai keperdulian pada agama Hindu, yang artinya setiap anggota harus menguasai pengetahuan agama, yang disertai dengan keinginan untuk melakukan pengkajian ulang yang kritis pada nilai-nilai dasar dan praktek-praktek keagamaan yang berkembang di masyarakat Hindu.
2. Humanisme
Kesadaran bahwa setiap manusia adalah percikan dari Tuhan dan pada inti terdalamnya setiap manusia memiliki sifat-sifat ke-Tuhan-an yang sama, termaktub dalam konsep Atman, adalah dasar dari nilai humanisme Hindu. Anggota harus mampu memandang manusia lain sebagai cerminan dirinya sesuai dengan konsep Tat Twam Asi. Humanisme KMHDI, mendorong untuk membantu umat manusia yang lain, dan bukan hanya tidak mengganggu manusia yang lain. Sebagai perwujudan nilai humanisme universal, anggota harus memiliki keperdulian dalam menyikapi setiap masalah-masalah kemanusiaan.
3. Nasionalisme
Adalah sebuah penerjemahan dari keinginan anggota untuk melakukan Dharma negara. Nasionalisme yang dianut adalah nasionalisme yang tumbuh dari perasaan senasib dengan saudara sebangsa (solidaritas) dan perasaan saling menghormati dengan saudara lain bangsa. Nasionalisme diartikan sebagai sebuah rasa ikut memiliki bangsa dan karenanya ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dari bangsa itu sendiri. Anggota memposisikan diri sebagai warga negara yang menentang bentuk-bentuk masyarakat yang eksklusif dalam wujud primordialitas atau sektarianisme. Anggota secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan sebuah negara bangsa.
4. Progresifitas
Anggota harus mengambil posisi sebagai manusia yang progresif, siap akan perubahan, menjadi pionir perubahan dan bukan hanya menunggu suatu perubahan terjadi. Anggota harus selalu berada pada garda terdepan dalam suatu proses perubahan yang diyakini mampu memperbaiki situasi. Dalam terminologi KMHDI, progresifitas berarti bahwa anggota harus menjadi orang-orang yang menelurkan ide, melaksanakan ide tersebut dan siap akan proses dialektika dari ide tersebut.

Slogan KMHDI

Sebagai kata penyemangat dan persatuan, KMHDI memiliki slogan, yaitu:
“ Satyam Eva Jayate ” artinya Hanya Kebenaran yang Selalu Menang.
Dengan mengucapkan slogan ini, maka lawan bicara atau anggota yang lain akan membalas dengan mengucapka "Jaya...!".
Slogan ini dikutip dari Kitab Mundaka Upanisad III.1.6:
Satyameva jayate nānṛtaṁ, satyena panthā vitato devayānaḥ, yenākramantyṛṣayo hyāptakāmā, yatra tat satyasya paramaṁ nidhānam; (Mundaka Upanisad III.1.6)
Artinya:
Hanya kebenaran yang selalu menang bukan ketidakbenaran, Melalui jalan kebenaran Ilahi, Orang bijak yang benar-benar keinginannya terpenuhi, Yang bisa mencapai harta tertinggi dimana kebenaran berada.