Prasasti Walandit

Prasasti Walandit/Himad (tidak berangka tahun), dikeluarkan pada waktu Gajah Mada menjabat rakryan mapatih di Janggala dan Kadiri. Prasasti ini menyebutkan tentang persengketaan antara penduduk desa Walandit dengan penduduk desa Himad mengenal status dharma kabuyutan di Walandit, yang oleh penduduk desa Walandit dikatakan berstatus swatantra, dan berhak penuh atas desa Walandit, sebagaimana telah dikukuhkan oleh prasasti yang bercap kerajaan Mpu Sindok.

Sejarah penemuan

Pada tahun 1880 seorang wanita petani secara kebetulan menemukan sebuah lempengan perunggu di daerah Penanjakan, Desa Wonokitri, Pasuruan daerah Tengger. Kini lempengan itu disimpan di Museum Nasional dengan nomor inventaris E28, dikenal sebagai Prasasti Walandit, berasal dari nama desa yang disebut lempengan perunggu itu. Prasasti Walandit yang hanya satu lempeng ini, pada kedua sisinya tergurat lima baris tulisan Jawa kuno. Lempengan prasasti berukuran 29,5 x 7,5 cm dan sebagian besar hurufnya masih baik. Hanya pada baris kelima, huruf-hurufnya sudah aus sehingga sulit dibaca. Prasasti Walandit merupakan prasasti tinulad (salinan) dari prasasti terdahulu, yang dikeluarkan oleh Sri Paduka Bhatara Hyang Wekas ing Suka (nama lain dari Hayam Wuruk).
Piagam ini memperingati dua peristiwa. Pertama, terjadi tahun 1303 Saka atau 1381 Masehi, dalam hubungannya dengan larangan menagih titileman (iuran untuk upacara ritual) di desa keramat atau terlarang Walandit dan sekitarnya. Tidak seorang pun diperbolehkan memungut pajak di sana. Alasannya penduduk Desa Walandit sejak dulu dikenal sebagai tempat pemukiman para hulun Hyang yang bebas dari segala bentuk pajak karena kesuciannya. Ini adalah keputusan raja Hayam Wuruk sendiri.
Kedua, terjadi tahun 1327 Saka bulan Asada (21 Juni 1405) ketika penduduk Desa Walandit dibuatkan sebuah piagam perunggu untuk mengukuhkan perintah Bhatara Hyang Wekas ing Suka, gelar anumerta raja Hayam Wuruk.

Isi

Prasasti Walandit terdiri dari dua sisi, yaitu:

Hubungan prasasti Walandit dengan desa Walandit

Orang-orang Walandit merasa bahwa sejak dahulu kala desa mereka berstatus swatantra, dan mereka ditugasi Sang Raja untuk memelihara candi leluhur (dharma kabuyutan) di Walandit; Mereka hanya mengakui kekuasaan dharma kabuyutan atas lembah dan bukit sekitar Walandit. Maka, mereka menolak kehendak para pejabat Desa Himad yang berniat mengatur-atur dan menguasai mereka.
Sebagai bukti, warga Walandit mengajukan piagam batu berlencana Raja Sindok yang telah mereka terima 400-an tahun sebelumnya. Piagam itu—Prasasti Muñcang—menerangkan tentang sebuah desa bernama Walandit yang merupakan tempat suci yang dihuni para hulun hyang, yakni orang-orang yang mengabdikan hidupnya bagi para dewata. Sang Raja, Mpu Sindok, juga memerintahkan untuk mendirikan prasada kabhaktyan bernama Siddhayoga, tempat para pendeta memanjatkan persembahan kepada Sang Hyang Swayambhuwa (Dewa Brahma) di Walandit.
Sengketa antara kedua desa itu diputuskan di luar pengadilan, dimenangi oleh masyarakat Walandit. Keputusannya dijadikan piagam (Prasasti Himad-Walandit) yang disusun oleh Pamegat Tirwan bernama Wangsapati atas nama Samgat Jamba, Samgat Pamotan, Mpu Kandangan, Rakryān Mapatih Mpu Mada, dan Sang Arya Rajadhikara. Beberapa dekade kemudian, status Walandit makin dikuatkan oleh Sri Paduka Bathara Hyang Wekas ing Sukha (gelar anumerta Raja Hayam Wuruk) seperti termaktub pada Prasasti Pananjakan. Dalam prasasti ini, Sang Raja melarang penagihan pajak pada bulan titileman atau akhir bulan Asada dari warga Walandit dan wilayah keramat (hila-hila) sekitarnya, karena di sana sejak dulu tinggal para hulun hyang, abdi dewata, dan pada bulan itu penduduknya berkewajiban melakukan persembahan kepada Sang Hyang Gunung Brahma (Gunung Bromo).
Menurut J.G. de Casparis, arkeolog Belanda, yang diamini oleh banyak peneliti, Walandit kini bernama Blandit, merupakan sebuah dukuh di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Malang (di lereng barat Gunung Bromo). Di dukuh inilah, pada 1913, Prasasti Muñcang dari masa Mpu Sindok ditemukan.
Penduduk Desa Walandit, yang punya peran penting sejak masa pemerintahan Mpu Sindok sampai Hayam Wuruk, itu diyakini sebagian peneliti sebagai cikal-bakal masyarakat Tengger. Mereka telah menghuni kawasan Tengger jauh sebelum Majapahit ada dan berjaya. Salah satu peneliti yang berani menyatakan itu adalah Dwi Cahyono, Antropolog Universitas Negeri Malang. Ia yakin, berdasarkan bukti arkeologis yang ditemukan, masyarakat Tengger sudah mendiami kawasan sekitar Gunung Bromo saat Mpu Sindok memerintah pada abad ke-10. Bukti arkeologis yang dimaksud di antaranya adalah prasasti Lingga Sutan (929 M), Muñcang (944 M), Jeru-jeru (930 M), Gulung-gulung (929 M), dan prasasti Walandit (tanpa tahun).
Sementara itu, Dr. Ayu Sutarto, Budayawan dan Peneliti Tradisi dari Universitas Jember, mengajak kita mengkaji ulang keyakinan bahwa nenek moyang orang Tengger adalah pengungsi dari Majapahit. Paling tidak, menurut Ayu Sutarto, ada dua kemungkinan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, meskipun masyarakat Walandit bukan keturunan Majapahit, kehidupan beragama mereka tidak beda jauh dengan warga Kerajaan Majapahit pada umumnya, yakni melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan bercorak Hindu-Budha. Kedua, penduduk Walandit dengan suka-cita menerima para pengungsi Majapahit yang terdesak ekspansi Kerajaan Islam Demak. Para pengungsi Majapahit itu kemudian menyatu dengan pribumi Walandit dan menurunkan orang-orang Tengger yang kita kenal sampai sekarang.