Negara berdaulat

Negara berdaulat dalam hukum internasional adalah kesatuan yuridis nonfisik yang diwakili oleh satu pemerintah terpusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Hukum internasional mendefinisikan negara-negara berdaulat sebagai kesatuan yang memiliki penduduk permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara berdaulat. Hal ini juga dipahami bahwa negara berdaulat tidak bergantung pada atau memiliki kekuatan atau negara lain.
Keberadaan atau hilangnya suatu negara adalah persoalan kenyataan. Sedangkan menurut teori deklaratif kenegaraan, sebuah negara berdaulat dapat ada tanpa harus diakui oleh negara-negara berdaulat, meskipun jika suatu negara berdiri tanpa pengakuan negara lain akan sering menemukan kesulitan untuk bertindak penuh dalam masalah kekuatan membuat perjanjian dan terlibat dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara berdaulat.

Munculnya negara

Negara datang ke dalam keberadaan sebagai orang yang "secara bertahap dipindahkan kesetiaan mereka dari individu penguasa (raja, adipati, pangeran) untuk tidak berwujud tapi entitas teritorial politik negara". Negara ini adalah salah satu dari beberapa pesanan politik yang muncul dari feodal Eropa, lainnya menjadi negara kota, liga, dan kekaisaran dengan klaim universalis ke otoritas.

Pengakuan

Pengakuan negara menandakan keputusan dari sebuah negara berdaulat untuk memberlakukan kesatuan lain juga menjadi sebuah negara berdaulat. Pengakuan dapat berupa dinyatakan atau tersirat dan biasanya berlaku surut dalam dampaknya. Itu tidak selalu menandakan keinginan untuk membangun atau mempertahankan hubungan diplomatik.
Tidak ada definisi yang mengikat semua anggota masyarakat bangsa-bangsa pada kriteria kenegaraan. Dalam praktik yang sebenarnya, kriterianya terutama politik, bukan hukum. L. C. Green mengutip pengakuan negara Polandia dan Cekoslowakia yang belum lahir dalam Perang Dunia I dan menjelaskan bahwa "sejak pengakuan kenegaraan adalah masalah kebijaksanaan, itu terbuka untuk semua negara yang ada untuk menerima sebagai sebuah negara dengan setiap entitas itu berupa keinginan, terlepas dari keberadaan wilayah atau dari yang ditetapkan pemerintah."
Namun, dalam hukum internasional ada beberapa teori ketika sebuah negara harus diakui sebagai negara berdaulat.

Teori konstitutif

Teori kenegaraan konstitutif mendefinisikan negara sebagai pribadi hukum internasional jika, dan hanya jika, hal ini diakui sebagai negara oleh negara-negara lain. Teori pengakuan ini dikembangkan pada abad ke-14. Di bawah ini, sebuah negara menjadi berdaulat jika negara berdaulat lain mengakui seperti itu. Karena ini, negara-negara baru tidak bisa segera menjadi bagian dari masyarakat internasional atau terikat oleh hukum internasional, dan diakui negara-negara yang tidak menghormati hukum internasional dalam hubungan mereka dengan mereka. Pada tahun 1815 di Kongres Wina, Tindakan Akhir mengakui hanya 39 negara-negara berdaulat dalam sistem diplomatik Eropa, dan sebagai hasilnya itu tegas menetapkan bahwa di masa depan negara-negara baru harus diakui oleh negara-negara lain, dan itu berarti praktik pengakuan dilakukan oleh salah satu atau lebih dari kekuatan-kekuatan besar.
Salah satu kritik utama dari undang-undang ini adalah kebingungan yang disebabkan ketika beberapa negara mengakui entitas baru, tetapi negara-negara lain tidak. Hersch Lauterpacht, salah satu pendukung utama teori, menyarankan bahwa negara yang mengakuilah yang menjadi negara yang bertugas untuk memberikan pengakuan sebagai solusi yang mungkin. Namun, suatu negara dapat menggunakan kriteria ketika menilai jika mereka harus memberikan pengakuan dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan kriteria tersebut. Banyak negara mungkin hanya mengakui negara lain jika hal tersebut adalah untuk keuntungan mereka.

Pada tahun 1912, L. F. L. Oppenheim mengatakan seperti berikut untuk berbicara mengenai teori konstitutif:
Hukum Internasional tidak mengatakan bahwa sebuah negara tidak ada selama negara tersebut tidak diakui, namun negara tersebut tidak mendapatkan pemberitahuannya sebelum diakui. Hanya dan secara eksklusif melalui pengakuan saja sebuah negara menjadi seorang Pribadi Internasional dan sebuah subjek Hukum Internasional.

Teori deklaratif

Sebaliknya, teori kenegaraan deklaratif mendefinisikan negara sebagai pribadi dalam hukum internasional jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) wilayah yang ditetapkan; 2) populasi permanen; 3) pemerintah, dan 4) kemampuan untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara lain. Menurut teori deklaratif, suatu entitas kenegaraan adalah lepas dari pengakuan oleh negara-negara lain. Model deklaratif yang paling terkenal dinyatakan dalam tahun 1933 pada Konvensi Montevideo.
Pasal 3 dari Konvensi Montevideo menyatakan bahwa politik kenegaraan lepas dari pengakuan oleh negara-negara lain, dan negara tidak dilarang untuk membela dirinya sendiri. Sebaliknya, pengakuan ini dianggap sebagai persyaratan untuk kenegaraan oleh teori kenegaraan konstutif.
Pendapat serupa tentang "kondisi di mana suatu entitas merupakan negara" diungkapkan oleh Pendapat Komite Arbitrasi Badinter Mayarakat Ekonomi Eropa yang menngemukakan bahwa penemuan sebuah negara didefinisikan dengan memiliki wilayah, penduduk, dan kekuasaan politik.

Pengakuan negara

Praktik negara yang berkaitan dengan pengakuan dari negara-negara biasanya jatuh di suatu tempat antara pendekatan deklarator dan konstitutif. Hukum Internasional tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui negara-negara lain. Pengakuan ini sering dipotong ketika negara baru dipandang sebagai tidak sah atau telah terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional. Tidak diakuinya oleh hampr seluruh masyarakat internasional dunia terhadap Rhodesia dan Siprus Utara adalah contoh yang baik dari ini, mantan Rhodesia hanya telah diakui oleh Afrika Selatan, dan Siprus Utara hanya diakui oleh Turki. Dalam kasus Rhodesia, pengakuan itu banyak dipotong ketika minoritas kulit putih merebut kekuasaan dan berusaha untuk membentuk negara di sepanjang garis Apartheid Afrika Selatan, sebuah gerakan yang menjelaskan Dewan Keamanan PBB sebagai penciptaan "rezim minoritas rasis tak sah". Dalam kasus Siprus Utara, pengakuan itu dipotong dari negara yang dibuat di Siprus Utara. Hukum Internasional tidak mengandung larangan deklarasi kemerdekaan dan pengakuan suatu negara adalah masalah politik. Sebagai hasilnya, Siprus Turki memperoleh "status pengamat" dalam KECEPATAN, dan wakil-wakil mereka yang terpilih di Majelis Siprus Utara; dan Siprus Utara menjadi pengamat anggota OKI dan OKSE.
Formosa atau Taiwan juga bersituasi yang sama. Hanya 21 negara di dunia mengakui Republik Tiongkok (nama resmi dari Formosa). Republik Rakyat China menyatakan bahwa Formosa adalah bagian darinya.

Hubungan antara negara dan pemerintah

Meskipun istilah "negara" dan "pemerintah" sering digunakan secara bergantian, hukum internasional membedakan antara negara nonfisik dan pemerintahnya; dan pada kenyataannya, konsep "pemerintah dalam pengasingan" didasarkan atas perbedaan itu. Negara adalah kesatuan yuridis nonfisik, dan bukan organisasi apapun. Namun, biasanya, hanya pemerintah suatu negara dapat mewajibkan atau mengikat negara, misalnya dengan perjanjian.

Punahnya negara

Pada umumnya, negara merupakan kesatuan tahan lama, meskipun mungkin bagi mereka untuk hancur, baik melalui sukarela atau kekuatan-kekuatan luar, seperti penaklukan militer. Menurut sebuah studi tahun 2004, penghapusan ntelah hampir berhenti sejak akhir Perang Dunia II. Karena negara-negara non-fisik yuridis badan, telah berpendapat kepunahan mereka tidak bisa karena kekuatan fisik saja. Sebaliknya, tindakan-tindakan fisik militer harus terkait dengan benar sosial atau peradilan tindakan dalam rangka untuk menghapuskan negara.

Ontologi status negara

Ontologi status negara telah menjadi materi perdebatan, secara khusus, apakah atau tidak negara, menjadi sebuah benda yang tidak ada yang bisa lihat, rasa, sentuhan, atau jika tidak, mendeteksi yang benar-benar ada.

Negara sebagai "abstrak kuasi"

Telah dikemukakan bahwa salah satu potensi alasan mengapa keberadaan negara telah menjadi kontroversi adalah karena negara tidak memiliki tempat dalam dualitas tradisional Platonis yang konkret maupun yang abstrak. Berdasarkan karakteristiknya, objek konkret adalah mereka yang memiliki posisi dalam ruang dan waktu yang menyatakan tidak memiliki (meskipun wilayah mereka memiliki posisi spasial, tapi negara-negara yang berbeda dari wilayah mereka), dan benda-benda abstrak memiliki posisi bukan dalam waktu maupun ruang yang tidak sesuai dengan karakteristiknegara seharusnya, karena negara-negara memiliki posisi temporal (mereka dapat dibuat pada waktu-waktu tertentu dan kemudian menjadi punah di masa depan). Juga, benda-benda abstrak berdasarkan karakteristiknya benar-benar nonkausal, yang juga bukan merupakan ciri khas dari negara-negara karena negara-negara dapat bertindak di dunia dan dapat menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu (meskipun hanya dengan tindakan yang diambil atas nama mereka melalui perwakilan). Oleh karena itu, telah ada pendapat bahwa negara-negara yang termasuk ke dalam kategori ketiga, abstrak kuasi yang baru-baru ini telah mulai mengumpulkan perhatian filosofis, terutama di daerah dokumenter, teori ontologi berusaha untuk memahami peran dari dokumen dalam memahami semua realitas sosial. Objek abstrak kuasi, seperti negara, dapat diwujudkan melalui tindakan dokumen dan juga dapat digunakan untuk menggerakkan mereka, seperti dengan mengikat mereka dengan perjanjian atau menyerahkan mereka sebagai hasil dari perang.
Para sarjana hubungan internasional dapat dipecah menjadi dua praktik berbeda, realis dan kaum pluralis, dari apa yang mereka percaya terhadap ontologi negara dari negara tersebut. Realis percaya bahwa dunia adalah satu-satunya negara dan hubungan antarnegara dan identitas negara didefinisikan sebelum hubungan internasional dengan negara-negara lain. Di sisi lain, kaum pluralis percaya bahwa negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional dan interaksi antara negara dan negara bersaing melawan banyak aktor-aktor lain.

Negara sebagai "kesatuan spiritual"

Teori lain dari ontologi negara adalah bahwa negara adalah kesatuan spiritual atau "mistik" dengan menjadi sendiri, yang berbeda dari anggota negara. Filsuf Idealis Jerman, Georg Hegel (1770-1831) kemungkinan menjadi pendukung terbesar teori ini. Defini negara menurut Hegelian adalah "Ide Ilahi seperti yang ada di Bumi".

Tren di sejumlah negara

Sejak akhir Perang Dunia II, jumlah negara-negara berdaulat dalam sistem internasional telah melonjak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan organisasi-organisasi internasional dan regional, ketersediaan yang lebih besar dari bantuan ekonomi, dan penerimaan yang lebih besar dari norma penentuan nasib sendiri telah meningkatkan keinginan dari unit-unit politik untuk memisahkan diri dan dapat dikreditkan untuk meningkatkan jumlah negara-negara dalam sistem internasional. Ekonom Harvard, Alberto Alesina dan ekonom Tufts, Enrico Spolaore berpendapat dalam buku mereka, Size of Nations bahwa peningkatan jumlah negara sebagian dapat dikreditkan untuk dunia yang lebih damai, perdagangan bebas dan integrasi ekonomi internasional yang lebih besar, demokratisasi, dan adanya organisasi-organisasi internasional yang mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dan politik negara.