Republik Demokratik Finlandia

Nama

Rezim pemerintahan ini juga sering dikenal sebagai Pemerintah Terijoki bahasa Finlandia: Terijoen hallitus, bahasa Swedia: Terijokiregeringen), karena Terijoki, adalah wilayah pertama yang dicaplok oleh Tentara Merah Uni Soviet. Kadang-kadang, pemerintahan ini juga disebut Pemerintahan Kuusinen (bahasa Finlandia: Kuusisen hallitus bahasa Swedia: Kuusinenregeringen). Secara resmi, nama pemerintahan ini adalah Pemerintah Rakyat Finlandia (bahasa Finlandia: Suomen kansanhallitus bahasa Swedia: Finlands folkregering).

Pendirian

Republik ini didirikan pada 1 Desember 1939 di kota perbatasan Finlandia, Terijoki (kini Zelenogorsk, Rusia). Selama masa berdirinya, Otto Ville Kuusinen menjadi PM dan kepala pemerintahan. Kabinet terdiri dari warga negara Soviet dan kelompok sayap kiri Finlandia yang melarikan diri ke RSFSR setelah Perang Saudara Finlandia.
Deklarasi disampaikan melalui TASS atas nama Republik Demokratik Finlandia, menyatakan "Pemerintah Rakyat dengan anggotanya kini menganggap dirinya sebagai pemerintah sementara. Setelah tiba di Helsinki, ibu kota negara, maka kabinet akan ditata kembali dan komposisi diperbesar dengan masuknya perwakilan dari berbagai pihak dan kelompok yang berpartisipasi di barisan rakyat pekerja. Komposisi akhir Pemerintah Rakyat, kekuasaan dan tindakannya, harus disetujui oleh Diet terpilih pada dasar yang universal, yaitu hak pilih langsung secara rahasia". Pada 30 November, sebelum proklamasi republik ini, Menteri Luar Negeri Soviet Vyacheslav Molotov berbicara dengan duta besar Jerman mengatakan "Pemerintah ini bukanlah Soviet, tetapi republik demokratis. Tidak akan ada soviet (dewan) disana, dan kami berharap bahwa pemerintah ini dapat membuat kami mencapai kesepakatan dan menjaga keamanan Leningrad".

Hubungan dengan Uni Soviet

Pemerintah Soviet mengadakan hubungan diplomatik dengan "pemerintah rakyat". Pada hari pertama keberadaanya, rezim baru ini setuju untuk menyewakan Semenanjung Hanko; menyerahkan sebuah wilayah di Isthmus Karelia; dan menjual sebuah pulau di Teluk Finlandia, bersama dengan bagian-bagian Kalastajasaarento dekat Samudra Arktik ke Uni Soviet.
Kuusinen dan Molotov menandatangani perjanjian bantuan timbal balik dan protokol rahasia di 2 Desember 1939 di Moskwa. Isi perjanjian itu sangat mirip dengan yang direncanakan Kemenlu Soviet sebelumnya pada bulan Oktober 1939, meskipun tidak pernah disampaikan kepada pemerintah Finlandia. Menurut perjanjian baru, Uni Soviet akan menyerahkan wilayah yang jauh lebih besar, Karelia Timur, kecuali Lintasan Kereta Api Murmansk, dalam pertukaran wilayah yang Soviet inginkan dalam negosiasi sebelumnya dari Republik Finlandia.
Naskah awal perjanjian Moskwa ditandatangani sepuluh hari sebelumnya di Petrozavodsk, di mana Andrei Zhdanov mewakili Uni Soviet dan Kuusinen mewakili RDF. Perjanjian Molotov-Kuusinen menyebutkan tentang penyewaan Semenanjung Hanko, dan penentuan jumlah pasukan akan disetujui dalam perjanjian terpisah. Sebelum tahun 1990-an, sejarahwan hanya bisa berspekulasi tentang keberadaan dan isi perjanjian tersebut. Pada tahun 1997, selama proyek bersama Finlandia-Rusia, profesor Rusia Oleg Rzesevski menemukan protokol ini di Kremlin. Konten tersebut sangat mirip dengan protokol Uni Soviet yang ditandatangani dengan Estonia, Latvia dan Lituania pada bulan September-Oktober 1939.

Reaksi di Finlandia dan luar negeri

Republik Demokratik Finlandia gagal memperoleh dukungan kaum pekerja Finlandia seperti yang diharapkan oleh Uni Soviet. Sebaliknya, dalam menghadapi invasi, masyarakat Finlandia menjadi sangat bersatu dalam "Semangat Perang Musim Dingin". Republik Demokratik juga gagal mendapatkan pengakuan internasional selain dari Uni Soviet itu sendiri, meskipun sejumlah aktivis sayap kiri terkemuka dan penulis seperti Jawaharlal Nehru, George Bernard Shaw, Martin Andersen Nexø dan John Steinbeck menyuarakan dukungan mereka bagi pemerintah RDF. Di Nazi Jerman, surat kabar negara memberikan dukungan mereka untuk RDF karena Pakta Molotov-Ribbentrop
Josef Stalin sangat menyadari situasi politik dalam negeri di Finlandia berdasarkan informasi intelijen Soviet, dan dengan demikian tidak mengantisipasi pembentukan Republik Rakyat, yang mungkin akan menimbulkan aksi revolusioner atau pemberontakan rakyat terhadap Pemerintah Finlandia yang ada.
Pemerintah Kuusinen secara resmi diakui oleh Uni Soviet, Mongolia dan Tuva, di mana dua terakhir adalah negara satelit Soviet.

Merger

Pada 12 Maret 1940, republik ini digabungkan dengan RSSO Karelia yang merupakan bagian dari RSFSR untuk membentuk RSS Karelo-Finlandia, yang merupakan Republik Soviet, setelah Finlandia menyerahkan daerah ke Uni Soviet di Perjanjian Perdamaian Moskwa.