Hubungan Kuba dengan Uni Eropa

Posisi bersama Uni Eropa

Hubungan UE dengan Kuba diatur oleh Posisi Bersama (Common Position), sebagaimana disetujui oleh Dewan Uni Eropa pada tahun 1996, yang diperbarui setiap enam bulan setelah melalui evaluasi rutin. Menurut Posisi Bersama "tujuan Uni Eropa dalam hubungannya dengan Kuba adalah untuk mendorong proses transisi menuju demokrasi pluralis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta pemulihan berkelanjutan dan peningkatan standar hidup dari Orang Kuba". Kuba menolak Posisi Bersama ikut campur dalam urusan internalnya. Terdapat Delegasi Uni Eropa di Havana yang bekerja di bawah tanggung jawab Delegasi Komisi Eropa di Santo Domingo, Republik Dominika. Posisi Bersama diterapkan oleh Uni Eropa pada 12 Desember 1996 atas rekomendasi Perdana Menteri Spanyol saat itu, José María Aznar.

Perang Koktail

Sebagai tanggapan atas Musim Semi Hitam pada Maret 2003, ketika pemerintah Kuba menangkap puluhan jurnalis, pustakawan, dan aktivis hak asasi manusia, Uni Eropa mengambil sejumlah langkah, yang diumumkan secara terbuka pada 5 Juni 2003 untuk membatasi kunjungan pemerintah tingkat tinggi ke negara tersebut. Uni Eropa mengurangi keterlibatan negara-negara anggotanya dalam acara-acara kebudayaan dan mengundang para oposan Kuba ke perayaan Hari Nasional. Pihak berwenang Kuba mengumumkan penolakan mereka atas semua bantuan langsung yang datang dari Uni Eropa pada 26 Juli 2003. Periode friksi diplomatik ini dikenal sebagai Perang Koktail.
Pada 31 Januari 2005, Uni Eropa memutuskan bahwa semua tindakan yang diambil pada tanggal 5 Juni 2003 akan dihentikan sementara. Dewan menyatakan sekali lagi bahwa Uni Eropa tetap bersedia untuk mempertahankan dialog konstruktif dengan pihak berwenang Kuba yang bertujuan pada hasil nyata dalam bidang politik, ekonomi, hak asasi manusia dan lingkup kerjasama yang lebih luas. Selain itu, diputuskan bahwa Uni Eropa akan mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan oposisi politik yang damai dan lapisan masyarakat sipil yang lebih luas di Kuba, melalui dialog yang ditingkatkan dan lebih teratur. Penangguhan sementara langkah-langkah ini dikonfirmasi pada bulan Juni 2005.

Kondisi saat ini

Pada 11 Mei 2009, Menteri Luar Negeri Republik Ceko Jan Kohout, yang mewakili Uni Eropa pada pertemuan dengan Kuba telah menyatakan bahwa Kuba tidak mengalami kemajuan dalam hak asasi manusia. Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez Parrilla membela catatan Havana yang menyatakan bahwa posisi Uni Eropa sudah ketinggalan zaman. Meskipun Uni Eropa mencabut sanksi ekonomi terhadap negara tersebut pada tahun 2008, Uni Eropa meninjau perkembangan situasi di negara tersebut setiap tahunnya.
Setelah kematian seorang tokoh oposisi lain di Kuba pada Maret 2010, Parlemen Eropa mengajukan resolusi terhadap Kuba dan menyerukan pembebasan tahanan politik. Sementara itu, Spanyol, yang pada saat itu memegang presidensi Dewan Uni Eropa telah bekerja untuk menormalkan hubungan kedua belah pihak, mengklaim bahwa Posisi Bersama telah gagal menghasilkan perubahan di Kuba. Namun pada 25 Oktober 2010, Uni Eropa memutuskan untuk mempertahankan Posisi Bersama di Kuba, yang sangat membatasi hubungan politik dan diplomatik antara Brussels dan Havana.
Pada 10 Februari 2014, Uni Eropa mengadopsi direktif negosiasi untuk Dialog Politik dan Perjanjian Kerjasama Uni Eropa-Kuba. Pembicaraan dimulai pada April 2014 di Havana. Direktif tersebut ditindaklanjuti selama pertemuan kedua di Brussels pada Agustus 2014 dan pertemuan ketiga di Havana pada Maret 2015. Pada 11 Maret 2016, Perwakilan Tinggi Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini mengunjungi Kuba untuk menandatangani kesepakatan akhir dan menandai "akhir dari Posisi Bersama".
Pada 12 Desember 2016, Uni Eropa membubarkan Posisi Bersama dan menandatangani Persetujuan Dialog Politik dan Kerjasama (Political Dialogue and Cooperation Agreement; PDCA)
Pada 3 Januari 2018, Mogherini kembali mengunjungi Kuba untuk membantu memperkuat hubungan ekonomi dan politik negara-negara anggota Uni Eropa dengan Kuba. Kunjungan Mogherini "menegaskan kembali hubungan Uni Eropa-Kuba yang kuat" dan ia mendesak "implementasi bersama yang ambisius dan cepat dari Persetujuan Dialog Politik dan Kerjasama".
Dewan Bersama Uni Eropa-Kuba bertemu untuk pertama kalinya pada 15 Mei 2018. Pertemuan ini membahas pelaksanaan Persetujuan Dialog Politik dan Kerjasama, yang telah diterapkan sementara sejak November 2017. Uni Eropa dan Kuba sepakat untuk mulai bekerja menuju inisiasi dialog baru yang berfokus pada lima bidang utama yaitu melawan proliferasi senjata pemusnah massal, pengendalian senjata konvensional, mengatasi tindakan koersif sepihak, penerapan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia. Selain itu, pertemuan ini memberikan kesempatan untuk pertukaran pada isu-isu bilateral, serta peluang untuk kerjasama yang lebih erat di bidang-bidang seperti energi dan pertanian. Upaya Kuba untuk mereformasi ekonominya juga dibahas, serta perdagangan dan investasi antara Uni Eropa dan Kuba.

Perdagangan

Kuba menerima manfaat dari perlakuan istimewa GPS (Generalized Preference System; bahasa Indonesia: Sistem Preferensi Umum) untuk ekspornya. Lebih lanjut, meskipun menjadi anggota Grup Daerah Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP) sejak tahun 2000, Kuba tidak mendapat manfaat dari Protokol Gula ACP-EU namun dari kuota gula yang diberikan oleh Uni Eropa (sekitar 59,000 ton per tahun; pajak yang dibayarkan pada kuota ini adalah EUR 98/t).
Uni Eropa merupakan mitra dagang kedua terpenting Kuba (menyumbang 20% dari total perdagangan Kuba). Uni Eropa adalah sumber impor terbesar kedua Kuba (20%) dan merupakan tujuan ekspor paling penting ketiga bagi Kuba (21%). Uni Eropa adalah investor eksternal terbesar Kuba. Sekitar sepertiga dari seluruh wisatawan yang mengunjungi pulau itu setiap tahun berasal dari Uni Eropa.