Perubahan iklim di Indonesia

Perubahan iklim di Indonesia merupakan permasalahan yang penting, karena banyaknya populasi yang hidup di tepi pantai yang dapat terkena dampak kenaikan permukaan laut dan karena kehidupan banyak penduduknya bergantung pada pertanian, marikultur dan perikanan, yang semuanya dapat terkena dampak dari perubahan suhu, curah hujan dan perubahan klimatik lainnya.
Emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan Indonesia merupakan bagian yang signifikan dari total dunia. Indonesia telah disebut sebagai "penghasil gas rumah kaca yang paling diabaikan" yang "dapat menjadi negara yang menghancurkan iklim dunia." Indonesia adalah "salah satu dari penghasil gas rumah kaca terbesar". Pengukuran tahun 2013 menunjukkan total emisi GRK Indonesia adalah 2161 juta metrik ton ekuivalen karbon dioksida yang mencapai 4.47 persen dari total global.  Pada 2014, Indonesia berada pada peringkat kedelapan pada daftar negara menurut emisi gas rumah kaca.

Emisi

Emisi GRK di Indonesia berasal dari kebakaran liar, deforestasi, dan pembakaran gambut. Bergantung pada keparahan kebakaran liar, Indonesia dapat berada pada peringkat ketiga sampai keenam penghasil GRK tahunan terbesar.
Selama abad ke-21, hutan dengan luas yang kira-kira sebanding dengan negara bagian AS Michigan (240.000 km²) telah ditebang, terutama untuk memperluas perkebunan kelapa sawit.
Indonesia merencanakan untuk menggandakan konsumsi batu bara pada 2027 untuk membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru.

Kebakaran 2010

Kabut Asia Tenggara 2010 merupakan sebuah krisis polusi udara yang mengenai negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura pada bulan Oktober 2010.
Ini terjadi pada musim kemarau pada Oktober ketika kebakaran hutan dilakukan secara ilegal oleh smallholders di Dumai dan Bengkalis, di Provinsi Riau di Sumatra. Petani-petani ini menggunakan metode peladangan untuk membuka lahan pertanian secara cepat. Jumlah kebakaran di Sumatra mencapai puncak pada 18 Oktober, dengan 358 titik panas.

Kebakaran 2015

Pada 2015, di Indonesia terjadi kebakaran parah yang berlangsung selama hampir dua bulan. Gambut adalah bahan bakar utamanya. Sebuah El Niño menyebabkan musim kemarau yang sangat kering yang memperburuk situasi. Kebakaran ini menghasilkan GRK yang cukup bagi Indonesia untuk menghasilkan lebih banyak emisi per hari daripada Amerika Serikat selama 38 hari.

Kebijakan pemerintah

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen secara sukarela untuk pengurangan emisi GRK minimum 26 persen pada 2020 dan 29 persen pada 2030. Namun, Indonesia tidak efektif dalam menerapkan kebijakan untuk memenuhi target dari Persetujuan Paris. Pada 2018, kebijakan yang diambil pemerintah meningkatkan emisi. Kebijakan ini mencakup pembangunan 100 pembangkit listrik tenaga batu bara, perluasan produksi minyak sawit, dan peningkatan konsumsi bahan bakar hayati.
Indonesia mengembangkan kebijakan iklim terkait guna lahan dan emisi kehutanan. Sebuah moratorium untuk penebangan hutan primer dan pembukaan lahan gambut diperpanjang dari 2 menjadi 4 tahun.
Pemerintah Indonesia berusaha mengurangi kemiskinan sebanyak 4 persen pada 2025, tetapi kebijakan iklim yang kuat dapat membuat target ini mustahil dicapai. Bantuan internasional dapat memungkinkan Indonesia untuk mengurangi emisinya sebanyak 41 persen pada 2030.

Dampak perubahan iklim

Perubahan iklim global diperkirakan meningkatkan suhu di Indonesia sebanyak 0,8 °C pada 2030.
Pada 2019, sekitar setengah dari ibukota Indonesia, Jakarta, terletak di bawah permukaan laut, dengan beberapa daerah menurun "secepat 9 inci [23 cm] per tahun." Jika emisi karbon terus berlanjut dengan laju pada 2019, dikombinasikan dengan penggunaan air tanah ilegal, diperediksikan 95% dari Jakarta Utara akan tenggelam pada 2050.
Perubahan pola curah hujan diprediksikan berdampak buruk pada pertanian di Indonesia, karena musim hujan yang lebih pendek. Indonesia mengalami kerugian panen dan dampak buruk pada perikanan sebagai akibat perubahan iklim paling awal sejak 2007.

Opini publik dan perubahan iklim

Sebuah survei 2019 oleh YouGov dan Universitas Cambridge berkesimpulan bahwa Indonesia memiliki persentase penyangkal perubahan iklim terbesar (18 persen), diikuti Saudi Arabia (16 persen) dan Amerika Serikat (13 persen).
Pendidikan tentang perubahan iklim tidak menjadi bagian dari kurikulum.