Tenaga nuklir di Indonesia

Rencana tenaga nuklir di Indonesia meliputi rencana pembangunan reaktor nuklir di negara ini untuk aktivitas damai. Lembaga legislatif yang mengatur tenaga nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), didirikan tahun 1998. Lembaga pemerintah yang mengurus tenaga atom adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Sejarah

Pada tahun 1954, Indonesia mulai meneliti tenaga atom. Selain memproduksi listrik, teknologi nuklir juga dipakai untuk keperluan medis, pertanian, dan keamanan pangan. Rencana pengembangan atom ditangguhkan pada tahun 1997 karena ladang gas Natuna ditemukan. Rencana ini diangkat lagi pada tahun 2005.
Menurut Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2006, Indonesia berencana memiliki empat PLTN pada tahun 2025. Total kapasitas minimalnya 4.000 MW, sekitar 1,96% kebutuhan listrik nasional yang diperkirakan tahun 2025 (200.000 hingga 350.000 MW). Indonesia menyatakan program ini akan dikembangkan bersama International Atomic Energy Agency (IAEA). Direktur Jenderal IAEA, Mohamed ElBaradei, diundang ke Indonesia pada Desember 2006. Protes menolak pembangkit listrik tenaga nuklir terjadi di Jawa Tengah pada Juni 2007 dan mulai meluas pada pertengahan tahun itu.
Pada Desember 2013, Indonesia berencana membangun reaktor tahun 2015. Bulan Februari 2014, pemerintah membenarkan bahwa mereka akan membangun reaktor 30 MW beberapa tahun yang akan datang. Namun, per Desember 2015, Indonesia belum menetapkan tenaga nuklir sebagai salah satu cara mencapai target kapasitas listrik 136,7 gigawatt tahun 2025 dan 430 gigawatt tahun 2050.
Bulan Agustus 2016, CNEC dan BATAN menyepakati pengembangan reaktor gas bersuhu tinggi (HTGR) di Indonesia.

Kerja sama internasional

Indonesia adalah anggota IAEA dan penandatangan perjanjian non-proliferasi.

Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir

Pada 6 Desember 2011, DPR Republik Indonesia meratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBT). Indonesia sepakat untuk tidak melakukan uji coba senjata nuklir.

Perjanjian

Pada tahun 2006, Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama nuklir dengan beberapa negara, antara lain Korea Selatan, Rusia, Australia, dan Amerika Serikat. Australia menyatakan kesiapannya memasok uranium ke Indonesia untuk aktivitas damai. Perjanjian pembangunan reaktor nuklir terapung di Gorontalo dengan Rusia mandek. Sejak saat itu, Indonesia menyatakan ingin membangun PLTN berkapasitas tinggi di darat. Pada pertengahan 2014, BATAN dan Rosatom menyepakati kerja sama pengembangan PLTN pertama berkapasitas 30 MW.

Penilaian IAEA

Pada November 2009, International Atomic Energy Agency (IAEA) menilai Indonesia siap mengembangkan tenaga nuklir. Penilaiannya mencakup empat aspek kesiapan: sumber daya manusia, pemangku kepentingan, industri, dan regulasi. BATAN telah melakukan penelitian nuklir sejak 1980-an.

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) adalah lembaga eksekutif yang ditubuhkan dalam UU No. 10 Tahun 1997 tentang tenaga nuklir dan Perpres No. 46. Pada tahun 2013, BATAN ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang berada di bawah Presiden diwakili Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. BATAN bertugas menjalankan tugas-tugas pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu dan teknologi nuklir sesuai yang diatur undang-undang.
BATAN mengekspor materi fisi molibdenum-99 (Mo99) ke Malaysia, Filipina, dan Bangladesh dengan nilai total Rp 50 miliar ($5,5 juta) pada tahun 2011. Akibat jatuhnya produksi radioisotop global dan naiknya permintaan dari Tiongkok dan Jepang, BATAN akan menanam Rp 100 miliar ($11,1 juta) untuk meningkatkan kapasitas produksinya dari 40 Ci/minggu menjadi 900 Ci/minggu. Kapasitas penuh dapat dicapai pada tahun 2013, tetapi ekspor besar-besaran sudah bisa dilakukan pada akhir 2012.

Usulan

Seorang dosen fisika Universitas Airlangga mengatakan bahwa kebutuhan listrik terus meningkat, sementara cadangan bahan bakar fosil terus berkurang; Indonesia sudah siap dan mampu mengembangkan PLTN sendiri. Para pakar nuklir sudah melakukan penelitian sejak tahun 1970-an. BAPETEN membenarkan bahwa tujuh pengawas nuklir sedang menjalani misi IAEA di beberapa negara dan Indonesia siap mengoperasikan PLTN setelah kompleks pembangkitnya selesai dibangun.
Meski ada bencana nuklir Fukushima, Indonesia memutuskan untuk melanjutkan pengembangan PLTN karena negaranya sedang mengalami krisis listrik. Kepala pengembangan tenaga nuklir BATAN mengatakan bahwa kekhawatiran akan terjadinya bencana seperti Jepang tidak tepat sasaran. PLTN di Indonesia akan menggunakan teknologi yang lebih canggih daripada reaktor Fukushima yang usianya sangat tua. Pembangkit modern dirancang untuk tetap beroperasi apabila terjadi padam listrik total seperti Fukushima berkat sistem pengaman pasif yang tidak membutuhkan listrik.

Sumber daya alam

Indonesia memiliki sedikitnya dua tambang uranium, Remaja-Hitam dan Rirang-Tanah Merah di Kalimantan Barat. Apabila tidak cukup untuk pembangkitan listrik, negara ini akan mengimpor uranium.
BATAN memperkirakan negara ini memiliki 70.000 ton cadangan uranium (dari cadangan bayangan sampai cadangan pasti) dan 170.000 ton cadangan torium (bayangan). Sebagian besar kandungan uranium terdapat di Kalimantan Barat, sedangkan sisanya tersebar di Papua, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat. Sebagian besar kandungan torium terdapat di Bangka Belitung, sedangkan sisanya berada di Kalimantan Barat. Di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kandungan uranium mencapai 100–1.500 ppm (part per million) dan kandungan torium mencapai 400–1.800 ppm. Kecamatan Singkep di Mamuju memiliki radiasi gamma tertinggi di Indonesia.
Untuk memperdagangkan uranium dan bahan radioaktif lainnya, DPR perlu mengamendemen UU No. 10/1997 tentang tenaga nuklir yang melarang eksploitasi sumber daya radioaktif secara komersial oleh investor dalam dan luar negeri. Saat ini, pemerintah hanya mengizinkan eksploitasi untuk keperluan penelitain.

Kontroversi

Rencana nuklir Indonesia dikritik oleh Greenpeace, beberapa organisasi, dan kalangan individu. Pada Juni 2007, 4.200 orang berunjuk rasa di Jawa Tengah. mereka meminta pemerintah membatalkan rencana pembangunan PLTN di sana. Mereka mengkhawatirkan bahaya limbah nuklir dan kerentanan bencana alam karena aktivitas geologi membahayakan reaktor nuklir.