Perang Nagorno-Karabakh

Latar belakang

Latar belakang perebutan wilayah Nagorno Karabakh oleh kedua negara sebenarnya berakar dari peristiwa yang terjadi pada dan pasca Perang Dunia I. Sesaat sebelum Kesultanan Utsmaniyah menyerah dalam PD I, Kekaisaran Rusia runtuh dalam revolusi pada November 1917 dan jatuh di bawah kendali Bolshevik. Tiga negara Kaukasus, Armenia, Azerbaijan, dan Georgia, yang sebelumnya di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia, menyatakan pembentukan Republik Federatif Demokratik Transkaukasus yang bubar setelah hanya tiga bulan berdiri.

Perang Armenia-Azerbaijan

Pasca pemisahan tersebut pecah konflik antara Republik Pertama Armenia dan Republik Demokratik Azerbaijan di tiga wilayah: Nakhchevan, Zangezur (sekarang Syunik, Armenia) dan wilayah Karabakh..
Kedua negara baru tersebut mempermasalahkan batas-batas pasti dari ketiga wilayah tersebut. Etnis Armenia yang berada di Karabakh berusaha untuk menyatakan kemerdekaan mereka tetapi gagal melakukan kontak dengan Armenia.Setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I, seorang jenderal beretnik Armenia Andranik Ozanian memasuki Karabakh dengan gemilang dan segera memasuki ibukota wilayah ini,  Shusha pada Desember 1918. Kemudian pasukan Britania menduduki Kaukasus Selatan pada tahun 1919, dan komando Britania menyarankan Andranik menghentikan serangannya ke wilayah ini serta menyelesaikan permasalahan Karabakh pada Konferensi Perdamaian Paris. Namun, kemudian tentara Britania justru mengangkat seorang pemimpin berdarah Azerbaijan Khosrov bey Sultanov sebagai gubernur jenderal Karabakh dan memerintahkannya untuk "menumpas segala pemberontakan di wilayah ini". Setelahnya, ribuan penduduk Armenia dibunuh pada Pembantaian Shusha, diperkirakan hampir 20.000 orang tewas dalam peristiwa ini.

Dibawah Uni Soviet

Pada April 1920, Tentara ke-11 Uni Soviet menyerbu Kaukasus dan dalam waktu dua tahun, republik-republik Kaukasia disatukan menjadi RSFS Transkaukasia yang bergabung dalam Uni Soviet. Bolshevik kemudian membentuk komite beranggotakan tujuh orang bernama Biro Kaukasus (biasanya disebut sebagai Kavburo). Di bawah pengawasan Komisaris Rakyat untuk Kebangsaan, Joseph Stalin, Kavburo ditugaskan untuk menyelesaikan masalah di Kaukasus.  Pada 4 Juli 1921, awalnya komite memutuskan menyerahkan Karabakh kepada RSS Armenia, tetapi beberapa hari kemudian, Kavburo secara tiba-tiba membatalkan keputusannya dan menyerahkan Karabakh pada Azerbaijan.  Selanjutnya pada 1923, terbentuklah Oblast Otonom Nagorno-Karabakh dengan penduduknya 94% beretnis Armenia. Kebijakan pada saat itu diambil secara strategis, dimana Soviet pada saat itu menginginkan agar kedua negara, Armenia-Azerbaijan agar terus berkonflik dan tidak melawan Soviet lewat masalah Karabakh. Keputusan itu kemudia dilanjutkan dengan menghubungkan wilayah Karabakh secara ekonomi lebih dekat ke Azerbaijan. Lalu, ibukotanya dipindah dari Shusha ke Khankendi yang lalu dinamakan ulang Stepanakert.
Sejumlah ahli Armenia dan Azerbaijan memperkirakan kebijakan tersebut adalah penerapan prinsip politik pecah belah oleh Uni Soviet.  Hal ini dapat dilihat di kebijakan pada wilayah lain, yaitu eksklaf Nakhichevan, yang termasuk wilayah Azerbaijan meskipun dibatasi Armenia. Ahli lain memperkirakan kebijakan ini ditujukan untuk menjaga hubungan baik dengan Turki." Meskipun demikian, keinginan dari para pemimpin RSS Armenia dan sejumlah tokoh Partai Komunis Armenia masih ada untuk menyatukan Nagorno Karabakh dengan Armenia, bahkan sebagian hendak mewujudkannya. Hal ini dapat dilihat saat Sekretaris Pertama Partai Komunis Armenia Aghasi Khanjian dibunuh oleh Wakil Kepala NKVD saat itu, Lavrentiy Beria setelah mengajukan keinginan-keinginan RSS Armenia kepada Stalin. Dari daftar keinginan tersebut, ada juga permintaan untuk mengembalikan Nagorno-Karabakh dan Nakhichevan ke Armenia. Menurut etnik Armenia, hak-hak nasional, budaya dan ekonomi mereka ditindas dan dibatasi oleh Uni Soviet.

Kembalinya masalah Karabakh

Setelah kematian Stalin, ketidakpuasan orang-orang Armenia mulai disuarakan. Pada tahun 1963, sekitar 2.500 etnik Armenia di Karabakh menandatangani sebuah petisi yang menuntut agar Karabakh dikembalikan kepada Armenia atau diberikan kepada Rusia. Di tahun yang sama, terjadi bentrokan di Stepanakert, yang menyebabkan kematian 18 orang etnis Armenia. Selanjutnya pada tahun 1965 dan 1977, terjadi demonstrasi besar di Yerevan, yang juga menyerukan penyatuan Karabakh dengan Armenia.
Pada tahun 1985, pemimpin Uni Soviet yang baru, Mikhail Gorbachev, mengeluarkan kebijakan reformasi, melalui konsep perestroika (reformasi ekonomi) dan glasnost (keterbukaan). Memanfaatkan kebijakan baru Gorbachev, para pemimpin parlemen Karabakh memutuskan untuk mengeluarkan keputusan untuk menyatukan wilayah mereka dengan Armenia pada 20 Februari 1988. Keputusan tersebut berbunyi:
Menerima keinginan para pekerja dari Daerah Otonomi Nagorno Karabakh untuk meminta Soviet Agung RSS Armenia dan Soviet Agung RSS Azerbaijan untuk memahami perasaan yang mendalam dari aspirasi penduduk Armenia di Nagorno Karabakh dan menyelesaikan masalah transfer Daerah Otonom Nagorno Karabakh dari RSS Azerbaijan ke RSS Armenia, pada saat yang sama juga akan dirundingkan dengan Majelis Agung Uni Soviet untuk mencapai penyelesaian yang positif tentang masalah pemindahan wilayah Karabakh dari RSS Azerbaijan ke RSS Armenia. 
Pada 24 Februari, Boris Kevorkov, Sekretaris Partai Komunis Daerah Otonom Nagorno Karabakh dan seorang loyalis Azerbaijan, dicopot dari jabatannya.
Menurut keluhan sejumlah pemimpin etnik Armenia di Karabakh, wilayah mereka tidak menggunakan bahasa Armenia dalam pembelajaran maupun dalam siaran televisi,  dan SekJen Partai Komunis Azerbaijan saat itu (hingga tahun 1987), Heydar Aliyev sedang berusaha keras untuk "mengAzerbaijanisasi" wilayah itu dan berusaha meningkatkan populasi etnis Azerbaijan serta mengurangi penduduk etnis Armenia di waktu bersamaan. Keluhan itu memang kelihatannya betul, karena pada tahun 1988, penduduk etnik Armenia telah berkurang menjadi 3/4 total penduduk Karabakh.
Gerakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh Armenia yang terkenal dan rupanya juga mendapat dukungan di kalangan intelektual Rusia. Menurut jurnalis Thomas de Waal, beberapa anggota inteligensia Rusia, seperti oposan pemerintah Andrei Sakharov menyatakan dukungan untuk orang-orang Armenia. Dukungan yang lebih menonjol untuk gerakan tersebut di kalangan elit Moskow ditunjukkan secara terang-terangan: pada bulan November 1987 L'Humanité menerbitkan komentar pribadi Abel Aganbegyan, seorang penasihat ekonomi Gorbachev, kepada orang-orang Armenia yang tinggal di Perancis. Dalam komentarnya ia menyarankan agar wilayah Nagorno-Karabakh dapat diserahkan kepada Armenia. Sebelum keluarnya keputusan itu, orang-orang Armenia telah mulai melakukan demonstrasi dan melakukan pemogokan pekerja di Yerevan, menuntut penyatuan dengan daerah Karabakh. Hal ini menyebabkan protes perlawanan oleh masyarakat Azerbaijan di Baku.
Setelah demonstrasi di Yerevan untuk menuntut penyatuan Nagorno-Karabakh dengan Armenia dimulai, Gorbachev bertemu dengan dua pemimpin gerakan Karabakh, Zori Balayan dan Silva Kaputikyan pada 26 Februari 1988. Gorbachev meminta mereka untuk menghentikan demonstrasi mereka dalam satu bulan. Ketika Kaputikyan kembali ke Armenia pada malam yang sama, ia memberi tahu orang banyak bahwa "orang-orang Armenia telah menang" meskipun Gorbachev tidak membuat janji yang pasti. Menurut Svante Cornell, tindakan tersebut adalah upaya untuk menekan Moskwa. Pada 10 Maret, Gorbachev menyatakan sesuai Konstitusi Soviet Pasal 77, perbatasan wilayah negara-negara bagian tidak akan berubah. Gorbachev juga menyatakan bahwa jika ada negara bagian lain yang ingin mengubah batas wilayah negaranya maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk. Namun bagi warga Armenia, keputusan Kavburo 1921 dianggap tidak sesuai dengan keinginan mereka dan mereka merasa juga diberikan hak untuk memperbaiki kesalahan sejarah melalui prinsip penentuan nasib sendiri (yang juga terdapat dalam Konstitusi Soviet).  Di pihak lain, etnis Azerbaijan, menganggap upaya melepaskan wilayah mereka sebagai tindakan "tak terduga" dan berusaha mengikuti posisi Gorbachev..
Pada tanggal 19 Februari 1988, pada hari ketujuh demonstrasi yang berlangsung di Armenia, di saat yang sama diadakan demonstrasi menentang hal tersebut di Baku. Penyair Bakhtiyar Vahabzadeh dan sejarawan Suleyman Aliyarov menerbitkan surat terbuka di surat kabar Azerbaijan, yang menyatakan bahwa Karabakh secara historis merupakan wilayah Azerbaijan.

Askeran dan Sumgait

Dalam perkembangannya, konflik etnis kemudian muncul antara orang-orang Armenia dan Azerbaijan yang tinggal di Karabakh. Menurut sejumlah sumber, pada akhir tahun 1987 penduduk etnis Azerbaijan dari desa-desa Ghapan dan Meghri di Armenia terpaksa meninggalkan rumah mereka sebagai akibat dari ketegangan antara mereka dan tetangga-tetangga mereka beretnis Armenia, dan pada November 1987 dua gerbong kereta penuh orang-orang etnis Azerbaijan diduga telah tiba di stasiun kereta api Baku. Para ketua desa tersebut dalam wawancaranya menyangkal bahwa ada ketegangan tersebut, dan kebetulan juga tidak ada dokumentasi yang mendukung tuduhan adanya pengusiran tersebut.
Pada 20 Februari 1988 dua siswa wanita Azerbaijan yang sedang latihan di sebuah rumah sakit di Stepanakert, dikabarkan telah diperkosa oleh seseorang dari etnis Armenia. Pada 22 Februari 1988 sebuah bentrokan pecah antara etnis Azerbaijan dan etnis Armenia, dekat kota Askeran (terletak diantara Stepanakert dan Agdam) di Nagorno-Karabakh, yang berubah menjadi kerusuhan. Dalam bentrokan itu dua pemuda etnis Azerbaijan terbunuh. Salah satu dari mereka mungkin ditembak oleh polisi setempat (yang mungkin dari etnis Azerbaijan) baik secara tidak sengaja atau sebagai akibat dari bentrokan. Pada tanggal 27 Februari 1988, ketika berbicara di televisi sentral Baku, Wakil Jaksa Uni Soviet Alexander Katusev melaporkan bahwa "dua penduduk distrik Agdam menjadi korban pembunuhan" dan menyebutkan nama Muslim mereka.
Bentrokan di Askeran adalah awal dari pogrom di Sumgait, di mana pada saat itu ketegangan di kota tersebut sudah meningkat akibat berita tentang krisis Karabakh. Ketegangan semakin meningkat setelah serangkaian protes yang diadakan pada 27 Februari. Dalam pidato mereka di rapat umum, pengungsi beretnis Azerbaijan yang berasal dari kota di Armenia, Ghapan, menuduh orang Armenia melakukan "pembunuhan dan kekejaman". Menurut media Soviet, sejumlah tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya ditiup-tiupkan oleh provokator. Pada akhirnya, pecahlah kerusuhan dan pogrom terhadap penduduk Armenia di Sumgait, sebuah kota sekitar 25 kilometer di utara Baku yang memakan korban jiwa 32 orang (26 orang etnis Armenia dan 6 orang etnis Azerbaijan) menurut statistik resmi Soviet, meskipun banyak penduduk etnis Armenia merasa bahwa jumlahnya lebih besar dari yang disampaikan oleh pemerintah Soviet. Hampir semua populasi etnik Armenia Sumgait meninggalkan kota tersebut pasca pogrom. Dalam pogrom tersebut, penduduk beretnis Armenia dipukuli, diperkosa, dimutilasi dan dibunuh baik di jalan-jalan Sumgait maupun di dalam apartemen mereka selama tiga hari kerusuhan (sayangnya tidak ada tindakan tegas dari polisi atau aparat keamanan). Kerusuhan Sumgait baru berakhir pasca tentara Soviet masuk dalam kota itu pada 1 Maret.
 Pembunuhan masyarakat etnik Armenia dan bagaimana pembunuhan mereka membangkitkan kenangan mereka akan Genosida Armenia. 
Pada 23 Maret 1988, Majelis Agung Uni Soviet menolak tuntutan etnis Armenia untuk menyerahkan Nagorno-Karabakh ke Armenia. Pasukan dikirim ke Yerevan untuk mencegah protes terhadap keputusan tersebut. Upaya Gorbachev untuk menstabilkan wilayah itu sia-sia, karena kedua belah pihak tetap sama-sama berkeras hati. Di Armenia, ada keyakinan kuat bahwa apa yang terjadi di wilayah Nakhichevan akan terulang di Nagorno-Karabakh: sebelum dikuasai oleh Soviet, populasinya 40% etnis Armenia; namun pada akhir 1980an, tidak ada penduduk etnis Armenia di wilayah itu.

Kekerasan antar etnis

Penduduk etnik Armenia menolak untuk mencabut tuntutan mereka meskipun Gorbachev telah berjanji mengeluarkan  program senilai 400 juta rubel yang berisi penerbitan buku pelajaran dan penyiaran  televisi berbahasa Armenia. Pada saat yang sama Azerbaijan menolak untuk menyerahkan wilayah mereka ke Armenia. Tuntutan pihak Armenia untuk menyerahkan Karabakh  kepada negaranya berkurang saat terjadinya  bencana gempa dahsyat yang melanda Armenia pada 7 Desember 1988, yang meluluhlantakkan kota Leninakan (kini bernama Gyumri) dan Spitak, dan memakan korban jiwa sekitar 25.000 orang.  Namun kemudian masalah teraebut4 muncul kembali ketika anggota  Komite Karabakh yang berjumlah 11 orang (termasuk pemimpin Armenia di masa depan Levon Ter-Petrosyan), dipenjarakan oleh pemerintah Soviet pasca terjadinya kekacauan akibat gempa tersebut. Namun tindakan tersebut justru mempolarisasi hubungan Armenia dan Kremlin; kepercayaan masyarakat Armenia terhadap Gorbachev memudar apalagi karena ia tidak mau kompromi akan Nagorno Karabakh dan ketidakberhasilannya menangani gempa Armenia.
Beberapa bulan setelah porgom Sumgait terjadilah pertukaran populasi secara paksa antara etnik Armenia yang tinggal di Armenia dan etnik Azerbaijan yang tinggal di Armenia. Antar kedua suku tersebut saling memaksa untuk meninggalkan rumah mereka masing-masing. Menurut pemerintah Azerbaijan, dari tanggal 27-29 November 1988, sendiri, 33 penduduk etnik Azerbaijan dibunuh di Spitak, Gugark,  dan Stepanavan. Pada periode antara 1987–1989 bahkan jumlahnya mencapai 216 orang. Menurut anggota parlemen Azerbaijan Arif Yunusov, di taun yang sama 20 etnik Aerbaijan yang tinggal di desa Armenia Vartan dikabarkan tela dibakar sampai mati.  Sementara itu, menurut pihak Armenia, jumlah penduduk etnik Azerbaijan yang tewas dari tahun 1988-1989 adalah sebanyak 25 orang. 
Konflik antaretnis juga menyebar ke kota lain di Azerbaijan, seperti (pada Des 1988) di Kirovabad dan Nakhichevan, dimana 7 orang (termasuk 4 tentara) tewas dan ratusan lainnya terluka saat tentara Soviet berusaha menghentikan serangan yang ditujukan kepada etnik Armenia.  Perkiraan tentang tentang berapa banyak orang yang terbunuh selama dua tahun pertama konflik ini beragam. Menurut Pemerintah Azerbaijan, 216 etnis Azerbaijan terbunuh di Armenia, sedangkan peneliti Arif Yunusov menyebutkan bahwa 127 warga etnik Azerbaijan tewas di tahun 1988 saja. Menurut laporan majalah Time, sejak Februari 1988 lebih dari 100 orang tewas akibat konflik antara keduanya.
Menurut The Washington Post, sebelum perjanjian gencatan senjata tahun 1994, yang diinisiasi Rusia, sekitar 30.000 orang tewas, dan hampir satu juta orang terpaksa menjadi pengungsi. Sekitar 700.000 etnis Azerbaijan dipaksa untuk meninggalkan Nagorno-Karabakh dan daerah sekitarnya, dimana kaum pemberontak di sana menyatakan kemerdekaan wilayah itu tanpa pengakuan internasional. Bahkan setelah lebih dari dua dekade, status sebagian besar pengungsi belum terselesaikan. 
Pada akhir 1988 sejumlah desa di Armenia menjadi desa tidak berpenghuni, karena 200,000 pendudukna dari etnik Armenia dan Kurdi telah melarikan diri dari daerah tersebut. Meskipun orang Kurdi tidak memberontak melawan etnik Armenia, tetapi mereka memutuskan untuk meninggalkan Armenia dan dari wilayah yang dikuasai pemberontak. Akibatnya, kini jumlah penduduk Kurdi yang ada di Armenia anya sekitar 1.000 orang. ref>"A Conditional Coexistence:Yezidi in Armenia".</ref>

Black January

Konflik etnik tersebut dalam perkembangannya menjadi semakin parah. Akibatnya mayoritas etnik Azerbaijan di Armenia dan etnik Armenia di Azerbaijan terpaksa melarikan diri dari tempat tinggal mereka. Bahkan situasinya kemudian menjadi semakin tak terkendali, sehingga pada Januari 1989, untuk sementara waktu, pemerintah pusat Uni Soviet terpaksa mengambil alih pemerintahan wilayah Kaabakh secara langsung. Keputusan tersebut diterima dengan baik oleh etnik Armenia.  Pada Desember 1989 pemimpin Front Rakyat Azerbaijan dan para pendukungnya melancarkan gerakan blokade jalur kereta api ke Armenia dan Nagorno-Karabakh, yang menyebabkan terganggunya ekonomi Armenia karena hampir 85% kargo dan suplai ke kedua wilayah tersebut masuk lewat jalur kereta api.  Menurut sejumlah pihak tindakan paksa tersebut dilakukan karena Armenia telah mengembargo RSSO Nakhicevan yang dilakukan sejak awal tahun, selain itu juga disebabkan serangan militan Armenia kepada kereta yang datang dari Azerbaijan.
Pada Januari 1990, pogrom lain yang diarahkan pada etnik Armenia di Baku memaksa Gorbachev untuk mengumumkan keadaan darurat dan mengirim pasukan  MVD untuk memulihkan keamanan. Di tengah-tengah meningkatnya gerakan kemerdekaan di Azerbaijan, Gorbachev mengirim militer untuk menghentikan aksi tersebut. Pasukan Soviet menerima perintah untuk menduduki Baku pada tengah malam pada 20 Januari 1990. Penduduk kota, yang melihat tank datang sekitar pukul 5 pagi, mengatakan pasukan yang datang tersebut melepaskan tembakan kepada mereka. Laporan Shield yang ditulis oleh komisi independen dari kejaksaan militer Uni Soviet, menolak adanya klaim militer Soviet yang mengklaim adanya tembakan balasan dari demonstran, serta tidak menemukan bukti bahwa mereka yang memblokade jalan-jalan ke Baku dipersenjatai. Pemerintah lalu memberlakukan jam malam, dan terjadilah bentrokan kekerasan antara tentara dan demonstran APF. Peristiwa tersebut menyebabkan kematian 120 warga Azerbaijan dan 8 tentara MVD.  Dalam peristiwa tersebut kekuasaan Partai Komunis Azerbaijan semakin melemah, sehingga akibatnya pasukan MVD yang dikirim tersebut menjadi lebih bertugas untuk mengamankan kekuasaan partai daripada melindungi penduduk etnis Armenia.ref>Abu-Hamad, Aziz, et al. Playing the "Communal Card": Communal Violence and Human Rights Human Rights Watch.</ref> Peristiwa yang nantinya lebih dikenal dengan nama Januari Hitam tersebut merusak hubungan antara pemerintah Azerbaijan dan pemerintah pusat.