Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019

Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)

Revisi Undang-undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) disahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjabat pada masa jabatan 2014–2019 pada 17 September 2019. Di dalam DPR, semua partai dalam koalisi pemerintah, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Partai Nasdem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta partai oposisi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan suara bulat menyetujui RUU tersebut. Ratifikasi dilakukan hanya dalam 13 hari sejak inisiasi RUU. Inisiasi RUU tersebut dilakukan pada 5 September 2019 tanpa gangguan signifikan. Pada 11 September 2019, presiden mengeluarkan surat presiden kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membahas revisi tersebut bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah setuju dengan revisi tersebut pada 16 September, dan RUU itu disahkan pada hari berikutnya.
Revisi ini banyak dikecam oleh para aktivis dan pakar karena mengurangi keefektifan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi adalah masalah politik yang signifikan di Indonesia, dan KPK, yang didirikan pada tahun 2002, adalah bagian dari tuntutan reformasi yang mengikuti penggulingan rezim Suharto yang otoriter. Sejak didirikan, KPK telah dikenal menarget politisi dan pengusaha terkemuka. Revisi tersebut menyerukan untuk mengurangi status independen KPK dengan menjadikannya badan pemerintah, membentuk dewan pengawas untuk memantau KPK, mengharuskan para penyelidik KPK untuk mendapatkan izin resmi untuk melakukan penyadapan, antara lain. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Tempo pada 16 September, 82,61% publik menentang revisi tersebut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak RUU tersebut. Sebelum ratifikasi, sudah ada sejumlah protes skala kecil yang terjadi di berbagai kota. Di Bali, ratusan orang berkumpul pada 12 September 2019 untuk menyampaikan keprihatinan atas RUU tersebut. Di sisi lain, kontra-protes oleh kelompok-kelompok pro-revisi juga diadakan di depan kantor pusat KPK di Jakarta. Beberapa peserta kontra-protes dilaporkan mengaku dibayar untuk berpartisipasi tanpa banyak mengetahui tentang masalah itu sendiri.

Revisi KUHP (RKUHP)

Pada 18 September 2019, DPR membahas RUU tentang revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Revisi KUHP telah dibuat selama beberapa dekade terakhir, dimaksudkan untuk menggantikan perangkat hukum zaman Belanda. Amandemen ini sebelumnya diperkenalkan pada 2015 oleh Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejak awal tahun 2019, kelompok-kelompok Islam konservatif telah mendorong lagi untuk perombakan KUHP. Proposal terbaru mencakup beberapa undang-undang berdasarkan interpretasi agama konservatif, termasuk larangan seks pranikah, hidup bersama di luar pernikahan, melakukan ilmu hitam, dan aborsi tanpa alasan darurat medis dan pemerkosaan. Revisi KUHP juga mengkriminalisasi penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, agama, lembaga negara dan simbol-simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan. Rancangan KUHP itu dinyatakan sebagai "bencana tidak hanya bagi perempuan dan agama dan minoritas gender, tetapi untuk semua orang Indonesia" oleh Andreas Harsono dari Human Rights Watch. Pemungutan suara dijadwalkan akan diadakan pada 24 September 2019, tetapi untuk menghadapi protes publik, Joko Widodo mengumumkan untuk menunda pemungutan suara pada 20 September 2019. Namun, masih ada kekhawatiran parlemen mendorong pemungutan suara sebelum akhir masa jabatannya pada 24 September 2019.

Unjuk rasa

Meskipun unjuk rasa skala kecil telah dilaksanakan secara sporadis, unjuk rasa massal terjadi pada 23 dan 24 September, dua hari terakhir sebelum akhir masa jabatan dari anggota parlemen petahana. Protes menyebar ke seluruh negeri, termasuk Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Palembang, Medan, Padang, Semarang, Surakarta, Lampung, Aceh, Palu, Bogor, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Purwokerto, Tasikmalaya, Kediri, Tanjungpinang, Cirebon, Jombang, dan lain-lain.

Tanggapan dan reaksi

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, UU KPK akan berpotensi untuk melemahkan KPK karena kewenangan melakukan penyelidikan yang semakin dibatasi. Sedangkan, ketika RKUHP disahkan, maka dapat membatasi kebebasan berpendapat untuk mengkritik pemerintah dan dapat menghambat program dari pemerintah seperti program kesehatan.
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan untuk menunda pengesahan RKUHP dan akan kembali melanjutkan pembahasan pada anggota DPR pada periode selanjutnya. Menkopolhukam, Wiranto, berpandangan bahwa unjuk rasa tersebut tidak lagi relevan dan mengganggu ketertiban. Presiden Joko Widodo meminta mahasiswa tidak berunjuk rasa dan mengedepankan dialog. Sementara Menristekdikti, Mohamad Nasir, mengingatkan kepada rektor agar mahasiswa tidak turun ke jalan.