Kongres III Partai Demokrasi Indonesia

Latar belakang

Prakarsa untuk menyelenggarakan kongres PDI dimunculkan oleh Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Rustam, pada pidatonya saat ulang tahun ke-12 PDI tanggal 11 Januari 1985 di Gedung Wanita. Dia berpendapat bahwa fusi partai politik 1973 dan penerapan asas tunggal Pancasila pada tahun 1983 mengakibatkan konflik di dalam partai politik, sehingga menunjukkan adanya perbedaan ekstrim di dalam orientasi politik parpol. Meskipun faksi-faksi dalam PDI dihapuskan secara resmi oleh persetujuan DPP partai sehari sebelumnya, ketua PDI, Sunawar Sukowati menghendaki adanya suatu pertemuan secara nasional untuk menghapuskan faksi-faksi dalam PDI hingga ke akar rumput.
Keinginan untuk menyelenggarakan kongres secara terbuka disampaikan oleh Hardjantho Sumodisastro selaku ketua DPP PDI. Menurutnya, kongres perlu dilaksanakan untuk memperbaharui susunan DPP partai. Prakarsas untuk menyelenggarakan kongres tersebut didukung oleh mayoritas DPP partai, yang ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal partai melalui kongres tersebut, dan menyatakan bahwa siapapun yang menolak penyelenggaraan kongres melanggar AD/ART partai. Meskipun begitu, beberapa cabang partai, seperti cabang Jakarta, menolak penyelenggaraan kongres karena permasalahan keanggotaan partai.
Perselisihan untuk menyelenggarakan suatu pertemuan secara nasional berakhir pada bulan November dan Desember 1985. Diskusi berpindah pada penyelenggaraan kongres atau musyawarah nasional (munas). Sejak akhir Oktober, dewan pimpinan daerah (DPD) Jawa Timur dari partai telah mendesak partai untuk menyelenggarakan kongres. Sebaliknya, DPD Lampung mendesak partai untuk menyelenggarakan munas terlebih dahulu, dan kongres dilaksanakan setelah Pemilu 1987.
Untuk membahas masalah ini, DPP PDI menyelenggarakan rapat pada tanggal 1 November 1985. Rapat tersebut dihadiri oleh 14 dari 15 pengurus PDI, dan tidak dihadiri oleh Wignyosumarsono, ketua PDI. Pada rapat ini, sembilan pengurus partai, termasuk Wignyosumarsono, setuju untuk menyelenggarakan kongres, sementara enam pengurus partai setuju untuk menyelenggarakan munas. Meskipun mayoritas pengurus menghendaki kongres, rapat ditutup tanpa adanya persetujuan.
Masalah tersebut akhirnya memecah PDI menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pendukung kongres, dan kelompok pendukung munas. Kelompok pendukung kongres menyatakan keinginan mereka untuk menyelenggarakan kongres pada 12 November. Pernyataan ini ditandatangani oleh delapan pengurus, kecuali Muhidin Nasution yang sedang sakit. Kelompok tersebut mengkritik ketua dan sekjen partai yang mendukung munas karena tidak berpegang teguh pada konstitusi partai. Kelompok kongres menyelenggarakan rapat pada 30 November 1985, dan membentuk komite untuk penyelenggaraan kongres. Sementara itu, kelompok munas menyelenggarakan rapat pada tanggal 4 Desember 1985, yang berakhir secara ironis karena kelompok tersebut setuju untuk menyelenggarakan kongres, sehingga mengakhiri perpecahan dalam partai.
Meskipun DPP partai setuju untuk menyelenggarakan kongres, dua puluh cabang partai tetap bersikeras untuk menyelenggarakan munas. Untuk menghadapinya, DPP partai berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Rustam, mengenai penyelenggaraan kongres pada tanggal 6 Desember 1985. Konsultasi tersebut membahas tentang penyelenggaraan kongres. Persiapan lebih lanjut untuk menyelenggarakan kongres dibicarakan dengan presiden Soeharto pada tanggal 14 Maret 1986, dan dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah pada tanggal 22 Maret 1986.

Permasalahan

Salah satu masalah dasar yang akan dibicarakan dalam kongres adalah regenerasi dalam DPP. Tokoh-tokoh muda dalam partai berpendapat bahwa proses regenerasi harus dilaksanakan dengan batas usia untuk ketua umum partai adalah 55 tahun. Tokoh-tokoh tersebut juga berpendapat bahwa proses regenerasi perlu dilaksanakan dengan pengelompokan kepemimpinan berdasarkan usia: 30-45 tahun, 45-50 tahun, dan 50-55 tahun. Pendapat ini ditentang oleh Mohammad Isnaeni, yang menyatakan bahwa pengelompokan semacam itu dapat mengakibatkan kekacauan dalam partai, dan dapat merusak rencana PDI untuk pemilu 1987. Meskipun begitu, beberapa tokoh muda PDI, seperti Aberson, Soerjadi,  dan beberapa cabang PDI  mendukung proses regenerasi.
Masalah lain yang menghantui PDI sejak kongres pertamanya adalah fusi yang belum tuntas. PNI sebagai elemen terbesar sangat mendominasi permasalahan di dalam PDI. Elemen PNI menolak argumen tersebut dan menyatakan bahwa masalah tersebut dikarenakan PNI memiliki basis dukungan yang cukup besar sedangkan partai lain seperti IPKI dan Murba memiliki basis yang lebih kecil.
Sebelum kongres dimulai, terdapat empat posisi kosong. Tiga posisi tersebut: Sunawar Sukowati (ketua umum), Muhidin Nasution (ketua), Indra Bakti (ketua) mengalami kekosongan karena kematian pemegang posisi sedangkan posisi Mohammad Isnaeni (ketua) kosong dikarenakan penunjukannya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Romania. Posisi tersebut dibiarkan kosong sampai DPP baru dibentuk oleh kongres.

Pembukaan

Beberapa jam sebelum pembukaan kongres, sejumlah peserta kongres bergerombol didepan Graha Sasono Langgen Budaya dikarenakan kurangnya tempat didalam gedung. Peserta yang bergerombol berasal dari Jambi, Riau, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Lampung. Mereka menyalurkan kekecewaan mereka dengan mengkonfrontasi Sabam Sirait, sekjen PDI, dan Achmad Sukarmadidjaja, ketika keduanya sedang memasuki gedung. Seorang peserta kongres dari Jambi, Muhammad Thayib, mengajak peserta kongres untuk pulang "daripada dipermalukan".
Upacara pembukaan dimulai dengan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan Mars PDI. Setelah semua lagu dimainkan, Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya dihadapan peserta kongres, dan diikuti dengan pemukulan gong oleh Soeharto sebanyak tiga kali, sebagai tanda bahwa kongres telah dibuka. Setelah itu, Suharto menerima plakat PDI dari Wignyo Sumarsono. Setelah penyerahan plakat PDI, Wignyo Sumarsono menyampaikan pidatonya dihadapan peserta kongres.
Setelah pidato pembukaan oleh Soeharto dan Wignyo, Soepardjo Rustam menyampaikan pidatonya berjudul "Perkembangan PDI di Masa Depan dan dalam Pembangunan Politik Nasional". Dalam pidatonya, Soepardjo menyatakan bahwa konflik internal di dalam PDI dapat menghalangi pembangunan PDI sebagai partai yang independen. Pidato Soepardjo dilanjutkan dengan pidato Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI, berjudul "Kerangka Dasar Pembangunan Nasional".  Benny menyampaikan tujuh harapannya kepada peserta kongres, mulai dari pelaksanaan kongres hingga peran PDI dalam menyukseskan pemilu 1987.

Kandidat

Selama kongres berlangsung, ada dua nama yang digadang-gadang menjadi ketua umum, yaitu Soerjadi dan I Gusti Ngurah Gde Jaksa. Mereka memiliki kans yang kuat karena kebersihan mereka dari konflik masa lalu pada partai. Mereka juga dapat diterima oleh kalangan pemerintah dan PDI. Nama-nama lain yang masih memungkinkan untuk menduduki posisi ketua umum adalah Mohammad Isnaeni dan Hardjantho Sumodisastro.

Kegagalan penutupan

Prior to the congress, the event organizers had planned to close the congress on 17 April 1986 at 19.30 am, in the Sasono Langen Budoyo building. The plan was delayed due to the stalemate of the meeting in PDI to form a new CEC for the next term. The stalemate became worse with the "disappearance" of Yusuf Merukh as the head of the congress, Sabam Sirait as the general secretary, and Sumario as the chairman of the Central Java Branch of PDI at 16.00.
The disappearance of the three was responded by the participants with insults and screams. The CEC explained to the participants that the disapperance was due to the consultations of them with Soepardjo, but several participants still did not believe the explanation. Eventually, on 18.00, Eddy Sukirman, as the chairman of the Party Consultative Assembly, declared that the closing was canceled. The cancellation was told to the Vice President of Indonesia earlier on 17.45.
Although the news was declared, the majority of the guests did not know about the cancellation. Many guests still arrived on 19.00, such as Soepardjo Rustam, Sudharmono as the Chairman of Golkar, Moerdiono as the Minister of State Secretariat, and several delegations of foreign countries. The PR of Vice President of Indonesia had issued the speech text of the Vice President since 16.00. The text was received by the media and re-issued to their publisher.
Finally, at 20.00, the guest began to return, except Soepardjo, which was still there to held a meeting with the CEC of PDI since 20.15. Yusuf, Sabam, and Sumario still did not attend the meeting. On the meeting, Soepardjo scolded one of the CEC, MB Samosir. MB Samosir apologized and asked the meeting to be continued. Soepardjo then asked Sabam and Merukh to met him. Eventually, Sabam and Merukh met Soepardjo in private at 22.20. The meeting ended at 00.15 with Soepardjo asking that the congress must be closed tomorrow at 17.30, with him representing the vice president to officially close it.

Closing

Even though PDI had discussed the candidates for the new CEC formation, PDI failed to formed a new CEC. Prior to the closing, the CEC of PDI held another meeting from 13.00 until 15.00. The congress was eventually closed on the decided date by Soepardjo. On the closing of the congress, the party decided to handover the formation of the CEC to the Ministry of Home Affairs. The handover was the first time in history of Indonesia the formation of a party CEC was handed to the government. The formation by the Ministry of Home Affairs marked a de jure intervention of PDI by the government.

Reaction

The disorganized closing of the congress caused outrage in PDI. Steve Nafuni, the chairman of the Irian Jaya branch of PDI, stated that the congress was a setback from the previous congress. A harsher critic was delivered by the PDI delegate from Blora, that stated that "the chaos of the closing can be considered as a crime done by the old CEC of PDI for wasting 150 million spent by the regional government." Ipik Asmasubrata, the chairman of the Jakarta branch of PDI, cursed the congress by saying "The mess occurred due to the bastard CEC of PDI. I am embarassed." Ipik and other delegations from East Java, Bali, and Lampung, blame Sabam and Merukh about the failure of the congress.
A softer reaction came from outside PDI. Sudharmono and Soepardjo Rustam stated that "the congress was the best effort by PDI, and all cadres of PDI should bear the results". Nurhasan Ibnu Hajar from the United Development Party, stated that the congress was a sign that the fusion inside PDI was imperfect, and the party required another generation to complete the fusion. Other figures, such as Amirmachmud, the chairman of the People's Representative Council, claimed that the failure of the congress was due to "a third party intervention by extremists who want to weaken PDI".