Gereja Katolik dan hukuman mati

Ajaran saat ini

Paul J. Surlis menulis bahwa ajaran Gereja atas hukuman mati sedang dalam peralihan. Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa hukuman mati diperbolehkan dalam kasus-kasus yang sangat parah kejahatannya. Gereja mengajarkan bahwa hukuman mati diperbolehkan hanya apabila "identitas dan tanggung-jawab pihak yang bersalah telah dipastikan sepenuhnya" dan apabila hukuman mati tersebut adalah satu-satunya jalan untuk melindungi pihak-pihak lain dari kejahatan pihak yang bersalah ini.
Namun, apabila terdapat cara lain untuk melindungi masyarakat dari "penyerang yang tidak berperi-kemanusiaan", cara-cara ini lebih dipilih daripada hukuman mati karena cara-cara ini dianggap lebih menghormati harga diri seorang manusia dan selaras dengan tujuan kebaikan bersama.
Oleh karena masyarakat zaman sekarang memungkinkan adanya cara-cara yang efektif untuk mencegah kejahatan tanpa adanya eksekusi, Katekismus menyatakan bahwa "kasus dimana eksekusi pihak yang bersalah adalah suatu keharusan 'adalah sangat jarang, bahkan bisa dibilang tidak ada sama sekali.'
Perlu dicatat bahwa, dalam pembentukan negara Vatikan pada tahun 1929, hukuman mati tidak pernah dilakukan dalam negara tersebut, suatu hal yang sangat berbeda dengan praktik-praktik yang dilakukan di zaman Negara Gereja pada Abad Pertengahan. Hal ini sesuai dengan posisi gereja yang lebih condong ke paham abolisionis (penghapusan hukuman mati) saat ini. Terdapat sedikit kerancuan mengenai posisi resmi pembentukan negara Vatikan ini saat beberapa catatan menyatakan bahwa negara ini mengadopsi kode hukum Italia kuno yang tidak memiliki bentuk hukuman mati dan bukannya mengadopsi kode hukum yang diseukai oleh Benito Mussolini saat hukuman mati dimulai lagi oleh sang pemimpin Fasis tersebut. Saat ini hukuman mati secara resmi dihapuskan pada tahun 1969 oleh Paus Paulus VI. Peristiwa ini yang mengindikasikan posisi resmi Gereja dari tahun 1929 hingga tahun 1969 mirip dengan apa yang terjadi di Inggris mulai dari penghapusan hukuman mati untuk kasus pembunuhan pada tahun 1965 hingga abolisi sepenuhnya pada tahun 1998.
Dalam ensiklik-nya Evangelium Vitae yang diterbitkan tahun 1995, Paus Yohanes Paulus II menghapuskan status persyaratan untuk keamanan publik dari hukuman mati ini dan menyatakan bahwa, dalam masyarakat modern saat ini, hukuman mati sangat jarang dapat didukung keberadaanya.

Mary Jane Fiesta Veloso

Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyo pada tanggal 28 April 2015 menuliskan surat kepada para pastor di Keuskupan Agung Jakarta yang menegaskan pernyataan Gereja Katolik untuk menolak hukuman mati selain dalam kasus-kasus keharusan yang mutlak, yaitu pada keadaan dimana tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan hal lain demi membela masyarakat luas, dan supaya hukuman mati dihapuskan dari sistem hukum di Indonesia. Secara khusus Mgr. Suharyo menyatakan penolakannya atas pidana hukuman mati yang diterima oleh Mary Jane Veloso karena -menurutnya- tidak ada bukti untuk menuduh bahwa Mary Jane berbohong; dimana Mary Jane menyatakan tidak tahu menahu mengenai koper yang dibawanya yang berisi sejumlah besar narkoba. Sementara Peninjauan Kembali atas kasusnya telah ditolak dan ia akan segera dieksekusi bersama para terpidana Bali Nine.