Benazir Bhutto

Masa muda

Benazir Bhutto adalah anak sulung dari Perdana Menteri Pakistan yang digulingkan, Zulfikar Ali Bhutto (yang digantung oleh pemerintah militer Pakistan di bawah keadaan yang luar biasa) dan Begum Nusrat Bhutto, seorang suku Kurdi-Iran. Kakek dari pihak ayahnya adalah Sir Shah Nawaz Bhutto, seorang Sindhi dan tokoh penting dalam gerakan kemerdekaan Pakistan.
Bhutto belajar di Taman Kanak-kanak Lady Jennings dan kemudian di Convent of Jesus and Mary di Karachi. Setelah dua tahun belajar di Rawalpindi Presentation Convent, ia dikirim ke Jesus and Mary Convent di Murree. Ia lulus ujian O-level (dalam sistem pendidikan Inggris, setara dengan SMA kelas 1). Pada April 1969, ia diterima di Radcliffe College dari Universitas Harvard. Pada Juni 1973, Benazir lulus dari Harvard dengan gelar dalam ilmu politik. Ia juga terpilih sebagai anggota Phi Beta Kappa. Ia kemudian masuk ke Universitas Oxford pada musim gugur 1973 dan lulus dengan gelar magister dalam Filsafat, Politik dan Ekonomi. Ia terpilih menjadi Presiden dari Oxford Union yang bergengsi.

Penahanan, pemilu, dan pengasingan

Setelah menyelesaikan pendidikan universitasnya, ia kembali ke Pakistan, tetapi karena ayahnya dipenjarakan dan kemudian dihukum mati, ia dikenakan tahanan rumah. Setelah diizinkan kembali ke Britania Raya pada 1984, ia menjadi pemimpin Partai Rakyat Pakistan (PPP), partai ayahnya, di pengasingan, tetapi ia tidak dapat membuat kekuatan politiknya dirasakan di Pakistan hingga matinya Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq.
Pada 16 November 1988, dalam sebuah pemilihan umum terbuka pertama dalam waktu lebih dari sepuluh tahun, partai Benazir, PPP, memenangi jumlah kursi terbanyak di Dewan Nasional. Bhutto diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri sebuah pemerintahan koalisi pada 2 Desember, dan pada usia 35 tahun menjadi orang termuda dan juga perempuan pertama yang memimpin sebuah negara dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam di zaman modern.
Setelah dipecat oleh presiden Pakistan saat itu dengan tuduhan korupsi, partainya kalah dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan Oktober. Ia menjadi pemimpin oposisi sementara Nawaz Sharif menjadi perdana menteri selama tiga tahun berikutnya. Ketika pemilihan umum Oktober 1993 kembali diadakan, yang dimenangkan oleh koalisi PPP, yang mengembalikan Bhutto ke dalam jabatannya hingga 1996, ketika pemerintahannya sekali lagi dibubarkan atas tuduhan korupsi.

Tuduhan-tuduhan korupsi

Bhutto dituduh melakukan korupsi namun belakangan namanya dibersihkan. Ia juga dituduh melakukan pencucian uang negara di bank-bank Swiss, dalam sebuah kasus yang masih tetap berada di pengadilan Swiss. Suaminya, Asif Ali Zardari, mendekam selama delapan tahun di penjara, meskipun ia tidak pernah terbukti bersalah. Ia ditempatkan di sebuah tahanan tersendiri dan mengaku mengalami siksaan. Kelompok-kelompok hak-hak asasi manusia juga mengklaim bahwa hak-hak Zardari telah dilanggar. Bekas perdana menteri Nawaz Sharif baru-baru ini meminta maaf atas keterlibatannya dalam penahanan yang berkepanjangan atas Zardari dan kasus-kasus yang diajukan melawan Bhutto. Zardari dibebaskan pada November 2004. Konon mereka mencuri ratusan juta dolar dengan meminta ‘komisi’ atas kontrak-kontrak pemerintah dan urusan lain-lainnya. Selama lebih dari 10 tahun, suami-istri ini telah menghadapi sekitar 90 kasus bersama-sama, tetapi tak satupun yang terbuktikan. Delapan kasus masih tertunda, tetapi Bhutto menyatakan bahwa semua kasus itu bermotivasi politik dan bahwa ia siap menghadapi semuanya. Pada 2005, Asif Zardari mengatakan dalam sebuah wawancara di Televisi Pakistan bahwa militer telah menawarkan untuk membebaskannya dan mencabut semua tuduhan terhadap dirinya bila ia setuju untuk meninggalkan politik dan negara itu. Namun Zardari menolak.
Baru-baru ini sebuah laporan Oditur Jenderal Pakistan (OJP) disiarkan bahwa Benazir Bhutto digulingkan dari kekuasaan pada 1990 sebagai akibat dari sebuah witch hunt yang disetujui oleh presiden saat itu Ghulam Ishaq Khan. Laporan OJP itu mengatakan bahwa Khan, disingkat GIK, telah menyetujui pembayaran sejumlah Rs.28 juta kepada 'sepasukan penasihat hukum' untuk mengajukan 19 tuduhan korupsi terhadap Benazir Bhutto dan suaminya Asif Ali Zardari pada 1990-92, demikian dilaporkan harian Inggris The News pada 25 Juli 2006. Laporan OJP itu, yang menantang legalitas tindakan-tindakan Khan, menjadikan Benazir korban sebuah balas dendam politik

Kebijakan Afghanistan

Pada masa pemerintahan Bhutto inilah kaum Taliban memperoleh tempat yang menonjol di Afganistan karena dukungannya. Bhutto dan Taliban secara terbuka saling berlawanan dalam masalah-masalah sosial. Menurut aturan-aturan Taliban, sebagai seorang perempuan, Bhutto tidak berhak menduduki jabatan yang berkuasa itu. Namun militer Pakistan tetap mendesak dan Bhutto setuju untuk memberikan dukungan. Ia juga melihat Taliban sebagai kelompok yang dapat menstabilkan Afghanistan dan kemudian memberikan akses ekonomi ke republik-republik Asia Tengah. Pemerintahannya memberikan dukungan militer an keuangan bagi kaum Taliban, bahkan hingga mengirim tentara Pakistan ke Afghanistan. Kaum Taliban merebut kekuasaan di Kabul pada September 1996.

Kebijakan untuk perempuan

Dalam kampanye-kampanye pemilunya, pemerintahan Bhutto menyuarakan keprihatinan mengenai masalah-masalah sosial kaum perempuan, masalah kesehatan dan diskriminasi terhadap perempuan. Bhutto juga mengumumkan rencana-rencana untuk membentuk stasiun-stasiun polisi perempuan, pengadilan, dan bank-bank pembangunan khusus untuk perempuan.
Meskipun mengumbar janji-janji ini, Bhutto tidak mengusulkan undang-undang apapun untuk memperbaiki kesejahteraan kaum perempuan. Dalam kampanye-kampanyenya, Bhutto berjanji untuk mencabut undang-undang yang kontroversial (seperti misalnya aturan-aturan Hudood dan zina) yang mengurangi hak-hak kaum perempuan di Pakistan. Namun pada dua masa jabatannya, partainya tidak menggenapi janji-janjinya, karena hebatnya tekanan-tekanan dari pihak oposisi.
Namun partainya memulai legislasi di bawah rezim Jenderal Musharraf untuk menghapuskan peraturan tentang zina. Usaha-usaha ini dikalahkan oleh partai-partai keagamaan sayap kanan yang mendominasi DPR pada waktu itu.
Pada 2002 Presiden Pakistan, Pervez Musharraf memperkenalkan amendemen terhadap konstitusi Pakistan yang melarang perdana menteri untuk menjabat lebih dari dua masa jabatan. Hal ini mendiskualifikasi Bhutto dari kemungkinan mendapatkan jabatan itu kembali. Langkah yang diambil oleh orang-orang yang kedudukannya rapuh ini, dianggap banyak orang sebagai serangan langsung terhadap bekas perdana menteri Benazir Bhutto dan Nawaz Sharif dan memperlihatkan rasa tidak aman pihak militer tentang kekuatan politiknya sendiri.
Bhutto sejak tahun 1999 tinggal dalam pengasingan di Dubai, Uni Emirat Arab, dan di sana ia mengasuh anak-anaknya dan ibunya, yang menderita penyakit Alzheimer, dan dari situ ia berkeliling dunia untuk memberikan kuliah dan tetap menjaga hubungannya dengan para pendukung Partai Rakyat Pakistan.
Benazir dan ketiga orang anaknya (Bilawal, Bakhtawar and Asifa) dipersatukan kembali bersama suami dan ayah mereka pada Desember 2004 setelah lebih dari lima tahun. Bhutto telah bersumpah untuk kembali ke Pakistan dan mencalonkan diri kembali sebagai Perdana Menteri dalam pemilihan umum yang dijadwalkan untuk November 2007. Pada 18 Oktober 2007 ia kembali ke Pakistan untuk mempersiapkan diri mengahadapi pemilu. Dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan, dua buah bom meledak dekat rombongan yang membawanya. Bhutto selamat, tetapi sedikitnya 126 orang tewas.

Pembunuhan

Benazir terbunuh pada tanggal 27 Desember 2007 dengan ditembak di bagian leher oleh seorang pembunuh yang kemudian juga meledakkan sebuah bom bunuh diri. Pembunuhan ini terjadi ketika ia baru saja meninggalkan Liaquat National Bagh di Rawalpindi dalam rangka kampanye pemilihan umum pada awal tahun 2008.
Ia dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal pada hari itu juga.