Lydia Freyani Hawadi

Keluarga

Ia menikah dengan Drs. H. Zulkifli Akbar, Psi., M.Si. pada 29 Agustus 1982. Idjul Akbar sapaannya adalah anak keenam dari delapan bersaudara Dr. H. Ali Akbar, salah seorang pendiri YARSI atau sekarang dikenal dengan Universitas YARSI. Mereka dikaruniai 6 (enam) anak, masing-masing: Aidil Rizali Akbar, S.Hum. (UI)., Puti Ceniza Sapphira Akbar, S.Si. (ITB)., MSi. (UI)., Ardha Renzulli Akbar, S.Sos. (UI)., MSi. (UI)., Poeti Nazura Gulfira Akbar,S.Si. (ITB)., MSc. (BU, UK)., PhD Candidate (EUR, Netherland)., Ali Araafi Akbar, Psi. (UGM)., dan Poeti Gladyzka Emiria Akbar (Mahasiswa Ilmu Komunikasi, FISIP UI).
Ayahnya bernama R. Doelli Hawadi (wafat 1974), seorang Perwira Menengah (Pamen) TNI-AD berpangkat Kolonel berdinas di Komando Strategis Nasional (Kostranas) sebelum akhirnya dikaryakan di PT Tri Usaha Bakti (Truba) dan menjadi Chief Advisor Indonesia Chamber of Commerce di Taipei, Taiwan. Ibu Prof. Reni bernama Poeti Dalima Iskandar (wafat 2013), dan merupakan cucu dari Tuanku Maharajo Basa Marah Oejoeb Regent Padang yang ke VII sebagai Regent terakhir Kota Padang Tahun 1863.

Pendidikan

Reni Akbar-Hawadi menamatkan pendidikan dari SMA Santa Ursula Jakarta pada 1975. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia (UI) dengan meraih sarjana psikologi pada 1981. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) dengan konsentrasi psikologi dan lulus pada 1989. Terakhir ia meraih gelar Doktor dari kampus yang sama Universitas Indonesia (UI) pada 1993. Motivasinya yang kuat untuk terus meningkatkan wawasannya, Prof. Reni mengikuti pendidikan S2 pada program Manajemen di Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) (2013).
Selain pendidikan formal, ia juga aktif mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan, penataran, dan kursus tambahan untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan, relasi, dan pemikirannya. Ia pernah mengikuti Conference Institute Confratute Enrichment Programme, University of Connecticut, Storr, Connecticut, USA (1994) dan Gifted and Talented Education Course (1992) di Department of Educational Studies, Purdue University. Terakhir ia mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Lemhannas R.I. XXI (2017).

Pamong belajar

Ketika menjabat Dijen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), ia prihatin atas tunjangan fungsional pamong belajar yang saat itu belum sesuai dengan yang diharapkan. Jumlah pamong belajar juga dinilainya belum maksimal. “Jumlah pamong belajar yang ada sejumlah 3.476 orang. Sementara idealnya berdasarkan koridor MP3EI berjumlah 10.127 orang,” tuturnya. Ia berharap tunjangan fungsional pamong belajar sama dengan tunjangan guru pada pendidikan formal.
Menurutnya kalau berpikir konsisten maka Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen harus lihat dalam kerangka yang luas. “Pamong belajar notabene adalah guru juga sehingga harus masuk dalam kategori yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut diatas,” tegasnya. Pandangannya disampaikan dalam satu kesempatan rapat dengan agenda Revisi UU RI No 14 Tahun 2005, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Syawal Gultom sebagai Kepala Badan Pembinaan SDM Kemdikbud saat itu. Intinya ia mengharapkan agar Pamong Belajar nasibnya diperhatikan dan meminta agar persoalan itu dimasukkan jika UU tersebut akan direvisi.
Prof. Reni berpandangan Pendidikan Non Formal-Informal keberadaannya sama pentingnya dengan Pendidikan Formal. Konsekuensinya jumlah Pamong Belajar yang semakin sedikit dan kurang peminatnya harus ditambah dan ditingkatkan kualitasnya agar keberadaaan mereka dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Selain itu masalah tunjangan untuk Pamong Belajar yang hanya Rp 1.000,000,- /bulan tidak layak dan memadai, sehingga perlu disesuaikan dengan tunjangan seperti guru pada umumnya yang mengajar di jalur pendidikan formal.

Tempat penitipan anak

Selain itu, saat menjabat ia memperlihatkan kepeduliannya terkait dengan Tempat Penitipan Anak (TPA). “Dengan semakin banyaknya ibu yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, Sementara anak mereka yang berusia dini butuh mendapatkan pengasuhan dan pendidikan sepanjang waktu. Oleh karena itulah tempat penitipan anak semakin banyak dibutuhkan,” katanya. Untuk itulah Prof Reni mendukung pendirian TPA di tempat-tempat kerja pemerintah, khususnya kementerian, lembaga, dan kedinasan. Ditjen PAUDNI juga mendorong DWP untuk mengakses bantuan sehingga dapat mendirikan TPA baru dan memperkuat TPA yang sudah ada. Diharapkan, setidaknya semua DWP di kementerian/lembaga pusat sudah memiliki TPA dalam waktu dekat.

Keluarga dan perceraian

Prof. Reni juga kerap diminta pendapatnya sebagai psikolog dan konsultan masalah keluarga seperti perceraian. Menurut Reni, perceraian dipandang berbeda-beda oleh tiap orang. “Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memandang perceraiannya, terutama menyangkut kondisi kejiwaan atau psikologis pria dan wanita,” katanya. Ia mencontohkan, wanita yang bercerai mati tentulah psikologisnya tidak sama dengan yang cerai hidup. ”Kalau cerai mati mungkin tidak ada beban ketika akan memulai satu kehidupan baru. Tapi ternyata nggak mudah ketika dijalani karena dia juga berpikir apakah pria yang akan menjadi pasangannya kelak bisa sebaik suami sebelumnya,” terangnya.

Unit layanan terpadu

Merespons cepat keluhan masyarakat yang capek mengurus perijinan terkait sekolah internasional di empat ditjen yang berbeda maka ia bernisiatif melakukan rapat koordinasi dengan empat Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian dari Ditjen yang memberikan Rekomendasi Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendai Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMPTA) dan Rekomendasi Ijin Peserta Didik Asing. Rapat langsung dipimpin Ditjen Paudni untuk melakukan inventarisasi dari empat Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian yaitu Ditjen Dikdas, Ditjen Dikmen, Ditjen Paudni dan Ditjen Dikti yang tadinya melakukan kegiatan di unit kerja masing-masing terkait tiga hal aktivitas diatas.
Hasil rapat koordinasi memantapkan gagasannya agar Kemdikbud memiliki unit layanan terpadu satu atap terkait masalah pengurusan yang berkaitan dengan RPTKA, IMPTA dan Rekomendasi Ijin Peserta Didik Asing.