Pemilihan umum presiden Azerbaijan 2013

Latar belakang

Seluruh pemilu sebelumnya di Azerbaijan yang diawasi oleh OSCE tidak memenuhi beberapa standar internasional.
Pada tahun 2009, sebuah amendemen dibuat pada Konstitusi Azerbaijan, yang menghapus batas jumlah jabatan 2 kali berturut-turut dari seorang presiden sehingga memungkinkan presiden petahanan, Ilham Aliyev, yang sudah pernah menjabat 2 kali maju kembali sebagai calon presiden. Amendemen undang-undang dasar tersebut diprotes oleh Komisi Venesia Dewan Eropa, yang menyebutkan bahwa "penghapusan batas tersebut yang mencegah terpilihnya kembali seorang presiden untuk jumlah yang tidak terbatas merupakan suatu kemunduran dari pencapaian demokrasi". Amendemen tersebut juga menuai kritik dari kubu oposisi di Azerbaijan. Dengan amendemen tersebut, Ilham Aliyev maju kembali sebagai calon presiden pada tahun 2013 untuk kali ketiganya.
Setelah kunjungannya ke Azerbaijan, Presiden Majelis Parlemen Dewan Eropa, Jean-Claude Mignon, menyerukan pada pihak-pihak berwenang terkait untuk menghormati keputusan Azerbaijan.

Kandidat

Pada 7 Juni 2013, Partai Azerbaijan Baru mengusung presiden petahanan Ilham Aliyev sebagai calon presiden dari pihak mereka. Anggota Dewan, Mubariz Gurbanli, menyebutkan bahwa berdasarkan peraturan pemilihan umum Azerbaijan, Partai Azerbaijan Baru tidak hanya memenuhi persyaratan jumlah tanda tangan yang diperlukan namun juga dapat memperoleh lebih dari jumlah minimum 40.000 tanda tangan. Ia berkata, "Daftar tanda tangan tersebut telah siap selama sekitar 4-5 hari, namun baru dapat diserahkan ke KPU mulai 20 Agustus, 50 hari sebelum pemilu dilaksanakan. Sehingga, staf kami akan menyerahkan daftar itu ke KPU besok. Menurut hukumnya, KPU akan menerbitkan dokumen yang mengkonfirmasi keikutsertaaan kandidat pada pemilu setelah mereka memeriksanya."

Skandal international

Pernyataan kontroversial dari Majelis Parlemen Dewan Eropa/Parlemen Eropa serta OSCE/ODIHR menimbulkan sebuah skandal besar karena untuk pertama kalinya laporan dari kedua organisasi berwenang di Eropa ini saling berkontradiksi. Lebih lanjutnya lagi, banyak ahli Eropa dan anggota parlemen, di antaranya juga deputi di Parlemen Eropa, dengan tegas mengkritik laporan dari MPDE/Parlemen Eropa dengan menyebutnya berat sebelah. Kelompok Sosialis dalam Parlemen Eropa telah menolak pernyataan dari pemantau MPDE/PE dan menyebutkan bahwa perbedaan antara penemuan dari delegasi parlemen dan OSCE telalu berbeda jauh sehingga tidak bisa didukung. dair Parlemen Eropa menyebutkan bahwa mereka tidak mendukung pernyataan yang dilontarkan delegasi PE. Juru bicara hubungan luar Kelompok Hijau Werner Schulz bekata,
Kekurangan dari pemantauan pemilu Azerbaijan dair Parlemen Eropa menimbulkan pertanyaan mengenai eksistensi misi singkat tersebut pada umumnya...
Parlemen Eropa telah kehilangan kredibilitasnya dengan pernyataan yang tidak mempedulikan realita dan situasi di Azerbaijan. Beberapa anggota PE sedang membahayakan reputasi PE dalam memperjuangkan hak asasi mannusia, demokrasi, dan rule of law.

Kontroversi

Sebuah aplikasi seluler resmi yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum merilis hasil pemilu sehari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Hasil tersebut menampilkan Ilham Aliyev memenangkan 72,76% suara, sementara calon oposisi Jamil Hasanli hanya memperoleh 7,4% suara. Hasil tersebut ditarik kembali dengan pernyataan resmi bahwa pengembang aplikasi tersebut secara tidak sengaja menguji coba aplikasi tersebut dengan hasil pemilu tahun 2008, namun data yang dirilis tidak sama dengan jumlah maupun persentase dari data pemilu 2008.
Pada 10 Oktober, Hasanli menyerukan agar hasil pemilu 2013 ini dibatalkan karena penggelapan suara, mengklaim bahwa pemilu dilaksanakan secara tidak bebas dan tidak adil dengan adanya persekongkolan dan kendali pemerintah terhadap seluruh saluran televisi.