Open Society Foundations

Sejarah

Pada tanggal 28 Mei 1984, Soros menandatangani kontrak antara Soros Foundation (New York) dan Hungarian Academy of Sciences, akte pendirian Soros Foundation Budapest. Hal ini diikuti oleh beberapa yayasan di kawasan tersebut dalam membantu negara-negara untuk menjauhi komunisme.
Pada tahun 1991, yayasan ini bergabung dengan Fondation pour une Entraide Intellectuelle Européenne, sebuah afiliasi dari Congress for Cultural Freedom yang didirikan pada tahun 1966 untuk mengilhami para ilmuwan Eropa Timur "yang non-konformis" dengan ide-ide anti-totaliter dan kapitalis.
Open Society Institute didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1993 untuk mendukung yayasan Soros di Eropa Tengah dan Timur serta eks Uni Soviet.
Pada bulan Agustus 2010, mulai digunakan nama Open Society Foundation (OSF) untuk lebih mencerminkan peran dermawannya bagi kelompok masyarakat sipil di negara-negara di seluruh dunia.
Soros meyakini tidak akan ada jawaban mutlak untuk pertanyaan politik karena prinsip refleksivitas yang sama berlaku seperti di pasar keuangan.
Pada tahun 2012, Christopher Stone bergabung dengan OSF sebagai presiden kedua. Ia menggantikan Aryeh Neier, yang menjabat sebagai presiden dari 1993 hingga 2012. Stone mengumumkan pada September 2017 bahwa ia mengundurkan diri sebagai presiden.
Pada 2016, OSF dilaporkan menjadi target serangan dunia maya. Dokumen-dokumen dan informasi diduga milik OSF diterbitkan oleh sebuah situs Web. Pelanggaran keamanan dunia maya ini dikatakan memiliki kesamaan dengan serangan yang terkait dengan Rusia dan menargetkan lembaga-lembaga lain, seperti kasus kebocoran surat elektronik Democratic National Committee pada 2016.
Pada 2017, Soros mentransfer dana senilai $ 18 miliar kepada Yayasan ini.

Pandangan dan pengaruh

Pada tahun 2007, Nicolas Guilhot (peneliti senior dari French National Centre for Scientific Research) menulis dalam Critical Sociology bahwa OSF berperan mengabadikan institusi yang memperkuat tatanan sosial yang ada, seperti yang telah dilakukan yayasan-yayasan terdahulu Ford Foundation dan Rockefeller Foundation. Guilhot berpendapat bahwa kendali atas ilmu sosial oleh kepentingan-kepentingan uang telah mendepolitisasi bidang ini dan memperkuat pandangan kapitalis atas modernisasi.
Upaya OSF pada tahun 2008 di wilayah Danau Besar Afrika yang bertujuan untuk menyebarkan kesadaran hak asasi manusia di kalangan prustitusi di Uganda dan negara-negara lain di daerah tersebut tidak diterima dengan baik oleh pemerintah Uganda yang menganggap upaya tersebut sebagai cara untuk melegalkan dan melegitimasi prostitusi.
Open Society Foundation telah dikritik editorial-editorial pro-Israel, Tablet Magazine, Arutz Sheva dan Jewish Press, karena mengucurkan dana untuk kelompok-kelompok aktivis Adalah dan I'lam yang mereka anggap sebagai anti-Israel dan mendukung Boikot, Divestasi dan Sanksi. Di antara dokumen-dokumen yang dirilis oleh DCleaks, laporan OSF berbunyi "Karena berbagai alasan, kami ingin membangun portofolio hibah yang beragam dan berurusan dengan Israel serta Negara Palestina, mendanai baik kelompok Yahudi Israel maupun PCI (Warga Palestina Israel) serta membangun portofolio hibah Palestina dan dalam semua kasus untuk menjaga jarak relatif serta low profile—terutama di depan advokasi".
NGO monitor, sebuah LSM Israel melaporkan, "Soros sering mengkritik kebijakan pemerintah Israel, dan tidak menganggap dirinya seorang Zionis, tetapi tidak ada bukti bahwa ia atau keluarganya memiliki permusuhan atau pertentangan khusus terhadap keberadaan negara Israel. Laporan ini akan menunjukkan bahwa dukungan mereka, dan bahwa Open Society Foundation, tetap sebagai organisasi dengan agenda semacam itu." Laporan itu mengatakan tujuannya adalah untuk menginformasikan OSF, menyatakan: "Bukti menunjukkan bahwa pendanaan Open Society memberikan kontribusi signifikan terhadap kampanye anti-Israel dalam tiga hal penting: 1. Aktif dalam 'strategi Durban'; 2. Pendanaan ditujukan untuk melemahkan dukungan AS terhadap Israel dengan mengalihkan opini publik mengenai konflik Israel-Palestina dan Iran; 3. Mendanai kelompok-kelompok oposisi politik Israel di pinggiran masyarakat Israel, menggunakan retorika hak asasi manusia untuk mengadvokasi tujuan politik marjinal." Laporan tersebut menyimpulkan, "Namun, seberapa jauh Soros, keluarganya, dan Open Society Foundation menyadari dampak kumulatif terhadap Israel dan perang politik yang dilakukan oleh banyak penerima manfaat mereka adalah sebuah pertanyaan terbuka."
Pada 2017, Open Society Foundations dan LSM lain yang mempromosikan pemerintahan terbuka dan membantu pengungsi menjadi target tindakan keras pemerintah-pemerintah otoriter atas sinyal dorongan semangat dari Administrasi Trump. Beberapa politisi di Eropa Timur, termasuk Liviu Dragnea di Rumania dan tokoh sayap kanan Szilard Nemeth di Hungaria, Nikola Gruevski di Makedonia, yang menyerukan "de-Sorosization", dan Jaroslaw Kaczynski di Polandia yang menyebut bahwa kelompok-kelompok yang didanai Soros menginginkan "masyarakat" tanpa identitas", menganggap banyak kelompok-kelompok LSM sebagai sesuatu yang mengganggu dan mengancam. Beberapa kelompok advokasi yang dibiayai Soros di wilayah itu mengatakan serangan baru tersebut adalah pelecehan dan intimidasi, yang menjadi lebih terbuka setelah pemilihan Donald Trump di Amerika Serikat. Stefania Kapronczay dari Hungarian Civil Liberties Union, yang menerima setengah dari pendanaannya dari yayasan yang didukung Soros, mengklaim bahwa pejabat Hungaria sedang "menguji perairan" dalam upaya untuk melihat "apa yang bisa mereka lakukan".
Pada 16 Mei 2018, OSF mengumumkan bahwa mereka akan memindahkan kantornya dari Budapest ke Berlin di tengah-tengah campur tangan pemerintah Hungaria.