Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat

Eselon, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Kepala Sekretariat UP4B adalah jabatan struktural eselon IIa. Kepala Sekretariat UP3 dan UP3B adalah jabatan struktural eselon IIb. Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon IIIa. Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IVa.
Pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV pada Sekretariat UP4B, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara atas usul Kepala UP4B.
Kepala UP4B diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil Kepala dan Deputi UP4B diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala UP4B. Tenaga Profesional di lingkungan UP4B, selain pegawai pada Sekretariat UP4B, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UP4B.
Deputi dan Tenaga Profesional di lingkungan UP4B dapat diangkat dari Pegawai Negeri dan bukan Pegawai Negeri.
Pegawai Negeri yang diangkat menjadi pegawai di lingkungan UP4B, diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi pegawai di lingkungan UP4B tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Pegawai Negeri yang diangkat menjadi pegawai di lingkungan UP4B berstatus dipekerjakan.
Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai pegawai di lingkungan UP4B, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya, apabila belum mencapai batas usia pensiun. Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai pegawai di lingkungan UP4B, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala UP4B, Wakil Kepala UP4B, Deputi, Sekretaris, Kepala Sekretariat, dan Tenaga Profesional di lingkungan UP4B, yang bukan Pegawai Negeri, apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun atau pesangon.

Tata Kerja

Ketentuan mengenai tata kerja, hubungan, dan mekanisme koordinasi kerja UP4B dengan kementerian/lembaga, Gubernur Provinsi Papua, Gubernur Provinsi Papua Barat, Bupati/Wali kota di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diatur oleh Kepala UP4B.
Tim Pengarah menyampaikan laporan berkala sekurangkurangnya 6 bulan sekali kepada Presiden atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Kepala UP4B menyampaikan laporan berkala sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada Presiden melalui Wakil Presiden atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pembiayaan

Semua pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas UP4B, Sekretariat UP3, dan Sekretariat UP3B, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Seluruh dana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UP4B, Sekretariat UP3, dan Sekretariat UP3B dipertanggungjawabkan oleh Kepala UP4B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain

Dengan persetujuan Tim Pengarah, UP4B dapat menggunakan jasa konsultan dari luar pemerintahan sepanjang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala UP4B bertanggungjawab melengkapi organisasi UP4B dengan melakukan rekrutmen Tenaga Profesional dan pegawai pada Sekretariat UP4B, Sekretariat UP3, dan Sekretariat UP3B sesuai dengan kebutuhan. Pembinaan Tenaga Profesional dan pegawai pada sekretariat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.