Gyanendra dari Nepal

Menjadi Raja

Sebagai anak kedua dari Raja Mahendra, Gyanendra dinyatakan sebagai raja selama dua bulan (1950–1951) ketika usianya masih balita. Saat itu keluarga raja berada di pengasingan di India. Namun statusnya sebagai raja tidak diakui secara internasional. Kakekya, Tribhuvan kembali berkuasa tak lama kemudian, ketika keluarga Rana menyerahkan kekuasaan.
Lima puluh tahun kemudian, ketika kemenakannya, Dipendra konon melakukan pembunuhan dan bunuh diri, yang menewaskan hampir seluruh keluarga raja, termasuk Raja Birendra (ayah Dipendra dan saudara laki-laki Gyanendra), Gyanendra kembali menjadi raja. Pembunuhan yang dilakukan oleh putra mahkota Dipendra -- yang tak lama kemudian juga meninggal dunia -- tetap merupakan kontroversi. Hasil penelitian resmi meneybutkan bahwa Dipendra saat itu mabuk dan tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, tetapi dalam kurang dari setengah jam ia dinyatakan membawa empat senjata dan menembakkannya dengan membabi buta.
Lain dari itu, Dipendra bukan seorang kidal, sementara lubang lukanya ditemukan di sebelah kiri dahilnya. Semua masalah ini membuat orang curiga bahwa bukan Dipendra yang membunuh keluarga kerajaan melainkan orang lain. Semua ini membuat rakyat kehilangan sebagian besar kepercayaan yang mereka miliki terhadap raja sebagai penjelmaan dewa.

Kebijakan

Sebagai raja Gyanendra berusaha melakukan pengendalian aktif terhadap pemerintahan. Dua kali dalam tiga tahun, ia memecat Perdana Menteri dan kemudian mengangkat pemerintahan yang dipilihnya sendiri. Birendra (saudaranya) telah merundingkan kemungkinan dibentuknya monarki konstitusional pada 1990 yang menempatkan dirinya sebagai raja, dalam posisi yang kecil dalam pemerintahan. Perubahan-perubahan yang dilakukan Gyanendra terhadap penyelesaian konstitusional telah dikecam keras oleh para kritikus pemerintahannya. Pada 1 Februari 2005, Gyanendra mengambil alih pemerintahan lagi. Ia menuduh pemerintahan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba gagal mengambil tindakan untuk menyelenggarakan pemilihan anggota parlemen dan tidak mampu memulihkan keamanan di negara, yang saat ini dilanda terorisme dan pemberontakan yang meluas dari kaum Maois. 
Gyanendra berjanji bahwa perdamaian dan lembaga-lembaga demokratis akan dipulihkan dalam tempo tiga tahun, tetapi ancaman kaum pemberontak untuk melakukan "banjir darah besar-besaran" bila pemilu diumumkan membuat Deuba membatalkannya. Pihak pembangkang tampaknya akan melanjutkan oposisi terhadap siapapun yang memimpin pemerintahan di bawah Gyanendra
  (yang saat ini tampaknya mengambil alih jabatan perdana menteri). Masa pemerintahan langsung telah disertai oleh apa yang disebut oleh para pengkritik sebagai penindasan terhadap mereka yang membangkang. Organisasi-organisasi internasional telah mengungkapkan keprihatinan yang mendalam mengenai keamanan para wartawan dan aktivis hak-hak asasi manusia, setelah raja memutuskan untuk membatasi kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers, perlindungan konstitutional terhadap sensor dan hak untuk tidak dikenai penahanan preventif , yang dianggap oleh Gyanendra, yang menyatakan bahwa "demokrasi dan kemajuan saling berkontradiksi", sebagai langkah yang perlu untuk memulihkan keamanan negara.

Protes

Pada April 2006, kaum konstitusionalis mengadakan protes di Kathmandu terhadap pemerintahan Gyanendra. Protes-protes ini mendapat dukungan dari para wartawan, pengacara, dan berbagai kelompok oposisi. Pemerintah kerajaan menanggapinya dengan memberlakukan jam malam yang diberlakukan polisi dengan kekerasan dengan memukuli para demonstran dengan tongkat atau menembak para demonstran. Tanpa mengindahkan larangan pemerintah, kubu oposisi memulai aksi mogok nasional untuk memprotes raja dan menuntut pemulihan demokrasi.
Unjuk rasa menuntut dirinya turun berakhir pada minggu ketiga sejak pertama kali digelar. Dukungan Partai Komunis Nepal terhadap tujuh partai oposisi sepakat menghentikan demonstrasi yang melumpuhkan Kathmandu. Mereka setuju menghidupkan kembali parlemen yang sudah empat tahun mati suri. Girija Prasad Koirala dipilih sebagai Perdana Menteri Nepal.

Akhir sistem kerajaan

Pada 10 Juni 2006 parlemen Nepal menghapuskan hak-hak kekuasaan utama raja, termasuk haknya untuk memveto undang-undang. Segala kekuasaan eksekutif, termasuk yang sebelumnya dimiliki raja, kini beralih kepada perdana menteri. Gyanendra menjadi raja sipil di bawah konstitusi sementara.
Pada 23 Agustus 2007 pemerintah transisional Nepal menasionalisasikan seluruh harta benda kerajaan Gyanendra, termasuk Istana Kerajaan. Kemudian pada 24 Desember 2007 diumumkan bahwa kerajaan akan dibubarkan pada tahun 2008 setelah disetujuinya rancangan undang-undang yang mengubah Nepal menjadi republik.
Pada 28 Mei 2008 kerajaan Nepal resmi dibubarkan dan digantikan republik federal sekuler.