Jusuf Kalla

Kehidupan awal

Jusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Di Makassar, Jusuf Kalla dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu.
Pengalaman organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Jusuf Kalla antara lain adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan 1960–1964, Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965–1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965–1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967–1969. Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Hingga kini, ia pun masih menjabat Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) di alamamaternya Universitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali pada musyawarah September 2006.

Pengusaha

Tahun 1968, Jusuf Kalla menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekadar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, pejualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi.

Karier Politik

Jusuf Kalla menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis Jusuf Kalla juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.
Ia menjabat sebagai ketua umum Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. Pada 10 Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, dan profesor.
Melalui Munas Palang Merah Indonesia XIX, Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia periode 2009–2014 dan terpilih untuk kedua kalinya pada Munas XX untuk periode 2014–2019. Selain itu ia juga terpilih sebagai ketua umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia periode 2012–2017 dalam Muktamar VI DMI di Jakarta.

Kehidupan pribadi

Jusuf Kalla menikah dengan Hj. Mufidah Miad Saad, dan dikaruniai seorang putra dan empat putri, serta sepuluh orang cucu.
Pada tanggal 10 September 2011, Jusuf Kalla mendapat penganugerahan doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin, Makassar.

Menjelang Pemilu Presiden 2009

Setelah tidak berkomitmen untuk koalisi dengan Partai Demokrat, ia ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Partai Golkar sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2009. Dalam perkembangan terakhir, JK memutuskan menggandeng Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai cawapresnya. Namun JK dinyatakan kalah dalam quick count (hitung cepat) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei maupun hasil tabulasi Komisi Pemilihan Umum.

Pemilihan Presiden 2014 dan Wakil Presiden Periode II

Jusuf Kalla digandeng calon presiden Joko Widodo dalam ajang Pemilihan Presiden 2014. Pasangan ini kemudian dalam pengundian mendapat nomor urut dua dan mempunyai tagline populer, "Salam Dua Jari". Oleh Komisi Pemilihan Umum, tanggal 22 Juli 2014 atau enam hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1435 H, Jokowi-JK memenangkan pilpres namun ditolak oleh kubu Prabowo-Hatta yang kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Serangkaian sidang di MK ternyata menolak permohonan kubu Prabowo-Hatta dan secara hukum menguatkan legitimasi Jokowi-JK selaku presiden dan wapres terpilih periode 2014-2019. JK dilantik sebagai wapres pada 20 Oktober 2014. Seiring dengan pelantikannya tersebut, ia adalah wakil presiden pertama yang terpilih untuk dua kali masa jabatan melalui pemilihan umum. Masa jabatan pertama dilaluinya bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009.