Hukum acara perdata Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia adalah serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum perdata pada tata hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Sejarah

Hukum acara perdata dalam tata hukum Indonesia mulai berkembang pada masa penjajahan Belanda. Di bawah hukum Hindia Belanda, lingkungan peradilan dibedakan untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengannya pada satu pengadilan, dan untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing (Cina dan Arab) pada satu pengadilan lain.
Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengannya diatur oleh Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (RV) yang diundangkan oleh Staatsblad No. 52 Tahun 1847. Undang-undang ini mengatur tata cara berperkara perdata di hadapan Raad van Justitie dan Residentie-gerecht.
Golongan Bumiputera dan Timur Asing diatur menggunakan dua undang-undang perdata yang berbeda, yaitu HIR dan RBg. Inlandsch Reglement (IR) diundangkan melalui Staatsblad No. 16 Tahun 1848 dan diperbaharui menjadi Herziene Indonesich Reglement (HIR) melalui Staatsblad No. 44 Tahun 1941. HIR hanya berlaku untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing yang berperkara di muka Landraad yang berada di Pulau Jawa dan Madura. Di luar Jawa dan Madura, berlaku Reglement Voor de Buitengewesten (RBg), yang diundangkan melalui Staatsblad No. 227 Tahun 1927. Yang dimaksud oleh wilayah-wilayah luar Jawa dan Madura ini antara lain adalah Ambon, Aceh, Minangkabau, Palembang, Kalimantan, Minahasa, dan lain-lain.

Asas

Pelaksanaan persidangan perdata pada lingkungan peradilan Indonesia berpegang pada beberapa jenis asas yang diatur dan terkandung pada HIR, RBg, maupun peraturan perundang-undangan lain.

Mandiri dan tidak memihak

Dalam penyelenggaraan peradilan, seorang hakim menjaga kemandirian peradilannya sesuai amanat undang-undang. Namun, beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa kemandirian ini tidak mutlak sifatnya, melainkan harus mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.
 Pengadilan tidak boleh memihak, dan hakim harus objektif dalam meemriksa suatu perkara. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan putusan yang menjadi dasar untuk mengadili. Alasan putusan tersebut menjadi pertanggungjawaban keadilan hakim kepada masyarakat dan memuat nilai objektif.
(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
— Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 48/2009
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
— Pasal 4 ayat (1) UU 48/2009

Peran hakim

Dalam pengadilan perdata, inisiatif ada atau tidaknya suatu perkara perdata diambil oleh pihak-pihak yang merasa hak mereka telah dilanggar. Inisiatif ada pada penggugat, sehingga apakah suatu perkara itu diajukan atau tidak kepada pengadilan merupakan sepenuhnya diskresi pihak-pihak yang berkepentingan. Hakim tidak berhak mengambil inisiatif memulai proses hukum (nemo judex sine actore). Prinsip ini disebut "hakim yang menunggu" (lijdelijkeheid van de rechter atau judex ne procedat ex officio).
Di lain hal, apabila perkara tersebut telah masuk ke tahap pengadilan, maka hakim bertindak aktif mulai dari awal hingga akhir pengadilan. Pemikiran asas ini berakar pada kewenangan ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan nasihat dan bantuan kepada penggugat atau kuasa penggugat dalam hal mengajukan gugatannya itu. Hal ini sejalan dengan sistem peradilan Indonesia yang bersifat inkusatorial (inquisitorial system), di mana hakim mengambil peran yang aktif dalam persidangan.
Ketua berwenang untuk pada pemeriksaan perkara memberikan penerangan yang diperlukan kepada pihak-pihak dan menunjukkan upaya-upaya hukum dan alat-alat bukti yang dapat mereka gunakan, jika hal ini dipandangnya perlu demi kebaikan dan kelancaran jalannya persidangan.
— Pasal 132 HIR

Sederhana, cepat, dan biaya ringan

Dalam menyelenggarakan pengadilan perdata, pihak-pihak yang berperkara dikenakan biaya. Biaya tersebut digunakan untuk membiayai petugas kepaniteraan, pemanggilan, pemberitahuan para pihak yang berperkara, materai, kuasa hukum, dan ahli bahasa. Mahkamah Agung lebih lanjut mengatur hal ini dalam Surat Edaran No. 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.
Biaya yang dikenakan kepada pihak yang berperkara haruslah ringan, dalam artian tidak membebani penyelesaian perkara dan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam proses pengadilan. Dalam hal pihak yang berperkara tidak mampu untuk membayar biayanya, pasal 68B ayat (2) dan (3) UU 49/2009 mengatur bahwa negara berkewajiban menanggung biaya perkara tersebut, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat yang bersangkutan berdomisili.
Pengadilan dilangsungkan dengan jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Formalitas dan syarat-syarat yang cenderung menghambat dan memperlambat proses peradilan dapat menimbulkan pelbagai penafsiran dan mengancam kepastian hukum, sehingga dapat menyebabkan kurangnya wibawa lembaga peradilan.
Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
— Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009.

Pengadilan terbuka untuk umum

Sidang-sidang pengadilan perdata harus terbuka untuk umum (openbaarheid van rechtsspraak), kecuali alasan-alasan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Putusan pengadilan hanya dianggap sah jika diucapkan oleh hakim pada sebuah sidang yang terbuka untuk umum; apabila tidak, maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum.
(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
(2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.
— Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) UU 48/2009.

Perwakilan hukum

Pihak-pihak yang berperkara di pengadilan dapat mewakilkan kepentingannya kepada kuasa hukum yang ditunjuk. Dalam acara pengadilan Indonesia modern, kuasa hukum ini hampir selalu merupakan advokat yang mempunyai gelar sarjana hukum, meskipun tidak ada ketentuan HIR maupun RBg yang mensyaratkan seorang kuasa hukum untuk memilikinya. Namun begitu, tidak ada kewajiban bagi pihak yang berperkara untuk melakukan hal ini. Sebaliknya, RV mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepentingannya kepada orang lain (procureur) di muka pengadilan.
Apabila kuasa diberikan kepada pihak tertentu untuk mewakili kepentingan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, maka diperlukan surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa (pasal 1792 KUH Perdata). Kuasa untuk menghadap di pengadilan diatur oleh pasal 123 ayat (2) HIR dan pasal 147 ayat (2) RBg.
Kuasa dapat berakhir apabila pemberi kuasa meninggal dunia; pemberi kuasa mencabut kembali secara sepihak (pasal 1814 dan 1816 KUH Perdata); atau pemberi kuasa melepas kuasa (pasal 1817 KUH Perdata).

Mendengar kedua belah pihak

Dalam proses persidangan, hakim harus memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara sama dan tidak dibeda-bedakan. Kedua belah pihak memiliki hak untuk didengar (audi et alteram partem). Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak apabila pihak lawannya tidak diberikan kesempatan untuk didengar atau mengeluarkan pendapatnya.

Perubahan

HIR maupun RBg tidak mengatur tentang perubahan gugatan. Pasal 127 RV memperbolehkan gugatan diubah asal tidak mengubah petitum (onderwerp van den eis). Setelah kemerdekaan Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung juga memperbolehkan perubahan tuntutan dan menyatakannya tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata.

Penambahan dan pengurangan

Gugatan dapat ditambahkan, misalnya dalam hal ahli waris yang belum semua diikutsertakan, atau apabila lupa dimohonkan dalam petitum. Gugatan dapat pula ditambah jika dimohjonkan agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).
Gugatan dapat pula dikurangi, misalnya dalam hal penggugat merasa keliru dalam hal yang digugat atau pihak yang digugat.

Pencabutan dan pengguguran

Pasal 271 RV mengatur bahwa gugatan boleh dicabut oleh penggugat sebelum tergugat memberi jawaban. Jika tergugat sudah menjawab, maka gugatan tidak dapat dicabut lagi kecuali disetujui oleh tergugat.
Pasal 124 HIR mengatur bahwa apabila penggugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh hakim dan tidak ada kuasa hukum yang memiliki surat kuasa untuk mewakilinya padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya digugurkan. Apabila terdapat banyak penggugat atau banyak tergugat, maka gugatannya dinyatakan gugur apabila semua penggugat atau semua tergugat tidak hadir. Penggugat yang gugatannya digugurkan dapat mengajukan gugatan sekali lagi setelah membayar terlebih dahulu biaya gugatan sebelumnya.

Penolakan

Sebuah gugatan disebut melawan hukum apabila tidak berdasarkan pada peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar hukum, sehingga tidak dapat membenarkan petitum. Ia juga dapat dikatakan melawan hukum apabila kedudukan penguggat tidak dibenarkan mengajukan gugatan; misalnya, gugatan diajukan oleh anak di bawah umur.
Sebuah gugatan disebut tidak beralasan apabila peristiwa-peristiwa yang diajukan sebagai dasar gugatan tidak ada hubungannya dengan petitum.
Apabila sebuah gugatan ditolak (onzegr), maka putusan tersebut keluar setelah mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Namun, apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), putusan tersebut dikeluarkan di luar pokok perkara. Jika sebuah gugatan ditolak, maka penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan yang serupa ke pengadilan negeri (sesuai asas ne bis in idem) dan hanya dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding ke Pengadilan Tinggi. Jika sebuah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat masih berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi.

Gugatan kelompok

Gugatan kelompok (class action lawsuit) adalah salah satu cara pengajuan gugatan oleh seorang individu atau sekaligus untuk mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak dan memiliki kepentingan hukum yang sama. Kelompok yang mengajukan gugatan kelompok terdiri atas wakil dan anggota kelompok. Hakim berwenang untuk menyetujui atau tidak sebuah gugatan kelompok.
b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;

c. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan.
— Pasal 1 huruf b dan c Peraturan MA No. 1 Tahun 2002.
Untuk dapat diterima oleh pengadilan, gugatan kelompok harus memenuhi syarat-syarat berikut:
a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
b. Defenisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
e. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau subkelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;

f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.
— Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f Peraturan MA No. 1 Tahun 2002.

Persidangan pertama

Persidangan pertama berlangsung dengan dua skenario: jika kedua pihak yang berperkara hadir atau tidak hadir.
Apabila kedua pihak yang berperkara hadir, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis hakim kemudian menanyakan dan memerika identitas pihak-pihak. Hakim kemudian melakukan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pengusahaan perdamaian dianggap sangat penting karena dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan tanpa ongkos.
(1) Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maa pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.
(2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian tersebut berkekuatan dan dapat dijalankan sebagaimana putusan biasa.

(3) Terhadap putusan yang sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.
— Pasal 130 ayat (1), (2), dan (3) HIR dan pasal 154 ayat (1), (2), dan (3) RBg.
Jika perdamaian tidak dapat tercapai, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Setelah surat gugatan dibacakan, hakim harus menanyakan kepada penggugat apakah gugatan tetap sebagaimana yang dibacakan atau akan ada perubahan.
Apabila salah satu dari penggugat atau tergugat tidak hadir, maka dapat terjadi dua hal, yaitu pengguguran gugatan atau putusan verstek.
Jika penggugat tidak hadir pada persidangan ini dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakilinya setelah dipanggil dengan patut, sedangkan tergugat atau kuasa yang ditunjuk mewakilinya hadir, maka gugatan dinyatakan tidak hadir.
Jika tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakilinya padahal ia telah dipanggil secara patut, kecuali kalau ternyata bagi pengadilan gugatan tersebut melawan hak/tidak beralasan, maka dijatuhkan putusan verstek (di luar hadir tergugat). Putusan macam ini diatur oleh Pasal 125 HIR dan 149 RBg. Putusan verstek tidak boleh dijalankan sebelum lewat 15 hari dari pemberitahuan kepada tergugat.
Tergugat yang kalah pada putusan verstek dapat menerima atau tidak menerima putusan tersebut. Apabila ia tidak menerima, maka ia berhak mengajukan perlawanan (verzet), yang dapat diterima 14 hari sesudah pemberitahuan jika pemberitahuan putusan diberikan langsung kepada tergugat; atau 14 hari sesudah (pada luar Jawa dan Madura) atau 8 hari sesudah (pada Jawa dan Madura) jika pemberitahuan putusan tidak diberikan lansgung kepada tergugat. Hal ini diatur oleh pasal 129 HIR dan 153 RBg.

Intervensi pihak ketiga

Pihak ketiga dapat mengintervensi sengketa antara dua pihak, melalu tiga macam jalan: penyertaan, penengahan, dan penjaminan. Intervensi pihak ketiga ini tidak diatur oleh HIR maupun RBg, namun dapat dijumpai pada RV (pasal 279).
Penyertaan (voeging) adalah tindakan seseorang menempatkan diri/ikut serta dengan cara menggabungkan diri dengan salah satu pihak untuk membela kepentingannya.
Penengahan (tussenkomst) adalah tindakan seseorang, atas kemauan sendiri, ikut dalam proses sengketa sebagai pihak ketiga yang tidak memihak baik pada penggugat maupun tergugat, melainkan hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri.
Penjaminan (vrijwaring) adalah tindakan penggugat atau tergugat untuk menarik pihak ketiga sebagai penjamin atau penanggung dari perbuatan mereka. Penjaminan ini sesuai dengan tata cara yang diatur oleh pasal 1558 KUH Perdata.