Organisasi Perdagangan Dunia

Tujuan dan fungsi

Tujuan pendirian WTO dijabarkan dalam mukadimah Perjanjian WTO, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, mewujudkan lapangan kerja penuh, menambah pendapatan riil dan permintaan, serta memperbesar produksi dan perdagangan barang dan jasa. Mukadimah persetujuan tersebut juga menambahkan bahwa segala upaya untuk mewujudkan angan-angan ini harus mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kebutuhan negara-negara berkembang. Selain itu, mukadimah ini turut menegaskan pentingnya pembangunan berkelanjutan (pembangunan yang juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan hidup) serta integrasi negara-negara berkembang (terutama negara-negara terbelakang) dengan sistem perdagangan dunia. Menurut pakar hukum dagang asal Belanda, Peter Van den Bossche, mukadimah ini membantah keyakinan bahwa WTO hanya memperhatikan liberalisasi perdagangan tanpa memedulikan isu kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam mukadimah yang sama, dikatakan bahwa tujuan-tujuan ini dapat dicapai dengan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya serta dengan menghapuskan segala tindakan diskriminatif dalam hubungan dagang internasional. Sementara itu, sehubungan dengan dampak hukum dari penjabaran tujuan WTO dalam mukadimah Perjanjian WTO, Badan Banding dalam perkara US–Shrimp menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam mukadimah ini menunjukkan iktikad dari para perunding Perjanjian WTO, sehingga isi mukadimah ini turut "mewarnai" upaya penafsiran terhadap perjanjian-perjanjian yang terlampir dalam Perjanjian WTO.
Secara umum, fungsi WTO secara umum seperti yang dijabarkan dalam Pasal II:1 Perjanjian WTO adalah untuk menyediakan "kerangka kelembagaan bersama" yang mewadahi hubungan dagang antaranggota WTO. Pasal III Perjanjian WTO kemudian memperincikan fungsi-fungsi khusus, yaitu untuk memfasilitasi pemberlakuan perjanjian-perjanjian yang terlampir dalam Perjanjian WTO, untuk menyediakan wadah perundingan perjanjian dagang yang baru, untuk melaksanakan Kesepahaman Penyelesaian Sengketa yang berisi tentang prosedur penyelesaian sengketa, untuk melaksanakan Mekanisme Peninjauan Kebijakan Perdagangan, serta untuk bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia agar kebijakan ekonomi global dapat menjadi lebih koheren.

Struktur

Organisasi Perdagangan Dunia adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki kapasitas hukum dan juga dianggap sebagai subjek hukum internasional. Struktur kelembagaannya diatur oleh Pasal IV Perjanjian WTO. Terdapat dua badan yang mengambil keputusan di WTO, yaitu Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Konferensi Tingkat Menteri yang terdiri dari para perwakilan dari semua anggota WTO. Perwakilan-perwakilan ini bertemu setidaknya dua tahun sekali. Di bawahnya, Dewan Umum berperan sebagai badan pengambil keputusan utama sekaligus perumus kebijakan selama rentang waktu antara setiap Konferensi Tingkat Menteri. Dewan Umum terdiri dari para diplomat setingkat duta besar dari semua anggota WTO yang berkumpul di Jenewa setidaknya dua bulan sekali. Dewan ini dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh dewan itu sendiri. Dewan Umum berperan dalam menetapkan anggaran tahunan dan kebijakan keuangan organisasi, serta dalam mengatur kerja sama dengan organisasi internasional lainnya atau dengan lembaga swadaya masyarakat. Pekerjaan Dewan Umum dilengkapi oleh dua badan lainnya, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa dan Badan Peninjauan Kebijakan Perdagangan.
Di bawah Dewan Umum, terdapat dewan dan komite khusus yang dibentuk oleh Pasal IV:5 Perjanjian WTO, yakni Dewan Perdagangan Barang, Dewan Perdagangan Jasa, dan Dewan TRIPS. Dewan-dewan ini melapor kepada Dewan Umum WTO, dan wewenang mereka sendiri sangat terbatas dan tidak boleh melebihi apa yang ditetapkan dalam Perjanjian WTO, dalam perjanjian dagang masing-masing (contohnya GATS untuk Dewan Perdagangan Jasa), dan oleh keputusan dari Dewan Umum. Dewan-dewan ini diperbolehkan mendirikan komite-komite atau badan subsider sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terdapat juga berbagai komite dan kelompok kerja yang membantu kerja Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum, seperti Komite tentang Perdagangan dan Lingkungan yang didirikan di Marrakesh pada tanggal 14 April 1994 berdasarkan Keputusan Tingkat Menteri tentang Perdagangan dan Lingkungan, Komite tentang Perdagangan dan Pembangunan yang ditetapkan oleh Pasal IV:7 Perjanjian WTO dan dibentuk oleh Dewan Umum pada tahun 1995, atau Komite tentang Perjanjian Dagang Regional yang juga didirikan oleh Dewan Umum pada tahun berikutnya.
Organisasi Perdagangan Dunia juga dilengkapi oleh Sekretariat yang bertugas menyediakan bantuan teknis, profesional, dan kepegawaian kepada badan-badan WTO, menyediakan bantuan teknis kepada anggota yang masih berstatus negara berkembang, mengawasi dan mengkaji perdagangan dunia, memberikan nasihat kepada negara yang ingin bergabung dengan WTO, serta menyediakan informasi kepada masyarakat. Sekretariat WTO dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Konferensi Tingkat Menteri dapat memilih Direktur Jenderal dan menetapkan wewenang serta masa jabatannya. Direktur Jenderal harus bertindak independen dari pemerintahan. Direktur Jenderal berwenang mengangkat pegawai-pegawai, dan mereka bekerja sebagai pegawai negeri internasional. Pegawai-pegawai ini kebanyakan berlatar belakang ahli hukum dan ekonom.

Anggaran

Aturan mengenai anggaran WTO dijabarkan dalam Pasal VII Perjanjian WTO. Anggaran tahunan diusulkan oleh Direktur Jenderal WTO kepada Komite mengenai Anggaran, Keuangan, dan Tata Usaha. Komite tersebutlah yang kemudian meninjau usulan dan memberikan rekomendasi. Anggaran ini lalu disahkan oleh Dewan Umum setelah mendapatkan persetujuan dari sekurangnya 2/3 anggota, walaupun pada kenyataannya keputusan ini diambil melalui konsensus. Terkait dengan sumber dananya, Regulasi Keuangan WTO memperincikan kontribusi pendanaan dari setiap anggota. Jumlah kontribusi setiap anggota disesuaikan dengan besarnya persentase perdagangan anggota tersebut (impor ditambah ekspor) bila dibandingkan dengan semua anggota WTO. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Amerika Serikat menyumbang 11,2% anggaran, Tiongkok 9,1%, Singapura 2,4%, Malaysia 1,1%, Indonesia 0,9%, dan Norwegia 0,8%. Uni Eropa tidak membayar iuran anggaran, tetapi negara-negara anggotanya tetap harus berkontribusi. Untuk anggota dengan persentase perdagangan di bawa 0,015%, kontribusi anggaran yang harus dibayar tetap 0,015%. Selain anggaran, WTO juga memiliki beberapa dana perwalian dengan pendanaan yang juga bersumber dari anggota. Tujuan dari dana perwalian ini adalah untuk membantu kegiatan yang memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk negara-negara berkembang dan terbelakang. Contohnya adalah Dana Perwalian Global Agenda Pembangunan Doha (bahasa Inggris: Doha Development Agenda Global Trust Fund).

Pengambilan keputusan

Berdasarkan Pasal IX:1 Perjanjian WTO, Organisasi Perdagangan Dunia melanjutkan praktik pengambilan keputusan dalam GATT 1947 yang menggunakan sistem konsensus. Prosedur standar ini akan dijalankan apabila tidak ada anggota yang terang-terangan menolak penetapan suatu keputusan. Apabila konsensus tidak dapat tercapai, keputusan akan diambil lewat pemungutan suara dengan sistem mayoritas sederhana. Setiap anggota memiliki satu suara; pengecualiannya adalah Uni Eropa yang jumlah suaranya sama dengan jumlah anggotanya. Selain itu, WTO juga memiliki prosedur-prosedur khusus. Sebagai contoh, Konferensi Tingkat Menteri dan Dewan Umum berwenang membuat penafsiran yang bersifat otoritatif terhadap perjanjian-perjanjian WTO, dan keputusan untuk menetapkan penafsiran semacam ini harus mendapatkan persetujuan dari sekurangnya 3/4 anggota. Contoh lain berkaitan dengan penerimaan anggota baru. Pasal XII:2 Perjanjian WTO mengatur bahwa keputusan yang berkenaan dengan hal tersebut diambil oleh Konferensi Tingkat Menteri dengan dukungan dari sekurangnya 2/3 anggota. Namun, Dewan Umum bersepakat pada tanggal 15 November 1995 untuk mencoba mengambil keputusan lewat konsensus terlebih dahulu, sehingga pemungutan suara untuk menerima anggota baru baru akan diadakan jika konsensus tidak dapat tercapai.
Pada praktiknya, konsensus selalu didahulukan dan keputusan sangat jarang diambil melalui pemungutan suara. Walaupun sistem konsensus dianggap lebih melegitimasi keputusan yang telah ditetapkan, Laporan Sutherland tahun 2004 mengungkapkan kekhawatiran bahwa jumlah anggota WTO yang begitu banyak akan menghambat upaya untuk menetapkan kebijakan baru. Penolakan dari satu anggota saja dapat menggagalkan upaya untuk mencapai konsensus meskipun kebijakan yang diusulkan didukung oleh banyak anggota, sehingga sistem konsensus dianggap dapat melumpuhkan proses pengambilan keputusan di WTO. Laporan Sutherland sendiri menyarankan agar anggota yang ingin memveto suatu keputusan diharuskan menyatakannya dalam bentuk tulisan dengan mencantumkan alasan yang menunjukkan bahwa hal tersebut menyangkut kepentingan nasional yang amat penting bagi anggota tersebut.
Dari segi partisipasi, WTO ingin melibatkan semua anggotanya, tetapi pada kenyataannya upaya untuk melibatkan 164 anggota WTO tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka dari itu, muncul mekanisme yang dimaksudkan untuk mempercepat proses perundingan dan pengambilan keputusan, contohnya adalah mekanisme "pertemuan ruang hijau" yang mengumpulkan anggota-anggota besar di WTO (seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok) beserta satu anggota lain yang berperan sebagai koordinator atau perwakilan kelompok anggota lainnya (misalnya sebagai perwakilan negara terbelakang) atau yang memiliki kepentingan terhadap perundingan yang akan dilaksanakan. Dalam pertemuan semacam ini, para petinggi atau perwakilan dari sekitar dua puluh anggota diundang untuk membahas permasalahan-permasalahan utama. Pertemuan ini dikepalai oleh Direktur Jenderal WTO atau oleh ketua salah satu dewan atau komite WTO. Dari pertemuan ini akan dihasilkan rancangan kesepakatan yang lalu akan ditunjukkan kepada anggota WTO lainnya untuk kemudian ditetapkan. Upaya untuk menyesuaikan proses pengambilan keputusan di WTO sendiri tidak mudah, karena organisasi ini harus menyeimbangkan antara inklusivitas, transparansi, dan efisiensi. Saat ini, dengan semakin terlibatnya negara-negara berkembang dalam mekanisme ruang hijau, proses pengambilan keputusan menjadi semakin sulit karena negara-negara tersebut juga memiliki kepentingan yang beragam.

Aturan-aturan dasar

WTO memiliki banyak aturan yang rumit mengenai perdagangan barang dan jasa dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Aspek-aspek dagang yang menjadi cakupan dari hukum WTO sendiri bermacam-macam, contohnya adalah tarif, kuota, regulasi di tingkatan nasional, tindakan yang diambil demi keamanan nasional, persyaratan pabean, subsidi, dan dumping (praktik menurunkan harga barang ekspor di bawah harga normal di negara pengekspor). Secara umum, terdapat empat jenis aturan dasar yang bersifat substansif dalam hukum WTO, yaitu aturan yang melarang diskriminasi, aturan mengenai akses pasar, aturan mengenai praktik perdagangan yang tidak adil, serta aturan mengenai pengecualian.

Non-diskriminasi

Dalam hukum WTO, terdapat dua aturan utama yang melarang diskriminasi, yaitu "perlakuan yang sama untuk semua anggota" (MFN) dan "perlakuan nasional". Berdasarkan aturan MFN, apabila suatu anggota WTO memutuskan untuk memberikan suatu perlakuan yang menguntungkan atau mengistimewakan salah satu anggota, keuntungan atau keistimewaan tersebut juga harus diberikan kepada semua anggota WTO tanpa terkecuali. Maka dari itu, anggota WTO tidak boleh memilih-milih dalam memberikan konsesi dagang kepada salah satu anggota lainnya. Sebagai contoh, apabila salah satu anggota WTO memutuskan untuk memangkas tarif impor beras dari salah satu anggota, pemangkasan tarif beras tersebut juga harus diberlakukan kepada semua anggota WTO. Sementara itu, aturan "perlakuan nasional" menitahkan bahwa anggota WTO harus memperlakukan produk impor sebagaimana anggota tersebut memperlakukan produk sejenis di negaranya. Dalam kata lain, anggota WTO tidak boleh mendiskriminasi produk asing setelah produk tersebut masuk ke dalam pasar domestik. Sebagai contoh, apabila suatu anggota WTO memutuskan untuk menghapuskan pajak rokok buatan dalam negeri, penghapusan pajak tersebut juga harus diberlakukan untuk rokok-rokok impor yang sudah memasuki pasar dalam negeri. Jika mereka hanya memungut pajak tersebut untuk rokok impor, mereka telah melanggar aturan perlakuan nasional.
Kedua aturan ini terkandung dalam GATT yang menyangkut barang dan GATS yang menyangkut jasa. Namun, kedua perjanjian ini memiliki perbedaan besar dalam hal cakupan penerapan. Aturan MFN dalam GATS berlaku untuk semua jasa secara umum, walaupun anggota-anggota dapat membuat beberapa pengecualian yang terbatas cakupannya. Namun, aturan mengenai perlakuan nasional hanya berlaku untuk anggota yang telah membuat komitmen khusus terhadap sektor-sektor jasa tertentu atau terhadap salah satu dari empat cara untuk memasok jasa (pasokan lintas batas, konsumsi luar negeri, kehadiran komersial, dan kehadiran manusia alamiah atau natural person). Komitmen-komitmen ini dicantumkan dalam daftar komitmen jasa setiap anggota. Oleh sebab itu, dalam membaca peraturan dalam GATS, daftar komitmen jasa dari salah satu anggota yang sedang dikaji juga harus dipertimbangkan, dan mereka tidak harus menerapkan aturan perlakuan nasional untuk sektor jasa atau cara memasok yang belum diliberalisasi. Sementara itu, aturan perlakuan nasional dalam GATT berlaku secara umum.

Aturan mengenai akses pasar

Negara-negara membutuhkan akses pasar agar perdagangan barang dan jasa dapat berjalan lancar, tetapi akses pasar terhadap suatu negara seringkali dihambat oleh berbagai cara, baik itu tarif maupun non-tarif. Secara umum, terdapat empat jenis aturan WTO yang terkait dengan akses pasar, yaitu peraturan tentang bea masuk, peraturan tentang bea dan pungutan-pungutan keuangan lainnya, peraturan tentang pembatasan secara kuantitatif, serta peraturan tentang hambatan non-tarif lainnya.
Pada dasarnya, pemungutan bea masuk itu tidak dilarang, tetapi tarif yang dipungut oleh suatu negara tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam daftar konsesi masing-masing. Setiap anggota WTO memiliki daftar konsesinya sendiri kecuali untuk anggota yang menjadi bagian dari suatu serikat pabean (contohnya adalah negara-negara anggota Uni Eropa yang tidak memiliki daftar konsesi mereka sendiri, tetapi mereka mengikuti daftar konsesi yang disusun oleh Uni Eropa). Daftar ini memuat "konsesi dagang", yaitu komitmen yang telah diambil oleh suatu anggota untuk tidak mengangkat tarif mereka di atas angka yang telah disepakati, atau dalam kata lain, mereka telah "mengikat" tarif mereka pada angka tersebut. Hukum WTO sendiri mengajak anggotanya untuk terus melakukan perundingan demi pengurangan tarif yang menguntungkan semua pihak, dan hasil dari perundingan ini juga akan dimasukkan ke dalam daftar konsesi anggota terkait. Walaupun daftar konsesi menetapkan tarif maksimal, batas tarif untuk berbagai produk seringkali lebih tinggi daripada bea masuk yang sesungguhnya ditetapkan; dalam hal ini, Badan Banding dalam perkara Argentina–Textiles and Apparel (1998) menyatakan bahwa anggota diperbolehkan mengenakan bea yang lebih rendah daripada tarif maksimalnya.
Sehubungan dengan "bea dan pungutan-pungutan lainnya", Badan Banding dalam perkara India–Additional Import Duties telah mendefinisikan istilah ini sebagai "bea dan pungutan yang bukan bea masuk biasa". Misalnya, Panel dalam perkara Dominican Republic–Safeguard Measures mendapati bahwa "tindakan pengamanan" yang dilakukan oleh petugas pabean Republik Dominika merupakan "bea dan pungutan lainnya", karena kebijakan ini bukanlah "bea masuk biasa". "Tindakan pengamanan" (berdasarkan Pasal XIX GATT) adalah penangguhan konsesi dagang untuk jangka waktu tertentu apabila terjadi lonjakan impor yang tidak terduga sebelumnya sampai-sampai mengancam akan mengakibatkan kerugian serius terhadap produsen dalam negeri, dan tindakan pengamanan yang dipertentangkan dalam perkara tersebut adalah penetapan bea masuk sementara sebesar 38% untuk impor kantong plastik polipropilena. Contoh lain yang dapat ditemui dalam perkara-perkara di Panel dan Badan Banding adalah bea tambahan terhadap suatu barang yang sudah dikenakan bea masuk, pembayaran jaminan keamanan untuk mengimpor barang, atau biaya pabean tanpa batasan maksimal. Pasal II:1(b) GATT sendiri menitahkan bahwa bea semacam ini tidak boleh melebihi bea yang telah diberlakukan pada "tanggal perjanjian ini" atau bea yang diberlakukan dalam undang-undang yang berlaku pada tanggal tersebut. Akibat ketidakjelasan istilah "tanggal perjanjian ini", para anggota WTO telah bersepakat dalam Kesepahaman mengenai Penafsiran Pasal II:1(b) GATT 1994 (bahasa Inggris: Understanding on the Interpretation of Article II:1(b) of the GATT 1994) bahwa setiap anggota dalam hal ini berkewajiban untuk mencatat tarif mengikat maksimal yang akan dikenakan untuk setiap bea atau pungutan lainnya dalam daftar konsesi mereka.
Hukum WTO sendiri tidak mengizinkan pembatasan kuantitatif terhadap barang. Oleh sebab itu, secara umum anggota WTO tidak diperbolehkan melarang pengimporan atau pengeksporan barang tertentu, dan mereka juga tidak dapat memberlakukan kuota terhadap barang. Untuk perdagangan jasa, aturan ini hanya berlaku untuk sektor jasa yang telah diliberalisasi oleh anggota tersebut. Sementara itu, peraturan yang keempat merupakan sebuah kategori dengan cakupan yang luas, contohnya adalah kurangnya transparansi hukum dagang, praktik perdagangan yang tidak adil, prosedur pabean, buruknya perlindungan hak kekayaan intelektual, tindakan sanitari dan fitosanitari, atau keberadaan hambatan teknis. Aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, tindakan sanitari dan fitosanitari, dan hambatan teknis diatur oleh perjanjiannya sendiri. Misalnya, regulasi teknis yang diberlakukan oleh suatu negara harus mematuhi asas MFN, dan anggota yang memberlakukan regulasi ini harus memastikan agar tidak timbul hambatan perdagangan yang tidak diperlukan.

Aturan mengenai praktik perdagangan yang tidak adil

Hukum WTO memiliki aturan-aturan khusus mengenai praktik-praktik perdagangan tertentu yang dianggap tidak adil, yaitu subsidi dan dumping. Subsidi diatur oleh Pasal XVI GATT dan juga Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (bahasa Inggris: Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, disingkat Perjanjian SCM). Menurut Perjanjian SCM, subsidi adalah kontribusi keuangan dari pemerintah atau badan publik, atau bantuan pendapatan atau harga dalam bentuk apapun sesuai dengan Pasal XVI GATT, yang memberikan keuntungan. Hukum WTO melarang beberapa jenis subsidi, yaitu subsidi ekspor dan substitusi impor. Sebagian besar dari jenis subsidi lainnya tidak dilarang, tetapi subsidi-subsidi tersebut tergolong sebagai "subsidi yang dapat ditindak" (actionable), yaitu subsidi yang dapat ditentang oleh anggota WTO apabila subsidi tersebut menimbulkan "dampak-dampak merugikan" (adverse effects) terhadap kepentingan anggota tersebut. Subsidi-subsidi tersebut meliputi subsidi yang mengakibatkan kerugian terhadap industri domestik negara lain yang menghasilkan produk sejenis, subsidi yang menyebabkan penghapusan atau pengurangan terhadap keuntungan yang diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung dari GATT 1994, serta subsidi yang menyebabkan kerugian serius. Jika anggota yang memberikan subsidi semacam itu menolak mencabutnya atau tidak mau mengambil langkah untuk menghilangkan dampaknya yang merugikan, anggota lain yang dirugikan dapat mengambil tindakan balasan yang sebanding dengan dampak dari subsidi tersebut. Di Perjanjian SCM sendiri sebenarnya masih ada jenis subsidi ketiga, yaitu subsidi yang tidak dapat ditindak. Menurut Pasal 8.2 Perjanjian SCM, subsidi-subsidi tersebut meliputi subsidi lingkungan hidup, subsidi penelitian, dan subsidi untuk pembangunan daerah tertinggal. Namun, sesuai dengan Pasal 31 Perjanjian SCM, subsidi ini hanya berlaku lima tahun setelah Perjanjian WTO secara keseluruhan mulai berlaku. Akibatnya, aturan mengenai subsidi yang tidak dapat ditindak hanya berlaku hingga tanggal 31 Desember 1999, dan semenjak itu subsidi-subsidi tersebut tergolong sebagai subsidi yang dapat ditindak. 
Sementara itu, dumping adalah praktik penjualan produk di pasar negara lain dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang seharusnya di dalam negeri. Secara umum, dumping tidak dilarang oleh hukum WTO, tetapi Pasal VI GATT dan Perjanjian Anti-Dumping mengizinkan anggota WTO untuk memungut bea anti-dumping apabila praktik dumping tersebut mengakibatkan atau mengancam akan mengakibatkan kerugian material terhadap produk sejenis yang diproduksi oleh anggota tersebut.

Penyelesaian sengketa

WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa yang bertindak layaknya pengadilan dagang internasional. Sistem penyelesaian sengketa ini memiliki yurisdiksi wajib (compulsory jurisdiction), atau dalam kata lain anggota WTO harus menerima yurisdiksi sistem tersebut. Yurisdiksinya juga bersifat eksklusif dalam artian anggota yang ingin menuntut pelanggaran kewajiban hukum WTO yang dilakukan anggota lain harus membawa perkara ini ke sistem penyelesaian sengketa di WTO. Selain itu, putusan yang dikeluarkan oleh sistem penyelesaian sengketa ini mengikat secara hukum. Tujuan dari sistem ini sendiri ditetapkan oleh Pasal 3.2 DSU, yaitu untuk "memberikan kepastian dan prediktabilitas" terhadap sistem perdagangan multilateral, sehingga badan yang menyelesaikan sengketa akan mengeluarkan putusan yang sama untuk isu hukum yang sama kecuali jika ada alasan yang kuat. Selain itu, sistem ini juga didirikan untuk mempertahankan hak dan kewajiban anggota sesuai dengan yang ditetapkan oleh perjanjian-perjanjian WTO. Maka dari itu, seperti yang tertulis secara gamblang dalam Pasal 3.2 DSU, badan yang menyelesaikan sengketa tidak boleh mengeluarkan putusan yang menambah ataupun mengurangi hak dan kewajiban anggota. Salah satu dampaknya adalah penolakan penggunaan perjanjian di luar WTO sebagai landasan hukum, karena tindakan seperti itu akan "menambah atau mengurangi" hak dan kewajiban anggota.
Sistem ini sendiri memiliki dua macam lembaga, yaitu lembaga politik berupa Badan Penyelesaian Sengketa dan lembaga kehakiman seperti Panel dan Badan Banding (bahasa Inggris: Appellate Body). Badan Penyelesaian Sengketa pada dasarnya adalah sesi khusus di Dewan Umum WTO. Badan ini terdiri dari para diplomat yang mewakili semua anggota WTO, dan Pasal 2.1 DSU menyatakan bahwa fungsi dari badan ini adalah untuk menjalankan sistem penyelesaian sengketa, termasuk dengan mendirikan panel, mengesahkan laporan panel dan Badan Banding, mengawasi pemberlakuan isi putusan, serta mengizinkan pengambilan tindakan balasan terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum WTO. Badan ini juga dapat mengangkat anggota Badan Banding dan menetapkan aturan perilaku dalam sistem penyelesaian sengketa. Dalam mengambil beberapa keputusan penting (seperti pembentukan Panel, penetapan laporan Panel dan Badan Banding, dan pemberian izin untuk menangguhkan konsesi dagang), Badan Penyelesaian Sengketa memiliki sistem "konsensus terbalik": keputusan akan diambil kecuali jika para anggota WTO telah mencapai konsensus untuk tidak mengambil keputusan tersebut.
Untuk lembaga kehakimannya, Panel berperan seperti pengadilan tingkat pertama. Namun, lembaga ini bukanlah sebuah pengadilan permanen, tetapi merupakan sebuah lembaga ad hoc yang dibentuk oleh Badan Penyelesaian Sengketa untuk sengketa tertentu. Panel akan dibubarkan setelah sengketanya selesai. Untuk memulai perkara di sistem penyelesaian sengketa WTO, anggota yang menuntut harus meminta konsultasi dengan anggota lain terlebih dahulu. Anggota terkait harus membalas permintaan ini dalam waktu sepuluh hari dan juga harus berunding dengan iktikad baik dalam waktu tiga puluh hari setelah permintaan tersebut resmi dilayangkan. Setelah itu, pihak yang menuntut baru dapat melayangkan permintaan resmi untuk mendirikan sebuah Panel kepada Badan Penyelesaian Sengketa. Permintaan ini berfungsi untuk menentukan cakupan sengketa dan yurisdiksi panel, serta untuk memberitahu anggota yang dipermasalahkan dan anggota lain mengenai perkara tersebut. Permintaan ini harus disampaikan dalam bentuk tulisan. Panel biasanya terdiri dari tiga orang, tetapi pihak yang bersengketa dapat memutuskan dalam waktu sepuluh hari setelah pembentukan Panel agar jumlah anggotanya ditambah menjadi lima. Sekretariat WTO mengajukan nama-nama orang yang akan menjadi anggota Panel, dan pihak yang bertikai tidak dapat menentang pencalonan mereka kecuali jika ada "alasan yang mendesak" (sesuai dengan Pasal 8.6 DSU). Pada praktiknya, proses pengangkatan anggota Panel merupakan proses yang panjang dan sulit, dan jika tidak tercapai kesepakatan dalam dua puluh hari, salah satu pihak dapat meminta kepada Direktur Jenderal WTO untuk menentukan anggota Panel. Dalam kenyataanya, Panel yang anggotanya ditunjuk oleh Direktur Jenderal WTO mencapai 92% dari seluruh Panel pada 2014, dan 62,5% pada 2015. Berdasarkan Pasal 11 DSU, tugas Panel adalah untuk meninjau perkara secara objektif. Setelah Panel mengeluarkan putusan, laporannya akan disahkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa dalam waktu 60 hari setelah laporan tersebut dibagikan kepada semua anggota. Keputusan untuk mengesahkan laporan diambil berdasarkan sistem konsensus terbalik.
Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara merasa tidak puas dengan putusan Panel, mereka dapat memohon peninjauan dari Badan Banding. Tidak seperti Panel, Badan Banding merupakan sebuah lembaga yang terus berdiri, dan lembaga ini sendiri dibentuk pada Februari 1995. Lembaga ini terdiri dari tujuh anggota yang merupakan pakar hukum, perdagangan internasional, dan subjek yang dibahas dalam perjanjian-perjanjian WTO. Mereka bertindak secara independen dari pemerintah negaranya masing-masing, dan Badan Penyelesaian Sengketa dapat mengangkat anggota Badan Banding untuk masa jabatan selama empat tahun. Masing-masing boleh diangkat satu kali lagi. Menurut Pasal 17.12 DSU, tugas Badan Banding adalah untuk mempertimbangkan permasalahan yang dibawakan selama prosedur banding, dan Pasal 17.13 DSU juga menegaskan bahwa Badan Banding berwenang mengubah, menegakkan, atau membatalkan putusan Panel.
Setelah Badan Banding mengeluarkan putusannya, laporannya juga harus disahkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa dalam waktu 30 hari setelah laporan tersebut dibagikan kepada anggota WTO. Pengambilan keputusan ini juga memakai sistem konsensus terbalik. Setelah itu, sengketa terkait akan memasuki tahap implementasi dan penegakan. Dalam waktu 30 hari setelah laporan Panel atau Badan Banding disahkan, pihak yang didapati telah melanggar hukum WTO harus memberitahukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa bagaimana mereka akan mengimplementasikan putusan badan tersebut. Jika anggota terkait tidak dapat langsung mematuhi putusan Panel atau Badan Banding, mereka diberi tenggat waktu yang "masuk akal" untuk mengimplementasikan putusan tersebut. Menurut Pasal 21.3 DSU, "tenggat waktu yang masuk akal" adalah tenggat waktu yang diusulkan oleh anggota terkait yang disetujui oleh Badan Penyelesaian Sengketa, atau tenggat waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam sengketa dalam waktu 45 hari setelah putusan Panel atau Badan Banding disahkan, atau tenggat waktu yang ditentukan melalui prosedur arbitrase dalam waktu 90 hari setelah penetapan putusan Panel atau Badan Banding. Sebelum tenggat waktu ini habis, pihak yang bersengketa mungkin saja akan berselisih pandang mengenai tindakan implementasi yang patut diambil atau yang sejalan dengan hukum WTO, sehingga Pasal 21.5 DSU menyediakan prosedur khusus untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan meminta peninjauan dari Panel yang dibentuk pada permulaan sengketa. Jika pihak yang telah melanggar hukum WTO menolak untuk mengimplementasikan putusan Panel atau Badan Banding atau tidak mengimplementasikannya dengan benar dalam tenggat waktu yang dianggap masuk akal, pihak yang dirugikan dapat berunding dengan pihak yang melanggar untuk mendapatkan kompensasi. Jika kompensasi tidak dapat diperoleh, pihak yang dirugikan dapat meminta izin dari Badan Penyelesaian Sengketa untuk mengambil tindakan balasan, contohnya dengan menangguhkan konsesi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang merugikan.

Kritik

Berkat GATT dan WTO, tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya telah dikurangi secara signifikan. Namun, janji bahwa perdagangan bebas akan melejitkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan rakyat telah dipertanyakan. Sebagai contoh, El Salvador pada awal dasawarsa 1990-an menghapuskan semua hambatan kuantitatif terhadap impor dan juga memotong tarifnya. Namun, pertumbuhan ekonomi negara ini masih tetap lemah. Sementara itu, Vietnam baru mulai mereformasi ekonominya pada akhir dasawarsa 1980-an dan negara ini tidak terburu-buru untuk bergabung dengan WTO, tetapi malah memutuskan untuk mengikuti model reformasi ekonomi Tiongkok dengan melakukan liberalisasi secara perlahan. Walaupun ada faktor lain yang memengaruhi performa ekonomi kedua negara ini, Vietnam malah berhasil melejitkan pertumbuhan ekonominya dan menekan angka kemiskinan tanpa langsung menghapuskan hambatan perdagangan secara substansial. Ekonom Ha-Joon Chang sendiri berpendapat bahwa terdapat sebuah "paradoks" dalam keyakinan neoliberal mengenai perdagangan bebas, karena pertumbuhan ekonomi negara berkembang lebih tinggi pada periode 1960-1980 dibandingkan dengan periode 1980-2000 meskipun kebijakan dagangnya jauh lebih liberal daripada sebelumnya. Selain itu, terdapat pula hasil penelitian yang menunjukkan bahwa negara baru akan aktif mengurangi hambatan perdagangan setelah menjadi negara kaya. Dari hasil penelitian ini, para pengkritik WTO berpendapat bahwa liberalisasi perdagangan tidak menjamin pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Para pengkritik WTO juga mengemukakan pandangan bahwa keuntungan yang diperoleh dari perdagangan bebas tidak terbagi secara merata. Kritik ini biasanya ditopang dengan data yang menunjukkan bahwa jurang antara yang kaya dan miskin terus melebar, terutama di Republik Rakyat Tiongkok dan India yang semakin bertambah ketimpangan ekonominya meskipun pertumbuhan ekonominya sangat tinggi. Selain itu, pendekatan WTO yang ingin mengurangi hambatan perdagangan dapat merugikan negara berkembang. Dengan dihapuskannya tarif, suatu negara akan kehilangan salah satu sumber pendapatannya. Liberalisasi perdagangan yang terlalu dini juga ditakutkan akan memerangkap negara berkembang di sektor primer yang tidak membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Saat negara berkembang ingin memajukan ekonominya dengan cara industrialisasi, industri yang baru lahir tidak bisa serta merta langsung meroket begitu saja, sehingga sulit bersaing dengan negara lain yang industrinya lebih maju. Konon ekonom terkemuka Adam Smith pernah memberikan nasihat kepada pemerintah Amerika Serikat yang baru merdeka saat itu agar mereka fokus pada sektor pertanian daripada mencoba menyaingi Eropa yang industrinya lebih maju, tetapi Amerika Serikat tidak menggubrisnya dan malah memasang tarif yang tinggi untuk melindungi produsen Amerika. Setelah itu barulah Amerika Serikat menjadi salah satu negara dengan industri terkuat di dunia. Hal yang sama juga berlaku untuk Macan Asia Timur, dan bahkan muncul dugaan bahwa jika Korea Selatan menghapuskan tarifnya sebelum ekonomi mereka tumbuh pesat, kemungkinan besar saat ini negara tersebut hanya akan menjadi negara miskin penghasil beras.
WTO turut digempur kritikan bahwa lembaga tersebut tidak demokratis. Pertama-tama, aturan WTO membatasi kemampuan negara untuk mengatur ekonominya, dan hal ini menyulitkan upaya negara untuk menegakkan keinginan rakyat. Selain itu, proses pengambilan keputusan di lembaga WTO dianggap kurang melibatkan lembaga swadaya masyarakat, padahal keputusan yang diambil di lembaga tersebut akan berdampak terhadap penghidupan banyak orang. Ditambah lagi proses perundingan di WTO seringkali dilakukan secara rahasia oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan ekonomi tertentu, dan rakyat sendiri kurang diinformasikan soal kesepakatan-kesepakatan tersebut. Akibatnya, aturan-aturan WTO pun didominasi oleh kepentingan dagang, dan kepentingan lainnya (seperti hak asasi manusia, hak buruh, dan pelestarian lingkungan hidup) cenderung dikesampingkan dan juga tidak terwakilkan dalam proses pengambilan keputusannya. Selain itu, negara-negara maju memiliki kekuatan untuk mendominasi proses perundingan di WTO. Walaupun keputusan diambil lewat konsensus, negara-negara kecil sulit dalam menantang negara-negara maju apabila terdapat ketidaksetujuan. Oleh sebab itu, negara-negara kecil pun sulit untuk mendapatkan perjanjian yang adil untuk kepentingan mereka. Hal ini semakin diperparah dengan kebiasaan perundingan di GATT yang tidak selalu melibatkan semuanya, contohnya keberadaan "ruang hijau" yang hanya melibatkan anggota-anggota yang diundang, walaupun pakar hukum WTO Peter Van den Bossche membantah kritikan bahwa WTO adalah "klub orang-orang kaya" karena saat ini negara-negara berkembang menjadi semakin terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan persetujuan dari mereka sangat diperlukan demi kemulusan prosesnya. Selain itu, dalam proses penyelesaian sengketa, negara maju lebih unggul daripada negara miskin dalam memulai sengketa dan juga dalam menegakkan putusan Panel atau Badan Banding. Sengketa di WTO memakan biaya yang besar dan membutuhkan tenaga-tenaga ahli. Kalaupun ada negara kecil yang berhasil memenangkan sengketa, tindakan balasan yang dapat mereka ambil tidak akan terlalu berdampak terhadap negara maju yang ekonominya jauh lebih besar, dan kadang negara maju bahkan dapat mengabaikan putusan yang tidak mereka sukai.
Ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang terlihat jelas dalam sektor pertanian. Hukum WTO menuai kritikan pedas karena Perjanjian tentang Pertanian mengizinkan negara-negara maju untuk mempertahankan subsidi pertanian yang sangat merugikan negara-negara berkembang (contohnya adalah Kebijakan Pertanian Bersama di Uni Eropa). Akibat subsidi tersebut, negara-negara ini dapat menjual hasil yang berlebih ke pasar dunia dengan harga yang jauh lebih rendah, dan pada saat yang sama mereka menuntut agar negara-negara berkembang membuka pasar mereka. Alhasil para petani di negara-negara berkembang tidak dapat bersaing dengan produk pertanian negara-negara maju. Walaupun anggota WTO sudah sepakat untuk menghapuskan subsidi ekspor pertanian, negara-negara maju masih mempertahankan subsidi dan melindungi sektor pertanian mereka dengan hambatan-hambatan perdagangan, dan praktik ini menghalangi perkembangan industri pertanian di negara-negara berkembang. Pada saat yang sama, jika semua subsidi pertanian langsung dihapuskan, harga pangan bisa melejit, dan hal ini juga akan merugikan rakyat dan mengancam ketersediaan pangan. Maka dari itu, pakar hukum yang mengkritik WTO dari sudut pandang hak asasi manusia, Sarah Joseph, menyarankan agar subsidi ini dihapuskan secara bertahap agar pasar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.