Kerajaan Skotlandia

Pemerintahan

Struktur politik Kerajaan secara historis kompleks. Namun, selama keberadaan Kerajaan orang-orang Skotlandia, diakui adanya satu monark, atau Raja Utama. Di bawah suzerainty dari seorang Raja Utama, terdapat para ketua suku dan raja-raja kecil serta jabatan-jabatan yang diisi melalui pemilihan oleh sebuah majelis di bawah suatu sistem yang dikenal sebagai tanistry yang menggabungkan unsure keturunan dengan persetujuan dari mereka yang dipimpin. Sang kandidat biasanya dicalonkan oleh si pemegang jabatan menjelang kematiannya, dan ahli waris yang dipilihnya itu dikenal sebagai tanist, dari Bahasa Gaelik Skotlandia tanaiste. Setelah Macbeth digulingkan oleh Máel Coluim III pada 1057 dan pada masa pemerintahan Raja David I pengaruh para pemukim Norman di Skotlandia menyaksikan pengangkatan putera mahkota sebagai cara suksesi di Skotlandia ini seperti banyak kerajaan lain di Eropa Barat. Maka berkembanglah suatu 'kerajaan hibrida', satu bagian daripadanya diperintah oleh suatu campuran antara pemerintahan feodal dan kebiasaan Kelt. Dewan-dewan awal ini tidak dapat dianggap sebagai 'parlemen' seperti dalam pengertiannya di kemudian hari.
Mulanya, orang-orang Skotlandia takluk kepada ketua Klan mereka atau laird, oleh karenanya, Raja Utama harus terus-menerus membuat mereka selalu senang, atau mereka akan mengadakan konflik bersenjata. 
Parlemen Skotlandia pertama kali ditemukan dalam catatan sejarah pada awal abad ke-13, dan pertemuan pertama yang dicatat (dirujuk, seperti parlemen Inggris, sebagai colloquium dalam catatan-catatan bahasa Lain yang bertahan) diselenggarakan di Kirkliston pada 1235 pada masa pemerintahan Alexander II. Dua periode yang paling kuat dari keberadaan Parlemen Skotlandia adalah 1639–1651 dan 1689–1707. Pada masa pengendalian Covenanting, Parlemen Skotlandia muncul sebagai sebuah forum politik dan institusional yang matang dan merupakan salah satu dewan yang paling berkuasa di Eropa. Berdasarkan Penyelesaian Konstitusional Skotlandia pada 1640–1641, sebuah program pembaruan konstitusional diperbarui dari 1689, ketika Parlemen mengesahkan Klaim Hak (tak lama setelah pembaruan serupa dilakukan di Inggris. Dengan negara ini, Skotlandia memiliki kesatuan pribadi). Sidang parlemen terakhir berlangsung pada 25 Mei, 1707.

Sejarah

Kerajaan Skotlandia dipersatukan pada 843, oleh Raja Cináed I dari Skotlandia. Selama 850 tahun berikutnya, kerajaan ini mengembangkan sistem hukum dan pendidikannya sendiri — yang masih berlaku hingga sekarang — serta satuan mata uang dan ukurannya sendiri. Mulanya, kerajaan ini terbatas di daerah sebelah utara Sungai Forth dan Clyde. Wilayah barat daya Skotlandia tetap berada di bawah kekuasaan orang-orang Brython Strathclyde. Skotlandia tenggara sejak sekitar 638 berada di bawah kekuasaan kerajaan proto-Inggris Bernicia, lalu Kerajaan Northumbria. Bagian Skotlandia ini diperebutkan sejak masa Constantine II dan akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Skotlandia pada 1018, ketika Máel Coluim II memperluas perbatasannya hingga ke selatan sampai ke Sungai Tweed. Wilayah ini tetap merupakan perbatasan tenggaranya hingga saat ini (kecuali sekitar Berwick-upon-Tweed).
Pada 1263 Skotlandia dan Norwegia berperang dalam Pertempuran Largs untuk menguasai Western Isles. Pertempuran ini tidak menghasilkan kemenangan pada pihak manapun, namun membuktikan sekali untuk selama-lamanya bahwa orang-orang Norse tidak mampu mempertahankan kekuasaan yang efektif terhadap pulau-pulau yang jauh letaknya. Pada 1266 raja Norwegia Magnus VI dari Norwegia menandatangani Perjanjian Perth, yang mengakui kekuasaan Skotlandia dan hak untuk memungut upeti atas pulau-pulau itu. Meskipun perjanjian ini telah ditandatangani, para praktiknya, para tuan di kepulauan tersebut (Lord of the Isles) tetap berkuasa. 
Aliansi Lama (Auld Alliance) adalah aliansi penting antara Skotlandia dan Prancis. Aliansi ini terbentuk sejak ditandatanganinya perjanjian oleh John Balliol dengan Philip IV dari Prancis, in 1295. Aliansi ini memainkan peranan penting namun berubah-ubah dalam hubungan antara Prancis-Skotlandia (dan Inggris), hingga 1560. Pada 1512 di bawah suatu perjanjian yang memperluas Auld Alliance, semua warga negara Skotlandia dan Prancis juga menjadi warga negara dari negara yang lainnya. Status ini baru dibatalkan di Prancis pada 1903 sementara di Skotlandia tak pernah dibatalkan. 
Raja-raja Skotlandia sangat mengutamakan pentingnya penguasaan atas Stirling yang strategis, yang meneybabkan pertempuran Jembatan Stirling dan Bannockburn pada Perang Kemerdekaan Skotlandia, ketika tokoh-tokoh bersejarah seperti William Wallace dan Robert the Bruce muncul. Pada 1320 a remonstrance kepada Paus dari para bangsawan Skotlandia ( Deklarasi Arbroath) akhirnya meyakinkan Paus Yohanes XXII untuk membatalkan eks-komunikasi yang sebelumnya dan membatalkan berbagai Undang-Undang ketaatan Akta oleh raja-raja Skotlandia kepada raja-raja Inggris sehingga kedaulatan Skotlandia dapat diakui oleh dinasti-dinasti penting Eropa.
Pada 1468 wilayah terakhir yang diakuisisi oleh Skotlandia diperoleh ketika James III menikah dengan Margaret dari Denmark. Ia memperoleh Kepulauan Orkney dan Kepulauan Shetland sebagai bayaran mas kawinnya dan, pada 1493, anaknya, James IV, berhasil mengakhiri pemerintahan yang setengah independent dari para Lord of the Isles, dan meletakkan Kepulauan Western untuk pertama kalinya di bawah kekuasaan kerajaan.
Pemerintahan James IV seringkali dianggap sebagai periode perkembangan kebudayaan. Pada masa inilah Renaisans Eropa mulai menyusup ke Skotlandia. Skotlandia berkembang pesat dalam pendidikan pada abad ke-15 dengan didirikannya Universitas St Andrews pada 1413, Universitas Glasgow pada 1450 dan Universitas Aberdeen pada 1494, serta dengan disetujuinya Undang-Undang Pendidikan 1496.
Pada abad ke-16, Skotlandia mengalami Reformasi Protestan. Pada bagian awal dari abad ini, ajaran-ajaran Martin Luther dan belakangan Yohanes Calvin mulai memengaruhi Skotlandia. Hukuman mati yang dijatuhi atas sejumlah pendeta Protestan, terutama sekali Lutheran memengaruhi Patrick Hamilton pada 1527 dan belakangan George Wishart yang Calvinis pada 1546 yang dibakar di tiang di St. Andrews oleh Kardinal Beaton karena tuduhan ajaran sesat, tidak berhasil menghalangi perkembangan gagasan-gagasan ini. Beaton was dibunuh tak lama setelah menghukum mati George Wishart.