Bharat Ratna

Sejarah

Pada 2 Januari 1954, sebuah pernyataan pers yang dikeluarkan oleh kantor sekretaris Presiden mengumumkan pembuatan dua penghargaan sipil—Bharat Ratna, penghargaan sipil tertinggi, dan tiga pasang Padma Vibhushan, yang diklasifikasikan dalam "Pahela Warg" (Kelas I), "Dusra Warg" (Kelas II), dan "Tisra Warg" (Kelas III), yang peringkatnya berada di bawah Bharat Ratna. Pada 15 Januari 1955, Padma Vibhushan diklasifikasikan ulang dalam tiga penghargaan berbeda; Padma Vibhushan, penghargaan tertinggi dari ketiga penghargaan tersebut, disusul oleh Padma Bhushan dan Padma Shri.
Tidak ada pernyataan resmi yang menyatakan bahwa penerima Bharat Ratna haruslah warga negara India. Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada seorang warga negara India yang dinaturalisasi, Bunda Teresa pada 1980, dan kepada dua orang non-India, Khan Abdul Ghaffar Khan dari Pakistan pada 1987 dan mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela pada 1990. Sachin Tendulkar, pada usia 40 tahun, menjadi orang termuda dan atlet pertama yang meraih penghargaan tersebut. Dalam sebuah acara khusus pada 18 April 1958, Dhondo Keshav Karve dianugerahi pada hari ulang tahunnya yang ke-100. Pada 2015, penghargaan tersebut telah diberikan kepada 45 orang dengan 12 deklarasi anumerta.
Penghargaan tersebut ditangguhkan dua kali dalam sejarahnya. Penangguhan pertama terjadi setelah Morarji Desai dilantik sebagai Perdana Menteri keempat pada 1977. Pemerintahannya menarik seluruh penghargaan sipil pribadi pada 13 Juli 1977. Penangguhan kembali dilakukan pada 25 Januari 1980, setelah Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri. Penghargaan-penghargaan sipil kembali ditangguhkan pada pertengahan 1992, ketika dua Litigasi Kepentingan Masyarakat dicanangkan, yang satu di Dewan Tinggi Kerala dan yang lainnya di Dewan Tinggi Madhya Pradesh, menentang "validitas konstitusional" penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut kembali diperkenalkan oleh Dewan Tertinggi pada Desember 1995, setelah pencabutan litigasi tersebut.

Regulasi

Bharat Ratna dianugerahi "untuk menghargai penampilan/pelayanan luar biasa dari rangka tertinggi", tanpa membedakan ras, pekerjaan, jabatan, atau jenis kelamin. Penghargaan tersebut awalnya diberikan pada bidang seni rupa, sastra, ilmu pengetahuan, dan pelayanan masyarakat, sesuai dengan regulasi 1954. Pada Desember 2011, peraturan diubah menjadi meliputi "bidang kemanusiaan manapun". Pada 1954, penghargaan tersebut dilarang diberikan secara anumerta, namun peraturan tersebut kemudian diubah pada Januari 1955, dan Lal Bahadur Shastri menjadi penerima pertama yang dianugerahi secara anumerta pada 1966.
Meskipun tidak ada proses nominasi formal, perekomendasian untuk penghargaan tersebut hanya dapat dibuat oleh Perdana Menteri kepada Presiden dengan jumlah maksimum tiga nominasi yang dianugerahkan per tahun. Namun, pada 1999, empat orang dianugerahi penghargaan tersebut. Penerimanya meraih sebuah Sanad (sertifikat) yang ditandatangani oleh Presiden dan sebuah medali tanpa pemberian uang sepeser pun. Menurut Artikel 18 (1) Konstitusi, para penerima tidak boleh menggunakan penghargaan tersebut sebagai awalan atau akhiran dari nama mereka, meskipun para penerima dapat menggunakan sebutan "Yang Dianugerahi Bharat Ratna oleh Presiden" atau "Penerima Penghargaan Bharat Ratna" untuk menandakan bahwa mereka dianugerahi dengan penghargaan tersebut. Para pemegang Bharat Ratna meraih peringkat ketujuh dalam ordo preseden India.
Seperti halnya beberapa pengumuman resmi, para penerima diumumkan dan didaftarkan dalam The Gazette of India, sebuah publikasi yang dirilis oleh Departemen Publikasi, Kementerian Pembangunan Perkotaan yang digunakan untuk catatan pemerintah resmi; tanpa publikasi dalam Gazette, pengumuman penghargaan tersebut tidak akan dianggap resmi. Para penerima yang menolak atau mengembalikan penghargaan tersebut, dengan ijin otoritas Presiden, didaftarkan dalam Gazette. Para penerima yang menolak perintah untuk menyerahkan medali mereka, nama mereka akan ditarik dari pendaftaran.

Spesifikasi

Spesifikasi 1954 asli dari penghargaan tersebut adalah sebuah lingkaran yang terbuat dari emas berdiameter 1 ³⁄₈ inch yang terdapat gambar matahari di bagian tengahnya pada sudut pengamatan. Teks "Bharat Ratna", yang ditulis dalam Aksara Dewanagari, ditulis pada bagian atas dengan lapisan perak dengan karangan yang ditempatkan di bagian bawahnya. Sebuah Lambang India yang terbuat dari platina di tempatkan di bagian tengah bersebelahan dengan motto nasional, "Satyameva Jayate" (Hanya Kebenaran yang Berjaya) dalam Aksara Dewanagari, yang dibuat dengan lapisan perak pada bagian bawahnya.
Setahun kemudian, rancangannya dimodifikasi. Medali saat ini berbentuk daun peepal, yang memiliki panjang sekitar 2 ⁵⁄₁₆ inch, lebar 1 ⁷⁄₈ inch dan garis sudut ¹⁄₈ inch dan dilapisi dengan platina. Gambar matahari yang terbuat dari platina yang ditempatkan pada bagian depan pada medali tersebut memiliki diameter ⁵⁄₈ inch dengan garis-garis sinar yang berukuran dari ⁵⁄₆ inch sampai ¹⁄₂ inch yang menyebar dari tengah Matahari tersebut. Kata "Bharat Ratna" di bagian depan masih sama dengan rancangan 1954 seperti halnya lambang India dan "Satyameva Jayate" yang berada di sisi belakangnya. Pita putih berukuran 2-inci-wide (51 mm) dipasangkan dengan medali tersebut sehingga dapat dikalungkan ke leher. Pada 1957, dekorasi lapis perak diganti dengan perunggu. Medali-medali Bharat Ratna dibuat di Pabrik Pengolahan Logam Alipore, Kolkata bersama dengan penghargaan militer dan sipil lainnya seperti Padma Vibushan, Padma Bhushan, Padma Shri, dan Param Veer Chakra.

Kritikan

Pada 1988, Perdana Menteri waktu itu Rajiv Gandhi (1984–89) memberikan Bharat Ratna secara anumerta kepada aktor film dan mantan Ketua Menteri Tamil Nadu, M. G. Ramachandran, dalam sebuah tawaran untuk mempengaruhi para pemilik sebelum pemilihan majelis Tamil Nadu pada 1989. Keputusan tersebut dikritik karena menganugerahkan Ramachandran sebelum aktivis B. R. Ambedkar dan Vallabhbhai Patel, yang masing-masing baru dianugerahi pada 1990 dan 1991. Ketika Ravi Shankar mengendus pelobian untuk penghargaan tersebut, keputusan yang dibuat oleh Indira Gandhi untuk memberikan penghargaan tersebut secara anumerta kepada K. Kamaraj dianggap mempengaruhi para pemilik Tamil dalam pemilihan majelis Tamil Nadu pada 1977. Perdana Menteri ketujuh V. P. Singh dikritik karena secara anumerta menganugerahi B. R. Ambedkar atas permohonan kaum Dalit.
Pemberian penghargaan tersebut secara anumerta kepada para penerima yang ada sebelum kemerdekaan India pada 1947 atau saat penghargaan tersebut dibuat pada 1954 dikritik oleh para sejarawan. Hal tersebut menyebabkan tuntutan menjadi lebih banyak untuk orang-orang terhormat seperti Kaisar Maurya Asoka, Kaisar Mughal Akbar, kaisar Maratha Shivaji, Penerima Nobel Rabindranath Tagore, biarawan Hindu Swami Vivekananda, dan aktivis kemerdekaan Bal Gangadhar Tilak. Perdana Menteri waktu itu P. V. Narasimha Rao (1991–96) dikritik karena memberikan penghargaan tersebut kepada Vallabhbhai Patel pada 1991, 41 tahun setelah kematiannya pada 1950; dan kepada Subhas Chandra Bose pada 1992, yang menghilang pada 18 Agustus 1945. Sama halnya pada 2015, keputusan Perdana Menteri petahana Narendra Modi untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Madan Mohan Malaviya, yang meninggal pada 1946, mendatangkan kritikan. Janardan Dwivedi, politikus Kongres Nasional India, berkata bahwa Malaviya, yang utamanya bekerja di Varanasi, "sengaja dipilih" oleh Perdana Menteri Modi, yang merupakan Anggota Parlemen petahana dari Varanasi.
Beberapa pemberian dikritik karena dianugerahi kepada orang tersebut hanya setelah mereka meraih pengakuan dunia. Penghargaan untuk Bunda Teresa diumumkan pada 1980, setahun setelah ia dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian. Satyajit Ray meraih sebuah Penghargaan Kehormatan Akademi pada 1992 disusul oleh Bharat Ratna pada tahun yang sama. Pada 1999, Amartya Sen dianugerahi Bharat Ratna, setahun setelah ia mendapatkan Penghargaan Nobel Ekonomi pada 1998. Penghargaan tersebut diproposalkan oleh Presiden K. R. Narayanan kepada Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee yang menyepakati proposal tersebut.

Tuntutan populer

Meskipun perekomendasian untuk penghargaan tersebut hanya dapat dibuat oleh Perdana Menteri kepada Presiden, terdapat beberapa tuntutan dari berbagai partai politik untuk menghormati pemimpin mereka. Pada Januari 2008, pemimpin Partai Bharatiya Janata (PBJ) L. K. Advani menulis kepada Perdana Menteri Manmohan Singh agar merekomendasikan pendahulu Singh Atal Bihari Vajpayee untuk penghargaan tersebut. Tuntutan tersebut disusul oleh pelobi Partai Komunis India (Marxis) untuk pemimpin mereka, Jyoti Basu, mantan Ketua Menteri Bengal Barat. Basu, ketua menteri yang paling lama menjabat di India, berkata bahwa ia akan menolak penghargaan tersebut, jika dianugerahkan. Tuntutan yang sama dibuat oleh Partai Telugu Desam, Partai Bahujan Samaj, dan Shiromani Akali Dal untuk pemimpin penting mereka N. T. Rama Rao, Kanshi Ram, dan Parkash Singh Badal. Pada September 2015, sebuah partai politik regional Shiv Sena yang menuntut penghargaan untuk aktivis kemerdekaan Vinayak Damodar Savarkar menyatakan bahwa ia telah "sengaja diabaikan oleh pemerintahan sebelumnya" namun keluarganya menyatakan bahwa mereka tidak membuat tuntutan semacam itu dan bahwa pejuang kemerdekaan tersebut dikenal karena jasa-jasanya pada gerakan kemerdekaan dan tidak membutuhkan sebuah penghargaan untuk pengakuan.
Menurut peraturan asli, olahragawan tidak layak untuk mendapatkan Bharat Ratna; namun, sebuah revisi dari peraturan tersebut pada Desember 2011 membuat "bidang kemanusiaan manapun" menjadi layak. Kemudian, beberapa nama olahragawan diperbincangkan; salah satu orang yang paling banyak diperbincangkan adalah pemain hoki lapangan Dhyan Chand, yang direkomendasikan beberapa kali untuk penghargaan anumerta. Pada 2011, 82 anggota parlemen merekomendasikan nama Chand untuk penghargaan tersebut kepada Kantor Perdana Menteri. Pada Januari 2012, Kementerian Urusan Pemuda dan Olahraga memajukan nama tersebut kembali, kali ini bersama dengan penembak peraih medali Olimpiade Musim Panas 2008 Abhinav Bindra dan pendaki gunung Tenzing Norgay. Bindra sebelumnya direkomendasikan untuk penghargaan tersebut pada Mei 2013 oleh Asosiasi Senapan Nasional India. Pada Juli 2013, kementerian kembali merekomendasikan Dhyan Chand. Namun, pada November 2013, pemain kriket Sachin Tendulkar menjadi olahragawan pertama yang meraih penghargaan tersebut dan hal tersebut mendatangkan kritikan bagi pemerintah.
Pada 26 Oktober 2012, LKM meminta Dewan Tinggi Karnataka untuk membawakan petisi ke Kementerian Urusan Dalam Negeri agar Bharat Ratna diberikan kepada Mahatma Gandhi. Pada 27 Januari 2014, seorang konsel menyatakan kepada petisioner dengan bahwa setelah melihat pernyataan berganda dari petisioner tersebut, mereka bersama dengan informasi yang berada di bawah RTI mkenyatakan bahwa rekomendasi agar penghargaan tersebut diberikan kepada Gandhi telah dilakukan beberapa kali di masa lalu dan dihadapkan kepada Kantor Perdana Menteri. Sebuah badan divisi yang terdiri dari Ketua Hakim D.H. Waghela dan Hakim B.V. Nagarathna menolak petisi tersebut dengan menyatakan bahwa subyek tersebut tidak dapat mengikuti proses keputusan pengadilan, nominasi dan penganugerahan manapun dikarenakan keputusan dari otoritas tertinggi dari Pemerintah.