Perbatasan Malaysia–Vietnam

Perbatasan Malaysia–Vietnam merupakan perbatasan laut internasional antara negara Malaysia dan Vietnam yang bertemu di Teluk Thailand dan Laut China Selatan. Kedua negara memiliki klaim yang tumpang tindih dengan landas benua di Teluk Thailand. Namun kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk bersama-sama mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah sengketa yang menunggu penyelesaian sengketa kedaulatan.
Di Laut China Selatan, Malaysia dan Vietnam terlibat dalam klaim multi-nasional atas Kepulauan Spratly dan beberapa perairan yang berdekatan.

Teluk Thailand

Baik Malaysia dan Vietnam memiliki klaim yang tumpang tindih di dasar laut di Teluk Thailand. Saat ini tidak ada perjanjian batas antara kedua negara.
Batas klaim landas benua kedua negara tidak bertepatan karena perbedaan garis dasar maritim masing-masing negara yang digunakan untuk menghitung garis yang sama. Hal ini telah menghasilkan area klaim yang tumpang tindih. Batas landas benua Vietnam diproklamasikan pada tahun 1971 oleh pemerintah Vietnam Selatan dan merupakan garis yang sama antara daratan Malaysia dan Vietnam tanpa memperhitungkan pulau lepas pantai. Klaim Malaysia dibuat melalui peta laut teritorial dan landas benua yang diterbitkan oleh Departemen Pemetaan dan Survei pada tahun 1979 yang menunjukkan batas, yang digambar sebagai garis yang berjarak sama antara Pulau Redang Malaysia dan pantai Vietnam, mengabaikan pulau-pulau di lepas pantai.
Ujung timur perbatasan Malaysia–Vietnam di masa depan tampaknya telah didirikan di ujung utara batas landas benua Indonesia–Malaysia 1969 pada titik yang ditunjuk sebagai Titik 20, dengan koordinat 6° 05.8' N 105° 49.2' E. Titik 20 adalah titik yang berjarak sama dari garis dasar Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Meskipun tidak ditentukan oleh perjanjian tripartit apapun, perjanjian bilateral yang mengatur batas maritim Indonesia–Malaysia dan Indonesia–Vietnam serta perjanjian pendirian Pengembangan bersama Daerah yang Ditetapkan Malaysia–Vietnam (lihat di bawah) secara virtual menetapkan Titik 20 sebagai titik tripel umum untuk ketiga negara.
Ujung barat perbatasan Malaysia–Vietnam, yang seharusnya juga merupakan titik tripel umum untuk Malaysia, Thailand, dan Vietnam, belum ditentukan karena perbatasan antara ketiga negara itu menjadi sengketa. Penentuan titik tripel tersebut akan membutuhkan perselisihan yang melibatkan batas Malaysia–Thailand dan Malaysia–Vietnam untuk diselesaikan.
Thailand dan Vietnam telah menyetujui batas landas benua, dengan "Titik C" sebagai ujung timur perbatasan landas benua umum mereka. Titik ini (dengan koordinat 07° 48' 00" N, 103° 02' 30" E) bertepatan dengan Titik 43 di peta tahun 1979 diproduksi oleh Departemen Pemetaan dan Survei Malaysia yang menggambarkan klaim wilayah laut teritorial dan landas benua negara itu. Dalam perspektif Malaysia, Titik 43/Titik C akan menjadi titik tripel umum untuk Malaysia, Thailand dan Vietnam, dan dengan demikian ujung paling barat dari perbatasan umum Malaysia–Vietnam. Thailand dan Vietnam tidak mengakui posisi ini karena mereka tidak mengakui batas landas benua Malaysia yang dinyatakan dalam peta tahun 1979.
Kedua negara menandatangani nota kesepahaman pada 5 Juni 1992 untuk memungkinkan eksploitasi bersama sumber daya alam di bidang klaim yang tumpang tindih, yang perjanjiannya disebut Kawasan yang Ditetapkan. Daerah ini juga dikenal sebagai Kawasan Pengaturan Komersial Blok PM3 atau CAA (lihat di bawah ini).
Bagian barat dari area klaim yang tumpang tindih juga diklaim oleh Thailand dan daerah tersebut saat ini termasuk dalam Kawasan pengembangan bersama Malaysia–Thailand. Kawasan yang Ditetapkan yang didirikan berdasarkan nota kesepahaman tahun 1992 tidak termasuk wilayah ini. Pada tahun 1999, ketiga negara sepakat secara prinsip untuk bersama-sama mengembangkan bidang ini dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan bersama.

Laut China Selatan

Malaysia dan Vietnam sama-sama memiliki klaim tumpang tindih di Laut China Selatan yang melibatkan landas benua serta pulau-pulau gugusan Spratly. Baik Malaysia dan Vietnam adalah dua dari beberapa negara yang menyatakan klaim atas pulau dan perairan daerah tersebut. Karena ketidakpastian, tidak ada perjanjian perbatasan maritim untuk kawasan tersebut.

Klaim Malaysia

Malaysia mengklaim sebagian Laut China Selatan bersama dengan 11 pulau dan fitur laut lainnya dalam gugusan Spratly atas dasar bahwa mereka berada di dalam landas benuanya. Brunei, Tiongkok, Filipina, dan Vietnam juga memiliki klaim yang tumpang tindih di seluruh atau sebagian wilayah yang diklaim oleh Malaysia.
Malaysia saat ini menempati satu pulau - Swallow Reef atay Pulau Layang-Layang - lima karang dan satu dangkalan. Ia juga mengklaim dua fitur laut yang saat ini diduduki oleh Vietnam, yaitu Amboyna Cay dan Barque Canada Reef. Amboyna Cay juga diklaim oleh Filipina. Malaysia mengklaim Commodore Reef yang ditempati oleh Filipina dan Royal Charlotte Reef yang saat ini tidak ditempati.
Semua fitur yang diklaim oleh Malaysia juga diklaim oleh Vietnam dan Tiongkok (serta Taiwan). Lima fitur yang saat ini diduduki oleh Malaysia diklaim oleh Filipina dan satu diklaim oleh Brunei.

Klaim Vietnam

Vietnam mengklaim seluruh gugusan Kepulauan Spratly berdasarkan alasan historis, dan dengan demikian, mengklaim semua 11 pulau dan fitur laut lainnya diduduki serta diklaim oleh Malaysia. Saat ini memiliki enam pulau, 17 karang dan tiga tepian dan darinya, satu pulau dan terumbu karang - Amboyna Cay serta Barque Canada Reef/Lizzie Weber Reef - yang diklaim Malaysia.
Fitur lain yang diklaim oleh Vietnam saat ini ditempati oleh Tiongkok, Filipina dan Taiwan.
Untuk detail mengenai perselisihan Kepulauan Spratly, lihat halaman Kepulauan Spratly.

Klaim perpanjangan batas landas benua

Sesuai dengan Pasal 76 dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, Malaysia dan Vietnam pada 6 Mei 2009 bersama-sama menyampaikan kepada Komisi tentang Batas Landas Kontinen pemberitahuan mengenai klaim perpanjangan batas landas benua kedua negara. "Wilayah yang ditentukan" diklaim dalam penyerahan bersama meliputi bentangan Laut China Selatan yang terletak di antara batas 200 mil laut dari kedua negara. Area yang dimaksud termasuk bagian Kepulauan Spratly dan perairan yang berdekatan.
Penyerahan bersama menyatakan bahwa kawasan tersebut sudah tunduk pada klaim yang tumpang tindih, termasuk oleh kedua negara yang mengajukan. Pengajuan tidak mendefinisikan klaim perpanjangan landas benua dari masing-masing negara tetapi hanya mendefinisikan wilayah yang diklaim bersama kedua negara. Namun demikian, Perdana Menteri Malaysia Najib Abdul Razak mengatakan kedua negara telah mencapai pemahaman yang luas mengenai pembagian wilayah yang ditentukan.
Tiongkok, yang merupakan salah satu penuntut dari Kepulauan Spratly dan perairannya yang berdekatan, mengajukan sebuah nota keberatan pada Sekretaris Jenderal PBB pada 7 Mei 2009 atas penyerahan perpanjangan landas benua. Dasar untuk keberatan tersebut adalah bahwa daerah yang diklaim berada di bawah kedaulatan Tiongkok. Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao kemudian mengatakan semua negara dengan klaim teritorial di Laut China Selatan harus secara ketat mengikuti Deklarasi tentang Kode Etik di Laut China Selatan.
Vietnam menanggapi nota Tiongkok pada hari berikutnya, menyatakan dalam sebuah nota bahwa ia memiliki hak hukum untuk mengklaim wilayah yang ditentukan dalam pengajuan bersama. Nota ini juga membantah klaim Tiongkok atas wilayah tersebut. Malaysia juga menanggapi dengan nota yang menyatakan hak hukumnya untuk mengklaim area tersebut dan menyatakan bahwa itu mengakui klaim yang tumpang tindih oleh berbagai negara atas wilayah tersebut. Selama kunjungan kenegaraan ke Tiongkok pada bulan Juni, Perdana Menteri Malaysia Najib Abdul Razak mengatakan Tiongkok dan Malaysia telah mencapai pemahaman dan setuju untuk melanjutkan negosiasi atas semua sengketa teritorial.
Keberatan lain terhadap penyerahan bersama Malaysia–Vietnam diterima dari Filipina pada 4 Agustus 2009. Nota tersebut mengatakan daerah yang ditentukan itu menjadi subjek klaim oleh Filipina serta tunduk pada sengketa teritorial atas "beberapa pulau di daerah itu termasuk Borneo Utara." Dalam balasannya pada 18 Agustus 2009, Vietnam menyatakan hak hukumnya untuk mengajukan penyerahan dan menegaskan kembali "kedaulatannya yang tak terbantahkan" atas Kepulauan Spratly dan Paracel. Jawaban Malaysia pada 21 Agustus 2009 juga menyatakan hak hukumnya untuk mengajukan pengajuan dan mengatakan ada undangan sebelumnya ke Filipina untuk bergabung dengan pengajuan bersama yang akhirnya ditolak. Malaysia juga menolak pernyataan klaim kedaulatan Filipina atas Borneo Utara, menunjuk pada putusan terpisah Hakim Ad Hoc Franck dalam Kasus Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional.
Presentasi penyerahan dilakukan kepada Komisi pada tanggal 27 Agustus 2009 selama sesi ke-24. Komisi memutuskan untuk menunda setiap pertimbangan pengajuan ke masa depan.