Keresidenan Cirebon

Karesidenan Cirebon atau bekas Karesidenan Cirebon yaitu wilayah administratif pemerintahan zaman Hindia Belanda dan zaman Inggris yang meliputi wilayah bekas kesultanan Cirebon setelah lepasnya wilayah Krawang sebelum tahun 1677 ketika sultan Cirebon pada saat itu pangeran Abdul Karim (Girilaya) dan kedua putranya yaitu pangeran Martawijaya dan Kartawijaya ditahan Mataram dan wali sultan Cirebon yang dijabat pangeran Wangsakerta didesak oleh Amangkurat 1 untuk memenuhi persyaratan agar Belanda mau membantu Mataram menumpas Trunojoyo (Trunojoyo berhasil membebaskan pangeran-pangeran Cirebon yang ditahan Mataram atas bantuan persenjataan Banten)
Sebagai hasil desakan tersebut maka kesultanan Cirebon kehilangan banyak wilayah di pesisir baratnya (di antara sungai Cipunegara dan Citarum), sehingga yang tersisa pada saat peristiwa pembagian kesultanan Cirebon menjadi kesultanan Kasepuhan dan kesultanan Kanoman adalah wilayah yang membentang dari Luwung Malang (sekarang Haurgeulis) hingga Galuh dan Sukapura di pesisir Selatan.

Sejarah awal

Sejarah awal pembentukan wilayah karesidenan (pembantu gubernur) Cirebon tidak terlepas dari sejarah politik kewilayahan yang dipengaruhi oleh kekuasaan kesultanan-kesultanan Cirebon dengan para penjajah Belanda dan Britania Raya
Pada masa setelah pembagian kesultanan Cirebon menjadi kesultanan Kasepuhan dan kesultanan Kanoman wilayah kesultanan Cirebon yang tersisa adalah seluruh wilayah Kesultanan Cirebon dan taklukannya dikurangi wilayah Krawang (antara sungai Citarum dan Cipunegara) dilepaskan kepada Belanda atas desakan Amangkurat 1 dari Mataram dan wilayah Sumedang Larang yang mendeklarasikan berpisah dari Cirebon pasca peristiwa Harisbaya (sebagai ganti dari Ratu Harisbaya (istri Pangeran Mas Zainul Arifin (Sultan Cirebon Ke 4) yang pergi dari Cirebon ke Sumedang Larang dan akhirnya diceraikan dan menikah dengan pangeran Angkawijaya (Prabu Geusan Ulun) maka Sumedang Larang melepaskan wilayah bawahannya disebelah timur Cilutung (sungai Lutung) yaitu wilayah Sindang Kasih (sekarang berada disekitar kecamatan Kadipaten, kecamatan Panyingkiran, kecamatan Majalengka, kecamatan Cigasong) di kabupaten Majalengka

Belanda dalam masalah pribawa

Pada tahun 1697 Sultan Sepuh I Sultan Sepuh Syamsudin Martawijaya meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang putra, yaitu Pangeran Depati Anom Tajularipin Djamaludin dan Pangeran Raja Arya Cirebon, atas dasar pribawa, Belanda menentukan derajat paling tinggi (di antara seluruh keluarga besar kesultanan Cirebon) ditempati oleh adik almarhum Sultan Sepuh I Sultan Sepuh Syamsudin Martawijaya yaitu Sultan Anom I Sultan Badrudin Kartawijaya kemudian Pangeran Nasirudin Wangsakerta menduduki tempat kedua dan kedua putra almarhum Sultan Sepuh I Sultan Sepuh Martawijaya yaitu Pangeran Depati Anom Tajularipin Djamaludin dan Pangeran Aria Cirebon Abil Mukaram Kaharudin berada di tempat ketiga. Pangeran Arya Cirebon kemudian membentuk cabang kesultanan sendiri yang disebut Kacirebonan(pada era ini, kesultanan Kacirebonan yang dibentuk tidak sama dengan yang kemudian dibentuk oleh Pangeran Raja Kanoman pada tahun 1808)
Pada tahun 1703 Sultan Anom I Badrudin Kartawijaya wafat, maka dua tahun berikutnya yaitu pada tahun 1704 diadakan pengaturan urutan yang baru oleh Belanda. Panembahan Nasirudin Wangsakerta menempati derajat tertinggi (di antara seluruh keluarga besar kesultanan Cirebon), tempat kedua ditempati oleh kedua orang putra Sultan Sepuh I Sultan Sepuh Martawijaya yaitu Sultan Sepuh II Sultan Sepuh Tajularipin Djamaludin dan Sultan Kacirebonan I Sultan Cirebon Arya Cirebon Abil Mukaram Kaharudin dan tempat ketiga ditempati putra-putra Sultan Anom I Badrudin Kartawijaya yaitu Pangeran Raja Adipati Mandurareja Muhammad Qadirudin yang kemudian menjadi Sultan Anom II dan Pangeran Adipati Kaprabon yang menjadi rama guru bagi peguron Kaprabonan.
Pada tahun 1708, Belanda turut campur lagi untuk menempatkan perbedaan tingkatan dari ketiga cabang keluarga kesultanan Cirebon, setelah Panembahan Wangsakerta wafat tahun 1714, maka sekitar tahun 1715 – 1733 berkali-kali diadakan penggeseran tinggi rendahnya seseorang dalam menduduki tingkatan di antara keluarga besar kesultanan Cirebon yang pada waktu itu sebenarnya telah memiliki kesultanannya masing-masing, seperti anak-anak Sultan Sepuh I yaitu Pangeran Depati Anom Tajularipin Djamaludin yang telah menjadi Sultan Sepuh II di kesultanan Kasepuhan dan Pangeran Arya Cirebon Abil Mukaram Kaharudin yang telah membentuk cabang keluarga sendiri yaitu sebagai Sultan Kacirebonan pertama, demikian juga anak dari Sultan Anom I Badrudin Kartawijaya yaitu Pangeran Raja Mandurareja Muhammad Qadirudin yang telah menggantikan ayahnya sebagai Sultan Anom II kesultanan Kanoman serta Pangeran Adipati Kaprabon yang menguasai peguron Kaprabonan begitupun anak dari Pangeran Nasirudin Wangsakerta yaitu Pangeran Muhammad Muhyiddin yang melanjutkan tugas ayahnya sebagai pemimpin peguron (tempat pendidikan) dan kepustakaan Cirebon.
Bermula dari masalah pribawa inilah Belanda turut campur masalah internal keluarga besar kesultanan Cirebon, masalah pribawa mengenai dari cabang keluarga yang mana yang berhak menduduki tingkat tertinggi dalam keluarga besar kesultanan Cirebon selalu menimbulkan pertikaian yang berlarut-larut dan menimbulkan perselisihan yang terus menerus, peristiwa inilah yang mempercepat hilangnya wibawa keluarga besar kesultanan Cirebon.

Belanda menguasai politik Cirebon

Akhirnya pada tahun 1700-an, setelah melakukan monopoli dagang terhadap Cirebon dengan alasan perjanjian persahabatan, ikut campur memperkeruh internal kesultanan-kesultanan di Cirebon dengan turut serta dalam hal pribawa yang sebelumnya tidak terlalu meruncing (hal tersebut dibuktikan pada saat kedatangan awal Belanda ke Cirebon tahun 1681 pada perjanjian tersebut ditandatangani oleh tiga orang penguasa yang berarti posisi ketiganya diakui) Belanda akhirnya mengangkat Jacob Palm sebagai pejabat penghubung Gubernur Jendral untuk wilayah Kesultanan Cirebon, menurut Pangeran Sulaeman Sulendraningrat sejak diangkatnya Jacob Palm kekuasaan sultan-sultan di Cirebon dapat dikatakan habis (secara politik).

Masa kekuasaan Britania Raya (1811 - 1815)

Masa kekuasaan Britania Raya dimulai setelah Thomas Stamford Raffles berhasil mengalahkan Belanda dengan ditandatangani perjanjian Tuntang pada tahun 1811, penyerangan Britania Raya ke wilayah Hindia Belanda dikarenakan adanya insiden pengibaran bendera Prancis oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda pada waktu itu yaitu Herman Willem Dandels disaat Britaia Raya dan negara eropa lainnya sedang bersatu melawan Napoleon. Perjanjian Tuntang menyatakan bahwa seluruh wilayah Hindia Belanda (termasuk wilayah kesultanan Cirebon) menjadi milik Britania Raya dibawan komando Britinia India (Inggris: British India) di Kalkuta, India
Masa kekuasaan Britania Raya berakhir dengan dikembalikannya wilayah Hindia Belanda (termasuk wilayah kesultanan Cirebon kepada Belanda pada tahun 1815

Masa Kekuasaan Belanda II (1815 - 1942)

Masa kekuasaan Belanda kedua ditandai dengan diserahkannya kembali wilayah Hindia Belanda dari tangan Britania Raya ke tangan Belanda, pada masa ini Belanda melanjutkan kebijakan yang telah dibuat oleh Inggris seperti para Sultan Cirebon tidak lagi menjabat jabatan publik karena sudah dipensiunkan oleh Raffless pada 1815.

Wilayah Karesidenan Cirebon

Wilayah eks Karesidenan Cirebon sekarang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Cirebon yang beribu kota di Kecamatan Sumber, Kabupaten Kuningan yang beribu kota di Kecamatan Kuningan, Kabupaten Majalengka yang beribu kota di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Indramayu yang beribu kota di Kecamatan Indramayu, dan Kota Cirebon.

Perkembangan pembentukan kabupaten dan kota di ex. Karesidenan Cirebon

Inilah adalah perkembangan pembentukan kabupaten dan kota di ex. Karesidenan Cirebon: