Kerja sama tertingkatkan

Sejarah

Ketentuan mengenai kerja sama tertingkatkan diperkenalkan dalam Perjanjian Amsterdam yang ditandatangani pada 1997 (disebut clooser cooperation hingga Perjanjian Nice). Perjanjian Amsterdam menetapkan aturan persetujuan yang terbilang ketat untuk kerja sama tertingkatkan. Kerjasama tertingkatkan hanya dapat dipergunakan sebagai "pilihan terakhir", dan mayoritas negara anggota harus bergabung dalam prosesnya dan kebijakan apa pun yang ditetapkan tidak boleh mempengaruhi UE. Perjanjian Nice menyederhanakan kerja sama tertingkatkan dengan batas minimal negara anggota yang berpartisipasi sebanyak delapan negara. Meskipun prosedur ini sudah diperkenalkan dalam Perjanjian Amsterdam, dan disederhanakan dalam Perjanjian Nice, penggunaannya untuk pertama kali setelah Perjanjian Lisboa. Perjanjian Lisboa menetapkan jumlah minimum negara anggota yang diperlukan dalam kerja sama tertingkatkan menjadi sembilan negara. Selain itu Parlemen Eropa juga diberi kuasa untuk menyetujui otorisasi kerjasama tertingkatkan.

Undang-undang perceraian (Regulasi Roma III)

Kasus resmi pertama mengenai kerja sama tertingkatkan adalah peraturan Roma III. Sebelum perwujudan peraturan ini, UE sudah menetapkan aturan pertamanya dalam undang-undang perceraian pada tahun 1998: Konvensi Brussels II. Aturan ini diperbaharui menjadi Regulasi Brussels II pada tahun 2000 dan diubah pada tahun 2003. Di dalam UE dan di tingkat negara anggota, ada dorongan agar ditetapkan aturan hukum yang seragam di bidang perceraian lintas negara. Pada 16 April 2010 Komisi Eropa secara resmi mengusulkan prosedur kerja sama tertingkatkan kepada Dewan Kehakiman dan Urusan Dalam Negeri (JHA) yang kemudian mengesahkannya pada 12 Juli 2010 setelah menerima persetujuan dari Parlemen Eropa. Setelah otorisasi oleh Komisi, Belgia, Jerman, Latvia, Malta dan Portugal bergabung dengan negara anggota lainnya yang menghasilkan total 14 negara peserta pada bulan Juni 2010.
Bagian pertama dari usulan Komisi termasuk keputusan Dewan yang mengesahkan kerja sama di bidang hukum yang berlaku untuk perceraian dan perpisahan yang sah. Bagian kedua berisi usulan untuk Regulasi Dewan tentang implementasi kerja sama tertingkatkan tersebut. Parlemen Eropa memberikan persetujuan pada bulan Juni dan Dewan menyatakan persetujuan akhir pada bulan Juli 2010. Pada bulan Desember 2010, regulasi tersebut disetujui oleh Dewan. Regulasi tentang hukum perceraian, yang disebut juga Regulasi Roma III, mulai berlaku pada bulan Juli 2012.

Regulasi Roma III menetapkan aturan hukum mana yang harus digunakan dalam perceraian lintas negara, sedangkan pengadilan mana yang harus digunakan ditentukan oleh Peraturan Brussels II, yang berlaku untuk semua negara UE, kecuali Denmark. Pasangan internasional dapat menentukan hukum mana yang berlaku pada perceraian atau perpisahan sah mereka. Jika pasangan tersebut tidak dapat menentukan, hakim memiliki formula tersendiri untuk memutuskan hukum negara mana yang akan diberlakukan. Regulasi ini berlaku di 17 negara: Belgia, Bulgaria, Jerman, Estonia, Yunani, Spanyol, Prancis, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Hungaria, Malta, Austria, Portugal, Rumania, dan Slovenia.

Pengelolaan harta pasangan internasional

Pada Juni 2016, Dewan UE memberi wewenang kepada 18 negara anggota untuk memulai kerja sama tertingkatkan di bidang yurisdiksi, hukum yang berlaku, pengakuan serta penegakan keputusan dalam pengelolaan harta pasangan internasional. Pengelolaan harta perkawinan dan konsekuensi harta dari pasangan yang terdaftar. Kemudian dilaksanakan kerja sama tertingkatkan melalui Regulasi (EU) 2016/1103 untuk pasangan yang sudah menikah dan Regulasi (EU) 2016/1104 untuk pasangan terdaftar, keduanya akan diberlakukan mulai 29 Januari 2019.
Regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan harta pasangan internasional memberikan aturan yang jelas dalam kasus perceraian atau kematian dan mengakhiri proses paralel dan mungkin bertentangan di berbagai negara anggota, misalnya pada kekayaan atau rekening bank. Regulasi ini berlaku di 17 negara: Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Jerman, Yunani, Spanyol, Prancis, Kroasia, Italia, Luksemburg, Malta, Belanda, Austria, Portugal, Slovenia, Finlandia, Swedia.

Jaksa Penuntun Umum Eropa

Dasar pemikiran di balik gagasan Kantor Kejaksaan Umum Eropa atau Europen Public Prosecutor's Office (EPPO) adalah karena sebagian dari sumber keuangan UE setiap tahunnya lenyap akibat penipuan atau penyalahgunaan yang terjadi di seluruh negara anggota, sehingga dianggap perlu adanya suatu badan yang kompeten untuk menyelidiki perilaku ilegal tersebut. Pada 17 Juli 2013 Komisi Eropa mengusulkan regulasi untuk pembentukan EPPO. Setelah tidak ada konsensus yang tercapai di antara semua negara anggota UE, negara-negara yang ingin berpartisipasi menyampaikan kepada Parlemen Eropa, Dewan dan Komisi pada 3 April 2017 bahwa mereka akan melanjutkan pembentukan EPPO dengan prosedur kerja sama tertingkatkan. Hal ini dilakukan di bawah TFEU Pasal 86, yang memungkinkan prosedur kerja sama tertingkatkan disederhanakan dan tidak memerlukan otorisasi dari Dewan untuk meneruskannya. Negara anggota yang berpartisipasi menyepakati naskah legislasi untuk membentuk EPPO pada 8 Juni. Pada 12 Oktober para menteri kehakiman dari 20 negara anggota dengan suara bulat menyetujui berdirinya EPPO yang akan mulai berfungsi pada 2020. Pemerintah Belanda akan memutuskan sebelum 2021 akan bergabung atau tidak dengan EPPO, menurut perjanjian koalisi yang diterbitkan pada Oktober 2017.
Kantor Jaksa Penuntut Umum Eropa dibentuk dengan tujuan untuk melaksankan penyelidikan, penuntutan dan menyeret ke pengadilan para pelaku serta kaki tangannya yang melakukan kejahatan terhadap kepentingan keuangan UE. Kantor ini dapat melaksanakan penyelidikan dan bertindak sebagai jaksa di depan pengadilan yang berwenang di negara-negara anggota.

Pajak transaksi keuangan

Pada bulan September 2011, Komisi Eropa mengusulkan pajak transaksi keuangan (financial transaction tax/FTT) yang selaras untuk UE. Usulan tersebut berfokus pada transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Usulan kerangka kerja FTT menetapkan pajak yang berlaku untuk semua pasar, semua instrumen (saham, obligasi, derivatif, dll.), dan semua pelaku sektor keuangan (bank, bank bayangan, manajer aset, dll.). Tujuannya untuk memastikan perlakuan yang sama terhadap lembaga keuangan, produk, dan pasar di UE, sekaligus meminimalkan distorsi potensial di berbagai segmen pasar dan mengurangi risiko penghindaran pajak, substitusi instrumen keuangan, dan relokasi.
Setelah usulan tersebut dipublikasikan, kelompok kerja di Dewan yang mewakili pemerintah negara-negara anggota membahas usulan tersebut. Namun, pada pertengahan 2012, tidak ada kesepakatan bulat di tingkat Dewan. Meskipun demikian, sejumlah negara anggota menyatakan keinginannya untuk terus maju melalui prosedur kerja sama tertingkatkan. Pada akhir Oktober 2012, Komisi menerima permintaan untuk melaksanakan kerja sama tertingkatkan di bidang FTT dari 11 negara anggota (Belgia, Jerman, Estonia, Yunani, Spanyol, Prancis, Italia, Austria, Portugal, Slovenia, dan Republik Slovakia). Negara-negara anggota meminta izin untuk memperkenalkan sistem FTT di bawah kerja sama tertingkatkan, berdasarkan ruang lingkup dan tujuan sesuai usulan awal dari Komisi. Komisi menganalisis permintaan tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan hukum UE, juga dengan mempertimbangkan kepentingan negara anggota yang tidak berpartisipasi. Komisi kemudian menyimpulkan bahwa semua ketentuan hukum untuk kerja sama tertingkatkan yang diatur oleh Perjanjian telah dipenuhi. Pada 22 Januari 2013 Dewan mengeluarkan keputusan otorisasi pada 11 negara anggota untuk melaksanakan kerja sama tertingkatkan di bidang pajak transaksi keuangan, setelah Parlemen Eropa memberikan persetujuannya. Pada tanggal 14 Februari 2013, Komisi mengusulkan Direktif Dewan tentang penerapan kerja sama tertingkatkan di bidang FTT bersama dengan evaluasi dampak yang direvisi.
Pajak transaksi keuangan akan memperkuat Pasar Tunggal (Single Market) dengan mengurangi pendekatan nasional yang berbeda-beda untuk pajak transaksi keuangan dan akan memastikan bahwa sektor keuangan memberikan kontribusi yang adil dan substansial terhadap pendapatan publik. Diskusi sedang berlangsung antara negara anggota yang berpartisipasi. Pada 2018, tercatat 10 negara Anggota yang berpartisipasi dalam FTT (Belgia, Jerman, Yunani, Spanyol, Prancis, Italia, Austria, Portugal, Slovenia, Slovakia).