Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019

Petahana

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Dengan demikian, Joko Widodo yang menjadi pemegang posisi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014–2019 berhak dan dapat mengajukan pencalonan kembali untuk pemilihan umum 2019 dengan masa jabatan 2019–2024. Presiden Joko Widodo kemudian telah mengumumkan secara resmi calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilihan umum 2019 yaitu Profesor Doktor KH Ma'ruf Amin pada tanggal 9 Agustus 2018 di Jakarta.
Pemerintah juga memunculkan ambang batas untuk pemilihan 2019, sehingga menurut Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali, pemerintah dinilai membawa kepentingan partai politik.

Pinjaman luar negeri

Jumlah hutang luar negeri Indonesia menjadi sorotan kritik tim Prabowo-Sandi terhadap petahana Joko Widodo. Prabowo menilai, pemerintah banyak berutang untuk impor bahan pangan, bukan untuk meningkatkan produksi. Prabowo menilai, dengan semakin besar utang, negara akan melemah. Ia kemudian menyatakan bahwa saat ini pemerintah berniat mengimpor 100% bahan bakar.
Di sisi lain, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa rasio utang RI masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 29% dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah target maksimal rasio hutang terhadap PDB, yaitu 60% sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Ia juga menyatakan, baiknya kinerja pemerintah dapat dilihat dari kecilnya inflasi, yaitu di angka 3,5%-4%.

Kondisi perekonomian Indonesia

Salah satu isu perekonomian yang dibahas adalah mengenai jumlah Pendapatan Domestik Bruto per Kapita. Pada 23 Desember 2018, di hadapan jamaah Majelis Tafsir Alquran di jalan Ronggowarsito, Kota Solo, Prabowo menyatakan bahwa PDB per kapita Indonesia saat ini setingkat dengan sejumlah negara miskin di Benua Afrika. Prabowo menyampaikan bahwa negara-negara miskin tersebut adalah Rwanda, Sierra Leone, Chad, Haiti (yang sebenarnya terletak di Benua Amerika), dan pulau-pulau kecil seperti Kiribati (yang sebenarnya berada di Kepulauan Pasifik). Prabowo mengungkapkan, kenyataan ini ironis mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit tertinggi di dunia.
Pada tanggal 27 Desember 2018, Tempo menurunkan laporan mengenai perbandingan kondisi ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang disebutkan oleh Prabowo. Data tersebut menampilkan bahwa PDB per kapita Indonesia berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja ada di angka $11.900, jauh di atas Haiti ($1.830), Chad ($1.920), Rwanda ($1.990), dan Kiribati ($3.850).

Isu mahar

Berawal dari cuitan Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief tentang pemberian imbalan untuk pemilihan calon wakil presiden kepada PKS dan PAN sebesar 1 triliun rupiah, kasus ini telah ditelusuri bawaslu dan dinyatakan bahwa isu ini tidak benar.

Perang tagar

Tagar "#2019GantiPresiden" pertama kali digagas oleh politikus PKS Mardani Sera, pada awalnya tagar tersebut tidak dipermasalahkan, tetapi belakangan tagar ini mulai dipermasalahkan karena eksistensi dalam bentuk deklarasi di berbagai wilayah. Menyikapi tagar tersebut muncul tagar-tagar seperti "#Jokowi2Periode" dan "#2019TetapJokowi".
Tagar "#2019GantiPresiden" dianggap terlalu kontroversial oleh pendukung Prabowo-Sandi, karena banyaknya kasus yang membuat konflik di daerah, maka didengungkan tagar baru "#2019PrabowoPresiden".

Sakit dan Meninggal Dunia

Jumlah petugas penyelenggara Pemilu Serentak 2019 yang meninggal dunia secara keseluruhan mencapai 554 orang dan yang sakit 3.788 orang. Dan ini menjadi korban yang terbesar di dalam Sejarah Pemilu di Indonesia. Hal ini diakibatkan banyaknya beban tugas yang ditanggung oleh petugas KPPS maupun dari pihak kepolisian, dari tugas penghitungan yang banyak dimulai dari suara Penghitungan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, DPRD, dan DPR, menjaga Kotak Surat Suara, serta pengantaran Logistik Pemilu.

Pahlawan Demokrasi

Presiden Jokowi menetapkan semua para petugas maupun pihak kepolisian yang gugur saat mengawal Pemilu 2019 sebagai Pahlawan Demokrasi.

Penerimaan hasil

Hasil pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 tidak diterima baik oleh Pasangan Calon Presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto. Menurutnya, hasil Pilpres 2019 ini penuh dengan kecurangan yang tidak dapat diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Ia berencana melakukan upaya kedaulatan hukum sesuai konstitusi dan mengedepankan kedaulatan rakyat. Selain itu, ia juga menggelar sebuah rapat bersama para pendukungnya, membahas Hasil Pilpres 2019 di Kertanegara. Terjadi demonstrasi massa yang menolak hasil pemilihan presiden ini yang berujung kerusuhan di Jakarta pada tanggal 21 dan 22 Mei.