SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKKNI dikembangkan melalui konsultasi dengan industri terkait, untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen (penilaian) keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. SKKNI ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Judul Unit

Berisi nama unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus memberikan gambaran umum mencakup isi dan implementasinya serta menggunakan kalimat aktif dengan kata kerja performatif dan terukur. Judul masing-masing unit kompetensi dalam satu bidang pekerjaan bersifat unik dan berbeda satu sama lainnya, namun merupakan bagian dari satu bidang pekerjaan tersebut.

Deskripsi Unit

Uraian deskripsi unit merupakan penjelasan ringkas yang menggambarkan isi, maksud, tujuan, dan ruang lingkup dari unit kompetensi. Dalam deskripsi unit, dapat pula disebutkan keterkaitan unit kompetensi tersebut dengan unit kompetensi lain.

Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi adalah unsur bangunan dasar dari suatu unit kompetensi. Gabungan dari setiap elemen kompetensi membentuk satu unit kompetensi secara utuh. Elemen kompetensi menjelaskan proses dari suatu pekerjaan secara runtut yang dilakukan dalam satu unit kompetensi. Elemen kompetensi harus merupakan aktivitas yang dapat dilakukan, diamati, dan dinilai. Elemen kompetensi disusun menggunakan kalimat aktif, diawali dengan kata kerja sebelum objek, dan berbentuk pernyataan langsung dan lugas. Setiap unit kompetensi paling sedikit terdiri atas 2 elemen kompetensi.

Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja (KUK) berisi uraian tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. KUK dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, dan disusun dalam kata kerja pasif. KUK adalah pernyataan evaluatif yang terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja untuk menentukan apa yang akan dinilai dari capaian kinerja dalam suatu unit kompetensi. KUK juga merupakan sarana untuk menjelaskan kinerja yang diperlukan untuk menunjukkan pencapaian elemen kompetensi. KUK harus ditulis sebagai pernyataan yang dapat dinilai. KUK bukan merupakan standard operating procedure (SOP), walaupun dapat bersumber dari SOP. KUK berjumlah paling sedikit 2 KUK untuk setiap elemen kompetensi.
Penyusunan KUK harus fokus pada hasil dan aktivitas kerja dibandingkan dengan pertimbangan bagaimana pekerja dilatih atau perlengkapan yang dibawa ke tempat kerja. KUK harus dapat dibaca dan dimengerti oleh pengguna. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan substansinya, tetapi juga terkait dengan struktur dan bahasa yang digunakan. KUK harus dapat ditafsirkan dengan cara yang sama oleh semua pengguna dalam situasi yang berbeda. Ketepatan dalam menafsirkan KUK sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan penerapan standar kompetensi. Penulisan KUK harus relevan dengan tingkat kedalaman/kesulitan dari suatu pekerjaan. Untuk dapat menuliskan tingkat kedalaman/kesulitan sebagaimana dimaksud, dapat digunakan pendekatan taksonomi bloom.

Kelembagaan SKKNI

SKKNI disusun dengan melibatkan beberapa pihak sebagai berikut:

Tim Verifikasi

Tim Verifikasi SKKNI bersifat ad hoc dan dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi dengan tugas melakukan verifikasi Rancangan SKKNI sebelum prakonvensi.
Tim verifikasi terdiri atas personel yang memiliki kompetensi metodologi verifikasi standar kompetensi dan substansi teknis sesuai dengan bidang kerja yang relevan dengan SKKNI yang akan diverifikasi.
Susunan keanggotaan tim verifikasi terdiri dari: ketua dan anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

Tahapan Pengembangan SKKNI

SKKNI disusun melalui tahapan sebagai berikut:

Inisiasi dan pembentukan tim

Inisiasi penyusunan SKKNI dapat dilakukan oleh instansi teknis atau pemangku kepentingan lainnya, meliputi: masyarakat, asosiasi industri/perusahaan, dan/atau asosiasi profesi. Inisiasi penyusunan SKKNI dilakukan dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan SKKNI baru atau kebutuhan perbaikan atau pengembangan SKKNI yang telah ada.
Inisiasi penyusunan SKKNI disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan sektor atau lapangan usaha masing-masing. Instansi teknis kemudian menyampaikan kepada Komite Standar Kompetensi untuk melakukan penilaian dan justifikasi kelayakan tuntutan kebutuhan SKKNI berdasarkan sistem industri dan/atau regulasi teknis terkait dengan SKKNI yang diusulkan serta Rencana Induk Pengembangan SKKNI. Dalam hal usulan penyusunan SKKNI dinyatakan layak, maka Komite Standar Kompetensi memasukkan usulan tersebut ke dalam rencana tahunan perumusan dan mengusulkan kepada instansi teknis.
Komite standar kompetensi membentuk tim perumus dan tim verifikasi untuk jenis SKKNI yang telah diprogramkan dalam rencana tahunan perumusan SKKNI di masing-masing sektor atau lapangan usaha.

Perumusan Draft Rancangan SKKNI

Perumusan Rancangan SKKNI dapat dilakukan dengan metode riset lapangan, adaptasi, atau adopsi.
Perumusan dengan metode riset lapangan disusun menggunakan model Regional Model Competency Standard (RMCS).
Perumusan dengan menggunakan metode adaptasi atau adopsi dapat menggunakan standar kompetensi kerja khusus atau standar kompetensi kerja internasional. Perumusan dengan metode adaptasi dapat dilakukan terhadap standar kompetensi yang telah diakui dan diberlakukan serta struktur dan formatnya sama, setara atau sebanding dengan struktur dan format RMCS.
Perumusan dengan metode adopsi dilakukan terhadap standar kompetensi dengan memperhatikan telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari pemilik standar kompetensi yang diadopsi, identitas standar kompetensi dinyatakan dengan jelas, antara lain menyangkut nomor, judul, tanggal atau tahun publikasi dan tingkat kesetaraannya dengan SKKNI, serta penulisannya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan tidak menghilangkan bahasa aslinya, jika standar kompetensi kerja tersebut tidak dalam bahasa Indonesia.
SKKNI hasil adopsi wajib diamendemen dengan segera apabila terjadi perubahan atas standar kompetensi yang diadopsi.

Verifikasi oleh Komite Standar Kompetensi

Perumusan Rancangan SKKNI yang dilakukan oleh tim perumus diverifikasi kesesuainnya oleh tim verifikasi. Verifikasi Rancangan SKKNI dilakukan dengan kriteria struktur Rancangan SKKNI telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta substansi Rancangan SKKNI telah dirumuskan secara jelas, tepat dan akurat serta mampu telusur dengan standar proses kerja di industri, organisasi, atau produk/jasa.
Rancangan SKKNI yang telah memenuhi kriteria verifikasi diidentifikasi sebaran RSKKNI-1.

Prakonvensi

RSKKNI-1 divalidasi melalui prakonvensi yang diselenggarakan oleh komite standar kompetensi dengan diikuti oleh pemangku kepentingan terkait, antara lain dari unsur industri, praktisi dan/atau pakar, asosiasi industri, kelompok profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, serta instansi teknis terkait.
Prakonvensi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari peserta yang diundang. Prakonvensi harus memperhatikan masukan tertulis yang disampaikan oleh peserta yang berhalangan hadir. Hasil prakonvensi disetujui oleh peserta prakonvensi untuk selanjutnya diperbaiki oleh tim perumus dan kemudian disampaikan kepada Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan untuk diverifikasi.

Verifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan

Verifikasi RSKKNI-1 hasil prakonvensi dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebelum konvensi nasional. Dalam hal dokumen RSKKNI-1 dinyatakan belum lengkap atau belum sesuai, dokumen dikembalikan kepada instansi teknis yang mengusulkan. RSKKNI-1 yang telah memenuhi kriteria verifikasi diidentifikasi sebagai RSKKNI-2 untuk selanjutkan disampaikan kepada instansi teknis sebagai bahan pelaksanaan konvensi nasional.

Konvensi Nasional

RSKKNI-2 dibakukan melalui konvensi nasional yang diikuti pemangku kepentingan terkait, antara lain dari unsur industri, praktisi dan/atau pakar, asosiasi industri, kelompok profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, serta instansi teknis terkait.
Konvensi nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikt 2/3 dari peserta yang diundang. RSKKNI-2 yang telah disepakati secara aklamasi dan telah diperbaiki oleh tim perumus diidentifikasi sebagai RSKKNI-3 dan selanjutnya diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk ditetapkan.

Penetapan oleh Menteri Ketenagakerjaan

RSKKNI-3 yang disampaikan oleh instansi teknis diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya oleh Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam hal RSKKNI dinyatakan belum lengkap atau belum sesuai, dokumen dikembalikan kepada instansi teknis yang mengusulkan untuk dilakukan perbaikan. RSKKNI yang telah dinyatakan lengkap dan sesuai ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. SKKNI yang sudah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dapat diunduh di situs web SKKNI.

Kaji Ulang SKKNI

Untuk memelihara validitas dan reliabilitas SKKNI yang telah ditetapkan, dilakukan kaji ulang oleh Komite Standar Kompetensi paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun atau sesuai kebutuhan. Hasil kaji ulang SKKNI dapat berupa rekomendasi perubahan, pencabutan, atau tanpa perubahan.
Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi tanpa perubahan dilakukan apabila SKKNI tersebut masih dinyatakan valid dan reliabel.
Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi perubahan dapat berupa kesalahan redaksional, perbaikan atau penambahan substansi yang sifatnya terbatas, atau perubahan substansi yang cukup luas atau menyeluruh. Perubahan kesalahan redaksional tidak melalui prakonvensi dan konvensi nasional, sedangkan perubahan berupa perbaikan atau penambahan substansi baik sifatnya terbatas atau luas dilaksanakan melalui prakonvensi dan konvensi nasional.
Hasil kaji ulang SKKNI berupa rekomendasi pencabutan dilakukan apabila SKKNI tersebut substansinya berubah lebih dari 50% atau sudah tidak diperlukan lagi.
Rekomendasi perubahan atau pencabutan SKKNI diusulkan oleh instansi teknis kepada Kementerian Ketenagakerjaan.