Keraton Banjar

Keraton Banjar adalah istana kenegaraan Kesultanan Banjar sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Banjar. Menurut Hikayat Banjar istana yang pertama kali dibangun diperuntukkan untuk Ampu Jatmika, yang dianggap cikal bakal raja-raja Banjar.
Sampai saat ini lokasi-lokasi keraton dan wujud keraton Banjar tidak dapat diketahui dengan pasti, sebab tidak adanya data yang lengkap. Sebagai bekas negara terbesar di bagian selatan Borneo pada masa kejayaannya, tentunya Kesultanan Banjar memiliki pusat pemerintahan yang cukup baik. Keberadaan Keraton Banjar yang sudah punah, salah satunya dikarenakan pertentangan dan konflik dengan Belanda. Sikap Kesultanan Banjar dan orang Banjar pada umumnya yang tidak mau tunduk kepada kemauan Belanda.
Berdasar catatan sejarah, diketahui bahwa di Kalimatan Selatan pernah berdiri sebuah kerajaan yang besar yaitu kerajaan Banjar (1526–1905). Pada puncak masa kejayaannya, kerajaan Banjar memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, mencakup hampir sebagian besar pulau Kalimantan sekarang. Namun demikian hingga kini tidak diketahui lagi bagaimana keberadaannya, baik lokasi maupun bentuk arsitektur istana kerajaan Banjar.
Penelitian mengenai rekonstruksi keraton Banjar sudah pernah dilakukan (Kasnowihardjo, dkk.2006; Muchamad, 2006a, 2006b), namun terbatas pada masa kerajaan Banjar saat berada di Kuin (1526–1612). Berdasar penelusuran sisa-sisa reruntuhan yang didominasi susunan batu bata, maka hasil studi rekonstruksi menunjukkan bahwa keraton pertama kerajaan Banjar tersebut sangat dipengaruhi kebudayaan kerajaan Negara Daha. Diyakini bentukan istana tersebut juga merupakan sebuah “bangunan” bekas peninggalan kerajaan Negara Daha. Sedangkan keraton kerajaan Banjar setelah masa tersebut (1612-1905), yaitu saat di daerah Batang Banyu, daerah Kayu Tangi, daerah Bumi Selamat, daerah Cempaka, dan terakhir di daerah Sei Mesa tidak pernah diketahui. Peristiwa perpindahan pusat pemerintahan kerajaan Banjar sendiri terjadi akibat pertikaian dengan bangsa Belanda yang dipicu oleh pertikaian dagang. Dan selama masa pertikaian tersebut, setidaknya keraton kerajaan berpindah sebanyak 5 kali. Akibat pertikaian ini, berakhir dengan dikeluarkannya pengumuman penghapusan kerajaan Banjar pada 11 Juni 1860, yang ditandatangani oleh Residen Surakarta F.N. Nieuwenhuijzen yang merangkap Komisaris Pemerintahan Belanda untuk afdeling Selatan dan Timur Kalimantan (Ideham, 2003). Penelitian terakhir yang telah dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan (Muchamad, 2009) difokuskan pada upaya mencari lokasi untuk rekonstruksi keraton kerajaan Banjar yang sesuai dari aspek kesejarahan dan pelestarian pusaka saujana budaya.

Keraton Pemakuan Tahun 1622

Pada tahun 1612 keraton Keraton Kuin di Banjarmasih mendapat serangan dari VOC-Belanda, tempat tinggal Sultan hancur, sehingga pusat pemerintahan Kesultanan Banjar dipindahkan oleh Sultan Mustain Billah Raja Banjar IV ke arah hulu sungai Martapura, tepatnya di Pemakuan, sambil menyiapkan keraton baru di Amuntai, namun saat pembangunan keraton Amuntai sudah digarap tetapi belum rampung, keraton Amuntai dibatalkan didiami karena Sultan Mustain Billah (Marhum Panembahan) mendapat mimpi bahwa Pangeran Suryanata (leluhur raja-raja Banjar) melarangnya menjadikan kota Amuntai sebagai ibu kota kembali karena negeri lawas itu sudah rusak (Hikayat Banjar).

Keraton Muara Tambangan Tahun 1632

Sekitar 10 (sepuluh) tahun di Pemakuan, pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Muara Tambangan pada sekitar tahun 1632. Beberapa menteri kerajaan wafat tatkala di Muara Tambangan seperti Kiati Wiradura dan Kiai Tisna Dikara.

Keraton Batang Banyu Tahun 1642

Sekitar 10 (sepuluh) tahun di Muara Tambangan, pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Batang Banyu pada sekitar tahun 1642. Beberapa menteri kerajaan telah wafat tatkala di Batang Banyu seperti Kiai Tisna Dimarta.

Keraton Sungai Pangeran di Banjarmasin Tahun 1663-1679

Tahun 1660 Sultan Saidullah Raja Banjar VI mangkat, sementara Putra Mahkota Raden Bagus (Suria Angsa) masih kecil, sehingga mangkubumi ditunjuk oleh Dewan Mahkota sebagai Pemangku Raja atau temporary king dengan gelar di atas tahta Sultan Rakyatullah. Setelah 3 tahun menjabat Pemangku Raja, timbul gejolak di istana, karena Pangeran Dipati Anom II (adik Sultan Saidullah Raja Banjar VI) berkeinginan mengambil alih jabatan Sultan Rakyatullah sebagai temporary king atau Pemangku Raja. Pangeran Dipati Anom II berhasil mengambil alih perangkat kerajaan dan prajurit kerajaan, ia memindahkan pusat pemerintahan ke Sungai Pangeran di Banjarmasin pada tahun 1663 dan mengangkat dirinya sebagai Sultan Banjar dengan sebutan Sultan Dipati Anom atau Pangeran Suryanata 2 yang memerintah di Banjarmasin (1663-1679). Sementara sebelum turun tahta di Martapura pada tahun 1663 Sultan Rakyatullah juga sempat melantik putra mahkota Raden Bagus menjadi Sultan Banjar dengan gelar Sultan Amrullah Bagus Kasuma (Suria Angsa).

Keraton Sungai Mesa, Bajarmasin

Selain istana kenegaraan yang terdapat di Martapura, bersamaan itu pula terdapat keraton ke-2 (istana peraduan) yang terletak di Banjarmasin yang merupakan istana kediaman Putra Mahkota (putra sulung).
Berdekatan dengan Kampung Melayu terdapat Kampung Keraton yang kemudian namanya diubah menjadi Kampung Sungai Mesa yang didirikan oleh Kiai Maesa Jaladri alias Anang putera Tumenggung Suta Dipa. Di kampung Sungai Mesa terdapat kediaman Menteri Besar Kiai (Mesa) Maesa Jaladri, istana Sultan (Sultan Adam), Balai Kaca, dan istana Sultan Tamjidullah II (istana peninggalan Sultan MUda Abdul Rahman). Berseberangan sungai dengan istana Sultan Tamjidullah II terdapat rumah Residen di Kampung Amarong, yang di sebelah hilirnya terdapat benteng Tatas. Kampung Amarong (sekarang kantor gubernur Kalsel) merupakan kampung terbesar di seberang Kampung Sungai Mesa pada saat itu.