Dewan Perwakilan Rakyat Filipina

Sejarah

Ketika Filipina berada di bawah aturan kolonial Amerika, legislatif adalah Filipina Komisi yang ada dari September 1900 hingga Oktober 1907. Presiden Amerika Serikat yang ditunjuk sebagai anggota Komisi di Filipina.
Bill of the Philippine 1902 mandat penciptaan yang terdiri dari dua dewan atau dua kamar legislatif Filipina dengan Komisi Filipina sebagai Majelis Rendah dan Senat sebagai Majelis Tinggi. Terdiri dari dua kamar legislatif ini telah diresmikan pada bulan Oktober 1907. Melalui kepemimpinan dan Sergio Osmeña Speaker Floor Leader Manuel L. Quezon, Aturan dari 59. Kongres di Amerika Serikat telah mengadopsi substansial sebagai Aturan dari Filipina legislatif.
Dalam 1916, Hukum Jones atau Undang-Undang Otonomi Filipina mengubah sistem legislatif. Komisi Filipina yang telah dihapuskan dan baru Filipina terdiri dari dua dewan legislatif yang terdiri dari DPR dan Senat. Sistem Legislatif yang telah diubah lagi pada 1935. Konstitusi 1935 unikameral membentuk Majelis Nasional. Tetapi pada tahun 1940, melalui amendemen ke UUD 1935, di bawah hukum terdiri dari dua dewan legislatif dari Kongres Filipina terdiri dari DPR dan Senat.
Atas pelantikan Republik Filipina 1946 di dalam Undang-Undang No 6 telah diundangkan memberikan bahwa pada tanggal proklamasi Republik Filipina, yang ada Kongres akan dikenal sebagai Kongres Pertama Republik. UUD 1973 yang terdiri daripada dua dewan yang dihapuskan Kongres dan membuat unicameral Batasang Pambansa sistem pemerintahan parlementer.
Konstitusi 1987 dikembalikan pada sistem pemerintahan presiden bersama yang terdiri dari dua dewan Legislatif dari Kongres Filipina.

Kekuasaan eksklusif

DPR memiliki kekuasaan eksklusif untuk mengusulkan undang-undang yang berkaitan dengan alokasi, penerimaan, tarif dan peningkatan hutang publik. Berada dalam hal ini bahwa DPR sering disebut sebagai yang memiliki "kekuasaan atas"m Dengan anggota Senat yang memiliki jumlah pemilih nasional, tagihan dari aplikasi lokal dan swasta yang tagihan kiri ke DPR untuk melakukan. Dalam semua kasus ini, Senat Mei atau bertepatan hanya mengusulkan amendemen undang-undang seperti itu.

tuduhan

kekuasaan eksekutif lainnya adalah untuk melakukan semua kasus tuduhan terhadap, Presiden, Wakil Presiden, anggota dari Mahkamah Agung, dari anggota Komisi Konstitusi (Komisi Pemilihan, Komisi Audit), dan Ombudsman. Bila sepertiga dari keanggotaan telah didukung dengan tuduhan artikel, ia kemudian dikirim ke Senat yang mencoba dan memutuskan pada tuduhan kasus.

Komisi Appointments

Atas dasar proporsional perwakilan dari partai politik dan partai-list organisasi, Rumah elects dua belas anggota atau setengah dari keanggotaan Komisi Appointments, yang bertanggung jawab untuk mengkonfirmasikan dengan janji Presiden.

Kamar Pemilihan Umum

Mirip dengan Senat, DPR juga merupakan pemilihan hakim sendiri untuk menghakimi semua kontes yang berkaitan dengan pemilihan, kembali dan kualifikasi para anggota.Kamar Pemilihan Umum terdiri dari sembilan anggota, di antaranya adalah tiga justitusi dari Mahkamah Agung dan sisanya akan dipilih oleh DPR atas dasar perwakilan proporsional dari partai politik dan partai-daftar organisasi. Keadilan yang paling senior sebagai Ketua presides.

Kecamatan perwakilan

Semua provinsi dan beberapa kota memiliki minimal satu ikhtisar / legislatif kabupaten, warga yang suara untuk masing-masing anggota kongres. Setiap kabupaten yang meliputi jumlah penduduk sekitar 250.000 ke 500.000 orang. Provinsi yang hanya memiliki satu ikhtisar / legislatif daerah yang dibagi menjadi dua kabupaten provinsi untuk tujuan memilih anggota Sangguniang Panlalawigan (Dewan Provinsi). Untuk provinsi yang memiliki lebih dari satu ikhtisar / legislatif kabupaten, provinsi kabupaten yang identik dengan yang sesuai ikhtisar / legislatif daerah, dengan pengecualian kota yang tidak suara untuk para pejabat provinsi.