file_titles.txt

02-Sumatera Utara-Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 11 Tahun 2015.pdf
02-Sumatera Utara-Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 30 Tahun 2015.pdf
02-Sumatera Utara-Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 79 Tahun 2017.pdf
02-Sumatera Utara-Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.25 Tahun 2010.pdf
02-Sumatera Utara-Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2017.pdf
02-Sumatera Utara-Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2011.pdf
03-Sumatera Selatan-Peraturan Gubernur No 01 Tahun 2002.pdf
03-Sumatera Selatan-Peraturan Gubernur No 06 Tahun 2010.pdf
03-Sumatera Selatan-Peraturan Gubernur No 11 Tahun 2004.pdf
03-Sumatera Selatan-Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2012.pdf
03-Sumatera Selatan-Peraturan Gubernur No 57 Tahun 2008.pdf
03-Sumatera Selatan-Peraturan Gubernur No 69 Tahun 2016.pdf
05-Bengkulu-Peraturan Gubernur Bengkulu No 04 Tahun 2018.pdf
05-Bengkulu-Peraturan Gubernur Bengkulu No 26 Tahun 2014.pdf
05-Bengkulu-Peraturan Gubernur Bengkulu No 59 Tahun 2017.pdf
06-Riau-Peraturan Gubernur No 17 Tahun 2009.pdf
06-Riau-Peraturan Gubernur No 62 Tahun 2017.pdf
06-Riau-Peraturan Gubernur No 73 Tahun 2016.pdf
07-Kepulauan Riau-Peraturan Gubernur No 12 Tahun 2006.pdf
07-Kepulauan Riau-Peraturan Gubernur No 19 Tahun 2007.pdf
08-Jambi-Peraturan Gubernur Jambi No 26 Tahun 2018.pdf
08-Jambi-Peraturan Gubernur Jambi No 53 Tahun 2016.pdf
09-Lampung-Peraturan Gubernur Lampung No 25 Tahun 2007.pdf
09-Lampung-Peraturan Gubernur Lampung No 41 Tahun 2018.pdf
09-Lampung-Peraturan Gubernur Lampung No 70 Tahun 2016.pdf
1 - DKI Jakarta - Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021.pdf
1 - National - Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98.pdf
10 - Kalimantan Tengah - Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2010.pdf
10 - National -Permentan Nomor 39 Tahun 2018.pdf
10-Bangka Belitung-Peraturan Gubernur Bangka Belitung No 09 Tahun 2017.pdf
10-Bangka Belitung-Peraturan Gubernur Bangka Belitung No 13 Tahun 2017.pdf
10-Bangka Belitung-Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2013.pdf
11 - Kalimantan Utara - Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2020.pdf
11 - National - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8.pdf
12 - Banten - Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2016.pdf
12 - National - Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2019.pdf
12-Kalimantan Timur-Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 02 Tahun 2011.pdf
12-Kalimantan Timur-Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 27 Tahun 2022.pdf
12-Kalimantan Timur-Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 45 Tahun 2015.pdf
12-Kalimantan Timur-Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 54 Tahun 2013.pdf
13 - Jawa Tengah - Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2019.pdf
13 - National - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.72_MENLHK_SETJEN_KUM.1_12_2017.pdf
14 - National - permenlhk-nomor-p.73-tahun-2017.pdf
14 - NTB - Peraturan Gubernur No. 54 Tahun 2019.pdf
14-Kalimantan Tengah-Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 11 Tahun 2010.pdf
14-Kalimantan Tengah-Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2015.pdf
14-Kalimantan Tengah-Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 38 Tahun 2016.pdf
15 - Maluku - Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2016.pdf
15 - National - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012.pdf
16 - DKI Jakarta - Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2012.pdf
16 - National - Permendag No. 38 Tahun 2010.pdf
17 - National - Permen.Perind No 33 2007.pdf
17 - Sumatera Utara - Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2012.pdf
17-DKI Jakarta-Peraturan Gubernur No 104 Tahun 2019.pdf
17-DKI Jakarta-Peraturan Gubernur No 112 Tahun 2018.pdf
17-DKI Jakarta-Peraturan Gubernur No 268 Tahun 2016.pdf
17-DKI Jakarta-Peraturan Gubernur No 90 Tahun 2021.pdf
18 - Lampung - Peraturan Gubernur No. 32.a Tahun 2012.pdf
18 - National - Keputusan Presiden No 92 TH 1998.pdf
18-Jawa Barat-Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 170 Tahun 2021.pdf
18-Jawa Barat-Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2009.pdf
18-Jawa Barat-Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2018.pdf
19 - Kalimantan Barat - Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 125 Tahun 2020.pdf
19 - National - UU Nomor 6 Tahun 1994.pdf
19-Jawa Tengah-Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 147 Tahun 2008.pdf
19-Jawa Tengah-Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 20 Tahun 2009.pdf
19-Jawa Tengah-Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 22 Tahun 2016.pdf
19-Jawa Tengah-Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 23 Tahun 2017_unlocked.pdf
19-Jawa Tengah-Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 23 Tahun 2018.pdf
19-Jawa Tengah-Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 24 Tahun 2017.pdf
19-Jawa Tengah-Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 24 Tahun 2018.pdf
19-Jawa Tengah-Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 40 Tahun 2016.pdf
19-Jawa Tengah-Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 51 Tahun 2019.pdf
19-Jawa Tengah-Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 95 Tahun 2018.pdf
19-Jawa Tengah-Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023.pdf
190614140416Regulation of Gov_Number71_2014.pdf
1a-Aceh Barat-Qanun No 16 Tahun 2012-Ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat.pdf
1b-Aceh Barat-Perbup No 65 Tahun 2022-Ttg Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 52 Tahun 2021 Tentanq Analisis standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.pdf
1d-Aceh Barat-Perbup No 13 Tahun 2022-Ttg Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023.pdf
1e-Aceh Barat-Qanun No 1 Tahun 2022-Ttg Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.pdf
1f-Aceh Barat-Perbup No 52 Tahun 2021-Ttg Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023.pdf
1g-Aceh Barat-Qanun No 4 Tahun 2017-Ttg Pengelolaan Sampah.pdf
1h-Aceh Barat-Qanun Aceh No 2 Tahun 2022-Ttg Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.pdf
1i-Aceh Barat-Perbup No 9 Tahun 2010-Ttg Ketertiban Umum.pdf
2 - DKI Jakarta - Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2021.pdf
2 - National - PP Nomor 23 Tahun 2021.pdf
20 - Kalimantan Timur - Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014.pdf
20 - National - UU Nomor 16 Tahun 2016.pdf
20-Daerah Istimewa Yogyakarta-Peraturan Gubernur No 27 Tahun 2021.pdf
20-Daerah Istimewa Yogyakarta-Peraturan Gubernur No 32 Tahun 2010.pdf
20-Daerah Istimewa Yogyakarta-Peraturan Gubernur No 57 Tahun 2008.pdf
20-Daerah Istimewa Yogyakarta-Peraturan Gubernur No 60 Tahun 2018.pdf
20-Daerah Istimewa Yogyakarta-Peraturan Gubernur No 75 Tahun 2019.pdf
20-Daerah Istimewa Yogyakarta-Peraturan Gubernur No 76 Tahun 2015.pdf
20-Daerah Istimewa Yogyakarta-Peraturan Gubernur No 83 Tahun 2021.pdf
21 - Kalimantan Timur - Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2012.pdf
21 - National - UU Nomor 17 Tahun 2004.pdf
21-Jawa Timur-Peraturan Gubernur Jawa Timur No 107 Tahun 2008.pdf
21-Jawa Timur-Peraturan Gubernur Jawa Timur No 53 Tahun 2011.pdf
21-Jawa Timur-Peraturan Gubernur Jawa Timur No 85 Tahun 2016.pdf
22 - National - Keppres No 23 TH 1992.pdf
23 - Kalimantan Utara - Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2019.pdf
23 - National - Keputusan_Presiden_no_92 TH 1998.pdf
23-Nusa Tenggara Timur-Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No 36 Tahun 2018.pdf
24 - Jawa Barat - Peraturan Gubernur No 56 Tahun 2012.pdf
24 - National - PERPRES NO 33 TH 2005 .pdf
24-Nusa Tenggara Barat-Peraturan Gubernur No 24 Tahun 2019.pdf
25 - Jawa Tengah - Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012.pdf
25 - National - PERPRES NO 46 TH 2005.pdf
26 - Jawa Timur - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2012.pdf
26 - National - UU Nomor 7 Tahun 2021.pdf
26-Sulawesi Barat-Peraturan Gubernur No 07 Tahun 2010.pdf
27 - Bali - Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2012.pdf
27 - National - PP Nomor 16 Tahun 2021-dikompresi.pdf
27-Sulawesi Tengah-Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 54 Tahun 2017.pdf
28 - National - Permen PUPR_21_2021.pdf
28 - Sulawesi Barat - Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2012.pdf
29 - National - UU Nomor 32 Tahun 2009.pdf
29 - Sulawesi Tengah - Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2012.pdf
29-Sulawesi Tenggara-Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2017.pdf
29-Sulawesi Tenggara-Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No 16 Tahun 2017.pdf
29-Sulawesi Tenggara-Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No 34 Tahun 2018.pdf
2a-Aceh Barat Daya-Qanun No 12 Tahun 2013-Ttg Pengelolaan Sumber Daya Air.pdf
2b-Aceh Barat Daya-Perbup No 2 Tahun 2022-Ttg Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2022.pdf
2c-Aceh Barat Daya-Perbup No 13 Tahun 2016-Ttg Petunjuk Penggunaan Dana Operasional Penanggulangan Bencana dan Mitigasi.pdf
2d-Aceh Barat Daya-Perbup No 05 Tahun 2023-Ttg Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2028.pdf
2e-Aceh Barat Daya-Perbup No 2 Tahun 2023-Ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2028.pdf
2f-Aceh Barat Daya-Perbup No 11 Tahun 2022-Ttg Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026.pdf
2g-Aceh Barat Daya-Perbup No 04 Tahun 2023-Ttg  Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2028.pdf
2h-Aceh Barat Daya-Perbup No 12 Tahun 2022-Ttg Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.pdf
2i-Aceh Barat Daya-Qanun No 1 Tahun 2022-Ttg Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.pdf
2j-Aceh Barat Daya-Perbup No 13 Tahun 2022-Ttg perubahan kedua tentang kebijakan akuntansi pemerintah.pdf
2k-Aceh Barat Daya-Perbup 22 tahun 2022-Ttg optimalisasi penyelenggaraan keadilan restoratif.pdf
2l-Aceh Barat Daya-Perbup No 13 Tahun 2021-Ttg kebijakan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis.pdf
3 - DKI Jakarta - Instruksi Gubernur Nomor 52 Tahun 2020.pdf
3 - National - UU Nomor 32 Tahun 2009.pdf
30 - National - 2023pmkeuangan038.pdf
30 - Sulawesi Selatan - Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2020.pdf
31 - DKI Jakarta - Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020.pdf
31 - National - Permen ESDM nomor 3 Tahun 2023.pdf
32 - Kalimantan Barat - Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1215 DLHK Tahun 2020.pdf
32 - National - UU Nomor 41 Tahun 1999.pdf
32-Maluku-Peraturan Gubernur Maluku No 07 Tahun 2016.pdf
32-Maluku-Peraturan Gubernur Maluku No 41 Tahun 2017.pdf
33 - Jawa Timur - Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2009.pdf
33 - National - UU Nomor 06 Tahun 2014.pdf
33-Papua Barat-Peraturan Gubernur Papua Barat No 19 Tahun 2018.pdf
34 - Jawa Timur - Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008.pdf
34 - National - Permendesa Nomor 1 Tahun 2015.pdf
35 - DKI Jakarta - Peraturan Gubernur No 9 Tahun 2022.pdf
35 - National - Permendesa Nomor 16 Tahun 2018.pdf
36 - Jawa Barat - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2023.pdf
36 - National - Permendesa Nomor 21 Tahun 2020.pdf
3b-Aceh Besar-Perbup No 17 Tahun 2022-Ttg Tata Cara Penataan Wilayah Adat Mukim dan Harta Kekayaan Mukim di Kabupaten Aceh Besar.pdf
3c-Aceh Besar- Perbup No 5 Tahun 2021-Ttg Tata Cara Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Aceh Besar.pdf
3f-Aceh Besar-Perbup No 2 Tahun 2023-Ttg Tata Cara Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar 2023.pdf
3h-Aceh Besar- Perbup No 16 Tahun 2023- Ttg Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.pdf
3i-Aceh Besar-Qanun No 1 Tahun 2022- Ttg Sistem Pendidikan Terpadu.pdf
3j-Aceh Besar-Perbup No 3 Tahun 2021-Ttg Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Aceh Besar.pdf
3k-Aceh Besar-Perbup No 33 Tahun 2019- Ttg Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Aceh Besar.pdf
3l-Aceh Besar-Qanun No 2 Tahun 2022- Ttg Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.pdf
4 - DKI Jakarta - Instruksi Gubernur Nomor 127 Tahun 2017.pdf
4 - National - Permen LHK Nomor 21 Tahun 2022.pdf
454a-Kepulauan Aru-Perbup no 19 tahun 2019-Ttg Pengelolaan Sampah.pdf
457a-Maluku tengah-Perda No11 th 2022-Pengelolaan Sampah.pdf
457b-Maluku Tengah-Perda No 5 th 2021-Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.pdf
457c-Maluku Tengah-Perbup No22 th 2021-Rencana Umum Penanaman Modal th2019-2025.pdf
457d-Maluku Tengah-Perda-No6 th 2012-RTRW Maluku Tengah 2011-2031.pdf
463a-Maluku Utara-Halmahera Barat-Peraturan Bupati No.44 tahun 2017 Ttg  Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.pdf
463b-Maluku Utara- Halmahera Barat-Peraturan Bupati Halmahera Barat No.29 tahun 2017 Ttg Tugas Pokok danFungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat.pdf
463c-Maluku Utara-Halmahera Barat-Peraturan Daerah Halmahera Barat No. 8 tahun 2019 Ttg Pengelolaan Persampahan.pdf
463d-Maluku Utara-Halmahera Barat-Peraturan Bupati Halmahera Barat No.4A tahun 2019.pdf
463e-Maluku Utara-Halmahera Barat-Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No.4 tahun 2012 Ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil secara Terintegrasi dan Berkelanjutan.pdf
463f-Maluku Utara-Halmahera Barat-Peraturan Bupati Halmahera Barat No 6A tahun 2020 Ttg Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana  Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.pdf
463g-Maluku Utara-Halmahera Barat-Perturan Bupati Halmahera Barat No.32 tahun  2017 Ttg Tugas Poko dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.pdf
463h-Maluku Utara-Halmahera Barat-Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No.35 tahun 2012 Ttg Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat.pdf
463i-MalukuUtara-Halmahera Barat-Perda Kab Halmahera No 2 tahun 2021 Ttg Perubahan atas Perda No 6 tahun 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.pdf
463j-Maluku Utara-Halmahera Barat-Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No.3 tahun 2012 ttg Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang(Coral Reef) di Kabupaten Halmahera Barat.pdf
464a-Maluku Utara-Halmahera Tengah-Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah No.6 tahun 2016 Ttg Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau.pdf
464b-Maluku Utara-Halmahera Tengah-Perbup Halteng No. 30 tahun 2018 Ttg Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kab. Halteng.pdf
464c-Maluku Utara-Halmahera Tengah-Perda No. 7 tahun 2012 Ttg Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Halteng.pdf
464d-Maluku Utara-Halmahera Tengah-Perbup Halteng No. 43 tahun 2012 Ttg Kedudukan, SOTK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Halteng.pdf
464e-Maluku Utara-Halmahera Tengah-Perbup Halmahera Tengah no.64 tahun 2022 Ttg Peraturan Pelaksanaan Perda No.5 tahun 2016 Ttg Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kab Halteng.pdf
464f-Maluku Utara-Halmahera Tengah-Perda Kabupaten Halmahera Tengah No.5 tahun 2016 Ttg Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kab Halteng.pdf
464g-Maluku Utara-Halmahera Tengah-perda Kab Halmahera No.43 Th 2018 Ttg Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Bakesbangpol Kab Halteng.pdf
464h-Maluku Utara-Halmahera Tengah-Perda Kab Halmahera Tengah No1 th 2012 Ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Kab Halteng Th 2012-2032.pdf
464i-Maluku Utara- Halmahera Tengah-Perbup Halteng No. 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan, SOTK Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halteng.pdf
465a-Maluku Utara-Halmahera Timur-Perda No 29 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Halmahera Timur.pdf
465b-Maluku Utara-Halmahera Timur- Perda No 30 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.pdf
465c-Maluku Utara-Halmahera Timur-RPJMD.pdf
465d-Maluku Utara-Halmahera Timur-Perda Kab Halmahera Timur No 4 Th 2022 Tentang Anslisis Dampak Lalu Lintas.pdf
465e-Maluku Utara-Halmahera Timur-Perda Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair.pdf
466a-Maluku Utara-Halmahera Selatan-Perda Halsel No 3 Tahun 2016 Ttg Penggulangan Bencana di Kab Halsel.pdf
466b-Maluku Utara-Halmahera Selatan-Perda Halsel No 6 Tahun 2016 Ttg Bangunan Gedung.pdf
466c-Maluku Utara-Halmahera Selatan-Perbup Halsel Nomor 6 Tahun 2015 Ttg Organisasi dan Tata Kerja UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kab HAlsel.pdf
466d-Maluku Utara-Halmahera Selatan-Perda Halmahera Selatan No.8 Th 2016 Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Halsel.pdf
466e-Maluku Utara-Halmahera Selatan-Perda Kab Halsel No.3 Tahun 2013 Ttg Penyelenggaraan Kesehatan di Kab Halsel.pdf
467a-Maluku Utara-Halmahera Utara-Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara No.9 tahun 2012 Ttg Rencan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2012-2032.pdf
474a-Papua-Kabupaten Jayapura-Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No.21 tahun 2009 Ttg Rencan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028.pdf
474b-Papua-Kabupaten Jayapura-Perda Kabupaten Jayapura No.3 tahun 2000 Ttg Pelestarian Kawasan Hutan Sagu.pdf
474c-Papua-Kabupaten Jayapura-Perda Kab Jayapura N.5 tahun 2021 ttg Pembangunan Ekonomi Hijau Berbasis KOmunal di Kab Jayapura.pdf
474d-Papua Kabupaten Jayapura-Peraturan Daerah Kab Jayapura No.4 Th 2011 Ttg Pembentukan dan SOTK Bdan Penanggulangan Bencana daerah Kab Jayapura.pdf
481a-Papua-Kota Jayapura-Perda No.6 tahun 2021 Ttg Rencana  Detail Tata Ruang Disrik Jayapura Selatan (Pemukiman B).pdf
481b-Papua-Kota Jayapura-Perda No.10 Th 2007 Ttg Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kota Jayapura.pdf
4a-Aceh Jaya-Perbup No 4 Tahun 2016- Ttg Penghijauan dan Penanaman Pohon di Kabupaten Aceh Jaya.pdf
4c-Aceh Jaya-Perbup No 24 Tahun 2021- Ttg Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengadaan Barangjasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.pdf
4d-Aceh Jaya-Perbup No 7 Tahun 2016-Ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.pdf
4e-Aceh Jaya-Perbup No 16 Tahun 2021-Ttg Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.pdf
4f-Aceh Jaya-Perbup No 10 Tahun 2022- Ttg Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Jaya tahun 2023-2026.pdf
4g-Aceh Jaya-Qanun No 17 Tahun 2021-Ttg perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.pdf
4h-Aceh Jaya-Perbup No 50 Tahun 2020- Ttg Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Kabupaten Aceh Jaya.pdf
5 - DKI Jakarta - Keputusan Gubernur Nomor 2162 Tahun 2016.pdf
5 - National -Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022.pdf
510a-Papua Barat Daya-Kabupaten Raja Ampat-Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 7 tahun 2021 Ttg Penanggulangan Bencana.pdf
510b-Papua Barat Daya-Kabupaten Raja Ampat-PERBUP Raja Ampat No 43 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi serta Tata Kerja BAPPEDA & LITBANG.pdf
510c-Papua Barat Daya-Kabupaten Raja Ampat-Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No.27 tahun 2008 Ttg Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat.pdf
510d-Papua Barat Daya-Kabupaten Raja Ampat- Peraturan Bupati Raja Ampat No 22 Tahun 2022 ttg Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Waisai TA 2022-2042.pdf
511a-Papua Barat Daya-Kabupaten Sorong-Perbup No. 54 tahun 2017 Ttg Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong.pdf
511c-Papua Barat Daya- Kabupaten Sorong-Peraturan Bupati Sorong No. 35 tahun 2022 Ttg Rencana Tata Ruang Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Sorong Tahun 2022-2042.pdf
512a-Papua Barat Daya-Kabupaten Sorong Selatan-Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan No. 11 tahun 2008 Ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Selatan.pdf
512b-Papua Barat Daya- Kabupaten Sorong-Perbup No. 25 tahun 2018 Ttg Pembangunan Kampung Mandiri Pangan di Kabupaten Sorong.pdf
513a-Papua Barat Daya-Kabupaten Tambrauw-Perbub No. 32 tahun 2017 Ttg Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejeni Sampah Rumah Tangga.pdf
514a-Papua Barat Daya- Kota Sorong- Perda No. 12 tahun 2017  Ttg Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.pdf
514b-Papua Barat Daya-Kota Sorong- Perda No. 16 tahun  2016 Ttg Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Sorong.pdf
514c-Papua Barat Daya- Kota Sorong- Perda No. 26 tahun 2013 Ttg Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Kota Sorong.pdf
514d-Papua Barat Daya- Kota Sorong-Perda No. 1 tahun 2014 Ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja KAntor Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.pdf
5a-Aceh Selatan-Perbup No 15 Tahun 2022- Ttg Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023.pdf
5b-Aceh Selatan-Perbup No 26 Tahun 2019- Ttg Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.pdf
6 - DKI Jakarta - Instruksi Gubernur Nomor 91 Tahun 2016.pdf
6 - National - Keputusan Menteri LHK Nomor 168.pdf
6a-Perbup Aceh Singkil No 12 Tahun 2022-Ttg Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.pdf
6b-Perbup Aceh Singkil No 13 Tahun 2022-Ttg Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.pdf
6c-Perbup Aceh Singkil No 43 Tahun 2022-Ttg Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.pdf
6d-Perbup Aceh Singkil No 20 Tahun 2021- Ttg Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2021 - 2025.pdf
6f-Perbup Aceh Singkil No 10 Tahun 2023-Ttg Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2022 Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil.pdf
6h-Perbup Aceh Singkil No 1 Tahun 2011- Ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2005-2025.pdf
6i-Perbup Aceh Singkil No 27 Tahun 2022- Ttg Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.pdf
7 - Kalimantan Timur - Peraturan Gubernur No. 27 Tahun 2022.pdf
7 - National - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.pdf
7a-Perbup Aceh Tamiang No 33 Tahun 2018-Ttg Pengelolaan Keuangan Kampung.pdf
7b-Perbup Aceh Tamiang No 06 Tahun 2021-Ttg.pdf
7c-Qanun Aceh Tamiang No 05 Tahun 2019-Ttg Pengelolaan Sampah.pdf
8 -  National - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84.pdf
8 - Kalimantan Timur - Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2019.pdf
9 - Kalimantan Tengah - Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2020_unlocked.pdf
9 - National -permenlhk-nomor-p.7.pdf
Bangka Barat-Perbup no 22 tahun 2016-ttg Program Kampung Iklim.pdf
Banyumas-perbup-no 43 th 2023-ttg Proklim.pdf
Bener Meriah-Perbup no 26 th 2022-Ttg Pelaksanaan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Tingkat Kampung Melalui Program Kampung Iklim.pdf
Bengkalis-Perbup no 43 th 2013-ttg Dewan Daerah Perubahan Iklim Kabupaten Bengkalis.pdf
Bulukumba-Perbup no 40 th 2019-ttg Pelaksanaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim tingkat Desa melalui Program Kampung Iklim.pdf
Cilacap-Perbup no 182 th 2019-ttg Program Kampung Iklim.pdf
decree-of-the-director-general-of-the-climate-change-control-no-sk-moef-dg-cc-no-8-2019-on-the-determination-of-forest-reference-emission-level-frel-for-sub-national-province.pdf
enhanced-ndc-cover-letter_e0d0c51eb147ced50218de4f7f18c987.pdf
EN_Perpres-44-Tahun-2020-tentang-ISPO.pdf
government-regulation-57-2016-amending-regulation-71-2014-concerning-protection-and-management-of-peat-ecosystems_10f88a30b008e70eab87abf22a701cc1.pdf
indonesia-biennial-update-report-bur-bur-2_e06c06418eb6ca4c4c0b4d11265bc544.pdf
indonesia-biennial-update-report-bur-bur3_ef8fb5375559d3a137c7a1154a9ce1fb.pdf
indonesia-first-ndc-archived_2e64ebb1b4d6d2c5122fc1effe376dcb.pdf
indonesia-first-ndc-updated-submission_38e00f43e8814cb11111772201bc1741.pdf
indonesia-national-communication-nc-nc-3_32989c3da200546c7fbefc4522071df0.pdf
indonesia-s-adaptation-communication_fafe4da614eea69817699a80a9b2f106.pdf
indonesia-s-redd-national-strategy_f745b8c99097a72be05c7aaa3ed289f7.pdf
indonesian-ocean-policy_51a8c4df53304b400f1bc15ea1919289.pdf
indonesian-sustainable-consumption-and-production-strategy-framework-for-2020-2030_a280264e50371ec4a582215b68a062bf.pdf
Inpres_no_10_2011.pdf
ins211206.pdf
Kudus-Perbup no 32 th 2020-ttg Program Kampung Iklim.PDF
law-21-2014-new-geothermal-law_ba59b1bf20245c648a4ea894a186a338.pdf
law-22-2019-on-the-sustainable-agriculture-cultivation-system_9a30b54d9a8c135b0457ed6f3fe7aced.pdf
law-31-2009-on-meteorology-climatology-and-geophysics_236fb594225f3bcd5247bd7b4c36b07d (1).pdf
law-31-2009-on-meteorology-climatology-and-geophysics_236fb594225f3bcd5247bd7b4c36b07d.pdf
law-31-2009-on-meteorology-climatology-and-geophysics_54fee57a68eb8aa4d383819c0cec1c2e.pdf
law-32-2009-environmental-protection-and-management_3de8b7cca96ae9c8913f740324dce561.pdf
law-about-forestry-1999_bea781e9a059f3d040e8f7eb75ae2877.pdf
law-no-18-2013-about-prevention-and-eradication-of-forest-destruction_2b03f11043698039b2d61face0fd3a0f.pdf
law-no-30-2007-on-energy_15fd0641121931de56df5687478ddb26.pdf
long-term-strategy-for-low-carbon-and-climate-resilience-2050-indonesia-lts-lccr-2050_51ebcbff4aecfdaa6a0a6223d21cbdda.pdf
Lumajang-Pebup no 4 th 2022-ttg Program Kampung Iklim.pdf
Luwu Timur-Perbup no 4 th 2023-ttg Program Kampung Iklim.pdf
minister-of-energy-and-mineral-resources-regulation-no-12-year-2015-on-provision-utilisation-and-trading-of-biofuels-as-other-fuels_ba946bb9de2c62566fd0a17304e983a7.pdf
minister-of-forestry-regulation-p-68-menhut-ii-2008-on-implementation-of-demonstration-activities-reducing-carbon-emissions-from-deforestation-and-forest-degradation.pdf
ministerial-regulation-15-2010-re-10000-mw-crash-programme_7ad32cf204cf6e077977cbeffe05bb81.pdf
ministerial-regulation-216-2012-accelerating-development-of-geothermal-energy-supply-revised-ministerial-regulation-15-2010_70ec6d0d4e7019860c1230c54d317f1c.pdf
ministerial-regulation-p-41-menlhk-setjen-kum-1-2019-on-long-term-national-forestry-plan-rktn-2011-2030_e3cf9f9665bdf49444c618aeac1880f0.pdf
national-action-plan-addressing-climate-change-2007_8f8bb1861ca5572c17c516adee81bd82.pdf
national-family-farming-action-plan-2020-2024_fe8005d93cad5ee44be91ca32934e398.pdf
national-medium-term-development-plan-2015-2019_79566255349829a073e659cfa9e7d564.pdf
p-30-menhut-ii-2009-on-the-implementation-of-redd-activities_fef1b6a7ef8a9812379e979e784db1d8.pdf
Pasuruan-Perbup no 116 th 2022-Adaptasi Sektor Kesehatan Terhadap Dampak Perubahan Iklim.pdf
Pati-Perbup no 34 th 2021-ttg Proklim.pdf
PERBUB NO. 21 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB ACEH JAYA.pdf
Perbup No. 6 Tahun 2022.pdf
pergub_66_th_2016.pdf
Permenperin_No._27_Tahun_2020.pdf
president-regulation-71-2011-on-the-implementation-of-a-national-greenhouse-gases-inventory_3854901811ce9dc14d988ba6129c0da5.pdf
presidential-decree-16-2015-on-the-structure-of-the-environment-and-forestry-ministry_93b460fe2c9c508d05f76bf37faac0bb.pdf
presidential-decree-61-2011-national-action-plan-to-reduce-ghg-emissions-ran-grk_9253dc3dbf1e93711b3953bd95f82208.pdf
presidential-instruction-1-2006-on-biofuel-development_3ffb423566a000c77dcdbd25ad99ebee.pdf
presidential-instruction-2-2008-regulation-on-energy-and-water-efficiency_e14d2d0386408373a3bdcffa05dc7eb9.pdf
presidential-instruction-no-5-of-2019-concerning-the-termination-of-the-granting-of-new-permits-and-improvement-of-primary-natural-forest-governance-and-peatlands.pdf
presidential-instruction-no-6-of-2013-on-suspension-of-new-licenses-and-improving-forest-governance-of-primary-forest-and-peatland_030ef732d9e7a72dc9f984daa66d219f.pdf
presidential-instruction-no-6-of-2013-on-suspension-of-new-licenses-and-improving-forest-governance-of-primary-forest-and-peatland_3e465fc3e780f4933960e339bd0e70f6 (1).pdf
presidential-regulation-5-2006-concerning-national-energy-policy_17aa550a8f7a8dcc17afe10e1677e612.pdf
presidential-regulation-55-2019-on-electric-vehicles_e6bd4b3fbac79d9e7627188c5938a87c.pdf
presidential-regulation-70-2009-concerning-energy-conservation_8011151bcbe251b984d324503dcbdbf0.pdf
presidential-regulation-no-112-of-2022-on-accelerated-development-of-renewable-energy-for-electricity-supply_1a0227d67fb85790856b30cc74102d2e.pdf
presidential-regulation-no-22-2017-on-national-energy-general-plan_350ab4d78351f7063e8efe5e6cc7a3fe.pdf
presidential-regulation-no-46-2008-on-the-national-council-for-climate-change-nccc-or-dnpi_169dc9f044f1d200783c6ec74f439615.pdf
presidential-regulation-no-98-of-2021.pdf
presnetation-on-the-national-medium-term-development-plan-2015-2019_256892c64fd4328aad3e73c2de3a839d.pdf
regulation-1-2012-amending-reg-15-2010-priority-development-renewable-energy-projects_aa60847b7e425598beaec90a296aed5b.pdf
regulation-16-2022-guidelines-for-carbon-economic-value-implementation-for-the-power-generation-sub-sector_afa67852b11817a53019b7174c0f174c.pdf
regulation-206-2005-establishing-national-committee-for-clean-development-mechanism_206b1931b4ee2e701cb658a9948fe0e8.pdf
regulation-21-2022-on-guidelines-for-implementing-the-carbon-economic-value_6e249b4b5da6aff252dffbecef1fb077.pdf
regulation-no-17-2014-on-electricity-purchase-from-geothermal_6ce6f1517325e0405529f33246f89212.pdf
regulation-no-20-2012-about-forest-carbon-management_97e7cc446b3ca04faf4f3f1673ca8491.pdf
regulation-no-46-2017-concerning-environmental-economic-instruments_838a42e463280f3aa63985afd827561c.pdf
regulation-no-70-2017-implementing-redd-and-sustainable-management-of-forests_7dd00be886f61a7223271856fcf08a38.pdf
regulation-no-79-on-national-energy-policy-2014_3dea81bafaaf1915b4d41d4913476e85.pdf
regulation-no-79-on-national-energy-policy-2014_f025312598fb1592b20f3c05c7661839.pdf
regulation-of-the-minister-of-energy-and-mineral-resources-of-the-republic-of-indonesia-number-12-of-2017-concerning-utilization-of-renewable-energy-sources-for-electric-power-provision.pdf
regulations-12-2017-50-2017-35-2018-4-2020-on-the-utilisation-of-renewable-energy-for-the-provision-of-power_98edbfb262c7b974788a81ac19542550.pdf
regulations-no-11-2013-and-no-36-2009-about-procedures-for-licensing-activities-for-absorbing-and-restoring-carbon-in-forests_0be1fbc6e4559de71fb623e50fbf6c4a.pdf
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia _ Gov�t Issues Regulation on 2020-2024 National Medium-Term Development Plan.pdf
Sigi-Perbup no 49 th 2022-ttg Penanggulangan Bencana.pdf
Sinjai-Perbup no 14 th 2021-ttg Proklim.pdf
Sragen-Perbup-no-74-th-2021-ttg Program Kampung Iklim.pdf
strategic-plan-of-the-ministry-of-environment-and-forestry-for-2020-2024_5610b7bfe4d97d1e8a42d940f7d83fea.pdf
strategic-plan-sustainable-tourism-and-green-jobs-for-indonesia_3aa77abfe87d72477acc911cb545e81b.pdf
submission-by-the-government-of-the-republic-of-indonesia-to-the-global-stocktake_55a19e30761ce0a415d1196bfa5356a0.pdf
submission-of-the-united-states-on-the-elements-for-the-consideration-of-outputs-component-of-the-first-global-stocktake_2b152023ead064ef2345eabf3fd0181b.pdf
submission-of-the-united-states-on-the-elements-for-the-consideration-of-outputs-component-of-the-first-global-stocktake_6ea78bf97fd69bf0202f94caa19e03d2.pdf
untitled-collection-3bny54fk-1-dki-jakarta-peraturan-gubernur-nomor-90-tahun-2021-knlctff5fx.pdf
untitled-collection-3bny54fk-1-national-peraturan-presiden-perpres-nomor-98-1-lk4g58zdil.pdf
untitled-collection-3bny54fk-10-kalimantan-tengah-peraturan-gubernur-no-11-tahun-2010-273fnwgzq7.pdf
untitled-collection-3bny54fk-10-national-permentan-nomor-39-tahun-2018-4uxhwzfys1.pdf
untitled-collection-3bny54fk-11-kalimantan-utara-peraturan-gubernur-no-16-tahun-2020-17ioucoakq.pdf
untitled-collection-3bny54fk-11-national-keputusan-menteri-perhubungan-nomor-km-8-58482k01sm.pdf
untitled-collection-3bny54fk-12-banten-peraturan-gubernur-no-43-tahun-2016-2azaga26qg.pdf
untitled-collection-3bny54fk-12-national-permen-esdm-nomor-22-tahun-2019-4x01hfbiih.pdf
untitled-collection-3bny54fk-13-jawa-tengah-peraturan-gubernur-no-51-tahun-2019-8grfuxhpph.pdf
untitled-collection-3bny54fk-13-national-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-31vulmefl2.pdf
untitled-collection-3bny54fk-14-national-permenlhk-nomor-p-73-tahun-2017-107ch9pchm.pdf
untitled-collection-3bny54fk-14-ntb-peraturan-gubernur-no-54-tahun-2019-2i4wcxxwyy.pdf
untitled-collection-3bny54fk-15-maluku-peraturan-gubernur-no-7-tahun-2016-av8m30mj6n.pdf
untitled-collection-3bny54fk-15-national-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-nomor-19-29nte2tlkb.pdf
untitled-collection-3bny54fk-16-dki-jakarta-peraturan-gubernur-nomor-131-tahun-2012-1k059wmkm2.pdf
untitled-collection-3bny54fk-16-national-permendag-no-38-tahun-2010-45vw6r79y0.pdf
untitled-collection-3bny54fk-16-national-permendag-no-38-tahun-2010-4rn494pcpg.pdf
untitled-collection-3bny54fk-17-national-permen-perind-no-33-2007-1sfvle4i34.pdf
untitled-collection-3bny54fk-17-national-permen-perind-no-33-2007-4n1nal9p5f.pdf
untitled-collection-3bny54fk-17-sumatera-utara-peraturan-gubernur-sumatera-utara-nomor-36-waacfa4kab.pdf
untitled-collection-3bny54fk-18-lampung-peraturan-gubernur-no-32-a-tahun-2012-1sr0t19std.pdf
untitled-collection-3bny54fk-18-national-keputusan-presiden-no-92-th-1998-2k09cwpuf5.pdf
untitled-collection-3bny54fk-19-kalimantan-barat-peraturan-gubernur-kalimantan-barat-5bhcghcbih.pdf
untitled-collection-3bny54fk-19-national-uu-nomor-6-tahun-1994-4yc88fmw63.pdf
untitled-collection-3bny54fk-2-dki-jakarta-instruksi-gubernur-nomor-17-tahun-2021-5a83jochr2.pdf
untitled-collection-3bny54fk-2-national-pp-nomor-23-tahun-2021-kalgi8t3cj.pdf
untitled-collection-3bny54fk-20-kalimantan-timur-peraturan-gubernur-nomor-39-tahun-2014-3u4x2xkbg9.pdf
untitled-collection-3bny54fk-20-national-uu-nomor-16-tahun-2016-4a4vn3744u.pdf
untitled-collection-3bny54fk-21-kalimantan-timur-peraturan-gubernur-nomor-54-tahun-2012-544vhvmm61.pdf
untitled-collection-3bny54fk-21-national-uu-nomor-17-tahun-2004-4anhcsaut6.pdf
untitled-collection-3bny54fk-22-national-keppres-no-23-th-1992-3os62rmtji.pdf
untitled-collection-3bny54fk-23-kalimantan-utara-peraturan-gubernur-no-7-tahun-2019-vhdruaggx9.pdf
untitled-collection-3bny54fk-23-national-keputusan-presiden-no-92-th-1998-2wx1q8o2vj.pdf
untitled-collection-3bny54fk-24-jawa-barat-peraturan-gubernur-no-56-tahun-2012-2yg9gkqss0.pdf
untitled-collection-3bny54fk-24-national-perpres-no-33-th-2005-1fh6qxeghj.pdf
untitled-collection-3bny54fk-25-jawa-tengah-peraturan-gubernur-nomor-43-tahun-2012-2cir3lwc47.pdf
untitled-collection-3bny54fk-25-national-perpres-no-46-th-2005-4179nqbpll.pdf
untitled-collection-3bny54fk-26-jawa-timur-peraturan-gubernur-jawa-timur-nomor-67-tahun-4g08e2nhi6.pdf
untitled-collection-3bny54fk-26-national-uu-nomor-7-tahun-2021-4w82ev2k6q.pdf
untitled-collection-3bny54fk-27-bali-peraturan-gubernur-bali-nomor-49-tahun-2012-1nf8vw5g2q.pdf
untitled-collection-3bny54fk-27-national-pp-nomor-16-tahun-2021-dikompresi-512xllm1rf.pdf
untitled-collection-3bny54fk-28-national-permen-pupr-21-2021-3667u3zfut.pdf
untitled-collection-3bny54fk-28-sulawesi-barat-peraturan-gubernur-sulawesi-barat-nomor-28-up68zg2slu.pdf
untitled-collection-3bny54fk-29-national-uu-nomor-32-tahun-2009-4fpauszuv0.pdf
untitled-collection-3bny54fk-29-sulawesi-tengah-peraturan-gubernur-sulawesi-tengah-nomor-4ww4sp8c7t.pdf
untitled-collection-3bny54fk-3-dki-jakarta-instruksi-gubernur-nomor-52-tahun-2020-4izgbv756n.pdf
untitled-collection-3bny54fk-3-national-uu-nomor-32-tahun-2009-2e6ii59u4o.pdf
untitled-collection-3bny54fk-30-national-2023pmkeuangan038-xvozuydzrf.pdf
untitled-collection-3bny54fk-30-sulawesi-selatan-peraturan-gubernur-sulawesi-selatan-3eww1vaqow.pdf
untitled-collection-3bny54fk-31-dki-jakarta-peraturan-gubernur-nomor-66-tahun-2020-1g88pxft8n.pdf
untitled-collection-3bny54fk-31-national-permen-esdm-nomor-3-tahun-2023-58m66optth.pdf
untitled-collection-3bny54fk-32-kalimantan-barat-keputusan-gubernur-kalimantan-barat-1l18shnow1.pdf
untitled-collection-3bny54fk-32-national-uu-nomor-41-tahun-1999-2jaegabid4.pdf
untitled-collection-3bny54fk-33-jawa-timur-peraturan-gubernur-nomor-10-tahun-2009-1gs4kznlp1.pdf
untitled-collection-3bny54fk-34-jawa-timur-peraturan-gubernur-nomor-39-tahun-2008-4ci3d3crei.pdf
untitled-collection-3bny54fk-35-dki-jakarta-peraturan-gubernur-no-9-tahun-2022-2ixw9xohpm.pdf
untitled-collection-3bny54fk-36-jawa-barat-peraturan-gubernur-jawa-barat-nomor-32-tahun-57dmysfx7i.pdf
untitled-collection-3bny54fk-37-44rd249mbj.pdf
untitled-collection-3bny54fk-4-dki-jakarta-instruksi-gubernur-nomor-127-tahun-2017-4krdxlir80.pdf
untitled-collection-3bny54fk-4-national-permen-lhk-nomor-21-tahun-2022-25wj04g07q.pdf
untitled-collection-3bny54fk-5-dki-jakarta-keputusan-gubernur-nomor-2162-tahun-2016-1g927yuhji.pdf
untitled-collection-3bny54fk-5-national-peraturan-menteri-esdm-nomor-16-tahun-2022-2l25n9aa7e.pdf
untitled-collection-3bny54fk-6-dki-jakarta-instruksi-gubernur-nomor-91-tahun-2016-1ic0ecw8e2.pdf
untitled-collection-3bny54fk-6-national-keputusan-menteri-lhk-nomor-168-3poi2c1ahd.pdf
untitled-collection-3bny54fk-7-kalimantan-timur-peraturan-gubernur-no-27-tahun-2022-dqivhkkx5i.pdf
untitled-collection-3bny54fk-7-national-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-40jllw1h6e.pdf
untitled-collection-3bny54fk-8-kalimantan-timur-peraturan-gubernur-no-7-tahun-2019-1fo51g511s.pdf
untitled-collection-3bny54fk-8-national-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-41qfieuzkg.pdf
untitled-collection-3bny54fk-9-kalimantan-tengah-peraturan-gubernur-no-36-tahun-2020-51vrb1bf23_unlocked.pdf
untitled-collection-3bny54fk-9-national-permenlhk-nomor-p-7-568burtjhh.pdf
visi-indonesia-2045_118bdf7e1b0dc881ebc86113eeebb3cf.pdf