KHL hanyalah merupakan slogan semata tanpa pernah dapat tercapai. Menurut Rudy; Sejak 1 Januari 2009, pemerintah SBY juga telah menjalankan undang-undang PPh Nomor 36 tahun 2008, dengan terbitnya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 maka beban pajak yang di tanggung oleh buruh tidak hanya untuk upah pokok saja, akan tetapi seluruh penghasilan/upah buruh yang di terima, baik berupa tunjangan maupun THR juga di kenakan pajak sebesar 5-6%. Sedangkan menurut Ismet Inoni kepala departeman Hukum dan Advokasi DPP GSBI, beliau menyampaikan bahwa Selain di rampas upahnya oleh pemerintah, buruh juga masih di peras tenaganya dan di rampas upahnya oleh pengusaha, bentuk perampasan upah yang sangat umum dilakukan oleh pengusaha diantaranya adalah Tanpa melalui mekanisme panangguhan pelaksanaan upah banyak pengusaha membayar upah di bawah UMK/UMP yang berlaku, hal tersebut dibiarkan oleh pemerintah dan tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengusaha-pengusaha yang membayar upah buruh dibawah ketentuan yang berlaku, bentuk lain perampasan upah yang dilakukan oleh pengusaha adalah dengan cara menaikkan target produksi, banyak pengusaha yang tidak membayar upah lembur sesuai dengan aturan, kenaikan upah di ikuti dengan pemotongan uang bonus, premi dan tunjangan-tunjangan lainnya, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk perampasan upah yang di lakukan oleh pengusaha. Kondisi ini sangat umum terjadi terutama di perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, tujuannya adalah agar mereka dapat menekan biaya produksi, sehingga hasil produksi dapat bersaing dengan produksi perusahaan besar milik imperialis. Pemerintah SBY, rencananya akan segera menjalankan Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) tahun 2004. Yaitu dengan mengesahkan Rancangan Undang-undang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (RUU BPJS). Undang-undang tersebut sejatinya adalah sistem asuransi sosial bagi rakyat dimana iurannya akan di bebankan kepada buruh (rakyat yang mendapatkan pekerjaan), maka dapat dipastikan bahwa jaminan sosial bagi seluruh rakyat tidak lagi menjadi kewajiban negara, karena kewajiban tersebut akan di bebankan lagi kepada rakyat terutama rakyat yang mendapat pekerjaan, sehingga dampaknya adalah semakin meningkatnya besaran premi/iuran yang harus di bebankan kepada buruh. Rencana kenaikannya diperkirakan mencapai 500% (5 kali) dari iuran yang ada selama ini. Menyikapi berbagai macam permasalahan perburuhan dewasa ini maka di dalam momentum peringatan hari buruh Internasional 1 Mei 2011, Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) akan terus menggalang persatuan dan berjuang bersama-sama menuntut kepada pemerintah SBY agar segera menghentikan perampasan upah, menuntut pemerintah agar lebih peduli terhadap nasib buruh, segera menetapkan Upah sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak dengan mencabut permenaker 17 tahun 2005 dan segala peraturan perundang-undangan yang menciptakan upah murah serta melegalkan perampasan upah. GSBI juga mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang dapat memastikan upah buruh sesuai dengan kebutuhan hidup layak serta memberikan perlindungan dan jaminan terhadap pelaksanaan upah di Indonesia. Selain juga menuntut dihapuskannya sistem kerja Kontrak dan outsourcing serta memberikan perlindungan dan jaminan kebebasan berserikat bagi buruh. Jakarta, 25 April 2011 =======================================Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Independen (Federation of Independent Trade Union) JL. Cempaka Baru V No. 30-A RT. 001/07 Kel,Cempaka Baru, Jakarta Pusat,10640Indonesia, Phone/Fax :+6221- 4223824Email : gsbi_pusat@yahoo.comBlog : http://infogsbi.blogspot.com/