Media Advesory : Peringati May Day 2011; GSBI Menuntut SBY Segera Hentikan Perampasan Upah Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) didalam momentum peringatan hari Buruh Internasional (May Day) 2011, akan berjuang dengan cara melakukan aksi massa menuntut pemerintah SBY agar segera menghentikan perampasan Upah. Hal ini didasarkan atas penilaian GSBI, terhadap pemerintah SBY yang sampai saat ini masih mempertahankan sistem politik upah murah didalam menetapkan Upah Minimum di Indonesia, pemerintah SBY juga dinilai telah melakukan berbagai macam bentuk perampasan upah yang di legalkan melalui berbagai kebijakan. Rudy HB Daman Ketua Umum DPP GSBI menyampaikan bahwa sampai saat ini penetapan UMK/UMP di Indonesia di dasarkan pada UUK No. 13 Tahun 2003 psl 88 dan psl 89, serta Permenaker 17/2005 tentang "Komponen dan pelaksanaan tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak Untuk Buruh". Di dalam Permennaker No. 17 Tahun 2005, penentuan upah kenyataannya hanya di tujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh lajang, Fakta yang lain di dalam permen 17 Th 2005 adalah nilai KHL hasil surve dewan pengupahan tidak sepenuhnya di gunakan sebagai dasar penetapan upah, hasil surve dewan pengupahan hanya dijadikan salah satu pertimbangan saja, sehingga yang terjadi adalah hampir semua kota/kabupaten atau Provinsi hampir tidak ada UMK/UMP-nya yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), jika di hitung rata-rata upah minimum yang di tetapkan oleh pemerintah provinsi hanya sekitar 80 % dari KHL. Upah yang sudah di tetapkan oleh pemerintah melalui SK Gubernur di masing-masing Provinsi ternyata juga tidak mengikat sepenuhnya agar di laksanakan oleh pengusaha, melalui Kepmenaker Nomor 231 Tahun 2003, pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah dengan sangat mudah, sehingga banyak pengusaha hari ini terbebas dari kewajibannya membayar upah buruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Padahal didalam Permenaker 17/2003 salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan UMK/UMP selain hasil surve KHL yang dilakukan oleh dewan pengupahan juga mempertimbangkan kemampuan usaha kecil (marginal), maka seharusnya tidak ada alasan lagi pemerintah masih mempertahankan kepmenaker 231/2003. Rudy menyatakan bahwa pemerintah SBY dengan dalih mengatasi krisis keuangan global pada tahun 2008 telah mengeluarkan Peraturan Bersama empat Menteri (PB 4 Menteri) No. PER.16/MEN/X/2008. No. 49/2008, No. 922.1/M-IND/10/2008, No. 39/M-DAG/PER/10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global dikeluarkan oleh MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PERINDUSTRIAN, DAN MENTERI PERDAGANGAN. Di dalam pasal 2 PB 4 Menteri disitu menyebutkan bahwa: "Konsolidasi unsur pekerja/buruh dan pengusaha melalui forum LKS Tripartit Nasional dan Daerah serta Dewan Pengupahan Nasional dan Daerah agar merumuskan rekomendasi penetapan upah minimum yang mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja dengan senantiasa memperhatikan kemampuan dunia usaha padat karya dan pertumbuhan ekonomi nasional". Isi dari pasal 2 PB 4 Menteri tersebut menunjukkan bahwa pemerintah secara jelas dan terang-terangan tidak menginginkan upah buruh naik sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Peraturan itu kontra produktif karena di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi di sisi lain kenaikan upah buruh yang sesuai kebutuhan hidup layak sudah pasti terganjal oleh peraturan ini. Lebih lanjut rudi menegaskan bahwa terbitnya peraturan bersama empat menteri terkait pengupahan adalah merupakan bentuk dan sikap pemerintah yang tidak pernah serius menjalankan keputusannya sendiri dan selalu mengabikan kesejahterakan buruh. Artinya upah sesuai dengan