Sesuai dengan konstitusi sing berlaku, yaitu berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 4 lan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah mesti mengalokasikan anggaran kanggo pendidikan sebesar 20% sekang APBN lan APBD diluar gaji pendidik lan biaya kedinasan. Namun pada tahun 2007 alokasi sing disediakan tersebut baru sekitar 17.2 %, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara Malaysia, Thailand lan Filipina sing telah mengalokasikan anggaran kanggo pendidikan lebih sekang 28 %.