Dewan Wali diberikan tanggung jawab dalam ""pengawasan pemilu"". Dewan Wali menafsirkan istilah pengawasan dalam Pasal 99 sebagai ""pengawasan dengan persetujuan"" (bahasa Persia: نظارت استصوابی) yang berarti mempunyai hak untuk menerima atau menolak hasil pemilu dan calon. Penafsiran ini berbeda dengan gagasan ""pengawasan dengan pemberitahuan"" (bahasa Persia: نظارت استطلاعی) yang berarti tidak mempunyai hak untuk menyetujui. Atau pun ""pengawasan dengan bukti"" (bahasa Persia: نظارت استنادی), yang membutuhkan bukti untuk hasil pemilu atau calon dapat diterima atau ditolak.