Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Viewer Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2016-055-06.json	Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan	Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan \| Setelah menjadi HPT, 26 petani dilaporkan ke Polres Kendal dengan tuduhan merusak hutan. “Lahan itu dikelola dan ditanami tanaman musiman oleh warga sejak 1972, dengan pembagian hasil dengan PT Sumurpitu,” kata Aziz.Sejak 1956, ada pengelolaan lahan NV. Seketjer Wringinsari, pada 1972 dilanjutkan PT. Sumurpitu Wringinsari. Sumurpitu memiliki hak guna usaha (HGU) sejak 1972-1998, diperpanjang dari 1998-2022 di lahan 127 hektar itu. Perusahaan tak mengurus lahan konsisten. Lahan tak produktif. Warga Surokonto berinisatif merawat dan menanami lahan.“Tanpa sepengetahuan warga, Sumurpitu pada 2012 menjual lahan kepada Semen Indonesia,” kata Aziz.Pada 2013, lahan jadi pengganti kepada Perhutani yang terkena garapan pabrik semen di Rembang. Terbitlah Keputusan Menhut pada 2014, soal penetapan sebagian kawasan hutan produksi pada hutan Kalibodri 127, 821 hektar di Kendal. Dengan dua regulasi tukar-menukar lahan ini, tanah negara yang dibeli Semen Indonesia dari Sumurpitu berpindah kepemilikan ke Perhutani KPH Kendal.Warga baru tahu ada SK Menhut pada Januari 2015. Perhutani mengadakan sosialiasi kepemilikan tanah dan rekruitmen warga bila ada yang mau menjadi pekerja lapangan mereka.Seluruh lahan menjadi karet dan jati. warga Desa Surokonto akan kehilangan mata pencaharian yakni bertani dan berladang. “Bila pencaharian hilang, lantas siapa mau tanggung jawab?”Upaya demi upaya melalui jalur silaturahmi ke berbagai pejabat dan instansi terkait sudah dilakukan. Tanpa dinyana-nyana, langkah sang kyai bersama warga, justru dianggap tindakan melawan hukum dengan dasar tuduhan tak bisa dibenarkan, berbeda antara tudingan dan realitas lapangan.Warga tak pernah merusak hutan. “Yang dilakukan warga hanya mengatur ulang program pembagian lahan garapan yang sudah tak diolah Sumurpitu. Pengaturan-ulang ini tindak lanjut program Kantor Desa Surokonto dikawal Kecamatan Pageruyung dan Satpol PP setempat.”	[0.9999998211860657, 9.115430543715775e-08, 9.005590584365564e-08]
2016-055-06.json	Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan	Konflik Tukar Guling Lahan, Petani Wetan Malah Terjerat UU Perusakan Hutan \| Tuduhan kepada Aziz, Mudjiyono, dan Sutrisno Rusmin, tak berdasar. “Kami hanya ingin memperjuangkan hak-hak warga.”Muhnur Satyahaprabu dari Walhi Nasional mengatakan, tindakan Polres Kendal jelas kriminalisasi petani. Tukar guling kawasan hutan untuk pertambangan dan pendirian pabrik Semen Indonesia, katanya, seharusnya tak menjadi konflik jika status lahan jelas (clear and clean/CnC). Dengan konflik ini, katanya, membuktikan status tanah belum selesai. Dalam proses juga tak melibatkan masyarakat terdampak. “Ini makin memperpanjang konflik sektor perkebunan yang merugikan petani,” katanya.Pada 2016, data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), menyebutkan, setidaknya ada 127 konflik sektor perkebunan, disusul 70 konflik sektor infrastruktur. Selain itu, masih puluhan konflik besar melibatkan sektor pertanian.“Salah satu daerah konflik Perhutani di Jateng dari 2014 hingga kini seperti di Desa Surokonto. Sudah. Seharusnya Perhutani dievaluasi sebagai BUMN, jika perlu dibubarkan.”Dihubungi terpisah, Adm Perhutani KPH Kendal, Sunarto mengatakan, melaporkan Nur Aziz cs karena berbagai upaya diacuhkan. “Kami tak masalah lahan digarap warga, nanti mekanisme kita rumuskan bersama, yang sama-sama saling menguntungkan,” katanya.Dia meminta warga menggugat keputusan penetapan kawasan hutan untuk tukar guling lahan ini. “Jika warga menang, otomatis lahan kami kembalikan ke petani,” kata Sunarto.Dia mengatakan, yang mereka lakukan sudah tepat. “Sebagai pelaksana lapangan, kami melakukannya berdasarkan surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika warga meminta kami mencabut surat, sudah tentu bukan keputusan dan wewenang kami.” [SEP]	[1.0, 1.718947317819186e-09, 1.4937721060093168e-09]
2016-040-10.json	Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi	Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi \| [CLS] Polres Ternate dengan dukungan dari Polda Maluku Utara melalui Satreskrimnya melakukan penyergapan terhadap penyelundupan 106 ekor satwa yang terdiri atas 45 ekor burung kakatua putih, 32 ekor burung nuri bayan hijau, 25 ekor burun nuri bayan merah, dan 4 ekor kesturi ternate.Kapolda Maluku Utara, Brigjen. Pol. Zulkarnain Adinegara menyampaikan bahwa pihaknya melalui Polres Ternate mengungkap penyelundupan satwa dilindungi berdasarkan pengembangan informasi adanya upaya pemindahan hewan langka khususnya kakak tua dan nuri (hijau dan merah) melalui kapal laut.“Dilihat secara fisik susah, dan modusnya melalui orang di darat dan kemudian anggota naik ke kapal untuk mengecek barang bukti’ ungkap Zulkarnain.Pelaku berinisial Zm, AJ, dan RS bakal dijerat dengan pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 dan atau Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf m Undang-udang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan junto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.Kasus kemudian dikembangkan melalui security kapal yang mendapatkan imbalan Rp. 100.000/ekor burungnya. Modusnya dengan menggunakan katinting (perahu kecil) yang merapat di kapal kemudian ditarik burungnya ke lantai 8 dan burungnya dimasukkan dalam paralon serta disimpang di dekat cerobong asap yang ternyata sudah disiapkan pula sangkar-sangkar burungnya. Burung-burung tersebut akan dibawa ke Tanjung Pinang.Otak pelakunya masih dalam pengejaran dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Sementara pelaku lapangan sudah diamankan pihak Kepolisian setempat. Satwa selundupan itu berasal dari Rongaronga/Halmahera Selatan.Sebelumnya sebulan yang lalu juga diamankan 240 ekor satwa yang ditangkap oleh Polair Halmahera Selatan (Gebe). Selain itu ada pelaku berkebangsaan Filipina yang menyelundupkan satwa dan saat ini kapal dan burung disita, namun pelaku berhasil melarikan diri.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2016-040-10.json	Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi	Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi \| Jika dilihat dari jalurnya, maka cukup panjang perjalanan dari Ternate-Ambon-Namlea-Baubau-Makassar-Surabaya-Semarang-Jakarta-Tanjung Pinang (Kepri) yang sedianya akan dibawa ke Malaysia karena sudah ada penampung disana.Pihak Polres bekerjasama dengan BKSDA terkait tindak lanjut barang bukti. BKSDA kemudian memanggil pihak Karantina Hewan untuk pengecekan kesehatan satwa dan pengeobatan satwanya.Selain di Maluku Utara, terjadi pula kasus di Sulawesi Utara yang memperdagangkan satwa dilindungi. Salah satu orang yang lama jadi target oleh bagian Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah berhasil ditangkap. Beberapa kali target bias lolos digrebek karena sangat lihai menyembunykkan burung langka/dilindungi.Tersangka RM atau popular dipanggil D sebagai supplier di Manado yang biasanya mengambil burung dari Papua, Sulut, Maluku, dan NTT. RM berperan sebagai salah satu pengumpul burung besar dan bisa menyediakan berbagai burung sesuai permintaan.Saat ditangkap, diamankan dari pelaku berupa, nuri talaud (2 ekor), nuri bayan (5 ekor), nuri merah (30 ekor), kring-kring buru (10 ekor). Menurut Kepala Seksi Gakkum Wilayah Manado, William Tengker menyampaikan bahwa barang bukti saat ini dititipkan di PPS Tasikoki, sementara pelaku dititipkan di Polda dan disidik oleh PPNS Gakkum KLHK.Integrasi para pihak dan pemantauan perairan Keberhasilan penanganan penyelundupan/perdagangan satwa dilindungi berkat dukungan pihak Kepolisian, BKSDA, Gakkum KLHK dan masyarakat. Artinya upaya penanggulangan kejahatan terhadap satwa liar sangat membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak.Irma dari Legal Advisor WCU yang melakukan pendampingan perkara mengharapkan agar proses hukum bisa sampai mengejar dan menangkap pelaku utamanya yang diduga berada di Batam dan Malaysia.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2016-040-10.json	Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi	Indonesia Timur Masih Menjadi Titik Rawan Penyelundupan Satwa Dilindungi \| Sementara itu, untuk satwa yang berhasil disita jika ada rekomendasi kesehatan satwa yang memungkinkan untuk dilepasliarkan maka diharapkan agar satwa-satwa tersebut segera di lepasliarkan ke alam. “WCU akan terus bekerjasama dengan Polda Maluku Utara dan Polda Sulut dalam kegiatan patroli laut di wilayah rawan penyelundupan,” tambah Irma.Kapal barang maupun kapal penumpang yang melalui jalur laut dari dan ke wilayah Timur Indonesia patut untuk menjadi perhatian serius. Pelaku sering menggunakan kapal laut untuk memperdagangkan satwa bisa diputus rantai pasokannya karena ketatnya pengamanan laut untuk memberantas praktek kejahatan terhadap satwa dilindungi di Indonesia.Oleh karena itu diperlukan pula pendekatan dan kerjasama dengan PELNI untuk ikut peduli dengan upaya pemberantasan perdagangan dan penyelundupan satwa liar dilindungi.Mendesak Revisi UU No.5/1990 Setiap tahun KLHK menyampaikan penyelundupan ataupun perdagangan ilegal satwa liar dan dilindungi mencapai 70 kasus. Fakta mencengangkan dan memprihatinkan karena tingginya kasus.Oleh karena itu, berbagai lembaga yang peduli dengan satwa dilindungi mendesak untuk percepatan revisi UU No. 5/1990 oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat karena kejahatan terhadap satwa dilindungi sudah sedemikian serius.Draft revisi UU tersebut dari Pemerintah sudah berada ditangan DPR RI untuk dibahas dalam prolegnas. Namun demikian sejauh mana draft rancangan undang-undang tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang belum ada yang mengetahui.Masihkan kita optimis bahwa perdangangan atau penyelundupan satwa dapat diberantas menggunakan payung hukum undang-undang yang baru? Menjadi PR besar untuk semua, terlebih anggota dewan yang membawahi sektor kehutanan sebagai bagian tugas utama dalam pembuatan legislasi di tingkat pusat. [SEP]	[0.476456880569458, 0.5139302611351013, 0.009612822905182838]
2014-011-06.json	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta \| [CLS] Hewan-hewan kabeh pada tumpes…Urep-urepan kabeh podo tumpes…Sawangen koe wit-witen podo cantes…Sawangen koe wetu-wetu podo cures…Kulo mung petani ….Itulah lagu ciptaan para ibu dari Rembang, soal kekhawatiran eksploitasi tambang karst yang mengancam lingkungan dan kehidupan mereka. Mereka bernyanyi bersahut-sahutan. Ke Jakarta, warga mendatangi Komnas HAM, Komnas Perempuan, Mahkamah Agung, KPK, Mabes Polri sampai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.***Siang itu, jam menunjukkan pukul 14.00. Suasana depan gedung KPK, Kamis (20/11/19), riuh oleh wartawan yang menanti tersangka kasus alihfungsi hutan, Gubernur Riau, Annas Maamun, yang sedang diperiksa. Sisi lain, ibu-ibu dari Rembang, penolak pabrik semen duduk bersila di depan pintu masuk. Mereka menggunakan kebaya dan kain panjang (sampir). Kepala bercaping hijau. Rambut digulung, dan berkonde berwarna merah putih.Suasana begitu kontras. Kala KPK tengah memeriksa tersangka alihfungsi lahan, bagian lain, ibu-ibu gigih aksi mempertahankan kelestarian lingkungan.Gunarti, perempuan yang aksi sesekali berorasi. “Lagu ini kami ciptakan sendiri berisi keresahan. Hewan-hewan, tumbuhan, batu semua akan ludes jika pabrik itu tetap didirikan. Belajar dari kejadian, kalau ada pabrik pasti kerusakan terjadi. Kita tak ingin aksi kasar. Dengan ini mudah-mudahan bisa didengar,” katanya.Selama di Jakarta, mereka tidur di kantor YLBHI. Beralaskan tikar, berhimpit-himpitan. Namun, mereka tak mengeluh.“Tak apa-apa tidur di lantai. Justru merasa matur nuwun ada yang nampung di Jakarta. Ada saudara dari Walhi, Kontras, YLBHI, Desantara, dan lain-lain. Tanpa mereka mungkin kami tak tahu jalan ke KPK, KLH dan lain-lain.”	[1.0, 1.718947317819186e-09, 1.4937721060093168e-09]
2014-011-06.json	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta \| Menurut dia, tak ada tanggapan pemerintah daerah hingga ke Jakarta. “Kalau nanti pemprov, pemkab, Semen Indonesia, tak ada respon juga, mungkin warga bertindak lebih tegas. Di sana lingkungan mereka, jadi harus dijaga.” Kini, warga menggugat Gubernur Jateng ke PTPN.“Kami berharap Pak Jokowi sebagai presiden dipilih rakyat punya kebijakan pro rakyat. Pengen alat berat, aparat, semua ditarik dari lokasi. Bentuk intimidasi banyak. Ada yang didatangi ke rumah ditodong senjata laras panjang. Seminggu lalu di tenda juga begitu. Warga hanya ingin membela bumi pertiwi.”Menurut mereka, penolakan di Rembang ini simbol sikap serupa untuk di Pati, Gerobokan, Blora dan keseluruhan Jateng. “Jangan sampai ada pabrik semen. Jateng itu lumbung pangan nusantara. Pangan itu soko negoro. Potensi Jateng semua mau diambil. Padahal kita sudah tinggal melestarikan. Jangan dirusak.”Kala sebagian aksi di KPK, yang lain mendatangi Mabes Polri. Mereka meminta Polri bertindak netral sekaligus menindak anggota yang diskriminatif dan mengintimidasi warga.Beberapa dari mereka juga mendatangi Badan Pengawas Mahkamah Agung. Mereka meminta, hakim PTUN yang menyidangkan perkara diganti. Seharusnya, hakim memiliki sertifikasi lingkungan hidup yang menjadi ketua majelis. Harapannya, badan pengawasan bisa memberikan teguran agar ada penggantian.“Masyarakat dan ibu-ibu menolak pabrik semen karena merusak alam. Kami sangat cinta alam, sama ibu pertiwi. Jangan sampai rusak. Kami perempuan, kalau ada pabrik semen, air akan habis. Perempuan kalau kehabisan air gak bisa mikir. Gak bisa beli air seperti di kota,” kata Sutinah.Dia mengatakan, warga punya ternak, kebun dan sawah yang memerlukan banyak air. Seandainya, ada pabrik semen sumber air bisa hilang.Joko Priyanto, petani Rembang mengatakan, menolak pabrik semen karena dia petani. Jika ada pertambangan, otomatis debit air berkurang.	[0.999989926815033, 5.325947768142214e-06, 4.717151114164153e-06]
2014-011-06.json	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta \| “Saya juga memelihara beberapa kambing. Tetangga pelihara sapi. Kalau pegunungan ditambang, bagaimana nasib kami? Ternak kami? Sekarang terjadi konflik sosial. Kami yang dulu punya kebiasaan gotong royong, sudah tidak. Baru mau dibangun pabrik, sudah ada konflik.”Menurut dia, penolakan warga bukan tanpa alasan. Pabrik dan lokasi tambang berada di cekungan air Watuputih. Kawasan ini berfungsi sebagai cadangan air. Ini sesuai penelitian Dinas Pertambangan Jateng, Maret 1998.Kepala Divisi Operasional LBH Semarang, Zainal Arifin mendesak pembatalan izin-izin lingkungan pada perusahaan tambang ini. “Ini penting karena izin lingkungan kartu as bagi izin perusahaan itu. Di Jateng, izin lingkungan seperti tanpa ada proses jelas.”Dia mencontohkan, dokumen Amdal seharusnya melibatkan warga pro dan kontra. “Warga yang dimintai pendapat hanya yang pro.”Menurut dia, proses ini jelas cacat prosedural. “Ini sedang gugat di PTUN Semarang,” kata Zainal.Sobirin, aktivis Desantara menambahkan, selama ini tidak ada transparansi. Kala sosialisasi, warga tidak terlibat. Hanya pemerintahan desa hingga informasi tidak sampai ke warga.“Warga pemetaan, mereka menyocokkan dengan dokumen Amdal. Banyak mata air tidak masuk. Kami menyebut ini sebagai penggelapan data. Penting dikritisi. Dalam tahap persiapan sudah tidak transparan, apalagi kalau beroperasi?”Dia juga menyoroti intimidasi warga. SI bersamaTNI membuat portal mengisolir tenda yang dibuat para ibu. Seharusnya, TNI/Polri netral.Sesaat setelah keluar dari gedung KPK, Muhnur Satyahaprabu dari Walhi Nasional menyampaikan hasil pertemuan. “Kami bertemu bagian pengawasan KPK. Mereka berjanji mengawasi. Mereka koordinator evaluasi izin yang tidak sesuai perundang-undangan dan merugikan negara.”KPK, kata Munhur, akan evaluasi dan merekomendasikan kepada kepala daerah untuk mencabut izin, termasuk tambang Rembang.	[1.0, 1.718947317819186e-09, 1.4937721060093168e-09]
2014-011-06.json	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta	Kala Daerah Cuek, Warga Rembang Ngadu ke Jakarta \| Munhur khawatir, karena pembangunan pabrik semen berlanjut padahal izin lingkungan sedang bersengketa. Pembangunan ini, menimbulkan ancaman kepada warga dengan pelibatan aparat keamanan, TNI/Polri bersenjata lengkap. “Negara toledor, tidak berhati-hati dalam menerbitkan izin tambang. Kami meminta dihentikan.”Pada Rabu (19/11/14), aksi serupa di Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Di Komnas Perempuan, mereka mengadukan represif aparat kepada ibu-ibu yang tinggal di delapan tenda perlawanan. Hingga kini, mereka bertahan di tenda sejak Juni lalu. Secara bergantian, 150 perempuan bertahan di sana.Komnas Perempuan meminta warga mengirimkan data Amdal dan dokumen lain hingga bisa memberikan rekomendasi. Komnas akan menyurati bupati dan gubernur terkait hak perempuan atas lingkungan yang baik.Di Komnas HAM, komisioner Muhammad Nurkhoiron berjanji menindaklanjuti aduan warga. Komnas HAM telah mengirim rekomendasi kepada Gubernur Jateng dan Bupati Rembang untuk menghentikan pembangunan pabrik. Komnas HAM akan memanggil gubernur, bupati dan Semen Indonesia.“Ada rekomendasi Komnas HAM, tetapi pembangunan pabrik semen tetap jalan,” kata Gunarti. (Bagian 1) [SEP]	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2020-017-18.json	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan \| [CLS] Ikan Sidat (Anguilla spp.) adalah salah satu komoditas yang disukai banyak negara di dunia. Pemanfaataannya dari tahun ke tahun selalu berkembang dengan cepat, dan diambil langsung dari alam dengan cara ditangkap. Indonesia tercatat menjadi salah satu produsen ikan bercita rasa lezat itu.Untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan Sidat di masa mendatang, Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pengelolaan perikanan Sidat dengan cara yang sistematis dan dilakukan dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan di Tanah Air.Setidaknya, itu yang sudah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini dengan mematangkan kajian dan pembentukan tim untuk membuat payung hukum untuk rancangan Keputusan Menteria Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Sidat (RPP Sidat).Peneliti pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Dwi Atminarso saat kegiatan uji petik RPP Sidat yang digelar pekan lalu di Jakarta, mengatakan bahwa penurunan populasi perikanan darat di dunia disebabkan oleh berbagai faktor.Beberapa faktor yang dimaksud itu, adalah karena peningkatan jumlah penduduk, degradasi habitat, perubahan hidrologi, penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing), pencemaran air, tekananan invasive species, dan faktor perubahan iklim.Faktor-faktor yang disebutkan di atas, ikut memengaruhi penurunan populasi perikanan darat, termasuk Sidat. Agar penurunan tidak semakin cepat, maka diperlukan pembangunan infrastruktur yang bisa membantu ikan berenang dengan aman dan nyaman.baca : Mencegah Ikan Sidat Punah di Perairan Indonesia Salah satu infrastruktur yang penting untuk dibangun dalam pengelolaan perikanan Sidat, adalah tangga ikan (fishway). Dalam penelitian yang dilakukan Dwi Atminarso, dijelaskan bagaimana tahapan untuk mendesain fishway dengan tepat dan berhasil.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2020-017-18.json	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan \| “Dari 3.530 dam dan bendung yang dibangun di Indonesia, hanya terdapat empat bendung yang sudah difasilitasi dengan tangga ikan,” jelas dia.Menurut Dwi, pembangunan infrastuktur air terhadap perikanan darat akan membawa dampak yang baik, karena itu akan mengurangi tingkat konektivitas hulu dan hilir. Kemudian, juga akan mengurangi sedimentasi di sekitar bendung, dan penurunan kualitas air karena penggunaan pestisida.Selain itu, infrastruktur air juga akan mengubah habitat air dari mengalir menjadi tergenang, dan membuat ikan seperti tersedot ke turbin atau pelimpah air (spillway). Cara tersebut mirip seperti dilakukan Australia dan kebanyakan negara maju lain di dunia.“Tangga ikan merupakan bangunan yang wajib disediakan bersamaan dengan pembangunan bendung atau bendungan,” ungkap dia.baca juga : Ikan Sidat, Primadona Kuliner Jepang dari Indonesia Desain TepatMengingat manfaat yang banyak untuk pengelolaan perikanan Sidat, Dwi menjelaskan bagaimana harus menentukan desain bangunan tangga ikan yang tepat agar bisa menjadi area yang nyaman bagi ikan saat melaksanakan migrasi.Cara yang tepat, adalah dengan melaksanakan desain percobaan (experimental design) tangga ikan lebih dulu di laboratorium, percobaan melaksanakan pelestarian Sidat (insitu) di bendungan, penelitian kemampuan renang ikan, dan fase awal (stadia) ikan yang bermigrasi.“Serta pelibatan orang teknik pengairan dan orang perikanan untuk bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan kemampuan renang ikan lokal,” tutur dia.Terpisah, Kepala BRPPUPP Arif Wibowo menyebutkan bahwa BRPPUPP sudah melaksanakan riset tentang Sidat sejak 2014 atau semenjak dibentuknya Inland Fishery Resources Development and Management Department (IFRDMD)/ South East Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC).	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2020-017-18.json	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan \| Dengan fakta tersebut, BRPPUPP memainkan peran penting dalam pembahasan rencana pengelolaan perikanan Sidat yang dilakukan KKP. Terlebih, karena lembaga yang dipimpinnya mendapatkan dana khusus untuk riset Sidat setiap tahun yang dilakukan IFRDMD/SEAFDEC.Di luar itu, Arif Wibowo mengatakan bahwa lembaganya bekerja sama dengan Pemerintah Australia untuk melaksanakan inisiasi kerja sama antara sektor perikanan darat dengan sektor irigasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII.“Kerja sama ini untuk menginisiasi tentang pentingnya memahami konektivitas sungai dan migrasi ikan,” jelas dia.Dengan tujuan seperti itu, BRPPUPP memiliki keyakinan bahwa pengelolaan perikanan Sidat harus melibatkan pembangunan infrastruktur air di Indonesia. Terutama, untuk membangun tangga ikan yang diyakini menjadi solusi teknik terbaik yang tersedia sejauh ini.“Itu sebagai salah satu alat untuk mengurangi dampak bangunan melintang sungai terhadap migrasi ikan,” tambah dia.perlu dibaca : Sinyal Pemanfaatan Berlebih pada Komoditas Sidat, Kerapu, dan Kakap Diketahui, kegiatan uji petik RPP Sidat yang digelar Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) KKP, adalah kegiatan dari seri konsultasi publik yang merupakan bagian dari proses untuk menetapkan dokumen dari naskah akademik menjadi peraturan hukum.Agar bisa ditetapkan dengan mengakomodir semua masukan, konsultasi publik dilaksanakan dengan mengundang para pakar, dan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan perikanan Sidat. Termasuk, instansi terkait, nelayan, dan juga pengusaha di Indonesia. Terancam PunahSebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan bahwa penyusunan dokumen RPP Sidat adalah bagian dari pelaksanaan amanat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2020-017-18.json	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan \| Menurut dia, perlunya RPP disusun, karena Sidat termasuk dalam kategori ikan katadromus, yaitu jenis ikan yang biasa memijah di laut, namun kemudian bermigrasi ke air tawar sebagai juvenile (anakan ikan) dan tumbuh berkembang menjadi dewasa.“Sebelum bermigrasi kembali ke laut untuk memijah,” jelas dia.Dengan karakteristik seperti itu, Zaini menjelaskan bahwa siklus kehidupan Sidat ada di dua perairan, yakni perairan laut dan perairan darat. Fakta tersebut menjadikan Sidat sebagai ikan yang rentan dan berpotensi untuk punah jika tidak dikelola dengan baik.Fakta lainnya, Sidat juga selama ini menjadi salah satu komoditas perikanan yang mengalami peningkatan permintaan pasar dengan sangat tinggi dari tahun ke tahun. Permintaan tinggi membuat kondisi stok Sidat di seluruh dunia cenderung terus mengalami penurunan.“Itu berdampak pada stok Sidat yang ada di Indonesia. Itu kenapa dokumen RPP Sidat dibuat,” sebut dia.Dengan kata lain, Zaini mengatakan bahwa Sidat di perairan Indonesia saat ini sedang mengalami gejala penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing). Kondisi tersebut dikhawatirkan akan membuat Sidat Indonesia mengalami nasib yang sama seperti di Eropa.baca juga : Ancaman Eksploitasi Laut, 20 Jenis Ikan Terancam Punah di Indonesia Jadi Prioritas Konservasi Di benua biru tersebut, Sidat sudah masuk dalam daftar Appendix II konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam (CITES). Kode tersebut menjelaskan bahwa Sidat di Eropa adalah dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan, kecuali sudah dibudidayakan.Tanpa dilakukan pengelolaan yang baik, Zaini meyakini bahwa kondisi Sidat di Indonesia mengekor di Eropa dan di masa mendatang akan menjadi kenangan saja karena mengalami kepunahan. Agar itu tidak sampai terjadi, maka pengelolaan perikanan Sidat harus segera diwujudkan.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2020-017-18.json	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan	Infrastruktur Air, Penjaga Populasi Sidat Tetap Berkelanjutan \| Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Trian Yunanda menjelaskan, terdapat tujuh strategi pengelolan dalam RPP Sidat. Ketujuhnya adalah adalah sumber daya perikanan Sidat, lingkungan sumber daya Sidat, teknologi penangkapan Sidat, sosial, ekonomi, tata kelola, dan pemangku kepentingan.Setelah RPP ditetapkan, nantinya diharapkan bisa menjadi acuan operasionalisasi lembaga pengelola perikanan yang ada di 11 wilayah pengelolaan Negara Republik Indonesia (WPP NRI). Diharapkan itu menjadi kebijakan yang tepat dan optimal pemanfaatannya untuk sumber daya ikan, sosial ekonomi dan lingkungan.“Serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan,” pungkasnya. [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2017-022-07.json	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video)	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) \| [CLS] Emas, kata ini seolah menggambarkan keuntungan dan keberuntungan yang akan didapat oleh penggalinya. Namun tanpa sadar, pertambangan emas telah membawa kerusakan baik untuk lingkungan maupun kesehatan penambang. Tanpa sadar, pertambangan emas menjadi awal mula dari sebuah bencana.Merkuri (raksa, Hg), adalah logam berat yang umum digunakan untuk pemurnian emas. Masalahnya, banyak penambang yang tidak tahu atau mengabaikan bahaya merkuri. Logam cair ini diperlakukan hanya sebagai unsur logam biasa. Akibatnya fatal. Ketika merkuri sudah terserap kedalam tubuh, efeknya bisa menjadi turun-temurun.Sesungguhnya tragedi Minamata, Jepang membuka mata dunia tentang bahaya pencemaran merkuri ke lingkungan. Dampak buruk cemaran merkuri masih mengintai sejauh ini. Bukan lagi hanya cerita, namun ancaman penyakit akibat dampak merkuri (minamata) pun telah mengintai wilayah-wilayah di Indonesia.Baca juga: Akhirnya, Indonesia Ratifikasi Konvensi MinamataDentang jarum jam di rumah Juhanda (32) nyaris tak terdengar. Hanya deru mesin gelundungan (penghancur mineral) terdengar dari rumah tetangga. Mesin tu berputar hampir 24 jam. Putarannya seolah menunjukkan laju roda kehidupan masyarakat Desa Cisitu, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten.Bagi sebagian masyarakat setempat, menambang sudah jadi mata pencaharian. Setidaknya, dalam 10 tahun terakhir ini, pekerjaan rawan resiko ini diminati oleh masyarakat. “Ngelubang” atau masuk lubang untuk mencari emas, dianggap sebagai pekerjaan bagi kaum lelaki di desa ini.Padahal sebelumnya, desa indah dengan punggung-punggung pegunungan, berpopulasi penduduk 7.841 jiwa ini, mayoritas adalah pekerja tani, yang akrab dengan sawah, huma dan cangkul. Desa ini berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Halimun Salak (TNHS).	[0.9993699789047241, 0.00033445339067839086, 0.00029553149943239987]
2017-022-07.json	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video)	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) \| Empat tahun sudah, Juhanda tidak mampu lagi beraktifitas kerja fisik. Dia hanya bisa berada di rumah. Dia didera penyakit kepala yang berkepanjangan. Seluruh tubuhnya kehilangan daya. Tangan dan kakinya kaku serta sulit berjalan. Berbicara pun kurang fasih mengeja kata.“Setelah sakit parah waktu itu, kondisi saya (sekarang) seperti ini. Tidak banyak yang dapat dilakukan,” Kata Juhanda terbata–bata saat ditemui Mongabay Indonesia (12/09).Entah, begitu kata dia. Juhanda mengaku kurang paham apa penyakitnya. Sepengetahuannya, dia tidak memiliki riwayat sakit. Semua berjalan normal, bekerja seperti biasa.Keterbatasan biaya memaksa dia mengubur rasa penasarannya menyoal penyakit yang diderita. Terlebih akses dan jarak lumayan jauh baginya untuk menjangkau rumah sakit, yang berjarak sekitar 30 km dari desanya.Ditengah keterbatasan, Juhanda masih mengerahkan sisa tenaga untuk bekerja. Dia mengerjakan apapun semampunya. “Tidak banyak, cuma membuat sapu. Bila ada pesenan, akan saya buatkan. Lumayan untuk makan dan beli obat warung,” ucapnya.Baca juga: Pemerintah Targetkan Penambang Emas Kecil Bebas Merkuri 2018, Mungkinkah?Di rumah ukuran 4 x 4 meter, Juhanda ditemani Ibunya, Utaminah (70). Dari 7 anak Utaminah, hanya Juhanda yang sakit parah. Kadang, untuk makan dan mandi pun memerlukan bantuan ibunya. Malangnya, semenjak sakit, istrinya malah pergi meninggalkan dirinya.Nasib serupa juga dialami Ocih (65) warga sekitar. Hampir 10 tahun, dia menderita penyakit parkinson atau degenerasi sel saraf pada otak bagian tengah.Wanita berusia lanjut itu, sepanjang hari mengalami tremor atau gemetaran pada tubuh rentanya. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Hanya sesekali tersenyum simpul menahan pegal.Keadaannya terus melemah. Bahkan untuk makan, mandi dan tidur pun sudah tidak mampu dikerjakan sendiri. Beruntung, anak bungsunya setia melayani.	[0.008044842630624771, 0.5016415119171143, 0.4903136193752289]
2017-022-07.json	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video)	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) \| “Gejala awalnya saya tidak tahu. Sebelum itu ibu masih bisa jalan. Namun, setahun ini sudah tidak bisa apa–apa,” jelas Selvi Oktaviani (19), anak bungsu Ocih.Di RT 2 RW 2, Camelia Karisa anak berusia 7 tahun juga mengalami ganguan kesehatan. Bocah itu mengidap keterbelakangan mental. Menurut Nur Aini (27) ibunya, saat dilahirkan Camelia sehat seperti bayi normal umumnya. Perkembangan dan pertumbuhannya terbilang baik.Namun, buah hatinya mendadak kejang–kejang ketika menginjak umur 3 tahun. Sejak itu, putri semata wayangnya mengalami keterbelakangan metal. “Dia sering memukul kepala dan menangis tiap malam. Seperti merasakan pusing. Upaya pengobatan, sudah ke dokter hingga pengobatan tradisional. Namun, pernah terhenti akibat biaya dan jarak juga,” ujar Nia. Desa GelundungHampir seluruh rumah tangga di Cisitu memiliki unit gelundung (penghancur batu) sendiri. Pada aktifitasnya, masyarakat akrab menggunakan bahan kimia logam berat dalam memecah batu dan tanah agar emas terpisah dari mineral lainnya.Seperti halnya yang dilakukan Aam Daris (45), seorang penambang emas. Sudah 10 tahun ini, dia keluar-masuk lubang tambang. Dalam sekali menambang, bisa menembus lubang yang dalamnya 100–300 meter.Dia mengaku, paling maksimal membawa pulang 2 beban (5 kilogram) batuan tambang ke rumah. Perhitungannya, dari total 100 beban yang dikumpulkan dalam tiga hari, hasil harus dibagi dengan pemilik lubang, dan dibagi rata dengan jumlah penambang.Baca juga: Serahkan Ratifikasi Konvensi Minamata ke PBB, Bagaimana Upaya Indonesia Tekan Peredaran Merkuri?Selanjutnya, karung beban diproses menggunakan gelundung. Agar biji emas terpisah dari material batu dan tanah, ditambahkan bahan kimia jenis merkuri dan sianida (CN). Dua cairan tersebut ditakar, lalu dimasukan ke mesin bersama material tambang dan diputar selama 8–12 jam.	[0.9993699789047241, 0.00033445339067839086, 0.00029553149943239987]
2017-022-07.json	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video)	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) \| “Sekali proses, sebenarnya tidak tentu ada (emas). Dapat 1–2 gram emas saja sudah tergolong beruntung,” ujar Aam. Dia menyebut, satu ons merkuri dibeli dengan harga Rp 150 ribu, katanya bahan itu mudah didapat di toko-toko emas.Saat ditanya, Aam tidak tahu bahaya dan efek samping dari merkuri. Yang dia tahu, merkuri dipakai dalam proses mengolah bahan tambang. Padahal sisa-sisa tanah dari gelundung kerap dibuang sembarangan, bahkan di area yang dekat dengan sumber air. Hasil AnalisaMedicus Grup, lembaga nirlaba di bidang kesehatan, telah melakukan pemantauan di Cisitu sejak 2014 lalu. Hasil analis yang dilakukan, menunjukan lingkungan Desa Cisitu telah tercemar merkuri cukup parah. Akibat buangan dari proses pengolahan tambang yang langsung ke air dan terkontaminasi ke daerah sekitarnya.Sekitar 110 orang yang diperiksa secara acak, ditemukan 27 orang dicurigai terkena indikasi penyakit berhubungan dengan keracunan merkuri. Sebelas orang dinyatakan positif terpapar berat merkuri, termasuk 6 yang masih berusia anak–anak.“Orang yang terkena keracunan merkuri ini, dalam jangka panjang belum ada penanganannya secara khusus,” jelas Founder Medicus, Dokter Josep William.Baca juga: Fokus Liputan: Mereka Bertaruh Nyawa Demi Batu CinnabarWilliam yang juga berprofesi sebagai dokter umum mengatakan, secara klinis gejala merkuri tak terasa seketika, perlu waktu antara 5-10 tahun. Gejala khusus tidak ada, karena keracunan merkuri ini sangat luas penyakitnya, dapat menjangkit sistem saraf, kanker dan gangguan kesehatan. Penyakit ini dapat muncul sebagai penyakit kulit, paru-paru, kelainan ginjal, kelainan pembuluh darah, hingga beragam penyakit hormonal lainnya.Merkuri mengancam kesehatan karena termasuk polutan yang parsisten (bertahan di lingkungan) dan bisa terbawa sangat jauh begitu terlepas pada air atau udara.	[0.9993699789047241, 0.00033445339067839086, 0.00029553149943239987]
2017-022-07.json	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video)	Bukan Hanya Cerita, Penderita Penyakit Minamata Sudah Ada di Indonesia (Dilengkapi Video) \| Di lokasi-lokasi Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) ditemukan kadar merkuri jauh melebihi baku mutu. Baik yang terdapat di perairan, tanah, udara hingga rantai makanan. Namun, data resmi yang dikeluarkan belum ada.“Di Cisitu, dalam dua tahun terakhir ada kasus kematian akibat keracunan merkuri. Besar kemungkinan resikonya akan meningkat. Tapi tergantung kadar yang bisa ditolerir oleh tubuh terhadap paparan merkuri, ” kata William.Di sisi lain, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh NGO pemerhati dampak tambang emas, BaliFokus mengidentifikasi bahwa sektor PESK merupakan sumber utama emisi merkuri. Dengan sumbangan sekitar 57,5% ke alam. Adapun peredaran merkuri di Indonesia dalam tahun 2016 mencapai 1,300 ton.Meskipun pemerintah telah membuat regulasi dan percepatan ratifikasi konvensi Minamata, namun upaya menghapus merkuri di tingkat lapangan tidaklah mudah. Logam berat ini, tidak hanya digunakan di sektor pertambangan emas rakyat, tetapi digunakan dalam berbagai keperluan lain.Tanpa adanya kebijakan yang tepat, pelarangan kegiatan akan berdampak sosial yang meluas. Puluhan ribu orang di Indonesia sudah terlanjur tergantung nasib kepada usaha pertambangan PESK. Namun, jika didiamkan lingkungan di sekitar pertambangan akan rusak dan tercemar logam berat.Warga lintas generasi akan terpapar keracunan merkuri. Air sungai akan tercemar, merkuri terbawa ke ke hilir dan berdampak pada biota sungai dan laut. Penyakit minamata, bukan hanya sekedar cerita, tetapi akan merebak di Indonesia. Siapkah kita?Video (diproduksi oleh Indonesia Nature Film Society/INFIS bekerjasama dengan Mongabay Indonesia). [SEP]	[0.9993699789047241, 0.00033445339067839086, 0.00029553149943239987]
2015-009-13.json	Badan Restorasi Gambut Langsung di Bawah Presiden	Badan Restorasi Gambut Langsung di Bawah Presiden \| [CLS] Guna memperbaiki tata kelola gambut di Indonesia, pemerintah akan membentuk Badan Restorasi Gambut, yang langsung berada di bawah Presiden. Payung aturan badan ini masih dalam pembahasan.“Sekarang sudah di Sesneg dan Seskab (sekretariat negara dan sekretariat kabinet). Tinggal pembahasan resmi. Saya ingin secepatnya badan ini terbentuk. Tapi ada atau tidak, kita tetap menjaga,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di sela peringatan Hari Menanam Pohon di Tahura Sultan Adam Banjarbaru Kalimantan Selatan, Rabu (25/11/15).Dia mengatakan, sudah membahas soal ini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Sekarang dikaji lagi dasar hukum tapi kecenderungan Perpres,” katanya.Badan ini, berada di bawah Presiden dan akan bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga Kementerian Pekerjaan Umum yang bersifat adhoc dan melibatkan seluruh stakeholder.Pembentukan badan ini, katanya, menunjukkan kebijakan politik dalam merestorasi lahan gambut. Selama ini, upaya restorasi gambut kurang maksimal. Adapun pekerjaan terbesar badan ini, katanya, konstruksi untuk mengendalikan kanal-kanal, pengaturan air kanal. “Mana yang ditutup, mana tidak. Pengaturan tata air ini butuh kontrol konstruksi.”Untuk pendanaan, katanya, kemungkinan memanfaatkan dana Norwegia, World Bank dan sumber lain. “Mereka (Norwegia) ada komitmen tetapi kita belum dibahas detail. World Bank juga ingin tahu seperti apa bentuk Badan Restorasi Gambut ini. Mereka mau hibah. Kita sudah tunjukkan dasar scientific-nya.”Bantuan dari World Bank tahap pertama bantuan teknis, lalu pemetaan kesatuan hidrologi gambut—meskipun KLHK ada peta tetapi harus dirapikan.Saat ini, kata Siti, KLHK menyusun detail perencanaan sebagai persiapan kerangka kontrol gambut terkait restorasi. Aspek pengawasan tiap daerah berbeda disesuaikan kontur wilayah. Untuk itu, model akan berbeda antara lahan gambut di hutan, konsesi, maupun konservasi.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2015-009-13.json	Badan Restorasi Gambut Langsung di Bawah Presiden	Badan Restorasi Gambut Langsung di Bawah Presiden \| “Sekarang sudah di Sesneg dan Seskab. Tinggal pembahasan resmi. Saya sih ingin secepatnya badan ini terbentuk. Tapi ada atau tak ada itu pun kita tetap menjaga,” katanya.Direktur Eksekutif Wetlands Internasional Indonesia Nyoman Suryadiputra mengatakan, Badan Restorasi Gambut bagus untuk mengoordinasikan semua upaya pemulihan lahan gambut.“Tapi harus jelas siapa yang mesti memulihkan. Biaya pemulihan jangan dibebankan ke pemerintah kalau lahan yang dipulihkan konsesi swasta,” katanya.Dia menyarankan, tugas badan ini lebih pada mengkoordinasikan berbagai hal terkait pengelolaan gambut, termasuk review, sinkronisasi dan revisi berbagai kebijakan terkait gambut yang kontradiktif dengan upaya pengelolaan berkelanjutan.Nyoman mencontohkan, Permentan Nomor 14 tahun 2009 soal budidaya sawit di lahan gambut, Permentan nomorN11 tahun 2015 tentang sistem sertifikasi ISPO.“Untuk badan restorasi gambut, mungkin mirip seperti BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh pasca tsunami. Lebih banyak mengoordinasikan kegiatan di lapangan.” [SEP]	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2023-010-18.json	Survey Spesies di Tahura Abdul Latief Sinjai. Bagaimana Keberadaan Anoa dan Satwa Endemik Sulawesi Lainnya?	Survey Spesies di Tahura Abdul Latief Sinjai. Bagaimana Keberadaan Anoa dan Satwa Endemik Sulawesi Lainnya? \| [CLS] Pengelola Taman Hutan Raya (Tahura) Abdul Latief Sinjai bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel dan Flora Fauna Internasional (FFI) Sulsel menyampaikan ekspose hasil survey identifikasi spesies mereka di lanskap Gunung Bawakaraeng-Lompobattang. Risalah hasilnya disampaikan di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Sulsel pada Selasa (17/1/2023).Kegiatan pemantauan satwa endemik ini dilakukan dengan menggunakan metode 12 kamera intai yang dilakukan selama bulan Oktober-November 2022 yang lalu. Pemasangan kamera intai dilakukan sepanjang jarak 2.500 meter.Jalur pemasangan kamera intai ini dilakukan di hutan primer khas dataran tinggi pada ketinggian 1.500-1.750 mdpl. Pada jalur pemasangan kamera intai terdapat sungai yang sangat terjal pada sisi kanan.“Terdapat juga beberapa titik kubangan. Selain itu, jalur pemasangan kamera intai merupakan jalur yang biasa digunakan oleh warga, namun selama pengamatan dan pemasangan kamera tidak dijumpai aktivitas masyarakat,” jelas Fardi Ali Syahdar, Manager Project FFI Sulsel yang juga merupakan ketua tim riset lapangan.Hasilnya, dijumpai sebanyak empat jenis satwa liar endemik Sulawesi yang berhasil teridentifikasi dari keberadaan tapak kaki, kotoran dan tanda bekas makannya. Yaitu anoa gunung (Bubalus quarlesi), babi kutil sulawesi (Sus celebensis), kera hitam sulawesi (Macaca maura) dan musang sulawesi (Macrogalidia muschenbroekii). Baca juga: Dianggap Punah, Jejak Anoa Ditemukan di Tahura Abdul Latief Sinjai “Juga terdapat 2 jenis burung dan 7 jenis mamalia. Delapan diantaranya dapat teridentifikasi hingga tingkat spesies dan 1 jenis teridentifikasi hanya pada tingkat famili yaitu Muridae. Untuk pembahasan selanjutnya hanya digunakan 7 jenis satwa,” jelas Fardi.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2023-010-18.json	Survey Spesies di Tahura Abdul Latief Sinjai. Bagaimana Keberadaan Anoa dan Satwa Endemik Sulawesi Lainnya?	Survey Spesies di Tahura Abdul Latief Sinjai. Bagaimana Keberadaan Anoa dan Satwa Endemik Sulawesi Lainnya? \| Dari tujuh jenis satwa yang teridentifikasi semuanya masuk dalam Red List IUCN dengan berbagai kategori yaitu Endangered/EN (yaitu Bubalus quarlesi dan Macaca maura), Vulnerable/VU (Macrogalidia musschenbroekii), Near Threatened/NT (Sus celebensis) dan Least Concerned/LC (Macropygia albicapilla, Cacomantis sepulcralis, Paruromys dominator dan Prosciurillus murinus).Lebih lanjut, hasil analisis menggunakan software R-Studio, peneliti mengetahui adanya pola aktivitas harian satwa liar yang berbeda-beda, baik itu aktivitas ketika mencari pakan, mencari sumber air maupun aktivitas lain yang berhubungan dengan upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.Misalnya pola aktivitas harian anoa gunung terbagi dalam dua fase yaitu aktif pada pagi hari pukul 6-9 pagi, pada siang hari pukul 10-15 sore terjadi pengurangan aktivitas, dan pada sore hari pukul 15-18 sore anoa gunung kembali melanjutkan aktivitasnya.“Pada malam hari anoa juga melakukan aktivitas pada pukul 7-12 malam dengan kepadatan aktivitas cenderung lebih sedikit jika dibandingkan pada pukul 12 malam sampai jam 6 pagi. Di waktu ini ada pola aktivitas yang dengan kepadatan sangat tinggi dibandingkan waktu-waktu lain.”Hasil riset ini pun menjadi data tambahan untuk distribusi temuan spesies Bubalus quarlesi dan Macrogalidia muschenbroekii.“Berdasarkan data IUCN, maka sebaran Bubalus quarlesi dan Macrogalidia muschenbroekii belum pernah dilaporkan ada di lokasi temuan tim survei gabungan sebelumnya,” terang Fardi. Terkait hasil temuan ini, Muhammad Idham Aliem, fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) BBKSDA Sulsel menyatakan perlunya dilakukan perencanaan untuk survei lebih lanjut mengenai potensi keanekaragaman hayati pada bentang alam Gunung Bawakaraeng-Lompobattang. Khususnya untuk spesies yang terancam seperti anoa gunung dan musang sulawesi.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2023-010-18.json	Survey Spesies di Tahura Abdul Latief Sinjai. Bagaimana Keberadaan Anoa dan Satwa Endemik Sulawesi Lainnya?	Survey Spesies di Tahura Abdul Latief Sinjai. Bagaimana Keberadaan Anoa dan Satwa Endemik Sulawesi Lainnya? \| “Selain itu harus dilakukan penyusunan strategi rencana aksi konservasi atau SRAK, khususnya untuk spesies penting anoa dan inisiasi indikatif area lindung baru melalui status perlindungan tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya. [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2015-086-04.json	Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli	Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli \| [CLS] Para saksi ahli dalam sidang gugatan uji materil UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) makin menegaskan, UU itu melanggar hak masyarakat adat yang sudah dilindungi konstitusi. Seharusnya, pemerintah wajib melindungi mereka.Kurnia Warman, Dosen Hukum Agraria Universitas Andalas Padang mengatakan, UU P3H inkonstitusional karena melanggar hak masyarakat adat. “Jika negara membentuk pemerintahan sebagai bagian NKRI, keberadaan masyarakat adat harus menjadi pertimbangan serius. Jangan sampai pemerintah daerah justru mengancam kesatuan-kesatuan dan hak-hak masyarakat adat,” katanya, Kamis (15/1/15).Dia mengatakan, terkait status hutan adat, MK mengeluarkan putusan 35 tahun 2012 menegaskan hutan adat bukan hutan negara. Hal ini jelas mengakui hutan adat sebagai entitas tersendiri dikelola masyarakat hukum adat. “MK telah memulihkan hak masyarakat adat atas hutan.”Dengan begitu, setiap UU negara wajib mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat karena dilindungi konstitusi. Jika tidak, UU itu dapat dikualifikasi karena bertentangan UUD 1945.Penguasaan negara, katanya, tidak boleh merugikan rakyat, apalagi sampai menimbulkan kriminalisasi. “Sejarah membuktikan, selama hutan masih dikelola masyarakat adat, tidak mengalami kerusakan. Justru kerusakan massif sejak negara mengambil alih penguasaan hutan dari masyarakat adat.”Dia mencontohkan, di hutan lindung yang kini Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Tanpa harus mengklaim hutan adat sebagai hutan negara, pada 1926, Pemerintah Belanda berkolaborasi dengan masyarakat melindungi hutan. Kesepakatan tertuang dalam produk hukum bernama Solok Regeling.“Solok Regeling ini pedoman pengelolaan hutan simpanan dan hutan nagari di nagari-nagari di Sumbar. Mengatur bagaimana penerapan bunga kayu bagi setiap orang yang mengambil hasil hutan.”	[0.476456880569458, 0.5139302611351013, 0.009612822905182838]
2015-086-04.json	Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli	Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli \| Kondisi ini, menunjukkan masyarakat adat tidak menentang perlindungan hutan, malah mendukung. Kolaborasi antara Belanda dan masyarakat adat berhasil menjaga hutan tanpa ada ketegangan kedua pihak. “Permaslahan baru muncul setelah pemerintah nasional mengambil alih TNKS. Kemudian perluasan tanpa melibatkan masyarakat adat di sekitar. Ini justru menimbulkan konflik dan meningkatkan laju kerusakan hutan. Ini membuktikan upaya perlindungan hutan tanpa melibatkan masyarakat itu gagal.”Begitu juga penyeragaman bentuk dan nama pemerintahan terendah menjadi pemerintahan desa bertentangan dengan pesan asli Pasal 18 B ayat 2 UUD’45. Pembentukan pemerintahan desa harus mempertimbangkan kesatuan masyarakat adat seperti nagari di Sumbar, marga di Sumsel, mukim di Aceh dan lain-lain.“Penyelenggaraan pemerintah negara dalam berbagai bidang urusan seperti pertanahan, kehutanan, pertambangan, perkebunan dan lain-lain tidak boleh menghapus hak ulayat atas tanah dan kekayaan alam mereka.”Tak jauh beda dengan Eddy O.S. Hiariej, guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada. Dia mengatakan, ketentuan pidana UU P3H tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat yang hidup di kawasan hutan. UU itu juga mengingkari fungsi melindungi hukum pidana.Dia memberikan catatan kritis pada beberapa pasal. Dalam Pasal 1 angka 3 tertulis perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, atau yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.”Bagaimana jika masyarakat adat sudah hidup turun menurun dalam kawasan hutan? Pasal ini bisa mereka dikriminalisasikan.”	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2015-086-04.json	Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli	Sidang UU P3H: Soal Masyarakat Adat, Inilah Kata Para Ahli \| Lalu Pasal 84 ayat 2 menyebutkan, orang perseorangan karena kelalaian membawa alat-alat yang lazim digunakan menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang bisa dipidana penjara delapan bulan dan paling lama dua tahun. Serta denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp1 miliar.“Konstruksi pasal jelas tidak memberikan jaminan penghidupan layak. Bagaimana jika orang perseorangan menebang pohon untuk kepentingan sendiri? Ini bisa dijerat pasal itu?”Begitu juga Pasal 92 ayat 1 mensyaratkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan. Padahal syarat kesengajaan, mengetahui dan menghendaki.”Sedangkan dalam pasal itu terdapat kalimat patut diduga. Ini berarti tidak lagi mensyaratkan kesengajaan melainkan kealpaan. Terdapat pertentangan bentuk kesalahan hingga membahayakan kepastian hukum.” [SEP]	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| [CLS] Banjir bandang dan longsor dengan kayu-kayu gelondongan hanyut, salah satu indikasi kawasan hulu rusak. Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, jadi lokasi langganan banjir sejak 2006. Saling tuding penyebab kerusakan hutan, apakah masyarakat atau perusahaan pemegang izin hutan tanaman industri (HTI)—penyedia kayu bahan bakar pengovenan tembakau. Yang pasti, perlu ada jalan keluar, bagaimana hutan-hutan di hulu terjaga dan mencari model pengeringan tembakau ramah alam. ***Bangunan kayu ini berukuran sekitar1,5 X 2,5 meter. Itulah kini tempat Kartini, warga Dusun Menanga Reak, Desa Dara Kunci, Sambelia, Lombok Timur, menghabiskan malam hari sejak gempa mengguncang Lombok 29 Juli, silam.Rumah dari batako tak roboh karena gempa pertama, tetapi terus dihantui rasa ketakutan. Hingga empat kali gempa besar mengguncang Lombok, 19 Agustus malam, tembok bangunan rumah yang baru dua tahun itu ambruk. Bagian tembok sisi lain terlihat miring, tak langsung ambruk karena tertahan tiang kayu. Barang-barang berharga sudah dia keluarkan, khawatir terkubur reruntuhan rumah.Baca juga: Ketika Tembakau Picu Kerusakan Lingkungan di Lombok (Bagian 1)Duka dampak bencana gempa masih dirasakan Kartini dan keluarga. Belum usai masalah gempa, warga Dusun Menanga Reak, dibayangi kecemasan musim hujan.Menanga Reak, dusun di Desa Dara Kunci ini sebenarnya dekat laut. Ia salah satu dusun cukup parah terdampak banjir Sambelia pada 2013. “Rumah rusak ini dulu rusak juga karena banjir, baru diperbaiki,’’ katanya.Kecemasan Kartini, bukan tanpa alasan. Tahun lalu, banjir besar kembali menjerjang Sambelia, kali ini di Desa Belanting, bertetangga Dara Kunci. Luapan air sungai menggenangi puluhan rumah warga, menghanyutkan harta benda sampai ternak.Baca juga: Ketika Perusahaan Pemasok Tembakau Berkonflik Lahan dengan Warga Lombok (Bagian 2)	[0.9999998211860657, 7.110257627118699e-08, 6.867904289720173e-08]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Seorang perwira kepolisian, pengajar di Sekolah Polisi Negara (SPN) Belanting ditemukan tewas keesokan hari di sungai. Mobilnya terseret air bercampur lumpur saat mencoba menyeberangi sungai. Air bah tiba-tiba datang.Setiap ada banjir di desa-desa lain di Sambelia, Kartini merasa suatu saat banjir serupa kembali menghantam kampungnya.Tinggal di bagian hilir, jauh dari kawasan hutan, Kartini dan 933 keluarga di Desa Dara Kunci adalah saksi mata keganasan banjir badang 2006. Nyaris berbagai infrastruktur jembatan putus. Rumah dekat aliran sungai hanyut. Kayu gelondongan banyak hanyut. Dari sana warga korban banjir menuding dampak penebangan di bagian hulu.Baca juga: Mengerikan, Demi Tembakau Anak-anak Ini Terpapar Nikotin dan RacunSetelah banjir bandang 2006, bencana ini seakan jadi langganan rutin setiap tahun di Sambelia. Tak seperti banjir 2006, tetapi selalu menyisakan “oleh-oleh,” minimal jembatan desa putus, beberapa rumah hanyut, dan menggenangi rumah-rumah warga. Banjir 2013, memutus salah satu jalan penghubung dusun di Desa Dara Kunci.Tahun 2015, tak sampai banjir besar. Pada 2017, banjir bercampur lumput membuat warga kembali cemas. Banjir 2006, juga bercampur lumpur.Faisal, Kepala Desa Dara Kunci tambah pusing dengan gempa yang merusak lebih setengah rumah warga. Desa yang dekat pusat gempa 19 Agustus lalu ini membuat 625 rumah warga rusak berat.Selain rehabilitasi gempa, Faisal juga memikirkan kelanjutan proyek pembuatan tanggul di sungai yang melintas di Dusun Batu Sela dan Menanga Reak. Pada banjir 2017, luapan air sungai masuk ke rumah warga.Tak separah pada banjir-banjir sebelumnya, tetapi jadi sinyal bahwa kejadian serupa bisa terjadi, dalam skala lebih besar. “Tanggul itu untuk mencegah luapan air masuk kampung.”Menanga Reak dan Batu Sela, adalah dua dusun paling parah kerusakannya karena banjir Sambelia. Setiap musim hujan tiba, warga di dua dusun ini penuh kecemasan.	[0.9999998211860657, 9.057269068080132e-08, 8.277514496057847e-08]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Apalagi, setelah gempa mengguncang Lombok, beberapa bukit alami keretakan. Kalau nanti curah hujan lebat, mereka khawatir banjir akan bercampur lumpur. Lumpur itulah yang banyak membuat kerusakan.Faisal bilang, tak perlu mencari teori untuk mengetahui penyebab banjir. Yang pasti, katanya, bagian hulu (hutan) gundul. Tak peduli apakah masyarakat atau perusahaan yang memiliki izin penebangan, bagi Faisal, mereka harus bertanggungjawab terhadap bencana banjir di Sambelia.“Yang menebang di daerah atas, tetapi kami di bawah yang kena banjir bandang,’’ katanya.Sebagian Dara Kunci, memang berbatasan dengan kawasan hutan, termasuk sebagian warga juga terlibat konflik dengan PT Sadhana Arifnusa. Lahan yang dikuasai perusahaan pembeli daun tembakau kering itu membentang dari ujung utara hingga ujung selatan Sambelia. Hampir semua desa di Sambelia, masuk peta hutan tanaman industri perusahaan ini.Dampak banjir tak sekadar kerusakan material, juga psikologis masyarakat terganggu.Baca juga: Kala Petani Temanggung Beralih Tanam dari Tembakau ke Kopi dan Sayur (Bagian 1)Warga ketakutan ketika hujan lebat turun. Mereka mencemaskan air bah dari hulu yang bermuara di pesisir di kampung.“Jalan rusak karena banjir dulu sampai sekarang belum semua diperbaiki,’’ kata Faisal.Satu-satunya cara agar banjir tak lagi jadi bencana tahunan di Sambelia, adalah menghutankan kembali daerah hulu. Lahan kuasa masyarakat dan perusahaan harus kembali ke fungsi semula sebagai hutan. “Kami lelah juga dengan banjir,’’ katanya. ***HM Amin, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2013-2018 yang mengakhiri jabatan pada 17 September 2018 pernah melemparkan wacana ke publik agar hutan Sambelia ditanami beringin. Niat politikus Golkar yang bergabung ke Nasdem ini bukan bermaksud politis jadikan Sambelia sebagai hutan beringin–pohon yang identik dengan Golkar.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Kala itu, kata Amin, hanya beringinlah pohon yang memungkinan Sambelia cepat pulih dari lahan kritis. Beringin cepat tumbuh dan pohon tak bisa dimanfaatkan. Pohon itu akan menyimpan air dan menghijaukan kembali Sambelia.Ide yang sulit terealisasi di lapangan. Sebagian besar hutan produksi di Sambelia, terbebani izin perusahaan, yang sejak awal memerlukan kayu. Bahkan, kalau perusahaan menanam kayu, mereka tak akan membiarkan terlalu lama, harus ditebang cepat untuk kebutuhan bahan bakar.Baca juga: Tembakau Temanggung, Andalan Daerah Tetapi sebagian Tanam di Hutan LindungDari 1.794 hektar hutan di Lombok Timur, merupakan konsesi Sadhana, perusahaan pembeli daun tembakau kering ini memiliki izin hutan tanaman industri cadangan energi (HTICE). Berdasarkan rekomendasi Gubernur NTB tertanggal 9 Juni 2009 tentang IUPHHK-HTI Sadhana seluas 4.028 hektar, tersebar di Lombok Timur 1.794 hektar, Lombok Tengah 829 hektar, dan Lombok Utara 1.407 hektar.Perusahaan ingin memastikan produksi tembakau petani terus berlanjut dengan menyediakan bahan bakar pengovenan. Yazid Sururi, pegiat lingkungan sekaligus peneliti kehutanan bilang, hasil pengamatan dan pemetaan di Sambelia, baik hutan kelolaan masyarakat (hutan kemasyarakatan) maupun perusahaan, tak jauh berbeda, sama-sama kritis. Wilayah HKm, katanya, tak semua terjaga baik, juga perusahaan, tak menjalankan kewajiban menanami konsesi mereka.Dulu, lahan itu cukup hijau dengan gerakan rehabilitasi lahan (gerhan) maupun pohon tanaman petani, belakangan perusahaan membersihkan lahan dengan menebang semua. Yang terjadi, katanya, lahan makin kritis.“Perusahaan juga menebang dengan metode clear cutting (sistem tebang habis),’’ katanya.Dengan metode ini, perusahaan membabat habis dan menanami komoditas kayu keperluan mereka. Sistem tebang habis inilah, katanya, yang membuat lahan makin kritis, belum lagi laju penanaman tak secepat penebangan.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Saat curah hujan tinggi, tanah yang tak lagi ada pepohonan mudah tergerus, jadi lumpur. Limpahan air dan lumpur ini menerjang Sambelia, merusak rumah, jembatan, dan fasilitas umum lain. Selain itu, banjir juga membawa potongan kayu dari hutan. Ia hanyut bersama air.Pria yang memetakan tutupan hutan di Sambelia pada 1995-2015 ini mengatakan, dari peta satelit tampak jelas area tutupan lahan berkurang. Lahan non kayu terus bertambah. Di peta citra satelit yang diolah Yazid juga tampak salah satu pulau kecil (gili) dengan hutan mangrove berkurang cukup luas.Dia bilang, perlu penelitian lebih lanjut guna mengetahui dampak kerusakan hutan di hulu, banjir, dan kesehatan hutan mangrove di beberapa daerah di Sambelia.Menurut Yazid, kalau melihat intensitas banjir di Sambelia, kondisi sudah darurat. Untuk itu, perlu upaya segera menghijaukan hutan yang gundul, baik di hutan lindung maupun hutan produksi di konsesi perusahaan maupun masyarakat.Pemerintah, katanya, harus menekankan agar lahan-lahan itu segera ditanami pepohonan kuat menahan erosi.Untuk jangka panjang, Yazid mengusulkan, ubah status HTI jadi kawasan konservasi. Begitu juga status hutan produksi di bagian lain, kembali jadi kawasan konservasi. “Itu tawaran jangka panjang.” Selama ini, katanya, tuduhan kerusakan hutan sering tersemat kepada petani. Mereka membuka lahan, mengganti dengan tanaman semusim. Memang, katanya, ada petani menanami lahan di ketinggian dengan tanaman semusim seperti kacang panjang, jagung, dan padi. Selain itu, mereka juga menanam tanaman keras seperti pohon serikaya dan jambu mete. Pohon buah itu bantuan dari pemerintah.Warga juga bergantung pada pohon buah itu, katanya, karena tanaman semusim hanya bisa pada musim hujan. Kala kemarau, justru musim panen buah-buahan dan bermanfaat bagi petani.“Selama ini lahan HKm terus yang dituduh gundul, dan sebagai pemicu banjir,’’ katanya.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Padahal, di lahan-lahan kelola itu, katanya, petani menjaga pohon buah karena sumber penghasilan mereka. Sayur hanya keperluan sehari-hari. Kondisi itu, katanya, berubah ketika perusahaan masuk. Pepohonan dan tanaman dibersihkan.Andra Ashadi, Serikat Tani Nasional (STN) Lombok Timur bilang, justru perusahaan penyebab kerusakan hutan Sambelia. Kala lahan masih kelolaan petani, mereka tak mengganggu tanaman dari proyek gerhan seperti sonokeling. Begitu perusahaan masuk, semua ditebang termasuk pepohonan warga. Kayu-kayu itu, katanya, untuk pengovenan tembakau.“Justru perusahaan yang membuat lahan di Sambelia makin kritis. Coba tunjukkan mana tempat rimbun yang pohon ditanam perusahaan?”Andra menunjukkan kepada saya foto-foto dokumentasi STN Lombok Timur selama mengadvokasi petani di Sambelia. Dia memperlihatkan, aktivitas masyarakat. Di dalam beberapa foto terlihat masyarakat mengangkut kayu gelondongan untuk membangun masjid. Kalau lihat volume, tak banyak.Foto lain memperlihatkan, lahan HTICE. Di lahan itu terlihat kayu yang sudah ditebang dan dipotong kecil. Kayu-kayu itu tertumpuk rapi. Di belakang tumpukan kayu itu terlihat kondisi lahan nan tandus.Dari perusahaan, dalam tulisan di Mongabay, sebelumnya, Kuswanto Setia Budi, Station Manager PT Sadhana Arifnusa mengatakan, konsesi Sadhana sudah ditanami, baik di Lombok Tengah maupun Lombok Timur. Di Desa Sambelia, Lombok Timur, dalam proses.Di Lombok Tengah, lebih maju. Pohon perusahaan sudah panen. Perusahaan mengakui, ada persoalan dengan petani. Beberapa petani belum bisa kompromi dengan skema perusahaan.Saat ini, katanya, perusahaan berproses menyelesaikan konflik dengan petani.Lahan di Lombok Utara, katanya, sampai kini masih menunggu petunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemungkinan kemitraan penuh dengan tanaman perkebunan.	[0.9999914169311523, 4.4660559979092795e-06, 4.169679868937237e-06]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Di Sambelia, para petani menolak kemitraan perusahaan . Menurut mereka, kemitraan itu merugikan. Para petani memilih mempertahankan lahan garapan.Di Sambelia, katanya, perusahaan melakukan pembersihan dengan clear cutting. Lahan kritis dalam proses penanaman. “Semua masih baru hingga proses belajar.”Kala perusahaan masuk, katanya, kawasan juga kritis, warga masuk. Dia klaim, ada perusahaan justru bagian menghutankan kembali lahan gundul.Bagaimana dengan kebijakan perusahaan menyediakan bahan bakar kayu bagi petani tembakau mitra?Kuswanto mengklaim, sejak semula perusahaan menegaskan hutan sebagai penyangga. Tanaman utama adalah turi. Ia ditanam di lahan warga masing-masing, baik di pematang sawah, ladang dan kebun.Dalam tiga tahun, turi bisa panen dan jadi bahan bakar kayu mandiri, tanpa perlu mencari keluar.Meskipun begitu, meyakinkan petani menanam dan memanfaatkan turi tak mudah. Petani berasumsi, kayu yang baik untuk pembakaran seperti kayu asam. Akhirnya, petani berburu kayu, selain turi.“Inilah yang memicu maraknya penebangan pohon keras. Bahkan petani mitra perusahaan pun sulit diyakinkan dengan bahan bakar turi, kualitas pengovenan bagus.” Perlu ada solusi Markum, dosen Kehutanan Universitas Mataram bilang, perusahaan seharusnya bisa menyisihkan dana tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) untuk riset bahan bakar alternatif.Metode pembakaran, katanya, memang menimbulkan masalah baru bagi lingkungan. Asap pembakaran mengganggu kualitas udara terutama oven tembakau berada di perkampungan yang bisa menganggu pernafasan warga sekitar. Apalagi kalau di kampung itu banyak oven.Setidaknya, kata Markum, perusahaan perlu riset mencari formula meminimalisir dampak pembakaran. Dari berbagai bahan bakar alternatif selain minyak tanah, perusahaan perlu riset mencari bahan bakar ramah lingkungan.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Menurut Markum, kayu dari Pulau Lombok dan Sumbawa tidak ramah lingkungan. Bahkan, kerugian dari pembakaran menggunakan kayu itu tak sebanding dengan dampak ekonomi dari bisnis tembakau di Lombok.Dulu, katanya, warga pernah coba cangkang sawit. Di NTB tak ada perkebunan sawit tetapi didatangkan dari Kalimantan dan Sumatera.“Cangkang sawit yang pernah dipakai, menurut petani, api yang tak sebagus kayu. Di sinilah peran perusahaan melakukan kajian dan percobaan untuk menemukan model tungku yang kira-kira bisa memaksimalkan panas pembakaran cangkang sawit,” katanya, seraya bilang perlu riset untuk mencari kriteria cangkang sawit terbaik untuk pengovenan.Ahmad Rifai, DPP Serikat Tani Nasional (STN) mengatakan, pemerintah juga tak boleh berpangku tangan melihat kerusakan lingkungan karena penggunaan kayu berlebihan.Pemerintah, katanya, juga tak boleh membiarkan petani berjuang sendiri mencari bahan bakar untuk pengovenan tembakau. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau, katanya, yang didapat pemerintah harus kembali ke petani dalam bentuk penyediaan bahan bakar alternatif.“Jangan habis dibagi-bagi ke daerah dan untuk program yang tak jelas bagi petani,’’katanya.Rifai mendesak, pemerintah dan perusahaan segera mencarikan alternatif pengeringan tembakau dengan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah dan perusahaan, katanya, tak boleh pelit mengeluarkan dana meriset teknologi yang memungkinkan pengeringan tembakau tanpa harus pakai pembakaran seperti sekarang.“Apakah itu mengggunakan energi panas matahari, listrik, atau teknologi lain.”Dia bilang, teknologi ini akan mahal, tak akan terjangkau petani. Untuk itulah, perlu ada upaya pengeringan tembakau tak melulu oleh petani, juga oleh perusahaan atau penyediaan fasilitas oleh pemerintah.Teknologi pengeringan ramah lingkungan itu, katanya, bisa mengurangi beban pemerintah dalam memperbaiki kerusakan lingkungan dampak penebangan pohon masif setiap musim tembakau.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2018-011-14.json	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3)	Ketika Hutan Lombok Gundul, Bencana Muncul (3) \| Di Jawa, kata Rifai, pengeringan tembakau tak seperti di Lombok. Dia juga tak mengerti alasan perusahaan yang beroperasi di Lombok, memaksa petani harus mengeringkan tembakau dengan metode pembakaran.Menurut dia, perlu evaluasi sistem pengeringan dengan memasang gelantang (tembakau diikat pada sebuah tongkat, kemudian digantung seperti jemuran baju di dalam oven).“Apakah memungkinkan ada cara lain lebih menghembat bahan bakar tapi hasil lebih bagus? Setidaknya, bisa mengurangi bahan bakar yang harus disiapkan setiap musim tembakau. Jangan cuma mau enak beli yang sudah jadi saja,.”Jadi, bagaimana nasib lingkungan, hutan dan keselamatan warga di Lombok, ke depan? (Selesai) Keterangan foto utama: Tumpukan kayu sudah dipotong dan siap dijual ke petani tembakau di lahan konsesi HTI-CE PT Sadhana Arifnusa. STN menuding perusahaan juga menebang pohon hasil proyek reboisasi dan gerhan yang ditanam petani dan pemerintah. Foto: STN Lotim/Mongabay Indonesia [SEP]	[0.9999914169311523, 4.4660559979092795e-06, 4.169679868937237e-06]
2022-040-08.json	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura \| [CLS] Aktivitas penangkapan ikan dengan cara ilegal, tak dilaporkan, dan tidak sesuai aturan (IUUF) masih sulit untuk dihentikan sampai sekarang. Kegiatan tidak bertanggung jawab itu terus ada di berbagai wilayah perairan Indonesia, utamanya yang menjadi wilayah perbatasan antar negara.Salah satu perairan yang menjadi lokasi kegiatan IUUF, adalah laut Arafura yang secara administrasi masuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 718. Laut tersebut dikenal sebagai salah satu lokasi penangkapan ikan yang potensinya masih besar.Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini sempat menjabarkan bahwa potensi sumber daya ikan (SDI) di WPPNRI 718 mencapai 2.637.565 ton.Angka tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Akan tetapi, jumlah tersebut tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik, karena pada 2018 hanya sanggup maksimal 236 ribu ton saja yang berhasil dimanfaatkan.Masih belum optimalnya pemanfaatan SDI di wilayah perairan tersebut, terjadi karena perubahan kebijakan secara nasional terkait pengelolaan wilayah penangkapan di seluruh Indonesia. Perubahan itu berimbas langsung ke WPP-NRI 718 yang secara administrasi masuk wilayah Provinsi Papua dan Maluku tersebut.baca : Pengawasan Ekstra Ketat untuk Laut Arafura Dampak tersebut, menjadi fatal karena ada oknum tidak bertanggung jawab yang kemudian memanfaatkannya untuk kegiatan IUUF. Salah satu persoalannya, karena sampai sekarang tata kelola perikanan skala kecil belum terbangun dengan baik.Menurut Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, kondisi tersebut menempatkan Indonesia sedang menghadapi persoalan serius di laut Arafura. Salah satu persoalan yang dihadapi, adalah masih minimnya pendataan hasil tangkapan perikanan skala kecil.	[0.999424159526825, 0.00028237837250344455, 0.000293476419756189]
2022-040-08.json	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura \| Terutama, hasil tangkapan pada kapal perikanan yang ukurannya di bawah 10 GT (gros ton),” ungkap Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan, belum lama ini di Jakarta.Permasalahan tersebut mengakibatkan persentase penangkapan ikan di laut Arafura yang tidak dilaporkan mencapai 29,39 persen. Kemunculan angka tersebut menegaskan bahwa ada pengelolaan perikanan yang tidak transparan di perairan tersebut.Dalam penilaian dia, aktivitas perikanan skala kecil sering diremehkan oleh banyak kalangan di dalam negeri. Padahal, kegiatan tersebut mempunyai kontribusi sosial dan ekonomi cukup signifikan, terutama dalam ketahanan pangan dan upaya pengentasan kemiskinan.Mengingat permasalahan seperti itu masih terus berlangsung dan belum ada jalan keluarnya, Pemerintah Indonesia dinilai perlu untuk segera melaksanakan perbaikan tata kelola perikanan skala kecil, terutama yang ada di WPPNRI 718.Bukan saja karena keterkaitan dengan kegiatan unreported, tapi juga tingginya tingkat kerentanan mereka,” jelas dia.baca juga : Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur Suhufan menerangkan, perlunya dilakukan perbaikan tata kelola, karena selama ini perikanan skala kecil selalu masuk dalam stigma sebagai kelompok masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah.Dengan dilakukan perbaikan tata kelola, perikanan skala kecil diharapkan bisa mendapatkan dampak positif yang sangat luas. Bukan saja pada sektor perikanan, dampak positif juga diharapkan terjadi pada sektor ekonomi secara umum, dan sosial lainnya yang berkaitan dengan mereka.“Misalnya, infrastruktur pedesaan, teknologi informasi, kesehatan, dan pendidikan,” urai dia.Tentang angka persentase kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan oleh kelompok perikanan skala kecil, menurut dia itu adalah angka hasil kajian yang dilakukan DFW Indonesia di WPPNRI 718.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2022-040-08.json	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura \| Kajian dilakukan dengan menghitung nilai kerugian IUUF, terutama kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan. Untuk menghitungnya, dilakukan survei di dua daerah, yaitu Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, dan Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.“Itu angka cukup signifikan,” tegas dia.Dalam melaksanakan survei, tim kajian fokus pada kelompok perikanan skala kecil yang menggunakan perahu ataupun kapal perikanan dengan ukuran di bawah 10 GT. Mereka yang masuk kelompok tersebut, dijadikan objek survei untuk mengumpulkan data-data.baca juga : Menjaga Laut Arafura dan Timor Tetap Lestari dan Berkelanjutan Suhufan menambahkan, tingginya angka hasil tangkapan yang tidak dilaporkan oleh perikanan skala kecil, menjadi penanda bahwa ada beragam masalah yang belum bisa diatasi oleh Pemerintah Indonesia di level skala kecil.Padahal, masalah yang muncul sekarang merupakan tambahan masalah yang sudah ada sebelumnya. Akumulasi tersebut, merupakan hasil tangkapan nelayan yang tidak tercatat karena dijual pada pasar lokal, dibuang, digunakan untuk umpan, atau untuk konsumsi pribadi.Terus berjalannya kegiatan penangkapan ikan tanpa melakukan pelaporan hasilnya, menjelaskan bahwa kelompok perikanan skala kecil memiliki karakteristik yang khusus, dan itu berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, dan kelembagaan perikanan pada tingkat lokal.“Kondisi itu menyebabkan terbatasnya pendataan atau pengungkapan informasi dari aktivitas perikanan skala kecil,” tutur dia.Sebab lain kenapa praktik tidak dilaporkan hasil tangkapan ikan, adalah karena WPPNRI 718 terlalu banyak memiliki pelabuhan tangkahan atau pelabuhan alternatif. Setidaknya, ada 13 pelabuhan tangkahan yang saat ini beroperasi.Selain faktor pelabuhan alternatif, faktor lain yang memicu adanya hasil tangkapan dari perikanan skala kecil yang tidak dilaporkan, adalah karena titik labuh antara kedua kabupaten yang menjadi tujuan survei.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2022-040-08.json	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura	Perikanan Skala Kecil Salah Satu Penyumbang Masalah di Laut Arafura \| “Ketiadaan tenaga pencatat atau pengawas perikanan yang bertugas secara rutin, jadi juga penyebabnya,” sebut dia.perlu dibaca : Hak Istimewa Nelayan Tradisional pada Zona Penangkapan Terukur Akurasi LaporanPeneliti DFW Indonesia Subhan Usman mengatakan terus berlangsungnya aktivitas perikanan yang tidak dilaporkan di WPPNRI 718, adalah salah satunya karena terdapat aktivitas perdagangan gelembung (jeroan) ikan Gulama yang keluar dari Merauke dan tidak dilaporkan kepada otoritas perikanan setempat.Selain Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Merauke, hasil tangkapan dan perdagangan juga tidak dilaporkan ke Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Ketiadaan laporan tersebut membuat angka dan data yang dicatat oleh otoritas menjadi tidak akurat. Apalagi, nilai dan volume dari perdagangan gelembung ikan di Merauke juga sangat besar. Untuk setiap kilogramnya, gelembung Gulama yang sudah kering dihargai Rp20 juta.“Angka tersebut mendominasi total hasil tangkapan yang disurvei kita, dan itu mencapai 47 persen,” jelas dia.Fakta lain yang berhasil diungkap, adalah bahwa hampir seluruh kapal perikanan yang tonasenya di bawah 10 GT di Merauke tidak melaporkan hasil tangkapan ikan. Mereka yang mau melaporkan, adalah perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran besar di atas 10 GT.Selain fakta di atas, DFW Indonesia juga menemukan fakta lain bahwa separuh kapal perikanan berukuran di bawah 10 GT yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru juga diketahui tidak melaporkan hasil tangkapannya kepada otoritas perikanan setempat.Pelaporan juga hanya dilakukan oleh perusahaan perikanan pembeli ikan,” ujar Subhan Usman.baca juga : Apakah Efektif Pola Baru Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut Indonesia?	[0.9994334578514099, 0.0002822732785716653, 0.0002842268440872431]