Datasets:

Datasaur
/

mongabay-experiment

Dataset card Viewer Files Files and versions Community

Split (3)

train · 19.6k rows

filename stringlengths 16 16	title stringlengths 22 107	text stringlengths 132 2.1k	softlabel stringlengths 15 740
2020-060-04.json	Lubang Galian Batu Bata di Langkat Telan Korban, Walhi: Pengawasan Lemah	Lubang Galian Batu Bata di Langkat Telan Korban, Walhi: Pengawasan Lemah \| Dari pengumpulan data mereka, banyak lubang tambang tak reklamasi pasca penggalian. Teknik pengawasan inspektur tambang di pusat dan provinsi, katanya, tak berjalan. Pengawasan lapangan terhadap izin-izin pertambangan oleh Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) pun lemah. Bahkan, mereka terkesan tak berani bertindak terhadap tambang ilegal sekalipun.Pemerintah Sumut, katanya, perlu membentuk tim terpadu guna perbaikan tata kelola pertambangan agar bisa benar-benar melihat sektor ini secara komprehensif baik dari segi administratif, finansial, teknis, kewilayahan dan lingkungan.Sisi administrasi, kata Ari, diduga masih ada izin tidak punya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) maupun UKL/UPL. Padahal, dokumen-dokumen ini berperan penting dalam mencegah dampak lingkungan maupun sosial dan lain-lain.Sampai jatuh korban jiwa di lubang tambang, katanya, karena pembiaran pemerintah terhadap perusahaan.Dia mendesak, Pemerintah Sumut menindak tegas penambang sekaligus kaji ulang seluruh izin, dan moratorium izin melalui SK gubernur.Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut , ada 260 Izin tambang operasi produksi di provinsi itu. Data 2019, di Langkat saja, ada sekitar 72 izin tambang operasi produksi. Itu yang berizin, usaha-usaha tambang tak berizin juga ratusan.“Ini yang belum ada tindakan hukum tegas. Saya bertanya kepada Dinas ESDM soal tambang ilegal ini ada 200-an. Ini tak mereka tindak tegas.,” katanya seraya bilang, tambang ilegal sangat merugikan negara dari sisi pajak, belum lagi kerusakan lingkungan, infrastruktur jalan, serta dampak kesehatan masyarakat.Dari sisi lingkungan, kata Ari, sangat serius karena banyak tambang ilegal maupun berizin tak menaati aturan perundang-undangan. Hingga kerusakan lingkungan rawan terjadi dan lagi-lagi masyarakat bisa jadi korban, seperti kalau terjadi bencana alam.	[0.9999874830245972, 6.7843425313185435e-06, 5.685313681169646e-06]
2020-060-04.json	Lubang Galian Batu Bata di Langkat Telan Korban, Walhi: Pengawasan Lemah	Lubang Galian Batu Bata di Langkat Telan Korban, Walhi: Pengawasan Lemah \| Belum lagi, katanya, perusahaan yang menambang di kawasan hutan berpotensi merusak keragamanhayati karena habitat mereka hancur. “Ini jadi tanggung jawab besar bagi pemerintah.” Keterangan foto utama: Ilustrasi. Lubang-lubang tambang menganga tak ada reklamasi, dari lubang galian batubara, timah, emas, sampai batu bata. Korban pun berjatuhan seperti di Langkat ini. Foto: Lusia Arumingtyas/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2014-026-17.json	Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan	Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan \| [CLS] Hanya sepelangkahan orang dewasa, ruas jalan itu cukup dilintasi satu sepeda motor. Di sisi kiri dan kanan, pohon-pohon besar tumbuh subur. Daunnya rindang saling bersentuhan, bak dua insan saling berjabat tangan. Dedaunan itu kemudian membentuk kanopi di sepanjang lorong setapak.“Sip, kita sudah sampai,” kata Darmadi (44) sambil menghentikan laju sepeda motornya. Darmadi adalah warga Desa Petebang Jaya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dia seorang fasilitator dari Yayasan Dian Tama Pontianak. Siang itu dia bersama Benifasius, Kepala Desa Petebang Jaya.Perjalanan sepanjang lima kilometer dengan sepeda motor dari perkampungan hingga menyusuri jalan setapak itu pun berakhir. Di depan, terdapat aliran sungai kecil. Namanya Sungai Setulak’an. Tak jauh dari bantaran sungai, berdiri kokoh sebuah pondok kecil. Material bangunannya serba kayu kelas atas. Rata-rata belian (ulin). Kayu keras ini masih banyak dijumpai di hutan sekitar desa.Amid, si empunya pondok sedang mengerjakan sesuatu. Di genggaman pria 50 tahun ini, sebilah parang mengayun dalam irama yang konstan. Tok, tok, tok, mata baja itu menancap sasaran. Hanya beberapa saat, kayu yang menjadi objek garapan Amid sudah membentuk sebuah alat. Orang setempat menyebutnya tugal, salah satu alat yang digunakan petani untuk menanam padi di ladang.Amid, asli Dayak. Belasan tahun yang lalu dia memutuskan menetap di hutan yang dikelolanya secara mandiri. Hutan itu lebih dikenal dengan sebutan dahas.Istrinya, Siukir (48) juga ikut serta menetap di pondok, sambil membantu menyiapkan segala kebutuhan hidup. Hanya sesekali Amid pulang ke kampung untuk berbelanja kebutuhan hidup rumah tangga yang tidak tersedia di dahas. Keputusan meninggalkan kampung halaman dia tempuh mengingat dahas baginya adalah nafas hidup keluarga.	[0.013069942593574524, 0.020550377666950226, 0.966379702091217]
2014-026-17.json	Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan	Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan \| “Awalnya, tempat ini kami manfaatkan sebagai ladang. Ketika masa panen selesai, kita pindah dan membuka lahan baru. Bekas ladang yang sudah ditinggalkan kami tanami kembali dengan pohon buah, karet, dan jenis pohon berkualitas baik seperti belian dan meranti. Beginilah hasilnya. Hutan tetap tertutup,” katanya menjelaskan asal-usul dahas.Ayah tiga anak ini mengatakan, jika bekas ladang tidak ditanami pohon buah atau jenis pohon dengan kayu berkualitas baik, maka hutan akan mengalami kerusakan parah. Pasalnya, mayoritas warga di Desa Petebang Jaya hidup dari ladang. Sedangkan mereka masih menerapkan pola pertanian gilir balik. Meski tak pernah mengecap dunia pendidikan formal, Amid fasih menjelaskan keterkaitan antara gen dan biosfer.Bank HutanAmid, dan mayoritas warga di Desa Petebang Jaya, serta desa-desa sekitar seperti Tanjung Beulang, Pasir Mayang, dan Desa Rangga Intan, sudah menjadikan dahas sebagai bank. Di tempat itulah warga menabung untuk kemudian meraup hasilnya di kemudian hari.Hutan yang dikelola masyarakat ini dipenuhi pohon buah. Nama lokal dari jenis buah yang ada di dahas di antaranya patikala, asam paoh, kembayau, mentawak, pekawai, durian, cempedak, duku, hakam, dan kapul. Ada pula kekalik, ketimbang, kondang, sebangkui, topah susu, acung, lucung, dan rerangga. Semuanya bisa dikonsumsi manusia dengan aneka rasa, dari asam hingga manis.Sebagian dari pohon buah itu tumbuh sendiri secara alamiah. Sebagian lagi musti ditanam dari bibit yang diambil dari hutan di sekitar dahas. Tanaman lain yang pernah menjadi primadona bagi warga adalah karet. “Awalnya harga karet pernah tembus 20 ribu rupiah per kilo. Tapi sekarang tinggal 4.000 rupiah saja,” kata Amid.Kendati demikian, dia tetap setia merawat dahas miliknya seluas lima hektare itu. Harga karet terjun bebas bukan sebuah alasan bagi Amid untuk meninggalkan dahas. “Tak perlu kita menggantungkan hidup sama karet semata,” katanya.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2014-026-17.json	Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan	Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan \| Bagi Amid, keanekaragaman hayati di dalam dahas sudah cukup guna menghidupi keluarganya. Beras diperoleh dari ladang sendiri. Ikan bisa ditangkap di sungai. Apalagi buah-buahan, tinggal dipetik di halaman sekitar pondok.Perilaku hidup seperti ini diakui sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Orang kampung paham betul bagaimana cara menjaga agar hutan tetap lestari. Warga mengambil sebatas cukup. Selebihnya dibiarkan tumbuh dan berkembang secara alamiah.Dahas juga bisa berlaku layaknya supermarket bagi orang kampung. Tempat alami buat menabung untuk kemudian menikmati hasilnya di kemudian hari. Dahas adalah potret identitas warga pedalaman Ketapang.***Ada 616 jiwa warga Desa Petebang Jaya hidup di kawasan seluas 6.600 hektar. Tata guna lahan diperuntukkan bagi perkebunan karet masyarakat, perladangan, dan permukiman. Warga setempat membagi wilayahnya menjadi kawasan budidaya tanaman pangan, dengan sistem pertanian ladang dan perkebunan campur.Amid tidak mengetahui kapan skema hutan kemasyarakatan itu dimulai. Turun-temurun dahas sudah ada dan dipertahankan hingga kini. Dari kakek nenek sampai anak cucu. Seperti itulah cara mereka merawat hutan. Tidak pula asal tebang dan babat lalu ditinggalkan menjadi padang gersang. Justru ladang yang ditinggalkan ditanami kembali hingga rimbun seperti semula. “Pokoknya sudah ratusan tahun warga di sini mengelola hutan seperti ini,” ucapnya.Amid juga menjelaskan ikhwal anak-anaknya yang juga sudah memiliki dahas sendiri. Kelak, dahas itu akan dikelola oleh keturunan selanjutnya. “Anak-anak saya sudah berkeluarga. Masing-masing punya dahas sendiri. Kami selalu menganggap bahwa dahas adalah titipan anak cucu. Itu artinya, dosa kalau ditelantarkan,” katanya.Menjaga Sumber Air	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2014-026-17.json	Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan	Dahas, Inilah Bank Hutan untuk Menjaga Sumber Air Kehidupan \| Selasa (2/9/2014), matahari perlahan beranjak sekitar 40 derajat dari lokasi peraduannya. Amid beranjak dari tempat kerjanya. Parang yang semula jadi media untuk bekerja dikembalikan ke warangkanya. Dia mengajak serta keliling dahas serta melihat sumber utama air di perhuluan Sungai Bunyau.Sekitar 500 meter berjalan kaki di kemiringan sekitar 45 derajat, daerah aliran sungai Bunyau sudah tersaji di depan mata. Musim kemarau berkepanjangan mengakibatkan debet air sungai berkurang. Dasar sungai tampak jelas. Bening laksana kristal, dengan bebatuan yang kokoh tertancap ke tanah. Kendati demikian, Sungai Bunyai tak pernah kering. Airnya senantiasa mengalir ke sejumlah dahas milik warga Petebang Jaya.Warga penghuni dahas menjaga sumber air itu. Jika dahas kekurangan air, akan berdampak pada tumbuhan yang ada di dalamnya. Dan bagi Amid, air, tanah, udara, dan api adalah satu bentang alam yang saling berkaitan dengan manusia. Dengan demikian, ia patut dijaga keseimbangannya.Melalui dahas yang dikelolanya, Amid dan warga Petebang telah memberikan pendidikan penting bagi dunia, bagaimana cara mengelola hutan agar tetap terjaga lestari lewat kearifan lokal, demi kelanjutan hidup umat manusia di atas bumi. [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2021-016-12.json	Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya?	Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya? \| [CLS] Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar dialog daring Kebijakan Pengembangan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologis di wilayah NTT, Rabu (6/10/2011). Dalam dialog tersebut Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT Kosmas D. Lana menegaskan komitmen pemerintah NTT dalam menjaga ekologi.Kosmas menyebutkan, berbagai riset menunjukan pengelolaan sumber daya hutan, pesisir dan laut masih dipandang sebagai sumber ekonomi jangka pendek.Hal ini berdampak kepada dilakukannya eksploitasi yang berlebihan sehingga mengakibatkan berkurangnya tutupan hutan dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut.Situasi ini membutuhkan upaya yang serius dari semua level pemerintahan untuk mengatasi persoalan tersebut.“Paradigma mengejar pendapatan ekonomi dalam jangka pendek dengan menguras sumber daya alam dan mengorbankan kestabilan lingkungan hidup harus diubah ke arah pembangunan yang lebih berkelanjutan,” katanya.Kosmas menekankan pentingnya pemerintah daerah menyediakan skema insentif anggaran bagi pemerintah dibawahnya yang berkinerja baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan yang rendah emisi sesuai dengan kewenangannya.Skema ini dikenal dengan istilah Ecological Fiscal Transfers (EFT) atau Transfer Anggaran Berbasis Ekologi. Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, skema EFT telah diadopsi oleh sejumlah pemerintah daerah di Indonesia.Skema yang diterapkan berupa Skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dan Skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).“Pemerintah NTT telah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan ekonomi hijau yang salah satunya tercantum dalam misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi NTT (2005-2025), yaitu mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan,” ungkapnya.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-016-12.json	Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya?	Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya? \| Kosmas menjelaskan, agenda ini diterjemahkan dalam misi RPJMD 2018-2023, yakni mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan.“Dengan skema EFT ini, diharapkan menjadi alternatif skema pendanaan untuk mencapai visi misi pembangunan Provinsi NTT,” ucapnya.baca : Mendorong Pembangunan Berbasis Ekologi dalam RPJMD Sulsel, Seperti Apa? Berbasis KinerjaPada kesempatan yang sama, Margaretha Tri Wahyuningsih dari Asia Foundation mengatakan sebelumnya transfer fiskal untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup berbasis afirmasi, bukan berbasis kinerja.Dengan begitu semakin parah kerusakan lingkungan hidup yang dialami suatu daerah maka akan semakin besar juga alokasi transfer yang diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi kepada daerah tersebut.“Ini yang coba kita seimbangkan dengan tetap menghargai daerah-daerah yang sudah melakukan upaya untuk perbaikan lingkungan hidup. Karena itu didorong pola transfer fiskalnya berbasis kinerja,” tuturnya.Margaretha memaparkan di Provinsi Kalimantan Utara, indikator-indikator dipilih berdasarkan kebutuhan target prioritas yang ada di dalam visi misi kepala daerah terpilih dan RPJMD.Visi misi itu kemudian dituangkan ke dalam RPJMD dan itu relevan di dalam daerah serta ada ketersediaan data. Ketersediaan data menjadi salah satu tantangan terbesar.“Ketika ketersediaan data itu ada, maka itu akan lebih mudah untuk didorong seperti di Provinsi Kalimantan Utara,” ungkapnya.Margaretha menyebutkan, di Kalimantan Utara, indikator-indikator yang didorong ke dalam Pergub No.6/2019 itu adalah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di areal pemanfaatan lain.	[0.9994583129882812, 0.00028047917294315994, 0.0002612548996694386]
2021-016-12.json	Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya?	Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya? \| Lanjutnya, ada juga penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan persampahan, perlindungan sumberdaya air dan pencegahan pencemaran udara yang juga sebenarnya masuk ke dalam indeks pengelolaan lingkungan hidup yang ada di provinsi tersebut.“Sebenarnya ketersediaan data ini juga kurang lebih pasti tersedia di provinsi lain, namun tetap melihat kepada rencana-rencana strategis dari provinsi tersebut” ungkapnya.Margaretha melihat komitmen untuk mendorong TAPE di provinsi NTT ini sangat luar biasa dan menjadi salah satu upaya perlindungan hidup melalui komitmen kepala daerah yang perlu banyak dicontoh oleh provinsi lain.baca juga : Kontribusi Masyarakat Adat dalam Pembangunan Berkelanjutan Tak Bisa Diremehkan Kebijakan EkologiJoko Tri Haryanto dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengatakan hasil pemetaan kemandirian di NTT masih menengah ke bawah namun pertumbuhannya meningkat.Joko sarankan agar dioptimalkan pertumbuhan ini dengan melakukan beberapa perbaikan, utamanya RPJMD. Perlu inovasi baru dimana salah satu opsi terbaik yakni model bisnis jasa lingkungan, sebuah model bisnis masa depan.Ia sebutkan semua negara global konvergensinya satu arah, mengarah ke pembangunan rendah emisi. Ketika semua pemimpinnya bicara di dialog internasional, kalau tidak bicara mengenai emisi karbon terkesan ‘mati gaya’.“Maka berlomba-lomba membuat inovasi kebijakan dan biayanya tidak banyak. Dari 524 daerah di Indonesia, yang sudah punya inovasi terkait dengan kebijakan ekologi baru bisa dihitung dengan jari,” ungkapnya.Joko sebutkan, Kalimantan Utara mempunyai posisi yang lebih baik dibandingkan daerah lain karena telah menerapkan inovasi kebijakan ekologi. Inovasi ini memiliki pasar tersendiri dan provinsi ini akan menjadi pemimpin pasar.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-016-12.json	Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya?	Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya? \| Joko menambahkan memang sering dikatakan bahwa dana bukan segalanya tapi masalahnya segalanya butuh dana. Tapi ada proses untuk itu sehingga perlu disamakan frekuensi antara pusat dan daerah.“Ketika kemudian kita bicara inovasi ekologi maka itu adalah trigger kita mengubah paradigma. Ketika bicara konservasi bukan semata mata bicara biaya tapi dengan konservasi kita bisa men-generate benefit baru yang kemudian di bagikan kepada semua pemangku kepentingan,” jelasnya.perlu dibaca : Pajak Karbon dan Harapan Pembangunan Indonesia Berkelanjutan Joko katakana APBN dan APBD itu terbatas. Laporan UNFCCC 26 November 2008 menyebutkan, jumlah investasi dan aliran dana yang diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi (mitigasi) dan peningkatan kemampuan adaptasi jauh lebih besar dibandingkan dengan dana publik yang tersedia baik dari dalam negeri maupun dari mekanisme pendanaan multilateral dan bilateral.Untuk itu, perlu inovasi, menciptakan perubahan untuk memacu kolaborasi karena kapasitas pendanaan pemerintah terbatas, tidak lebih dari 34%.Artinya 66% harus dioptimalkan dari non APBN dan APBD. Harus diciptakan kondisi agar 66% bisa datang dengan sendirinya. Tapi tentunya 34% itu harus baik dan kata kuncinya tata kelola berupa tata uang dan tata ruang.Ada tiga aspek besar yang harus dikerjakan pemerintah daerah. Pertama dimulai dari sisi hulunya, perencanaan penganggaran dengan membuat RPJMD hijau dan berketahanan bencana.Kedua, implementasi meliputi climate budget tagging, TAPE atau TAKE, pembayaran jasa lingkungan, TAPE DBH-DR dan TAPE PESKetiga, ekspansi berupa ekstensifikasi sumber pendanaan APBD melalui Green Climate Fund, BPDLH, PT.SMI (SDG One) dan Forum CSR.“Setelah itu baru dijual dan dikomunikasikan ke internasional dengan baik karena ada nilainya. Tapi kalau meminta dana usahakan yang banyak sekalian,” sarannya.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2021-016-12.json	Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya?	Pemprov NTT Terapkan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologi. Bagaimana Caranya? \| baca juga : Bagaimana agar Pembangunan Tak Perparah Krisis Iklim? Bambu AgroforestriDirektur Yayasan Bambu Lestari, Arief Rabik mengatakan NTT merupakan titik pusat bambu untuk pembangunan hijau, dengan sumber daya bambu yang besar dan masih utuh.Ada lebih dari 100 ribu ha hutan bambu dan aksesnya ke hutan cukup gampang. Makanya dikembangkan sistem bambu agroforestri. Gubernurnya melihat bambu sebagai harta karun hijau bagi masa depan konservasi lingkungan dan peningkatakan ekonomi NTT.Ia tambahkan, dukungan dana APBD menjadikan NTT sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia dengan program pembibitan bambu berskala masif dan berbasis desa yang akan menjadi landasan bagi industri bambu yang lestari.“NTT telah memiliki roadmap yang jelas tentang pengembangan desa Wanatani Bambu dan industri Bambu Berbasis Desa yang memastikan bambu menjadi solusi ekologi dan solusi ekonomi bagi masyarakat,” paparnya.NTT telah memiliki kampus Desa Wanatani Bambu Turetogo di Kabupaten Ngada yang menjadi center excellence bagi edukasi, riset dan inovasi tentang semua hal terkait bambu, mulai dari kultivasi hingga teknologi terapan dan industri kreatif.Arief meyakini terciptanya 200 desa Wanatani Bambu di NTT akan memiliki sumbangan besar bagi penyelamatan bumi karena mampu menyerap 20 megaton CO2 dan memulihkan 400 ribu hektare lahan kritis per tahun.“Bambu mampu memberdayakan 42 ribu KK petani dan menghidupkan berbagai jenis industri bambu,” pungkasnya. [SEP]	[0.9844164848327637, 0.01529403030872345, 0.0002894267381634563]
2019-056-11.json	Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah	Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah \| [CLS] Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar adalah salah satu lokasi langganan aksi clean-up di Bali. Oleh komunitas, pemerintah, dan perusahaan. Namun, sampah plastiknya tak pernah habis. Seperti aksi terakhir pekan ini yang diikuti sejumlah peselancar dunia.Sebagian peringatan hari lingkungan dan kelautan kerap dipusatkan di pantai langganan kompetisi layangan ini. Terlebih dua tahun terakhir setelah isu sampah laut terus meluas.Salah satu penyebabnya selain jadi muara beberapa sungai, bisa jadi sampah plastik yang terkubur di pasir dan sela-sela batu besar, sarana penahan abrasi di pantai ini. Ini dibuktikan oleh belasan orang yang berhasil menarik puluhan kilogram sampah plastik dari tumpukan bebatuan, sebagian sudah hancur dan tak nampak lagi merek di kemasannya. Namun plastiknya tak hancur, malah jadi serpihan. Calon mikroplastik yang akan menyebar di lautan.Sampah plastik yang tertimbun dan terperangkap karang batu dan karang ini ditarik dengan penjepit bambu atau aluminium, oleh sejumlah relawan aksi peringatan bersih pantai atau International Coastal Clean Up 2019, pada Jumat (10/5).baca : Rela Ngayah demi Membersihkan Ubud dari Sampah Bergabung bersama sekitar 700 relawan adalah tiga surfer dunia yang dihadirkan oleh Breitling, produsen jam tangan mewah. Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Perikanan dan Kelautan serta Ocean Conservancy. Para peselancar populer ini adalah Kelly Slater, Stephanie Gilmore, dan Sally Fitzgibbons.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2019-056-11.json	Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah	Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah \| Kelly Slater, salah satu legenda surfing ini menggunakan tangannya menarik plastik dari krib karang. Bersama beberapa relawan lain, ia tengkurap di karang agar tangannya menjangkau ke permukaan pasir yang tertutup krib ini. Sekitar 10 menit, ia berhasil menarik sekitar satu kardus sampah plastik. “Saya menggali pasir dan batu, tidak berpindah di titik ini. Apa impresimu pada sampah ini?” tanyanya saat diwawancara tim Ocean Conservancy.Menurutnya upaya daur ulang harus dilakukan dengan benar karena masih banyak botol dibuang sembarangan. Ia heran bagaimana satwa laut menghadapi dampak sampah dari darat ini.Stephanie Gilmore dan Sally Fitzgibbons membagi pengalamannya di pantai lain di dunia, walau kelihatannya bersih, juga kadang masih ada sampah. Risikonya jika dibiarkan, maka gelombang mikroplastik yang tercipta. Ketiganya menyebut solusinya mudah. “Bawa botol air sendiri, tas, tak butuh banyak usaha. Tiap orang sebaiknya memulai,” sahut mereka bergantian.Saat ini, makin banyak peselancar membuat video di laut menunggangi gelombang sampah. Juga penyelam yang memotret genangan sampah di permukaan ketika mengamati megafauna seperti paus dan pari manta. Hal ini dengan mudah dilakukan saat musim angin barat menerpa pesisir Bali, ketika angin mengarah ke daratan.baca juga : Riset Membuktikan Ini Jenis Sampah Laut Terbanyak di Pesisir Bali Event bersih-bersih pantai yang hanya sekitar satu jam ini dibuat megah dengan lokasi yang beratapkan konstruksi besi raksasa bak konser musik besar. Ada banyak tenda yang menaungi logistik minuman dan makanan, registrasi, tempat penimbangan sampah, dan lainnya.Sintya dan Gek Uma, siswa SD 11 Sanur ini tak kalah bersemangat. Sekolah ini paling sering terlibat dalam aksi bersih-bersih karena lokasinya di Sanur. Mereka menentang plastik sampah besar dan memutari krib.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2019-056-11.json	Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah	Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah \| Sementara dua perempuan muda yang bekerja di BPSPL Denpasar, Nia dan Ina menunjukkan dua wadah berisi puntung rokok. Mereka mengaku dipungut dalam waktu 30 menit di sekitar pantai, terutama tempat parkir dan bale-bale, tempat duduk. “Kami sudah kasih tahu supir-supir di tempat parkir, mereka iya-iya saja,” ujar keduanya. Para perokok agaknya perlu membawa wadah puntung rokok pribadi jika tak menemukan tong sampah. Puntung ini malah merepotkan karena terdiri dari aneka bahan berbeda.Relawan lain mengumpulkan bekas tali-tali layangan dan plastik layangan. Area Pantai Mertasari ini padat aktivitas massal sehingga pengelolaan sampah jadi tantangan besar.baca juga : Sustainism Lab, Cara Trendi Kelola Sampah Sendiri di Bali Di sudut lain ada sejumlah meja yang memamerkan inisiatif pengolahan sampah, misal komposting, jadi kerajinan, dan pembakaran. Pojok yang cukup menarik perhatian sejumlah orang, sebuah mesin pembakar sampah plastik oleh kelompok Get Plastic atau tarik plastik. Mesin sebesar gerobak bakso keliling ini diletakkan di atas pasir, Dimas Bagus Wijarnako, salah satu pendiri Get Plastic mendemonstrasikan pembakaran sampah plastik jadi minyak. Ia mengoperasikan mesin GP009 pengembangan dari mesin sebelumnya.Bagus menunjukkan reaktor, kondensor, tabung penyimpanan minyak, serta penyaring gas dengan teknik hidrokarbon di perangkat ini. Ia menuang tutuk botol plastik warna-warni dan kresek ke dalam kotak pembakaran yang tak nampak mengeluarkan asap.Sistem pembakaran pirolasis ini makin banyak yang jual, secara umum adalah proses dekomposisi senyawa organik yang terdapat dalam plastik melalui proses pemanasan dengan sedikit atau tanpa melibatkan oksigen.	[4.426556643011281e-06, 7.228185495478101e-06, 0.9999883770942688]
2019-056-11.json	Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah	Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah \| Inisiatif pembakaran sampah Get Plastic ini menargetkan plastik jenis LDPE seperti kantong/tas kresek, pembungkus makanan, dan lainnya yang jarang dikumpulkan untuk dijual. Karena nilai ekonomisnya kecil. Beda dengan botol PET dan kaleng.“Jenis plastik HDPE dan PP paling tinggi kualitas minyaknya, seperti Pertamax,” seru Dimas. Ia sendiri mengklaim sudah ujicoba tur Jawa-Bali pada 2018 lalu menempuh perjalanan 1200 km menggunakan minyak hasil pembakaran sampah dengan model pirolasis ini.Residu hasil pembakaran disebut sekitar 5% dari total berat sampah yang dibakar. Dimas menyebut tak mencemari lingkungan karena senyawa black carbon yang bisa jadi pupuk.perlu dibaca : Inilah Gringgo, Aplikasi Android Pengelolaan Sampah di Bali Tapi ia mengingatkan tak jual alat pembakaran, malah ingin menunjukkan bahaya sampah plastik karena bisa jadi minyak. Salah satu pilot project-nya sebuah desa di Banyuwangi, untuk mengurangi volume sampah warga.“Ini edukasi, jika sampah plastik tetap berbahaya walau dapat minyak,” kata Dimas. Ia juga tidak setuju ide insinerator untuk membakar sampah perkotaan yang akan dilaksanakan sejumlah pemerintah daerah. Mekanismenya belum bisa bersih dan berisiko mencemari dioksin, senyawa beracun dari asap pembakaran. Sementara mesinnya berkonsep vacum, mekanisme tertutup. Sehingga dalam prosesnya memerlukan pendinginan, ia menyiapkan wadah berisi air di sisi mesin.Apakah sampah bisa hilang hanya dibakar atau dipungut?Pantai Mertasari menunjukkan walau langganan aksi kampanye publik, selama perilaku manusia masih membuang sampah sembarangan atau tak mengurangi kemasan sekali pakai, maka sampah yang berisiko ke laut masih tinggi. Ini jadi bagian manajemen pengelolaan sampah yang masih jadi pekerjaan rumah pemerintah dan pengelola obyek wisata pesisir.	[0.00025693021598272026, 0.00035799675970338285, 0.9993850588798523]
2019-056-11.json	Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah	Pantai Mertasari Sanur, Lokasi Favorit Aksi Clean-Up ini tak Kehabisan Sampah \| Dalam kegiatan ini terkumpul lebih dari 630 kg sampah dalam waktu satu jam oleh lebih dari 700 relawan yang terdaftar terdiri siswa dan siswi SMP Wisata Sanur, SD 10 Sanur, SMP 9 Sanur dan SD 11 Sanur, dan komunitas lokal seperti Marine Buddies, Trash Hero, Eco Bali, Bersih-Bersih Bali, Bye-bye Plastic Bag, dan masyarakat umum lainnya. [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2016-088-05.json	Inilah Hutang Kita pada Primata yang Masih tetap Diburu dan Diperdagangkan	Inilah Hutang Kita pada Primata yang Masih tetap Diburu dan Diperdagangkan \| [CLS] Tanggal 30 Januari setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Primata Indonesia, dan ProFauna Indonesia secara khusus merayakannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat kampanye anti perburuan primata.“Kita prihatin dengan perburuan primata yang meningkat. Keterlibatan generasi muda dengan mengunggah foto-foto hasil perburuan satwa di media sosial menunjukkan kurangnya pemahaman mereka. Ini yang mendasari kami mengkampanyekan Hari Primata,” ujar Rosek Nursahid kepada Mongabay-Indonesia.Data ProFauna menunjukkan, perburuan satwa khususnya primata kerap terjadi. Di Jawa Timur saja, pada 2015, terdapat 50 kasus perburuan, termasuk yang diunggah di media sosial. Untuk Jawa Timur, pemantauan yang dilakukan ProFauna memang rutin, termasuk dari para Ranger. Sementara untuk data nasional, ProFauna memperkirakan 100-an kasus, yang dipantau dari media massa maupun jejaring sosial.“Lutung jawa dan monyet ekor panjang yang mendominasi sebagian besar kasus perburuan, selain kukang jawa. Bila dibiarkan, populasi primata ini semakin terancam.”Menurut Rosek, sekitar 95 persen primata yang dijual di pasar bebas merupakan hasil perburuan. Kebanyakan, orang berburu itu untuk dijual kembali, selain diambil dagingnya untuk dimakan atau sekadar hobi.“Perburuan yang meningkat ini tidak diimbangi dengan upaya pencegahan dan penegakan hukum. Vonis hukuman bagi pelaku kejahatan satwa, rata-rata rendah, bahkan sering tidak dilanjutkan karena alasan tidak jelas.”ProFauna mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap primata dengan kampanye penghentian perburuan. “Intinya, ProFauna sebagai inisiator dan fasilitator yang mengajak masyarakat untuk terlibat langsung. Kami ingin masyarakat, baik individu, kelompok, atau organisasi berpartisipasi dan melakukan aksi nyata,” terang Rosek.Penebar benih	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2016-088-05.json	Inilah Hutang Kita pada Primata yang Masih tetap Diburu dan Diperdagangkan	Inilah Hutang Kita pada Primata yang Masih tetap Diburu dan Diperdagangkan \| Wirdateti, Peneliti Primata LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menuturkan, primata kita kenal sebagai non human primate yang secara genetik mirip manusia.Keberadaan primata di hutan sangat penting sebagai indikator ekologi. Artinya, hutan yang bagus dapat dilihat dari keberadaan primata. Misal, orangutan yang memakan tumbuhan. Semakin banyak tumbuhan yang ada di hutan akan membuat orangutan semakin eksis hidupnya. Ini juga berlaku untuk owa, surili, maupun lutung.Primata juga sangat berpengaruh dalam rantai makanan. Primata merupakan pemencar biji yang baik serta sebagai pengendali hama tanaman mumpuni. Sebut saja tarsius dan kukang. Tarsius ini 100 persen pemakan serangga, sementara kukang sekitar 60 persen. Fungsi ke duanya begitu besar bagi kelestarian habitat satwa liar.Sementara orangutan, merupakan spesies luar biasa dalam hal menjaga ekosistem hutan. Fungsi yang tak tergantikan olehnya adalah menebar biji untuk meregenerasi hutan. “Secara tidak langsung, kita berhutang jasa pada primata,” papar Wirdateti.Namun bila berkaca pada status 25 primata terancam punah 2014-2016 dalam “Primates in Peril: The world’s 25 most endangered primates” terlihat ada 3 primata Indonesia yang masuk dalam kategori Kritis (Critically Endangered/CR). Jenis tersebut adalah orangutan sumatera (Pongo abelii), kukang jawa (Nycticebus javanicus), dan simakobu (Simias concolor). “Ancaman nyata kehidupan primata ini adalah rusaknya habitat, diburu untuk dikonsumsi, serta motif perdagangan. Untuk kukang jawa, perburuannya telah ada sejak 20 tahun lalu dan belum berhenti sampai saat ini.”	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2016-088-05.json	Inilah Hutang Kita pada Primata yang Masih tetap Diburu dan Diperdagangkan	Inilah Hutang Kita pada Primata yang Masih tetap Diburu dan Diperdagangkan \| Menurut Wirdateti, dari sekitar 200 jenis primata yang ada di dunia, Indonesia memiliki 44 jenisnya atau sekitar 25 hingga 30 persen. Kemungkinan akan ada penemuan jenis baru sangat terbuka mengingat belum banyak penelitian tentang primata. Contohnya pada tarsius yang kedepan diprediksi akan ada jenis baru. Begitu juga dengan kukang yang saat ini masih kita kenal tiga jenis yaitu kukang jawa, kukang sumatera (Nycticebus coucang), dan kukang kalimantan (Nycticebus menagensis).Di Nusantara, primata hampir menyebar di setiap kepulauan. Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. “Dari 44 spesies tersebut, 21 jenisnya endemik Indonesia,” paparnya. [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2020-045-15.json	Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir	Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir \| [CLS] Pemerintah Indonesia harus berani terbuka menjelaskan kepada publik tentang proses yang dijalankan saat ini untuk melaksanakan kebijakan ekspor benih bening Lobster. Kebijakan tersebut, sejak disahkan pada awal Mei 2020 terus mengundang pro dan kontra di masyarakat, karena dinilai sebagai kebijakan yang tidak tepat.Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus menjelaskan mekanisme dan uji hasil terhadap perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan diri sebagai eksportir benih Lobster.“Umumkan ke publik apa hasil uji tuntas 30 perusahaan yang telah mendapatkan izin ekspor benih Lobster,” ungkap dia kepada Mongabay, Senin (6/7/2020).Menurut dia, KKP perlu untuk menjelaskan secara detail kepada publik perihal dua perusahaan yang telah melaksanakan ekspor benih Lobster beberapa minggu lalu. Kedua perusahaan tersebut apakah sudah memenuhi atau belum ketentuan Peraturan Menteri KP No.12/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) di Wilayah Negara Republik IndonesiaDengan memberikan penjelasan detail, itu akan bisa menjawab keraguan publik terhadap kepatuhan dua perusahaan tersebut. Pasalnya, diduga kuat masih ada syarat dan ketentuan yang belum dipenuhi oleh kedua perusahaan tersebut saat melaksanakan ekspor mengacu pada Permen KP 12/2020.“Jika terbukti melanggar (Permen KP 12/2020), maka perusahaan tersebut mesti mendapatkan sanksi,” tegas dia.baca : Pusat Studi Maritim : Peraturan Baru Ungkap Kedok Pemerintah dalam Eksploitasi Lobster Selain menjelaskan kepada publik terkait perusahaan yang sudah melaksanakan ekspor, mekanisme ekspor benih lobster juga dinilai harus bisa dikoordinasikan lebih baik lagi. Hal itu, karena pelaksanaan ekspor melibatkan sejumlah direktorat jenderal yang ada di lingkup KKP.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2020-045-15.json	Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir	Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir \| Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, diharapkan itu akan bisa menjamin proses yang lebih sinergi dan melaksanakan koreksi secara terbuka jika ditemukan tahapan dan persyaratan yang belum terpenuhi selama pelaksanaan ekspor benih Lobster.Abdi Suhufan mendesak adanya keterbukaan, karena dia menduga ada proses atau tahapan yang sudah menyalahi ketentuan dalam Permen KP 12/2020. Dalam peraturan, disebutkan kalau perusahaan yang ditunjuk harus bisa membuktikan sudah melaksanakan panen dengan prinsip budi daya berkelanjutan.“Mereka juga belum kantongi izin ekspor, yang dikeluarkan KKP adalah persetujuan calon eksportir,” tutur dia. JanggalJuru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdhillah juga mengkritik kebijakan ekspor benih lobster. Di mata dia, ada kejanggalan dalam proses pembukaan keran ekspor benih Lobster yang diresmikan pada 4 Mei 2020 lalu. Kejanggalan itu, terutama dalam proses pemilihan perusahaan yang akan melaksanakan ekspor.“Sehingga kita patut mencurigai bahwa Permen KP sekarang adalah pesanan dari kelompok tertentu yang akan mengambil keuntungan dari benih lobster,” sebut dia.Dalam pandangan Greenpeace Indonesia, persoalan ekspor benih lobster yang sekarang sedang gaduh, hanya bisa diakhiri jika Pemerintah Indonesia, dalam hal ini KKP melakukan revisi Permen KP 12/2020. Tanpa revisi, maka keberlanjutan sumber daya laut akan terancam pada wilayah perairan di seluruh Indonesia.baca juga : Momentum Tepat untuk Evaluasi Pemanfaatan Lobster Afdhillah menyebutkan, Permen yang baru diterbitkan pada tahun ini, berbeda dengan peraturan sebelumnya, yakni Permen KP 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2020-045-15.json	Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir	Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir \| Merujuk pada Permen yang sudah tidak berlaku itu, ekspor hanya bisa dilakukan jika lobster sedang tidak dalam kondisi bertelur dan panjang karapas masih delapan centimeter atau berat di atas 200 gram per ekor. Sementara, ekspor benih lobster sama sekali tidak diperbolehkan.Di sisi lain, setelah Permen 56/2016 tidak berlaku, Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan penggantinya, yakni Permen 12/2020. Peraturan terbaru itu membolehkan benih lobster dijadikan komoditas ekspor dengan mempertimbangkan sepuluh kriteria.“Juga penetapan harga terendah, lokasi penangkapan, dan kuota tangkapan yang semuanya dilakukan oleh KKP. Dalam praktiknya, ekspor benih Lobster juga dikenakan biaya bea keluar. Bila pengusaha tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, ada sanksi ringan mulai dari pencabutan izin usaha sampai denda,” papar dia.Sedangkan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menyatakan bahwa kebijakan ekspor benih lobster adalah kebijakan yang penuh masalah. Sejak awal, proses untuk penerbitan Permen KP 12/2020 selalu ada hal yang dinilai tidak benar dan tepat.Sebut saja, sejak dari pelaksanaan kajian ilmiah, ketidakterbukaan penetapan perusahaan ekspor yang jumlahnya terus bertambah, dan ketiadaan partisipasi nelayan lobster dalam perumusan kebijakan tersebut. Dan kini, muncul sejumlah nama politisi yang menjadi eksportir benih lobster.Temuan yang sudah ramai jadi bahan perbincangan publik tersebut, menjadi penanda bahwa ada ketidaksinkronan dalam penerapan kebijakan tersebut. Hal itu, karena sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo selalu menyatakan bahwa kebijakan tersebut selalu atas nama kesejahteraan masyarakat.“Khususnya nelayan lobster, yang disebut Menteri akan meningkat (kesejahteraannya) jika pintu ekspor benih lobster dibuka luas,” ungkap dia.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2020-045-15.json	Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir	Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir \| Menurut Susan, klaim kesejahteraan nelayan lobster akan meningkat langsung, terbantah karena sekarang fakta-fakta mulai terbuka luas. Saat ini, publik sudah mulai mengetahui bahwa pihak yang akan diuntungkan dari kebijakan ekspor benih lobster, tidak lain adalah eksportir yang berizin.perlu dibaca : Penyelundupan Lobster Marak di Masa Pandemi IroniSusan kemudian mengutip data dari Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI dan menyebutkan bahwa perusahaan eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih lobster, dibebankan membayar penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp15.000 per 60.000 ekor.Jika perusahaan eksportir menjual benih senilai Rp139.000 per ekor dan membayar PNBP senilai Rp15.000, maka keuntungan perusahaan dari kegiatan ekspor benih Lobster sangat besar hingga mencapai angka Rp8.340.000.000.“Pada titik inilah kebijakan ini hanya menjadikan benih lobster sebagai objek eksploitasi dari Kebijakan Menteri KP, Edhy Prabowo,” ucap dia.Di sisi lain, Susan juga mengkritisi keterlibatan para politisi yang ada di balik perusahaan ekspor benih lobster. Menurut dia, fakta tersebut menjadi ironi kebijakan publik, karena seharusnya nelayan lobster menjadi pihak yang paling diuntungkan dari pemberlakuan kebijakan ekspor benih lobster.Dengan kata lain, nelayan hanya menjadi korban eksploitas dari kebijakan tersebut dan sebaliknya, pengusaha beserta politisi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kebijakan tersebut. Pada akhirnya, Permen KP 12/2020 akan menjadi kebijakan yang diarahkan sebesar-besar untuk kemakmuran pengusaha dan politisi.Melihat perkembangan yang sekarang terjadi, KIARA berpandangan bahwa Menteri KP Edhy Prabowo seharusnya mendapatkan evaluasi yang tegas dari Presiden RI Joko Widodo. Edhy di mata KIARA masih belum bekerja untuk kepentingan masyarakat, khususnya nelayan Lobster.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]
2020-045-15.json	Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir	Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir \| Keberpihakan kepada pengusaha dan politisi, menegaskan bahwa KKP di masa kepemimpinan Edhy Prabowo sudah tidak lagi mau menerapkan prinsip transparansi seperti yang diterapkan pendahulunya, Susi Pudjiastuti. Padahal, akibat kebijakan tersebut ada masyarakat bahari yang mengalami kerugian akibat kebijakan tersebut.“Kebijakan pemberian izin ekspor benih lobster tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh KKP, karena tak ada unsur transparansi. Apa dasar pemilihan dan bagaimana rekam jejak perusahaan-perusahaan itu? Masyarakat tak ada yang mengetahui itu,” tegas dia.Berdasarkan hal itu, KIARA meminta Edhy Prabowo untuk segera membatalkan Permen KP 12/2020, karena itu berdampak buruk sangat besar bagi nelayan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan perekonomian negara.Menurut Susan, ada mandat yang lebih penting dan harusnya dijalankan oleh Edhy Prabowo, yaitu menjalankan amanat Undang-Undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam.“Itu yang lebih penting, namun sayangnya orientasi kebijakan hanya mengedepankan kepentingan segelintir orang, yaitu eksportir, ketimbang mendorong kedaulatan dan keberlanjutan laut Indonesia,” pungkas dia.baca juga : Menjaga Prinsip Keberlanjutan dalam Pemanfaatan Lobster LegalisasiDiketahui, pada 4 Mei 2020 KKP menerbitkan Permen KP 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Permen tersebut terbit, salah satunya untuk melegalisasi ekspor benih Lobster.Tak lama, KKP langsung menunjuk perusahaan yang bertugas untuk melaksanakan ekspor. Sejak terbit hingga sekarang, tercatat sudah ada 30 perusahaan yang ditunjuk sebagai eksportir benih lobster. Jumlah perusahaan diketahui bertambah secara bertahap, setelah banyak yang mendaftar untuk menjadi eksportir.	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2020-045-15.json	Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir	Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir \| Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menegaskan tak ada keistimewaan atau privilege terhadap perusahaan tertentu terkait regulasi lobster. Bahkan, dia menjamin dirinya tak memiliki motif pribadi selain demi nelayan dan kemajuan budidaya lobster.“Dulu dipermasalahkan karena pertama kali keluar 9 perusahaan, diberi privilege. 9 apa itu sedang berproses semua dan dari 26 yang ada ini terus berjalan sampai 31 terus lagi, siapapun silakan masuk,” tegas Menteri Edhy saat memberikan penjelasan terkait persoalan lobster di rapat kerja dengan Komisi IV DPR, di gedung parlemen, Senin (6/7/2020).Dalam pemberian izin, Edhy melibatkan seluruh jajarannya di KKP, termasuk inspektorat untuk melakukan pengawasan. “Pemberian izin itu tidak dari menteri. dari tangkap ada, budidaya ada, karantina ada. Irjen kami libatkan Sekjen kami minta awasi,” katanya dalam siaran pers KKP.Semangat pemberian izin penangkapan benih lobster, lanjutnya, untuk menghidupi nelayan yang selama ini bergantung dari komoditas tersebut. Edhy mengungkapkan, berdasarkan kajian akademis, prosentase kelangsungan hidup (survival rate) benih bening lobster jika dibiarkan di alam hanya 0,02% atau hanya satu dari 20.000 yang bakal tumbuh hingga dewasa. Sebaliknya, jika dibudidayakan, survival rate benih losbter bisa meningkat 30-80%, tergantung metode budidayanya.“Kalau ditanya berdasarkan apa kami memutuskan, sebetulnya berdasarkan nilai historis kemanusiaan karena rakyat kita butuh makan dan berdasarkan penelitian juga ada,” jelasnya.Adapun potensi lobster di seluruh wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia, lebih dari 27 miliar. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari 6 jenis lobster yang terdapat di Indonesia, dimana dua di antaranya, pasir dan mutiara tergolong sebagai komoditas populer.perlu dibaca : Aksi Penyelundupan Lobster Terus Terjadi di Jambi, Mengapa?	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2020-045-15.json	Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir	Menyelamatkan Benih Lobster dari Eksploitasi Eksportir \| Sedangkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar mengatakan, jumlah perusahaan yang sudah mendaftar hingga sekarang untuk mengajukan permohonan ekspor benih Lobster sudah mencapai 100.Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 perusahaan dinyatakan sudah memenuhi kriteria berdasarkan hasil pengecekan Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster Kementerian Kelautan Perikanan.Zulficar menjelaskan, sebelum melaksanakan ekspor, setiap eksportir wajib untuk memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya adalah berhasil melaksanakan panen budi daya lobster dengan metode dan melepasliarkan dua persen dari hasil panen.”Lobster yang dilepasliarkan seharusnya berasal dari hasil budidaya yang sudah dilakukan,” katanya seperti dikutip dari kompas.id.Selain hal di atas, Zulficar menambahkan, sampai sekarang belum ada kuota ekspor benih Lobster untuk perusahaan. Meskipun, kuota penangkapan sudah ditetapkan sebanyak 139.475.000 ekor per tahun dengan alokasi 70 persen untuk budidaya dan 30 persen untuk ekspor.Berikut adalah daftar perusahaan eksportir yang sudah ditetapkan sampai sekarang berdasarkan data KKP: [SEP]	[0.000254815851803869, 0.01976369507610798, 0.979981541633606]
2018-031-15.json	Menyoal Tarik Ulur Kebijakan Jatah Batubara Domestik	Menyoal Tarik Ulur Kebijakan Jatah Batubara Domestik \| [CLS] Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim, Jumat (27/7/18), bikin pernyataan yang mengundang respon publik. Di Istana Kepresidenan, Luhut bilang pemerintah akan mencabut kebijakan alokasi pasar domestik (domestic market obligation/DMO) batubara karena harga naik di pasar dunia. Agustus ini, harga batubara acuan (HBA) mencapai US$107,83 per ton.Senada dengan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Thahar mengatakan kebijakan DMO hanya menghapus aturan harga batubara jatah domestik, kuota 25% tetap berlaku. Sebagai ganti, perusahaan dipungut bayaran US$2-3 per ton dari ekspor batubara.Selasa (31/8/18) semua wacana ini dicabut. Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan, rencana pencabutan kebijakan DMO batal. Aturan DMO, sesuai Peraturan Menteri ESDM No 23/2018, tetap berjalan setidaknya hingga akhir 2018. Wacana pencabutan kebijakan ini dikatakan sebagai evaluasi pelaksanaan DMO yang baru berjalan beberapa bulan.Permen 23 dan Kepmen 1.395 tahun 2018, intinya mengatur setiap pengusaha batubara harus mengalokasikan 25% produksi untuk keperluan dalam negeri alias untuk kebutuhan PLN.Juga diatur, kuota ini dihargai US$70 per ton. Artinya, harga tak mengikuti naik turun harga pasar atau HBA.Hersanto Suryo, Kepala Seksi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Batubara, dalam diskusi di Jakarta minggu lalu kembali menegaskan, regulator dalam hal ini KESDM, tetap akan melaksanakan permen sesuai aturan.“Ini masih tetap berlaku sampai 2019. Mungkin tahun depan angka 25% ini akan naik atau turun. Angka ini cuma berlaku tahun ini. Nanti evaluasi setiap tahun,” katanya.Sejauh ini, KESDM melakukan pengawasan dan minta semua produsen batubara memenuhi pasokan wajib ke PLN.Pemerintah juga minta laporan per bulan PLN, salah satu melihat kondisi pasokan batubara. “Sejauh ini pasokan ke PLN tak ada masalah. Produsen tetap komit,” katanya.	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2018-031-15.json	Menyoal Tarik Ulur Kebijakan Jatah Batubara Domestik	Menyoal Tarik Ulur Kebijakan Jatah Batubara Domestik \| Aturan DMO berlaku sama untuk semua pemegang izin usaha produksi (IUP) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Jika tak memenuhi kuota, perusahaan akan kena sanksi potongan produksi tahun selanjutnya.Dalam rencana pembangunan jangka RPJMN pemerintah telah menetapkan total produksi batubara 406 juta ton pada 2018. Dalam target produksi tahun ini, KESDM mencatat target produksi 485 juta ton hingga akhir tahun.Hersanto mengakui perbedaan target ini. Menurut dia, pemerintah pusat hanya bisa mengontrol penuh pemegang izin PKP2B. Pemegang IUP, kewenangan ada di daerah masing-masing. Jika DMO dihapuskan?Peneliti Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Rizky Ananda mengatakan, penghapusan harga khusus DMO batubara akan menambah beban PLN setidaknya US$4,2 miliar atau Rp58 triliun. Ia dihitung dari selisih harga khusus DMO US$70 per ton dan HBA Juli, US$104,65.Kalau iuran ekspor kena maksimal pada US$3 per ton, terkumpul maksimum US$1,39 miliar atau sekitar Rp19.47 triliun. Dengan hitungan penambahan 100 juta ton, seperti perkiraan Menteri Luhut, PLN akan tetap terbebani US$2,8 mliar atau Rp39 triliun.Perlu diperhatikan, kata Risky, kondisi tata kelola batubara saat ini masih menyimpan banyak masalah, seperti per Maret 2018 masih ada 710 IUP non CNC.“Izin non CNC ini tidak dicabut tapi juga tidak diakhiri,” katanya.Hingga Juli 2018, setidaknya ada Rp4,5 triliun piutang PNBP dari batubara. Catatan akhir 2016, masih ada 631.000 hektar konsesi batubara di hutan lindung, 212.000 hektar di kawasan konservasi.“Hingga Juni 2018, baru 60% IUP Minerba sudah menempatkan jaminan reklamasi dan hanya 16% menempatkan jaminan pascatambang.”Dengan kondisi ini, industri batubara, katanya, malah menerima insentif berlebihan dari negara. Mulai dari kenaikan target produksi batubara tahun 2018 sebesar 5% dari RKAB 2017, sekitar 485 juta ton.	[0.9999998211860657, 8.479273816419663e-08, 7.769674681412653e-08]
2018-031-15.json	Menyoal Tarik Ulur Kebijakan Jatah Batubara Domestik	Menyoal Tarik Ulur Kebijakan Jatah Batubara Domestik \| “Ini bertentangan dengan RPJMN 2015-2019 yang menetapkan produksi batubara 406 juta ton tahun 2018.”Insentif lain berupa penundaan kewajiban penggunaan kapal nasional dari 1 Mei 2018 menjadi 1 Agustus 2020. Pemerintah juga memberi penundaan kewajiban asuransi nasional untuk ekspor batubara hingga Februari 2019 sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No 48/2018.Mengutip laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 2016, kata Rizky, dari ribuan IUP minerba tercatat di KESDM, hanya 1654 IUP membayar PNBP. Dari semua yang membayar PNBP, hanya disumbang 112 perusahaan.“Upaya pemerintah menggenjot produksi dan ekspor menaikkan penerimaan negara tanpa perbaikan sistem pengawasan dan penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak patuh akan jadi boomerang bagi pemerintah.”Mengapa? “Sistem verifikasi batubara masih lemah.”Ada indikasi perbedaan data antara laporan survei (LS) dengan data BPS dari Ditjen Bea Cukai.Catatan PWYP, perbedaan data LS dan Bea Cukai mencapai 93,4 juta ton batubara.Sementara itu, Analis Institute for Energy and Financial Analysis (IEEFA) Elrika Hamdi menyoroti dampak kebijakan batubara terhadap tarif litrik dan subsidi kepada PLN.Tahun ini, subsidi untuk PLN naik jadi Rp59,9 triliun dari Rp45 triliun karena kenaikan harga BBM dan batubara plus nilai tukar rupiah yang terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat.Risikonya, jika PLN terus bergantung pada bahan bakar fosil, akhirnya PLN tetap bergantung pada harga komoditas yang naik turun.Dari pemodelan IEEFA terhadap subsidi PLN untuk lima tahun sejak 2017, dengan asumsi harga BBM dan batubara naik 10% pada 2018, 5% pada 2019, selebihnya kenaikan flat, pada 2021 akan terjadi subsidi lebih banyak, 46%.	[0.9999907612800598, 4.496447218116373e-06, 4.684098712459672e-06]
2018-031-15.json	Menyoal Tarik Ulur Kebijakan Jatah Batubara Domestik	Menyoal Tarik Ulur Kebijakan Jatah Batubara Domestik \| Hal ini, katanya, diperkirakan pada 2020-2022—andai rencana penambahan PLTU seperti pencanangan 35.000 megawatt–, pada tahun-tahun ini pembangunan PLTU selesai (COD) dan PLN harus membayar semua daya Independent Power Producer (IPP) sesuai Power Purchase Agreement (PPA).“Akibatnya, yang kena kalau nggak subsidi dari pajak, atau tarif listrik naik. Sebenarnya kita double burden sebagai konsumen dan pembayar pajak,” kata Elrika.Dengan kata lain, katanya, bila IPP 55% terdiri dari pembangkit batubara, 25% dari gas, PLN terpapar risiko kenaikan (volatility) harga batubara dan gas. Ditambah lagi nilai tukar rupiah yang besar dalam jangka panjang. Tak perlu 35.000 megawatt Pertanyaan ini juga banyak dipertanyakan pakar dan pemain industri ini.“Bagaimana sekarang dan nanti? Apakah perlu sebanyak itu? Perlukan mayoritas dari batubara? Untuk pertanyaan terakhir ini selalu ada jawaban klasik,” kata Elrika.Jawaban klasik yang dimaksud yakni batubara murah, Indonesia punya banyak cadangan batubara, batubara adalah base load yang menstabilkan jaringan, dan memancing pertumbuhan ekonomi.“Think again,” katanya.Jawaban batubara energi murah adalah versi PLN. Selama ini, argumen ini tak didukung data memadai.Perhitungan biaya pembangkitan (levelized cost of eenergy/LCOE), katanya, tak pernah diungkap. “Transparansi data detail pembangkit dan transmisi, procurement system PLN sulit didapat.”Di luar negeri, sudah banyak reverse auction atau technology neutral auction yang menghasilkan harga listrik US$2,5-3,5 sen per kWh, dan terus turun.Pendapat cadangan batubara Indonesia banyak juga dinilai simpang siur. Dalam ajang besar batubara Coaltrans 2018 angka muncul antara 25-50 tahun, batubara akan habis.“Pertanyaan selanjutnya, katanya, kalori berapa? Mengingat batubara kalori rendah sudah karang dipakai di luar negeri, kenapa Indonesia masih mau?”	[0.00033922979491762817, 0.9992603659629822, 0.0004004047659691423]
2018-031-15.json	Menyoal Tarik Ulur Kebijakan Jatah Batubara Domestik	Menyoal Tarik Ulur Kebijakan Jatah Batubara Domestik \| Kalori rendah biasa ditemukan pada potensi pembangkit mulut tambang seperti PLTU Riau 1 yang belakangan ramai karena kasus dugaan suap melibatkan anggota DPR.Menjawab alasan batubara adalah energi andalan yang menstabilkan jaringan, dibantah dengan argumen teknologi penyimpanan yang makin berkembang dan murah baik dengan pumped hydro, baterai atau hydrogen based. “Ditambah lagi Indonesia punya teknologi geothermal yang belum terkeksploitasi sepenuhnya.”Mengenai alasan pertumbuhan ekonomi sebagai alasan pembangunan banyak perlu PLTU, menurut IEEFA, ekonomi berkembang tak hanya soal pengadaan listrik. Pembangunan ekonomi terutama di daerah terpencil perlu pendekatan yang komprehensif.Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional menilai, tarik ulur DMO menunjukkan impulsifnya kebijakan batubara.“Ini menunjukkan pemerintah lagi galau nggak tau ambil devisa dari mana. Kebijakan sama sekali tidak mencerminkan benar-benar memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Soal kerugian dan keuntungan dari potensi harga pasar yang naik,” kata Yaya, sapaan akrabnya.Kondisi ini, katanya, menunjukkan tak adapolitical will yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk bikin roadmap energi lebih bersih, ramah lingkungan hingga tak perlu terus menerus menggantungkan energi dari sumber daya yang volatile.“Bagaimana kita mau memastikan ketahanan energi kalau harga komoditas itu bukan kita yang tentukan.”Di samping itu target energi terbarukan, katanya, masih jauh dari target dan harapan karena tak ada keluar kebijakan dasar pemerintah untuk meletakkan landasan kuat ke depan dengan basis energi yang benar-benar dimiliki.“Energi angin, surya relatif mahal karena subsidi untuk fossil fuel. Selain tak patuh bayar PNBP, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, pencemaran dan dampak kesehatan juga harus ditanggung masyarakat. Itu semua subsidi bagi harga yang dianggap murah.”	[0.4948588013648987, 0.4965273141860962, 0.008613888174295425]
2018-031-15.json	Menyoal Tarik Ulur Kebijakan Jatah Batubara Domestik	Menyoal Tarik Ulur Kebijakan Jatah Batubara Domestik \| Keterangan foto utama: Tongkang batubara dibawa ke muara Sungai Samarinda untuk dibawa kembali ke PLTU atau ekspor ke negara luar. Foto Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia [SEP]	[0.007496183272451162, 0.49611595273017883, 0.49638786911964417]
2013-028-13.json	Kehancuran Hutan Pulau Rupat, Tercerabutnya Masyarakat Adat Akit di Riau	Kehancuran Hutan Pulau Rupat, Tercerabutnya Masyarakat Adat Akit di Riau \| [CLS] Kepulan asap pekat menyeruak dari bekas tebangan di atas tanah bergambut: bau asap menyengat hidung. Kiri kanan jalan bekas bakaran masih terlihat. Saya melihat ada drum berisi minyak, dan eskavator yang disewa warga untuk meratakan pohon dan membuat akses jalan. Kata Zulkifli, seorang warga Kelurahan Pergam, saya menginjak kaki di atas tanah bergambut bekas tebangan seminggu lalu. Kayu-kayu berserakan. Bekas pohon tebakar. Di atas pondokan, sekira jarak 200 meter saya melihat api membakar hutan dan mengeluarkan kepulan asap berwarna putih pekat.Hutan alam Pulau Rupat dibunuh. Pohon-pohon dibakar menggunakan bensin. Pohon-pohon dicerabut paksa dari dalam tanah dengan eskavator.Investigasi Eyes on The Forest pada Maret 2013 menemukan tempat saya berdiri masih berhutan,sementara tak jauh dari situ, PT Sumatera Riang Lestari, anak perusahaan dari grup APRIL milik taipan Sukanto Tanoto pada Maret 2013 melakukan penebangan pohon ramin. “Ketika kami melalukan observasi singkat bersama media tahun lalu, PT SRL diduga menebangi pohon ramin, tapi mereka tak ditindak maupun dipersalahkan. Dulu hutan alam ini masih rimbun, sayang akhirnya juga ditebangi,”kata Afdhal Mahyuddin dari EoF. “Baru enam bulan ini dibuka (hutan) oleh perusahaan,” kata Zulkifli.Sekira 600 meter dari hutan yang sedang terbakar, saya mendekati “sempadan” PT Sumatera Riang Lestari. Sempadan PT SRL dengan Kelurahan Pergam dibatasi dengan kanal memanjang yang dibuat perusahaan dan sebuah kayu bekar bakaran berdiri dicat merah tanda patok batas.Soal kebenaran “sempadan”, masih kontroversi. “Perusahaan bilang berdasarkan peta ini areal perusahaan. Jauh sebelum perusahaan masuk ke Pulau Rupat, kami sudah ade,” kata Zulkifli. Konflik pun terjadi sejak perusahaan masuk ke Pulau Rupat pada 2007, lantaran tanah masyarakat masuk dalam konsesi PT SRL.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2013-028-13.json	Kehancuran Hutan Pulau Rupat, Tercerabutnya Masyarakat Adat Akit di Riau	Kehancuran Hutan Pulau Rupat, Tercerabutnya Masyarakat Adat Akit di Riau \| Di tepi kanal galian PT SRL, dari jarak sekira 300 meter satu alat berat sedang menumpuk kayu di tepi kanal. Kami mendekati alat berat itu untuk memotret sambil melihat sekeliling: tanah-tanah berlubang bekas kayu dicabut, pohon dan kayu tergeletak, rumput mulai bertumbuhan, tanah gambut terbuka dan tersisa pohon ramin tinggi menjulang tinggi belum ditebang, ironisnya ada bekas kayu terbakar dalam areal PT SRL.PT SRL adalah anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dibawah grup APRIL (Asia Pacific Resources International Limited). Sejak diberi IUPHHK HT pada 1992 luas PT SRL dari 143.205 ha berubah seluas 215.305 Ha pada 2007. Artinya sepanjang 15 tahun luas areal konsesi HTI PT SRL bertambah seluas 72.100 ha. Konsesi PT Sumatera Riang Lestari di Pulau Rupat atau Blok IV Bengkalis seluas 38.210 ha.Izin PT Sumatera Riang Lestari bermasalah menurut Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau melalui Surat Nomor : 522.2/Pemhut/3073 tanggal 28 Oktober 2009 telah menolak Usulan RKT UPHHK‐HTI Tahun 2009 An. PT. Sumatera di Blok III Kubu Kabupaten Rokan Hilir, Blok IV P. Rupat Kabupaten Bengkalis dan Blok V P. Rangsang Kabupaten Meranti, karena “tidak direkomendasikan untuk menghindari terjadinya permasalahan dan konflik sosial.”Namun Menteri Kehutanan tetap memberi izin menebang hutan alam, tempat budaya Akit menggantungkan hidup. Sebelum PT SRL Masuk ke Pulau Rupat, rimbunan hutan alam Pulau Rupat tempat berburu masyarakat adat Akit.Di Pulau Rupat, umumnya masyarakat Akit tinggal di pinggir pantai Rupat. Pemukiman mereka terbesar di Desa Titi Akar dan Desa Hutan Panjang. Berburu di hutan dan menangkap ikan di lautan, tradisi mereka yang hampir punah.	[0.9992979764938354, 0.00035951982135884464, 0.00034251681063324213]
2013-028-13.json	Kehancuran Hutan Pulau Rupat, Tercerabutnya Masyarakat Adat Akit di Riau	Kehancuran Hutan Pulau Rupat, Tercerabutnya Masyarakat Adat Akit di Riau \| Eik, 55 TAHUN, warga Akit tinggal di dusun Pancur, Desa Pangkalan Nyirih menuturkan, baru saja pulang dari kebun karet miliknya. Pria berkacamata itu menuturkan 30 tahun lalu dirinya dan masyarakat Akit lainnya leluasa berburu babi di hutan alam Pulau Rupat. Babi selain untuk dimakan, sisanya dijual sebagai penghasil tambahan. Dalam sehari, sekali berburu bisa dapat 5-6 ekor babi. Tempat buruannya di Kelurahan Pergam dan Desa Mesim, dahulunnya adalah hutan alam.Setelah perusahaan hadir di tengah Rupat.”Kami dilarang berburu dan mencari kayu hutan karena perusahaan membuat plang dilarang masuk dalam konsesi mereka,” kata Eik yang masih melakoni kebiasaan berburu hingga kini bersama sekira 50 orang Akit lainnya.Kini tempat buruan mereka, tidak lagi di hutan alam Pulau Rupat. Eik saat ini berburu di kebun-kebun karet dan sawit milik warga. Sudah 5 bulan ini dirinya tidak berburu, dalam seminggu dia hanya memasang jerat di kebun karet dan sawit. Empat hari sekali dia melihat jeratannya. Untuk berburu dia harus menempuh 40 kilometer berjalan kaki dari Desa Nyirih menuju Pergam. “Hutan tak ada, tak semangat lagi berburu,” kata Eik. Eik bersama istri dan ketiga anaknya tinggal di atas rumah panggung beratapkan rumbia berpapan kayu, khas rumah masyarakat Akit. Di samping pintu tertulis: rumah tangga miskin 2011.“Kehadiran PT SRL paling menyolok mengambil lahan masyarakat di Desa Hutan Panjang,” kata Boy B Lontoh, ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Hutan Panjang, 58 tahun, yang sudah tinggal di Desa itu selama 20 tahun dari Manado. “Perusahaan tak ada sosialisasi terkait tata batas. Masyarakat Akit tahunya kalau mau berburu ke hutan dilarang oleh perusahaan, berarti itu milik perusahaan,” Boy menyebut dari 3.104 penduduk Desa Hutan Panjang, 90 persennya masyarakat asli Akit.	[0.013831224292516708, 0.9679399728775024, 0.018228823319077492]
2013-028-13.json	Kehancuran Hutan Pulau Rupat, Tercerabutnya Masyarakat Adat Akit di Riau	Kehancuran Hutan Pulau Rupat, Tercerabutnya Masyarakat Adat Akit di Riau \| “Hampir 17 tahun saya tidak pernah lagi berburu. Karena hasil buruan tak ada lagi di hutan, hutan tak ada lagi karena diambil perusahaan,” kata Nono, 32 tahun, warga Hutan Halus desa Hutan Panjang. “Kami pernah mau masuk ke hutan ambil kayu untuk bangun rumah, dilarang perusahaan dan dijaga Brimob. Tapi, kalau perusahaan ambil kayu, Brimob tidak melarang,” Nono saat ini hanya mengandalkan berkebun karet miliknya.“Babi dan kancil tak ade lagi di hutan setelah perusahaan membabat hutan. Cari makan tak ada lagi di hutan,” kata Eteh, perempuan 48 tahun, saudara Nono di atas rumah panggung miliknya dekat dari laut. “Kalau kayu tak di hutan tak ade lagi, kami mati pakai kayu karet,” kata Eteh menyebut kebiasaan masyarakat Akit memakai kayu alam bila hendak menguburkan orang meninggal. [SEP]	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2021-067-14.json	Cerita Nelayan Natuna, Terjepit Antara Kapal Cantrang dan Kapal Asing	Cerita Nelayan Natuna, Terjepit Antara Kapal Cantrang dan Kapal Asing \| [CLS] Nelayan tradisional Natuna menghadapi berbagai kekhawatiran dan hambatan saat melaut. Mereka tak hanya melawan badai begitu kuat di tengah laut, juga berhadapan dengan kapal asing. Belum lagi, nelayan kecil ini harus berkonflik dengan nelayan kapal cantrang asal Pulau Jawa.Adanya kebijakan yang bakal membolehkan alat tangkap cantrang khawatir makin menyulitkan kehidupan nelayan tradisional Natuna. Kebijakan itu dinilai bisa membunuh nelayan tradisional secara perlahan, demi menguntungkan pemodal besar. Nelayan Natuna mendesak agar aturan itu dihapuskan.Rahmad Wijaya, nelayan tradisional Natuna, pernah alami kejadian buruk dengan kapal cantrang. Akhir 2020, dia sedang memancing di perairan laut Natuna, berjarak 70 mil dari pinggir pantai Kabupaten Natuna, ketika melihat kapal cantrang dari kejauhan.Kapal cantrang berukuran besar itu bukan menjauh, malahan mengejarnya. “Itu kejadian akhir tahun (2020) lalu,” katanya, bercerita kepada Mongabay, belum lama ini.Rahmad tak mungkin melawan kapal cantrang itu walau melanggar aturan. Selain kalah ukuran kapal, dia juga kalah jumlah orang. “Kami hanya berdua, lebih baik lari,” katanya.Dia bilang, satu kapal cantrang kedapatan melaut di perairan Natuna hanya berjarak delapan mil dari garis pantai Pulau Kepala, Kecamatan Serasan Natuna. Mereka nyaris membakar kapal cantrang dari Pati, Jawa Tengah itu pada Desember 2020. “Ini bukti kuat kapal cantrang susah diatur,” kata Rahmad. Baca juga : Pelegalan Cantrang Jadi Bukti Negara Berpihak kepada Investor Hendri, Ketua Aliansi Nelayan Natuna, mengatakan, sejak 2016, kapal cantrang sudah sering ambil ikan di laut Natuna. “Kapal cantrang melaut tidak sesuai aturan, alat cantrang mereka juga merusak terumbu karang di laut Natuna,” katanya kepada Mongabay, akhir Januari lalu.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-067-14.json	Cerita Nelayan Natuna, Terjepit Antara Kapal Cantrang dan Kapal Asing	Cerita Nelayan Natuna, Terjepit Antara Kapal Cantrang dan Kapal Asing \| Pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, penggunaan alat tangkap cantrang dipastikan merusak lingkungan. Namun masa Menteri Edi Prabowo, alat cantrang tak lagi masuk kategori merusak lingkungan.Seperti disebutkan dalam berita di Mongabay, sejak 10 Maret 2020, sebanyak 23 kapal perikanan dari Pantai Utara Jawa Tengah mulai beroperasi di sekitar laut Natuna Utara, secara administrasi masuk Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.Kapal-kapal itu mendapatkan izin penuh dari Pemerintah Indonesia dan mereka pakai alat penangkapan ikan cantrang. Ini dikonfirmasi sendiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam hampir setiap kesempatan.Hendri bilang, kondisi itu berlangsung beberapa minggu saja, setelah itu kapal cantrang kembali ke pantura. Pasalnya, alat tangkap cantrang tidak efektif menagkap ikan pada kedalaman 50 meter.“Setelah itu mereka mencoba melobi pemerintah agar mereka bisa menangkap di laut Natuna bagian pinggir,” katanya, akhir Januari 2020.Tidak lama setelah itu, Permen KKP No 59/2020 itu terbit. Dalam aturan itu keluar kebijakan baru, penggunaan cantrang boleh dengan jarak 12 mil dari pinggir pantai. Dalam pasal lain, kapal kecil yang mempunyai ukuran 10 GT ke bawah hanya boleh melaut antara 0-4 mil. “Kapal 10 GT ke bawah adalah kapal nelayan tradisional Natuna,” kata Hendri.Sudahlah mereka kecewa kapal cantrang boleh beroperasi, tambah kacau kala nelayan tradisional di Natuna hanya boleh melaut sampai empat mil karena ukuran kapal itu. Padahal, katanya, walau nelayan di Natuna pakai kapal di bawah-10 GT, mereka melaut lebih dari 4 mil.Karakteristik laut Natuna, katanya, jarak 4 mil tak ada ikan bisa dijual, hanya ada karang berukuran besar sebagai rumah ikan hias.“Nelayan Natuna itu fishing ground-nya jarak 12-50 mil dari tepi pantai, kalau begitu aturan itu membunuh nelayan kecil,” katanya.	[0.9656471014022827, 0.017137303948402405, 0.017215635627508163]
2021-067-14.json	Cerita Nelayan Natuna, Terjepit Antara Kapal Cantrang dan Kapal Asing	Cerita Nelayan Natuna, Terjepit Antara Kapal Cantrang dan Kapal Asing \| Baca juga: Susi : Cantrang Itu, Sekali Tangkap Bisa Buang Banyak Sumber Daya IkanHendri mengatakan, pemerintah bikin aturan tidak ada upaya survei ke lapangan seperti ke laut Natuna. Peraturan, katanya, hanya dibuat di atas meja, tanpa menimbang karakteristik laut suatu daerah dan melibatkan nelayan.“Kalau di Jawa memang di pinggir laut banyak ikan, tetapi tidak untuk di Natuna,” katanya.Senada dengan Hendri, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan, penelitian penggunaan cantrang sudah final dimasa Susi Pudjiastuti, hingga alat tangkap itu dilarang. “Aturan pemerintah lucu, beda menteri beda kebijakan, beda menteri beda kepentingan.”Pemerintah, katanya, tidak konsisten dalam merumuskan aturan alat tangkap. Dia melihat, kebijakan dibuat berdasarkan kepentingan tertentu. “Ini yang terus kami awasi,” katanya.Selama ini, KKP terlihat tidak memahami dan tidak mengerti maritim Indonesia, termasuk bagaimana perbedaan karakteristik laut Natuna dan laut Jawa. “Indonesia ini beragam, aturan seperti itu tidak bisa disamaratakan setiap daerah.”Apalagi dalam beberapa kebijakan, jarang sekali pemerintah melibatkan nelayan tradisional. Susan mengatakan, nelayan tradisional rentan jadi korban, karena mereka tidak memiliki biaya besar untuk mobilisasi massa.Tidak hanya di Kepulauan Riau, penolakan cantrang juga terjadi di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Pulau Pari, Angke, kemudian bagian timur Indonesia. “Memang sebagian daerah sudah banyak cantrang, tetapi sebenarnya nelayan tradisional mereka menolak,” kata Susan.Dia bilang, ada beberapa daerah di Kalimantan dan Sulawesi Selatan nelayan cantrang tidak berani melaut. Di daerah itu kalau ditemukan cantrang mereka berani membakar kapal itu. “Jika mobilisasi awal kapal cantrang untuk menjaga laut Cina Selatan, itu alasan yang bodoh, kemana aparat negara, itu kan lucu, kenapa nelayan yang harus turun tangan,” kata Susan.	[0.0002839576918631792, 0.980250358581543, 0.019465679302811623]
2021-067-14.json	Cerita Nelayan Natuna, Terjepit Antara Kapal Cantrang dan Kapal Asing	Cerita Nelayan Natuna, Terjepit Antara Kapal Cantrang dan Kapal Asing \| Protes ke JakartaBeberapa perwakilan nelayan di Kepulauan Riau berjuang menemui menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta. Meskipun menemui banyak rintangan akhirnya menteri menunda Permen KKP 59 soal memperpanjang izin kapal cantrang melaut di Natuna.Hendri menceritakan, nelayan Kepri ke Jakarta awalnya bertemu dengan PLT Dirjen Tangkap KKP Muhammad Zaini. Pada paparan Dirjen KKP, dia meyakini akan mengakomodir tuntutan nelayan Kepulauan Riau.Namun, katanya, pada beberapa sesi paparan Zaini malahan menjelaskan kapal cantrang boleh karena akan diubah jadi alat tangkap yang ramah lingkungan. “Dari situ kami melihat Pak Dirjen setengah hati, beliau masih menginginkan cantrang sebagai alat tangkap ramah lingkungan, kawan-kawan nelayan tidak puas dengan pertemuan itu,” kata Hendri.Setelah itu, nelayan terpaksa membatalkan tiket kepulangan dan mencoba bertemu menteri keesokan hari. Setelah itu Hendri, dan nelayan lain akhirnya bertemu dengan Menteri KKP.Menteri KKP baru itu mengakomodir tuntutan nelayan dengan pernyataan tidak setuju penggunaan alat tangkap kapal cantrang dan sepakat kajian mendalam Permen 59. “Hasil pertemuan ini menteri sepakat dengan kami, keberlanjutan sumberdaya yang harus diperhatikan, begitu kata menteri.”Awal Februari 2021, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menunda izin perpanjangan kapal cantrang. Penundaan itu dinilai nelayan Kepri upaya keseriusan menteri. Harapan mereka, tidak hanya ditunda namun dibatalkan sama sekali.“Karena kalau ditunda artinya beberapa bulan ke depan juga mungkin melihat situasi kondisi bisa dilakukan kembali. Kami minta dibatalkan karena kajian dan pengalaman kami tidak ada cantrang ramah lingkungan.”Hendri mengatakan, pemerintah tidak akan sanggup mengawasi kapal cantrang yang berjumlah ribuan itu. Nelayan Natuna, katanya, akan mengawasi kebijakan ini.	[0.01809711940586567, 0.9629115462303162, 0.01899130828678608]