text
stringlengths 91
2k
| label
stringclasses 3
values | tags
stringlengths 7
211
|
|---|---|---|
Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | [CLS] KONFLIK-konflik agraria atau sumber daya alam (SDA) makin parah. Ketidakjelasan tata ruang termasuk penetapan kawasan hutan, sampai sikap pemerintah yang seakan membiarkan konflik, makin memperburuk keadaan. Perusahaan-perusahaan masuk ke wilayah-wilayah berpenghuni milik masyarakat adat atau lokal. Konflik antar warga, warga-perusahaan, warga-pemerintah, pun muncul. Masyarakat menjadi pihak yang paling banyak menanggung rugi.Gesekan-gesekan berujung konflik pun terjadi. Sederet konflik SDA menyebabkan kerugian harta dan jiwa terjadi hingga penutup tahun ini. Data Walhi, menyebutkan, pada 2011, ada 8.307 kasus konflik agraria, 4302 kasus dinyatakan telah selesai.Paling banyak konflik terjadi di Sumatera Barat 883 kasus, di Sulawesi Selatan 780, Jawa Barat 749, Jawa Tengah 532, Bali 515, Jawa Timur 400, Nusa Tenggara Timur 335, Sumatera Utara 331, Banten, 324, dan Kalimantan Timur 242 kasus. Berikut kami sajikan cuplikan sebagian kecil konflik agraria yang terjadi tahun ini.Juli 2012Potret konflik lahan pada bulan ini, diawali aksi sekitar 600 an petani dari Kebupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) yang datang ke Jakarta, mencari keadilan. Sejak tahun 1980 an tanah mereka diambil paksa dengan kekuatan militer kebun PTPN IV unit Cinta Manis.Ke Jakarta, mereka membawa surat, BPN Sumsel yang menyatakan, areal PTPN VII di Ogan Ilir yang mempunyai hak guna usaha (HGU) hanya 4.881, 24 hektare (ha). Izin prinsip mereka seluas 20 ribu ha. BPN tak akan memproses HGU sebelum ada penyelesaian klaim dari masyarakat. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'konflik', 'kumpulan berita', 'lahan', 'perusahaan'] |
Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Surat yang menguatkan posisi warga juga keluar dari Gubernur Sumsel, 15 Juni 2012. Dalam surat yang ditandatangani Wakil Gubernur Sumsel, Eddy Yusuf ini meminta lahan PTPN VII yang telah diterbitkan HGU di unit usaha Cinta Manis agar dievaluasi. Lahan PTPN VII yang belum terbit HGU agar dikembalikan ke masyarakat. Dalam surat itu, Gubernur meminta agar Kementerian BUMN memperhatikan tuntutan para petani.Sayangnya, setelah aksi dan berdialog di berbagai lembaga, seperti BPN, Mabes Polri, kesepakatan dengan Kementerian BUMN dan manajemen PT PN IV tak diperoleh. Warga pun pulang ke kampung dengan tangan hampa.Masih di Sumatera, pada 11 Juli 2012, warga Desa Seunebok Lapang dan Desa Tualang Pateng, Kecamatan Peureulak Timur, Aceh Timur, menduduki kebun sawit PT Padang Palma Permai di Desa Blang Simpo. Aksi pendudukan kebun itu mereka lakukan sejak 1998. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan baik dari perusahaan maupun Pemerintah Aceh Timur.Konflik berdarah terjadi pada 18 Juli 2012. Warga menolak rencana eksploitasi tambang emas, PT Cahaya Manunggal Abadi (PT CMA) di Desa Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Berujung, dua alat berat perusahaan dibakar. Rabu(18/7/12), polisi menelusuri desa untuk menangkap pelaku pembakaran. Warga menolak ditangkap. Lagi-lagi polisi mengandalkan peluru timah untuk menghadapi warga. Lima orang tertembak.Begitu banyak konflik agraria, Presiden SBY membahas masalah ini dalam Sidang Kabinet Terbatas di Kejaksaan Agung, Rabu(25/7/12). SBY mengatakan, mendapatkan banyak aduan terkait persoalan pertanahan di tanah air. Aduan konflik lahan seperti tumpang tindih lahan datang hampir setiap minggu melalui surat atau pesan singkat. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'konflik', 'kumpulan berita', 'lahan', 'perusahaan', 'politik', 'sawit', 'tambang'] |
Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Penanganan konflik lahan, tidak semata-mata tugas kepolisian. Koordinasi dan sinergitas dengan BPN harus berlangsung baik. Selain itu, perangkat daerah seperti bupati atau camat dan semua jajaran harus bisa berkoordinasi untuk mencegah konflik.SBY menyoroti seringkali pada kasus tertentu saat terjadi kekerasan horizontal di lapangan, kepolisian tidak mengambil tindakan cepat dan tuntas.Sayangnya, omongan SBY tampaknya tak berarti apa-apa buat para pembantu dan aparatnya. Sebab, selang dua hari dari SBY pidato, konflik berdarah kembali terjadi di Ogan Ilir. Konflik PTPN VII unit Cinta Manis dan warga petani, memakan korban jiwa. Pasukan Brimob, 27 Juli 2012 datang menyisir ke kampung-kampung warga di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Bentrok warga dan polisi terjadi di Kampung Limbang Jaya menyebabkan, satu anak tewas tertembak, lima warga luka-luka.Kala itu, kondisi di sekitar PTPN VII unit Usaha Cinta Manis, mencekam. Aparat kepolisian menyisir ke Desa Lubuk Keliat, dan sempat menangkap warga, lalu dilepas. Penyisiran dilanjutkan ke Desa Betung ketika sejumlah warga sedang shalat Jumat.Penyelusuran ke kampung-kampung berlanjut. Desa Sri Kembang. Sekitar pukul 16.00, pasukan Brimob menyisir Desa Tanjung Pinang menuju Desa Limbang Jaya. Ratusan Brimob membawa senjata lengkap mengendarai sedikitnya tujuh truk kembali mendatangi Desa Limbang Jaya.Agustus 2012Di Sulawesi Tengah (Sulteng), pada, 6 Agustus 2012, puluhan petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat, berunjukrasa di kantor DPRD Sulteng di Palu.Sebanyak 18 organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melihat konflik agraria yang terjadi disebabkan monopoli atas tanah yang dilakukan perusahaan perkebunan, tambang skala besar maupun institusi negara seperti Perhutani, perkebunan negara dan taman nasional. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'konflik', 'kumpulan berita', 'lahan', 'perusahaan', 'politik', 'tambang'] |
Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Salah satu perusahaan yang tengah berkonflik dengan warga, PT Hardaya Inti Plantations, perusahaan milik Hartati Murdaya. Pada aksi itu, mereka mendesak pembebasan 13 petani antitambang yang masih ditahan Polres Donggala karena demo hingga memakan korban jiwa beberapa minggu yang lalu lalu. Termasuk juga mendesak agar perluasan tambang di Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli dihentikan.Di Riau, Konflik antara warga desa akibat bersengketa dengan perusahaan hutan tanaman industri PT Sumatera Riang Lestari di Pulau Rupat, memasuki babak baru. Pada 28 Agustus, mediasi sengketa lahan digelar di Kantor Mapolres Bengkalis dan dipimpin langsung Kapolres Bengkalis, AKBP Tony Ariadi Effendi.Setidaknya 35 peserta mewakili unsur masyarakat, perusahaan, polisi dan pemerintah kabupaten hadir dalam upaya mediasi ini.Dalam notulensi rapat sepanjang empat halaman itu, salah seorang perwakilan masyarakat bernama Sugianto dengan tegas menolak keberadaan PT SRL di Pulau Rupat dan lahan masyarakat dikeluarkan dari konsesi PT SRL.Yusrizal, Camat Rupat mengakui di Desa Pergam dan Desa Mesim memang mempunyai lahan yang dikelola kelompok masyarakat seluas 4.500 hektar dan perorangan seluas 1.000 hekta, masuk dalam konsesi PT SRL. Dari perwakilan PT SRL berargumen, mereka bekerja di Pulau Rupat sesuai arahan bupati.Dari rapat yang berlangsung selama tiga jam ini disepakati akan dibentuk tim survei dan verifikasi ke Lapangan. Tim mulai bekerja sejak rapat mediasi ini dimulai. Tugas utama tim melakukan pendataan lahan sengketa antara perusahaan dan masyarakat.September 2012Awal September ini, beberapa petani datang ke Jakarta, dengan niat mencari jalan agar lahan mereka tak dicaplok tambang. Aksi sudah dilakukan di Desa Sukadamai Baru, Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), tetapi perusahaan terus melaju. Akhirnya, mereka mengadu ke Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'konflik', 'kumpulan berita', 'lahan', 'perusahaan', 'politik', 'tambang'] |
Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Tanah desa dan kebun mereka terancam dengan kehadiran PT. Tigadaya Minergi (TDM). Mereka diintimidasi. Terteror dengan mobilisasi kepolisian dan TNI yang dilakukan perusahaan dan kaki tangan guna melancarkan realisasi tambang itu.Di Kalimantan Timur, konflik antara warga Desa Muara Tae dan PT Munte Waniq Jaya Perkasa (MWJP), yang sudah berlangsung lama, kembali memanas. Pada 22 September 2012, warga menahan kunci buldozer untuk menghentikan penggusuran lahan.Perusahaan sawit ini seolah tak peduli atas penolakan warga. Mereka tetap saja menggusur lahan masyarakat sekitar. Beragam cara dilakukan warga untuk menghentikan operasional perusahaan ini. Mereka berusaha mencari kata sepakat atau penyelesaian konflik ini. Warga telah melapor sampai ke Kapolda Kaltim.Menurut dia, beberapa kali mereka mengirim surat penolakan dan mencoba menemui manajer umum perusahaan, tetapi tak pernah berhasil. “Jadi kami melihat tidak ada niat baik ikut menyelesaikan permasalahan ini.”Pada 29 September 2012, tindakan represif aparat kepolisian Polres Batang menyebabkan luka-luka pada beberapa warga di sana. Komnas HAM pun turun menyelidiki kasus ini.Peristiwa bermula ketika warga Karanggeneng, pada hari itu melihat ada mobil Toyota Kijang Innova dikendarai Khalis Wahyudi (38 tahun) warga asal Jepara dan berpenumpang 1 orang Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang bernama Satoshi Sakamoto (58 tahun) asal dari PT. Sumi Tomo Corporation datang ke lokasi yang akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk survei. Beberapa warga mencoba menemui dan mengajak Satoshi Sakamoto dan Khalis Wahyudi ke rumah salah satu warga desa Ponowareng yakni Casnoto.Sekitar pukul 15.00 WIB, Polsek Tulis berusaha mengevakuasi orang Jepang ini. Namun, melihat warga dengan jumlah banyak maka Polsek Tulis berusaha meminta tambahan personel anggota polisi. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'konflik', 'kumpulan berita', 'lahan', 'perusahaan', 'sawit', 'tambang'] |
Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Sekitar pukul 16.30 datang kurang lebih sekitar ratusan anggota Dalmas dan Brimob dari Polres Pekalongan ke Desa Ponowareng. Kedatangan ratusan Brimob itu ternyata ditumpangi puluhan orang yang tidak dikenal dan dilengkapi senjata tajam. Mereka langsung melempari para warga yang sedang berkumpul. Akhirnya, terjadi kekerasan, beberapa warga mengalami luka-luka.Oktober 2012Awal bulan ini diwarnai aksi warga Batui, Desa Honbola, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) menduduki proyek Donggi Senoro LNG. Aksi itu ekspresi permasalahan yang ditimbulkan dampak pembangunan Donggi Senoro Liquid Natural Gas (LNG) di wilayah hilir, yang meminggirkan warga sekitar melalui menipulasi pembayaran tanah, dan kongkalikong para spekulan dengan pemrakarsa proyek.Ada kurang lebih 300 ratusan hektare tanah warga menjadi areal tapak projek Kilang LNG yang dirampas melalui pembayaran fiktif, bervariatif, murah dan cenderung salah sasaran.Donggi Senoro LNG juga melakukan pembohongan publik dengan mengatakan proyek ini hampir rampung secara teknis dan siap operasi 2014. Padahal, investigasi Jatam Sulteng menunjukkan, masih ada kurang lebih 30 hektare tanah dari sekitar 300 hektare yang belum dibayarkan. Lalu, sekitar 80 warga merasa mendapatkan ketidakadilan dari proses pembayaran tanah yang manipulatif.Di Sumatera Utara (Sumut), Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, makin memanas. Sampai Kamis(18/10/12), warga masih siaga dan terus berjaga-jaga, baik di sekitar wilayah masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta maupun di Tombak Haminjon (hutan kemenyan).Konflik tapal batas tanah adat dengan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) terjadi sejak 2009. Pemetaan hutan adat sudah dilakukan dan lewat penetapan pansus DPRD telah disampaikan ke Kementerian Kehutanan. Namun, sampai sekarang belum ada kabar. Status belum jelas, perusahaan terus menebang dan membuka hutan yang menyebabkan protes warga. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'konflik', 'kumpulan berita', 'lahan', 'perusahaan', 'politik'] |
Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Keadaan memanas dipicu pernyataan Kapolres Humbang Rabu(10/10/12) yang mengancam akan menangkap paksa delapan warga yang diduga terlibat bentrok dengan kepolisian dan PT TPL. Warga panik dan bersiap-siap menghadang polisi. Masyarakat berkumpul dan menjaga kampung, dari anak-anak sampai orangtua. Masyarakat adat sejak awal minta penyelesaian dengan hukum adatMasih di Sumut, pada pertengan Oktober, perwakilan masyarakat Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) datang ke Jakarta, untuk menagih janji. Mereka menuntut kepastian pengembalian lahan masyarakat setelah hampir 20 tahun dikuasai perusahaan sawit milik pebisnis papan atas di Indonesia, Sri Hartati Murdaya: PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP). Kini, sang big boss mendekam dalam tahanan KPK karena menjadi tersangka kasus suap izin perluasan kebun sawit di kabupaten yang sama.Pada hari yang sama, 15 Oktober, di Buol, ribuan warga aksi menuntut pengembalian lahan mereka yang diambil paksa perusahaan. Menurut warga, kepemilikan lahan dari awal diperoleh dengan cara-cara curang, intimidasi dan kekerasan. Pada 1993, PT HIP banyak melanggar dan menggusur kebun produktif warga di Kecamatan Bokat dan Momunu—saat ini dimekarkan menjadi tiga kecamatan: Momunu, Tiloan dan Bukal.Protes dan warga terhadap perusahaan kembali terjadi. Suara dan teriakan mereka tak diindahkan, amuk warga pun pecah. Ini terjadi di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), 29-30 Oktober 2012, aksi warga berakhir rusuh. Warga sejak awal menolak pemasangan pipa limbang tambang emas PT Agincourt Resources di Sungai Batangtoru. Warga khawatir pipa akan mencemari sungai yang menjadi tumpuan sumber air sekitar 25 desa di tiga kecamatanHampir semua warga memanfaatkan aliran Sungai Batangtoru, untuk berbagai keperluan rumah tangga dan pengairan pertanian. Penolakan warga wajar dan realistis. Sayangnya, teriakan kekhawatiran rakyat bak angin lalu. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'konflik', 'kumpulan berita', 'lahan', 'pertanian', 'perusahaan', 'politik', 'sawit', 'tambang'] |
Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Warga kesal. Perusahaan justru dikawal ratusan aparat Kepolisian dan TNI, dengan memaksakan kehendak melanjutkan pemasangan pipa. Amuk warga terulang setelah sempat terjadi Juni lalu. Aksi warga pada Senin (29/10/12), diantisipasi aparat. Demo hari kedua, Selasa(30/10/12), terjadi amuk massa, setidaknya satu mobil di bakar dan empat mobil dirusak.November 2012Penolakan warga Buol kembali terulang. Ratusan petani dari Kecamatan Bukal, Momunu dan Tiloan, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), kembali menghadang dan melarang kendaraan-kendaraan pengangkut crude palm oil (CPO) milik perusahaan Hartati Murdaya, PT Hardaya Inti Plantations (HIP) sejak 2 November 2012.Penutupan akses kendaraan CPO ini sebagai protes tindakan perusahaan yang dinilai mengingkari kesepakatan kedua belah pihak pada 16 Oktober lalu.Sudarmin Paliba, Direktur Eksekutif Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wanalestari, Buol, Sulteng mengatakan, pengingkaran kesepakatan oleh perusahaan bukanlah kali pertama. Sebab, setiap kesepakatan yang dibuat sejak 2000, selalu tidak dilakukan oleh perusahaan.Pertengahan bulan ini konflik petani Jambi dengan beberapa perusahaan dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), kembali menghangat. Warga yang tak mendapatkan kepastian, nekad ke Jakarta. Mereka bertenda di Gedung DPR, tetapi digusur. Lalu, mulai 19 November 2012, mereka ‘membuka kampung’ di depan kantor Kemenhut.Warga datang menagih janji kepada Kemenhut sesuai pertemuan 16 Desember 2011 untuk mengeluarkan lahan warga dari konsesi perusahaan. Dalam pertemuan yang dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenhut, Hadi Daryanto ini, disepakati lahan warga akan dikeluarkan dari konsesi perusahaan, dengan persyaratan pemetaan wilayah dan inventarisasi warga. Saat kembali ke Jambi, pemetaan melibatkan pemerintah daerah, perusahaan pun dibuat berikut inventarisasi warga. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'konflik', 'kumpulan berita', 'lahan', 'perusahaan', 'politik'] |
Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Di Gorontalo. Warga Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, menolak kehadiran perusahaan hutan tanaman industri (HTI), PT Gema Nusantara Jaya, yang mencaplok lahan warga. Wargapun membuat dukungan lewat tanda tangan dan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, 12 November 2012.Di DPRD, warga mengungkapkan perusahaan berupaya memecahbelah antar masyarakat. Bahkan, PT GNJ diduga menyewa preman dan menakut-nakuti masyarakat. Meskipun ditakut-takutii dengan preman dan militer, masyarakat tetap menolak HTI. “Alhasil, sekitar delapan warga dilaporkan perusahaan ke kepolisian pada minggu sebelumnya. Mereka dituduh merusak tanaman perusahaan.Desember 2012Pada 12 Desember 2012, ratusan petani Jambi aksi jalan kaki (long march) dari Jambi ke Jakarta. Aksi jalan kaki itu diperkirakan menempuh jarak kurang lebih 1000-an kilometer.Petani memulai aksi jalan kaki ini dari depan Kantor Dinas Kehutanan (Dishut) Jambi. Lalu, petani berjalan kaki dengan berbaris rapi melalui 20-an kota di sepanjang Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Banten.Ada pun tempat-tempat yang akan dilalui petani, seperti Simpang Tempino, Banyu Lincir (Sumsel), Sungai Lilin (Sumsel), Betung (Sumsel), Palembang (Sumsel), Ogan Komering Ulu (Sumsel), Ogan Komering Ilir (Sumsel), Mesuji (Lampung), Tulang Bawang (Lampung), Pesawaran (Lampung), Bandar Lampung (Lampung), Kalianda (Lampung), Bakauheni (Lampung), Merak (Banten), Cilegon (Banten), Serang (Banten), Tangeran (Banten) dan Jakarta.Dalam perjalanan, beberapa petani mengalami kecelakaan. Aksi ini masih dalam satu rangkaian protes petani meminta lahan mereka dikeluarkan dari konsesi perusahaan. Sebagian petani sudah aksi di Jakarta dan kini masih tinggal di tenda di depan Kementerian Kehutanan. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'konflik', 'kumpulan berita', 'lahan', 'perusahaan', 'politik'] |
Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Aksi petani Jambi di Jakarta, dengan tenda di depan Kemenhut, tampaknya akan menjadi penutup dan pembuka tahun baru. Semoga saja, ini bukan petanda pemerintah akan terus mengabaikan suara warga di tahun-tahun mendatang. (Habis) [SEP] | 0 | ['konflik', 'kumpulan berita'] |
Aksi Anti Sirkus Lumba-Lumba Digelar di Bali, Jogja Hingga Jakarta | [CLS] Maraknya eksploitasi dan penyiksaan terhadap lumba-lumba lewat kegiatan sirkus keliling mengundang keprihatinan kalangan aktivis lingkungan. Sebagai bentuk protes terhadap hal itu, Jakarta Animal Aid Network (JAAN) akan menggelar Dolphin Freedom Action Tour Bali-Jakarta yang akan dimulai Jumat 7 Desember 2012. Sebuah ogoh-ogoh (boneka besar) berbentuk lumba-lumba akan diarak dari Bali sampai Jakarta.“Kami akan memulai aksi dari depan Kantor Gubernur Bali, selanjutnya berkeliling di beberapa kota di pulau Jawa sampai finish di Jakarta,” jelas Ketua Jakarta Animal Aid Network (JAAN), Pramudya Harzani, kepada Mongabay.co.id, Rabu 5 Desember 2012.JAAN merupakan lembaga non pemerintah yang sejak Januari 2008 bekerja untuk perlindungan satwa liar Indonesia. JAAN adalah juga mitra resmi Departemen Kehutanan dalam melindungi lumba-lumba Indonesia dan mereka telah menandatangani rencana lima tahun yang memungkinkan menyita, merehabilitasi dan melepaskan lumba-lumba tawanan ke alam liar.Dalam aksinya, para aktivis JAAN akan mengarak ogoh-ogoh berukuran sekitar 2 meter karya I Wayan Candra dari Sanggar Seni Gases Bali, salah satu maestro seni pembuat ogoh-ogoh di Bali.Ogoh-ogoh merupakan boneka besar yang menjadi salah satu karya seni khas Bali. Dulunya, ogoh-ogoh lebih banyak berbentuk raksasa sebagai simbol sifat-sifat jahat dan hanya diarak sehari menjelang Hari raya Nyepi. Namun dengan berbagai kreativitas, ogoh-ogoh kini juga banyak dibuat untuk tujuan lain.Sembari mengarak ogoh-ogoh, para aktivis juga akan membawa poster berisi kecaman atas aksi penyiksaan lumba-lumba dengan dalih tontonan sekaligus pendidikan lingkungan bagi anak-anak. Mereka juga akan membawa poster-poster yang berisi peringatan kepada masyarakat agar tidak lagi menyaksikan aksi-aksi sirkus keliling tersebut. | 1 | ['kebijakan', 'penyelamatan lingkungan', 'politik', 'trivia'] |
Aksi Anti Sirkus Lumba-Lumba Digelar di Bali, Jogja Hingga Jakarta | “Selama ini masyarakat seringkali beranggapan bahwa pertunjukkan sirkus lumba-lumba diperlukan untuk pendidikan kepada anak-anak mereka. Melalui aksi ini, kami ingin mengimbau kepada masyarakat bahwa sirkus lumba-lumba keliling itu justru hanya menyiksa hewan-hewan itu,” tegas Pramudya.Melalui tur Bali-Jakarta, kata dia, JAAN ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya sirkus keliling itu melakukan penyiksaan terhadap lumba-lumba dan sejumlah hewan lain yang mereka libatkan. “Kami mencoba mendemonstrasikan apa yang biasa dilakukan para pelaku sirkus keliling itu terhadap hewan-hewan mereka. Harapannya agar bisa membuka mata masyarakat terhadap kenyataan yang ada, sehingga mereka lebih peduli dengan tidak lagi menonton sirkus sirkus itu,” tambah Pramudya.JAAN menyayangkan sikap tidak tegas pihak Kementerian Kehutanan yang tetap membebaskan aksi eksploitasi tersebut. “Lewat aksi ini, kita ingin Kementerian Kehutanan terbuka hatinya bahwa yang namanya sirkus bukan pendidikan konservasi, melainkan bisnis kekejaman satwa,” ujarnya.Setelah di Bali, aksi rencananya akan berlanjut di beberapa kota di Pulau Jawa, yakni di Yogyakarta, Semarang, dan berakhir di Jakarta. Di Yogyakarta, aksi rencananya akan digelar di depan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada 10 Desember. Sedangkan di Semarang, aksi rencananya akan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada 12 Desember, untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Jakarta.Sementara itu dari Yogyakarta, dalam kegiatan berbeda dilaporkan, tanggal 1 Desember silam Animal Friends of Jogja bersama Masyarakat Peduli Satwa menggelar aksi keprihatinan bagi lumba-lumba bernama Wen Wen dan dua lumba-lumba lain yang meninggal dalam kurungan baru-baru ini. | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'konflik', 'penyelamatan lingkungan', 'politik', 'trivia'] |
Aksi Anti Sirkus Lumba-Lumba Digelar di Bali, Jogja Hingga Jakarta | Wen Wen adalah lumba-lumba ketiga dari 27 lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik yang ditangkap dari alam dan dibeli oleh Resorts World Sentosa (Singapura). Wen Wen meninggal dunia dalam penerbangan dari Filipina menuju Singapura. Dua lumba-lumba lain meninggal karena infeksi bakteri saat masih berada di Malaysia. [SEP] | 0 | ['penyakit', 'penyelamatan lingkungan', 'trivia'] |
Foto: Gajah Potong Kuku | [CLS] Seorang mahout (pawang gajah) sedang memotong kuku gajah asuhnya di kamp Conservation Response Unit (CRU) Sampoiniet di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh.Mahout merawat gajah sumatera (Elephas maximus) agar gajah jinak ini sehat untuk bisa patroli pengamanan hutan di Aceh.Di Aceh, ada lebih dari 50 ekor gajah alumni PLG yang saat ini sebagian diperbantukan di tiga CRU di daerah itu. Aceh, salah satu habitat penting gajah Sumatera. Saat ini diperkirakan ada 500 ekor gajah hidup di alam liar. [SEP] | 2 | ['foto', 'trivia'] |
Analisis Kotoran: Upaya Terkini dalam Konservasi Badak Jawa di Ujung Kulon | [CLS] Seorang peneliti biologi bernama Peter de Groot dari Universitas Queen’s di Ontario, Kanada berharap bahwa temuan terkininya terkait kepunahan badak Jawa di Vietnam bisa mendorong publik untuk melakukan upaya yang terbaik bagi badak yang tersisa yang masih ada di Indonesia. “Kita semua masih memiliki kesepatan untuk menyelamatkan spesies ini, namun sebeum kita melakukan sesuatu, kita harus menentukan profil dari kelompok terakhir yang tersisa ini,” ungkapnya dalam situs resmi Universitas Queen’s.Dr. de Groot bersama dengan Peter Boag dan rekan-rekan mereka telah mengonfirmasi punahya badak Jawa yang hidup di Vietnam dengan menganalisis kotoran badak yang dukumpulkan dengan bantuan anjing pendeteksi kotoran. Dengan menggunakan perangkat genetik yang dikembangkan di Universitas Queens dan Cornell, mereka menyatakan hanya satu ekor badak Jawa yang hidup di Vietnam tahun 2009. Dan badak yang terdeteksi tersebut, ditemukan mati tahun berikutnya.Kini para peneliti tersebut fokus dalam penyelamatan sekitar 29 ekor badak Jawa yang hidup di kawasan Ujung Kulon, Jawa Barat, Indonesia. Mereka akan menggunakan kotoran badak yang telah dikumpulkan oleh rekan-rekan peneliti untuk menentukan usia, jenis kelamin dan pakan dari kelompok ini. Penelitian ini akan memberikan petunjuk untuk menyelamatkan populasi slah satu mamalia besar yang paling terancam di dunia ini.Upaya ini adalah sebagai bagian dari upaya Dr. de Groot dan Boag untuk mengembangkan sebuah perangkat genetik yang bisa membantu upaya konservasi dan pengelolaan spesies badak di Asia da Afrika. Lewat data lapangan yang terintegrasi yang dikoleksi dengan bantuan pengetahuan masyarakat lokal dan dengan mitra mereka di Amerika Serikat, Perancis, Afrika dan Asia mereka membangun sebuah metode inklusif untuk secara akurat memonitor dan melindungi warisan dunia bersama ini. | 2 | ['inovasi', 'konflik', 'penelitian', 'hewan terancam punah'] |
Analisis Kotoran: Upaya Terkini dalam Konservasi Badak Jawa di Ujung Kulon | Proyek ini didanai oleh NSERC, WWF, International Rhino Foundation dan USFWS. Penelitian Dr. de Groot terbaru ini diterbitkan dalam jurnal Biological Conservation. [SEP] | 2 | ['inovasi', 'penelitian'] |
Kematian Gajah Aceh Bak Fenomena Gunung Es | [CLS] FORUM Konservasi Gajah Indonesia meyakini, tujuh gajah sumetara (Elephas maximus sumatranus) yang ditemukan mati terbunuh di Aceh selama tiga bulan berturut-turut merupakan fenomena puncak gunung es. “Saya yakin, jumlah gajah mati yang sesungguhnya bisa lebih dari tujuh ekor, karena banyak kematian gajah di lapangan tidak sampai ke Banda Aceh,” kata Ketua Forum Gajah Sumatera, Wahdi Azmi di Banda Aceh, Selasa(31/7/12).Wahdi mengatakan, sekitar April, juga menerima laporan kematian satu gajah di Kabupaten Aceh Barat dari masyarakat, namun tidak ditindaklanjuti. Kasus kematian gajah lain bisa saja terjadi di kawasan pedalaman yang kemungkinan tidak dilaporkan. Indikasi ini terlihat, beberapa kali ditemukan tulang belulang gajah yang menunjukkan mati cukup lama. “Pembunuhan gajah terjadi di titik pertemuan manusia dan gajah di pinggiran hutan. Ada kematian gajah di pedalaman yang hanya diketahui warga sekitar.”Tren kematian gajah yang meningkat memperlihatkan konflik manusia dan gajah di lapangan dalam kondisi mengkhawatirkan. Ada gangguan habitat cukup serius terjadi yang menyebabkan kehidupan alami gajah terganggu. Puncak konflik berujung pada pembunuhan gajah di lapangan.Sejak April hingga Juni 2012, dilaporkan sudah tujuh gajah Sumatera mati terbunuh di sejumlah perkebunan sawit di Aceh. Pada 29 April, seekor gajah betina mati di Jalan lintas SP IV – SP V Gampong Krueng Ayon, Kecamatan Sampoinet, Aceh Jaya. Tak lama, pada 15 Mei, seekor jantan sudah mati beberapa hari di dekat kebun penduduk di Desa Pante Kuyun, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya. | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'konflik', 'sawit', 'trivia'] |
Kematian Gajah Aceh Bak Fenomena Gunung Es | Pada 2 Juni, warga menemukan tiga gajah mati setelah memakan batang sabun yang dibubuhi racun di perkebunan sawit PTPN I, Desa Alur Labu, Kecamatan Bireuen Bayeun, Aceh Timur. Terakhir dua gajah sudah menjadi bangkai, seekor tinggal tulang belulang di kebun sawit masyarakat di Desa Jambo Dalem, Kecamatan trumon Timur, Aceh Selatan. Ada serbuk racun di batang sawit dekat gajah mati.WWF Indonesia dan Yayasan PeNA menyatakan, keprihatinan atas meningkatnya kasus kematian gajah di Aceh. Project Leader WWF Indonesia Kantor Program Aceh Dede Suhendra, mengatakan, kasus kematian gajah cukup besar dalam beberapa tahun terakhir di Aceh.WWF mempertanyakan, sejauh mana hasil penyelidikan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan bagaimana upaya penegakan hukum kasus ini. “Kita harus mencegah pembunuhan gajah ini terulang. Perlu penegakan hukum jelas bagi pelaku di lapangan.”Dari laporan, ada indikasi gajah-gajah ini mati karena memakan racun yang sengaja diletakkan di kebun sawit. Gajah-gajah ini masuk ke kebun sawit dan dianggap sebagai pengganggu. “Kami meminta hentikan pembunuhan gajah karena itu melanggar hukum,” ucap Dede.Yayasan PeNA mendesak, investigasi menyeluruh atas kasus kematian tujuh ekor gajah di Aceh. Ketua PeNA, Jes Putra, mengatakan, kematian gajah ini telah mencoreng nama Aceh karena dianggap tidak mampu melindungi mamalia berbadan besar ini. Aceh salah satu kawasan habitat penting gajah di Sumatera.Sebagian gajah mati ditemukan gading telah hilang. PeNA mensinyalir ada mafia perdagangan gading gajah di Aceh. WWF meminta, Pemerintah Aceh meninjau ulang pengembangan perkebunan sawit di kantong-kantong habitat gajah. Pemerintah, harus mengganti komoditas perkebunan dengan jenis yang tidak disukai gajah. “Terbukti pengembangan perkebunan sawit yang tidak memperhatikan wilayah jelajah gajah, telah memicu konflik manusia dan gajah di lapangan,”kata Dede. | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'konflik', 'perdagangan', 'sawit', 'trivia'] |
Kematian Gajah Aceh Bak Fenomena Gunung Es | Konflik gajah dan manusia makin diperparah dengan pembangunan pemukiman transmigrasi dan pembukaan jalan tembus yang memotong daerah jelajah gajah. “Pemerintah Aceh harus mengkaji semua kegiatan ekonomi dan pembangunan di daerah kantong habitat gajah untuk menghindari konflik gajah dan manusia makin meluas di Aceh,” kata Dede.Saat ini, gajah di Aceh diperkirakan berkisar 500 ekor tersebar hampir di semua kabupaten khusus di kantong-kantong habitat utama di dataran rendah di Aceh Timur, Pidie, Aceh Jaya dan Aceh Selatan.Populasi gajah Sumatera menurun drastis dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Lembaga Konservasi Dunia (IUCN) menaikkan status keterancaman gajah sumatera dari “genting” menjadi “kritis”, hanya selangkah dari status ‘punah di alam’. Ini status terburuk dibandingkan subpecies gajah lain, baik di Asia maupun Afrika.Jumlah gajah Sumatera di alam kini diperkirakan tidak lebih dari 2.400– 2.800 ekor, turun 50 persen dari populasi sebelumnya, 3.000 – 5.000 individu tahun 2007. Hilangnya habitat akibat alih fungsi hutan penyebab utama penurunan populasi gajah. [SEP] | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'konflik', 'hewan terancam punah', 'trivia'] |
DPRD Kaltim Akan Tuntut MS Kaban Karena Terbitkan SK Menteri Penyebab Deforestasi | [CLS] DPRD Kalimantan Timur akan melaporkan mantan Menteri Kehutanan M.S Kaban kepada pihak berwenang akibat Surat Keputusan Menteri yang pernah dirilisnya tahun 2009 yang dinilai menyebabkan meningkatnya deforestasi di propinsi tersebut.Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Andi Harun menyatakan, ia menemukan kejanggalan SK Menhut 577/2009 yang diterbitkan sehari sebelum Kabinet Indonesia Bersatu I berakhir ditengarai memiliki beberapa motif. Hal ini diungkapkan Andi Harun usai melakukan Inspeksi sebagai lanjutan sejumlah pertemuan yang mengupas permasalahan Bukit Soeharto. Ikut dalam tinjauan lapangan, Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Universitas Mulawarman (Unmul), Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim, serta Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim.Kisruh kebijakan pemerintah di Tahura Bukit Soeharto berlangsung puluhan tahun. Informasi yang dikumpulkan oleh Kaltim Post, sejumlah ketidakkonsistenan mengiringi dasar hukum atas hutan yang diperkirakan menyimpan potensi lima miliar metrik ton batu bara ini. Menilik dokumen yang diperoleh Komisi III, pengukuran Bukit Soeharto dibuat pada November 1989 hingga Februari 1990. Berita acara tata batas diselesaikan 10 Maret 1990 dan disahkan pada 15 Mei 1991.Anehnya, tata batas tidak masuk lampiran SK Menhut 270/Kpts-II/1997 yang menetapkan hutan konservasi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas 61.850 hektare. Pada 2001, keluar lagi peta lampiran penunjukan kawasan hutan dan perairan Kaltim dalam SK Menhut 79/Kpts-II/2001.Tiga tahun kemudian, ada lagi peta dalam SK Menhut 160/Menhut-II/2004. Dengan demikian ada tiga peta yang memiliki batas berbeda. Ketiga peta berbeda tersebut, menurut dugaan PPHT Unmul, menjadi celah penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara oleh Pemkab Kukar. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'penelitian', 'politik', 'tambang', 'trivia'] |
DPRD Kaltim Akan Tuntut MS Kaban Karena Terbitkan SK Menteri Penyebab Deforestasi | Pada kurun 2003 sampai 2008, kaveling tambang dibuat semepet-mepetnya dengan Bukit Soeharto. Itu berdasarkan peta yang memuat Bukit Soeharto paling kecil luasnya.Banyaknya peta di Tahura membuat Malem Sambat Kaban –Menhut sebelum Zulkifli Hasan– menerbitkan SK 577/Menhut-II/2009. Tertulis dalam pertimbangan SK butir (d) –bahwa berdasarkan peta lampiran Berita Acara Tata Batas 10 Maret 1990 yang disahkan 15 Mei 1991, terdapat perbedaan delineasi (penggambaran batas) kawasan hutan.Butir (e) menambahkan, perkembangan teknologi pemetaan dan penginderaan jauh perlu didayagunakan untuk kepastian kawasan hutan. Maka pada 29 September 2009 atau sehari sebelum berakhirnya masa jabatan, Kaban menerbitkan SK 577 yang menetapkan Tahura Bukit Soeharto seluas 67.766 hektare. Bertambah dari sebelumnya yang 61.850 hektare.Alhasil, 50-an IUP yang sebelumnya di luar, masuk areal hutan konservasi. Terbanyak di sisi timur Bukit Soeharto yang wilayah hutan pendidikan Unmul.Namun begitu, SK tadi menyatakan, IUP yang sebelumnya di luar tetapi akhirnya masuk Tahura karena keputusan Menhut, tetap berlaku sampai izinnya berakhir. Di sini kejanggalannya. Andi Harun mengatakan, poin penting SK ini yakni batas-batas Tahura yang merujuk berita acara tata batas 10 Maret 1990 dan disahkan setahun berikutnya.Itu berarti, batas Tahura yang sekarang, sesuai SK 577/2009, sudah diakui sejak 22 tahun lalu. “Menurut sistem hukum, tata batas merupakan proses sebelum penetapan kawasan yang disertai pematokan batas kawasan hutan,” terang Andi Harun kepada Kaltim Post.SK Menhut 79/2001 juga menetapkan kawasan hutan dan perairan telah ditunjuk dan ditetapkan. Secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran SK yang masih berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan, 50-an IUP yang mendapat keistimewaan dari Menteri Kaban tadi, telah masuk Bukit Soeharto sejak 1990. Bukan setelah terbitnya SK 577/2009. | 1 | ['kebijakan', 'konflik', 'politik', 'tambang', 'trivia'] |
DPRD Kaltim Akan Tuntut MS Kaban Karena Terbitkan SK Menteri Penyebab Deforestasi | Adapun pengecualian bagi IUP dalam SK 577/2009, yakni tetap berlaku sampai berakhirnya izin, juga dinilai melanggar UU 41/1999 tentang Kehutanan juncto UU 19/2004. Dalam peraturan ini, aktivitas demikian hanya dibolehkan di hutan produksi dan hutan lindung.Saat menemui Dirjen Planologi, Kemenhut, awal bulan ini, Komisi III mendapat kepastian bahwa SK 577/2009 hanya memiliki satu interpretasi. Artinya, SK tersebut sudah final dan tidak diubah lagi.Berdasarkan runtutan tersebut, Andi Harun mempertanyakan motivasi MS Kaban menerbitkan SK 577/2009. “Komisi III akan membicarakan hal ini secara internal. Jika sudah diperoleh kesimpulan, bisa didorong kepada aparat berwenang,” terangnya.Sebagai tambahan, penerbitan puluhan IUP di sekeliling Tahura oleh Pemkab Kukar juga ditengarai menyalahi pasal 56 dan 57 Peraturan Pemerintah (PP) 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam. Dalam PP itu ditegaskan, daerah yang berbatasan dengan hutan merupakan kawasan penyangga. Pemerintah harus menjaga dan merehabilitasi kawasan tersebut bukannya menerbitkan izin tambang.Dalam laporan ini, DPRD Kaltim dan sejumlah pihak akan meminta 15 perusahaan tambang yang beroperasi tersebut menghentikan operasinya sekaligus menghentikan pembuatan jalur angkut untuk truk-truk pertambangan, karena akibat aktivitas ini sejumlah besar wilayah sudah gundul.Izin pembuatan jalur angkut ini sendiri sekarang masih diselidiki, Pihak Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim mengakui bahwa mereka menerima tiga mobil patroli dari perusahaan tambang tersebut untuk memberikan izin pembuatan jalur angkut tersebut.DPRD Kaltim juga akan melaporkan mantan Menhut M.S Kaban karena SK yang diterbitkannya justru menyebabkan deforestasi di dala wilayah hutan yang dilindungi. “Kami akan merestorasi kembali hutan ini seperti dinyatakan dalam statusnya sebagai hutan konservasi.” | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'kebijakan', 'konflik', 'perusahaan', 'politik', 'hewan terancam punah', 'tambang', 'trivia'] |
DPRD Kaltim Akan Tuntut MS Kaban Karena Terbitkan SK Menteri Penyebab Deforestasi | Sementara itu, Isal Wardhana Direktr Eksekutif Walhi Kalimanta Timur juga senada dengan Andi Harun, bahwa tidak seharusnya operasi pertambagan ada di dalam sebuah hutan konservasi. [SEP] | 0 | ['kebijakan', 'konflik', 'politik', 'trivia'] |
Kabut Asap Tebal Mulai Selimuti Kalbar | [CLS] KABUT asap tebal menyelimuti pesisir Kalimantan Barat (Kalbar) dan mulai masuk ke Kota Pontianak sejak Senin (18/6/12). Jumlah titik api di Pontianak, mencapai 144 dan mulai mengganggu penerbangan di Bandara Supadio.Kepala Dinas Operasi Bandara PT Angkasa Pura II Cabang Supadio Pontianak, Syarif Usmulyani, seperti dikutip dari Okezone, menjelaskan, kabut asap membuat enam penerbangan ditunda.“Baik dari dan ke bandara Supadio, karena jarak pandang di sini hanya 100 meter hingga tidak memungkinkan pesawat untuk mendarat,” katanya. Karena kabut menyelimuti sekitar Bandara Supadio Pontianak Senin pagi, PT Angkasa Pura II terpaksa menutup bandara hingga satu setengah jam.Kamal warga Kota Pontianak kepada Mongabay, mengatakan, kabut mulai menyelimuti Kota Pontianak, namun tak terlalu tebal. “Keluar rumah sudah agak pedas, apalagi malam,” katanya. Kamal tinggal di Jl HM Suwignyo, Kecamatan Pontianak Kota, tepat di pusat ibukota Kalbar ini.Menurut dia, karena kabut asap ini sudah ada yang menggunakan masker. Asap mulai banyak, karena sudah sekitar satu bulan tak turun hujan. Kondisi diperburuk karena di pinggiran kota sudah ada yang lahan yang terbakar.Dikutip dari Antara, menyebutkan, jarak pandang di pinggiran Kota Pontianak hingga pukul 07.30 WIB berkisar 500 meter. Salah satu daerah cukup pekat dengan kepulan asap adalah Wajok, Kecamatan Siantan Hulu, Kabupaten Pontianak.Kabut asap yang pekat membuat cahaya matahari tidak mampu menembus hingga cuaca seolah-olah mendung.Indra, warga Pasiran, Singkawang, yang hendak menuju Pontianak mengatakan, harus lebih berhati-hati karena karena jarak pandang serta arus kendaraan cukup padat. “Selepas dari Singkawang kabut asap juga pekat, tetapi tidak setebal saat memasuki Kota Pontianak.” | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'iklim/cuaca', 'inovasi', 'lahan', 'trivia'] |
Kabut Asap Tebal Mulai Selimuti Kalbar | Indra mengungkapkan hal sama dengan Kamal. Menurut dia, sejumlah lahan di sepanjang perjalanan terlihat hangus terbakar. “Di perbukitan di dekat Tanjung Gundul, Kabupaten Bengkayang, juga di tepi jalan dekat Taman Wisata Pasir Panjang dan Samudera Indah terbakar,” ujar dia.Kabut asap rutin terjadi di Kalbar ketika memasuki musim kemarau. Kebakaran lahan, baik disengaja maupun tidak kerap dituding menjadi penyebab. Lahan gambut yang tersebar di pesisir Kalbar membuat api sulit dipadamkan dan asap sangat tebal.Tim Pantau Titik ApiTim dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalbar dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memeriksa sejumlah lokasi titik api. Dalam sepekan terakhir, titik api bermunculan di banyak daerah di Kalbar.Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi BLHD Kalbar Wuyi Bardini seperti dikutip Kompas, mengemukakan, kemunculan titik api baru masih terus dipantau. “Setiap musim kemarau, titik api memang sering muncul di Kalbar. Kami akan melihat ke sejumlah lokasi,” kata Wuyi.Titik api muncul di lahan gambut dan belukar yang dibakar. Namun, titik api juga terdeteksi satelit karena tingginya suhu permukaan tanah di sebuah kawasan. Banyaknya titik api diikuti dengan makin seringnya turun kabut asap di Kalbar. [SEP] | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'bencana alam', 'inovasi', 'konflik', 'lahan', 'politik'] |
Jaga Kebun PT Smart, Polisi Hadapi Petani | [CLS] Dari enam puluh orang diamankan, 54 dibebaskan, satu petani tertembak.KONFLIK agraria terjadi lagi. Kini, di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara (Sumut) di area perkebunan PT Smart Tbk.Dalam kejadian ini, Gusmanto, warga Desa Pulo Jantan, Kecamatan Aek Natas, diduga terkena tembakan aparat keamanan dari Polres Labuhan Batu, Senin(4/6/12). Sekitar 60 petani diamankan—54 orang dilepas Selasa(5/6/12), enam warga masih ditahan.Dikutip dari Kompas Online, peristiwa ini berawal dari Minggu (3/6/12) pukul 22.00, sebuah pos jaga polisi yang dibangun PT Smart di area konflik, Padang Halaban, terbakar. Pos polisi ini berukuran 3×5 meter, terbuat dari setengah beton dan beratap seng ini pun mendatangi lokasi sekitar pukul 24.00. Terlihat mereka patroli di sekitar rumah penduduk yang gelap gulita.Tak lama, sebagian polisi pergi dan sebagian lagi tinggal di lokasi. Senin (4/6/12) sekira pukul 13.00, kembali ratusan polisi dari Polres Labuhan Batu mendatangi lokasi para petani melakukan penguasaan lahan. Terjadi perlawanan dari petani.Tiga orang yang sedang duduk di kedai kopi langsung ditangkap. Petani pun berkumpu. Mereka mendatangi, dan protes terhadap penangkapan ini. Ketika mendekat, sekitar jarak 10 meter, seseorang yang diduga polisi, tidak memakai seragam, meminta warga tak mendekat.Warga tak menghiraukan. Orang diduga polisi itu mengacungkan pistol dan melepaskan penembakan. “Dia berteriak, maju kalian, saya tembak.Setelah melepaskan tembakan, dia melepaskan jaket, dan pergi mengendarai mobil Avanza berwarna hitam, meninggalkan teman-temannya,” kata Adi, seorang perwakilan masyarakat yang ditemui di Medan.Usai itu, korban Sumanto terjatuh berlumuran darah. Terlihat luka bekas tembakan di kaki. Dari pemeriksaan Puskesmas Aek Kota Batu menyatakan, korban menderita luka cukup serius di bagian betis kiri. Karena fasilitas terbatas, korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantau Prapat. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'konflik', 'lahan', 'penyelamatan lingkungan', 'trivia'] |
Jaga Kebun PT Smart, Polisi Hadapi Petani | Humas Polres Labuhan Batu Ajun Komisaris MT Aritonang menyangkal ada penembakan petani. “Tidak ada penembakan, yang ada kena petasan,” kata Kapolres Labuhan Batu Ajun Komisaris Besar, Hirbak Wahyu Setiawan.Tim dari LSM Lentera yang sedang investigasi di lokasi mengatakan, para petani mendapat perlakuan kekerasan berbentuk pemukulan dan terjadi aksi saling tarik-menarik pada ibu-ibu karena tidak menginginkan rekan sesama petani ditangkap.Petani yang ditangkap polisi dan berhasil diidentifikasi adalah Adi Suma (45), penduduk Desa Sidomulyo; Adi Harahap alias Sumbing (30), warga Desa Siamporik; dan Suma (50), warga Desa Pulo Jantan.Polisi yang bersenjata lengkap total menangkap 60 orang petani dan membawa ke Polres Labuhan Batu memakai tiga truk Dalmas. Mereka ditangkap paksa dengan disisir dari rumah ke rumah sampai menyerahkan diri tanpa perlawanan. [SEP] | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'konflik', 'penyelamatan lingkungan'] |
Norwegia Ragu RI Bisa Penuhi Komitmen Iklim | [CLS] Perubahan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia saat ini, tak akan bisa memenuhi komitmen negeri ini dalam mengurangi emisi karbon sebanyak 26 persen pada 2020. Demikian diungkapkan Menteri Lingkungan Norwegia, Bard Vegar Solhjell, Selasa(22/5/12).Indonesia, menetapkan dua tahun moratorium hutan sejak Mei 2011, di bawah perjanjian mendapatkan dana US$1 miliar dengan Norwegia.Dana ini untuk mengurangi gas emisi dari deforestasi, meskipun mendapatkan perlawanan dari beberapa bagian di pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan yang berencana mengembangkan usaha di negeri ini.Solhjell mengatakan, Norwegia cukup terkesan dengan apa yang dicapai Indonesia dalam mewujudkan transparansi di sektor kehutanan. Juga menjadi lebih pro lingkungan dalam kebijakan seputar penggunaan lahan.Bagaimanapun, deforestasi terus berlangsung di area yang tak masuk dalam moratorium. Izin untuk ‘membersihkan’ lahan pun sering dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ini memerlukan ketegasan pemerintah pusat.“Kami tahu bahwa moratorium itu tak akan cukup untuk mencapai mitigasi iklim sesuai janji atau menghentikan deforestasi pada kecepatan yang diperlukan,” kata Solhjell dalam wawancara dengan Reuters.Ini kali pertama Norwegia bersuara tentang moratorium kemungkinan tak berjalan efektif dalam menekan deforestasi.Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani perjanjian dengan Norwegia dan moratorium sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi pada masa ini. Sudah ada juga langkah kebijakan lain dalam pengurangan emisi.“Ini perkembangan sangat progresif tapi juga sangat menantang untuk meletakkan pada tempatnya .”Indonesia menarik bagi investor asing masuk dalam industri-industri manufaktur seperti baja, semen dan pembangkit listrik. Di mana, semua usaha itu merupakan industri tinggi emisi gas rumah kaca. Sedangkan penjualan telepon seluler dan penerbangan berfluktuasi. | 0 | ['iklim/cuaca', 'kebijakan', 'lahan', 'pendanaan', 'perusahaan', 'politik'] |
Norwegia Ragu RI Bisa Penuhi Komitmen Iklim | Peningkatkan permintaan energi untuk pembangkit listrik, sebagian besar dari batu bara, akan mendorong emisi karbon.Sampai saat ini, Indonesia masih tak menyediakan data emisi tahunan. Meskipun Bank Dunia pada 2005, menempatkan negeri ini sebagai negara terkesar ketiga dunia dalam pelepasan emisi karena deforestasi. [SEP] | 1 | ['energi', 'iklim/cuaca'] |
Tambang Ilegal Di Sumbawa Barat Sulit Dihentikan | [CLS] Kebijakan bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM untuk meninjau ulang surat keputusan bersama penghentian Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) ilegal beberapa waktu lalu, nampaknya menjadi momen pembuktian bahwa pemerintah cukup kesulitan mengatasi aktivitas yang cenderung mengancam lingkungan tersebut. Kondisi ini oleh pemerintah memang tidak diakui secara langsung, namun dari fakta di lapangan menunjukkan aktivitas penggalian dan pengolahan hasil tambang ilegal tetap marak di tengah masyarakat.Data dan fakta yang dikumpulkan Suara NTB di lapangan setidaknya menunjukkan bahwa hingga detik ini, Pemda KSB belum menemukan solusi tepat untuk melanjutkan kebijakan yang sebelumnya mendapat protes keras dari warga, terutama mereka yang berkecimpung dalam kegiatan penambangan ilegal. “Harus kita akui memang kita belum bisa menghentikannya,” cetus Kepala Dinas ESDM dan Budaya Pariwisata (Budpar) KSB Drs. Hajamuddin, MM kepada wartawan, Jum’at (11/5) kemarin.Ia mengatakan, saat ini sangat sulit untuk menghentikan aktivitas penambangan yang umumnya digerakkan oleh masyarakat lokal itu. Ini dikarenakan, selain tingginya penolakan dari warga yang dilatarbelakangi faktor ekonomi, di sisi lain, aturan pada dasarnya memberikan celah kepada masyarakat untuk tetap dapat beraktivitas. “Kalau bicara ilegal pastinya ilegal. Tapi di UU Nomor 4 Tahun 2009 ada celah masyarakat dapat melakukan kegiatan tambang dalam bentuk tambang rakyat. Nah inilah kemudian yang dijadikan acuan masyarakat, terlepas kegiatan yang sekarang ini dilakukannya masih ilegal,” ujarnya. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'penelitian', 'politik', 'tambang'] |
Tambang Ilegal Di Sumbawa Barat Sulit Dihentikan | Lantas apa upaya pemerintah untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal yang cenderung mengancam kelestarian ligkungan itu? Hajamuddin mengaku, pemerintah tidak lagi fokus untuk melakukan penghentian tetapi memberikan ruang sesuai dengan amanat UU 4/2009 di mana masyarakat dapat melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk penambangan rakyat. “Permintaan warga agar kegiatan itu tidak dihentikan dan mereka bersedia mengikuti aturan yang ada. Makanya kita mengarahkan agar seluruh kegiatan menambang warga itu nantinya sesuai dengan UU nomor 4 tersebut,” katanya.Menurut dia, pada dasarnya pemerintah sejak awal telah mencoba mengakomodir kegiatan masyarakat itu agar sesuai aturan yang berlaku. Salah satunya Pemda KSB kini tengah menyusun dokumen Wilayah Umum Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WUP dan WPR). “WUP dan WPR nanti akan ditetapkan melalui SK Bupati. Nah, disitulah nanti warga diberikan ruang untuk tetap melanjutkan aktivitasnya tentu dengan harus tetap mentaati aturan, terutama dari segi proses penambangannya,” cetusnya.Hajamuddin menyatakan, untuk mengakomodir kepentingan masyarakat ini memang memerlukan waktu. Namun demikian, masyarkat diharapkan untuk sementara ini melakukan aktivitas penambangannya dengan arif dan bijaksana terutama terhadap kelestarian lingkungan sekitar.“Secara umum kegiatan pertambangan itu merusak alam. Makanya dibutuhkan kearifan dalam melakukannya, agar lingkungan alam sekitar tidak menjadi korban,” imbuh Hajamuddin. [SEP] | 0 | ['kebijakan', 'konflik', 'politik', 'tambang'] |
Korupsi Kehutanan, KPK Diminta Jadikan Gubernur Riau Tersangka | [CLS] RIAU Corruption Trial (RCT) meminta KPK menetapkan Gubernur Riau, Rusli Zainal sebagai tersangka atas kasus korupsi kehutanan. Syuhada Tasman, mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau, sudah menjadi terdakwa korupsi kehutanan pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) 2003-2004, rencana sidang vonis, pada Rabu(25/4). “Segera tetapkan Gubernur Riau, Rusli Zainal sebagai tersangka kasus RKT 2004 untuk 10 perusahaan, karena bukan kewenangan dia menerbitkan RKT,” kata Aang Ananda, koordinator RCT, dalam siaran pers Senin(23/4). RCT menilai, bila menyangkut pejabat publik yang masih menjabat, KPK sungkan memanggil. “Ini bertolak belakang dengan kewenangan yang dimiliki KPK. Sejauh ini, kami juga memberi apresiasi pada KPK.” Syuhada Tasman menyebut RKT 2004 diteken Gubernur Riau, tetapi KPK tak menghadirkan sang Gubernur. Padahal, dalam kasus terpidana mantan Bupati Pelalawan, Azmun Jaafar, Gubernur Riau Rusli Zainal menjadi saksi di depan persidangan.RCT merupakan lembaga pemantau sidang korupsi di Riau. Lembaga ini dikelola empat organisasi yakni Forum Pers Mahasiswa Riau, Gurindam 12, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, dan Lookriau. RCT membahas paper bertajuk “Agar Majelis Hakim Memerintahkan Pada KPK Segera Menetapkan status Pengurus dan Korporasi Sebagai Tersangka Dalam Kasus Korupsi Kehutanan Terdakwa Syuhada Tasman.” Dari paper hasil pantauan 22 kali sidang Syuhada Tasman sejak Desember 2011 oleh RCT, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, seluruh volume kayu hasil land clearing telah dibeli PT RAPP dari PT Selaras Abadi Utama, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitratani Nusa Sejati, CV Tuah Negeri, CV Putri Lindung Bulan, dan CV Bhakti Praja Mulia. Kayu ini berasal dari kawasan hutan alam untuk sebagian besar bubur kertas PT RAPP. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'kebijakan', 'konflik', 'korupsi', 'perusahaan', 'politik'] |
Korupsi Kehutanan, KPK Diminta Jadikan Gubernur Riau Tersangka | Kesimpulan itu didapat atas pengakuan Lim Wi Lin, direktur keuangan PT RAPP bahwa enam perusahaan itu mitra PT RAPP dalam kaitan kerja sama penanaman, suplai kayu dan pembelian kayu dan land clearing. Dengan dasar perjanjian antara PT RAPP dengan perusahaan-perusahaan mitra PT RAPP, seluruh volume kayu hasil land clearing yang telah dibeli PT RAPP dan semua kayu enam perusahaan itu berasal dari kawasan hutan alam sebagian besar digunakan dalam pembuatan bubur kertas. Kedua, Syuhada menyebut Gubernur Riau Rusli Zainal mensahkan RKT 10 perusahaan tahun 2004. Padahal itu bukan kewenangan Gubernur Riau, tapi Kepala Dinas Kehutanan Riau. Ketiga, pada 2003, bawahan Syuhada, Frederik Suli menolak disahkan RKT dan URKT PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia karena tak sesuai aturan kehutanan. Syuhada Tasman tidak menerima penolakan ini.“Ini terlihat jelas bahwa korupsi kehutanan dilakukan dengan sengaja dan terencana baik oleh korporasi maupun terdakwa Syuhada. Korporasi, Bupati Pelalawan, terdakwa Syuhada Tasman mengetahui bahwa IUPHHK HT RKT 2003-2004 secara nyata cacat secara hukum dan merusak hutan alam.”Dalam dakwaan KPK, Syuhada Tasman saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Riau dalam kurun waktu 2003-2004, melakukan tindak pidana korupsi yaitu menilai dan mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) atas nama enam perusahaan. Yakni, PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia. “Perbuatan terdakwa menilai dan mengesahkan RKT itu bertentangan dengan aturan kehutanan,” ucap Aang. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'kebijakan', 'konflik', 'korupsi', 'perusahaan', 'politik'] |
Korupsi Kehutanan, KPK Diminta Jadikan Gubernur Riau Tersangka | Selama proses penerbutan RKT itu terdakwa menerima uang Rp200 juta dari Samuel Soengjadi (PT Uniseraya), Rp75 juta dari Herry Yuswanto (PT RAPP), Rp465, 271 juta dari Soenarijo (PT Siak Raya Timber) dan Rp 100 juta dari Budi Artiful (KUD Bina Jaya). Total Rp 840,271 juta. Aksi Syuhada ini menguntungkan dan memperkaya perusahaan. Total kekayaan untuk perusahaan setidaknya Rp163 miliar. Dengan rincian, PT Selaras Abadi Utama sekitar Rp76 miliar, PT Mitra Taninusa Sejati Rp5,5 miliar, PT Rimba Mutiara Permai Rp6,5 miliar, PT Putri Lindung Bulan Rp8,9 miliar, CV Tuah Negeri Rp25 miliar, dan CV Bhakti Praja Mulia Rp29 miliar. Keuangan negara dirugikan sekitar Rp153 miliar.Pemerintah Provinsi Riau membantah, Gubernur Riau Rusli Zainal terlibat dalam kasus korupsi kehutanan “Pak Gub [Rusli Zainal] tidak terlibat,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Pemprov Riau Chairul Riski, seperti dikutip dari Bisnis.com. [SEP] | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'kebijakan', 'konflik', 'korupsi', 'pendanaan', 'perusahaan', 'politik'] |
Tube Worm, Si Tabung Unik Dari Lautan Indonesia | [CLS] Jenis cacing yang satu ini tidak hidup di daratan, melainkan di dalam lautan. Bentuknya yang unik, dengan mahkota yang berwarna warni, sering menarik perhatian para pecinta foto underwater untuk mengabadikannya.Spesies ini biasanya ditemukan menghuni daerah berbatu yang teduh, di lereng terumbu karang yang berarus kuat. Ini karena arus yang kuat, akan membawa makanan si cacing tabung, yaitu plankton, maupun ikan kecil.Ada berbagai jenis tube worm di dalam laut. Beberapa ditemukan di rembesan dingin (dimana resapan bahan kimia dari dasar laut dengan tidak adanya aktivitas gunung berapi), beberapa di bagian yang membusuk dari bangkai paus, dan beberapa dekat gunung berapi dekat dan ventilasi di laut dalam.Setiap tube worm individu terdiri dari tubuh yang lembut dikelilingi oleh tabung luar yang keras dari chitin berwarna keputihan (substansi yang sama yang membentuk cangkang lobster dan kepiting). Tabung ini mendukung tubuh bagian dalam dan melindungi dari predator (dalam beberapa spesies, tabung kasar, pada spesies lain, sulit). Seperti tanaman, cacing tabung dewasa sessile: mereka berlabuh ke satu tempat, meskipun ujung atas mereka dapat bergerak di dalam air dan dapat ditarik ke dalam tabung. Beberapa cacing tabung bahkan memiliki semacam “akar”: ekstensi dari tubuh mereka yang memperpanjang ke sedimen.Cacing tabung memiliki seperangkat berkepala dua dari insang , tetapi tidak memiliki operkulum (trap door) untuk menutup pintu atas tabung . Tentakel mahkota mendekati 3 inci (7,5 cm) di diameter , dan tabung yang dapat hampir 1 inci (2,5 cm) dengan diameter dan sampai 8 inci (20 cm) panjangnya. Tidak seperti kebanyakan spesies lain, tubeworm yang tidak memiliki mulut, usus dan anus. | 2 | ['trivia'] |
Tube Worm, Si Tabung Unik Dari Lautan Indonesia | Bagian dari terjauh tube worm dari permukaan di mana ia berlabuh disebut plume. Cacing ini tidak pernah meninggalkan tabung sepenuhnya, tetapi dia bisa mengeluarkan sebuah organ di atas tubuhnya. Organ ini, khusus untuk memanen bahan kimia mikroba yang diperuntukan memproduksi makanan dari air laut. Plume atau mahkota sering terlihat merah karena penuh dengan darah dekat dengan permukaan (sedikit seperti paru-paru manusia). Di ujung sebelah dasar laut , beberapa cacing tabung tumbuh struktur akar seperti .Tidak hanya dapat hidup di bawah tekanan besar jauh di dalam laut, cacing tabung juga dapat tinggal di sekitar gunung berapi dan ventilasinya mampu mentolerir berbagai suhu. Setiap individu tube worm dapat beradaptasi dengan suhu yang panas hingga puluhan derajat, atau dari dinginnya air dalam (beberapa derajat di atas titik beku).Walaupun namanya cacing, tetapi cacing ini jauh lebih indah dari yang biasa kita kenal selama ini. Dan keberadaannya, tentu ikut mewarnai keindahan laut indonesia. [SEP] | 2 | ['perusahaan', 'trivia'] |
Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta | [CLS] Waktu menujukkan pukul 09. 00 pagi, Rabu 4 Desember 2014. Terik Matahari dan hembusan angin laut memutar baling-baling kincir yang terpasang berjejer tidak begitu jauh dari bibir pantai, hanya berkisar 250 meter jauhnya. Berjejer rapi, tinggi tiang berkisar antara 10 hingga 15 meter. Petugas Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) sedang sibuk dengan rutinitasnya melakukan kontrol teknis, instalasi dan mengoperasikan pembangkit listrik.Kegiatan ini menjadi rutinitas Murjianto dan rekan-rekannya di sekretariat Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) di Pantai Baru, Ngentak, Poncosari, Srandakan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sejak awal proyek energi ramah lingkungan ini dijalani di tahun 2010, Murjianto masih terus berkutat dengan peralatan yang berhubungan dengan energy terbarukan (Panel surya dan Kincir Angin).“Sudah masuk tiga tahun proyek ini berjalan. Tugas kami menyuplai listrik dan air untuk pedagang, nelayan dan lahan pertanian di pesisir pantai ini,” kata Murjianto.Adapun pengertian tehaga Hybrid berasal dari gabungan beberapa pembangkit listrik, misalnya pembangkit listrik tenaga surya, angin, diesel, air, geothermal, dan potensi lainnya. Akan tetapi PLTH di Pantai Baru hanya menggunakan gabungan pembangkit listrik tenaga angin dan surya.Sebagai negara yang yang memiliki wilayah pesisir terpanjang, kondisi wilayah Indonesia yang terletak di sepanjang garis Khatulistiwa, memiliki intensitas sinar surya sangat tinggi, belum lagi wilayah Indonesia yang terdiri atas kepulauan, sehingga sumber angin laut dan angin daratnya pun sangat memadai. | 2 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'energi', 'inovasi', 'lahan', 'nelayan', 'penyelamatan lingkungan', 'pertanian', 'trivia'] |
Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta | Murjianto juga menjelaskan sebagian listrik di pantai ini dipasok dari Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH), yakni gabungan dari pembangkit listrik tenaga surya (matahari) dan bayu (angin). Selain itu, daerah ini juga menerapkan sistem terintegrasi bagi pertanian, perikanan, dan kawasan wisata alam serta penggunaan bahan bakar ramah lingkungan mengunakan Biogas, dari sisa kotran ternak Sapi. Desa wisata Ngentak, Poncosari, merupakan model percontohan Sistem Inovasi Daerah (SiDA) Indonesia.“Saat ini 70 persen energi listrik di pesisir pantai menggunakan PLTH dan 30 persen masih di suplai dari PLN,” kata Murjianto.Berdasarkan data teknis sistem PLTH turbin angin dan panel surya, Pantai Baru Bantul, penghasil energi berasal dari tiga bagian yaitu di grup barat, timur dan grup KKP. Sedangkan jumlah keseluruhan enegeri yang dihasilkan yaitu 87 Kilo Watt. Sedangkan energi yang tersimpan yaitu 4045 Ah. Adapaun energi yang diguanakan ketika siang dan malam sebanyak 24 Kilo Watt.Waktu menujukkan pukul 10.00 WIB. Pegadang warung-warung di pesisir pantai mulai membuka warung dan menjajakan dagangannya.Mursidah memakai baju merah, berjilbab biru dan celana panjang kain warna hitam mulai merapikan dan melayani pembeli. Dua tahun sudah Mursidah mencari peruntungan sebagai pedagang kuliner di Pantai Baru, Srandakan, Bantul. Sejak pertama ia membuka warung, ia sudah menggunakan energi listrik yang berasal di Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH).Ia merasakan betul keuntungan selama menggunakan energi bersumber dari turbin angin dan solar panel. Akan tetapi, ada pula beberapa keluhannya dalam menggunakan energi terbarukan tersebut. | 2 | ['budidaya', 'masyarakat desa', 'energi', 'inovasi', 'penyelamatan lingkungan', 'pertanian', 'trivia'] |
Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta | Mursidah memaparkan, sebelum peristiwa tersambarnya petir pada tahun 2012, asupan energi sangat baik dan cukup. Akan tetapi, setelah peristiwa tersebut, kebutuhan energi dirasakan kurang oleh Mursidah dan para pedagang lainnya. Ia tidak bisa menghidupkan jetpump untuk mengisi air. Walaupun sudah ada pasokan air, namun ia merasakan masih dirasa kurang. Saat ini, asupan listrik hanya cukup digunakan untuk mesin blender, rice cooker dan lampu saja.“Namun, kehadiran PLTH jelas lebih murah disbanding menggunakan energi dari PLN. Seminggu hanya membayar empat ribu rupiah untuk listrik dan lima ribu untuk air,” kata Mursidah.Hal serupa juga dirasakan oleh Hartono, sebagai warga Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul ia turu merasakan dampak positif dari hadirnya PLTH. Ia sangat merasakan keuntungan ekonomi yang didapat dengan menggunakan PLTH dibanding PLN. Walaupun dirasa energi listrik yang diperlukan masih tergolong terbatas, akan tetapi biaya yang dikeluarkanpun justru lebih murah.“Jika pakai PLN, tidak dipakai pun kita tetap harus membayar, akan tetapi sistem di PLTH pembayaran tergantung jumlah energi listrik yang terpakai,” kata Hartono.Di Indonesia, saat ini sebagian besar energi listrik berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang menyebabkan emisi karbondioksida yang menjadi salah satu penyumbang terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. PLN selaku perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan wewenang untuk mengatur kebutuhan energy hingga saat ini masih menggunakan bahan energy fosil, yaitu batubara. | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'energi', 'iklim/cuaca', 'inovasi', 'pendanaan', 'penyelamatan lingkungan', 'perusahaan', 'trivia'] |
Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta | Penelitian Greenpeace-Indonesia, untuk PLTU di Batang Jawa Tengah yang rencananya akan dibangun sebagai pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara, ditaksir akan melepaskan emisi karbon hingga 10,8 juta ton per tahun. Selain itu, dampak dari pembakaran energi listrik yang bersal dari batubara akan menghasilkan berbagai polutan beracun ke udara seperti NOx (Nitrogen Oksida), SOx (Sulfur Oksida), PM 2,5 (Particulate Matter) dan Merkuri. Polutan-polutan beracun inilah menyebabkan berbagai dampak serius bagi kesehatan bagi masyarakat.Koordinator teknis PLTH Pantai Baru, Sutarto ketika ditemui Mongabay Indonesia di sekretariat workshop PLTH mengatakan, awal MoU proyek ini dijalankan, energi dari PLTH ini diperuntukkan membantu keperluan nelayan. Mulai dari membuat es balok, sehingga ikan tangkapan bisa diawet dan tetap segar. Serta kebutuhan air untuk lahan pertanian dan kolam-kolam ikan.Sutarto menambahkan, saat ini terpasang 33 buah turbin angin dengan berbagai kapasitas mulai dari 2,5 Kw hingga 10 Kw. Di sebelah barat pos, ada 21 turbin angin 1 Kw/240 V yang dibangun dalam satu kawasan. Sedangkan untuk panel surya daya terdapat 175 panel surya yang beroperasi.“Cuaca menjadi kendala dalam pengoperasian PLTH. Jika musim kemarau jumlah energy yang didapat lebih maksimal dibanding musim hujan,” kata Sutarto.Saat ini, energi listrik yang dihasilkan dari turbin angin dan panel surya digunakan untuk keperluan penerangan jalan, kebutuhan listrik warung-warung kuliner di pinggir pantai, pompa air, dan pembuatan balok es sebanyak 1.000 kilogram es balok per hari untuk pengawetan ikan, mengisi ulang aki nelayan untuk digunakan melaut dan memompa air sumur renteng untuk kebutuhan petani di pesisir pantai.“Ada sekitar 40 kios warung kuliner yang sudah menggunakan tenaga PLTH. Perbaikan selalu dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan PLTH,” kata Sutarto. | 2 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'energi', 'iklim/cuaca', 'inovasi', 'lahan', 'nelayan', 'penyelamatan lingkungan', 'pertanian', 'trivia'] |
Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta | Selain itu, hal yang menarik lainnya adalah selain sumber listrik yang berasal dari PLTH, Iwah Fahmi selaku pemuda asli Ngentak, Poncosari, Srandakan Bantul yang juga aktif sebagai anggota kelompok Pemuda Peduli Penyu Pandansimo, Bantul kepada Mongabay-Indonesia memaparkan, di desa Ngentak juga terdapat sumber biogas dari peternakan masyarakat yang terletak tidak jauh dari pantai.Ada tiga di gester (penampung biogas) berdiameter sekitar tujuh meter yang ditanam di dekat kandang ternak milik kelompok ternak tersebut.“Gas yang dihasilkan disalurkan ke warung-warung kuliner untuk memasak sehingga biaya untuk membeli gas tabung dapat ditekan,” kata Iwan.Selain itu, pada sektor perikanan dan pertanian lahan pasir juga telah dikembangkan disini dengan sistem aquaponik yaitu kolam ikan air tawar yang mengandalkan metode penyaringan tumbuhan untuk membersihkan air. Air yang dipompa dari bawah tanah dengan listrik hybrid digunakan untuk perikanan dan pertanian serta sebagian untuk kebutuhan air bersih di kawasan wisata pantai.Terintegrasinya system tersebut mampu meningkatkan perekonomian warga di kawasan pantai Baru. Mulai dari energi listrik yang dihasilkan, biogas untuk memasak, kebuthan es balok yang murah dan kawasan wisata yang berbasi eduwisata.Paket eduwisata menawarkan kegiatan berkeliling desa dengan bersepeda dan dipandu oleh pemuda setempat. Peserta paket wisata bisa menyaksikan kehidupan sehari-hari warga Poncosari, mendapatkan pengetahuan tentang aktivitas perekonomian mikro pedesaan, memahami dasar nilai-nilai konservasi lingkungan, serta melihat perkembangan teknologi energi terbarukan dan pertanian modern.“Selain meningkatkan peluang investasi ke depan infrastruktur jalan akses yang dibangun dan sudah lebih baik dari sebelumnya, dan keuntungan ekonomi akan terus meningkat,” kata Sutarto.Workshop PLTH, sarana edukasi dan instalasi energi terbarukan. | 2 | ['budidaya', 'masyarakat desa', 'energi', 'inovasi', 'lahan', 'penyelamatan lingkungan', 'pertanian', 'trivia'] |
Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta | Menjadi salah satu proyek energi terbarukan terbesar di Indonesia, tidak hanya sekedar memiliki pembangkit listriknya saja. Akan tetapi, di PLTH Pantai Baru juga memiliki sekretariat yang digunakan khusus untuk edukasi, training, instalisasi perbaikan, pemasangan dan perawatan dan berbagai kegiatan lainnya yang terkait dengan PLTH.“Setiap bulannya selalu saja ada yang datang untuk belajar dan studi banding tentang PLTH di sekretariat workshop ini,” kata Sutarto.Sutarto menambahkan kegiatan yang dilakukan disini diantaranya, memperkenalkan alat – alat PLTH pada para peserta pelatihan, jadi para peserta di berikan pengenalan berkaitan dengan alat – alat yang berhubungan dengan energi terbarukan (panel surya, kincir angin, dll), kemudian menginstalasi pembangkit, para peserta dilatih bagaimana cara menginstalasi panel surya ke kontrol, ke inverter, memperkenalkan mengoperasikan pembangkit, serta mengenalkan cara perawatan pembangkit.Proyek PLTH ini berdasarkan kesepakatan yang dibuat pada tahun 2010 akan berakhir pada akhir Desember 2013. Proyek ini merupakan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Bappeda Bantul, Universitas Gadjah Mada, jajaran pemerintahan daerah Bantul dari Dinas Sumberdaya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan hingga Dinas Pariwisata Kab. Bantul, dan Kecamatan Srandakan dan para pemuka masyarakat (Kepala Dukuh/Dusun) beserta masyarakat di sekitar pantai Pandansimo Bantul. Dari kerja sama tersebut, aktor utama yang paling penting adalah peran aktif dari masyarakat sekitar pantai dan para wisatawan pengunjung Pantai Baru. [SEP] | 2 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'budidaya', 'masyarakat desa', 'energi', 'inovasi', 'penelitian', 'penyelamatan lingkungan', 'perdagangan', 'pertanian', 'perusahaan', 'politik', 'trivia'] |
Laporan: Terusir Tambang Nikel, Suku Sawai Tak Mendapat Akses Keadilan | [CLS] Dampak ekspansi tambang masih terus merugikan keberadaan masyarakat adat yang hidup di sekitar wilayah pertambangan. Dalam sebuah laporan yang disusun oleh Shelley Marshall, Samantha Balaton-Chrimes dan Omar Pidani menyoroti kasus penguasaan wilayah adat Suku Sawai dan Tobelo Dalam di Maluku Utara oleh PT Weda Bay Nickel. Laporan ini menyebutkan, bahwa hingga saat ini warga dari kedua suku tersebut belum diberikan hak atas konsultasi atau hak atas persetujuan penggunaan lahan terlebih dahulu secara sungguh-sungguh, tanpa paksaan dan disertai penyediaan informasi yang cukup (free, prior, informed, consent) sebagaimana diwajibkan dalam standar Hak Asasi Manusia internasional dan standar IFC.Izin konsesi PT Weda Bay Nickel ini menurut keterangan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah merampas tanah 154 Kepala Keluarga Suku Sawai yang berada di dekat wilayah pertambangan. Akibatnya, etnis Sawai kini kehilangan akses pada lahan yang telah dibudidayakan secara turun temurun tersebut. Suku Sawai juga kehilangan akses terhadap lahan, hutan dan kehilangan mata pencaharian mereka.Proyek yang merupakan bagian dari Bank Dunia ini bernilai sekitar 500 juta dollar Amerika Serikat. Kandungan nikel yang terdapat di perut bumi di wilayah ini diperkirakan mencapai 7 juta ton dan akan bisa dieksplorasi selama 50 tahun. Selain kandungan tersebut, wilayah ini juga masih menyimpan sekitar 500 juta ton.Setidaknya lima komunitas masyarakat pesisir yang terpaksa kehilangan mata pencaharian mereka akibat hilangnya tanah mereka, tiga diantaranya berada langsung di wilayah konsesi: Lelilef Woebulen, Lelilef Sawai dan Gemaf. Masing-masing desa tersebut dihuni sekitar 300 kepala keluarga. Mereka tinggal tidak jauh dari pantai, dan bertani di hutan di sekitar rumah mereka. Jika pertambangan berjalan, maka desa-desa inilah yang akan terkena dampak lingkungan pertamakalinya akibat limbah pertambangan. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'budidaya', 'masyarakat desa', 'konflik', 'lahan', 'pendanaan', 'pertanian', 'tambang', 'trivia'] |
Laporan: Terusir Tambang Nikel, Suku Sawai Tak Mendapat Akses Keadilan | Kendati PT Weda Bay Nickel tidak memaksa mereka pindah, namun komunitas ini terkena dampak langsung operasi tambang di wilayah mereka. Masyarakat terpaksa melepaskan lahan mereka akibat tekanan yang begitu kuat dari pihak perusahaan dan pemerintah setempat. Berdasar prinsip Free, Prior, Informed, Consent sejumlah pelanggaran ditemukan dalam penguasaan lahan masyarakat ini.Pelanggaran Hak Atas Konsultasi dan Persetujuan Yang Bebas (Free)Dalam kasus perampasan lahan ini, laporan ini memaparkan bahwa komunitas tidak mendapat hak konsultasi dan hak untuk memberi persetujuan atau tidak setuju terhadap status perubahan tanah mereka. Hal ini melanggar Standar Perilaku IFC Nomor 7. Sementara Standar Perilaku Nomor 5 mewajibkan perusahaan untuk melakukan perundingan dengan itikad baik dengan siapa pun pemilik tanah tersebut, baik tanah yang membutuhkan persetujuan atau tidak oleh masyarakat. Senada dengan prinsip sebelumnya, hal ini pun tidak dilakukan oleh PT Weda Bay Nickel.Prinsip lain yang juga dilanggar adalah prinsip Penyediaan Informasi dan Konsultasi Yang Layak Terkait Ganti Rugi. Penelitian ini menemukan bahwa proses yang dilakukan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan pertambangan PT Weda Bay NIckel hanya pada tataran jumlah harga ganti rugi, bukan pada persetujuan masyarakat setempat. Bahkan jumlah ganti rugi yang diajukan kepada warga setempat telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak perusahaan tanpa negosiasi.Tekanan dan IntimidasiSelain keputusan yang sepihak, laporan ini juga mengungkap adanya tekanan terhadap masyarakat adat setempat denga menggunakan aparat keamanan. Dalam laporan Komnas HAM ditemukan bahwa satuan-satuan seperti Brimob terlibat dalam tekanan dan intimidasi terhadap anggota komunitas. Hal serupa juga dilakukan oleh pekerja PT Weda Bay Nickel yang mengancam anggota komunitas karena tidak menandatangani perjanjian ganti rugi.Penggantian Harga Lahan Tidak Layak | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'konflik', 'lahan', 'perusahaan', 'tambang', 'trivia'] |
Laporan: Terusir Tambang Nikel, Suku Sawai Tak Mendapat Akses Keadilan | Terkait dengan penggantian harga tanah untuk pertambangan, pihak perusahaan menawarkan harga Rp 8000 per meter persegi (sekitar 70 sen dollar AS) bersama dengan sejumlah ganti rugi untuk tanaman. Hal ini dinilai melanggar prinsip internasional karena ganti rugi harus bisa melindubgi komunitas dari dampak negatif proyek dan memenuhi persyaratan bahwa ganti rugi harus mampu memulihkan dan meningkatkan sumber mata pencaharian mereka yang hilang.Padahal, Strand Minerals yang saham mayoritasnya dimiliki oleh ERAMET, yang menjadi operator pertambangan ini menguasai 90% saham pertambangan ini senilai 450 juta dollar AS. Sementara 10% sisanya dikuasai oleh PT Aneka Tambang milik Pemerintah RI. Selain ERAMET, Mitsubishi Corporation juga menguasai 30% saham Strand Minerals.Korupsi Pembebasan Lahan“Para petani hanya diganti dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang sangat rendah setiap meter perseginya. Harga yang bahkan tidak cukup untuk membeli sepotong makanan,” ungkap Dr. Balaton-Chrimes dalam pernyataannya. Laporan yang disusun ini juga mengungkap sejumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang terkait pembebasan lahan dan pertambangan.Terputusnya Akses Terhadap KeadilanAkibat konflik perebutan lahan ini, sejumlah warga masyarakat telah melaporkan hal ini kepada pihak Komnas HAM, dan lembaga tersebut telah menindaklanjuti temuan mereka dengan laporan kepada pihak terkait di Maluku Utara, namun hal ini pun tak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Sementara Badan Penyelesaian Keluhan PT Weda Bay Nickel tidak mampu menangani isu-isu penting yang terkait dengan kasus-kasus pertanahan dan perjanjian ganti rugi. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'konflik', 'korupsi', 'lahan', 'pendanaan', 'penelitian', 'perusahaan', 'tambang', 'trivia'] |
Laporan: Terusir Tambang Nikel, Suku Sawai Tak Mendapat Akses Keadilan | “Masyarakat yang dirugikan telah memasukkan keluhan hukum kepada lembaga IFC milik Bank Dunia dan MIGA, namun hal ini tidak bisa menyelesaikan masalah karena anggota masyarakat terlalu takut untuk berpartisipasi dalam mediasi yang digelar bersama pihak perusahaan,” tambah Dr. Marshall.Rekomendasi yang disampaikan oleh para peneliti adalah memastikan bahwa hak-hak ulayat komunitas yang terkena dampak tambang harus dihormati dan dilakukan proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang semestinya.Untuk mengakses laporan selengkapnya silakan klik di Link ini: http://www.buseco.monash.edu.au/blt/research/weda-bay-public-report-oct2013.pdf [SEP] | 0 | ['masyarakat desa', 'konflik', 'penelitian', 'perusahaan', 'tambang', 'trivia'] |
Mengusung Para Aktivis Lingkungan pada Pemilu 2014 | [CLS] Rida Saleh, Idham Arsyad, dan Berry Nahdian Forqan. Mereka ini tiga figur di antara para aktivis lingkungan yang hendak ikut meramaikan bursa pencalonan dalam pemilu 2014, baik menjadi anggota DPR, maupun DPD. Langkah para aktivis lingkungan ini menuju kursi parlemen, tak mudah. Terlebih, di tengah ‘perkawinan’ partai politik, penguasa dan pengusaha dalam menggerakkan industri ekstraktif yang banyak merusak lingkungan dan menciptakan konflik sosial di masyarakat. Guna pemenangan para caleg ini, berbagai usulan muncul, dari perlu ada konvensi-konvensi sampai pembentukan bapilu. Demikian terungkap dalam diskusi Bersih-bersih Parlemen dari Perusak Lingkungan, rangkaian HUT Walhi ke-33, di Jakarta, Kamis (17/10/13).Iwan Nurdin, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan, partai politik (parpol) belum memiliki komitmen dan agenda reformasi agraria maupun lingkungan hidup. Kategori para calon legilatif (caleg) mereka, rata-rata dari orang-orang kaya, orang terkenal, kader-kader partai, terakhir barulah aktivis lingkungan.“Kalo parpol punya problem ini, tak banyak angkat isu-isu lingkungan, lalu ada kader-kader lingkungan maju, harusnya didorong. Harusnya bikin konvensi, apa agenda-agenda kerakyatan dan siapa-siapa yang diklaim membawa suara rakyat ini,” katanya dalam diskusi itu.Pandangan juga datang dari Teguh Surya, Greenpeace. Dia mengatakan, tantangan aktivis lingkungan menjadi caleg memang berat. Di pemilu, caleg aktivis harus berhadapan dengan para kelompok konvensional, yang kerap menjalankan praktik jual beli suara atau lobi suara. “Aktivis jadi caleg harus berani bikin terobosan. Jangan merasa tak akan berhasil berhadapan dengan kelompok konvensional yang pakai lobi suara. Perasaan itu dihilangkan.” | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'konflik', 'penyelamatan lingkungan', 'perusahaan', 'politik'] |
Mengusung Para Aktivis Lingkungan pada Pemilu 2014 | Caleg aktivispun jangan sampai menerapkan praktik-praktik caleg pada umumnya. Aktivis yang nyaleg, katanya, harus memiliki strategi buat berhadap-hadapan dengan politik konvensional. “Sayangnya, temen-temen aktivis yang nyaleg, sebagian masih mengikuti model politik jual beli suara, dengan berbagai modifikasi. Politik kotor harus dilawan.” Tantangan lain, kata Teguh, ada 15 partai yang berkompetisi dalam pemilu 2014, sekitar 80 persen terlibat langsung dari bisnis ekstraktif.Chairil Syah, Pimpinan Pusat Serikat Hijau Indonesia angkat bicara. Dia menyarankan, agar membentuk badan pemenangan pemilu (bapilu) bagi para aktivis lingkungan yang menjadi caleg. Bapilu ini yang akan merumuskan strategi-strategi advokasi dan kampanye untuk memenangkan pertarungan. “Setelah menang, baru bagaimana menyusun agenda lingkungan hidup. Paling tidak ada sedikit bargain power.”Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi pun mengajak publik mencermati pertautan politik-ekonomi sumberdaya alam yang mengakibatkan berbagai dampak negatif dan menyisakan risiko bagi generasi mendatang.Menurut dia, warga harus berperan aktif membersihkan pemerintahan dan parlemen dari para perusak lingkungan hidup dan pengeruk sumberdaya alam. “Ini mengakibatkan berbagai penderitaan warga, hanya demi kepentingan pribadi maupun golongan,” ujar dia.Walhi mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik tua, muda, perempuan dan laki-laki, mulai mencermati berbagai agenda partai-partai politik dan calon-calon legislatif. “Juga mulai mencermati sepak terjang para politisi dan birokrat.”Walhi, kata Abetnego, akan aktif melibatkan diri guna memastikan agenda-agenda keadilan ekologis dan lingkungan hidup menjadi perhatian partai-partai politik dan caleg. Walhi juga akan terus mengawasi berbagai komitmen dan janji-janji parpol dan caleg. | 1 | ['penyakit', 'penyelamatan lingkungan', 'politik'] |
Mengusung Para Aktivis Lingkungan pada Pemilu 2014 | Dadang Sudardja, Ketua Dewan Nasional Walhi menegaskan Walhi di 28 provinsi akan bekerja keras mengembalikan pemerintahan antara lain mewujudkan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia.HUT WalhiUsai diskusi Bersih-bersih Parlemen dari Perusak Lingkungan ini, pada Kamis malam diadakan puncak acara HUT Walhi dengan lelang lukisan lingkungan karya Andreas Iswinarto. Dari 4-17 Oktober 2013, ada pameran lukisan bertema Bumi untuk Generasi Jingga di Galeri Walhi. Pada lelang itu, dari 24 lukisan, sembilan terjual. Sisa lukisan akan dilelang secara online. Andreas mendonasikan dana hasil penjualan lukisan kepada Walhi.Menurut dia, budaya ‘hijau’, bisa digerakkan lewat seni, salah satu seni lukis. Sayangnya, saat ini seni masih kurang diperhatikan sebagai alat strategi efektif kampanye. Andreas mulai menekuni seni lukis pada 2010. Sampai saat ini, sudah 300 karya dihasilkan, paling banyak bertema lingkungan dan agraria. “Hampir semua lukisan saya tentang krisis lingkungan dan kemanusiaan.”Selain lelang lukisan dan diskusi, pada 12 Oktober, Walhi mengadakan workshop komik lingkungan bersama Masyarakat Komik Indonesia (MKI) dengan fasilitator Wahyu Sugianto, komikus dari MKI. Ika Septyarini, Manager Penggalangan Sumber Daya Walhi mengungkapkan, melalui komunitas komik lingkungan ini, diharapkan ada ruang belajar bersama. Baik untuk mengenal isu lingkungan hidupnya lebih mendalam, maupun pengetahuan membuat komik. “Dari sini diharapkan, akan makin banyak masyarakat menyuarakan isu-isu lingkungan dengan cara menarik.”Komik sebagai media penyuara isu lingkungan, bukan hal baru bagi Walhi. Walhi pernah membuat komik berjudul “Perjalanan secarik Kertas.” Ia berisi kampanye dan pendidikan untuk penyelamatan hutan di Indonesia. [SEP] | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'konflik', 'krisis', 'pendanaan', 'penyelamatan lingkungan', 'politik'] |
Hutan Lindung di Sulawesi jadi Sasaran Konversi Lahan | [CLS] Konversi lahan menjadi ancaman besar bagi keberlangsunan keragaman hayati di Sulawesi, lebh parah lagi banyak terjadi di hutan lindung. Alih fungsi lahan ini antara lain menjadi pertambangan, pemukiman, maupun tambak.Hal ini menjadi salah satu point dalam workshop para pemangku kepentingan Penyusunan Profil Ekosistem Wallacea di Makassar, 24-25 September 2013. Kegiatan ini dilaksanakan Burung Indonesia, Wildlife Conservation Society, BirdLife International, The Samdhana Institue, dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan lautan IPB dan didukung Dana Kemitraan Ekosistem Kritis (CEPF).Ria Saryanthi, Koordinator Tim Biodiversity Penyusunan Profil Ekosistem Wallacea, mengatakan, meski banyak isu lingkungan yang teridentifikasi tetapi alih fungsi lahan yang paling banyak terjadi.Ironisnya, sejumlah lahan yang teralihfungsi banyak berada di kawasan hutan lindung, seperti di Barambang Katute, Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan (Sulsel).“Beberapa isu lain juga teridentifikasi, seperti illegal logging, illegal fishing, reklamasi pantai, pengambilan terumbu karang menjadi bahan bangunan dan penangkapan satwa. Ditemukan juga limbah hasil buangan tambang, seperti terjadi di Sulawesi Tenggara,” katanya Rabu, (25/9/13).Selain merangkum berbagai isu lingkungan di sejumlah daerah di Sulawesi, diskusi ini juga mendapatkan informasi tambahan terkait spesies langka di Sulawesi, sebagai salah satu kawasan terbesar dari Wallacea.Dalam Workshop ini tim berhasil mendapatkan usulan penambahan 50 key biodiversity area (KBA) baru. Salah satu Hutan Routa terletak di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, disulkan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Tenggara (BKSDA) dan masyarakat Sultra. | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'budidaya', 'konflik', 'lahan', 'pendanaan', 'hewan terancam punah', 'tambang'] |
Hutan Lindung di Sulawesi jadi Sasaran Konversi Lahan | Adhi Andriyamsyah dari BKSDA Sultra, mengatakan, kawasan hutan seluas kurang lebih 700.000 hektar di perbatasan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara itu menjadi habitat keragaman hayati terancam punah. Jenis-jenis itu seperti anoa dataran tinggi (Bubalus quarlesi), anoa dataran rendah (Bubalus depressicornis), kayu kalappia (Kalappia celebica), kayu bayam (Intsia bijuga), hada (Macaca ochreata), dan kayu hitam (Diospyros celebica).Hutan Routa juga menjadi habitat bagi satwa endemik Sulawesi, seperti elang Sulawesi (Nisaetus lanceolatus). Routa memiliki keunikan lain karena salah satu situs arkeologi asal usul Suku Tolaki. Namun, daerah penting ini terancam karena mulai tergusur investasi perkebunan sawit dan tambang. Land clearing kurun 10 tahun terakhir merusak vegetasi dan habitat satwa sekaligus mengancam ketersediaan sumber air bersih warga.Dengan menjadi KBA, Adhi berharap, kawasan ini bisa mendapat perhatian CEPF atau pemerintah maupun pemerhati lingkungan. Selain Routa, ada sejumlah daerah lain yang diusulkan masyarakat Sulawesi menjadi KBA, antara lain Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara dan Tanakeke di Sulsel.Meski demikian, kata Ria, status KBA tak mengubah lokasi menjadi kawasan konservasi. “Sebenarnya kita tidak berupaya menciptakan kawasan konservasi baru. Identifikasi KBA salah satu bentuk strategi CEPF untuk menentukan prioritas dukungan serta menggerakkan para pelaku konservasi di tingkat lokal, regional, maupun global guna menciptakan visi konservasi yang sama.” Strategi ini disusun agar bantuan CEPF dapat memberi dampak paling efektif.Strategi CEPF, fokus pada konservasi spesies terancam secara global, kawasan-kawasan prioritas, dan koridor konservasi—daerah yang menghubungkan habitat-habitat kunci keragaman hayati. CEPF berharap, bisa memberi sumbangsih pada pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat. | 0 | ['masyarakat desa', 'konflik', 'penyakit', 'hewan terancam punah', 'sawit', 'tambang'] |
Hutan Lindung di Sulawesi jadi Sasaran Konversi Lahan | Saat ini, Tim biodiversity Penyusunan Profil Ekosistem Wallacea berhasil mengidentifikasi 293 calon KBA dengan total 13,89-juta hektar, baik di kawasan konservasi maupun bukan. Dari jumlah itu, 230 area KBA darat dan 63 KBA laut. Sulawesi memiliki KBA terbanyak yaitu 117 disusul Nusa Tenggara dengan 114 KBA termasuk Timor-Leste memiliki 16 KBA darat dan satu KBA laut serta Maluku 62 KBA.Khusus Sulawesi, wilayah Sulawesi Utara memiliki KBA terbanyak yaitu 30. Di Gorontalo ada delapan KBA, Sulawesi Tengah 22, Sulawesi Barat tujuh, Sulawesi Selatan 22 dan Sulawesi Tenggara 22 KBA.Jenis berupa hibah utama Rp400 juta–Rp1, 25 miliar (18 – 24 bulan), melalui CEPF di Amerika Serikat. Ada juga hibah kecil di bawah Rp200 juta (12 bulan), melalui lembaga pelaksana di tingkat lokal. [SEP] | 1 | ['konflik', 'pendanaan', 'hewan terancam punah'] |
Akhirnya Badan Pengelola REDD+ Terbentuk | [CLS] Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menandatangani pembentukan Badan REDD+ pada 31 Agustus 2013, setelah digaung-gaungkan sejak akhir Juni lalu.Badan baru ini terbentuk lewat Keputusan Presiden No 62/2013 dengan tujuan memastikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut.Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim mengatakan, proses mendirikan badan ini berlangsung lama dan menyeluruh. Badan ini bukti komitmen Indonesia berkontribusi terhadap upaya global mengurangi emisi karbon, melestarikan hutan Indonesia yang memiliki keragaman hayati luar biasa.“Akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang hidup bergantung kepada sumber daya hutan” katanya dalam rilis kepada media di Jakarta, Jumat (6/9/13).Badan ini, juga diharapkan menciptakan kepercayaan berinvestasi dalam ekosistem hutan Indonesia yang unik dan memberikan jasa iklim penting secara global.Badan REDD+ ini akan dipimpin kepala setingkat menteri yang akan ditetapkan dalam beberapa minggu ke depan. Badan ini salah satu elemen utama dalam melaksanakan komitmen REDD+ di Indonesia, antara lain, memastikan keberlangsungan kemitraan REDD+ antara pemerintah Indonesia dan Norwegia.Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Satuan Tugas REDD+ yang sekaligus mengakhiri masa tugas mengatakan, lewat Satgas REDD+ yang beroperasi sejak September 2010, telah diuraikan berbagai rencana REDD+. Ia terlibat dalam konsultasi luas dengan para pemangku kepentingan nasional dan lokal.“Sekarang kita memiliki strategi nasional REDD+, desain instrumen pendanaan REDD+, desain MRV termasuk program One Map yang akan dijadikan dasar mengukur prestasi menjaga hutan dan lahan gambut,” katanya. | 2 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'iklim/cuaca', 'kebijakan', 'lahan', 'pendanaan', 'politik'] |
Akhirnya Badan Pengelola REDD+ Terbentuk | Menurut dia, platform kegiatan REDD+ sudah didirikan di beberapa provinsi, dengan fokus di provinsi percontohan Kalimantan Tengah (Kalteng) yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. “Kami memulai kajian izin pertambangan dan perkebunan dan mempercepat proses pengukuhan hutan di Kalteng.”Namun lebih penting, Satgas REDD+ telah menetapkan transparansi, pendekatan non-birokratis, partisipasi multi stakeholder dan fokus pada perbaikan tata kelola sebagai prinsip kerja lembaga. Badan REDD+ ini, kata Kuntoro, bisa segera mulai menerapkan rencana dan prinsip-prinsip, serta berusaha memberikan hasil terukur.Tak jauh beda dengan ungkapan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan. “Kami menyambut baik Badan REDD+ ini dan berharap terjalin kemitraan produktif di tahun-tahun mendatang.”Dia mengatakan, kali pertama dalam sejarah modern Indonesia, upaya melestarikan hutan dan lahan gambut bisa menambahkan pendapatan pemerintah daerah. “Juga memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat lokal dan adat.”Teguh Surya dari Greenpeace menilai tugas dan fungsi regulasi ini cukup jelas sebagai sebuah badan setingkat menteri di bawah Presiden. Namun, untuk membantu menyelamatkan hutan Indonesia belum cukup. Mengapa? Menurut Teguh, kewenangan sebatas pada koordinasi, singkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian proyek REDD+. “Juga tidak jelas mengatur koordinasi tupoksi lintas kementerian khusus Kementerian Kehutanan,” ujar dia.Kondisi ini berarti pokok persoalan kehutanan yang harus diselesaikan masih di bawah kewenangan Kemenhut dan kementerian sektor lain. “Gimana mau mereduksi emisi kalau kementerian-kementerian itu tetap berniat mengkonversi hutan dalam jumlah besar?” Sedang Badan REDD+ tak memiliki kewenangan untuk menghentikan. | 2 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'politik', 'tambang'] |
Akhirnya Badan Pengelola REDD+ Terbentuk | Dalam regulasi itu, kata Teguh, juga jelas menyebutkan pendekatan REDD+ berbasis proyek. Di tengah kompleksitas persoalan kehutanan, perbaikan tata kelola kehutanan dan pengurangan emisi harus satu program komprehensif dan terintegrasi bukan proyek semata.Hal lain yang dapat menjebak adalah defenisi deforestasi, yang menyebutkan hanya perubahan permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan. Jadi, sangat jelas, konversi untuk sawit dan HTI dapat dibenarkan. “Karena menurut pemerintah, dua hal ini bukan perubahan permanen.”Disebutkan juga, sampai seluruh struktur lengkap maka seluruh tugas dan fungsi dijalankan UKP4. Penjelasan ini cukup membingungkan sebab tak ada timeline jelas kapan struktur harus lengkap. “Jadi kelihatan ada kompromi. Presiden masih setengah hati dalam membentuk badan REDD+.” [SEP] | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'kebijakan', 'sawit'] |
Diduga Bunuh Dua Warga, BKSDA Buru Harimau di Mandailing Natal | [CLS] Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara tengah berupaya menangkap seekor harimau Sumatera (Pantera tigris sumatrae) yang diduga membunuh dua warga Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Hingga kini harimau itu belum berhasil masuk kandang perangkap yang dipasang di pinggir hutan.Upaya penangkapan harimau ini melibatkan pawang harimau, dokter hewan, staf Taman Safari Indonesia, LSM, polisi hutan reaksi cepat dan warga setempat. Sebelum penangkapan, tim sudah memasang kamera trap untuk mengindentifikasi harimau yang kemungkinan berjenis kelamin jantan ini.Istanto, Kepala BBKSDA Sumatera Utara Istanto, pekan lalu mengatakan, sejak 2004 tercatat delapan warga tewas diserang harimau di desa itu. Tahun 2013, dua orang petani karet tewas diterkam di kebun mereka yang berlokasi dekat pinggiran hutan. Seorang warga lain mengalami luka. masyarakat resah dan tidak berani beraktivitas di kebun.Petani karet yang tewas 22 Juni 2013 diserang harimau bernama Torkis Lubis (21), dan Karman Lubis (31) pada 11 Maret. Dayah (38), berhasil menyelamatkan diri setelah sempat diterkam saat di pinggir sungai.“Kami akan menangkap harimau itu hidup-hidup, karena telah memangsa manusia. Kami memasang kandang perangkap. Kabarnya harimau mulai mendekat tapi belum masuk ke perangkap,” ucap Istanto.Kawasan hutan di dekat Desa Rantau Panjang merupakan kawasan hutan produksi terbatas. Hutan masih lebat dan banyak harimau. Hutan ini berbatasan dengan Taman Nasional Batang Gadis. Namun perambahan hutan untuk kebun sawit dan karet cukup tinggi hingga kehidupan harimau mulai terusik.Desa itu bisa dicapai dengan perjalanan naik boat menyusuri sungai selama enam jam. Awalnya masyarakat berusaha membunuh harimau dan meminta bantuan polisi untuk menembak mati. Namun ditolak, lalu disepakati berkoordinasi BBKSDA untuk menangkap harimau hidup-hidup. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'konflik', 'sawit'] |
Diduga Bunuh Dua Warga, BKSDA Buru Harimau di Mandailing Natal | Harimau terusik dan masuk ke kebun serta pemukiman warga pernah terjadi di Sumatera pada 20 November 2012, di Desa Rombisan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu. Harimau terjerat di kebun lalu dibunuh dan kulit diambil oknum polisi dan masyarakat. Hingga saat ini kasus belum selesai diselidiki BBKSDA Sumatera Utara. “Kami kesulitan mencari pelaku di lapangan tetapi kasus ini terus diselidiki.”Harimau Sumatera semakin terancam punah karena populasi terus menurun akibat kerusakan habitat dan perburuan. Saat ini, di alam liar diperkirakan tinggal 400 ekor tersebar di hutan-hutan yang telah terfragmentasi. [SEP] | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'konflik', 'hewan terancam punah'] |
RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK | [CLS] Pembahasan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini, DPR sama sekali melupakan keputusan MK tentang hutan adat. Keadaan ini, berpotensi besar terjadi kekacauan di tingkat lapangan.Selasa (9/7/13) akhirnya rapat paripurna DPR RI menyetujui pengesahan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menjadi Undang-undang. Namapun berganti, sebelumnya RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H).Wakil Ketua DPR Pramono Anung memimpin rapat paripurna itu. “Apakah bisa menyetujui RUU P3H untuk disahkan menjadi Undang-undang?” Pramono bertanya pada para anggota DPR yang hadir. “Setuju….” Diapun mengetuk palu tanda setuju.Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pelestarian Hutan menilai, pengesahan UU ini sebagai babak baru ketidakpahaman DPR atas perundang-undangan yang dibuat dan kebutuhan masyarakat yang terdampak langsung. Merekapun telah mempersiapkan materi judicial review UU ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami sedang rapatkan dengan koalisi dan tentukan materi yang akan kami ajukan ke MK,” kata Siti Rahma Mary dari HuMa di Jakarta, Selasa(9/7/13).Koalisi pun mendesak pemerintah mengedepankan revisi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan komprehensif. Dengan begitu banyak tumpang tindih regulasi, Koalisi mendesak pemerintah dan DPR memoratorium penerbitan perundangan kehutanan dan tata ruang hingga roadmap harmonisasi jelas dan disepakati publik. Gabungan organisasi ini menuntut pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.Deddy Ratih dari Walhi Nasional mengatakan, RUU ini, disahkan saat Keputusan MK 35/PUU/X/2012 tentang Hutan Adat belum ada implementasi. Dalam pembahasan akhir RUU P3H ini, DPR sama sekali melupakan keputusan MK tentang hutan adat ini. Keadaan ini berpotensi besar terjadi kekacauan di tingkat lapangan. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'perusahaan', 'politik'] |
RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK | “Katanya mengakomodir hak masyarakat sekitar hutan dan adat, mengakomodir bagaimana? Apalagi ini baru ada putusan MK tentang hutan adat bukan hutan negara. Bagaimana jadinya muncul lagi UU ini?” kata Deddy Ratih dari Walhi Nasional di Jakarta, Selasa(9/7/13).Dia menilai, pengesahan UU ini benar-benar untuk kejar tayang yang hanya memenuhi keinginan negara-negara importir kayu tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat.Dengan nama yang berubah dari RUU P2H menjadi UU P3H ini menafikan persoalan lingkungan. “Seolah-olah dengan izin saja sudah cukup memberikan jaminan pengelolaan hutan lestari. Padahal penegakan UU Kehutanan no 41 tahun 1999, saja tidak mampu dilakukan pemerintah.”Tak hanya itu, pengesahan RUU P3H ini dengan draf akhir tak disosialisasikan memperlihatkan parlemen dan pemerintah tidak jujur menjalankan mandat konstitusi.Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan, seharusnya UU ini menyebutkan Putusan MK 35 sebagai salah satu landasan hukum. Pemberlakukan UU ini pun, hanya boleh di kawasan hutan yang sudah dikukuhkan.Saat ini, katanya, kawasan hutan yang sudah dikukuhkan baru sekitar 12-14 persen. “Itu pun proses pengukuhan dari 12-14 persen ini belum sepenuhnya clean and clear.”Jadi, jika UU ini dipaksakan berlaku untuk kawasan hutan—dalam perspektif pemerintah yakni seluruh hutan, maka akan memperluas dan memperkeras konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan perusahaan.Abdon mengatakan, dalam suatu dialog di media Pansus pernah berjanji bertemu dengan AMAN sebelum RUU disahkan. “Janji itu sampai hari ini tidak dilaksanakan. Tidak ada undangan ke AMAN untuk membahas kembali RUU ini sampai disahkan tadi siang.” | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik', 'perdagangan', 'perusahaan', 'politik'] |
RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK | Menurut dia, ada pasal-pasal kriminalisasi masyarakat adat. Antara lain, pada Pasal 1 ayat 3. (draf lihat di bawah). Padahal, putusan MK jelas kawasan hutan yang masih penunjukan dan dalam proses penetapan, status secara hukum belum sah sebagai kawasan hutan. Ayat 6. Pasal karet ini, bisa dengan mudah mengkriminalisasi masyarakat adat karena apapun kegiatan mereka bisa diduga merusak hutan. “Sebagian dari hasil hutan adat mereka juga dibawa ke pasar untuk dijual.”Pasal 11, ayat 4. Kata Abdon, tidak mungkin setiap hasil hutan yang mereka pungut selama ini harus mendapatkan izin dari pejabat. Pada Ayat 5, biasa PP yang dijanjikan dalam UU ini akan ada setelah sekian tahun bahkan tidak akan pernah ada.Lalu, Pasal 26. “Ini juga pasal kriminalisasi masyarakat adat karena kawasan hutan saat ini baik yang berupa penunjukan maupun pengukuhan merupakan pemaksaan sepihak oleh pemerintah atau Kemenhut.”Ketika pembahasan RUU P2H, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan telah audiensi dengan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, dan Tim Panja RUU P2H di Komisi IV.Sejak awal pembentukan RUU P2H, Koalisi menyatakan sikap penolakan karena ada banyak permasalahan dalam pembentukan RUU ini, baik formal maupun substansial.Menurut Rahma, ada beberapa poin penting dasar penolakan pengesahan RUU ini. Pertama, pembentukan RUU PH tidak sisertai naskah akademik. RUU P2H sebenarnya perubahan judul dari RUU Pembalakan Liar (Illegal Logging) yang telah dibahas di DPR sejak 2011.Naskah Akademik adalah prasyarat mutlak pembentukan RUU. Jikapun tak ada perubahan substansial dari RUU itu, paling tidak harus ada penjelasan mengenai perubahan nama RUU untuk memastikan perumusan dan pembahasan RUU dengan dasar dan alasan jelas.“RUU P2H jelas menyimpang pasal 43 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011, terlebih lagi karena ada perubahan substansial dari perumusan RUU Pembalakan Liar.” | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'politik'] |
RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK | Kedua, pembahasan RUU tak terbuka. Proses pembahasan RUU terkesan diam-diam. Keadaan ini bisa dilihat dari kesulitan akses Naskah Akademik dan RUU yang sedang dibahas DPR. Keterbukaan pembahasan RUU sangat penting, katanya, terutama untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan.Setelah penyampaian posisi Koalisi di hadapan Komisi IV pada 8 April 2013, DPR tidak pernah mengundang maupun memberi tahu perkembangan terbaru mengenai pembahasan RUU ini. Apalagi memberikan draf terbaru RUU ini. Jadi, proses pembahasan pun melanggengkan ketidakterbukaan.Ketiga, tak ada harmonisasi hukum antara RUU dengan peraturan Kehutanan lain. Menurut Rahma, RUU ini berusaha memformulasikan segala bentuk pelanggaran dan tindak pidana sektor kehutanan di dalam satu perundang-undangan.Keadaan ini berdampak buruk, manakala tak ada harmonisasi antara RUU dengan peraturan lain sektor kehutanan. “Paling mudah dilihat adalah tidak diperhatikan definisi kawasan hutan dalam RUU itu.”Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, MK telah membatalkan definisi “Kawasan Hutan” dalam UU Nomor 41 Tahun 1999. Namun, definisi kawasan hutan yang telah dibatalkan masih digunakan dalam RUU ini.DPR juga tak memperhatikan putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang memutuskan, hutan adat dikeluarkan dari hutan negara serta masuk hutan hak. Kenyataan, masih banyak hutan-hutan adat dalam kawasan hutan negara. “Karena itu, RUU ini tak bisa berlaku terhadap kawasan hutan yang belum jelas.”Keempat, RUU ini mengkriminalisasi masyarakat adat. Dalam beberapa pasal RUU, terdapat definisi-definisi yang membuka peluang lebih besar terhadap kriminalisasi masyarakat adat dan atau komunitas lokal. “Kriminalisasi kegiatan masyarakat adat atau masyarakat lokal justru banyak terjadi karena pasal-pasal dengan definisi terlalu luas seperti ini.” | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'kebijakan', 'politik'] |
RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK | Kelima, RUU kontraproduktif dengan usaha pemberantasan korupsi. Rahma mengatakan, RUU ini berusaha memformulasikan pelanggaran dan tindak pidana sektor kehutanan dalam satu perundang-undangan, termasuk pidana korupsi dan pencucian uang.Usaha ini, dibarengi pembentukan lembaga baru khusus menangani pelanggaran dan pidana kehutanan, termasuk korupsi. Fungsi pencegahan oleh lembaga khusus ini bisa tumpang tindih.Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan ini terdiri dari HuMa, Epistema Institute, KPA, Walhi, JKPP, Yayasan Silvagama, AMAN, Jatam, Sawit Watch, ICEL, FKKM, Pusaka, ICW, PIL-Net, Elsam, Jikalahari.Draft RUU P3H _Paripurna 9 Juli 2013_ [SEP] | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'kebijakan', 'konflik', 'korupsi', 'penelitian', 'sawit'] |
Teluk Balikpapan: Demi Kawasan Industri, RTRW Singkirkan Keragaman Hayati Mangrove | [CLS] Pagi itu suasana terasa sejuk di sebuah pelabuhan di kawasan Kampung Baru, Balikpapan. Air laut tenang menemani angin yang berhembus. Dari atas perahu berukuran 10 papan atau sekitar 2 meter dengan panjang sekitar 7 meter kami pun bergerak meninggalkan pelabuhan menuju Teluk Balikpapan.Suasana perairan kawasan Kampung Baru telah ramai dengan aktivitas nelayan dan kapal-kapal besar berlalu lalang, termasuk kapal ponton pengangkut batubara dari Teluk Balikpapan. Saat itu menunjukan pukul 08.30 Wita. Mongabay-Indonesia bersama rekan dari Center for Orangutan Protection (COP) dan tiga rekan media lainnya melakukan perjalanan menuju kawasan teluk Balikpapan.Dengan kecepatan sedang, kawasan pertama yang kami singgahi adalah pelabuhan peti kemas Kariangau, yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kami pun berlanjut memasuki kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Selok Pudo.Di kawasan ini kami menelusuri DAS Selok Pudo yang mengalami proses reklamasi oleh perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo). “Sepengatahuan saya, batas untuk melakukan reklamasi yakni sekitar 150 meter dari surut terendah, namun yang terlihat mangrove nya habis di reklamasi,” ujar Darman sambil menujuk dengan tangannya kawasan yang telah dilakukan reklamasi.DAS Selok Pudo memiliki tiga anak sungai. Ketiga anak sungai ini saling menyambung dan di lokasi ini menjadi daerah tangkapan ikan para nelayan di kawasan teluk Balikpapan. Namun saat ini, tiga anak sungai tersebut tertutup oleh pembanguann dan pengembangan pelabuhan peti kemas.“Di Selok Pudo ini para nelayan yang sering mencari ikan dan kawasan ini merupakan salah satu tempat favorit bagi para nelayan untuk mencari ikan, kepiting, dan udang. Apalagi di Selok Puda ini menjadi andalan nelayan mencari ikan kakap. Saat ini kurang lebih sekitar 5 hektar yang telah di reklamasi sejak Januari 2013 lalu,” lanjut Darman. | 1 | ['mangrove', 'nelayan', 'perusahaan', 'trivia'] |
Teluk Balikpapan: Demi Kawasan Industri, RTRW Singkirkan Keragaman Hayati Mangrove | DAS di kawasan pesisir barat kota Balikapapan ini yaitu Sungai Puda, Tengah, Berenga, Tempadung, Baruangin dan Kemantis. Sekitar satu dasawarsa silam, di awal 2000-an kondisi alamnya masih dalam kondisi yang baik. Namun saat ini kawasan mangrove di sepanjang pesisir barat kota Balikpapan ini telah terancam dengan pembangunan Kawasan Industri Kariangau (KIK) dengan adanya perubahan RTRW di tahun 2013-2015 dari 2.189 hektar menjadi 5.130 hektar.Pembangunan di kawasan teluk Balikpapan begitu pesat belakangan ini. Ditandai maraknya pertumbuhan industri di kawasan tersebut. Sedikitnya ada sekitar 10 perusahaan yang berada di kawasan teluk Balikpapan, terutama di kawasan RTRW 2.189 hektar atau saat ini tepatnya terletak di pembangunan pelabuhan peti kemas KariangauUsai melihat perluasan pembangunan pelabuhan peti kemas oleh PT Pelindo yang menutup tiga anak sungai DAS Selok Puda, perjalanan di kawasan Teluk Balikpapan kembali dilanjutkan masih di seputaran kawasan teluk Balikpapan. Hari semakin siang, matahari telah berada di tas kepala, tepatnya sekitar pukul 11.00 Wita.Pada awalnya, dalam masterplan Kawasan Industri Kariangau (KIK) yang diusulkan oleh KAPET SASAMBA Kaltim (Kawasan Pengelolaan Terpadu Samarinda Samboja dan Balikpapan) selaku konsultan di pemerintahan propinsi Kaltim, kawasan KIK direncanakan seluas 2.189 hektar (dari teluk Kariangau hingga Teluk Waru) pada tahun 2004.Namun terlihat dengan mata kepala, secara nyata, batas pembangunan di kawasan KIK yang hanya sampai di pelabuhan peti kemas, ternyata masih ditambah dua perusahaan pengolahan minyak sawit mentah yang saat ini salah satu pabrik bahkan telah membangun pabrik untuk pengemasan yang berada di kawasan pembangunan jembatan Pulau Balang. Perusahan tersebut yaitu PT Mekar Bumi Andalas (MBA) dan PT Dermaga Kencana Indonesia (DKI). Kawasan tersebut berada diluar kawasan Industri yang telah ditetapkan. | 1 | ['konflik', 'lahan', 'mangrove', 'perusahaan', 'sawit', 'trivia'] |
Teluk Balikpapan: Demi Kawasan Industri, RTRW Singkirkan Keragaman Hayati Mangrove | Sehingga terjadi perubahan rancangan dimana area yang hanya 2.189 ha diusulkan untuk tahun 2013-2015 menjadi 5.130 ha ke arah hulu, hingga pulau Balang dan ini ternyata telah diakomodir dalam revisi RTRW Kota Balikpapan 2011-2031. “Kami selaku masyakarat yang berada di kawasan teluk Balikpapan berusaha untuk menanyakan perubahan tersebut ke pemerintah kota, namun tidak ada jawaban,” kata Darman.Darman merupakan nelayan yang tinggal di wilayah Gersik Penajam Paser Utara, dan hingga usia menginjak 45 tahun ini, pak Darman selalu mencari ikan di kawasan teluk Balikpapan, hal yang sama juga terjadi dengan rekannya. Namun hingga saat ini, tidak pernah telihat lagi aktivitas nelayan yang seperti dulu.Seperti salah seorang nelayan yang kami temui di kawasan teluk adalah Yusuf. Pria tua yang tinggal di Pantai Lango ini kami temui saat memancing di kawasan Pulau Balang. Bersama tiga rekannya ia menaiki sebuah kapal kecil. Saat itu ia hanya mendapatkan satu ember ikan tanda-tanda (sebutan warga setempat). “Ikan yang kami dapat hanya segini, kalau kesini paling menghabiskan 15 liter solar,” kata Pak Yusuf, sambil menunjukan hasil tangkapannya kepada kami.Hari semakin siang, kami pun melintasi Pulau Balang, yang menjadi lokasi pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU). Pembangunann ini merupakan merupakan proyek multiyears. Hingga saat kami menyaksikan pembangunan masih difokuskan di PPU dan Pulau Balang dengan progress sekitar 20 persen. | 1 | ['kebijakan', 'mangrove', 'nelayan', 'perusahaan', 'trivia'] |
Teluk Balikpapan: Demi Kawasan Industri, RTRW Singkirkan Keragaman Hayati Mangrove | Kawasan mangrove di teluk Balikpapan memiliki keragaman hayati yang sangat unik, seperti Bekantan, yang menurut Stan Lotha, salah satu peneliti lingkungan asal Republik Ceko yang lama menetap di Balikpapan, bahwa hingga penelitian terakhir sekitar tahun 2003 lalu, diperkirakan bekantan tersisa tinggal 800 ekor. “Ada kemungkinan bekantan yang tersisa di teluk Balikpapan hanya mencapai sekitar 800 ekor, dengan adanya pembangunan industri di teluk Balikpapan,” ungkap Stan melalui surat elektronik yang disampaikannya.Sementara pesut air laut, di perkirakan masih ada sekitar 80 ekor di kawasan teluk Balikpapan. Menurut Darman, nelayan asal Gersik Penajam Paser Utara, pesut paling banyak ditemukan di kawasan Sungai Rico dan di kawasan pulau Balang. “Kalau mau lihat pesut tinggal menunggu air tenang di kawasan Pulau Balang, beberapa kelompok pesut mereka bermain di air, saat air tenang,” kata Darman.Namun ekspansi industri, hingga kini nampaknya masih dinilai lebih membawa kelanjutan hajat hidup manusia ketimbang keseimbangan ekosistem yang menjamin keselamatan manusia dari perubahan iklim dan bencana di masa mendatang. [SEP] | 1 | ['iklim/cuaca', 'mangrove', 'nelayan', 'perusahaan', 'trivia'] |
Penyelundupan 687 Kura Moncong Babi di Bandara Soekarno-Hatta Digagalkan | [CLS] Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BBKIPM) Jakarta 1 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, menggagalkan penyelundupan 687 kura-kura moncong babi.Kepala BBKIPM Jakarta 1 Bandara Soetta, Teguh Samudro, mengatakan, penyelundupan diketahui setelah kemasan yang membawa kura-kura moncong babi itu pecah. Kura-kura berusia satu bulan itu dikirim dari Papua pada 15 Maret menumpang pesawat Sriwijaya setelah transit di Makassar.Namun, petugas tidak dapat menangkap pelaku yang membawa barang itu. Diduga, pelaku melarikan diri saat barang disita petugas.”Kami masih selidiki pengirim barang ini, termasuk lolosnya dari pengawasan petugas di Bandara Makassar,” katanya di Jakarta, Senin (1/4/13), seperti dikutip dari Antara.Kura-kura mocong babi ini, kini diserahkan kepada Direktorat Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan untuk pelepas liaran ke habitat asli. Kura-kura moncong babi merupakan satwa dilindungi sesuai konvensi CITES dan UU No. 5 tahun 1990 pasal 21 dan pasal 40 ayat 2 dan 4 PP No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Kura moncong babi sesuai ketentuan itu termasuk media pembawa hama penyakit ikan karantina, salah satu penyakit Edwadrsiellla tarda.Choirul Sholeh, Koordinator Konservasi Satwa Langkah WWF mengatakan, penyelundupan satwa langka ini menggunakan modus baru.”Biasa penyelundup memalsukan dokumen untuk mengelabui petugas, saat ini tidak.” Mereka mengemas paket dan memasukan ke kabin, lalu berkoordinasi dengan penerima paket di bandara yang telah ditentukan.Untuk itu, dia mendesak petugas bandara dan pelabuhan memeriksa ketat. “Memang janggal, 687 kura-kura bisa lewat dari Bandara di Makassar dan terdeteksi di Soekarno-Hatta karena kemasan pecah.” | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'budidaya', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik', 'penyakit', 'politik', 'hewan terancam punah'] |
Penyelundupan 687 Kura Moncong Babi di Bandara Soekarno-Hatta Digagalkan | Dia menengarai, banyak pengiriman satwa langka Papua seperti cenderawasih dan kakatua kuning karena permintaan pasar ilegal begitu tinggi. Choirul mendesak, pelaku satwa langka ditangkap. “Kalau hanya menyita barang tanpa pelaku, akan bisa terus terjadi. Harus tuntas.” [SEP] | 0 | ['masyarakat desa', 'konflik', 'hewan terancam punah'] |
Suara Anda Akan Selamatkan Beruang Madu Balikpapan! | [CLS] Ayo rekan-rekan! Kontribusi anda akan menentukan segalanya. Anda belum terlambat untuk mengubah masa depan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) di Km 23, Balikpapan agar tetap berdiri dan menjadi arena belajar anak-anak anda tentang alam dan kehidupan liar di Kalimantan Timur. Dukungan anda, akan menentukan nasib arena pendidikan yang kini semakin tersudut karena tak akan lagi menerima subsidi dari pemerintah daerah karen dianggap tidak membawa untung.Bagi anda yang sudah pernah ke tempat ini, mungkin sudah tahu, di dalam Kawasan seluas 10 hektar ini, terdapat area sebesar 1,3 hektar yang menjadi ‘rumah’ bagi 6 ekor beruang madu (Helarctos malayanus). Rumah yang memang bukan sepantasnya mereka tempati, namun karena ulah manusia pula yang membuat beruang bernama Harris, Anna, Batik, Bedu, Iddot, dan Benni ini terpaksa menghuni tempat ini.Tahun 2012, jumlah pengunjung mencapai 70.000 orang dari wilayahdomestik dan mancanegara. Kebanyakan pengunjung yang datang adalah anak-anak sekolah, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, perusahaan swasta dan masyarakat umum dalam kelompok keluarga yang datang untuk melihat aktivitas beruang madu di lingkungan yang masih asri dan hampir menyerupai habitat aslinya di Hutan Lindung Sungai Wain. Mereka juga belajar tentang isu-isu lingkungan pada beberapa pusat informasi pendidikan lingkungan hidup yang disediakan.Namun, nasib enam ekor beruang madu (yang sebagian diantaranya cacat akibat ulah manusia ini dan tak bisa kembali ke habitat aslinya) yang turut berjasa bagi anak-anak di Kalimantan Timur karena memberikan dasar pendidikan lingkungan hidup dan mencintai ciptaan Tuhan ini, kini nampaknya tak akan lama lagi bisa dijumpai. | 2 | ['konflik', 'penyelamatan lingkungan', 'perusahaan', 'hewan terancam punah'] |
Suara Anda Akan Selamatkan Beruang Madu Balikpapan! | Bahkan arena ini, kini dianggap tak menguntungkan secara finansial oleh Ketua DPRD Balikpapan, Andi Burhanuddin Solong, seorang politisi dari Partai Golkar di Balikpapan. Bapak ini berpendapat bahwa seharusnya Pendapatan Asli Daerah akan meningkat jika KWPLH ini memang tujuan wisata. Namun sekali lagi, KWPLH di Km 23 ini bukan sekedar tempat wisata, namun ini adalah sebuah arena pendidikan yang memberikan ruang belajar di ruang terbuka bagi anak-anak, dan semua bisa dinikmati secara gratis.Arena ini terancam ditutup, setelah DPRD Kota Balikpapan mengusulkan untuk melakukan studi relokasi kawasan yang tahun lalu dikunjungi oleh sekitar 60 ribu pengunjung ini dan fungsinya harus diubah menjadi bumi perkemahan.Hilangnya tempat ini, maka akan mati pula pusat pendidikan lingkungan hidup yang menjadi kebanggan warga Balikpapan sejak tahun 2005 ini. Menjadi sebuah hal ironis, beruang madu yang menjadi simbol Kota Balikpapan sejak tahun 2001 ini, bahkan tak mendapat tempat di kota tempat patung mereka berdiri gagah. Mungkin memang lebih berharga buat manusia, jika semua beruang di Kalimantan Timur hanya bisa dinikmati lewat patung belaka…Dukungan Anda, akan menentukan nasib salah satu wahana pendidikan lingkungan di salah satu propinsi yang mengalami ekspansi bisnis paling laju di Indonesia ini.Hanya butuh kurang dari lima menit untuk membantu mengubah nasib enam beruang madu dan kawasan pendidikan lingkungan hidup ini. Kontribusi anda, sangat signifikan untuk mengubah nasib mereka. Dan satu lagi, arena pendidikan bukan tempat mencari untung….Silakan klik di: http://en.beruangmadu.org/ambil-aksimu/ [SEP] | 0 | ['inovasi', 'konflik', 'penelitian', 'penyelamatan lingkungan', 'perusahaan', 'politik'] |
Ritual buat Teluk Benoa, Berawal dari Mimpi Itu… | [CLS] Sebagian warga Bali khawatir dan takut ancaman bencana kala reklamasi Teluk Benoa terjadi. Mereka punya banyak cara mengekspresikan penolakan. Ada yang membuat aneka artwork, aksi musik, kampanye di media sosial, dan longmarch sampai jalan spiritual.Pada akhir Oktober, tepat pukul 10.00 pagi, sejumlah orang berpakaian adat Hindu melantunkan doa-doa dan sesajen ke arah Teluk Benoa, dari Pura Karangasem, Tuban, Badung. Ini pemujaan kali kedua. Sebelumnya, September, 11 sulinggih (pimpinan agama Hindu) berkumpul di bibir pantai, menghaturkan sesajen, dupa, dan doa diiringi suara genta pada Dewa Baruna, penguasa laut di lokasi rencana reklamasi.November ini akan dilaksanakan hal sama, di lokasi berbeda, namun tetap di arah mata angin yang mengelilingi Teluk Benoa. Ada kisah yang melatarbelakangi perlawanan melalui jalan spiritualitas ini.Pada April, seorang Jero Mangku Istri Rai (pemimpin ritual perempuan) bermimpi. Dia melihat seorang laki-laki menarik sebuah batu besar. Dengan perlahan batu dibawa sampai ke sebuah sumur. Batu digelindingkan hingga menutup mulut sumur. Saluran air tersumbat.Jero terbangun dan tergagap. Dia tak bisa tidur lagi karena merasa mimpi itu nyata. Dia sekaligus takut.“Ada apakah dengan bumi Bali?” Dia bertanya pada rekan sesama pemangku. Kebanyakan kasus seperti ini pada orang yang meyakini mimpi di Bali, diminta tangkil (bersembahyang) ke Pura Puncak Sari di Danau Buyan, utara Bali. Ini salah satu sumber air, hulu pulau Bali.Salah satu rekan berbagi cerita adalah Doktor Luh Kartini, guru besar perempuan Fakultas Pertanian Universitas Udayana dan salah satu ahli tanah terkenal. | 0 | ['konflik', 'lahan', 'pendanaan', 'penelitian', 'pertanian', 'trivia'] |
Ritual buat Teluk Benoa, Berawal dari Mimpi Itu… | “Harus dilaksanakan berbagai ritual ngancing (mengunci) Pulau Bali tak hilang 50%, diyakini ini terkait rencana reklamasi Teluk Benoa,” katanya. Dia mengaku menghormati tanda-tanda niskala (tak terlihat) seperti ini walau terbiasa bekerja sebagai akademisi yang harus ilmiah. “Secara logika imiah, ini mungkin tak masuk akal.”Salah satu pesan perjalanan spiritual mengunci pulau ini adalah menemukan batu berbentuk segitiga. Dimulailah rangkaian ritual demi ritual sejak April. Suatu ketika, mereka mengaku menemukan batu di pesisir Tanjung Benoa. Sebuah keris yang dimiliki Kartini dipakai buat mengunci.“Kami mohon pemerintah diberikan vibrasi agar membatalkan reklamasi ini. Teluk Benoa adalah baruna kertih (kesejahteraan laut) yang sangat disucikan,” kata Anom Suparta, Jero Mangku di Pura Karangasem. Di sekitar Teluk Benoa ada beberapa kawasan Melasti (area ritual penyucian semesta) yang kesucian harus dijaga.“Abrasi di Padanggalak akibat reklamasi Serangan. Sawah di Padanggalak habis karena abrasi. Saya khwatir di sini seperti apa kalau ada reklamasi.”Kartini heran kenapa pemerintah bersikukuh ingin memberikan izin reklamasi. “Dampaknya kita di sini, bukan mereka yang merasakan. Ada kekuatan niskala nanti yang akan menghukum kita,” ucap perempuan pengampanye pertanian organik ini.Ida Pandita Griya Telabah, salah pimpinan agama yang dihormati juga ikut mengamati vibrasi dari Teluk Benoa. Dia dua kali hilir mudik di Pura Karangasem buat merasakan aura spiritualitas di pusat hutan bakau ini.Pandita ini bercerita pernah punya pengalaman unik saat memimpin upacara. Ada persembahan seekor ikan dengan badan sisa setengah tetapi hidup. Selalu muncul saat upacara besar di sini dan ditangkap nelayan untuk persembahan. Namun, lepas dan hidup lagi. | 1 | ['konflik', 'nelayan', 'penelitian', 'pertanian', 'perusahaan', 'trivia'] |
Ritual buat Teluk Benoa, Berawal dari Mimpi Itu… | Penekun spiritual ini yakin tanda-tanda alam juga berwujud dalam bentuk bisikan-bisikan gaib. Mereka menggunakan dalam menegakkan konservasi. Ritus ini hampir rampung di sembilan penjuru mata angin di sekitar teluk.Aksi jalanan mengarak ogoh-ogohPada pekan ini, untuk kesekian kali, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) Teluk Benoa ke jalanan. Aksi berpusat di kantor Gubernur Bali untuk menekan pemimpin daerah tak memberikan izin-izin lokal berikutnya bagi investor.Sekitar 500 orang, sebagian besar anak muda berusia di bawah 30 tahun meneriakkan yel-yel “Dua tahun dibohongi, tolak reklamasi Teluk Benoa.” Mereka merasa regulasi memuluskan jalan reklamasi secara diam-diam.Kelompok pemuda banjar atau Sekaa Teruna membuat ogoh-ogoh (boneka raksasa berbentuk tikus membawa ekskavator). Simbol budaya berpadu dengan isu kontekstual Bali kini.Agung John, anak muda yang terlibat dalam aksi budaya menyuarakan ini mengatakan, ogoh-ogoh salah satu medium sangat popular dan disukai. Perwujudan tikus sebagai simbol investor rakus, dengan kendali alat keruk atau ekskavator. Namun, kekuatan alam, berupa tangan ombak berhasil mengangkat tikus ini ke udara untuk mencegah pengurugan di tengah laut.Suriadi Darmoko, Direktur walhi Bali, mengatakan, aksi ini pesan untuk Presiden Joko Widodo dan kementrian. Dia meminta Jokowi, dan kabinet kerja harus melihat betul aspirasi rakyat Bali yang sebagian besar menolak reklamasi. “Penolakan-penolakan ini sudah massif dan terbuka di ruang-ruang publik.”Reklamasi harus dievaluasi karena kebijakan ini bertentangan dengan komitmen konservasi kelautan. Antara lain, pertama, perubahan status Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan dapat direklamasi. Ini bertentangan dengan komitmen coral triangle iniciative yang dicetuskan SBY dalam terumbu karang. | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'kebijakan', 'konflik', 'politik', 'trivia'] |
Ritual buat Teluk Benoa, Berawal dari Mimpi Itu… | Kedua, perubahan kawasan konservasi ini bertentangan dengan komitmen mewujudkan 20 hektar kawasan konservasi perairan tahun 2020. Darmoko menyebutkan, baru tercapai 16 juta hektar tetapi rezim SBY justru mengubah status Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi non konservasi.“Komitmen Jokowi bekerja keras mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim dan menjadikan teluk sebagai masa depan peradaban Indonesia.” Untuk itu, ForBALI meminta pemerintahan baru menghentikan proses perizinan berkaitan rencana reklamasi. Caranya, mencabut Perpres 51 tahun 2014 dengan memberlakukan kembali Perpres 45 tahun 2011. [SEP] | 1 | ['kebijakan', 'trivia'] |
Orangutan Ini Terekam Kamera Saat Merokok dengan Leher Dirantai | [CLS] Kekejaman terhadap satwa dilindungi kembali berulang. Di Dusun Bagan Kajang, Desa Ratu Elok, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, satu individu orangutan jenis Pongo pygmaeus wurmbii terekam kamera sedang merokok dengan leher terbelit rantai besi.Fenomena tak lazim ini mengundang perhatian Budi, salah seorang anggota Kelompok Pencinta Alam Khatulistiwa (K3). Dalam sebuah kunjungan ke Dusun Bagan Kajang dua pekan lalu, warga Ketapang ini secara tak sengaja menyaksikan keberadaan orangutan itu di beranda depan rumah pemiliknya.Seketika itu pula, Budi mengabadikan pemandangan tersebut dengan kamera ponselnya. “Saya langsung mengabadikannya dengan kamera seadanya,” katanya ketika dikonfirmasi via telepon, Sabtu (18/10/2014).Bahkan, si pemilik yang enggan disebutkan namanya sempat menawarkan orangutan itu kepada Budi seharga Rp2,5 juta. “Saya tolak tawarannya. Kalau diberi gratis saya pasti mau ambil untuk kemudian dilepas ke hutan. Kasihan kan orangutannya,” kata Budi seraya menyampaikan keberadaan orangutan ini ke publik melalui jejaring sosial facebook miliknya.Lebih lanjut pria 28 tahun ini mengemukakan keprihatinannya lantaran satwa tersebut diberi makanan yang tidak layak. Bahkan, warga sekitar acapkali memberikan asupan rokok, dan nasi putih. Bahkan, diberi minuman keras seperti arak.Menurut Budi, orangutan malang itu dipelihara pemiliknya sejak dua tahun lalu. Ia mendapatkannya dari warga lain yang bekerja di kebun sawit. Orangutan itu kemudian dijual kepadanya dan dipelihara sampai sekarang.Berdasarkan data Yayasan International Animal Rescue Indonesia (YIARI) Ketapang, ada 22 individu orangutan yang diselamatkan selama kurun waktu 2013. Salah satu ancaman terbesar orangutan adalah alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'pendanaan', 'sawit', 'tambang'] |
Orangutan Ini Terekam Kamera Saat Merokok dengan Leher Dirantai | Media Kampanye dan Pendidikan Lingkungan Yayasan Palung, Tri Nugroho, mengatakan akhir-akhir ini, bukan hanya orangutan yang jadi sasaran. Beberapa satwa lainnya seperti burung enggang dan bekantan, juga tak luput dari sasaran timah panas pemburu yang tidak bertanggung jawab.Pemburu, kata Tri, sejatinya sudah bisa dijerat dengan Undang-Undang Darurat lantaran status kepemilikan senjata api. Jika ada hasil buruan yang kebetulan satwa dilindungi, maka pemburu itu juga bisa dijerat sekaligus dengan UU perlindungan satwa.Tri mengajak semua pihak untuk lebih sensitif dalam melihat masalah itu. “Bukan hanya penegakan hukum kepada masyarakat saja yang perlu ditegakkan, tetapi juga bagi perusahaan yang telah memicu konflik antara masyarakat dengan orangutan,” ucapnya.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP] | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'kebijakan', 'konflik', 'perusahaan'] |
Masyarakat Semende yang Bangga Akan Kopi | [CLS] Jika melintasi jalan di daerah Semende, Bukit Barisan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang berada di ketinggian 1000-1.600 meter dari permukaan laut, jangan terkejut bertemu dengan hamparan biji kopi di jalan. Jangan ragu melewatinya. Para pemiliknya justru mengharapkan hamparan biji kopi tersebut dilindas roda kendaraan yang lewat. Sebab, roda kendaraan itu akan mengelupaskan kulit biji kopi.Menjemur biji kopi di atas aspal jalan dinilai lebih cepat mengeringkan, dibandingkan menjemurnya di atas tanah. Tidak heran, saat musim panen kopi, jalan di Semende akan dipenuhi hamparan biji kopi yang baru dipetik dari pohon. Biji kopi yang dijemur di atas tanah akan memakan waktu tiga pekan, yang dijemur di atas aspal jalan waktunya cukup dua pekan.Biji kopi yang sudah kering dan terkelupas kulitnya, kemudian dicuci dan dijemur selama dua hingga tiga hari atau lebih lama tergantung cuaca. Sebelum dijadikan bubuk, biji kopi itu diongseng di atas kuali hingga berwarna hitam.Nah, kopi ini cukup dikenal di Sumatera Selatan, beberapa kota di Indonesia, termasuk di Eropa. Sesuai asalnya kopi ini dinamakan “Kopi Semende”. Kopi Semende memiliki khas dibandingkan kopi robusta lainnya. Aroma yang kuat, kental, tapi tidak terlalu pahit.“Dulu dari berkebun kopi, warga Semende dikenal sebagai masyarakat yang makmur. Tapi sekarang kehidupan kami miskin. Penghasilan dari berkebun kopi sama sekali tidak seimbang dengan pengeluaran kami,” kata Fahtudin, warga Desa Muara Dua, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumsel, pertengahan September 2014 lalu.Di masa jayanya, kata Fahtudin, warga Semende mampu menyekolahkan anaknya hingga ke Pulau Jawa, termasuk beberapa kali menunaikan ibadah haji. “Kini kemakmuran itu tinggal cerita.” | 2 | ['masyarakat desa', 'iklim/cuaca', 'trivia'] |
Masyarakat Semende yang Bangga Akan Kopi | Penyebab menurunnya kesejahteraan petani kopi di Semende, selain produksi yang terus menurun karena lahan yang digunakan tidak lagi subur, juga tidak seimbangnya antara pendapatan dari berkebun kopi dengan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.Dijelaskan Fahtudin dari luasan kebun kopi di Semende sekitar 10 ribu hektar, umumnya ditanam kopi robusta, yang berada di Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, dan Semende Darat Tengah, yang hasilnya sekitar 12 ribu ton biji kopi kering per tahun.Jika dijual dengan harga rata-rata Rp20 ribu per kilogram, warga Semende mendapatkan penghasilan berkisar Rp240 miliar. Angka yang cukup besar. Namun, jika dibagi rata dengan warga Semende yang berjumlah 39.147 jiwa, maka setiap warga Semende mendapatkan pemasukan sekitar Rp500 ribu per bulan.Umumnya warga Semende tidak ada pendapatan lain, kecuali berkebun kopi. Yang dapat dilakukan warga Semende untuk menambah pendapatan dengan menanam sayuran, mencari ikan, serta bekerja di sawah milik orang lain untuk mendapatkan upah berupa beras. Kondisi inilah yang menempatkan warga Semende sebagai masyarakat miskin di Kabupaten Muara Enim.“Kondisi inilah yang menyebabkan banyak warga Semende melakukan perambahan hutan untuk membuka perkebunan kopi yang baru,” kata Fahtudin.Sarmanuddin (43), Ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Muara Danau, menyatakan bahwa masyarakat Semende memang menggantungkan hidupnya dari kebun kopi. “Meski kondisi sekarang sulit, kami tetap menanam kopi.”Sarmanuddin sendiri, di atas tanah satu hektar, dalam setahunnya memanen kopi robusta sebanyak satu ton. Uang yang diperolehnya sekitar 20 juta rupiah. “Tapi, itu di atas kertas. Kenyataannya harga sering turun, kalau sudah begitu saya harus putar otak,” tuturnya.**Meskipun kopi Semende sudah cukup dikenal, tapi sampai saat ini belum ditemukan outlet kopi Semende di Palembang, Muara Enim, termasuk pula di Kecamatan Semende. | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'lahan', 'pendanaan', 'pertanian', 'trivia'] |
Masyarakat Semende yang Bangga Akan Kopi | “Itu salah satu contoh lemahnya pemasaran kopi Semende. Tidak heran orang sulit mendapatkan secara khusus kopi Semende. Yang untung ya para pemasar kopi bubuk yang dikemas, yang menggunakan nama Semende atau lainnya,” kata Fahtudin.“Jelasnya warga Semende ini hanya berfungsi sebagai pemasok bahan baku kopi.”Apa yang harus dilakukan agar pendapatan warga Semende dari kopi meningkat? Selain persoalan pemasaran, juga harus dilakukan berupa pelatihan terhadap para petani.Pemasaran ini dimulai dari tersedianya pabrik pengemasan kopi bubuk Semende yang dikelola masyarakat, kemudian dibuatkan outlet kopi Semende di sejumlah kota di Indonesia maupun international, serta promosi yang gencar.“Sedangkan pelatihan terhadap petani ini misalnya soal pembibitan, penanaman, pemupukan, serta perawatan, sehingga volume produksi kopi lebih besar dari sebelumnya, sehingga lahan bukan menjadi persoalan,” ujarnya.Saat ini, jelas Fahtudin, para petani kopi berkebun dengan cara tradisional. Bibit yang ditanam tanpa dipilih, bibit yang ditanam usianya terkadang baru beberapa bulan, tanpa melakukan pemupukan kandang, perawatan yang lemah, serta penataan kebun yang kurang baik sehingga sering mengalami kekeringan akibat kekurangan pasokan air. Padahal lahan yang digunakan tidak lagi subur, termasuk cuaca atau iklim yang sudah tidak stabil.“Saya percaya jika para petani kopi di Semende mendapatkan banyak pendidikan soal mengelola perkebunan kopi, produksi kopi di sini akan meningkat,” ujarnya.Dengan pola berkebun yang berlangsung selama ini, satu hektar kebun menghasilkan biji kopi sekitar 800 kilogram per tahun. Masa puncak, saat pohon kopi berusia tiga hingga empat tahun, biji kopi yang dihasilkan berkisar satu hingga satu setengah ton.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP] | 0 | ['masyarakat desa', 'iklim/cuaca', 'lahan', 'perusahaan', 'trivia'] |
Peran Pemerintah Diperlukan Untuk Pemanfaatan Ekonomi Keanekaragaman Hayati | [CLS] Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya hayati. Indonesia menjadi surga bagi berbagai spesies, baik tumbuhan maupun hewan. Apalagi sejak adanya The Convention on Biological Diversity (CBD) yaitu perjanjian internasional yang mencakup semua aspek keanekaragaman hayati seperti spesies, ekosistem sampai sumber daya genetik sampai penggunaannya, Indonesia makin dianggap penting sebagai salah satu negara dengan mega biodiversity.Akan tetapi disayangkan, semua potensi keanekaragaman hayati tersebut, belum optimal untuk menyejahterakan rakyatnya. “Indonesia itu negara potensi, hanya potensi saja. Padahal sejak 25 tahun yang lalu, CBD dimulai, Indonesia mencorong dengan negara mega biodiversity. Tapi sudah 25 tahun berlalu, kita tidak bisa memberi keyakinan bahwa potensi ini perlu diwujudkan,” kata Anggota Dewan Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Setijati D Sastrapradja dalam Diskusi Pakar Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), di Jakarta, Kamis (25/09/2014).Setijati melihat pemerintah kurang bisa mengkoordinasikan lembaga pemerintah dan berbagai elemen yang terkait untuk pemberdayaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut. “Kita mendorong pemerintah. Kalau kita sebagai rakyat mengambil sebagian peran pemerintah. Kalau kita bisa mengayomi sumber-sumber penelitian, akademisi, maka (pemanfaatan keanekaragaman hayati) akan luar biasa,” katanya.Mantan Direktur Eksekutif KEHATI itu mengatakan perlu lima aspek untuk mewujudkan pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia yaitu kepedulian (concern) sebagai negara mega biodiversity, percaya diri (confidence) bahwa sumber daya hayati merupakan potensi ekonomi besar bangsa, memiliki kompetensi (competence) untuk mewujudkannya, komitmen (commitment) dari semua pihak, dan keberanian (courage) dalam mengambil keputusan. | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'politik'] |
Peran Pemerintah Diperlukan Untuk Pemanfaatan Ekonomi Keanekaragaman Hayati | Sedangkan Ketua Gabungan Pengusaha Jamu, Charles Saerang mengatakan Indonesia mempunyai sekitar 30.000 spesies yang bermanfaat untuk pengobatan. “Dari 30.000 spesies itu, baru sebagian kecil yang bisa diidentifikasi,” katanya. Akan tetapi dia merasakan pemerintah kurang memperhatikan industri jamu ini, padahal potensi industri jamu ditaksir mencapai Rp50 triliun, tetapi saat ini baru mencapai Rp16 triliun yang melibatkan sekitar 6 juta orang.Untuk memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati, Charles mengatakan perlu kerjasama antara pemerintah, akademisi dan pengusaha. “Perlu kebersamaan antara pengusaha, peneliti dan pemerintah. Pemerintah tahu tempat-tempat yang musti dibina. Peneliti tahu bagaimana supaya mutu produk dari spesies lebih bagus. Pengusaha tahu bagaimana nilai plus supaya dapat keuntungan untuk mengembangkan pasar. Pemerintah harus dapat mengakomodasi diantara pengusaha dengan peneliti itu,” kata Presiden Direktur Perusahaan Jamu Nyonya Meneer itu.“Industri jamu itu berkembang, tidak terpengaruh oleh depresiasi. Ini milik kita sendiri. Kita takutnya, lahannya dikuasai oleh asing. Sudah ada contohnya, di Makassar, daun kuning sudah dikuasai oleh Malaysia, karena mereka mengetahui untuk pengobatan liver,” katanya.Peneliti Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, Jawa Timur, Achmad Subagio mengatakan kendala dalam pengembangan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain dari budaya atau persepsi masyarakat, teknologi, akses pasar, finansial dan kebijakan pemerintah. Dia juga menyoroti masalah koordinasi antar sektor untuk memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati ini.Subagio sendiri telah lama melakukan penelitian untuk meningkatkan nilai tambah dari singkong menjadi produk olahan dengan nilai jual lebih tinggi seperti mie, nasi, bubur dan sebagainya. Peningkatan nilai tambah produk singkong ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani singkong. | 0 | ['lahan', 'pendanaan', 'penelitian', 'pertanian', 'perusahaan', 'politik'] |
Peran Pemerintah Diperlukan Untuk Pemanfaatan Ekonomi Keanekaragaman Hayati | Sedangkan Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana Bali, PK Diah Kencana merasakan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam setelah bertahun-tahun berusaha mengembangkan bambu tabah, bambu endemik Tabanan, Bali yang hampir punah.Dari hasil penelitiannya, bambu tabah berguna sebagai tanaman konservasi di lahan kritis, dan bambu mudanya atau rebung mempunyai nilai ekonomis untuk dijual. Dari hasilnya mengolah bambu bersama masyarakat sekitar, tanaman lokal tersebut mampu memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat.Sementara Direktur LSM Gita Pertiwi, Rossana Dewi telah lebih dari 20 tahun meneliti dan mengembangkan kacang koro yang berpotensi besar menggantikan peran kedelai. “Kita perlu perjuanan besar untuk mengenalkan koro, karena kacang ini identik dengan masyarakat miskin. Padahal potensi sangat besar. Koro bisa digunakan untuk diet penderita diabetes. Bahkan proteinnya lebih tinggi dari daging sapi,” katanya.Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif KEHATI, MS Sembiring mengatakan KEHATI mencoba mengambil peran sebagai fasilitator yang mempertemukan semua pihak dalam mengembangkan, memanfaatkan dan memberi nilai tambah dari keanekaragaman hayati dan sumber daya genetis Indonesia.Untuk mempertemukan pemerintah, akademisi dan pengusaha, KEHATI menggelar acara Diskusi Pakar yang mempertemukan ahli dalam bidang usaha tani, inovasi teknologi, dan pelaku di tingkat petani. [SEP] | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'lahan', 'penelitian', 'penyakit', 'pertanian', 'politik', 'hewan terancam punah'] |
Kebun Raya Balikpapan Siap Diresmikan Pada 20 Agustus. Apa Saja Koleksi Tumbuhannya? | [CLS] Setelah dibangun selama lima tahun, Kebun Raya Balikpapan (KRB), Kalimantan Timur siap diresmikan pada 20 Agustus 2014 mendatang. “Kebun Raya Balikpapan siap diresmikan dan siap menerima pengunjung,” kata Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan (PKT) Kebun Raya Bogor – LIPI, Didik Widyatmoko ketika dihubungi Mongabay pada Jumat (08/08/2014). KRB itu direncanakan akan diresmikan oleh Kepala LIPI, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Kalimantan Barat dan Walikota Balikpapan.KRB yang berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Balikpapan tersebut, memiliki luas 191 hektar dan memiliki berbagai fasilitas, seperti gedung pusat informasi, gedung penjualan tiket, zona penerimaan pengunjung termasuk tempat parkir, rumah singgah, zona propagasi, dan pusat riset, paranet (shade house) dan rumah kompos.Didik mengatakan sebagai tempat konservasi ex-situ, KRB menjadi tempat untuk menyimpan kekayaan hayati tumbuhan Pulau Kalimantan. Dengan tema “Konservasi Tumbuhan Kayu Indonesia”, KRB menjadi pusat koleksi tumbuhan berkayu hutan tropis khas Kalimantan.“Intinya, kebun raya mengkonservasi keragaman hayati di sekitar lokasi. Kebun raya sebagai benteng terakhir kerusakan,” jelas Didik.Sebanyak 1.200 spesies tanaman telah ditanam di kawasan ini sejak tahun 2007 silam, diantaranya kayu-kayu genus dipterocarpaceae, seperti meranti, kapur, ulin, keruing, bengkirai dan gaharu.Jumlah koleksi per Desember 2012 yang terdapat di pembibitan sebanyak 278 jenis, 5.280 spesimen sedangkan yang sudah tertanam sebanyak 112 jenis, 1.801 spesimen sementara itu yang terekap dalam database tanaman 150 jenis, 29.798 spesimen.Selain koleksi tumbuhan kayu, Kebun Raya Balikpapan juga menanam koleksi tanaman buah penting khas Kalimantan dan koleksi khusus atau tematik .Kebun Raya Batam | 1 | ['penelitian', 'politik'] |
Kebun Raya Balikpapan Siap Diresmikan Pada 20 Agustus. Apa Saja Koleksi Tumbuhannya? | LIPI bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum juga mulai melakukan pembangunan Kebun Raya Batam. “Ground breaking Kebun Raya Batam akan dilakukan pada 27 Agustus nanti. Pembangunan dilakukan oleh Direktorat Perkotaan, Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU. Diharapkan pada lima tahun mendatang, Kebun Raya Batam sudah bisa diresmikan,” kata Didik.Kepala PKT LIPI itu mengatakan Kebun Raya Batam akan mengoleksi tanaman bertema tanaman pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti tanaman bakau.“Di Kebun Raya Batam akan banyak tanaman bakau atau mangrove, seperti rhizopora, avicenia, tanaman pulau kecil, tanaman kayu. Tanaman Calophyllum Inophyllum atau nyamplung,” jelasnya.Berbagai tanaman obat dan tanaman hias juga ditanam di Kebun Raya, seperti anggrek dan kantong semar.Sesuai dengan Perpres No.93/2011 tentang Kebun Raya, LIPI bersama Kementerian PU bekerjasama dalam membangun Kebun Raya di seluruh Indonesia. Kementerian PU akan membangun sarana fisik, bangunan, jalan dan embung. Sedangkan LIPI akan menangani substansi dari kebun raya yaitu tanaman koleksi.LIPI sendiri telah menargetkan bakal membangun 12 kebun raya selama kurun 2014 – 2019, antara lain Kebun Raya Balikpapan, Kebun Raya Batam, Kebun Raya Liwa, Kebun Raya Banua, Kebun Raya Purwodadi , Kebun Raya Baturraden, Kebun Raya “Eka Karya” Bali, Kebun Raya Pare-pare, Kebun Raya Kendari, CSC and Botanic Garden.Pembangunan 12 kebun raya tersebut dengan mempertimbangkan dua kriteria yaitu posisi strategis kebun raya dan komitmen pemerintah daerah atau pengelola. [SEP] | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'mangrove', 'penelitian', 'politik'] |
Budaya Kelola Lahan dengan Pembakaran Sudah Ada di Sumsel. Bagaimana Caranya? | [CLS] Budaya pengelolaan lahan dengan pembakaran terkendali sudah ada di Sumatera Selatan (Sumsel), jauh sebelum munculnya peraturan pemerintah tentang pelarangan penggunaan api untuk pembukaan lahan.Syafrul Yunardy, Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Sriwigama Palembang, dalam penelitiannya tentang Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan, menyebutkan dalam kitab Oendang-oendang Simboer Tjahaja yang telah ada abad ke-17, sudah di kenal sistem kekas. Sistem ini merupakan pembukaan lahan baru menggunakan api yang terkendali. Tujuannya, untuk menanam maupun meremajakan tanaman perkebunan dengan tanaman yang baru.Simboer Tjahaja merupakan hukum adat tertulis di Kesultanan Palembang Darussalam yang diberlakukan hingga awal kemerdekaan. “Simboer Tjahaja cerminan kearifan lokal Sumatra Selatan masa lalu yang mengatur banyak hal, salah satunya tentang tata cara pembakaran lahan terkendali di dataran rendah mulai dari lokasi pembakaran, perizinan dan pelaporan, serta sanksi-sanksi, ”kata Syafrul.Simboer Tjahaja pasal 53 menyebutkan: “Jika orang membuka ladang atau kebun hendaklah sekurang-kurangnya 7 depa dari jalan besar, siapa saja melanggar dihukum dengan denda sampai 6 ringgit secara bagian dari ladang atau kebunnya yang sudah masuk ukuran depa tidak boleh 2 jukan”.Demikian pula di pasal 54: “Barang siapa akan membakar ladang hendalah waktunya ia beritahu lebih dahulu pada proatingnya serta pukul canang sekaligus dusun, maka siapa melanggar dihukum denda sampai 12 ringgit serta harus mengganti harga tanduran yang mutung. Jika kekasnya sudah dibuat lebar 7 depa dan telah diterima orang yang punya kebun, maka itu kebun angus juga tidak lagi ia kena akan denda ganti kerugian”.Pengaturan sanksi tertera pada pasal 55: “Jika membakar ladang lantas api melompat ke hutan lantaran kurang jaga, maka yang salah di denda sampai 12 ringgit”. | 1 | ['bencana alam', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'lahan', 'pertanian'] |
Budaya Kelola Lahan dengan Pembakaran Sudah Ada di Sumsel. Bagaimana Caranya? | Nur Arifatul Ulfa, peneliti pada Badan Penelitian Kehutanan Palembang, menyayangkan akan Undang-undang Siboer Tjahaja yang sudah tidak diberlakukan lagi.“Padahal, secara subtansi masih relevan untuk di kembangkan masa kini. Keseimbangan peradatan dan pengaruhnya sampai saat ini masih membekas pada kehidupan masyarakat tempat berlakunya,” katanya.Kebijakan formal pelarangan pembakaran terdapat dalam 3 (tiga) Undang-undang dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah, yakni UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 mengatur pelarangan membakar hutan; UU RI No 32 tahun 2009 tentang Kehutanan pasal 29 ayat 1; dan juga pada PP No 4 Tahun 2001 pasal 11.Jika dilihat, ada celah untuk melakukan pembakaran terbatas yang terdapat pada UU No 32 tahun 2009. Kearifan lokal di sini dapat melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal dua hektar per kepala keluarga, untuk ditanami varietas lokal dan di kelilingi sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekeliling.Celah melakuan pembakaran terkendali lainnya ada pada penjelasan 52 PP No 4 tahun 2001 yang meyatakan, kebiasaan masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang atau kebun dapat menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan. Untuk itu, perlu dilakukan pencegahan melalui kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing seperti melalui peningkatan kesadaran masyarakat.Menurut Syafrul, tata nilai dan aturan lokal perlu diakomodir seperti dalam peraturan desa. “Pengakuan terhadap budaya, hak, dan inisiatif lokal dalam penggunaan api akan membantu mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan”.Berdasarkan penelitian yang dilakukannya di Desa Riding, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, pembakaran lahan masih dipandang efektif oleh petani kecil. Pembukaan lahan dengan pembakaran dianggap menguntungkan seperti lebih mudah dan cepat, hemat tenaga dan biaya, juga menyuburkan tanah. | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'bencana alam', 'masyarakat desa', 'inovasi', 'kebijakan', 'lahan', 'pertanian'] |
Budaya Kelola Lahan dengan Pembakaran Sudah Ada di Sumsel. Bagaimana Caranya? | Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP] | 1 | ['nan'] |
Visi Misi Capres Tentang Lingkungan Hidup Tidak Meyakinkan | [CLS] Masa kampanye pemilihan presiden masih berlangsung sampai hari ini. Dua pasang capres-cawapres masih sibuk melakukan kampanye untuk menarik dukungan pada 9 Juli 2014 nanti.Berbagai hal telah diungkapkan dan dijanjikan oleh dua pasang capres tersebut, mulai dari permasalahan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dan permasalahan lingkungan hidup, juga menjadi salah satu hal yang disoroti oleh berbagai pihak.Akan tetapi, visi misi dua pasang capres yang terungkapkan untuk permasalahan lingkungan hidup, terlihat tidak menyakinkan. Hal tersebut terlihat dalam acara diskusi lingkungan dengan tempa “Pasca Pilpres 2014 : Masa Depan Lingkungan Hidup Indonesia” yang digelar Komunitas Wartawan Lingkungan Indonesia (SIEJ) di Cafe Resto, Kompleks Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (03/07/2014).Pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta memang mengakui bahwa pembangunan saat ini berorientasi pertumbuhan ekonomi, yang cenderung eksploitatif dan mengabaikan kaidah kelestarian, konservasi dan keberlanjutan.“Konsekuensi yang ditimbulkan adalah dampak negatif yang berupa degradasi kualitas sumber daya alam serta pencemaran lingkungan hidup,” kata Anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Syamsul Bahri.Sedangkan Anggota Tim Sukses Jokowi – Jusuf Kalla, Wahyu Widodo mengatakan apabila Jokowi terpilih menjadi presiden, bakal mendengarkan aspirasi dari aktivis lingkungan. Dia mencontohkan permasalahan pencemaran lingkungan, maka akan memperkuat audit lingkungan, dan akan merombak peraturan yang ada bila diperlukan.Ketika ditanya mengenai tiga isu utama lingkungan, yaitu mengenai energi, hutan dan perubahan iklim, dua anggota tim sukses ini juga tidak memberikan jawaban yang meyakinkan dan memuaskan.Syamsul Bahri mengatakan Prabowo-Hatta akan mengusahakan luas hutan sebesar 30 persen disetiap propinsi. “Kalau mungkin kita turunkan (30 persen luas hutan) sampai ke tiap kecamatan,” katanya. | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'energi', 'iklim/cuaca', 'inovasi', 'konflik', 'lahan', 'politik'] |
Visi Misi Capres Tentang Lingkungan Hidup Tidak Meyakinkan | Sedangkan untuk isu energi, penggunaan energi terbarukan akan digenjot melalui produksi energi yang berasal dari nabati dan juga peningkatakan konsumsi energi dari gas. Sementara untuk isu perubahan iklim, Prabowo-Hatta bakal meningkatkan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca dari janji pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 26 persen atau 41 persen dengan bantuan internasional pada 2020.Sedangkan Wahyu Widodo mengatakan Jokowi-Jusuf Kalla juga bakal menggalakkan penggunaan gas untuk konsumsi energi yang ramah lingkungan. Produksi bahan bakar dari nabati seperti biofuel juga akan digalakkan, selain dari alga laut.Untuk isu hutan, penegakan hukum menjadi hal yang diutamakan dalam menjaga hutan di Indonesia, yang bisa dilakukan dengan membentuk ekstra badan penegakan hukum.Sedangkan untuk isu perubahan iklim, Jokowi-Jusuf Kalla bakal meratifikasi keputusan-keputusan badan dunia untuk perubahan ikim (UNFCCC) mengenai penanganan perubahan iklim, dengan disesuaikan untuk kepentingan Indonesia.Pada kesempatan yang sama, Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting menyatakan dirinya merasa senang dengan visi misi dua pasang capres yang telah secara eksplisit mengusung isu lingkungan hidup, dibandingkan pasangan capres pada pemilihan presiden tahun 2009.“Bahkan debat capres putaran terakhir akan mengusung permasalahan energi dan lingkungan hidup. Ini menunjukkan isu lingkungan hidup sudah semakin penting,” katanya.Presiden terpilih mendatang, lanjutanya, harus menempatkan lingkungan hidup sebagai isu utama pembangunan, karena meliha kondisi kerusakan dan dampak kerusakan yang terjadi. “Melihat tingkat kerusakan dan luasnya dampak kerusakan lingkungan, kita sudah pada tahap krisis ekologi. Bencana yang terjadi saat ini, sudah karena akibat-akibat ekologis,” katanya. | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'energi', 'iklim/cuaca', 'konflik', 'krisis', 'lahan', 'penyelamatan lingkungan', 'politik'] |
Visi Misi Capres Tentang Lingkungan Hidup Tidak Meyakinkan | Longgena menanggapi pernyataan Prabowo yang akan memanfaatkan 77 juta hektar hutan menjadi lahan produktif. “Kita hargai restorasi hutan rusak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga hutan yang masih ada, khususnya lahan gambut. Tidak ada kompromi untuk itu,” tambahnya. [SEP] | 1 | ['kebijakan', 'lahan', 'politik'] |
Kala Elang, Beruang dan Orangutan Dianggap Hama bagi Petani Madu | [CLS] Satwa-satwa ini diduga kekurangan makanan di habitat mereka hingga turun gunung dan memakan madu petani.Jembatan itu memanjang di bantaran Kapuas. Berkelok-kelok mengikuti daerah aliran sungai (DAS). Tak satu pun sepeda motor melintasi. Jembatan serba kayu ini akrab disebut geretak ini tak cukup perkasa menahan beban terlampau berat. Sepeda kayuhpun jadi primadona, selain berjalan kaki.Di tengah keterbatasan infrastruktur, desa-desa di Kecamatan Bunut Hilir, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, ini memiliki keragaman hayati begitu besar. Salah satu madu hutan. Sayangnya, konflik antara petani dan satwa, sulit dibendung. Tiga satwa dilindungi, orangutan (Pongo pygmaeus-pygmaeus), beruang madu (Helarctos malayanus), dan elang bondol (Haliastur indus), dianggap hama bagi petani.Minggu (11/5/14), di Dusun Ujung Pandang, Desa Kapuas Raya, Jamaluddin sedang memperbaiki bubu. Selain nelayan, ayah lima anak ini juga petani madu. Dia menyisakan satu tikung di rumah.Tikung adalah kayu yang disenangi lebah bersarang antara lain cerinap, tembesuk, kawi, meddang, dan rengas. Sebelum dipasang, kayu pilihan itu diolah menyerupai papan agak melengkung selebar 18 centimeter. Panjang tikung rata-rata dua meter.Meddang adalah jenis kayu diyakini paling bagus buat lebah bersarang. Kayu itu dipasang di pohon pakan lebah. Letak agak jauh dari permukiman. Perlu waktu satu jam menggunakan sampan bermesin 3,3 PK untuk ke lokasi.Dua desa di Bunut Hilir, Ujung Pandang dan Kapuas Raya beruntung. Di sekitar desa, ada danau sebagai kawasan lebah bersarang. Danau Miuban, namanya. Namun, di danau itu tempat satwa dilindungi mencari pakan untuk bertahan hidup.“Kalau mau jujur, dari dulu kasus orangutan, elang, dan beruang sudah makan madu. Tapi tidak semua tikung dirusak. Ibaratnya, kalau manusia cuma curi-curi. Jadi kerugian kurang lebih. Kalau kami dapat 40 sarang, biasa hilang belasan tikung,” katanya. | 0 | ['masyarakat desa', 'konflik', 'nelayan', 'pendanaan', 'trivia'] |
Kala Elang, Beruang dan Orangutan Dianggap Hama bagi Petani Madu | Namun, dia maklum jika hasil panen berkurang. Selain gangguan satwa, juga sudah banyak orang pasang tikung di danau. Kondisi berbeda ketika pemilik tikung masih sedikit. “Kalau banyak, ya terbagilah lebah bersarang. Hasil pasti berkurang.”Menurut Jamaluddin, penyebab mayas–istilah lokal bagi orangutan–turun ke danau mencari makan karena pakan di hutan berkurang. Si Pongo nekat turun untuk bertahan hidup. Dulu, beberapa petani madu berencana membuka jalan lingkar danau agar orangutan tak masuk ke tikung petani. Rencana itu belum berwujud hingga sekarang lantaran tersandung anggaran.Berdasarkan hitungan Jamaluddin, dalam satu musim panen, petani bisa menghasilkan 100–200 kilogram madu. Madu dijual ke penampung seharga Rp80.000-Rp100.000 per kilogram.Bagi petani tradisional, masa panen biasa pada malam hari. Petani tidak berani panen siang hari. Alasannya, takut disengat lebah. Malampun, ditunggu hingga gelap. “Kalau bulan terang kami tak berani. Lebah amat ganas. Kalau satu lebah menyengat, kawanan akan ikut.”Hal itu diamini Mas’ud, petani madu lain. “Kalau di Danau Miuban tetap ada ganguan. Hama biasa itu ada tiga. Elang, beruang, dan orangutan, ujar dia.Cara makan tiga satwa ini berbeda. Kalau elang merusak sedikit hanya menggunakan cengkeraman kaki. Namun, kalau sarang dirusak, lebah tetap pergi.Berbeda dengan beruang, kala merusak sarang meninggalkan jejak lewat kuku ketika memanjat pohon. Beruang makan madu cukup banyak. Sarang lebah pasti hancur berserakan ke tanah.Lebih parah orangutan. Satwa ini tak meninggalkan jejak sama sekali. Dia seperti manusia, punya telapak tangan, telapak kaki, dan jari-jari. “Anak lebah akan dimakan. Sarang diambil dan memakan sambil duduk di atas tikung. Orangutan makan madu sampai habis.”“Saya tahu orangutan ini dilindungi. Jadi kita harus menjaga. Kami juga petani harus diperhatikan. Paling tidak bangunkan kami jalan.” | 1 | ['pendanaan', 'trivia'] |
Kala Elang, Beruang dan Orangutan Dianggap Hama bagi Petani Madu | Menurut dia, agar ada akses darat mengelilingi Danau Miuban sekitar tiga kilometer. Mereka perlu dana operasional, sekitar Rp20 juta. “Petani sukarela mau menebas. Dana itu akan buat konsumsi dan lain-lain.”Dengan ada jalan lingkar danau, gangguan satwa bisa diminimalisasi. “Kalau ini tak dilakukan, saya kira petani madu terus merugi. Kita tidak tahu hati orang. Kalau sudah diam-diam ketika melihat orangutan, maksudnya apa? Masih mending saya, selalu ngomong kalau ada masalah.”Di Danau Miuban, Mas’ud punya tiga tikung. Pada 2010-2013, lebah banyak datang, tapi orangutan juga ganas. Pada 2012, rata-rata petani di Desa Ujung Pandang dapat 10 sarang dalam satu tikung. Delapan tikung terpasang. Jika dihitung bulat, ada 80 sarang.Tahun itu, katnya ada tiga tikung dirusak satwa dengan perkiraan tiga kilogram per sarang, berarti ada 30 kilogram hilang.“Harga madu Rp100.000 per kilogram. Jadi kerugian satu orang Rp3 juta. Kalau madu tadi 8×30 berarti 240 kilogram dikali Rp100.000 berarti Rp24 juta kerugian petani semusim,” kata Mas’ud.Namun, apa yang dialami petani belum seberapa. Dibandingkan jika perkebunan sawit skala besar masuk. “Saya yakin masalah ini lebih besar. Pakan satwa akan habis. Yang tersisa tinggal danau saja.” [SEP] | 0 | ['masyarakat desa', 'pendanaan', 'sawit', 'trivia'] |
Aksi Tolak Reklamasi di Polda Palu, Walikota Datang dan Marahi Pendemo | [CLS] Penolakan terhadap reklamasi di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, terus berlanjut. Pagi Rabu (2/4/14), sekitar pukul 11.00, seratusan massa tergabung dalam Koalisi Penyelamat Teluk Palu (KPTP), aksi. Kala aksi di Polda, Walikota Palu datang dan marah-marah.Massa berkumpul dan memulai aksi dari kantor Komnas HAM Sulteng, lalu long march ke Perusda Palu, serta Polda Sulteng. Saat di Polda Sulteng, Walikota Palu, Rusdy Matsura, tiba-tiba muncul. Cudy, begitu panggilan akrab dia, mendatangi massa dan marah-marah. Dia kebakaran jenggot.Pendemo tak menghiraukan. Mereka tetap aksi. Walikota bertanya dengan nada keras dan emosional kepada massa mengenai aturan yang dilanggar dalam praktik reklamasi Teluk Palu itu. “Saya ini orang asli Palu. Kamu ini asli orang mana?” tanya Cudy dengan nada keras kepada korlap aksi, Aris Bira, dari Walhi Sulteng.Massa tidak meladeni. Guna menatralisir ketegangan, Ahmad Pelor, Direktur Walhi Sulteng, mengambil alih megaphone. Tak lama, walikota meninggalkan massa.Polda Sulteng, melalui bidang tindak pidana tertentu, AKBP Edwin Syaiful, menyatakan, mendalami laporan koalisi, dan meluangkan waktu membicarakan lagi, termasuk melengkapi bukti-bukti.Pada aksi it, koalisi mengatakan reklamasi pantai bukan hanya masalah warga sekitar teluk, seperti petani garam dan nelayan. Juga bakal berdampak luas terhadap masyarakat.“Area ini hanya akan terkonsentrasi pada segelintir orang yang berinvestasi, sebagian orang lain akan tersingkir dari tempat yang sejak lama ditinggali, bahkan mencari makan, seperti penjual jagung bakar, pemilik café di sepanjang pesisir Teluk Palu,” kata Pelor.Perubahan Teluk Palu dari kawasan publik, ke privat, akan mematikan akses semua masyarkat.Pada 2012, pemerintah mengeluarkan dana besar membuat warung–warung di sekitar penggaraman. Keadaan itu, cukup memberikan harapan buat pedagang. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'bencana alam', 'nelayan', 'pendanaan', 'penyelamatan lingkungan', 'politik'] |
Aksi Tolak Reklamasi di Polda Palu, Walikota Datang dan Marahi Pendemo | Ahmad menjelaskan, dalam reklamasi ini, diperlukan material sejumalah 1.823.700 meter kubik timbunan padat. Dalam UU Pesisir dijelaskan, pemerintah wajib mengatur zonasi pesisir dan pulau–pulau kecil. “Pengaturan lebih lanjut terkait zonasi dalam RTRW. Saat ini RTRW Palu tak mengatur zonasi pesisir dan pulau pulau kecil.”Koalisi menilai, izin dari Pemerintah Palu bukanlah reklamasi, tetapi lokasi pengembangan pariwisata di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore. Dalam SK Bupati pada 2012, tidak disebutkan konkrit mengenai reklamasi atau penimbunan laut atau padanan kata lain kepada kontraktor, PT Yauri Properti Investama (YPI).Massa memandang, YPI reklamasi ilegal atau tanpa izin yang dipastikan merusak ekosistem dan mengakibatkan pencemaran laut. “Ini jelas pidana lingkungan sebagaimana diatur UU Lingkungan Hidup.”Koalisipun mendesak Walikota Palu segera menghentikan aktivitas reklamasi dan Polda Sulteng segera menyelidiki YPI. [SEP] | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik', 'penyelamatan lingkungan', 'politik'] |
Penelitian: Jenis Burung Bertambah, Status Keterancaman Tidak Berkurang | [CLS] Rilis baru yang dikeluarkan oleh Burung Indonesia mencatat bahwa jumlah spesies burung di Indonesia bertambah. Jika pada tahun 2012 tercatat 1.598 jenis, maka pada tahun 2013 bertambah tujuh jenis baru atau menjadi 1.605 jenis. Para peneliti mengkonfirmasi bahwa jenis-jenis yang sebelumnya belum pernah tercatat di Indonesia, ternyata akhirnya dapat diidentifikasikan.“Penambahan tersebut berasal dari catatan baru atau new record sebaran tujuh jenis burung yang dimuat dalam jurnal ilmiah pada kurun 2010-2012,” ujar Jihad, Bird Conservation Officer dari Burung Indonesia, suatu lembaga yang peduli dengan pelestarian keanekaragaman burung terancam punah, dalam keterangan persnya yang diterima oleh Mongabay Indonesia.Catatan baru itu meliputi camar punggung-hitam kecil (Larus fuscus) yang terlihat di pulau Wetar, penggunting-laut Heinroth (Puffinus heinrothi) di perairan Taliabu, alap-alap dahi-putih (Microhierax latifrons) di Kalimantan Timur, gagang-bayam sayap-hitam (Himantopus himantopus) di Sumatera, kedidi baird (Calidris bairdii) di Papua, kaki-rumbai merah (Phalaropus fulicarius) di Jawa, dan apung zaitun (Anthus hodgsoni) di Kalimantan Timur.Dari keseluruhan jenis burung di Indonesia, 126 di antaranya masuk dalam kategori terancam punah, meliputi 19 jenis Kritis, 35 Genting, dan 72 Rentan. Secara keseluruhan, jumlah tersebut masih sama dengan tahun sebelumnya.Meskipun demikian, tiga jenis burung mengalami kenaikan status keterancaman. Bangau bluwok (Mycteria cinerea) naik dari Rentan (Vulnerable) menjadi Genting (Endangered), demikian juga dengan kakatua putih (Cacatua alba). Yang memprihatinkan, poksai kuda (Garrulax rufifrons) mengalami kenaikan status secara drastis dari semula Mendekati Terancam (Near Threatened) naik dua tingkat menjadi Genting. | 0 | ['konflik', 'penelitian', 'hewan terancam punah', 'trivia'] |
Penelitian: Jenis Burung Bertambah, Status Keterancaman Tidak Berkurang | Namun, ada pula kabar menggembirakan dari tiga jenis burung yang mengalami penurunan status keterancaman. Mambruk victoria (Goura victoria) keluar dari zona keterancaman dari semula Rentan menjadi Mendekati Terancam. Demikian pula dengan nuri-ara salvadori (Psittaculirostris salvadorii) yang turun dari status Rentan menjadi Risiko Rendah (Least-Concern). Sementara cekakak-pita kofiau (Tanysiptera ellioti) masih berada dalam zona terancam punah karena hanya turun satu tingkat dari status Genting menjadi Rentan.Keragaman Burung di IndonesiaIndonesia dalam catatan Birdlife International menduduki peringkat lima besar dalam hal kekayaan jenis burung setelah negara-negara di Amerika Latin, yaitu Colombia, Peru, Brazil, dan Ekuador. Sayangnya, Indonesia juga menempati peringkat tiga besar dalam hal jumlah jenis yang terancam punah.Dari sisi endemisitas atau kekhasan jenis burung, Indonesia berada di peringkat pertama di dunia dengan 380 jenis burung endemik, jauh melebihi negara-negara lainnya. Kerusakan habitat akibat alih fungsi lahan dan perburuan menjadi ancaman utama bagi kelestarian satwa ini. [SEP] | 2 | ['konflik', 'lahan', 'penelitian', 'penyakit', 'hewan terancam punah', 'trivia'] |
Berharap Bambu Betung Kurangi Pendangkalan Sungai Musi | [CLS] Kala melaju di Sungai Musi, Palembang, sedikit sekali ditemukan pohon-pohon tumbuh di bantaran sungai . Pemandangan didominasi rumput, enceng gondok maupun tumpukan sampah. Tepian sungai di Sumatra Selatan (Sumsel) ini memiliki panjang sampai 622 kilometer. Sekitar 20 kilometer sungai ini melintasi Palembang.Pepohonan yang minim di bantaran Sungai Musi diperkirakan menjadi penyebab pendangkalan. Kini kedalaman sungai berkisar 14-20 meter. Pendangkalan ini, karena pembuangan sampah, dan endapan lumpur yang dibawa arus dari huluan sungai. Akibatnya, kapal besar berbobot sekitar 6.500 metrik ton (MT), sulit melaju di Sungai Musi.Pendangkalan Sungai Musi setiap tahun mencapai kurang lebih tiga juta meter kubik, hingga di musim kemarau sering menganggu angkutan transportasi sungai dan laut. Baik kapal ferry dari Palembang ke Bangka-Belitung, maupun PT Pusri Palembang, Pertamina, PT Semen Baturaja, PT Batubara Bukitasam, dan lain-lain.Beranjak dari kondisi ini, PT Pusri Palembang menanam bambu rebung (Dendrocalamus asper) di bantaran Sungai Musi. Tahap awal penanaman di Palembang dan Kabupaten Banyuasin.“Tahun ini PT Pusri Palembang menargetkan penanaman 6.000 pohon. Ini program berkelanjutan setiap tahun,” kata Musthopa, Direktur Pusri di Palembang, Rabu (19/2/14).Penanaman bambu ini selain mencegah pendangkalan sungai, penghijauan, juga sumber ekonomi dan pangan. Rumpun bambu terbukti mampu menahan erosi dan mengontrol air. Ia juga penghasil oksigen yang baik, dan indah dipandang. “Tidak kalah penting bambu ini dapat dijadikan sumber ekonomi. Banyak industri perkayuan dari bambu betung.” | 1 | ['perusahaan', 'sampah'] |
Berharap Bambu Betung Kurangi Pendangkalan Sungai Musi | Bahkan rebung atau pucuk bambu bisa jadi makanan yang dikonsumsi sendiri maupun dijual. “Rebung banyak mengandung kalium dan serat hingga mencegah terkena stroke dan sejumlah penyakit akibat penyumbatan pembulu darah,” ujar dia. Bambu ini sekitar lima tahun dapat dipanen tanpa perlu merusak rumpun dan tidak gampang terbakar serta mampu meredam suara.Ide penanaman bambu ini belajar dari masyarakat yang hidup di masa Kerajaan Sriwijaya. Zain Ismed, Sekretaris Perusahaan Pusri mengatakan, masa Sriwijaya, bambu merupakan bahan baku bangunan dan alat-alat rumah tangga.Hulu Sungai Musi RusakPendangkalan Sungai Musi tak hanya dari sampah masyarakat, juga endapan lumpur dari hulu sungai. Ini dampak aktivitas industri dan perkebunan yang mengikis hutan.“Jadi alangkah baik penanam bambu di huluan sungai sebagai konservasi alam. Bambu ini baik meningkatkan cadangan air bawah tanah, hingga musim penghujan mencegah air dan kemarau tidak begitu kering,” kata Zain.Hadi Jatmiko, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel menilai, upaya Pusri Palembang, tak memberikan dampak signifikan terhadap Sungai Musi. “Paling pemanfaatan ekonomi yang memiliki potensi terbaik.”Satu-satu mengatasi pendangkalan dan banjir serta kekeringan di Sumsel, dengan menghentikan berbagai aktivitas yang merusak hutan.“Hanya itu cara terbaik. Langkah-langkah pemerintah maupun pihak hanya mengurangi risiko dampak, bukan mengatasi masalah,” katanya.Data Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi Sumsel tahun 2005, kerusakan bantaran sungai sepanjang 8,860 kilometer, melalui Kabupaten Musirawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Lahat dan Palembang. Sekitar 4,290 kilometer di Palembang. | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'bencana alam', 'penyakit', 'perusahaan', 'sampah'] |
Berharap Bambu Betung Kurangi Pendangkalan Sungai Musi | Kerusakan bantaran sungai terjadi di Sungai Harileko, melintasi Kabupaten Musirawas (1,1 kilometer), dan Sungai Rawas yang melintasi Kabupaten Musirawas (14,050 kilometer). Lalu, Sungai Lematang melintasi Lahat dan Kabupaten Muaraenim (9,411 kilometer), Sungai Ogan melintasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, OKU Induk, dan Ogan Komering Ilir (11,780 kilometer). Kemudian, Sungai Komering melintasi OKU Timur (4,5 kilometer), dan Sungai Musi yang melintasi Palembang (4,290 kilometer). [SEP] | 0 | ['nan'] |