text
stringlengths 91
2k
| label
stringclasses 3
values | tags
stringlengths 7
211
|
|---|---|---|
Konflik Meletus di Bekas Perkebunan Sawit, Aparat Kepolisian Turun Tangan | [CLS] Puluhan warga transmigrasi Singkut VII, Desa Batu Putih, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun bersiaga menjaga perkebunan mereka sejak pagi, 8 Februari lalu. Berbekal senjata api rakitan, senapan angin, senjata tajam serta bambu runcing.Ada isu jika warga pendatang asal Desa Pantai dan Desa Rantau Kadam Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan hendak membalas pembakaran 26 pondok ladang yang terjadi tiga hari sebelumnya.Aparat kepolisian dan TNI serta Asisten I Arief Ampera, Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Edi Kusmiran bersama Camat Pelawan Singkut Samsurizal juga hadir di tengah-tengah warga Desa Batu Putih. “Betul, tadinya kita mendapat informasi bakal ada penyerangan dari warga penggarap yang pondoknya dibakar warga trans,” kata Samsurizal.Kapolsek Singkut AKP A. Lubis mengaku kondisi masih kondusif. “Kita imbau agar warga tidak terpancing oleh provokasi,” kata Lubis kepada Mongabay Indonesia, 8 Februari lalu. Lubis juga meminta masyarakat mengaktifkan sistem keamanan keliling (siskamling) secara bergiliran.Surono, warga setempat menceritakan, pagi itu sekira jam 6 pagi, lima orang warga hendak menyadap karet di kebun mereka yang tak jauh dari lahan yang digarap masyarakat pendatang asal Sumatra Selatan. Tiba-tiba mereka mendengar berkali-kali letusan senjata api rakitan. Diduga yang meletuskan tembakan adalah para pendatang yang menggarap lahan warga eks perkebunan sawit PT Duta PT Duta Multi Inti Palma Perkasa (DIPP).“Suara tembakan itu bikin mereka takut. Suaranya terdengar dari beberapa arah. Mereka memilih cepat pulang dan batal menyadap karet,” kata Surono, warga setempat kepada Mongabay-Indonesia, 8 Februari lalu.Wiji, seorang warga lain juga mendengar letusan itu. Ia menengok langsung banyak orang yang berada di seberang desanya dan membawa senjata api rakitan. “Saya melihat sendiri para pendatang itu berkerumun seakan ingin menyerang kami,” katanya. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'pertanian', 'sawit'] |
Konflik Meletus di Bekas Perkebunan Sawit, Aparat Kepolisian Turun Tangan | Atas kejadian itu para warga Desa Batu Putih banyak memilih tetap untuk berada di desa dan bersiaga. “Kami berhak mempertahankan lahan kami. Lahan kami punya sertifikat dan setiap tahun kami membayar pajak, tetapi kami tidak pernah menikmati hasil. Warga pendatang justru yang merebut lahan kami,” ujar Surono.“Kami mempersenjatai diri sebagai bentuk kewaspadaan. Ancaman mereka sangat serius dan tidak main-main. Jika kondisi tidak segera diselesaikan pemerintah daerah dan aparat bisa saja terjadi bentrokan dan jatuh korban jiwa,” Surono menjelaskan.Pembakaran Pondok Ladang Didukung Aparat KepolisianKetegangan ini bermula sejak 5 Februari lalu. Sekitar jam 10 pagi, ratusan warga gabungan dari beberapa desa di bawah naungan Koperasi Koperasi Harapan Abadi membakar 26 pondok ladang milik pendatang asal Sumatra Selatan itu yang berada di lokasi eks perkebunan sawit PT DIPP.Saat didatangi, pondok-pondok ladang nyaris kosong melompong. Hanya ditemukan beberapa barang mereka seperti satu unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z, satu unit angkong dan tiga butir peluru tajam kaliber 9 mm. Warga juga menemukan sebuah tulisan bernada teror yang berbunyi,” Kami hari ini kalah. Besok menang. Besok siapa yang mati tergeletak,” demikian bunyi tulisan di pondok.Warga berani membakar karena lahan yang digarap para pendatang asal Sumatra Selatan itu adalah hak milik warga transmigrasi. Lokasi lahan inilah yang merupakan perkebunan sawit eks PT DIPP. Bahkan sebagian besar lahan sudah bersalin menjadi kebun karet dan palawija.Menurut Ketua Koperasi Mandiri, Abdul Muthaha, konflik ini sudah terjadi sejak 2006 silam lalu antara masyarakat transmigrasi dengan PT DIPP – dulu dimiliki Susanto Lim. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'pertanian', 'sawit'] |
Konflik Meletus di Bekas Perkebunan Sawit, Aparat Kepolisian Turun Tangan | Sejak 1999, PT DIPP mendapat konsesi izin kelapa sawit seluas 7.000 hektare yang berlokasi di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. Namun yang sudah ditanam sekitar 5.200 hektare. Lokasi kebun tersebar di lima desa: Batu Putih, Pematang Kulim, Mekar Sari, Payo Lebar, dan Siliwangi – semuanya berada di Kecamatan Pelawan Singkut, Kabupaten Sarolangun.Namun semuanya adalah petani plasma dan tak pernah mempunyai kebun inti. Karena terus berkonflik dengan masyarakat, PT PT DIPP lantas hengkang pada 2006. “Puncaknya setelah base camp perusahaan dibakar massa pada 2005. Hampir 10 tahun konflik ini vakum,” kata Kapolsek Singkut, AKP A. Lubis.“Lahan tersebut bukan tak bertuan, sertifikatnya atas nama masyarakat transmigrasi. Cuma karena berkonflik lama tak bisa dipanen hingga dipenuhi semak belukar,” kata Abdul Munthaha kepada Mongabay-Indonesia, 7 Februari lalu. Abdul tinggal di transmigrasi Singkut II, Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut – sekitar 15 kilometer dari transmigrasi Singkut VII, Desa Batu Putih.Sejak perusahaan hengkang, kebun ini mulai diduduki para pendatang dari Sumatra Selatan. Mereka membangun pondok-pondok ladang dan memanen kebun sawit tersebut.Lubis membantah jika kepolisian dinilai mendukung tindakan anarkis warga dengan membakar pondok ladang para pendatang. “Karena sudah lama tak selesai selama hampir 10 tahun. Masyarakat setempat dengan pendatang juga tak bisa berkomunikasi maka tidak ada cara lain. Kita mendukung masyarakat yang punya legalitas yaitu tanah bersertifikat,” Lubis menjelaskan.PT DIPP telah memasang iklan di internet sejak 20 Oktober 2012 lalu untuk menjual kebun sawit secara keseluruhan. Tarif yang dipatok Rp 65 juta per hektare. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'pendanaan', 'pertanian', 'perusahaan', 'sawit'] |
Konflik Meletus di Bekas Perkebunan Sawit, Aparat Kepolisian Turun Tangan | Dari salinan dokumen yang didapat Mongabay-Indonesia tertulis bahwa Komisaris PT DIPP, Ferry Tan (beralamat di Pontianak, Kalimantan Barat) menyerahkan kuasa penuh kepada Hendi S. (beralamat di Jambi) untuk menjual kebun tersebut dengan kesepakatan masyarakat atau koperasi mendapat kompensasi dari hasil penjualan kebun. Suara kuasa tersebut tertanggal 7 Mei 2012. Namun tak diketahui persis kebun ini dijual kepada perusahaan milik siapa. [SEP] | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'kebijakan', 'konflik', 'perusahaan', 'sawit'] |
Soal Kesepakatan Paris, Apa Kata AMAN dan Walhi? | [CLS] Pertemuan para pihak membahas perubahan iklim (Conference of Parties) 21 di Paris, membuahkan kesepakatan Paris (Paris Agreement) pada 12 Desember 2015. Ia akan menjadi protokol baru, menggantikan Protokol Kyoto. Kalangan organisasi masyarakat sipil buka suara menanggapi hasil perundingan ini. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai ada kemajuan penting dalam perundingan ini dengan memasukkan peran penting hutan terhadap mitigasi perubahan iklim. Sayangnya, pelibatan masyarakat adat—turun menurun menjaga hutan–, masih kurang dianggap dalam mitigasi perubahan iklim.“Sebagai penjaga ekosistem hutan dan lahan hambut, tadinya saya berharap, pengakuan perlindungan dan perhormatan atas hak-hak masyarakat adat sebagai HAM akan sangat kuat. Ternyata, harapan saya tidak tercapai dengan Paris Agreement. Perjuangan masih harus berlanjut di perundingan berikutnya,” Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN kepada Mongabay.Meskipun begitu, AMAN, katanya, mengapresiasi di bagian preambul ada upaya pengarusutamaan HAM, termasuk hak masyarakat adat, dalam penanganan perubahan iklim global. Seharusnya, ucap Abdon, kerangka kerja HAM ini diterjemahkan dan tercantum dalam pasal-pasal implementasi. Hal itu tak terjadi.AMAN, dan organisasi masyarakat adat lain dari seluruh dunia, katanya, sangat kecewa karena hak-hak masyarakat adat yang awalnya disebutkan dalam draf teks bagian operasional, yakni, Pasal 2.2, justru malah dihilangkan.“Hak-hak masyarakat adat hanya muncul di bagian teks operasional terkait adaptasi, untuk mitigasi justru tidak ada.” | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'iklim/cuaca', 'lahan', 'perusahaan', 'trivia'] |
Soal Kesepakatan Paris, Apa Kata AMAN dan Walhi? | Dia menilai, posisi hak-hak masyarakat adat mengalami pelemahan karena rumusan pengakuan, perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat bagian teks operasional mitigasi tak ada. Kondisi ini, katanya, membuka peluang upaya-upaya mitigasi perubahan iklim oleh pihak swasta (korporasi) yang melanggar HAM. Terutama, mereka yang beroperasi di wilayah-wilayah adat dengan kandungan karbon tinggi.Untuk itu, kata Abdon, AMAN berharap kekhawatiran masyarakat adat ini tidak terjadi di Indonesia. Menurut dia, dalam pidato Presiden Joko Widodo, pada COP 21 itu berkomitmen dalam menurunkan emisi 29% atau sampai 41% dengan bantuan internasional, akan melibatkan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Namun, katanya, pidato Presiden yang belum menjadi kebijakan masih mungkin dalam pelaksanaan berbeda.“Mestinya (dengan komitmen ini) pelanggaran HAM masyarakat adat tidak terjadi di Indonesia. Kekurangan dokumen itu (Paris Agreement) bisa diperbaiki dalam kerja sama nyata. Pemerintah bisa bergotong royong dengan masyarakat adat.”Tak jamin perbaikan iklim Walhi juga menilai kesepakatan baru di Paris untuk penanganan perubahan iklim pada 12 Desember 2015, setelah molor sehari dari jadwal sebelumnya tak menjamin perbika iklim.Dalam siaran pers bersama, Friend of the Earth International dan Walhi menyebutkan, kesepakatan ini menguntungkan negara kaya dan tak memperbaiki nasib rakyat.Dipti Bathnagar, Koordinator Keadilan Iklim dan Energi, Friends of the Erath International mengatakan, bagi politisi, ini kesepakatan adil dan ambisius. Justru sebaliknya. Kesepakatan ini, katanya, pasti gagal dan masyarakat sedang ditipu.Seharusnya, masyarakat terdampak dan rentan perubahan iklim mendapat hal lebih baik dari kesepakatan ini. “Mereka paling merasakan dampak terburuk dari kegagalan politisi dalam mengambil tindakan,” katanya. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'iklim/cuaca', 'politik', 'trivia'] |
Soal Kesepakatan Paris, Apa Kata AMAN dan Walhi? | Melalui janji-janji dan taktik intimidasi, katanya, negara-negara maju telah mendorong kesepakatan yang sangat buruk. Negara maju, khusus Amerika Serikat dan Uni Eropa mestinya membagi tanggung jawab adil (fair share) dalam menurunkan emisi, memberikan pendanaan dan dukungan alih tekhnologi bagi negara-negara berkembang dalam membantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sayangnya, di Paris, negara-negara kaya berupaya membongkar konvensi perubahan iklim untuk memastikan kepentingan mereka sendiri.Kurniawan Sabar, Manajer Kampanye Walhi Nasional (Friends of the Earth Indonesia) menyatakan, bagi Indonesia, kesepakatan Paris akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Kesepakatan iklim ini, katanya, tak memberikan jaminan perubahan sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. “Jadi lingkungan dan masyarakat Indonesia yang rentan terdampak perubahan iklim akan berada dalam kondisi makin mengkhawatirkan.”Sikap pemerintah Indonesia, kata Kurniawan, sangat pragmatis dan tak memainkan peran strategis dalam negosiasi di Paris. Hal ini, meletakkan Indonesia sebagai negara pengikut kesepakatan dan kepentingan negara maju. Pemerintah Indonesia, lebih mementingkan dukungan program bagian mekanisme pasar yang dibangun negara-negara maju dalam negosiasi di Paris.Dia mengatakan, kala pengelolaan hutan, pesisir dan laut, dan energi Indonesia masih jadi bagian skema pasar, maka tak bisa berharap perbaikan sistem pengelolaan sumber daya alam lebih maju.Dukungan dari kesepakatan Paris, pun, katanya, tak berarti dan tak berhasil tanpa perbaikan tata kelola hutan dan gambut, pesisir laut, menghentikan penggunaan energi kotor batubara. “Juga menghentikan kejahatan korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam.” | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'energi', 'iklim/cuaca', 'pendanaan', 'trivia'] |
Soal Kesepakatan Paris, Apa Kata AMAN dan Walhi? | Wimar Witoelar, pendiri Yayasan Perspektif Baru, juga anggota Dewan Pengarah Perubahan Iklim mengatakan, konsep COP kali ini berbeda dengan sebelumnya. “Bukan tawaran negara maju untuk diikuti tetapi semua dasar dari INDC (Intended Nationally Determined Contributions) masing-masing negara,” katanya.Dalam perundingan itu, secara internasional, kata Wimar, Indonesia, cukup dihargai dan dianggap sebagai good international citizenship. Presiden juga dinilai bisa bekerja bersama masyarakat sipil.Dia melihat masalah Indonesia, ada di dalam negeri, misal, kepercayaan kepada pemerintah. Masalah internal ini bisa menghambat langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan komitmen mengatasi perubahan iklim. “Itu yang kita khawatirkan. Masalah itu bisa menyita tenaga dan perhatian Presiden. Kondisi domestik harus rapi untuk manfaatkan modal internasional yang ada. Kalau tidak terkikis,” katanya.Untuk itu, katanya, pemerintah (Presiden) harus secepat mungkin mendapat kepercayaan warga, sebelum kepercayaan internasional pudar. “Hal-hal yang kalau kita lihat sehar-hari, baik karena gerakan politk negatif, atau salah presepsi, kalau lama akan jadi masalah internasional juga.”Kalau ingin melihat dokumen kesepakatan Paris, bisa klik di sini. [SEP] | 2 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'iklim/cuaca', 'penyelamatan lingkungan', 'trivia'] |
Negara Perlu Bangun Shelter Khusus Satwa Sitaan | [CLS] Negara dinilai perlu membangun shelter atau pusat penyelamatan satwa (PPS) khusus untuk menampung dan merawat sejumlah satwa sitaan dari perdagangan ilegal maupun perburuan liar.Ketua Profauna Indonesia, Rosek Nursahid mengatakan, keberadaan shelter sangatlah penting. Selama ini, satwa sitaan seringkali dititipkan ke lembaga koservasi atau dibiarkan kurang terurus di tempat penampungan sementara milik BKSDA.“Ketika kita bicara penegakan hukum terkait perdagangan satwa liar, keberadaan shelter menjadi sangat penting,” kata Rosek Nursahid kepada Mongabay-Indonesia di Malang, Jawa Timur, awal minggu ini.Penitipan satwa liar yang disita dari koleksi pribadi, pasar burung, maupun perdagangan, biasanya dititipkan di kebun binatang dan taman safari. Namun, tidak semua lembaga konservasi di Indonesia memiliki program rehabilitasi. Selain itu, lembaga konservasi lebih suka menampung satwa yang secara tampilan menarik, sehingga dapat dipertontonkan kepada pengunjung.Bagaimana dengan jenis satwa yang tidak menarik dan bermasalah secara psikologis atau kesehatan? “Mereka banyak terabaikan, tidak adanya shelter menjadi alasan untuk tidak dilakukannya penyitaan,” lanjutnya.Pembangunan shelter merupakan keharusan, mengingat Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi konvensi CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). “Tempat itu tidak untuk komersil. Satwa akan dilepasliarkan kembali ketika kondisinya sudah baik. Malaysia, Singapura, dan Vietnam memiliki shelter yang dibangun dengan biaya negara. Bagaimana Indonesia?”Profauna memiliki Pusat Penyelamatan Satwa Petungsewu, Malang, sejak 2002. Saat ini, ada lima satwa yang dirawat di beberapa kandang besar. Kebanyakan merupakan jenis monyet atau primata yang mengalami trauma dan penyiksaan. | 1 | ['kebijakan', 'konflik', 'perdagangan', 'hewan terancam punah'] |
Negara Perlu Bangun Shelter Khusus Satwa Sitaan | Salah satunya, seekor lutung budeng bernama Nami, yang diselamatkan dari bencana tsunami di Aceh 2004. Saat ditemukan mengapung, Nami penuh luka dan butuh tiga tahun untuk memulihkan kondisinya. “Dulu, Nami hanya diam, sekarang sudah mau naik-naik,” kata Harianto, keeper-nya Nami.Selain Nami, ada dua monyet ekor panjang yang diselamatkan dari aksi kekerasan warga. Monyet tersebut ditembaki saat memasuki permukiman di Malang.Dukungan Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), Aschta Tajudin, setuju dengan ide pembangunann PPS, khusus satwa sitaan.Kebun Binatang Surabaya sebagai lembaga konservasi sering dijadikan alamat penitipan. Kurun waktu 2002-2003, KBS menerima titipan 1.400 satwa yaitu kura-kura batok, biyuku, burung, monyet ekor panjang, ular sawah, hingga buaya. “BKSDA Jawa Timur tidak memiliki fasilitas perawatan untuk satwa itu.”Menurut Aschta, PDTS KBS sudah tidak mampu lagi mengelola satwa titipan BKSDA, karena terbatasnya tempat dan fasilitas penunjang. Koleksi KBS saat ini sekitar 2.300 satwa di lahan seluas 15 hektar.Tujuan KBS adalah breeding. Sedangkan satwa sitaan untuk dilepasliarkan. “Kami kewalahan karena perlakuannya memang beda. Sejak 2013, kami tidak lagi menangani satwa sitaan yang sakit parah.”Aschta mengaskan, hingga kini satwa titipan BKSDA masih dirawat di KBS, dan tidak tahu sampai kapan dipelihara atau dipindahkan. “Biasanya lama, meski di surat hanya enam bulan dititipkan, faktanya tahunan.”Keberadaan PPS yang khusus menangani satwa sitaan memang penting. Terutama di Surabaya dan Jawa Timur keseluruhan yang sering dijadikan perlintasan perdagangan, apakah dari timur Indonesia atau sebaliknya. “Spesialisasi dan penanganannya berbeda. Banyak yang tertekan di perjalanan, jadi tidak bisa digabungkan,” pungkas Aschta. [SEP] | 1 | ['bencana alam', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'perdagangan', 'pertanian', 'perusahaan', 'hewan terancam punah'] |
Si Paruh Gincu Ekek-Geling Jawa, Endemis Jawa yang Kritis | [CLS] Paruhnya merah, dengan warna dominan tubuh berwarna hijau dan sayap merah kecoklatan. Burung ini memiliki corak hitam di garis mata yang mengarah horisontal hingga ke belakang kepala. Karena paruhnya yang merah, kadang burung ini pun disebut si paruh gincu.Itulah sekelimut deskripsi tentang ekek-geling jawa (Cissa thalassina) atau javan green magpie dalam bahasa inggrisnya, yang termasuk jenis burung berkicau yang tersebar di kawasan Sunda Besar.Berbeda dengan kerabatnya ekek-geling kalimantan (Cissa jeffreyi), maka ekek-geling jawa memiliki paruh yang lebih panjang, keduanya pun memilik suara yang berbeda. Sebelumnya dua spesies ini dianggap sebagai spesies yang sama.Populasi burung endemis Jawa bagian barat ini kini diperkirakan kurang dari 250 individu. Ironisnya, ekek-geling Jawa justru kerap dijumpai di dalam sangkar meski sangat langka di alam.Sejak 2001, jenis burung pemakan serangga ini hanya tercatat di empat lokasi di Jawa yaitu Taman Nasional Merapi, Taman Nasional Halimun Salak, Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango dan hutan sekitar Bandung Selatan. Burung ini tercatat pertama kali di Sukabumi pada 1906 dan terakhir kali di hutan sekitar Bandung pada 2006.Pada 26-29 September 2015 lalu, 35 ahli burung dari berbagai negara berkumpul dalam “First Asian Song Bird Trade Summit” untuk membahas jenis-jenis burung kicauan yang terancam perburuan dan perdagangan. Dalam pertemuan tersebut diidentifikasi 27 jenis burung kicauan di kawasan Sunda yang mencakup Semenanjung Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan yang terancam perdagangan. Dua belas di antaranya ditetapkan sebagai jenis prioritas untuk aksi konservasi. | 0 | ['konflik', 'penyakit', 'perdagangan', 'hewan terancam punah', 'trivia'] |
Si Paruh Gincu Ekek-Geling Jawa, Endemis Jawa yang Kritis | “Salah satu jenis prioritas itu adalah ekek-geling jawa,” tutur Ria Saryanthi, Head of Communication and Knowledge Center Burung Indonesia yang turut hadir dalam acara tersebut. Jenis burung kerabat gagak ini masuk kategori kritis (Critically Endangered) dalam Daftar Merah badan konservasi dunia IUCN akibat perdagangan.Meski terancam punah, saat ini di Indonesia, ekek-geling jawa belum dilindungi undang-undang. Karena itu, melalui Asian Song Bird Trade Summit para ahli mendorong agar jenis-jenis prioritas termasuk ekek-geling jawa dapat diusulkan sebagai jenis yang dilindungi.“Selain itu, perlu dilakukan penelitian terkait populasi dan genetikanya serta dilakukan penegakan hukum untuk penangkapan di alam,” ujar Ria. Sembari menambahkan, di pertemuan tersebut juga disampaikan perlunya mengkaji jenis-jenis yang bisa diusulkan untuk program penangkaran dan reintroduksi serta penyadartahuan ke berbagai pihak.Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan burung ini menyebabkan beberapa ahli dan aktivis mencoba melakukan upaya penangkaran (captive breeding) untuk mempertahankan jumlah populasinya. Salah satunya adalah upaya yang dilakukan oleh Chester Zoo yang bekerjasama dengan Cikananga Wildlife Center (CWC, dulunya PPS Cikananga) sebagai member Treathened Songbird of Asia Working Group (TWASG), yang berupaya untuk merehabilitasi keberadaan burung berparuh gincu ini.Dalam artikel kerjasama antara Mongabay-Indonesia dan Burung Indonesia bulan November 2015 ini, Anda bisa mengunduh kalender digital untuk gadget atau komputer anda. Silakan klik tautan ini dan simpan dalam perangkat anda. [SEP] | 0 | ['kebijakan', 'konflik', 'penyakit', 'perdagangan', 'hewan terancam punah', 'trivia'] |
Mengenaskan…Puluhan Peluru Bersarang di Tubuh Orangutan dari Taman Nasional Leuser Ini | [CLS] Kabar duka datang dari kawasan Ekowisata Bukit Lawang, Langkat, Sumatera Utara. Orangutan Sumatera liar jantan yang hidup di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ini, mati mengenaskan dengan puluhan peluru senapan angin bersarang di tubuhnya. Diduga orangutan ditembak kala hendak mengambil durian di perkampungkan.Andi Basrul, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), kepada Mongabay mengatakan, kala ditemukan orangutan daam keadaan kritis dan diselamatkan ke karantina Sumatran Orangutan Center Protection (SOCP). Dugaan awal kematian karena berkelahi dengan orangutan lain hingga luka di bahu kiri.Kala tim dokter hewan SOCP bersama Orangutan Information Center (OIC) memeriksa, ternyata orangutan kena tembakan lebih 20 peluru.“Ada kemungkinan karena ulah manusia yang menembak saat orangutan masuk ke perkebunan warga untuk mengambil durian yang sedang musim. Orangutan suka durian.” Namun, ada juga dugaan satwa ini ditembak oleh pemburu. “Ini kita masih terus dalami dan usut tuntas.”Selama ini, orangutan di ekowisata Bukit Lawang jadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sana. Pemandu wisata membebaskan pengunjung memberikan makan walaupun sudah ada larangan. Untuk itu, Basrul juga akan menyelidiki apakah kejadian ini terkait dengan hal itu.Dia akan memanggil petugas lapangan, untuk diperiksa dan akan mendalami apakah ada terlibatan petugas yang menutup mata degan ulah pemandu wisata atau tidak. “Jika nanti ditemukan kelalaian dan kesalahan petugas akan tindak tegas.”Ian Singleton, Direktur SOCP, ketika dikonfirmasi Mongabay mengatakan hasil visum, saat tiba di karantina Rabu malam (22/10/15), dan Kamis, tim dokter hewan SOCP membius dan infus, sekaligus mencoba membersihkan luka luka. | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'konflik', 'lahan'] |
Mengenaskan…Puluhan Peluru Bersarang di Tubuh Orangutan dari Taman Nasional Leuser Ini | Luka parah di bahu kiri sudah infeksi berat, sampai ada beberapa ulat. Dari pemeriksaan, tim dokter menemukan tulang bahu kiri patah, dan bekas patah tulang lama di lengan kanan. Dari hasil rontgen, terlihat lebih 20 peluru senapan angin. Satu peluru menghancurkan mata kanan.“Walaupun tim dokter hewan kerja keras menyelamatkan, mereka gagal. Ia tewas karena kondisi kritis ini pada Kamis sore sekitar pukul 18.00.”Sapto Aji Prabowo, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat, menduga peluru oleh oknum-oknum yang mengambil kesempatan memburu kala orangutan muncul di perkebunan mengambil buah.“Ini tugas rumah kita. Saat musim durian orangutan muncul dan diburu. Kalau bahu luka saya mendapat info karena pukulan benda tumpul. Ini semua akan jadi bahan evaluasi kita dalam mengambil kebijakan ke depan.”Dia mengatakan, dari pemantauan mereka ada tiga orangutan berubah perilaku dan sulit dikontrol. Beberapa bulan lalu ada turis asing diserang karena memaksakan diri mendekat kala memberikan makan dan mencoba menyentuh. Namun dua masih bisa dididik, satu sangat liar, terkadang menyerang manusia.“Ini jadi pembahasan mendalam di BBTNGL. Jika memang tidak terkontrol mau tidak mau harus di translokasi ke area lain yang lebih aman dan lebih baik lagi bagi perkembangan mereka.”Soal orangutan mencari pakan di perkampungan merupakan hal alami, bukan harus diburu dan dibunuh. Sebab, masyarakat di sekitar hutan seperti di ekowisata Bukit Lawang, mendapatkan keuntungan dari wisatawan yang datang. [SEP] | 0 | ['konflik', 'penyakit'] |
Selain 12 Kapal, KKP Akan Tenggelamkan Kapal Tanker | [CLS] Sebanyak 12 kapal yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia, dipastikan akan ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penenggelaman akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa (19-20/10/2015) mendatang di tiga kota, Sabang (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), dan Pontianak (Kalimantan Barat).Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, penenggelaman tersebut dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Cara tersebut, diyakini bisa memutus mata rantai kejahatan perikanan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia.“Selama belum masuk ke pengadilan, kapal-kapal yang melakukan pelanggaran bisa ditenggelamkan langsung,” demikian diungkapkan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Kamis (15/10/2015).Dikatakan dia, penggelaman kapal dilakukan, karena pihaknya ingin memberi efek jera kepada pelaku illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing di perairan Indonesia. Jika kapal-kapal tersebut langsung masuk ke meja pengadilan, maka dikhawatirkan hukuman uu peyang diberikan tidak setimpal.“Daripada kenapa-kenapa kalau ke pengadilan dulu, kita langsung tenggelamkan saja. Kan payung hukumnya juga sudah ada dan jelas. Kita tenggelamkan kapalnya, ABK-nya kita bawa ke darat,” tutur dia.Tentang 12 kapal yang akan ditenggelamkan nanti, Susi menyebutkan, 8 kapal diantaranya berasal dari KKP dan 4 kapal dari TNI AL. Untuk kapal-kapal yang ditenggelamkan KKP, rinciannya adalah 1 kapal berbendera Thailand akan ditenggelamkan di Sabang, 1 kapal berbendera Thailand dan 2 kapal berbendera Vietnam akan ditenggelamkan di Batam.“Sisanya, ada empat kapal yang akan ditenggelamkan di Pontianak. Untuk TNI AL ini teknis penenggelamannya diserahkan kepada mereka,” cetus dia. Adapun, empat kapal yang batal ditenggelamkan itu, seluruhnya kapal yang berbendera Filipina.Kapal Tanker | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'budidaya', 'kebijakan', 'konflik', 'politik'] |
Selain 12 Kapal, KKP Akan Tenggelamkan Kapal Tanker | Selain menenggelamkan 8 kapal, Susi Pudjiastuti juga mengungakapkan bahwa pihaknya akan menenggelamkan 2 (dua) unit kapal tanker, yaitu MT Galuh Pusaka dan MT Mascott II. Kedua kapal tanker tersebut ikut ditenggelamkan karena terbukti sudah melakukan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia.Akan tetapi menurut Susi, walau akan ditenggelamkan, hingga saat ini informasi mengenai dua kapal tanker tersebut masih terbatas. Sehingga, informasi mengenai keduanya akan terus didalami untuk mendukung proses hukum yang akan dilakukan nanti.Adapun, kapal MT Galuh Pusaka ditemukan di Perairan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau pada 30 Juni 2014 dalam keadaan tanpa awak. Diduga, kapal tanpa awak tersebut sengaja diterlantarkan untuk mendapatkan klaim asuransi perusahaan.Selain melakukan perbuatan curang tersebut, dugaan lain yang dilakukan kapal MT Galuh Pusaka, adalah karena kapal tersebut tidak memiliki izin pengangkutan. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Asep Burhanuddin, izin kapal tersebut saat ditemukan sudah habis dan itu bisa diberikan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun penjara atau denda paling banyak Rp200 juta.“Selain itu, Galuh Pusaka juga tidak memiliki suat persetujuan berlayar, tidak melengkapi persyaratan navigasi, sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi sarana bantu navigasi dan fasilitas alur pelayanan, dan tidak melaporkan kapal dari perairan Indonesia,” papar dia.Di samping Galuh Pusaka, kapal tanker lain MT Mascott II juga diduga kuat sudah melakukan pelannggaran. Menurut Asep, pelanggaran yang dilakukan adalah membawa muatan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi dokumen pelayaran yang sah.“Dengan demikian, Mascott ini diduga mengangkut BBM tanpa izin, melakukan usaha pengangkutan pelayaran tanpa izin, ekspor barang tanpa dokumen yang sah, dan pemalsuan dokumen,” tandas dia.35 Kapal di Pengadilan | 1 | ['budidaya', 'energi', 'konflik', 'pendanaan', 'perdagangan', 'perusahaan'] |
Selain 12 Kapal, KKP Akan Tenggelamkan Kapal Tanker | Selain 12 kapal beserta tambahan 2 kapal tanker, Asep Burhanuddin menjelaskan, sebenarnya masih ada kapal lain yang berstatus diduga melakukan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut jumlahnya mencapai 35 kapal.“Namun, kapal-kapal tersebut statusnya saat ini masih dalam tahap proses pengadilan. Jadi kita tidak bisa mengutak -atik mereka, apalagi sampai ditenggelamkan. Kita harus tunggu dulu proses hukumnya selesai,” ucap Asep.Ke-35 kapal tersebut, kata dia, 8 (delapan) ada di Pontianak (Kalbar), 12 di Batam (Kepri), 4 (empat) di Bitung (Sulawesi Utara), 5 (lima) di Merauke (Papua), 3 (tiga) di Ranai, dan 3 (tiga) di Tarempa, Kepri. [SEP] | 1 | ['nan'] |
Danau Limboto Sebagai Destinasi Burung Pendatang (bagian – 2) | [CLS] Limboto merupakan nama danau yang tidak asing di telinga masyarakat Gorontalo. Dalam kehidupan nyata, peran Danau Limboto sangatlah penting sebagai penyedia air bersih, habitat flora dan fauna, hingga pencegah banjir. Limboto juga menampung air dari 5 sungai besar dan 23 sungai kecil.Untuk jenis burung, beberapa jenis dapat dengan mudahnya kita lihat. Ada dara-laut sayap-putih (Chlidonias leucopterus), elang bondol (Haliastus indus), blekok sawah (Ardeola speciosa), atau kuntul kecil (Egretta garzetta) yang semuanya pengunjung setia danau. Mengenai kehadiran burung migran alias pendatang, Idham Ali dari Gorontalo Wildlife Fotography dan Iwan Hunowu, pengamat burung, punya cerita seru. Di acara “Welcome Birds: Burung Migran dan Pesona Danau Limboto” itu Idham memperlihatkan berbagai jenis burung migran yang ia potret. Sembari Idham menjelaskan, Iwan mengungkapkan asal-muasal burung tersebut dan hendak kemana tujuannya.Seperti trinil semak (Tringa glareola). Burung ini menurut Iwan, memiliki ciri khas sewaktu terbang yaitu dengan kaki menjulur dari bawah ekor. Biasanya berbiak di Eropa bagian Utara dan Asia Utara. Pada musim dingin bermigrasi ke Afrika Selatan, Asia Selatan, dan Australia.“Kalau cerek asia (Caradrius veredus) kakinya kuning dibanding cerek kernyut, dan cerek-pasir besar. Sebaran di Siberia Selatan, Mongolia, Tiongkok Timur Laut. Bermigrasi sampai ke Sunda Besar sampai Australia bagian utara, namun jarang sampai selatan,” kata Iwan.Untuk cerek kernyut (Pluvialis fulva), sebarannya di Rusia dan Alaska. Musim dingin bermigrasi ke pesisir Amerika Utara dan Selatan, Eropa Barat, Afrika, Asia Selatan, Indonesia, dan Australia. Burung ini punya gaya khas ketika makan, yaitu berlarian kemudian berhenti dan mematuk makanan. “Jumlah telurnya 4 dan dieram selama 26 hari.” | 2 | ['bencana alam', 'foto', 'pendanaan', 'pertanian', 'trivia'] |
Danau Limboto Sebagai Destinasi Burung Pendatang (bagian – 2) | Menariknya, ada gajahan kecil (Numenius minutus) atau Little Curlew. Jenis ini tidak umum ditemukan di Indonesia. Idham bercerita, ia memotret burung tersebut pada 2014 dan diunggah di media sosial seperti facebook. Ternyata, dari media ini pencinta burung Australia melihat bahwa burung migran itu sangat jarang ditemukan. “Teman-teman di Australia kemudian memuatnya di majalah Australian Birdlife, Desember 2014,” kata Idham.Yang membanggakan menurut Idhan adalah dari hasil pengamatannya ia melihat pengunjung baru Danau Limboto, yaitu berkik-kembang besar (Rostratula benghalensis). Sebaran burung ini adalah Afrika dan Madagaskar, Pakistan ke Timur sampai China, Rusia Tenggara dan Jepang, dan ke selatan di Asia Tenggara, Sunda Besar, Filipina sampai Sunda Kecil dan Australia. Musim berbiaknya Juli hingga April. “Jenis ini pernah terlihat di Jawa Tengah. Artinya kalau dilaporkan, Danau Limboto adalah yang kedua di Indonesia.”Menurut Idham, data burung migran di Limboto saat ini berkisar 10-14 jenis. Namun ia menduga jumlahnya akan lebih banyak lagi. Karena ia menemukan beberapa jenis yang tidak terekam oleh kameranya.Akan tetapi, menurut Hanom Bashari, Biodiversity Conservation Specialist Burung Indonesia, jumlah tersebut bertambah menjadi 34 jenis. Data ini merupakan hasil pengumpulan informasi yang dipadukan dengan data awal dan identifikasi lanjutan. “Sebut saja kedidi leher-merah, gagang-bayam belang, maupun trinil kaki-hijau,” jelasnya.Penyelamatan LimbotoMeski memiliki potensi besar terhadap burung migran, namun kondisi Limboto yang dangkal dan dipenuhi eceng gondok merupakan persoalan yang sangat meresahkan. | 2 | ['pendanaan', 'trivia'] |
Danau Limboto Sebagai Destinasi Burung Pendatang (bagian – 2) | Fadly Alamri, dari Badan Lingkungan Hidup Gorontalo, menuturkan permasalahan danau yang hingga kini tak kunjung terang dikarenakan tidak adanya penegakan hukum. Menurut Fadly, wilayah sekitar danau bersinggungan langsung dengan lima kecamatan yang didiami oleh sekitar 2.000 jiwa. Sedangkan sebagian besar tanah itu sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).“Saat ini Pak Gubernur sudah mengeluarkan moratorium sertifikat tanah di Danau Limboto,” katanya.Fadly menuturkan, di Provinsi Gorontalo saat ini sudah ada kelompok kerja (Pokja) Danau Limboto. Satu hal yang saat ini dirancang adalah membuat zonasi danau dan jaring apung ramah lingkungan, mengatasi eceng gondok yang sudah 70 persen merambat dan menguasai danau, serta mengatasi problem sedimentasi. “Namun, persoalan yang tak kala besar adalah masyarakat miskin di sekitar danau.”Rahman Dako, Koordinator Forum Komunitas Hijau Kota Gorontalo mengatakan, persoalan danau seharusnya dilihat dari hulu. Perkebunan sawit telah menguasai hutan di kabupaten Gorontalo, yang aliran sungainya bermuara ke Danau Limboto. “Hutan di hulu sudah gundul. Ini persoalan utama yang harus diselesaikan.,”Sementara, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Komisi Lingkungan, Ansar Akuba menegaskan pentingnya melakukan review Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Danau Limboto. “Kelengkapan data dan informasi komprehensif semua pihak penting dikembangkan guna mendapatkan solusi yang tepat,” jelasnya.Dian Nasiboe, Duta Wisata Gorontalo yang hadir pada diskusi itu menuturkan, adanya informasi mengenai burung mirgan sangatlah membantu mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Danau Limboto.“Kami siap membuat Danau Limbotolebih dikenal akan burung migrannya,” kata Dian.Bagian awal tulisan ini dapat dibaca pada judul berikut: Danau Limboto dan Pesona Burung Migran (bagian – 1) [SEP] | 0 | ['kebijakan', 'lahan', 'pendanaan', 'penyelamatan lingkungan', 'politik', 'sawit', 'trivia'] |
Pakai Energi Matahari, Alat Masak Ini Bisa Gantikan “Tugas” Elpiji | [CLS] Gas elpiji sulit dan harga terus naik? Tampaknya temuan para mahasiswa Program Studi Teknologi Jaringan, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, ini bisa jadi solusi. Mereka membuat alat bernama I-Clouder (integrated carts local food and microcontroller), ‘kompor’ memasak bagi penjual makanan, sebagai pengganti gas atau arang.“Alat ini memanfaatkan panas matahari sebagai sumber daya utama dan dikontrol dengan mikrokontroller berbasis arduino. Melalui solar cell, I-Clouder pakai turbular heater sebagai pemanas untuk pengganti kompor,” kata Bagas Prakasa, Ketua Tim, di Yogyakarta, baru-baru ini.Bersama keempat tim Bagas mengatakan, kelangkaan dan kenaikan harga gas melon dipastikan berdampak langsung pada pelaku UKM makanan. “Jadi kita buat alat ini. Ia dapat mengatur suhu panci otomatis berdasar kebutuhan penjual.”Arief Noor Rahman, anggota tim mengatakan, sistem kerja I-Clouder, dimulai perangkat solar cell sebagai penangkap panas matahari diteruskan ke akumulator untuk disimpan dan dikontrol perangkat bernama charging controller. Daya yang disimpan pada akumulator untuk menghidupkan box bontroller.Khoerul menambahkan, alat ini ramah lingkungan dan mandiri, tak terpengaruh kebijakan pemerintah soal energi.“Yang pasti lebih efisien, karena suhu dalam panci dapat diatur sesuai kebutuhan penjual. Saya berharap ini dapat diterapkan lebih luas.”Energi terbarukanPenggunaan energi sudah waktunya beralih ke energi terbarukan. Pemerintah, bisa mendorong pencapaian ini. Indarto, Guru Besar Fakultas Teknik UGM mengatakan, instrumen kebijakan bisa lewat berbagai peraturan perundang-undangan, perpajakan, kemitraan, pendanaan pemerintah dan mekanisme pasar. Misal, pemberian intensif pengembangan energi terbarukan, kewajiban perusahaan pembangkit energi fosil memiliki energi terbarukan dalam persentase tertentu. Bisa juga kebijakan tata niaga panasbumi agar menurunkan biaya operasi wajib pakai energi bersih. | 2 | ['energi', 'kebijakan', 'pendanaan', 'penelitian', 'penyelamatan lingkungan', 'perusahaan', 'trivia'] |
Pakai Energi Matahari, Alat Masak Ini Bisa Gantikan “Tugas” Elpiji | Tantangan terberat pemanfaatan energi terbarukan, katanya, bagaimana menyelaraskan pengembangan dengan peluang pasar di Indonesia. “Bagaimana mengakses sumber keuangan global energi hijau dan bersih.”Menurut dia, saat ini perlu identifikasi hambatan, pengalaman, celah dan pelajaran dari pengalaman yang ada.Deendarlianto, Kepala Pusat Studi Energi UGM mengatakan, perlu pengembangan ekonomi daerah berbasis energi terbarukan. Caranya, dimulai riset dasar dan pengembangan riset berorientasi industri skala nasional. “Ia harus didukung segenap pemangku kepentingan negara.”Guna pengelolaan energi di Indonesia, dia mendorong pemerintah memperbesar peranan BUMN maupun BUMD. Penting juga mengkaji kembali rantai manajemen suplai sumber energi terbarukan. [SEP] | 2 | ['energi', 'penelitian', 'perusahaan', 'trivia'] |
10 Hewan “Menakutkan” Ini Ternyata Tidak Berbahaya | [CLS] Tidak selamanya, hewan yang berwajah “seram” itu berbahaya. Sebagian, justru bisa menjadi teman yang menyenangkan.Berikut, terangkum 10 hewan yang memang wujudnya tidak biasa, namun nyata-nyatanya tidak perlu ditakuti kehadirannya.1. Aye-ayeAye-aye (Daubentonia madagascariensis) adalah satwa endemik Pulau Madagaskar yang merupakan primata noktural alias aktif di malam hari. Sebagian besar, satwa ini ditemukan di hutan pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut (m dpl).Satwa ini memiliki jari yang tipis dan panjang serta jari tengah yang lebih panjang dibandingkan jari-jari lain. Jari tengah ini dipergunakan untuk mencari dan mengambil larva dari rongga kayu. Tubuh aye-aye berwarna coklat gelap atau hitam dan memiliki ekor lebat yang ukurannya lebih panjang dari tubuhnya. Ia juga memiliki mata yang besar dan telinga yang sensitif.Masyarakat Madagaskar menganggap aye-aye sebagai hewan pembawa pertanda buruk sehingga sering memburunya. Aye-aye merupakan satu-satunya anggota yang masih ada dari genus Daubentonia dan keluarga Daubentoniidae.2. Hiu PenjemurHiu penjemur (Cetorhinus maximus) ini merupakan spesies ikan terbesar di dunia. Tak seperti ikan karnivora lain, hiu besar ini tak mengunyah, hanya memasukkan plankton –plankton dengan memfilternya melalui mulutnya yang besar.Yang tidak yang tahu bila sebenarnya ikan ini tak bisa memasukkan sesuatu seukuran bola volley ke dalam perutnya, terlebih memangsa manusia. Hiu Penjemur ini bisa ditemukan di semua samudera di dunia, terutama di perairan yang dingin.3. Kelelawar VampirKelelawar vampir (Desmodontinae) memanglah hewan penghisap darah. Wajahnya menakutkan, hidup di gua gelap, terbang malam hari, dan kadang bergelantungan di pepohonan. Namun, sekali waktu Anda perlu melupakan hal-hal mengerikan tersebut, karena sebenarnya kelelawar ini mempunyai beberapa keunikan. | 2 | ['penyakit'] |
10 Hewan “Menakutkan” Ini Ternyata Tidak Berbahaya | Meski makanan utama mereka memang darah, namun amat jarang menghisap darah manusia, atau bahkan mungkin tak pernah sekalipun sepanjang hidupnya. Mereka lebih suka menghisap darah hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, kambing, atau burung. Hewan ini menghuni kawasan tropis dan subtropis yang lembab di Amerika Tengah hingga Amerika Selatan.4. Burung Bangkai Burung bangkai sering dianggap jelmaan setan. Bukan hanya karena wujudnya yang menakutkan – sayap lebar dan kepala botak – tapi juga kebiasannya yang hanya muncul saat ada bangkai tergeletak.Namun sebenarnya, burung ini sama sekali tidak berbahaya. Mereka memang punya paruh lancip dan kuku-kuku yang tajam, namun keduanya tidak mereka gunakan untuk membunuh mangsanya, melainkan untuk merobek bangkai. Burung yang dalam Bahasa Inggris disebut Vulture ini tidak terdapat di Benua Australia dan Antartika.5. Laba-laba Goliath Sesuai namanya, laba-laba goliath “pemakan burung” atau Goliath birdeater (Theraphosa blondi) merupakan laba-laba raksasa yang hidup di hutan hujan kawasan Amerika Selatan. Julukan “pemakan burung” disematkan karena saat pertama kali ditemukan oleh ilmuwan ia sedang melahap burung kolibri yang sudah mati. Meski begitu, makanan laba-laba ini bukan burung, melainkan serangga yang lebih kecil.Meski penampilannya menakutkan – berukuran besar, gigi taring yang runcing, dan tubuh yang ditumbuhi bulu-bulu tipis dan jarang – namun laba-laba raksasa ini sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Memang, dia memiliki bisa, namun tak ‘seberbahaya’ bisa yang dimiliki tawon.Hewan ini hidup di hutan hujan dataran tinggi Suriname, Guyana, Guyana Perancis, Brasil bagian utara dan Venezuela bagian selatan.6. Buaya GharialGharial benar-benar mirip buaya dalam segala aspek, kecuali moncongnya yang panjang lancip. Penampilannya yang mirip buaya inilah yang membuatnya dianggap sebagai pemakan manusia dan ditakuti setiap kemunculannya. | 1 | ['konflik', 'penelitian'] |
10 Hewan “Menakutkan” Ini Ternyata Tidak Berbahaya | Namun, faktanya, rahangnya yang tipis itu sangat ‘rapuh’ dan takkan mampu mengunyah hewan-hewan berukuran besar. Sehingga, makanannya adalah katak, ikan, atau bahkan serangga. Jika bertemu manusia, Gharial akan selalu menghindar dan menjauh.Gharial hidup di sungai-sungai di India, Pakistan, Myanmar, hingga Bhutan, dan Nepal.7. Laba-laba Arrachnida RaksasaMeski sering dianggap sebagai laba-laba unta (camel spider) atau bahkan kalajengking angina (wind spider), hewan ini sama sekali bukan laba-laba atau kalajengking. Inilah Solifugae.Mereka bisa tumbuh hingga berukuran beberapa centimeter dan mampu berlari hingga 16 km per jam. Banyak Tentara Amerika yang bertugas di gurun-gurun di Timur Tengah bertemu dengan hewan yang mereka percaya suka memakan daging manusia. Cerita yang tidak benar tentu saja. Padahal, satwa ini justru bagus untuk mengendalikan hama, karena kesukaannya memakan serangga.Solifugae ini bisa ditemukan di daerah bergurun atau tandus di hampir semua benua kecuali Australia dan Antartika.8. Ular SusuBagi yang takut ular, ular susu atau milksnake (Lampropeltis Triangulum) tentulah menakutkan, karena seringkali dianggap sebagai ular karang yang amat beracun. Sebenarnya, warna di sekujur tubuhnya itu merupakan wujud kamuflase untuk menjauhkan dari para predator.Realitanya, ular ini tidak berbahaya dan bahkan takkan bereaksi jika kita pegang. Tapi pastikan bahwa yang kita pegang itu adalah milksnake, bukan coral snake (ular karang) yang beracun.Para pengamat ular sudah membuat satu kalimat yang mudah kita ingat “Red next to black is a friend of Jack; red next to yellow will kill a fellow” yang kurang lebih berarti jika warna merahnya bersambung dengan warna hitam, maka itulah milksnake, namun jika warna merahnya tersambung dengan warna kuning, itulah coral snake yang berbahaya. | 1 | ['nan'] |
10 Hewan “Menakutkan” Ini Ternyata Tidak Berbahaya | Hewan ini tersebar secara luas di benua Amerika, mulai dari bagian selatan Kanada di Amerika Utara hingga Venezuela di Amerika Selatan.9. Kaki Seribu RaksasaInilah salah satu hewan yang wujudnya juga menakutkan. Apalagi berukuran raksasa, sebagai salah satu kaki seribu terbesar di dunia. Kaki seribu dari Afrika (Archispirostreptus gigas) ini berwana hitam legam dengan panjang hingga 40 cm, mempunyai hampir 250 kaki, dan mampu hidup hingga 10 tahun. Meski menyeramkan, namun kaki seribu ini sama sekali tidak berbahaya.Hewan ini dapat ditemukan di benua Afrika bagian timur seperti Mozambique dan Kenya. Habitatanya adalah hutan dataran rendah dan bahkan di pesisir pantai yang jarang pohon.10. Pari MantaIkan pari yang ini, tidak seperti ikan pari yang Anda bayangkan. Apalagi, jika Anda menganggapnya hewan yang beracun dan mematikan, sehingga menyebabkan seorang biologist dan pembawa acara wildlife kenamaan dunia, yang berasal dari Australia, meninggal karena sengatannya.Sosok pari ini selalu dicari oleh para pehobi scuba diving, untuk dinikmati atau bahkan diabadikan keindahannya. Ikan pari hantu, atau biasa dikenal dengan pari manta, nama ikannya.Pari manta merupakan salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia. Lebar tubuhnya dari ujung sirip dada ke ujung sirip lainnya mencapai 6 – 8 meter. Bobot terberatnya yang pernah diukur mencapai tiga ton. Pari manta juga bukan merupakan pari yang beracun, ekornya tidak mempunyai sengat seperti kebanyakan ikan pari lainnya. [SEP] | 0 | ['nan'] |
Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Apa Manfaatnya? | [CLS] Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan (PPLB) merupakan perencanaan penggunaan lahan yang menekankan metode pemetaan partisipatif dan perencanaan tata guna lahan yang lebih detil. Proses ini menekankan pada lima aspek besar yaitu sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, dan pemerintahan.Perencanaan tata guna lahan berkelanjutan harus dibangun melalui pendokumentasian pengetahuan lokal masyarakat mengenai ruang hidupnya yang mencakup sumber-sumber penghidupan dan wilayah lindung mereka. Hasil dari PPLB ini, nantinya akan disusun secara sistematis sebagai masukan penting yang diintegrasikan dalam dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten atau kota.Proses pembangunan kesepakatan tersebut, dilakukan melalui forum diskusi desa, lalu ke kecamatan, dan dilanjutkan ke kabupaten. Forum ini sekaligus sebagai media komunikasi, penyebaran informasi, bahkan sebagai penyelesaian masalah baik di dalam maupun antar-desa.Akan tetapi, dikarenakan perencanaan penggunaan lahan merupakan proses yang rumit, terkadang melibatkan intrik politik, pada praktiknya di beberapa tempat, penyusunan RTRW kabupaten sering kali tidak melihat kondisi faktual masyarakat setempat.Alih-alih mendatangkan keadilan ruang bagi masyarakat, penyusunan RTRW kabupaten yang telah diatur dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut tak jarang dijadikan ajang pembagian konsesi wilayah dan sumber-sumber pertanian untuk investasi skala besar. Padahal, masyarakat pedesaan telah memiliki konsep ruang tersendiri berdasarkan pengetahuan dan kearifannya.Deny Rahadian, Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), menuturkan bahwa PPLB merupakan pengembangan metode pemetaan partisipatif yang mensyaratkan sinergisitas antara rencana pengelolaan masyarakat dengan rencana pembangunan pemerintah daerah. | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'inovasi', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'pertanian'] |
Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Apa Manfaatnya? | Dalam PPLB, diatur mengenai penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan sesuai daya dukung lahan, serta kesesuaian kondisi sosial ekonomi masyarakat. “PPLB merupakan jalan menuju keadilan ruang dan solusi atas konflik ruang yang selama ini terjadi,” ungkapnya dalam Seminar Nasional Mendorong Integrasi Peta Kelola Rakyat Melalui Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, di Bogor, Kamis (21/5/2015).Menurut Deny, hakikat PPLB adalah merubah paradigma pembangunan desa yang selama ini hanya ditentukan oleh kebijakan pusat atau pemerintah daerah menjadi subjek perencana yang didukung oleh pemerintah daerah. Yaitu, dengan cara memberi akses seluasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan wilayahnya melalui pendekatan participatory approach bukan command and rule paradigm sebagaimana yang terjadi.Pendampingan Kegiatan pendampingan yang dilakukan JKPP terhadap komunitas lokal di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan masyarakat adat di Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan menunjukkan betapa pentingnya PPLB dilaksanakan.Menurut Deny, di Kecamatan Timpah yang sebagian besar wilayahnya gambut justru oleh pemerintah setempat diberikan izin untuk perusahaan kelapa sawit yang merupakan ancaman besar. Melalui PPLB terlihat jelas bahwa tingkat kesesuaian penggunaan lahan masyarakat dengan draf RTRW kabupaten hanya 36 persen.Nilai positifnya adalah, melalui PPLB, Pemerintah Daerah Kapuas menyambut baik masukan data dari hasil PPLB tersebut dalam pembahasan draf RTRWK dan RTRWP. Proses tersebut dicapai melalui forum diskusi ruang yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui PPLB. | 2 | ['masyarakat desa', 'inovasi', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Apa Manfaatnya? | Sementara, berdasarkan PPLB untuk kesesuaian wilayah masyarakat di Kecamatan Rampi dengan wilayah lindung dalam RTRWK Luwu Utara, hanya 20 persen saja atau sekitar 4.598,6 hektar yang terlihat. Sisanya, sekitar 80 persen atau 19.550 tidak sesuai.Sementara, wilayah lindung dalam peta perencanaan masyarakat Rampi yang dialokasikan sebagai kawasan budi daya di RTRWK seluas 55.289 hektar. Melalui PPLB tergambar, kesesuaian wilayah hanya tercapai 47,38 persen, sementara sisanya sekitar 52,62 persen atau 61.409 hektar tidak sesuai.Baharuddin Nurdin, Sekretaris Bappaeda Luwu Utara, mengatakan sejauh ini PPLB telah memberikan masukan positif terhadap implementasi Perda Kabupaten Luwu Utara No 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunana Jangka Menengah Daerah 2010-2015. Yang terpenting adalah membantu penerapan pembangunan pertanian berkelanjutan.Menurut Baharuddin, hal yang telah dicapai melalui PPLB adalah adanya peta partisipatif Kecamatan Rampi, analisis peta usulan masrakat untuk areal penggunaan lain, serta sinkronisasi data dengan SKPD terkait, misalnya soal kehutanan. “Pemkab telah melahirkan Perda sistem Perencanaan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai Sistem Perencanaan pembangunan Partisipatif. Dokumen PPLB Kecamatan Rampi ini nantinya akan diserahkan ke Pemkab Luwu Utara melalui Bappeda sebagai masukan penyusunan rencana detil tata ruang (RDTR) dan revisi RTRW Luwu Utara,” ujarnya.Budi Rario, Kepala Bagian Fisik dan Prasarana Bappeda Kapuas, menuturkan bahwa Pemkab Kapuas sangat mengapresiasi kegiatan PPLB tersebut karena terjadi sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah dan JKPP itu sendiri. Dengan begitu, semua pihak dapat dilibatkan sehingga konflik dapat diminimalisasi. | 2 | ['budidaya', 'inovasi', 'kebijakan', 'konflik', 'pertanian', 'politik'] |
Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Apa Manfaatnya? | Budi memberikan usulan agar kedepannya ada pembaruan aspek kebijakan dan yuridis mengenai perencanaan dan tata kelola lahan di tingkat masyarakat. “Dengan begitu pemberdayaan masyarakat dengan segala kondisi dan potensinya dapat diterapkan secara luas dan maksimal.”Peran peta partisipatifOswar Muadzin Mungkasa, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasonal (PPN/Bappenas), menuturkan bahwa rencana tata ruang perdesaan yang merupakan bagian dari kabupaten harus tercakup dalam rencana tata ruang kabupaten. Pembangunan kawasan perdesaan tersebut meliputi penyusunan rencana tata ruang perdesaan secara partisipatif.Menurut Oswar, peran PPLB melalui peta partisipatif dapat mendukung sekaligus memberi masukan kritis terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW.Juga, menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan lahan bagi masyarakat. “Peta kelola rakyat ini dapat dijadikan alat untuk pengendalian pemanfaatan ruang demi menjamin terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.”Budi Mulyanto, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menuturkan, secara umum konflik agraria terjadi di masyarakat dikarenakan administrasi pertanahan masih dalam proses penataan. Khususnya di bidang pengukuran, pemetaan, dan mekanisme legalisasi tanah yang beragam. Kondisi ini makin rumit dengan masih adanya aturan hukum yang tumpang tindih dan juga bias. “Namun, untuk beberapa masalah masih terjadi kekosongan hukum.” | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'inovasi', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'politik'] |
Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Apa Manfaatnya? | Peta, menurut Budi, merupakan alat bantu bagi Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional guna memberikan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). “Substansi peta yang dapat memberikan kepastian hukum sebaiknya memenuhi standar teknis kartografis, dijustifikasi oleh pemegang hak yang berbatasan, dilegalisasi oleh pejabat berwenang, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi spasial,” jelasnya. [SEP] | 2 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'inovasi', 'konflik', 'politik'] |
RSPO Larang GAR Buka Kebun Baru, Mengapa? | [CLS] Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) melarang salah satu anggota top mereka, Golden Agri-Resources (GAR) untuk memperoleh maupun mengembangkan kebun baru. Larangan ini sampai menunggu penyelesaikan kasus atas laporan Forest Peoples Programme (FPP), terhadap PT Kartika Prima Cipta (KPC), anak usaha sawit Sinar Mas Grup ini di Kalimantan Barat, Indonesia.FPP pada 9 Maret 2015, melayangkan komplain ke RSPO yang menyebutkan, GAR telah mengabaikan beberapa standar RSPO dalam operasi perusahaan di Kalbar. Antara lain, tahun lalu GAR mengajukan perluasan perkebunan di 18 anak perusahaan di Kalimantan. Padahal, salah satu anak usaha, KPC, mengambil tanah masyarakat tanpa persetujuan dan gagal melakukan penilaian kawasan bernilai-konservasi tinggi (high corservation value/HCV).Setelah mendapat pandangan dan GAR dan FPP, pada 15 April 2015, panel komplain RSPO pun menyatakan, GAR atau KPC tak mendapat persetujuan penuh masyarakat di wilayah konsesi untuk menggunakan lahan mereka buat perkebunan sawit. “Jadi, berdasarkan itu, semua pembangunan GAR/KPC dihentikan sampai penyelesaian pengaduan dan memberikan jawaban pada panen atas semua tuduhan. Kami menanti respon sampai 20 Mei 2015,” begitu bunyi surat RSPO yang ditandatangani Ravin Krishnan, selaku koordinator panel komplain RSPO pada 6 Mei 2015.Marcus Colchester, Penasehat Kebijakan Senior FPP mengatakan, Kartika Prima saja yang merupakan pilot project komitmen nol deforestasi GAR seperti itu. Hingga FPP mempunyai alasan untuk tak percaya pada anak usaha lain.Dia berharap, keputusan RSPO ini membuat GAR bernegosiasi dengan masyarakat yang lahannya diambil tanpa memperhatikan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC).“Kami sangat mendorong RSPO menjunjung tinggi standar mereka. Kita harus menghilangkan semua perampasan tanah dari rantai suplai RSPO,” katanya dalam rilis kepada media. | 0 | ['kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'perusahaan', 'sawit'] |
RSPO Larang GAR Buka Kebun Baru, Mengapa? | Sebelum itu, survei lapangan FPP bersama organisasi lokal, LinkAR-Borneo, menemukan perusahaan mengajukan ekspansi operasi setelah mereka mengambil lahan warga tanpa persetujuan penuh, tak memenuhi penilaian HCV dan legalitas dipertanyakan. Hasil surveipun disampaikan dan perusahaan lamban merespon meskipun beberapa kali disuarakan, hingga akhirnya ke RSPO.Colchester mengatakan, GAR juga harus mengambil langkah maju untuk memperbaiki segala kekurangan dalam proses pengambilalihan lahan yang berdampak pada masyarakat. “Juga mendesak GAR harus menghormati komitmen mereka buat mengalokasikan 20% lahan buat petani skala kecil seperti yang telah dijanjikan.”Agus Sutomo, Direktur Eksekutif LinkAR Borneo mengingatkan, pemerintah agar mencatat keputusan RSPO ini. Bahwa, penegakan hukum lemah dan membagi-bagi lahan masyarakat adat lewat izin buat kebun sawit tanpa meminta persetujuan mereka lebih dulu berdampak buruk bagi manusia, hutan dan Indonesia. [SEP] | 1 | ['masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'perusahaan', 'sawit'] |
Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya? | [CLS] Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat merupakan salah satu pulau terindah di Indonesia yang patut dikunjungi. Terdiri dari empat pulau besar yaitu Siberut, Sipora, Pagai Selatan dan Pagai Utara serta terdapat 94 buah pulau kecil, menjadikan Mentawai pulau yang sangat indah dan menjadi tujuan wisata.Sebagai pulau terluas diantara tiga pulau lainnya, Pulau Siberut memiliki kekayaan jenis tumbuhan dan satwa endemik, sehingga sering menjadi tempat penelitian. Tercatat ada 846 jenis tumbuhan, dari 390 genus dan 131 suku, meliputi pohon, semak, herba, liana dan epifit. Sebanyak 503 jenis tumbuhan diantaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bahan obat tradisional.Pulau Siberut menjadi kawasan yang fenomenal dan unik karena tingkat endemisitas yang sangat tinggi yaitu 15% flora dan mencapai 65% untuk mamalia. Dari 29 mamalia yang tercatat di Pulau Siberut terdapat 21 spesies endemik. Empat diantaranya jenis primata yang hanya dimiliki oleh Kepulauan Mentawai yaitu bilou atau siamang kerdil (Hylobates klosii), simakobu atau monyet ekor babi (Simias concolor), bokkoi atau beruk mentawai (Macaca pagensis), dan joja atau lutung mentawai (Presbytis potenziani).Bilou atau siamang kerdil (Hylobates klosii) merupakan jenis primata yang paling terkenal di Mentawai. Bilou memiliki bulu-bulu yang jarang berwarna hitam gelap dan terdapat selaput antara jari kedua dan ketiga. Primata monogami ini hidup secara berkelompok yang terdiri dari induk jantan dan betina dengan anak-anaknya yang belum dewasa, dengan satu keluarga rata-rata tiga sampai empat individu. Sedangkan jumlah anggota dalam satu kelompok dapat mencapai 11 individu. | 2 | ['penyakit', 'trivia'] |
Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya? | Sebagai jenis arboreal tertua yang masih hidup, bilou merupakan jenis primata yang paling banyak menghabiskan waktu di atas pohon yang tinggi (lebih dari 20 meter) dengan pakan yang disukainya adalah Ficus sp, nibung liana dan tangkai. Pekik bilou paling sederhana, lebih panjang dan bervariasi diantara pekikan jenis kera arboreal lainnya.Siamang kerdil ini jarang turun ke tanah, karena termasuk satwa yang pergerakannya banyak menggunakan lengan-lengan yang panjang untuk berpindah/melompat dari satu pohon ke pohon yang lain sehingga sulit bergerak di permukaan tanah. Karena arboreal, menjadikan bilou jenis primata yang hidupnya paling dipengaruhi oleh kegiatan penebangan hutan.Primata Arboreal UnikSedangkan joja atau lutung mentawai (Presbytis potenziani) mempunyai bentuk yang paling indah diantara primata endemik, dengan punggung hitam berkilat, bagian perut berwarna coklat tua, putih sekitar muka dan leher dan ekor yang panjang dan hitam seperti sutera.Meskipun termasuk dalam genus tropis Asia yang besar dan menyebar luas, joja memiliki keunikan dalam banyak hal. Betina dewasa dan jantan pasangannya ikut serta dalam pekikan dan peragaan tantangan terhadap kelompok lain, tidak seperti kera arboreal jenis lainnya, karena hanya jantan saja yang melakukan kedua hal tersebut.Joja biasanya mengeluarkan bunyi sebelum fajar dan dijadikan sebagai tanda teritori kelompoknya sehingga kelompok-kelompok binatang lainnya dapat menghindarkan diri. Primata arboreal sejati ini, hampir sepanjang hidupnya tinggal di pohon dan jarang sekali turun ke tanah. Makanannya terdiri dari setengahnya berupa buah-buahan, 35% daun-daun dan 15% biji-bijian, kacang, bunga dan materi tumbuhan lainnya.Bekantan Mentawai | 2 | ['konflik', 'penyakit', 'penyelamatan lingkungan', 'trivia'] |
Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya? | Simakobu atau monyet ekor babi (Simias concolor) termasuk kedalam keluarga bekantan. Tetapi simakobu sangat berlainan dari bekantan dan semua bentuk monyet lainnya karena ekornya yang pendek menyerupai ekor babi, badan yang gemuk pendek dan anggota-anggota badan yang sama panjang. Ada dua jenis warna bulu simakobu yaitu kelabu tua dan keemasan.Primata ini juga arboreal, hidup di atas pohon dan memakan daun-daunan. Simakobu hidup dalam satu kelompok yang terdiri dari 1 betina, 1-5 jantan dewasa dan anak-anak. Jantan dewasa memiliki ukuran yang lebih besar dari betina dewasa dan memiliki gigi taring dua kali lebih panjang dari gigi taring betina dewasa.Monyet ekor babi sangat mudah diburu. Seekor simakobu seringkali melarikan diri dalam jarak dekat saja dan kemudian duduk bersembunyi dalam kanopi sehingga menjadi sasaran empuk bagi pemburu. Simakobu diburu dua kali lebih banyak dari jenis lainnya. Jika satu kelompok melarikan diri, betinanya akan tertinggal dibelakang sehingga betina jenis Simakobu lebih sering dibunuh dari pada jantannya.Beruk MentawaiBokkoi atau beruk Mentawai (Macaca pagensis) sangat erat hubungannya dengan beruk yang ada di Sumatera, Kalimantan dan benua Asia Tenggara, tetapi mempunyai warna bulu yang lebih gelap yang kontras sekali dengan bagian pipi yang putih serta pekik yang unik. Beruk ini tidak hanya hidup di pulau besar, tetapi juga hidup di pulau-pulau kecil seperti Pulau Siberut.Primata ini juga mengeluarkan bunyi sebelum fajar tetapi tidak menunjukkan pekikan teritori. Bokkoi jantan berulangkali mengeluarkan pekikan supaya terus berhubungan dengan anggota kelompoknya yang juga menjawab dengan jerit dan suara-suara yang biasa mereka keluarkan untuk tetap berhubungan satu sama lain dalam hutan lebat. | 1 | ['konflik', 'penyakit', 'trivia'] |
Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya? | Dalam satu kelompok Bokkoi terdiri dari 30 individu, umumnya terdiri satu jantan dengan dari 8-10 individu saja. Satu kelompok akan terabgi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mencari makanan dan kembali bergabung pada waktu malam hari.Habitat bokkoi sangat luas, dari daerah mangrove ke hutan primer dipterocarpaceae dan hutan yang ditebang serta ladang pertanian dimana mereka sering menemukan makanan. Karenanya primata ini paling sedikit diselidiki. Dagingnya yang lezat, menjadikan primata ini sering diburu dan dikonsumsi di beberapa daerah.Populasi Cenderung MenurunDekan Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Yumarni, yang ditemui Selasa (24/02/2015) menyebutkan pihaknya pada Juni 2014 telah melakukan monitoring populasi bilou, simakobu, bokkoi dan joja di enam titik dalam areal Taman Nasional Siberut. Dengan metode sistem jalur (line-transect), monitoring bertujuan mengetahui perubahan komunitas popuasinya. Hasilnya, keempat primata itu masih dapat ditemukan, khususnya di daerah Bekemen, Matotonan, Kaleak, Sirisura, Sagalubek dan Saibi.“Sebaiknya harus ada kegiatan penelitian berupa studi populasi mengenai kualitas habitat dan ketersediaan pakan satwa ini di alamnya, agar memudahkan dalam melakukan monitoring terhadap perkembangan populasi primata endemik ini,” katanya.Yumarni mengatakan populasi primata itu, terutama bilou cenderung menurun, karena ancaman perburuan dari masyarakat setempat untuk kegiatan ritual adat dan prasyarat pengobatan oleh Sikerei (dukun Mentawai). Bokkoi dan simakobu merupakan hewan buruan saat upacara eneget yakni upacara yang menandai seorang anak laki-laki masuk fase dewasa. Biasanya si anak akan dibawa ke dalam hutan dengan membawa panah serta busur sebagai alat untuk berburu. | 1 | ['konflik', 'mangrove', 'penelitian', 'penyakit', 'pertanian', 'trivia'] |
Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya? | Staf Hukum dan Kebijakan dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) Pinda Tangkas Simanjuntak, mengakui adanya perburuan oleh masyarakat tapi hanya dilakukan satu kali dalam setahun yaitu pada saat bulan purnama dan hanya untuk kebutuhan ritual atau upacara adat semata.Sehingga dia membantah jika kepunahan primata endemik Mentawai itu disebabkan oleh aktifitas perburuan yang dilakukan masyarakat. Populasi primata itu menurun akibat berkurangnya tutupan lahan untuk operasional perusahaan kayu semenjak 1970-an di Kepulauan Mentawai. Primata endemik itu mungkin hidup dan berkembang di areal-areal konsesi perusahaan.Saat ini mungkin hanya dalam kawasan Taman Nasional Siberut saja populasi primata endemik Kepulauan Mentawai ini bisa bertahan, sebab tutupan hutannya masih terjaga dan pakannya pun tersedia. Pinda pesimis primata ini dapat berkembang baik di luar itu.Kepala Balai Taman Nasional Siberut, Toto Indraswanto kepada Mongabay pada Selasa (24/02/2015) mengatakan meski belum masuk dalam 14 jenis satwa dilindungi yang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) pada tahun 2009-2014, bilou termasuk dalam satwa yang dipantau perkembangannya.Pada Renstra PHKA tahun 2015-2019 yang meningkatkan 14 jenis menjadi 25 jenis satwa, bilou masuk sebagai satwa dilindungi yang akan dipantau perkembangannya khusus di kepulauan Mentawai. Pelaksanaan Renstra itu yang menargetkan peningkatan 10 persen populasi selama 5 tahun itu akan dievaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'lahan', 'penyakit', 'perusahaan', 'politik', 'hewan terancam punah', 'trivia'] |
Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya? | Sedangkan Biodiversity and Forest Carbon Spesialist Fauna and Flora International (FFI) Joseph Adiguna Hutabarat, mengatakan jumlah populasi bilou bervariasi, tergantung pada metode sampling yang digunakan, areal yang menjadi fokus penelitian dan kondisi pada saat dilakukan penelitian. Dari hasil penelitian populasi bilou yang dilakukan oleh Chivers (1977) mencapai 84.000 ekor, Whitten (1980) mencapai 54,000 ekor, Paciulli (2004) mencapai 3,500 ekor, Whittaker (2005) mencapai 20,000 hingga 24,000 ekor, Quinten et al, (2009) mencapai 9,3 ‐7,6 ekor per kilometer persegi, Bismark (2006) mencapai 8,14 individu per km2, Höing et al. (2013) berkisar antara 28 – 60 ekor.Bilou yang berstatus terancam punah (endangered) menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN), kecenderungan populasinya menurun. Sedangkan data Global Forest Wacth menunjukkan perubahan tutupan lahan di Kepulauan Mentawai pada 2001 seluas 498,118 hektar, menjadi 486,543 hektar pada 2012, berkurang 1,052 hektar dengan tingkat deforestasi 0,21 persen setiap tahunnya.Melihat tingkat deforestasi yang kecil dan perburuan adat hanya sekali setahun, Joseph mengatakan populasi bilou turun akibat perdagangan satwa. Oleh karena itu, diharapkan adanya proteksi habitat dan sosialisasi pentingnya konservasi bilou kepada masyarakat. Juga perlu dilakukan penelitian untuk serta mengetahui kondisi populasi, sifat dan perilaku primata endemik tersebut. [SEP] | 1 | ['konflik', 'lahan', 'penyakit', 'perdagangan', 'hewan terancam punah', 'trivia'] |
Ada UU Perkebunan, Sebenarnya Mau Atur Apalagi RUU Perkelapasawitan? | [CLS] Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan terus menjadi perbincangan. Firman Soebagyo, Ketua Panja RUU meyakinkan UU tak akan diskriminasi dan mengutamakan kepentingan semua pihak. Meskipun begitu, urgensi UU ini dipertanyakan, belum lagi potensi tumpang tindih aturan karena sudah ada UU Perkebunan. Rancangan UU ini juga dinilai tak jelas mau menjawab persoalan apa.”Saya inisiatornya, UU ini bisa menjadi payung hukum untuk melindungi kepentingan, dari kecil hingga besar,” kata Firman dalam Seminar Nasional Mengkaji RUU Perkelapasawitan, baru-baru ini di Jakarta.Dia memastikan, UU ini tak akan mematikan perkebunan rakyat. UU ini penting, katanya, karena sawit dianggap memiliki kontribusi besar dalam penerimaan negara, dibandingkan minerba dan migas.”Jika sawit mau dimatikan seperti sekarang ini, darimana alternatif pengganti penerimaan negara? Idealismenya UU ini untuk mengedepankan nasional,” katanya coba mencari alasan. Firman meminta, kehadiran negara mendukung pelaku industri sawit.UU ini, katanya, akan mengatur terkait pengolahan sawit dari hulu hingga hilir, termasuk sisi tenaga kerja. Dengan begitu, bisa mengakomodasi dari berbagai pelaku usaha skala kecil, menengah dan besar.”Kita akan sinergikan, pengusaha besar kita kembangkan dan pengusaha kecil dan menengah juga kita besarkan,” katanya.UU ini diharapkan mampu membantu industri sawit nasional dalam bersaing dagang dengan Malaysia. ”Mereka sudah rapi bikin UU, lembaga, badan khusus, kita tertinggal.”Gayung bersambut. M. Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan, jika sawit tak ada payung hukum kuat, maka persoalan, seperti intervensi dan lain-lain sulit teratasi.Pendapat beda datang dari Diah Suradiredja, Chief Board of Representative Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) menyatakan, UU ini tak menjawab persoalan sawit sesungguhnya. | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'kebijakan', 'lahan', 'perusahaan', 'sawit'] |
Ada UU Perkebunan, Sebenarnya Mau Atur Apalagi RUU Perkelapasawitan? | Dia menyebutkan, setidaknya ada tiga poin persoalan perkebunan sawit, yang tak terakomodir dalam beleid ini ataupun tumpang tindih dengan UU Perkebunan.Pertama, penyelesaian kebun sawit di kawasan hutan. ”Ini permasalahan serius di lapangan.” Mekanisme penyelesaian ini masih belum teratasi meski sudah ada program perhutanan sosial. Program ini memiliki celah dalam hal kepemilikan dengan menjadi kebun petani rakyat ataukah petani berdasi.Kedua, terkait data petani dan lahan sawit. RUU ini dianggap tak mampu menyelesaikan status perkebunan di kawasan hutan. Faktanya, banyak modus lahan petani sudah menjadi kejahatan terorganisir.Dia mencontohkan, modus lahan petani oleh korporasi melalui kebakaran/pembakaran lahan, penyerobotan, ataupun masyarakat ‘pilihan,’ yang masuk wilayah masyarakat adat belum tersentuh pemerintah, namun sudah menanam sawit. Tumpang tindih dan potong hukuman”RUU ini memiliki 41 pasal tumpang tindih dengan peraturan lain. Soalnya, ada UU Perkebunan sudah mengatur masalah hulu dan hilir. UU ini mau menjawab persoalan yang mana?” ucap Diah.Henri Subagyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law menganalisa berdasarkan struktur RUU Perkelapasawitan. ”Dari 13 bab dari 17 merupakan substansi utama sudah diatur dalam UU 39/2014, UU 7/2014 dan UU 32/2009,” katanya.Dalam UU Perkebunan, Bab III-V sudah mengatur pelaku usaha perkelapasawitan, jenis dan izin usaha perkelapasawitan, kemitraan usaha perkelapasawitan. Juga, tanggung jawab sosial dan lingkungan, penguasaan dan pengusahaan lahan, pengembangan ekspor, perlindungan dan pengamanan perdagangan dan fasilitas penanaman modal.Tak hanya itu, kegiatan hulu, budidaya, dan pengolahan hasil yang dijabarkan dalam beleid itu sudah masuk dalam peraturan Menteri Pertanian dan peraturan pemerintah. | 0 | ['bencana alam', 'budidaya', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'perdagangan', 'pertanian', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Ada UU Perkebunan, Sebenarnya Mau Atur Apalagi RUU Perkelapasawitan? | Begitu juga sanksi pidana, ada upaya potong hukuman atau ‘diskon sanksi’ dari UU Perkebunan bagi pelanggaran penggunaan sarana yang mengganggu kesehatan, keselamatan manusia dan menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan sangat ringan.”Pidana kurungan maksimal satu tahun empat bulan, denda maksimal Rp145 juta. Kalau merujuk UU Perkebunan ancaman maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.”Sama dengan sanksi bagi pelanggaran kegiatan panen dan pasca panen berakibat kerusakan lingkungan, kesehatan dan keselamatan manusia pun berkurang. Ancaman penjara dari lima tahun menjadi maksimal satu tahun dan denda maksimal dari Rp5 miliar menjadi maksimal Rp100 juta.Adapun dalam RUU ini ada usulan baru terkait kelembagaan perkelapasawitan di bawah Presiden untuk perumusan kebijakan, NSPK (norma, standar, prosedur, kriteria), standardisasi dan pemberian fasilitas.”Kalau dilihat normanya, semua jadi tugas dan fungsi badan pengatur dimandatkan kepada pemerintah pusat dan daerah. Ini tak urgen karena tak spesifik dan potensial terjadi ovelap dengan pemerintah pusat.” Soal ISPO Hal lain yang belum terjawab dalam RUU ini soal keterimaan pasar terhadap produk sawit dalam negeri. ”Jika sawit kita mendapatkan devisa cukup tinggi tapi keteriamaan pasar minim karena digempur dengan banyak isu sama saja,” kata Diah.Indonesia harus menunjukkan kepada dunia bahwa produksi sawit berkelanjutan. Salah satu, melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).Diah, juga Wakil Ketua Tim Kerja Penguatan ISPO menyebutkan, ISPO lambat karena masalah legalitas lahan petani sulit. ”HGU di kawasan hutan banyak, penguatan ISPO sedang mengedepankan keberlanjutan. Ini tantangan dunia.” | 1 | ['kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'pendanaan', 'sawit'] |
Ada UU Perkebunan, Sebenarnya Mau Atur Apalagi RUU Perkelapasawitan? | Dia memperkirakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ISPO terbit Januari 2017. ISPO, katanya, akan lebih baik dari sebelumnya dengan penguatan meliputi aspek kelembagaan, sistem sertifikasi, kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab dan adaptasi regulasi-regulasi baru.ISPO antara lain membahas, antara lain, pertama, pendampingan petani kecil untuk memperoleh sertifikasi termasuk penyiapan kebutuhan dokumen sebagai syarat ISPO. Selama ini, petani mandiri tak mendapatkan pendampingan pemerintah langsung. Langkah ini, katanya, sekaligus buat keterlacakan sawit hilir hingga ke hulu.Kedua, kelembagaan dalam sistem sertifikasi ISPO. Sebelumnya, Komisi ISPO berada di Kementerian Pertanian, nanti didukung lintas kementerian dan lembaga.Ketiga, ISPO penguatan akan mengakomodir pembentukan strategi promosi dan komunikasi di tingkat internasional, terutama negara-negara pembeli. ”Jadi diplomasi internasional harus dibangun seperti Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu,” katanya.Ketiga, penguatan ISPO menyertakan pemantau independen dalam industri sawit. ”Nanti bisa menjadi lembaga maupun individu. Akses informasi penting, nanti akan ada monitoring dan pelaporan detail dan benar.” Usulan Badan Sawit NasionalPada kesempatan lain, Dewan Minyak Sawit Indonesia mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional. DMSI berpendapat, sawit komoditi yang patut diperjuangkan. ”UU ini akan mampu mengakselerasi pembangunan sawit. Kami akan melindungi masyarakat dan investasi,” kata Iskandar Andi Nuhung, Direktur Eksekutif DMSI.Kepastian hukum industri sawit, katanya, perlu ditingkatkan. Badan Sawit Nasional akan mengakomodir dan berkoordinasi tentang usaha sawit dari hulu hingga ke hilir.Derom Bangun, Ketua Umum DMSI, menyadari pembentukan lembaga ini cukup dipertentangkan. Padahal kebijakan ini mempermudah industri dalam menjalankan usaha sekaligus meningkatkan produktivitas sawit. | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'inovasi', 'kebijakan', 'pertanian', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Ada UU Perkebunan, Sebenarnya Mau Atur Apalagi RUU Perkelapasawitan? | Badan ini berperan mengelola informasi satu data dalam satu pintu. Masyarakat mudah memperoleh informasi dengan data tepat dan akurat. Dia contohkan, luasan lahan sawit milik perusahaan dan petani, produktivitas dan lain-lain. ”Informasi sawit dapat tercatat valid dan terpercaya.”Skemanya, badan ini langsung dibentuk Presiden. Sedang BPDP Sawit yang ada, dipertimbangkan melebur kesini. Lembaga ini, akan membuat perencanaan hingga roadmap lima tahunan, mulai budidaya, pengolahan hasil hingga perdagangan, kebutuhan dunia serta energi baru dan terbarukan dan lain-lain.Termasuk kala perlu perluasan kebun, katanya, perlu menganalisa kaitan perubahan iklim dengan degradasi hutan. Yang jadi pikiran Derom bukan soal bahasan bagaimana kerentanan hutan kala terbabat berkaitan perubahan iklim, tetapi bagaimana Indonesia yang masih berhutan, boleh menebang hutan.”Kita memiliki hutan cukup tinggi, dibandingkan negara lain lalu bagaimana berdiplomasi. Ini tugas pemerintah, DPR, Kementerian Luar Negeri, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-red). Bagaimana bernegosiasi dengan pihak luar agar kita bisa diperkenankan dunia mengurangi hutan kita secara wajar. Ini menjadi tugas bangsa agar tak dianggap hal buruk,” katanya.Dia bilang, dari roadmap diharapkan mampu menjadi landasan pemerintah membuat kebijakan, seperti perlu tidak ada moratorium lahan gambut disesuaikan kebutuhan minyak sawit dalam dan luar negeri. [SEP] | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'budidaya', 'energi', 'iklim/cuaca', 'kebijakan', 'lahan', 'perdagangan', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Cukup Kesepakatan, Konflik Sumber Daya Alam Bisa Diselesaikan. Benarkah? | [CLS] Siang tak begitu terik. Di penghujung September 2016, awan hitam perlahan menggantung di langit. Namun, belum ada tanda-tanda hujan akan turun. Beberapa alat berat dibiarkan rongsok dan berkarat dengan kesendiriannya di kilometer 23. Ini adalah wilayah hutan yang hanya bisa diakses dari Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Alat berat itu menunjukkan bekas beroperasinya perusahaan HPH (Hak Pengelolaan Hutan) PT. Wenang Sakti sejak 1988.Masyarakat setempat dipekerjakan sebagai buruh operator sensor dan pengangkut kayu hasil tebangan. Namun sejak itu pula, Sungai Wobudu dan Sungai Bumbulan yang memiliki fungsi strategis mengalami pendangkalan. Debit airnya jauh berkurang, pun dengan kualitas air yang keruh. Warga tidak bisa mencari ikan lagi di sungai.Pada 1993, aktivitas perusahaan HPH di hutan produksi itu selesai. Warga mulai sadar, karena perusahaan tidak memberikan manfaat bagi ekonomi mereka. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan produksi hanya dilakukan pada segelintir orang, itu pun sebagai tenaga buruh.Kini, hutan tersebut menjadi wilayah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang masuk administrasi Kabupaten Boalemo. Ini ditunjukan dengan posko yang dibangun KPH. Sedangkan sebagiannya berada di Pohuwato.Padengo berbatasan dengan Cagar Alam Panua yang memiliki hutan produksi, yang selalu diincar perusahaan HPH. Setelah perusahaan HPH berhenti di 1993, warga kembali dikejutkan ketika 2004, PT. Flora Jaya berniat mengambil kayu yang ada di sekitar desa mereka. Warga menolak perusahaan tersebut. Namun, pada 2006, perusahaan HPH lain yaitu PT. Tunggal Agathis Indah Wood (PT. TAIWI) melakukan penebangan kayu di hutan produksi itu, meski hasil tebangannya tidak sempat dimanfaatkan hingga izinnya berakhir. | 0 | ['masyarakat desa', 'konflik', 'lahan', 'perusahaan', 'hewan terancam punah'] |
Cukup Kesepakatan, Konflik Sumber Daya Alam Bisa Diselesaikan. Benarkah? | 23 Maret 2015, Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Pohuwato melakukan sosialisasi hutan tanaman rakyat (HTR). Tujuannya, memberikan pembinaan dan pemantapan. Beberapa bulan kemudian ditetapkan wilayah HTR seluas 300 hektare di kawasan Padengo. Sayang, pengelolaannya tidak maksimal. Yang ada hanya patok batas wilayah HTR dengan kawasan hutan lain.“Sampai sekarang masih ada persoalan yang membuat kelompok HTR beserta pengelolaannya tidak maksimal,” kata Jabir Samsudin, fasilitator dari Burung Indonesia.Kepemilikan lahan warga Desa Padengo tidak merata. Sebagian lahan telah dibeli warga luar yang bertempat tinggal di Marisa, ibukota Pohuwato, dan sebagian warga hanya petani penggarap. Padahal Padengo, memiliki potensi pertanian yang besar, luas lahan basahnya 375 hektare dan lahan keringnya 112 hektare.Desa ini penghasil beras terbesar di Kecamatan Dengilo. Peternakan dan perikanan juga potensi yang menjanjikan selain hasil hutan seperti rotan.Daun wokaDesa Karangetan, sebagaimana Padengo, wilayahnya juga berbatasan dengan hutan produksi, yang merupakan desa transmigrasi dari Sangihe Talaud, Sulawesi Utara. Selain berburu, aktivitas warga adalah mengembangkan bisnis daun woka yang dianggap ramah lingkungan. Daun ini mirip daun lontar yang diambil dari hutan dan dijual hingga ke Bali, sebagai pengganti janur. Digunakan untuk berbagai ritual adat dan keagamaan.Henok Mamuko, salah seorang warga mengatakan, satu lembar tunas daun woka dijual Rp1.500 – 2.000. Dalam sebulan, rata-rata kelompok yang diketuai Henok bisa menjual hingga 25 ribu lembar. Meskipun sementara ini masih bersifat usaha sampingan, namun prospek baru ini membuat pemerintah desa membuat peraturan bersama warga, terutama untuk menjaga ketersediaan pasokan tetap terjaga. Tadinya, banyak petani yang menebang langsung pohon woka, hanya untuk mendapatkan daunnya saja. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'budidaya', 'masyarakat desa', 'konflik', 'lahan', 'pendanaan', 'penyelamatan lingkungan', 'pertanian'] |
Cukup Kesepakatan, Konflik Sumber Daya Alam Bisa Diselesaikan. Benarkah? | “Dulunya warga sering menebang, sekarang tidak boleh,” ujar Simon Panamba, Kepala Desa Karangetang.Kini, pohon dijaga baik-baik. Warga hanya diperkenankan mencungkilnya dengan galah yang diselipkan pisau. Pohon woka dikenal produktif, tunas mudanya tumbuh hanya dalam dua minggu setelah dipanen.Pada 2011, banjir besar pernah menghantam Karangerang, akibat meluapnya Sungai Dengilo. Banyak ternak masyarakat hanyut. Kejadian ini karena rusaknya kawasan hutan. “Selain eks perusahaan HPH, pada 1980-an, pernah ada perusahaan PT. Beringin Jaya yang mendapatkan izin untuk memanfaatakan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) yaitu rotan di hutan produksi yang berada di bagian utara desa,” ujar Simon.Tambang emasDesa Karya Baru, tetangga Karangetan dan Padengo, juga bermasalah dalam pengelolaan sumber daya alam. Di wilayahnya ada pertambangan emas yang dikelola warga. Kegiatannya dilakukan di bantaran Sungai Tihu’o, sejak 1960. Petambang banyak dari desa sekitar seperti Soginti, Popaya, dan Padengo.2005, masyarakat mulai menggunakan merkuri, menyebabkan Sungai Tihu’o keruh. Petani sawah pun mulai mengeluh karena terjadi peningkatan sedimentasi. Puncaknya, 2015, masyarakat di Kecamatan Paguat dan Kecamatan Dengilo yang merupakan petani sawah protes ke pihak berwajib karena sawah mereka rusak parah akibat tambang emas. Selain itu, PDAM di Desa Soginti tidak bisa digunakan lagi karena airnya keruh.”Sampai saat ini, belum ada solusi. Di satu sisi ekonomi masyarakat meningkat, di sisi lain berbahaya karena lingkungan rusak,” kata Kepala Desa Karya Baru, Iskandar Dalangko, kepada Mongabay Indonesia.Desa Karya Baru terbentuk pada 2003, pemekaran dari Desa Soginti dan Desa Popaya. Desa ini juga dihadapkan persoalan batas wilayah dengan kawasan hutan, patok batas Cagar Alam Panua berada di lahan pertanian masyarakat.Pendekatan KPAD | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'bencana alam', 'masyarakat desa', 'konflik', 'lahan', 'pertanian', 'perusahaan', 'hewan terancam punah', 'tambang'] |
Cukup Kesepakatan, Konflik Sumber Daya Alam Bisa Diselesaikan. Benarkah? | Konflik pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Kecamatan Dengilo dan juga di berbagai tempat di Kabupaten Pohuwato sering tidak berujung titik temu. Burung Indonesia yang berupaya mendorong model pengelolaan bentang alam berkelanjutan membuat pendekatan dengan nama KPAD atau Kesepakatan Pelestarian Alam Desa.“KPAD adalah pendekatan untuk mengurangi konflik pengelolaan sumber daya alam (SDA) desa di dalam dan di luar kawasan hutan. Caranya, melalui peran serta aktif masyarakat, pemerintah, dan semua pihak dalam pengelolaannya,” kata Amsurya Warman Amsa, Manajer Program Burung Indonesia.Perbedaan pemahaman pengelolaan SDA merupakan pangkal terjadinya konflik, bisa antar-masyarat, antar-desa, pemerintah, dan pihak lainnya. Memfasilitasi untuk menemukan persamaan persepsi dan mendapatkan kesepakatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, harus dilakukan.Menurut Amsurya, pengelolaan SDA di tingkat desa tidak lepas dari peningkatan penghidupan, budaya, penataan ruang desa, land tenure dan tata batas kawasan hutan. Melalui KPAD, masyarakat difasilitasi untuk menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan untuk peningkatan penghidupan. Juga, mencari solusi sebagai dasar perencanaan pembangunan desa. “Secara umum, KPAD merupakan kesepakatan antara masyarakat desa dan parapihak untuk mendukung pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.”7 Oktober 2016, Bupati Pohuwato menandatangani dokumen KPAD enam desa. Yaitu, Makarti Jaya dan Puncak Jaya di Kecamatan Taluditi, Lembah Permai di Kecamatan Wanggarasi, dan Desa Karangetang, Padengo, serta Karya Baru di Kecamatan Dengilo. | 0 | ['masyarakat desa', 'konflik', 'politik'] |
Cukup Kesepakatan, Konflik Sumber Daya Alam Bisa Diselesaikan. Benarkah? | Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga, telah merestui Burung Indonesia melalui PT. Habitat Burung Indonesia untuk mengelola hutan di Pohuwato melalui izin konsesi restorasi ekosistem (IUPHHK RE) selama 60 tahun. Kegiatan restorasi diharapkan bersinergi dengan program pemerintah daerah sehingga hutan Pohuwato dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. “Terutama, mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan,” ujarnya.Isi kesepakatanPenyusunan KPAD mengutamakan peran aktif warga, dibantu fasilitator masyarakat diminta merumuskan, menganalisa, dan menyusun kesepakatan secara partisipatif.“Penyusunan KPAD merupakan implementasi pembangunan partisipatif desa secara bottom up. Partisipasi ini diharapkan menjamin keberlanjutan program yang disepakati masyarakat desa itu sendiri,” ungkap Andriansyah, Communications and Knowledge Management Specialist Burung Indonesia.Menurut Andriansyah, ada tiga hal penting dalam kesepakatan itu. Membuat aturan dalam bentuk peraturan desa (perdes), solusi masalah dengan membuat program swadaya, serta meminta dukungan pihak luar terkait kebijakan, teknis, program pembangunan serta pendanaan baik dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.“Semua dituangkan dalam bentuk rencana usulan Program Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), serta proposal kegiatan khusus.”Nasroi, anggota kelompok tani mandiri Desa Makarti Jaya mengatakan, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan KPAD, khususnya dalam peningkatan ekonomi, masyarakat telah melaksanakan teknik budidaya kakao yang lestari dan bersertifikasi internasional. “Kami berharap pelaksanaan ini akan berhasil dan berkembang di kabupaten lain di Gorontalo.” [SEP] | 1 | ['budidaya', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik', 'pendanaan', 'perusahaan', 'politik'] |
Akhirnya, 22 Individu Monyet Ekor Panjang Itu Pulang ke Alam | [CLS] Sebanyak 22 individu monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang dulunya dipaksa memainkan atraksi topeng monyet, telah dilepasliarkan ke habitatnya. Adalah Pulau Panaitan, Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten, yang dipilih sebagai rumah alaminya. Translokasi atau pemindahan ini dilakukan oleh Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi International Animal Rescue (IAR) Indonesia Kamis malam, 6 Oktober 2016.Belasan monyet ini merupakan hasil operasi penertiban yang dilakukan Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) di Jakarta area pada 2013 – 2014. Sebelum dilepaskan ke alam, 14 monyet jantan dan 8 betina ini, telah menjalani serangkaian tahapan rehabilitasi di IAR Indonesia di kaki Gunung Salak, Bogor.Wendi Prameswari, Manager Animal Care IAR Indonesia, menuturkan setelah dilakukan pemeriksaan medis tahap akhir dan observasi pelaku, kondisi keseluruhan monyet tersebut sudah baik. Sosialisasi dengan kelompoknya juga sudah terjalin dan yang paling utama perilaku liarnya telah pulih. “Artinya, mereka memang layak pulang ke rumah aslinya, hutan,” jelasnya Rabu (12/10/2016).Wendi menjelaskan, monyet yang direhabilitasi itu harus melalui beberapa tahapan. Dimulai dari karantina, pemeriksaan kesehatan, observasi perilaku, pengenalan pakan alami, pengelompokan grup, hingga pengayaan makan guna merangsang perilaku alaminya. “Bila itu dilalui tanpa kendala, pelepasliaran bisa dilakukan.”Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan sifat liar monyet tersebut, menurut Wendi, itu semua bergantung kondisi dan keadaan. Perilaku monyet yang sudah biasa dekat manusia menyebabkan sifat liarnya hilang. “Butuh waktu lama dan biaya besar bila seperti ini keadaannya.” | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'pertanian', 'hewan terancam punah'] |
Akhirnya, 22 Individu Monyet Ekor Panjang Itu Pulang ke Alam | Sebelumnya, pada 27 September 2016, sebanyak 23 individu monyet ekor panjang hasil sitaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dilepasliarkan di Pulau Panaitan oleh JAAN. Bila dihitung dengan pelepasan yang dilakukan kali ini jumlahnya adalah 45 individu.Sementara, untuk keseluruhan monyet ekor panjang yang berhasil disita periode 2013 – 2014 adalah 127 individu. Rinciannya, 97 individu yang lolos seleksi kesehatan dititiprawatkan di JAAN dan IAR Indonesia, 23 individu positif mengidap tuberkulosis, serta 7 individu mati karena radang paru akut dan hepatitis.Lokasi idealPulau Panaitan merupakan pulau paling barat di semenanjung kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Pulau seluas 17 ribu hektare ini dinilai ideal sebagai rumah nyaman monyet malang tersebut karena potensi pakannya yang melimpah dan dari segi luasan sangat memadai.Hutan di Pulau Panaitan ini masih asli. Perbukitannya dibentuk oleh perpaduan vegetasi hutan mangrove, hutan pantai, dan hutan hujan dataran rendah. Statusnya sebagai taman nasional merupakan jaminan utama bagi monyet yang dilepaskan bakal berkembang.Robithotul Huda, Supervisor Survey Release Monitoring IAR Indonesia, mengatakan survei awal bersama tim Balai TNUK telah dilakukan perihal potensi habitat dan ketersedian pakan alami. “Hasilnya menunjukkan, beragam jenis tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai pakan alami monyet ekor panjang yang akan dilepasliar itu,” ujarnya.Manajer Operasional IAR Indonesia Aris Hidayat berharap, di Pulau Panaitan tersebut monyet ekar panjang yang sebelumnya berada dikandang dan dipaksa memainkan atraksi topeng monyet, kembali hidup liar di alamnya. “Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan pelarangan dan penertiban topeng monyet diharapkan memberikan contoh nyata pada daerah lain di Indonesia terhadap keselamatan dan kesejahteraan,” kata Aris. | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'mangrove'] |
Akhirnya, 22 Individu Monyet Ekor Panjang Itu Pulang ke Alam | Di Jakarta, pelarangan atraksi topeng monyet dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Alasannya, dalam proses mendidik monyet ekor panjang untuk dijadikan penghibur pertunjukan topeng monyet selalu diwarnai siksaan dan kekejaman yang pastinya melanggar aspek mengenai kesejahteraan satwa (animal welfare). Selain itu, dari sisi kesehatan, munculnya potensi penularan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya (zoonosis) tidak bisa dihindari.Status monyet ekor panjang yang belum memiliki perlindungan hukum di Indonesia membuatnya kerap diburu di alam. Tujuannya, selain diperjualbelikan dan untuk biomedis, monyet ini juga dijadikan satwa peliharaan dan bahkan dipaksa untuk melakukan atraksi topeng monyet. [SEP] | 0 | ['kebijakan', 'konflik', 'penyakit'] |
Perjuangan Mereka Tiada Lelah Menjaga Alam Kendeng | [CLS] Sabtu 25 Juni 2016, pukul 14.00, sembilan perempuan petani Kendeng ziarah ke makam R.A Kartini di Rembang, Jawa Tengah. Mereka memanjatkan doa, memohon kekuatan berjuang menjaga bumi dari pertambangan semen. Setelah itu, para perempuan lanjut ke Pasujudan Sunan Bonang dan bersilaturahmi ke KH Mbah Maimun Zubair.Sukinah, mewakili perempuan Kendeng mengatakan, bersilaturahmi (sowan) ke Mbah Mainum, selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, untuk memohon doa buat keberhasilan perjuangan. Mbak Maimun, katanya, kiai karismatik, mempunyai pengaruh besar di lokal maupun nasional.Dalam kawasan basis “kyai-pesantren-santri”, si mbah mempunyai peran sentral bagi masyarakat sekitar, termasuk bagi ibu-ibu tergabung dalam sembilan Kartini Kendeng. “Ibu-ibu berharap Mbah berkenan memberikan doa dan dukungan pada perjuangan kami. Alhamdulillah, Mbah Maimun memberikan doa,” katanya.Sukinah menyampaikan, pembangunan pabrik semen Rembang dan Pati khawatir mengancam keberlanjutan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih– kawasan lindung geologi dan resapan air terbesar memasok mata air sekitar. Selain itu, katanya, persoalan Rembang dan Pati merupakan gambaran masalah Pulau Jawa. Banjir dan longsor kerab melanda Jawa, katanya, menunjukkan kerusakan lingkungan. “Doakan kami Mbah, agar perjuangan menjaga Ibu Bumi diridhoi Gusti Allah,” kata Sukinah.Joko Prianto, aktivis lingkungan, warga Desa Tegaldowo, Rembang mengatakan, sudah tiga kali puasa Ibu-ibu di tenda perjuangan, tanpa mengenal lelah. Semua semata-mata memperjuangkan sumber air dari karst Kendeng. Volume air mata air-mata air di pegunungan karst sehari sekitar 51.840.000 liter. Sekitar 10% untuk kebutuhan masyarakat, sisanya ke lahan pertanian, termasuk pasokan PDAM Rembang.“Jika nilai ini divaluasi sebagai potensi ekonomi, melebihi yang didapat dari pertambangan, yang justru berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan pasokan dan distribusi air.” | 0 | ['bencana alam', 'masyarakat desa', 'konflik', 'lahan', 'penyelamatan lingkungan', 'pertanian', 'perusahaan', 'tambang'] |
Perjuangan Mereka Tiada Lelah Menjaga Alam Kendeng | Joko mengatakan, 52% bencana nasional terjadi di Jawa. Pada 2015, dari 118 kabupaten dan kota di Jawa, 80% banjir bandang, 90% kekeringan.Selamatan ulang tahun JokowiPada Selasa (21/6/16), bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Joko Widodo, para perempuan Kendeng, berdoa di depan Istana Presiden di Jakarta. Mereka berharap, Presiden lebih peduli keselamatan alam dan manusia, seperti dari ancaman pertambangan.Di depan Istana Negara, Sukinah, warga Tegaldowo, membuat tumpeng, sayur dan lauk telur. Dia mewakiki sembilan Kartini Kendeng datang memanjatkan puji syukur untuk keselamatan dan keberkahan Presiden.“Dengan sekuat tenaga, berbekal cinta tulus pada Indonesia dan doa terus menerus kami lantunkan, kami bertekad terus mewujudkan Indonesia menuju tercapainya kedaulatan pangan nusantara,” kata Sukinah.Dia meminta kepada Presiden, sebagai negara agraris dan maritim, tanah subur dan kekayaan sumber daya alam melimpah, selayaknya mengedepankan swasembada pangan. Guna mencapai tujuan itu, dia berharap, kebijakan pusat maupun daerah, tak berbenturan.“Ketika kebijakan pemerintah tak sesuai cita-cita bersama, tugas rakyat mengingatkan. Kami mencintai negeri ini dan pemimpinnya. Biarlah sawah tetap sawah, gunung tetaplah kokoh berdiri.”Sukinag juga menyanyikan “Tembang Pucung.” “Cukup sudah bencana di Jawa, jangan rusak lagi Ibu Bumi. Ia sudah menangis. Hentikan pertambangan di Jawa,” kata Sukinah.Gunretno dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), kesempatan sama menyampaikan, selamatan dan doa bersama bentuk keprihatinan sekaligus mendoakan sedulur di Jateng korban banjir dan longsor.“Ketika musim kemarau kekeringan, musim hujan banjir dan longsor. Bencana hadir bukan kebetulan, alam marah ketika keseimbangan ekosistem dirusak manusia. Pertambangan salah satu perusak ekosistem.” | 0 | ['bencana alam', 'kebijakan', 'konflik', 'penyelamatan lingkungan', 'pertanian', 'tambang'] |
Perjuangan Mereka Tiada Lelah Menjaga Alam Kendeng | Gunarti, sedulur sikep, Kecamatan Sukolilo, Pati, berulang kali menyampaikan agar pertambangan di Jawa dihentikan. Gunarti bahkan pernah bertemu Jokowi pada Juni 2015, menyampaikan penolakan tambang semen di Pegunungan Kendeng.Jawa, katanya, lumbung pangan, bukan tambang. Jika gunung-gunung dirusak tambang, pasokan air akan hilang. Bencana datang, dari banjir, longsor dan kekeringan. [SEP] | 0 | ['bencana alam', 'konflik', 'penyelamatan lingkungan', 'tambang'] |
Sampai Kapan Pun, Masyarakat Pining Tetap Tolak Tambang | [CLS] Masyarakat Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, yang berada di Kawasan Ekosistem Leuser menolak aktivitas tambang dalam bentuk apapun dan sampai kapan pun di wilayah mereka.Masyarakat menilai, tambang dalam bentuk apapun tidak pernah memberikan kesejahteraan kepada mereka, baik tradisional maupun moderen, hanya merugikan mereka dan merusak lingkungan.“Dilarang Buka Tambang Sampai Hari Kiamat” begitu isi petisi yang ditandatangani ratusan warga Pining, Kamis (26/5/2016). Penolakan tersebut juga ditandai dengan pembukaan selubung prasasti bertuliskan “Hutan Pining adalah milik orang Pining. Dilarang buka tambang sampai hari kiamat.”Abu Kari Aman Jarum, inisiator penolakan tambang sampai hari kiamat, mengatakan, aksi ini untuk menunjukkan kepada para pemangku kebijakan bahwa masyarakat di Leuser menolak aktivitas tambang, apapun bentuknya.Jika perusahaan tambang berdiri di Pining, ribuan masyarakat yang berprofesi petani yang akan menanggung rugi. Lahan mereka akan rusak. “Kami tidak pernah lihat, pertambangan itu menguntungkan petani.”Abu Kari menambahkan, pertambangan dilarang di Pining, karena akan merusak Kawasan Ekosistem Leuser. “Ekosistem Leuser adalah paru-paru dunia, harus diselamatkan dari kehancuran. Tambang bukan solusi menyejahterakan masyarakat, karena bertentangan tata ruang nenek moyang kami,” ujarnya.Usman, aktivis lingkungan hidup setempat berharap, penandatanganan itu akan menggugah para pengambil kebijakan untuk tidak memberikan izin di Pining. “Kami akan terus berjuang, melestarikan hutan dan KEL sebagai sumber kehidupan masyarakat.”Sementara Selasah, tokoh adat masyarakat Pining, mengatakan hutan di KEL merupakan warisan nenek moyang masyarakat Pining yang harus diteruskan ke anak cucu. “Pelestarian hutan harus dibarengi kesejahteraan. Hutan lestasi dan masyarakatnya sejahtera, itulah yang diharapkan. Bukan sebaliknya, hutan rusak, masyarakat menderita,” katanya. | 0 | ['konflik', 'lahan', 'perusahaan', 'tambang'] |
Sampai Kapan Pun, Masyarakat Pining Tetap Tolak Tambang | Chairperson, Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA), Farwiza Farhan yang hadir dalam kegiatan itu menyebutkan, usaha yang dilakukan masyarakat adat di Pining, patut di apresiasi dan didukung semua pihak.Menurut Farwiza, dari pengakuan masyarakat adat Pining, mereka telah sadar, tidak ada satupun kampung yang sejahtera karena tambang. Justru melarat. Masyarakat menunjukkan, konservasi bagian penting dari pembangunan ekonomi, hal yang tercermin dari keinginan mereka untuk melindungi hutan.“Dampak positif lain dari usaha perlindungan hutan ini adalah penyelamatan wilayah sumber air. Terutama DAS Tamiang yg mengalir dari Pining ke Aceh Timur, Langsa, dan Tamiang,” ujar peraih Whitley Award atau Green Oscar beberapa waktu di London, Inggris.Masyarakat Pining, pernah mengalami banjir bandang 2006 silam, bencana besar yang hilang dari ingatan banyak pengambil kebijakan. “Semua pihak harus mendukung inisiatif akar rumput ini, dan berharap daerah lain memulai inisiatif serupa. Pada akhirnya, masyarakat yang memang berada di garis depan perlindungan hutan,” ujarnya.Sekretaris Forum Masyarakat Uteun Leuser (FMUL) Mashuri Ardiansyah yang juga Kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues mengatakan, dirinya bangga dengan kesadaran masyarakat Pining.Mashuri menjelaskan hingga saat ini, belum ada perusahaan yang memperoleh izin operasi atau produksi di Kabupaten Gayo Lues. “Dengan adanya kesepakatan masyarakat seperti itu, perusahaan tambang harus berpikir ulang untuk beroperasi di Kecamatan Pining,” sebut Mashuri.Pining merupakan kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Kecamatan ini melingkupi sembilan desa atau gampong. Jumlah penduduknya lebih dari 5.000 jiwa yang sebagian besar petani. [SEP] | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'bencana alam', 'masyarakat desa', 'inovasi', 'konflik', 'perusahaan', 'tambang'] |
Pesan Penting Menjaga Alam Borneo Lewat Foto | [CLS] Dinding-dinding ruang pameran di Kelas Pagi Yogyakarta, Jalan Katamso, Yogyakarta, Minggu (1/5/16), terpasang foto-foto karya warga, dari Bunut Hilir, Batang Lupar, Nanga Jelundung, Paloh, dan Batu Ampar, Kalimantan Barat, dan Sebangau Kalimantan Tengah. Ia ditampilkan beragam topik. Semua foto mambawa pesan konservasi, mulai satwa, hutan, laut dan kehidupan masyarakat adat di Tanah Borneo.Rio Pangestu warga Dayak Iban dari Batang Lupar dengan karya foto dipamerkan mengatakan, secara geografis daerah itu koridor konservasi luar Taman Nasional Danau Sentarum, area konservasi dan habitat orangutan.Mayoritas Dayak Iban, katanya, petani seperti padi, dan sayur mayur. Ada juga berburu, namun relative, menunggu persediaan daging di rumah habis. Hewan biasa diburu babi hutan. Komoditas lain, buah tengkawang (engkabang).Ahmad Sarmin. Dari Batu Ampar bercerita tentang fotonya. Soal hutan mangrove, pesut dan bekantan, kehidupan masyarakat sebagai petani dan nelayan. “Daerah kami tidak begitu terkenal di Indonesia. Kami akan angkat potensi maritim lewat kamera,” katanya.Di desanya ada banyak bermacam penyu. Bahkan ada kebijakan jika nelayan melaut dan menjerat penyu dengan pukat, pukat harus dipotong. Jika melaut dan merusak, kehidupan harus dirusak.Selain itu, katanya, menjadikan Batu Ampar khas adalah ikan tirus. Ikan untuk benang operasi, hanya ada di Batu Ampar.“Bentuk syukur terhadap alam, kami selalu ada ritual selamatan laut, sebagai bentuk terima kasih kepada laut yang berikan kehidupan.”Cerita dari Mega Sari, perempuan Melayu asal Paloh, Kabupaten Sambas tak kalah menarik. Kampung itu identik dengan pantai. Letak berbatasan langsung dengan Malaysia. Setiap hari sunset terlihat indah di Pantai Paloh. Kekhasan lain, penyu. | 1 | ['masyarakat desa', 'foto', 'mangrove', 'nelayan', 'pendanaan', 'penyelamatan lingkungan', 'trivia'] |
Pesan Penting Menjaga Alam Borneo Lewat Foto | Pantai Paloh dikenal pusat konservasi penyu. “Ancaman terbesar oleh manusia, mulai untuk perdagangan telur dan cangkang, hingga daging,” kata Mega. Untuk menjaga keberlanjutan penyu, ada masyarakat pengawas untuk memindahkan telur penyu terhindar dari pemburu.Selain nelayan, warga Paloh juga bertani lada. Lada dijual ke negara tetangga karena harga lebih mahal.Sudianur dari Sebangau bercerita. Dia senang bisa memamerkan foto-foto ini. Desa dia berseberangan dengan Taman Nasional Sebangau. Satwa endemik di hutan orangutan (kahiu). Selain orangutan ada bekantan, monyet, dan rusa.Sementara itu, Direktur Akademik Kelas Pagi Yogyakarta, Bari Paramarta Islam menyambut baik kolaborasi dengan Panda Click! sebagai pertukaran budaya dengan medium fotografi.KPY membuka kelas fotografi gratis untuk masyarakat, apapun latar belakang dengan semangat, fotografi tak sulit, bukan hanya kalangan elit. [SEP] | 1 | ['masyarakat desa', 'foto', 'konflik', 'nelayan', 'penyakit', 'penyelamatan lingkungan', 'perdagangan', 'pertanian', 'trivia'] |
Menakar Izin Tambang Bermasalah di Kalimantan Barat, Seperti Apa? | [CLS] Pelantikan enam kepala daerah dan wakilnya di Balai Petitih, Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi menarik, lantaran pernyataan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Cornelis. Cornelis menekankan, agar bupati yang dilantik mau menyerahkan izin tambang di daerahnya yang bermasalah ke pemerintah provinsi.“Ini masalah urgent yang harus dilaksanakan selama 90 hari kerja kedepan,” ujar Cornelis. Dia menegaskan, instruksinya bukan tidak berdasar. Penyerahan izin tambang bermasalah tersebut, kata dia, atas perintah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). “(Bupati) harus segera menyerahkan izin-izin tambang. (Izin tambang) tidak menjadi kewenangan mereka lagi. Bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pemerintah akan tetap dicabut. Tidak ada urusan, pokoknya cabut izin usaha tambang yang bermasalah,” tegasnya, pertengahan Februari lalu.Usai rapat tindak lanjut dan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara serta kick off meeting koordinasi dan supervisi sektor energi tahun 2016, di Gedung KPK, Cornelis saat itu telah menyatakan komitmennya untuk melakukan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral di Kalbar.Supervisi yang dilakukan, mencakup penataan izin usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba), pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba, pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba, pelaksanaan kewajiban pengolahan atau pemurnian hasil tambang minerba, serta pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan atau pengapalan hasil tambang minerba. “Sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur memiliki kewenangan melakukan evaluasi dan mencabut yang non clear and clean (CNC),” paparnya. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'energi', 'kebijakan', 'konflik', 'korupsi', 'lahan', 'perusahaan', 'politik', 'tambang'] |
Menakar Izin Tambang Bermasalah di Kalimantan Barat, Seperti Apa? | Berkaca dari Koordinasi dan Supervisi KPK pada Oktober 2014, KPK menemukan 312 izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah atau non CnC, di antara 682 IUP yang ada di Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang dengan 68 IUP, Melawi (50 IUP) dan Landak (37 IUP) merupakan daerah dengan IUP bermasalah terbanyak. Mayoritas IUP bermasalah karena kurang bayar, akibatnya negara berpotensi dirugikan lebih dari Rp272 miliiar kurun waktu 2011-2013. Persoalan kurang bayar ini, ditemukan hampir di semua kabupaten di Kalbar, Ketapang (102 IUP), Kapuas Hulu (69 IUP), Sanggau (59 IUP), Melawi (45 IUP), Provinsi Kalbar (44 IUP) dan Kabupaten Kayong Utara (40 IUP).Sebulan kemudian, Cornelis mengeluarkan surat pencabutan izin usaha pertambangan bagi sembilan perusahaan di Kalimantan Barat yang semua wilayah izin tersebut harus dikembalikan ke pemerintah provinsi. Sembilan perusahaan itu adalah PT. Manca Agung Mandiri, PT. Segoro Global Mandiri, PT. Razana Shora, PT. Indo Gastia, PT. Priyanka Shona, PT. Segoro Global Mandiri, PT. Pusaka Agung Makmur, PT. Segoro Global Mandiri, dan PT. Shoka Lestari. Dalam perkembangannya, hingga 2 Februari 2015, Cornelis telah mencabut 24 IUP dari 66 total IUP yang pernah dikeluarkan.Dalam surat keputusan Gubernur Kalbar disebutkan semua kewajiban kepada pemerintah yang belum dipenuhi dan atau belum dilaksanakan oleh perusahaan sebelum keputusan ini berlaku wajib diselesaikan oleh perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan.TerbukaHermawansyah, Direktur Swandiri Institute, menyikapi pernyataan Cornelis, sebagai hal yang tepat. “Langkah gubernur benar dalam kerangka kewenangan provinsi sesuai UU 23 tahun 2014, untuk melakukan evaluasi dan penertiban izin,” kata Wawan. Namun, realitanya, izin-izin yang bermasalah itu tidak hanya dikeluarkan oleh bupati, tetapi juga gubernur. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'kebijakan', 'konflik', 'pendanaan', 'perusahaan', 'politik', 'tambang'] |
Menakar Izin Tambang Bermasalah di Kalimantan Barat, Seperti Apa? | Maka, kata Wawan, pemerintah provinsi harus secara terbuka dan transparan menunjukkan izin-izin yang telah dicabut tersebut, berapa luasannya, dimana saja, dan dikeluarkan oleh siapa saja. Termasuk, bagaimana izin yang dikeluarkan oleh gubernur setelah UU No 23 tahun 2014. Wawan merujuk pada kasus PT. Teluk Batang Mitra Sejati, di Kecamatan Teluk Batang Selatan dan Alur Bandung, Kabupaten Kayong Utara.Temuan Swandiri Institute, berdasarkan data geographic information system (GIS), sebagian daerah tersebut masuk dalam peta indikatif penundaan izin baru. “Jadi tidak boleh ada izin di atas wilayah tersebut.” Wawan menambahkan, Swandiri Institute tengah menyiapkan legal opini terhadap kasus di Teluk Batang tersebut.Teluk Batang Mitra Sejati mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk aktivitas pertambangan batu granit di Gunung Tujuh, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara. Mahasiswa asal Kayong Utara, pada pertengahan Desember tahun lalu juga telah melakukan unjuk rasa terhadap kegiatan penambangan tersebut.“Pemerintah provinsi, pada tanggal 25 Februari 2015 telah menerbitkan izin di areal tersebut. Padahal, Gunung Tujuh merupakan daerah yang menjadi sumber pencaharian masyarakat, untuk tempat bercocok tanam,” kata Sabirin, mahasiswa asal Kabupaten Kayong Utara.Sabirin mengatakan, aktivitas pertambangan baru granit di Gunung Tujuh sudah menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Belum lagi dampak aktivitas pertambangan, baik itu limbah maupun kebisingan yang ditimbulkan.Direktur PT. Teluk Batang Mitra Sejati, Nasri Aslian, kepada media mengatakan, persoalan yang dikeluhkan masyarakat adalah sumber air yang berada di Gunung Tujuh. Sumber air tersebut, dikhawatirkan masyarakat tercemar akibat kegiatan penambangan. “Justru sebenarnya sumber air itu, akan dimaksimalkan oleh perusahaan supaya dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih,” ungkapnya. | 0 | ['kebijakan', 'konflik', 'perusahaan', 'politik', 'tambang'] |
Menakar Izin Tambang Bermasalah di Kalimantan Barat, Seperti Apa? | Pembangunan kawasan air bersih tersebut, kata dia, akan dilakukan melalui program CSR perusahaan. Dia mengatakan, masuknya perusahaan ke Kabupaten Kayong Utara pada dasarnya untuk pembangunan wilayah tersebut. Terutama dari sisi peningkatan pendapatan daerah. “Selain itu, perusahaan ini akan membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, tak hanya dari tenaga lapangan, tetapi juga tenaga profesional,” tambahnya. [SEP] | 2 | ['konflik', 'perusahaan', 'tambang'] |
Dorong Cintai Desa, Berikut Aksi Keren Singgih (Bagian 2) | [CLS] Pernah dengar Spedagi? Spedagi dari kata sepeda pagi– kegiatan rutin Singgih Susilo Kartono setiap pagi berkeliling melewati jalanan Desa Kandangan, Temanggung. Belakangan Spedagi menjadi nama sepeda bambu, dan gerakan revitalisasi desa.Proyek Spedagi mengajak semua kalangan menemukan permasalahan di desa dan merumuskan pemecahan. Spedagi juga upaya menggali potensi, menggandakan, dan mengembalikan kepada desa. Proyek ini memayungi penyelenggaraan International Conference on Village Revitalitation (ICVR), pengelolaan homestay, Pasar Papringan, dan sepeda bambu.Jangan membayangkan ada pabrik sepeda produk massal sepeda dari bambu di Kandangan. Spedagi tak produksi massal. Singgih ingin ia sebagai hasil tangan terampil perajin, bukan barang industri.Spedagi hanya bisa dibeli dengan memesan. Biasa Singgih akan mengumumkan produksi Spedagi dimulai lagi dengan jumlah terbatas, misal 10 buah, dan bisa memesan. Untuk frame, Singgih mematok Rp3,5 juta. Dengan komponen dan asesoris lengkap Spedagi seharga Rp7 juta.Sepeda ini tak hanya dijual di Indonesia. Singgih memberi kesempatan peminat luar negeri untuk mengoleksi. Namun disainer yang sukses lewat radio kayu “magno” ini ingin orang memikirkan Spedagi bukan semata sepeda bambu, juga sebuah gerakan.“Sepeda bambu bukan kegiatan memproduksi sepeda bambu. Ini movement, penyadaran baru melalui media atau alat yang kita pakai,” dalam konferensi pra ICVR di Kandangan.Sebagai gerakan, Spedagi telah “ekspor” ke Jepang, bernama Spedagi Ato. Ato, nama desa di Kota Yamaguchi. Asuka, salah satu pembicara mengatakan, Ato berpenduduk 6000 jiwa. Banyak warga pergi ke kota mencari pekerjaan. Di desa, tak banyak kerjaan. “Itu hanya alasan yang dicari-cari.” Setelah bertemu Singgih, dengan proyek Spedagi, Auka tertarik membuat proyek serupa di Ato. | 2 | ['masyarakat desa', 'inovasi', 'lahan', 'pendanaan', 'penyelamatan lingkungan', 'perdagangan', 'perusahaan', 'trivia'] |
Dorong Cintai Desa, Berikut Aksi Keren Singgih (Bagian 2) | Spedagi, kata Singgih, untuk peminat internasional, tidak dijual utuh. Membeli Spedagi tidak sama dengan membeli sepeda umumnya tinggal pilih lalu pakai.“Orang harus membeli dengan uang dan waktu mereka. Saya ingin memperlihatkan dan ngomong kepada mereka bahwa kekayaan itu diukur dari waktu yang kita miliki, bukan dari uang. Jadi, tidak bisa membeli sepeda bambu bentuk jadi, atau merakit sendiri. Gak boleh. Anda harus pastikan, punya waktu weekend, bahkan beberapa kali weekend. Ada instruktur, fasilitas, dan kita rakit di situ,” kata Singgih.Cara unik Singgih berjualan sepeda bambu itu berkaitan dengan keprihatinan bagaimana orang memandang waktu. Waktu selalu terasa kurang bagi orang-orang di kota, seolah tersedia melimpah bagi orang di desa.“Kekayaan kita tentang waktu ini sebenarnya tergerus banyak, terutama bagi orang-orang berkecukupan. Uang makin banyak, tetapi waktu makin sedikit. Persoalan miskin waktu ini luar biasa.”Dalam kacamata dia, kemiskinan waktu di negara-negara industri sudah sedemikian parah. “Buat mereka yang sangat kaya waktu mereka mungkin banyak. Mereka berdiri di antara sekian orang yang merasa kaya dengan uang, tetapi tidak dengan waktu.”Pasar Papringan Singgih juga menelurkan gagasan menghidupkan lagi denyut pasar tradisional di desa (Jawa) yang ramai pada hari pasaran. Pasar Papringan, pasar yang buka setiap 35 hari sekali, atau selapanan dalam perhitungan Jawa, jatuh setiap Minggu Wage. Lokasi di lahan yang ditumbuhi bambu. Barang jualan semua ramah lingkungan.“Ide Pasar Papringan adalah melestarikan papringan yang di sini sudah bosan, lelah melihatnya. Masyarakat malah memakai untuk buang sampah,” katanya.Perumpunan bambu gelap, banyak nyamuk, dan kotor ditata sedemikian rupa hingga menjadi bersih, asri, dan eksotis. “Dulu banyak orang tidak mau datang. Kami coba kelola hingga menjadi tempat menyenangkan. Bermanfaat bagi masyarakat sekitar.” | 0 | ['masyarakat desa', 'lahan', 'penyelamatan lingkungan', 'perusahaan', 'sampah', 'trivia'] |
Dorong Cintai Desa, Berikut Aksi Keren Singgih (Bagian 2) | Pedagang yang berjualan di Pasar Papringan, adalah masyarakat Kelingan, dan desa sekitar. Proyek Spedagi, membantu pendampingan guna menghasilkan produk berkualitas.Di lahan kira-kira 25×75 meter setidaknya ada 20-an penjual. Ada produk kerajinan, kuliner, dan hasil tani. Kerajinan antara lain batik, produk bambu, magno, merchandise. Sajian kuliner seperti kupat tahu, gudeg, soto, kopi dan jamu. Produk pertanian ada hasil organik, jamur, dan tanaman hias.Singgih menunjukkan produk-produk desa umumnya eco-product, bisa bernilai tinggi. Engkrak atau serok pengumpul sampah dari bambu dengan sentuhan kreativitas mampu dijual dengan harga berlipat.“Engkrak, di bawah, untuk ngumpulin sampah. Ketika cara pandang di balik, bentuk diperkecil, dipindah ke kepala, menjadi topi lucu. Saya membeli dari perajin Rp15.000, dijual Rp35.000. Orang sini ketawa-ketawa menganggap tidak lazim, orang luar senang luar biasa,” katanya.Hal lain yang unik di Pasar Papringan adalah mereka bertransaksi harus menggunakan mata uang khusus. Setiap pengunjung menukarkan uang dulu di tempat penukaran sebelum berbelanja. Begitu pula pedagang. Mata uang disebut pring. Satu pring Rp1.000. Habis [SEP] | 2 | ['masyarakat desa', 'lahan', 'pendanaan', 'penyelamatan lingkungan', 'pertanian', 'perusahaan', 'sampah', 'trivia'] |
Sampai Kapan Kapal Perikanan Tak Melaut? | [CLS] Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkali-kali mengklaim bahwa kondisi perikanan saat ini lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Hal itu, dibuktikan dengan terus meningkatnya produksi perikanan di semua pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia.Pernyataan tersebut diungkapkan oleh seluruh pejabat KKP, termasuk Menteri Susi Pudjiastuti. Tetapi, pernyataan tersebut dikritik langsung oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI. Kritikan tersebut muncul saat Dewan mendapatkan kenyataan bahwa kondisi di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta Utara tidak sesuai harapan.Salah satu kritikan tersebut, adalah soal masih banyaknya kapal perikanan yang tak beroperasi di Muara Baru. Di pelabuhan tersebut, sedikitnya ada 60 kapal yang tak beroperasi pada Selasa (19/01/2016) siang.Menurut Wakil Ketua Komisi IV Titiek Soeharto, kondisi tersebut sangat aneh. Mengingat, KKP saat ini menjadi instansi pemerintah yang diagungkan dan dihormati. Seharusnya, tidak ada permasalahan seperti kapal yang tak beroperasi lagi.“Setelah saya tanyakan langsung kepada pemilik kapal, kapal yang tak beroperasi tersebut adalah kapal-kapal yang bermasalah dengan perizinan. Rata-rata, mereka masih belum mendapatkan izin dari KKP untuk melaut,” ungkap Titiek kepada Mongabay.Dari informasi yang dikumpulkan, di Muara Baru dalam sehari tak kurang ada 1.600 kapal yang berlabuh. Namun, semuanya silih berganti masuk untuk mengisi tempat. Seperti pada kemarin, kapal perikanan yang sedang berlabuh tercatat ada 600 kapal.Kapal-kapal yang berlabuh di Muara Baru tersebut, menurut Titiek, rata-rata berukuran minimal 30 gross tonnage (GT). Seluruhnya, adalah kapal milik nelayan lokal.Tentang kapal-kapal yang tak beroperasi tersebut, Titiek berharap bisa segera mendapatkan solusi untuk beroperasi lagi. Karena jika terus dibiarkan, maka nasib anak buah kapal (ABK) semakin tidak jelas dan itu akan memengaruhi kondisi ekonomi mereka. | 0 | ['budidaya', 'kebijakan', 'lahan', 'nelayan', 'politik'] |
Sampai Kapan Kapal Perikanan Tak Melaut? | “Coba dibayangkan saja, jika satu kapal itu mempekerjakan 30 ABK, berapa total ABK yang harus berhenti melaut. Mereka sudah jelas tidak mendapatkan pemasukan lagi dalam jangka waktu enam bulan ini,” tutur dia.Untuk itu, Titiek mengaku akan mendesak Menteri Susi Pudjiastuti untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sampai, karena kebijakan negara, masyarakat bawah yang menjadi korbannya.Tiga Peraturan BermasalahSementara itu Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam kesempatan terpisah, menyebutkan, kebijakan Susi Pudjiastuti saat ini dinilainya bermalasah. Terutama, tiga peraturan yang sudah berjalan saat ini, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang PNBP Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri KP No 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, serta Permen KP No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Perairan Indonesia.“Itu yang jadi masalah. Kita berharap Menteri Susi bisa segera memperbaikinya. Karena, kita tidak mempermasalahkan jika menteri membuat peraturan. Hanya, jangan sampai itu bermasalah. Artinya, harus ada solusi dan antisipasi,” ucap Herman dalam sambungan telepon.Terpisah, Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN) James Then mengungkapkan kekesalannya atas persoalan yang muncul dalam setahun terakhir ini. Terutama, berkaitan dengan berhentinya operasional kapal-kapal perikanan di sejumlah pelabuhan perikanan di Indonesia.“Ini jadi masalah. Seharusnya ini ada solusi. Kita tidak boleh membiarkan ini terus terjadi, karena itu akan menurunkan ekonomi. Ingat, perikanan juga menyumbang perekonomian nasional,” ungkap dia. | 1 | ['budidaya', 'masyarakat desa', 'nelayan', 'politik'] |
Sampai Kapan Kapal Perikanan Tak Melaut? | “Sesuai SOP (standard operating procedure), proses perizinan itu maksimal hanya 21 hari saja. Tapi pada kenyataannya, sekarang ini KKP memproses perizinan selalu di atas tiga bulan. Bahkan, ada juga yang sudah enam bulan, hingga kini masih juga belum mendapatkan izin,” tambah dia.Selain persoalan operasional kapal yang terpaksa berhenti karena tersendat perizinan, James mengatakan, saat ini ada juga kapal-kapal yang terpaksa berhenti karena mereka tidak tertarik untuk mengurus perizinan lagi.“Ini yang jadi masalah. Kapal tidak mau mengurus izin, karena mereka tidak tertarik lagi untuk berinvestasi di perikanan. Hal itu, karena ada beban pajak yang sangat tinggi. Belum melaut saja, harus sudah bayar pajak. Bisnis seperti apa itu?” tandas dia.Karena itu, James berharap, KKP bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut. Jangan sampai, nelayan yang sudah dirugikan akan semakin terpuruk. Jika sudah begitu, nelayan akan semakin sulit,” pungkas dia. [SEP] | 0 | ['budidaya', 'kebijakan', 'nelayan'] |
Silent Forest, Fenomena Akibat Maraknya Perburuan Burung Liar? | [CLS] Maraknya penyelundupan burung liar ke Surabaya melalui Pelabuhan Tanjung Perak, menjadi keprihatinan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alama (BKSDA) Jawa Timur.Kepala BKSDA Jawa Timur, Suyatno mengatakan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, serta Papua Barat, merupakan wilayah asal burung yang diselundupkan tersebut dalam beberapa waktu terakhir. “Kami sudah bertemu semua kepala balai untuk memperketat pengawasan. Selama ini, pengawasan dan penjagaan lebih banyak dilakukan di daerah tujuan seperti Surabaya,” kata Suyatno, Selasa (19/1/2016).Burung-burung itu diselundupkan dengan berbagai modus, seperti menitipkan di ruang kapal, hingga dimasukkan dalam truk sebagai muatan KM Tunas Wisesa dan KM Kumala. Saat ini, burung hasil sitaan tersebut, yang masih hidup, dititipkan ke sejumlah lembaga konservasi (LK), sebagaimana prosedur sekaligus untuk penyelamatan.Suyatno menegaskan, pelepasliaran burung hasil sitaan akan dilakukan setelah seluruh prosedur dan administrasi dilakukan. Sedangkan untuk jenis burung yang dilindungi harus menunggu proses hukum di pengadilan, apakah akan dilepasliarkan ke habitat aslinya atau dikembalikan ke pemiliknya. “Mengenai kasus kakatua jambul kuning yang diselundupkan dalam botol plastik, saat ini masih dititipkan di beberapa LK seperti Jatim Park di Malang, TSI II Prigen di Pasuruan, dan Maharani Zoo di Lamongan. Kita masih menanunggu hingga proses hukum selesai.”Menurut Suyatno, upaya pelepasliaran menjadi pilihan utama untuk satwa sitaan, dengan tetap memperhatikan aturan serta faktor habitat asli satwa tersebut. Pelepasliaran yang bukan tempat asalnya, dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan ekosistem, terlebih bila satwa itu terjangkit penyakit seperti H5N1. “Kalau bisa dilepasliarkan ya dilepaskan, kalau tidak bisa kita titipkan di LK. Bila berpenyakit ya dimatikan.” | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'konflik', 'penyakit', 'hewan terancam punah'] |
Silent Forest, Fenomena Akibat Maraknya Perburuan Burung Liar? | Ria Saryanthi, Kepala Unit Komunikasi dan Pengembangan Pengetahuan Burung Indonesia menuturkan, untuk penegakan hukum burung memang harus disita. Jika penangkapan dilakukan di Surabaya, Jakarta, atau Medan, bisa dititipkan ke lembaga konservasi atau di pusat penyelamatan satwa (PPS) yang ada untuk pemulihan kondisinya. “Kalau kondisi burung tersebut sehat bisa dilepaskan setelah proses rehabilitasi dilakukan. Tentunya dibarengi dengan berita acara yang telah dibuat.”Sementara, burung yang tidak layak lepas bisa dijadikan indukan di penangkaran jika tidak sakit. Namun, bila membahayakan bisa dimusnahkan juga, telebih bila terindikasi menyebarkan virus avian influenza. “Pastikan juga, bila pelepasan burung yang telah melalui tahap rehabilitasi dilakukan sesuai habitatnya. Jangan sampai, burung asal Malulu dilepas di Jawa. Ini bakalan menjadi masalah baru seperti invasive species.”Sebagai catatan, awal Januari 2016, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya telah menggagalkan upaya penyelundupan 769 burung berbagai jenis. “Burung tersebut adalah cililin, murai batu, kacer, tiong emas, cucak jenggot, dan cica-daun besar,” jelas Retno Oktorina, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya.Silent forestMaraknya perburuan perburuan burung di alam liar, menurut Fransisca Noni dari Burung Nusantara, akan menjadi salah satu faktor munculnya fenomena silent forest atau hutan sepi. “Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan hasil diskusi para pengamat burung di beberapa daerah, kondisi ini mulai ada.”Noni menuturkan, dari pengamatannya di Cagar Alam Telaga Warna, Bogor beberapa waktu lalu, sangat sulit menemukan burung-burung liar, meski kondisi hutan cukup bagus. “Pada ketinggian 1.700-an meter di atas permukaan laut (m dpl) yang biasanya masih terlihat burung hingga pukul 08.00, sekarang sulit. Bahkan, untuk mendengar suaranya juga jarang.” | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'kebijakan', 'penyakit', 'pertanian', 'hewan terancam punah'] |
Silent Forest, Fenomena Akibat Maraknya Perburuan Burung Liar? | Selain Bogor, fenomena silent forest juga dilaporkan para pengamat burung terjadi di Semarang serta beberapa daerah di Sumatera. Kalau ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan terjadi di Kalimatan maupun Papua. ”Pemburu kan tidak melihat usia burung, asal nangkap saja. Lama-lama spesies tertentu bisa punah karena perbuatan merusak ini.”Padahal, hidup burung itu memang di alam liar. Sangat bermanfaat bagi alam. Burung merupakan indikator alami kualitas lingkungan. Kehadiran burung di suatu wilayah menunjukkan daerah tersebut masih asri. “Secara ekologis, burung melakukan tugas mulai menebar biji dan melakukan penyerbukan. Jadi, jangan diburu,” tegas Noni. [SEP] | 0 | ['hewan terancam punah'] |
Betapa Hutan Begitu Penting bagi Orang Mentawai (Bagian 1) | [CLS] Toggilat Sabulukungan dan Stefanus Satoutou, bergantian mengucap mantra sambil menghadap ke sebuah pohon durian tumbang. Dua lelaki Mentawai ini menyiapkan beberapa helai dedaunan yang dipetik di tengah perjalanan. Mereka masukkan dalam batang bambu.Toggilat mendekati pohon tumbang sambil berbicara dalam bahasa Mentawai. Volume suara cukup keras seolah sedang berbicara menyampaikan kabar kepada pohon itu. Tangan lelaki 70-an tahun yang biasa disapa teteu (kakek) ini terlihat memegang secarik kain kecil berwarna kuning.Dia terus berucap sambil menghadap ke akar pohon yang terjungkit ke luar. Secarik kain dia taruh di ujung akar, dan mengambil daun tadi lalu diusapkan ke batang pohon sembari terus mengucapkan mantra.Setelah itu, giliran Stefanus bergerak. Dia mengambil bambu berisi dedaunan kemudian memutari pohon. Kalimat-kalimat mantra terus terucap. Terakhir dia memercikkan air dalam bambu ke akar hingga batang pohon dan ke rombongan yang ikut ke lokasi itu. Sepercik air terasa membasahi kulit kepala saya.Dua orang tetua adat Suku Sabulukungan dan Satotou ini baru saja melakukan Pasinenei mone, ritual meminta maaf kepada pohon kirekat karena tergusur untuk pembukaan jalan transmentawai.Dalam kepercayaan Mentawai (arat Sabulungan) setiap makhluk hidup punya jiwa atau roh, terlebih yang terpilih sebagai kirekat.Kirekat adalah tanda kenangan terhadap orang yang meninggal, bentuk berupa ukiran cetakan telapak kaki dan tangan dari orang yang meninggal di batang (pohon) durian di tengah hutan.Kirekat dibuat dengan menggambar langsung dari telapak kaki atau telapak tangan orang yang meninggal ke pelepah batang sagu. Pelepah batang sagu diiris sesuai gambar dan jadi cetakan untuk ditorehkan pada batang durian. | 1 | ['masyarakat desa', 'trivia'] |
Betapa Hutan Begitu Penting bagi Orang Mentawai (Bagian 1) | Guratan begitu halus mengikuti alur garis telapak kaki dan tangan manusia. Di pohon durian yang jadi kirekat di depan kami itu, selain ukiran telapak kaki juga buat penanda untuk postur tubuh dengan menandai pohon berupa lubang kecil untuk posisi lutut, pinggang, bahu dan kepala.Biasanya, pohon durian untuk mengukir kirekat harus dari jenis paling baik. Pohon besar, buah lebat dan rasa enak. Pohon kirekat tak boleh ditebang atau jadi “alak toga” atau mas kawin untuk perempuan. Sebagai penanda, persis di sebelah pohon kirekat ditanam bunga surak. Bunga ini berpagar, berarti semua orang tahu kalau ada kirekat.“Ini kirekat abang dan anak saya, jika rindu dengan mereka saya akan mendatangi pohon ini,” kata Toggilat usai ritual pasinenei mone pada pohon kirekat di Bad Mara, perbatasan Dusun Gotap, Desa Saliguma, Siberut Tengah dengan Desa Muntei, Siberut Selatan, akhir November lalu. Kesedihan si teteu bukan tanpa sebab. Pohon durian kirekat keluarga ini tumbang bikin dia amat terpukul. Tak ada lagi monumen atau kenangan dari keluarga yang meninggal.Tak hanya teteu, keluarga besar dari Suku Sabulukungan juga merasakan kesedihan mendalam. Bagi mereka, pohon kirekat merupakan salah satu lambang kehormatan, harkat dan martabat anggota uma (suku).“Kirekat ini berpuluh-puluh tahun kami rawat, ada rumput di sekitarnya, dibersihkan, jika ada kayu-kayu atau ranting jatuh juga kami bersihkan. Kami sangat menghargai dan menjaga pohon ini,” katanya.Heronimus Sabulukungan, Kepala Dusun Puro II yang ikut rombongan mengatakan, penggusuran kirekat di Jalan Transmentawai sekitar pertengahan November. Toggilat saat itu tengah di ladang mendengar eksavator bekerja. Kala dilihat, ternyata pohon kirekat sudah tumbang.Atas penggusuran sepihak ini, Suku Sabulukungan menjatuhkan tulou (denda) kepada kontraktor penggusur. | 0 | ['masyarakat desa', 'pertanian', 'trivia'] |
Betapa Hutan Begitu Penting bagi Orang Mentawai (Bagian 1) | “Kami minta kepada Pemkab Mentawai meninjau dan melihat langsung kirekat yang tumbang. Bagi kami, kirekat ini suatu kebudayaan sakral dan tak bisa dimainkan,” katanya.Dia bilang, jangankan menebang atau menggusur pohon, mematahkan bunga yang mereka tanam di pinggir saja akan dapat sanksi adat. “Kalau ada yang mematahkan atau merusak akan didenda adat, apalagi orang luar yang melakukannya,” kata Heronimus.Aturan adat ini, katanya, sudah berlaku sejak nenek moyang mereka. “Kalau dulu, jika ada menebang kirekat akan terjadi peperangan antar suku, karena menurut kepercayaan Mentawai, kirekat itu seolah-olah ada orang yang berdiri disitu.”“Penebangan ini diibaratkan orang yang sedang berdiri lalu tiba-tiba dibacok. Seandainya ada kami disitu, mungkin akan langsung kami panah orang itu,” katanya.Atas kasus ini, pemkab lakukan mediasi. Kontraktor sudah bayar denda. “Mereka memberikan uang tulou Rp2 juta. Uang itu kami pakai untuk ritual adat termasuk membeli beberapa babi yang daging dibagi-bagikan kepada anggota suku.”Hutan, bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Mentawai seperti para Sikerei. Ritual pasinenei mone, hanya salah satu ritual Mentawai yang berkaitan erat dengan alam.Bagi mereka, hutan tak sekadar tempat menyambung hidup seperti mencari rotan, berladang dan berburu. Lebih dari itu, hutan dalam kepercayaan tradisional Mentawai juga tempat tinggal roh-roh leluhur yang turut menjaga segala jenis tumbuh-tumbuhan obat yang sangat berguna bagi hidup manusia.Hutan juga untuk ritual dan pengobatan bagi orang sakit. Aturan-aturan adat dan kepercayaan tradisional dalam pengelolaan hutan terlihat jelas dalam kegiatan-kegiatan penting uma. Khawatir masuk HTIKini hutan mereka terancam perkebunan kayu atau hutan tanaman industri yang bakal masuk. Masyarakat Mentawai menolak rencana HTI milik PT. Biomass Andalan Energi, yang peroleh izin 20.030 hektar di Pulau Siberut. | 0 | ['konflik', 'pendanaan', 'pertanian', 'perusahaan', 'trivia'] |
Betapa Hutan Begitu Penting bagi Orang Mentawai (Bagian 1) | “Sapru leleu sappru engatta (kalau hutan kita habis, habislah kehidupan kita),” kata Bruno Tatebburuk, tetua Suku Sabulukungan.Menurut dia, tanah klaiman HTI antara lain merupakan wilayah adat mereka yang membentang dari Desa Saliguma hingga Saibi, Siberut Tengah.Di tanah leluhur itu, terdapat goa sangat bersejarah bagi Suku Sabulukungan, yakni Goa Sipukpuk. Menurut cerita orang tua mereka, Goa Sipukpuk merupakan jelmaan uma, tempat menyagu dan tempat ayam leluhur yang tersambar petir dan jadi batu karena mempermainkan anjing.Seluruh anggota Sabulukkungan dalam uma juga ikut jadi batu. Uma yang jadi batu dinamakan Goa Sipukpuk.Andai nanti akhirnya tak bisa mempertahankan tanah ulayat dari ekspansi HTI, Goa Sipukpuk, akan mereka pertahankan hingga titik darah penghabisan.“Tak ada cara lain, jika Sipukpuk dirusak HTI, kami bersedia berperang,” katanya.Bagi Suku Sabulukkungan, merusak Goa Sipukpuk sama dengan menabuh genderang perang.Selama ini, katanya, warga tak pernah dilibatkan dalam pembahasan HTI meski wilayah masuk konsesi. Warga baru tahu ketika mahasiswa Mentawai membicarakan itu pada mereka.“Kami tak pernah dilibatkan. Kenapa tiba-tiba tanah kamimasuk? Ini tak bisa diterima.”Tabib Mentawai Boroi Ogok dan Pangarita Sabaggalet juga gusar. Eksploitasi hutan oleh perusahaan, kata mereka, akan menghabisi tanaman obat tradisional. “Kehadiran perusahaan kayu maupun HTI akan menyusahkan kami menjalankan ritual sebagai Sikerei,” katanya. Pangarita mengatakan, banyak ramuan obat tersimpan di hutan. Jenis tanaman biasa mereka ambil lebih subur tumbuh di hutan dan lebih berdaya magis daripada di pekarangan rumah. Beberapa tumbuhan obat atau daun bebetei, katanya, tak bisa hidup di pekarangan rumah karena memerlukan lingkungan lebih sejuk.Kalau HTI masuk, akan melenyapkan tanaman yang mereka perlukan, seperti pengalaman saat HPH merajalela di Siberut dekade 1970-an. | 0 | ['masyarakat desa', 'perusahaan', 'trivia'] |
Betapa Hutan Begitu Penting bagi Orang Mentawai (Bagian 1) | Obat-obatan mereka merupakan racikan beragam tanaman. Kalau salah satu racikan tumbuhan kurang, katanya, sama saja tak ada guna. Jadi, katanya, berapapun jauh tempat mencari obat di hutan, para Sikerei akan menjelajah hutan sampai memperoleh daun yang diperlukan.Boroi juga bilang, tempat baik tumbuhan obat di hutan. Setiap mereka mengambil tumbuhan obat, katanya, selalu mengajak roh penjaga membantu mengobati atau menjalankan ritual.Kekuatan obat, kata Boroi, bukan hanya karena daun, namun daya magis dan mantra saat memetik maupun menggunakan.Otomatis kalau hutan rusak mereka akan kesusahan. “Kami susah karena tanaman akan payah didapat juga tak mabajou (daya penyembuh hilang).”Serupa dikatakan Teu Lakka Tatebburuk. Selain untuk bahan obat-obatan, hutan juga penyedia kayu untuk membangun uma. Hutan bagi kehidupan mereka, katanya, sangat penting.“Kami membuat uma kayu diambil dari hutan, mengambil daun bebetei (pengusir roh jahat) juga dari hutan, itulah fungsi hutan bagi kami.”Sebagai bentuk rasa hormat atas roh penguasa hutan, katanya, tiap kali menebang kayu besar di hutan diawali ritual panangga. Panangga merupakan ritual meminta izin kepada penguasa hutan atas pemakaian kayu milik ‘mereka’.Saat ritual panangga mempersembahkan secarik kain, rokok dan barang-barang lain sebagai bukti mereka memberi mahar kepada penguasa hutan.Ritual panangga juga kerap dilakukan saat mereka membuka ladang atau membuka tempat pemeliharaan ternak seperti babi dan ayam. “Kepada roh penguasa mereka meminta berkat agar dijauhkan dari malapetaka dan hasil panen melimpah.”Orang Mentawai, katanya, tak sembarangan memperlakukan hutan karena roh penguasa bisa mengamuk dan memberikan penyakit kepada pembuat onar atau perusak hutan. (Bersambung) [SEP] | 1 | ['penyakit', 'pertanian', 'trivia'] |
Buah Manis Bertani Organik di Pancuang Taba | [CLS] Udara dingin terasa saat memasuki Kanagarian Pancuang Taba, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Deretan perbukitan berjejer mengelilingi nagari yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) ini.Hutan rimbun senantiasa menjaga dari berbagai ancaman bencana alam. Kala kemarau, tak pernah alami kekeringan, begitupun penghujan, tak ada banjir. Hutan terjaga membuat pasokan air bersih tak pernah surut. Air pegunungan senantiasa mengalir ke pipa-pipa warga memenuhi kebutuhan air bersih buat keperluan minum, mandi, mencuci dan lain-lain.Pancuang Taba di kelilingi perbukitan dan pesawahan cukup luas. Berbagai tanaman perkebunan ada seperti karet, kopi sampai kemiri.Hasil bumi tak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri juga dijual ke pasar-pasar tradisional.Dalam bercocok tanam, sejak dulu masyarakat Pancuang Taba mengenal sistem pertanian organik. Mereka terbiasa pakai bahan-bahan alami dari sekitar mereka. Seiring pupuk-pupuk kimia, masuk, kebiasaan mulai bergeser.“Dari dulu orangtua kami sudah bertanam organik, semua tanaman semak di pinggir sawah itu selalu dimasukkan ke sawah untuk jadi pupuk organik begitupun kotoran sapi,” kata Asrul Norman, Wali Nagari Pancuang taba, pekan lalu.Sayangnya, dengan masuk pengaruh pupuk kimia, masyarakat mulai tergiur dan meninggalkan pupuk alami.Bertahun-tahun bercocok tanam pakai pupuk kimia, sekarang petani di Pancuang Taba, berangsur ke pertanian organik. KKI Warsi dan Perkumpulan Pertanian Organik (PPO) Sariak Alahan Tigo (Santiago), lakukan pendampingan beberapa bulan terakhir.Hesriyeldi, Ketua PPO Santiago mengatakan, sebelum pertanian organik, tim PPO terlebih dahulu penilaian untuk melihat kondisi setempat. | 1 | ['bencana alam', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'pertanian', 'perusahaan', 'trivia'] |
Buah Manis Bertani Organik di Pancuang Taba | “Waktu penilaian awal kita mulai mendatangi sawah dan lihat, ternyata paling signifikan dan bertentangan dengan versi budidaya PPO adalah pengelolaan tata air terlalu banyak, boros. Dengan air terlalu tergenang unsur hara bisa hanyut hingga pertumbuhan padi dari segi anakan kurang,” katanya.Setelah penilaian baru memperkenalkan sistem pertanian organik pada September 2016. Kala itu, ada 35 petani ikut praktik lapangan da terapkan di sawah masing-masing. Bibit diambil dari lahan masyarakat sendiri dengan kriteria bebas hama penyakit, pertumbuhan bagus, sehat dan seragam.“Pilih bibit lokal karena adaptasi iklim padi tumbuh disini sudah cocok dengan iklim disini, rasanya disukai masyarakat, namanya padi seway. Ini padi endemik sangat bagus dan segi rasa sangat disukai masyarakat,” katanya.Untuk pemupukan, diambilkan dari kotoran sapi. Kandang sapi langsung dekat sawah. Kala panen tiba, semua kotoran sapi kering dikirim ke sawah. Panen meningkatMurhadi Irianto, warga setempat sudah menerapkan pertanian organik. Dia menilai, sawah lebih stabil dan meningkatkan hasil panen serta turunkan biaya produksi.“Dulu saat kemarau tanah kering dan rekat-retak, retakan cukup besar, sebesar kepalan tangan. Begitupun sebaliknya ketika hujan, sawah tergenang, kita tidak bisa jalan di pematang sawah, karena datar oleh air,” katanya seraya bilang, sejak tanam organik, retakan tanah tak seberapa saat kemarau.Sejak dulu, petani Pancuang Taba sudah mengenal hama padi bisa terbasmi hanya dengan mengelola sistem pengairan. “Ketika kami keringkan sawah tiga hari, ulat ini hilang, lalu masukkan air lagi. Walau kering tiga hari tak ada keretakan tanah dan musuh alami mati. Ini menghemat, hanya mengeringkan. Artinya, sumber air ditutup sementara.” | 2 | ['budidaya', 'iklim/cuaca', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'penyakit', 'pertanian', 'perusahaan'] |
Buah Manis Bertani Organik di Pancuang Taba | Selama ini, katanya, ada musuh padi yang sangat ditakuti petani yakni lumut. “Seperti ini lumut, ternyata kandungan N (Nitrogen) lebih tinggi lagi dari bahan organik lain. Sebelum ini, tak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena tak tau ilmunya,” katanya.Sejak berorganik, petani tak tergantung pupuk kimia. Kalau selama ini mulai nyemai sudah tergantung pupuk, setelah organik tak ada sama sekali. Kelangkaan pupuk pun tak berimbas kepada petani.Dari hasil panen juga mengalami peningkatan. Dari pengolahan non organik hanya 4,5 ton perhektar, olahan sawah organik bisa 5,8 ton perhektar.Produksi ini lebih besar dari panen rata-rata di Pesisir Selatan hanya 4,5 ton perhektar. Dari kualitas, beras organik lebih berat dari beras biasa.“Berorganik tak sulit karena memanfaatkan segala sumber daya sekeliling termasuk kelebihan sisa makanan ternak, kelebihan sayur, kelebihan sisa pembakaran. Semua sisa-sisa. Ada sisa perkebunan, sampah sisa kulit manis, kulit pinang, itu sangat membantu.”Raynald Daus, Manajer Advokasi dan Kebijakan Warsi, mengatakan, ada beberapa kegiatan Warsi bersama-sama masyarakat, seperti pengembangan pertanian organik.Pengembangan pertanian organik ini, katanya, perlu didukung beberapa inisiatif lain misal, pengelolaan biogas.“Harapan kami sebisa mungkin pengelolaan sawah termasuk ladang di Pacuang Taba dalam satu dua tahun ke depan sudah memakai sistem pertanian organik. [SEP] | 2 | ['inovasi', 'lahan', 'pertanian', 'perusahaan', 'sampah'] |
Foto: Indahnya Leuser, Hutan Alami yang Harus Kita Pertahankan | [CLS] Kawasan Ekosistem Leuser merupakan hutan hujan alami yang membanggakan Indonesia dan dunia. Wilayahnya membentang seluas 2,6 juta hektare di dua provinsi. Di Aceh, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), No.190/Kpts-II/2001, luasnya sekitar 2.255.577 hektare. Sedangkan di Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.10193/Kpts-II/2002, luas kawasan hutan dan areal penggunaan lainnya sekitar 384.292 hektare.Ekosistem Leuser dilindungi Keputusan Presiden No.33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser. Sementara Taman Nasional Gunung Leuser seluas 792.672 hektare, yang berada di dalam Ekosistem Leuser, ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan pada 23 Mei 1997 (KepMenHut No.276/Kpts-VI/1997). Baca: Foto Udara: Inilah Kappi, Hutan Mengagumkan di Zona Inti Leuser Hutan hujan ini sangat alami dan menyimpan pesona alam tak terbantahkan. Hutan ini kaya akan flora dan fauna, termasuk sebagai habitat kunci badak sumatera, harimau sumatera, gajah sumatera, dan orangutan sumatera. Empat mamalia besar ini hidup di bentang yang sama, di Leuser. Diperkirakan, ada 105 spesies mamalia, 382 spesies burung, dan 95 spesies reptil dan amfibi yang hidup di sini.Dengan topografinya yang mengagumkan, fungsi ekosistem Leuser begitu penting untuk mendukung kehidupan sekitar empat juta orang yang tinggal di daerah sekitarnya. Mereka yang berada di Aceh maupun Sumatera Utara. Jasa ekologis kawasan ini ditaksir bernilai USD 600 juta per tahunnya dan fungsi pentingnya sebagai pencegah banjir dan erosi, penyuplai air untuk pertanian, begitu nyata bagi kehidupan masyarakat keseharian. Keindahan alamnya juga dapat dikembangakan untuk pariwisata. Baca: Mereka Tidak Pernah Menyerah Menjaga Hutan Leuser | 2 | ['bencana alam', 'foto', 'kebijakan', 'pertanian', 'politik', 'trivia'] |
Foto: Indahnya Leuser, Hutan Alami yang Harus Kita Pertahankan | Diperkirakan, sekitar 1,5 miliar ton karbon terkandung di hutan Leuser. “Kami masyarakat lokal sangat tergantung dari alaminya hutan Leuser. Dari hutan ini kami menggantungkan hidup, secara langsung maupun tidak,” sebut Johan, salah seorang masyarakat Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Johan pemilik penginapan di pinggir hutan Leuser ini mengaku, sebagian besar tamu yang menginap itu merupakan wisatawan yang ingin menikmati keindahan hutan Leuser. “Kalau hutan Leuser rusak, wisatawan tidak akan mau datang ke sini, sementara sebagian besar masyarakat Ketambe menggantungkan hidup dari pariwisata,” ujar Johan.Berdasarkan penelitian Pieter van Beukering (2002), ekosistem Leuser memberikan jasa ekologi luar biasa bagi masyarakat sekitar. Selain itu, Leuser merupakan benteng terakhirnya kehidupan badak, harimau, gajah, dan orangutan sumatera. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang sungguh mengagumkan sebagaimana Leuser. [SEP] | 2 | ['foto', 'trivia'] |
Saat Pocongan Lobster Dimusnahkan, Maka Langkah Baru Dijejak | [CLS] Pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya laut perlahan tapi pasti semakin meningkat. Penanda itu bisa dilihat dari komitmen masyarakat dan juga nelayan yang ada di sebagian daerah di Nusa Tenggara Barat untuk tidak lagi menangkap benih lobster.Nelayan yang sudah berkomitmen itu, tercatat ada di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di tiga daerah itu, sedikitnya ada 2.246 rumah tangga (RT) yang yang terbiasa menangkap benih lobster untuk mendapatkan penghasilan rutin.Nelayan yang menyatakan komitmennya, kemudian mengucapkan ikrar janji di hadapan para pejabat yang ada di Provinsi NTB dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka semua, berjanji tidak akan mengakap lagi benih lobster ataupun lobster dengan ukuran berat 200 gram atau lebih kecil lagi dan sedang bertelur. Ikrar tersebut, secara bersamaan diucapkan oleh Saeful Rizal, wakil nelayan dari Lombok Barat, Legur dari wakil nelayan Lombok Tengah, dan Lalu Mahruf mewakili nelayan Lombok Timur. Setelah berikrar, ketiga orang tersebut kemudian menyatakan akan beralih usaha ke bidang kelautan dan perikanan.“Kami juga bersedia memusnahkan alat tangkap benih; dan turut serta menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Serta sepakat melaporkan penerima bantuan yang masih melakukan aktivitas penangkapan benih kepada Pemerintah dan aparat terkait,” ucap Legur yang diamini dua rekannya.Dengan adanya ikrar dari nelayan dan masyarakat di tiga daerah tersebut, itu menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah NKRI, dinilai semakin bagus. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto. | 2 | ['Aparatur Sipil Negara', 'budidaya', 'lahan', 'nelayan', 'politik'] |
Saat Pocongan Lobster Dimusnahkan, Maka Langkah Baru Dijejak | “Implementasi Permen ini bukan semata-mata didasarkan pada niatan untuk mematikan usaha masyarakat, namun Pemerintah justru ingin menyelamatkan kepentingan yang lebih besar, yaitu bagaimana menyelamatkan sumberdaya lobster agar nilai ekonominya bisa dinikmati secara jangka panjang,” ungkap dia.Slamet menuturkan, meski ada yang menentang dengan pemberlakuan Permen tersebut, namun itu harus disikapi sebagai bagian dari pembelajaran bangsa Indoensia yang mengemban tugas dan tanggungjawab untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan. Kata dia, aspek keberlanjutan harus dimaknai oleh semua pihak sebagai proses untuk memanfaatkan sumber daya tanpa mengorbankan generasi mendatang.“Mereka juga punya hak yang sama atas sumberdaya yang ada baik kuantitas maupun kualitasnya,” ucap dia. Menurut Slamet, pentingnya menumbuhkan kesadaran di NTB, karena di provinsi tersebut ada banyak potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, terutama lobster. Untuk itu, penting menjaga kelestarian aset tersebut, sehingga siklus kehidupan lobster bisa berjalan secara normal.“Jika eksploitasi benih lobster terus berlangsung, maka dipastikan siklus kehidupan lobster ini akan terputus, dampaknya maka ketersediaan stok lobster di alam akan menurun drastis dan sangat mungkin anak cucu kita tidak akan mengenali lagi komoditas satu ini,” lanjut dia. Pemusnahan Pocongan LobsterSebagai provinsi yang dikenal sebagai sentra produksi lobster, ikrar yang diucapkan para nelayan di tiga daerah semakin memperkuat rencana Pemerintah untuk menjaga potensi lobster yang masih ada. Selain berikrar, para nelayan juga memusnahkan ribuan alat tangkap benih lobster atau dalam istilah nelayan setempat disebut pocongan. | 2 | ['nelayan'] |
Saat Pocongan Lobster Dimusnahkan, Maka Langkah Baru Dijejak | Pemusnahan pocongan tersebut dilakukan dengan cara dibakar di Teluk Bumbang yang merupakan salah satu sentral terbesar tangkapan benih lobster di Lombok. Di teluk tersebut, sedikitnya ada 1.000 lubang keramba jaring apung (KJA) yang di dalamnya berisi Pocongan. Itu berarti dalam sehari bisa puluhan ribu benih lobster yang tertangkap dan diperjualbelikan secara ilegal.Padahal, selain Teluk Bumbang, sentra benih lobster di Lombok ada juga di empat lokasi lainnya, yakni Teluk Awang, Teluk Grupuk, Teluk Ekas dan Teluk Sepi. Itu artinya, jumlah tangkapan benih lobster setiap harinya diperkirakan berkali-kali lipat banyaknya.Panjang Jumadi, salah seorang nelayan yang biasa menangkap benih lobster mengaku menghentikan aktivitas menguntungkan tersebut karena sadar bahwa itu adalah kegiatan yang tidak benar. Karenanya, dia bersama masyarakat bersepakat untuk beralih ke usaha perikanan budidaya.Sebagai gambaran bagaimana tingginya eksploitasi benih lobster, pada 2015 saja ada upaya penyelundupan 1,9 juta ekor benih lobster senilai Rp98, 3 miliar ke berbagai daerah dan luar Indonesia. Sementara, dalam rentang tahun 2014 total benih lobster yang keluar dari NTB tercatat 5,6 juta ekor dengan nilai mencapai Rp130 miliar. Kompensasi Rp50 miliarUntuk memuluskan implementasi Permen KP No 56/2016, KKP sudah mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk biaya kompensasi pemberlakuan Permen kepada para nelayan dan pembudidaya ikan.Slamet Soebjakto menyebutkan, dana kompensasi tersebut di antaranya akan diberikan untuk 2.246 RT eks penangkap benih lobster, masing-masing di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 873 RTP, Lombok Timur 1.074 dan Lombok Barat sebanyak 229 RTP. | 1 | ['budidaya', 'konflik', 'nelayan', 'pendanaan'] |
Saat Pocongan Lobster Dimusnahkan, Maka Langkah Baru Dijejak | “Kami telah menyerap aspirasi masyarakat dengan memberikan kesempatan pilihan usaha budidaya yang akan digeluti pasca pengalihan ini. Karena sebenarnya mereka pada awalnya juga pembudidaya ikan, jadi kami akan kembalikan pada profesi semula,” jelas dia.Sementara, Direktur Badan Layanan Usaha (BLU) KKP Sharif Syahrial mengungkapkan, pihaknya siap membantu akses pembiayaan untuk pengembangan usaha budidaya melalui sistem pinjaman lunak. Kata dia, masyarakat tinggal mengajukan proposal pinjaman melalui pendamping BLU yang ada di daerah masing-masing dan kemudian ditindaklanjuti.Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto menyatakan apresiasi atas kesadaran masyarakat eks penangkap benih lobster untuk menghentikan kegiatannya. Menurutnya, ini menandakan masyarakat mulai memahami pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.Rifky mengungkapkan, setidaknya 4 juta ekor benih lobster yang bernilai ekonomi sangat besar setiap tahun keluar dari NTB dengan tujuan utama ke Vietnam. Menurutnya, fenomena eksportasi benih lobster tersebut justru menguntungkan negara lain, sementara Indonesia tidak bisa merasakan nilai tambah apa-apa.“Pemerintah sadar bahwa implementasi aturan ini pasti akan memberikan dampak ikutan yang akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Oleh karenanya itu, Pemerintah pasti tidak akan tinggal diam, kami telah siapkan antisipasi atas dampak ikutan tersebut dengan memberikan kompensasi berupa dukungan untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan,” pungkasnya. [SEP] | 2 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'budidaya', 'perdagangan'] |
Wologai, Kampung Adat Keren yang Telah Berusia 800 Tahun | [CLS] Jika berkunjung ke Kabupaten Ende, jangan lupakan menyempatkan diri datang ke Kampung Adat Wologai. Kampung yang terletak di ketinggian sekitar 1.045 mdpl merupakan salah satu kampung adat tersisa yang masih ada di Flores. Diperkirakan usianya sudah sekitar 800 tahun.Wologai terletak sekitar 37 kilometer arah timur kota Ende, di Kecamatan Detusoko yang dapat ditempuh dengan kendaraan umum maupun mobil sewaan dengan harga sekitar 300 ribu rupiah selama sehari.Di bagian depan sebelah kanan pintu masuk kampung terdapat sebuah pohon beringin yang diyakini komunitas adat Wologai ditanam oleh leluhur mereka, yang sekaligus konon setara dengan waktu pendirian kampung adat ini.Satu hal unik dari Wologai adalah arsitektur bangunannya yang berbentuk kerucut. Rumah-rumah dibangun melingkar dan ada tiga tingkatan dimana setiap tingkatannya disusun bebatuan ceper di atas tanah yang sekelilingnya dibangun rumah-rumah. Semakin ke atas, pelataran semakin sempit menyerupai kerucut.Deretan rumah panggung di kampung ini dibangun melingkar mengitari Tubu Kanga, sebuah pelataran yang paling tinggi yang biasa dipakai sebagai tempat digelarnya ritual adat. Batu ceper yang terdapat di tengah digunakan serupa altar untuk meletakan persembahan bagi leluhur dan sang pencipta.Rumah panggung ini dibuat dari kayu yang diletakan di atas 16 batu ceper yang disusun tegak untuk dijadikan tiang dasar penopang bangunan ini. Bangunan dengan panjang sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 5 meter ini memiliki atap berbentuk kerucut yang dibuat dari alang-alang atau ijuk. Tinggi banguan rumah sekitar 4 meter sementara atapnya sekitar 3 meter.Karena keunikannya, tak heran saat disambangi Mongabay Indonesia, akhir Maret lalu terdapat beberapa wisatawan asing sedang memotret di tempat ini. Filosofi Bentuk Bangunan | 2 | ['masyarakat desa', 'konflik', 'pendanaan', 'trivia'] |
Wologai, Kampung Adat Keren yang Telah Berusia 800 Tahun | Menurut Bernadus Leo Wara, mosalaki ria bewa atau juru bicara para tetua adat di kampung ini, jumlah keseluruhan rumah adat di kampung Wologai adalah 18 rumah adat, 5 rumah suku dan sebuah rumah besar. Jelasnya, rumah suku dipakai sebagai tempat penyimpanan benda pusaka atau peninggalan milik suku. Sedangkan rumah besar hanya ditempati saat berlangsung ritual adat.“Bentuk atap rumah adat yang menjulang memiliki filosofi yang berhubungan dengan kewibawaan para ketua adat yang didalam struktur adat dianggap dan dipandang lebih tinggi dari masyarakat adat biasa,” terangnya.Mencermati rumah adat di Wologai seyogyanya mirip dengan rumah adat lainnya milik etnis Lio. Bagian kolong rumah (lewu) dahulunya dipergunakan untuk memelihara ternak seperti babi dan ayam. Ruang tengah digunakan sebagai tempat tinggal, sedangkan loteng difungsikan sebagai tempat menyimpan barang-barang yang akan digunakan pada saat ritual adat.Aloysius Leta seorang pemahat patung yang ditemui Mongabay di pelataran rumah adat menjelaskan, zaman dahulu leluhurnya adalah kelompok nomaden, hingga akhirnya memutuskan menetap di Wologai.“Tiap suku mempunyai bentuk bangunan rumah adat yang sama namun memiliki ciri khas yang berbeda seperti ukiran yang ada pada tiang kayu bangunannya,” jelas Leta. “Dahulu pun atap rumah tidak boleh dari ijuk tetapi alang-alang. Tapi sekarang banyak yang mempergunakan ijuk, sebab jika pakai alang-alang maksimal 3 tahun sekali atapnya harus diganti. Sementara kalau dengan ijuk bisa bertahan puluhan tahun.” Menurut Leta, untuk membangun rumah adat tidak boleh sembarang. Perlu didahului dengan ritual adat Naka Wisu. Yaitu aturan memotong pohon di hutan untuk digunakan sebagai tiang penyangga rumah. Ritualnya harus dilakukan pukul 12 malam, dengan terlebih dahulu perlu menyembelih seekor ayam. | 2 | ['masyarakat desa', 'konflik', 'trivia'] |
Wologai, Kampung Adat Keren yang Telah Berusia 800 Tahun | Demikian pula dengan keberadaan Kampung Adat Wologai. Leo menjelaskan masyarakat masih mempertahankan bentuk kampung adat karena tunduk dan taat pada perintah leluhur yang berpesan untuk selalu menjaga tradisi yang telah dilakukan turun-temurun.Dalam setahun jelasnya di Kampung Adat terdapat dua ritual besar yakni panen padi, jagung dan kacang-kacangan (Keti Uta) pada bulan April, dan tumbuk padi (Ta’u Nggua) pada bulan September. Puncak ritual Ta’u Nggu’a adalah Pire dimana selama 7 hari masyarakat tidak menjalankan aktivitas hariannya.“Selama masa ini seluruh masyarakat adat Wologai dilarang melakukan aktifitas pekerjaan seperti bertani, mengiris tuak dari pohon enau dan lainnya. Mirip upacara Nyepi di Bali,” jelasnya.Setelah melewati berbagai upacara, maka komunitas adat akan menggelar ritual Gawi atau menari bersama di atas pelataran di sekeliling Tubu Kanga sebagai simbol mengucap kegembiraan dan kebersamaan. [SEP] | 2 | ['masyarakat desa', 'pertanian', 'trivia'] |
Kemelut Penyelamatan Karst Kendeng dari Tambang Semen, Potret Karut Marut Agraria di Indonesia | [CLS] Solidaritas demi Pegunungan Kendeng lestari muncul di berbagai daerah, bahkan luar negeri. Dari Medan, Palembang, Bangka Belitung, Lampung, Yogyakarta, Karawang, Purwokerto, Surabaya, Tangerang, Samarinda, Wonogiri, Semarang, Bandung, Palu, Malang sampai Hong Kong. Mereka mendukung penyelamatan karst Kendeng dengan aksi menyemen kaki. Meninggalnya, Patmi, ibu-ibu dari Pati, yang ikut aksi semen kaki di Jakarta, bak jadi bahan bakar, menyulut semangat perjuangan.Di Jakarta, setiap hari para relawan semen kaki berdatangan, dari pegiat lingkungan, aktivis dari organisasi masyarakat sipil, musisi, seniman sampai jurnalis.Senin lalu, di depan Istana Negara seorang pelukis, Hardi Danuwijaya, ikut aksi solidaritas Kendeng. Berkaos Che Guavara dengan topi kabaret bintang satu, dia meletakkan kanvas putih di tanah. Sedikit demi sedikit, dia menggoreskan kuas warna pada kanvas itu.Hardi menggambar Patmi. ”Ini tragedi besar bagi Indonesia yang katanya negara agraris,” katanya seraya menyayangkan respon lamban Presiden atas konflik di Rembang.Dia bilang, memacu infrastruktur dan investasi hingga tak seimbang dengan kultur agraris Indonesia. Kondisi seperti ini terus terjadi. Potret masalah agrariaDewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria juga ikut menyemen kaki pekan lalu mengatakan, masalah Kendeng merupakan wajah persoalan agraria pada banyak daerah di Indonesia.Konflik ini, katanya, jadi preseden buruk terutama bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena gagal melindungi petani dan menjalankan reforma agraria.”Ekskalasi konflik agraria terus meningkat, justru pemerintah Jokowi yang pro rakyat belum mengubah cara-cara intimidatif dan kriminalisasi,” katanya. | 0 | ['energi', 'konflik', 'penyelamatan lingkungan', 'perusahaan', 'tambang'] |
Kemelut Penyelamatan Karst Kendeng dari Tambang Semen, Potret Karut Marut Agraria di Indonesia | Dari KPA 2015, ada 252 konflik naik jadi 450, yang melingkupi luasan 1,265.027 hektar. Sektor properti, menempati urutan kedua setelah sektor perkebunan, yakni 117 konflik dan infrastruktur sampai 100 kasus.Adi Wibowo, Koordinator Media Kampanye KPA mengatakan, benang merah pendirian Jokowi untuk membangun pabrik semen karena ada proyek infrastruktur. Sisi lain, produksi semen kini sudah surplus sekitar 30 juta ton.Kasus Rembang ini, katanya, merupakan masalah masyarakat Indonesia terkait sumber kehidupan dan mata air terancam.“Aksi ini universal, tetapi simbol bagi masyarakat dalam mempertahankan air, tanah dan hak mereka,” kata Yati Andriyani, Koordinator Kontras.Dia berharap, ada langkah kongkrit Presiden untuk menghentikan pabrik semen. Diapun coba menyadarkan, persoalan tak hanya pada tingkat bawah, juga pemerintahan pusat.”Presiden Jokowi seharusnya tak melempar tanggung jawab, karena dia memiliki kekuasaan politik, dimana BUMN, negara yang seharusnya lebih aktif,” katanya.Daniel Johan, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan, akan membela masyarakat, terutama mereka yang memperjuangkan sumber air dan kehidupan.Soal kabar kuat beredar menyatakan, konflik ini terkait perang dagang, dan masyarakat dibayar, katanya, Komisi IV akan mengumpulkan bukti lapangan.”Kita pertengahan April akan kesana.”PKB, katanya, akan meminta tokoh lingkungan dari Nusa Tenggara Barat sekaligus angggota DPRD PKB, mama Aleta mengawal. Dia juga ingin mengajak para anggota dan Ketua Komisi IV melihat persoalan lebih serius. Keterlibatan bank Koalisi Responsi Bank Indonesia mendesak Bank Mandiri menghentikan pembiayaan kredit kepada Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah sebesar Rp3,96 triliun, dengan rincian Rp3,46 triliun kredit investasi dan Rp500 miliar buat modal kerja. | 0 | ['masyarakat desa', 'konflik', 'pendanaan', 'penyelamatan lingkungan', 'perusahaan', 'politik', 'tambang'] |
Kemelut Penyelamatan Karst Kendeng dari Tambang Semen, Potret Karut Marut Agraria di Indonesia | Maria Lauranti, Koordinator Responsi mengatakan, Bank Mandiri dalam penilaian 2014-2016, memang tak ada kebijakan khusus penyaluran pinjaman bagi sektor berisiko tinggi dalam pertambangan.”Seharusnya debitur Bank Mandiri menaati prinsip-prinsip hak asasi manusia maupun pelestarian lingkungan hidup yang sudah banyak diadopsi sektor keuangan internasional,” katanya.Otoritas Jasa Keuagan, katanya, juga perlu mendorong perbankan di Indonesia memasukkan risiko sosial dan lingkungan. Sejak 2014, OJK memiliki roadmap keuangan berkelanjutan, namun masih belum jadi peraturan utama.”Harus jelas, mana pembiayaan yang berisiko terhadap lingkungan,” kata Rahmawati Retno Winarni, Direktur Eksekutif TuK.Kartika Wirjoatmojo, Direktur Utama Bank Mandiri mengatakan, komitmen kredit yang sudah hampir kucur tak dapat ditarik kembali. ”Saya melihat pabrik ini bermanfaat menaikkan taraf hidup masyarakat disana,” katanya. Protes Jokowi di SumutSementara itu, kala kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara 24-25 Maret 2017, diwarnai protes dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa.Aksi protes digelar di titik 0 kilometer Kota Medan ini, sebagai protes terhadap pemerintah yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan warga Rembang, Jawa Tengah dengan perintah cabut izin lingkungan Semen Indonesia.Massa menamakan diri Kedan Kendeng Menolak Pabrik Semen ini, menilai Presiden tak mampu mengambil sikap tegas pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang dianggap mengabaikan putusan MA karena mencabut izin lingkungan pembangunan pabrik dan tambang semen tetapi mengeluarkan izin baru lagi. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'konflik', 'penyelamatan lingkungan', 'perusahaan', 'politik', 'tambang'] |
Kemelut Penyelamatan Karst Kendeng dari Tambang Semen, Potret Karut Marut Agraria di Indonesia | Kedan Kendeng juga mengecor kaki mereka sebagai dukungan terhadap masyarakat Kendeng terus berjuang menolak pembangunan pabrik semen. Massa juga membawa tampan berisikan semen dan beras, lalu disamping tertulis kalimat pertanyaan kepada kepala negara dan Gubernur Ganjar,” Apakah memakan semen atau beras?”Gumilar Aditya Nugroho, Koordinator Aksi dari Kedan Kendeng Menolak Pabrik Semen, Sabtu (25/3/17) mengatakan, aksi sebagai bentuk solidaritas terhadap petani Kendeng.Mereka meminta Presiden, mendengar tuntutan mereka, dan mengambil sikap tegas membela masyarakat Kendeng, serta menghormati putusan hukum yang memenangkan warga.“Untuk kawan-kawan di Kendeng, kalian jangan putus asa. Jangan takut, kalian tak sendiri. Seluruh Kami ada mendukung. Almarhum Ibu Patmi pasti bangga jika rakyat bersatu mendukung perjuangan kalian.”Khairul Bukhari, Manager Evaluasi Walhi Sumut, mengatakan, Gubernur hingga Presiden harus menjalankan putusan MA yang berkekuatan hukum tetap.Pembangunan pabrik semen mengancam pertanian warga, dan ekosistem karst Kendeng bakal rusak.Wina Khairina, Direktur Hutan Rakyat Institute (HaRI) berharap, Presiden bisa memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga Kendeng dengan memastikan alam dan lingkungan terjaga.Menurut Juniati Aritonang, Koordinator Divisi Studi dan Advokasi Bakumsu, bola panas ada di Gubernur Jateng, yang mengabaikan putusan MA dan mengeluarkan izin baru kepada Semen Indonesia di Rembang. Penyelesaian masalah ini, katanya, dengan mencabut izin baru, dan menghormati serta melaksanakan putusan MA.Quadi Azam, Peneliti Pusat Hak Azasi Manusia Universitas Negeri Medan (UNIMED) mengatakan, negara dianggap abai dalam kejadian pelanggaran bisnis dan hak azasi manusia. [SEP] | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'konflik', 'penelitian', 'penyelamatan lingkungan', 'pertanian', 'perusahaan', 'politik', 'tambang'] |
Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut | [CLS] Indonesia mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE) untuk ikut mengawal pelaksanaan aturan anti illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing yang diterapkan di Indonesia sekarang. Ajakan tersebut dimaksudkan, agar dunia internasional tahu dan paham tentang penerapan konsekuensi bagi pelaku IUU Fishing di Indonesia.Pernyataan tersebut diserukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat mengisi panel World Ocean Summit (WOS) 2017 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, 22-24 Februari 2017. Dalam panel bertajuk What Comes Next: A Call or Commitments itu, Susi dengan tegas menerangkan resiko dan hukuman bagi pelanggar hukum di perairan Indonesia.“Pelarangan atau pembatasan ini (IUUF, transshipment, kapal eks-asing) adalah untuk keberlanjutan perikanan kita. Kebijakan ini justru menambah stok ikan kita menjadi lebih banyak. Jadi semestinya semua negara setuju dengan kebijakan ini,” ucap dia. Dengan konsekuensi hukuman tegas, Susi menyebut, ada dampak positif lain yang akan didapat oleh Indonesia dan negara lain di seluruh dunia. Dampak itu, tidak lain adalah diterapkannya ekonomi biru (blue economy) yang tidak lain adalah pemanfaatan ekonomi di sektor kelautan dan kemaritiman dengan ramah lingkungan.“Jadi antara pertumbuhan dan ekonomi kelestarian itu jalan berbarengan. Kita upayakan ekosistem di marine resources ini memperkuat produktivitas kita,” tutur dia.Menurut Susi, sejak IUU Fishing terjadi di perairan Indonesia, potensi Indonesia sebagai negara pemilik garis pantai terpanjang kedua dunia, tidak bisa dimaksimalkan. Padahal, dengan panjang 97 ribu kilometer garis pantai, seharusnya Indonesia bisa menjadi negara produsen perikanan besar di dunia. | 2 | ['budidaya', 'kebijakan', 'konflik', 'penyelamatan lingkungan', 'perusahaan', 'politik'] |
Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut | Namun, kata Susi, kenyataannya Indonesia hanya mampu menjadi peringkat ketujuh negara penghasil tuna di dunia, kalah dari Taiwan yang garis pantainya bahkan jauh di bawah Indonesia. Untuk itu, lanjut dia, pengelolaan perikanan berkelanjutan penting diterapkan di Indonesia.“Saya pikir, dalam bisnis perikanan ini kita harus membuat tata kelola yang berkelanjutan dengan produktivitas yang baik. Bisnis yang menghasilkan produktivitas tinggi tanpa menjaga keberlanjutan hanya akan merugikan negara kita,” ujar dia.Susi kemudian mencontohkan, pada periode 2000 hingga 2003, transaksi ekspor Indonesia mengalami fase penurunan yang sangat jauh hingga menyebabkan industri perikanan saat itu mengalami penurunan drastis. Semua itu, salah satunya karena tata kelola perikanan berkelanjutan tidak diterapkan. Susi menilai, kesadaran masyarakat Indonesia akan kelestarian laut masih rendah dan harus ditingkatkan. Kata dia, salah satu upaya yang sedang digalakkan saat ini adalah pembangunan sektor perikanan dan kelautan dan mulai memperlihatkan hasil yang baik, meskipun secara umum stok ikan mengalami penurunan.“Saya tidak bisa membuat aturan sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Saya butuh dukungan Pak Presiden, para elit politik, institusi-institusi, pengusaha, dan masyarakat nelayan. Saya juga butuh Interpol misalnya untuk mencegah kejahatan transnasional yang sering terjadi,” ajak dia. Apresiasi dari Dunia InternasionalDirektur Eksekutif WOS 2017 Charles Goddard mengatakan penyelenggaraan WOS bertujuan untuk mengetahui kondisi perikanan global dan bagaimana melakukan perikanan yang lebih berkelanjutan. Dan keberhasilan Indonesia dalam menangani IUU Fishing menjadi salah satu contoh yang patut diketahui secara global. | 2 | ['budidaya', 'kebijakan', 'nelayan', 'penyelamatan lingkungan', 'perdagangan', 'perusahaan'] |
Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut | “Satu hal yang menjadi perhatian kami pada perikanan di Indonesia adalah program yang sukses dari Ibu Susi Pudiastuti dalam menangani IUU Fishing. Itu suatu hal yang fantastis dan semua orang mengatakan itu kesuksesan yang luar biasa. Dan tentu saja Indonesia mempunyai target yang tinggi untuk membangun bisnis perikanan. Dan pertanyaan kemudian yang patut diungkapkan adalah bagaimana proses selanjutnya, untuk mengubah keberhasilan IUU Fishing di perairan Indonesia dan meningkatkan perikanan domestic Indonesia menjadi perikanan yang berkelanjutan,” kata Goddard yang diwawancarai Mongabay disela-sela penyelenggaraan WOS di Nusa Dua Bali.“Dan saya pikir pemerintah Indonesia telah memikirkan dan mencoba untuk menangani dan mengetahui pelaksanaannya agar perikanan menjadi lebih berkelanjutan. Dan itu menjadi tantangan yang cukup berat karena Indonesia menetapkan target pertumbuhan yang tinggi dari volume dan pendapatannya dari sektor perikanan,” tambahnya.Berkaitan dengan upaya penyelamatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dunia internasional memberikan apresiasnya dengan lugas. Apresiasi itu, diberikan atas langkah-langkah yang diambil Indonesia dalam mengatasi masalah kelautan dan sekaligus meminta Indonesia lebih berperan aktif dalam skala yang lebih besar.“Laut adalah masalah penting yang bukan saja menjadi masalah Indonesia tetapi juga masalah seluruh dunia. Yang menarik, mereka ingin melihat leadership Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar,” ungkap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Nusa Dua, Bali.Menurut Luhut, apresiasi dari internasional tersebut, didapat setelah dia melakukan pertemuan pertemuan bilateral dengan beberapa delegasi seperti dari Uni Eropa, United Nations Environment Programme (UNEP), International Maritime International (IMO), dan Food and Agriculture Organization (FAO). | 2 | ['budidaya', 'inovasi', 'kebijakan', 'penyelamatan lingkungan', 'perusahaan', 'politik'] |
Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut | Selain dengan lembaga di atas, pertemuan juga dihadiri Peter Thomson, President of General Assembly United Nations, dan delegasi dari Kepulauan Solomon, serta delegasi Kepulauan Fiji.“Masalah lingkungan ini perlu penanganan segera dan komprehensif harus dikerjakan bersama demi kebaikan bersama,” ucap dia.Luhut menerangkan, dalam pertemuan tersebut, delegasi dari PBB meminta inisiatif Indonesia dalam menjaga lautan dan itu didukung langsung oleh PBB. Selain itu, delegasi dari Uni Eropa meminta Indonesia menggelar pertemuan atau konferensi untuk membuat rencana aksi tentang masalah laut.“Akhirnya, disepakati untuk mengadakan Ocean Action Forum yang akan membuat action plan untuk masalah laut ini, antara lain seperti sampah plastik ini,” jelas dia.Menurut Luhut, masyarakat Internasional melihat Indonesia saat ini sudah bisa memainkan peran dalam masalah-masalah internasional. Respon bagus tersebut diharapkan bisa dibaca oleh Presiden RI Joko Widodo dan berharap bisa menaikkan level Indonesia di dunia internasional. Prioritas KemaritimanTentang skema kemaritiman yang banyak diperbincangkan dalam forum WOS, Luhut menjelaskan bahwa itu memang menjadi fokus yang sedang dibicarakan. Menurutnya, skema kemaritiman adalah bagaimana membangun infrastruktur dengan baik, setelah sejak lama pembangunan itu diabaikan.“Dimasa lalu,budget kita banyak digunakan untuk subsidi. Sekarang infrastruktur harus dibangun, kalau tidak segera dibangun, cost kita masih akan tetap tinggi,” sebut dia.Luhut mengungkapkan, sejak subsidi dialihkan kepada sektor yang lebih tepat, dampak positif sudah mulai terlihat seperti harga-harga kebutuhan bahan pokok di kawasan Indonesia timur yang sudah mulai turun hingga 22%. | 2 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'inovasi', 'konflik', 'penyelamatan lingkungan', 'sampah'] |
Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut | “Sampling di beberapa tempat, tapi kan ini baru dua tahun. Jadi kalau kita terus melakukan hal ini, membangun jalan, bandar udara, pelabuhan laut dan lain-lain, akan lebih terlihat lagi (hasil positif) di tahun 2020,” ujarnya.Setelah infrastruktur, Luhut menyebut, prioritas Kemaritiman selanjutnya adalah sektor pariwisata, perikanan dan energi. Menurutnya, hingga kini hampir semua tujuan wisata yang sudah dideklarasikan oleh Indonesia, jumlah wisatawannya mengalami kenaikan.“Sekarang yang harus kita lakukan adalah membersihkan daerah-daerah wisata itu dari sampah. Selain itu, pemetaan bawah laut saat ini juga masih berlangsung, tujuannya untuk bisa menambah potensi yang bisa digali dari dasar laut Indonesia,” papar dia. [SEP] | 2 | ['budidaya', 'energi', 'penyelamatan lingkungan', 'sampah'] |
30 Tahun Waduk Cirata, Ditandai Penurunan Kualitas Air | [CLS] Cirata merupakan waduk seluas 6.200 hektar. Waduk yang berada di tiga kabupaten di Jawa Barat (Bandung Barat, Cianjur, dan Purwakarta) ini, perlahan dan pasti mengalami penurunan kualitas air. Apa penyebabnya?“Kualitas air waduk turun ke level tiga. Berbeda saat pertama kali dibangun, level satu,” terang Kepala Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) Wawan Darmawan, saat peringatan 30 Tahun Waduk Cirata bertema Save Our Water di Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, akhir November 2018.Wawan menjelaskan, ada 4 level kualitas air yang dapat dimanfaatkan waduk. Yang terburuk level 4, jika melebihi itu, air tidak layak digunakan. Artinya, tercemar berat.“Level 3 sekarang masih bisa digunakan untuk operasional PLTA dan perikanan. Begitu juga Level 4, untuk pertanian. Namun, degradasi air menimbulkan dampak lain seperti waduk lebih rentan korosi dan menghambat operasional PLTA,” terangnya. Menurut catatan BPWC, biaya pemeliharaan turbin PLTA Pembangkit Jawa-Bali di Unit Pembangkitan Cirata Rp25 miliar per tahun. Sebagian besar digunakan untuk overhaul turbin akibat tingginya laju korosi.Persoalan lain adalah pendangkalan. Sedimentasi rata-rata tahunan mencapai 5,6 juta meter kubik berdampak pada kemampuan menyimpan air. “Waduk yang didesain berusia 100 tahun itu dipastikan berkurang kemampuannya menyimpan air.” Asisten Analis Hidrologi dan Sedimentasi BPWC, Farid Al Rasyid, dihubungi terpisah mengatakan, kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor. “Buruknya kualitas air dan laju sedimentasi yang tak terbendung sesungguhnya dapat mengurangi usia waduk,” paparnya.Hasil pengukuran terakhir pada 2017, volume tampung debit air di Cirata mencapai 1,7 miliar meter kubik. Kemampuan ini menyusut sekitar 300 juta meter kubik dibandingkan saat bendungan ini didirikan. Logam berat | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'budidaya', 'masyarakat desa', 'konflik', 'lahan', 'pendanaan', 'pertanian'] |
30 Tahun Waduk Cirata, Ditandai Penurunan Kualitas Air | Farid menjelaskan, air Waduk Cirata juga tercemar limbah logam berat jenis timah dan timbal. Selain itu, hasil parameter biologi, fisika, dan kimia yang diteliti sejak 2005, menunjukan kadar fosfat, amoniak, dan nitrit yang selalu melebihi ambang batas.“Ada beberapa parameter yang kami pantau berkala. Di beberapa titik memang ada yang melebihi ambang batas,” jelasnya.Beberapa jurnal ilmiah juga menyebut ikan dari Waduk Cirata dan Saguling di daerah aliran Sungai Citarum terkotaminasi logam berat. Diduga, limbah berasal dari sejumlah industri di daerah aliran (DAS) Citarum dan Cisokan di Bandung, Cimahi, Bandung Barat, dan Cianjur yang ditengarai mengalir ke kedua sungai itu, lalu masuk ke Waduk Cirata.Ada pula limbah organik sisa pakan ikan, kotoran manusia, dan rumah tangga yang ikut mencemari waduk. Waduk Cirata ditaburi lebih dari 5.000 ton pakan ikan tiap panen.“Setengah pakan ikan terbuang ke dasar waduk karena ikan tak memakan seluruhnya. Sedimentasi dari pembuangan pakan terhitung lebih besar dari faktor alami,” urainya. Hasil pendataaan Satuan Tugas Sektor 12 program Citarum Harum menunjukkan, jumlah keramba jaring apung (KJA) di Cirata diprediksi lebih dari 98.000 unit. Berdasarkan data yang dihimpun, nilai investasi setiap KJA, rata-rata Rp50 juta per unit. Bila dikalkulasikan dengan jumlah KJA saat ini, totalnya Rp4.9 triliun. Satu unit rata-rata terdiri 4-5 petak.Bila merujuk Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 tahun 2002, kuota yang diizinkan bagi budidaya ikan di Waduk Cirata hanya 12.000 petak. Atau, satu persen dari luas wilayah. Menangani membludaknya KJA, Dansektor 12 Citarum Harum, Kolonel Satriyo Medi Sampurno mengatakan pihaknya akan melakukan upaya penertiban. Ditargetkan akhir 2018, sebanyak 12.000 petak KJA ditertibkan. | 0 | ['budidaya', 'konflik', 'pendanaan', 'penelitian', 'perusahaan', 'politik'] |