text
stringlengths 91
2k
| label
stringclasses 3
values | tags
stringlengths 7
211
|
|---|---|---|
Pusat Kebudayaan Bali Baru di Kawasan Rawan Bencana | PKB ditargetkan selesai 2024 dengan perkiraan kebutuhan dana Rp1 triliun. Selain areal rawan bencana, Koster juga menyebut areal ini ada arwah-arwah korban erupsi dan dampak peristiwa G30S. Ia berjanji akan membuatkan upacara penyucian.baca juga : Mengenal Potensi dan Belajar Mitigasi Bencana di Kaki Gunung Agung. Bagaimana itu? Menakar Kerugian InvestasiIGB Eddy Sucipta, ahli geologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang beberapa kali membuat modeling simulasi evakuasi untuk warga di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Agung memberi sejumlah catatan di lokasi pembangunan PKB baru itu.Pertama, pembangunan mengacu tata ruang, jika sudah diizinkan maka yang perlu diperhitungkan mitigasinya. Misalnya apakah sudah diestimasikan kerugiannya jika terjadi erupsi dan luberan lahar di lokasi yang akan padat bangunan dan aktivitas manusia. Saat ini sudah bisa diperhitungkan waktu evakuasi jika ada erupsi Gunung Agung lagi. Manusia bisa menghindar, namun bangunan tidak.Jika terjadi erupsi, kecepatan material lahar sampai ke hilir bisa diperhitungkan. Jika alirannya kuat, sempadan sungai bisa jebol. Karena itu perlu menghitung biaya kerugian investasinya. “Bangunan tidak bisa mengungsi, manusia bisa. Masalahnya, kapan Gunung Agung akan erupsi lagi? Awan panas bisa jauh lebih cepat,” ingatnya saat dikonfirmasi Mongabay Indonesia.Menurut Eddy, kawasan jalur lahar ini juga perlu diperhitungkan kekuatan materialnya karena secara geologi adalah area pengisian lahar. Perlu dicek sejauh mana material batuan ini mengeras dan bisa jadi pondasi gedung.“Tidak gampang membangun di bekas lahar, batuannya lepas-lepas, karena itu lokasi tersebut jadi penambangan pasir. Di sisi lain, pemanfaatan lahan penting, agar tidak jadi sumber penyakit. Amdalnya harus jelas,” tambah Eddy.baca juga : Geo Virtual Gunung Agung, Kapan Bisa Dibuka Kembali? | 0 | ['bencana alam', 'lahan', 'pendanaan', 'penyakit', 'tambang'] |
Pusat Kebudayaan Bali Baru di Kawasan Rawan Bencana | Wayan Mardika, Kelian (pimpinan) Subak Gunaksa yang beranggotakan sekitar 236 petani dan lebih dari 129 hektar lahan sawah ini mengatakan pernah ikut sosialisasi dampak lingkungan PKB. Ia sendiri tidak keberatan namun minta kepastian tentang areal persawahan yang akan dialihfungsikan.Saat ini sekitar 5-7 hektar sawah kelompok Subak Gunaksa yang dialihfungsikan dan sisanya masih dalam tahap pembebasan lahan. Ia berharap masih ada sawah yang lestari, dan minta pemerintah memastikan saluran irigasi untuk kebutuhan pengairan sebelum pembangunan jalan menuju PKB dikerjakan.Untuk dampak bencana, ia menggantungkan sepenuhnya ke pemerintah untuk memastikan keamanan warga. “Kalau banjir tahunan mungkin tidak meluap, kecuali lahar erupsi,” katanya.Sedangkan Putu Widiada, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klungkung menyebut sudah ada tim yang merancang mitigasi dampak letusan Gunung Agung.Ia berharap tim ini tidak hanya melakukan mitigasi di hilir saja. Juga di hulu yakni sekitar Gunung Agung agar luapan lahar tidak langsung melanda di 13 desa terdampak di Klungkung.Saat ini sekitar lokasi PKB adalah lahan kosong, jadi ia tak begitu khawatir. Namun, jika kompleks PKB ini sudah jadi, bakal berisi aneka bangunan dan fasilitas wisata serta ribuan pengunjung. Bagaimana antisipasinya?“Kalau ada bangunan, bisa timbul korban bangunan dan jiwa. Baru bisa memperkirakan kerugiannya,” elaknya. Ia juga tidak begitu khawatir dengan dampak erupsi karena sudah bisa diantisipasi. Misal Gunung Agung akan erupsi, dengan teknologi canggih sudah diketahui kekuatan dan berapa laharnya.Selain KRB erupsi, area lokasi PBK dan pesisir Klungkung lain adalah kawasan rawan tsunami dan abrasi. Ia mengaku sudah membuat jalur evakuasi dan sosialisasi ke warga. | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'bencana alam', 'masyarakat desa', 'lahan', 'pertanian'] |
Pusat Kebudayaan Bali Baru di Kawasan Rawan Bencana | Sementara Made Krisna Dianta dari Walhi Bali juga sudah menyampaikan peringatan terkait kerawanan bencana di lokasi pembangunan PKB baru. Menurutnya pembangunan PKB ini merupakan proyek akomodasi yang dibalut kebudayaan Bali. “ (PKB) dibangun di atas rawan bencana. Jalur lahar, daerah dilintasi lempeng gempa megatrust 6 SR, dan bisa terjadi likuifaksi,” urainya dalam sebuah diskusi pada 10 Februari lalu. [SEP] | 1 | ['bencana alam'] |
Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi | [CLS] Adi Ismanto, khawatir saat Sungai Jambi di Desa Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi dikeruk atas nama normalisasi sungai kuno. Sungai Jambi merupakan jalur kuno semasa peradaban Hindu-Budha yang telah lama ‘mati’.Dalam senyap tertutup vegetasi rimbun puluhan tahun, Sungai Jambi jadi rumah puluhan jenis ikan lokal. Kini, belasan kilometer sungai yang melintasi lima desa: Mudo, Muaro Jambi, Danau Lamo, Desa Baru dan Jambi Tulo, kini dikeruk. Pohon-pohon ditumbangkan.Dia khawatir normalisasi tak hanya menghancurkan habitat ikan, juga menghilangkan anggrek alam. Perlahan kearifan masyarakat lokal, katanya, ikut terancam punah,Sejak lama masyarakat Desa Jambi Tulo, tempat Adi tinggal, punya tradisi berburu ikan di Sungai Jambi yang disebut batelek.Orang-orang macam Adi yang melakukan tradisi batelek akan memanjat pohon besar di tepian sungai. Tongkat bambu dengan unjung tombak bermata dua—bentuk mirip kail—digenggam. Mereka berdiam diri menanti ikan muncul ke permukaan. Jenis ikan yang mereka tangkap seperti toman, bujuk, gabus, belida, gurame, dan jale.Masyarakat juga berburu ikan malam hari atau disebut nyolo atau nyoloh—berarti merangai. Mereka mencari ikan-ikan yang terjebak dalam soak—tepi sungai landai dan tergenang ketika air sungai pasang.Jenis ikan yang muncul malam hari lebih banyak, macam sepat, tembakang, betok, lais, baung, lembat, kalang, belut dan gabus.Meski tak banyak, ikan dari batelek dan nyolo itu cukup untuk lauk mereka.Pengerukan sungai sepanjang 13 kilometer oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS) VI Jambi hampir delapan bulan sejak Maret tahun lalu merusak habitat ikan.Adi mengantarkan saya melihat sungai yang dinormalisasi di Desa Jambi Tulo. Dia menunjukkan bentang Sungai Jambi berubah. | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'konflik', 'lahan', 'pendanaan', 'politik', 'hewan terancam punah'] |
Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi | Lumpur dikeruk sedalam setengah hingga satu meter, ditumpuk di kanan kiri sungai membentuk tanggul setinggi dua meter, panjang belasan kilometer mengikuti jalur normalisasi. Sempadan sungai yang dulu landai, tempat gabus bersarang dan bertelur, kini tertutup tanggul.“Di sepanjang bantaran sungai itulah ikan dulu bertelur. Sekarang tanggul semua, dimana ikan nak bertelur lagi?” tanya Adi. Normalisasi, katanya, akan memunculkan budaya baru di Muaro Jambi. “Budaya setrum, budaya putas-meracun ikan.”“Kenapo selama ini ikan di sungai tidak habis-habis. Karena saat diputas ikan akan berlindung di bawah rongga akar pohon. Kalau pohon dihabisi, gak ada tempat sembunyi lagi. Sekali putas kena semua. Mati.”Normalisasi juga membabat habitat anggrek seiring hilangnya pepohonan di sepanjang Sungai Jambi. Pohon-pohon berumur puluhan, bahkan ratusan tahun itu hilang. Ada bungur (Lagerstroemis speciosa), simpur (Dillenia), belanti (Sterculia gilva Miq), rengas (Gluta renghas), laban (Lagerstroemia speciosa), tampang, maupun cempedak air (Paratocarpus triandus). Ia rumah bebagai jenis anggrek alam.Adi bersama Gerakan Muaro Jambi Bersakat, komunitas penyelamat anggrek alam di Muaro Jambi, bertahun-tahun berupaya menjaga anggrek alam di Jambi Tulo.Jenis-jenis anggrek Muaro Jambi yang dulu banyak di hutan Pematang Damar, habis terbakar pada 2019.Dampak normalisasi makin luas, habitat rotan di sepanjang Sungai Jambi juga ikut dikeruk. Beberapa jenis rotan bahan kuliner di Muaro Jambi ikut terancam. Masyarakat Muaro Jambi terkenal dengan kuliner sambal cenget atau gulai cenget. Kuliner khas Melayu ini dari umbut rotan getah.“Rotan rumbai untuk kerajinan itu habis galo—semua,” kata Adi. Sungai kaya | 0 | ['konflik', 'penyelamatan lingkungan', 'politik'] |
Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi | Sungai memiliki komposisi kompleks, tak sebatas biotik dan abiotik. Tedjo Sukomono, peneliti biologi Universitas Jambi yang fokus meneliti ikan air tawar Sumatera mengatakan, Sungai Jambi tidak hanya sebagai saluran air atau kanal kuno. Di sana juga rumah banyak biota.“Kalau sudah dikeruk, kita bahasnya biodiversiti di sana.”Dia bilang, pengerukan sungai menyebabkan pengadukan yang membuat lumpur naik dan oksigen dalam air berkurang. “Itu bisa membunuh ikan. Kebanyakan ikan mati massal karena ada pengadukan. Bisa saja mereka mati di dasar, jadi tidak kelihatan.”Dalam kondisi demikian, hanya golongan ikan hitam (black fish) yang kemungkinan bisa bertahan, seperti sepat, betok, sepatung, gabus, bujuk, toman, lembat, dan jale, karena mereka bisa mengambil oksigen di udara—di luar air. Jenis ikan putihan seperti belida, patin, lampam, seluang, dan lais, katanya, akan sulit bertahan.Pengerukan sungai juga akan menghancurkan vegatasi air yang punya fungsi penting sebagai tempat mencari makan (viding area), rering area (tempat memelihara larva) sponing area (tempat memijah) dan cruring area (pertumbuhan).“Kalau habitat rusak, semua itu terganggu.” Vegatasi di sekitar sungai juga penting karena ada beberapa jenis ikan perlu pohon sebagai naungan. Sinar matahari yang terhalang vegetasi membuat oksigen dalam air makin banyak dan planton yang tumbuh di serasah pohon jatuh ke air makin banyak. Kondisi ini, katanya, sangat diperlukan untuk hidup jenis ikan omnivora seperti gurame dan patin.“Jenis ikan omnivora suka hidup di bawah vegetasi rimbun, karena mereka bisa makan buah,’’ kata Tedjo.Dia contohkan, bujuk (Channa lucius) perlu naungan. “Karena bujuk salah satu indikator vegatasi yang baik. Ikan-ikan omnivora hidupnya juga tergatung dengan vegetasi sekitar.”Pengerukan sungai tanpa kajian mendalam, katanya, akan berdampak buruk, bisa menyebabkan kerusakan habitat ikan. | 0 | ['konflik', 'penelitian', 'politik'] |
Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi | “Jika di sana (Sungai Jambi) ditemukan jenis ikan dilindungi seperti belida harusnya penanganan berbeda, tidak bisa asal keruk.”Meski begitu, katanya, sungai punya kemampuan memperbaiki diri tetapi perlu waktu relatif lama. “Kalau hanya air keruh tidak ada kerusakan habitat, saat ada hujan bisa pulih kembali. Yang jadi masalah, habitat yang hilang, ikan bisa kembali atau tidak?”Tedjo khawatir, makin banyak jenis ikan terancam punah di Jambi karena kerusakan lingkungan begitu masif. Padahal, Jambi salah satu titik habitat ikan air tawar. Habitatnya menyebar luas, mulai rawa, danau–di gunung dan dalam hutan–hingga sungai.Setidaknya, ada 11 spesies ikan air tawar di Jambi dengan kondisi menghawatirkan. Ada empat spesies status endangered, yaitu, arwana silver, ridiangus, putak dan belida. Tiga lainnya lais kaca, parang bengkok, dan sepat mutiara dalam kondisi hampir terancam (near threadned). Sedangkan, kerapu rawa, tilan, flying fox, botia dalam status kepras (least concern). Gurami coklat yang dikabarkan mulai sulit masih belum dievaluasi (not evaluate).Rido, Ketua Pemuda Peduli Lingkungan Muaro Jambi yang ikut memantau proses normalisasi, mengaku tak melihat ada ikan mati.“Dari Dusun Mudo sampai Amburan Jalo—di Desa Baru, itulah kami baru lihat ikan betok, serapil dan belut. Kalau dari Amburan Jalo sampai Jambi Tulo, tidak ketemu ikan, ikan kecil juga gak ketemu.”Dia menyinggung tradisi batelek jarang dilakukan masyarakat Muaro Jambi sejak 2000-an. Penyebabnya, sungai penuh sampah dari limbah kayu bekas tebangan kayu. Beberapa bagian Sungai Jambi juga mulai tersedimentasi setelah puluhan tahun tak jadi jalur transportasi.“Justru kalau mau menghidupkan tradisi batelek, sungai itu harus dibersihkan dulu.”Dia contohkan, masyarakat Desa Muaro Jambi kembali batelek di Danau Kelari, dekat Candi Astano yang sudah dinormalisasi. Pengendalian banjir | 0 | ['bencana alam', 'masyarakat desa', 'konflik', 'pendanaan', 'politik', 'hewan terancam punah', 'sampah'] |
Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi | Frengki Parulian Siregar, Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai BWS VI Jambi menyebut, proyek normalisasi Sungai Jambi sebagai upaya pengendalian banjir.“Kalau kita lihat masalah di Jambi, itu banjir. Lihat perumahan Kembar Lestari, banjir. Itu akibat dulu waktu pembangunan tidak dipikirkan, sekarang jadi masalah.”“Ini jangka panjang, ketika bertambahnya penduduk, pariwisata makin berkembang. Kalau tidak kita kendalikan (banjir) sekarang ini, akan menjadi masalah ke depan.”Normalisasi sudah lama dia usulkan, bahkan sebelum 2015, tetapi baru terlaksana 2021. Dia menunjukkan foto Sungai Berembang—satu aliran dengan Sungai Jambi—tertutup enceng gondok sebelum normalisasi.Dia senang karena Sungai Berembang sudah normalisasi hingga bermanfaat sebagai tempat wisata masyarakat, dan menunjang wisata Candi Muarajambi.Saya menunjukkan foto Sungai Jambi di Desa Jambi Tulo yang sudah normalisasi. Terlihat tunggul kayu di tengah sungai berdiameter setengah meter bekas ditebang. Sepanjang sempadan sungai juga tak ada lagi pohon besar.“Itu bukan pohon yang ditumbang, tetapi tunggul yang tertinggal di tengah suangai dipotong setara muka air,” kata Frengki membantah.Selama proses normalisasi, mereka klaim selalu didampingi Komunitas Sungai di Muaro Jambi dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jambi. Dia tegaskan, tidak ada pohon ditebang dan tak ada ikan mati saat sungai dikeruk.“Tidak mungkin BWS punya niat merusak sungai, orang kita yang dikasih tanggung jawab menjaga sungai. Ini kan daerah cagar budaya, tidak boleh sembarangan.”Frengki bilang, normalisasi Sungai Jambi tidak berhenti di Jambi Tulo, tetapi lanjut ke Desa Jambi Kecil, Setiris, Kademangan, Senaung, Sarang Burung dan Sembubuk. Panjang kerukan diperkirakan lebih 15 kilometer sampai ke Sungai Batanghari. Jalur kuno | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'bencana alam', 'masyarakat desa', 'politik'] |
Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi | Proyek normalisasi bernilai Rp15 miliar itu juga berupaya menghidupkan jalur kuno yang lama mati guna mendukung ekowisata Candi Muarajambi, yang diusulkan jadi Situs Warisan Dunia sejak 2009.Dalam peta normalisasi BWS VI Jambi, Sungai Jambi terlihat memotong aliran Sungai Batanghari dengan melewati sembilan desa, mulai dari Desa Sarang Burung, Sembubuk, Senaung, Kedemangan, Setiris, Jambi Kecil, Jambi Tulo, Desa Baru, Danau Lamo. Ujung Sungai Jambi kembali bermuara menuju Sungai Batanghari. Sungai Jambi juga terhubung dengan kanal-kanal kuno yang mengelilingi Kompleks Candi Muarajambi.“Dulu, belum ada jalan, jadi orang kalau mau ke candi lewat sungai itu,” kata Faizal, Ketua Unit Kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi.Meski demikian, dia menolak BPCB disangkut-pautkan dengan proyek normalisasi sungai kuno. Faizal bilang, sungai yang kena normalisasi di luar Candi Muarajambi.Kawasan inti Candi Muarajambi, katanya, hanya di Desa Muaro Jambi dan Danau Lamo, luas 3.981 hektar, terluas di Asia Tenggara. Desa penyangga berada di Desa Baru, Tebat Patah, Kemingking dalam, Kemingking Luar, Teluk Jambu, Dusun Mudo. Desa-desa ini berada di Kecamatan Maro Sebo dan Taman Rajo. ***Adi ragu dengan dalil normalisasi untuk pengendalian banjir. Empat dekade di hidup di Jambi Tulo, sekalipun dia belum pernah alami banjir besar. Selama ini, banjir sebatas luapan Sungai Batanghari, saat musim hujan.“Paling sebatas kebun warga, gak sampai rumah.”Menurut dia, proyek normalisasi justru menghilangkan tanda-tanda alam, dan masyarakat tidak memahami lagi perilaku sungai.“Kalau dulu dimana gondang—keong air tawar—itu bertelur, berarti banjir tahun ini sebatas telur itu tingginyo. Kalau sekarang kek mano nak baco, tanda alam sudah hilang.”Seharusnya, normalisasi sungai kuno sama persis dengan proses ekskavasi bangunan candi, tanpa mengubahnya. | 0 | ['bencana alam', 'masyarakat desa', 'pendanaan', 'politik'] |
Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi | “Harusnyo tidak ada yang diubah. Ekskavasi candi itu bae dikuas, diangkatnyo pelan-pelan. Ini (sungai) diobrak-abrik.” ****** [SEP] | 0 | ['politik'] |
WALHI Sulsel Minta Tambang Nikel Dihentikan. Ada Apa? | [CLS] Sejumlah aktivis lingkungan dari Wahana lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel menggelar aksi di lokasi bekas tambang nikel PT Prima Utama Lestari (PUL) di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.Perusahaan tambang ini pernah mendapat sanksi penghentian sementara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui surat yang ditandatangani Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang RI Lana Saria, 17 Januari 2021.Dalam aksinya, WALHI Sulsel membentangkan spanduk berukuran 10×5 meter bertuliskan “Save South Sulawesi Rain Forest” dan spanduk berukuran 6×2 meter bertuliskan “Stop Tambang Nikel di Sulawesi Selatan”.Muhammad Al Amin, Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan pesan bagi pemerintah untuk serius melindungi hutan hujan yang ada di Sulsel dan menghentikan aktivitas tambang nikel yang sejauh ini berkontribusi besar terhadap kerusakan hutan hujan di Sulsel.“Hutan hujan di Sulsel terus mengalami kerusakan, terlebih lagi yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Aksi yang kami lakukan bersama Yayasan Bumi Sawerigading adalah pesan serius kepada Presiden Jokowi, agar segera bertindak melindungi hutan hujan di Sulsel, dengan menghentikan ekspansi tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur,” ungkapnya kepada media, Jumat (21/1/2022).baca : Catatan Akhir Tahun WALHI Region Sulawesi: Industri Nikel Ancam Sulawesi Berdasarkan hasil monitoring WALHI Sulsel di awal tahun 2022, kerusakan hutan hujan di Sulsel karena tambang nikel terus meluas. Dan menimbulkan pencemaran sungai dan pesisir yang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat sekitar. | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'iklim/cuaca', 'konflik', 'perusahaan', 'politik', 'tambang'] |
WALHI Sulsel Minta Tambang Nikel Dihentikan. Ada Apa? | “Kami melihat kondisi sungai dan laut di Luwu Timur terus tercemar lumpur karena kegiatan tambang nikel, dan akibat dari pencemaran tersebut, ribuan perempuan tidak dapat mengakses air bersih setiap saat. Mereka harus menunggu sungai bersih untuk dapat minum dan mandi. Kami pun berdiskusi langsung dengan nelayan. Bagi nelayan, pencemaran lumpur telah menurunkan hasil tangkap dan pendapatan mereka,” katanya.Amin mengatakan pihaknya tidak akan berhenti mendesak pemerintah untuk menghentikan tambang nikel dan melindungi hutan hujan di Sulawesi Selatan, maupun di Sulawesi.“Untuk saat ini, kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengevaluasi atau bahkan mencabut izin usaha pertambangan PT CLM (Citra Lampia Mandiri). Masyarakat terkhusus perempuan yang menggantungkan hidup di sungai dan laut telah lama menerima dampak pencemaran lumpur akibat tambang nikel mereka,” ungkapnya. Tambang Penyebab Deforestasi TerbesarMenurut Amin, kebutuhan akan lahan yang luas dari industri pertambangan khususnya nikel di Sulawesi harus mengorbankan hutan yang sangat luas, yang berfungsi ekosistem hutan yang sangat besar dan esensial bagi masyarakat.“Aktivitas industri pertambangan nikel seperti halnya dengan aktivitas industri ekstraktif lainnya yang rakus lahan dan berkontribusi menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Aktivitas pertambangan nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam satu dekade terakhir mendorong deforestasi yang sangat luas pada wilayah-wilayah yang masuk dalam zona lingkar tambang,” jelasnya.Menurutnya, dalam rentan waktu 2016-2020 perubahan tutupan hutan primer pada wilayah konsesi pertambangan di Luwu Timur telah berkurang sebesar 782,30 hektar. Aktivitas industri pertambangan nikel juga menggerus kawasan hutan lindung yang dijaga dengan ketat oleh masyarakat adat dan lokal, serta UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. | 0 | ['masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'nelayan', 'perusahaan', 'politik', 'hewan terancam punah', 'tambang'] |
WALHI Sulsel Minta Tambang Nikel Dihentikan. Ada Apa? | “Namun, yang terjadi deforestasi akibat penambangan nikel kian meluas dari tahun ke tahun.”baca juga : Ketika Hutan Lindung Sulawesi Tenggara Terbabat jadi Tambang Nikel Selain itu, melihat perubahan tutupan hutan didominasi oleh pertanian lahan kering di wilayah konsesi menunjukkan kegagalan negara dalam mengelola kawasan hutan, penetapan kawasan hutan sangat jelas berbeda dengan kondisi tutupan hutan di lapangan. Hal ini memicu perambahan wilayah-wilayah dengan fungsi hutan di luar kawasan menjadi semakin masif.“Data tersebut juga menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan pertambangan tidak mampu menjaga kawasan konsesinya dari laju deforestasi akibat dari penentuan kawasan konsesi sejak awal menimpa wilayah-wilayah masyarakat adat atau komunitas lokal di sekitar kawasan hutan.”Menurut Amin, dalam hal penegakan hukum, penanganan kasus terkait tambang terkadang harus melalui proses yang panjang dan berbelit-belit. Ia memberi contoh kasus yang terjadi pada tahun 2020, dimana 4 orang pimpinan PT. Vale Indonesia, mewakili nama perusahaan diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung.“Putusan MA tersebut melalui proses yang begitu panjang sejak sidang pertama pada tahun 2011. Ini menunjukkan betapa sulitnya negara mengadili pelaku kejahatan lingkungan walau disertai dengan bukti-bukti yang sangat jelas.”Menurut Mustam Arif, Direktur Jurnal Celebes, sektor pertambangan memang berkontribusi besar terhadap deforestasi di Sulsel yang kini mencapai 66.158,64 hektar, yang setara dengan 1,1 hektar per jam. Deforestasi terbesar terjadi pada tahun 2015-2016, mencapai 30.144,92 hektar yang terbesar terjadi di Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara, masing-masing seluas 18.718,14 Ha dan 4.159,64 Ha. Sementara total luas ekosistem hutan yang telah dibebani izin usaha pertambangan di Luwu Raya mencapai 97.960 Ha. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'konflik', 'lahan', 'pertanian', 'perusahaan', 'hewan terancam punah', 'tambang'] |
WALHI Sulsel Minta Tambang Nikel Dihentikan. Ada Apa? | Menurut Mustam, dari 141 IUP yang ada di Sulsel saat ini hampir 50 persen berada di dalam kawasan hutan dan hanya 36 di antaranya yang memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan, menempati kawasan hutan seluas 10.551 hektar. Sementara terdapat 118.273 hektar kawasan yang kemungkinan belum mengantongi izin pinjam kawasan hutan.baca juga : Lumpur Genangi Jalanan, Walhi Sulsel Tuntut Izin Tambang PT. PUL di Luwu Timur Dicabut Telah Miliki IUPKepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, Djemi Abdullah mengatakan nikel menjadi salah sektor yang berkontribusi pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sulsel di bidang tambang. Dua perusahaan yang aktif adalah PT. Vale dan PT CLM.“Nilainya sekitar Rp200 miliar,” katanya ketika dikonfirmasi, Senin (24/1/2022).Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) sebagai lisensi hukum dalam beraktivitas, dimana IUP ini tidak berdiri sendiri karena disertai dengan sejumlah kewajiban. Salah satunya harus memiliki dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) jika wilayah konsesi masuk dalam kawasan hutan.Selain itu, perusahaan juga dituntut melakukan reklamasi yang disertai dengan dokumen perencanaan dan dana jaminan reklamasi yang dititipkan ke negara sebagai antisipasi apabila perusahaan tersebut menyalahi kewajibannya.“Jadi, mungkin mereka bisa dikatakan deforestasi karena secara kasat mata ada terlihat kerusakan (hutan), namun itu terjadi karena kegiatan tambang masih berlangsung sehingga belum dilakukan perbaikan. Jadi, nanti selesai tambang, kemudian dilakukan (reklamasi), dan itu sudah ada rencananya berupa dokumen rencana reklamasi.”Selain itu, dalam melakukan aktivitas menambang perusahaan dituntut melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan, salah satunya membangun nursery sebagai tempat pembibitan, persiapan penanaman ketika aktivitas tambang telah berakhir. [SEP] | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'kebijakan', 'konflik', 'pendanaan', 'perusahaan', 'tambang'] |
Potret Kasus Lingkungan di PN Jayapura: Hukuman Ringan, Tak Ada Efek Jera? | [CLS] Dua boks berisi 220 burung berbagai jenis dalam keadaan mati. Ada awetan tikus. Kuskus kecil, kulit mamalia, sampai reptil, semua awetan. Ratusan awetan satwa ini hendak dikirim kepada Siska dari PT Papua Diving. Setelah diselidiki, satwa awetan itu milik Wild Jr Michael Jon, warga Amerika Serikat yang sudah 15 tahun bekerja sebagai penginjil di Puncak Jaya. Jon membeli awetan satwa ini dari warga. Pengungkapan kasus ini pada 2018. Jon pun proses hukum di Pengadilan Negeri Jayapura. Pada 17 Desember 2022, hakim memutuskan hukuman 10 bulan denda Rp50 juta subsider tiga bulan.Kasus Jon hanya satu dari puluhan kasus lingkungan hidup yang masuk ke PN Jayapura. Sepanjang 2018-2022, kayu ilegal dan penyelundupan satwa jadi kasus lingkungan hidup terbanyak disidang di PN Jayapura, Papua.Penebangan kayu ilegal ada 16 kasus, disusul penangkapan dan perdagangan satwa 14 kasus. Ada juga masalah lain, seperti penyimpanan, pengangkutan, perdagangan minyak dan gas ilegal 12 kasus, penangkapan ikan dengan racun dan bahan peledak ada empat kejadian, dan dua kasus tambang ilegal.Kasus kayu, semua berasal dari Kabupaten Sarmi dan Jayapura. Jenis kayu paling banyak merbau dan kayu campuran seperti matoa dan kayu putih. Polda Papua, Polres Jayapura, dan Dinas Kehutanan Papua, yang banyak tangani penangkapan kayu-kayu ini.Untuk satwa, aparat paling banyak menemukan kasus di perairan Jayapura, menyusul di Bandara Sentani, rumah tinggal, dan pertokoan di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Keerom. | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'konflik', 'pendanaan', 'perdagangan', 'tambang'] |
Potret Kasus Lingkungan di PN Jayapura: Hukuman Ringan, Tak Ada Efek Jera? | Satwa paling banyak diamankan adalah burung dan jenis paling banyak nuri merah kepala hitam (Lorius lory). Ada juga nuri bayan (Ecletus roratus), kakatua raja (Prociger atterimus), dan kasuari kecil (Casuariussp). Kemudian, jagal Papua, kakatua jambul kuning (Cacatua sulphurea). Juga, perkicit stella (Charmosyna stella), nuri cokelat (Chalcopsitta duivenbodei), perkici pelangi (Trichoglossus haematodus), dan cenderawasih kecil (Paradise minor).Pada 2022, perdagangan satwa ilegal banyak disidangkan, setidaknya ada sembilan kasus. Kasus penangkapan kayu sebagian besar terjadi pada 2018. Pada 2019-2021, sidang soal kayu terbilang sepi.“Tahun 2022, tak lebih dari dua,” kata Zaka Talpatty, Humas PN Jayapura, baru-baru ini.Dia bilang, kasus lingkungan hidup yang disidang di PN Jayapura, lebih sedikit dibandingkan kasus-kasus lain. Hukuman ringan?Vonis hukum terhadap kasus-kasus lingkungan hidup itu terbilang ringan, berkisar berkisar satu, dua tahun bahkan banyak di bawah satu tahun.Rony Saputra, Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara mengatakan, vonis hukum kejahatan lingkungan hidup ringan hingga sulit menimbulkan efek jera terhadap para pelaku.“Bagaimana bisa memberikan efek jera bagi pelaku jika tuntutan jauh di bawah ancaman UU. Putusan rata-rata enam bulan sampai satu tahun. Jelas mengambil ancaman paling minimal,” katanya.Dalam kasus kayu ilegal, katanya, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bisa kena penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, denda paling sedikit Rp500 juta dan Rp2,5 miliar.Di PN Jayapura, katanya, tuntutan jaksa berkisar antara 1-2 tahun denda Rp500 juta subsider 2-6 bulan. Putusan hakim, katanya, jauh lebih ringan lagi, rata-rata pidana penjara enam bulan sampai satu tahun denda Rp500 juta subsider satu bulan penjara. | 0 | ['kebijakan', 'konflik', 'pendanaan', 'perdagangan'] |
Potret Kasus Lingkungan di PN Jayapura: Hukuman Ringan, Tak Ada Efek Jera? | Hal sama terjadi untuk kasus satwa. Ancaman pidana dalam UU No 5/1990 terhadap pelaku kejahatan maksimal lima tahun denda maksimal Rp100 juta. Tuntutan jaksa berkisar dua bulan hingga satu tahun denda Rp1 juta-Rp100 juta. Putusan hakim direntang dua bulan hingga satu tahun denda Rp1 juta-Rp50 juta.“Itu tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan untuk menghentikan kejahatannya. Apalagi, hasil dari perdagangan satwa liar dilindungi sangat menjanjikan.”Dari daftar perkara di PN Jayapura, kata Rony, juga tak ada korporasi terjerat hukum. Padahal, kasus kayu ilegal paling banyak masuk persidangan di PN Jayapura dan diduga memiliki rantai bisnis panjang. Rantai bisnis dimaksud, mencakup pemodal, penebang, pengangkut, hingga pembeli.Data dari pengadilan, tujuh dari 16 kasus kayu ilegal sepanjang lima tahun yang terdata terkait PT Mansinam Global Mandiri (Mansinam).Daniel Garden, Direktur Mansinam. Garden bahkan pernah didakwa atas memiliki kontainer kayu ilegal yang ditemukan aparat keamanan di Entrop pada Maret 2017. Hanya sebulan setelah perkara Garden vonis. di PN Jayapura, aparat kembali menemukan kasus lain terkait perusahaan ini.“Pemenjaraan direktur perusahaan tak menjamin pelanggaran perusahaan akan berhenti. Sebaliknya ini membuktikan, master main-nya adalah perusahaan itu sendiri. Sangat disayangkan jika penegak hukum tutup mata atas persoalan ini,” katanya.Minim penegakan hukum kejahatan korporasi yang dapat mengejar rantai bisnis kayu ilegal ini, katanya. membuat penegakan hukum sia-sia belaka.Adrianus Eryan dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, kejahatan terorganisasi oleh korporasi secara umum memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi diungkap dibandingkan kejahatan individu. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'kebijakan', 'konflik', 'pendanaan', 'perdagangan', 'perusahaan'] |
Potret Kasus Lingkungan di PN Jayapura: Hukuman Ringan, Tak Ada Efek Jera? | Untuk mengungkap kasus korporasi, katanya, juga memerlukan lebih banyak sumber daya baik manusia, uang, tenaga, waktu. Juga perlu keseriusan dari aparat penegak hukum untuk secara serius menginvestasikan sumber daya yang memadai.“Penegakan hukum bukanlah hal sia-sia apabila benar-benar secara tepat dan serius.” Zaka mengatakan, kebanyakan terdakwa kasus-kasus lingkungan, terutama kayu ilegal adalah pelaku yang ditangkap di jalanan, seperti sopir yang sedang angkut kayu. Sedang pemilik atau pelaku utama maupun penerima tak terjerat hukum.“Jadi, kalau kita mau proses orang macam begitu, apa harus dihukum seberat-beratnya? Jadi kita serba salah.”Karena itulah, katanya, hakim seringkali pakai ancaman minimal. Kalau penyidikan dilakukan dengan benar, dia yakin, para pelaku utama, bisa dibawa ke pengadilan. Hakim, katanya, biasa mempertanyakan soal ini kepada kepolisian saat hadis sebagai saksi di persidangan.“Kenapa yang ini ditangkap? Yang seharusnya ditangkap kan bukan mereka ini.”Namun, katanya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya imbauan karena hakim tak bisa mengintervensi kerja kepolisian maupun penyidik Lembaga lain karena institusi berbeda. ***Keputusan Ketua Mahkamah Agung pada 2011 mengatur tentang sertifikasi hakim lingkungan hidup. Tujuan sertifikasi ini untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara lingkungan hidup di pengadilan, sebagai bagian dari perlindungan lingkungan hidup dan memenuhi rasa keadilan.ICEL, kata Adrianus, merupakan lembaga yang mendorong penempatan hakim-hakim bersertifikasi lingkungan hidup di wilayah yang memiliki banyak kasus lingkungan, seperti di Papua.Di Papua, jumlah hakim bersertifikasi lingkungan hidup di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura mencakup seluruh pengadilan negeri di Tanah Papua baru ada delapan. Tiga hakim di Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan Negeri Sorong ada tiga dan dua di Pengadilan Negeri Manokwari. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'konflik'] |
Potret Kasus Lingkungan di PN Jayapura: Hukuman Ringan, Tak Ada Efek Jera? | Menurut Adrian, kayu ilegal dan penyelundupan satwa di PN Jayapura perlu menjadi catatan khusus. Ia bisa jadi “kekhasan” tipologi kasus lingkungan hidup di Papua.“Penegak hukum di Papua secara khusus harus mempelajari kompetensi untuk mengusut kasus-kasus itu dengan pengetahuan teknis memadai.”Menurut Rony, perkara lingkungan hidup di PN Jayapura tak sepenuhnya menggambarkan kasus lingkungan hidup di lapangan. Karena, katanya, banyak perkara tidak atau belum dilaporkan ke penegak hukum.Bisa juga ada perkara-perkara dilaporkan tetapi proses penyelidikan dan penyidikan setop karena bukan pidana. Bisa juga, katanya, alat bukti kurang.Kemungkinan lain, katanya, ada perkara penyidikan belum lengkap dan dikembalikan jaksa penuntut umum ke penyidik.“Kemungkinan besar perkara di lapangan lebih banyak dari yang disidangkan di pengadilan negeri.” [SEP] | 1 | ['konflik'] |
Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | [CLS] Berburu dan meramu dan berkebun, begitulah kehidupan masyarakat adat di Lembah Grime Nawa, Papua. Mereka hidup dari hutan. Setidaknya, ada tujuh suku berdiam di lembah yang terletak di Kabupaten Jayapura, Papua ini. Ada Suku Kemtuk, Gresi, Namblong, Uria, Elseng, Aotaba, dan Tecuari. Mereka tinggal dan berpencar di lembah yang mengalir dua sungai besar, Grime dan Nawa di Distrik Yapsi, dan Unurumguay.Suku Kemtuk, Gresi, Namblong, Uria, Eleseng, Aotaba berdiam di dekat Airu, berbatasan dengan Yalimo. Kemudian di Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang, Nimboran, Unurumguay, dan Yapsi tinggal marga sisanya.Matias Sawa, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Namblong, mengatakan, masyarakat Lembah Grime Nawa hidup sangat bergantung dari hasil kebun, berburu dan meramu di hutan, maupun menangkap ikan.Hasil dari sana, katanya, mereka gunakan untuk konsumsi keluarga, dan jual ke Pasar Genyem, Hamadi, atau Pasar Pharaa di Sentani.Dalam hutan Grime Nawa ini, kata Matias, tersimpan kekayaan keragaman hayati flora dan fauna. Setidaknya, satwa di dalam hutan ini ada rusa, babi, burung taun-taun, kakatua merah, kakatua hitam, kakatua putih, cenderawasih, nuri, burung nazar, kuskus pohon, maleo, beo, dan masih banyak lagi. Untuk flora antara lain, anggrek, rotan, tali kuning– sebagai bahan obat-obatan–, masoi, gaharu dan lain-lain lagi.Kehidupan mereka yang bergantung alam sedang terusik dengan kehadiran perusahaan perusahaan sawit skala besar, PT Permata Nusa Mandiri (PNM). Perusahaan dapat izin usaha perkebunan (IUP) seluas 30.920 hektar dari Gubernur Papua melalui Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Papua pada 28 Maret 2014 di Distrik Unurumguay, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, Kemtuk, dan Kemtuk Gresi. | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | Pada tahun sama, izin pelepasan kawasan hutan (IPKH) keluar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 16.182,48 hektar. Sebagian izin berada pada areal penggunaan lain (APL) seluas 15.817,52 hektar.“Masyarakat ini tidak tahu ada perusahaan perkebunan sawit masuk ke wilayah adat mereka, bukan merupakan budaya mereka untuk menanam sawit. Hari ini, mereka sangat risau karena tanah dibuka untuk lahan sawit,” kata Matias, tahun lalu.PNM mendapatkan izin lokasi melalui surat keputusan Bupati Jayapura pada 2011 seluas 32.000 hektar. Izin diperpanjang pada 2014, perpanjang lagi pada 2017 di Distrik Unurumguay, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, Kemtuk, dan Kemtuk Gresi.Untuk hak guna usaha (HGU) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) pada 2018 seluas 10.370,47 hektar di Kampung Beneik, Distrik Unurmguay dan Kampung Benyom Distrik Nimbokrang.Dari luas HGU, perusahaan sudah membuka hutan dan melakukan pembibitan di Kampung Beneik, Distrik Unurumguay.Di hutan adat keret (kepala suku) Tecuari perusahaan sawit yang sama sudah masuk dan membuka lahan sejak 2001.Abner Tecuari, Kepala Suku Tecuari mengatakan, PNM adalah perusahaan sawit pertama yang masuk di wilayah adatnya.Penandatangan pelepasan tanah adat saat itu adalah kakak laki-lakinya yang saat itu menjabat sebagai kepala suku, Costant Tecuari.Mereka sempat bersitegang antara saudara, tetapi karena Costant kepala suku, tidak ada yang berani melawan.Berawal dari situ, perusahaan membabat hutan adat mereka. Abner Tecuari, Kepala Suku yang baru berjuang melawan kembali PNM agar meninggalkan wilayah adat mereka.”Saya tidak setuju ada perkebunan sawit di tanah ini. Jadi saudara-saudara yang pasang portal saya sudah peringatkan harus jaga hutan, tanah, kali, lestarikan hutan.”“Kalau sampai perusahaan masih membangkang saya akan mengundang massa ke camp perusahaan.” | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'lahan', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | Setelah pasang portal, ada konsolidasi ke kampung-kampung.Masyarakat menyerahkan surat penolakan atas kehadiran PMN dibawa sampai ke Pemerintah Kabupaten Jayapura pada 7 Maret 2022. Dengan dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (PT-PPMA), Walhi Papua, Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Papua, dan LBH Papua, DAS Namblong. Kemudian, Dewan Adat Daerah Grime Nawa, DAS Oktim, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Greenpeace Indonesia, dan Yayasan Auriga Nusantara. Hutan adat mulai terbabat Jalan Kampung Beneik, Distrik Unurumguay, berbatu, dan rusak. Sebagian jalan yang dibangun Pemerintah Kabupaten Jayapura, beraspal. Sekitar 500 meter dari jalan itu, ada portal masuk dari kayu, sebagai pembatas area perusahaan. Memasuki areal perusahaan, ada satu jembatan besar dan beberapa jembatan kecil mulai rusak. Jalan beraspal hitam.Dari jauh ada asap mengepul ke udara, sebuah rumah kecil di tengah hutan yang terbuka. Bagian belakang rumah sudah jadi seperti lapangan bola.Blok pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Di sebelah kiri ada blok-blok sudah ditumbuhi rumput. Di sebelah kanan kering kerontang. Tidak ada satu pohon berdiri. Pohon-pohon tumbang dimana-mana. Luas seperti tak berujung. Tak ada aktivitas di lokasi itu. Begitu pemandangan saat kami turun ke Kampung Beneik, Distrik Unurumguay.Kala itu, ada pertemuan konsolidasi ke-13 oleh Dewan Adat Suku Namblong (DAS) dan Organisasi Perempuan Adat (ORPA) Namblong membahas pembukaan lahan untuk jalan oleh perusahaan sawit PNM di Kampung Ketmug, Nimboran.Matias Sawa, Ketua DAS Namblong, mengatakan, kehadiran perusahaan mengkhawatirkan bagi pemilik ulayat di Lere. Kalau perusahaan beroperasi, hampir 40.000 hektar hak ulayat masyarakat hilang. Untuk itu, mereka berupaya meminta bantuan berbagai pihak agar tanah ulayat tak terganggu perusahaan. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'lahan', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | Dia bilang, masyarakat berencana membentuk Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMA) guna melindungi tanah-tanah ulayat mereka. “Buka usaha diatas tanah tanah kami sendiri. Akan dilibatkan seluruh masyarakat adat. Kami akan mengelola sendiri tanah ini,” katanya.Pada 2011, saat ada pembukaan lahan, DAS dan Organisasi Perempuan Adat (Orpa) Namblong sudah mengetahui. Kala itu, Tecuari bersaudara sedang berkelahi pro kontra serahkan lahan.“Kami langsung bicarakan masalah ini. Masalah sawit ini bermula dari Benyom dan Nimbontong yang sudah berikan tanah seluas 2.000 hektar. Dari situlah kami mulai bangkit dan melawan,” kata Matias.Rosita Tecuari, Ketua ORPA Namblong, mengatakan, perusahaan tidak akan tinggal diam hingga masyarakat perlu melindungi wilayah mereka agar tetap hijau. Dari hutan itulah, katanya, tempat lebah yang hasilkan madu.“Lembah ini tetap jadi lembah puji-pujian bukan lembah air mata. Jadi, bersama berpikir membangun tanah kita bersama,” katanya.Mereka konsolidasi memperkuat pertahanan demi melawan perusahaan yang mendapat surat peringatan penghentian aktivitas pertama dan kedua dari Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw.Abner khawatir, aktivitas perusahaan menebangi hutan bakal berdampak pada masyarakat. Aktivitas masyarakat, katanya, berkebun dan berburu juga tangkap ikan di Kali Grime pada musim panas. Kalau hutan hilang, katanya, kemungkinan besar masyarakat harus membeli keperluan pangan yang biasa diperoleh dari hutan dan sungai sekitar.Yustus Mame, pemuda adat Grime Nawa mengatakan, pemetaan citra satelit dari pantauan lapangan tim Yayasan Auriga Nusantara menujukkan, ada pembatatan hutan alam sekitar 67 hektar akhir Oktober 2022. | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'lahan', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | Sebelumnya, pembukaan lahan berturut-turut seluas enam hektar pada Januari lalu, kemudian, 50,60 hektar pada Februari, dan 75,04 hektar pada Maret 2022. Jadi, perkiraan pembukaan lahan di Kampung Beneik, Distrik Unurum Guay sekitar 198,64 hektar. Pro kontra? Kehadiran PMN ini menuai pro kontra di masyarakat. Masyarakat Adat Suku Uria yang mendukung perusahaan dan Masyarakat adat yang tergabung dalam Koalisi Lembah Grime Nawa menolak.Masyarakat aksi demonstrasi di Kantor Bupati Jayapura, Sentani. Pertama, dari Masyarakat Adat Suku Uria, pada 2 September 2022 dengan motor Alexander Tecuari, meminta pemerintah tetap mempertahankan perusahaan agar anak cucu mereka dapat bekerja. Lahan seluas 5.400 hektar di wilayah adat Suku Uria masuk izin HGU.Kedua, aksi Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa pada 7 September 2022 mendesak Bupati Jayapura menghentikan aktivitas perusahaan, mencabut izin lokasi dan izin kawasan hutan yang dikoordinir Yustus Mame.Ketiga, pada 11 November 2022 menyusul surat peringatan ketiga kepada perusahaan. Yustus bilang, perusahaan membuka lahan seluas 130 hektar di Kampung Beneik, Distrik Unurumguay.Ridwan, Kepala Kantor Perwakilan Permata Nusa Mandiri, melalui pesan WhastApp mengatakan, tetap mengikuti dan mentaati pemerintah.Dia bilang, ada pengerjaan non land clearing (non-CL) yang harus mereka selesaikan karena terikat kontrak dengan pihak ketiga dan masyarakat pemilik hak ulayat.Sedangkan pembangunan portal di Kampung Beneik, Distrik Unurumguay, itu merupakan permintaan pemilik hak ulayat. Dia pun belum melihat langsung portal itu. Ridwan tidak ingin menyebut, masyarakat adat mana yang meminta bangun portal.Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura, pada 12 September 2022 mengatakan, masyarakat adat yang pro kontra ini sebaiknya memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan mengikuti prosedur hingga tak terjadi masalah berkepanjangan. | 1 | ['masyarakat desa', 'lahan', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | Pemerintah Kabupaten Jayapura, katanya, telah membentuk tim evaluasi perkebunan sawit sesuai arahan Presiden Indonesia, Joko Widodo soal pencabutan kebun sawit. Pada pada 6 Januari 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun keluarkan surat pencabutan izin konsesi kawasan hutan termasuklah punya PMN.Bupati Jayapura mengeluarkan surat peringatan pertama penghentian sementara aktivitas PMN pada 23 Februari 2022 , surat peringatan kedua 8 September 2022.Pada 24 September 2022, di Kampung Berap surat pernyataan bupati tak memperpanjang izin lokasi dan izin lingkungan. Kemudian, surat peringatan ketiga pada 8 November 2022. Evaluasi izin kebun sawit di Kabupaten JayapuraMasyarakat Adat Lembah Grime Nawa khawatir dan protes kehadiran perusahaan sawit, PMN. Sejalan dengan itu, awal 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mencabut izin pelepasan kawasan hutan perusahaan sawit ini.Kala itu, sebanyak 137 izin persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan didominasi perkebunan sawit tersebar di 19 provinsi antara lain, Papua dan Papua Barat.Sambodo Samiya, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura, mengatakan, Bupati Jayapura, telah membentuk Tim Evaluasi Perkebunan Sawit di Kabupaten Jayapura.“Pada dasarnya izin tidak diperpanjang lagi dan perusahaan telah mendapatkan surat peringatan terakhir. Perusahaan tidak beroperasi beberapa tahun dan izin tidak diperpanjang lagi,”katanya.Setidaknya, ada enam hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Jayapura terhadap perusahaan ini. Pertama, Pemerintah Kabupaten Jayapura bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Papua menyampaikan kepada KLHK mengenai tidak ada pemanfaatan atas izin pinjam pakai Kawasan hutan (IPKH).Kedua, bila lahan masih berupa tutupan hutan maka Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dapat menetapkan wilayah itu kembali jadi kawasan hutan. | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'lahan', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | Ketiga, perusahaan tak beroperasi sesuai ketentuan atau tidak ada operasional dua tahun sejak HGU terbit. Keempat, IPKH tidak dimanfaatkan tiga tahun sejak kawasan hutan dilepaskan. Kelima, izin lokasi sudah habis masa berlaku. Keenam, terjadi pro dan kontra di masyarakat pemilik hak ulayat.Jadi, katanya, rencana tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Jayapura terhadap izin lokasi ini, bupati akan membuat surat penegasan atau teguran kepada perusahaan mengenai habis masa berlaku. Untuk HGU, apabila terbukti tak beroperasi, BPN dapat memproses pembatalan kepada PMN.Buat IPKH, katanya, Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Pemerintah Papua berkoordinasi dengan KLHK. Guna menghindari tumpang tindih dan atau sengketa di kemudian hari, kata Sambodo, Pemerintah Papua perlu mengusulkan kepada KLHK untuk mencabut IPKH perusahaan.Sementara terhadap izin usaha perkebunan, katanya, Pemerintah Kabupaten Jayapura meminta Pemerintah Papua berdasarkan hasil verifikasi melakukan pencabutan terhadap IUP perusahaan sawit ini.Berdasarkan data hasil analisis mereka, menurut Sambodo, ditemukan beberapa hal. Pertama, luasan izin lokasi, IUP, dan HGU berbeda. Izin lokasi sudah tidak berlaku dan HGU baru 10,370.47 hektar dari total IUP 30.920 hektar.Kedua, perusahaan belum beroperasi, ketiga, IUP lingkup satu wilayah kabupaten namun diterbitkan gubernur, keempat, IPKH terbit tahun 2014 seluas 16.182,48 hektar. Kelima, perusahaan tak punya dokumen izin lingkungan, SK kelayakan lingkungan, dan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)/DELH-DPLH. Keenam, terjadi pro dan kontra di antara masyarakat pemilik hak ulayat.Delila Giay, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengatakan, pada 2014, izin sempat diperpanjang dan 2017 keluar lagi izin lokasi sampai 2020. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'inovasi', 'kebijakan', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | Sepanjang masa itu, katanya, mereka tidak membuka lahan tetapi mengurus dokumen lain yaitu HGU. Pada akhir 2021, mereka mengirim surat dan memberitahu akan melalukan pembukaan lahan usai pandemi COVID-19. Bertepatan dengan itu, katanya, ada surat keputusan dari KLHK.“Karena itu, kita menyurat ke perusahaan untuk dihentikan, sambil menunggu itu hingga Maret masyarakat mulai demo.”Alasan Pemerintah Kabupaten Jayapura melakukan evaluasi perizinan sawit antara lain, katanya, izin yang diberikan sepetti kepada PMN itu sangat luas, hampir meliputi semua distrik, Kemtuk, Namblong, Nimboran, dan Unurumguay. Sedang HGU sekitar 10.000 meliputi Kampung Beneik, Unurum Guay dan Kampung Benyom Nimbokrang. Tak hanya PNMPemerintah Kabupaten Jayapura tak hanya evaluasi satu izin perusahaan perkebunan sawit, tetapi yang lain juga. Dia mengatakan, evaluasi yang mereka lakukan bertahap. Tahap pertama, evaluasi terhadap PMN, kemudian ada delapan perusahaan perkebunan di Kabupaten Jayapura dengan empat perusahaan aktif.Ada delapan perusahaan yang ada di Kabupaten Jayapura, PT. Daya Indah Nusantara, PT. Perkebunan Murni Jaya Grup, PT. Permata Nusa Mandiri, PT. Rimba Matoa Lestari, PT. Sinar Kencana Inti Perkasa, PT. Sumber Indah Perkasa, PT. Wira Antara, dan PT Timur Jaya Agro Karya.Adapun perusahaan yang aktif dan terdaftar di Online Single Subsmission (OSS) adalah PT Permata Nusa Mandiri, PT Rimba Matoa Lestari, PT Sinar Kencana Inti Perkasa di Lere, PT Sumber Indah Perkasa.“Selain Permata Nusa Mandiri, tiga perusahaan lain sudah produksi sawit.” ******* *Putri Nurjannah Kurita adalah jurnalis Tribun Papua. Liputan ini bagian dari program beasiswa bagi jurnalis yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak 2022. [SEP] | 1 | ['kebijakan', 'lahan', 'penyakit', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua | [CLS] Hitam, cokelat kemerahan, orange, kuning, putih, biru, dan hijau. Warna warni bulu Cenderawasih, burung endemik Papua ini biasa dipakai untuk mahkota di kepala seorang pimpinan adat atau ondoafi (ondofolo) untuk menunjukkan kehormatan.Pemakaian mahkota cenderawasih dapat dilihat di berbagai acara besar adat, tarian, penyambutan, dan perkawinan. Ia sebagai simbol.Pada Pekan Olahraga Nasional XX di Papua 2021, cenderawasih hampir jadi souvenir atau oleh-oleh ribuan peserta PON XX, namun kala itu Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura menegaskan, tidak boleh ada cinderamata cenderawasih.Pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Wilayah Adat Tabi 2022, Jayapura, pemakaian cenderawasih terlihat hanya oleh pemimpin adat.George Alwi, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay sekaligus Ondoafi Nafri mengatakan, cenderawasih perlu dijaga agar dapat diwariskan kepada anak cucu. Dalam aturan adat, cenderawasih hanya bisa dipakai ketika pengukuhan Ondoafi.“Hanya Ondoafi-lah yang berhak untuk memakainya. Cenderawasih punya nilai sakral karena dinobatkan dalam prosesi adat,” katanya Januari lalu.Karena sistem adat terstruktur, Ondoafi merupakan jabatan yang tidak dipilih tetapi dikukuhkan menurut garis keturunan. Jadi, penggunaan cenderawasih pun terbatas.“Jika semua pakai maka populasi tentu saja berkurang. Karena itu, seseorang yang memakai cenderawasih menujukkan status di dalam kampung.”Penggunaan cenderawasih sebagai mahkota juga disampaikan Ondofolo Kampung Sereh, Yanto Eluay. Kampung Sereh terletak di Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.Yanto mengatakan, zaman dahulu sesuatu yang unik dan langka jadi simbol adat karena adat berkaitan dengan alam dan sakral. | 2 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'penyakit', 'perusahaan', 'politik', 'hewan terancam punah', 'trivia'] |
Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua | “Jadi, pemimpin masyarakat adat turun temurun telah menggunakan cenderawasih jadi simbol pemimpin masyarakat adat. Seperti kerajaan lain identik dengan mahkota. Ondofolo menandakan, seorang pemimpin masyarakat adat itu dengan pemakaian cenderawasih,” katanya.Tak semua orang bisa menggunakan mahkota cenderawasih itu. Sisi lain, ada orang yang mengkomersialkan burung langka dan dilindungi ini.Padahal, dalam masyarakat adat di Papua, untuk pemakaian pun ada ritual khusus. Selain itu, cenderawasih hanya bisa dipakai Ondofolo yang sekaligus untuk mencegah penggunaan sembarangan hingga ganggu populasi. Enriko Kondologit, antropolog juga peneliti dari Universitas Cenderawasih, mengatakan, berbicara perburuan satwa ini bukan hal baru. Ada dua hal kalau bicara cenderawasih, katanya, mengenai pemanfaatan dan budaya.Sebelum masuk dalam aspek pemanfaatan, katanya, cenderawasih harus masuk dalam tatanan adat terlebih dahulu. Manusia dan lingkungan seperti “dua sisi uang koin.”Tak dapat dipisahkan karena dalam lingkungan itu membentuk karakter manusia dan mempengaruhi semua unsur kebudayaan.Berhubungan dengan lingkungan, cenderawasih secara budaya memang dalam tatanan adaptasi dengan korelasinya sebagai penghargaan hidup sepadan dan selaras dengan alam sekitar. Jadi, katanya, di Papua, kalau berhubungan intens manusia dan alam termanifestasi dalam suatu sistem kepercayaan yang mereka sebut totem.Totem adalah kepercayaan terhadap leluhur yang termanifestasi dalam bentuk flora dan fauna.“Seperti saya, kepercayaan leluhur berasal dari penyu. Karena itu, berkolerasi dengan sistem konservasi, di kampung orang tidak boleh membunuh penyu sembarangan karena berkaitan dengan Marga Kondologit. Totem ini juga berhubungan dengan konservasi,”katanya Januari lalu. | 2 | ['masyarakat desa', 'konflik', 'penelitian', 'hewan terancam punah', 'trivia'] |
Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua | Totem ini, kata Enriko, mempengaruhi kepercayaan kalau leluhur berasal dari satu binatang atau flora dan fauna hingga manusia berhak gunakan itu sebagai simbol bagi leluhur.Namun, katanya, tak otomatis suku di Papua pakai cenderawasih sebagai aksesoris, hiasan muka atau rambut karena berhubungan dengan totem. “Hanya yang keturunan dan mempunyai totem dari cenderawasih sajalah yang berhak menggunakan.”Sedang dari sisi pemanfaatan, katanya, mulai ketika cenderawasih diperkenalkan di Eropa pada 1522. Dari berbagai riset dan sejarah menunjukkan, informasi tentang satwa ini pertama kali dibawa Fernando de Magelhaens, penjelajah dari Portugis ketika datang ke Maluku lalu ke Kepulauan Aru. Di Kepulauan Aru ini ada juga cenderawasih.Enriko mengatakan, bulu-bulu cenderawasih sebagai persembahan karena di Eropa kala itu pakaian dari bulu-bulu binatang. “Pakaian adalah lambang prestasi dan prestisi maka makin jauh pakaian didapat atau makin langka binatang yang dipakai maka prestasi atau prestisi orang itu jauh lebih tinggi.”Ketika cenderawasih awetan ini dibawa ke Spanyol tanpa kaki. Mereka menyebut “paradise” karena burung indah dengan warna kuning dan cerah seperti burung surga. Mereka juga sebut aphoda, jadi satu jenis cenderawasih, Paradise aphoda.Aphoda dalam Bahasa Latin berarti puntung. Padahal, mereka tidak tahu bahwa orang di Kepulauan Aru mempersembahkan burung awetan itu kepada Kesultanan Tidore dengan memotong kaki agar darah keluar dari kering kemudian jadi hiasan.Yang memperkenalkan cenderawasih sebagai komoditi unggul di Papua, adalah orang Biak. Mereka berlayar hingga ke Sultan Ternate dan Tidore untuk barter. Dari Papua, bawa cenderawasih awetan dan kulit kayu masohi.Ketika diperkenalkan di Eropa waktu itu, Magelhaens bilang hewan ini datang dari timur. Permintaan terhadap cenderawasih pun meningkat sampai Kepulauan Aru tak dapat memenuhi. | 2 | ['masyarakat desa', 'hewan terancam punah', 'trivia'] |
Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua | Ketika orang Biak berlayar dan mengetahui soal ini maka mulailah dengan sistem “manibob” atau perdagangan keliling. Salah satunya, menukarkan parang dengan cenderawasih di kampung-kampung.Sejak 1522, terjadi perburuan besar-besaran cenderawasih. Bahkan catatan sejarah mengatakan, dalam setiap tahun sekitar 1.000-2.000 cenderawasih dikirim ke Eropa.“Jadi perburuan-perburuan yang terjadi sekarang bukanlah hal baru.” Bagaimana regulasi pemerintah?Surat Edaran dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Nomor:SE.4/Menlhk/KSDAE/KSA.2/5/2/2018 tentang upaya pelestarian cenderawasih (Paradise spp) sebagai satwa liar yang dilindungi UU. Pemerintah Papua pun resmi menerbitkan larangan penggunaan cenderawasih sebagai aksesoris maupun cinderamata.Ia tertuang dalam Surat Edaran Nomor 660.1/6501/SET/ tertanggal 5 Juni 2017, tentang larangan penggunaan cenderawasih asli sebagai aksesoris dan cindremata.Jhon Gobay, anggota DPRD Papua, mengatakan, belum ada peraturan daerah yang merujuk pada perlindungan cenderawasih secara khusus tetapi ada dalam UU Keanekaragaman Hayati.“Kalau hanya cenderawasih saja belum ada di dalam peraturan daerah. Burung cenderawasih masuk dalam Undang-undang Keanekaragaman Hayati bersama satwa-satwa lain yang dilindungi. Tetapi bisa didorong dalam Peraturan Gubernur,” katanya Januari lalu.DPR Papua, katanya, punya kewajiban pengawasan konservasi hanya kembali kepada kewenangan dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten dan kota.Untuk penggunaan mahkota cenderawasih sudah diatur dalam Perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 16/2008 tentang Pembinaan Kebudayaan Asli Papua.DPR Papua, sudah mengajukan perubahan perdasus ini pada penyusunan peraturan daerah (perda) 2022 tetapi belum dibahas hingga masuk usulan 2023 ini.“Kami berharap regulasi dapat dibahas,” kata Gobay. | 2 | ['masyarakat desa', 'kebijakan', 'perdagangan', 'politik', 'trivia'] |
Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua | Dalam rancangan perdasus ini, pertama, pemerintah dan masyarakat di Papua wajib melindungi keanekaragaman hayati yang ditetapkan pemerintah. Kedua, guna perlindungan bersama untuk mengatasi perburuan dan penjualan cenderawasih.“Saya sendiri yang mengusulkan, penggunaan mahkota sudah masuk dalam rancangan perubahan Pembinaan Perlindungan Kebudayaan Asli Papua.”Dalam revisi perdasus itu, katanya, sudah ada usulan melarang memakai mahkota cenderawasih secara sembarangan, hanya bisa Ondofolo atau Ondoafi.“Ke pemerintah, siapa saja nanti yang bisa menggunakan? Tamu seperti apa yang boleh pakai, apakah bulu kasuari atau imitasi saja?”katanya. A.G. Martana, Kepala BBKSDA Papua, mengatakan, sekitar 38 jenis cenderawasih dari Papua termasuk satwa dilindungi. Jumlah itu di luar jenis-jenis burung lain, yang mencapai ratusan.Dalam upaya konservasi, katanya, BBKSDA Papua selalu melibatkan masyarakat dan para pihak terkait, juga siapa pun yang memiliki visi misi menjaga alam Papua.Masyarakat Papua, katanya, memiliki kearifan lokal soal tata cara berinteraksi dengan alam. Hanya saja, zaman berubah dan kebutuhan manusia tak lagi sama seperti masa lalu.Dalam konteks ini, semua pihak memiliki peran setara memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar kawasan konservasi untuk menguatkan nilai-nilai leluhur. Jadi, katanya, semua berjalan seiring, bersama-sama menjaga dan melestarikan alam Papua.Data BBKSDA Papua, ada beberapa daerah rawan peredaran satwa liar dilindungi. Daerah rawan tingkat satu adalah Merauke. Titik rawan kedua adalah Jayapura, Mimika, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel.Mengenai upaya konservasi, pada 2015-2019, cenderawasih kuning kecil masuk spesies prioritas untuk ditingkatkan populasinya 10 persen. Untuk mencapai itu, BKSDA Papua menetapkan beberapa titik pengamatan cenderawasih. | 2 | ['masyarakat desa', 'inovasi', 'kebijakan', 'trivia'] |
Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua | Pertama, Site Monitoring Baraway, Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kedua, Site Monitoring Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Ketiga, Site Monitoring Necheibe, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura. Cari caraAlex Waisimon, pendiri Isio Hill’s Bird Watching, sebenarnya penggunaan cenderawasih ini tak diizinkan bagi siapapun, pejabat bahkan presiden sekalipun. Yang boleh memakai, katanya, hanya para pemimpin adat, seperti di Sentani Ondofolo dan di pesisir pantai Ondoafi.“Ketika kita memakai mahkota cenderawasih di saat ada pesta adat. Tidak di sembarang tempat. Sekarang tidak pada aturan. Jadi, tidak pantas jika dipakai oleh pemerintah. Apalagi anak adat yang memakai di pucuk pemerintahan,”katanya Januari lalu.Enrico mengatakan, penggunaan cenderawasih untuk adat tidak sebanyak dibandingkan perburuan untuk urusan ‘ekonomi’.Menurut dia, ada beberapa cara menekan keterancaman satwa seperti cenderawasih. Sama-sama para pihak bisa rumuskan peraturan adat, atau peraturan kampung untuk perlindungan cenderawasih ini.“Jadi kalau pemerintah tidak mau kita yang harus ambil alih ini. Karena ini kita punya. Menunggu buat regulasi percuma.”Aksi lain, katanya, tak hanya bisa aturan atau larangan tetapi perlu ada cara lain buat ganti penggunaan cenderawasih, misal, dengan imitasi. “Harus ada “surat sakti” dari adat yang menyatakan nilai imitasi itu sama dengan nilai yang asli. Jadi nilai jualnya tetap ada dan sama seperti nilai aslinya.”Alex bilang, ada solusi dengan imitasi atau kerajinan cenderawasih untuk mengurangi perburuan. Sejak ada pembalakan liar masuk Papua, katanya, cenderawasih sulit berkembang biak, populasi makin sedikit.Sebagai pegiat lingkungan, dia menilai dari aspek ekonomi malah bukan oleh orang Papua.“Saya lihat, belum ada fenomena orang Papua menjual aset hutan dengan berburu cenderawasih.” * Putri Nurjannah Kurita adalah wartawan Tribun Papua. | 1 | ['masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik', 'penyelamatan lingkungan', 'politik', 'trivia'] |
Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua | ******** [SEP] | 1 | ['masyarakat desa', 'trivia'] |
KIARA: Perppu Cipta Kerja adalah Bentuk Inkonstitusional Masa Kini | [CLS] Kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu CK masih menuai polemik sampai sekarang. Peraturan yang diterbitkan pada 30 Desember 2022 itu, masih dinilai inkonstitusional karena ada proses yang tak dijalani secara wajar.Dengan cap yang melekat itu, segala perkembangan yang berkaitan dengan Perppu CK dinilai hanya sebagai bentuk inkonstitusional. Termasuk, kegiatan sosialisasi Perppu Ck itu yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP pada 30 Januari 2023 itu disebutkan bertolak belakang dengan penolakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik pakar hukum tata negara, akademisi, organisasi masyarakat sipil, buruh, tani, mahasiswa hingga nelayan dan perempuan nelayan tradisional.Kabar penolakan itu disampaikan sendiri oleh Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati. Bagi dia, penolakan tersebut dinilai tepat, karena Perppu CK diterbitkan dengan cara yang inkonstitusional.KIARA sendiri mengakui menjadi salah satu pihak yang menolak kehadiran Perppu CK, karena selain inkonstitusional, Perppu CK bisa memicu dampak buruk terhadap kehidupan sosio ekologis. Mereka bergabung dengan masyarakat bahari yang salah satunya adalah nelayan tradisional.Kemudian, ada juga perempuan nelayan, petambak garam, pembudi daya ikan, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir. Semuanya kompak menolak tegas Perppu CK yang bisa memicu banyak dampak negatif dan berbahaya di masa mendatang.“Perppu Cipta Kerja disusun tanpa adanya situasi kegentingan yang memaksa, tanpa partisipasi yang bermakna, dan hanya menjadi cara untuk membangkang dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” jelas Susan Herawati pekan lalu di Jakarta.baca : Menyoal Perppu UU Cipta Kerja [1] | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'budidaya', 'kebijakan', 'konflik', 'nelayan', 'perusahaan', 'politik', 'trivia'] |
KIARA: Perppu Cipta Kerja adalah Bentuk Inkonstitusional Masa Kini | Menurut dia, Perppu CK hanya akan mengulang kerentanan terhadap masyarakat bahari sebagaimana termaktub dalam UU CK. Selain itu, Perppu CK juga disusun bukan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat bahari, melainkan untuk memberikan kepastian hukum kepada investor dengan segala kepentingannya dalam mengeruk sumber daya alam, khususnya sumber daya perikanan dan kelautan.Saat DJPT KKP menggelar sosialisasi Perppu CK, ada empat hal yang menjadi fokus dan perhatian mereka. Pertama, adalah tentang peraturan pelaksana Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kedua, tentang Perppu CK akan mengubah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) menjadi perizinan berusaha.Kemudian ketiga, Perppu CK bertujuan untuk mempermudah investasi di sektor perikanan dan kelautan. Terakhir atau keempat, Perppu CK hadir untuk mengubah kewenangan penerbitan perizinan.Namun, dari analisis yang dilakukan oleh KIARA, Susan Herawati menyebut kalau Perppu CK mengandung sejumlah permasalahan dalam substansi untuk penerapan pada subsektor perikanan tangkap. Subtansi PermasalahanCatatan pertama, Perppu CK menghapus batas ukuran skala ukuran tonase kapal (gross tonnage/GT) dalam definisi nelayan kecil, dan mengubahnya menjadi skala usaha yang terdiri dari mikro, kecil, menengah dan besar.Penghapusan ini akan menciptakan celah bagi nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan di atas 10 GT untuk tidak patuh terhadap kewajiban membawa kelengkapan dokumen administrasinya, serta sistem pemantauan kapal perikanan.Kedua, kehadiran Perppu CK dinilai hanya akan menjadi karpet merah terhadap investor perikanan dalam mengeruk sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia, bahkan memberikan keleluasaan bagi investasi korporasi asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'budidaya', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'nelayan', 'trivia'] |
KIARA: Perppu Cipta Kerja adalah Bentuk Inkonstitusional Masa Kini | Catatan ketiga, Perppu CK bisa mengubah kewenangan penerbitan perizinan. Detailnya, kapal dengan ukuran maksimal 5 GT wajib mengurus perizinan langsung ke KKP jika beroperasi di wilayah kawasan konservasi nasional.Sementara, untuk kapal di atas 5 GT yang tidak beroperasi di wilayah kawasan konservasi nasional juga tetap wajib mengurus perizinan ke pusat, jika wilayah operasinya ada di atas 12 mil laut dan masuk dalam kategori lintas provinsi.“Hal ini bertolak belakang dengan kekhususan yang sebelumnya diberikan kepada nelayan kecil (0-10 GT) yang hanya diwajibkan mengurus Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP),” ungkap dia menukil catatan yang diterbitkan KIARA itu.baca juga : UU Cipta Kerja Makin Mengancam Petani dan Nelayan Catatan keempat, KIARA melihat bahwa kewajiban nelayan 0-10 GT untuk mengurus penerbitan perizinan ke pusat hanya untuk mengeruk dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari nelayan kecil dan tradisional.“Hal tersebut sejalan dengan target peningkatan PNBP yang ditetapkan oleh KKP dengan nilai Rp12 triliun pada 2024,” tambah dia.Itu berarti, perubahan kewenangan penerbitan perizinan nelayan kecil ke pusat tersebut hanya akan memberatkan dan merugikan nelayan kecil, terutama karena mereka juga dipungut PNBP. Kondisi itu akan meningkatkan diskriminasi nelayan kecil dari ruang kelola dan ruang produksinya di laut.Melalui kebijakan ini, publik jadi tahu bahwa pemilik modal dan KKP menjadi pihak yang akan mendapatkan keuntungan besar. Padahal, sebagai pemimpin di sektor kelautan dan perikanan, KKP harusnya mendengarkan keluhan nelayan, khususnya nelayan tradisional. Perppu CK untuk Keberpihakan Nelayan | 0 | ['budidaya', 'kebijakan', 'konflik', 'nelayan', 'pendanaan', 'trivia'] |
KIARA: Perppu Cipta Kerja adalah Bentuk Inkonstitusional Masa Kini | Sebelumnya, Dirjen Perikanan Tangkap KKP M. Zaini Hanafi saat sosialisasi Perppu CK pada 30 Januari 2023 mengatakan tidak ada perubahan substansi pada Perppu CK PERPU CK. Sosialisasi dilakukan agar stakeholders perikanan tangkap dapat lebih memahami ketentuan dalam aturan tersebut.“Perubahan di subsektor perikanan tangkap pada PERPU CK ada pada teknis penulisan dan redaksional saja. Sudah jelas disebutkan, hadirnya aturan ini menunjukkan keberpihakan kepada nelayan serta memberikan kepastian berusaha,” jelasnya saat membuka sosialisasi tersebut.baca juga : Tantangan UU Cipta Kerja dalam Menguji Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Senada dengan Zaini, Kepala Biro Hukum KKP, Effin Martiana menyampaikan Perpu CK memuat beleid sektor kelautan dan perikanan yang sama. Diantaranya Undang-Undang (UU) Perikanan, UU Kelautan, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.“Perppu CK telah ditetapkan Presiden RI tanggal 30 Desember 2022 dan berlaku di tanggal yang sama, sebagai pelaksanaan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Salah satu tujuannya untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja seluas-luasnya,” paparnya.Perppu CK memberikan keseragaman terminologi dokumen terkait perizinan usaha perikanan tangkap. Perizinan dalam sektor perikanan tangkap tidak lagi menggunakan frasa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), melainkan menggunakan terminologi perizinan berusaha.Sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Ishartini pada kesempatan berbeda berusaha meyakinkan publik bahwa kehadiran Perppu CK adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan. | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'budidaya', 'kebijakan', 'nelayan', 'trivia'] |
KIARA: Perppu Cipta Kerja adalah Bentuk Inkonstitusional Masa Kini | “Perppu ini merupakan respon cepat pemerintah terhadap dinamika global yang terjadi saat ini dan antisipasi dampak yang akan datang,” ucap dia.Ishartini mencontohkan, Perppu CK mengharuskan pelaku usaha perikanan untuk memenuhi standar mutu hasil perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan. Hal ini, bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen dan memperluas akses pasar bagi produsen.“Substansi bidang PDSPKP yang diatur dalam Perppu tersebut, meliputi standar mutu hasil perikanan, perizinan berusaha berbasis resiko, dan impor komoditas perikanan,” papar dia.Sebagai informasi, jumlah perizinan berusaha yang diterbitkan untuk subsektor pemasaran ikan sampai dengan Desember 2022 mencapai 48.233 ijin usaha dengan jumlah pelaku usaha yang mengajukan sebanyak 34.895 orang. [SEP] | 1 | ['budidaya', 'kebijakan', 'perdagangan', 'perusahaan', 'trivia'] |
Cerita Dokter Bintari, Penuhi Pangan dari Kebun Organik Pekarangan Rumah | [CLS] Bintari Wahyuningsih, cekatan memasang penyangga tanaman cabai di samping rumahnya di Perumahan Agus Salim Residence, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Banyuwangi, Jawa Timur.Di depan rumah, tanaman jahe berjejer rapi tepat di bagian bawah depan jendela. Di balik pagar rumah itu beragam tanaman buah dari klengkeng, alpukat, salam, sampai lemon tumbuh segar.“Saya suka berkebun sejak 2012. Berkebun organik mulai kenal komposting dan buat eco enzyme 2020-an,” kata dokter Bintari, sapaan akrabnya.Tidak hanya cabai, di sekitar rumahnya ada beragam tanaman seperti serai, jeruk purut, kare, bawang merah, laos, tomat, kencur, dan tanaman hias. Di bagian atas, berjejer bekas wadah minyak goreng berisi saladri menempel kokoh di dinding.Sehari-hari Bintari merupakan dokter di Rumah Sakit Islam Fatimah Banyuwangi. Selain itu, dia aktif bergiat dengan isu lingkungan hidup terutama soal sampah dan berkebun organik.Bercocok tanam organik, dari media tanam sampai perawatan tanaman, Bintari tak gunakan bahan-bahan kimia. Media tanam dia pakai sisa komposting, dicampur arang sekam, tanah dan cocopit. Untuk pestisida dia pakai eco enzyme dari rumah edukasi pilah sampah yang dia buat sendiri.“Saya manfaatkan bahan alami untuk jadi penunjang kebun organik. Berkebun organik itu selaras alam. Harapan saya, bisa gunakan bahan organik di sekitar rumah kami.” Awalnya, dia tanam tanaman hias. Belakangan, Bintari mulai coba tanaman pangan. “Medianya pun sebagian sudah pakai wadah bekas minyak goreng, wadah cat.”Untuk tanaman pangan, dia mulai dari bumbu dapur, seperti laos, kunyit, kencur, jahe, jeruk parut, bawang merah, bawang daun dan lain-lain.Hasil panen, katanya, bisa mencukupi keperluan dapur bahkan sesekali berbagi dengan tetangga, seperti daun pandan dan bumbu-bumbu dapur. | 2 | ['konflik', 'pertanian', 'perusahaan', 'sampah', 'trivia'] |
Cerita Dokter Bintari, Penuhi Pangan dari Kebun Organik Pekarangan Rumah | “Siapapun bisa berkebun di pekarangan rumah. Tidak harus banyak. Intinya, bisa gunakan sisa lahan kalau ada. Atau area sekitar rumah, meskpiun dibeton. Bisa kan pakai pot atau polybag. Setidaknya, bisa memenuhi pangan untuk dapur sendiri,” katanya.Berkebun skala rumah tangga, katanya, tak harus oleh orang yang mempunyai latar belakang petani. Selagi ada waktu, mau belajar, dan ada lahan atau tempat meskipun teras, orang bisa berkebun.Untuk menjaga kesehatan, katanya, tidak hanya bicara soal jaga lingkungan hidup bersih tetapi bicara makanan yang dikonsumsi. Aman atau tidak dari zat-zat beracun.“Tenaga kesehatan bukan hanya bicara upaya mengobati pasien dari penyakit. Tidak . Perlu mengajak masyarakat hidup sehat. Ajakan itu bisa dengan memulai menerapkan hidup sehat baik perilaku hidup sehat, konsumsi makanan sehat, mencontohkan rumah sehat.”Saat ini, kata Bintari, banyak orang datang ke dokter untuk berobat setelah sakit. Sedang di rumah, tidak ada upaya menerapkan pola hidup sehat.“Sederhana saja, jaga imun, istirahat cukup, makanan dikontrol, sebab makan bukan hanya bicara selera lidah juga bicara kondisi makanan dan tubuh. Yang jelas, nutrisi sehat dan gizi seimbang,” katanya. Bintari berharap, makin banyak orang terapkan pola tanam organik. Selain bahan pangan sehat, mudah dan tak banyak biaya perawatan dan ikut menjaga lingkungan.Hayu Dyah Patria, peneliti, ahli teknologi pangan mengatakan, Dokter Bintari ini contoh kemandirian pangan dan gizi bisa tercipta dengan cara sangat sederhana, yaitu berkebun di pekarangan rumah.“Ini contoh baik kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga dan merawat tubuh melalui makanan yang baik. Makanan baik dihasilkan dari tanah yang baik. Tanah, air, makanan dan tubuh manusia adalah satu kesatuan,” katanya yang juga aktif di Yayasan Mantasa ini. | 2 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'lahan', 'penyakit', 'perusahaan', 'trivia'] |
Cerita Dokter Bintari, Penuhi Pangan dari Kebun Organik Pekarangan Rumah | Aksi ini, katanya, juga membuktikan kemandirian pangan bisa mulai dari mana saja. Tidak perlu menunggu harus memiliki lahan luas dan uang banyak, katanya, cukup ada kemauan. “Sisanya, semesta akan membantu dalam perjalanan kita.”Dia bilang, kemandirian pangan bisa oleh siapa saja, tidak harus ibu rumah tangga karena semua orang butuh makan. “Siapapun yang butuh makan, mereka bisa berinisiatif untuk bertanam sayur, buah, rempah-rempah dan apapun yang mereka butuhkan secara kecil-kecilan, cukup untuk diri sendiri, keluarga dan komunitas sekitar.” Dyah melihat, dalam sebuah sistem pangan, perempuan memiliki peran penting untuk menegakkan kedaulatan pangan. “Saya melihat kesamaan pola antara Dokter Bintari dengan mama-mama di Kampung Ende, Alor atau Papua, tentang bagaimana mereka berbagi dengan orang-orang sekitar,” katanya.Di Alor, misal, setiap pagi perempuan atau mama-mama pergi ke hutan, ladang, kebun atau mamar (hutan pangan) mereka untuk mengurus tanaman sambil mencari dan mengumpulkan tumbuhan-tumbuhan pangan liar.Mereka, katanya, tidak hanya mengumpulkan untuk keluarga, juga panen ekstra bahan pangan untuk berbagi dengan tetangga. Dalam perjalanan pulang, mereka akan mampir ke rumah-rumah tetangga dan menawarkan bahan pangan dari hutan itu.Aktivitas berkebun, katanya, menunjukkan aksi solidaritas yang seringkali dimiliki perempuan. Mereka tanpa sadar jadi pihak penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan.“Keren banget. Diantara kesibukan sebagai dokter masih mau menanam,” kata Betty Tiominar, Koordinator Nasional FIAN Indonesia, Januari lalu.Bintari sebagai dokter bisa jadi teladan bagi warga sekitar untuk menanam dan mengkonsumsi tanaman pangan dari kebun sendiri. | 2 | ['inovasi', 'lahan', 'pertanian', 'perusahaan', 'trivia'] |
Cerita Dokter Bintari, Penuhi Pangan dari Kebun Organik Pekarangan Rumah | Menanam bahan pangan, katanya, meski belum bisa panen harian, bisa jadi langkah awal menuju kedaulatan pangan. “Saya membayangkan, andaikan satu komplek melakukan hal sama dengan beliau, menanam beragam pangan organik. Saat panen mereka bisa barter. Secara ekonomi, menghemat banyak dan secara kesehatan jauh lebih sehat,” ujar Betty.Selain itu, aksi Bintari memilah sampah dan komposting itu sangat membantu mengurangi sampah yang selalu jadi masalah lingkungan dan kesehatan. ********** [SEP] | 2 | ['perusahaan', 'sampah', 'trivia'] |
Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang | [CLS] Wahyudi (44), sedang membersihkan tanaman liar yang merambat pada pohon sawitnya, ketika kami jumpai di Desa Tumpakrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Meski merugi, dia masih mempertahan dua pohon sawitnya, dengan harapan suatu saat nanti pohonnya bisa mendatangkan keuntungan.“Niki sisane (ini sisanya),” ujarnya.Wahyudi satu dari sekian petani yang masih menggantungkan harap pengepul itu datang lagi, dan membali buah sawit mereka. Meski, pohon sawit di Tumpakrejo sudah tidak banyak lagi.Sebelumnya, Wahyudi juga hampir semua petani di desa itu, sempat menanam sawit awal 2000-an. Di tanah satu hektar, dia menanamnya dengan bentuk mengelilingi tanaman lain, seperti pagar. Ubeng kandang namanya.“Katanya, dulu sawit baik gitu harganya perkilo. Katanya, akan ada pabrik dekat sini di daerah Blitar,” jelas Wahyudi, Rabu (9 November 2022).Petani membeli bibit sawit seharga Rp1.500 per biji. Berdasarkan keterangan Wahyudi, harga jual yang dijanjikan waktu itu berkisar antara Rp900-Rp1.000 per kilogram. Sekali tanam bibit, petani diberi bayangan oleh pedagang bibit langganan Tumpakrejo, akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda.“Biasanya memang dropping,” ujarnya.Penjual bibit seringkali menitip dagangannya ke rumah Rukun Tetangga (RT). “Katanya dulu dibeli langsung dari Kalimantan,” imbuh Wahyudi.Selain membual soal harga tinggi, jaminan buah yang pasti diambil juga terus digaungkan. Sebuah pabrik di Blitar, Jawa Timur, digadang-gadang bakal jadi pembeli seluruh hasil panen sawit.Narasi ini sejalan dengan wacana Bupati Kabupaten Malang yang mendukung pabrik pengolahan sawit guna mendukung produksi biofuel, bahan bakar ramah lingkungan versi pemerintah. Wahyudi lantas melihat peluang, meski tidak tahu keabsahan pabrik tersebut. | 0 | ['masyarakat desa', 'lahan', 'pendanaan', 'penyelamatan lingkungan', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang | Pada tiga tahun pertama, hasil panen membawa keuntungan. Wahyudi sempat mendapat Rp200.000-Rp300.000 sekali panen, dengan harga jual Rp800 per kilogram. Namun kian tahun, angka itu turun. Tahun keempat, harga jual terjun bebas menjadi Rp500 per kilogram. Pun dengan harga jual semurah itu, buah yang sudah dibeli tidak langsung dibayarkan. Pengepul masih menunda hingga tiga bulan. Sejak itu, panennya tidak jelas.** Beda cerita dengan Marimin (70). Pembayarannya diangsur tiga bulan.“Dikasih uang (pembelian) nunggu tiga bulan, tapi barang (hasil panen) sudah dibawa, kalau petani tiga bulan yo selak kaliren (ya keburu kelaparan),” tuturnya, Rabu (9 November 2022).Marimin tak jauh berbeda dengan Wahyudi, petani biasa, modal tanah garapan, tergiur menanam sawit karena harga jual tinggi. Dia tidak cukup mengetahui keberadaan pabrik pengolahan sawit di Blitar. Modal percaya, membuatnya menanam sawit di ladang satu hektarnya. Dia belum pernah mendapat hasil. Terakhir, pengepul membawa hasil panen dan berjanji akan membayarnya tiga bulan kemudian, lalu menghilang.Kini buahnya tidak terawat. Dia kebingungan bagaimana menjual sawit di Malang dan sempat berupaya meletakkannya di pinggir jalan. Untuk mengangkut, dia menyewa motor sebab jarak antara rumah dan jalan besar sekitar tiga kilometer. Dia harus merogoh kocek Rp20.500. Sekali angkut, satu motor bisa menampung 50 kilogram sawit.Jika terjual habis, Marimin hanya mendapat keuntungan Rp35.000, dikurangi sewa motor praktis ia hanya mengantongi Rp14.500.“Makan apa petani?” ucapnya.Marimin orang lugu, tidak mengerti jika penjualan buah sawit hanya dibeli industri pengolahan. Bukan seperti buah kelapa yang bisa dikonsumsi dan dibeli perorangan.“Yo gak payu (ya tidak laku),” terangnya. Buah itu, tergeletak di pinggir jalan utama menuju desa.** | 0 | ['masyarakat desa', 'lahan', 'pendanaan', 'pertanian', 'perusahaan', 'sawit'] |
Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang | Sumarsih (54), mengaku mendapat bibit dan pupuk gratis. Dengan harapan untung besar karena harga jual tinggi, Asih biasa dipanggil, menanam sawit di ladang miliknya. Awal berbuah, dia sempat sekali menjual dengan keuntungan Rp200.000.Setelahnya, pengepul tak lagi datang dan buah terbengkalai. Asih menebangnya. “Karena tidak menghasilkan dan mengganggu tanaman lain,” ujarnya, Kamis (10 November 2022).Tanaman monokultur ini rakus air, membuat tanah tidak produksi. Wahyudi, Marimin, dan Asih mengeluhkan hal serupa.Wahyudi bahkan membutuhkan waktu enam bulan untuk benar-benar bisa “membunuh” pohon sawit. Dia mencoba beberapa cara, mulai menggunakan obat pembunuh rumput liar, sampai membakarnya menggunakan ban, tapi tidak mempan.“Daunnya yang lebar saya potong sampai habis. Pucuknya saya pangkas lalu ditaburi obat rumput, baru mati,” terang Wahyudi.Kini Wahyudi dan mayoritas petani di Tumpakrejo menanam tebu. Penghasilannya lebih teratur dibandingkan sawit. Hasil panennya pun dibeli pabrik gula yang memang sudah sejak zaman Belanda ada di Kabupaten Malang.“Cukup buat hidup,” ungkapnya saat disinggung soal penghasilan.Pengalaman Wahyudi, Marimin, dan Asih mencerminkan minimnya perhatian pemerintah kabupaten terhadap nasib petani. Absennya sosialisasi dan analisis yang matang dalam rencana ekspansi sawit di Kabupaten Malang, akhirnya mengorbankan warga, khususnya petani.Transparansi program kerja juga jadi pertanyaan. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Bupati Sanusi, kerap menyatakan dukungan pada ekspansi tanam sawit. Hingga akhir 2021, Sanusi sering mengucapkan jargon Sawit Baik atau Sawit Tidak Merusak Lingkungan di sejumlah media. Berdasarkan laporan beritajatim.com 21 Maret 2021, Sanusi mengatakan hendak membangun pabrik sawit di Malang Selatan. | 0 | ['konflik', 'pendanaan', 'pertanian', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang | Rencana pendirian pabrik dikatakan sudah dibicarakan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga Menteri Koordinator Perekonomian. Pabrik dipercaya akan meningkatkan ekonomi petani Kabupaten Malang.Sanusi mengatakan, beberapa investor sangat tertarik untuk menanamkan modal untuk alokasi lahan seluas 60.000 ha.Saat dikonfirmasi terkait pernyataan tersebut beserta program kerjanya, hingga artikel ini tayang, Sanusi enggan memberi komentar baik melalui pesan singkat maupun janji temu. Pesan serupa juga ditujukan pada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, Budiar Anwar. Akan tetapi, respon serupa kami dapati.Kami juga menghubungi Tomie Herawanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. Dia justru memberi respon diluar dugaan. Menurut kesaksiannya, tidak ada program kerja khusus yang menyasar pada sektor perkebunan sawit.“Ngapunten (maaf) belum ada (program), hanya potensi dalam analisa dan kajian Dinas Pertanian,” terang Tomie, Selasa (15 November 2022).Ditemui terpisah, Andre Barahamin, Senior Forest Campaigner Kaoem Telapak, menjelaskan kasus sawit di Kabupaten Malang tidak menggunakan analisa mendalam. Perkebunan sawit biasanya dimulai dari inisiatif pihak swasta dan pemerintah.“Jika ada petani yang kemudian mengalihkan jenis tanamannya dari tanaman keras atau holtikultura ke sawit, itu karena daerah sekitarnya sudah menjadi perkebunan sawit. Artinya, infrastruktur pendukung sudah ada lebih dulu,” terangnya, Sabtu (12 November 2022).Menurut Andre, sosialisasi penting agar tidak ada disinformasi. Dalam kasus Kabupaten Malang, sosialisasi pun tidak dilakukan.“Di Malang ini petani bisa dibilang dibohongi, diiming-iming karena ada tren sawit di Sumatera dan Kalimantan, tanpa dilengkapi penjelasan lebih komplit. Sosialisasi yang lebih holistic,” tuturnya. Modus baru rasa lama | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'inovasi', 'konflik', 'lahan', 'pertanian', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang | Pola ekspansi tanaman sawit di Kabupaten Malang termasuk paling baru. Dengan dalih koperasi, memberi bibit dan pupuk gratis, juga jaminan harga jual tinggi membius siapapun untuk menjajal peruntungan. Apalagi jika sudah berkaitan dengan sumber penghasilan.Kaoem Telapak menjelaskan, mendekati petani adalah upaya untuk menghindari perizinan. “Memang ada tren begitu dari perusahaan kecil yang tidak punya cukup modal, kemudian mengambil jalan melingkar dengan cara mendorong menyediakan bibit gratis kepada petani,” terang Andre.“Petani yang menanam di lahan sendiri menjadi justifikasi awal bagi mereka untuk mendirikan pabrik,” imbuhnya.Ada banyak celah dalam skema ini. berdasarkan pengamatan Kaoem Telapak, meski mencium afiliasi pemerintah daerah dengan industri untuk mendekati petani, skema koperasi bisa mempermudah pemerintah daerah untuk lepas tangan.“Permainan industri sawit yang ingin mengakali peraturan, namun di satu sisi pemerintah tidak mau ikut campur karena merasa itu bukan tanggung jawabnya, memang tidak ada relasi formal atau afirmasi alternatif, sebagai bukti untuk meminta pertanggungjawaban daerah,” jelasnya.Rino Afrino, Wasekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dalam diskusi yang diadakan Forum Jurnalis Sawit, di Jakarta, menjelaskan tidak meratanya harga jual yang diterima petani perlu menjadi perhatian serius pemerintah sebagai pembuat regulasi. Sebab, penetapan harga seringkali dirasa tak adil oleh petani swadaya.“Anjloknya harga jual tandan buah segar (TBS) perlu menjadi perhatian pemerintah. Petani swadaya menerima perlakuan tidak adil meskipun ada penetapan harga TBS sawit oleh pemerintah,” katanya.Masih menurutnya, harga TBS di tingkat petani cenderung rendah. Khususnya yang diterima petani sawit swadaya. Di daerah sentra sawit, harga TBS sawit di level petani swadaya berkisar Rp800-Rp900 per kilogram. Ekspansi sawit di Pulau Jawa | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'kebijakan', 'lahan', 'pendanaan', 'pertanian', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang | Kami berusaha menelusuri distribusi bibit sawit di Kabupaten Malang. Sejumlah informasi beredar, bibit dijual melalui seseorang bernama Rusman, pedagang yang sudah lama jadi langganan warga.Wahyudi dan Marimin pun mengakui jika afiliasi para petani dengan laki-laki yang tinggal di kaki Gunung Perkul itu sudah lama terjalin. Namun, para petani hanya mengetahui bibit tersebut dibeli langsung dari Kalimantan.Kami juga coba menapaki pernyataan Bupati Sanusi soal pabrik biofuel di Blitar, Jawa Timur, yang sering jadi andalannya untuk mempromosikan sawit di media-media. Narasi itu cocok dengan temuan kami, ada sebuah pabrik pengolahan sawit, sinkron dengan temuan Walhi Jatim.PT. Sawit Arum Madani (PT. SAM) adalah perusahaan pengolahan sawit yang membawa sistem koperasi itu ke Jawa Timur. Berdasarkan data AHU, perusahaan ini baru didirikan 9 April 2020. Saham terbesar dimiliki Marimin Siswoyo sebanyak Rp13.878.000.000. Dalam laman Facebook-nya, PT. SAM menjual pelbagai komoditas olahan sawit seperti CPO, miko, nut, solid, janjang kosong, hingga abu jangkos.Kami berusaha menghubungi Direktur Operasional Sigit Prasetyo melalui email dan nomor telepon yang tertera pada akun tersebut. Namun, hingga 15 November 2022 surat elektronik itu tidak berbalas.Ekspansi sawit, nyatanya tidak hanya menyasar Kabupaten Malang, juga beberapa daerah di Jawa Timur bagian selatan, seperti Blitar, Pacitan, Lumajang, dan Jember.Wahyu Eka, Direktur Walhi Jatim menerangkan, total lahan yang sudah dimasuki sawit sekitar 2.000 ha.“Skema perkebunan sawit rakyat. Lokasi terpencar, karena menyasar kebun warga,” tuturnya, Senin (31 Oktober 2022). | 1 | ['lahan', 'pendanaan', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang | Wacana penyediaan lahan sawit 60.000 ha Kabupaten Malang juga tidak jelas ujung pangkalnya. Sebab, lahan yang digadang-gadang itu milik perhutani. Sedikitnya, 42.365 hektar adalah hutan lindung, 43.015 hektar adalah kawasan hutan produksi. Jika pengalokasian 60.000 hektar sebagai lahan budidaya sawit, maka memakan seluruh hutan produksi dan kawasan hutan lindung.Wahyu menjelaskan, jika proyek sawit diteruskan maka konflik akan muncul.“Kalau dipaksakan akan memicu deforestasi dan konflik sosial. Padahal, tawaran untuk melestarikan kawasan sekaligus menguatkan ekonomi masyarakat ada cara lain, yaitu agroforestry dan wisata,” terangnya.Ditemui waktu berbeda, Juru Kampanye Auriga Nusantara Hilman Afif, menjelaskan jika ekspansi sawit di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur tidak memiliki urgensitas.“Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, ada 15 juta hektar kebun sawit di Indonesia. Kita tidak memiliki kekurangan produksi, ekspansi sawit ke Pulau Jawa sebenarnya tidak perlu,” tuturnya, Kamis (24 November 2022).Menurut Hilman, pemerintah hanya perlu melakukan optimalisasi pemberdayaan petani sawit yang sudah ada. Pembagian hasil yang masih jadi persoalan hingga hari ini harus diselesaikan, bukan ekspansi.Tak hanya itu, menurutnya upaya pemerintah daerah di Kabupaten Malang, dikhawatirkan hanya akan mengulang kegagalan serupa terhadap perkebunan sawit di Jawa Barat.“Pulau Jawa tidak butuh sawit, karena produksi sawit di Indonesia sudah mencukupi kebutuhan,” ujarnya. Liputan ini merupakan program Journalist Fellowship yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak. [SEP] | 0 | ['budidaya', 'konflik', 'lahan', 'pertanian', 'politik', 'hewan terancam punah', 'sawit'] |
Pertanian Organik dengan Hidroponik, Mengapa Tidak? | [CLS] Kesadaran untuk hidup sehat sekaligus ingin berkontribusi positif terhadap lingkungan, mendorong sejumlah orang mengonsumsi produk organik. Bahkan, sebagian ada yang menaman sendiri, baik sebagai hobi maupun bagian dari ketahanan skala kecil.Benarkah pertanian organik, seperti hidroponik, butuh lahan luas dan keterampilan khusus?Tentang ini masih menjadi perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa pertanian organik wajib dilakukan di atas tanah, karena berkaitan dengan cara membuat ekosistem sehat yang berdampak pada lingkungan. Seperti diketahui, mikroorganisme membantu menyuburkan tanah dan memperkayanya dengan unsur hara yang diserap tanaman.Sementara kelompok lain mengatakan, pertanian hidroponik lebih hemat dalam penggunaan air dan energi, dibanding pertanian konvensional di atas tanah. Selain itu, pertanian hidroponik bisa dilakukan di mana saja, di gedung bertingkat sekalipun, sehingga bisa mendekatkan produksi pertanian ke konsumen yang berarti mengurangi jejak karbon.Namun secara umum, prinsip bertani secara organik bisa dilakukan di lahan sempit, yang umumnya berada di wilayah urban. Di sudut kampung, di atas gedung bertingkat, di lahan tak terpakai, yang banyak terdapat di kawasan perkotaan. Prinsip dasarnya bisa diterapkan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Asal mau belajar mempraktikkannya.Di negara-negara maju saat ini ada kecenderungan tumbuhnya pertanian hidroponik dalam skala industri. Mereka menggunakan teknologi terkini, termasuk kecerdasan buatan untuk meniru kondisi alamiah, sehingga bisa meningkatkan produksi pertanian tanpa tergantung musim, iklim, dan lokasi.Baca: Pertanian Organik sebagai Solusi Pertanian Berkelanjutan Apa prinsip dasar pertanian organik? Mengacu pada International Federation of Organic Agriculture Movement [IFOAM], organisasi dengan keanggotaan lebih dari 100 negara, pertanian organik memiliki empat prinsip dasar. | 2 | ['energi', 'iklim/cuaca', 'lahan', 'pertanian', 'perusahaan'] |
Pertanian Organik dengan Hidroponik, Mengapa Tidak? | Pertama, kesehatan. Pertanian organik harus mempertahankan dan meningkatkan kesehatan tanah, tumbuhan, hewan, manusia, serta Bumi sebagai satu kesatuan. Kedua, ekologi. Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan ekologi yang lestari dan berkelanjutan.Ketiga, keadilan. Pertanian organik harus dibangun di atas hubungan yang menjamin keadilan lingkungan bersama dan hak untuk hidup. Keempat, kepedulian. Pertanian organik harus dikelola sungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan masa datang, juga lingkungan.Merujuk Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia [FAO], pertanian organik merupakan satu cara pertanian berkelanjutan. Contoh lain, sistem pertanian dengan merotasi tanaman, tumpangsari, atau pertanian terintegrasi yang menggabungkan perternakan dengan pertanian.Dua hal yang menurut FAO tidak bisa dilepaskan dari pertanian organik, jika itu menyangkut aturan dan sertifikasi organik, adalah hampir semua bahan sintetis dilarang digunakan dan tanah tempat tumbuh tanaman harus semakin baik.Baca: Kebun Hidroponik di Atap Hotel, Siasat Pasok Pangan di Nusa Penida Pentingnya mikroorganismeGuru Besar Perlindungan Hama dan Penyakit Tanaman Universitas Hasanuddin Makassar, Sylvia Sjam dalam tulisan Mongabay sebelumnya, menjelaskan penanganan hama dan penyakit tidak hanya melalui pestisida sintetik. Sementara pupuk alami bisa dibuat sendiri yang lebih murah dan terjangkau, sekaligus sehat bagi ekosistem pertanian. Pengetahuan ini harus disebarluaskan kepada para petani.“Tanah subur membuat tanaman jauh lebih bagus tumbuhnya,” katanya beberapa waktu lalu.Jika tanah banyak mengandung bahan sintetik maka mikroorganisme tidak berkembang. Padahal, mikroorganisme berfungsi penting menjaga keseimbangan ekosistem. | 2 | ['penelitian', 'penyakit', 'pertanian', 'perusahaan'] |
Pertanian Organik dengan Hidroponik, Mengapa Tidak? | Sylvia mencontohkan, penggunaan pupuk urea cukup tinggi untuk padi dan sayur-sayuran, justru berdampak menurunkan kualitas tanah dan membunuh mikroorganisme tanah.“Dikarenakan pertanian organik menggunakan bahan-bahan alami, maka pada sistem hidroponik unsur yang diperlukan tumbuhan sebagai makanan juga harus alami.”Baca juga: Pertanian Bawah Tanah, Solusi Pangan Masa Depan? Biasanya, para petani akan memanfaatkan kompos yang dimasukkan ke dalam kantong lalu dimasukkan ke media air tempat tumbuh tanaman. Nutrisi yang terlarut menjadi sumber makanan tumbuhan itu.Bahan lain yang sering digunakan sebagai pupuk alami hidroponik adalah minyak ikan, tepung darah, tepung cangkang telur, juga rumput laut. Sementara untuk mengusir hama bisa menggunakan larutan bawang atau cengkih. Penggunaannya pun sangat hemat. Sebagai pupuk dasar, untuk satu galon air, hanya diperlukan sekitar satu setengah sendok teh minyak ikan, rumput laut, dan tepung darah.Dalam skala industri, investor mempergunakan hasil penelitian laboratorium untuk memformulasikan ukuran pemberian pupuk yang tepat bagi tanaman hidroponik. Begitupun dengan suhu dan cahaya yang diperlukan. Untuk skala lebih kecil, misalnya rumah tangga, bisa dilakukan dengan cara memberikannya sedikit demi sedikit terlebih dahulu sampai dirasa paling optimal bagi tanaman.Bagi yang memiliki lahan terbatas, namun berharap bisa memetik daun selada atau buah tomat organik sendiri, maka menanam dengan cara hidroponik bisa menjadi solusi. Selain lebih yakin terkait asal usul makanan karena dari hasil menanam sendiri, kegiatan merawat tanaman pun bisa mengusir stres. Tertarik? [SEP] | 2 | ['konflik', 'lahan', 'pertanian', 'perusahaan'] |
Warga Bone Bolango Khawatir Gula Aren Andalan Terancam Tambang Emas | [CLS] Yusdin Maele menaiki pohon aren atau enau setinggi sekitar tujuh meter di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Bone Bolango, Gorontalo.Sesekali, lelaki 48 tahun itu memukul tangkai tandan bunga dari pangkal ke arah tandan bunga untuk melemaskan pori-pori atau jalur air nira. Konon, aksi itu agar air nira keluar lebih lancar.Usai pukul-pukul tangkai tandan bunga aren, Yusdin mulai mengambil air nira. Berbekal jerigen lima liter, dia mengambil panen nira bunga jantan yang berdampingan dengan bunga betina yang beraroma harum. Proses pengambilan air nira itu biasa dilakukan dalam dua kali sehari, yaitu pagi dan sore.“Dalam sekali panen, biasa kita bisa mendapatkan 10 liter dalam satu pohon. Jadi, jika dua kali panen, kita bisa mendapatkan 20 liter dalam satu pohon. Itupun, tergantung dengan tingkat kesuburan tanah dan perawatan pohon aren,” kata Yusdin Maele kepada Mongabay, awal Januari lalu. Nira langsung disaring sebelum dibawa ke tempat pemanasan. Anduani, saudara Yusdin, di gubuk berjarak 50 meter dari tanaman aren itu yang akan masak nira sampai jadi gula.Anduani bilang, cetak gula aren saat sudah dingin. Kalau gula aren dicetak panas, gula jadi lembab dan mudah berjamur.Batok kelapa, katanya, untuk mencetak gula aren. Daun pisang, upih pinang jadi pembungkus setelah gula aren dicetak. Setelah semua proses dilakukan, gula aren siap dijual.Dia bilang, bikin gula aren dengan cara tradisional ini sudah sudah berpuluh tahun. Ia lumayan membantu gerak ekonomi masyarakat.“Biasa, sekali panen, kita bisa mencetak 25 biji. Satu biji, biasa jual Rp12.000, tergantung harga pasar,” kata Anduani.Dia mengatakan, usaha gula aren jadi sumber pencaharian keluarga turun temurun. Sudah hampir 30 tahun, dia jadi petani gula aren bersama saudara-saudaranya. Berkat usaha gula aren, dia bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Begitupun yang dialami petani gula aren lain di desanya. | 2 | ['masyarakat desa', 'konflik', 'pendanaan', 'tambang'] |
Warga Bone Bolango Khawatir Gula Aren Andalan Terancam Tambang Emas | Produksi Gula Aren di Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota (Ton): ***Gula aren atau biasa orang menyebutkan “Si Hitam Manis” ini memiliki potensi besar di Bone Bolango. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo menyebutkan, Bone Bolango satu kabupaten sentra produksi gula aren di Gorontalo.Periode 2010-2017, rata-rata produksi gula aren sampai 505 ton setiap tahun. Angkat itu lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain.Dengan produksi yang cukup besar itu, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango jadikan gula aren sebagai unggulan yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Bupati Bone Bolango pun bikin Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42/2014 soal panduan pengembangan kompetensi inti industri daerah Bone Bolango 2014-2018.Pada 2017, Pemerintah Bone Bolango membuat Unit Pengelola Terpadu (UPT) Aren dilengkapi gedung bahan baku, produksi, promosi serta pengemasan produk. UPT itu untuk meningkatkan kualitas gula aren di Bone Bolango agar harga dapat meningkat di pasar lokal, nasional dan internasional.Imrab Bagu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Bone Bolango mengatakan, gula aren sudah menjadi identitas Bone Bolango. Potensinya yang cukup besar membuat pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mengembangkan gula aren, salah satunya bikin UPT Aren.Data mereka, katanya, petani gula aren di Bone Bolango mencapai 236 orang, itupun hanya di Kecamatan Bulango Ulu. Untuk kecamatan lain, termasuk di Bone Pesisir, belum terdata karena belum ada pendampingan. Setiap petani, katanya, rata-rata bisa bikin sekitar lima kilogram gula aren dalam sehari. Atau 1.180 kilogram gula aren dari 236 orang petani dalam sehari. Katanya, jumlah itu membuktikan Bone Bolango jadi sentral produksi terbesar gula aren di Gorontalo.“Sudah sejak lama pemerintah komitmen mendorong dan membantu petani gula aren.” | 2 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'konflik', 'perdagangan', 'perusahaan', 'politik', 'tambang'] |
Warga Bone Bolango Khawatir Gula Aren Andalan Terancam Tambang Emas | Anduani dan Yusdin pun bisa bikin sekitar 25 biji atau setara 25 kilogram dalam sehari dengan dua kali panen. Kalau harga sekilogram Rp12.000, mereka bisa dapat Rp300.000 perhari, atau Rp9 juta. Anduani dan Yusdin bisa mendapatkan Rp4,5 juta setiap orang.Jadi, kata Anduani, usaha gula aren memberikan hasil cukup besar. Keperluan keluarga mereka pun, katanya. sangat bergantung aren. Tambang emas masukGula aren jadi salah satu sumber ekonomi warga terancam kehadiran tambang emas, PT. Gorontalo Minerals (GM).Awalnya, GM mendapatkan surat persetujuan presiden lewat izin No. B.52/Pres/1/1998, untuk penambangan, pengolahan tembaga dan mineral pengikut di kompleks Sungai Mak, Bone Bolango, Gorontalo. Target produksi biji 5 juta ton pertahun, dan produksi konsentrat 130.000 ton pertahun.Kecamatan Bone Raya, Bone Bolango, merupakan bagian dari kontrak karya yang berlaku hingga 2052 dengan luas 24.995 hektar. Konsesi itu mencakup dua blok, yaitu, Blok 1 di Tombulilato seluas 20.290 hektar dan Blok II di Molotabu 4.705 hektar. Luas konsesi itu masuk dalam wilayah 10 desa di Kecamatan Bone Raya, termasuk kebun milik Yusdin Maele dan AnduaniMerujuk pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05/2012 dan Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang izin Lingkungan, maka pada 2014, GM membuat studi analisis dampak lingkungan (amdal) yang selesai pada 2018.Berdasarkan dokumen kerangka acuan dan dokumen amdal yang diperoleh Mongabay, GM tercatat sudah sosialisasi sejak 2014-2017 ada lima kali di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Kecamatan Bulawa, Suwawa Timur, Bone Raya, dan Desa Tulabolo Timur.Yusdin bilang, sebagian warga menolak karena takut rusak lingkungan. | 0 | ['masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'pendanaan', 'penelitian', 'politik', 'tambang'] |
Warga Bone Bolango Khawatir Gula Aren Andalan Terancam Tambang Emas | Pada 2019, GM kembali apat izin untuk operasi produksi berdasarkan Nomor SK 139.K/30/DJB/2019 tertanggal 27 Februari 2019. Tahapan operasi produksi oleh anak PT Bumi Resources Tbk ini sampai pada 1 Desember 2052, atau sekitar 30 tahun.Yusdin khawatir tambang masuk merusak ruang hidup mereka. Jadi petani gula aren, katanya, sudah menghidupi keluarga turun temurun.“Saya tidak sekolah dan tidak memiliki keahlian selain jadi petani gula aren. Kalau perusahaan beroperasi, pasti semua aren saya hilang.”Dia pernah ditawari untuk membuat jalan menuju pusat pengelolaan pertambangan dengan upah Rp150.000 perhari. Dia menolak tegas. Pendapatan dari gula aren masih lebih banyak.Imran Bagu juga sama. Dia khawatir kehadiran perusahaan berdampak pada tanaman aren di Bone Pesisir. Perusahaan, katanya, harus menjamin keberlangsungan gula aren masyarakat.Pada 16 Januari 2023, Mongabay berusaha menghubungi Didik Harmoko, pimpinan PT Gorontalo Minerals. Didik bilang, semua sudah dirancang dalam dokumen rencana induk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (RIPPM) yang dibuat perusahaan.“Alhamdulillah, semua program itu ada di RIPPM,” kata Didik melalui WhatsApp. Saat ditanya penjelasan dari RIPPM, Didik tidak merespon. Panggilan telepon pun ditolaknya. *Liputan merupakan hasil kolaborasi Mongabay, Barta1 atas dukungan Internews. [SEP] | 0 | ['kebijakan', 'konflik', 'pendanaan', 'perusahaan', 'tambang'] |
Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | [CLS] Tanaman sawit berbuah maupun masih usia muda bisa terlihat kalau memasuki kawasan ini. Kebun-kebun sawit ini terlihat di beberapa bagian seakan berada di area perkebunan padahal wilayah itu masuk dalam Taman Nasional Tesso Nilo. Sebagian Tesso Nilo, terambah sejak lama antara lain jadi kebun sawit. Hingga kini pun kawasan konservasi ini belum aman dari perambahan.Alfian Hardiman, Kepala Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (BPPHLHK) Sumatera, mengatakan, tidak mudah mengamankan TNTN.Dia bilang, salah satu penyebab, akses menuju kawasan konservasi terbuka hingga memungkinkan tiap orang masuk dari mana saja untuk merusak hutan.“Tangkap ini. Aman sebentar. Nanti muncul lagi pelaku baru. Pasang plang, satu hari kemudian hilang. Kita buat parit pemisah, dibuatnya (pelaku) jembatan darurat,” katanya pada Mongabay, awal Januari 2023.Ketika penegakan hukum dilakukan, sebagian perambah melawan, bahkan gugat hukum. Akhir tahun lalu, Pengadilan Negeri Pekanbaru, menolak gugatan praperadilan, Suwarto, buronan pemodal perambah TNTN.Hakim tunggal Yuli Artha Pujayotama tidak menemukan kesalahan penyidik BPPHLHK Seksi II Pekanbaru, yang menetapkan pria 40 tahun itu sebagai tersangka. Berkat putusan yang diketok pada 28 Desember 2022 itu, penyidik pun enteng menuntaskan tunggakan kasus yang sempat terhenti ini.Perburuan terhadap Suwarto berkat nyanyian empat orang suruhannya: Tamrin, Wagirin, Arismandianto dan Imran. Rencana penebangan hutan itu diawali komunikasi antara Suwarto dan Imran, sekitar Februari 2022. Su meminta Im, warga Kecamatan Ukui, Pelalawan, Riau, mengawasi anak buahnya membuka hutan dalam TNTN. Dia menawari upah Rp3 juta per bulan plus dua hektar lahan setelah pekerjaan selesai. | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'kebijakan', 'lahan', 'pendanaan', 'sawit'] |
Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | Berdasarkan uraian dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan yang dikutip Mongabay dari berkas putusan PN Pelalawan Nomor 175/Pid.B/LH/2022/PN Plw, ada jarak dua bulan sebelum rencana Suwarto terlaksana. Dia baru menelpon Tamrin untuk menawarkan pekerjaan 3 April. Suwarto juga janjikan upah Rp1,3 juta ditambah satu hektar lahan.Aksi itu baru terlaksana 12 April. Tamrin mengajak Wagirin dan Arismandianto. Mereka merupakan warga Kecamatan Kuantan Hilir, Kuantan Singingi. Ketiganya membawa tiga gergaji mesin dan enam jerigen minyak. Suwarto bekali modal kerja Rp1 juta.Suwarto sudah menunggu di sebuah pos, sebelum membawa orang-orang ke lokasi yang hendak ditebang. Areal ini merupakan hutan lebat dengan tegakan pohon-pohon besar di perbukitan. Seketika itu juga, masing-masing menyalakan chainshaw melaksanakan tugas menebangi pohon-pohon di Kawasan konservasi ini.Sejurus kemudian, Imran datang dengan sepeda motor Suwarto. Berbekal parang, tugasnya memantau kedatangan orang-orang tak dikenal, termasuk mengawasi gajah yang rumahnya mereka musnahkan.Dia menghancurkan hutan karena hendak menanam sawit. Pohon-pohon yang ditebang akan dibuat pondok sebagai tempat tinggal guna mengelola kebun, kelak. Lokasi ini berada di koordinat S.0 18’ 00.3” dan E.101 54’ 36.1”. Hutan alam yang telah dirusak sekitar seperempat hektar. Berdasarkan aturan area itu masuk zona rimba. Peruntukannya, hanya buat pelestarian alam.Tim Balai TNTN yang rutin patroli mengamankan kawasan konservasi mencegah agar kerusakan tak makin parah.Setelah memantau dengan pesawat tanpa awak dan mendatangi langsung sumber ngauman senso, tim pertama kali mengamankan Imran, ketika melintas keluar lokasi. Disusul penangkapan Tamrin, Wagirin dan Arismandianto. Keempatnya langsung dibawa ke BPPHLK Seksi II Pekanbaru untuk diperiksa. Mereka kompak jawab: diupah Suwarto. Saat itu, Suwarto sudah meninggalkan lokasi. | 0 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'pendanaan', 'sawit'] |
Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | Tim Balai TNTN dan Gakkum LHK sebenarnya sudah mengendus aktivitas perusakan hutan konservasi itu beberapa minggu sebelumnya. Mereka terlebih dahulu mengamankan satu eskavator kuning merek CAT jenis 313D2 di sekitar lokasi tetapi tak menemukan seorang pun. Tim mengangkut alat itu ke Kantor BPPHLHK Pekanbaru. Hasil penelusuran tim ke PT Trakindo Utama Pekanbaru—dealer resmi alat berat—menemukan beko itu dibeli PT Murni Radja Makmur dan telah berpindah ke tangan Suwarto.Sejak penangkapan orang-orang suruhan, Suwarto tidak pernah memenuhi dua panggilan Penyidik Gakkum KLHK. Meski dia menerima langsung surat panggilan yang dikirim pada 19 April dan 27 April. Karena tidak patuh, penyidik pun mengeluarkan surat penetapan daftar pencarian orang (DPO) pada 2 Juni.Saat Suwarto masih dalam persembunyian, nasib Tamrin, Wagirin, Arismandianto dan Imran berakhir di PN Pelalawan. Majelis Hakim Ellen Yolanda Sinaga, Muhammad Ilham Mirza dan Deddi Alparesi menghukum keempat pelaku lapangan, itu 1,6 tahun penjara dan denda Rp500 juta pada 26 Agustus 2022.Pada 10 November, personil Balai TNTN sempat mencium keberadaan Suwarto merambah hutan di lokasi lain namun masih dalam kawasan TNTN. Saat diamankan, dia melawan dan menggunakan kekerasan. Sampai Gakkum KLHK bentuk tim gabungan.“Satu orang suruhannya yang ikut menghalangi tim bernama Iwan, kami tangkap. Suwarto juga tersangka dalam kasus penyerangan dan penghadangan,” kata Alfian.Empat hari kemudian, setelah enam bulan buron, penyidik berhasil menangkap Suwarto pada 14 November. Sehari setelah itu, langsung diperiksa sebagai saksi. Besoknya, penyidik gelar perkara bersama Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Riau lalu jadi tersangka. Dia ditahan di Rumah Tahanan Polda Riau. Dia ajukan praperadilan. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'kebijakan', 'konflik', 'pendanaan'] |
Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | Alfian bilang, pada hari ditangkap, Suwarto sempat terdeteksi di beberapa lokasi, termasuk di Kecamatan Tapung, Kampar. Tim baru berhasil memergoki malam hari bersantai bersama dua perempuan di Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas, seberang rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru.Su pun kena jerat UU 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.“Kami akan terus berkomitmen mengungkap actor-aktor lain yang ada kaitan dengan kasus ini atau kasus-kasus lain,” kata Subhan, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, lewat siaran pers diterima Mongabay. ResidivisSuwarto bukan pemain baru dalam perambahan TNTN. PN Pelalawan sudah pernah menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara pada 2015. Kala itu, dia masih sebagai pemborong atau kontraktor yang diminta buat parit oleh Polin S—dalam kasus ini DPO—di TNTN.Suwarto terima tawaran untuk buat parit sepanjang 13 kilometer atau sekitar 400 hektar di Dusun Kuala Renangan, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Pelalawan. Upahnya, Rp25.000 per meter. Sekitar tiga bulan kerja, dia membuat parit 2×3 meter sepanjang 11 kilometer atau 529,24 hektar dan dapat bayaran Rp285 juta. Tim gabungan Polres Pelalawan dan Balai TNTN pun menangkapnya.“Kami sempat diskusi untuk menelusuri kejahatan (Suwarto) ke tindak pidana pencucian uang. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, penyidik pegawai negeri sipil sekarang sudah berwenang menyelidiki kasus money loundring. Informasi yang kami dapat, Suwarto ini juga menjual lahan-lahan yang dibukanya di TNTN itu.”Sustiyo Iriyono, Plt Direktur Pencegahan dan Pengamanan LHK, mengatakan, TNTN terancam cukup serius dari perambahan. Guna pemulihan dan pengamanan kawasan konservasi ini, KLHK telah merevitaliasi ekosistem TNTN, rehabilitasi lahan kritis, penanggulangan kebakaran hutan, patroli dan operasi pengamanan hutan. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'bencana alam', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'pendanaan', 'politik'] |
Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | Dalam lima tahun terakhir, katanya, Gakkum KLHK mengungkap 12 kasus tindak pidana kehutanan di TNTN, antara lain enam kasus pencurian kayu dan enam lagi perambahan hutan.Berdasarkan data yang diperoleh Mongabay, pelaku tindak pidana perusakan hutan kebanyakan aktor lapangan. Baik berperan sebagai penebang pohon, operator alat maupun pengawas pekerjaan.Sisanya pemilik kebun dan kayu. Ada juga satu orang penyewa alat berat yang ikut dijerat. Hukuman paling tinggi untuk kejahatan ini empat tahun penjara, paling ringan satu tahun. Merana, upaya perlindunganHeru Sutmantoro, Kepala Balai TNTN menyebut, TNTN terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun. Kini, berdasarkan citra terbaru, luasan hutan alam tersisa di TNTN yang masih dapat dipertahankan 13.000 hektar dari 81.000 hektar. Sekitar 40.000 hektar telah ditanami sawit di atas lima tahun atau hampir separuh dari luasan kawasan konservasi ini. Sisanya 28.000 hektar merupakan areal terbuka dan semak belukar.Balai TNTN telah menginventarisasi dan identifikasi 25.000 hektar keberadaan kebun sawit dalam kawasan hutan ini. Sekitar 18.000 diusulkan ke pusat (KLHK). Hasil pendataan beragam. Sawit-sawit itu dimiliki masyarakat baik indvidu maupun kelompok berupa koperasi dan lain-lain.“Nanti tim pengendalian dan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang diketuai Pak Sekjen KLHK, akan verifikasi dan pentahapan untuk dapatkan semacam upaya penyelesaiaan sesuai peraturan,” katanya, 9 Januari 2023.Adapun untuk 28.000 hektar kawasan terbuka atau semak belukar, Balai TNTN akan merehabilitasi atau memulihkan kembali dengan tanaman-tanaman yang menguntungkan secara ekonomi dan berdampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan bersama BPDASHL Indragiri-Rokan dan perusahaan yang memiliki izin pemanfaatan kawasan hutan. Luas yang telah dikerjakan 3.500 hektar di tiga desa: Lubuk Kembang Bunga, Bagan Limau dan Air Hitam. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik', 'perusahaan', 'sawit'] |
Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | Konsepnya, areal 28.000 hektar akan dikembangkan dengan pola 70% tanaman kehidupan, berupa pohon atau tanaman hutan tidak pohon. Seperti aren atau durian yang bisa menghasilkan. Ada juga kemiri, jengkol, petai dan lain-lain. Kemudian 30% lagi, tanaman lokal endemik atau tanaman cepat tumbuh karena tujuannya untuk menegakkan kembali hutan alam.“Intinya bagaimana bisa membangun kembali rumah gajah yang sudah rusak. Secara bertahap. Kemudian gajah nyaman. Populasi gajah yang saat ini banyak di luar, akhirnya nanti bisa masuk dalam kawasan konservasi,” ucap Heru.Saat ini, di lanskap Tesso Nilo diperkirakan 150 gajah. Jumlah yang eksis dalam TNTN sekitar 60 gajah. Meski begitu, kata Heru, gajah di luar taman nasional sering berkunjung ke dalam. Karena bagi gajah hutan alam semacam rumah sakit atau apotek. Begitu juga satwa liar lain.“Saya meyakini, gajah membutuhkan zat-zat esensial dari tumbuhan. Baik akar, daun dan batangnya. Untuk bisa pertahankan kehidupan dan perpanjang umur, gajah butuh tumbuhan di hutan alam. Populasi gajah dan satwa lainnya di TNTN masih cukup bagus dan memadai. Walaupun secara daya dukung tidak sesuai lagi.”TNTN juga dioptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan seperti wisata alam. Ia dikelola secara tanpa melanggar aturan, mempertimbangkan berbagai hal, termasuk pelibatan masyarakat sekitar. Wisata ini didorong untuk kelestarian dan perekonomian. Sekaligus mengubah pola pikir agar tidak hanya menanam sawit.Konservasi gajah merupakan daya tarik wisata TNTN. Hutan tersisa juga dimanfaatkan untuk camping, hiking dan tracking. Kegiatan menikmati alam ini juga dipadukan dengan program sanjung sapo—satu pengunjung satu pohon—yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19.Tahun ini, Balai TNTN minta dukungan Dinas PUPR Riau untuk mempermudah akses dari lintas timur ke Kantor Seksi Wilayah I TNTN. Harapannya, ada pengelolaan wisata ramah lingkungan dipandu masyarakat sekitar. | 2 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'penyakit', 'penyelamatan lingkungan', 'sawit'] |
Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | Balai TNTN juga meminta dukungan Pemerintah Pelalawan untuk perlindungan kawasan konservasi di wilayahnya. Terutama untuk tutupan hutan alam tersisa.Tahun 2023, Balai TNTN akan lebih intensifkan pengamanan. Tahun lalu single fighter dan mengandalkan sumber daya yang ada. Ke depan, katanya, kerjasama dengan kepolisian. Patroli 24 jam di dalam hutan juga melibatkan masyarakat dan aparat pemerintahan desa, termasuk perkuat aparat penegak hukum. Kesadaran meningkatYuliantoni, Direktur Eksekutif Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo (YTNTN), bilang, TNTN belum aman dari perambahan antara lain karena pertambahan penduduk tak sebanding dengan ketersediaan sarana produksi seperti tanah dan lahan. Saat ini, orang banyak berharap dan bergantung pada sawit.“Lahan tidak bertambah. Orang yang ingin berusaha sawit makin banyak. Akhirnya, mencari lahan-lahan dengan cara mengubah hutan jadi perkebunan,” katanya, saat dihubungi, 14 Januari 2023.Meski begitu, dia bersyukur karena tidak ditemukan kematian gajah atau mengalami cedera, seperti sakit dan mati karena sebab tidak alami, sepanjang 2022. Berdasarkan pengamatan tim YTNTN, selama patroli 15 hari per bulan, setidaknya ada dua faktor yang membuat gajah di kawasan konservasi ini aman dibanding tahun-tahun sebelumnya.Pertama, warga selalu melapor ketika gajah masuk ke kebun mereka. Cara pandang warga sekitar TNTN ketika berhadapan dengan gajah cenderung berubah ke arah lebih baik. Mereka sudah menerapkan cara-cara lebih ramah gajah. Kesadaran gajah harus dilindungi juga meningkat. Mereka paham konsekuensi kalau gajah mati.“Pertemuan dengan gajah makin banyak tapi cara manusia menghadapi lebih ramah satwa. Intinya, ada perubahan perilaku. Mereka sudah tahu kalau hadapi konflik jangan sampai melukai gajah,” kata Yuliantoni. | 2 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'masyarakat desa', 'konflik', 'lahan', 'sawit'] |
Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | Namun, dia memandang ketahanan warga terhadap konflik gajah justru berkurang. Hal itu dinilai dari banyak permohonan bantuan yang mereka terima. Di satu sisi bagus, katanya, karena warga sudah sadar untuk tidak melakukan mitigasi yang merugikan gajah. Sisi lain, katanya, perlu dukungan pada warga agar berani dan memitigasi mandiri sebelum tim datang beri pertolongan.“Tapi kita harus menjaga kepercayaan diri masyarakat, situasi maupun perubahan perilaku itu. Karena kalau lambat respon ketika mereka minta bantuan, sudah mulai ada nada negatif berupa ancaman kepada gajah. Respon cepat penting. Karena itu pula masyarakat merasa percaya diri hingga tidak menggunakan racun mengusir gajah.”Yuliantoni sarankan, peningkatan keterampilan dan kapasitas mitigasi pada warga yang sering berhadapan dengan gajah. Terutama, beri pemahaman mengenai ruang atau wilayah untuk mengatur pergerakan gajah. “Ini paling utama dan sangat penting dalam mitigasi konflik satwa liar. Sebab di lapangan harapan masyarakat terhadap hutan terus berkurang. Ekonomi bertumpu pada sawit, sehingga hutan ditargetkan untuk perkebunan.”Kedua, pemburu gajah yang sering beraksi masih dalam penjara. Dia merujuk Anwar Sanusi dan kawan-kawan yang dihukum tiga tahun dan empat bulan penjara oleh PN Rengat, setelah ketahuan hendak memburu gading gajah di Simpang Kelayang, Indragiri Hulu, April 2020.Menurut Yuliantoni, pemburu gading gajah di Riau pelakunya itu-itu saja. Anwar alias Ucok, sebelum kejadian di Kelayang, juga pernah ditangkap karena memburu gading gajah pada 2014-2015 di TNTN dan Giam Siak Kecil, Bengkalis. Bahkan, ketika beraksi lagi di Indragiri Hulu, dia baru bebas dari penjara Tebo, Jambi. Juga karena berburu gading. ******* [SEP] | 1 | ['konflik', 'penyelamatan lingkungan', 'sawit'] |
Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | [CLS] Tujuh tahun sudah berlalu vonis bersalah pengadilan terhadap perusahaan sawit, PT Kallista Alam karena membakar hutan gambut Rawa Tripa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Meskipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap tetapi hingga kini eksekusi hukum belum berjalan, bahkan perusahaan terus beroperasi, produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan menjual kepada perusahaan-perusahaan eksportir.Vonis pengadilan menghukum Kallista Alam harus bayar ganti rugi Rp114,303 miliar lebih dan pemulihan lingkungan sekitar 1.000 hektar dengan biaya Rp 251,765 miliar lebih.Pada 22 Januari 2019, Pengadilan Negeri Meulaboh mengeluarkan surat penetapan eksekusi dan meminta Ketua Pengadilan Suka Makmue, Nagan Raya untuk penjualan aset perusahaan secara lelang. Perantaranya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh. Upaya eksekusi terus tersendat hingga kini.Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Mongabay menyebutkan, guna mempercepat proses eksekusi kasus Kallista Alam, KLHK telah berkoordinasi dengan intensif dengan pengadilan negeri.“Informasi yang kami terima dari Pengadilan Negeri Meulaboh, Ketua PN telah melakukan aanmaning atau pemanggilan terhadap Kallista Alam,” kata Roy, sapaan akrabnya, pada 2019.Dia bilang, Kallista Alam tak pernah hadiri pemanggilan pengadilan, hingga pada 22 Januari 2019, Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh mengeluarkan penetapan lelang lahan. Dalam pelaksanaan didelegasikan kepada Ketua PN Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya.“Sudah dikeluarkan penetapan pelelangan sebidang tanah, bangunan, dan tanaman diatasnya seluas 5.769 hektar milik Kallista Alam,” katanya.Lelang tanah dan bangunan Kallista Alam, akan dilakukan di muka umum oleh PN Suka Makmue dengan perantara Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'lahan', 'pendanaan', 'perdagangan', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Kala itu, Edo Juniansyah, Kepala Humas Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nagan Raya, amini ucapan Roy.“Kami sekarang mempersiapkan proses lelang tanah dan bangunan serta tanaman Kallista Alam. Ini pelimpahan atau didelegasikan dari PN Meulaboh karena PN Suka Makmue baru terbentuk,” katanya pada 2019. Mongabay kembali mendatangi PN Suka Makmue, Nagan Raya untuk menanyakan perkembangan eksekusi putusan hukum terhadap Kallista Alam pada 20 Oktober 2022.Bagus Erlangga, Humas Pengadilan Negeri Suka Makmue, mengatakan, eksekusi terhadap perusahaan itu belum berjalan karena pengadilan masih menunggu hasil penghitungan aset oleh tim appraisal. Baca: Putusan Pengadilan Dieksekusi, Aset PT. Kallista Alam akan Dilelang Tim appraisal merupakan jasa penghitungan nilai aset obyek sitaan. Dalam kasus ini, katanya, lembaga penilai aset yang ditunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Mushofah, Mono Igfirly dan Rekan.Mushofah Mono Igfirly ditetapkan PN Suka Makmur pada 16 Desember 2021. Kantor jasa penilai publik (KJPP) ini merupakan lembaga kedua yang ditetapkan PN Suka Makmue. Sebelumnya, Pung’s Zulkarnain & Rekan, namun pada 4 Agustus 2021, mereka mengundurkan diri.”Upaya eksekusi sudah kami lakukan, tapi masih ada kendala pada perhitungan aset obyek sengketa oleh tim appraisal yang ditunjuk,” kata Bagus.Setelah tim appraisal selesai menghitung aset Kallista Alam, akan langsung lelang, hal ini dilakukan karena perusahaan tidak kunjung membayar secara sukarela.Pada Mei 2022, tim appraisal juga mendatangi Kallista Alam, tetapi tidak mendapatkan izin masuk ke perusahaan.“Ini kendala ingga tim appraisal belum dapat melakukan penghitungan nilai aset,” kata Bagus.Tim penilai telah berkoordinasi dengan Polres Nagan Raya, namun Polres menyarankan untuk pengamanan tim langsung berkoordinasi dengan Polda Aceh.“Kami hanya menunggu selesai perhitungan aset, kalau sudah dihitung baru bisa dieksekusi.” | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'kebijakan', 'perusahaan'] |
Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Kombes Pol. Winardy, Kepala Bidang Humas Polda Aceh, 11 November lalu mengatakan, kesulitan tim appraisal melakukan perhitungan aset Kallista Alam karena terjadi penolakan masyarakat terutama yang bekerja di perusahaan.“Kami sudah melakukan penyelidikan dengan menurunkan tim kesana. Hasilnya, memang belum aman karena masyarakat yang bekerja di perusahaan masih melakukan penolakan,” katanya.Winardy bilang, yang harus dilakukan sekarang memberikan pemahaman kepada masyarakat yang bekerja di perusahaan itu hingga tim appraisal bisa masuk untuk hitung aset, bukan kepentingan lain.“Polda Aceh masih berkomunikasi dengan Polres Nagan Raya yang juga melakukan sosialisasi dan mediasi dengan Forkopimda Nagan Raya dan Kallista Alam.”Jasmin Ragil Utomo, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ditjen Gakkum, KLHK, November 2022, mengatakan, kasus Kallista Alam sudah cukup lama. Kendala sebelumnya, PN Negeri Suka Makmue absen dalam mendampingi Pung’s Zulkarnain hingga tidak dapat memasuki lahan perusahaan. Baca: Tidak Terima Putusan Pengadilan, PT Kallista Alam Balik Gugat Pemerintah “Hal ini berujung pengunduran diri tim appraisal dan kementerian sudah mengajukan penggantian. Kementerian juga sudah mengajukan surat kepada PN Suka Makmue supaya ada pendampingan KJPP yang baru ditunjuk,” ujar Ragil.KLHK, katanya, sudah diskusi panjang dan Ketua PN Suka Makmue maupun Ketua Pengadilan setuju menunjuk panitera dan jurusita sebagai pendamping KJPP ke lahan Kallista Alam.“Selain berkoordinasi dengan Polres Nagan Raya, KLHK juga koordinasi untuk pengamanan dengan Mabes Polri, kemudian kami diarahkan langsung koordinasi dengan Polda Aceh. Pada 23 Mei 2022, kami juga menyurati Polda Aceh untuk bantuan pengamanan,” kata Raqil.Dia bilang, KJPP menolak turun ke lapangan untuk menilai aset kalau tidak ada pengamanan baik dari pengadilan negeri maupun kepolisian. | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'kebijakan', 'lahan', 'perusahaan', 'politik', 'trivia'] |
Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Dalam pertemuan antara KLHK, Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, Polda Aceh, Polres Nagan Raya dan beberapa unsur lain, Polda Aceh akan membantu pengawalan, namun perlu sosialisasi kepada masyarakat sebelum tim turun.“Saat ini, KLHK masih menunggu informasi lanjutan dari Polda Aceh. Pada 24 Agustus 2022, kami juga kembali menyurati Polda Aceh tapi sampai saat ini belum ada jawaban resmi. Informasi dari Biro Operasi di Polda Aceh, mereka masih menunggu situasi di lapangan kondusif,” kata Ragil.Kalau Polda Aceh sudah siap pengamanan, KJPP bisa langsung ke lapangan menghitung aset. Tahap selanjutnya, pelelangan.Eksekusi putusan hakim ini, katanya, kewenangan pengadilan negeri, KLHK hanya memfasilitasi apa diperlukan berbagai pihak hingga eksekusi berjalan.“Kami sangat khawatir kejadian terhadap Kallista Alam Ini akan menjadi contoh buruk dan ditiru perusahaan lain. Di Aceh ada PT Surya Subur Panen II yang juga harus di eksekusi putusan hukumnya, tapi setelah kasus Kallista Alam selesai,” kata Ragil. Baca juga: PT Kallista Alam Tetap Melawan, RAN: Perusahaan Masih Beroperasi di Rawa Tripa Masyarakat sekitar pertanyakan eksekusiKetika proses eksekusi disebut-sebut terhalang masyarakat, masyarakat sekitar konsesi malah ikut mempertanyakan eksekusi terhadap Kallista Alam ini. Karena kerusakan lingkungan berdampak kepada mereka, seperti kebakaran gambut.Pada 15 Juni 2021, kepala desa dari tujuh desa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yakni, dari Desa Sumber Makmur, Kuala Seumanyam, Pulo Kruet, Alue Raya, Alue Kuyun, dan Blang Luah menanyakan proses eksekusi terhadap Kallista Alam tidak jalan.“Masyarakat juga mempertanyakan kepada kami sebagai kepala desa kenapa Kalista Alam hingga kini belum eksekusi, padahal secara hukum mereka telah dinyatakan bersalah,” sebut Rendy, Kepala Desa Sumber Makmur. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'bencana alam', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'perusahaan'] |
Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Masyarakat tanya itu karena melihat perusahaan masih beroperasi seperti biasa. “Karena itu, kami kepala desa dari tujuh desa di sekitar perusahaan mempertanyakan sejauh mana proses eksekusi Kalista Alam ke Pengadilan Negeri Suka Makmue.”Rendy mewakili kepala desa yang lain mengatakan, masyarakat perlu jawaban terhadap proses eksekusi perusahaan sawit karena merupakan korban dampak kebakaran. Mereka terkena asap kebakaran lahan gambut Kalista Alam.“Selain informasi jelas mencegah kejadian yang tidak diinginkan terjadi di masyarakat, dengan eksekusi juga memperjelas status lahan masyarakat di sekitar Kalista Alam,” kata Rendy.Saat bertemu dengan Pengadilan Negeri Suka Makmue, perwakilan tujuh kepala desa menyampaikan, desakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue secepatnya eksekusi lahan, bangunan dan tanaman Kalista Alam.“Kami mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mendorong eksekusi lahan HGU Kalista Alam. Meminta KLHK melibatkan pemerintah desa dalam setiap tahapan proses eksekusi.” Sudirman Hasan, Sekjen Forum LSM Aceh menilai, seharusnya penilaian aset Kallista Alam tidak hanya dilimpahkan ke KLHK dan tim KJPP.“Seharusnya Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mendampingi tim penilai aset ke lapangan, bukan malah pengadilan hanya menunggu, perhitungan aset juga bagian dari eksekusi.”Selain itu, pembacaan amar putusan di lapangan juga belum dilakukan pengadilan, termasuk pembacaan putusan tentang penyitaan aset.“Perintah penyitaan dan eksekusi aset perusahaan itu ditujukan kepada pengadilan bukan kepada KLHK.”Forum LSM Aceh bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) mendesak Mahkamah Agung (MA) segera mengambil alih eksekusi lelang aset Kallista Alam.“Kita sudah menuntut eksekusi terhadap perusahaan sawit Kallista Alam segera diambil alih Mahkamah Agung. Putusan hukum ini telah tertunda cukup lama,” katanya. Perjalanan kasus Kallista Alam | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'bencana alam', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'lahan', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Kasus hukum membuka lahan perkebunan sawit dengan cara membakar dalam hutan gambut yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) oleh Kallista Alam, berawal dari laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) 11 April 2012 dan 26 Juli 2012. Laporan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan—dulu Kementerian Kehutanan ini– tentang titik panas yang mengindikasikan terjadi kebakaran atau pembakaran lahan di wilayah perkebunan milik Kallista Alam.Menanggapi temuan itu, KLHK menurunkan tim Shaifuddin Akbar, M. Bayu Hardjanto, Prof. Bambang Hero Saharjo, Dr. Basuki Wasis, ditambah Zulkifli, Bapedal Aceh untuk pengamatan dan verifikasi lapangan.Dari berita acara verifikasi lapangan pada 5 Mei 2012 dan 15 Juni 2012, tim itu menemukan titik koordinat lokasi lahan bekas terbakar berada di konsesi Kallista Alam. Sesuai keterangan karyawan perusahaan, kebakaran di lahan gambut terjadi pada 23 Maret 2012 selama tiga hari berturut-turut. Hasil penelitian anggota tim KLHK, yakni Bambang Hero Saharjo, saat itu sebagai Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan ahli kerusakan lingkungan dari IPB, Basuki Wasis bahwa di lokasi ditemukan tanda-tanda bekas kebakaran seperti banyak log kayu bekas terbakar telah ditanami sawit.Lahan terbakar merupakan kawasan gambut dilindungi karena ketebalan gambut lebih tiga meter. Gambut terdampak berada pada kedalaman 20–30 centimeter.Tim KLHK juga menemukan, areal lahan kebun sawit tidak dilengkapi papan peringatan tentang larangan penggunaan api, kelengkapan peralatan sebagai perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran baik pencegahan maupun pemadaman. | 0 | ['bencana alam', 'konflik', 'lahan', 'penelitian', 'pertanian', 'perusahaan', 'politik', 'sawit'] |
Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Dari KLHK juga mengatakan, ada pola pengeringan air pada lahan gambut dengan sistem bertingkat gunakan saluran tersier atau kanal dengan lebar sekitar 1-1.5 meter dengan kedalaman sekitar satu meter dari kedalaman gambut lebih tiga meter. Ia berdampingan dengan saluran sekunder hingga seolah-olah berada diatasnya.Kanal ini berfungsi mengalirkan air dari lapisan gambut atas hingga gambut mengalami pengeringan pada bagian permukaan dan jadi sensitif terhadap kemungkinan kebakaran.Temuan lain, log-log kayu bekas pohon hutan alam ditebang sekitar 60 ton per hektar sebagai bahan bakar untuk membakar atau membuat jadi terbakar pada Blok E.Berdasarkan fakta-fakta lapangan itu, KLHK mengambil kesimpulan terbukti faktual dan tidak terbantahkan terjadi kebakaran di perkebunan Kallista Alam.KLHK menilai, Kallista Alam melanggar UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor: 4/2001 soal pengendalian kerusakan dan, atau pencemaran lingkungan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10/2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan,atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.KLHK menggugat Kallista Alam secara perdata dan pidana ke Pengadilan Negeri Meulaboh pada 2012. Setelah persidangan bergulir lebih setahun, Majelis Hakim Peadilan Negeri Meulaboh, memvonis Kallista Alam bersalah.Rahmawati, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan, sah dan berharga sita jaminan di atas tanah, bangunan dan tanaman di Desa Pulo Kruet, Alue Bateung Brok, Kecamatan Darul Makmur, Aceh Barat di atas HGU 5.769 hektar.Kallista Alam dinyatakan melanggar hukum dan menghukum membayar ganti rugi materiil kepada KLHK melalui rekening kas negara Rp114, 303 miliar. Kallista Alam juga harus pemulihan lingkungan atas lahan terbakar sekitar 1.000 hektar dengan biaya Rp251, 765 miliar. | 0 | ['bencana alam', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik', 'lahan', 'pendanaan', 'politik'] |
Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Tak terima, Kallista Alam melawan. Perusahaan banding, namun Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada 2014 menolak banding. Kallista Alam kasasi. Mahkamah Agung menolak kasasi perusahaan ini pada 2015. Belum kapok, usaha terakhir Kallista Alam melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Lagi-lagi, usaha perusahaan ini gagal, pada 2017 putusan Mahkamah Agung keluar menolak peninjauan kembali Kallista Alam.Masih juga tak terima putusan hukum, pada 26 Juli 2017, Kallista Alam menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Indonesia, Cq, Kementerian Agraria/Tata Ruang/Kepala BPN, Cq, Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh ke Pengadilan Negeri Meulaboh dengan nomor perkara: 16/Pdt.6/2017/PN.Mbo.Dalam gugatan itu, Kallista Alam menyebutkan, koordinat gugatan perdata yang dicantumkan KLHK dalam dan dalam putusan hukum pengadilan tidak sesuai kenyataan lapangan.Perusahaan juga menggugat ada pihak ketiga atau Koperasi Bina Usaha Kita di lahan 1.605 hektar yang telah dicabut izin oleh Gubernur Aceh.Pengadilan Negeri Meulaboh pada 12 April 2018 mengabulkan gugatan Kallista Alam dan membebaskan perusahaan dari segala tuntutan hukum.KLHK banding. Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh. Kallista Alam tetap harus membayar denda dan biaya pemulihan lahan.Kallista Alam belum menyerah, setelah gugatan mereka kandas di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, perusahaan yang merusak Rawa Tripa itu kembali melayangkan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nagan Raya. Mereka melakukan perlawanan terhadap putusan eksekusi.Gugatan perusahaan daftarkan 22 Juli 2019. Perusahaan minta Kallista Alam tidak bertanggung jawab atas kebakaran lahan. Lagi-lagi usaha mereka kalah setelah Majelis Hakim Pengadilan Suka Makmue menolak gugatan perlawanan mereka. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'bencana alam', 'konflik', 'lahan', 'perusahaan', 'politik'] |
Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Mongabay bersama lembaga swadaya masyarakat di Aceh mencari profil Kallista Alam di sistem pelayanan publik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Ditjen AHU Online.Di AHU Online, profil Kallista Alam tak dapat ditemukan. Saat dihubungi melalui email, Customer Service AHU Online membalas mengenai nama perseroan Kallista Alam terdaftar dalam database Ditjen AHU.“Namun, saat ini statusnya terblokir karena belum melaporkan nama pemilik manfaat atau beneficial ownership. Setelah hal itu didaftarkan, baru profil perusahaan dapat diakses.”Perintah mendaftarkan pemilik manfaat ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum HAM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13/2018. Kebijakan ini soal prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi guna pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.Mongabay juga berusaha mengkonfirmasi kepada Kallista Alam melalui telepon, pada 30 Desember lalu, namun semua telepon yang dihubungi tidak bisa terhubung. Mongabay juga mencoba menghubungi perwakilan perusahaan yang melakukan kegiatan ke masyarakat, namun pesan yang dikirim belum mendapat tanggapan. (Bersambung) ****** [SEP] | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'pendanaan', 'perusahaan', 'politik'] |
Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur | [CLS] Para penyintas gempa di Cianjur tumbuh dan bertahan dengan sebekas ingatan yang sulit lupa. Di udara dingin pagi kelabu di penghujung tahun 2022, ingatan Edah (75) warga Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih menyimpan trauma tentang betapa mengerikannya bencana kala itu.Sekalipun sudah 52 hari berlalu di pengungsian. Edah masih sering termangu. Dia gusar perihal nasibnya. Setelah rumahnya hancur dan merontokkan mentalnya.Kehilangan dua cucu kesayangan bukanlah sekedar duka lara belaka. Sambil menyeka air mata. Edah hanya pasrah dan berharap denyut kehidupan kembali berangsur pulih.“Pemerintah memberi bantuan bagi rumah yang tidak direlokasi. Jika dibolehkan saya ingin kembali membangun rumah panggung,” kata Edah tersipu.Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memang sudah mengeluarkan rekomendasi pasca gempa berdaya magnitudo 5,6 yang membelah tanah dan merobohkan ribuan rumah bangunan. Khusus pada zona kerawanan tinggi, relokasi menjadi rekomendasi yang diprioritaskan.Adapun kawasan tersebut meliputi 10 desa dari 2 kecamatan. Informasi kompensasi juga sudah sampai ke telinga warga. Besarannya Rp30 – Rp60 juta tergantung kategori kerusakan.Pasca masa tanggap darurat bencana diberhentikan sejak 10 desember lalu, pemerintah berupaya mencari alternatif lokasi hunian baru bagi warga. Jaraknya 10 kilometer dari Cugenang, 200 unit rumah sedang digarap di Desa Cilaku.Di lahan 2.5 hektar, sejumlah pekerja terlihat sibuk membangun rumah tahan gempa dengan teknologi panel struktur instan sederhana sehat. Menurut rencana, rumah bertipe 36 lengkap dengan reservoir, balai RW, dan taman bermain tersebut bakal jadi rujukan membikin tempat relokasi.baca : Rumah Panggung yang menyelamatkan Dayi dari Gempa Cianjur | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'bencana alam', 'masyarakat desa', 'kumpulan berita', 'lahan', 'pendanaan'] |
Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur | Namun, menurut Projek Manager PT. Brantas Abipraya, Ade, penentuan lokasi yang disediakan pemerintah daerah baru ditentukan satu lokasi. Dari target pemenuhan 3.000 rumah, kebutuhan lahan masih belum memadai.“Kami dapat bekerja cepat ketika pemerintah daerah sudah punya penlok (penetapan lokasi). Sejauh ini hanya ada di Cilaku yang sudah jelas penloknya,” paparnya. Ade memprediksi penyelesaian hunian tahan gempa itu paripurna pada awal tahun depan.Penyintas gempa menuntut kejelasan perihal mekanisme hingga akses pekerjaan terkait rencana relokasi. Namun, banyak warga berat hati untuk pindah. Salah satunya Mamat (54), warga Desa Mangunkerta. Dia menghitung secara matematika seputar mata pencahariannya.“Belum lagi soal adaptasi yang butuh waktu lama,” katanya. “Kalau bisa, tidak usah pindah. Karena dimanapun pindah bencana selalu ada. Terutama ini menyoal kehidupan yang sudah berjalan lintas generasi.”Gempa bumi memang bukan cukilan sejarah. Tetapi gempa menjadi sepotong kisah yang kini mesti disadari secara seksama. Apalagi fenomena alam ini punya siklus waktu yang berulang.Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Nurdin, cenderung mengindahkan rekomendasi BMKG. Hasil identifikasi Sesar Cugenang yang memanjang sekitar 8 kilometer jelas menyimpan potensi bahaya.“Karena sudah ada informasi dan rekomendasi diharapkan penduduk di wilayah dengan kerentanan tinggi untuk mau direlokasi,” terang Nurdin.Adapun kewenangan dan mekanisme relokasi sepenuhnya diatur pemerintah daerah, katanya. Saat ini, secara simultan warga yang tinggal di zona merah didata sebagai langkah taktis.Walaupun memang masih belum diputuskan ihwal penlok berikutnya. Kecuali hunian tahan gempa di dekat tempat pembuangan akhir (TPA) Pasir Sembung Cilaku. Setidaknya, butuh sekitar 30 hektar untuk mengentaskan pembangunan 3.000 rumah sebagaimana yang ditargetkan. | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'Lembaga Swadaya Masyarakat', 'bencana alam', 'masyarakat desa', 'kumpulan berita', 'lahan'] |
Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur | baca juga : Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa Nurdin, menuturkan, pasca dicabutnya masa tanggap bencana setelah 30 hari, warga sudah diperkenankan kembali ke rumah masing-masing. Namun, separuh warga yang rumahnya hancur masih bertahan di tenda pengungsian. Pihak BPBD berencana membangun tenda keluarga untuk mencegah penularan penyakit yang kini sudah merebak di tiap posko.“Aplikator terdiri dari TNI dan Polisi juga sudah bertahap melakukan pembongkaran sekaligus pertanyaan. Nantinya segera akan dibangunan ulang yang diawasi oleh Kementerian PUPR,” terangnya. Proses pemulihan ini ditargetkan tuntas selama rentang waktu 3 tahun. Momen PentingGempa dangkal yang jauh lebih besar dari gempa Cianjur ini berpotensi dapat terjadi di kota-kota yang lebih padat penduduknya. Apalagi BMKG merinci penyebab gempa Cianjur menjadi sangat merusak disebabkan antara lain hiposenter gempa yang sangat dangkal, episenter gempa di dekat pemukiman, dan lokasi topografi pemukiman berada di wilayah labil.Terlebih, kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawa, Jabar menjadi salah satu wilayah dengan catatan bencana yang tinggi secara nasional. Kondisi ini menuntut peningkatan literasi sains kebencanaan agar upaya mitigasi terus diutamakan.Dia juga berharap bencana Cianjur bisa meningkatkan literasi kebencanaan. Sebab, rasa aman (sense of security) perlu terus dirawat agar memiliki sikap kewaspadaan.Meski, katanya, masyarakat kita bukan masyarakat yang rajin membaca. “Jadi kami modifikasi cara memberikan informasi kebencanaan itu tidak harus dengan membaca. Misalnya, kami membuat audio visual agar masuk kepada semua elemen masyarakat.”Dwikorita menegaskan, mengedukasi dan membangun pemahaman harus berulang. Ujungnya adalah membangun sikap. Dan akhirnya menjadi budaya. Hanya saja pada realitanya kecenderungan masyarakat kita acapkali abai karena ketiadaan pengalaman. | 1 | ['Aparatur Sipil Negara', 'bencana alam', 'konflik', 'kumpulan berita', 'penyakit', 'politik'] |
Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur | “Karena tidak mengalami langsung kadang mereka lupa dan abai. Contohnya dulu sudah ada kurikulum mitigasi bencana sekolah-sekolah formal. Agaknya, kini sudah tidak ada lagi,” imbuhnya.baca juga : Saat Gempa Cianjur Memberi Sinyal Literasi dan Mitigasi Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) mengamanatkan pentingnya pemberian perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana.Adapun keunggulan pada Program SPAB adalah fasilitas sekolah aman, manajemen bencana sekolah, dan pendidikan pencegahan berikut pengurangan risiko bencana. Berdasarkan informasi di kanal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah ada 27.000 lebih satuan pendidikan yang telah melaksanakan SPAB di Indonesia. Setidaknya hingga tahun 2019.Akan tetapi peristiwa gempa cianjur menguji keseriusan itu. Data BNPB menunjukkan, ada 525 fasilitas pendidikan dan 14 fasilitas kesehatan yang rusak. Gempa ini pun terjadi saat masih jam belajar sehingga menimbulkan korban didominasi kalangan anak-anak.Ahli kebencanaan yang juga Koordinator Program Studi Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno, sependapat bahwa minimnya literasi kadang berujung nestapa. Kearifan lokal yang selalu adaptif terhadap karakter bencana dan diwariskan turun-temurun itu ada jika berada dalam siklus pengalaman.“Artinya ada dalam siklus kehidupan yang diketahui,” katanya. Namun, ketika karakter lingkungan berubah serta periodesasi siklus perulangannya tidak terdeteksi, di situ manusia punya keterbatasan ingatan. Sehingga pengetahuan sebelumnya terkikis hingga nekat mengambil resiko tinggi. | 1 | ['bencana alam', 'masyarakat desa', 'kumpulan berita', 'penelitian', 'politik'] |
Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur | Kata Eko, bencana cenderung terjadi pada masyarakat yang rentan. Kerentanan mereka diakibatkan oleh keterbatasan akses terhadap lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Sehingga dibuat tak berdaya memilih tempat yang tidak aman. Mereka dipaksa hidup di kawasan rawan longsor atau pergerakan tanah, dan di bantaran sungai yang sering dilanda banjir.“Itu mungkin menjadi ironi dari faktor kesiapsiagaan saat ini,” katanya.Eko memberi rujukan mitigasi paling efektif dimulai dari tingkat komunitas. Namun, cara ini kurang populis di masyarakat.perlu dibaca : Terancam Gempa Magnitudo 8,7 dan Tsunami 10 Meter, Begini Upaya Mitigasi di Pesisir Selatan Jawa Sepanjang risetnya, Eko menemukan pergeseran sosial yang terjadi. Masyarakat masa kini cenderung ada ketergantungan kepada pemerintahan yang lebih besar. Padahal masa kolonial, kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana sudah teruji. Mereka mampu menyelesaikan di tingkat komunitas.“Dulu bencana dianggap masalah sosial sehingga dianggap penting, sekarang mungkin sudah berbeda makna,” ungkap Eko.Sementara itu, di pojokan sudut Kantor Desa Sarampad, Cugenang, Cianjur, Dudu Abdurajab acapkali mengerutkan kening. Pikirannya semrawut. Sebagai kepala desa, dia dituntut gesit mengatur pelayanan masyarakat. Sedangkan wilayahnya masuk dalam kategori desa yang terlintasi sesar cugenang.Kegusaran Dudu menjadi cerminan. Di wilayah dengan risiko bencana tinggi, Jabar termasuk daerah yang minim program mitigasi bencana. Berdasarkan data Potensi Desa tahun 2021, wilayah pemerintahan pertama tersebut yang memiliki sistem peringatan dini bencana alam hanya 13 persen dari total 5.957 desa dan kelurahan di Jabar. Meneguhkan UsahaJauh sebelum diperhatikan saat ini, sebetulnya Belanda sudah mengenal dan menerapkan bangunan tahan gempa,. Gedung Sate di Kota Bandung, misalnya, dikenal sebagai gedung yang mewariskan kemampuan teknik mitigasi bencana dengan konsep arsitekturnya. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'bencana alam', 'masyarakat desa', 'konflik', 'kumpulan berita', 'penyelamatan lingkungan'] |
Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur | Warisan arsitektur konstruksi anti gempa dirancang Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Limburg Stirum itu awalnya memang untuk menggantikan gedung pusat pemerintahan Hindia Belanda yang akan dipindah dari Batavia ke Bandung.Haryoto Kunto dalam Balai Agung di Kota Bandung menulis, J. Gerber dari Lands Gebouwen Dienst (Jawatan Gedung-gedung Nusantara) adalah arsitek dibalik itu. Dia terpilih karena menawarkan paduan bentuk arsitektur lokal dan Eropa yang ideal.Dalam Peta Rencana Pembangunan Gedung Sate 1920 memperlihatkan penerapan tangga batu sebagai pondasi. Tujuannya agar struktur bangunan tetap lentur meskipun ada guncangan. Pondasinya itu pun nyaris serupa dengan rumah tradisional masyarakat adat Sunda. Seperti halnya Kampung Naga di Tasikmalaya, Kampung Kuta di Ciamis dan Kasepuhan Ciptagelar di Sukabumi.baca juga : Kearifan Lokal dan Mitigasi Bencana ala Kampung Cikondang Pemerintah Belanda waktu itu dipercaya sudah membaca kondisi geologi sebelum merencanakan pembangunan. Karena selain dari konstruksi yang serius, konsep mitigasi bencana terlihat dari penetapan lokasi.Hal itu diperkuat oleh pendapat Ahli geografi, T Bachtiar, yang menyebutkan, Gedung Sate berada di kawasan batuan solid. Posisinya 75 meter lebih tinggi dari titik tertinggi Danau Bandung Purba yang lapisan tanahnya labil.Kepiawaian perencanaan pembangunan Belanda juga diungkap Dosen Departemen Geologi Sains Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, Ismawan. Menurutnya, literatur kegempaan Indonesia banyak mengadopsi dari penemuan orang-orang Belanda.Ismawan memberi contoh lain yakni pembangunan Observatorium Bosscha, di Lembang. Peneropongan bintang tertua di Indonesia itu menjadi bukti pengetahuan Belanda tentang Sesar Lembang. Ismawan mengatakan, lokasi bangunan Nederlandsch-Indische Sterrenkundige Vereeniging (NISV) atau Perhimpunan Bintang Hindia Belanda persis berada di tubir sesar. | 2 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'bencana alam', 'kumpulan berita', 'pendanaan', 'penelitian', 'politik'] |
Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur | baca juga : Hidup Mati Gunung Api di Jawa Barat yang Sewaktu-Waktu Bisa Meletus Berada pada ketinggian 1.310 meter di atas permukaan laut atau pada ketinggian 630 meter dari dataran tinggi Bandung, Boscha dirancang kuat menahan guncangan berdaya magnitudo 7. Katanya, mereka sudah menyadari jika gempa bumi adalah kejadian biasa yang sering terjadi di Nusantara.“Sudah waktunya literatur gempa mulai direfleksikan kembali entah itu untuk bangunan pemerintahan maupun hunian,” katanya.Dibalik jatuhnya 640 korban jiwa yang dihimpun Badan SAR Jabar, seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk berbenah. Bagi Eko Paripurno, ruang publik dan fasilitas seperti sekolah selayaknya menjadi tempat paling aman saat terjadi bencana. Namun tidak hanya keamanan bangunan, pemerintah maupun komunitas masyarakat harus disiapkan untuk menghadapi gempa yang sewaktu-waktu melanda. (***) [SEP] | 1 | ['Lembaga Swadaya Masyarakat', 'bencana alam', 'kumpulan berita'] |
Warga Terdampak Proyek Bendungan Bener Tuntut Hak Malah Terjerat Hukum | [CLS] Sudah jatuh tertimpa tangga, alih-alih ada pemenuhan hak, malah terjerat hukum. Hal ini dialami enam warga Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saat protes menuntut hak lahan yang terdampak proyek Bendungan Bener berujung ricuh, enam warga jadi tersangka. Mereka kena tuding merusak dan terjerat Pasal 170 KUHP.Keenam petani itu adalah Miftakhul Khafid, dan, Mukhlis Indra Arianto, sama-sama merangkap sebagai Kepala Dusun Kalipancer II dan Kalipancer I. Ada juga Tiiti Edi Setyo, Senin, Sutrasno, serta Saiful Arif.Dari penelusuran Mongabay, penetapan tersangka sebagai buntut kericuhan saat warga menggelar aksi spontan di proyek bendungan, 4 Agustus lalu. Dalam aksinya, warga menuntut pemerintah menyelesaikan hak-hak warga.Alih-alih tuntutan terpenuhi, enam dari ratusan warga yang ikut aksi malah kena pasal KUHP.Khafid kaget jadi tersangka. Dia tak menyangka aksi menuntut pemerintah memenuhi hak warga justru jadi tersangka. Pada 20 Desember lalu, dia dipanggil Polres Purworejo guna dimintai keterangan.“Saya tahu kalau jadi tersangka ya pas menerima surat panggilan itu karena sebelumnya belum pernah menerima surat penetapan status sebagai tersangka,” katanya.Dia cerita, 15 Desember dihubungi Misrun, tokoh dusun datang ke Sekretariat Masyarakat Terdampak Proyek Bendungan Bener (Master-Bend).Dia meluncur. Rupanya, sudah ada dua petugas dari Polres Purworejo yang menunggu menyerahkan surat. Penyidik memanggilnya sebagai tersangka.“Ya kaget juga sih. Wong baru sekali juga diperiksa sebagai saksi. Sama kawan-kawan yang lain juga,” kata Khafid. Pemeriksaan pertama itu pun, sudah berlangsung lama. Sekitar Agustus lalu sebelum akhirnya datang surat pemanggilan. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'konflik', 'lahan'] |
Warga Terdampak Proyek Bendungan Bener Tuntut Hak Malah Terjerat Hukum | Dia bilang, jadi tersangka itu berawal dari aksi doa bersama warga Guntur pada 4 Agustus lalu sebagai bentuk dukungan moril rencana melaporkan pelaksana proyek atas dugaan perusakan dan penyerobotan lahan.“Saat kami berangkat ke Polres untuk membuat laporan, sebagian warga yang lain menggelar doa bersama di depan lokasi proyek,” katanya.Namun, acara yang semula berlangsung damai itu berubah ricuh setelah ada yang memprovokasi. Atas peristiwa itu, pelaksana proyek kemudian melaporkan ke polisi.Sejatinya, dia tidak mempersoalkan pelaporan itu ke aparat. Namun, dia nilai polisi bersikap tak adil. Pasalnya, laporannya terkait dugaan perusakan dan penyerobotan lahan tidak jelas kelanjutan hingga kini.“Padahal, sebelum mereka, kami lebih dulu yang membuat laporan. Ini tidak diproses, malah yang ini sudah ada tersangka,” katanya.Bendungan Bener, merupakan proyek strategis nasional (PSN). Secara administratif, lokasi bendungan berada di Desa Guntur, Kecamatan Bener, sekitar 12 kilometer Kota Purworejo, Jawa Tengah. Bendungan ini dibuat dengan membendung aliran Sungai Bogowonto yang berhulu di kaki Gunung Sumbing.Dokumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, genangan bendungan meliputi tiga desa di dua kabupaten, yakni Guntur (Kecamatan Bener), Kemiri (Kecamatan Gebang) di Purworejo. Lalu, Desa Buat , Bener, Gadingrejo di Kecamatan Kepil, Wonosobo. Air bendungan untuk beberapa keperluan, seperti irigasi pertanian di Purworejo., suplai air bersih untuk Purworejo, Kebumen dan sebagian Yogyakarta.Pada irigasi, masih merujuk dokumen sama, setidaknya akan ada 1.940 hektar lahan pertanian baru mendapat suplai dari bendungan ini. Menurut dokumen itu, lahan pertanian diproyeksikan bertambah dari 13.579 hektar ke 15.519 hektar. Pola tanam juga perkirakan meningkat jadi 263% dari 202%. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'konflik', 'lahan', 'pertanian', 'politik'] |
Warga Terdampak Proyek Bendungan Bener Tuntut Hak Malah Terjerat Hukum | Secara teknis, bendungan akan dibangun setinggi 156 meter dan lebar puncak bendungan mencapai 12 meter. Luas genangan bendungan mencakup 690 hektar dengan daya tampung mencapai 100,94 juta meter kubik.Masih dari data KPUPR, panjang timbunan (as bendungan) estimasi 533,3 meter dengan kebutuhan timbunan 8, 46 juta meter kubik. Pada dinding lereng hulu, desain perlindungan dibuat dengan beton, sedang lereng hilir didesain pakai metode rip-rap dengan elevasi puncak 356 meter. Upaya bungkam wargaDhanil Al Ghifary, Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, menilai, penetapan tersangka itu cacat prosedur. “Mereka belum terima surat penetapan tersangka, tahu-tahu sudah dipanggil sebagai tersangka,” katanya.Apa yang dilakukan warga, katanya, merupakan bagian dari perjuangan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), upaya warga itu mendapat perlindungan.“Mereka harus dibebaskan dari tuntutan pidana maupun perdata, harusnya begitu,” katanya saat dihubungi 26 Desember lalu.Dia lihat, secara politik, penetapan tersangka itu juga bagian dari upaya pemerintah menakut-nakuti warga. “Ini lebih sebagai upaya menggembosi atau mengintimidasi warga di tapak bendungan dari perjuangan mereka untuk mendapatkan haknya.”Himawan Kurniadai, Kepala Divisi Advokasi Kawasan Walhi Yogyakarta mengatakan, penetapan tersangka enam warga Guntur itu sebagai upaya pemerintah lari dari tanggung jawab.“Warga protes itu bukan tanpa sebab. Ada hak-hak warga yang diabaikan negara. Tanah diserobot, dirusak begitu saja tanpa komunikasi, tanpa ada ganti rugi. Konteks ini yang tidak dipahami pemerintah dan polisi,” katanya.Sejak aksi protes warga pada 4 Agustus itu berlangsung, pekerjaan proyek bernilai triliunan itu berhenti. Bahkan, saat Mongabay ke lokasi 15 Desember lalu, beberapa alat berat juga ditarik. | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'masyarakat desa', 'kebijakan', 'konflik'] |
Warga Terdampak Proyek Bendungan Bener Tuntut Hak Malah Terjerat Hukum | Dia pun mengkritik sikap kepolisian yang dinilai tak adil. Pasalnya, dugaan perusakan dan penyerobotan lahan yang dilaporkan lebih dulu, belum ada penetapan tersangka. Sebaliknya, laporan perusakan oleh warga, langsung menetapkan enam warga jadi tersangka.“Kalau mau adil, seharusnya laporan warga yang lebih dulu masuk, itu yang diproses,” kata Adi.AKP. Khusen Martono, Kasat Reskrim Polres Purworejo, membantah tudingan penatapan tersangka itu sebagai kriminalisasi. “Tidak ada kriminalisasi itu. Ini murni bagian dari pengusutan tindak pidana,” katanya saat dikonfirmasi Mongabay, 26 Desember lalu.Dia mengaku, telah memiliki dua alat bukti cukup untuk menaikkan status keenam warga sebagai tersangka. “Kalau tidak ada bukti, ya mana mungkin jadi tersangka.”Bagaimana dengan laporan warga perihal dugaan perusakan dan penyerobotan lahan oleh pelaksana proyek terhadap lahan di peta penetapan lokasi? Kasat menjamin, bila kasus ini masih dalam proses. Dalam waktu dekat, katanya, akan naik ke tahap penyidikan.“Masih lanjut terus prosesnya. Segera kami naikkan ke penyidikan.” ******** [SEP] | 0 | ['Aparatur Sipil Negara', 'konflik', 'lahan'] |